MOCHAMAD TOHA

Malapetaka Negara, KA Cepat Jakarta Bandung!

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 17:24:48 0

Padahal bunga pinjaman dari Jepang 0,1%, jauh lebih ringan dari China yang 2% jauh lebih mahal pertahunnya. Oleh: Sugengwaras, Aktivis JANGAN hanya berpikir cebong kampret, Anies-Prabowo, Ganjar-Ahok atau Erick-Puan saja, sistem dan perangkat pemilu/pilpres 2024 juga terindikasi sarat penyelewengan yang lebih parah, disamping proyek-proyek pemerintah yang mangkrak dan membengkak di bawah tekanan China yang diamini oleh para pengkianat negara di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo! Itulah sebabnya dilahirkan secara haram dan keburu UU KUHP yang penuh kontroversial dan sunsang baik proses, prosedur, mekanisme dan dinamika persidanganya, yang rencananya digunakan sebagai alat gebuk dan pembunuh demokrasi untuk menyengsarakan rakyat Indonesia! Gagalkan dan Lenyapkan UU KUHP Ciptaan Para Pengkianat Negara! Tidak usah ragu dan tidak perlu takut, lawan dan musnahkan UU KUHP yang baru, daripada NKRI hancur dan luluh-lantak! Saya yakin TNI-POLRI tak akan mau masuk perangkap yang kesekian kalinya! Kita sayang dan mencintai TNI-POLRI, tapi tunggu dulu untuk para pimpinan yang mengawakinya! TNI-POLRI sebagai Garda terdepan dan Benteng terakhir negara, harus benar- benar paham dan sadar terhadap peran, fungsi dan tugasnya yang dilandasi doktrin-doktrin yang ada untuk menjaga, membela dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan segala isi di atasnya, keamanan dan keselamatan rakyat serta keseimbangan dan keharmonisan hubungan dengan negara negara lain didunia bersama komunitas dan elemen elemen bangsa lainnya. Itulah yang harus dipahami, disadari dan disikapi oleh seluruh bangsa Indonesia, dalam menuju kejayaan dan kesejahteraan Indonesia! Saya kerucutkan perihal KA Cepat Jakarta Bandung. Akhir tender diperebutkan oleh Jepang dan China yang dimenangkan oleh China karena lebih murah. Namun dalam perjalanannya dengan akal bulusnya ternyata biaya jauh lebih mahal (membengkak) dibanding Jepang. Padahal bunga pinjaman dari Jepang 0,1%, jauh lebih ringan dari China yang 2% jauh lebih mahal pertahunnya. Belum lagi dalam konsorsium Indonesia China, telah terjadi pembengkakan konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun oleh China. Siapa yang salah, siapa yang lemah, siapa yang bodoh, siapa yang rugi dan siapa yang menderita? Pikir sendiri..... Secara detail, baca ulasan para pengamat! Bandung, 27 Desember 2022. (*)

Tak Mustahil Prabowo Akan Dukung Anies

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 15:28:00 0

Sementara di sisi lain, dukungan Istana juga tak pasti. Apalagi, jika nyanyian Hasnaeni Moein terkait skandalnya dengan Hasyim Asyari, Ketua KPU, itu benar, maka dapat dipastikan Prabowo bakal kandas lagi untuk kali ketiga. Oleh: Yarifai Mappeaty, Pemerhati Masalah Sosial Politik, Tinggal di Makassar NYARIS semua kawan-kawan di Garindra yang saya temui, meradang, tak terima Anies Baswedan menjadi Capres. Bahkan, Anies dianggap manusia yang tak tahu membalas budi, bak kacang lupa kulit. Tak hanya itu, malah ada yang menyebut Anies pengkhianat. Kata mereka, setelah didepak dari kabinet pada 2016, Anies bukan sesuatu dan tidak pernah menjadi seperti sekarang ini, kalau bukan karena Prabowo. Kalau dipikir-pikir, tidak salah, tetapi tak sepenuhnya benar. Saya sebenarnya sangat bisa memahami perasaan kawan-kawan itu, kendati pihak lain menyebutnya lebai. Maklum, saya saat pernah bersama mereka. Setidaknya, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, kami sama-sama berjibaku memenangkan Anies Baswedan – Sandiaga Uno, meski saya hanya semacam baut kecil dari sebuah mesin pemenangan yang bernama “Roemah Djoeang  Anies – Sandi”. Karena itu, sedikit banyaknya saya mengetahui, merasakan dan mengalami perjuangan pada Pilkada DKI kala itu. Mulai dari saat Prabowo memutuskan memasangkan Anies dengan Sandi untuk diusung Partai Gerindra, hingga dinyatakan secara resmi sebagai pemenang. Namun, perlu dicatat bahwa Prabowo melakukan itu dalam kerangka semangat perjuangan oposisi. Bahwa Jusuf Kalla kemudian disebut-sebut juga punya andil di dalamnya, itu hal lain. Tapi keputusan jadi tidaknya pasangan Anies – Sandi maju di Pilkada DKI 2017, tetap saja ada di tangan Prabowo. Tak ada seorangpun yang bisa membantah hal itu. Saya masih ingat pada sebuah diskusi kecil dengan kawan-kawan Gerindra ketika Anies – Sandi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. “Apa kira-kira Anies tidak ikut nyapres pada 2019, mengikuti jejak Pak Jokowi?” lontar seorang kawan. “Lihat saja nanti,” sambut seorang kawan lainnya. “Sebab meskipun Anies telah berjanji menyelesaikan lima tahun di Jakarta, tapi tidak ada yang bisa menjamin kalau Anies tetap konsisten, tidak tiba-tiba berubah pikiran lalu ikut nyapres?” sambungnya.   “Kalau Anies melakukan itu, ia tidak hanya mengkhianati Pak Prabowo, tetapi juga mengkhianati rakyat Jakarta,” kata saya menimpali. Namun terbukti kemudian kalau Anies dapat memupus kekhawatiran kawan-kawan itu. Ia membuktikan komitmennya untuk tetap memimpin DKI Jakarta. Padahal tak kurang partai politik mencoba datang menggodanya. Bahkan, konon, Prabowo sendiri menawarinya untuk menjadi pasangannya. Tapi Anies tetap bergeming tak ingin mengkhianati rakyatnya. Itu konteks Pilpres 2019. Pasca itu, konteksnya berubah, terutama setelah Prabowo memutuskan memilih bergabung dengan Istana. Prabowo mengambil langkah itu, mungkin karena prihatin melihat kondisi bangsa ini sedang tercabik-cabik oleh Pilpres. Namun motif sesungguhnya, hanya Prabowo sendiri dan segelintir elit Gerindra yang tahu pasti. Tetapi pilihan itu, bukan tidak punya konsekuensi. Lebih dari separuh dari pendukung Prabowo meninggalkannya karena kecewa dan merasa dikhianati. Apakah Prabowo menyadari hal itu? Tentu saja. Tapi itulah harga yang harus ia bayar dengan amat sangat mahal. Bayangkan, massa pendukung Prabowo di luar Gerindra itu adalah massa pemilih PKS, Demokrat, PAN, dan PPP,  jumlahnya mencapai 38 juta. Jumlah itu equal dengan 56% dari total pemilih Prabowo – Sandi pada Pilres 2019, yang mencapai 68 juta. Lalu, kemana perginya massa sebesar itu? Satu-satunya alternatif bagi mereka adalah Anies Baswedan. Mereka pun mulai menyebut-nyebut nama Anies semenjak itu. Mula-mula samar, tapi lama kelamaan nyaring juga. Merekalah yang menyuarakan nama Anies hingga beresonasi di suluruh penjuru tanah air. Bukti terjadinya peralihan dukungan sejumlah besar massa kepada Anies bisa terbaca pada survei di penghujung 2021. Dapat dipastikan bahwa massa besar itu nyaris seluruhnya adalah eks-pendukung Prabowo. Tidak hanya itu, sepanjang 2022, dukungan massa kepada Anies tetap terus mengalir, seiring dengan meningkatnya apresiasi publik terhadap kinerja Anies di Jakarta. Sedangkan Prabowo, terjadi sebaliknya. Memandang relasi Prabowo – Anies pada konteks Pilpres 2024, tentu saja semangatnya sudah tak sama dengan Pilpres 2019. Diakui atau tidak, Anies saat ini lebih dilihat sebagai tokoh utama oposisi, sedangkan Prabowo adalah bagian dari Istana. Konteks semangat itulah yang sulit dipahami oleh kawan-kawan itu, sehingga saya berbeda melihat Anies yang mereka anggap mengkhianati Prabowo. Mengkhianati bagaimana kalau memang sudah berseberangan sejak awal? Dan, Prabowo sendirilah yang memilih pergi – menyeberang, sedangkan Anies sendiri tak kemana-mana. Lalu, siapa mengkhianati siapa? Lagi pula, faktor relasi Prabowo – Anies terlalu dominan jika dilihat sebagai hubungan pribadi. Padahal, urusan suksesi kepemimpinan nasional tersebut adalah masalah bangsa dan negara, bukan urusan pribadi Prabowo dan Anies. Di situlah naifnya kawan-kawan itu, sehingga wajar saja kalau ada pihak menilainya lebai. Coba, taruh misalnya, Anies tak pernah ada, maka, apakah eks-pendukung Prabowo itu akan kembali? Saya yakin, tidak. Mereka akan tetap mengalihkan dukungannya atau tidak memilih sama sekali. Begitulah cara rakyat akhirnya menghukum sosok pemimpin yang dianggap khianat. Jika situasinya tetap begitu, maka pada akhirnya Prabowo akan mengalami situasi yang dilematis dalam menghadapi Pilpres 2024. Sebab di satu sisi, dukungan massa kepada dirinya terus menurun, menurut survei yang sengaja dipublis maupun yang tidak dipublis, tapi hanya beredar secara terbatas di kalangan tertentu. Sementara di sisi lain, dukungan Istana juga tak pasti. Apalagi, jika nyanyian Hasnaeni Moein terkait skandalnya dengan Hasyim Asyari, Ketua KPU, itu benar, maka dapat dipastikan Prabowo bakal kandas lagi untuk kali ketiga. Karena itulah, saya memiliki keyakinan bahwa tidak mustahil Prabowo akan mendukung Anies. Mengapa tidak? Toh diantara mereka tidak ada masalah. Anies sangat menghormati sosok Prabowo. Sedangkan Prabowo sendiri tak pernah terdengar bicara buruk tentang Anies. Dan, satu-satunya jalan bagi Prabowo agar dapat dimaafkan oleh puluhan juta massa yang pernah ditinggalkan adalah kembali bersama mereka mendukung Anies. Makassar, 27 Desember 2022. (*)

Indonesia Pimpin Grup A Piala AFF 2022 Usai Kalahkan Brunei 7-0

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 14:32:55 0

Jakarta, FNN – Tim nasional Indonesia untuk sementara memimpin Grup A Piala AFF 2022 usai mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 7-0 pada laga yang digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Senin.Kemenangan tersebut membuat Indonesia mengoleksi enam poin dari dua laga (selisih gol +8). Jumlah poin dan selisih gol itu lebih baik dari peringkat kedua sampai kelima yang secara berurutan diisi Thailand (tiga poin, selisih gol +5), Filipina (tiga poin, +3), Kamboja (tiga poin, +3) dan Brunei Darussalam (nol poin, -16).Ketujuh gol Indonesia dilesakkan oleh Syahrian Abimanyu, Dendy Sulistyawan, Egy Maulana, Ilija Spasojevic, Ramadhan Sananta, Marc Klok dan Yakob Sayuri.Pada pertandingan itu, pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong merombak susunan pemainnya, dibandingkan versus Kamboja, Jumat (23/12), kecuali Egy Maulana dan Nadeo Argawinata.Shin membangkucadangkan nama-nama seperti Jordi Amat, Fachruddin Aryanto, Witan Sulaeman serta Marc Klok, dan menurunkan pemain-pemain layaknya Syahrian Abimanyu, Rachmat Irianto, Rizky Ridho, Hansamu Yama dan Saddil Ramdani.Meskipun begitu, dimotori Egy Maulana dan Saddil Ramdani di sisi sayap, Indonesia memimpin penguasaan bola dan beberapa kali melesakkan percobaan walau kadang tidak menemui sasaran.Skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-20 lewat sepakan Syahrian Abimanyu yang sebelumnya menerima \"assist\" dari Ilija Spasojevic.Pada menit ke-38, Brunei Darussalam harus bermain dengan 10 orang lantaran Alinur Jufri menerima kartu kuning kedua.Situasi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia yang menggandakan keunggulan pada menit ke-41 melalui sontekan Dendy Sulistyawan memanfaatkan bola pantul dari Saddil Ramdani.Setelah itu, kedua tim tidak mampu menghadirkan gol tambahan. Indonesia memimpin 2-0 sampai laga memasuki masa jeda.Pascaturun minum, Indonesia tampil lebih ganas. Lima menit babak kedua dimulai, Egy Maulana menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0 berkat golnya yang memaksimalkan umpan silang Moh Edo Febriansah.Satu menit kemudian, giliran Ilija Spasojevic mencatatkan nama di papan skor dengan gol tumitnya.Ketika unggul empat gol, Shin memasukkan Witan Sulaeman, Yakob Sayuri dan Ramadhan Sananta. Strategi itu berbuah manis setelah Ramadhan Sananta mengukir gol kelima Indonesia, yang merupakan gol pertamanya untuk skuad \"Garuda\", menuntaskan operan Yakob Sayuri.Menjelang akhir pertandingan, Indonesia menambah pundi-pundi gol lewat Marc Klok (86\', assist dari Yakob Sayuri) dan Yakob Sayuri (90+2\', assist dari Moh Edo).Indonesia pun menutup pertandingan itu dengan kemenangan telak tujuh gol tanpa balas. (mth/Antara)

BPOM: Pangan Impor Ilegal Didatangkan Pelaku dari Enam Negara

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 14:20:07 0

Jakarta, FNN – Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito mengemukakan produk pangan impor ilegal di Indonesia di tengah libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 didatangkan pelaku dari Malaysia, China, Singapura, India, Korea Selatan, dan Turki.\"Produk pangan ilegal itu di antaranya didatangkan dari negara tetangga kita, Malaysia, karena masuknya juga bisa saja dibawa melalui transportasi yang mudah,” kata Penny K Lukito dalam konferensi pers terkait Hasil Pengawasan Rutin Khusus Keamanan Pangan di Seluruh Indonesia Jelang Hari Raya Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, di Kantor BPOM, Jakarta, Senin.Ia mengatakan, produk pangan ilegal yang terdeteksi di Indonesia juga ada yang berasal dari negara lainnya, tetapi hanya dalam jumlah yang relatif sedikit.Sampai dengan 21 Desember 2022, BPOM telah melakukan pemeriksaan pada total 2.412 sarana peredaran pangan olahan yang terdiri atas 1.929 sarana ritel, 437 gudang distributor, termasuk 16 gudang e-commerce dan 46 gudang importir.Hasilnya, ditemukan sebanyak 66.113 item produk yang dianggap tidak memenuhi ketentuan peredaran di Indonesia. Rinciannya, 36.978 item pangan kedaluwarsa (55,93 persen), 23.752 item pangan tanpa izin edar (35,93 persen), dan 5.383 item pangan rusak (8,14 persen).Menurut Penny, produk tidak memenuhi ketentuan, seperti tidak ada izin edar (TIE) masuk ke Indonesia melalui jalur laut. \"Ada jalan tikus yang memudahkan para importir memasukkan produk tersebut,\" katanya.Penny mengatakan, tim pengawas di lapangan belum bisa menjangkau semua jalur tersebut sebab jumlah mereka yang terbatas.“Jadi, ini masuk melalui jalur perbatasan secara formal maupun informal melalui jalur tikus atau masuk melalui tentengan atau melalui jasa titipan,” katanya.Salah satu produk pangan impor yang disita BPOM adalah produk kopi kemasan kantong bermerek dagang Starbucks yang tidak memenuhi ketentuan izin edar. Produk tersebut diimpor dari Turki yang ditemukan di salah satu toko di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. (mth/Antara)

Sebanyak 68,33 Juta Warga Indonesia Sudah Mendapat Vaksinasi COVID-19 Penguat

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 12:35:22 0

Jakarta, FNN – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat warga Indonesia yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau dosis penguat hingga Senin mencapai 68,33 juta orang.Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta, Senin, diketahui bahwa jumlah warga yang mendapat vaksinasi dosis penguat tercatat bertambah 37.206 orang dari hari sebelumnya menjadi 68.333.576 orang atau 29,11 persen dari target vaksinasi COVID-19 yang seluruhnya 234.666.020 orang.Sedangkan warga yang sudah mendapat suntikan dua dosis vaksin COVID-19 tercatat 174.707.565 orang atau 74,44 persen dari target.Vaksinasi dosis pertama tercatat sudah dilakukan pada 203.981.914 orang.Pemerintah juga sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau dosis penguat kedua pada tenaga kesehatan dan lansia. Jumlah yang sudah mendapat vaksinasi dosis penguat kedua tercatat 1.146.694 orang.Menurut data Satuan Tugas, angka kasus COVID-19 di Indonesia pada Senin bertambah 468 orang pada Senin sehingga total pada saat ini mencapai 6.716.592 orang.Menurut data Satgas juga diketahui bahwa kasus sembuh COVID-19 di Tanah Air bertambah 3.212 orang sehingga jumlah total keseluruhan yang telah sembuh hingga saat ini menjadi 6.538.568 orang.Satuan Tugas menekankan pentingnya vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan untuk menekan penularan virus corona penyebab COVID-19 beserta varian-variannya.Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah daerah perlu terus menggiatkan penyuluhan mengenai pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19.Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengingatkan bahwa pandemi belum selesai, sehingga masyarakat perlu tetap memperkuat protokol kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi serta kolektif dalam mencegah penyebaran COVID-19.Dia menjelaskan bahwa tanggung jawab pribadi yaitu contohnya taat pada protokol kesehatan sementara tanggung jawab kolektif yaitu dengan cara melengkapi diri dengan vaksinasi mulai dari dosis pertama hingga dosis penguat guna menciptakan kekebalan kelompok. (mth/Antara)

PSSI Tegaskan Tidak Ada Pemain Lapis Kedua Dalam Timnas

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 12:29:52 0

Kuala Lumpur  FNN – Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong merotasi pemain saat menghadapi Brunei di Malaysia, Senin (26/12) yang berakhir dengan kemenangan 7-0 dan PSSI menegaskan tak ada pemain lapis kedua dalam Timnas Garuda.Dalam laga kedua Grup A Piala AFF itu, pelatih Shin Tae-yong memasukkan sembilan nama baru pada 11 pemain pertama.Hanya menyisakan tiga pemain inti saat menghadapi Kamboja, yakni Egy Maulana Vikri, Asnawi Mangkualam dan Nadeo Argawinata.\"Hasil melawan Brunei menunjukkan jika kualitas pemain timnas sama. Tidak ada lapis kedua. Semua bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya,\" kata Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dalam perbincangan dengan media setelah  laga di Petaling Jaya, Malaysia, Selasa dini hari.Saat menghadapi Brunei, tujuh pemain bisa mencetak gol yang lima di antaranya dikemas oleh pemain yang baru pertama menjadi pemain inti.Kelimanya adalah Syahrian Abimanyu, Dendy Sulistyawan, Ilija Spasojevic, Ramadhan Sananta dan Yakob Sayuri.Dua gol lainnya dicetak oleh dua starter saat melawan Kamboja, yakni Egy Maulana Vikri dan Marc Klok.Pria yang akrab dipanggil Iwan Bule itu menyatakan pelatih Shin Tae-yong dipastikan telah mengatur strategi termasuk dalam menentukan pemain yang diturunkan saat menghadapi tim-tim yang berbeda.\"Siapa pemain yang diturunkan pasti disesuaikan dengan kebutuhan tim. Seperti saat lawan Brunei maupun lawan Kamboja. Lawan Thailand pasti ada rotasi,\" kata mantan Kapolda Metro Jaya itu.Saat laga melawan Brunei, beberapa pemain yang memperkuat timnas melawan Kamboja tidak diturunkan, antara lain pemain naturalisasi Jordi Amat, Marcelino Ferdinan, Pratama Arhan, dan Fachruddin Aryanto.Jelas ini merupakan strategi dari pelatih, apalagi pada laga ketiga Grup A, Timnas Garuda bakal menghadapi tim kuat Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12).Pada klasemen Grup A, Indonesia berada pada posisi dua dengan enam poin dari dua pertandingan, sedangkan Thailand berada di puncak klasemen dengan catatan sama namun memiliki selisih gol lebih baik. (mth/Antara)

BMKG Prakiraan Hujan Ringan Hingga Lebat Guyur Kota Besar di Indonesia

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 12:23:17 0

Jakarta, FNN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, Selasa.Dilansir dari laman www.bmkg.go.id, di Jakarta, prakiraan cuaca di Pulau Sumatera umumnya berawan seperti di Pangkalpinang, Palembang, Bengkulu, Padang, Banda Aceh, dan Tanjungpinang.Sedangkan hujan lebat diprakirakan melanda Bandarlampung, serta waspadai potensi hujan disertai petir di Pekanbaru. Jambi dan Medan diprediksi hujan dengan intensitas ringan.Beranjak ke Pulau Jawa, Kota Serang, Jakarta, dan Bandung diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Semarang dan Yogyakarta diprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.Perlu diwaspadai potensi hujan lebat disertai petir bagi masyarakat di Surabaya.Prakiraan cuaca di Pulau Bali dan Nusa Tenggara umumnya dilanda hujan berintensitas sedang seperti di Denpasar dan Mataram. Waspadai potensi hujan lebat disertai petir bagi masyarakat di Kupang.Prakiraan cuaca di Pulau Kalimantan umumnya hujan ringan dan sebagian berawan seperti di Pontianak dan Samarinda. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Palangkaraya.Situasi cuaca di Pulau Kalimantan diprediksi berkabut, salah satunya di Tanjung Selor. Waspadai potensi hujan disertai petir di Banjarmasin.Prakiraan cuaca di Pulau Sulawesi umumnya diguyur hujan berintensitas ringan hingga sedang di Gorontalo, Makassar, Mamuju, dan Kendari.Sementara Palu di prediksi berawan, Manado diprediksi berawan tebal, sedangkan hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur Mamuju dan Kendari.Prakiraan cuaca di sisi timur Indonesia seperti Ambon diprediksi berawan tebal, sedangkan Ternate, Manokwari, Jayapura, diprediksi hujan dengan intensitas ringan. (mth/Antara)

Lewati Perairan Somalia, Satgas MTF XXVIII-N/UNIFIL Laksanakan Siaga Jaga Perang

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 11:37:16 0

Jakarta, FNN – Guna menjaga combat instinct dan melaksanakan self awareness prajurit, personel TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL dengan KRI Frans Kaisiepo (FKO)-368 tingkatkan kewaspadaan kala berlayar melalui Teluk Aden, Somalia dalam perjalanan menuju ke Port Said, Mesir, Jumat (23/12/2022). Mekanisme yang diterapkan dalam peran jaga perang tersebut, prajurit melaksanakan jaga diatur dalam waktu tertentu dengan pusat komando berada di ruang Pusat Informasi Tempur (PIT). Prajurit KRI FKO menempati pos tempur masing masing serta ditugaskan Sniper dari personel Kopaska. Tidak lupa, para prajurit juga dilengkapi dengan senjata, magazen terisi amunisi tajam, rompi anti peluru, dan helm tempur selama peran jaga perang berlangsung. Komandan KRI FKO-368 selaku Komandan Satgas (Dansatgas) MTF TNI Konga XXVIII-N Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh mengungkapkan bahwa pemberlakuan peran jaga perang haruslah dilaksanakan dengan tingkat kewaspadaan dan kesigapan yang tinggi, juga dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. “Umumnya para perompak akan mencari dan menilai sasarannya pada siang hari serta melaksanakan serangan pada malam hari. Saat melintas Selatan Aden Harbor hingga memasuki Selat Bab el Mandep teridentifikasi 31 Speed Boat yang masing-masing diawaki 7 hingga 9 personel. Kita harus siap merespon segala kemungkinan terburuk,” imbuh Letkol John David Nalasakti Sondakh. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yang saat ini menjabat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan bahwa TNI AL berkomitmen terlibat aktif dalam setiap upaya perdamaian dunia, sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.ebagai wujud peningkatan pembangunan kekuatan dan peran diplomasi, TNI AL selalu terlibat aktif dalam setiap event internasional dengan menugaskan asset serta personel, sebagai bentuk kesetaraan TNI AL dengan Angkatan Laut negara negara maju di dunia. Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL yang juga onboard Heli Panther HS-1306 Puspenerbal terdiri dari 102 personel awak kapal, 9 personel Pilot dan Crew Heli, perwira kesehatan, perwira intelijen, perwira psikologi, perwira penerangan, perwira hukum, Kopaska dan penyelam masing-masing 1 personel. (mth/*)

Yang Pantas Diselamatkan Itu Demokrasi Pancasila, Bukan Demokrasi Liberal

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 11:10:15 0

Dengan begitu, demokrasi nyata dalam praktiknya belum terlaksana sebab rakyat hanya sebagai kuda tunggangan yang suaranya hanya dibeli dengan sembako atau uang lima puluh ribu. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KETIKA narasi mulai bergulir dan deras nya keinginan rakyat kembali ke UUD 1945 .arti nya demokrasi liberal sudah saatnya diakhiri, sebab kerusakan Negara Bangsa sudah semakin dititik nadir. Rupanya kaum liberal juga ingin pemilu tetap berlangsung padahal jika tetap ingin pilpres, pilkada, pemilu tetap berlangsung sama artinya memperkokoh sistem oligarki. Bahkan narasi narasi ancaman  jika pemilu diundur  ada gerakan untuk menyelamatkan demokrasi liberal. Padahal perubahan itu yang diinginkan adalah mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 kembali sebagai dasar berbangsa dan bernegara .kembali pada jati diri bangsa yang oleh pengamat dan kaum liberal menarasikan seakan mau menghabisi demokrasi liberal mereka tidak melihat musyawarah mufakat sebagai demokrasi. Padahal  musyawarah perwakilan itu lebih beartabat dari pada demokrasi banyak-banyakan suara kalah menang pertarungan dengan menghalalkan segala cara. Perdebatan terus berlangsung dan kasak kusuk partai politik sudah mulai menghidupkan mesin partai nya untuk berebut kenikmatan kue kekuasaan pada tahun 2024. Koalisi-koalisi mulai dibentuk strategi mengatur kekuatan mulai melontarkan hal-hal yang kadang tidak masuk akal pokoknya waton saja tanpa mampu melihat Indonesia itu apa dan bagaimana. Isu politik identitas mulai keluar dari mulut ketua partai politik tanpa mampu mengaca padahal diri nya adalah bagian dari politik identitas skema dan arah isu politik identitas sudah jelas bagian dari Islamophobia. Jejak sejarah ingin mereka hapus tetapi mereka lupa Indonesia dibentuk oleh berbagai macam Identitas, Suku, Ras, Agama, Golongan dan adat istiadat. Berakar dari berbagai macam identitas itulah melahirkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika untuk mempersatukan Identitas yang bermacam-macam itu. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 bangsa Indonesia ini seakan sudah tercerabut dari akar ke Indonesia-annya, aliran pemikiran yang penuh makna tentang negara Indonesia diganti dengan Indonesia yang tanpa makna, dari Indonesia dengan sistem yang terbaik diganti dengan sistem Indonesia yang terburuk. Presidential Threshold 20 % adalah sebuah instrumen untuk membatasi masuk nya calon pemimpin yang terbaik ,Indonesia tidak boleh dipimpin oleh orang orang yang terbaik tetapi Indonesia harus dipimpin oleh orang orang yang bisa melayani kepentingan oligarki. Oleh sebab itu telah dibuang sistem terbaik didalam UUD 1945. Sistem MPR dengan demokrasi konsensus yang mencerminkan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila dengan Permusyawaratan perwakilan diganti dengan demokrasi semua yang serba mahal dan bandar bandar demokrasi yang serba pecitraan dan uang untuk membeli suara rakyat dan geser menggeser caleg tentu saja serba transaksi uang. Pemilu tahun 2019 telah mengorbankan nyawa petugas KPPS sebanyak hampir 800 orang dan biayayah yang sangat besar. Kecurangan dan kebohongan bagisn dari strategi demokrasi liberal. Sebetulnya apa demokrasi itu? Apa masih demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan sesuai keinginan rakyat? Diganti dengan demokrasi dari oligarki, oleh ketua partai politik, dan untuk oligarki. Sistem musyawarah perwakilan diganti dengan demokrasi post thrud. Fenomena kebohongan yang dilakukan terus menerus akan menjadi pembenaran hal tersebut dinamakan post-truth dan istilah tersebut pertama kali dipopulerkan oleh Steve Tesich melalui esainya pada harian The Nation tahun 1992. Frasa post-truth awalnya dikenal di ranah politik saat kontes politik memperbutkan kursi parlemen dan/atau tujuan politik lain sehingga istilah ini disebut post-truth politics. Era post-truth dapat disebut sebagai pergerseran sosial spesifik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini dan buzer-buzer Pada akhirnya harus menerima kenyataan bahwa semakin tipis pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Secara sederhana, post-truth dapat diartikan bahwa masyarakat lebih mencari pembenaran daripada kebenaran. Cara menanggulangi post-truth dapat dilakukan melalui literasi digital ke masyarakat luas. Praktik politik di Indonesia dengan pilpres, pileg langsung telah mempraktikan post truth sehingga munculnya buzer-buzer untuk membangun opini yang terus di gencarkan melalui media sosial membuat rakyat tidak bisa lagi melihat kebenaran. Demokrasi itu sebetulnya hanya alat bukan tujuan. Apakah demokrasi itu untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi? Mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002 itu sama arti nya mengganti yang baik dengan yang buruk. Dengan dasar negara Pancasila dan bangsa Indonesia mempunyai bermacam- macam suku, adat istiadat, berbagai macam Agama, berbagai golongan maka the Founding Fathers adalah manusia terpilih yang mempunyai pemikiran melampaui jamannya. Tidak memilih sistem Individu, Liberal Kapitalis dengan sistem perlementer maupun Presidenseil, tetapi menciptakan sendiri sistem MPR dengan Permusyawaratan perwakilan adalah demokrasi konsensus yang bisa dikatakan demokrasi bermartabat dengan derajat yang tinggi. Menariknya, pemikiran founding fathers kita pada 1945 mengenai model Demokrasi Pancasila itu hampir identik dengan pemikiran demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh filsuf Jerman Jurgen Habermas (1982), hampir empat dasawarsa kemudian. Bagi Habermas, demokrasi deliberatif merupakan konsep demokrasi yang dilandasi oleh mekanisme musyawarah yang mendalam, tidak didasarkan pada demokrasi voting mayoritas, tetapi menekankan pada demokrasi yang mengarah pada ketaatan bersama. Konsep demokrasi ini memberikan konsensus untuk mengurangi gesekan kelompok minoritas yang tidak menerima keputusan demokratis. Arend Lijphart (1999) dalam buku nya Patternd of Democracy menjelaskan untuk mendapatkan mayoritas dukungan rakyat ada demokrasi mayoritas jika di negara itu hanya ada dua partai sedang di negara yang banyak partai maka dibutuhkan demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus-lah sebenar nya yang lebih sesuai di Indonesia seperti yang sudah digagas oleh pendiri negeri ini dengan keanggotaan MPR bukan hanya dari unsur partai politik tetapi ada utusan utusan golongan dan utusan daerah. Dengan model demokrasi konsensus maka keterlibatan partisipasi masyarakat melalui perwakilannya bisa terwujud maka konsep negara semua untuk semua dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud, dan kebhinekaan bangsa ini akan terwakili. Sistem kekeluargaan ini dianggap oleh the Founding Fathers sangat sesuai dengan nilai nilai budaya bangsa Indonesia . Ironisnya, kita buang sistem yang baik ini, dan diganti dengan demokrasi banyak-banyakan suara, kalah-menang pertarungan yang lebih buruk dari demokrasi konsensus. Demokrasi terpimpin menurut istilah UUD 1945 ialah “Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi terpimpin bukanlah diktatur ,beda dengan sentralisme,dan sangat berbeda dengan demokrasi liberal yang dijalankan model pilkada, pilpres, pilsung saat ini. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia sejak dulu kala. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan ,yang meliputi bidang-bidang politik, Ekonomi, Sosial, Demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Tetapi demokrasi semu sekarang ini dijalankan , malah jadi juru pawang menangkal masuknya sumberdaya manusia terbaik bangsa ke dalam tatanan politik. Bukannya menyaring dan merekrut orang-orang terbaik bangsa masuk ke dalam tatanan politik. Dengan begitu hanya pemimpin yang diinginkan oleh kepentingan oligarki saja Yanga boleh ikut. Dengan begitu, demokrasi nyata dalam praktiknya belum terlaksana sebab rakyat hanya sebagai kuda tunggangan yang suaranya hanya dibeli dengan sembako atau uang lima puluh ribu. Apakah kebodohan ini akan terus kita lanjutkan? Kesadaran kita berbangsa dan bernegara harus berani merobah tatanan yang salah ini kembali pada demokrasi musyawarah mufakat selamatkan Indonesia dari oligarkinya. (*)

Tafsir Kupas Gambar Hewan di Tubuh Jokowi pada Karikatur di The Week Magazine

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 10:42:33 0

Mengakumulasi kekayaan dengan cara-cara keji dan menjijikkan. Tindakan itu pun berdampak merusak hingga melumpuhkan daya hidup dan tatanan kehidupan. Oleh: Jliteng Suparman, Budayawan dari Solo KODOK simbol karakter ke atas menjilat ke bawah menginjak. Karakter kodok seperti itulah yang kini sudah menjadi budaya perilaku di lingkungan rezim pemerintahan Joko Widodo. Orang meniadakan pasal malu walau harus melakukan tindakan yang rendah dan hina, untuk menjilat atasan demi kekuasaan dan kekayaan. Sebaliknya pada bawahan atau kepada rakyat tidak ada kata sungkan untuk melakukan tindakan represif, bahkan hingga membunuh demi mengamankan posisi dan kepentingan. Kodok memang menjadi ajimat utama bagi Jokowi. Tuah atau pengaruhnya membuat banyak orang agar berperilaku seperti itu. Laba-laba itu adalah hewan yang mencari mangsa dengan memasang jerat. Sebagaimana perilaku politik Jokowi. Pembiaran merajalelanya korupsi dan tindakan pelanggaran lain oleh hampir seluruh pejabat negara, bukan tanpa maksud. Demikian pula bagi-bagi posisi komisaris dan lain-lain. Semua itu merupakan jaring laba-laba untuk menjerat agar orang menjadi tunduk dan takluk. Kalajengking, hewan yang suka tinggal bersembunyi di celah-celah lembabnya dan kotor, seperti di bawah bebatuan, di celah-celah dinding, dan sebagainya. Jika ada gerak yang membuatnya terkejut atau merasa terancam maka ia akan mematukkan ekornya dan mengeluarkan bisa. Lembab dan kotor lambang kondisi kemiskinan. Simbol-simbol kondisi itu dipakai oleh Jokowi sebagai citra diri. Pemimpin berasal dari kalangan rakyat bawah, rendah hati, sederhana, merakyat dan lain-lain. Kala persembunyian, kamuflase, kepalsuannya terbongkar hingga mengancam posisinya, dia akan menjadi sangat jahat dan keji. Perilaku demikian mewabah di lingkungan rezim. Maka pada rezim Jokowi ini kriminalisasi, pembunuhan, pembantaian kepada kalangan lemah ataupun kalangan bawah menjadi identitasnya. Makan ulat dan belatung. Ulat hewan pemakan tumbuhan dan buah-buahan, belatung pemakan bangkai. Perpaduan keduanya menjadi simbol keserakahan yang luar biasa. Ibarat kata yang kaya dirampok, yang miskin diperas. Mengakumulasi kekayaan dengan cara-cara keji dan menjijikkan. Tindakan itu pun berdampak merusak hingga melumpuhkan daya hidup dan tatanan kehidupan. Disamping itu di karikatur tersebut Jokowi pakai rompi merah. Saya kira itu juga bukan tanpa maksud... tafsirnya? Terserah Anda... hehehe. Demikianlah. (*)

Sidang Pemeriksaan Saksi: Menunggu Kehadiran Saksi Pelapor Dodo Baidlowi dan Saksi Korban Joko Widodo

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 10:31:20 0

Keterangan Bambang Tri soal Ijazah Joko Widodo palsu inilah, yang dianggap berita bohong. Karena itu, kalau Saksi Joko Widodo tidak hadir maka tidak ada korban kebohongan. Oleh : Ahmad Khozinudin, SH, Ketua Tim Advokasi Gus Nur & Bambang Tri Mulyono HARI ini (Selasa, 27/12) adalah sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU. Pada sidang yang lalu, JPU menyatakan akan menghadirkan 5 orang saksi. Penulis saat menulis artikel ini telah berada di sekitar PN Surakarta. Penulis dengan sejumlah tim advokasi Gus Nur dari Solo, akan kembali bersidang dengan menghadirkan Terdakwa secara offline, untuk agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada sidang yang lalu (29/12), kami tim Penasehat Hukum sudah meminta kepada JPU melalui majelis hakim, agar saksi Dodo Baidlowi selaku pelapor dalam perkara ini dihadirkan diawal pemeriksaan. Kami tak ingin, pengalaman Gus Nur saat dilaporkan Banser NU pada kasus sebelumnya tidak terulang. Gus Nur sudah pernah masuk penjara dengan vonis 10 bulan, karena laporan Banser NU. Saat itu, saksi pelapor dan korban ada Yaqut Cholil Qoumas (saat ini pejabat Menag) dan Sa\'id Aqil Shiroj (dahulu Ketum PBNU). Pasalnya, Gus Nur dianggap mencemarkan Banser dan NU melalui unggahan video di kanal Youtube yang potongan videonya beredar di berbagai sosial media. Dalam berkas perkara, ada BAP atas nama saksi Yaqut Cholil Choumas dan saksi Said Aqil Shiroj. Keduanya diperiksa dan diambil keterangannya di tingkat kepolisian. Hanya hingga putusan, dua saksi ini tidak pernah diambil keterangannya di persidangan. Padahal, menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka 27 KUHAP). Lebih spesifik dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP disebutkan: “Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka semestinya tidak terbukti unsur pencemaran terhadap Banser maupun NU karena pencemaran adalah delik aduan. Karena keterangan Saksi Yaqut Cholil Choumas dan Saksi Said Aqil Shiraj tidak dinyatakan di pengadilan. Namun, anehnya Gus Nur tetap divonis 10 bulan penjara. Dalam kasus Mubahalah Ijazah palsu Jokowi ini yang dianggap menista agama, mengedarkan kabar bohong, maka saksi pelapor harus dihadirkan. Jangan sampai terulang kasus pencemaran Banser NU, tapi saksi pelapor dan sebagai korbannya tidak pernah dihadirkan di persidangan. Lebih dari sekedar itu, selain saksi pelapor Dodo Baidlowi maka saksi Saudara Joko Widodo juga harus dihadirkan. Karena konten Mubahalah Gus Nur adalah terkait keterangan Bambang Tri Mulyono yang meyakini ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 Joko Widodo palsu. Keterangan Bambang Tri soal Ijazah Joko Widodo palsu inilah, yang dianggap berita bohong. Karena itu, kalau Saksi Joko Widodo tidak hadir maka tidak ada korban kebohongan. Yang lebih penting selain hadir di persidangan adalah Saksi Joko Widodo bisa menunjukan ijazah yang dimilikinya di hadapan persidangan, untuk memastikan Ijazah Joko Widodo asli dan Bambang Tri telah bohong soal ijazah Joko Widodo. Kalau saksi Joko Widodo tidak dihadirkan, maka tidak ada kabar bohong. Bahkan, publik berhak ikut meyakini bahwa ijazah SD, SMP, SMA dan S-1 Joko Widodo adalah palsu, sebagaimana keterangan dan keyakinan Bambang Tri Mulyono dalam Mubahalah yang dibimbing Gus Nur. (*)

Gagah-Gagahan Jokowi Versus Protes Daerah

BY FNN Selasa, 27 Desember 2022 08:34:57 0

Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$ 23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$ 50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp 34 triliun. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik SEMPAT viral, ketika Presiden Joko Widodo memperingatkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba untuk berhati-hati membuat kebijakan. Karena, menurut presiden, propinsi itu dinyatakan sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Luar biasa, karena mencapai 27 persen. Tidak ada daerah lain di belahan dunia mana pun di masa sekarang yang mengalami pertumbuhan ekonomi setinggi itu. Dengan gagahnya Presiden Jokowi mengatakan, “Hati-hati Pak Gubernur! Hati-hati Maluku Utara, hati-hati, hati-hati! Jangan main-main, karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27 persen.” Presiden Jokowi juga menambahkan, “Pertumbuhan ekonomi di Malut sudah tinggi sekali. Paling tinggi di dunia. Enggak percaya? Cek, mana ada pertumbuhan ekonomi sebuah provinsi 27 persen.” Hal itu dikemukakan Jokowi, saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di JCC, Jakarta Pusat, Rabu, 30 November 2022. Pertanyaannya: Mengapa Propinsi Malut bisa mengalami pertumbuhan ekonomi begitu pesat? Meminjam istilah Jokowi: Meroket! Dan tentu saja, jawabannya: Karena menurut presiden, telah terjadi hilirisasi industri di sana. Sebab saat ini di sana telah dibangun smelter nikel. Sehingga hasil tambang bisa diolah terlebih dahulu sebelum diekspor ke luar negeri. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi juga menyebut inflasi di Maluku Utara rendah dibanding daerah lainnya. Hanya 3,3 persen. Karena itu, beberapa survei menyebut, masyarakat Maluku Utara sebagai paling bahagia di Indonesia. Pertanyaannya lagi: Benarkah demikian? Benarkah masyarakat di Malut merupakan yang paling bahagia di Indonesia? Yang jelas, ternyata Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba mengeluhkan peringatan presiden itu. Karena menurut dia, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berpengaruh kepada kehidupan masyarakat Malut. “Pertumbuhan ekonomi tinggi, sebenarnya masyarakat tidak menikmati apa-apa,” ujarnya. Hal itu disampaikannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ketika dia bicara dalam Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022 di Gedung AA Maramis, Kemenko Perekonomian, Rabu (21/12/2022). Seperti dilansir detikFinance, Rabu, 21 Des 2022. Meski Abdul Gani tidak mengemukakan pernyataannya itu sebagai sebuah protes keras, namun orang dapat menilai. Bahwa pernyataan presiden itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bahwa masyarakat paling bahagia di Indonesia adalah masyarakat Malut adalah omong kosong. Sebab, sejumlah fakta justru memperlihatkan banyak hal yang berbeda. Jauh sekali dari apa yang diungkapkan presiden. Karena faktanya adalah sebagai berikut: Pertama, tambang nikel di Maluku Utara hanya tinggalkan kerusakan alam. Menurut catatan Walhi Maluku Utara, pertambangan nikel di Malut telah mengakibatkan hilangnya hutan alam di pulau kecil seluas 16.000 hektar itu. Hanya dalam 15 tahun terakhir. Kedua, Industri pertambangan nikel tersebut juga mencemari laut dan menyebabkan penurunan jumlah nelayan. Direktur Walhi Malut Faizal Ratuela menyebutkan, sepanjang tahun 2014 hingga 2018 saja, telah terjadi penurunan jumlah nelayan secara sangat drastis. Dari 8.587 pada 2014 menjadi 3.532 orang pada 2018. Ketiga, Malut yang kondang sebagai provinsi kaya nikel, ternyata tidak mampu membuat rakyatnya sejahtera. Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021, sebanyak 70 persen warga Malut tidak dapat mengakses makanan bergizi. Keempat, penyebab utama ketidakmampuan mereka membeli makanan bergizi adalah karena kemiskinan. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, seperti dilansir malut.bps.go.id, konsumsi daging oleh Penduduk Maluku Utara sangat rendah. Hanya 0,2 persen rata-rata setiap bulannya. Kelima, prevalensi stunting di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 sebesar 27, 5 persen. Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Renta Rego, di Hotel Sahid Bela Ternate, Kamis (14/9/2022). Bahkan dia menegaskan bahwa sebenarnya datanya jauh lebih tinggi. Karena, “Angka prevalensi stunting di Maluku Utara, yang tertinggi Kabupaten Taliabu, yakni sebesar 35,2 persen,” katanya. Mengapa semua ini terjadi? Tak dapat dipungkiri, karena upaya menyejahterakan rakyat tidak berjalan. Sementara, menurut sejumlah sumber yang layak dipercaya, China leluasa mengangkut nikel ke negaranya. Luput dari pajak dan kewajiban lainnya. Hilirisasi tambang nikel, seperti diungkapkan presiden, sama sekali tidak terbukti. Semua karena dari hulu sampai hilir dikuasai Cina. Pemerintah daerah tak punya kuasa apa-apa. Protes Daerah Dalam beberapa waktu terakhir, aksi protes Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM, terhadap Kementerian Keuangan juga tidak kalah viral. Duduk perkara Bupati Kepulauan Meranti marah-marah itu adalah karena dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah, dia menilai Kemenkeu tidak adil. Karena, Kemenkeu memberikan dana bagi hasil (DBH) yang nilainya kecil atas produksi minyak Meranti. Adil melancarkan protesnya di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu), Luky Afirman. Dalam acara yang digelar di Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, beberapa waktu lalu. Saking kesalnya dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) lalu itu, Adil bahkan sempat melontarkan kata \"ibl**\" dan \"set**\". Sehingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan teguran keras kepada Bupati Kepulauan Meranti itu.  Pada awalnya, Adil menerangkan DBH yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 114 miliar yang didasarkan pada perhitungan harga minyak 60 dollar AS per barel pada 2022. Dari situlah, Adil kemudian mengungkit-ungkit pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan, harga minyak dunia mengalami kenaikan 100 dollar AS per barel, dalam pembahasan APBD 2023. Sejumlah daerah yang dinyatakan kaya akan SDA, tetapi rakyatnya tetap miskin secara perlahan tapi pasti terus menggeliat. Mereka protes karena merasa dibohongi. Penyebabnya, tentu saja, bukan hanya karena DBH yang tidak adil. Tapi juga ketidakpedulian pemerintah pusat terhadap upaya menyejahterakan rakyat setempat. Dalam hal ini coba perhatikan apa yang sempat dikemukakan pengusaha Mardigu Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu. Melalui akun YouTube-nya, dia menceritakan sebuah desa bernama Desa Lelilef di Halmahera Tengah (Halteng). Di mana sekarang banyak berdiri perusahaan tambang China. Di desa yang pernah dikunjungi 10 tahun lalu, kini banyak dihuni pekerja China. “Kondisinya beda dengan 10 tahun lalu. Di mana, Lelilef menjadi kota tambang, kota nikel yang luar biasa sibuk. Lebih kaget lagi, wajah penduduk Lelilef, sangat berbeda. Bukan lagi manusia lokal yang saya lihat 10 tahun lalu,” tuturnya. Dia menyebut salah satu perusahaan tambang China bernama Tsingshan Holding Group. Ini bukan perusahaan ecek-ecek. Di China, Tsingshan HG adalah perusahaan tambang baja dan nikel terbesar. Yang sedikitnya memboyong 800.000 ton nikel dari Desa Lelilef ke China, melalui pelabuhan pribadinya. Kalau diasumsikan harga nikel sebesar US$ 23 ribu per ton, padahal pada Maret 2022, harga nikel sempat menclok di level US$ 50 ribu per ton, angka totalnya ketemu Rp 34 triliun. Tsingshan HG jadi sangat kaya. Dibiarkan mengeruk SDA Halteng begitu leluasa. Tapi sama seperti di Malut, rakyat di daerah itu tetap dibiarkan miskin. (*)  

“Birahi” Hasyim Asy'ari Menodai Demokrasi

BY FNN Senin, 26 Desember 2022 22:51:46 0

Demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024 sedang menghadapi ancaman dari dalam, dari pelaksana pemilu itu sendiri, yaitu KPU. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan, karena akan merugikan bangsa Indonesia. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis DEMOKRASI Indonesia menuju titik nadhir. Betapa tidak. Setelah praktik penunjukan Plt Pejabat Kepala Daerah yang dibajak oleh Mendagri Tito Karnavian dengan penunjukan langsung. Lalu, penjegalan kepada Anies Baswedan, bakal capres yang tidak dikehendaki oleh Istana dan Oligarki melalui upaya-upaya mempersulit perizinan, perilaku presiden melalui endorcing terhadap bakal capres tertentu, pembiaran kepada bakal capres tertentu yang dikehendaki meski masih menjabat sebagai kepala daerah ataupun menteri. Tafsir KPU tentang larangan kepada bakal capres, cawapres dan caleg yang mengatakan dirinya sebagai bakal capres, bakal cawapres dan caleg sebelum penetapan dan yang terakhir perilaku Ketua KPU, Hasyim Asy\'ari atas dugaan asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu (PRS), Hasnaeni Moein. Birahi yang dimaksud bukan hanya syahwat politik tapi syahwat seksual, sebagaimana dugaan yang dilakukan oleh Hasyim Asy\'ari kepada Hasnaeni. Dalam kesaksiannya yang beredar viral melalui medsos, Hasnaeni menyebut bahwa ada bujuk rayu Hasyim, yaitu partainya akan diloloskannya dengan imbalan tertentu, imbalan itu berupa permintaan Hasyim supaya Hasnaeni melayani birahi seksualnya. Tampaknya Hasyim Asy\'ari tak hanya tak kuasa menahan hasrat seksualnya ketika berhadapan dengan Hasnaeni, tapi birahi politiknya juga tidak bisa ditahan, sehingga tanpa merasa bersalah dia sampaikan ke Hasnaeni bahwa calon presiden dan wakil presiden yang dipersiapkan adalah Ganjar Pranowo -Erick Thohir. Tanpa beban ketika Hasnaeni ditanya di dalam video yang beredar, “Masuk nggak itu burungnya Hasyim?” “Masuklah Pak”. Itu artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan sama-sama suka. Hasyim menikmati petualangannya dan Hasnaeni juga mau karena dijanjikan partainya akan diloloskan untuk mengikuti Pemilu 2024. Demokrasi Indonesia dan Pemilu 2024 sedang menghadapi ancaman dari dalam, dari pelaksana pemilu itu sendiri, yaitu KPU. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan, karena akan merugikan bangsa Indonesia. Tentu ini menodai dan mengkhianati perjuangan rakyat dan mahasiswa tahun 1998 ketika menumbangkan orde baru. Mantan aktivis 1998 yang hari ini tentu masih banyak dan masih memegang nilai-nilai anti korupsi, kolusi dan nepotisme sangat dihinakan dan dilecehkan oleh persekongkolan jahat oknum KPU dan oligarki dengan mengendalikan partai politik. Tak ada kata kompromi untuk yang seperti ini, meminjam apa yang pernah disampaikan oleh Wiji Thukul: Peringatan jika rakyat pergi, ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa; Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar; Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gasat, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam; Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan! Surabaya, 25 Desember 2022. (*)

Rusia Nyatakan Siap Lanjutkan Pemasokan Gas ke Eropa

BY FNN Senin, 26 Desember 2022 14:44:46 0

Moskow, FNN – Rusia siap melanjutkan pemasokan gas ke Eropa melalui Jalur Pipa Yamal-Europe, demikian dinyatakan Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak, Minggu (25/12).\"Pasar Eropa tetap relevan, saat kekurangan gas terus berlangsung, dan kita punya banyak peluang untuk melanjutkan pengiriman,\" kata Novak, seperti dikutip kantor berita negara Rusa, TASS.\"Contohnya, Jalur Pipa Yamal-Europe, yang terhenti karena masalah politik, masih belum digunakan,\" ujarnya.Jalur Pipa Yamal-Europe biasanya mengalirkan pasokan ke arah barat.Namun, haluan itu sebagian besar berbalik sejak Desember 2021 karena Polandia tidak mau membeli pasokan dari Rusia dan lebih memanfaatkan gas yang disimpan di Jerman.Pemerintah Polandia pada Mei memutus perjanjian dengan Rusia setelah menolak tuntutan Moskow agar pembayaran kepada Gazprom dilakukan dengan mata uang Rusia, ruble.Atas penolakan itu, perusahaan gas milik Rusia tersebut menghentikan pasokan ke Polandia.Gazprom juga mengatakan sudah tidak bisa lagi mengekspor gas melalui Polandia setelah pemerintah Rusia menerapkan sanksi terhadap perusahaan pemilik bagian Polandia pada jalur pipa Yamal-Europe.Novak menekankan bahwa Moskow sedang membahas pemasokan gas tambahan melalui Turki setelah sebuah pusat penyaluran didirikan di sana.Ia juga mengatakan pemerintah Rusia memperkirakan bahwa gas alam cair (LNG) yang dikirimkan ke Eropa sepanjang 2022 mencapai 21 miliar meter kubik (bcm).\"Tahun ini kita akan bisa secara signifikan meningkatkan suplai LNG ke Eropa,\" kata Novak.\"Dalam 11 bulan selama 2022, ditingkatkan hingga 19,4 bcm. Pada akhir tahun ini, diperkirakan mencapai 21 bcm,\" katanya, menambahkan. (mth/Antara)

BI: Kewajiban Neto Investasi Internasional RI Turun pada Triwulan III

BY FNN Senin, 26 Desember 2022 14:41:43 0

Jakarta, FNN – Bank Indonesia (BI) melaporkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan III 2022 mencatat kewajiban neto yang menurun menjadi 262 miliar dolar AS atau 20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).Adapun pada triwulan sebelumnya kewajiban neto tercatat 270,5 miliar dolar AS atau 21,3 persen dari PDB.Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan perkembangan ini dikontribusikan oleh penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) di tengah posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) yang relatif stabil.Posisi KFLN Indonesia menurun seiring dengan penurunan nilai instrumen keuangan domestik, di tengah surplus aliran masuk investasi langsung yang berlanjut. KFLN turun 1,2 persen dibanding triwulan sebelumnya (quartal-to-quartal/qtq) dari 705,2 miliar dolar AS menjadi 696,8 miliar dolar AS.Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh faktor penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah. Hal ini mempengaruhi penurunan nilai instrumen keuangan domestik.Sementara itu transaksi KFLN tetap positif didukung oleh aliran masuk investasi langsung yang mencerminkan optimisme investor terhadap prospek perbaikan ekonomi dan iklim investasi domestik yang terjaga.Di sisi lain ia menyebutkan posisi AFLN Indonesia relatif stabil. Pada akhir triwulan III 2022, posisi AFLN tercatat sebesar 434,7 miliar dolar AS, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan II-2022.Kondisi tersebut didukung oleh posisi aset investasi portofolio dan investasi lainnya yang meningkat seiring penempatan aset swasta. Peningkatan posisi AFLN tertahan oleh faktor perubahan lainnya terkait penguatan dolar AS terhadap mayoritas mata uang utama dunia dan penurunan harga beberapa aset luar negeri.BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan III 2022 tetap terjaga serta mendukung ketahanan eksternal, yang tercermin dari rasio kewajiban neto PII Indonesia terhadap PDB pada triwulan ketiga tahun ini yang tetap terjaga di kisaran 20 persen atau turun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 21,3 persen.Selain itu struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,9 persen) terutama dalam bentuk investasi langsung. Ke depan BI meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi COVID-19 yang didukung sinergi bauran kebijakan BI dan pemerintah, serta otoritas terkait lainnya.Meskipun demikian,BI akan tetap memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Jajal Naik Kereta LRT ke Stasiun TMII

BY FNN Senin, 26 Desember 2022 14:38:30 0

Jakarta, FNN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjajal menaiki kereta Lintas Rel Terpadu atau Light Rail Transit (LRT) dari Stasiun Harjamukti, Cibubur, Depok, ke Stasiun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Senin.Presiden Jokowi setelah menaiki kereta LRT di Stasiun LRT TMII, mengatakan kereta buatan dalam negeri itu sangat cepat dan mampu melaju tanpa masinis.“Mencoba LRT dari Stasiun Harjamukti ke Stasiun Taman Mini ini sepanjang sembilan kilometer dan ditempuh dalam waktu 12 menit,” kata Jokowi.Jokowi merasa bangga karena BUMN PT INKA Persero dapat membuat kereta LRT dengan kapasitas 420 penumpang dan memiliki sistem canggih yang mampu beroperasi tanpa masinis.Presiden berharap proyek kereta LRT dari Cibubur yang melintasi TMII dapat segera beroperasi pada Juni atau Juli 2023 sehingga bersamaan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.“Masih, ini kan baru selesai 87 persen, memang baru 87 persen. Masih depo-nya yang harus diselesaikan dan hal kecil-kecil yang berkaitan dengan sinkronisasi sistem, yang tadi saya lihat juga,” kata dia.Jalur LRT yang melintasi Cibubur dan TMII diketahui adalah jalur LRT Lintas Cibubur.Presiden Jokowi memberikan evaluasi bahwa proyek LRT di DKI Jakarta dan sejumlah kota penyangga ini sudah nyaman, cepat, dan tidak berisik.“Saya kira pas belokan saja tadi ada bunyi kecil sekali,” kata dia. (mth/Antara)

BMKG Imbau Masyarakat Pesisir Waspadai Gelombang Tinggi Enam Meter

BY FNN Senin, 26 Desember 2022 14:34:52 0

Jakarta, FNN – Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat pesisir untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga enam meter.\"Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar selalu waspada,\" kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Eko Prasetyo di Jakarta, Senin.Ia mengemukakan gelombang tinggi berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 26-27 Desember 2022. Salah satu faktor pemicu gelombang tinggi, yakni pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Barat-Utara dengan kecepatan angin berkisar 8-25 knot.Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Barat Daya-Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Selat Makassar bagian selatan dan Laut Flores.Kondisi itu, lanjut dia, menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat P. Simeulue-Kepulauan Mentawai, perairan Bengkulu, Samudra Hindia Barat Aceh-Kepulauan Nias, perairan selatan Banten-Jawa Barat.Selain itu, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, perairan selatan Kepulauan Anambas, perairan timur Kepulauan Bintan-Kepulauan Lingga, Laut Natuna, perairan utara P. Bangka-Belitung, Selat Karimata, Laut Jawa bagian barat, perairan utara Jawa Tengah-Jawa Timur.Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di perairan selatan Kalimantan, Selat Makassar bagian tengah dan utara, Selat Sumba, perairan P. Sawu-Rote, Laut Sawu, perairan selatan Flores, Laut Sulawesi bagian barat, perairan Kepulauan Sangihe, Laut Maluku bagian utara, perairan selatan P. Buru-Seram, perairan Kepulauan Kai, perairan Kepulauan Sermata-Kep. Tanimbar, perairan utara Papua Barat-Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Barat-Papua.Untuk gelombang di kisaran lebih tinggi antara 2,5-4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai-Lampung, perairan Enggano-barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia Selatan Banten, perairan selatan Jawa Tengah-P. Sumbawa, Selat Bali-Lombok-Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah-NTB.Gelombang tinggi antara 2,5-4 meter juga berpeluang terjadi di perairan utara Kepulauan Anambas, perairan Kepulauan Natuna, Laut Jawa bagian tengah dan timur, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, perairan Kepulauan Sabalana-Kepulauan Selayar, perairan selatan Baubau-Kepulauan Wakatobi, Laut Flores, Laut Banda, perairan Kepulauan Talaud, perairan utara Halmahera, dan Laut Halmahera.\"Sedangkan untuk gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4-6 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara,\" paparnya.Untuk itu, ia mengimbau agar sektor pelayaran memerhatikan risiko keselamatan perahu nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter), kapal tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter).Selain itu, kapal feri (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter), Kapal Ukuran Besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter). (mth/Antara)

Jokowi: Keppres penghentian PPKM Tergantung Kajian Sero Survei

BY FNN Senin, 26 Desember 2022 14:30:57 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengatakan penerbitan Keputusan Presiden tentang penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menanti kajian terkait tingkat imunitas masyarakat terhadap virus atau sero survei.\"(Berkas) belum sampai ke meja saya. Karena ini menyangkut sero survei, menyangkut kajian yang saya minta harus detail jangan sampai fail (gagal/salah) memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu,\" kata Jokowi usai meresmikan Stasiun Manggarai Tahap I di Jakarta, Senin.Dia menyampaikan jika sero survei sudah berada di atas 90 persen, maka peningkatan COVID-19 di negara lain semestinya tidak akan menjadi masalah bagi Indonesia, karena imunitas masyarakat sudah baik.\"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 persen, ya artinya kita imunitasnya sudah baik. Ada apapun dari manapun seharusnya ya nggak ada masalah,\" kata Jokowi.Dia menyampaikan saat ini kasus konfirmasi harian sudah turun di bawah 1.000, namun penurunan itu harus dipastikan karena imunitas masyarakat sudah lebih baik atau hal lain.\"Itu yang harus dilihat, dikaji di situ. Jadi, tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, para pakar dan epidemiolog agar memutuskannya nanti benar,\" jelasnya.Presiden pun kembali menekankan keputusan tentang penghentian PPKM akan dilakukan pada akhir tahun atau awal tahun, masih menanti sero survei dan kajian lain. (mth/Antara)

LaNyalla Minta Masyarakat Diedukasi Penipuan Online Shop Bermodus Barang Sitaan Bea Cukai

BY FNN Senin, 26 Desember 2022 13:57:10 0

Surabaya, FNN – Tingginya angka penipuan bermodus barang Bea Cukai mendapat perhatian dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu mendorong agar Dirjen Bea Cukai memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dengan modus jual beli online tersebut.  \"Kita meminta agar ada edukasi kepada masyarakat secara gamblang, sebenarnya seperti apa barang-barang hasil sitaan di Bea Cukai, lalu proses lelang di Bea Cukai bagaimana langkahnya, karena modus ini yang sering digunakan,\" ujar LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur. Senator berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming harga yang murah atau harga yang tidak lazim. Terutama elektronik, gadget atau barang-barang lain yang didatangkan dari luar negeri. \"Intinya, saya meminta untuk cek dan ricek. Jangan mudah terprovokasi karena harga murah. Apalagi kalau meminta pungutan dengan alasan tidak wajar dan pembayaran dalam waktu singkat yang ditujukan ke rekening pribadi,\" tegas dia. Diketahui, hingga November 2022, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu menerima laporan 6.985 orang tertipu dengan modus yang sering mengatasnamakan Bea Cukai. Total kerugiannya mencapai Rp 8,3 miliar. Jumlah laporan korban itu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2.491 pengaduan. Berdasarkan data contact center DJBC,  kejahatan penipuan bea cukai sering terjadi pada transaksi online dengan modus barang yang disita dan ditahan Bea Cukai. (mth/*)

Diduga Ada Proyek Bancakan, Kejagung RI Segera Panggil Menhub Budi Karya Sumadi

BY FNN Senin, 26 Desember 2022 13:05:19 0

Jakarta, FNN – Center for Budget Analysis (CBA), menemukan dugaan adanya proyek bancakan atau penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan proyek Kementerian Perhubungan. Menurut Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, Proyek tersebut terkait pengadaan layanan contact center Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2021 dan 2022. Proyek pengadaan layanan contact center dijalankan melalui Satker (Satuan Kerja) Pusat Data dan Teknologi Informasi yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Untuk proyek ini pada 2021 anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 4,8 miliar, dan 2022 menghabiskan anggaran sebesar Rp 4,9 miliar. Dalam pelaksaan proyek pengadaan layanan contact center itu ditemukan sejumlah dugaan penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan negara, berikut penjelasannya. Pertama, pelaksanaan proyek pengadaan layanan contact center tahun 2021, Kementerian Perhubungan menjalankan sistem tender fasca kualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur. Dari 15 peserta lelang, yang mengajukan penawaran harganya itu hanya satu perusahaan. Hal ini sangat janggal, mengingat sesuai aturan dalam pengajuan harga minimal ada 3 perusahaan yang kemudian dipilih yang paling efesian dan mampu. Kejanggaloan lainnya, terlihat dari penetapan pagu dan HPS oleh Pokja ULP Kemenhub, antara pagu dan HPS selisihnya sangat kecil senilai Rp 64,5 juta. Hal ini berdampak mahalnya nilai proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4.850.450.000, selisihnya hanya Rp 6 juta dari Harga Perkiraan Sendiri yang tetapkan POKJA ULP. Menurut CBA, nilai proyek sebenarnya terkait pengadaan layanan contact center pada 2021 di angka Rp 4,6 miliar. Adapun yang disepakati Kemenhub dan pemenang tender sebesar Rp Rp 4.850.450.000, ditemukan ada dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp 242,1 juta. Kedua, proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2022, pagu yang ditetapkan Kemenhub naik sebesar Rp 137,9 juta. Bahkan pagu dan HPS yang ditetapkan sama persis diangka Rp 5.058.966.000, hal ini sangat janggal mengingat nilai proyek pada 2021 sudah jelas mahal tapi anggaran pada 2022 dengan proyek yang sama malah terus naik. Ketiga, dalam proses lelang proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2022 juga ditemukan modus yang sama, bahkan lebih parah karena hanya ada dua peserta lelang dan hanya satu perusahaan yang mengajukan tawaran harga. Terakhir, perusahaan yang memenangkan proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 adalah perusahaan yang sama yakni PT. Infomedia Nusantara Jl. RS. Fatmawati 77-81 - Jakarta Selatan. Dari catatan di atas diduga kuat proses tender proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 hanya formalitas belaka, diduga sejak awal pemenang sudah ditetapkan oleh oknum Kemenhub. CBA meminta Kejaksaan Agung RI segera turun tangan dan segera melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan anggaran proyek pengadaan layanan contact center Kemnhub tahun anggaran 2021 dan tahun 2022. “Panggil dan periksa pejabat terkait, seperti PPK KPA, termasuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi suga harus dipanggil Kejagng RI untuk dimintai keterangan,” tegas Uchok Sky Khadafi. (mth)

Terompet Harapan

BY FNN Senin, 26 Desember 2022 11:39:52 0

Tragedi harus digunakan sebagai sumber kekuatan. Tak peduli jenis kesulitan apa pun dan pengalaman sepedih apa pun, jika kita kehilangan harapan maka itulah malapetaka sesungguhnya. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, jelang tahun baru momen tepat untuk bersiaga membunyikan trompet harapan. “Harapan itu,” tulis Emily Dickinson, “adalah sesuatu bersayap yang hinggap di jiwa, menyanyikan nada tanpa kata dan tak pernah henti sama sekali.” Dan harapan itu melantunkan nyanyian kehidupan dalam dua jenis nada. Nada mayor membangkitkan “harapan positif”, yang merangsang gairah orang untuk berbuat kebajikan. Nada minor membangkitkan “harapan negatif”, yang menyentuh lara keinsyafan orang agar terhindar dari keburukan. Harapan positif tersebut bergema dari jiwa-jiwa altruis, bak “semut-semut” komunitas yang bergotong-royong meringankan derita sesama dalam alunan nada mayor yang sepi ing pamrih, rame ing gawe. Meski nada mayor masih terdengar, arus deras pengharapan bangsa masih menggemakan nada minor. “Harapan negatif” menjadi koor sehari-sehari,  mengharapkan oligarki tak terlalu rakus, penyelenggara negara tak salah urus dan salah tingkah dengan tendensi cuma ramai dalam klaim-pamrih, tetapi sepi dalam kerja-kinerja (gawe). Betapapun, pada setiap gumpalan awan hitam selalu ada pendar cahaya. Segala tragedi dan krisis yang merundung kita harus jadi tumpuan harapan kebangkitan. Tragedi harus digunakan sebagai sumber kekuatan. Tak peduli jenis kesulitan apa pun dan pengalaman sepedih apa pun, jika kita kehilangan harapan maka itulah malapetaka sesungguhnya. Tragedi itu ibarat larutan asam kuat. Ia akan meluluhkan semua hal, kecuali (menyisakan) emas kebenaran sejati. Dengan tragedi kita bisa mengenali borok dan kualitas kita sesungguhnya. Tragedi adalah mahkamah yang membuat kita tak bisa mengelak dari tanggung jawab; karena pengelakan bisa membuat banyak orang terperosok ke lubang yang sama berulang-ulang. Kendati menyakitkan, tragedi dan kegagalan bisa jadi sarana untuk mengukur daya lenting kita. Seperti diingatkan Nelson Mandela, “Jangan menakarku dengan keberhasilanku, takarlah aku dengan melihat berapa kali aku terjatuh dan sanggup bangkit kembali.” Sungguh pedih atas kehilangan. Namun, lebih pedih lagi jika hidup dalam kematian harapan. Daun-daun yang gugur semoga jadi pupuk kehidupan. Kelalaian dan kebodohan harus diberi pelajaran untuk perbaikan. Nasib adalah ketetapan yang terpahat lewat ikhtiar. (*)

Mengenang Bang Ridwan Saidi

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 18:35:49 0

“Baca Qur’an, Jit. Dah gitu, kerja apapun, termasuk yang jadi andalan buat nyari nafkah, harus yang bikin senang di hati.” Secara diam-diam petuah itu saya jadikan ilmu dan teladan. Oleh: Hendrajit, Wartawan Senior dan Pengkaji Geopolitik PRIA asli Betawi ini lahir pada 2 Juli 1942, di Gang Arab Nomor 20, Sawah Besar, Jakarta. Kalau saya bilang Bang Ridwan asli Betawi, bukan karena melulu lantaran tinggal di Sawah Besar. Babe kita yang wafat di usia 80 tahun ini, memang dibentuk oleh karakteristik geografis dan kearifan lokal Betawi. Betapa tidak. Umur 5 tahun, sama neneknya diantar ke Masjid An Nur, Sawah Besar, yang didirikan M. Husnie Thamrin, untuk belajar ngaji pada Engkong Musa. Umur 6 tahun, masuk Sekolah Rakyat Taman Sari II pada 1948. Waktu melanjutkan SMP, belajar di SMP II Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Nah, di SMP inilah Ridwan bersahabat dengan Ali Shahab anak asli Kwitang, yang kelak menaruh perhatian dalam pelestarian budaya Betawi. Belakangan, minat dan gelora hasrat Shahab nular ke Ridwan. Malah Ridwan Saidi yang belakangan punya ragam minat yang lebih beragam daripada Shahab, mengembangkan kajian sejarah Betawi dalam lingkup yang lebih menasional. Rupanya minat Ridwan kepada budaya Betawi memang sudah takdir yang membentang. Selain sohiban sama Ali Shahab, Ridwan berteman sama SM Ardan. Juga pegiat seni budaya Betawi. Ardan ini kebetulan juga anak Kwitang. Maka ketiga insan ini terjalin persahabatan akrab sampai akhir hayat. Hanya bedanya Ridwan dibanding kedua sohibnya ini, belakangan punya minat lain di luar seni-budaya, yaitu politik. Untuk bidang satu ini, babe-nya Ridwan, bapak Abdurrahim, tanpa disadari Ridwan Saidi, jadi pupuk yang menyuburkan minat Ridwan kelak masuk dunia politik. Abdurrahim babenya Ridwan ini, selain mubaligh, juga aktivis Partai Islam Masyumi. Ibunda bang Ridwan, Ibu Muhaya binti Tajeri, seperti umumnya mayoritas warga Betawi, mengamalkan tradisi ahlus-sunnah wal jamma\'ah. Setamat SMP, Ridwan masuk SMA yang termasuk favorit di Jakarta, SMA 1 Budi Utomo, Jakarta. Nah waktu di SMA ini, andaikan Ridwan Saidi tidak nyemplung ke politik, boleh jadi Ridwan akan dikenang sebagai seniman dan budayawan ketimbang politisi. Sewaktu di SMA 1 Budi Utomo inilah, Ridwan ternyata berbakat menulis puisi, cerita pendek, dan esai sastra. Lulus SMA 1962 kemudian memasuki perguruan tinggi, Ridwan juga masuk perguruan tinggi negeri papan atas. Mulanya Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran. Entah kenapa cuma setahun pindah ke Universitas Indonesia, ambil FISIP yang dulu namanya Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Sewaktu kuliah di UI inilah, gelora hasrat politiknya makin mekar, sewaktu bergabung jadi Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Menariknya lagi, sebagai aktivis HMI Ridwan mulai debutannya sebagai Sekretaris Rayon Pasar Baru, Kota, dan uniknya lagi, kantor sekretariatnya di rumahnya sendiri. Alhasil, HMI merupakan starting point Ridwan sebagai aktivis dan politisi dalam orbit perjuangan Islam. Kelak Ridwan merupakan politisi jajaran atas Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditakuti pemerintahan Suharto dan Golkar. Ridwan lumayan lama juga ngendon di kampus, 14 tahun. Ia baru lulus kuliah pada 1976, dengan skripsi berjudul “Beberapa Segi Pengambilan Keputusan Pada Organisasi ASEAN”. Sedemikian rupa minat besarnya pada politik, tak heran ketika terpilih sebagai anggota DPR dari PPP, beberapa kali didapuk duduk pada komisi bidang APBN dan Komisi X. Di PPP, dua unsur kunci adalah NU dan Muslimin Indonesia. Ridwan yang berasal dari geneologi keluarga besar Masyumi, rupanya lebih nyaman gabung di Muslimin Indonesia. Meski amalan ibadah keislamannya yang ahlush-sunnah wal jama\'ah seperti umumnya Betawi, sebenarnya bernafaskan NU. Ridwan pernah menjabat Sekjen PP Muslimin Indonesia pada 1985-1987. Namun legenda Ridwan justru semasa kemahasiswaan. Pada 1973-1975, pas lagi aktif-aktifnya sebagai aktivis HMI, pernah menjabat Sekretaris Jenderal Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Pada 1972, salah satu pemrakarsa berdirinya forum 5 organisasi mahasiswa “Kelompok Cipayung”. Bukan itu saja. Pembaca tahu yang namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI? Nah, Ridwan salah satu pendirinya pada 1973. Dari sebab reputasinya yang produktif dan inovatif di dunia politik pemuda dan kemahasiswaan, Ridwan terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI pada 1976. Dari sini, karir politik Ridwan moncer dan meroket, jadi anggota. DPR RI Partai PPP. Sebagai politisi Ridwan adalah gambaran profil insan politik yang kreatif, inovatif dan kritis.(KIK) Boleh jadi watak kreatif dan inovatifnya justru terpupuk semasa bergelut di seni budaya dan bergaul dengan seniman budayawan seperti Shahab dan Ardan. Sayangnya sistem politik Orde Baru era Pak Harto tidak memberi ruang buat sosok KIK ala Ridwan. Ridwan hanya dua periode jadi anggota DPRI RI Fraksi PPP. Periode 1977-1982, dan periode 1982-1987. Setelah pensiun dari DPR dan terlempar dari konstelasi PPP semasa kepemimpinan John Naro, Ridwan memang kalah di politik, tapi tidak tamat. Minatnya yang luas dan beragam dalam politik, ekonomi, budaya dan sejarah, Ridwan mulai merintis reputasi sebagai intelektual dan budayawan sampai akhir hayatnya. Minatnya dalam bidang intelektual malah sudah terpupuk sejak masih politisi DPR. Pada 1983 buku karyanya berjudul “Islam, Pembangunan Politik dan Politik Pembangunan”. Minatnya pada kajian sejarah ternyata cukup serius juga. Ia secara khusus menulis sebuah buku bertajuk “Cendekiawan Zaman Belanda, Studi Pergerakan Intelektual JIB dan SIS”, terbit pada 1990. Sebagai novelis, Ridwan sempat memamerkan kebolehannya ketika pada 1996 secara mengejutkan menerbitkan sebuah novel bertajuk “Diburu Mossad” yang menggunakan setting budaya Betawi. Tak berlebihan kalau Ridwan merupakan manusia multi-dimensi. Saya mulai kenal bang Ridwan tatap muka pada 2004-2005. Waktu itu usia Ridwan 57 tahun saya masih 36 tahun. Namun dalam penglihatan saya kala itu, Ridwan terlihat jauh lebih muda dari usianya. Dan energinya bukan energi orang tua yang mulai lelah jiwa, melainkan energi yang masih usia 30 tahunan. Kontan saya bertanya, “Bang, apa resep biar awet muda.” “Baca Qur’an, Jit. Dah gitu, kerja apapun, termasuk yang jadi andalan buat nyari nafkah, harus yang bikin senang di hati.” Secara diam-diam petuah itu saya jadikan ilmu dan teladan. Tapi ada yang waktu itu tidak dia sampaikan ke saya, namun dalam kali kesempatan bertemu beliau, tanpa disadari pria penggemar sepakbola itu menambahkan lagi satu resep awet muda, meski itu dari kesimpulan saya sendiri. “Males ane Jit, kalau pas ngumpul temen-temen ane yang seumuran. Yang dibicarain kalau nggak asam urat, mulai sering sesak napas, ya rupa-rupa penyakit lainnya. Kayak nggak ade obrolan lainnya.” Meski ini sekadar cerita curhat, saya nangkap ada ilmu hikmahnya juga. Seakan ngasih saya petuah: “Jit, kalau mau awet muda, banyak banyaklah ngumpul sama yang jauh lebih tua atau malah yang jauh lebih muda.” Kalau saya renungkan, bener juga petuah Babe kita ini. (*)

LQ Indonesia Imbau Korban KSP SB, NET 89, KRESNA, dan DNA Pro Segera Lapor Polisi untuk Peluang Ganti Rugi

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 17:21:22 0

 Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm memberikan imbauan agar para korban Koperasi Sejahtera Bersama, Net89 dan DNA Pro agar segera membuat laporan polisi dengan tujuan agar nama dan nilai kerugian para korban diverifikasi dalam berkas penyidikan.  LQ Indonesia Lawfirm mengemukakan bahwa dalam beberapa tuntutan dan putusan hakim di pengadilan, aset sitaan dapat dikembalikan kepada korban yang namanya ada dalam berkas perkara. “Jadi syaratnya namanya harus tercantum dalam berkas perkara penyidikan di kepolisian, dengan kata lain korban harus melapor sehingga diperiksa dan diverifikasi nilai kerugiannya,” tulis rilis LQ, Selasa (20/12/2022). Dalam perkara Indosurya beberapa korban yang tidak masuk dalam berkas penyidikan dan tidak masuk sebagai saksi korban, belakangan walau mengunakan jasa pengacara untuk memohon ganti rugi ditolak oleh Majelis Hakim, termasuk permohonan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). “Melihat fakta hukum yang ada dari kasus investasi bodong dan gagal bayar ini, LQ Indonesia Lawfirm menghimbau kepada para korban KSP SB, NET89, KRESNA, dan DNA Pro segera membuat laporan polisi sebagai saksi korban dan meminta agar diperiksa dan namanya tercantum dalam berkas perkara penyidikan di kepolisian,” jelasnya. “Karena para perusahaan gagal bayar, yang disebut diatas, sudah pada tahap akhir penyidikan, sudah ada penetapan Tersangka dan segera akan dilimpahkan ke kejaksaan,” ungkapnya. Jika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan atau P21 maka saat itu sudah terlambat. LQ Indonesia bersedia memberikan pendampingan hukum kepada para korban KSP SB, KRESNA, NET89 dan DNA Pro yang belum melapor, agar segera didaftarkan. “Jika melapor, maka korban masih ada peluang mendapatkan ganti rugi melalui aset yang disita dalam penyidikan,” terangnya. “Jangan malas dan abai, ingat betapa susah keras mencari uang, ketika masalah jangan mudah putus asa dan membiarkan. Hubungi kami untuk bantuan pendampingan. Tanpa usaha, maka modal anda pasti hilang,” ujar Advokat Rizky Indra Permana, SH selaku Kepala Cabang LQ Surabaya dan juga pelapor dalam laporan polisi Koperasi Sejahtera Bersama. (mth/*)

Jagalah Kesakralan Keraton!

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 16:38:14 0

 Jangan diulangi meremehkan adat istiadat keraton dengan kesakralannya, sekalipun saat ini tinggal sebagai simbol sejarah dan pusat budaya yang harus tetap dijaga saling menghormati. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KITA masih ingat Presiden Joko Widodo telah ngunduh mantu lengkap dengan simbol pakaian keraton, dan bahkan, anaknya Kaesang Pangarep memakai Kuluk Raja. Padahal, dalam adat keraton mereka tidak lebih hanya sebagai sebagai Kawulo (rakyat). Situasinya menjadi risi karena terkesan kurang menghargai dan menghormati adat keraton yang harus dijaga dan saling menghormati. Dalam adat-istiadat Jawa bahwa keraton bukan hanya sebagai satu warisan sejarah dan simbol serta sumber budaya. Masyarakat Jawa itu tentu masih dipercayai memiliki misteri spiritual, karena keraton di Jawa memang sangat dekat dan lekat dengan alam misteri. Beberapa hari yang lalu juga terjadi penganiayaan menimpa Kerabat Keraton Kasunanan Solo, KRA Christophorus Aditiyas Suryo Admojonegoro, Sabtu (17/12/2022). Beruntun ada kejadian pencuri masuk keraton berawal saat Abdi Dalem Keraton Solo Sri Atun (50), mengaku bertemu dengan sosok diduga pencuri pada Senin (19/12/2022). Saya (penjaga kraton Mangkunegaran – tidak berkenan disebut namanya) juga mengalami kejadian aneh dan nyata.… para leluhur sudah marah dan membuktikan kemarahanya dan itu nyata.... Dalam sebuah acara di gedung DPRD Bumi Sokawati Sragen ada hiburan peragaan busana... awalnya acara berjalan lancar tetapi ketika peragaan busana yang dipakai Jokowi mantu dan anaknya memakai kuluk itu akan ditampilkan oleh seorang peragawati, tiba-tiba yang bersangkutan kesurupan maka acara peragaan busana Jokowi saat mantu dibatalkan... Dari jam 2 siang sampai jam 8 malam sudah diupayakan dan disembuhkan oleh dukun kiai paranormal dan sampai diruqyah si peragawati tersebut tidak bisa dipulihkan kondisinya... akhirnya dibawa pulang ke Solo dan kebetulan anak itu putri teman istri saya... akhirnya saya dari keraton meluncur ke rumah anak tersebut. Kami berdialog dan saya tanyakan kronologi kejadiannya... ternyata beliau adalah pangeran Sokawati atau HB. I. Beliau tanya kowe sopo kemudian saya jawab, dalem wayah eyang dengan mengeluarkan samir dan saya sampirkan di tubuh anak itu. Saya berdialog cukup lama... dengan ekspresi kemarahan anak itu mendesis dengan penuh kemarahan. Setelah berdialog, akhirnya saya mohon Eyang berkenan melepaskan anak meniko (ini) kasihan. Akhirnya beliau jengkar tapi tetap dalam kondisi masih marah dan anak itu normal kembali. Kemudian saya kembali ke keraton ternyata situasi di keraton sudah banyak polisi dan massa. Karena selesai bentrok pintu ditutup, akhirnya saya suruh buka kembali. Saya masuk keraton dengan perasaan sedih, berdoa memohon kepada Allah semoga ke depan tidak terjadi apa-apa, paska ada pejabat yang coba-coba berbuat sembrono di keraton. Jagalah unggah-ungguh di petilasan para raja, jangan bersikap seenaknya, itu busana kerajaan bukan untuk mainan, dan kuluk raja dipakai bukan pada tempatnya dengan sembrono. Para Raja atau keraton memiliki wewaler sakral yang harus dihormati, bukan lelaku syirik karena beliau-beliau juga telah melewati lelaku mendekatkan diri dan berjuang melawan Belanda, untuk menjaga, membela, dan menaungi rakyatnya semata karena Allah SWT. Jangan diulangi meremehkan adat istiadat keraton dengan kesakralannya, sekalipun saat ini tinggal sebagai simbol sejarah dan pusat budaya yang harus tetap dijaga saling menghormati.  Kita semua sebagai pejuang bangsa dan negara tercinta senantiasa terus tetap memohon kepada Allah SWT, supaya Nusantara bangkit kembali yang saat ini sedang menerima cobaan besar dari kerusakan dan munculnya pemimpin yang kurang peduli dengan rakyatnya. Kebangkitan insya’ Allah akan datang atas Ridho Allah SWT. (*)

MUI Ajak Masyarakat Jaga Kolaborasi dan Harmonisasi pada Natal 2022

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 14:57:00 0

Jakarta, FNN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat Nasrani untuk menjaga kolaborasi dan harmonisasi pada perayaan Natal 2022. Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud memandang sangat penting adanya kolaborasi serta upaya untuk saling menghormati secara bersama-sama, bahkan tanpa adanya sekat perbedaan agama.\"Kolaborasi yang dimaksud adalah bagaimana kita saling menghormati bersama-sama dan melakukan sesuatu yang kita saling membutuhkannya. Kita harus melakukan sesuatu yang tidak ada sekat-sekat agama di dalamnya,\" ujar Marsudi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Menurut dia, jika seluruh masyarakat sudah bersepakat untuk bisa membangun negara secara bersama-sama, semuanya akan menjadi nyaman dan mampu menjadi bangsa yang satu.Ia berharap seluruh rangkaian Natal dan tahun baru bisa berjalan dengan aman, nyaman, bahkan tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun. Untuk itu, situasi yang damai, aman, dan terkendali ini harus bisa diciptakan oleh semua elemen masyarakat.\"Barang siapa yang sudah sepakat untuk membangun negara secara bersama-sama dan bersatu agar kita nyaman secara bersama-sama, semua akan menjadi umat yang satu, bangsa yang satu,\" kata dia.Untuk terus bisa menjaga persatuan berbangsa, menurut dia, masyarakat harus mampu untuk terus mengikuti aturan yang ada. Jika telah mengikuti segala aturan yang ada, masyarakat akan bisa jauh lebih harmonis dan tertib serta aman.\"Bangsa ini adalah bangsa yang satu, yang diikat oleh kebersamaan, kita sudah menyatu dengan kesepakatan nasional. Maka, dari sini kita tinggal mengikuti aturan yang ada, harmonis adalah tertib dan mengikuti aturan. Jika semua sudah mengikuti aturan, bangsa ini akan aman,\" ujarnya. (mth/Antara)

Wapres Harap Umat Kristiani Terus Tabur Kebaikan

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 14:49:42 0

Jakarta, FNN – Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal bagi umat Kristiani di Tanah Air, dan berharap umat Kristiani terus menabur kebaikan dan kasih sayang.\"Bagi umat Kristiani di Tanah Air, saya ucapkan selamat merayakan Natal. Kiranya perayaan Natal menjadi wujud syukur Saudara kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya bagi umat manusia,\" kata Wapres dalam siaran pers di Jakarta, Ahad.​​​​​​Wapres meminta umat Kristiani untuk terus menabur kebaikan dan kasih sayang terhadap sesama warga bangsa guna memperkuat kerukunan serta menjaga keutuhan bangsa dan negara.\"Mari kita terus menabur kebaikan dan kasih yang menembus sekat-sekat perbedaan, agar kita menuai perdamaian dan persaudaraan yang makin erat,\" ucap Wapres.Selain itu, menyongsong Tahun Baru 2023, Wapres mengajak segenap bangsa Indonesia untuk terus bersemangat dalam mengerjakan pembangunan di Tanah Air dengan senantiasa memupuk optimisme dan keyakinan akan hari esok yang lebih baik.\"Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, niscaya ikhtiar dan kerja keras kita akan berbuah kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat,\" ujarnya berharap.Terakhir, Wapres meminta agar Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dirayakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.\"Tetaplah menjaga protokol kesehatan, termasuk dalam merayakan pergantian tahun ini, demi keselamatan kita bersama,\" pesannya. (mth/Antara)

Jokowi: Semoga Kebahagiaan dan Cinta Kasih Payungi Langkah Kita Semua

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 14:40:46 0

Jakarta, FNN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar kedamaian, kebahagiaan, dan cinta kasih senantiasa memayungi langkah bangsa Indonesia dalam suasana Hari Raya Natal 2022. \"Saudara-saudaraku umat Kristiani yang sedang bersukacita menyambut Hari Raya Natal di mana pun berada. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan cinta kasih senantiasa memayungi langkah kita semua,\" kata Presiden Jokowi melalui unggahan di akun resmi Instagram @jokowi dipantau di Jakarta, Minggu.Dalam unggahan itu, Presiden Jokowi juga menyertakan gambar terkait suasana perayaan Natal dengan ucapan \"Selamat Hari Raya Natal\".Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menghadiri perayaan Natal bersama dengan umat Kristiani di Gereja Santo Yoseph Kota Kupang, Sabtu (24/12) malam.Menag disambut oleh ratusan orang beragama Katolik yang hendak merayakan misa malam Natal. Tak hanya itu, Menag juga dijemput oleh Pastor Paroki Santo Yoseph.Pada kesempatan itu, Menag menyapa umat Katolik di gereja itu, kemudian mengatakan bahwa dia adalah Menteri Agama dan menteri semua agama di Indonesia.\"Selamat merayakan Natal saudaraku semua, Bapak, Mama, Nyong, dan Nona,\" ucap Yaqut.Menag merasakan kedamaian dan sukacita malam Natal bersama masyarakat Kristiani Kota Kupang.Ia menyebut tidak ada sekat dalam solidaritas, toleransi, dan kemanusiaan. Dalam rasa saling menghargai itu, semua umat beragama patut saling menghargai. \"Tetap menjaga damai dan sukacita dalam merayakan Natal, tetap sederhana dan penuh makna,\" kata Menag saat memberikan sambutan kepada umat Katolik di gereja Santo Yoseph.Menag juga mengimbau seluruh umat beragama untuk saling menghargai, khusus untuk umat Kristiani agar tetap menjaga keamanan di NTT.\"Saya tadi mengajak seluruh umat Katolik, umat Kristiani, untuk menjaga kedamaian di negeri ini di antara umat beragama dan meyakini agamanya dengan baik. Semua agama pasti mengajarkan hal yang baik,\" ujar Menag Yaqut. (mth/Antara)

Sapa Umat Kristiani di Bogor, Presiden Tinjau Peribadatan Natal

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 14:36:56 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu berkeliling mengunjungi sejumlah gereja di Kota Bogor, Jawa Barat, untuk meninjau langsung perayaan Hari Natal dan menyapa Umat Kristiani yang melakukan peribadatan.Seturut keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu disebutkan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Zebaoth Bogor menjadi gereja pertama yang dikunjungi Presiden dalam rangkaian kegiatannya.Presiden tiba sekira pukul 9.10 WIB didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya dan segera menyapa jemaat gereja tersebut.\"Saya melihat betapa sangat senang, betapa sangat bahagianya Bapak, Ibu dalam menyambut Natal tahun ini,\" kata Jokowi.Presiden menyampaikan harapannya agar seluruh umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan damai dan bahagia.\"Dan juga kita semuanya terus menyambung persaudaraan, mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan di antara kita,\" katanya menambahkan.Presiden melanjutkan rangkaian kegiatannya dengan meninjau peribadatan Natal di Gereja Katedral Bogor.\"Mari bersama-sama kita terus mempererat persaudaraan kita, memperkuat kerukunan kita untuk kebangkitan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semuanya,\" kata Presiden di hadapan jemaat Gereja Katedral Bogor.Kunjungan Presiden Jokowi ke peribadatan Natal diapresiasi oleh Kepala Gereja Katedral Bogor Romo Paulus Haruno yang menyebutnya sebagai hadiah istimewa bagi Umat Kristiani.\"Sungguh suatu surprise dan hadiah yang luar biasa, yang sungguh-sungguh ini kejutan, karena tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pak Presiden Jokowi yang ditemani Pak Wali Kota Bima Arya, ini adalah suatu yang menambah suka cita Natal tahun ini,\" kata Paulus dalam keterangan terpisah.Ia juga berharap kehadiran Presiden Jokowi meninjau peribadatan Natal tahun ini di Kota Bogor dapat meningkatkan semangat toleransi beragama di Indonesia.\"Semoga suasana yang penuh toleransi, semua diberikan hak untuk menjalankan kebebasannya dalam beriman, beragama ini terus dibangkitkan di negara tercinta ini,\" demikian Romo Paulus. (mth/Antara)

Menteri Agama Hadiri Perayaan Natal dengan Umat Kristiani di Kupang

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 14:32:45 0

Kupang, FNN – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menghadiri perayaan Natal bersama dengan umat kristiani di Gereja Santo Yoseph Kota Kupang, Sabtu (24/12) malam.Yaqut Cholil Qoumas tiba di gereja tersebut pada pukul 19.30 WITA saat umat Katolik akan memulai ibadah misa kedua malam Natal.Menag disambut oleh ratusan orang beragama Katolik yang hendak merayakan misa malam Natal. Tak hanya itu, Menag juga dijemput oleh Pastor Paroki Santo Yoseph.Pada kesempatan itu, dia menyapa umat Katolik di gereja itu, kemudian mengatakan bahwa dia adalah Menteri Agama dan menteri semua agama di Indonesia.\"Selamat merayakan Natal saudaraku semua, Bapak, Mama, Nyong, dan Nona,\" ucap Yaqut.Menag merasakan kedamaian dan sukacita malam Natal bersama masyarakat kristiani Kota Kupang.Ia menyebut tidak ada sekat dalam solidaritas, toleransi, dan kemanusiaan. Dalam rasa saling menghargai itu, semua umat beragama patut saling menghargai.\"Tetap menjaga damai dan sukacita dalam merayakan Natal, tetap sederhana dan penuh makna,\" kata Menag saat memberikan sambutan kepada umat Katolik di gereja Santo Yoseph.Dalam kesempatan tersebut, Menag juga mengimbau seluruh umat beragama untuk saling menghargai, khusus untuk umat kristiani agar tetap menjaga keamanan di NTT.\"Saya tadi mengajak seluruh umat Katolik, umat kristiani, untuk menjaga kedamaian di negeri ini di antara umat beragama dan meyakini agamanya dengan baik. Semua agama pasti mengajarkan hal yang baik,\" kata Menag Yaqut. (mth/Antara)

Republik Begundal Neoliberal

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 14:18:54 0

Maka, sungguh waktu tinggal sampahnya. Berlakulah takdir orang benar di tempat salah dan orang salah di tempat benar. Sempurna sudah kita hidup di zaman penjajah modern. Oleh: Yudhie Haryono, Guru Besar Universitas Nusantara JIKA di belahan dunia lain, para perampok itu diternakkan oleh MNC (Multi National Corporate), di republik ini dikerjakan oleh negara. Ini memang aneh. Bagi Negara Indonesia, walau bersepakat dalam arsitektur republik, bekerja secara sistematis menjadi perampok bagi warganya sendiri. Karenanya, aspek-aspek terpenting dari hadirnya republik postkolonial (ada dalam pembukaan UUD 1945) diabsenkan dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Apa buktinya? Pemalsuan ada di mana-mana. Pemerkosaan juga di mana saja. Pemerasan menjadi menunya sehari-hari. Sogok-menyogok jadi sunnah-nya. Dan, penguasaan asing via investasi asing, utang, dan obral SDA-SDM berlangsung sistematis, masif, dan terstruktur di siang bolong. Republik ini secara cepat bertransformasi dari milik publik menjadi milik pemodal. Investasi menjadi invasi. Elitnya bekerja untuk pemodal, membela yang bayar, index-nya untuk diri dan keluarganya. Karena niatnya mengkhianati konstitusi, tugas nasionalisasi dan revolusi tanah dibiarkan. Lalu, republik sibuk urus olahraga. Yang hebatnya hanya juara lima dengan anggaran super mewah dan upacara megah. Nasionalismenya berubah secara drastis dari subtansi ke prosedur. Blusukan, pesta nikahan, berbaju militer dan selfi buat media dikerjakan dengan bangga dan dibayari pakai uang warga negara. Inilah epistema pemimpin survei dan dibesarkan hantu media. Republik neoliberal menemukan penyempurnaannya setelah dicat oleh SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dibuat rumahnya oleh Megawati, dicanangkan pondasinya oleh Gusdur (Abdurrahman Wahid), diseminarkan BJ Habibi dan diimpikan Pak Harto (Soeharto). Lalu, apa peran dik Kowi (Joko Widodo)? Doi memastikan kesenjangan menjadi realitas yang tak terbantahkan. Dalam republik neoliberal ciri utamanya adalah para warga di zaman merdeka. Kita sadar bahwa derita orang merdeka adalah tidak diakui kemerdekaannya. Dan, derita penguasa adalah tidak diakui kekuasaannya. Dalam republik neoliberal, kiamat hanya mitos para keparat; agama hanya ilusi para durja dan jualan elitnya; hukum hanya igauan para alim; Pancasila tinggal di diktat-diktat berdebu; moral dan etik terselip di saku-saku. Dalam negara neoliberal yang culas, terdapat elit begundal yang ganas. Dalam begundal yang ganas, terselip keserakahan yang melampaui batas. Dalam keserakahan ini, puja-puji pada angka pertumbuhan diwiridkan dari Istana secara serempak via media. Maka, tiap waktu adalah sinetron bisnis peng-peng (pengusaha-penguasa). Maka, sungguh waktu tinggal sampahnya. Berlakulah takdir orang benar di tempat salah dan orang salah di tempat benar. Sempurna sudah kita hidup di zaman penjajah modern. Dalam penjajahan modern, kita datangkan semiliar serdadu untuk membunuh mereka/Bidikkan sejuta senapan tepat ke uluh hati mereka/Alam semesta kan menjadi saksi bahwa mereka di sini untuk merampok kita semua/Dan, biarkan kita mati dalam perlawanan pada mereka. Tuan Jokowi, terima kasih Anda telah berjasa memastikan republik neoliberal menjadi nyata. Dan, kenyataan ultimanya adalah negara menjadi swasta. (*)

Babeh Ridwan Saidi, Penulis Tetap FNN Telah Pergi

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 13:58:47 0

Jakarta, FNN - KAMIS, 22 DESEMBER 2022 07:52:52. Itulah tulisan terakhir Babeh Ridwan Saidi di FNN yang berjudul “Emak-emak Dikepung KNILPro 22 Desember”. Memang, budayawan Betawi ini secara rutin menulis untuk FNN dalam Cabe (Catatan Babe). Cabe itu memang ditulis bertepatan dengan “Hari Ibu”, 22 Desember 2022. Ia pun menceritakan situasi Jakarta Tempo Doeloe saat Jakarta diduduki tentara KNIL. Februari 1946 Jakarta diduduki Belanda. Pasukan KNIL ada di mana-mana menjaga zona Belanda, sementara zona kita disebut Republik. Tidak mudah melintas batas terutama untuk kaum ibu. Terutama mereka yang bekerja di pabrik. Kaum Ibu, sekarang disebut emak-emak, juga berada di front. Sebut saja Malahayati dan Cut Nya\' Dien dari Aceh. Nyi Ageng Serang dalam perang Diponegoro. Christina Marta Tiahahu dalam perang Pattimura. Ibu Saelan dalam perang kemerdekaan di Makassar. Tokoh-tokoh pergerakan a.l Rohana Kudus dan Rangkayo Rasuna Said. Kartini di bidang gagasan kesetaraan. Dewi Sartika di bidang pendidikan contoh saja dari ibu-ibu pejuang. Jiwa kejuangan dan kepemimpinan sejak era cave life. Komunitas gua di Jakarta banyak tampilkan kepemimpinan wanita. Nomenclatur di Jakarta Gondang Dia, wanita agung. Di Tangerang Ma\' Poco. Seni tari di Indonesia sehak era cave life. Ini dilukiskan dalam dinding gua Kalimantan. Pada abad XV di zona-zona ekonomi terutana Jawa banyak wanita legenda. Mereka penari. Yang saya tahu nama-nama yang di Jakarta: Rantisem Sunda Kalapa, Dara Puti pulau Seribu, Kiranawati Depok, Mayang Sari Paseban. Mereka dipuja karena gerak tubuh dan mata menerjemah geometri alam. Aristoteles menyebutnya dewata. Dewata methapora system alami yang mengkondisi kemakmuran dan kedamaian. Dalam konteks ini Atistoteles IV SM menyebut negeri di ujung timur (Andunusi) dewata. Selamat Hari Ibu. (RSaidi) Hari ini, Ahad (25 Desember 2022) tiba-tiba ada kabar bahwa Babeh Ridwan Saidi meninggal Dunia. Kami, keluarga besar FNN tentu saja merasa sangat kehilangan sosok budayawan ini. Babeh bukan sekedar tokoh budayawan Betawi semata, tetapi budayawan nasional, ia kadang dijuluki kamus berjalan untuk sejarah Indonesia dan dunia. Kini babe sudah menutup mata pagi ini, menghadap Allah SWT. Babeh adalah Penulis tetap di FNN, tiap hari tanpa jeda. Menulis apa saja, mengalir seperti air. Sampai di ujung akhir hayatnya, ia masih saja terus menulis.Semoga menjadi amal jariah pelindungnya di surga. Sungguh kehilangan bagi FNN, pembaca, dan kita semua. Teringat celotehnya. Diiringi tertawa lepas, yang tanpa beban itu sudah pergi. Temuilah Allah SWT juga dengan penuh keikhlasan, sambil kami berdoa dan mengaminkan. Harapan kita tentu, semoga pemerintah menempatkan Babeh Ridwan Saidi di Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagai penghargaan terhadapnya di dunia ini. Aamiin ya robbal\'alamin. Putra ketiga babeh Ridwan, Rifat Najmi mengatakan, almarhum sempat koma pada Jumat (23/12/2022). “Beliau meninggal karena pendarahan di batang otak. Kami menemukan beliau dalam keadaan koma pada Jumat pagi hari,” ungkap Rifat ketika dikonfirmasi wartawan, Ahad (25/12/2022) Pihak keluarga kemudian membawa babe Ridwan ke Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Keluarga juga meminta agar almarhum dibukakan pintu maaf. “Kami meminta dibukakan pintu maaf atas kekhilafan beliau selama hidup dan mohon diikhlaskan kepergiannya,” kata Rifat, dilansir Kompas.com. Sebelumnya, kabar babe Ridwan meninggal dunia juga tersebar melalui pesan berantai. “Inna lillahi wa inna ilayhi roji’un. Telah berpulang dengan tenang Suami, Ayah dan Dato kami tercinta Bapak Ridwan Saidi pada hari Ahad, 25 Desember 2023 pukul 08:35 di RSPI Bintaro Tangsel,” tulis pesan berantai itu. Babe Ridwan lahir pada tanggal 2 Juli 1942 di Gg Arab Nomor 20, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ia adalah anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Abdurrahim dan Muhaya, ketiga kakaknya adalah perempuan. Ia menikahi Yahma Wisnani, seorang wanita kelahiran Minang, Sumatera Barat pada tahun 1977. Pasangan ini dikaruniai lima orang anak, antara lain Syarifah Jihan Marina, Syarif Razvi, Rifat Najmi, Ferhat Afkar, dan Shahin Maulana. Babeh Ridwan memperoleh gelar sarjana dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1976. Semasa kuliah ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan berhasil menjadi Ketua Umum PBHMI 1974-1976. Pada tahun 1977, Ridwan menjadi caleg PPP untuk pemilu pada tahun tersebut. Ia pun terpilih sebagai anggota DPR dari PPP. Ketika Ridwan sudah tidak aktif lagi dalam dunia perpolitikan nasional selepas menjabat anggota DPR pada 1987, ia memfokuskan diri mengamati masalah-masalah kebudayaan Betawi. Namun, Ridwan seperti yang ia katakan, “saya tidak pernah masuk ke dalam organisasi etnik Betawi, karena tidak memiliki kejelasan apa yang mereka perjuangkan”. Ridwan juga tidak memiliki hasrat untuk berkecimpung di dalam struktur pemerintahan DKI Jakarta, khususnya Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Semasa hidupnya, babe Ridwan dikenal sebagai budayawan nasional yang lurus dan kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang merugikan rakyat. Kami dari keluarga besar FNN mengucapkan Terima Kasih, Babeh Ridwan. Hanya doa yang bisa kami panjatkan: Semoga Allah SWT Menerima Segala Amal Perbuatan Babeh Ridwal Saidi. Aamiin YRA. (FNN)

Istana Terancan Tsunami

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 11:12:03 0

Bisa terjadi ending-nya alam akan berpihak kepada kebenaran ketika datang kebenaran atas kuasa Yang Maha Kuasa – tsunami Anies Baswedan akan menggulung mereka semua. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih RAJA yang bersemayam di Istana merasa: Apa yang diinginkan dan dikatakan harus terjadi. Perpaduan I am the law: Saya adalah tiran dan l’etat, c’est moi: negara adalah saya. Telah bermetamorfosa menjadi otoritarian dan berwajah Tirani. Demokrasi saat ini hanya ada di atas kertas, karena sudah dimanipulasi oleh Istana dan partai politik, yang sudah di luar batas. Istana dan partai politik  sudah menjelma menjadi hukum dan konstitusi. Sikap angkuh dan jumawa Istana bukan karena murni dari kapasitas dan eksistensi dirinya yang memiliki kesaktian, kekuatan, dan kedigdayaan tetapi persis boneka karena di belakangnya ada kekuatan oligarki yang bisa mengatur dan menguasai semuanya. Bahwa Negara Pancasila saat ini tidak ada atau tidak hadir, karena  presiden saat ini hanya boneka kapitalis. Negara ini penuh sesak dengan oligarkis, kleptokratis, kartelis, fundamentalis, fasis dan predatoris. Kondisi hukum, ekonomi dan politik negeri ini sudah rusak parah, menjadi lahan jarahan para bandar, bandit, badut begundal dan penghianat negara. Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang radikal, extraordinary bukan perubahan yang biasa baik inkremental maupun cut dan glue. Momentum dan sangat mungkin ini kehendak alam dari kekuatan yang Maha Kuasa sudah tiba saatnya munculnya tokoh restorasi kepemimpinan nasional yang kembali kepada the truth dan justice: muncullah tokoh Anies Baswedan (AB). Rakyat dengan kekuatan believe-nya menyatu dengan tokoh satu ini terasa dalam satu tujuan tekad dan niat selamatkan Indonesia. Bukan larut dengan slogan spiritual minimalis yang malas berpikir dengan tipuan Satrio Piningit. Hanya di tokohkan sebagai harapan kekuatan munculnya kejujuran dan keadilan. Fenomena ini tiba-tiba Istana gagap, bingung dan menjadi pandir. Para jagoan dari Senayan (DPR – MPR dan DPD RI), mondar-mandir gentayangan sontak merasa eksistensinya terancam. Pimpinan partai politik sebagian menjadi lingkung dan kesurupan karena lapak jualan mereka berantakan. Oligarki dan tuan besarnya dari Utara raja besar Xi Jinping pemilik OBOR terguncang terancam padam. Mereka beramai-ramai kalau perlu kerjasama dengan para iblis dan setan dari alam ghaib satu kata Anies Baswedan harus dihambat, cegat dan musnahkan. Mereka merasa ini tsunami yang membahayakan mereka. Al insanu bitadbir wallahu bitakdir: manusia hanyalah merencanakan dan Allah SWT yang memutuskan hasilnya. Apakah mereka para begundal dan penghianat negara akan berhasil, bisa jadi usaha mereka akan sia-sia. Bisa terjadi ending-nya alam akan berpihak kepada kebenaran ketika datang kebenaran atas kuasa Yang Maha Kuasa – tsunami Anies Baswedan akan menggulung mereka semua. Pilihannya tinggal secepatnya lari mencari suaka negara lain atau harus jadi penghuni pulau nyamuk di Pulau Nusakambangan untuk kerja paksa tanam singkong sebagai pertahanan hidupnya dan akhirnya harus mati berkalang tanah dengan hina dan nista. (*)

Tujuh Tantangan Besar Indonesia 2023: Kepemimpinan Ideal (Catatan Akhir Tahun - 3) l

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 09:55:10 0

Kemudian, siapa pemimpin ideal ke depan? Pemimpin ideal ke depan, dari pembahasan kita di atas, adalah pemimpin yang tidak didukung kekuasaan dan kekuatan Jokowi. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SETELAH membahas persoalan demokrasi dan ketimpangan sosial, dalam tulisan sebelumnyua, serial pertama dan kedua, sekarang saya membahas serial ke-3, kepemimpinan ideal. Tahun depan persoalan menemukan pemimpin ideal bagi Bangsa Indonesia memasuki babak krusial. Semua elit negara, baik oligarki, pimpinan parpol, presiden, ormas dan lain sebagainya, dan bahkan mungkin kekuatan global yang berkepentingan di Indonesia, akan sibuk berkolaborasi, berkonspirasi, berkompetisi dan lainnya untuk menentukan siapa calon pemipin Indonesia berikutnya, khususnya presiden 2024. Tantangan ini adalah tantangan besar, karena kita mencari pemimpin untuk 280 juta rakyat Indonesia, di mana rakyat harus menjadi subjek bukan objek dari “permainan” ini. Rakyat Indonesia telah terlalu lelah dengan situasi ketidakpastian masa depan bangsa dan masa depan dirinya sendiri akibat berbagai situasi yang “unpredictable” dan berbagai kekerasan sosial dan kekerasan mencari nafkah saat ini. Dengan menemukan pemimpin yang adil, maka perjalanan hidup bersama sebagai sebuah bangsa, setidaknya akan mengikuti pepatah “Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh” dan “Berat Sama Dipikul, Ringan Sama Dijinjing”. Indonesia telah menggoreskan nama salah seorang pemimpinnya, Sukarno, dalam ensiklopedia tertua dunia, Britannica (britannica.com/browse/World-Leaders). Meskipun ensiklopedia ini memuat Sukarno dalam sub-katagori “Dictators”, bersama Adolf Hitler, Mussolini, Josep Stalin dan para diktator lainnya, setidaknya sejarah mencatat keberhasilan kita mempunyai pemimpin kelas dunia. Soal diktator adalah bagian sejarah yang perlu dipelajari, mengapa terjadi? Namun, di luar fase dictatorship, Sukarno telah menunjukkan kepemimpinan yang teruji sepanjang hidupnya mengurus Indonesia dan rakyatnya untuk maju. Sukarno tidak pernah membuat kepentingan nasional (national interest) menjadi kepentingan pribadi, apalagi memperkaya keluarga atau membuat anak-anaknya seperti “prince/princess”. Kepemimpinan adalah tentang pemimpin, tentang seni memimpin, tentang orang yang dipimpinnya serta situasi dimana kepemimpinan itu berlangsung. Namun, kita di sini membicarakan soal kepemimpinan bangsa, bukan perusahaan. Tentang bangsa berarti membicarakan rakyat, yang tidak bisa dikuantifikasi dengan angka-angka keuntungan, seperti dalam perusahaan. Olehkarenanya seorang pemimpin itu harus mempunyai “world view” kebangsaan. Sukarno mempunyai itu. Sukarno telah merumuskan Indonesia itu apa. Tentu rumusan ini merupakan pekerjaan kolektif para pendiri bangsa. Saya hanya menyederhanakan saja. Menurut Soekarno Indonesia adalah bangsa kulit “Sawo Matang”; dalam kesempatan lainnya dia menyebut Indonesia anti-Riba (lihat Pledoi “Indonesia Menggugat”) bagian dari pendirian PNI, di mana Sukarno menyebutkan cita-citanya anti riba); Indonesia adalah nosionalisme plus Islamisme (agama) dan Komunisme; Indonesia adalah semua wilayah eks jajahan Belanda; Indonesia adalah anti imperialism dan kapitalisme; dan mungkin ada beberapa lainnya. Berbeda dengan Sukarno, Adolf Hitler focus pada “folk” (Volk) yaitu tentang ras Jerman. Pada masa itu ahli-ahli Biologi banyak yang mengeluarkan teori tentang keunggulan ras. Hitler meyakini bahwa Bangsa Jerman adalah ras unggul dan ras mulia yaitu Ras Arya. Ras ini tidak boleh bercampur dengan ras lainnya, khususnya Jahudi di sana pada era itu. Sukarno dan Hitler adalah contoh dua pemimpin yang memahami siapa yang dia akan pimpin. Mungkin tidak semua pemimpin dunia, kalau kita tidak ingin menyebutkan hanya segelintir, yang memikirkan bangsanya ketika menjadi kepala negara atau raja. Tapi, jika kita membahas tentang pemimpin yang adil, di mana kepentingan nasional menjadi fokus seorang pemimpin, maka kunci utamanya adalah pemahaman atas bangsanya menjadi nomer satu. Apakah pemimpin itu “dilahirkan” atau “dikader”? Para Nabi tersebut memang “dilahirkan”, bukan merupakan proses kaderisasi. Pemahaman agama atas kenabian menunjukkan bahwa kehadiran para nabi adalah langsung ditunjuk Allah SWT untuk memimpin sebuah bangsa yang rusak. Bukan hanya ahli agama saja yang percaya pada teori itu. Bahkan, bukan hanya para nabi, menurut teori “pemimpin itu dilahirkan”, semua pemimpin besar sudah ditakdirkan keberadaannya. Tentang Sukarno, Ensiklopedia misalnya menulis “endowed with commanding presence, radiant personality, mellifluous voice, vivid style, a photographic memory, and supreme self-confidence, Sukarno was obviously destined for greatness”. Pandangan ini mengatakan adanya bawaan natural dalam diri Sukarno yang menakdirkannya menjadi orang besar. Namun, pandangan bahwa pemimpin itu harus melalui kaderisasi maupun kerja keras, tidak percaya pemimpin itu “dilahirkan”. Menurutnya, seorang pemimpin harus mengalami berbagai proses kehidupan beresiko dan kesadaran mengambil resiko yang panjang. Tidak bisa mempercayakan kepemimpinan pada sesorang yang kurang pengalaman. Semakin besar pengalaman seseorang, semakin tinggi tingkat kepemimpinannya. Sebagai orang beragama, saya meyakini kedua teori itu bersifat resultante, alias sinergis. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang diinginakan Allah SWT dan hasil kerja keras penuh resiko. Menariknya dalam Islam, pemimpin yang adil itu baru diberikan Tuhan YME setelah rakyatnya ingin merubah diri. Jadi, dalam Islam perubahan itu merupakan peristiwa kolektif (Qur’an: “Allah Tidak Akan Merubah Nasib Sebuah Kaum Sebelum Mereka Merubah Keadaanya Sendiri”), bukan soal superioritas dan hegemoni pemimpin. Namun, tentu saja pemimpin itu secara dominan merupakan penunjuk jalan, baik secara kolektif (musyawarah) maupun tunggal. Pentingnya kaderisasi, disamping “endowment” (sifat natural), bagi sebuah kepemimpinan bangsa adalah untuk melihat rekam jejak pemimpin itu sendiri. Apalagi dalam kompetisi pilpres saat ini, yang sarat dengan manipulasi pencitraan. Karakter seorang pemimpin yang dipelajari oleh ahli-ahli psikologi menyangkut 5 hal dasar yang sering dibahas, yakni Openness to Experrience (pribadi yang terbuka untuk pengalaman baru), Conscientiousness (konsistensi), Extroversion (suka berinteraksi sosial), Agreeableness (mampu membangun kepercayaan kolektif) da Neurotism (stabilitas emosi) atau dikenal dengan OCEAN (sumber: floridatechonline.com). Dalam Islam, sifat pemimpin itu disebutkan ada 4 yang dasar, yakni 1) Kejujuran (Siddiq), 2. Melakukan sesuatu yang diamanatkan (Amanah atau Trust), 3. Menyampaikan kebenaran (Tabligh atau Show the way), 4. Cerdas (Fatonah). Baik ciri-ciri karakter atau sifat yang dikenalkan para psikolog maupun menurut agama Islam di atas, dapat melihat atau mengukur sosok pemimpin dari sisi internal, atau sosok kepribadiannya. Pemimpin tidak amanah misalnya, berbahaya karena dapat membelokkan amanat penderitaan rakyat menjadi bisnis keluarga atau kroni. Ini umumnya terjadi di era Suharto dan sesudahnya. Pada era Sukarno, ambisi-ambisinya untuk menjadi pemimpin besar, seperti istilah Fuhrer untuk Adolf Hitler, yang tidak terkontrol, juga merupakan pelanggaran amanah. Margareth MacMillan, Oxford University, dalam World Economics Forum, 2017 memberikan catatan tentang perangkap yang selalu ada dalam kekuasaan. Perangkap tersebut antara lain ketika sang pemimpin terperangkap oleh propaganda yang dia buat sendiri dan ketika sang pemimpin tidak sensitif kapan waktunya turun tahta. MacMillan juga mencatat bahayanya seorang pemimpin jika “kurang mau mendengar” masukan. Kejatuhan seorang pemimpin maupun melenceng dari arah yang benar, awalnya terjadi karena menutup diri dari saran atau nasihat lingkungan politiknya. Tantangan terbesar Bangsa Indonesia sampai saat ini adalah korupsi dan perangkap feodalisme. Kepentingan publik, ruang publik, asset publik dan segala yang bersifat publik dibajak untuk memenuhi interest pribadi dan atau keluarga. Bahkan, kekuasaan dan power saat terkahir ini, secara kasat mata, digunakan juga untuk mendelegitimasi upaya penangan korupsi oleh KPK. Feodalisme sendiri terkait upaya-upaya mewariskan kekuasaan berdasarkan keturunan, bukan ukuran kepantasan. Penggunaan 11.000 aparat negara menjaga perkawinan anak presiden, seperti baru-baru ini terjadi, juga ada contoh kekonyolan sifat feodalistik pemimpin. Korupsi dan feodalisme merupakan tantangan internal. Namun, tantangan eksternal berasal dari perubahan geopolitik, recovery paska pandemi Covid-19 dan perubahan teknologi. Lima tahun lalu, World Economics Forum, 2017, misalnya melihat tantangan geopolitik, berupa perang dagang US vs. RRC serta industri 4.0, sebagai “driving factors” arah dunia, namun saat ini kita sadari yang terjadi bukan lagi perang dagang, tapi telah terjadi perang fisik di Ukraina, antara Russia yang didukung RRC, Korea Utara dan Iran versus Amerika dan barat, serta adanya potensi perang di Laut China Selatan antara blok Amerika vs. RRC. Perang dagang dan perang fisik ini merupakan katastropik alias malapetaka besar bagi dunia, termasuk Indonesia. Pemimpin Indonesia ke depan harus menghitung secara teliti dan sungguh-sungguh posisi dan keterlibatan Indonesia dalam geopolitik itu. Kita tidak hidup di ruang hampa, seolah-olah bisa mengisolasi diri atau memberikan propaganda nasionalisme semu kepada rakyat. Sejarah memperlihatkan ketika Belgia menyatakan netral dalam perang dunia kedua, Hitler langsung menyerbu Belgia. Seberapa kuat kita sebagai sebuah bangsa saat ini? Apakah perpecahan yang direkayasa selama sepuluh tahun terakhir, yang saya yakin dimotori kaum oligarki, mampu membuat benteng kebangsaan kita dalam dunia yang bergolak? Tantangan teknologi juga persoalan besar yang harus kita hadapi. Saat ini di luar isu industri 4.0 dan society 5.0, digitalisasi telah sempurna paska pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, meskipun sarana teknologi informasi telah optimal, namun manusia masih enggan untuk sepenuhnya dalam dunia digital tersebut. Dengan pengakuan atas dunia digital ini, berbagai ahli hukum di negara maju, misalnya mulai mempelajari kontraktual baru antara manusia. Misalnya, apakah pemerkosaan di Metaverse yang dilakukan seseorang mempunyai dampak hukum di dunia nyata? Banyak sekali turunan persoalan dari dunia digital ini. Pemimpin yang tidak melihat kerumitan baru akibat digitalisasi dunia, pasti akan membawa Indonesia terjebak dalam keterpurukan yang lebih dahsyat. Kebiasaan Indonesia dari jaman VOC yang bangga dengan berdagang rempah-rempah dan hasil tambang adalah kebanggaan yang seharusnya dihapus dari kehidupan kita. Bangsa ini harus siap menyongsong dunia dengan teknologi tercanggih ke depan. Ada ungkapan populer sebagai berikut: “dalam setiap krisis, pemimpin besar akan datang”. Memang sejarah seringkali menunjukkan hal demikian. Tapi sejarah juga menunjukkan bahwa Sukarno dan para pendiri bangsa datang setelah orang-orang Indonesia badannya tinggal tulang dihisap Belanda. Percaya pada Allah SWT tentu saja, tapi takdir tersebut harus rakyat yang menjemputnya. Rakyat Indonesia saat ini dalam krisis yang dalam dan dunia sedang begitu kejam. Satu-satunya jalan adalah bangkit dan menjemput pemimpin ideal itu, bukan diam dan pasrah. Pada tahun depan semua kekuatan berebut kekuasaan. Kaum oligarki telah membuat “road map” yang indikasinya adalah UU Omnibuslaw Cipta Kerja, di mana kontrol kaum kapitalis maksimal dalam mengekploitasi kekayaan alam. Indikasi kedua adalah pemindahan ibukota. Jika ibukota dipindahkan maka Jakarta akan sepenuhnya dikontrol kaum kapitalis. Jakarta adalah kota kaya raya. Menurut sebuah riset, hanya 5 pengembang atau kelompok bisnis properti yang menguasai tanah-tanah strategis di Jabodetabek. Selama ini Jakarta bergolak karena para oligarki tidak bisa seenaknya, karena di Jakarta berimpit antara urusan politik dan bisnis. Pemimpin yang bertarung ke depan adalah penerus kepentingan oligarki atau sebaliknya kembali pada pemimpin besar yang cinta rakyat? Sampai saat ini kita melihat kekuatan oligarki versus kekuatan rakyat cukup berimbang. Hancurnya kelompok Sambo, yang terindikasi sebagai sebuah kekuatan pemukul kaum oligarki, menyulitkan operasi politik mereka ke depan. Operasi politik dengan PT 20% juga terlihat penuh hambatan, karena gerakan Surya Paloh yang memisahkan diri dari barisan Joko Widodo cukup fatal bagi kontrol atas penjaringan capres mereka. Rencana penggagalan pemilu ke depan nanti, melalui isu perpanjangan masa jabatan, mempunyai potensi kerusuhan sosial yang mungkin tidak terkendali. Kekuatan oligarki kelihatannya juga mulai terpecah belah, ada yang mulai beradaptasi pada konsesi politik yang saling menguntungkan semua kekuatan bangsa. Bangsa Indonesia harus terus optimis melihat perubahan ke depan. Kita harus bersandar pada cita-cita proklamasi sebagai acuan. Indonesia harus untuk Bangsa Indonesia. Kekayaan alam kita harus dibagi rata, semua mendapatkannya, semua senang bersama-sama. Ideologi Pancasila yang sosialitik harus kembali jaya. Kemudian, siapa pemimpin ideal ke depan? Pemimpin ideal ke depan, dari pembahasan kita di atas, adalah pemimpin yang tidak didukung kekuasaan dan kekuatan Jokowi. Jika kita bekerja keras menemukannya serta berdoa pada Allah SWT, maka akan segera terlihat banyak pemimpin pilihan ke depan. Pemimpin yang penuh amanah, terpercaya, cinta rakyat miskin, dan tidak tunduk pada kepentingan asing maupun segelintir oligarki. Jika tahun depan muncul banyak atau beberapa pemimpin ideal di ruang publik, maka tugas selanjutnya adalah membangun komunikasi dan koalisi antara parpol yang cukup mengusung capres/cawapres. Kita harus optimis itu akan terjadi juga. Perlu dihindari egoisme elit kaum perubahan. Musyawarah dan mufakat bisa dipraktikkan dalam menyusun rencana pencapresan yang saling menguntungkan, namun terutama untuk menguntungkan bangsa. Itulah tantangan terbesar kita. Pantai Anyar, 25/12/22. (*)

Anies Adalah Badai

BY FNN Ahad, 25 Desember 2022 00:05:47 0

Namun, tampaknya, amukan Badai Anies, sulit dijinakkan. Karena, badai terlanjur marah. Maka, satu-satunya jalan adalah dengan menunda Pilpres 2024 karena nama Ganjar kurang laku di masyarakat. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN BADAI ini bernama Anies Rasyid Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kini sangat ditakuti lawan-lawan politiknya. Karena, Anies kini menjadi “Badai Pembaruan Politik Asal Bapak Senang (ABS) di Indonesia. Badai itu kini menerjang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Hasyim Asy’ari diterjang badai sehingga tersingkaplah tirai skandal gratifikasi seksnya dengan Ketum Partai Republik Satu (PRS) Hasnaeni Moein. Hasnaeni mengatakan dia memiliki bukti-bukti yang sangat kuat. Termasuk percakapan WA dan foto-foto yang menunjukkan kebersamaan dia dengan Hasyim Asy’ari. enurut Farhat Abbas, penasehat hukum Hasnaeni, dugaan gratifikasi seksual itu berlangsung lebih 10 kali. Yaitu, pada 13 Agustus 2022, 14 Agustus 2022, 15 Agustus 2022, 17 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 21 Agustus 2022, 22 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 27 Agustus 2022, dan 2 September 2022 di 5 (lima) tempat berbeda. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, badai juga melanda Istana Negara. Dus, si empunya Istana, Presiden Joko Widodo, tampak panik. Sembari berseloroh, ia pun menyinggung beberapa pihak yang sering menyalahkan Istana. Bahwa banyak peristiwa politik di Republik ini selalu dikaitkan dengan Istana, sebagai “kambing hitam”, kata Jokowi saat berpidato dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022). Presiden Jokowi buka suara soal banyaknya tudingan kepada pihak Istana di balik kegagalan sejumlah pihak yang tidak bisa mendapatkan keinginannya. Menurut Presiden Jokowi, Istana kerap menjadi kambing hitam. Karena gagal maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 (padahal belum ada penetapan capres), Istana maupun pemerintah, kata Jokowi, selalu menjadi sasaran empuk menjadi kambing hitam. Koq Jokowi tahu duluan jika ada bakal capres yang gagal maju sebagai capres? Anieskah yang dimaksud? Karena, sejak namanya muncul sebagai bakal calon presiden yang digadang-gadang Partai NasDem, selalu mendapat serangan dari orang-orang atau institusi yang diduga berafiliasi ke Istana. Tujuannya hanya ingin “melenyapkan” Anies dari kontestasi Pilpres 2024. Jokowi lantas merasa heran kalau ia ikut terseret dari kemarahan pihak-pihak tertentu. Padahal, Jokowi merasa tak memiliki urusan untuk itu. Jokowi juga mengajak seluruh pihak untuk (tetap) berakal sehat dalam menjalani dunia perpolitikan. Jokowi pernah bicara soal Pilpres bahwa yang menghendaki jabatan 3 periode akan menjerumuskan dirinya. Tapi, faktanya lain, bahkan beragam skenario seperti airbah untuk perpanjangan masa jabatan, dicari sumbernya arahnya dari Istana. Terjadinya malang melintang kuasa Oligarki menguasai semua pejabat negara dari pusat sampai daerah, partai politik (parleman) dan bahkan hampir semua lembaga hukum, sumbernya memang dari Istana. Bakal calon Presiden yang sedang melakukan sosialisasi dirinya pada rakyat, sasaran hambatan segala macam hanya mengarah pada Anies, intervensinya sangat jelas dari Istana. Hasnaeni ungkap Hasyim Asyari pernah bilang Ganjar Pranowo didesain jadi Presiden RI oleh KPU, dan fakta sinyal politik berambut putih muka keriput arahnya jelas ke Ganjar Pranowo. Sumbernya jelas, dari Istana: Jokowi sendiri yang memberi sinyal itu! Macam-macam masalah berindikasi pelanggaran Konstitusi sampai keinginan penundaan pemilu sangat sulit dinafikan, bahwa itu memang rekayasa yang berasal dari Istana dengan bantuan Dewan Pertimbangan Presiden pimpinan Wiranto. Konon, seorang pejabat lembaga tinggi negara setelah bertemu Wantimpres, kemudian melontarkan usulan agar jabatan Presiden diperpanjang 2 atau 3 tahun. Artinya, Pilpres 2024 ditiadakan, baru 2 atau 3 tahun kemudian ada Pilpres. Selama ini, Istana memang diduga menjadi salah satu sumber “masalah” di negeri ini. Sasaran tembak untuk dilenyapkan secara politik jelas. Arahnya ke Anies Baswedan agar tidak bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. Untuk “melenyapkan” Anies sang Badai itu, sejumlah skenario besar tampak tengah seiring berjalan. “Melenyapkan” Anies dari panggung politik nasional tampak berkelindan dengan wacana-wacana perpanjangan periode/masa jabatan dan/atau penundaan pemilu. Semua skenario itu akan ditumpukan pada Anies. Semua kesalahan dan kekacauan politik atau instabilitas politik tampak akan menjadikan Anies sebagai akar masalah. Karenanya, semua “peluru” tampak sedang dimuntahkan. Dan, semua yang dilibatkan harus mulai “mengokang” senjatanya. KPK, KPU, Bawaslu hingga buzzer serentak “menyerang” Anies. Bisa berhasil, bisa juga tidak. Namun, keduanya tetap menjadi buah simalakama. Sama-sama bisa menjadi bumerang. Dan, menjadi pemicu “people power”. Semua manuver yang dilakukan “pihak” Istana itu hanya untuk menjegal Anies, dan untuk memuluskan Ganjar Pranowo. Namun, tampaknya, amukan Badai Anies, sulit dijinakkan. Karena, badai terlanjur marah. Maka, satu-satunya jalan adalah dengan menunda Pilpres 2024 karena nama Ganjar kurang laku di masyarakat. Rakyat Indonesia sedang mengelu-elukan Anies sebagai badai pembaruan politik ABS di Indonesia. Istana pun panik. (*)

Ketua KPU Hasyim Asy’ari: Game Over, Tak Layak Dilanjutkan

BY FNN Sab, 24 Desember 2022 22:11:37 0

 KPU perlu diselamatkan untuk pemilu 2024. Masih ada cukup waktu untuk melepaskan lembaga ini dari kebejatan individual. Bersihkan KPU pusat dari pejabat-pejabat yang bermental korup. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sedang dilanda krisis besar. Pucuk pimpinannya sedang menghadapi tuduhan skandal gratifikasi seks. Padahal, lembaga ini adalah salah satu yang penting di Indonesia. Bahkan, teramat penting. Sebab, KPU punya wewenang untuk menentapkan siapa-siapa yang akan duduk di DPR dan siapa yang akan menjadi presiden lewat pemilu. Pimpinan KPU, terutama ketuanya, perlu senantiasa berada dalam kondisi integritas yang tidak cacat. Gratifikasi seks dengan imbalan Partai Republik Satu (PRS) diloloskan dalam verifikasi administrasi, diungkapkan sendiri oleh ketua umumnya, Hasnaeni Moein. Dia membeberkan kepada tim pengacaranya yang dipimpin DR. Farhat Abbas, SH, MH tentang kronologi “cicilan seks” dengan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Kamis (22/12/2022) Hasyim dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) dengan dugaan telah menyalahgunakan posisinya sebagai Ketua KPU untuk mendapatkan gratifikasi seks. DKPP berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap laporan perbuatan asusila ini. Di depan para pengacaranya, Hasnaeni mengaku dijanjikan oleh Hasyim lolos pada tahap verifikasi administrasi dengan imbalan seks. Hasilnya, PRS lolos. Namun, pada tahap verifikasi faktual partai ini gagal. Menurut Hasnaeni – yang dijuluki “Wanita Emas” – dia mengalami pelecehan seksual oleh Hasyim Asy’ari berulangkali. Hal ini dia jelaskan kepada Farhat. Seperti dilaporkan CNNIndonesia, mengutip penjelasan Farhat Abbas, dugaan gratifikasi seksual itu berlangsung lebih 10 kali. Yaitu, pada 13 Agustus 2022, 14 Agustus 2022, 15 Agustus 2022, 17 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 21 Agustus 2022, 22 Agustus 2022, 23 Agustus 2022, 25 Agustus 2022, 27 Agustus 2022, serta 2 September 2022 di lima tempat berbeda. Hasnaeni mengatakan dia memiliki bukti-bukti yang sangat kuat. Termasuk percakapan WA dan foto-foto yang menunjukkan kebersamaan dia dengan Ketua KPU. Laporan ini sangat serius. Hasnaeni pastilah memahami risiko hukum yang serius pula kalau dia mengarang-ngarang cerita. DKPP mengatakan, mereka akan melakukan penyelidikan tetapi hasilnya tidak bisa cepat. Publik akan mengikuti dengan cermat segala tindakan DKPP dalam menangani dugaan gratifikasi seks ini. Karena itu, semua personel DKPP harus bekerja profesional, jujur dan adil. Perlu diingatkan agar DKPP tidak coba-coba bertindak untuk melindungi Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Pasti akan kelihatan. Rakyat mengikuti kasus ini dengan cermat. Ada baiknya Hasyim dinonaktifkan supaya penyelidikan bisa berjalan lancar. Tanpa bayang-bayang kekuasaan. Di pihak Hasyim sendiri seharusnya sudah ada langkah ke arah pengunduran diri. Tidak perlulah harus dipecat dengan tidak hormat. Cukuplah Hasyim menggunakan pertimbangan yang jernih dan memahami keinginan publik. Jika benar terjadi, gratifikasi seks sangatlah tercela. Ketua KPU tidak punya tempat lagi untuk melanjutkan jabatannya. Tidak hanya dugaan imbalan seks. Ada isu lain yang juga sangat terkutuk. Yaitu, dugaan bahwa KPU pusat melakukan intimidasi terhadap para komisioner KPUD di beberapa daerah agar menjadikan sejumlah partai yang “tidak memenuhi syarat” (TMS) dijadikan “memenuhi syarat” (MS). Sejumlah komisioner KPUD provinsi dan kabupaten melawan perintah KPU Pusat. Para anggota KPUD mengatakan, mereka diancam dengan tindakan yang aneh tapi sangat seram. Bahwa mereka akan dimasukkan ke rumah sakit. Belum ada yang bisa menjelaskan apa kira-kira maksud ancaman ini. KPU perlu diselamatkan untuk pemilu 2024. Masih ada cukup waktu untuk melepaskan lembaga ini dari kebejatan individual. Bersihkan KPU pusat dari pejabat-pejabat yang bermental korup. Cukuplah sampai di sini prahara KPU yang disebabkan oleh Hasyim Asy’ari. Game over untuk Anda. Tak layak dilanjutkan.   Medan, 24 Desember 2024. (*)

Menata-Ulang Sistem Hukum Indonesia

BY FNN Sab, 24 Desember 2022 22:05:33 0

Dengan demikian, semua urusan penyelenggaraan negara harus disandarkan pada prinsip yang utuh dalam mewujudkan keadilan dengan disinari oleh cahaya ketuhanan (ilahiah) yang berkeadaban. Oleh: TM Luthfi Yazid, Pakar Hukum KEKACAUAN pengembanan hukum praktis (chaotic legal endeavor ) di Indonesia, yang terlihat pada hampir semua lini kehidupan bersama seharusnya menjadi alarm sosial yang mengingatkan kita untuk segera menata ulang sistem pengembanan hukum di Indonesia. Penataan ulang ini mencakup semua rangkaian aktifitas intelektual mulai dari penggalian, pengeksplorasian, pemformulasian, pelembagaan serta pelaksanaan hingga mempertahankannya di pengadilan, bahkan paska putusan pengadilan, yaitu pengawasan dan pengembangannya. Tentu saja, sistem hukum mencakup substansi, struktur dan budaya hukum. Gagasan ini mensyaratkan perilaku dan tindakan para pengemban hukum dan masyarakat yang koheren dengan fondasi dalam berkehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan Konstitusi. Demikian pemikiran yang mengemuka dalam perjumpaan ilmiah yang diselenggarakan oleh Indonesian PhD Council di Desa Lingsar, Lombok pada hari ketiga kemarin. Hukum dapat berujung pada anarkhisme yang pada gilirannya berpotensi menghentikan sustainabilitas tatanan kehidupan bersama. Pada hari kedua the 1st International Conference on Ethics of Legal Endeavour, yang diselenggarakan oleh Indonesian PhD Council (Dewan Doktor Hukum Indonesia) menampilkan beberapa nara-sumber dan speaker yaitu Prof. DR. Topo Santoso, SH, MH; DR. TM Luthfi Yazid, SH, LLM; DR. Indah Cahyani, SH, MH; DR. Eny Suastuti, SH, MHum; Rizania Kharismasari, SH, MH, dan Luh Putu Vera Astri Pujayanti, SH, MH. Prof DR. Topo Santoso, SH, MH, Guru Besar Fakultas Hukum UI yang juga berperan sebagai salah satu anggota tim penyusun KUHP baru mengatakan bahwa banyak pasal dalam KUHP baru yang merupakan “jalan tengah”. Misalnya beliau mencontohkan Pasal 100 KUHP terkait pidana mati. Pasal ini sesungguhnya menengahi mereka yang menginginkan penerapan pidana mati secara zakelijk, sementara di sisi lain ada yang menginginkan agar pidana mati tidak perlu diterapkan. Pelaksanaan pidana mati dalam Pasal 100 yang mengharuskan ada semacam “masa percobaan” selama 10 tahun (Pasal 100 ayat 1), maka hal ini memberikan waktu jeda kepada si terpidana sebelum pelaksanaan ekseskusi mati. Yang lainnya adalah pasal 240 terkait penghinaan kepada pemerintah maupun lembaga negara. Pasal ini pun dikatakan sebagai “jalan tengah” karena belajar dari masa lalu saat Pasal Hatzaai Artikelen maupun UU Nomor 11/PNPS/1963 tentang subversi. Karena kita mengalami sejarah kelam masa Hatzaai Artikelen dan ketentuan tentang subversi. Di masa Orde Baru terlalu banyak korban dari Pasal Hatzaai Artikelen maupun UU Subversi. Sedikit saja mengkritik penguasa Orde Baru maka dengan mudah dijebloskan ke penjara. Di masa Presiden BJ Habibie ketentuan tentang Subversi ini dicabut. Pertanyaannya, apakah di masa Presiden Joko Widodo Pasal tersebut akan dihidupkan kembali? Menurut Prof Topo, Pasal 240 KUHP baru merupakan “jalan tengah”. Jangan sampai adanya Pasal 240 membuat pejabat pemerintah menjadi baper, misalnya sedikit-sedikit melakukan laporan karena dikritik. Harus dibedakan yang disebut dengan kritik dan fitnah. Kalau terhadap kritik maka seorang pejabat sudah seharusnya terbuka dan menerima dengan sikap positif (if you are opened for criticism, you are on the right track for improvement). Pasal tentang perzinahan dalam pasal 284 ayat 1 (b) di KUHP yang lama juga mendapat sorotan Prof Topo. Sebagaimana diketahui, di masa lalu acapkali terjadi tindakan eigenrichting (main hakim sendiri) terkait “kumpul kebo” dan samen-leven (hidup bersama tanpa ikatan pernikahan). Untuk menghindari kebrutalan atau tindakan main hakim sendiri, Pasal perzinahan dalam KUHP baru direvisi. Dalam konteks delik aduan, kecil kemungkinan orang tuanya sendiri mengadukan atau melaporkan anak kandungnya sendiri yang melakukan kesalahan perzinahan. Dengan demikian, penyelesaiannya diharapkan agar orang tua sendiri yang melakukan pengayoman atau pembinaan secara kekeluargaan terhadap anak kandungnya sendiri. Selanjutnya, pembicara lainnya juga menyuarakan pentingnya kekoherensian pengembanan hukum. DR. TM Luthfi Yazid menekan pentingnya menata ulang negara hukum yang bersandar pada Pancasila dan Konsitusi. Sebab a constitution without constitutionalism tak ada artinya. Gagasan ini mendapat tanggapan positif dari panelis dan peserta conference lainnya, seperti Prof. DE. OK Saidin dari Sumatera Utara, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumberdaya berbasis keadilan yang sesungguhnya. Bukan sekadar artificial ungkapan dan jargon-jargon yang menyesatkan dan menipu publik. Menanggapi hal ini, Hayyan ul Haq, SH, LLM, PhD menyatakan pentingnya penyelenggaraan semua urusan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bersandar pada Pancasila dan Konstitusi. Ia mengingatkan pentingnya semua elemen bangsa untuk berinteraksi, bekerjasama dan bertransformasi bersama dengan melekatkan Pancasila sebagai jiwa sekaligus fondasinya. Hal ini didasarkan atas pemahaman bahwa Pancasila bukan saja sebagai the way of life, seperti kata Bung Karno, tetapi juga sebagai “takdir” dalam kehidupan bersama kita (Collective Destiny) di Indonesia. Hal ini didasarkan atas world realms yang menunjukkan realita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Oleh karena itu, ia mengakui dengan tulus bahwa eksistensi kehidupannya merupakan anugerah dari  kemahakuasaan tuhannya. Sehingga sangat logis, jika eksistensi dan kebebasan berperilaku, bersikap dan bertindak dari manusia Indonesia itu harus melekatkan nilai-nilai ketuhanan, yang berkeadaban. Sila kedua ini merupakan konsekwensi logis dari pemahaman terhadap eksistensi manusia dalam kehidupan bersama yang terikat dengan nilai-nilai Ilahiah, seperti kebaikan, kebenaran, kejujuran, keseimbangan, keutuhan keberlanjutan, dan seterusnya. Secara faktual, kehidupan bangsa Indonesia yang berkeadaban itu tidak berhenti sampai pada kehidupan bersama saja, tetapi sebagai bangsa yang bertujuan, untuk mewujudkan cita-cita keadilan social dengan membentuk wadah yaitu NKRI yang diikat oleh prinsip persatuan Indonesia. Pemahaman atas konsep persatuan Indonesia ini harus dipahami secara utuh dan komprehensif. Bukan persatuan dalam konteks territorial saja, tetapi dalam konteks cara pandang yang utuh, termasuk carapandang geo-politik. Dalam konteks ini, terlihat jelas bahwa Pancasila sebagai jawaban atas eksistensi kehidupan manusia, baik sebagai individu, ataupun bagian dalam kehidupan bermasayarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan berdasar prinsip musyawarah. Dengan demikian, semua urusan penyelenggaraan negara harus disandarkan pada prinsip yang utuh dalam mewujudkan keadilan dengan disinari oleh cahaya ketuhanan (ilahiah) yang berkeadaban. Dengan pemahaman fondasional di atas, maka konsekwensinya, semua nilai-nilai konstitusi dan produk peraturan perundang-undangan harus diarus-utamakan secara koheren, khususnya dalam menata ulang (resetting) sistem pengembanan hukum di tanah air, guna menjamin keberlanjutan kehidupan bersama (collective sustainability of life). (*)

Ketua DPD RI: Libur Natal dan Tahun Baru Momentum Pergerakan Ekonomi

BY FNN Sab, 24 Desember 2022 16:37:11 0

Surabaya, FNN – Libur Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru) disebut oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai momen untuk menggerakkan perekonomian nasional. Sebab, dalam libur Nataru tahun ini pergerakan manusia diperkirakan mencapai 44,7 juta orang. Jumlah ini cukup signifikan untuk menggerakkan ekonomi. \"Tentu ini menjadi momentum yang harus dimaksimalkan dalam konteks pergerakan ekonomi, karena memiliki efek ekonomi meretas ke bawah,\" kata LaNyalla di sela-sela reses di Jawa Timur, Sabtu (24/12/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, puncak pergerakan  manusia saat libur Nataru akan terjadi saat pergantian tahun pada minggu depan. Pergerakan manusia ini diperkirakan akan membuat perputaran uang mencapai Rp 23,85 triliun. \"Artinya, terjadi pergerakan ekonomi di berbagai sektor. Perputaran uang pada akhir tahun diharapkan menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan dan menjadi pemulihan ekonomi yang optimal,\" harap LaNyalla. Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu juga berharap Libur Nataru menjadi momentum bagi pelaku usaha kecil dan menengah meraup keuntungan yang wajar. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan agar pasokan berbagai kebutuhan libur Nataru cukup dan terkendali. \"Pasokan yang cukup juga untuk menekan meningkatnya inflasi dadakan yang terjadi,\" tutur LaNyalla. Data Kementerian Perhubungan menyebutkan, potensi pergerakan warga selama libur Nataru tahun ini sebesar 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 44,7 juta orang. Angka tersebut lebih banyak dari tahun 2021 sebanyak 19,9 juta. Jumlah perputaran uang selama libur Natal dan tahun baru diperkirakan mencapai Rp 23,85 triliun dengan asumsi jumlah penduduk yang mudik sekitar 44,7 juta atau setara dengan 11.925.000 keluarga. Jika setiap keluarga membawa uang rata rata Rp 2 juta saja, maka perkiraan perputaran uang mencapai jumlah tersebut. (mth/*)

Korlantas Polri Berlakukan Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek

BY FNN Sab, 24 Desember 2022 14:38:41 0

Jakarta, FNN – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek kilometer (KM) 47-61 arah Cikampek Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan mengatakan rekayasa lalu lintas itu dilalukan pascaterjadinya kecelakaan lalu lintas di KM61 yang mengakibatkan perlambatan kendaraan hingga KM7.\"Contraflow pada KM47-61 untuk mengurai kendaraan,\" ujarnya di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Sabtu.Selain itu, kata dia, kecelakaan beruntun juga terjadi di Jalan Layang MBZ KM22, yang mengakibatkan perlambatan kendaraan dari arah Jakarta.Aan menegaskan Korlantas Polri terus memantau pergerakan kendaraan ke luar Jakarta untuk libur natal 2022 dan tahun baru 2023.Dia mengungkapkan Korlantas Polri juga mendapatkan laporan satu unit kendaraan yang jatuh ke laut di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Banten, Jumat (23/12) malam.Korlantas Polri mencatat hari pertama operasi lilin 2022 pada Jumat (23/12) Jumlah kecelakaan se Indonesia sebanyak 114 kejadian, 18 orang meninggal dunia, 10 luka berat 10 dan 123 luka ringan. (mth/Antara)

Dolar AS Turun Karena Data Tunjukkan Perlambatan

BY FNN Sab, 24 Desember 2022 14:35:17 0

New York, FNN – Dolar AS tergelincir terhadap sebagian besar mata uang dalam perdagangan bergejolak dan tipis pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena data mengisyaratkan bahwa ekonomi AS sedikit mendingin, memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih kecil dari Federal Reserve dan meningkatkan selera risiko investor. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) naik 0,1 persen bulan lalu, setelah naik 0,4 persen pada Oktober. Dalam 12 bulan hingga November, indeks PCE meningkat 5,5 persen setelah naik 6,1 persen pada Oktober.Tidak termasuk komponen makanan dan energi yang mudah berubah, indeks PCE naik 0,2 persen setelah naik 0,3 persen pada Oktober. Apa yang disebut indeks harga PCE inti naik 4,7 persen pada basis tahun ke tahun pada November setelah naik 5,0 persen pada Oktober. The Fed melacak indeks harga PCE untuk kebijakan moneternya.Indeks-indeks Wall Street berakhir lebih tinggi pada hari itu, sementara mata uang komoditas seperti dolar Australia, Selandia Baru dan Kanada, yang sangat sensitif terhadap sentimen risiko, juga menguat terhadap greenback. Investor juga menjual obligasi pemerintah mendorong imbal hasil lebih tinggi.\"Saham merasa sedikit lebih nyaman hari ini. Sepertinya tidak ada kepanikan,\" kata Amo Sahota, direktur eksekutif di perusahaan konsultan valas Klarity FX di San Francisco.\"Data inflasi bergerak ke arah yang benar, meskipun tidak cukup cepat dan pertumbuhan ekonomi AS belum terhambat secara signifikan. Pertumbuhannya masih bertahap dan ekonomi belum tercekik,\" tambahnya.The Fed secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga hanya 25 basis poin pada pertemuan kebijakan berikutnya, pada Januari, setelah beberapa kenaikan besar.Dalam perdagangan sore, euro naik 0,2 persen terhadap dolar menjadi 1,0619 dolar. Mata uang tunggal Eropa sedang bersiap untuk mengakhiri minggu ini naik 0,4 persen, kenaikan mingguan kedua berturut-turut.Beli bersih euro juga naik menjadi 142.272 kontrak, terbesar sejak Januari 2021, menurut data Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) yang dirilis pada Jumat (23/12/2022).Mata uang Australia, Selandia Baru, dan Kanada menguat terhadap dolar AS. Unit Aussie naik 0,4 persen pada 0,6710 dolar AS, kiwi atau dolar Selandia Baru naik 0,7 persen menjadi 0,6288 dolar AS. Terhadap dolar Kanada, greenback turun 0,4 persen menjadi 1,3590 dolar Kanada.Dolar Kanada juga mendapat keuntungan dari data yang menunjukkan bahwa ekonomi Kanada tumbuh sebesar 0,1 persen pada Oktober dibandingkan September, dengan peningkatan PDB sebesar 0,1 persen diperkirakan pada November, data Statistik Kanada menunjukkan.Terhadap yen, dolar naik 0,4 persen menjadi 132,82 yen. Namun, dolar berada di jalur penurunan mingguan sebesar 2,8 persen setelah bank sentral Jepang (BoJ) mengubah kebijakan pasar obligasi utama awal pekan ini.Laporan kedua pada Jumat (23/12/2022) menunjukkan pesanan baru untuk barang modal buatan AS naik moderat pada November sementara pengiriman turun, menunjukkan perlambatan pengeluaran bisnis untuk peralatan pada kuartal ini karena biaya pinjaman yang lebih tinggi mendinginkan permintaan barang.Pesanan barang modal non-pertahanan tidak termasuk pesawat, proksi yang diawasi ketat untuk rencana pengeluaran bisnis, naik 0,2 persen bulan lalu, data menunjukkan. Apa yang disebut pesanan barang modal inti ini meningkat 0,3 persen pada Oktober. Namun, pengiriman barang modal inti turun 0,1 persen setelah naik 1,4 persen pada Oktober.Sepotong data lain menunjukkan konsumen AS memperkirakan tekanan harga akan moderat terutama di tahun depan, dengan survei acuan pada Jumat (23/12/2022) menunjukkan prospek inflasi satu tahun turun pada Desember ke level terendah dalam 18 bulan. Ini adalah angka kunci yang disebutkan oleh Ketua Fed Jerome Powell dalam salah satu konferensi persnya.Dalam tahun yang brutal bagi pasar global, dolar telah melonjak hampir 9 persen karena The Fed secara agresif menaikkan suku bunga untuk menjinakkan inflasi.Namun, indeks dolar telah turun lebih dari 8 persen sejak mencapai level tertinggi 20 tahun pada September, karena penurunan tajam dalam inflasi AS meningkatkan harapan bahwa Fed akan segera mengakhiri siklus pengetatannya. Indeks terakhir sedikit berubah pada 104,35. (mth/Antara)

BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sebagian Wilayah Indonesia

BY FNN Sab, 24 Desember 2022 14:30:52 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Indonesia pada Sabtu.Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan provinsi yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta.Kemudian Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sumatra Selatan.BMKG meminta masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada saat libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.\"Dari monitoring yang dilakukan BMKG, kami mendeteksi perkembangan kondisi cuaca yang sangat berpotensi untuk menjadi ekstrem,\" ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.Dwikorita mengemukakan ada empat fenomena yang dapat memicu peningkatan curah hujan hingga lebat bahkan dikhawatirkan dapat mencapai ekstrem di beberapa wilayah Indonesia.\"Jadi biasanya satu per satu, tetapi ini ada empat fenomena yang terjadi secara bersamaan yang mengakibatkan kondisi dinamika atmosfer ini memicu peningkatan curah hujan hingga lebat bahkan dikhawatirkan dapat mencapai ekstrem,\" tuturnya. (mth/Antara)

Tim Advokasi untuk Kemanusiaan Gelar Audiensi dengan Ombudsman RI

BY FNN Sab, 24 Desember 2022 14:18:42 0

 Jakarta, FNN – Tim Advokasi untuk Kemanusiaan (TANDUK) bersama keluarga korban kasus gagal ginjal akut pada anak beraudiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan pada Jumat (23/12/2022). Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan tindakan korektif dengan melampirkan hasil investigasi kepada Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Ombudsman juga telah melakukan inisiatif terkait dengan masalah isu gagal ginjal ini dan kita sudah menyampaikan tindakan korektif, hasil pemeriksaan kami, hasil investigasi kepada Kementerian Kesehatan dan juga termasuk BPOM,” jelas Najih dalam audiensi yang juga dihadiri keluarga korban, pihak pengacara, serta rekan media. Najih menjelaskan, Ombudsman telah melakukan pemeriksaan inisiatif sejak merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang disebabkan oleh obat sirup beracun. Dalam audiensi tersebut, pihak tim advokasi beserta keluarga korban meminta tanggung jawab serta perhatian negara atas tragedi yang menimpa hampir 200 anak korban gagal ginjal akut. Beberapa keluarga korban yang selamat mengaku anak mereka mengalami efek samping, terutama kerusakan saraf hingga perlu mengunjungi 5-7 poli dalam seminggu sebagai upaya penyembuhan. Selain itu, keluarga korban juga mengharapkan keterbukaan dan transparansi mengenai penyebab penyakit gagal ginjal akut sebagai konsekuensi agar negara dapat bertanggung jawab mengenai kasus tersebut. Pihak Ombudsman menerima laporan korban dengan terbuka dan berjanji akan terus mengawasi ketimpangan regulasi yang di bidang kesehatan yang dianggap kurang cepat dan tanggap untuk diperbaiki. “Ini juga akan terus kita juga kerjakan dan kita juga akan sampaikan kepada pihak terkait agar penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan yang dirasakan masyarakat bahwa ini responsnya kurang cepat dan kurang tanggap itu bisa diperbaiki,” jelas Najih. Najih juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran Tim Advokasi untuk Kemanusiaan dalam audiensi tersebut sehingga menambah data dan investigasi sehingga Ombudsman dapat melakukan pengawasan yang lebih optimal. “Saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada tim yang telah menambah paham kami untuk terus melakukan pengawasan yang lebih optimal,” ujar Najih saat menemui awak media seusai audiensi. (oct)

Membangun KSMR, Bukan LGBT

BY FNN Sab, 24 Desember 2022 13:40:12 0

Pernikahan lelaki-perempuan harus dipermudah dan difalisitasi agar bangsa ini memiliki kapasitas regeneratif yang cukup sehingga bonus demografi saat ini lebih sustainable. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts JUMAT pagi kemarin saya dan istri menghadiri aqad nikah keponakan laki-laki kami di Sri Basuki di Kecamatan Kaliredjo, Kabupaten Lampung Tengah. Keponakan kami ini sarjana komputer, sementara istrinya (sekarang) adalah seorang dokter. Desa ini disebut Sri Basuki, memang banyak dihuni oleh pendatang dari Jawa. Bahkan, nama-nama daerah di sini nama-nama Jawa. Musholla terdekatnya, Musholla Kaliwungu. Aqad nikah berlangsung khidmat, lancar, dan barokah. Diselenggarakan di sekitar rumah shahibul hajat dengan dibantu oleh handai taulan dan tetangga. Hidangannya khas desa di Lampung, dengan menu utama rendang daging dan empek-empek. Sungguh sebuah peristiwa yang bersuasana celebration, walau sederhana. Kami bersyukur akhirnya Zulfikar memutuskan untuk menikahi Mutiara. Keputusan yang berani. Islam mengilhamkan bahwa manusia diciptakan dari lelaki dan perempuan, menjadikan keduanya kemudian dalam beragam trah dan suku untuk saling mengenal dan saling berbuat ma\'ruf, dan dengan itu mencegah kemungkaran. Menikah adalah sunnah Nabi, dan merupakan separuh dari Islam. Menempuh pernikahan demi membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah juga adalah jihad bagi kedua mempelai, apalagi di masa di mana peran keluarga diremehkan, sehingga gaya hidup Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) mulai marak. Kekuatan-kekuatan iblisy, kini dengan teknologi digital meluas menjadi kekuatan \'ifrity, senantiasa merongrong manusia ke jalan sesat sepanjang sejarah. Gaya hidup kumpul-kebo, child-free, lalu LGBT bukanlah gaya hidup modern masa kini. Ia adalah gaya hidup lama yang sudah dipraktikkan banyak bangsa yang terbukti kemudiaan hancur lalu musnah. Gaya hidup semacam itu adalah gaya hidup mass suicidal, bunuh diri massal. Kampanye LGBT begitu masif akhir-akhir ini, termasuk dalam gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar yang baru berlalu. Syukurlah, kesultanan Qatar berhasil menampis kampanye LGBT itu secara elegan, sehingga gelaran Piala Dunia itu justru menjadi sarana dakwah Islam yang inovatif. Barat adalah budaya yang sedang bangkrut, terutama karena mereka telah mencampakkan family values sejak seratus tahun lalu. Pernikahan menjadi tradisi yang ditinggalkan dan tidak penting, lalu anak dianggap sebagai beban. Bahkan pada tahun 1980an kita bisa mendapati condom vending machines di kantin-kantin mahasiswa di Inggris. Barat secara perlahan menjadi ageing societies dengan pertumbuhan populasi negatif. Akibatnya, Barat terpaksa membuka pintu bagi para imigran untuk bekerja awalnya di sektor-sektor berupah rendah. Kini situasinya berubah secara demografi. Juga banyak imigran yang bekerja di sektor berupah tinggi seperti pengacara, dokter, insinyur, arsitek, akuntan, pengusaha, bahkan politikus. Saat Barat sedang kelimpungan menua sekaligus kekurangan anak muda, Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Keluarga besar yang sehat dan terdidik adalah comparative and competitive advantages sekaligus. Negeri Pancasila ini diamanahkan oleh para pendirinya sebagai negeri dengan keluarga sebagai basis utamanya. Kata keluarga bahkan ada dalam naskah UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Keluarga harus dipandang sebagai satuan produktif, sekaligus satuan edukatif sebagaimana ajaran Islam. Kekuatan-kekuatan iblisy wal \'ifrity itu merampas peran mendasar keluarga ini, sehingga keluarga diposisikan sekedar sebagai mesin penghasil buruh murah, melalui persekolahan massal, yang cukup dungu untuk setiap bekerja bagi kepentingan pemilik modal, terutama asing. Bersama dengan hutang ribawy, gaya hidup konsumtif sekaligus eksploitatif itulah secara perlahan nilai-nilai keluarga dihancurkan. Oleh karena itu keputusan keponakan kami untuk menikah, lalu membentuk KSMR itu tidak saja penting, tapi sekaligus juga instrumental bagi eksistensi Republik ini. Republik ini tidak mungkin dibangun di atas puing-puing dari keluarga yang berantakan. Keluarga sebagai satuan produktif dan edukatif harus terus dihidupkan dan diperkuat. Pernikahan lelaki-perempuan harus dipermudah dan difalisitasi agar bangsa ini memiliki kapasitas regeneratif yang cukup sehingga bonus demografi saat ini lebih sustainable. Hanya dengan ini visi Indonesia emas 2045 bisa wujud, bukan mimpi di siang bolong. Ds. Sri Basuki, Kaliredjo, Lampung Tengah, 24 Desember 2022. (*)

Indonesia Diambang Perang Saudara

BY FNN Sab, 24 Desember 2022 12:36:56 0

Di atas kertas, hampir sudah tidak ada kekuatan perlawanan tersisa, tinggal perlawanan dari kekuatan rakyat semesta. Kekuatan ini sudah diantisipasi oleh Politbiro untuk diadu-domba. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM Oligarki dan RRC untuk Presiden mendatang di Indonesia benar-benar mendapatkan pengawalan super ketat. Macam-macam rekayasa, dan konon, ada sembilan jasa survei disewa yang belum bisa memberikan jaminan, untuk menggiring opini rakyat seperti masa masa sebelumnya. Bukan mustahil ke depan jasa survei akan diborong semuanya tanpa sisa. Sampailah pada rekayasa akan menambah masa jabatan Presiden ke arahnya untuk tiga periode bukan hoax, sampai aspirasi dekrit kembali ke UUD 1945 asli akan dimangsa sebagai bargaining posisition degan perpanjangan masa jabatan Presiden otomatis Pilpres akan ditunda. Beberapa pejabat tinggi negara terindikasi kuat sudah dan akan dibeli, sebagai satgas Oligarki. Transaksi membeli para pejabat negara untuk meloloskan bisa presiden boneka selanjutnya, konon, bukan hanya dibeli dengan recehan, tapi  masih ada tambahan bonus lainnya, bagi yang sudah teruji aksinya sebagai antek Oligarki di bawah kendali China. Keadaan ini tetap menghawatirkan, karena fenomena politik rakyat di luar perkiraan mereka, responnya lambat, bahkan sebagian menentang rekayasa rezin penguasa Oligarki dan siap melawan dengan segala cara kalau rekayasa busuk terus dilanjutkan. Para capres Oligarki hampir semua mulai frustasi  dan gagal total karena kecil sekali dukungan rakyat. Sekalipun sudah dicoba model lama dan basi dengan angka-angka elektabilitas yang tinggi berdasarkan survei abal-abal yang telah mereka sewa. Pada saat bersamaan muncul bakal capres Anies Rasyid Baswedan (ARB) yang di luar kendali Oligarki busuk itu, memiliki energi magnet grafitasi sangat kuat dan alam seperti merespon sebagai simbol perubahan sedang terjadi. Otomatis muncul macam-macam cegatan untuk menghadang dan menghentikan. Dipastikan siapapun capres dan manapun yang tidak sejalan dengan Oligarki busuk, beridentitas Muslim pasti akan dicegat. Anies Baswedan kalau sampai Pilpres 2024 ditunda bisa lahir sebagai tokoh gerakan revolusi di Indonesia. Saat terlihat para capres milik Oligarki sempoyongan frustasi dan tampaknya mereka memilih jadi penjahat teroris konstitusi, bersekongkol dengan rezim, bandar, bandit, badut Oligarki untuk menunda pemilu juga dengan rekayasa penambahan masa jabatan dan akan menggeser Pemilu dan Pilpres 2027. Siapa yang melaksanakan dan siapa yang mendesain. Induk permainan politik ini adalah RRC - PKC komando Xi Jinping. Jkw - LBP hanyalah Proxy, sebagai pelaksana Politbiro untuk melaksanakan skenario taktis dan sistematis oleh Politbiro tersebut. Politbiro ini sangat kuat, full power, memiliki bargaining position, menguasai dan tahu detil semua kendali pejabat negara di Indonesia, juga punya fasilitas tanpa batas untuk menaklukkan lawan politiknya. Para pengamat politik negara tetangga Australia ikut miris dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Intelijen Australia khawatir infiltrasi agen rahasia RRC di Australia dan juga akan terjadi seperti cengkeraman China komunis, telah merambah ke hampir semua institusi dan lembaga negara Indonesia. Pengaruh kuat dan kendali China komunis seperti yang terjadi di Indonesia, adalah contoh kasus di mana hegemoni China komunis sudah menancapkan kukunya. Indonesia telah jadi korban neo-imperialis China. Di atas kertas, hampir sudah tidak ada kekuatan perlawanan tersisa, tinggal perlawanan dari kekuatan rakyat semesta. Kekuatan ini sudah diantisipasi oleh Politbiro untuk diadu-domba. Situasi sudah berubah. Rezim ini sudah keterlaluan sebagai boneka China. Kalau ini terus berlanjut keadaan hanya bisa diatasi dengan Goro-goro yang akan berakhir dengan terjadinya revolusi perlawanan rakyat, bahkan perang saudara sangat besar bisa terjadi, Indonesia diambang perang saudara. (*)

Puncak Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Tercatat pada H-2 Natal

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 22:56:57 0

Jakarta, FNN – Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta Eva Chairunisa menyampaikan bahwa puncak arus penumpang kereta api jarak jauh terjadi pada Jumat atau H-2 Natal.“Volume keberangkatan tertinggi tercatat pada hari ini pada masa Nataru 2022-2023. Hari ini terdapat secara total sekitar terdapat 38 ribu pengguna jasa yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta,” ujarnya kepada media di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.Sebanyak 22 ribu tiket terjual untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dan 16 ribu lainnya pengguna jasa yang berangkat dari Stasiun Gambir.  Sedangkan untuk operasional kereta api terdapat 70 KA dengan 38 KA berangkat dari Stasiun Gambir dan 32 KA dari Stasiun Pasar Senen. \"Itu sudah termasuk KA tambahan sekitar 20 KA,” ucapnya.Secara keseluruhan total tiket Natal dan tahun baru yang disediakan dari KAI Daop 1 Jakarta selama 20 hari masa Natal dan Tahun Baru tanggal 22 Desember 2022-8 Januari 2023 sebanyak 736.406 tiket.Tercatat hingga Jumat, pemesanan tiket Natal dan tahun baru keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah terjual sekitar 287 ribu untuk keberangkatan 22 Desember 2022-8 Januari 2023.“Tapi data tersebut masih berjalan karena penjualan tiket tersebut masih berlangsung secara online,” ujar Eva.Sementara itu jika melihat berdasarkan tanggal yang paling banyak diminati terjadi mulai 22-31 Desember 2022. Pada kurun waktu 10 hari tersebut dari ketersediaan tiket sebanyak 409.212 sekitar 240.500 telah terjual.Sejumlah kota tujuan favorit yang dipilih penumpang untuk perjalanan jarak jauh adalah Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Tegal, Kutoarjo, Surabaya, Malang, dan Madiun sedangkan untuk jarak dekat yakni Cirebon dan Bandung.Eva mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna jasa agar memperhatikan aturan vaksin terbaru yang berlaku saat ini, khususnya perubahan aturan pada usia anak 6-12 tahun, yang mana anak pada usia tersebut yang belum divaksin tetap dapat naik kereta api dengan syarat memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu atau harus didampingi oleh orang dewasa yang telah mendapatkan vaksin booster. (mth/Antara)

Jokowi Resmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 22:47:51 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai pengendali banjir di Jakarta.\"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan,\" kata Jokowi dilanjutkan dengan pemutaran roda pintu air di kedua bendungan di Bogor, Jawa Barat, Jumat.Dalam peresmian tersebut, turut mendampingi Jokowi ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.Menurut Jokowi, masalah besar Ibu Kota DKI Jakarta ada tiga, yaitu banjir, macet, dan tata ruang.\"Sekarang kita di sini akan berbicara mengenai urusan banjir. Banjir di Jakarta itu, siapa pun gubernurnya, harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta,\" kata Jokowi.Selain itu, dia mengatakan perlu ada manajemen pemompaan waduk-waduk di Jakarta serta pembuatan tanggul laut hingga bahkan yang lebih besar lagi yaitu giant seaworld.\"Ini harus diselesaikan. Kalau tiga hal ini tidak selesai, sampai kapan pun Jakarta akan selalu banjir. Siapa pun gubernurnya, harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan,\" tegasnya.Apalagi, menurut Jokowi, pola induk penanggulangan banjir DKI Jakarta sudah jelas ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PUPR.\"Juga sodetan Ciliwung menuju ke BKT (Banjir Kanal Timur) itu juga harus segera diselesaikan,\" imbuhnya.Dia mengatakan Bendungan Ciawi merupakan bendungan kering yang pembangunannya dimulai sejak 2016 dan menghabiskan anggaran Rp1,3 triliun untuk bisa menampung kurang lebih 6,05 juta meter kubik air.\"Ciawi dan Sukamahi mereduksi dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik. Kurang lebih nanti 12 kelurahan yang akan menjadi tidak terdampak lagi karena ada waduk Ciawi dan Sukamahi ini,\" ungkapnya.Jokowi juga meminta Heru Budi Hartono bersama Ridwan Kamil menuntaskan masalah banjir di DKI Jakarta secara konsisten.\"Baik yang berkaitan dengan waduk ini selesai, kemudian normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, urusan sodetan Ciliwung menuju BKT, tanggul laut, dan giant seaworld, serta pengelolaan pompa-pompa yang ada dengan manajemen yang lebih baik,\" katanya.Bendungan Sukamahi dibangun di atas 5,23 hektare lahan dan ditargetkan dapat mereduksi air 15,47 meter kubik per detik. Bangunan dam yang dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya dan Basuki KSO tersebut menelan biaya Rp 464,93 miliar. Bendungan itu mereduksi air dari beberapa anak sungai yang mengalir ke Ciliwung, seperti sungai Sukabirus.Sementara itu, Bendungan Ciawi memiliki luas genangan hingga 39,40 hektare dan mampu menampung volume air hingga 6,05 juta meter kubik. Bendungan itu dapat mereduksi air Sungai Ciliwung sebelum sampai ke Jakarta dengan kapasitas 111,75 meter kubik per detik. Pembangunan Bendungan Ciawi menelan biaya Rp798,70 miliar dan dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya dan PT. Sacna.Selain memiliki manfaat sebagai induk sistem pengendalian banjir Jakarta, kedua bendungan juga bisa dijadikan tempat wisata atau taman ekowisata. (mth/Antara)

Sebanyak 68,2 Juta Orang Sudah Terima Dosis Ketiga Vaksin COVID-19

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 22:44:18 0

Jakarta, FNN – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mencatat sebanyak 68.201.141 orang sudah menerima dosis ketiga atau booster pertama dari vaksin COVID-19, setelah bertambah 19.402 orang hingga Jumat pukul 12.00 WIB.Dalam data Satgas yang ANTARA terima di Jakarta penambahan juga terjadi pada penerima dosis pertama yang sekarang mencapai 203.952.641 orang, bertambah 4.718 orang dari hari sebelumnya.174.666.157 orang juga sudah mendapatkan dosis kedua atau dosis lengkap. Mengalami peningkatan sebanyak 5.994 orang.Hanya saja, jumlah penerima dosis keempat atau booster kedua yang hingga hari ini masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan lansia baru mencapai 1.130.087 orang saja atau hanya mengalami penambahan 2.437 orang.Padahal, pemerintah telah menargetkan sebanyak 234.666.020 orang di Indonesia menerima vaksinasi COVID-19.Oleh karenanya, Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengimbau semua keluarga untuk membantu lansia memeriksa secara rutin E-ticket untuk pemberian dosis keempat atau booster kedua yang diberikan pemerintah melalui Aplikasi Peduli Lindungi, guna mempercepat cakupan vaksinasi pada lansia.Reisa menjelaskan untuk mengetahui langkah memeriksa E-ticket pemberian booster kedua, keluarga dapat mengajarkan lansia mengakses PeduliLindungi dan segera membuka salah satu fitur bernama vaksin dan imunisasi.Setelah memilih fitur tersebut, lansia dapat menekan pilihan vaksin COVID-19 dan langsung di arahkan kepada pilihan tiket vaksin. Di sana, lansia dapat menekan kembali nama masing-masing untuk melihat status vaksinasinya.“Kalau sudah muncul, itulah yang disebut dengan tiket untuk vaksin booster kedua dan bisa segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat karena ini banyak tersedianya lebih di rumah sakit-rumah sakit atau puskesmas yang menyediakan klinik-klinik Imunisasi,” katanya.Tiket otomatis akan keluar bagi lansia yang datanya telah terdaftar di PeduliLindungi dan berusia di atas 60 tahun. Sedangkan terkait dengan akses vaksin, jumlah sentra vaksinasi memang tidak akan sebanyak awal pandemi. Namun keluarga dapat segera mengajak lansia ke fasilitas terdekat begitu tiket didapatkan.“E-ticket biasanya keluar untuk booster kedua otomatis begitu sudah terdaftar usianya 60 tahun ke atas, lalu memang sudah jarak dari booster pertama yang didaftarkan di aplikasi tersebut itu enam bulan,” kata Reisa.Reisa juga meminta agar masyarakat tetap mengikuti dan memantau kanal-kanal resmi dari pemerintah, supaya terhindari hoaks dan tidak melewatkan satu pun informasi terkait pemberian dan distribusi vaksin COVID-19, terlebih sebentar lagi masyarakat akan menyambut libur natal dan tahun baru 2023.Diharapkan semua pihak dapat bekerja sama membangun lingkungan yang aman dari penularan infeksi COVID-19, sehingga semua kelompok dalam masyarakat dari yang rentan hingga sehat dapat terlindungi dan mencegah kenaikan kasus setelah masa libur panjang. (mth/Antara)

BI: Uang Beredar Tumbuh 9,5 Persen Capai Rp 8.296,1 Triliun pada November

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 22:29:57 0

Jakarta, FNN – Bank Indonesia (BI) melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2022 mencapai sebesar Rp8.296,1 triliun atau tumbuh 9,5 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) sebesar 11,7 persen (yoy).  Pertumbuhan M2 pada November 2022 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit pada November 2022 tumbuh 10,8 persen (yoy) menjadi Rp6.317,7 triliun, seiring dengan perkembangan kredit produktif.  Kredit modal kerja (KMK) tumbuh 11,6 persen (yoy) pada November 2022, setelah sebelumnya tumbuh sebesar 12,3 persen (yoy). Pertumbuhan KMK bersumber dari KMK sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) yang tumbuh sebesar 8,1 persen (yoy), setelah tumbuh 9,7 persen (yoy) pada Oktober 2022, terutama pada sub sektor perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat, serta produk sejenis di DKI Jakarta.  Adapun kredit investasi (KI) pada November 2022 tumbuh 11,6 persen (yoy), setelah sebelumnya tumbuh 14,2 persen (yoy), terutama didorong oleh Kl sektor industri pengolahan serta PHR.  Dari segi suku bunga simpanan dan kredit, kata dia, pada November 2022 suku bunga pinjaman dan simpanan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit tercatat 9,11 persen, meningkat 2 basis poin (bps) dibandingkan bulan sebelumnya.  Demikian pula suku bunga simpanan berjangka tercatat meningkat pada seluruh tenor, baik tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan, masing-masing sebesar 3,7 persen 3,77 persen, 3,88 persen, 4,36 persen, dan 4,91 persen pada November 2022, setelah pada Oktober 2022 tercatat masing-masing sebesar 3,37 persen, 3,38 persen, 3,59 persen, 3,84 persen, dan 4,35 persen.  Sementara itu, aktiva luar negeri bersih juga tercatat tumbuh positif sebesar 1 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,8 persen (yoy).  Di sisi lain, tagihan bersih sistem moneter kepada pemerintah pusat terkontraksi 17,2 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 16,8 persen (yoy). (mth/Antara)

G7 Janjikan Bantuan 32 Miliar Dolar AS untuk Ukraina Tahun Depan

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 22:21:55 0

Tokyo, FNN – Para menteri keuangan dari Kelompok Tujuh negara industri (G7) pada Kamis berjanji untuk memberikan dana bantuan hingga 32 miliar dolar AS (sekitar Rp 498,3 triliun) pada 2023 untuk membantu Ukraina menangani agresi berkepanjangan Rusia.Para menteri keuangan yang bertemu secara daring itu mengatakan G7 tetap \"berkomitmen kuat untuk menangani kebutuhan mendesak pembiayaan jangka pendek untuk Ukraina\", menurut sebuah pernyataan.Bantuan senilai 32 miliar dolar AS itu akan memungkinkan Kiev untuk melanjutkan pengiriman layanan dasar, melakukan perbaikan untuk kebutuhan paling kritis dan menstabilkan ekonomi, kata para Menkeu G7.Dana bantuan tersebut juga sudah mencakup 19 miliar dolar AS dari Uni Eropa.Sementara itu, menteri luar negeri G7 mengkritik Rusia karena telah menyerang fasilitas energi dan infrastruktur di Ukraina. Para menlu G7 pun sepakat untuk meningkatkan dukungan untuk membantu Ukraina bertahan di musim dingin yang keras, menurut sebuah pernyataan.Serangan besar-besaran yang disengaja oleh Rusia, dengan menggunakan rudal dan pesawat nirawak dari Iran, \"telah membuat jutaan orang Ukraina menderita kegelapan dan suhu musim dingin,\" kata pernyataan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock.Jerman menjadi tuan rumah pertemuan virtual tingkat menteri G7 sebelum rotasi kepresidenan G7 berpindah ke Jepang pada Januari.Kelompok G7 beranggotakan Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat, ditambah Uni Eropa.Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi pada pertemuan itu menekankan bahwa penting bagi G7 untuk memperkuat kerja samanya karena invasi Rusia ke Ukraina sudah berlarut-larut, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Jepang.Para menteri luar negeri G7 juga \"mengecam keras\" pemerintah Taliban di Afghanistan atas keputusannya baru-baru ini untuk melarang perempuan masuk universitas. Negara anggota G7 mendesak Taliban untuk mencabut larangan tersebut.\"Tindakan penghambatan berbasis gender bisa masuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan,\" kata para Menlu G7. (mth/Antara)

Jokowi Sebut Harga Barang Terkendali Jelang Natal dan Tahun Baru 2023

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 22:10:17 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengatakan harga barang secara umum masih terkendali menjelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang merupakan momentum konsumsi tinggi masyarakat.Usai meninjau Pasar Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Jumat, Jokowi mengakui memang terdapat sejumlah barang pangan yang mengalami kenaikan harga, namun banyak juga barang yang harganya turun.\"Saya kira masih semuanya terkendali,\" kata Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bogor, Jawa Barat, Jumat.Jokowi merinci beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan harga antara lain daging beku, bawang merah, dan beras; sementara bahan pangan yang mengalami penurunan harga ialah bawang putih, telur, dan cabai.\"Saya senang beberapa barang tadi harganya turun. Ada dua yang naik, daging, daging yang beku naik,\" katanya.Untuk bawang merah, lanjut Jokowi, terdapat kenaikan harga sebesar Rp2 ribu per kilogram; sementara harga cabai justru turun drastis dari kisaran Rp60 ribu per kilogram menjadi Rp30 ribu per kilogram.Jokowi mengatakan stabilitas harga bahan pangan juga terjaga secara nasional dan tidak hanya di Pasar Cigombong.\"Kami kan kemarin tidak hanya di sini saja masuk pasarnya. Kurang lebih sama. Kurang lebih pasti sama. Cabai sekarang turunnya agak drastis Rp30 ribu, biasanya di atas Rp60 ribu. Sangat baik menjelang Natal dan Tahun Baru. Mungkin agak-agak yang sedikit naik beras,\" ujar Presiden Jokowi. (mth/Antara)

Istana Kambing Hitam – Palace A Scapegoat

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 17:21:21 0

Keadaan the all powerful Istana sebagai kambing hitam, apakah Istana bisa menyulap diri menjadi “kambing putih”, rasanya sangat sulit, karena berdasar fakta-fakta memang layak Istana mendapat statusnya sebagai kambing hitam. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SINGGASANA Istana Presiden Joko Widodo kini sedang resah. Mensinyalir ada teori konspirasi saat mengatakan bahwa banyak peristiwa politik di Republik ini selalu dikaitkan dengan Istana, sebagai “kambing hitam”, kata Jokowi saat berpidato dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022). Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal banyaknya tudingan kepada pihak Istana di balik kegagalan sejumlah pihak yang tidak bisa mendapatkan keinginannya. Menurut Presiden Jokowi, Istana kerap menjadi kambing hitam. Karena gagal maju sebagai calon presiden atau capres di Pilpres 2024 (padahal belum ada penetapan capres), Istana maupun pemerintah, kata Jokowi, selalu menjadi sasaran empuk untuk menjadi kambing hitam. Jokowi lantas merasa heran kalau ia ikut terseret dari kemarahan pihak-pihak tertentu. Padahal, Jokowi merasa tidak memiliki urusan untuk itu. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk (tetap) berakal sehat dalam menjalani dunia perpolitikan. Presiden mulai bisa menangkap sinyal masyarakat sudah marah. Ungkapan seperti ada secercah muatan simpatik yang enak didengar tetapi sangat sulit dirasakan sebagai sebuah kebenaran untuk menghapus stigma sebagian saat rakyat yang sudah sampai pada kesimpulan dugaan bahwa semua kejadian, kebohongan, kecurangan, kegaduhan dan perpecahan di masyarakat bersumber dari Istana. Presiden pernah bergumam soal Pilpres bahwa yang menghendaki jabatan 3 periode akan menjerumuskan dirinya. Faktanya lain, bahkan macam-macam skenario seperti airbah untuk perpanjangan masa jabatan, dicari sumbernya arahnya dari Istana. Terjadinya malang melintang kuasa oligarki menguasai semua pejabat negara dari pusat sampai daerah, partai politik (parleman) dan bahkan hampir semua lembaga hukum, sumbernya memang dari Istana. Ribut dan kekhawatiran bahwa Pemilu dan Pilpres akan menjadi pesta para bandit, badut dan bandar politik, sumber virusnya juga dari Istana. Bakal calon Presiden yang sedang melakukan sosialisasi dirinya ke rakyat, sasaran hambatan macam-macam hanya mengarah kepada bakal capres Anies Baswedan, intervensi sangat jelas dari Istana. Wanita emas ungkap Hasyim Asyari pernah bilang Ganjar Pranowo didesain jadi Presiden RI oleh KPU, fakta sinyal politik berambut putih muka keriput (sekalipun dirinya hanya petugas partai) arahnya jelas ke salah salah satu Bakal Capres Ganjar Pranowo, langsung dari Istana. Macam-macam masalah berindikasi pelanggan Konstitusi sampai keinginan penundaan pemilu sangat sulit dinafikan, bahwa itu memang rekayasa datang dari Istana. Masih di awal pagi-pagi sudah terjadi kisruh soal penetapan peserta pemilu, yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi sah peserta Pemilu. Partai yang berbau Islam dan telah memenuhi syarat dipentalkan dengan bukti adalah kecurangan yang telanjang bulat. Dugaan kuat ini atas perintah dan kendali dari Istana. Keadaan the all powerful Istana sebagai kambing hitam, apakah Istana bisa menyulap diri menjadi “kambing putih”, rasanya sangat sulit, karena berdasar fakta-fakta memang layak Istana mendapat statusnya sebagai kambing hitam. Cara paling dangkal untuk berusaha mempengaruhi orang lain hanya melalui omongan (cuap-cuap) tanpa apapun yang nyata ada di belakangnya. Pengaruh yang dihasilkan oleh sekedar goyang lidah Presiden. Cara seperti itu tidak akan bisa mengubah citra buruk Istana sebagai kambing hitam dipaksa menjadi “kambing putih”. (*)

Anies dan Gedebog Pisang

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 16:40:23 0

Artinya: Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Oleh: Sulung Nof, Penulis Ada kisah menarik yang diungkap oleh Drs. Ramadhan Pohan, MIS saat diskusi publik yang diinisiasi oleh Barisan Emak-Emak Milenia Indonesia dalam rangka Hari Ibu pada Kamis (22/12) di Gedung Joeang 45, Jakarta. Bang Rampo – sapaan akrab beliau – menyajikan dua kisah tentang kualitas pendidikan dari seorang ibu kepada anaknya. Dalam momen itu beliau membagikan cerita tentang Anies Baswedan dan gedebog (batang pohon) pisang. Satu ketika Anies kecil pamit bermain kepada sang ibunda, Prof. DR. Hj. Aliyah Rasyid Baswedan, MPd. Saat itu ia menceritakan dengan detail apa saja kegiatan yang akan dilakukan bersama rekan-rekannya. Singkatnya, Anies akan menyusuri sungai bersama kawan-kawan, berenang menggunakan gedebog pisang. Agendanya akan begini dan begitu. Sehingga waktu yang diperlukan kemungkinan hingga tiba sore hari. Ketika para ibu panik mencari buah hatinya karena tidak berpamitan, ibunda Anies tampak tenang karena sudah diberitahu rundown acaranya. Kualitas Anies dalam memberikan penjelasan sudah tampak menonjol sejak belia. Mantan Anggota Komisi I DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat itu melanjutkan kisahnya. Sekali waktu di rumah Anies kedatangan tamu. Namun saat itu tidak ada satupun sosok orang tua yang ada di rumah. Lalu Anies kecil muncul menyambut sang tamu dengan penuh hormat layaknya orang dewasa. Dilayaninya tamu itu dengan suguhan ala kadarnya. Ia pun mengkonfirmasi adakah pesan yang ingin dititipkan kepada orang tuanya. Beberapa hari setelah itu sang tamu bertanya kepada Prof. Aliyah Rasyid terkait bagaimana cara beliau mendidik anak-anaknya. Sebab tamu itu kagum melihat hasil pendidikan dalam keluarganya. Tepatlah pepatah Arab berikut ini: “Al-ummu madrasatul ula. Idza adadtaha adadta syaban thayyibal araq.” Artinya: Ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Selamat Hari Ibu untuk ibu terbaik yang pernah ada dan di manapun berada. Bandung, 22122022. (*)

Pencabulan Demokrasi dan Pilpres Cabul

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 16:24:06 0

Apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Hasnaeni Moein harus segera ditindak lanjuti, DKPP bisa memanggil korban dan saksi, Ketua KPU harus memberi jawaban dan penjelasan apa yang disampaikan oleh korban. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis DUGAAN pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy\'ari terhadap Hasnaeni Moein alias “wanita emas” sudah dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus segera disidangkan. Karena ini menyangkut moralitas lembaga negara dan pejabat negara serta produk yang dihasilkan. Dugaan perbuatan cabul sebagaimana yang dilakukan oleh Ketua KPU RI menjadi deretan perbuatan Cabul dalam kontestasi Pilpres 2024. Tentu saja makna perbuatan Cabul itu bisa dimaknai sebagai pelanggaran moral dan etika pejabat publik dalam penyelenggaraan Pilpres. Sebelumnya juga kita saksikan perbuatan cabul dengan memobilisasi massa dan tegas meng-endorse dan mengijon ciri-ciri capres yang didukung, padahal seharusnya presiden harus menjadi negarawan dan pengayom. Penjegalan di mana-mana dengan mempersulit izin penyelenggaraan bakal calon presiden yang tidak dikehendaki juga bukti adanya potret perbuatan cabul dalam proses menuju arena kontestasi. Yang terbaru, KPU RI membuat otoritas tafsir peraturan penyelenggaraan Pilpres 2024 tentang aktifitas bakal calon yang sejatinya tidak diatur dalam aturan kampanye. Bahwa setiap bakal calon presiden maupun bakal caleg dilarang mengatakan dirinya sebagai capres dan caleg sebelum penetapan dilakukan oleh KPU. Terasa memang tidak aneh, tapi ini baru terjadi dan seolah bakal menjegal calon tertentu dan partai politik tertentu untuk bisa menjadi peserta pemilu. Demokrasi yang diwarnai dengan perbuatan cabul akan menodai proses proses yang berjalan, sehingga akan melahirkan hasil yang berpotensi melakukan aktivitas cabul dalam kekuasaan. Rakyat akan menjadi korban, rakyat akan dinodai melalui perkosaan maupun sodomi. Bahkan bisa jadi ibu pertiwi juga akan diperkosa oleh pejabat yang dihasilkan dari perbuatan cabul dalam berdemokrasi. KPU adalah lembaga yang dibentuk sebagai amanat Reformasi yang anti KKN, sebab KKN adalah sebuah perbuatan yang menodai dan mencemari reformasi, atau bisa dikatakan sebagai aktivitas yang mencabuli reformasi. Namun sayangnya, sebagaimana KPU, KPK juga disinyalir sedang melakukan perbuatan cabul untuk menjegal lawan-lawan politik rezim yang dianggap bisa “mengancam” kepentingan kekuasaan dan oligarki. Sebagaimana yang ditulis oleh koran tempo, Ketua KPK Firli Bahuri kembali disebut-sebut memaksakan pengusutan kasus dugaan korupsi balap mobil listrik Formula E, di mana di sana ada nama Anies Baswedan yang dianggap sebagai calon presiden yang tidak dikehendaki Istana dan oligarki. Dalam gelar perkara terakhir dikabarkan bahwa Firli meminta penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa menunggu adanya tersangka. Namun sayangnya, tim penyelidik dan penyidik kompak menolak karena kurang bukti, sehingga sikap pimpinan KPK terbelah. Kesannya kemudian KPK melalui tangan Firli akan melakukan pencabulan terhadap instrumen hukum yang kebetulan ada nama Anies Baswedan. KPK tak pernah punya gairah dengan kasus e-KTP yang jelas-jelas sudah ada penerimanya dan saksinya, kasus Sumber Waras serta kasus bus Trans Jakarta yang mangkrak. Nah, begitulah sering terjadi dalam dunia transportasi, sesama sopir dilarang mendahului, dalam hal ini juga bisa diterjemahkan sesama pelaku cabul dilarang saling mencabuli. Sebagai masyarakat yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu kita tak ingin melihat rakyat menjadi korban dan ibu pertiwi menangis serta merintih sedih. Kita berharap apa yang disinyalir masyarakat dan dimuat oleh media ditindak lanjuti oleh pemerintah sebagai penegak hukum. Kita berharap ada ketegasan dari pemerintah dan para pengawas lembaga-lembaga seperti KPU dan KPK, DKPP, dan Dewan Etik KPK untuk selalu mengingatkan dan kalau perlu memberhentikan dengan tidak hormat mereka di dalam lembaga-lembaga tersebut yang nyata-nyata melakukan pelanggaran dan pencabulan demokrasi dan hukum serta politik. Rakyat tentu akan bersuka-cita bila pemerintah bersama rakyat melawan aksi pencabulan dan pelecehan demokrasi. Jangan sampai kelak akibat dari adanya pencabulan demokrasi, pencabulan proses proses Pilpres kita akan mendapatkan presiden yang gemar berbuat cabul dan mencabuli rakyat serta ibu pertiwi. Apa yang disampaikan dan dilaporkan oleh Hasnaeni Moein harus segera ditindak lanjuti, DKPP bisa memanggil korban dan saksi, Ketua KPU harus memberi jawaban dan penjelasan apa yang disampaikan oleh korban. Kita tunggu keberanian DKPP sebagai lembaga yang masih beretika dan bermoral untuk memastikan bahwa didalam pelaksanaan Pilpres harus bebas dari tindakan cabul dan pelecehan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh Dewan Etik KPK, agar KPK tidak dianggap oleh masyarakat sebagai institusi kepanjangan kekuasaan dan oligarki. Surabaya, 23 Desember 2022. (*)

Empat Alasan Kuat Proyek Kereta Cepat Merugikan Keuangan Negara

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 15:35:24 0

Dalam kondisi apapun, waktu konsesi tidak boleh ditambah, karena ini merupakan kesepakatan pelaksanaan tender proyek sejak awal bersama pesaing Jepang. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SEJAK awal, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau sebut saja Kereta Cepat China, sudah menuai banyak masalah. Pada awalnya, biaya proyek kereta cepat China dibuat lebih murah dari pesaingnya, Jepang, sehingga terpilih sebagai pemenang proyek. Jepang menawarkan biaya proyek kereta cepat 6,2 miliar dolar AS. Sedangkan China pada awalnya menawarkan 5,57 miliar dolar AS, yang kemudian membengkak menjadi 5,98 miliar dolar AS, dan membengkak lagi menjadi 6,07 miliar dolar AS. Entah mengapa, Indonesia menerima semua ini. Pertanyaannya, apakah penawaran awal 5,57 miliar dolar AS hanya sebagai upaya memenangi proyek, tetapi harga yang sebenarnya adalah 6,07 miliar dolar AS? Kalau memang seperti itu maka penawaran dari China dapat dianggap sebagai manipulasi atau kecurangan proyek? Selain itu, dilihat dari sisi pembiayaan, penawaran Jepang sebenarnya jauh lebih menarik. Jepang menawarkan suku bunga pembiayaan (pinjaman) yang sangat murah, hanya 0,1 persen per tahun, jauh lebih murah dari suku bunga pinjaman yang ditawarkan China, yaitu 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari pinjaman Jepang. Terlepas dari itu semua, faktanya, China telah memenangi proyek kereta cepat. Masalahnya, proyek tidak kunjung selesai dan biaya proyek juga membengkak terus. Tidak tanggung-tanggung, biaya proyek diperkirakan membengkak lagi sekitar 2 miliar dolar AS, menjadi 8,1 miliar dolar AS. Tetapi, berdasarkan audit BPKP pembengkakan biaya proyek kereta cepat ditetapkan 1,68 miliar dolar AS, menjadi 7,55 miliar dolar AS. Buntut dari itu semua, konsorsium Kereta Cepat Indonesia China minta konsesi kereta cepat diperpanjang (dari 50 tahun) menjadi 80 tahun. Dikabarkan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberi perpanjangan konsesi ini. Berdasarkan semua fakta di atas, terindikasi pemilihan proyek Kereta Cepat China ini sudah merugikan keuangan negara. Ada empat alasan untuk itu. 1. Komponen biaya bunga. Kalau biaya bunga pinjaman masuk dalam evaluasi biaya proyek, maka kereta cepat Jepang seharusnya lebih murah. Sehingga, pemilihan proyek kereta cepat China, yang secara total lebih mahal dari Jepang, sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara.  Baca juga: https://www.inilah.com/kerugian-negara-dalam-proyek-kereta-cepat-kebanggaan-jokowi 2. Pembebanan pembengkakan biaya proyek 1,68 miliar dolar AS. Siapa yang menanggung pembengkakan biaya proyek? Kalau ini merupakan kesalahan kontraktor, maka harus menjadi tanggung jawab kontraktor, dan tidak boleh dibebankan ke pemilik proyek (joint venture), yang apabila dilakukan maka akan menjadi kerugian keuangan negara. 3. Dana talangan pembengkakan biaya proyek 1,68 miliar dolar AS. Pertanyaannya, siapa yang menalangi pembengkakan biaya proyek selama ini? Sepertinya uang dari pihak China maupun kredit dari Bank belum turun. Apakah artinya pihak Indonesia yang menalangi pembengkakan biaya proyek, dengan menggunakan APBN? Karena ini adalah proyek Joint Venture, maka dana talangan dari pihak Indonesia, apalagi kalau pakai APBN, merupakan kerugian keuangan negara? 4. Penambahan Konsesi menjadi 80 tahun. Dalam kondisi apapun, waktu konsesi tidak boleh ditambah, karena ini merupakan kesepakatan pelaksanaan tender proyek sejak awal bersama pesaing Jepang. Penambahan waktu konsesi menjadi 80 tahun berarti menguntungkan pihak lain, dan merugikan pendapatan negara dari hak konsesi. Melihat indikasi dan potensi kerugian negara yang sangat besar dan begitu jelas, mengapa pihak yang berwenang, terutama KPK dan DPR, terdiam saja? Apakah keduanya sudah di bawah cengkeraman kekuasaan? (*)

Wina Armada: KUHP Baru Tertinggal Dua Abad

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 15:10:19 0

Jakarta, FNN – Kendati Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan meninggalkan banyak problem di bidang demokrasi dan hak asasi manusia, namun masyarakat pers teguh berkeyakinan bagi pers yang berlaku tetap UU Pers. ”Prinsipnya, UU yang khusus menyingkirkan UU yang bersifat umum, kecuali dinyatakan lain dalam UU yang belakangan,” ujar mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Bagir Manan, dalam Diskusi Publik, Kamis, 22 Desember, di sekretariat PWI Pusat, Jakarta. Pada diskusi publik yang diikuti pengurus PWI di seluruh Indonesia melalui online, selain Bagir Manan tampil juga sebagai pembicara, dosen Universitas Brawijaya dan aktivis HAM Al Araf, serta pakar hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik Wina Armada Sukardi. Bertindak sebagai moderator Agus Sudibyo. Menurut Bagir Manan, hukum yang baik harus dibuat dengan adil dan bertanggung jawab. Adil harus memberikan kepuasan sebanyak mungkin orang. Kalau ada banyak yang tidak puas, harus dicari di mana letak ketidakpuasanya. Adapun bertanggung jawab, jelas mantan ketua Dewan Pers itu, ada dua. Pertama, tanggung jawab politik, dan kedua tanggung jawab moral. “Dalam konteks ini  jangan sampai pelaksanaan KUHP nanti menjadi kesewenang-wenanga yang menjadi ketidakpuasan banyak orang,” kata Bagir. Dalam acara itu Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari menegaskan bahwa kemerdekaan pers tak mungkin dilepaskan dari dukungan masyarakat yang demokrasi. Keduanya saling berkaitan erat karena saling mempengaruhi. ”Di sinilah kami melihat beberapa pasal KUHP bermasalah dalam mengembangkan masyarakat yang demokrasi,” tegas Atal. Selanjutnya Atal mengungkapkan, pihaknya akan menyusun program untuk mensosialisasikan problem-problem KUHP sekaligus mencari jalan terbaik untuk mengatasinya.  “Kita bisa pilah-pilah dan fokus pada aspek-aspek tertentu,” katanya. Pada acara itu Wina Armada menguraikan, 200 tahun di Amerika ada Sedittion Act atau UU tentang Penghasutan. UU ini membawa korban dua wartawan Amerika yang ditangkap dan dihukum berdasarkan undang-undang itu. Dalam perkembangannya kemudian, UU ini tidak dipakai lagi karena dianggap Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika tersebut bertentangan dengan konstitusi Amerika dan kemerdekaan bereskpresi, termasuk kemerdekaan pers. Menurut Wina Armada, isi UU Penghasutan yang berlaku 200 silam di Amerika itulah yang kini diberlakukan dalam KUHP yang baru disahkan. “Dengan demikian  dapat disimpulkan, isi KUHP baru kita, sebenarnya, sudah tertinggal sekitar 200 tahun atau dua abad dibanding perundangan modern lainnya,“ tandas Wina. Atas dasar itu Wina berpendapat, KUHP baru cuma mengganti baju dari KUHP produk penjajah, namun substansi terkait pasal-pasal demokrasi, lebih buruk dari produk kolonial. Wina mempertegas pendapat dari Bagir Manan, lantaran UU Pers Nomor 4O Tahun 1999 bersifat primaat atau priviil alias UU yang diutamakan dan dikedepankan, khusus untuk pers tetap berlaku UU Pers. “Dan bukan KUHP,” tegasnya. Pada sisi lain Al Araf menguraikan, paradigma pembuat KUHP tersebut masih melindungi kekuasaan. Atas semangatnya untuk menghukum. Selain itu dia melihat para perumus KUHP baru mencampur-adukkan antara hukum administrasi dan hukum pidana. “Akibatnya banyak pasal, filosofinya tidak jelas, multi tafsir,” tutur Al Araf. Hal ini membuat penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh pemerintah dan para pembuat UU tidak dapat menjawab rasionalitas pembentukan banyak pasal-pasal KUHP ini. Dia memberi contoh, ketentuan tentang pasal larangan demonstrasi  yang tanpa izin dan merusak fasilitas publik atau menggangu kepentingan umum. ”Seharusnya yang dilarang merusak fasilitas publik atau mengggangu kepentingan umumnya, bukan larangan demonstrasi yang tanpa izin,” katanya. Al Araf menyanyangkan proses pembuatan KUHP hanya melibatpkan ahli hukum, itu pun hanya dari hukum pidana yang berkecenderungan menghukum saja. ”Padahal karena pidana melibatkan kepentingan publik, seharusnya juga melibatkan ahli-ahli hukum di luar hukum pidana, bahkan ahli lain seperti ahli filsat dan sosiologi,” tandasnya. (IP)

LPSK Menaungi Korban Investasi Ilegal dan Robot Trading

BY FNN Jum'at, 23 Desember 2022 14:23:49 0

Jakarta, FNN - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan paparan ganti rugi korban perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) investasi ilegal dan robot trading. Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK menyampaikan bahwa sejak Maret – Desember 2022 LPSK menerima 4.550 pengajuan ganti rugi (restitusi) dari perkara TPPU 15 platform robot trading dan investasi ilegal di kantor LPSK, Jakarta, Jumat (23/12/2022). Adapun 15 platform tersebut meliputi Fahrenheit, Viralblast, Binomo. Quotex, Olymtrade, DNA Pro, KSP Indo Surya, Fikasa, Sunmod Alkes, Evotrade, Yagoal, ATG, FIN888, NET 89, dan KSP Sejahtera Bersama. Edwin menjelaskan sebagaimana Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014, TPPU merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK dan korban berhak memperoleh restitusi. Dan LPSK memiliki kewenangan dalam pemberian penilaian restitusi tanpa dipungut biaya. Dari sejumlah permohonan yang masuk, Edwin menyampaikan sebanyak 4.063 permohonan telah dilakukan penghitungan dengan jumlah total mencapai Rp 1,9 Triliun. Dan sebanyak 487 permohonan tidak bisa dilakukan penghitungan karena tidak dapat memberikan data dukung atas kerugian. LPSK pun membentuk 6 tim khusus untuk merepotkan tingginya angka restitusi korban. “Tim bekerja mulai dari memeriksa kelengkapan formal, bukti dukung kerugian, memverifikasi klaim dan bukti, serta menentukan nilai kewajarannya,” tukas Edwin. Edwin mengungkapkan bahwa LPSK berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dalam menangani masalah tersebut untuk mendapatkan informasi tentang penanganan perkara dan kerugian, serta agar restitusi dapat dimuat dalam tuntutan jaksa. Lebih lanjut, Syahrial Martanto Wiryawan, Tenaga Ahli LPSK menyampaikan bahwa LPSK dihadirkan sebagai saksi terkait restitusi di PN Surabaya. Adapun terkait hasil persidangan, ada permohonan restitusi yang dikabulkan seperti Fahrenheit dan Viralblast, permohonan restitusi tidak dikabulkan seperti Binoml dan Olymtrade yang dianggap perjudian, serta sisanya masih dalam status hukum penyidikan hingga persidangan. Terkait perbedaan hasil keputusan tersebut, Edwin berpendapat bahwa itu terjadi karena Majelis Hakim dan Pengadilan yang berbeda dalam memberikan keputusan. Syahrial pun menegaskan perbedaan platform Binomo dan Olymtrade adalah sistem binary option, yaitu menentukan nilai naik turun, sedangkan dengan platform lain yang sistemnya membeli paket investasi dan robot trading. Adapun dari 15 platform tersebut, nilai terbesar terdapat pada platform KSP Indo Surya dengan jumlah 488 orang pemohon dan bernilai lebih dari Rp1,4 triliun. Oleh sebab itu LPSK memberikan rekomendasi yang harus diperhatikan,  yaitu: 1. Pada masyarakat untuk tidak mudah tergiur keuntungan besar yang tidak wajar dari kejahatan terorganisir yang memanfaatkan teknologi informasi. 2. Terdapat modus yang beragam dalam peristiwa investasi ilegal dan robot trading yang di dalamnya mengandung penipuan dan penggelapan, maka kerugian pada korban harus dikembalikan. 3. Aparat Penegak Hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tapi juga mengurangi dampak kerugian yang dialami korban atas tindak pidana tersebut dengan memfasilitasi restitusi dan perlindungan korban. (IP/Rac)

LBP: “Dikit-dikit OTT Koruptor Bikin Negeri Jelek”. Saya: “Dikit-dikit OTT Teroris, Bikin Negeri Jelek?”

BY FNN Kamis, 22 Desember 2022 23:19:01 0

Bukankah korupsi juga telah disepakati sebagai extraordinary crime? Jadi, pemberantasan korupsi bukan hanya menggunakan jalur OTT tapi juga Case Building sekaligus. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo OPERASI tangkap tangan (OTT) KPK dikritik oleh dua menteri Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan  Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menilai apa yang disampaikan Luhut soal KPK tak perlu sedikit-sedikit melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat tak salah. KPK dianggap tidak perlu sedikit-sedikit melakukan OTT. Terhadap pernyataan LBP ini saya tidak sepakat dengan pandangan Luhut apalagi dikaitkan dengan penilaian bahwa OTT membuat citra negara jelek. Mengenai OTT dan KPK dalam upaya merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. OTT KPK adalah singkatan dari Operasi Tangkap Tangan KPK. KUHAP kita tidak mengenal OTT, yang ada adalah Tertangkap Tangan. Kalau kita punya sense of crisis terhadap TP Korupsi, mestinya tdk alergi dgn OTT. Justru bisa menjadi shock teraphy tersendiri bagi orang atau pejabat yang akan melakukan TP Korupsi. Supaya tidak dikit-dikit OTT maka jangan melakukan TP Korupsi. Menjadi pejabat harus bersih, tidak korup. Ucapan Luhut tersebut bisa dimaknai menjadi narasi ganda, yaitu pencegahan korupsi melalui digitalisasi dan menolak OTT KPK dan hal ini bisa mengaburkan opini publik terhadap OTT. Sebenarnya, narasi ganda kedua upaya pemberantasan itu bisa saja dilakukan secara bersamaan dengan saling amplifkatif. Digitalisasi dan OTT yang dilakukan bersamaan agar membuat pemberantasan korupsi di Indonesia lebih \"greget\" dan membuat orang berpikir ribuan kali untuk melakukan tipikor. OTT bagi publik adalah sebuah diksi yang mendorong tingkat trust pada KPK asalkan caranya tidak bermuatan politik. Jika sudah bermuatan politik maka makna OTT akan menjadi kabur karena pelaksanaannya tergantung pesanan rezim. Di sisi lainnya, narasi Luhut bisa dimaknai sebagai justifikasi melakukan tindak pidana korupsi. Termasuk ucapan Luhut \"kalau mau bersih di surga saja\", pernyataan ini seolah-olah membolehkan pejabat untuk korupsi. Saya kira pernyataan LBP itu pernyataan yang absurd dan menyesatkan seolah sudah sewajarnya jika pejabat itu \"nakal\" dikit, korupsi dikit-dikit, menyimpang dikit dengan alasan orang hidup pasti tidak sempurna, banyak kekuarangan dll. Padahal, untuk bisa di syurga justru harus dimulai dari ketika hidup di dunia, ketika menjabat harus bersih, termasuk dari tipikor. Ingat, tidak agama mana pun yang membolehkan umatnya melakukan tindakan korupsi ketika ia menjabat. Bahkan Islam mengajarkan untuk mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dan negara. Bagaimana Sahabat Umar bin Khattab R.A. harus mematikan lampu rumah dinasnya ketika tidak sedang menjalankan kepentingan kenegaraan. Kesan bahwa KPK saat ini dilumpuhkan secara halus pelan-pelan dikerdilkan dengan hanya menangani kasus-kasus kecil dan dilokalisir pada aktor di level daerah tingkat 2 saja, dan itupun intensitasnya sangat jarang memang sangat tampak sejak UU KPK direvisi 2019. Terkait dengan OTT, terdapat banyak pro dan kontra terkait tindakan OTT oleh KPK. Pihak yang pro menyatakan bahwa OTT merupakan cara yang tepat untuk menangkap para koruptor karena tidak memerlukan alur birokrasi yang panjang dan menghasilkan barang bukti yang konkret. Di sisi lain pihak yang kontra menganggap pelaksanaan OTT menyalahi aturan dalam KUHAP. Disebut menyalahi karena terminologi dalam KUHAP adalah “tertangkap tangan” dan bukan “operasi tangkap tangan” seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Anda mungkin masih ingat bahwa Arteria Dahlan termasuk yang Kontra dengan OTT khususnya terhadap Catur Wangsa Penegakan Hukum (Polisi, Hakim, Jaksa dan Advokat mestinya). Ia menawarkan yang disebut Case Building. Menurut Dia, Salah Satu Upaya Yang Bisa Dilakukan Yaitu Dengan Melakukan penegakan hukum menggunakan cara case building. Hal tersebut lebih bisa mendapat keadilan ketimbang OTT. Sebab, ia bisa diuji oleh semua pihak, beda dengan OTT. Selain itu penindakan hukum dengan cara lain selain OTT lebih ada unsur kewajaran yang bisa terlihat. Juga tidak menimbulkan isu kriminalisasi dan politisasi. Apa yang diusulkan oleh Arteria kayaknya diamini oleh KPK Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih memilih pengembangan kasus atau case building daripada operasi tangkap tangan (OTT). Hal itu karena waktu pemberkasan kasus pada OTT terlalu cepat. Menurut Marwata, OTT membuat KPK tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh kasus terkait. Pasalnya, ketika KPK menangkap pejabat negara, status hukumnya harus ditentukan dalam waktu 1x24 jam dan menahan tersangka. Setelah itu, KPK harus segera merampungkan berkas perkara dalam waktu 120 hari. Jangka waktu itu terlalu mepet untuk menangani kasus korupsi. Sementara itu, case building bisa membuat KPK mengeksplorasi kasus. Lembaga Antikorupsi punya banyak waktu untuk penyelidikan, penyidikan, sampai penahanan tersangka sebelum pemberkasan. Semua kembali kepada KPK, apakah tetap ingin punya taji atau mau makin dilemahkan dengan cara membiarkan dipreteli wewenangnya untuk secara serius dan tegas melakukan pemberantasan korupsi. Terkait dengan fakta tipikor dan respons pejabat dalam penanganannya, seharusnya akhlak dan moralitas pejabat publik khususnya dalam hal edukasi termasuk pencegahan korupsi secara holistik sampai ke tingkat masyarakat bawah harus segera dibenahi, jika perlu segera lakukan revolusi akhlak. Koreksi sistem pemerintahan demokrasi saat ini sehingga mampu memberikan teladan yang terbaik kepada rakyatnya. Kalau kita mengikuti alur pikir orang-orang yg berpotensi melakukan korupsi ini dan pelemahan KPK terus terjadi, maka 5 sampai dengan 10 tahun ke depan korupsi tidak akan surut bahkan semakin tinggi, apalagi didukung oleh sistem pemerintahan Demokrasi Oligarki. Semua UU bisa dikondisikqn, diubah sesuai dgn kesepkatan bahkan angka-angka demokrasi. Tidak ada patokan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Teladan sulit dicari karena tolok ukurnya juga nisbi. Oleh karena itu terkait dengan OTT dalam pemberantasan korupsi, saya tetap berharap OTT tetap dijalankan. Jika memang bertujuan untuk pengembangan tindak pidana korupsi mestinya dari sisi hukum acara, waktu penangkapan bisa diperpanjang menjadi 14 hari bahkan bisa ditambah 7 hari seperti tindak pidana extraordinary crime terorisme. Bukankah korupsi juga telah disepakati sebagai extraordinary crime? Jadi, pemberantasan korupsi bukan hanya menggunakan jalur OTT tapi juga Case Building sekaligus. Ingat, OTT tidak boleh diartikan membuat negeri ini jelek. Kalau anggapannya seperti itu, maka Penangakapan Terduga Teroris yang sering terjadi juga sama membuat negeri ini Jelek, bukan? Pernyataan itu absurd dan bahaya, bukan? Jika ingin tidak dikit-dikit OTT Koruptor, maka jadilah pejabat yang bersih dari KKN, bukan menentang OTT KPK. Tabik...! Semarang: Kamis, 22-12-22. (*)

DKPP Dipilih Presiden, Eggi Sudjana: Mampukah Melawan Presiden?

BY FNN Kamis, 22 Desember 2022 23:00:49 0

Jakarta, FNN - Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG) melaporkan tindak pelanggaran etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta ketuanya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). GMPG yang tergabung dari sembilan partai politik (Parpol) mendatangi kantor DKPP, Jakarta pada Kamis (22/12/2022). Kedatangan GMPG terkait masalah Ketua KPU Hasyim Asyari yang melakukan kesewenangan dan kinerja lembaga KPU itu sendiri sebagaimana yang diungkapkan oleh Eko Suryo, Ketua Umum Partai Perkasa. Dengan memberikan laporan tertulis, DKPP menyambut GMPG untuk mendengarkan pendapat dan aduan masalah. Dalam diskusi dengan DKPP, Eggi Sudjana, Ketua Partai Pemersatu Bangsa menyampaikan desakan kepada DKPP agar memberikan kepastian dan menghentikan proses tahapan pemilu saat ini dalam kurun waktu satu minggu karena seluruh Komisioner KPU sudah tidak profesional, tidak jujur, dan tidak independen. Hal itu untuk mengangkat hak-hak dan martabat pemilu yang jujur dan adil. Tuntutan tersebut dilontarkan karena terdapat 16 partai politik yang tidak jelas statusnya lolos atau tidak karena tidak adanya surat keputusan dari KPU. Padahal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memberikan surat resmi kepada KPU untuk menerbitkan surat keputusan terkait lolos atau tidaknya Parpol untuk verifikasi administrasi dalam berita acara, sehingga Bawaslu tidak dapat menindak karena tidak adanya objek sengketa. Oleh sebab itu, diduga kuat adanya pengaturan Parpol yang lolos dan tidak lolos verifikasi. Salah satunya adalah tindak gratifikasi seks dari Ketua KPU terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu yang lolos. Hingga GMPG juga menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana karena melakukan intimidasi, pemalsuan dan penipuan yang secara sengaja dan bersama-sama dilakukan oleh Komisioner KPU. Setelah mengetahui bahwa dua Anggota DKPP dipilih oleh Presiden, Eggi merasa pesimis dengan hasil yang akan diberikan DKPP. \"Nah pertanyaannya tadi kalau Presiden tidak menghendaki ini diproses, kan bisa saja dia gak berani. Berani gak kamu melawan presiden? Itu diukur juga, nampaknya dia sampai hari ini belum berani jawab, ya diduga gak berani,” tukas Eggi. Desakan kepada DKPP yang disampaikan oleh Eggi karena DKPP dianggap memiliki kapasitas untuk menegur KPU dan Bawaslu. “Karena Dewan Kehormatan sepengetahuan kami punya otoritas untuk menegur Bawaslu, menegur KPU ketika etiknya dilanggar,” ucap Eggi. “Karena ini (DKPP) punya otoritas, kami minta satu saja, proses tahapan pemilu dihentikan sampai proses kami ini diterima,” ujarnya menambahkan. Eggi juga menyampaikan agar DKPP menghormati usaha mereka yang sudah sesuai dengan prosedur dan resmi, agar mereka dapat menghormati DKPP sebagaimana seharusnya Dewan Kehormatan. (Rac)

Xi Jinping di Ujung Tanduk?

BY FNN Kamis, 22 Desember 2022 20:27:23 0

Beijing, FNN – Reuters, Selasa (20/12/2022) melaporkan, otoritas kota-kota di China langsung bergegas untuk segera memasang tempat tidur rumah sakit dan membangun klinik pemeriksaan demam. Hal ini dilakukan saat negara tersebut melaporkan lima kematian baru terkait Covid. Beberapa orang khawatir jumlah kematian akibat Covid di China juga dapat meningkat di atas 1,5 juta dalam beberapa bulan mendatang. Di kesempatan lain, Mahkamah Independen yang berbasis di London, Inggris, menetapkan Presiden China, Xi Jinping, memikul tanggung jawab utama atas apa yang disebut sebagai genosida, kejahatan kemanusiaan dan penyiksaan terhadap warga Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Apakah vaksin China efektif? Apakah Xi Jinping harus bertanggung jawab atas pandemi Covid-19 dan penindasan kepada muslim Uighur? “Kapan pandemi berakhir?” demikian Reuters mempertanyakan. (mth)

Ngeri-ngeri Sedap: Rakyat Suku Dayak di Kalimantan Ngamuk Tanah Mereka Dibikin Ibukota Nusantara Nusantara (IKN)

BY FNN Kamis, 22 Desember 2022 20:16:31 0

Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung TAMATLAH penggagas untuk buat IKN. Sebelum muncul presiden baru bukan penerus Presiden Joko Widodo tapi yang punya tanah dan kampung yang akan dibangun untuk IKN sudah pada berontak bin ngamuk di hadapan Kapolres. Janji mereka kalau Jokowi datang ke sana, maka mereka akan gantung Jokowi di atas pohon sawit. Ini bukan janji omong kosong. Ini janji semua kepala suku Dayak, baik beragama Islam atau beragama lain. Orang Dayak kalau sudah seperti itu maka para leluhurnya sesuai kepercayaannya juga resah dan gelisah maka ujung-ujungnya ilmu hitam mereka pasti bermain. Maka akan sibuk para Dukun Jokowi mau mengamankan Jokowi. Dan, so pasti para dukun Jokowi bakal naik pangsa pasarnya. Inilah akibatnya kalau memusuhi Ulama. Akhirnya balasan Ulama bakal terbayar oleh tangan orang lain. Ingat, darah Ulama beracun. Dan, Allah tidak tidur. Dayak jadi resah dan dihantui perasaan bakal diusir dari tanah kelahirannya akibat pembangunan IKN. Dan mereka sendiri orang-orang Dayak tidak meminta perpindahan ibukota di atas tanah kelahirannya. Itukan mau pemerintah dengan syahwatnya mau mengakomodir warga China untuk pindah ke Indonesia dan mau menguasai Indonesia. IKN itu bukan mau dibangun untuk warga Indonesia apalagi untuk warga Dayak? Itu hanya akal-akalan nafsu Jokowi saja untuk dipersembahkan kepada kakak besarnya Xi Jinping, Presiden China. Ketakutan kepada Anies Rasyid Baswedan (ARB) mau menggagalkan IKN kalau dia jadi presiden jadi bertambah dengan kemarahan seluruh warga Dayak karena mereka merasa akan Terusir dari tanah kelahirannya dengan eksodus warga China ke IKN Kalimantan. Kalau sudah begini oligarki dan pihak Istana tambah panik. Apa ini sesuai dengan acara Uya Kuya panik-panik gaaaak...? Gak tahu, boleh konsultasi ke Uya Kuya yang punya acara. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan penangkapan Ulama yang dituduh teroris dan pembungkaman atas Partai Ummat karena tidak diloloskan dibandingkan partai baru sebagai tanding partai beroposisi pada pemerintah. Silakan kalian yang berkuasa berbuat sesuka-sukanya. Di atas langit masih ada langit. Kalau kalian sudah merasa Tuhan, maka lakukanlah kedzaliman sesuka hatimu. Rakyat gak bisa buat apa-apa kecuali People Power. Jika itu terjadi, maka Tamatlah kalian semua. Dan, berganti Ulama bebas keluar penjara dan kalian nginap di hotel prodeo. Soon .... tidak mustahil ... Wallahu a\'lam ... (*)

Tujuh Tantangan Besar Indonesia 2023: Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan (Catatan Akhir Tahun -2)

BY FNN Kamis, 22 Desember 2022 19:02:16 0

Namun, refleksi ini susah dilakukan jika segelintir manusia rakus ingin mempertahankan kontrol kekayaannya di Indonesia. Oleh karenanya, tugas rakyat adalah menjadikan orang-orang rakus sebagai musuh bersama rakyat Indonesia. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SAYA lanjutkan pembahasan kita tentang 7 tantangan ke depan. Kemarin sudah saya paparkan tantangan pertama, soal demokrasi. Hari ini soal ketimpangan sosial baik antar daerah maupun lapisan sosial kita. Presiden Joko Widodo baru saja membanggakan perekonomian Maluku Utara yang tumbuh 27% pada kuartal ke-3 Tahun 2022 dan inflasi rendah 3,3%, di hadapan peserta Rakornas Investasi, di Jakarta, Rabu (30/11/2022) yang lalu. Menurut Jokowi ini adalah potret pertumbuhan terhebat di dunia. Indonesia harus mempertahankan postur ekonomi Maluku Utara seperti itu. Pertanyaannya apakah kebanggaan Jokowi itu mewakili kebanggaan rakyat Indonesia? Khususnya rakyat Maluku Utara? Apakah benar pertumbuhan itu bermanfaat buat rakyat di sana? Bossman Mardigu, dalam Channel YouTube-nya (27/10/22) maupun dalam kutipan yang diberitakan inilah.com (9/12/22) dengan judul “Jor-joran Tambang Nikel di Maluku Utara, China Untung Rp 50 Triliun Setahun”, menunjukkan omongan Jokowi itu hanya isapan jempol belaka. Bossman yang mengunjungi desa Lelilef, Halmahera Tengah, tempat beroperasinya tambang nikel milik Tsingshan Industry, pada awal Oktober lalu, menghitung setiap tahunnya kekayaan Maluku Utara itu dibawa ke China sebesar Rp 35 triliun – Rp 50 triliun. Dan itu sudah berlangsung setidaknya 3 tahun belakangan ini. Sebaliknya, Bossman tidak melihat adanya kemajuan desa Lelilef tersebut, dibandingkan ketika dia ke sana sepuluh tahun lalu. Bahkan, menurutnya lingkungan di sana akan rusak setelah kekayaan alamnya dikeruk habis nantinya. Dr. Mochtar Adam, cendikiawan setempat, dalam Porostimur.com (5/12/22), di bawah judul “Jokowi Banggakan Ekonomi Malut 27 Persen, Tapi China Untung Besar”, juga membantah klaim Jokowi yang mengaitkan pertumbuhan dengan kesejahteraan rakyat di sana. Menurutnya rakyat di sana tetap saja miskin. Terakhir sekali, kemarin, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sendiri yang memberikan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang dibanggakan Jokowi itu tidak dinikmati rakyat. Bahkan pemerintah di sana tidak mampu memperbaiki lingkungan yang rusak. (CNN Indonesia.com, 22/12/22). Kekayaan alam yang dikeruk perusahaan China, Tsingshan, dan mitranya,  secara besar-besaran ini memang tidak menjadi bagian Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung koefisien gini dan inflasi yang berbasis pengeluaran. Karena BPS tidak menghitung Gini ratio berbasis penghasilan dan juga BPS tidak menghitung uang yang dibawa keluar. Coba kita lihat situs BPS Halmahera Barat, Maluku Utara membuat uraian sebagai berikut “Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2022 yaitu sebesar 23,04 persen dan termasuk pada kategori ketimpangan rendah.” Benarkah ketimpangan rendah? Bisakah ketimpangan itu diukur dari potensi kekayaan rakyat Malut jika uang hasil tambang itu dibagikan kepada mereka versus fakta saat ini? Jika kita memotret Index Pembangunan Manusia, sejak tahun 2020 sampai 2022, semua kabupaten di Maluku Utara, kecuali Ternate, jauh di bawah IPM rerata nasional. Halmahera Tengah yang di potret Mardigu sebesar IPM-nya 66, sedangkan IPM nasional 72,9. Rata-rata lama Pendidikan/sekolah masyarakat Malut juga rendah, yakni 9 alias hanya tamat SMP, kecuali di Ternate mencapai 12, atau tamat SMA, bahkan selebihnya banyak yang hanya tamat SD. Pengeluaran yang dirilis BPS perkapita juga tidak menunjukkan kesejahteraan yakni sebesar Rp 8.212.000 perkapita pertahun untuk Halmahera Tengah, begitu juga kabupaten lainnya di luar Ternate. Bahkan, mayoritas hanya dikisaran Rp 6,5 juta – Rp 7,5 juta saja. Bukankah akan sangat timpang jika kita melihat puluhan triliun uang di bawa dari Maluku Utara sedangkan rakyatnya tidak bertambah kekayaannya? Lalu bagaimana kita melihat ketimpangan di wilayah lainnya? Fenomena kekayaan alam Indonesia yang dikeruk segelintir elit oligarki dan bersekongkol dengan penguasa, atau bahkan oligarki itu sendiri menjadi penguasa, telah menjadi pembicaraan umum hampir delapan tahun belakangan ini. Penguasa tambang batubara, emas, bauksit dan tambang-tambang lainnya, lalu penguasa kebun sawit, tebu dan perkebunan-perkebunan berskala raksasa lainnya, serta oil dan gas, hutan dan perikanan, di luar bahasan Nikel di atas, juga merupakan pengekploitasi kekayaan alam nasional yang menguntungkan sebagian kecil orang, sehingga membuat ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin lama semakin menjulang tinggi. Potret ini mirip dengan potret perekonomian nasional ketika VOC (Verenigde Oostindsiche Compagnie) dan pemerintahan kolonial Belanda menjajah Indonesia dahulu, rakyat cuma menjadi penonton. Keluhan lainnya, selain dari Maluku Utara, baru-baru ini, telah kita saksikan dari Bupati Meranti, Riau, yang merasa bagi hasil eksplotasi minyak bumi tidak menguntungkan mereka. Menurutnya, Kementerian Keuangan adalah sarang iblis dan setan, yang memiskinkan rakyat di sana. Begitu juga dari Wakil Ketua DPRD Sintang, Kalbar, terkait penggunaan lahan sawit yang tidak menguntungkan rakyat di sana. Ketika krisis minyak goreng terjadi, awal tahun lalu, perusahaan-perusahaan sawit yang mengontrol kebutuhan pokok minyak goreng, terbukti menjual hampir semua produknya ke luar negeri, sehingga rakyat Indonesia menderita kesulitan mendapatkan minyak goreng. Ini sebuah ironi ketika Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia. Pengusaha-pengusaha itu hanya bermotif keuntungan pribadi semata, tidak ada idelisme maupun nasionalisme. Pemerintah memang marah dan berjanji akan melakukan audit. Namun, ketika Kejaksaan Agung menangkapi mafia minyak goreng tersebut, semua terkaget-kaget, karena persoalan ini terhubung dengan petinggi negara. Setidaknya seorang pejabat tinggi selevel Dirjen ikut di tangkap. Ketika pemerintah berusaha melacak keberadaan perusahaan-perusahaan sawit, pemerintah menyatakan kaget karena banyak sekali perusahaan itu berkantor pusat di luar negeri. Dalam berita RMOL (28/5/22) dengan judul “Luhut Kaget Banyak Perusahaan Sawit Berkantor di Luar Negeri, Anthony Budiawan; Koq Baru Tahu?”, pemerintah menyatakan bahwa perusahaan ini mengambil keuntungan dari bumi Indonesia, tapi membayar pajak di negara lain. Namun, sampai saat ini perkembangan audit itu belum jelas hasilnya. Pada berita bpkb.go.id (31/10/22) dengan judul “Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Hadiri Rapat Pansus Plasma Di DPRD Kab Kutai Barat”, isu audit itu masih berlangsung. Jika pemerintah gagal mengendalikan kelompok-kelompok pengusaha sawit yang selalu mementingkan bisnisnya ketimbang kesejahteraan rakyat, maka ini merupakan cermin bagi kelompok usaha atau oligarki lainnya, di mana pemerintah tidak mungkin mampu mengendalikan mereka untuk kepentingan nasional. Pertanyaan lalu muncul, mengapa mereka gagal mengendalikan kelompok pengusaha yang mengkhianati rakyat?? Tantangan nasional berupa ketimpangan dan kemiskinan ini berakar pada sistem kapitalisme yang terus berkembang pesat di Indonesia. Sistem ini berpusat pada penggandaan uang alias Riba. Pembangunan atau projek hanya bisa berkembang dalam pertimbangan hitungan “return to capital” atau di mana uang bisa diputar dengan untung yang lebih banyak. Sistem kapitalisme ini membuat negara menjadi “kuda troya” bagi keuntungan segelintir orang. Berbagai UU, seperti Omnibus Law Ciptaker, dan kebijakan lainnya, seperti kontrol atas upah buruh murah, pemberian lahan-lahan secara obral terhadap investor asing, dan lainnya terus berlangsung. Dalam sistem ini, tugas negara atau penyelenggara negara harus memastikan kemanjaan pemilik modal itu maksimal Jika ada yang mengalangi kemanjaan itu, maka mereka harus ditumpas.  Bedanya kapitalis barat di masa lalu versus kapitalis Peking saat ini, yang pertama menyandera bangsa-bangsa miskin lebih pada bunga uang yang tinggi, sedangkan kapitalis China membawa buruhnya dari RRC menjadi pekerja kasar ke Indonesia, yang menyisakan sedikit kerjaan bagi pekerja pribumi lokal. Ketimpangan dan kemiskinan yang terus melebar semakin parah dengan adanya pandemi covid-19 selama dua tahun ini. Akibat pandemi, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan jutaan usaha mengalami kebangkrutan. Namun, pandemi ini juga dapat menjadi refleksi jika pandemik itu sebuah keharusan bagi kita untuk belajar mencintai kehidupan dan solidaritas. Belajar mencintai alam dan Tuhan YME. Refleksi pertama yang harus dilakukan adalah apakah bangsa ini bisa menghargai pasal 33 UUD 1945, yakni seluruh kekayaan alam adalah milik negara? Refleksi kedua adalah apakah sila ke-5 Pancasila itu, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat kita mulai canangkan? Refleksi pertama ini misalnya penting saya uraikan sebagai berikut. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan pimpinan perusahaan Batubara terbesar di Indonesia. Kebetulan teman kuliah di ITB. Dengan santainya dia mengatakan telah mensubsidi perusahan listrik negara (PLN), karena memberikan harga batubara murah ke perusahaan itu. Dia menghitung subsisdi yang dia berikan triliunan rupiah. Tapi, menurut saya jika pasal 33 UUD 45 diberlakukan, maka semua tambang yang dia miliki adalah milik negara. Kepemilikan perusahaan dia di tambang itu hanya bersifat derevatif. Sehingga konsep DMO (Domestic Market Obligation) dengan harga pemerintah itu adalah hak rakyat yang memang begitu adanya, bukan kebaikan ati pengusaha. Seandainya negara benar-benar menguasai tambang batubara, misalnya, maka perusahaan pemilik tambang yang ada selama ini, dapat difungsikan hanya sebatas kontraktor saja, dan itupun untuk bisnis UMKM dan skala menengah. Konsep penguasaan negara ini harus tegas. Belakangan ini “windfall” yang dibanggakan Menkeu Sri Mulyani dari ekspor batubara tidak lah banyak diperoleh negara sebagai inkom. Padahal Faisal Basri sudah menghitung penjualan batbara itu mencapai seribuan triliun rupiah. Refleksi ini berlakku juga untuk semua bisnis ekstraktif, yang tidak memerlukan sentuhan teknologi. Refleksi kedua adalah konsep pembangunan ke depan. Professor Stiglitz, Amartya Sen dan Fittousi, Bersama puluhan professor lainnya, di Prancis, pada tahun 2008, telah mengkritik konsep pembangunan yang hanya berpusat pada ukuran GDP. Mereka menekankan pentingnya ukuran kualitas hidup, yakni yang menekankan keseimbangan kesejahteraan (share prosperity) dan keberlanjutan (menyisakan kekayaan alam untuk generasi anak cucu). Mereka juga mengkritik BPS (Biro Pusat Statistik) negara-negara di dunia yang kurang memasukkan unsur kualitatif dalam memotret kesejahteraan. Jika kita ingin kembali ke sila ke-5 Pancasila, maka kita harus meninggalkan praktek-praktek kapitalisme itu. Namun, jika mampu. Jalan tengahnya adalah melakukan anjuran Sitglitz dkk. Itu bisa dilakukan dengan memilih dan memilih konsep pertumbuhan yang dibanga-banggakan Jokowi di atas. Pertama pertumbuhan, lalu pemeratan (Growth than equity); Kedua, pertumbuhan dan pemerataan (Growth with equity); dan ketiga, pertumbuhan melalui pemerataan (Growth through equity). Untuk pembangunan berbasis ekstraktif, seperti batubara, bauksit, emas, kebun sawit, dll, dapat dilakukan dengan Growth through equity. Faham sosialisme ataupun socialistic Islamisme mulai diberlakukan. Atau seperti anjuran Bung Hatta, mengutamakan koperasi. Jadi ke depan pemilik tambang emas, batubara, bauksit, nikel dll, diserahkan kepada koperasi saja. Maka, kemiskinan dan ketimpangan akan segera menurun. Untuk bisnis atau pembangunan berbasis teknologi tinggi, bisa dilakukan dengan konsep “Growth than Equity”. Konsep mobil listrik, misalkan, pemerintah dapat menyerahkan hal itu murni pada swasta. Diantara ekstrem ini dapat dipilih jalan Growth with equty. Namun, refleksi ini susah dilakukan jika segelintir manusia rakus ingin mempertahankan kontrol kekayaannya di Indonesia. Oleh karenanya, tugas rakyat adalah menjadikan orang-orang rakus sebagai musuh bersama rakyat Indonesia. Semua kekuatan rakyat harus bersatu padu mengatur ulang kepentingan rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bernegara, sekali lagi, seharusnya memberi kesejahteraan bersama (share properity) bukan semakin memperlebar kesenjangan sosial. (*)

Fahri “Buldozer” Anies?

BY FNN Kamis, 22 Desember 2022 16:25:00 0

Bukan tanpa sebab, Fahri menyebut ini bisa terjadi lantaran adanya pihak yang tidak terima atau marah dengan pencapresan Anies yang terlalu teburu-buru. Dia mengungkit potensi NasDem keluar dari kabinet. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN FAKTA, sejak nama Anies Rasyid Baswedan digadang-gadang sebagai Bakal Calon Presiden yang akan diusung Partai NasDem, sambutan rakyat betapa luar biasanya. Mereka menyambut Anies yang datang ke daerah mereka. Meski tahapan Pemilu 2024 belum sampai pada pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024, namun masyarakat seolah abai terhadap tahapan tersebut. Tampaknya ada yang gerah dengan euforia “kampanye” Anies di berbagai daerah di Indonesia ini. Sehingga, muncullah istilah “curi start” kampanye dan lain-lain. Anehnya, yang tuding Anies curi start itu justru BAWASLU, Badan Pengawas Pemilu, yang seharusnya juga mengawasi praktik manipulasi verifikasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sementara, untuk nama-nama Bacapres lainnya, seperti Ganjar Pranowo dan Puan Maharani yang terang-terangan melakukan kampanye, tidak disentuh sama sekali. Bawaslu seakan terbentur dinding yang luar biasa kerasnya! Padahal, secara terang-terangan, kedua tokoh PDIP itu mulai sebar sembako gratis ketika blusukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, sekarang ini ada beras kemasan dengan “merk” baru: Mbak Puan. Sedangkan Anies ketika datang dan silaturahim ke masyarakat, tak membawa sembako sama sekali. Meski “tangan kosong”, masyarakat tetap saja antusias datang ke tempat Anies mengadakan pertemuan dengan relawannya. Berbagai cara untuk menghambat laju gelombang dukungan terhadap Anies telah pula dilakukan aparat rezim Presiden Joko Widodo di berbagai daerah. Termasuk pula “pinjam mulut” akademisi atau bahkan politisi lainnya. Adalah mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini bergabung dengan Partai Gelora besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah. Dengan ragam manuvernya, Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini belakangan secara massif “menyerang” Anies Baswedan. Yang sempat menonjol adalah ucapan Fahri Hamzah yang berkomentar Anies tidak berterima kasih usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kepada Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra. Menurutnya, seharusnya Anies pertama kali menemui Prabowo Subianto yang telah mendukung penuh dalam pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Tapi sebaliknya, Anies malah pertama kali menemui Ketum Partai NasDem Surya Paloh usai tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Begitu kata Fahri Hamzah, seperti dalam unggahan di Kanal YouTube COKRO TV pada Jumat, 2 Desembar 2022. “Setelah dia selesai di DKI itu, dia kan seharusnya ada project dengan Prabowo harusnya,” ucap Fahri Hamzah, seperti dikutip Bertaji.com dari Kanal YouTube COKRO TV pada Sabtu, 3 Desember 2022. “Harusnya menurut saya ke Prabowo dulu mengucapkan terima kasih semua sudah selesai amanahnya,” sambungnya. Fahri pun mempertanyakan motif dari langkah yang diambil Anies. “Ini rute motifnya apa?” tutupnya. Bagi pegiat media, saluran yang dipakai Fahri (Cokro TV) bersuara itu adalah saluran TV yang selama ini dikenal sering membawa misi Islamophobia. Sering dipakai tokoh-tokoh Islamophobia seperti Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda, dan lain-lain. Apakah Fahri Hamzah sudah “tertular” Islamophobia seperti mereka? Wallahu ‘alam. Tapi, yang jelas, sejak kemunculan nama Anies yang digadang-gadang oleh NasDem, Fahri seakan sudah menjadi “buldozer” yang siap menggerus dan meratakan semua langkah mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Apapun langkah yang ditempuh Anies bakal digusur dengan “buldozer” Fahri. Mungkin yang perlu dipertanyakan, untuk siapa Fahri “bekerja”? Untuk Parti Gelora, rakyat, atau pribadi Fahri semata? Apalagi, hingga kini Gelora belum menentukan sikapnya siapa yang akan didukungnya maju Pilpres 2024. Semoga saja serangan terhadap Anies yang tampak massif ini tidak terkait dengan lolosnya verifikasi Partai Gelora sebagai salah satu partai yang bisa mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Ketika masih menjabat Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah sudah mengkritik Anies Baswedan. Kritik terhadap kinerja Anies tersebut terlontar ketika Fahri ditanya soal kabar adanya prostitusi di Bar 4Play.Fahri ingin Anies jangan sibuk tanpa desain perencanaan kerja. Jangan terlalu banyak melayani kerja-kerja sektoral gitu. “Percayalah kepada birokrasinya itu sudah ada kerjaan itu. Ciptakan kedisiplinan, bukan dengan ngomong, tetapi dengan kerja konkret gitu,” kata Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).“Karena Jakarta itu sebenarnya itu power-nya posisi strategisnya itu kayak negara. Jadi dia fokus saja. Cuma saya lihat bekerjanya itu kurang sistematis, kurang terencana gitu lho,” imbuhnya, seperti dilansir Detik.com, Jumat (02 Feb 2018 13:28 WIB). Ia menuturkan sistem kerja Gubernur di Ibu Kota hampir sama dengan sistem kerja presiden. Fahri pun kemudian mengungkit soal nama Anies yang kerap disebut-sebut akan maju sebagai capres pada 2019.“Kerjanya Gubernur DKI itu, Gubernur Ibu Kota mirip-mirip dengan kerjanya kepala negara. Jadi Pak Anies Baswedan nggak perlu pengen jadi presiden, dia sudah jadi presiden sekarang,” ujarnya. Bahkan, kini Fahri Hamzah berbicara terkait politik last minute yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut tidak tertutup peluang capres Partai NasDem Anies Baswedan dibatalkan oleh NasDem di menit-menit terakhir jelang pendaftaran capres. Melansir Detik.com, Selasa (22 Nov 2022 06:26 WIB), Fahri awalnya bicara terkait tanggal pendaftaran capres, yakni 7 September 2023. Dia menyebut, hingga tanggal itu, semua yang dibicarakan partai adalah omong kosong. “Jadi sampai tanggal 7 September (2023), belum ada yang jelas, semua yang kita omongkan ini, mohon maaf ya, ini omong kosong sebenarnya, saya mohon maaf, karena itu kejadiannya sebelum-sebelumnya gitu,” kata Fahri dalam adu perspektif seperti disiarkan di YouTube detikcom, Senin (21/11/2022). Fahri menyebut hal itu sebagai politik last minute. Dia bahkan menyebut kemungkinan Anies Baswedan dibatalkan oleh NasDem sebagai capres. “Memang tidak ada, itu last minute semuanya berubah, last minute NasDem bisa men-drop Anies Baswedan. Sama dengan orang pacaran, terlalu lama, curiga juga orang tuanya itu,” ucapnya. Bukan tanpa sebab, Fahri menyebut ini bisa terjadi lantaran adanya pihak yang tidak terima atau marah dengan pencapresan Anies yang terlalu teburu-buru. Dia mengungkit potensi NasDem keluar dari kabinet. “Kita lihat sebentar lagi karena di sebelah sana ada yang marah, dianggap ini kecepetan, jadi misalnya kalau nanti tiba-tiba NasDem keluar dari kabinet kayak begitu, itu lain lagi tarikannya. Tapi ini semua karena politik yang penuh dengan informalitas, kita nggak pernah membuatnya jelas, konsep koalisi dari awal harus dibuat jelas, dipikirkan kembali,” jelasnya. “Makanya yang saya tawarkan itu tahapannya harusnya dari apa masalahnya dulu, setelah selesaikan masalah baru jawab dan jabarkan solusi, setelah jabarkan solusi baru kita cari figur yang pas menjawab persoalan ini,” lanjut dia. Namun demikian, Fahri menyebut partai-partai seakan-akan mengabaikan hal tersebut dan mementingkan figur capres terlebih dulu. Padahal, politik last minute pernah dialami oleh Mahfud MD pada 2019. “Oh nanti aja itu, kita kan sekarang lagi ikhtiar, lagi usaha, last minute, nggak ada, Mahfud MD sudah duduk, pakai baju, tinggal dipanggil, nggak jadi barang itu bos, last minute semua, makanya saya katakan politik ini last minute,” tuturnya. Tampaknya, Fahri akan buldozer Anies dengan pengalaman Mahfud MD yang batal dicalonkan sebagai Cawapres Jokowi, tiba-tiba diganti oleh Ma’ruf Amin? (*)

Jokowi di Ujung Tanduk

BY FNN Kamis, 22 Desember 2022 13:50:32 0

Di negeri kita tercinta, ada beberapa yang terindikasi sebagai penghianat yang bekerjasama dengan para Oligarki dan Neo-kolonialisme baru khususnya, dan munculnya dominasi kekuatan China, macam bentuk penghianatannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “HAL yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah bahwa hal itu tidak pernah datang dari musuhmu”. Dalam perjuangan pra kemerdekaan sampai saat ini dan sampai kapanpun akan ada manusia sosok penghianat dalam setiap masa dan dalam level yang berbeda. Penghianat senyawa dengan sifat iblis yang hanya akan dimatikan pada hari kiamat. Tidak semanis dan seindah dalam teenlit. Banyak penghianat yang justru berbangga diri, lupa diri karena dipuja-puja, dielu-elukan, disanjung, dan dicintai oleh kelompoknya, sekalipun bentuk penghianatannya sampai pada kebiadaban menghianati agama, bangsa, dan negara. Tidak peduli hidupnya akan dikenang dan dicatat dalam sejarah hitam, bahkan tidak peduli dengan standar agama tentang baik dan buruk, dan resikonya dari perbuatan hianat pada hari pembalasan kelak. Sekedar contoh penghianat kelas kakap seperti Mustafa Kemal Atatürk atau Gazi Mustafa Kemal Paşa (Turki), ada apa sampai sekarang makamnya menebar bau busuk. Mir Jafar (India), Vidkun Quisling (Norwegia), Wang Jingwei (China) dan lainnya, manusia penuh dengan sandiwara dan tidak ada kepastian hidup yang berfaedah, ahirnya mati di ujung senjata. Ketika Amerika Serikat dikalahkan di Vietnam, mulai mundur kembali ke negaranya, para pengkhianat Vietnam yang bekerja sama dengan Amerika mulai melarikan diri dan mengejar pesawat terakhir yang akan lepas landas dari atap kedutaan besar Amerika karena takut akan pembalasan rakyat terhadap mereka. Para penghianat berlarian berebut menaiki tangga untuk naik helikopter terakhir, untuk menyelamatkan diri. Ketika mereka menghindari kerumunan rakyat yang akan menangkapnya.     Adalah pelajaran untuk semua pengkhianat dan manusia yang bekerja sama dengan otoritas penjajah, setelah misi mereka berakhir, penjajah mengusir mereka tanpa ragu-ragu. Jangan sampai terjadi sejarah hitam di Indonesia dengan berbagai kebijakan negara saat ini oleh Presiden Joko Widodo berakhir pada keputusan rakyat bahwa Jokowi sebagai penghianat negara, yang sudah menjamah semua aspek Ipoleksosbud hankam. Di negeri kita tercinta, ada beberapa yang terindikasi sebagai penghianat yang bekerjasama dengan para Oligarki dan Neo-kolonialisme baru khususnya, dan munculnya dominasi kekuatan China, macam bentuk penghianatannya. Sejarah telah banyak mengingatkan kita, dalam perjuangan kemerdekaan  begitu banyak setan yang bernama penghianat itu pasti ada dan akan terus hidup tumbuh di segala macam sendi-sendi perjuangan dan waktu yang berbeda-beda dan mereka berakhir dalam kehidupan yang nestapa dan nista. Rakyat mulai gelisah dan marah merasakan kekacauan tata laksana dalam penyelenggaraan negara yang amburadul di mana-mana, akibat lahir dan munculnya para penghianat negara yang secara terang-terangan justru mengabaikan, bahkan melawan kuasa rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Kini, para pengkhianat pun tidak terang-terangan mengusulkan perpajangan jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 yang jelas-jelas merupakan gerakan kudeta konstitusi. (*)

Penghargaan dan Kerikuhan

BY FNN Kamis, 22 Desember 2022 08:30:12 0

Untuk itu, semangat gotong-royong harus diperkuat, disertai tata kelola baik yang dapat mentransformasikan aksi kepeloporan individual ke dalam struktur solidaritas fungsional; dari karisma personal menuju karisma kelembagaan. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, Rabu (21/12/2022), Pemerintah (melalui Kemenko PMK) memberikan anugerah Revolusi Mental kepada beberapa tokoh dan lembaga. Termasuk saya untuk kategori tokoh “persatuan, kesatuan dan kebangsaan”. Penghargaan tersebut saya terima dengan perasaan mendua. Di satu sisi, saya berterima kasih atas perhatian dan apresiasi pemerintah terhadap pemikiran dan aksi kebangsaan saya selama ini. Di sisi lain, terbersit rasa rikuh. Faktor mental-kejiwaan sangat menentukan kualitas hidup. Namun, karena sifatnya yang niskala, cenderung diabaikan dalam pembangunan, atau paling jauh (hanya) sekadar ornamen pelengkap pembangunan fisik yang lebih terlihat dan mudah diglorifikasi. Dalam isu kebangsaan, saya pun bisa merasakan betapa beratnya tanggung jawab merajut persatuan di tengah masyarakat majemuk yang kian mengalami polarisasi dan fragmentasi. Peran seseorang ibarat satu kerlip kunang-kunang. Mungkin bisa memberi percik sinyal arah di tengah malam. Namun, diperlukan jutaan kunang-kunang yang serentak berpijar untuk dapat pancarkan gelombang cahaya pencerahan. Betapapun, saya belum kehilangan optimisme. Dari Danau Sentani di Papua hingga Danau Toba di Sumatra Utara, masih banyak mata air kecemerlangan yang mengalir dari ketulusan pengabdian dan kearifan lokal yang dapat memberi pelajaran, bahwa negara-bangsa ini memang banyak masalah, tetapi satu kepala manusia bisa menyelesaikan banyak hal. Apalagi, jika berbagai agensi dan pemangku kepentingan bisa berkolaborasi dan berkontribusi sesuai peran dan kapasitasnya. Untuk itu, semangat gotong-royong harus diperkuat, disertai tata kelola baik yang dapat mentransformasikan aksi kepeloporan individual ke dalam struktur solidaritas fungsional; dari karisma personal menuju karisma kelembagaan. Itu semua mensyaratkan tanggung jawab kepemimpinan. Seperti pesan Bung Hatta: Bahwa, “Indonesia luas tanahnya, besar daerahnya, dan tersebar letaknya. Pemerintahan negara semacam itu hanya dapat diselenggarakan mereka yang mempunyai tanggung jawab yang sebesar-besarnya dan mempunyai pandangan amat luas.” “Rasa tanggung jawab itu akan hidup dalam dada jika kita sanggup hidup dengan memikirkan lebih dahulu kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa.” (*)

Darurat Ibu Pertiwi

BY FNN Kamis, 22 Desember 2022 07:47:54 0

Sementara itu Jenderal Soedirman terus bergerilya melawan agresi militer Belanda. Republik ini kini sedang menuju kedaruratan yang berbahaya, karena konstitusi sebagai komando sedang dibajak oleh para komandan. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts HARI ini kita memperingati Hari Ibu, sedangkan beberapa hari lalu, tanggal 19 Desember kita memperingati Hari Bela Negara saat Syafrudin Prawiranegara mendeklarasikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia karena RI jatuh akibat agresi militer ke dua Belanda 1948. Kedua momen itu pada dasarnya sama, yaitu memperingati betapa negara, seperti ibu kita, perlu kita selamatkan dan bela sampai mati. Sejarah kemudian mencatat PM  Syafrudin Prawiranegara menampilkan dirinya sebagai negarawan par excellence, seperti para tokoh Masyumi lainnya.  Peringatan ini relevan karena baik ibu maupun negara kita saat ini dalam keadaan menderita sehingga harus diselamatkan. Ibu harus kita bela karena sosoknya kini makin murung oleh pembangunan yang makin eksploitatif, sehingga menjadi ibu merupakan peran yang makin disepelekan oleh pemerintah dan kaum perempuan sendiri. Ibu sebagai sosok utama dalam keluarga adalah tiang negara. Kehancuran ibu adalah kehancuran negara. Peminggiran peran ibu dimulai dari peminggiran peran keluarga. Industrialisasi besar-besaran sejak 50 tahun silam telah mengerdilkan peran keluarga sebagai satuan edukatif sekaligus satuan produktif. Peran edukatif keluarga dirampas oleh persekolahan massal paksa, dan peran produktif keluarga dirampas oleh pabrik-pabrik. Bahkan persekolahan massal dirancang sekedar untuk menyiapkan buruh yang cukup terampil untuk menjalankan mesin-mesin pabrik, sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan pemilik modal. Persekolahan massal tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi untuk membangun jiwa merdeka sebagai syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Persekolahan sebagai instrumen teknokratik itu dirancang gender-neutral, sehingga warga muda kehilangan konsep diri kelamin yang jelas. Juga akibat upah buruh murah, kepemimpinan keluarga oleh figur ayah melemah. Akibatnya, LGBT secara perlahan tapi pasti merebak. Puncaknya timbul gaya hidup tanpa menikah, child-free life style di kawasan-kawasan urban. Tidak saja peran ibu sebagai sekolah yang pertama dan utama runtuh, runtuh pula peran ayah. Kita menyaksikan sebuah fatherless country in the making. Ini adalah resep bagi kehancuran negara ini. Negara ini juga terus dihancurkan, bukan oleh agresi militer ala Belanda itu, tapi oleh perang proxy, melalui tafsir konstitusi yang manipulatif sejak Orde Lama, lalu Orde Baru, kemudian penggantian UUD 1945 oleh UUD 2002 sejak reformasi. UUD 1945 sebagai semacam aqad nikah para pendiri bangsa dibatalkan oleh para cucu pendiri bangsa yang durhaka. Akibatnya, terjadi deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. Visi tentang bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur secara sistematis digusur oleh visi para petugas partai, jika bukan boneka oligarki. Pasar polity as public goods dimonopoli oleh para bandit, dan badut politik yang disokong oleh para bandar politik. Setiap pemilu hanya melahirkan kepiluan yang berkepanjangan. Pada saat Bung Karno dan Bung Hatta menyerah, untuk mencegah korban yang makin banyak berjatuhan, Syafrudin Prawiranegara memutuskan untuk menyelamatkan Republik ini dari kekalahan dengan mendeklarasikan PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara itu Jenderal Soedirman terus bergerilya melawan agresi militer Belanda. Republik ini kini sedang menuju kedaruratan yang berbahaya, karena konstitusi sebagai komando sedang dibajak oleh para komandan. Konstitusi negara juga dipermainkan oleh para bandit dan badut politik untuk melanggengkan kekuasan dan cengkraman para bandar politik pemilik modal. Jabatan publik sebagai amanah kini diperebutkan, lalu dipertahankan dengan segala cara dan alasan tanpa rasa malu. Bandara Juanda, 22 Desember 2022. (*)

Bertemu Ketua DPD RI, Rektor UMG Titipkan Aspirasi untuk Diperjuangkan

BY FNN Rabu, 21 Desember 2022 22:21:59 0

Gresik, FNN – Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Nadhirotul Laily menitipkan aspirasi kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk diperjuangkan. Aspirasi itu disampaikan saat Ketua DPD RI mengisi kuliah umum wawasan kebangsaan di UMG, Rabu (21/12/2022). Ada tiga hal yang disampaikan Rektor UMG. Pertama, ia berharap kuota beasiswa mahasiswa yang ingin kuliah dan atau mereka yang sedang kuliah di UMG bisa ditingkatkan. \"Kami berharap kuota beasiswa bagi mahasiswa baru dan mereka yang masih kuliah di UMG agar dapat ditingkatkan,\" harapnya. Kedua, Nadhirotul berharap mendapatkan pemenuhan tentang standar laboratorium. Sebab, dari 34 prodi yang dimiliki, masih banyak prodi baru dengan kebutuhan laboratorium yang masih minimal. \"Kami berharap bantuan atau hibah untuk pemenuhan standar laboratorium bagi program studi-program studi di UMG,\" tutur Rektor. Terakhir, Nadhirotul Laily juga berharap adanya bantuan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana bagi mahasiswa yang memiliki prestasi sebagai atlet. \"Tiga aspirasi itu yang kami sampaikan dengan harapan dapat diperjuangkan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait,\" ujar Nadhirotul Laily. Ketua DPD RI siap memperjuangkan aspirasi tersebut. Dikatakannya, sudah menjadi tugas lembaganya untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh stakeholder di daerah, termasuk aspirasi jajaran Civitas Akademika UMG. \"Terima kasih atas kepercayaannya kepada DPD RI. Tentu kami akan sampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri Pendidikan, Menteri Pemuda dan Olahraga dan instansi terkait lainnya untuk dapat ditindaklanjuti,\" tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, perguruan tinggi memang memerlukan fasilitas memadai untuk mencetak generasi unggul dalam membangun nusa dan bangsa. Dan hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita memiliki karakter dan jati diri yang kuat dalam menghadapi perubahan global. \"Maka, pendidikan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila pun penting untuk ditanamkan agar generasi kita memiliki jati diri dan daya saing unggul. Apalagi kita akan mendapatkan bonus demografi, yang tentu harus dipersiapkan dengan matang,\" tutur LaNyalla. (mth/*)

Tuntutan Jaksa Pada Kasus Robot Trading Dinilai Tidak Lindungi Konsumen

BY FNN Rabu, 21 Desember 2022 19:24:06 0

Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm sebagai firma hukum terdepan dalam penanganan kasus investasi bodong mengeluarkan opini hukumnya dalam tuntutan Jaksa dalam kasus binomo Indra Kenz. “Tuntutan Jaksa terhadap Indra Kenz yang hanya 6 tahun penjara menimbulkan tanda tanya besar, padahal korban masyarakat banyak. Bahkan Majelis hakim juga berpendapat tuntutan terlalu rendah sehingga vonis hakim 10 tahun penjara, jauh diatas tuntutan 6 tahun Jaksa,” katanya. “Kami menilai ada kejanggalan dalam rendahnya tuntutan jaksa dalam kasus Indra Kenz, apakah Jaksa tidak perduli korban masyarakat ataukah ada masuk angin sehingga tuntutan rendah. Sayangnya, LQ tidak ada kuasa dalam penanganan kasus Indra Kenz sehingga LQ tidak berwenang mendampingi,\" ujar Kate Lim, anak pendiri dan Ketua LQ Indonesia Lawfirm, Jumat (16/12/2022). Kate Lim juga menyoroti kegagalan kejaksaan dalam kasus Donny Salamanan dimana tuntutan Jaksa justru sangat tinggi 13 tahun penjara dan jaksa meminta aset sitaan diberikan kepada korban, namun justru vonis hakim hanya 4 tahun penjara dan aset sitaan dikembalikan ke Terdakwa. “Kejaksaan dalam kasus Donny Salamanan Gagal dalam membuktikan dakwaan TPPU dan menegakkan nilai keadilan bagi masyarakat. Para korban sangat kecewa. Sekali lagi dalam kasus Donny Salamanan, LQ Indonesia Lawfirm juga tidak ada kuasa pendampingan,” ungkapnya. Kate menegaskan pentingnya pendampingan Lawfirm atau advokat yang berintegritas, vokal dan tidak main dua kaki seperti LQ Indonesia Lawfirm. “Terbukti dalam kasus yang di dampingi oleh LQ Indonesia Lawfirm seperti Fahrenheit, aset dikembalikan ke para korban. Kasus Indosurya, Tersangka Henry Surya yang sempet lepas, berhasil di tangkap kembali dan disidangkan di pengadilan berkat pengawalan Advokat LQ Indonesia Lawfirm,” jelasnya. “Kasus Asuransi gagal bayar, hanya klien LQ Indonesia Lawfirm dapat aset settlement. Juga dalam kasus investasi gagal bayar lainnya dapat ganti rugi tanah di Bekasi. Korban yang ragu dan tidak mengunakan jasa lawyer justru tidak dapat apa-apa,” ungkapnya. LQ Indonesia Lawfirm juga menyayangkan lemahnya perlindungan konsumen oleh pemerintahan. Lembaga negara seperti OJK, LPSK dan BPSK namun tindakan mereka dalam melindungi konsumen sangat minim. “Pemerintah tidak pernah proaktive memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan. Juga tidak pernah ada edukasi agar konsumen terhindar dari penipuan oknum. Korban Investasi bodong selalu berjatuhan, dengan iming-iming bunga tinggi,” ungkapnya lagi. “Seharusnya pemerintah proaktif dan tutup perusahaan yang menawarkan produk investasi yang tidak jelas. OJK punya penyidik tapi dalam kasus gagal bayar perusahaan keuangan, usaha mereka sangat minim. Hampir tidak ada penindakan, layaknya macan Ompong,” harap Kate Lim. “Oleh karena itu, dihimbau agar masyarakat proaktif bertanya dan berkonsultasi dengan lawyer LQ sebelum berinvestasi dan apabila ada masalah hukum agar bisa dibantu pendampingan untuk memulihkan kerugian konsumen. LQ Indonesia Lawfirm adalah expert dalam bidang keuangan, hukum pidana dan perlindungan konsumen,\" katanya. (mth/*)

Direktur P3S: Anies – AHY Layak Ditandemkan, Keduanya Punya Chemistry Politik

BY FNN Rabu, 21 Desember 2022 18:26:23 0

Jakarta, FNN – Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, tetap terus bersinar dibarengi dengan kenaikan elektabilitas partai besutan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) DR. Jerry Massie mengatakan, survei menempatkan Partai Demokrat dalam posisi lima besar. “Survei yang dilakukan SMRC menempatkan Demokrat di posisi 5 besar dan bersaing ketat dengan Partai Gerindra. PDIP masih posisi teratas dengan 24,1 persen, Golkar 9,4 persen, Gerindra 8,9 persen, Demokrat 8,9 persen,” kata Jerry, Rabu (19/12/2022). Jerry mengungkapkan, kenaikan Partai Demokrat ini akan mendongkrak popularitas dan elektabilitas AHY. “Bagi saya Anies Baswedan sang (bakal) capres punya pengalaman di birokrasi dan dunia pendidikan, ditambah AHY yang sudah matang dan mapan di dunia politik, jadi memang duet ideal Anies,” ujar pakar politik peraih doktor dari American Global University (AGU) ini. Lanjut Jerry, Anies-AHY bakal mendominasi khususnya pemilih milenial, bahkan generasi Z. Selain enerjik, muda dan visioner, AHY sudah teruji dan berhasil membawa Demokrat di posisi ‘top five’. “Selain, keduanya smart, mereka juga sejauh ini terus menunjukan ‘chemistry politik’. Bahkanm keduanya kerap unggul dari pasangan lain dalam simulasi survei capres,” pungkasnya. (mth/*)

Tujuh Tantangan Besar Indonesia 2023: Demokrasi Harus Diselamatkan (Catatan Akhir Tahun ke-1)

BY FNN Rabu, 21 Desember 2022 15:39:12 0

Demokrasi juga adalah sebuah kepemimpinan yang seharusnya menghormati pemimpinnya, namun memastikan tidak adanya feodalisme kepemimpinan yang menjadikan pemimpin sebagai “Man Can Do No Wrong”. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle MENJELANG akhir tahun ini kita dihantui oleh berbagai ketakutan untuk bangkit sebagai bangsa beradab. Ketakutan ini beralasan, sebab sampai saat ini, misalnya, kepastian tentang tegaknya konstitusi kita begitu rentan dari peremehan, baik dari pemimpin lembaga tinggi negara, pejabat negara maupun organisasi massa yang dimobilisasi penguasa. Ini terkait dengan kepastian pemilu yang sudah diatur oleh UUD 1945, namun dilanggar sendiri oleh mereka yang ingin tetap mempertahankan Joko Widodo sebagai Presiden, baik dengan perpanjangan maupun tambah satu periode lagi. Ketakutan lainnya adalah ketimpangan sosial antar daerah dan antara lapisan masyarakat, yang juga disertai kemiskinan. Ketika pandemi Covid-19 terjadi, negara sibuk menyelamatkan kekayaan orang-orang kaya. Restrukturisasi hutang orang-orang kaya di era pandemi, misalnya, ingin menyelamatkan performance bank dengan NPL (Non Performing Loan) yang dikendalikan normal, namun resiko bank akan parah pada waktunya akibat utang nasabah akan terus membesar nantinya. Dalam hal demokrasi dan kebebasan sipil kita dihantui dengan UU KUHP yang kurang beradab. PBB telah mengkritik 7 pasal yang anti demokrasi dan feodal. Jikalau aparat Kepolisian seperti Satgassus tak hilang dari muka bumi, maka UU KUHP itu akan menjadi legitimasi aparat menangkap sebanyak-banyaknya musuh politik penguasa. Banyak hal yang menjadi tantangan ke depan. Kita akan menguraikannya dalam 7 tulisan secara berseri, yakni 1) Demokrasi Harus Diselamatkan; 2) Ketimpangan sosial dan Kemiskinan; 3) Kepemimpinan Ideal; 4) Agenda Anti Korupsi; 5) Anti Islamophobia; 6) Kedaulatan Bangsa dan Geopolitik; 7. Persatuan Nasional. Kita mulai dari seri ke-1, 1. Demokrasi Harus Diselamatkan Demokrasi harus diselamatkan. Apakah itu? Menyelamatkan demokrasi mengandung beberapa hal yang wajib dilakukan oleh sebuah negara. Pertama, pelaksanaan pemilu secara periodik, jujur dan adil serta tepat waktu. Kedua, mengembalikan fungsi parlemen sebagai kontrol terhadap eksekutif. Ketiga memastikan berfungsinya kebebasan sipil. Pelaksanaan pemilu tepat waktu secara periodik 5 tahunan diperlukan untuk menghasilkan adanya kepemimpinan baru pada eksekutif maupun legislatif. Konstitusi kita mengatur secara tegas hal itu dan membatasi masa jabatan presiden hanya boleh dua kali saja. Namun, sebagaimana kita ketahui belakangan ini ada berbagai upaya dari kelompok-kelompok anti demokrasi berusaha melumpuhkan rencana pemilu dengan berbagai usulan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi, maupun isu dukungan Jokowi 3 periode. Kelompok ini bukanlah kelompok kecil, sebab juga menyangkut keterlibatan berbagai pimpinan lembaga negara maupun anggota kabinet serta ketua partai politik yang terhubung dengan kekuasaan Jokowi atau bahkan Jokowi sendiri. Bahkan, apalagi terakhir ini ramai diberitakan bahwa KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu, mulai terlibat dalam melakukan kecurangan ketika verifikasi parpol peserta pemilu. Menyelamatkan demokrasi dalam kaitan kepastian pemilu merupakan keharusan bagi Indonesia yang kultur feodalisme masih berakar kuat pada budaya masyarakat kita. Kultur ini cenderung memberikan ruang pada pengkultusan individu pemimpin dan pada akhirnya membuka peluang munculnya tiran dalam kepemimpinan negara. Kita sudah menyaksikan Sukarno dan Suharto menjadi presiden yang telah menjelma menjadi tiran, dengan menyatakan diri sebagai “bapak” rakyat dan bapak pembangunan, dan atas legitimasi itu, kemudian menyingkirkan lawan-lawan politiknya secara kejam. Fenomena pengkultusan akan terus berulang jika pembatasan masa jabatan presiden ini tidak dilakukan. Misalnya yang terbaru, kita melihat berbagai media memberitakan pernyataan Ketua Umum Projo, relawan pendukung Jokowi, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia Timur mendukung Jokowi jadi presiden seumur hidup. Pernyataan ini bahkan terjadi ketika Jokowi baru-baru ini sudah memberikan pengarahan terkait pemilu kepada KPU dan Bawaslu, pernyataan Menko Polhukam terkait kepastian jadwal pemilu di depan CEO Forum di Istana dan bahkan ketika Menkeu Sri Mulyani merilis berita negara telah memberikan rumah bagi Jokowi sebagai hadiah purna presiden nantinya 2024. Feodalisme bukan saja terjadi karena sang presiden, tapi ini juga sangat dipengaruhi kepentingan pribadi orang-orang di sekitarnya, serta tentu para penjilat. Selain mencegah feodalisme dan neo-feodalisme (keinginan diakui seperti raja baru), demokrasi sesungguhnya merupakan warisan mayoritas wilayah-wilayah Indonesia ketika masa kolonial. Meskipun demokrasi di sini lebih bercorak pada ajaran Islam yang mengharamkan pengkultusan individu  dan juga bercorak egalitarian. Dalam kaitan parlemen, kita sudah menyaksikan dalam era kepemimpinan Jokowi mayoritas anggota DPR bekerjasama dengan pemerintah, jika tidak ingin disebutkan “di bawah ketiak pemerintah” dalam pembuatan UU yang krusial bagi nasib negara dan rakyat. Seperti UU Omnibus Law Ketenagakerjaan, UU Minerba, UU KPK, UU Pemilu, UU KUHP, dan banyak lainnya. Umpamanya, UU OBL Ketenagakerjaan yang amburadul, dikerjakan dalam waktu singkat, menunjukkan DPR tidak pernah serius melihat titik-titik lemah UU tersebut. Faktanya, UU itu kemudian dinyatakan melanggar konsitusi UUD 1945 oleh MK. Padahal, rakyat semesta telah melakukan aksi protes dengan skala besar-besaran untuk menolak sejak awalnya. Demikian pula UU Pemilu yang begitu buruk, yakni menyangkut pembatasan PT 20% (Presidential Threshold) yang terlalu tinggi, serta pilpres yang ditentukan oleh suara rakyat yang pemilihnya di masa 5 tahun lalu. Di seluruh dunia, pemilihan umum justru diperlukan untuk mengetahui keinginan rakyatnya menentukan presiden bersifat langsung dan kekinian, bukan seperti di sini, penentuan presiden ditentukan oleh suara pembentuk PT 20% dari pemilih Jokowi dan Prabowo dulu. Revisi DPR terhadap UU KPK juga telah terbukti menghancurkan kemampuan KPK memberantas korupsi dan semakin kurang berwibawanya negara dalam melawan koruptor saat ini. Kita melihat fenomena terakhir ini ketika Luhut Binsar Panjaitan, yang didukung Mahfud MD, untuk memberi toleransi bagi praktik korupsi, dengan alasan ini hidup di dunia bukan di surga. Terakhir kita melihat DPR telah mensahkan UU KUHP yang, menurut istilah Margarito Kamis, ahli hukum tatanegara, telah mundur dalam peradaban 200 tahun silam. UU KUHP ini, bahkan dikecam oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebanyak 7 pasalnya dan juga oleh negara pro-demokrasi lainnya, seperti Amerika. Setidaknya terdapat pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dan jajaran pejabat negara, yang tadinya sudah dihilangkan sejak reformasi. Kemudian juga ada pasal-pasal yang menyulitkan kebebasan berpendapat dan penegakan HAM, serta pasal perzinaan yang kurang akomodatif pada hukum Islam, dapat menjerat para ulama/kiai yang sedang menjalankan syiar Islam dengan kawin berdasarkan agama saja. Menyelamatkan demokrasi ke depan setidaknya adalah menyelamatkan pemilu, mencari kepemimpinan bangsa yang baik, presiden dan legislatif, menegakkan sistem “check and balance” dalam menjalankan roda negara dan mendorong adanya kebebasan sipil dalam bersyarikat dan berpendapat. Demokrasi juga adalah sebuah kepemimpinan yang seharusnya menghormati pemimpinnya, namun memastikan tidak adanya feodalisme kepemimpinan yang menjadikan pemimpin sebagai “Man Can Do No Wrong”. Untuk itu seluruh kekuatan rakyat, baik institusi politik maupun kalangan kampus dan organisasi masyarakat lainnya harus menekan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk tunduk pada agenda dan skedul yang ada, yakni pemilu 2024, dan mendorong terwujudnya pemilu yang bersih dari ”money politics” serta bebas dari keberpihakan aparatur negara. (*)

Anies Curi Start Kampanye: Yang Suka Curi Uang Rakyat Gimana?

BY FNN Rabu, 21 Desember 2022 12:12:30 0

Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung IRI hati dan dengki sudah merasuk sampai ke semua urat-urat pejabat bangsa ini. Orang mau Silaturrahim ke sesama rakyat koq malah dibilang Curi Start Kampanye. Dalam silaturrahim tiba-tiba rakyat berkumpul pengen salam-salamin dan mau foto bersama atau foto selfi dengan Anies Rasyid Baswedan (ARB) masa gak boleh? Bawaslu dong bikin aturan bahwa kalau mau turun-turun ke daerah gak boleh foto-foto dan salamin. Rakyat yang mau dan gak ada aturan di mana salahnya? Bawaslu, oligarki dan istana benar-benar sudah sakit jiwa. Bakal penuh Rumah Sakit Jiwa di Grogol kalau Anies seperti ini di setiap daerah yang dikunjunginya. Jutaan rakyat berkumpul tidak dikoordinir apalagi dibayar. Dalam berkumpul itu tak dibayar. Coba tes Ganjar Pranowo, Erick Thohir atau Prabowo Subianto sekalipun datang ke daerah-daerah seperti itu, dimulai datang silaturrahim ke daerah dari Papua. Kira-kira rakyat mau berkerumun seperti Anies kemarin disambut di Papua? Ya ... mereka dari Bakal Capres yang lain bukan disambut tapi bakal disambit atau bahkan dipanah oleh KKB Papua dan pulang hanya tinggal nama. Maka dicari-cari alasan mau menggagalkan Anies. Nanti habis ini muncul berita agar Anies gak boleh ikut Pemilu karena diduga ini-itu seribu satu macam alasan. Nanti KPU akan kalahkan Anies karena KPU orang-orangnya Opung LBP Laknatullah. Sampai saat ini mereka lagi mencari-cari alasan yang tepat agar Anies harus gagal ikut kontestasi Capres. Mereka mau Anies ikut kontestasi Capres di Afrika, bukan di Indonesia. Jika di Indonesia mereka semua tahu, kalau Anies menang bakal masuk penjara semua. Opung LBP saja sudah berasa dia bakalan di OTT oleh KPK. Itu kalau dia umur panjang. Kalau umur pendek maka bakal di OTT oleh Malaikat Maut. Semoga segera. Wallahu A\'lam ... (*)

Pasca Covid-19: Faktor Global Memperburuk Ekonomi Nasional

BY FNN Rabu, 21 Desember 2022 11:46:26 0

Pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, yakni defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto. Oleh: Eisha M Rachbini SE, MSc, PhD, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) DALAM “Seminar Evaluasi Ekonomi Akhir Tahun” di Universitas Paramadina, di Jakarta, Selasa (20/12/2022) bahwa penyebab utama yang menjadi pemicu persoalan ekonomi beberapa tahun terakhir ini adalah adalah Covid-19. Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan tentu berdampak terhadap ekonomi yang tidak hanya bersifat buruk, tetapi juga mengubah secara total dan mendasar struktur dan sifat perekonomian global dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia anjok berat menjadi negatif -3,1 persen karena disrupsi sisi permintaan dan supplainya. Menurut catatan saya, pasca covid-19 publik berharap betul langsung terjadi recovery ekonomi, namun kondisi normal itu pun tidak terjadi dan masih saja kelabu. Karena faktor ekonomi global juga langsung dihantam perang yang meluas di Eropa dan Rusia.  Faktor geopolitik yang keras ini begitu memperparah ketidakpastian ekonomi  global dan berakibat pada kelangkaan pangan dan energi. Implikasi buruknya adalah harga pangan dan energi meningkat tinggi dan menyebabkan tingkat inflasi di banyak negara meningkat pesat. Kondisi global sudah diubah prediksinya berkali-kali dan tahun 2022 ini diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen dan inflasi tinggi sekitar 8,8 persen (IMF, 2022). Yang juga perlu dipertanyakan sumbernya dari mana channeling Indonesia untuk menyiasati dampak ekonomi global saat ini? Seharusnya channeling itu berasal dari nilai tukar, inflasi, dan bagaimana konsolidasi yang diperlukan dengan evalusi terhadap perekonomian domestik. Indonesia cenderung menerapkan kebijakan moneter ketat, sehingga akan berdampak pada sektor riil. Sektor riil di Amerika Serikat juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Secara global jika ada pengetatan moneter maka hal tersebut akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Di kawasan Asia Pasifik, kesempatan kerja turun 3,2 persen (yoy) atau sekitar 61.8 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Level kesempatan kerja di sini ini sekitar 1,8 miliar orang (2020). Pengangguran di negara-negara G20 juga cukup tinggi rata-rata 8,5 persen di tahun 2020, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, 7,2 persen. Pada tahun 2021, pengangguran di negara-negara ini sekitar 7,9 persen dan diperkirakan akan meurun tahun 2022 sekitar 6,97 persen. Sedangkan di Indonesia, sekitar 29, 1 juta orang terkena dampak dari covid-19 atau sekitar 14,3 persen dari total populasi angkatan kerja (2020). Dampak ini berpengaruh pada tahun berikutnya 2021 dan 2022. Kebijakan the Fed telah meningkatkan suku bunga acuan dengan melakukan kebijakan kuantitatif leasing (suku bunga rendah) selaian ini untuk menjaga pertumbuhan dan tingkat pengangguran yang rendah.  Kondisi perekonomian AS mengalami masalah cukup berat, inflasi tinggi (8.5% in March 2022), dan pengangguran yang dapat dikendalikan pasca pandemi (3.6% April 2022). Keputusan the Fed menaikkan suku bunga acuan dilakukan secara beruntun pada bulan Maret dan April. Pada bulan November 2022 berada pada level 3.78.  Saat AS menaikan suku bunga akan berdampak pada perekonomian Indonesia terutama dari sisi nilai tukar, inflasi yang tinggi itu karena kenaikan harga pangan dan energi. Sektor riil mendapat beban besar dari harga impor include bahan impor akibat kenaikan nilai tukar. Dibutuhkan penguatan dari sisi fiskal di Indonesia. Salah satu risiko besar yang menjadi ancaman stabilitas ekonomi global adalah krisis energi akibat tren peningkatan harga komoditas energi dunia.  Harga Minyak Mentah dan Gas Alam meningkat lebih tinggi dibandingkan level awal tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik pada 0Q3 dan Q4 berada pada level 5.45% dan 5.72% (yoy). Pertumbuhan ekonomi 2022 menurut pengeluaran didorong oleh Ekspor dan Konsumsi RT.  Tetapi pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan negatif (yoy) pada Q2 dan Q3 2022. Data lapangan usaha, kinerja sektoral mengalami pertumbuhan pada Q2 dan Q3 2022, terutama pada sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi, makanan dan minuman, industri pengolahan, informasi dan komunikasi. Sedangkan tingkat inflasi masih bisa dikendalikan meskipun lebih tinggi pada tahun 2022, dibandingkan tahun 2021. Pada sisi penawaran, terjadi kenaikan harga-harga komoditas dunia dan juga ada gangguan pasokan global dan domestik. Penyumbang utama inflasi tahunan: komoditas bensin, bahan bakar rumah tangga,dan tarif angkutan udara. Pada November 2022,
penyumbang utama inflasi bulanan di antaranya adalah komoditas telur ayam ras, rokok kretek filter, dan tomat Jadi, Tren penurunan Global Purchasing Managers\' Index (PMI): indikasi perlambatan ekonomi global yang disebabkan oleh melemahnya permintaan dunia. Pada Oktober 2022, global PMI Manufaktur mencapai 49,4 (dari 49,8 di September). Penurunan output didominasi pada sektor barang setengah jadi. Kindisi ini tentu menandakan optimisme bisnis turun mendekati level terendah dalam dua setengah tahun terakhir. Melemahnya permintaan global menjadi tantangan bagi kinerja industri dan investasi di dalam negeri. Inflasi vang tinggi juga menjadi ancaman pada peningkatan biaya produksi. Sedangkan Pertumbuhan investasi yang tak disertai dengan laju pertumbuhan industri pengolahan yang juga tinggi. Seperti pada triwulan III 2022, pertumbuhan investasi mampu mencapai 42,1 persen (yoy) namun industri pengolahan (non migas) hanya tumbuh 4,88% dan masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha mengarahkan investasi harus semakin banyak masuk ke sektor manufaktur dan ini menjadi tantangan besar bagi proses industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam strategis.  Pada saat ini visi besar Pemerintah adalah fokus untuk mewuiudkan transformasi ekonomi dengan penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Terdapat tantangan cukup besar dari sektor industri untuk menjadi pusat pertumbuhan kembali. Sektor yang tertekan dampak ekonomi global dan menyebabkan menurunnya optimisme bisnis. Pada 2021 – 2022 porsi sektor manufaktur menjadi penyumbang bagi PDB menurun menjadi hanya 20% an saja, padahal sebelum pandemi bisa mendekati 30%. Untuk tantangan sektor riil saat ini, adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bisa memberi nilai tambah untuk mencapai target 2045. Untuk itu perlu didorong investasi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kemampuan sektor riil. Seharusnya semakin banyak investasi masuk, akan semakin menambah nilai tambah lebih besar bagi sektor manufaktur yang akhirnya mampu menaikkan kontribusi ke PDB. Pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, yakni defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto. Dengan mengembalikan aturan ini, maka Pemerintah bisa menekan angka rasio utang pemerintah terhadap PDB, karena penarikan utang Pemerintah tidak sebesar ketika pandemi berlangsung. (*)

Fahri Hamzah Keliru Soal Anies

BY FNN Rabu, 21 Desember 2022 09:50:09 0

  Partai Gelora menjual slogan “Arah Baru Indonesia”. Tapi kebijakan yang dipilih oleh elitnya patut diduga lebih mencerminkan sebagai sebuah persembahan untuk penguasa. Sehingga, arahnya bukan “Baru” tapi “Keliru”. Oleh: Sulung Nof, Penulis Pendahuluan SEORANG jurnalis FNN mengirim pesan teks kepada saya terkait rencana beliau untuk membuat tulisan berjudul “Fahri Buldozer Anies”. Diskusi saat itu berkembang usai mempublikasi tulisan bertajuk “Kopi Pahit”. “Judulnya ngeri,” respon saya perihal rencana tulisan beliau tersebut. Namun setelah ditunggu sejak pekan lalu, tampaknya artikel itu belum juga muncul. Di mesin pencarian juga belum ditemukan jejak-jejak dokumen terkait. Oleh karena itu saya akan melanjutkan sekuel “Kopi Pahit” untuk menanggapi nyanyian Fahri Hamzah (FH) yang berkali-kali menyerang Anies Baswedan dalam beragam mimbar politik. Supaya seimbang, maka perlu diluruskan. Dalam forum komunikasi relawan, saya sajikan isu agar kritik FH bisa difasilitasi melalui podcast. Tetiba penawaran itu disambut oleh seorang kreator konten. Insya Allah, kita akan berdiskusi pada Sabtu akhir pekan ini (24/12/2022). Melalui tulisan ini, tanpa mengurangi rasa hormat sedikitpun, kami mengundang Bapak Fahri Hamzah agar dapat berdiskusi melalui podcast Saeful Zaman. Walaupun saya menyadari bukanlah kawan diskusi yang setara. Dalil pertama, FH adalah tokoh nasional – yang seringkali melahap orang yang kontra dengan dirinya. Dalil kedua, kapasitas beliau jelas lebih mumpuni. Dalil ketiga, referensi yang digunakan saat debat basisnya kuat dan persuasif. Meskipun kita sama-sama dari UI, namun beda nomenklatur dan jurusan. Beliau alumni kampus bergengsi, sementara saya lulusan kampus calon akademisi. Beliau jurusan Depok, sementara saya jurusan Jakarta. Pamit ke Prabowo Saya selaras dengan saran/kritik FH agar Anies Baswedan sowan ke Prabowo Subianto (PS) usai purnatugas. Etika itu beliau tunjukkan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, sepekan pasca purnatugas di Balaikota. Namun di balik yang tampak, kita tidak tahu pasti mengapa Anies belum juga silaturrahim dengan PS. Dugaan saya, beliau sudah berkomunikasi dengan Ketum Gerindra. Tapi bisa jadi kunjungannya belum diterima saat ini. Jika keadaannya demikian, dan Anies sendiri merasa perlu menjaga kehormatan PS, maka tuduhan FH bahwa beliau tidak beretika jelas kebablasan. Silakan bandingkan dengan calon yang diusung PS pada Pilgub DKI satu dekade lalu. Non-Partisan FH menuding Anies sebagai orang yang berada di luar gelanggang parpol, tapi berusaha membawa peruntungan dirinya ke dalam pentas kepemimpinan nasional sejak Konvensi Partai Demokrat. Sementara parpol kebagian capek. Beliau amnesia, PT 20% diketuk palu saat dirinya memimpin sidang. Posisinya ketika itu adalah sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS (?). Artinya, beliau mendiamkan sebuah sistem yang memblokir peluang hadirnya calon presiden independen. Simpulannya, kalau FH jengkel karena Anies bisa maju sebagai Bakal Calon Presiden tanpa harus memiliki KTA, maka logikanya pada saat itu dirinya memang menjadi bagian yang menjegal melalui penetapan Presidential Threshold 20%. Massa Marah FH lanjut menuding bahwa relawan dan masyarakat yang mendukung Anies Baswedan dilabel sebagai “Massa Marah”. Beliau tampaknya tidak cakap dalam membedakan antara kemarahan dengan harapan. Padahal, relawan dan masyarakat yang ramai mendukung Anies Baswedan adalah wujud dari sebuah harapan akan perubahan dan perbaikan jika kelak beliau menjadi Presiden RI pada 2024. Ini waktunya untuk merestorasi Indonesia. Jika logika FH demikian, maka eksistensi Partai Gelora adalah wujud dari kemarahan beliau terhadap PKS dan para fungsionarisnya. Sebab, status beliau saat itu sudah dipecat dari PKS. Itulah yang menyebabkan amarahnya muncul. Arah Keliru Partai Gelora menjual slogan “Arah Baru Indonesia”. Tapi kebijakan yang dipilih oleh elitnya patut diduga lebih mencerminkan sebagai sebuah persembahan untuk penguasa. Sehingga, arahnya bukan “Baru” tapi “Keliru”. Contoh. Gelora mendukung Bobby Nasution sebagai Calon Wali Kota Medan. Lalu FH mulai mengkritisi #KamiOposisi. Kemudian beliau lanjut mengusili Anies Baswedan. Ngamen di beragam acara untuk kampanye negatif. Apakah persembahan itu ada kaitannya dengan kelancaran proses pendaftaran parpol, mulai dari verifikasi administratif dan faktual yang disyaratkan oleh KemenkumHAM dan KPU? Wallahu a\'lam. Perlu dibuktikan lebih jauh. Penutup Tulisan ini punya legal standing. Pertama, saya adalah relawan dari REKANAN /Rekan Anies Baswedan. Kedua, memiliki KTA Partai Gelora. Adakalanya aktif mengikuti acara #GeloraTalks. Silakan cek validitas data keanggotaannya. Apa yang saya tuangkan di sini adalah sebagai penyeimbang dari seorang yang sebelumnya pernah menjadi instrumen pendukung berdirinya Gelora. Secara DNA, jika FH mendukung Anies, maka sebaiknya beliau juga mendukung Anies. Bandung, 20122022. (*)  

Audit Seluruh Tahapan Pemilu!

BY FNN Selasa, 20 Desember 2022 16:51:13 0

Bahkan, menurut saya, kepolisian harus mulai mengambil Tindakan aktif untuk membongkar skandal pemilu ini. Ini kejahatan terhadap kedaulatan rakyat, dan merupakan pengkhianatan terhadap suara rakyat. Oleh: DR. Ahmad Yani, SH, MH, Koordinator Gerakan Melawan Political Genoside (GMPG), Ketua Umum Partai Masyumi SAYA sedari awal sudah menduga, Proses dan tahapan pemilu 2024 akan dipenuhi dengan masalah-masalah serius. Berkali-kali saya telah mengingatkan KPU baik sebagai pribadi, sebagai ketua umum partai maupun sebagai bagian dari Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG) Bersama kawan-kawan partai lain yang tidak diikut sertakan dalam tahapan verifikasi administrasi maupun faktual. Tujuan kami mengritik itu untuk meluruskan proses demokrasi politik yang akan kita hadapi 2024 yang akan datang. Tanpa berpikir pragmatis atau kepentingan pribadi, kita harus berdiri sebagai warga negara yang ingin proses demokrasi itu berjalan secara jujur dan adil sesuai dengan UUD NRI 1945. Apa yang kami sarankan untuk segera diperbaiki oleh KPU telah menjadi masalah sekarang ini. Terbongkarnya upaya terselubung yang dilakukan oleh KPU RI sebagaimana yang diberitakan Koran Tempo, Senin 12 Desember 2022, media mainstream lainnya dan media sosial, memperlihatkan ada indikasi atau dugaan bahwa pengaturan pemilu telah dilakukan mulai dari proses awal yaitu penyusunan dan penetapan regulasi serta pendaftaran partai politik. Bagi saya masalah utama yang muncul pada awal-awal adalah masalah Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Sipol ini tidak memiliki legitimasi hukum apapun untuk dijadikan instrumen dalam pendaftaran, verifikasi administrasi/faktual dan penetapan partai politik peserta pemilu. Secara hukum, Penggunaan Sipol itu Ilegal dan tidak memiliki dasar hukum apapun dalam Undang-Undang Pemilu. KPU tidak bisa membuat norma tanpa perintah Undang-undang. Undang-undang Pemilu tidak memerintahkan KPU untuk mengatur sipol itu. Lebih mirisnya, Sipol diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 20 Juli 2022. Sementara Akses Sipol sudah mulai dibuka 24 Juni 2022. Bayangkan, tanpa ada aturan apapun sipol dibuka untuk pendaftaran peserta pemilu.   Karena itu, Proses input data yang dilakukan sejak 24 Juni 2022 adalah proses yang ilegal. Tanpa dasar hukum apapun partai-partai politik yang mengisi data sipol tidak menyadari bahwa instrumen itu adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum. Parpol yang menggunakan instrumen sipol dalam mengisi/menginput data dan dokumen sebelum dibukanya pendaftaran partai politik yaitu tanggal 1 Agustus 2022 sampai tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB adalah tindakan ilegal, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan karenanya proses yang dilakukan parpol tersebut cacat hukum/yuridis. Karena itu kami menyatakan sipol itu bukan instrumen utama untuk pendaftaran partai politik. Sebab dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, sipol tidak disebutkan sebagai sarana untuk pendaftaran partai politik dan istilah sistem informasi partai politik pun tidak disebutkan dalam UU tersebut. Upaya hukum telah kami lakukan, upaya politik juga telah kami tempuh untuk meluruskan proses pemilu ini. Maka untuk proses politik yang demokratis, sah dan konstitusional kami mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung mengenai keberadaan Sipol ini.   Politik Genosida Pendaftaran Partai politik peserta pemilu dibuka dari tanggal 1 Agustus 2022 dan ditutup tanggal 14 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB. Pendaftaran yang dimaksud adalah penyerahan kelengkapan administrasi partai politik peserta pemilu untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU, dalam tahapan verifikasi administrasi dan faktual, bukan dalam tahapan pendaftaran partai politik. Namun diluar dugaan, pada tanggal 16 Agustus 2022, petugas KPU telah mengembalikan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPU. Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh petugas KPU tersebut yang berakibat kepada 16 partai politik tidak diberikan hak untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu verifikasi administrasi dan faktual.  Dengan surat itu Partai Politik dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Tentu mengherankan, tanggal 14 itu adalah penutupan pendaftaran, bukan penutupan verifikasi administrasi partai politik. Pertanyaannya darimana KPU dapat menyimpulkan bahwa partai politik memenuhi syarat atau tidak, sebelum melakukan verifikasi administrasi? Verifikasi Administrasi baru dimulai tanggal 15 Agustus sampai tanggal 14 Oktober 2022. Namun KPU dengan “jumawa” mengatakan bahwa mengenai tidak memenuhi syarat pendaftaran partai politik tanpa verifikasi, tanpa surat keputusan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap selanjutnya. Untuk melawan keputusan KPU yang sewenang-wenang itu, beberapa partai yang tidak diikutkan dalam verifikasi administrasi menggugat dengan mengajukan sengketa Proses  ke Bawaslu RI. Namun seperti paduan suara, Bawaslu mengatakan kami tidak memiliki objek sengketa karena KPU tidak mengeluarkan surat keputusan, padahal pada tanggal 29 Juli 2022 Ketua Bawaslu telah mengirim surat resmi kepada Ketua KPU untuk menuangkan hasil penelitian kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu yang dapat atau tidak dapat mengikuti verifikasi administrasi dalam berita acara. Lalu pertanyaanya apa kerja Bawaslu? Apakah membiarkan KPU melakukan Tindakan sewenang-wenang tanpa menegurnya? Harusnya Bawaslu menyampaikan keberatan terhadap apa yang dilakukan KPU yang melanggar hukum itu. Tetapi itu tidak terjadi, dan dugaan scenario untuk mengatur proses pemilu berjalan terus tanpa memperdulikan protes dan proses hukum yang diajukan. Sungguh ironis tindakan Bawaslu yang seharusnya menjadi pengawas dalam proses seluruh tahapan pemilu, tidak melaksanakan tupoksinya sebagaimana mandat konstitusi dan Undang-Undang. Untuk melawan kesewenang-wenangan itu, kami membentuk Gerakan Melawan Politik Genosida (GMPG). Enam partai yang membentuk GMPG ini mendesak KPU untuk segera jujur dan transparan dalam melakukan verifikasi partai politik. dan kami juga menuntut hak-hak partai politik yang dinyatakan gugur dalam pendaftaran itu. Mengatur Partai untuk Lolos Penting untuk dicatat pengakuan salah seorang ketua umum partai politik yang menyatakan bahwa partainya dikerjakan oleh KPU untuk lolos mengikuti tahap administrasi. Pengakuan itu bagi saya harus ditelusuri Kembali. Pernyataan ketua umum partai itu masih beredar, muncul lagi pengakuan komisioner KPU di berbagai daerah, mengaku, KPU Pusat memerintahkan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota untuk memanipulasi data partai politik dari tidak memenuhi, menjadi memenuhi syarat. (Lihat Koran Tempo 12 Desember 2022) Perintah untuk meloloskan tiga partai, yaitu: Partai Gelora; PKN dan; Partai Garuda – yang diberitakan oleh Tempo itu adalah kejahatan pemilu yang nyata. Saya menduga, bukan hanya tiga partai itu, bahkan seluruh partai yang dinyatakan ikut verifikasi factual memperoleh kemewahan dari cara-cara curang KPU ini. Pengakuan dan pemberitaan media ini harus segera diselidiki. Jika pengakuan itu benar, bahwa ada oknum komisioner KPU ikut menjadi bagian dari partai tertentu dan membantu partai untuk lolos maka ini sungguh keji. Berbagai pengakuan belakangan ini membuktikan bahwa proses pemilu ini sudah diatur sedemikian rupa untuk menentukan siapa yang dimenangkan dan siapa yang disingkirkan. Cukup beralasan bagi saya untuk menyatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang akan diselenggarakan dengan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis. Audit dan Adili Komisioner KPU Saya kira Sipol KPU harus segera diaudit. Data-data hasil pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dilakukan harus dibuka ke hadapan publik supaya terang permasalahan ini. Pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh KPU di Daerah dan pengakuan salah satu ketua umum partai yang menyatakan bahwa ada permainan untuk memanipulasi data partai politik atas perintah KPU Pusat jangan didiamkan. Ini kecurangan dan pelanggaran serius. Demokrasi sedang dibajak, pemilihan umum menjadi mainan segelintir orang, suara rakyat akan diselewengkan. Pemilu ini lebih buruk dari pemilu 2019, karena kebobrokannya sudah terjadi saat mulai proses. Ini mengerikan bagi saya. Oleh karena itu, sekali lagi saya tegaskan audit investigasi sipol KPU dan hasil verifikasi partai politik. Dan saatnya dugaan koordinasi kecurangan yang dilakukan oleh KPU segera diselidiki. Ini adalah Tindakan menyalahi hukum dan harus dihukum dengan seberat-beratnya. Kita semua harus bersuara, mendesak Komisi II DPR dan Pemerintah untuk mengevaluasi KPU ini. Bahkan bila perlu mendesak DPR untuk segera membentuk Hak Angket untuk menyelidiki dugaan kejahatan pemilu yang dilakukan KPU. Bawaslu RI sebagai mitra pengawas KPU harus bersuara, harus melakukan Langkah-langkah peringatan dan menyelidiki pelanggaran ini. DKPP sebagai penjaga etika penyelenggara harus aktif untuk menemukan pelanggaran etika penyelenggara yang sudah menyengat di ruang publik ini. Bahkan, menurut saya, kepolisian harus mulai mengambil Tindakan aktif untuk membongkar skandal pemilu ini. Ini kejahatan terhadap kedaulatan rakyat, dan merupakan pengkhianatan terhadap suara rakyat. Semua harus peduli pada urusan ini, proses ini yang akan menentukan pemimpin bangsa kedepan. Ini menyangkut masa depan negara yang Panjang. Pemimpin yang dipilih dengan curang tidak akan membawa berkah. (*)

Anies Membosankan, Itu Kata Anda: Faktanya?

BY FNN Selasa, 20 Desember 2022 16:28:33 0

Jika ditinjau dari rekam jejak, tentu peraih gelar PhD dari Northern Illionis University, Department of Political Science, DeKalb Illionis, Amerika Serikat itu jauh lebih unggul dibanding dengan “Rambut Putih dan Wajah Berkerut”. Oleh: Sulung Nof, Penulis MUNCUL bingkai berita yang menganggap safari politik Anies Baswedan di beberapa daerah mulai membosankan. Harap maklum, namanya juga pengamat. Benar-salah tergantung dari instrumen penilaian yang digunakan. “Publik mulai bosan dengan Anies,” ujar pengamat yang mengatasnamakan masyarakat. Itu kan menurut Anda. Faktanya, relawan dan masyarakat di setiap daerah selalu merindukan kunjungan Mantan Mendikbud RI itu. Rasa rindu itu nyata. Ibarat orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, meskipun sudah pernah melakukannya, maka kerinduan itu terus hidup untuk mengulangi momen yang sama. Hal ini yang luput diamati oleh pengamat. Narasi Anies di panggung politik dinilainya masih datar/normal. Lalu apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus menentang atau perlu mengkritisi kebijakan penguasa secara frontal? Cocoknya manuver itu dilakukan tokoh oposisi. Bakal Capres Partai Nasdem yang fasih berbahasa Jawa krama inggil itu tidak punya rekam jejak dalam melakukan perlawanan secara terbuka kepada siapapun. Sikap itu konsisten dilakukan, bahkan jauh sebelum ada Pilgub DKI Jakarta. Namun, untuk memberikan pendidikan politik warga secara elegan dan terhormat, sesekali beliau beri kisi-kisi berupa sindiran maupun sentilan. Cukup berpose dengan sarung sambil membaca buku “How Democracies Die”. Geger. Alumni Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta itu jangan sampai terjebak pada irama konfrontatif. Biarkan saja beliau berjalan pada tujuan yang jelas dan konstitusional, yakni sebagai calon pemimpin Indonesia pada 2024-2029. Insya Allah. “Di mana letak perubahannya?” Ucap pengamat yang menanyakan eksistensi Koalisi Perubahan itu. Tidakkah dipahami, secara head to head sudah jelas perubahannya. Bibit, bebet, dan bobotnya juga tampak terang-benderang perbedaannya. Jika ditinjau dari rekam jejak, tentu peraih gelar PhD dari Northern Illionis University, Department of Political Science, DeKalb Illionis, Amerika Serikat itu jauh lebih unggul dibanding dengan “Rambut Putih dan Wajah Berkerut”. Apalagi jika dibandingkan dengan rekam jejak pejabat berwajah “lugu” yang selama ini sering berbohong dan mengabaikan amanah yang telah diberikan rakyatnya. Anies sudah membuktikan kinerjanya selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semua janjinya kepada warga Jakarta telah dipenuhi Anies! Bandung, 20122022. (*)

Selamat Tinggal Qatar, Sampai Jumpa Amerika Utara

BY FNN Selasa, 20 Desember 2022 15:10:29 0

Doha, FNN – Tepat satu bulan lamanya pesta sepak bola Piala Dunia 2022 digelar di Qatar yang menahbiskan Argentina sebagai juara untuk meraih trofi Piala Dunia ketiga mereka.Argentina mengalahkan Prancis dalam partai final yang membutuhkan adu penalti, setelah pertarungan seru selama 120 menit. Argentina menang adu penalti 4-2, setelah skor imbang 2-2 di waktu normal dan 3-3 selepas babak tambahan.Partai final itu seolah menjadi penutup sempurna dari rangkaian Piala Dunia 2022 Qatar, yang melewati jalan panjang dan terjal sejak 12 tahun silam sejak negeri Keluarga Al Thani itu memenangi pencalonan tuan rumah dalam pemungutan suara di FIFA.Ketika mantan Presiden FIFA Sepp Blatter mengumumkan kemenangan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 pada 2 Desember 2010, langsung menuai banyak reaksi.Lokasi geografis Qatar yang beriklim ekstrem hingga mencapai 50 derajat celsius pada musim panas segera menimbulkan pertanyaan atas hasil pemungutan suara itu.Terlebih lagi, Qatar dikenal sebagai negara yang tak punya tradisi sepak bola panjang, sehingga status mereka sebagai tuan rumah semakin dipertanyakan.Pukulan yang lebih telak kemudian mulai bermunculan ketika pada Mei 2011 sejumlah pejabat senior FIFA terbelit kasus korupsi, yang kian menghadapkan tanda tanya besar pada kemenangan Qatar dalam pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2022.Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat FIFA terus diselidiki dan laporan hasil penyidikan sebagian besar membebaskan tuduhan bahwa Qatar \"membeli\" hak tuan rumah Piala Dunia 2022.Perihal tradisi sepak bola, Qatar dapat menjawabnya dengan keberadaan Aspire Academy yang terus meningkatkan kualitas sepak bola di negara itu.Salah satu klub terbesar mereka, Al Sadd, berhasil menjuarai Liga Champions Asia. Prestasi serupa diikuti trofi Piala Asia U-20 2014 dan Piala Asia level senior lima tahun berselang.Tradisi itu jelas tidak panjang, tapi perlahan-lahan budaya sepak bola Qatar dan prestasinya mulai menanjak.Sementara perihal iklim akhirnya pada 2015 disepakati bahwa Piala Dunia 2022 akan digelar pada musim dingin ketimbang jadwal rutin di musim panas. Oleh karena itu pula, Piala Dunia 2022 berlangsung pada 19 November lalu hingga Minggu 18 Desember malam tadi.Mahal tapi seruSejak menerima hak tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar dilaporkan telah menggelontorkan sedikitnya 220 miliar dolar AS untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi menggelar turnamen tersebut.Angka itu membuat Piala Dunia 2022 Qatar sebagai Piala Dunia termahal sepanjang sejarah. Akan tetapi angka itu menjadi perdebatan, sebab CEO Piala Dunia 2022 Qatar, Nasser Al Khater, menyebut anggaran sesungguhnya hanyalah delapan miliar dolar AS.Menurut Al Khater, jumlah itu menggelembung dengan memasukkan anggaran-anggaran berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Qatar demi menyambut Piala Dunia 2022.Namun, agaknya wajar memasukkan anggaran beragam infrastruktur itu ke dalam ongkos Piala Dunia 2022, terlebih tujuh dari delapan stadion yang dipakai merupakan stadion yang sepenuhnya baru dibangun.Ditambah lagi, Qatar juga membangun infrastruktur transportasi massal Doha Metro yang baru beroperasi per 2019 atau sekira tiga tahun sebelum Piala Dunia 2022 digelar.Metro belakangan terbukti menjadi jaringan tulang punggung utama angkutan bagi para suporter menuju stadion-stadion Piala Dunia 2022.Di balik deretan nominal angka yang menandai kemahalan anggaran, Piala Dunia 2022 berlangsung dengan penuh keseruan.Kejutan sudah bermunculan sejak rangkaian pertandingan pertama fase penyisihan grup, termasuk keberhasilan Arab Saudi menjungkalkan Argentina 2-1 dalam pembuka Grup C.Dalam Piala Dunia 2022 Qatar, tercipta pula rekor gemilang keberhasilan Maroko mencapai semifinal yang merupakan pencapaian perdana bagi negara perwakilan Afrika sekaligus Arab.Namun tentu saja keberhasilan menyaksikan Lionel Messi melengkapi karier gemilangnya dengan mengangkat trofi Piala Dunia bersama Argentina setelah mengatasi Prancis-nya Kylian Mbappe dalam final nan ketat jadi pamungkas keseruan 64 pertandingan di Qatar sepanjang satu bulan lamanya.Piala Dunia 2022 diwarnai hujan 172 gol, yang merupakan rekor jumlah terbanyak untuk sebuah edisi melampaui 171 pada 1998 dan 2014.Sementara itu Mbappe jadi pemain kedua yang mengemas trigol dalam sebuah partai final Piala Dunia 2022 setelah legenda Inggris Geoff Hurst pada 1966.Secara keseluruhan, mayoritas penikmat sepak bola cukup terpuaskan dengan penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar yang awalnya sempat mereka kira akan kacau balau. Menuju Amerika UtaraKita semua sudah tahu empat tahun dari sekarang, Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan di Amerika Serikat-Kanada-Meksiko.Itu akan jadi kali kedua sepanjang sejarah Piala Dunia digelar dengan konsep tuan rumah bersama. Hal tersebut pertama kali terjadi pada 2002 ketika Korea Selatan dan Jepang jadi tuan rumah.Sejumlah catatan menarik sudah menyongsong Piala Dunia 2026, salah satunya adalah kepastian Meksiko jadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986.Piala Dunia 2026 juga akan menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti oleh 48 tim peserta. Pertambahan jumlah peserta itu praktis membuat perubahan di fase grup, yang kini terbagi menjadi 16 grup berisi tiga tim.Setiap dua tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke babak gugur yang dimulai dengan 32 besar ketimbang 16 besar seperti selama ini.Dengan format tersebut, Piala Dunia 2026 secara keseluruhan akan menggelar 80 pertandingan bertambah dari 64 pertandingan pada 2022 dan beberapa edisi sebelumnya.FIFA telah mengumumkan 16 stadion di 16 kota yang bakal jadi lokasi pertandingan Piala Dunia 2022. Dua kota di Kanada, tiga kota di Meksiko, dan sisanya di Amerika Serikat.Meskipun ada 11 stadion di Amerika Serikat yang dipakai tak satu pun di antaranya merupakan \"bekas\" stadion ketika Negeri Paman Sam jadi tuan rumah Piala Dunia 1994 silam.Bahkan dari 16 stadion itu, hanya Estadio Azteca di Mexico City yang pernah menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia yakni pada 1970 dan 1986.Hingga kini FIFA belum mengumumkan di kota mana partai final Piala Dunia 2026 akan dilangsungkan. Dengan keberadaan 11 stadion, besar kemungkinan final akan digelar di Amerika Serikat.Berbagai perubahan yang sudah pasti akan berlangsung di Piala Dunia 2026, tentunya menjanjikan turnamen yang patut dinantikan.Sementara itu, mari menikmati sejenak berbagai momen manis di Qatar sembari bersiap menyongsong Piala Dunia di Amerika Utara. Selamat tinggal Qatar, sampai jumpa di Amerika Utara. (mth/Antara)

Minyak Naik Dipicu Harapan Ekonomi China, Tetapi Dibatasi Takut Resesi

BY FNN Selasa, 20 Desember 2022 15:05:10 0

New York, FNN – Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena optimisme seputar China yang melonggarkan pembatasan COVID-19 mengalahkan kekhawatiran resesi global yang akan membebani permintaan energi.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, bertambah 90 sen atau 1,2 persen, menjadi menetap di 75,19 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari terangkat 76 sen atau 1,0 persen, menjadi ditutup pada 79,8 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Harga minyak memangkas keuntungan awal, sebelum naik lagi dalam sesi yang bergejolak.China, importir minyak mentah utama dunia, mengalami gelombang pertama dari tiga perkiraan kasus COVID-19 setelah Beijing melonggarkan pembatasan mobilitas, tetapi mengatakan berencana untuk meningkatkan dukungan ekonomi pada 2023.\"Tidak diragukan lagi bahwa permintaan dipengaruhi secara negatif,\" kata Naeem Aslam, analis di broker Avatrade. \"Namun, tidak semuanya begitu negatif karena China telah berjanji untuk melawan semua pesimisme tentang ekonominya, dan akan melakukan apa yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.\"\"Kenyataannya di sini adalah bahwa kita masih memiliki ketakutan akan resesi besar yang belum hilang,\" kata Bob Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho. \"Akan sulit untuk mendapatkan keuntungan besar di sini.\"Minyak melonjak menuju rekor tertinggi 147 dolar AS per barel di awal tahun setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sejak itu sebagian besar keuntungan tahun ini terkoreksi karena kekhawatiran pasokan tersingkir oleh ketakutan resesi.Para menteri energi Uni Eropa pada Senin (19/12/2022) menyetujui batas harga gas, setelah pembicaraan berminggu-minggu tentang tindakan darurat yang telah memecah opini di seluruh blok karena berusaha menjinakkan krisis energi.Batas tersebut dapat memicu dimulai dari 15 Februari 2023, dokumen yang merinci kesepakatan akhir menunjukkan. Kesepakatan itu akan disetujui secara resmi oleh negara-negara secara tertulis, setelah itu dapat mulai berlaku.Federal Reserve AS dan Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga minggu lalu dan menjanjikan lebih banyak kenaikan. Sementara itu, bank sentral Jepang dapat mengubah sikap ultra-dovish-nya ketika bertemu pada Senin (19/12/2022) dan Selasa.\"Prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut akan memukul pertumbuhan ekonomi di tahun baru dan dengan demikian mengekang permintaan minyak,\" kata Stephen Brennock dari pialang minyak PVM.Minyak didukung oleh Departemen Energi AS yang mengatakan pada Jumat (16/12/2022) bahwa mereka akan mulai membeli kembali minyak mentah untuk Cadangan Minyak Strategis (SPR) - pembelian pertama sejak melepaskan rekor 180 juta barel dari cadangannya tahun ini. (mth/Antara)

Dolar Jatuh terhadap Euro karena Data Sentimen Bisnis Jerman Positif

BY FNN Selasa, 20 Desember 2022 14:59:50 0

New York, FNN – Dolar turun tipis terhadap euro pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena data sentimen bisnis Jerman yang positif mendukung mata uang bersama, sementara peningkatan moderat dalam selera investor untuk mata uang berisiko membebani safe-haven dolar.Sentimen bisnis Jerman naik lebih besar dari yang diperkirakan pada Desember karena prospek ekonomi terbesar Eropa itu membaik meskipun krisis energi dan inflasi tetap tinggi, sebuah survei menunjukkan pada Senin (19/12/2022).Euro naik 0,2 persen menjadi 1,06085 dolar, tidak jauh dari level tertinggi enam bulan di 1,0737 dolar yang disentuh minggu lalu.\"Saya pikir dolar pada umumnya melemah pada perdagangan berisiko yang sedikit lebih tinggi,\" kata John Doyle, wakil presiden transaksi dan perdagangan di Monex USA. Mata uang AS, yang menguat hampir sepanjang tahun ini karena Federal Reserve yang hawkish dan meningkatnya ketegangan geopolitik, telah berada di bawah tekanan dalam beberapa pekan terakhir karena investor bertaruh bahwa bank sentral mungkin memiliki ruang terbatas untuk mempertahankan suku bunga melawan kenaikan inflasi.Pekan lalu, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan The Fed akan memberikan lebih banyak kenaikan suku bunga tahun depan meskipun ada kemungkinan resesi AS, dengan suku bunga diperkirakan akan mencapai puncaknya di atas 5,0 persen.Wakil presiden Bank Sentral Eropa Luis de Guindos mengatakan pada Senin (19/12/2022) akan terus menaikkan suku bunga zona euro untuk mengekang inflasi dan tidak mempertimbangkan merevisi target inflasi jangka menengahnya sendiri sebesar 2,0 persen.Dolar Australia, dipandang sebagai proksi likuid untuk selera risiko, naik 0,19 persen setelah Presiden Xi Jinping dan pejabat seniornya berjanji untuk menopang ekonomi China yang terpukul tahun depan dalam menghadapi penyebaran COVID-19 yang memburuk di ibu kota Beijing.\"Aussie mendapat sedikit dorongan dari berita China,\" kata Doyle.\"(Langkah itu) mungkin sedikit melegakan setelah diinjak pada akhir pekan lalu,\" katanya.Dolar 0,2 persen lebih tinggi terhadap yen Jepang setelah jatuh sebanyak 0,7 persen di sesi sebelumnya di tengah laporan Jepang sedang mempertimbangkan merevisi kebijakan moneter utama setelah gubernur baru bank sentral Jepang ditunjuk pada April.Pemerintah akan mempertimbangkan untuk merevisi pernyataan bersama yang ditandatangani pada 2013 yang mengikat bank sentral untuk memenuhi target inflasi 2,0 persen sesegera mungkin, kata sumber.\"Hasilnya adalah ini mungkin memberikan fleksibilitas tepat waktu, tetapi tidak mengikat bias kebijakan moneter satu atau lain cara,\" kata Vishnu Varathan, kepala ekonomi dan strategi di Mizuho Bank, menambahkan lebih banyak kejelasan diperlukan untuk dampak yang lebih besar pada yen.Rand Afrika Selatan melonjak lebih dari 2,0 persen setelah Presidennya Cyril Ramaphosa terpilih kembali sebagai pemimpin partai berkuasa Kongres Nasional Afrika (ANC).Sementara itu, bitcoin turun 1,7 persen menjadi 16.553 dolar AS karena mata uang kripto itu terus mengalami kerugian tajam setelah kejatuhan bursa kripto FTX. (mth/Antara)

Presiden: Ada Pergerakan 44 Juta Orang Saat Natal dan Tahun Baru 2023

BY FNN Selasa, 20 Desember 2022 14:54:54 0

Jakarta, FNN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan terdapat pergerakan sebanyak 44 juta orang saat momentum menjelang dan perayaan Natal 2022 serta tahun baru 2023.Presiden Jokowi dalam rapat terbatas persiapan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, meminta seluruh kementerian dan lembaga non-kementerian untuk menyiapkan berbagai kebijakan dan infrastruktur agar suasana Natal dan tahun baru 2023 berjalan aman dan nyaman.“Saya hanya ingin memberikan peringatan. Hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi ada potensi pergerakan 44 juta orang di Natal dan tahun baru ini,” kata dia.Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi masalah dan gangguan yang berpotensi muncul pada momentum natal dan tahun baru 2023.“Saya minta persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah pada Natal dan tahun baru ini betul-betul disiapkan agar masyarakat terasa nyaman dan aman,” kata Presiden Jokowi.Kepolisian RI (Polri) sebelumnya menyatakan akan menggelar Operasi Lilin 2022 mulai 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.Polri menyebutkan terdapat 52.636 titik lokasi yang menjadi sasaran pengamanan Operasi Lilin 2022, termasuk di antaranya 711 terminal, 653 pelabuhan, 206 bandara, 256 stasiun kereta api, 3.693 pasar dan pusat perbelanjaan, 3.709 objek wisata, 41.702 gereja, dan 1.706 titik perayaan malam pergantian tahun.Sebanyak 102 ribu personel Polri akan disiagakan dengan dibantu personel dari TNI, Kementerian Kesehatan, Dinas Perhubungan, Jasa Marga, serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.Selain itu, Polri juga mendirikan 1.868 pos pengamanan (pospam), 776 pos pelayanan (posyan), dan 70 pos terpadu. (mth/Antara)

Jenderal Andika Serah Terima Jabatan Panglima TNI ke Laksamana Yudo

BY FNN Selasa, 20 Desember 2022 14:50:13 0

Jakarta, FNN – Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI kepada Laksamana TNI Yudo Margono melalui upacara militer di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa. Pada upacara itu, Jenderal Andika dan Laksamana Yudo Margono menandatangani naskah serah terima jabatan. Kemudian, dilakukan Sertijab Ketua Umum Dharma Pertiwi dan IKKT PWA dari Ny. Hetty Andika Perkasa kepada Ny. Veronica Yulis Prihayati Yudo Margono, sekaligus pengangkatan Ny. Veronica Yulis Prihatin Yudo Margono sebagai Ibu Asuh Wan TNI (Ibu Raksa Tri Anggana Tantri). Laksamana TNI Yudo Margono mengaku akan konsisten melanjutkan program yang telah dijalankan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa. “Saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa,” kata Yudo. Yudo pun mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Jenderal TNI Andika Perkasa selama menjabat sebagai Panglima TNI. “Dan ini menjadi kebanggaan bersama dan tentunya nanti akan saya lanjutkan di dalam saya menjabat sebagai panglima TNI,” jelasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 91/TNI/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hadir dalam kegiatan Sertijab itu, antara lain, Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan sejumlah anggota Komisi I DPR. Yudo, pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, tahun 1965 tersebut, merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) ke-33 pada 1988. Sejak lulus menjadi perwira TNI AL, karier militer Yudo terus melejit. Selama berkarier di dunia militer, ada 19 jabatan yang pernah diemban Yudo, di antaranya menjadi komandan di delapan tempat yang berbeda. Setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Yudo mengawali kariernya di kapal perang. Saat itu, Yudo Margono dipercaya menjadi Asisten Perwira Divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 (1988), Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364. Kariernya terus merangkak naik, Yudo dipercaya menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, Komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Lanal Tual (2004-2008), Komandan Lanal Sorong (2008-2010). Kemudian pada 2010, dirinya menjabat Komandan Satkat Koarmatim. Ia kemudian ditunjuk menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) pada (2017-2018). Yudo selanjutnya dipercaya untuk mengemban jabatan Panglima Komando Armada I yang menduduki wilayah laut Indonesia bagian barat (2018-2019). Yudo kembali ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, yang merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (2019-2020). Saat menjabat sebagai Pangkogabwilhan I dengan pangkat bintang tiga atau laksamana madya, Yudo mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, karena adanya pelanggaran oleh kapal nelayan China pada 2020. Bahkan, Yudo juga terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020. Terutama dalam hal pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari China ke Tanah Air dan pembangunan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet. Dengan prestasinya itu, Yudo kemudian dipercaya untuk mengemban sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) untuk menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Adji yang memasuki masa pensiun pada 2020. (mth/Antara)

Komunisme, Kaum Trotsky dan False Flag Operation Asing

BY FNN Selasa, 20 Desember 2022 12:09:58 0

Ternyata bukan saja kelompok-kelompok Islam saja yang sering jadi korban False Flag Operation. Melainkan juga para kader komunis yang katanya hebat-hebat itu. Oleh: Hendrajit, Wartawan Senior, dan Pengkaji Geopolitik PAGI netizen. Sekarang ngobrol sedikit tentang komunisme ya. Pada 1924 bapak komunisme Rusia Vladimir Ulyanov Lenin meninggal. Penggantinya, bertarunglah dua putra mahlota, Stalin dan Trotsky. Punya mahzab berbeda dalam menjabarkan marxisme/leninisme. Dan punya kepribadian bertolak belakang sebagai sosok pemimpin. Pada kurun waktu itu, China belum jadi komunis, karena Mao Zhe Dong baru berhasil berkuasa pada 1949. Makanya ketika pada 1922 komunisme di Indonesia mulai menguat, dan bahkan menyusup ke Sarikat Islam, para kader komunis seperti Muso, Darsono dan Alimin, ketika mengklaim dirinya sebagai komunis pro Moskow, sebetulnya nggak jelas menganut garis politik Stalin atau Trotsky. Dalam situasi demikian, seringkali di internal PKI sejak 1920an sering kebalik-balik dalam pemetaan ideologi maupun faksi politik. Misalnya, ketika PKI memutuskan melancarkan pemberontakan Prambanan 1926 maupun Madiun 1948, yang kebetulan para aktornya sama, bertumpu pada Muso-Alimin, mengaku sudah dapat restu Moskow. Yang berarti direstui Stalin. Tapi apa benar begitu? Waktu saya baca buku karya George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Indonesianist generasi pertama itu menemukan sebuah dokumen yang mana Stalin mengecam kebijakan komunisme di Indonesia. Dalam pidatonya pada 1925, hal ini berarti setahun sebelum meletusnya pemberontakan Prambanan Stalin berkata: “Komunis di Jawa terlalu menilai tinggi potensi revolusioner dari gerakan pembebasan dan terlalu rendah menilai pentingnya aliansi antara kelas pekerja dan borjuis revolusioner dalam melawan imperialisme. Tampaknya, kaum Komunis Jawa mengidap penyimpangan ini, karena telah berbuat kekeliruan, yaitu mengibarkan slogan pemerintahan Soviet di negerinya sendiri. Hal ini merupakan penyimpangan ke arah kiri, yang akan memencilkan Partai Komunis dari massa dan akan mengubahnya menjadi suatu sekte.” Para kader komunis Indonesia yang dalam masa pertumbuhan awalnya dibina para kader sosialis demokrat Belanda seperti Snevliet dan Bars, sama sekali tidak membaca dinamika internal di Soviet era Stalin. Alhasil, para kader PKI seperti Alimin dan Muso, langsung menuding Tan Malaka sebagai kaum Trotsky ketika menentang keputusan Alimin dan Muso berontak pada 1926. Tan menentang karena dipandang belum matang. Artinya, Tan dalam hal ini menilai garis politik dan strategi yang ditempuh Alimin-Muso sejatinya justru menganut garis pro Trotsky, yang beroposisi dan berseberangan dengan garis Stalin. Namun Alimin dan Muso, ibarat maling teriak maling, mencap Tan sebagai Trotsky. Hanya karena mereka beranggapan pemberontakan Prambanan 1926 sudah direstui Moskow. Sehingga karena Tan menentang, berarti Tan itu Trotsky. Padahal kalau baca pidato Stalin yang dikutip Kahin tadi, Moskow justru menentang. Bahkan Stalin menggunakan istilah penyimpangan ke kiri. Ternyata bukan saja kelompok-kelompok Islam saja yang sering jadi korban False Flag Operation. Melainkan juga para kader komunis yang katanya hebat-hebat itu. Menyangka bekerja sama dengan sekutu, eh belakangan mereka nyadar telah kerjasama dengan musuh. Ketika Alimin dan Muso menuding Tan Malaka Trotsky, padahal justru Alimin dan Muso itu yang menganut garis politik dan strateginya Trotsky. Lantas apa ciri khas kaum Trotsky itu? Nah Tan sendiri rupanya malah tahu sekali ciri khas buruk kaum Trotsky: 1. Kaum kiri yang umumnya orang-orangnya besar mulut. Orang sekarang bilang Omdo. Omong doang. Nggak ada action-nya. 2. Orang-orangnya tidak punya ketetapan hati dalam berpolitik. Tidak istiqomah. Mudah terombang-ambing oleh kejadian. 3. Meski di permukaan galak, radikal, namun dalam kebijakan yang diambil, seringkali malah menguntungkan kapitalisme. Alhasil malah masuk dalam skema kapitalisme global. 4. Dan, yang paling fatal, kata Tan, kaum Trotsky itu hakekatnya nggak percaya terhadap kemampuan sosialisme untuk mengalahkan kemaha-kuasaan kapitalisme. Buat Tan, model begini ini merupakan penghianatan terhadap perjuangan sosialisme. Justru atas dasar itulah Tan kemudian mendesak para founding fathers kita, termasuk Presiden Sukarno, agar ketika mulai berunding dengan Belanda, bertumpu pada prinsip “Merdeka 100 Persen”. (*)

Imajinasi Liar dari Gerombolan Liar: Tidak Ada Anggaran (Uang) Pemilu

BY FNN Selasa, 20 Desember 2022 11:02:20 0

Kalau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tidak memberikan uang yang sudah dianggarkan tersebut, maka berarti kementerian keuangan melakukan pembangkangan terhadap UU APBN dan konstitusi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) RENCANA mempertahankan masa jabatan Joko Widodo terus bergulir. Baik dengan cara memperpanjang masa jabatan presiden maupun mengubah periode jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode. Semua ini tentunya melanggar konstitusi, dan masuk kategori sebagai kudeta konstitusi, seperti dimaksud di dalam artikel “Threats to democracy in Africa: The rise of the constitutional coup”, seperti dimuat di situs the Brookings Institute: https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/10/30/threats-to-democracy-in-africa-the-rise-of-the-constitutional-coup/ Artinya, Indonesia sedang meniru beberapa negara di Africa, mengancam demokrasi melalui kudeta konstitusi, untuk mempertahankan kekuasaan, menuju negara otoritarian dan tirani. Rencana ini sengaja disuarakan tanpa etika dan moral, secara sistematis, diorkestrasi oleh ketua umum partai politik, menteri, dan akhir-akhir ini pejabat tinggi negara, DPD dan MPR. Berbagai macam alasan penundaan pemilu dikaji, termasuk skenario brutal. Seperti kompensasi masa jabatan karena pandemi Covid-19 selama 2 tahun, atau menciptakan keadaan darurat, kegentingan memaksa, agar presiden dapat menerbitkan PERPPU atau dekrit menunda pemilu. Yang semuanya ilegal karena melanggar konstitusi. Karena Perppu atau dekrit presiden wajib taat konstitusi. Seperti diuraikan di dalam tulisan ini: https://www.watyutink.com/berpikir-merdeka/amp/pr-5036063087/dekrit-presiden-tidak-taat-konstitusi-dapat-dimakzulkan. Kemudian, alasan pemerintah tidak ada uang (anggaran) digulirkan. Alasan ini sangat primitif. Kalau dijalankan maka pemerintah secara nyata melanggar konstitusi. Pertama, pemerintah tidak pernah tidak ada uang, karena pemerintah mempunyai kekuasaan menarik pajak dan mencetak uang. Total belanja negara dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061 triliun. Anggap saja belanja negara 2024 sekitar Rp 3.000 triliun juga sehingga total belanja negara untuk dua tahun (2023-2024) mencapai Rp 6.000 triliun. Artinya, anggaran pemilu Rp 120 triliun relatif sangat kecil, hanya 2% dari belanja negara. Kedua, anggaran pemilu harus dianggarkan di dalam APBN. Kalau tidak dianggarkan berarti pemerintah melanggar perintah konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu setiap 5 tahun, yang jatuh tempo pada 2024. Artinya, pemerintah membangkang perintah konstitusi, melanggar konstitusi, dapat dimakzulkan. Ketiga, kalau anggaran pemilu sudah dianggarkan dan diundangkan dalam UU APBN, maka pemerintah, dan KPU sebagai penyelenggara pemilu, wajib menjalankan perintah UU APBN. Artinya, wajib menyelenggarakan pemilu. Kalau tidak, maka berarti keduanya membangkang perintah UU APBN, dan membangkang perintah konstitusi, karena UU APBN merupakan perintah konstitusi secara langsung. Sejauh ini, pemerintah sudah menganggarkan biaya penyelenggaraan pemilu dalam APBN, baik untuk KPU maupun Bawaslu. Perkiraan realisasi anggaran belanja KPU untuk tahun 2022 mencapai Rp 2,35 triliun. Anggaran KPU untuk tahun anggaran 2023 ditetapkan Rp 16 triliun. Sedangkan perkiraan realisasi anggaran Bawaslu untuk tahun 2022 mencapai Rp 1,79 triliun, dan anggaran tahun 2023 ditetapkan Rp 7,1 triliun. Jumlah anggaran 2023 ini lebih besar dari indikasi awal kementerian keuangan yang memperkirakan anggaran KPU dan Bawaslu masing-masing-masing sebesar Rp 14 triliun dan Rp 5,5 triliun: https://m.bisnis.com/amp/read/20220817/10/1567743/sri-mulyani-anggaran-pemilu-2024-rp14-triliun-bawaslu-rp55-triliun Dengan demikian, tidak ada alasan KPU dan Bawaslu tidak ada uang untuk menyelenggarakan pemilu. Kalau pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tidak memberikan uang yang sudah dianggarkan tersebut, maka berarti kementerian keuangan melakukan pembangkangan terhadap UU APBN dan konstitusi. Maka dari itulah, alasan menunda pemilu karena tidak ada uang merupakan imajinasi liar, dari segerombolan liar pihak-pihak yang mau melakukan kudeta konstitusi. (*)

Hentikan Usulan Dekrit Kembali ke UUD 1945 Asli Era Presiden Jokowi

BY FNN Selasa, 20 Desember 2022 10:34:28 0

Dengan kembali ke UUD 1945, seolah rezim mengikuti aspirasi rakyat, ternyata telah dimodifikasi dalam rencana rekayasa politik dengan cara membonceng kekuatan aspirasi rakyat tersebut untuk mempertahankan kekuasannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ASPIRASI usulan mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli untuk kemudian disempurnakan dengan adendum, akan dikemas seolah-olah untuk melawan Oligarki dan merontokkan UUD 2002. Justru oleh penguasa momen ini akan dijadikan bargaining posisition dengan perpanjangan masa jabatan Presiden. Dibungkus ide dalam kemasan seolah Presiden akan memenuhi aspirasi masyarakat. Dekrit kembali ke UUD 45 asli dengan adendum, dengan perpanjangan masa jabatan Presiden 2 atau 3 tahun, akan nyasar ke Pasal 7 UUD 45 naskah asli yang menyebutkan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Interpretasi kalimatnya jelas: setelah masa jabatan pertama (5 tahun), dapat dipilih kembali (untuk masa jabatan 5 tahun ke-2 ), hanya sekali lagi, akan diubah boleh dipilih berkali-kali. Dalam rancangan adendum UUD 1945 asli, menjadi tidak ada pembatasan jabatan Presiden. Seorang Presiden, bisa menjadi Presiden berkali-kali tanpa ada batasan periode jabatan, seperti yang terjadi dalam era Rezim Soeharto. Ide ini sangat mungkin juga mengikuti dan terinspirasi dari sukses Xi Jinping yang akan bisa menjadi Presiden China seumur hidup. Ide kembali ke UUD 1945 asli ini justru akan menjadi makanan dan santapan Oligarki, Presiden kembali berkali-kali dan tanpa perlu mengadakam Pilpres. Kekuatan finansial oligargi dipastikan akan mem-backup proses politiknya. Gambaran skenarionya agar mudah ditangkap dan dipahami masyarakat luas, seperti ini. Bahwa: Presiden Jokowi mengeluarkan dekrit yang isinya kembali ke UUD 1945 asli. Pemilu hanya untuk memilih Partai Politik, seperti pada era Orba. Pilpres cukup via MPR di mana syaratnya tidak ada lagi batasan 2 (dua) periode jabatan Presiden. Jokowi maju Capres lagi dan dimenangkan secara aklamasi oleh MPR RI. Masyarakat luas tidak boleh lengah oleh manuver beberapa pejabat negara yang dengan cara apapun termasuk tawaran amandemen terbatas setelah kembali ke UUD 45 asli, sepanjang akan dilaksanakan pada era Jokowi akan membawa konsekuensi yang berbahaya. Sebelumnya telah saya tulis tercium Prediksi jahat perpanjangan masa jabatan Presiden, bukan asal-asalan tanpa referensi dan data yang dimiliki oleh Kajian Politik Merah Putih, itu jebakan politik akan terjadi kalau kita tidak waspada. Dengan kembali ke UUD 1945, seolah rezim mengikuti aspirasi rakyat, ternyata telah dimodifikasi dalam rencana rekayasa politik dengan cara membonceng kekuatan aspirasi rakyat tersebut untuk mempertahankan kekuasannya. Siklus pemilu dan Pilpres jangan sampai ada penundaan sekalipun muncul serangan seolah-olah Pilpres mendatang akan mendatangkan kecurangan yang sama seperti Pilpres sebelumnya dan macam-macam narasi yang akan menyerang dan berusaha menunda Pilpres yang akan datang. Apapun pilihannya adalah pilihan terbaik jangan melakukan Dekrit kembali ke UUD 45 asli pada era Presiden Jokowi dengan konpensasi akan menambah masa jabatannya. Para pejabat negara yang secara terang-terangan mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu 2024, sejatinya mereka itu adalah para “pengkhianat” konstitusi. Mengapa? Karena sebenarnya mereka itu sudah tahu adanya konstitusi yang mengatur tentang pemilu maupun pilpres. Mereka bukannya “buta-tuli”. Mereka masih bisa baca bisa dengar juga. Entah kalau mereka sudah “buta-tuli”. (*)

Syafruddin Prawiranegara dan Hari Bela Negara

BY FNN Senin, 19 Desember 2022 23:41:04 0

Hari ini, 19 Desember 2022, tanggal di mana ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda, Syafruddin Prawiranegara, salah seorang Pimpinan Masyumi yang ada di kabinet, berinisiatif membentuk pemerintahan sementara. Oleh: Abdullah Hehamahua, Mantan Penasehat KPK HARI ini, 19 Desember, 74 tahun lalu, pesawat-pesawat terbang Belanda, menerjunkan tentaranya di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Padahal, Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat sebagai Penengah berada di Kaliurang. Tentara Belanda tanpa menghiraukan eksistensi KTN, melepaskan tembakan beruntun dari pesawat terbang. Belanda akhirnya menguasai Yogyakarta. Soekarno, Hatta, dan beberapa Menteri, ditangkap Belanda. Mereka dibuang ke Pulau Bangka. Panglima Besar Jenderal Sudirman memutuskan untuk melakukan perang gerilya. Namun, Soekarno dan Hatta, bersikap lain. Olehnya, sebelum ditangkap, keduanya dalam sidang kabinet terbatas, memberi mandat ke Syafruddin Prawiranegara untuk memimpin pemerintahan. “Saya tidak terima telegram itu,” kata Pak Syaf kepadaku dalam salah satu pertemuan Forum Nasi Bungkus, Dewan Da’wah (1981). “Lalu mengapa Pak Syaf membentuk PDRI?” tanyaku penasaran. Motif Pembentukan PDRI Pak Syaf sewaktu menjawab pertanyaanku, menjelaskan, sebagai salah seorang pimpinan Masyumi yang berada di kabinet, bertanggung jawab terhadap eksistensi Indonesia. Pak Syaf, Menteri Kemakmuran yang waktu itu dengan beberapa pejabat negara berada di Bukittingi. Pak Syaf mengatakan, sehari sebelum penaklukan Yogyakarta, PKI melakukan pemberontakan di Madiun, Pemberontakan tersebut menurut Pak Syaf, dimanfaatkan Belanda untuk mempersulit wujudnya kesepakatan dalam kegiatan diplomasi kedua negara. Olehnya, menurut pak Syaf, pemerintah Indonesia bertindak tegas. Pemberontakan PKI di Madiun tersebut dapat ditumpas. Sebab, pasukan Divisi Siliwangi yang berada di Surakarta waktu itu dikerahkan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Pak Syaf menambahkan, Masyumi sebagai partai Islam ideologis tidak membiarkan PKI atau ajarannya berkembang di Indonesia. Apalagi sampai menguasai sistem pemerintahan. Sebab, sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas menolak komunisme. Ini karena komunisme tidak mengakui agama. Bahkan, komunisme menganggap agama sebagai candu. “Itulah sebabnya saya berinisiatif membentuk kabinet,” kata Pak Syaf menjelaskan alasan pembentukan PDRI. Padahal, beliau tidak menerima telegram Soekarno dan Hatta. Pak Syaf melanjutkan alasan pembentukan PDRI yang masih kuingat, antara lain: Tujuan perjuangan Masyumi adalah terciptanya ajaran dan hukum Islam bagi orang per orang, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara menuju ridha Ilahi. Fakta di lapangan, lanjutnya, 95 persen penduduk Indonesia waktu itu beragama Islam. Jika presiden dan wakilnya ditangkap, masyarakat dunia akan menganggap, pemerintahan Indonesia sudah tiada. Dampaknya, Belanda akan kembali menjajah. Konsekwensi logisnya, pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia pun pupus. Berarti, lanjut pak Syaf, Masyumi sukar mencapai tujuannya. Kabinet PDRI Pak Syaf  mengajak Kolonel Hidayat, Panglima tentara dan teritorium Sumatera, mengunjungi Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera, guna mengadakan perundingan. Pak Syaf bersama beberapa tokoh, di perkebunan teh Halaban yang berjarak 15 Km arah selatan kota Payakumbuh, melakukan pertemuan. Hari itu, 22 Desember 1948, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk. Pak Syaf sebagai Presiden merangkap Perdana Menteri (PM). Beliau didampingi T.M. Hassan sebagai Wakil Presiden. Anggota kabinet lainnya, antara lain: Ir. Indratjaja (Menteri Perhubungan/Kemakmuran); Ir. Sitompul (Menteri PU dan Kesehatan); Mr. Lukman Hakim (Menteri Keuangan dan Kehakiman); Mr.  Moch Rasjid (Menteri Keamanan dan Sosial). Kutanyakan Pak Syaf, mengapa tidak menggunakan istilah Presiden. Beliau dengan lugu mengatakan: (a) Saya waktu itu belum tahu ada mandat dari Presiden Sukarno kepadaku untuk membentuk pemerintahan transisi; (b) Saya terdorong oleh rasa keprihatinan sebagai Menteri di mana atasanku ditangkap penjajah Belanda. (c) Saya sebagai Pimpinan Masyumi yang adalah partai politik Islam ideologis, tidak etis untuk memproklamirkan diri sebagai Presiden. Apalagi, waktu itu saya tidak menerima telegram dari presiden yang mengamanatkan diriku membentuk pemerintahan. Pidato Melalui Radio Rimba Raya Pak Syaf mengumumkan pemerintahan baru dan menyampaikan tekadnya untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan melalui Radio Rimba Raya yang disiarkan secara luas. Pak Syaf mengingatkan diriku tentang tujuan kemerdekaan yang berada dalam alinea keempat mukadimah UUD 45. “Jangan lupa, empat dari sembilan orang perumus Pancasila dan UUD 45 adalah ulama yang merupakan anggota Masyumi,” kata pak Syaf. Saya kaget! (Di rumah, kucari dan kupelajari beberapa literatur. Ternyata, empat orang dari Panitia Sembilan yang menyusun dasar negara dan UUD adalah ulama. Orang pertama, KH Agus Salim, ulama besar waktu itu. Beliau salah seorang anggota Parleman dari Masyumi ketika Wakil Presiden, Mohammad Hatta menganjurkan pembentukan partai politik. Salah satu partai politik itu adalah Masyumi yang dibentuk  dalam Kongres Umat Islam, 7 November 1945 di Yogyakarta. Orang kedua, KH Wahid Hasyim, Wakil Ketua Majelis Syura Masyumi dari unsur Nahdiyin. Personil ketiga, Abdoel Kahar Muzzakir, juga anggota parlemen Masyumi dari unsur Muhammadiyah. Ulama keempat, Raden Abikusno Tjokrosoejoso, anggota parlemen Masyumi dari unsur Syarikat Islam). Pidato pak Syaf di Radio Rimba Raya menggelegar, tidak saja dalam negeri, tapi juga dunia internasional. Rakyat Indonesia, khususnya di Sumatera yang mendengar pidato tersebut, bangkit melakukan perlawanan dengan cara masing-masing. Bahkan, informasi tentang pidato tersebut sampai ke PBB. Jadi, sekalipun tokoh-tokoh PDRI diburu Belanda, tapi pidato Pak Syaf mendorong PBB untuk mendesak negara penjajah tersebut kembali ke meja perundingan. Hasilnya, Indonesia berdaulat pada tanggal 29 Desember 1949, rumusan Konperensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Denhaag, Belanda. Mengembalikan Mandat Sebagai Ketua PDRI Kutanyakan, mengapa pak Syaf mengembalikan mandat sebagai Ketua PDRI. Padahal, dengan jabatan tersebut, Pak Syaf bisa melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa. Jawaban Pak Syaf mengejutkan. Pak Syaf bilang, setelah PDRI beroperasi, beliau baru tau, ada mandat dari Presiden terhadap dirinya untuk membentuk pemerintahan transisi. Olehnya, setelah mengetahui Soekarno dan Hatta bebas, pak Syaf menganggap tugasnya selesai. Itulah sebabnya, beliau kembalikan mandat ke Soekarno dan Hatta. Pak Syaf secara resmi kembalikan mandat dalam sidang kabinet RI, 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Perilaku pak Syaf tersebut menunjukkan, tokoh-tokoh Masyumi adalah pribadi yang tidak gila jabatan. Mereka melakukan suatu kegiatan karena diperintahkan agama dan negara. Mereka menerima suatu pekerjaan atau jabatan juga karena perintah agama dan negara. Olehnya, Pak Syaf menolak jabatan jika ia bertentangan dengan perintah agama dan negara. Hal ini ditunjukkan terhadap kebijakan presiden Soekarno yang dinilainya salah. Presiden Soekarno waktu itu menunjuk Pak Syaf  menjadi formatur guna membentuk Dewan Nasional sekaligus sebagai pimpinannya. Pak Syaf  menolak. Sebab, lembaga Dewan Nasional itu tidak dikenal dalam UUDS 1950 yang berlaku waktu itu. Menurut Pak Syaf, tindakan Presiden Soekarno tersebut, terang-terangan melanggar konstitusi. Menjadi Pahlawan Nasional Chalid Prawiranegara, anak sulung pak Syaf memberitahuku, penetapan ayahnya sebagai pahlawan nasional bukan atas permintaan keluarga. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan budaya dan karakter Masyumi sebagai partai Islam ideologis. Menurutnya, pak AM Fatwa sebagai anggota DPR-RI memintanya, mengajukan permohonan agar pak Syaf ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pak Chalid menolak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang melarang memberi jabatan ke orang yang meminta. Akhirnya, Pemerintah Jawa Barat yang mengajukan permohonan ke pemerintah. Almarhum AM Fatwa, dalam kontek ini mengorganisasikan sejumlah seminar tentang peran PDRI. Sebab, Presiden SBY melalui Keppres menetapkan tanggal 19 Desember 1948 sebagai Hari Bela Negara. AM. Fatwa lalu melakukan seminar di beberapa kota besar. Dimulai dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Seminar-seminar yang dilakukan sejak 2009 – 2011 tersebut diakhiri dengan peringatan 100 tahun pak Syaf. Penganugerahan gelar pahlawan nasional diberikan ke pak Syaf, tanggal 8 November 2011. Upacara penganugerahan dilakukan Presiden SBY di istana negara. Hari ini, 19 Desember 2022, tanggal di mana ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda, Syafruddin Prawiranegara, salah seorang Pimpinan Masyumi yang ada di kabinet, berinisiatif membentuk pemerintahan sementara. Sebab, kesadaran sebagai Menteri dan pimpinan Masyumi yang mau menyelamatkan pemerintahan dan negara Indonesia dari dijajah kembali, beliau membentuk pemerintahan tersebut. Tanggal 22 Desember 1948, 74 tahun lalu, dideklarasikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden merangkap Perdana Menteri. Andaikan pak Syaf tidak berinisiatif membentuk PDRI, 74 tahun lalu, apakah hari ini, Indonesia sebuah negara merdeka? Apakah tanpa PDRI, Belanda melakukan Komperensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia, 29 Desember 1949? Apakah tanpa hasil KMB, Moh. Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi mengajukan Mosi Integral.? Apakah tanpa Mosi Integral tersebut, Indonesia hari ini adalah NKRI.? Siapa yang berhak mengklaim, paling NKRI.?  Masyumi, PKI atau koalisinya. ? Semoga kita semua tahu diri! Depok, 19 Desember 2022. (*)

Posko Pilihan Rakyat: Bersama Rakyat Melawan Kudeta Konstitusi

BY FNN Senin, 19 Desember 2022 23:05:12 0

Bagi lawan politiknya, Anies memang ancaman. Tidak hanya karena survey menempatkan Anies teratas dari sisi elektabilitas, tetapi juga karena fakta lapangan terlihat lebih menyeramkan, melampaui ekspektasi hasil survey. Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI ADA tiga hal signifikan yang membuat isu perpanjangan masa jabatan dengan modus penundaan Pemilu perlu direspon rakyat secara super serius. Pertama, bakal dilantiknya 272 penjabat kepala daerah. Kedua, isu Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang disinyalir terkait dengan rencana busuk ini. Dan ketiga, informasi bahwa mayoritas Anggota DPR dan DPD telah sepakat penundaan Pemilu. Jelang Pemilu 2024 jumlah Pj kepala daerah yang akan dilantik sebanyak 272. Ini bukan angka kaleng-kaleng, karena bobotnya separuh dari total 548 kepala daerah di tanah air. Pertanyaannya, bila selama ini presiden begitu sibuk dan terbuka mendukung calon tertentu, bagaimana dengan 272 Pj kepala daerah itu? Pertanyaan berikutnya, apa jadinya bila mereka dikonsolidasi mendukung perpanjangan masa jabatan presiden? Pj kepala daerah berpotensi menjadi perpanjangan tangan kekuasaan untuk kepentingan politiknya. Potensi itu muncul karena Sang Pj ditunjuk penguasa, bukan dipilih rakyat melalui Pemilu. Gelagatnya terlihat dari gerilya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghapus jejak Anies Rasyid Bawedan. Sulit menepis tudingan, kebijakan kontroversial Pj Gubernur hasil penunjukan Presiden Joko Widodo ini tidak terkait dengan Pemilu 2024. Ini sama sulitnya menepis dugaan bahwa Heru akan ikut mendukung penundaan Pemilu kalau-kalau ada perintah. Sekali lagi, penundaan Pemilu adalah soal yang harus direspon rakyat secara keras. Bisik-bisik beberapa kawan, lebih dari 75 persen Anggota DPR telah setuju ²penundaan Pemilu. Itu artinya, perkara perpanjangan masa jabatan melalui penundaan Pemilu tinggal menunggu momentum yang tepat. Rakyat tidak boleh lengah. Terlebih, pengesahan KUHP disinyalir terkait pula dengan gagasan upaya melawan konstitusi secara berjamaah ini. Dalam rapat antara Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Benny K. Harman mendengar KUHP yang cepat-cepat disahkan karena tahun depan akan ada \'Dekrit Penundaan Pemilu\' dan yang protes-protes akan ditangkap semuanya. Konsitusi tegas bahwa, presiden dan wakil presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif hanya bisa menduduki jabatannya lima tahun sekali melalui Pemilu, titik. Tidak ada ruang lebih dari lima tahun dan tidak ada mekanisme lain untuk menjabat kembali kecuali melalui Pemilu, baik melalui Dekrit Presiden, Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPPU), dan lain-lain. Bila penundaan Pemilu dipaksakan, maka itu adalah perbuatan melawan konstitusi. Apapun alasan penundaan itu, satu-satunya pihak yang rugi adalah rakyat. Sementara presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD semuanya untung, termasuk lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, seperti MK, MA, KY, KPK karena mendapat jatah waktu tambahan menduduki jabatannya. Rakyat rugi karena selama ini rezim gagal menampilkan prestasi signifikan. Yang ada, tanah air malah semakin dalam memasuki jurang kehancuran. Hutang negara menumpuk, korupsi merajalela, oligarki menguat, politik dinasti mencuat, pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran, dan seterusnya. Sayangnya, tidak terlihat perbaikan signifikan. Sebaliknya, kebijakan yang memunggungi rakyat terus diproduksi. Subsidi Bahan Bakar Minyak, pupuk, atau listrik dipangkas tetapi subsidi kendaraan listrik digelontorkan. Import bahan pangan dilakukan, tapi sedikit yang mengkritisi hasil dari program food estate yang dulu digembar-gemborkan itu. Itu hanya sedikit contoh, dari sekian banyak yang bisa diurai. Posko Pilihan Rakyat Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Jika elit tidak lagi dapat menjadi panutan berkonstitusi dengan baik, rakyat berhak “meluruskannya”. Bila elit memaksakan pelanggaran kostitusi berjamaah, rakyat berhak memberontak. Perbuatan inkonstitusional kita lawan dengan cara konstitusional. Menjadi kewajiban kita menjaga tegaknya konstitusi. Untuk itu, kami menginisiasi Posko Pilihan Rakyat (PPR). Fokusnya pada tiga hal. Pertama, saling berjejaring (bersama posko lain yang akan dibentuk di daerah-daerah) melawan upaya kudeta konstitusi. Kedua, bahu-membahu mengawal Pemilu jujur, Adil, dan tepat waktu. Ketiga, menjadi wadah silaturahim, diskusi, dan konsolidasi relawan Anies Rasyid Baswedan. Kenapa harus Anies? Karena Anies Bacapres yang sarat karya dan prestasi. Anies pula dikenal sebagai Bacapres yang mengusung perubahan. Beberapa Bacapres lainnya yang masuk dalam hitungan lembaga survey cenderung berposisi sebagai penerus Jokowi, sementara Jokowi sendiri terbukti tidak membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Bagi lawan politiknya, Anies memang ancaman. Tidak hanya karena survey menempatkan Anies teratas dari sisi elektabilitas, tetapi juga karena fakta lapangan terlihat lebih menyeramkan, melampaui ekspektasi hasil survey. Di mana-mana, Anies disambut gegap gempita penuh sukacita. Lawatan terakhir Anies di Pangkep, Sulawesi Selatan, bahkan dihadiri puluhan atau seratusan ribu orang. Mereka datang sukarela, tanpa iming-iming amplop, goodybag, apalagi tipu-tipu kemasan acara. Menengok fakta itu, lawan politik jelas meriang. Lawan politik Anies bukan saja Bacapres yang diprediksi bertarung pada Pemilu 2024. Lawan politik Anies juga adalah mereka yang menghendaki menjabat lebih lama dari waktu yang ditentukan konstitusi, dengan mengorbankan pemilu tepat waktu. Dari Bintaro, Tangerang Selatan, semangat itu bermula. Rumah pribadi telah saya siapkan untuk mengawali perjuangan ini. Daerah lain akan kita konsolidasi masif, semasif upaya berjamaah kudeta konstitusi. Kita melawan kudeta konstitusi karena kesadaran bernegara. Kita mendukung Anies karena gagasan, karya, dan potensinya, bukan sekadar urusan uban dan kerutan di wajah. (*)

Merekalah “Pengkhianat Konstitusi”

BY FNN Senin, 19 Desember 2022 22:56:44 0

Mengapa Muhaimin, Airlangga, dan Zulhas terkesan ngotot menginginkan ada penundaan Pemilu 2024? Saya yakin, data tipikor yang diduga dilakukan oleh mereka sudah ada di KPK, sehingga ketiganya perlu “carmuk” ke Presiden. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Networ-FNN SEOLAH ada sebuah \'orkestra\' yang tengah berjalan, wacana untuk “Jokowi 3 Periode” ternyata masih berjalan. Dengan sedikit modifikasi di sana-sini, maka wacana itu menjelma menjadi bermacam-macam wacana turunan. Ada yang mengusulkan dekrit, ada pula yang telah mengusulkan penundaan pemilu. Tak hanya itu, wacana memperpanjang sedikit waktu masa jabatan presiden juga mengemuka, seperti penambahan 2-3 tahun masa jabatannya. Teraktual, dua pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua DPD LaNyala Mahmud Mattalitti dan Ketua DPR Bambang Soesatyo serta disusul Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, yang ikut mengusulkan wacana-wacana tersebut. Hal itu semakin menguatkan bahwa “orkestra sumbang” kontra-konstitusi sebenarnya masih berjalan di tengah penolakan “malu-malu atau pura-pura” yang dilakukan Presiden Joko Widodo sendiri. Seperti, saat mengumpulkan relawannya yang dikemas “Musyawarah Rakyat” di Gelora Bung Karno, tiba-tiba muncul spanduk “Presiden 3 Periode”. Usulan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mengemuka. Kali ini datang dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Disusul dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Inilah yang mengundang kegaduhan politik nasional, meski Presiden Jokowi sendiri tidak tegas menolaknya. Bahkan, Ketua Umum Pro Jokowi (ProJo), Penanggung Jawab Musra, Budi Arie Setiadi menyebut, di wilayah Indonesia timur masyarakat mendukung Presiden Jokowi untuk menjadi presiden selama tiga periode. “Indonesia timur masih menginginkan pak Jokowi lagi tiga periode, bahkan di Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku bisa seumur hidup. Bukan tiga periode lagi,” ungkap Budi dalam diskusi Total Politik secara daring, Ahad (18/12/2022). Hanya saja Ketua Umum Projo ini menegaskan, pihaknya tunduk terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode. Tapi, sebagai aspirasi tentunya tidak dilarang. Menurut Budi, Musra Relawan Jokowi ini juga bukan dimaksudkan untuk mendorong wacana tiga periode. Namun, hanya digunakan oleh relawan Jokowi untuk menyerap aspirasi terkait calon presiden di 2024. “Saya mau menjelaskan posisi musra ini sebagai laboratorium politik untuk menyerap aspirasi rakyat. Tidak didesain untuk tiga periode tidak,” tegasnya. Usulan terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali muncul. Usulan kali ini datang dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dia punya alasan tersendiri menyerukan perpanjangan dua tahun masa jabatan Presiden Jokowi. Pasalnya, masa pemerintahan Jokowi, menurutnya, habis untuk menangani pandemi Covid-19. Untuk itu, dia mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang 2 tahun untuk menggantikan atau \'menebus\' kinerjanya yang terhambat selama pandemi Covid-19. Menurutnya, melihat Jokowi sudah dua tahun karena situasi Covid-19, belum menunjukkan hasilnya. “Sekarang dua tahun sudah dilewati, ya kenapa nggak ditambah saja 2 tahun lagi untuk nebus yang Covid-19 kemarin,” ujar Nyalla saat memberikan sambutan pada Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022). Selain alasan itu, Nyalla juga menyebut penyelenggaraan pemilu 2024 hanya akan membuang waktu. Ia juga menyebut ada “kelompok” yang mengontrol atau menguasai pemilu, sehingga ada baiknya juga jika ditunda. “Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblos, ini palsu semua. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai oleh satu kelompok ini,” ungkapnya tanpa menyebut kelompok yang dimaksud itu. Oligarkikah? “Nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang uang untuk pemilu, lebih baik ditunda saja, saya bilang gitu,” lanjut LaNyalla. Sebagai solusinya, LaNyalla menyarankan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh MPR, bukan melalui suara rakyat, karena menurutnya, pilpres dengan menggunakan coblos-coblosan hanya akan membebani rakyat. Nyalla melanjutkan, ia juga mengeluarkan pernyataan yang meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan dekrit mengembalikan Konstitusi ke Undang-Undang Dasar \'45 sesuai dengan naskah aslinya. “Nanti dari adendum itu, bisa sambil diperbaiki. Kita persilakan presiden (bisa) memperpanjang, mau 2 tahun, mau 3 tahun silakan, yang penting adendum di dalamnya selesai. Jadi pemilihan presiden cukup melalui MPR, nggak usah lagi coblos-coblosan, kasihan rakyat,” pungkas Nyalla. Gayung bersambut. Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengelak disebut menginginkan penundaan Pemilu 2024. Bamsoet balik menuding komentar terhadap pernyataannya terlalu jauh. “Pertama, apa yang disampaikan dalam komentar berita-berita itu melintirnya terlalu jauh. Yang minta pemilu ditunda siapa? Saya hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh,” kata Bamsoet, Ahad (11/12/2022). Bamsoet menjelaskan, tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan. Kecuali ada sesuatu hal yang luar biasa sebagai mana diatur dalam konstitusi dan undang-undang (UU), seperti faktor alam dan nonalam, perang dan lain-lain yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan seluruhnya atau sebagian. “Saya kan hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh,” ujarnya. Menurut mantan Ketua DPR ini, dirinya hanya membuka diskursus publik. Ia pun mempersilakan orang lain untuk mengutarakan tanpa kemarahan. Yang pasti, konstitusi yakni UUD 1945 sudah mengatur dengan jelas, pemilu dilakukan setiap lima tahun dan masa jabatan presiden lima tahun dengan maksimal menjabat dua periode. Usul Tunda Adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang pertama kali menggulirkan usulan penundaan Pemilu 2024. Gayung bersambut. Dua ketua umum parpol lainnya juga ikut mendukung usulan agar Pemilu 2024 ditunda. Mereka adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ketiga partai politik yang mendukung usulan tersebut adalah parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan dua di antaranya adalah pengusung Jokowi – Ma\'ruf Amin saat Pilpres 2019, yaitu PKB dan Golkar. Muhaimin yang akrab dipanggil Imin ini mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi. “Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (23/2/2022). Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19. Imin mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara itu, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi. Alasan lain untuk menunda pemilu, kata Muhaimin, mengacu pada analisis big data perbincangan di media sosial. Dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak. “Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan,” ujarnya. “Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022). Elit parpol kedua yang mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 adalah Airlangga Hartarto. Airlangga mengaku mendapat aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Airlangga pun berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya. “Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar, aspirasi rakyat adalah aspirasi partai,” kata Airlangga. “Oleh karena itu, kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari siaran pers. Ketum parpol ketiga yang turut mendukung usulan penundaan pemilu adalah Zulkifli Hasan. Terkait alasan penundaan pemilu 2024, Zulhas menjelaskan lima alasannya. Di antaranya karena situasi pandemi yang masih berlangsung dan perlu ada perhatian khusus, serta kondisi perekonomian yang belum stabil, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat perlu melakukan pemulihan untuk kembali bangkit. Zulhas juga menyinggung perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, antara lain perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia. Lalu, anggaran pemilu yang membengkak dari rencana efisiensi. Sehingga, menurutnya lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Alasan lainnya adalah masih adanya keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang tertunda akibat pandemi. “PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” ungkap Zulhas dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022). Mengapa Muhaimin, Airlangga, dan Zulhas terkesan ngotot menginginkan ada penundaan Pemilu 2024? Saya yakin, data tipikor yang diduga dilakukan oleh mereka sudah ada di KPK, sehingga ketiganya perlu “carmuk” ke Presiden.   Bagaimana dengan Nyalla dan Bamsoet? Meski tidak ada maksud keduanya tunda pemilu, namun perpanjangan 2-3 tahun seperti yang dirumuskan oleh Nyalla itu tetap saja bisa mengubah agenda pemilu menjadi penundaan. Jadi, tetap saja, sebenarnya mereka itulah “pengkhianat konstitusi”. Mereka khianati amanat konstitusi yang sudah jelas isinya. (*)

Ketua DPD Ingatkan Darurat Data Penduduk dan Desa di Indonesia

BY FNN Senin, 19 Desember 2022 15:33:49 0

Surabaya, FNN – Sejumlah data yang dirilis kementerian dan instansi mengenai jumlah desa dan penduduk yang tidak sinkron satu sama lain, mendapat sorotan tajam Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.  Sebab, menurut LaNyalla basis data sangat penting bukan hanya untuk Pemilu, tetapi lebih dari itu adalah perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik juga ketahanan sosial serta pembangunan demokrasi. “Tetapi dari data yang ada, simpang siur dan tidak sinkron antar kementerian dan instansi. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Belum lagi desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan,” ungkap LaNyalla di Surabaya, Senin (19/12/2022).  LaNyalla yang pernah mengungkap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Fiktif pada saat Pilkada Jawa Timur tahun 2008 silam itu membeber sejumlah temuannya. Di antaranya ketidaksamaan data yang dirilis Kementerian Desa, Kemenkeu, KPK, Kemensos dan Kemenkes.  Dalam data yang disajikan dan telah terekam di sejumlah media massa tersebut memang terdapat perbedaan mencolok terkait jumlah desa dan penduduk. Seperti pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rakor dengan Kemensos.  Menurut KPK ada 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal data itu adalah basis untuk penyaluran bantuan sosial. Selain itu juga ada NIK Ganda sebanyak 1,06 juta orang. Juga ada 234 ribu orang yang meninggal, tapi masih ada di DTKS.  “Ini sudah diungkap KPK sejak tahun lalu. Tapi saya belum tahu apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Apalagi Kemensos pernah mengajukan anggaran Rp 1,45 triliun untuk program sentralisasi data,” ungkapnya.    LaNyalla juga mengungkap perbedaan pandangan antara Kemenkeu dengan Kemendes terkait adanya desa fiktif. Awalnya Kemenkeu menyitir ada 15 desa fiktif. Lalu saat saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Menkeu menyatakan terdapat juga permasalahan administratif pada penambahan desa baru di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.  Namun Menteri Desa Abdul Halim membantah. Dia mengatakan tidak ada desa fiktif. Semua desa yang ada ada penduduknya.  Yang ironis, lanjut LaNyalla, saat Indonesia gencar melakukan vaksinasi tahun lalu, Menteri Kesehatan mengaku kapok menggunakan data Kemenkes. Karena disinyalir tidak tepat sasaran. Pihaknya mengaku memilih menggunakan data KPU yang baru saja menggelar Pilkada serentak.  “Padahal Pilkada serentak di tahun 2020 tidak berlangsung di seluruh Kabupaten Kota di Indonesia. Bagaimana mungkin data itu bisa menjadi acuan. Apalagi vaksin dilakukan tahun 2021. Data pemilih yang sudah meninggal diupdate dari mana?” tanya LaNyalla.  Jadi, menurutnya, darurat data ini adalah persoalan serius. Terutama untuk mengambil kebijakan. Karena, imbuhnya, jika datanya salah, pasti kebijakan juga salah.  “Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di tahun 2024. Bisa runyam kalau faktanya kita masih seperti ini. Bisa saja ada DPT Fiktif yang tidak diketahui oleh partai politik dan peserta pemilu,” tandasnya. (mth/*)

Tangis Korban Penggelapan dan Penipuan KSP Indosurya

BY FNN Senin, 19 Desember 2022 15:23:52 0

Jakarta, FNN – Liana sambil menangis menceritakan betapa menderitanya dia sejak ikut bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Dia mengakui sejak awalnya dia diajak oleh temannya untuk ikut koperasi Indosurya. “Saya cuma sebulan. Saya belum pernah menerima bunga seperti yang telah dijanjikan, baru masuk sudah tidak bisa diambil,” kata Liana di Konperensi Pers yang diadakan di Jakarta Pusat, Ahad (18/12/2022). Liana meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahmud MD untuk mendengar keluhan mengenai pengembalian uang dari KSP Indosurya kepada dirinya dan korban lain. “Karena saya sendiri pun jadi banyak utang, di usia saya yang menginjak 50 hampir 60 saya harus kerja lagi, di usia saya yang segini,” kata Liana. Liana meminta kepada Henry Surya, Ketua KSP Indosurya untuk segera mengembalikan uang dia, dan korban-korban lainnya. “Kembalikan uang saya, Henry Surya. Ketuklah pintu hatimu. Apakah kamu merasakan seperti saya, seperti yang lain. Mereka itu membutuhkan uang dari muda untuk dikumpulkan pundi-pundinya, ternyata kamu ambil segampang itu,” ujar Liana. Kordinator yang mewakili 896 orang korban kejahatan KSP Indosurya, Imam Santosa mengaku, akibat mengikuti koperasi ini dia betapa menderita dan bertengkar dengan keluarganya, dia sering cekcok bersama istrinya karena aset-aset yang mereka keluarkan tidak juga kembali. “Semoga penetapan tersangka di PN Jakarta Barat segera dilaksanakan. Kenapa? Karena menurut saya ini sangat penting, karena saya dibuat sengsara dengan kejadian seperti ini,” kata Imam. Imam juga mengatakan bahwa dia sudah menabung sebanyak Rp 2,250 miliar yang dia kumpulkan selama dua puluh lima tahun. “Artinya dia sudah seharusnya memasuki masa pensiun di usia 54 tahunnya tetapi dia tidak bisa pensiun akibat kasus ini. Dia harus bekerja keras lagi,” tambah Imam. “Kenapa? Karena dia mempunyai seorang anak yang kuliahnya ditunda, yang satu. Dan yang kedua, dari uang yang dia kumpulkan sebanyak Rp 2,250 miliar itu ada uang keluarga dia sebanyak satu setengah milliar. Dan, dia harus mengembalukan uang itu, sampai dia harus jual rumahnya,” jelas Imam. Dari total jumlah jual rumahnya Imam pun belum bisa membayar kerugian yang ditanggung atas penggantian uang keluarganya sebanyak satu setengah milliar. Karena uang dari hasil jual rumah itu baru mengganti lima puluh persen dari hutangnya, dan lima puluh persen lagi belum, jelasnya. Jadi betapa sengsaranya. Terus dengan keluarga dan istrinya dia sering cekcok mengenai aset-aset yang dijanjikan oleh KSP Indosurya. Imam juga menjelaskan bahwa dia telah bergabung dengan KSP Indosurya semenjak 3 tahun lalu 2020. Apalagi satu bulan sebelum itu dia memasukkan uang tabungan ngajar sebanyak Rp 300 juta dan itu pun lenyap pada bulan berikutnya. (Anw)

Deddy Corbuzier Berikan Panggung untuk Keturunan PKI, Bela Negara untuk Siapa?

BY FNN Senin, 19 Desember 2022 14:53:52 0

Jakarta, FNN – Salah satu musuh bagi TNI Angkatan Darat adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncaknya saat peristiwa G-30S/PKI tahun 1965 ketika pimpinan Angkatan Darat, Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani dkk diculik dan dibunuh oleh pasukan Batalyon-1 Tjakrabirawa. Pasukan pengawal presiden yang disusupi PKI. Semua personel TNI selalu diingatkan tentang ancaman bahaya laten komunis. “Di satu sisi, pesohor Deddy Corbuzier yang kini diberikan pangkat Letkol (Tituler) Angkatan Darat, dalam beberapa tayangan di media sosialnya, justru memberikan panggung kepada keturunan PKI. Mengapa pemerintah tidak memperhatikan efek negatif dari kontroversi Deddy Corbuzier?” kata analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Senin (19/12/2022). Menurut Selamat Ginting, bangsa Indonesia harus tetap mewaspadai munculnya bahaya komunis, karena PKI merupakan bahaya laten yang bisa menyusup dan bertransformasi dalam wujud baru. Disebut bahaya laten, karena komunis bisa  menyusup ke dalam sendi-sendi kehidupan bernegara. Bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah bangsanya agar tidak kehilangan jati dirinya. “Saya tidak habis pikir saja, mengapa tayangan media sosial Deddy Corbuzier tidak dijadikan pertimbangan sebelum dia diberikan pangkat tituler? Masalah G30-S/PKI malah dijadikan bahan lelucon di medsosnya oleh seorang tamunya. Seolah-olah PKI tidak bersalah dalam peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia,” kata Ginting mengkritik keras. Dikemukakan, dalam peristiwa G-30S/PKI 1965, enam perwira tinggi dan satu perwira pertama menjadi korban kebiadaban PKI. Para kusuma bangsa itu adalah Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani, Letjen (Anumerta) Suprapto, Letjen (Anumerta) S. Parman, Mayjen (Anumerta) DI Panjaitan, Mayjen (Anumerta) Sutoyo Siswomihardjo, Mayjen (Anumerta) MT Haryono, dan Kapten Zeni (Anumerta) Pierre Tenderan. “Jika para keluarga pahlawan revolusi melihat tayangan medsos Deddy Corbuzier yang menjadikan peristiwa G30S/PKI sebagai lelucon di stand-up comedy maupun podcast-nya, apakah mereka bisa menerimanya? Ini masalah luka bangsa yang mestinya dipahami Deddy,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Selamat Ginting menjelaskan, perseteruan Angkatan Darat dengan PKI sudah terjadi sejak peristiwa Madiun September 1948. Peristiwa ini melibatkan golongan kiri, seperti Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis, dan Front Demokrasi Rakyat. Anggota golongan kiri itu didominasi anggota komunis yang berniat mendirikan negara komunis dengan pusatnya di Madiun, Jawa Timur. “Di sinilah TNI Angkatan Darat menumpas pemberontakan yang dipimpin tokoh komunis Muso. Jadi komunis adalah musuh utama bagi Angkatan Darat,” ungkap Ketua bidang Politik, Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik (Pustera Kompol) Unas. Selamat Ginting mengingatkan jangan hanya karena seorang pesohor memiliki followers (pengikut) yang banyak, kemudian dengan mudah dan murahnya diberikan pangkat tituler. Kasus ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah, karena akan menjadi kontroversi dalam sejarah TNI. “Ingat peristiwa 1965 ketika PKI menyusup ke dalam TNI dan mempengaruhi Resimen Tjakrabirawa, pengawal presiden. Mengapa hal ini tidak dijadikan pertimbangan agar TNI tidak mudah memberikan warga sipil pangkat kehormatan menjadi militer tituler,” pungkasnya. (mth/sgo)

Fatal: Presiden Memberi Karpet Merah Oligarki!

BY FNN Senin, 19 Desember 2022 14:43:01 0

Oligarki bergerak taktis untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai dan memindah Ibukota Jakarta ke Kalimantan (IKN). Semua dalam kendali Oligarki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEKUATAN Oligarki ini sudah muncul di Indonesia sejak abad ke-13 sangat mungkin sudah muncul pada masa sebelumnya untuk menguasai Indonesia. Sejak masa kerajaan, penjajahan, kemerdekaan dari Presiden Sukarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) para oligarki terus merangsek masuk pada jaringan kekuasaan secara langsung, sehingga mereka ingin (bisa) mengatur, mengendalikan dan menguasai ekonomi dan politik negara. Tetap tertutup masuk ikut menentukan kebijakan negara. Jembatan emas baru terbuka pada era Joko Widodo. Oligarki diberi karpet merah tanpa pertempuran, dipersilahkan masuk mengendalikan Indonesia. Inilah kesalahan fatal dan akan menjadi catatan hitam sejarah Indonesia. Tapak sejarah oligarki terus bergerak akan menguasai Indonesia sejak abad ke-13 Khubilai Khan utusan yang bernama Meng Khi menemui Kertanegara pada tahun 1289, dan memintanya takluk kepada Kubilai Khan. Pertengahan abad ke-19, para Oligarki di bawah kontrol pemerintah Hindia-Belanda, sudah membuat kekuatan luar biasa disebut Pecinan dan sampai sekarang sebagai pusat kendali ekonomi. Pada abad 21 oligarki sudah menyusun “Mind Mapping” meliputi: ekonomi, budaya, dan politik, masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, masuk di Indonesia. Kebijakan ini dikunci dengan doktrin One China. Pada masa penjajahan Belanda, oligarki sudah melakukan penyuapan kepada pegawai kompeni sudah dipraktikkan. Dengan minum-minuman keras hingga memberikan regognitiegeld (uang-uang dibayar setiap tahun yang dibayarkan sebagai pengakuan atas hak). Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa adanya bantuan opsir dari para oligarki itulah sebenarnya yang melakukan dan melaksanakan order penindasan. Berabad-abad Belanda mewariskan struktur ekonomi yang didominasi para oligarki. Saat itu warga pribumi sudah disingkirkan dengan sebutan Inlander sehingga  digolongkan dalam kelas terbawah. Oligarki ini memegang teguh ajaran dan filsafat Sun Tsu bahwa politik bisnis, bisnis itu perang. Kalau pasar adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. “Serang mereka di saat mereka tidak menduganya, di saat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan”. Satu dari 36 teori Sun Tsu (jie dao sha ren) (“Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuhnya”). Teori ini sedang terjadi saat ini. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis, juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Sejak Indonesia merdeka pada masa Presiden Sukarno, ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959: Isinya melarang mereka berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten. Semua pedagang eceran China harus menutup usahanya di pedesaan. Ratusan ribu WNA dipulangkan ke negeri leluhur. Paska tragedi G 30 S PKI/1965 tersebut muncullah Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967: tentang pembatasan dan perayaan China. Disusul Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67: tentang penggunaan nama China dan istilah Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan. Muncullah Keputusan Presiden Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966: tentang nama bagi masyarakat China. Beruntun keputusan Presiden Kabinet Nomor 37/U/IV/6/1967: tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian masalah China. Pada tahun yang sama muncul Surat Edaran Presidium Kabinet RI Nomor SE.06/PresKab/6/1967: tentang kebijakan pokok WNI asing dalam proses asimilasi terutama mencegah kemungkinan terjadinya kehidupan eksklusif rasial. WNI yang masih menggunakan nama China diganti dengan nama Indonesia. Keadaan sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencabut Instruksi Presiden Nomor 14/1967: melarang etnis China merayakan pesta agama dan penggunaan huruf China dicabut, dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 6/2000, yang memberikan warga China kebebasan melaksanakan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya kepadanya. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002, hari Imlek menjadi hari libur Nasional. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahir Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE - 06/Pred.Kab/6/1967: isinya “kita tidak boleh menyebut China diganti Tionghoa atau komunitas Tionghoa”. Sebelumnya pada 1991 Lee Kuan Yew kerja sama dengan RRC di Singapura mengumpulkan China perantauan (Overseas Chinese) 800 oligarki (penguasaan besar) dari 30 negara, termasuk penguasaan China dari Indonesia. China berhasil melahirkan budaya kapitalisme sendiri. Dalam perkembangannya, para oligarki China dengan cerdik menawarkan pada ASEAN satu traktat perdagangan yang dikenal dengan CAFTA (China - ASEAN Free Trade Area), untuk menciptakan Sinosentrismo sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. Ini adalah permainan jangka panjang oligarki yang cerdik berlindung ingin ASEAN secara otomatis memperhitungkan kepentingan dan ketergantungan kepada China, termasuk Indonesia. Dan, saat ini kita kenal dengan strategi dengan nama One Belt One Road (OBOR). China memberi hutang dan menawarkan investasi kepada Indonesia bukan hanya bermotif ekonomi tetapi jelas ada motif politik ketergantungan Indonesia kepada China. Pada masa Presiden Joko Widodo, Oligarki telah sampai ada pintu gerbang kemerdekaannya. Rezim saat ini tak paham sejarah Karpet Merah disediakan oleh oligarki dan RRC. Semua nota kesepahaman dari China yang diatur dan dikendalikan oligarki ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang hutang, investasi dan kedatangan jutaan warga China dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya, semua diberi karpet merah tanpa kendala masuk ke Indonesia. Saat ini oligarki di Indonesia sudah sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis telah mampu membeli semua perangkat UU, mendirikan partai politik dan menguasai perlemen serta sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara. Oligarki sudah berhasil mengubah UUD 45, selangkah lagi target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Oligarki bergerak taktis untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai dan memindah Ibukota Jakarta ke Kalimantan (IKN). Semua dalam kendali Oligarki. Geliat Oligarki melilit Garuda telah terjadi. Kecepatan China menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden Jokowi yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan China. Parahnya, indikasi begitu kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki. Saat ini bahwa Indonesia sudah dikuasi oligarki dan telah menguasai semua lembaga negara. Menguasai semua sektor ekonomi dan arah politik negara Indonesia dan saat ini oligarki sedang berjuang memperpanjang masa jabatan Jokowi bahkan ada skenario untuk masa 3 periode. Diduga kuat para pejabat tinggi negara di era Jokowi saat ini sudah terbeli dan harus bekerja sebagai “Satgas Pelaksana” dari semua rencana dan sasaran ekonomi dan politik Oligarki. (*)

Usai Minta Jokowi Ditambah 2 Tahun, LaNyalla Usul Presiden Dipilih MPR

BY FNN Senin, 19 Desember 2022 13:12:56 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dikecam sebagai sosok yang tidak konsisten lantaran menggaungkan wacana menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya LaNyalla mengusulkan supaya masa jabatan Jokowi ditambah selama 2-3 tahun. Yang menjadi sorotan, wacana ini muncul nyaris bersamaan dengan usul Ketua MPR RI Bambang Soesatyo untuk menunda Pemilihan Umum 2024. Namun dilihat di kanal YouTube Refly Harun, LaNyalla menegaskan pihaknya tetap konsisten, sebab tidak meminta Jokowi untuk memerintah di periode ketiga. “Saya dulu ngomong bahwa tidak ada 3 periode, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah ngomong ada 3 periode. Kapan saya ngomong? Anda aja yang asal ngomong,” kata LaNyalla, dikutip pada Sabtu (17/12/2022). La Nyalla menyebut pihaknya hanya meminta periode jabatan Jokowi ditambah selama proses addendum UUD 1945 berlangsung demi mengembalikan konstitusi Indonesia ke jalur yang benar. “Sambil menunggu addendum, kita minta Pak Jokowi diperpanjang dulu 2-3 tahun, untuk mengawal addendum selesai. Kalau addendum selesai dalam 1 tahun, kenapa tidak? Kan kita bicara yang paling jelek,” ungkap LaNyalla. Namun, yang lebih menarik perhatian, LaNyalla justru membuka potensi presiden akan kembali dipilih melalui MPR. Menurut LaNyalla, saat ini Indonesia sudah salah kaprah dan mengarah ke paham liberal alih-alih Pancasila. “Kalau (Jokowi) nggak mau (menambah masa jabatan selama addendum UUD 1945), ya kita kembali lagi ke arah liberal. Ingat lho, kita sekarang dibohongi dengan sistem UUD 2002, itu sistemnya liberal. Kita ini mau menegakkan Pancasila apa bukan?” bebernya. Sosok yang pernah mengkritik Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan saat heboh big data penundaan pemilu itu mengaku hanya ingin mengembalikan Indonesia ke UUD 1945. “Kalau kita mau menegakkan Pancasila, kita harus kembali ke UUD 1945, pemilihannya tidak ada Pilpres langsung. Pilpres-nya melalui MPR. Kalau kita Pilpres langsung, kita arahnya liberal,” tegasnya. Menurut La Nyalla, pihak-pihak yang menolak Pilpres melalui MPR justru kaki tangan Oligarki. “Jadi kalau nggak ngerti, jangan asal ngomong, gitu aja,” ujar LaNyalla. (mth/*)

Sang Messias

BY FNN Senin, 19 Desember 2022 11:10:23 0

Dan, seorang Messi adalah Gandhi-nya sepakbola. Dari pelayanannya dalam dunia sepakbola, ia menghipnotis dan memberi penghiburan bagi bumi kering, awan mendung. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, TV langsung kumatikan saat kesebelasan Perancis berhasil menyamakan kedudukan, 3 : 3. Bayangan buruk menghantuiku. Tak siap membayangkan kisah kejuaraan dunia berakhir pilu. Dunia yang dirundung kemalangan-ketentanan memerlukan juru selamat (messias). Seorang magician yang bisa menyulap hal tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam sepakbola, sosok pesulap itu mewujud dalam diri “Si Kutu” Lionel Messi. Seorang penyintas yang lolos ujian kerentanan hidup. Saat kecil, Messi didiagnosis mengalami growth hormone deficiency (GHD) yang menghambat pertumbuhannya. Namun, dengan tubuh mungilnya, ia tampil sebagai pahlawan lintas-negara, lintas-identitas, berkat permainan sepakbolanya yang cerdas, indah dan lincah dengan melahirkan berbagai keajaiban dan raihan. Ia pun tetap berperilaku sederhana, tanpa tendensi pamer diri. Meski telah menunjukan keistimewaan serta mendulang banyak prestasi dan trofi, masih banyak yang ragu menasbihkannya sebagai the greatest of all time (GOAT). Alasannya karena dia belum berhasil mengangkat trofi piala dunia, kejuaraan terakbar dalam dunia sepakbola. Namun, seorang magician sanggup menjalani berbagai ujian untuk menunggu momentum. Seorang magician menjalani hidup innocent, tapi dia lebih aktif melakukan terobosan, dan bersedia bangkit berdiri, bahkan jika penuh risiko pengorbanan. Dengan terlibat dalam permainan, seorang magician dapat membaca arus dan arah pergerakan lebih jernih hingga memberi efek perubahan lebih dahsyat, bak magic. Para magician percaya kekuatan visi dan kualitas diri akan menciptakan momentumnya tersendiri. Karakter demikian tampak dari para magician dunia, seperit Mohandas K Gandhi, Martin Luther King, Ali Shariati, dan Nelson Mandela. Dan, seorang Messi adalah Gandhi-nya sepakbola. Dari pelayanannya dalam dunia sepakbola, ia menghipnotis dan memberi penghiburan bagi bumi kering, awan mendung. Bertepatan dengan momen keberhasilannya mengangkat trofi dan penghargaan terbesar dalam sepakbola, komunitas Kristen sejagad pada hari-hari ini sedang menjalani prosesi adven jelang Natal: merayakan Minggu penantian akan Messi-as. Pada momen inilah, Lionel Messi tampil sebagai sang messias; magician terbesar dunia sepakbola; the greatest of all time. (*)

Sesaat Bersama Anies

BY FNN Ahad, 18 Desember 2022 22:05:10 0

Ketika serah-terima puisi “Anies Baswedan Pemimpin Masa Depan”, beliau menerimanya dengan penuh hormat dan senyum. “Terima kasih,” diulangi lagi responnya sebagai wujd apresiasi kepada rakyat biasa. Oleh: Sulung Nof, Penulis “AL-mahabbah asasul-ma\'rifah,” ungkap Khatib Jum\'at kemarin yang masih terngiang dalam benak saya. Konsep Mahabbah diperkenalkan oleh Rabiah Al-Adawiyah. Sedangkan Makrifat diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali. Sederhananya, “mahabbah” artinya “cinta mati”, sedangkan “makrifat” artinya “kenal banget”. Dalam literatur tasawuf, definisi yang lebih tepat adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya yang dilandasi cinta dan pemahaman. Mana yang lebih dulu antara mahabbah atau makrifat? Sebagian ahli sufi berbeda pandangan dalam hal ini. Boleh jadi karena pengalaman spiritual masing-masingnya berbeda. Namun ada istilah, “Tak kenal maka tak cinta”. Pendekatan mahabbah dan makrifat ini saya coba bawa pada spektrum politik dalam momen “Sesaat bersama Anies”. Misalnya, bagaimana sosok beliau, seperti apa perawakannya, serta berapa tinggi dan berat badannya. Alhamdulillahirabbil\'alamin. Atas izin Allah, Rekanan bisa silaturrahim dengan Pak Anies Baswedan – yang difasilitasi “Orang Dalam”. Interaksi dalam jarak yang sangat dekat itu adalah hal yang patut disyukuri dan dimaknai. Ketika Pak Anies masuk ke ruang pertemuan, kami pun berdiri untuk menyambutnya. Ibu Dra. Hj. Ratnaningsih, MPd maju selaku Bendahara Umum. “Serasa mimpi,” ucapnya bergetar. Disalaminya Bakal Calon Presiden itu dengan eratnya. Lalu disusul Bapak Ir. Saiful Halim selaku Ketua DPP Bidang Strategi dan Pengembangan turut menyalami Gubernur DKI periode 2017-2022 tersebut. Sekiranya terwujud, alumni ITB ini akan maju sebagai Caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Usai menembus hujan deras menaiki sepeda motor, roknya yang kuyup menjadi saksi pertemuan Ibu Nurhusnah, SPd selaku Wasekjen dengan suami dari Ibu Fery Farhati. Momen itu memberi kesan yang kuat bagi teman sekampus saya tersebut. Sementara itu saya larut dalam suasana saat menciumi halusnya punggung tangan Pak Anies. Merasakan telapak tangannya yang lembut. Posturnya tegap, layaknya sedang menaruh buku di atas kepala. Tinggi badan kisaran 180 cm dan beratnya sekira 85 kg. Ketika serah-terima puisi “Anies Baswedan Pemimpin Masa Depan”, beliau menerimanya dengan penuh hormat dan senyum. “Terima kasih,” diulangi lagi responnya sebagai wujud apresiasi kepada rakyat biasa. Pada kesempatan itu kita buat vlog. Bakal Capres yang diusung Nasdem – dan insya’ Allah disusul Demokrat dan PKS menitip pesan kepada Rekan Anies Baswedan: “Salam hormat, jaga stamina, jaga soliditas, insya’ Allah dimudahkan.” (*)

Pulau Jawa Memang Spesial

BY FNN Ahad, 18 Desember 2022 21:16:47 0

Sosok Gatot yang dari nama dan wajahnya sangat njawani. Sosok lainnya, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang merupakan cucu dari Jenderal Purn Sarwo Edy Wibowo yang asli Purworejo. Oleh: Andrianto, Aktivis Gerakan 98 PADA Pemilu 2019 lalu, Pulau Jawa memiliki mata pilih terbesar sampai 110,686,810 juta, dari 192,866,254 juta total mata pilih. Artinya, total di Pulau Jawa 57,29 % mata pilih nasional. Pada pemilu terakhir Jokowi juga berjaya karena menang tebal di Jateng dan Jatim. Nampaknya dua palagan Jateng dan Jatim masih jadi basis PDIP yang solid. Makanya, sosok Ganjar Pranowo seperti dalam survei bisa mengungguli Anies Baswedan di Jateng dan Jatim. Namun, di wilayah lain sudah jauh tertinggal. Artinya, domain PDIP lebih menonjol ketimbang sosok Figur. Memang Jateng ini istimewa. Dulu saat pilpres 2004 dan 2009 Megawati Soekarnoputri selalu menang. Jadi sosok Mega sangat terpatri sebagai putri Bung Karno di Jateng. Buat Anies sendiri menjadi tantangan tersendiri. Apakah masih ada peluang di Jateng dan Jatim? Menurut hemat penulis peluang ada jikalau sosok pendamping Anies adalah yang punya basic kuat. Sosok itu ada pada Jenderal Purn Gatot Nurmantyo yang asli kelahiran Tegal, Jateng. Sosok Gatot yang dari nama dan wajahnya sangat njawani. Sosok lainnya, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang merupakan cucu dari Jenderal Purn Sarwo Edy Wibowo yang asli Purworejo. Jejak langkah Sarwo Edy juga cukup populer di Jateng. Tentu tidak mudah bagi Anies putuskan siapa Cawapres diantara kedua sosok yang berlatar militer tersebut. Kalo sosok sipil tentu Khofifah Indarparawansa layak di pertimbangkan. Dia untuk ambil suara di Jatim. Selebihnya pilpres masih dinamis. Potret hasil survei selama ini hanya jadi tolak ukur sementara. Apalagi lembaga sure pay sudah menjelma pula jadi konsultan yang artinya penuh interest. Namun kontestasi pilpres akan berujung pada Capres yang direstui Istana melawan Capres yang direstui Rakyat. Berikut ini hasil survei ketiga calon presiden terkuat di 5 provinsi di Pulau Jawa: DKI Jakarta: Anies Baswedan 49,6%; Ganjar Pranowo 27,5%; Prabowo Subianto 15,7%; TT/TJ 7,2%. Banten: Anies Baswedan 47,6%; Prabowo Subianto 28,5%; Ganjar PRanowo 16,1%; TT/TJ 7,8%. Jawa Barat: Anies Baswedan 36,3%; Prabowo Subianto 30,8%; Ganjar Pranowo 18,7%; TT/TJ 14,2%. Jawa Tengah: Ganjar Pranowo 71,4%; Prabowo Subianto 10,8%; Anies Baswedan 9%; TT/TJ 8,8%. Jawa Timur: Ganjar Pranowo 36,1%; Prabowo Subianto 25,5%; Anies Baswedan 19,6%; TT/TJ 18,8%. (*)

Pribadi Istimewa

BY FNN Ahad, 18 Desember 2022 19:24:46 0

Janganlah keunggulan pribadi menimbulkan kacau-khaos, melainkan beres-kosmos bagi kehidupan bersama. Jangan pula jaringan kolektif jadi kuburan massal bagi kematian potensi-kebaikan pribadi. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, jangan pernah merasa dirimu hanyalah partikel sia-sia di tengah hamparan ruang-waktu tak terhingga. Bukankah setitik nuklir sezarah tuah memiliki daya ledak yang meluluhlantakkan? Setiap pribadi adalah miniatur istimewa dari semesta. Bila kau tak percaya pada kekuatan seseorang, lihatkan kesebelasan Argentina tanpa Messi “La Pulga”. Maka mikraj-kan potensi kedirianmu, melambung tinggi, hingga menembus langit impian; jadi pemancar pencerahan bagi pembebasan manusia; tumpuan banyak orang menggantungkan harapan. Namun, tetaplah berjejak di bumi. Sesakti apapun taji pribadi, hanyalah percik kecil dari ketakbertepian jagad raya. Kedigdayaan seorang Messi tidaklah berkutik tanpa dukungan para pemain yang lain. Setiap pribadi laksana satu huruf dalam deretan abjad, yang mengukir satu karakter istimewa. Betapapun dahsyatnya nilai penting setiap karakter, tidaklah bermakna tanpa berjejaring dengan huruf lain membentuk kata dan kalimat bersama. Janganlah keunggulan pribadi menimbulkan kacau-khaos, melainkan beres-kosmos bagi kehidupan bersama. Jangan pula jaringan kolektif jadi kuburan massal bagi kematian potensi-kebaikan pribadi. Jadilah bibit unggul individualitas di atas tanah sosialitas-Pancasila yang subur. (*)

Presiden Hiper

BY FNN Ahad, 18 Desember 2022 13:09:35 0

Proses sejarah sedang berlangsung ke depan hiper akan beranak pinak ada hiper cebong, hiper plonga-plongo, hiper nanar, hiper nyinyir, Hiper mbelgedes. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih INI bukan siapa mendukung siapa, capres dari partai apa koalisi dengan siapa mencalonkan siapa. Tetapi ini yaitu fenomena proses demokrasi yang memang belum bisa berkembang dengan normal. Di negara agraris yang masih memproduksi generasi politik loyalitas total, tunduk dan menjadi relawan membabi buta karena ikatan politik transaksional. Fungi akal sehat begitu mudah ambyar hanya kena gendam politik ecek ecek transaksi recehan. Bahkan merasa nyaman menjadi peternakan para, bandit, bandar dan badut politik. Bagi pengamat politik eselonnya sudah tamat sekolah kejar paket A atau B dengan sertifikat asli, cukup bisa baca tulis. Tidak perlu selevel Profesor honor /hororis causa bisa menikmati fenomena capres yang sudah mengacaukan kerajaan rezim menjadi limbung, maka sang capres tersebut harus dicegah, dihentikan dan dimatikan dengan berbagai rekayasa. Kita cermati hiburan murah gratis lagi: Presiden dengan percaya diri mengatakan setelah saya adalah menjadi jarah PS = Hiper dungu. Capres ke depan rambut putih berwajah keriput = “hiper lingkung” Bahwa AB bukan orang Indonesia asli (dia keturunan Arab), bahkan sekarang di-backup oligarki, tidak layak maju sebagai calon = Hiperbolik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebut bahwa safari politik AB mencuri start kampanye. Ha ha ha .. Anies sendiri saat ini belum resmi ditetapkan sebagai calon presiden (capres) = Hiper koplak. AB dituding curi panggung, padahal setiap ketemu masa kadang dari atas mobil atau panggung disediakan para relawan, kenapa dibilang mencuri  = hiper cemas. Tiba tiba muncul rekayasa  penundaan pemilu, bisa ditebak ada ketakutan yang akut  = Hiper ketakutan. Rezim sibuk mencegat ijin atau mencabut lokasi pertemuan yang sebelumnya sudah diijinkan = Hiper sontoloyo. Proses koalisi yang biasanya menjadi ajang dan lahan jualan lapak bagi partai yang tidak bisa mencalonkan capresnya, semua bobor (tidak laku) = Hiper bingung. Munculnya antusias masyarakat yang luar biasa menyambut kehadiran Anies Baswedan di setiap momen pertemuan dengan rakyat, tanpa rekayasa dan semua spontanitas, jelas ini membuat rezim = Hipertensi. Proses sejarah sedang berlangsung ke depan hiper akan beranak pinak ada hiper cebong, hiper plonga-plongo, hiper nanar, hiper nyinyir, Hiper mbelgedes.  Sebuah tontonan yang menyenangkan, menggembirakan dan mengasikan ketika mereka dari hasil kesepakatan, musyawarah atau melalui voting semua masuk kolam kesurupan. (*)

Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Iblis dan Setan: Inikah “Politik Pembangkangan” Pejabat Daerah terhadap Pemerintah Pusat?

BY FNN Ahad, 18 Desember 2022 12:42:04 0

2. Protes Bupati Meranti terkait DBH migas menunjukkan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini bukanlah kasus pertama yang terjadi. Oleh: Pierre Suteki dan Puspita Satyawati, Dosen Universitas Online (UNIOL) 4.0 Diponorogo I. PENGANTAR Heboh! Pernyataan keras  Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan, berbuntut panjang. Adil mengatakan Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti. Tak ayal, Adil mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, usai bertemu langsung pada Senin, 12 Desember 2022. Teguran tersebut sekaligus penegasan bahwa sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan (tempo.co, 13/12/2022). Mendagri sebagai atasan dari kepala daerah (gubernur, bupati, serta walikota) sudah sewajarnya untuk mendidik dan mengarahkan bawahannya. Dan kami kira, teguran keras itu lebih dari sekadar etika saat berkomunikasi, namun sebagai bentuk peringatan keras agar kepala daerah tidak melawan, menentang, atau protes terhadap kebijakan publik oleh pusat. Meski beberapa pengamat menilai tindakan Bupati Meranti tersebut bisa menginspirasi kepala daerah lainnya untuk mengkritik pemerintah pusat, namun sebagai pejabat mestinya harus tahu tata krama. Dalam Tap MPR No.6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Politik dan Pemerintahan telah diatur bahwa etika harus terwujud dalam perilaku politik seperti tidak arogan, tidak munafik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan tak terpuji lainnya. Kata iblis tentu tidak pantas diucapkan demi memberi stempel terhadap orang lain apa pun alasannya. Selain itu menyisakan sebuah pertanyaan, benarkah tindakan Adil merupakan bentuk \"politik pembangkangan\" dari pejabat daerah terhadap pemerintah pusat. II. PERMASALAHAN Untuk menyelisik di balik ucapan Bupati Meranti yang menyebut pegawai Kemenkeu sebagai iblis dan setan, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang melatarbelakangi Bupati Meranti menyatakan bahwa Kemenkeu berisi iblis dan setan? 2. Apakah protes Bupati Meranti terkait dengan dana bagi hasil (DBH) migas menunjukkan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah? 3. Bagaimana pola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan prinsip kepemimpinan yang berkeadilan sosial? III. PEMBAHASAN A. DBH Tak Sesuai, Bupati Meranti Sebut Kemenkeu Berisi Iblis dan Setan Cnbcindonesia.com (13/12/2022) mewartakan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, Bupati Meranti, Muhammad Adil tampak marah saat bertemu dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman. Kemarahan Adil terkait besaran dana bagi hasil (DBH) produksi minyak yang kian minim diberikan oleh Kemenkeu. Padahal realitasnya, harga minyak Meranti terus meninggi di tengah terkereknya harga minyak dunia dan naiknya nilai tukar dolar AS. Jumlah minyaknya pun bertambah bahkan hampir 8.000 barel perhari. Dengan besaran produksi ini, seharusnya DBH yang diberikan sesuai. Adil telah berulang kali menyurati Kemenkeu untuk melakukan audiensi, tetapi jajaran kementerian meminta audiensi dilakukan online. Adil lalu mengadu kepada Kemendag dan semua bisa dijalankan secara offline. Menurut Adil, pada 2022 Meranti menerima DBH Rp 114 miliar dengan asumsi harga minyak di US$ 60 dolar per barel. Adapun tahun depan, Meranti akan mendapatkan DBH mengacu asumsi harga minyak US$ 100 dolar per barel sesuai nota keuangan. Namun kata Adil, hal di atas harus dikonfirmasi dengan susah payah ke Kemenkeu. Adil pun menceritakan, dirinya harus mengejar jajaran Kemenkeu hingga ke Bandung, Jawa Barat. Sayangnya, pertemuan tidak dihadiri oleh pejabat yang kompeten. Hingga Adil menyebut, “Ini uang keuangan isinya iblis atau setan.” Perlu diketahui, Meranti merupakan salah satu daerah produsen minyak terbesar di Indonesia yang mampu memproduksi minyak mentah hingga 7.500-8.000 barel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barel per hari. Jumlah produksi itu menurut Adil telah hampir menyamai target yang diberikan SKK Migas yaitu 9.000 barel perhari. Untuk mengejar target itu, Meranti gencar menggali sumur dari tahun ini 15 sumur, hingga 2023 sebanyak 19 sumur minyak mentah. Tapi ternyata dengan kinerja produksi itu, ia menganggap uang hasil produksi Meranti yang diserahkan ke pemerintah pusat tidak diberikan secara benar. Sebagaimana disampaikan di atas, DBH tahun 2022 sebesar Rp 114 miliar dan tahun depan, nilainya hanya naik sekitar Rp 700 juta. Padahal, asumsi harga minyaknya US$ 100 perbarel. Adil menilai, dana yang tidak terserahkan ini menjadi masalah karena Meranti merupakan daerah miskin ekstrem berjumlah penduduk miskin mencapai 25,68%. Padahal Presiden Jokowi telah memerintahkan penuntasan kemiskinan ekstrem pada 2024. Ia mempertanyakan, jadi kalau Meranti daerah miskin, pusat mengambil uangnya beralasan pemerataan, pemerataan ke mana? Bila tidak ada kejelasan, Adil meminta agar pemerintah tidak mengambil minyak dari Meranti. Demikianlah latar belakang Bupati Meranti menyatakan Kemenkeu berisi iblis dan setan karena menganggap besaran DBH migas yang diterima tidak sepadan dengan banyaknya hasil produksi minyak Meranti yang diambil oleh pemerintah pusat. B. Disharmonisasi Relasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Balik Protes Bupati Meranti Ekonom Senior INDEF Didik Junaidi Rachbini memahami kekesalan dan kekecewaan Bupati Meranti Muhammad Adil. Menurutnya, persoalan DBH sudah berjalan cukup lama bahkan sejak orde baru sehingga keluhan ini terbilang wajar. Meski bukan berarti ucapan kasar boleh terlontar dari mulut pejabat publik, dari menghina Kemenkeu, mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan negeri sebelah, serta menggugat ke mahkamah. Didik menilai, ucapan dan tindakan seorang pejabat negara seperti ini sudah bisa dikategorikan makar. Dan jika hal ini  dibiarkan, akan banyak lagi pejabat negara yang mulai mengoyak NKRI dan kesatuan bangsa menjadi rapuh. Sehingga persoalan menjadi lebih berat lagi masalah NKRI dan makar (cnbcindonesia, 13/12/2022). Tak dipungkiri, aroma disharmonisasi relasi antara pemerintah pusat dan daerah pun tercium dari protes Bupati Meranti ini. Terkesan terjadi persetujuan antara Bupati Meranti dengan Kemenkeu.  Seiring penjelasannya soal mekanisme DBH, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menyayangkan pernyataan Bupati Meranti. Prastowo meminta Adil memperbaiki kinerjanya untuk memajukan daerah miskin alih-alih menyampaikan pandangan tak berdasar dan tak sesuai mekanisme kelembagaan. Ia menganggap, publik terkecoh dengan sikap Adil yang seolah heroik untuk rakyat. Padahal menurutnya, faktanya ini manipulatif karena justru pusat terus bekerja dalam bingkai konstitusi dan NKRI. Prastowo lantas menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Meranti yang menunjukkan bahwa kabupaten ini belum optimal mengelola anggaran terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi, 25,68 persen. Ia menunjuk, dari pengelolaan APBD, sejak 2016 rata-rata serapan belanja hanya 82,11 persen. Untuk 2022 baru terealisasi 62,49 persen saja per 9 Desember 2022 (tempo.co, 11/12/2022). Persoalan kurang harmonisnya pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola dana hasil produksi migas memang tak hanya terjadi kali ini. Sebelumnya, pada tahun 2014-2016, Pemprov Kalimantan Timur maupun pemerintah kabupaten/kota mengalami penurunan sumber pendapatan daerah yang cukup drastis dari dana perimbangan keuangan. Pemerintah pusat dipandang tidak adil dalam memberikan porsi dana perimbangan kepada daerah penghasil sumber daya alam (SDA). Mengapa hal ini bisa terjadi? Sejak masa Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pola hubungan pusat daerah yang cenderung sentralistik, menyebabkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud hingga saat ini. Kesenjangan antara daerah berlanjut dengan ketidakadilan pembagian hasil alam. Meski migas dan batu bara melimpah, Kalimantan Timur tidak dapat menikmati hasil alamnya lantaran terganjal regulasi atau peraturan perundang-undangan yang tidak memihak kepada daerah penghasil. Sementara kondisi infrastruktur seperti listrik masih sangat memprihatinkan.  Lebih ironis lagi di Kota Samarinda, dikepung oleh operasional izin kuasa pertambangan batu bara. Akibatnya setiap hujan Samarinda banjir, bahkan lebih dari sepuluh anak tercebur dan mati sia-sia di kolam eks galian tambang. Bagi daerah yang memiliki hasil alam seperti pertambangan, regulasi yang ada dirasa belum adil, karena DBH antara pusat dan daerah mengenai hasil tambang sangat sedikit proporsinya untuk daerah bersangkutan. Padahal dampak akibat eksploitasi tambang menimpa masyarakat penghasil SDA. Mencermati pasal 14 huruf c UU Nomor 33 Tahun 2004, daerah hasil pertambangan umum hanya menerima 20%, sedangkan 80% untuk pemerintah pusat. Selanjutnya pada huruf e pasal sama, daerah penghasil minyak bumi hanya menerima 15,5%, sedangkan 84,5% menjadi hak pemerintah pusat. Pasal 14 huruf f yang mengatur bagi hasil pertambangan gas bumi agak sedikit menggembirakan bagi daerah penghasil, karena proporsi yang diterima sebanyak 30,5% bagi daerah penghasil, sedangkan 69,5% menjadi hak pemerintah pusat. Demikianlah gambaran tidak harmonisnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di balik protes Bupati Meranti. Dan ternyata ini adalah persoalan klasik terkait DBH hasil tambang yang mencerminkan ketidakadilan terhadap masyarakat di daerah. C. Pola Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mencerminkan Prinsip Kepemimpinan yang Berkeadilan Sosial Adanya pembedaan proporsi DBH antara sumber penghasilan satu dengan lainnya akan berakibat ketimpangan penerimaan daerah. Bagi daerah yang mempunyai SDA seperti sektor pertambangan akan merasakan ketidakadilan. Apalagi dampak negatif eksploitasi tambang cukup besar dan cukup lama dirasakan masyarakat lokasi pertambangan. Bagi daerah penghasil SDA yang cukup melimpah, merasakan kebijakan DBH sangat tidak adil. Problematika yang muncul akibat pemberlakuan pola perimbangan keuangan antara pusat dan daerah seperti ini, khususnya dalam DBH sektor pertambangan perlu dicarikan formula tepat agar tidak terjadi ketimpangan keuangan (kesejahteraan) antara satu daerah dengan daerah yang lain, maupun ketimpangan antara pusat dan daerah. Layak untuk menggagas sebuah pola relasi pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan prinsip kepemimpinan yang berkeadilan sosial, khususnya soal DBH sektor migas yaitu: 1. Relasi pemerintah pusat dan daerah harus terjalin baik dan harmonis dalam bingkai melaksanakan kewajiban meri\'ayah (melayani) rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Bukan demi kepentingan penguasa atau segelintir orang baik di pusat maupun daerah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Imam adalah pengurus rakyat. Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya.” (HR. Bukhari). 2. Terkait pengelolaan hasil SDA, pemerintah semestinya memahami bahwa kekayaan alam  merupakan kepemilikan umum (harta rakyat). Adapun pemerintah wajib mengelolanya dengan baik dan amanah, serta \"mengembalikan\" hasilnya untuk kepentingan rakyat. Sehingga pemerintah memastikan betul bahwa hasil SDA tidak akan dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak sah memilikinya. 3. Untuk menghindari kesenjangan kesejahteraan antardaerah dan antara pusat dengan daerah, pemerintah mendistribusikan DBH berdasarkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah, terutama kebutuhan pokok baik individual (pangan, sandang, papan) maupun komunal (pendidikan, kesehatan). Pun kebutuhan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan lain-lain yg mendorong pada terwujudnya kemaslahatan rakyat. Maka DBH dibagi tanpa memandang daerah tersebut menghasilkan SDA lebih banyak atau tidak, atau lebih mementingkan pemerintah pusat. Tapi yang menjadi ukuran adalah jumlah DBH diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bila kebutuhan terpenuhi, kesejahteraan terwujud, masyarakat dan pejabat daerah tidak akan mengeluarkan protes. 4. Bila terjadi permasalahan; ketidakpuasan, keluhan, kekecewaan dari masyarakat, pemerintah daerah mengkomunikasikan secara baik ke pusat dan pusat mesti menanggapi secara transparan. Jangan sampai pejabat daerah mengkomunikasikan kekesalannya tanpa etika memadai bahkan cenderung provokatif. Ini akan menjadi pembelajaran negatif bagi rakyat, dan memicu konflik dengan pemerintah pusat. 5. Jika perlu ada perbaikan regulasi, baik undang-undang maupun aturan main di bawahnya, demi memastikan bahwa tujuan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa teraih. Demikianlah pola relasi pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan kepemimpinan yang berkeadilan sosial. Dalam sistem pemerintahan bernuansa kapitalistik sekuler, penguasa memang cenderung hanya memikirkan keuntungan diri dan kroninya. \"Wajar\" bila rakyat atau pejabat daerah berteriak menyuarakan protes ketidakadilan. Bila menghendaki terwujudnya keadilan hakiki bagi seluruh rakyat, sistem Islam adalah alternatif pilihannya. Tinggal manusianya, mau atau tidak menerapkannya? IV. PENUTUP Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengajukan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bupati Meranti menyatakan Kemenkeu berisi iblis dan setan karena menganggap besaran DBH migas yang diterima tidak sepadan dengan banyaknya hasil produksi minyak Meranti yang diambil oleh pemerintah pusat. 2. Protes Bupati Meranti terkait DBH migas menunjukkan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini bukanlah kasus pertama yang terjadi. 3. Pola relasi pemerintah pusat dan daerah yang mencerminkan prinsip kepemimpinan yang berkeadilan sosial khususnya terkait DBH migas, yaitu: relasi pemerintah pusat dan daerah harus terjalin baik dan harmonis dalam bingkai melaksanakan kewajiban meri\'ayah (melayani) rakyat, terkait pengelolaan hasil SDA pemerintah semestinya memahami bahwa kekayaan alam  merupakan kepemilikan umum (harta rakyat), lalu untuk menghindari kesenjangan kesejahteraan antardaerah dan antara pusat dengan daerah, pemerintah mendistribusikan DBH berdasarkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Selain itu, bila terjadi permasalahan,  pemerintah daerah mengkomunikasikan secara baik ke pusat dan pusat mesti menanggapi secara transparan. Jika perlu ada perbaikan regulasi, baik undang-undang maupun aturan main di bawahnya, demi memastikan tujuan negara mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa teraih. Pustaka Menyoal Hubungan Pusat dan Daerah, dpmpd.kaltimprov.go.id, 17 Februari 2016. (*)

Hanya Kecurangan yang Bisa Mengalahkan Anies

BY FNN Ahad, 18 Desember 2022 12:23:05 0

Tetapi bagi kelompok yang kehilangan nalar dan akal sehatnya ini, perbuatan ini tidak disebut sebagai curi start, melanggar aturan pemilu dan hal-lain yang menjadi aturan pemilu. Tuduhan itu hanya untuk Anies saja. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis ANIES Baswedan memang hanyalah mantan seorang pejabat Gubernur DKI Jakarta. Anies kini juga hanya rakyat biasa sebagaimana kebanyakan rakyat Indonesia yang lainnya. Yang membedakan Anies dengan rakyat yang lainnya, Anies merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem dan bahkan akan menyusul Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam koalisi perubahan. Mengapa Anies diusung oleh Partai Nasdem dan tinggal menunggu momentum oleh Partai Demokrat dan PKS? Tentu ini karena semangat idealisme Partai koalisi perubahan untuk memperbaiki Indonesia. Lalu apa yang menyebabkan Indonesia harus diperbaiki? Tentu saja berangkat dari apa yang terjadi selama hampir 10 tahun ini dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Selama hampir 10 tahun masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo yang terlihat merakyat, ternyata Jokowi sangat mudah dimanfaatkan oleh Oligarki. Negara berbisnis kepada rakyatnya, sehingga apa yang menjadi tugas negara sebagaimana amanah konstitusi tak berjalan, mendamaikan, mensejahterakan dan mempersatukan. Situasi bangsa terasa sangat terbelah, diksi kadrun sebagaimana jargon yang seringkali dipakai oleh Partai Komunis Indonesia terhadap kelompok Islam menjadi diksi sehari hari yang bisa kita dengar dan baca. Pengguna diksi kadrun tentulah mereka yang menumpang pada kekuasaan Jokowi, mereka seolah terlindungi, kebal hukum bahkan semakin merajalela menghinakan Islam sebagai agama dan kelompok mayoritas. Tidak ada lagi penghormatan dan empati. Sehingga wajar saja sebagian kelompok Islam merasakan bahwa kekuasaan Jokowi tak berlaku adil. Ada suasana kebangsaan yang terkoyak. Kelompok-kelompok Islam yang merasa diperlakukan tidak adil berupaya dengan baik menjalankan prosedur hukum sebagaimana yang diatur, tapi apalah yang terjadi, tak ada satupun para penghina Islam dan perusak demokrasi yang ditindak, apalagi dihukum. Begitu juga dengan kelompok masyarakat lain yang merasa diperlakukan tidak adil dan bahkan dari kelompok-kelompok agama non muslim yang selama ini juga tidak mendapatkan perhatian, mereka merasa sebagai kelompok yang dipinggirkan, meski ketika pemilu mereka adalah para pemilih Jokowi, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh masyarakat Hindhu Tamil di Jakarta ketika dibangunkan Anies tempat ibadah untuk mereka. Sebagai rakyat yang masih mempercayai pemerintahan, tentu kami percaya bahwa Jokowi hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang selama ini mengelilingi Jokowi. Ada harapan di masa terakhir kepemimpinannya, Jokowi bisa menjalankan kembali apa yang menjadi janji politiknya dan tugasnya sebagaimana yang ada di dalam UUD 1945. Tapi sayangnya, Jokowi kadang juga menikmati apa yang menjadi provokasi para oligarki dan relawan pengkhianat reformasi. Kita doakan saja Jokowi kembali kepada konstitusi dan janji politiknya untuk menyejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan, sehingga berakhir dengan husnul-khatimah. Menjelang pergantian kepemimpinan nasional 2024, tampaknya pertarungan antara kejujuran dan kecurangan terlihat begitu telanjang. Kontestasi kepemimpinan yang seharusnya menggembirakan dan berlangsung sehat, ternodai dengan perilaku-perilaku culas dan curang. Sehingga terjadi suasana yang diciptakan mencekam dan berpotensi adanya kegaduhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh mereka yang bisa disebut dan dikategorikan para teroris konstitusi dan pembajak konstitusi. Ada upaya dari para teroris dan pembajak tersebut untuk menodai UUD 1945 dan peraturan lain tentang pemilu dengan gagasan Jokowi tiga periode, pemilu ditunda dengan alasan adanya pandemi dan potensi kegaduhan dan lain lain yang sejatinya adalah pembohongan. Ada juga yang mengusulkan Jokowi bisa mencalonkan sebagai cawapres bagi capres tertentu, atau Jokowi diprovokasi untuk mengendorse capres tertentu. Demokrasi dan pemilu 2024 terancam diwarnai oleh upaya-upaya kelompok tertentu untuk melakukan kecurangan demi bisa memenangkan kontestasi meski dilakukan dengan cara cara yang kotor dan curang. Musuh penegakan demokrasi kita saat ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh kekuatan tertentu untuk mempertahankan cengkramannya di dalam kekuasaan. Jokowi harus diselamatkan dari upaya-upaya kelompok ini, atau kalau tidak, Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang haus kekuasaan dan menabrak konstitusi. Munculnya nama Anies Baswedan menjadi sangat fonomenal. Meski tidak didukung oleh Istana dan oligarki, Anies seolah menjadi sosok yang bisa diharapkan mewujudkan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat, hilangnya persatuan, bangsa terbelah, sirnanya ketidak-adilan bahkan kesejahteraan menjadi sesuatu yang hanya mimpi. Negara lebih memberi hak istimewa kepada elit dan oligarki dibanding kepada rakyat kebanyakan. Negara pun mencari untung dengan berbisnis kepada rakyat. Anies menjadi harapan baru dari sekian banyak calon presiden yang muncul dipermukaan. Kemunculan Anies sebagai calon presiden apalagi kemudian Partai Nasdem dengan semangat restorasinya memperbaiki Indonesia, menjadikan Anies sebagai capresnya, membuat para penikmat kekuasaan menjadi blingsatan dan panik. Sehingga menimbulkan kecemasan. Kecemasan-kecemasan itu terakumulasi dalam bentuk fitnah dan berita bohong berkaitan dengan Anies, tujuannya hanya satu, agar Anies gagal sebagai capres atau kalau toh Anies menjadi capres, rakyat ragu memilihnya. Namun sayangnya rakyat Indonesia sudah cerdas, mereka tahu betul rekam jejak Anies selama memimpin Jakarta, Anies mampu memenuhi seluruh janji politiknya kepada rakyat Jakarta, berpihak kepada rakyat, mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Jakarta. Dan, Anies menjadi pejabat yang tidak mau tunduk kepada kepentingan oligarki, ketika para oligarki itu ingin mencengkeram dan menghisap darah rakyat. Anies tidak menolak oligarki bersama kekuasaan, yang ditolak Anies adalah oligarki yang akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Nama Anies yang dipilih oleh sebanyak 77 % rakyat Indonesia dari hasil pooling ILC, menunjukkan bahwa rakyat kita semakin cerdas dan semakin rindu hadirnya pemimpin yang adil dan mensejahterakan. Tantangan Anies dan partai pengusungnya kelak bukanlah pada penerimaan masyarakat, tetapi lebih kepada kecurangan yang akan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Aroma kecurangan sudah terasa dan tercium baunya. Tuduhan Anies telah melanggar aturan pemilu, mencuri start, Anies melanggar etika dan lain-lain yang bernada menjatuhkan, yang dilontarkan oleh elit politik, kelompok masyarakat dan oknum penyelenggara pemilu. Tuduhan kepada Anies tidak disematkan kepada capres lain atau pejabat negara yang lain yang juga menjadi capres, meski di saat menjabat mereka keluyuran ke daerah-daerah lain yang tidak ada tupoksinya, bahkan lebih cenderung abai kepada tugasnya. Tetapi bagi kelompok yang kehilangan nalar dan akal sehatnya ini, perbuatan ini tidak disebut sebagai curi start, melanggar aturan pemilu dan hal-lain yang menjadi aturan pemilu. Tuduhan itu hanya untuk Anies saja. Anies dan pendukungnya, rakyat dan koalisi perubahan menghadapi ancaman kecurangan. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Anies. Dukungan kepada Anies di daerah-daerah seringkali tidak berkorelasi dengan hasil pemilu yang menjadi otoritas KPU. Merujuk pada pemilu 2019, sudah saatnya rakyat Indonesia, ormas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan orsospol yang mencintai Indonesia bahu-membahu untuk menjadi bagian penegakan demokrasi yang sehat dan jurdil. Saatnya kita semua tegak melawan kecurangan dan ketidak-adilan yang ada, agar kita bisa mendapatkan presiden yang adil dan menjalankan amanah konstitusi serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Surabaya, 19 Desember 2022. (*)

Modus Mau Kembali ke UUD 45 Asli, Padahal Pengen Menunda Pemilu dan Perpanjang Si Tukang Boong Menjabat Lagi

BY FNN Sab, 17 Desember 2022 22:33:46 0

Kata Benny K Harmain, kalau mau tangkap sekarang saja gak usah tunggu tahun depan. Mereka sudah siap ditangkap karena Partai Demokrat dan PDIP yang gak setuju Pemilu ditunda dan perpanjangan jabatan presiden. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung INGAT, apapun skenario Istana dan oligarki sudah bisa kebaca oleh rakyat. Kalian kentut angin aja biar gak bau rakyat udah tahu. Kalian punya BIN tapi rakyat lebih ahli dari BIN dalam mengendus niat jahat kalian karena gak adil pada rakyat. Hanya mau melayani oligarki dari China. Itu hanya karena rakyat dibisikin terus sama malaikat niat busuk kalian. Gak percaya, lihat saja di medsos jadi viral niat busuk kalian kepada rakyat. Walau kalian di-back up oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD LaNyalla Hahmud Mattalitti untuk memperpanjang jabatan presiden tetapi rakyat gak bodoh. Mereka sudah melek melihat niat busuk kalian mau jadikan Indonesia jadi bancakan kalian. Allah masih berpihak kepada rakyat Indonesia. Tapi Allah belum menunjukkan kekuasaanNYA kepada rakyat Indonesia. Rakyat disuruh usaha dulu mengganti rezimnya. Baru Allah akan tunjukkan kekuasaanNYA. Karena Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya”. (AlQuran) Kalau pengen kembali ke UUD 1945 yang asli maka sabar saja dulu. Kan tinggal beberapa hari lagi yang merasa jadi raja sudah mau habis masa jabatannya yang sudah dua periode. Tunggu saja presiden diganti oleh pilihan rakyat. Dan pilihan mayoritas rakyat itu Anies Rasyid Baswedan. Kalian itu gak bisa melawan Sunnahtullah. Kalian sudah selesai dan mau tamat. Sdah cukup 2 periode Allah kasih kesempatan mengeruk kekayaan Indonesia. Belum puas ya? Sehingga mau mengeruk lebih banyak lagi? Ingat di ibukota Peru, Lima. Presidennya ditangkap polisi dan dipenjarakan. Apakah di Indonesia bisa? Kelihatan gak mungkin. Apalagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah jadi ajudan Presiden Joko Widodo. Maka dari itu tak henti-hentinya kita selalu tetap ingatkan akan people power rakyat berdaulat dan bersatu tak ada yang bisa mengalahkannya. Rezim kalau kelamaan menjabat maka pasti rezim itu akan menjadi diktaktor dan otoriter. Menurut Benny K Harmain, Wakil Ketua Partai Demokrat dan anggota DPR, penguasa sudah siap-siap mau memperpanjang kekuasaannya maka dia sudah siapkan undang-undang dan kalau rakyat mau protes maka rakyat yang protes itu akan ditangkap dan disingkirkan di tempat terpencil. Kata Benny K Harmain, kalau mau tangkap sekarang saja gak usah tunggu tahun depan. Mereka sudah siap ditangkap karena Partai Demokrat dan PDIP yang gak setuju Pemilu ditunda dan perpanjangan jabatan presiden. Terimalah kenyataan karena kalian sudah mau tamat. Nanti kalau Anies yang jadi presiden maka dia yang akan melindungi kalian dan keluarga kalian. Tapi bagaimana dengan rakyat? Tak taulah. Karena rakyat selalu dibohongin maka rakyat udah muak kepada kalian semua. Tapi ketahuilah, rakyat Indonesia pemaaf. Biar sudah mau mati tapi masih pemaaf. Tapi kalau yang satu ini ... taaauuuu ... Wallahu A\'lam ... (*)

World Cup, Qatar dan Dakwah Ketauladanan

BY FNN Sab, 17 Desember 2022 17:55:06 0

Apa yang telah diperlihatkan oleh Qatar baik sebagai tuan rumah sepak bola, dan lebih khusus lagi dalam menampilkan karakternya sebagai negara Islam merupakan Dakwah Islam yang perlu diapresiasi. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation KETIGA hal pada judul tulisan ini memang tidak terkait secara langsung. Walau mungkin Qatar saat ini sangat identik dengan kejuaraan sepak bola dunia tahun 2022 ini. Lalu apa relasinya dengan Dakwah Islam? Apakah ini bagian dari upaya mengait-ngaitkan agama dengan sepak bola? Sebagian mengkritisi bahwa upaya mengaitkan bola dengan agama adalah upaya “bolasasi agama”. Kira-kira ingin disamakan dengan mengaitkan politik dan agama yang kemudian dituduh sebagai “politisasi agama”. Sejujurnya malas membahas isu ini. Tapi saya ingin ingatkan bahwa kehidupan manusia itu saling terkait. Satu aspek tidak bisa terpisahkan dari aspek yang lain. Apalagi dalam perspektif keislaman yang sesungguhnya. Bermain bola dengan profesional tinggi (semangat dan skill) bagi seorang Muslim boleh jadi bagian dari pengamalan hadits: “sesungguhnya Allah mencintai seseorang ketika melakukan sesuatu dia melakukannya dengan itqan” (hadits). Sehingga bermain secara profesional, terlepas dari menang atau tidak, itu bagian dari semangat keislaman. Yang ingin saya sampaikan kali ini adalah satu kenyataan pahit bahwa dunia kita didominasi oleh ketidak-jujuran, bahkan kemunafikan. Salah satunya adalah tendensi sebagian manusia, khususnya mereka yang mengaku “western” (Barat) sebagai kelompok yang lebih dalam segalanya. Lebih pintar, lebih hebat, dan merasa paling beradab (civilized). Sebaliknya dunia non Barat (disebut dunia Timur) sebaliknya dari semua itu. Terbelakang, kurang berwawasan bahkan kurang berperadaban (less civilized). Ketika Islam diidentikkan sebagai agama ketimuran (Orientalism) maka Islam pastinya adalah agama yang menginspirasi keterbelakangan, kebodohan ketidak beradaban. Bahkan lebih jauh, Islam ditampilkan sebagai inspirasi bahkan agama kekerasan. Kenyataan bahwa Qatar mampu menjadi tuan rumah perhelatan olahraga terpopuler dunia itu dengan sangat profesional, bahkan diakui oleh banyak kalangan di atas rata-rata (above average) menyampaikan banyak hal. Minimal ada empat hal yang ingin saya tampilkan kali ini: Pertama, Qatar menampilkan keindahan Islam sebagai agama kehidupan yang berkemajuan, modern dan inklusif di satu sisi. Tapi punya komitmen dan pendirian yang jelas dan tegas di sisi lain. Qatar telah membuka diri seluas-luasnya, merangkul semua pihak. Tapi tegas dengan nilai-nilai yang diyakininya sesuai keimanan yang dianutnya. Kedua, menelanjangi ketidak jujuran bahkan kemunafikan sebagai orang tentang nilai-nilai universal yang selama ini dipropagandakan. Ambillah salah satunya nilai toleransi dan kebebasan. Ternyata bagi sebagian, khususnya dunia Barat, toleransi dan kebebasan itu terdefenisikan dengan “keberpihakan” kepada cara pandang mereka. Ketika kebebasan dan toleransi itu dilihat tidak sejalan dengan kepentingan mereka, maka itu bukan lagi kebebasan dan toleransi. Tidakkah mereka seharusnya toleran dengan kebebasan Qatar dalam memegangi nilai-nilai yang diyakininya? Ketiga, perhelatan sepak bola dunia dengan Qatar sebagai tuan rumahnya sekaligus mengafirmasi jika dunia kita didominasi persepsi yang terbangun. Dan ternyata persepsi itu pada galibnya ditentukan oleh kekuatan informasi (media). Qatar telah berhasil mengafirmasi bahwa terlalu banyak hal yang dibangun oleh media demi kepentingan kelompok tertentu. Kehadiran tamu-tamu dari berbagai belahan dunia di Qatar menjadikan mereka menemukan realita di balik dari berbagai kebohongan tentang dunia Islam dan Islam itu sendiri. Keempat, Qatar telah mengingatkan sekaligus mengajarkan kepada Umat ini dan dunia Islam secara keseluruhan bahwa Dakwah yang paling efektif untuk mengembangkan Islam bukan dengan retorika tinggi dan ceramah di mimbar-mimbar. Tapi dengan perilaku dan ketauladanan dalam kehidupan nyata. Apa yang telah diperlihatkan oleh Qatar baik sebagai tuan rumah sepak bola, dan lebih khusus lagi dalam menampilkan karakternya sebagai negara Islam merupakan Dakwah Islam yang perlu diapresiasi. Kesemua di atas sesungguhnya tersimpulkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ketika Allah menyampaikan: “Dan adakah ucapan yang lebih baik dari ajakan ke jalan Allah, beramal saleh dan berkata: sungguh aku termasuk orang-orang Muslim” (Surah Yusuf). Ayat ini seolah mengatakan bahwa prioritàs dakwah itu ada pada upaya Umat ini untuk membangun ketauladanan. Sehingga ketika orang lain mulai belajar Islam mereka tidak lagi mempertanyakan: “bagaimana bentuk Islam yang akan mereka ikuti?” Terima kasih Qatar. Bravo! NYC Subway, 16 Desember 2022. (*)

Jokowi Bisa Jatuh Seperti Sitting Duck

BY FNN Sab, 17 Desember 2022 14:23:56 0

Para taipan yang selama ini mendukung pencitraan Jokowi juga pasti kabur. Karena yang namanya pengusaha pasti kutu loncat. Selalu menempel kepada siapapun yang berkuasa. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih OTORITARIANISME biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu. Gaya kepemimpinan otoriter adalah memiliki kecenderungan memaksakan kepatuhan mutlak. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga pada umumnya kuasa pemerintahan diperoleh tanpa pemilihan umum secara demokratis. Kalau terpaksa harus melewati pemilu maka rekayasa untuk menang dengan cara apapun menjadi target utamanya. Sinyal itu sudah terlihat dengan jelas bahwa Joko Widodo akan membangun dinasti otoriter perpanjangan masa jabatannya, ala Xi Jinping bahkan saatnya tiba momentumnya bisa diperlakukan darurat militer ala presiden Ferdinand Marcos. Membangun dinasti otoriter dengan kudeta konstitusi, bisa berakhir dengan tragis. Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya dengan tragis dan tidak akan ada yang melindungi Jokowi setelah jatuh. Dia tidak memiliki kekuatan apapun kalau sampai jatuh terkapar dari kekuasaannya. Otak penyesatan untuk skenario perpanjangan masa jabatan Presiden atau keinginan untuk jabatan 3 periode sudah terdeteksi dengan terang benderang, diduga kuat bukan pada kekuatan pribadi Jokowi, terasa hanya sebagai wayang permainan kekuatan di luar dirinya. Kondisi seperti ini sangat rentan begitu skenario gagal, Jokowi akan ditinggal atau dibiarkan sendirian. Kalau Jokowi tidak hati hati karena tidak ada kawan politik yang abadi. Mereka bisa saja meninggalkannya ketika kepentingan pribadi politiknya sudah menguap. LBP (Luhut Binsar Panjaitan) dan kawan kawan yang sudah kita ketahui sebagai king maker politik yang konon bisa menentukan perpolitikan Jokowi sesungguhnya bukan kekuatan yang memadai untuk melindungi Jokowi ketika bencana datang menerkamnya. Bisa saja terjadi, kejelian LBP justru akan terbang melarikan diri sebelum bencana datang menerjangnya, dia tidak akan peduli dengan nasib mantan bosnya. Saat itu Jokowi bisa seperti seekor bebek terduduk (sitting duck) di hamparan tanah terbuka yang menjadi sasaran empuk para pembidiknya. Setelah menjadi sitting duck, jangan harap TNI dan Polri akan melindungi Jokowi setelah lengser dari kekuasaannya. Karena sudah jadi rahasia umum, diduga kuat selama jadi presiden, Jokowi telah merusak pola karir para perwira. Dia memilih perwira-perwira di posisi strategis hanya karena faktor kedekatan pribadi, sebagai bumper pelindung dirinya, ini merusak soliditas TNI dan Polri. Setelah Jokowi lengser dari kekuasaannya, para perwira pilihan Jokowi itu pasti dicopot atau cari selamat sendiri. Tidak akan ada satupun yang berani melindunginya karena mereka orang lemah, perwira yang tidak mendapat “pengakuan” dari teman dan para prajuritnya. Hura-hura selama ini dengan mengumpulkan massa Pro Jokowi (Projo), pada kesempatan lain berubah dikemas nama masa rakyat, itu bukan pendukung believe karena kecintaan itu hanya fatamorgana karena kepentingan politik sesaat, sangat rentan dalam sekejap mata ambyar berantakan. Mereka itu bukan relawan militan, melainkan gerombolan yang dimobilisi. Bergerak karena transaksi politik yang terus terbongkar massa marah karena dibohongi baik dalam bentuk pertemuan atau uang saku yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Cebong sulit digerakkan tanpa iming-iming uang dan pembagian goodybag (berisi kaos dan sembako). Relawan seperti ini mustahil mau dimobilisasi sebagai tameng hidup ketika Jokowi jadi bidikan politik apalagi setelah dia lengser dari kekuasaannya. Sejatinya mereka cuma pasukan hura-hura. Para taipan yang selama ini mendukung pencitraan Jokowi juga pasti kabur. Karena yang namanya pengusaha pasti kutu loncat. Selalu menempel kepada siapapun yang berkuasa. Tidak hati dan legawa dengan ikhlas berhenti setelah menjalani dua kali masa jabatannya harus siap siap jadi “sitting duck”. Seekor bebek yang terduduk lemah, menjadi sasaran empuk para pembidik politik, baik dari masyarakat sipil dan dari kalangan barisan para jenderal dan purnawirawan TNI-polri sakit hati. Lebih rumit lagi, ternyata perilaku otoritarianisme dengan segudang prestasi  pembatasan kritikan publik, pembubaran ormas Islam, radikakisasi Islam, persekusi ulama serta pembantaian dan pelanggaran HAM berat selama ini yang ditonjolkan selama memimpin, mendudukkan Jokowi sebagai public enemy number one. Jokowi bisa menjadi musuh masyarakat nomor satu sekalipun sudah lengser dari kekuasaannya, lebih celaka lagi kalau sampai menjadi pesakitan proses hukum dari macam-macam masalah hukum yang melilitnya. (*)

Menteri Pertanian Lepas Gerak Jalan Santai BSIP di Ancol

BY FNN Sab, 17 Desember 2022 10:53:45 0

Jakarta, FNN – Sehari setelah diresmikan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, pegawai di badan tersebut menggelar gerak jalan santai, di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 17 Desember 2022. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo melepas kegiatan tersebut. Jalan santai dengan jarak tempuh tiga kilometer tersebut dimulai dan diakhiri di Pantai Festival Ancol. Setelah melepas, Syahrul pun bergabung mengikuti peserta gerak jalan santai. Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sekitar pukul 7.25 dan berakhir sekitar pukul 10.00. Para peserta terdiri dari para pegawai BSIP Pusat dan daerah. BSIP merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Peresmian perubahan tersebut dilakukan Jum\'at, 16 Desember 2022, di Hotel The Sultan, Jakarta Pusat. Acara gerak jalan santai tersebut merupakan rangkaian peresmian dan rapat kerja BSIP. Di tengah teriknya matahari, peserta dihibur oleh Enzy Band. Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry mengatakan, BSIP berkomitmen penuh dan siap mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern melalui program agrostandar. “Kami telah mencanangkan berbagai langkah dalam program Agrostandar, mulai dari penguatan lembaga, penguatan kolaborasi dengan mitra, hingga pengelolaan produksi benih atau bibit terstandar,” jelas Fadjry dalam launching dan Rapat Kerja Konsultasi BSIP di Hotel The Sultan, Jakarta, Jum\'at. Adapun lima langkah strategis program agrostandar. Yakni transformasi dan reorientasi manajemen baik kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), budaya kerja, dan digital, penguatan kolaborasi multimitra baik internal (kementerian pertanian) maupun eksternal (perguruan tinggi, pemerintah daerah, UMKM, pelaku usaha, petani, swasta, dan mitra internasional). Kemudian, kata.Fadjry, model kawasan pertanian terstandar di seluruh Indonesia untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk dimasifkan Direktorat Jenderal  Teknis Kementan menjadi kawasan pertanian terstandar. Kemudian, Unit Produksi Benih/Bibit Terstandar (UPBS) untuk mendukung perbenihan; dan terbentuknya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Guna mendukung tata kelola perbenihan, kata Fadjry,  BSIP sedang mengembangkan Sistem Mutu Benih Padi Nusantara (SIMBARA). SIMBARA merupakan platform pencarian benih yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan diharapkan menjadi instrumen terintegrasi bagi seluruh pelaku dan pengelola perbenihan di Indonesia. (Anw)

Prof. Hendrajit: Kritisi Calon Presiden dan Investasi Masuk dari Luar Negeri

BY FNN Sab, 17 Desember 2022 01:56:58 0

  Jakarta, FNN – Prof. Hendrajit, ahli geopolitik nasional, menekankan perlu dialektika kritis terhadap calon presiden guna mengetahui apakah benar seorang pemimpin dimaksud, benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini. Hal lain yang harus dicermati juga adalah dari setiap perundingan dan niat  asing yang ingin berinventasi. Selain sektor keuntungan investasi ada juga keinginan politik tertentu. Prof. Hendrajit menyampaikan hal tersebut dalam talk show yang diadakan Barisan Relawan Anies Presiden Indonesia (Bara Api) di Papski Kopi Gandaria, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Desember 2022. Talk show yang dipandu Sekjen Bara Api, Frans Saragih juga menampilkan pembicara lain, yakni H. Biem Benjamin tokoh Islam dan Budayawan, Pdt. Separd Suoit Tokoh Umat Kristiani mengambil tema Why Not The Best, Kaledoskop 2022 Melihat Indonesia dari Berbagai Sisi. Menurut Hendarjit, banyak hal terjadi selama kurun waktu pasca reformasi.  Kondisi Geopolitik Indonesia selama 2022, yakni 24 tahun pasca reformasi, kesadaran masyarakat makin meningkat ditandai diajarkannya sejak dini pemahaman agar kecintaan akan negara semakin dalam dan utuh. Namun, DR Hendrajit menekankan pentingnya pemahaman geopolitik bagi segenap warga negara karena hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Di mana kita mengetahui siapa kita, potensi apa yang kita miliki serta apa yang harus kita lakukan. Sementara, Biem Benjamin melihat selama kurun waktu belakangan ini telah terjadi pergeseran nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Mulai banyak pemahaman luhur yang sekian lama dipelihara mulai luntur. Khususnya di kalangan generasi muda perlu diberitahu atau diingatkan kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia.  Pdt Supit berbicara tentang Islamophobia dengan menekankan perlunya fungsi dari masing masing pemuka agama mengajarkan kepada pengikutnya pemahaman yang benar dari setiap agama. Di mana setiap agama yang ada diyakini penuh mengajarkan Kebaikan dan Cinta Kasih. Karena gerakan radikal itu sebenarnya memiliki potensi di setiap agama yang ada. Indonesia yang memiliki Pancasila diyakini dapat meredam itu semua karena kita memiliki semangat yang sama yaitu Cinta Indonesia. “Oleh karena itu dibutuhkan Strong Leader untuk mampu merangkul semua anak-anak bangsa,” ujarnya. (Anw/IP)    

Warning bagi Anies dan Pendukungnya Bisa Kalah Dalam Pilpres Karena KPU Dikuasai Orang-orang Opung LBP

BY FNN Jum'at, 16 Desember 2022 23:12:46 0

Gak susah mereka mau ubah konstitusi karena duit atau cuan mereka tidak berseri. Ditambah lagi orang-orang di parlemen semua jadi rakus mata ijo lihat duit. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung INI nyata dan fakta. Baru sekelas Amin Rais dan Partai Umat (PU) dikalahkan oleh orang-orang yang direkom oleh Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang duduk di KPU. Nanti atau besok tidak mustahil Anies yang selalu disambut dengan lautan manusia di setiap berkunjung ke daerah bisa kalah di Pilpres nanti seperti peristiwa 2019 lalu. Itu kalau Anies dan pendukungnya gak Awas. Maka dari itu Ganjar Pranowo sangat pede bahwa dia biar gak didukung oleh partainya sendiri PDIP tapi tetap maju di Pilpres karena sudah ada jaminan oleh induk semangnya bisa menang walau tidak didukung rakyat. Sudah pasti tekanan dari KPU Pusat ke KPU daerah akan terulang lagi pada Pilpres nanti bahwa Anies akan dikalahkan. Ini yang terjadi sama Partai Umat. Sebab, partai-partai baru yang so pasti tidak akan dukung Anies. Yang mau dukung Anies hanya PU yang dinakhodai oleh Amien Rais, maka jauh-jauh hari PU ini harus diamputasi daripada jadi pengganggu rezim dan oligarki laknatullah. Mau lawan rezim ini jangan hanya pakai do\'a saja tapi harus dengan tindakan yang nyata. Memang menyedihkan dan menakutkan akibatnya tapi kalau kita hanya diam seribu bahasa maka rezim ini gak akan berhenti kalau belum juga ketemu Malaikat Maut. People Power adalah tindakan nyata. Akan buyar semua rencana oligarki dan Istana dalam menguasai republik ini jika rakyat bergerak dalam people power. Gak usah cari siapa yang memimpin. Semua yang turun yang menginginkan perubahan yang jadi pemimpin. Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan Semua sudah diambil oleh China. Apa kita mau tunggu nasib kita bangsa Indonesia seperti di Uigur? Atau negara-negara lain yang sudah dikuasai China? Kita bangsa pribumi terutama Melayu harus seperti Malaysia. Harus tumbuh di negeri ini seperti Anwar Ibrahim. Yang pasti seperti itu hanya Anies Rasyid Baswedan bukan yang lain. Hati-hati dengan KPU. Mereka semua direkomendasi oleh Opung LBP. Taukan siapa dia? Dialah biang kerok di republik ini. Kita harus lawan. Karena Opung and the gang-nya sudah dan akan jadi bandit-bandit konstitusi. Gak susah mereka mau ubah konstitusi karena duit atau cuan mereka tidak berseri. Ditambah lagi orang-orang di parlemen semua jadi rakus mata ijo lihat duit. Jadi gak susah mereka mau nambah jabatan presiden. Apalagi kalau sudah dikeluarkan PERPPU yang menguntungkan rezim dan oligarki. Hanya dengan People Power-lah buyar rencana mereka semua. Rakyat berani atau gak...? Terserah. Wallahu A\'lam ... (*)

Patut Diduga Ada Umbaran-Umbaran Lainnya yang Nyamar Jadi Wartawan

BY FNN Jum'at, 16 Desember 2022 20:04:26 0

Dewan Pers bisa melaporkan kasus ini ke DPR dan Presiden. Sebuah preseden buruk dalam kehidupan demokrasi, karena pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas), Jakarta SAYA melihat adanya keanehan dalam karier Iptu Umbaran Wibowo, Kapolsek Kradenan, Blora, Jawa Tengah, yang namanya sedang viral dibicarakan dalam media sosial maupun media mainstraim. Keanehan bisa dilihat di sini. Umbaran memulai karier di Kepolisian dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) pada awal 2008. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH UNNES) 2006 ini merupakan lulusan Bintara Intelijen Khusus. Pada 2009, Umbaran naik pangkat menjadi Brigadir Polisi Satu (Briptu). Dia hanya butuh waktu satu tahun sudah naik pangkat. Bagaimana ceritanya? Padahal, kenaikan satu pangkat itu memakan waktu 4-5 tahun. Kok dia bisa satu tahun? Ada apa? Kenaikan pangkat luar biasa? Selama 14 tahun jadi anggota Polri dari Bintara, kini sudah berpangkat Perwira: Iptu. Ini juga aneh. Kok bisa secepat itu? Hitungan waktunya, sekarang ini mestinya baru Brigadir Kepala (Sersan Mayor, kalau di TNI).  Kalau pun kariernya cepat, mestinya juga baru berpangkat IPDA, bukan Iptu. Dan, bukan untuk posisi Kapolsek. Jabatan yang ditujukan untuk pangkap Ajun Komisaris Polisi-AKP (Kapten jika di TNI). Jadi, sebentar lagi dia naik jadi Ajun Komisaris Polisi, hanya dalam waktu 14 tahun. Ini pembinaan karier yang aneh. Maka, jangan salah kalau ada yang tanya, “Siapa dia sebenarnya?” Terbongkarnya kasus ini menandakan institusi Kepolisian tidak menghormati profesi wartawan. Sejak saat ini akan muncul kecurigaan sesama wartawan. Jangan-jangan teman kerjanya seorang Intelijen. Pimpinannya mesti diusut. Siapa? Kabaintelkam Mabes Polri. Harus dimintai pertanggungjawaban institusi Badan Intelijen Keamanan Polri. Wartawan itu mitra strategis Polri. Mengapa merusak profesi jurnalis? Apa motifnya? Kecuali proses penyamarannya dalam menghadapi ancaman Kamtibmas di daerah konflik, itu bisa dipahami. Jawa Tengah bukan daerah konflik sosial. Dewan Pers dan PWI Pusat serta TVRI harus mencabut Sertifikat Kompetensi Wartawan Madya milik Umbaran. Sekaligus juga protes keras kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jadi patut diduga ada “Umbaran-Umbaran” lainnya yang menyamar menjadi wartawan. Kalau begitu MoU Polri dengan Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan lainnya sama saja tidak dihormati oleh polisi. Untuk apa MoU ini kalau tidak saling menghormati dan menghargai antar lembaga? Wartawan ini profesi yang sudah diatur Undang-undang. Bukan pekerjaan tanpa aturan hukum. Ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sudah seharusnya Polri menghormati kesepahaman dengan Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan lainnya. Untuk apa penandatanganan kerjasama jika ternyata polisi menempatkan aparat intelijen keamanan di lembaga pers umum? Bahkan di lembaga pers plat merah, TVRI milik pemerintah. Dewan Pers bisa melaporkan kasus ini ke DPR dan Presiden. Sebuah preseden buruk dalam kehidupan demokrasi, karena pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini sebuah kemunduran demokrasi dan kembali ke titik nadir seperti era Orde Baru Soeharto dan Demokrasi Terpimpin Sukarno. Sejatinya, prinsip-prinsip demokrasi seperti penegakan hukum, menghormati hak-hak sipil, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) telah menjadi paradigma baru Polri. Apa buktinya jika polisi mengacak-acak profesi wartawan? Sama saja tidak menghormati hak-hak sipil yang disandang profesi jurnalis. Kepolisian merupakan alat negara, bukan alat pemerintahan. Karena itu, kepolisian harus melindungi hak rakyat, bukan semata-mata menjadi alat perintah atasannya. Apa yang mau dilindungi jika polisi selalu memata-matai hak rakyat untuk mendapatkan informasi melalui kerja jurnalistik jika polisi terus menginteli wartawan? (*)

Deklarasi Aceh, Raja dan Sultan Nusantara Dukung Kembali ke UUD 1945

BY FNN Jum'at, 16 Desember 2022 14:33:42 0

Banda Aceh, FNN – Para Raja dan Sultan Nusantara mendukung langkah Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang berjuang agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperbaiki dengan teknik adendum. Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap Raja dan Sultan Nusantara yang dibacakan Raja Beutong IX Aceh, PYM Ampon Daulat Tuanku Teuku Raja Keumangan (TRK), Rabu (14/12/2022). Raja Beutong ke-IX mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan dukungan kepada apa yang sedang diperjuangkan oleh Ketua DPD RI. Sebab, ruh dan nafas bangsa ini tertuang jelas dalam UUD 1945 naskah asli. “Saya kira seluruh elemen bangsa harus dan wajib mendukung gagasan Pak Ketua DPD RI. Penyelenggaraan negara ini sudah menyimpang dari konstitusi atau UUD 1945 naskah asli. Ruh bangsa ini ada di sana,” tegas Teuku Raja Keumangan (TRK). Oleh karenanya, Teuku Raja Keumangan mengharapkan perjuangan untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli harus terus dipelopori. “Kami meminta kepada Ketua DPD RI agar berjuang sekuat tenaga, agar UUD 1945 naskah asli dikembalikan lagi. Dalam sejarah Republik ini, Presiden Soekarno pernah mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945,” ulas Teuku Raja Keumangan. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan apresiasi atas dukungan para Raja dan Sultan Nusantara. Menurut LaNyalla, Raja dan Sultan Nusantara harus diberikan hak untuk ikut mengatur arah perjalanan bangsa. Sebab, Kerajaan dan Kesultanan Nusantara memiliki andil yang cukup besar dalam memerdekakan bangsa ini. “Sudah berulang kali saya katakan, sumbangsih Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya Republik Indonesia sangat besar. Apalagi sumbangsih Aceh,” urai LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, sumbangsih Aceh terhadap lahirnya bangsa dan negara ini bukan saja berlangsung menjelang kemerdekaan. Tapi, jauh sebelum itu. “Kerajaan dan Kesultanan Aceh telah membuktikan kedaulatannya dengan menggagalkan imperialisme bangsa Eropa di Aceh,” tutur LaNyalla. LaNyalla juga mencontohkan Laksamana Malahayati, yang bernama asli Keumalahayati, seorang perempuan pejuang dari Kesultanan Aceh. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Balee, sebutan untuk janda-janda pahlawan yang telah syahid, berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada 11 September 1599, sekaligus mengalahkan Cornelis de Houtman, dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Pada tahun 2017 lalu, Laksamana Malahayati mendapat gelar pahlawan. Namanya disematkan sebagai pengganti nama jalan Inspeksi Kalimalang sebelah Utara, Jakarta Timur. “Sumbangsih besar Kerajaan dan Kesultanan Nusantara terhadap lahirnya bangsa dan negara ini adalah sumbangsih semangat perjuangan, moril dan materiil yang nyata dari para Raja dan Sultan Nusantara dalam proses Kemerdekaan Republik Indonesia,” tutur LaNyalla. Berdasarkan hal tersebut, LaNyalla menyebut Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini. “Tetapi apa yang terjadi kemudian, para Raja dan Sultan Nusantara tidak dapat secara langsung dan aktif untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Karena perubahan konstitusi yang dilakukan pada 1999 hingga 2002 telah memberikan kekuasaan yang begitu kuat kepada partai politik dan DPR, serta kepada Presiden melalui Sistem Presidensial,” ujar dia. Padahal, LaNyalla melanjutkan, sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa bukan sistem presidensial, bukan pula demokrasi ala barat. Karena itu, LaNyalla mengaku terpanggil untuk meluruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. “Saya sudah sampai kepada suatu kesimpulan, bahwa bangsa ini harus kembali ke naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Agar kemudian kita sempurnakan dengan teknik addendum. Bukan diubah dan diganti total 95 persen isinya, dan menjadi konstitusi baru,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi sejumlah Senator di antaranya Abdullah Puteh dan Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Andi M Ihsan (Sulsel). Turut hadir pula Gubernur Aceh, yang diwakili Kadisbudpar Aceh Almuniza Kamal, Ketua Majelis Agung Raja Sultan Aceh YM Teuku Raja Kaumangan, para Raja dan Sultan serta Forkopimda Provinsi Aceh. Tiga sikap Raja dan Sultan Nusantara yang disampaikan adalah: Pertama, mendukung upaya yang diperjuangkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk mengawal hajatan besar konstitusi negara dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Kedua, mendukung upaya penyempurnaan kelemahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli untuk disempurnakan dengan cara addendum, tanpa mengubah dan menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. Ketiga, meminta, Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memastikan kami, para Raja dan Sultan Nusantara menjadi bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar kami ikut menentukan arah perjalanan bangsa melalui Lembaga Tertinggi Negara. Pernyataan sikap Raja dan Sultan Nusantara ditandatangani Kerajaan Beutong IX Aceh PYM Ampon Daulat Tuanku Teuku Raja Keumangan, Kerajaan Tapaktuan Aceh YM Teuku Laksamana, Kesultanan Samudera Pasai YM Sultan Malik Teuku Haji Badruddin Syah, Kesultanan Aceh YM Tuanku Muhammad, Poteuku Nanggroe Cunda Samudra YM Teuku Rizasyah Mahmudi, Kerajaan Geulumpang Dua YM Teuku Zulkarnaen, Kerajaan Seunagan YM Teuku Firsa Ansari, Kerajaan Bintang Kutacane YM Teuku Dedi Faisal, Kerajaan Sama Indra Pidie YM Teuku Fauzan Anwar dan Kerajaan Meulaboh YM Teuku Ronald Rosman. Turut mendukung Kerajaan Puri Denpasar Bali PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan IX, Keraton Sumedang Larang PYM Sri Radya HRI Lukman Soemadisoera, Kerajaan Sidenreng Sulsel PYM Faisal Andi Sapada Addatuang Sidenreng XXV. Lalu Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura PYM Adji Muhammad Arifin MSI Ing Martadipura XXI, Kerajaan Binuang Sulbar PYM Andi Irfan Mappaewang Arajang Binuang XVIII, Kesultanan Dompu NTB PYM Saiful Islam, Kedatuan Luwu Sulsel PYM Andi Maradang Mackulau Oppu Datu Luwu XL dan Kerajaan Tokotua Kabena YM Yurisman Star. (mth/*)

Umbaran Wibowo: Fenomena Intelijen Melayu?

BY FNN Jum'at, 16 Desember 2022 13:06:45 0

Itu kalau Umbaran sejak awal kariernya ditugaskan macak wartawan ya harus tetap jadi wartawan, jangan pernah muncul jadi seorang polisi. Begitu yang seharusnya berlaku di dunia intelijen. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN NAMA Umbaran Wibowo yang selama 14 tahun dikenal sebagai Kontributor TVRI, kini menjadi pembicaraan publik. Pasalnya, setelah lama tidak muncul, tiba-tiba Umbaran diangkat menjadi Kapolsek Kradenan, Blora, Jawa Tengah. Pangkatnya: Inspektur Satu Polisi (Iptu). Pangkat Iptu di pundak Umbaran itu bukanlah seperti pangkat Letnan Kolonel Titular yang diterima Deddy Corbuzier. Tapi ini adalah pangkat yang diperoleh dari hasil pendidikan dan karier di Kepolisian RI. Ternyata, Umbaran seorang polisi yang ditugaskan sebagai “wartawan”. Umbaran sendiri sudah buka suara soal polemik ini. Ia mengatakan kiprahnya sebagai wartawan murni menjalankan tugas dari pimpinan. Menurut Umbaran mutasi itu wajar untuk penyegaran dan mendongkrak kinerja anggota. “Terkait saya dulu pernah aktif di jurnalistik, itu juga bagian dari pelaksanaan tugas dan perintah pimpinan,” kata Umbaran, seperti dilansir dari NTMC Polri, Rabu (14/12/2022). Polda Jawa Tengah juga telah membenarkan Umbaran pernah bekerja menjadi kontributor TVRI Jawa Tengah untuk wilayah Pati. “Iptu Umbaran memang betul anggota Polri dan benar pernah bekerja sebagai kontributor di TVRI Jateng untuk wilayah Pati,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy dalam keterangannya. Iqbal menyebut Umbaran bukan pegawai tetap TVRI, melainkan hanya sebagai pekerja lepas. Menurutnya, Umbaran pernah mendapat tugas intelijen di wilayah Blora. Tugas intelijen yang diberikan kepada Umbaran itu telah selesai pada Januari 2021 lalu. Umbaran sudah bekerja sebagai jurnalis selama 14 tahun. “Januari Tahun 2021 penugasan tersebut selesai dan dia pindah menjadi organik Polres Blora sebagai Kanit Intel di Polres Blora. Selanjutnya diangkat sebagai Wakapolsek Blora,” ujarnya. Iqbal membantah Umbaran dicopot dari Kapolsek Kradenan, Blora. Isu ini berhembus setelah terungkap Umbaran pernah menjadi kontributor TVRI Jateng untuk wilayah Pati. “Isu pencopotan yang bersangkutan dari jabatannya selaku Kapolsek tidak benar,” kata Iqbal. Di sisi lain, Dewan Pers segera memproses pencabutan status Umbaran sebagai wartawan usai dirinya menjadi Kapolsek Kradenan. Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli mengatakan mekanisme pencabutan status Umbaran telah diatur. Pihaknya kini tengah melakukan verifikasi terkait kasus tersebut. “Mekanisme pencabutan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sudah ada, tinggal verifikasi oleh Dewan Pers,” kata Arif seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (14/12/2022). Perlu Diusut Terkait polemik Iptu Umbaran Wibowo ini, yang perlu diungkap, apakah tugas itu atas perintah Kapolda Jateng? Apakah dia ini terima gaji kontributor TVRI? Jika salah satu dipenuhi, maka wajib diproses etika! 1. Jika status kontributor TVRI Jateng atas perintah Kapolda, bisa dipastikan harus ada surat penugasan dari Kapolda. Tugas menyamar atau kerjasama? Jika kerjasama dengan TVRI Jateng, maka harus ada surat kerjasama itu. Sehingga Iptu Umbaran tidak boleh menerima honor dari TVRI. 2. Jika tugas menyamar atau klandestein dari Kapolda, maka Iptu Umbaran diperbolehkan menerima honor berita dari TVRI. Namun honor tersebut wajib diserahkan pada Polda Jateng. 3. Jika tidak ada surat tugas dari Kapolda Jateng untuk menyamar sebagai kontributor TVRI Jateng, maka secara hukum, Iptu Umbaran telah melanggar Peraturan Polri. Tidak profesional. Bekerja rangkap. Yang dilarang oleh Peraturan Mendagri terhadap semua ASN sipil, militer, dan Polri. 4. Jika tidak ada surat tugas menyamar dari Kapolda Jateng, maka honor berita dari TVRI Jateng yang diterima Iptu Umbaran terkategori sebagai korupsi. Ini harus dilakukan proses etika. Untuk dipecat. Pun pidana oleh @KPK_RI 5. Mengapa item 1 sampai 4 harus ditegaskan Kapolri Jenderal @ListyoSigitP terhadap Iptu Umbaran? Proses ini harus dilakukan untuk pelaksanaan UU Polri, Peraturan Kapolri, Peraturan Mendagri, dan UU tentang ASN sipil, militer, dan Polri. 6. Mengapa soal surat penugasan menyamar dari Kapolda Jateng buat Iptu Umbaran itu harus dibuktikan. Sebab, penugasan itu bukan terjadi di masa rezim OrBa. Sehingga semua penugasan terhadap personil TNI-Polri harus terdokumentasi secara resmi. Untuk kepastian karier personil. Sejak rezim Presiden Soeharto, dunia wartawan itu sama dengan intelijen. Dunia pakai otak kiri dan kanan. Fakta itu terkonfirmasi oleh karier Iptu Umbaran yang kini menjabat Kapolsek. Seharusnya, sebagai seorang intelijen di kepolisian, Polri tidak perlu memberi jabatan publik (sebagai Kapolsek, atau jabatan yang perlu nama dia keluar ke publik). Jadi, seharusnya dia tetap jadi seorang wartawan saja. Itu kalau Umbaran sejak awal kariernya ditugaskan macak wartawan ya harus tetap jadi wartawan, jangan pernah muncul jadi seorang polisi. Begitu yang seharusnya berlaku di dunia intelijen. Yang kurang cerdik – untuk tidak menyebut goblok – di sini adalah pimpinan wilayahnya, mengapa Umbaran harus diberi jabatan publik. Inilah bedanya jika dibandingkan dengan intelijen berlatar militer. Setelah dia direkrut lembaga intelijen, dia akan disekolahkan untuk bidang yang akan jadi tempat tugasnya. Kalau nantinya akan ditugaskan di lembaga terkait dengan persoalan hukum, maka dia akan sekolah bidang hukum. Setelah lulus, dia akan bekerja di LBH atau lembaga advokasi lainnya. Tapi, karena di dunia intelijen yang dibutuhkan itu mudah masuk ke mana-mana maka profesi wartawan biasanya akan dimanfaatkan, seperti Umbaran tadi. Dan, pada umumnya, seorang intelijen berlatar militer ini, tidak akan pernah buka jati dirinya, meski akan meninggal dunia. (*)

Pejabat Negara Bermental Jongos

BY FNN Jum'at, 16 Desember 2022 03:01:31 0

Perang asimetris saat ini sudah menelan korban MPR digusur bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara musyawarah, oleh partai politik melalui pemilu langsung one-man one-vote dalam rekrutmen eksekutif.  Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DRAKOR berjudul The Emperor: Owner of the Mask. Kisahnya tentang raja palsu yang dijadikan boneka. Namun ketika raja asli hendak kembali ke Istana, justru terjadi perebutan tahta antara keduanya. Serangan Oligarki makin ganas, semua potensi yang akan menggangu kekuasaannya mencengkeram negara dengan segala cara akan dilibas dan dihabisi. Aspirasi masyarakat agar negara kembali ke UUD 1945 asli, akan dijadikan mangsa politik oleh para bandar dan bandit politik untuk menunda pemilu dan menambah masa jabatan presiden. Model pencitraan masih saja dilakukan oleh Presiden, bergaya lugu, lugas dan seolah-olah tampil sebagai negarawan. Presiden Joko Widodo menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Ia pun merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana itu justru ingin menjerumuskannya. “Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja,” ungkap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019). Beda waktu dalam hitungan detik dan menit sudah kembali kewatak aslinya. Dengan percaya diri dan dibalut diplomasi gaya katak tanpa beban dan dosa, Presiden mengatakan bahwa itu terserah rakyat, saya akan taat pada undang undang. Logika dan nalar politik normal diterabas, seolah-olah semua manusia dungu tidak bisa menangkap ke-dungu-an yang muncul. Begitu ada aturan yang menghambat segara diganti dengan instrumen aturan baru melindas aturan lama. Semua masalah kenegaraan yang melibas dan menabrak konstitusi bersumber dari Presiden sendiri, lepas karena tekanan atau apapun alasan politiknya. Menambah masa jabatan tiga tahun atau nafsu keinginan berkuasa 3 periode atau seumur hidup, sama saja dengan, akan menabrak konstitusi. Tampaknya rekayasa ini setali tiga uang (drie pennies). Artinya, sepaham atau sama dan tidak ada bedanya, rekayasa Oligarki dengan keinginan Jokowi sendiri. Bahwa Negara Indonesia itu saat ini tidak ada atau tidak hadir, karena negara, rezim, dan presiden saat ini hanya boneka kapitalis yang tidak sesuai dengan cita cita kemerdekaan bangsa Indonesia (Emha Ainun Najib alias Cak Nun). Sesungguhnya setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002, kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin menjauh dari amanat para pendiri bangsa sudah makin jelas bagi mereka yang jeli, peka dan terlatih. UUD45 adalah pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, kehendak itu kini makin surut karena dikalahkan dalam perang asimetris yang dilancarkan kekuatan  asing nekolimik yang bersekongkol dengan para kaki tangan domestiknya. Perang asimetris saat ini sudah menelan korban MPR digusur bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara musyawarah, oleh partai politik melalui pemilu langsung one-man one-vote dalam rekrutmen eksekutif. Parpol berubah menjadi algojo rakyat memonopoli secara radikal, aristektur legal politik dirancang untuk mengkonsentrasikan kekuasan ke segelintir elit parpol, sementara itu Pemilu dijual murah bahkan seperti dihibahkan secara cuma-cuma kepada para bandit, bandar, dan badut politik. Perlu diingat bahwa Pemilu yang jujur dan adil hanya mungkin dilaksanakan oleh bangsa yang merdeka, bukan bangsa yang bermental jongos yang mudah diintimidasi oleh politik uang, BLT dan bagi-bagi sembako menjelang pemilu dan hidup dari hutang.  Para pejabat dengan logika politik pas-pasan karena minimnya pengalaman dan miskin wawasan serta kering kerontang dari kognisi pemahaman sejarah serta kosong dari asupan betapa sakralnya UUD 1945, malah berjoged ria dengan bergaya manusia kesurupan dan bertingkah laku seperti jongos neokolonialisme. Kondisi ini diperparah oleh partai politik tidak pernah mampu melakukan pendidikan politik, bahkan partai politik hanya bisa hidup dari political illiteracy dan penjongosan politik konstituen mereka. Bergaya seperti raja, the government can do no wrong (Daniel M Rosyid). Para pejabat negara yang bermental jongos telah menyeret, membuat dan membawa Republik ini kehilangan akal sehat dan kemampuannya untuk beradaptasi secara cepat dan tangkas sehingga menjerumuskan bangsa ini ke tepi jurang failed state. (*)

Menyesakkan Dada, Tagihan Air Tiba-tiba Naik Ribuan Persen

BY FNN Kamis, 15 Desember 2022 18:01:14 0

Tangerang, FNN – Sejumlah pelanggan air Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kaget karena tagihan air yang melonjak sampai ribuan persen. Mereka tidak paham, tagihan tiba-tiba melompat, padahal pemakaian biasa. Bahkan, ada yang tidak menggunakannya, tetapi tagihan naik luar biasa dan menyesakkan dada. Lonjakan tagihan itu mulai terasa sejak Agustus 2022. Akan tetapi, yang mengagetkan tagihan Oktober, November, dan Desember 2022. Seorang pelanggan di Poris Pelawat, H. Suyusi sangat kaget ketika tagihan November menjadi Rp 2 juta. Padahal sebelumnya cuma Rp 75.000. Ketika menyampaikan pengaduan ke kantor Perumda Tirta Benteng, di Jln. Kompleks PU Prosida Bendung Pintu 10, Mekarsari, ia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. “Disuruh mencicil. Masak tiba-tiba naik tinggi sekali,” katanya. Kenaikan tagihan air serupa juga dialami Yanto Efendi, Mairizal, dan sejumlah pelanggan lainnya yang ditemui di tempat pengaduan. Demikian juga beberapa pelanggan yang ditemui di rumahnya di kawasan Cipondoh. Mereka kaget tagihan air tiba-tiba naik selangit. Seorang pelanggan di Poris Plawat Utara menyebutkan, tagihan November 2022 tiba-tiba menjadi Rp 860.000. Padahal, biasanya paling tinggi Rp 269.000. Yang lebih mengagetkan lagi, seorang pelanggan di daerah Cipondoh tiba-tiba ditagih Rp 6 juta. Alasan pihak Perumda Tirta Benteng, karena ada kebocoran halus selama enam tahun. “Saya juga heran, kok enam tahun baru ketahuan sekarang. Aneh juga,” kata pelanggan yang enggan disebutkan namanya itu. Selain mengeluh karena tagihan tiba-tiba melonjak, sejumlah pelanggan lain juga mempertanyakan pelayanan air dari perusahaan daerah tersebut. Sebab, air yang mengalir ke rumah pelanggan sering kecil, tidak hanya di pagi hari, tetapi juga di siang hari. Seperti Kamis, 15 Desember 2022 siang kemarin, air yang mengalir sangat kecil. “Lebih gede kucuran air kencing,” kata seorang pelanggan. Selain kecil, air yang mengalir juga sering mati terutama hari Sabtu dan Ahad. Tanpa sebab dan pemberitahuan, tiba-tiba air mati. “Padahal, sedang mencuci pakai mesin cuci. Mati tiba-tiba kan bisa merusak mesin cuci,” kata seorang ibu rumah tangga. Keluhan lainnya, air yang mengalir sering kotor atau keruh. Kejadian seperti itu biasanya malam hari. “Waktunya kayak diputar. Kadang pukul 23.00, kadang pukul 01.00, kadang pukul 03.00. Kadang menjelang subuh,” kata seorang pelanggan yang ketika pulang dari kantor pkl 22.30, dan ketika mau mencuci muka sekitar pukul 23.00 airnya keruh. Pihak Perumda Tirta Benteng yang dihubungi belum memberi jawaban. Syarif yang mengaku bagian Hubungan Masyarakat (Humas) perusahaan tersebut belum menjawab pertanyaan yang diajukan lewat WhatsApp. Dia hanya menanyakan nomor langganan yang mengeluh tersebut. Aneh juga. Sudah tagihan dan pelayanan menyesakkan dada dan sadis, malah yang diminta nomor langganan. (Anw)

Deddy Corbuzier Terancam Dipecat dari Militer

BY FNN Kamis, 15 Desember 2022 16:26:46 0

Jakarta, FNN – Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menegaskan, sebagai militer Tituler, pesohor Deddy Corbuzier terancam dipecat dari dinas militer, jika tetap menjalankan usaha dan bisnisnya sebagai youtuber, podcaster, maupun content creator. Hal ini dengan tegas diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. “Sudah jelas dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Pasal 39 Ayat 3, prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Deddy bisa dipecat jika terus menjalankan bisnisnya. Saya maklum, karena barangkali Mas Deddy tidak memahami hal tersebut,” tegas Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Ia menanggapi pernyataan Deddy Corbuzier dalam akun media sosialnya @mastercorbuzier yang dikutip sejumlah media massa, Rabu (14/12/2022). “Just to confirm, saya tidak akan mengambil gaji dan tunjangan apapun,” tulis Deddy Corbuzier. Diterangkan Deddy, gaji dan tunjangan yang seharusnya didapatkannya akan dikembalikan kepada negara dan dipakai untuk prajurit TNI yang lebih membutuhkan. “Semua saya kembalikan ke negara untuk yang lebih membutuhkan,” tandasnya. Menurut Selamat Ginting, persoalannya bukan pada kalimat akan mengembalikan gaji dan tunjangannya sebagai militer tituler, melainkan pada larangan bisnis bagi anggota TNI, seperti dalam UU tentang TNI. “Substansinya bukan menolak gaji atau tunjangan, melainkan larangan berbisnis bagi anggota TNI itu sudah diatur dan ada konsekuensi hukum pidana maupun disiplin militer,” kata Ginting yang selama 30 tahun menjadi wartawan bidang politik pertahanan keamanan negara. Dikemukakan, jika melihat informasi yang beredar di sejumlah media bahwa penghasilan Deddy Corbizier sebagai pesohor, sebulannya bisa mencapai lebih dari Rp 5 miliar. Silakan nanti Deddy yang menjelaskan hal ini. Sementara jika sebagai Letnan Kolonel (Letkol) Tituler, penghasilan sebulannya berkisar Rp 13 juta, karena tituler dengan militer aktif gajinya agak berbeda. Untuk Letkol non tituler sekitar Rp 15 juta. “Apakah sanggup Deddy menerima gaji Letkol Tituler yang (bedanya) seperti bumi dengan langit dibandingkannya sebagai pesohor,” tanya Ginting. Ia menceritakan saat meliput di lingkungan TNI, ketika Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Wismoyo Arismunandar pada sekitar 1993-1995 memerintahkan Asisten Pengamanan (Aspam) KSAD (kini disebut Asisten Intelijen KSAD) untuk memeriksa sejumlah perwira menengah yang diduga memiliki bisnis.  “Ada sejumlah kolonel yang memiliki bisnis penginapan kelas melati juga kontrakan rumah. Kolonel-kolonel itu beralasan gaji militer tidak cukup, sementara anak-anaknya sedang melanjutkan perguruan tinggi. Ada juga yang kaya, karena mertuanya sultan di suatu daerah,” ungkap Selamat Ginting. Namun, lanjut Ginting, pimpinan TNI Angkatan Darat, tidak menerima alasan-alasan tersebut. Mereka diminta memilih tetap menjadi anggota aktif Angkatan Darat atau menjadi pebisnis yang memiliki penghasilan di luar dinas militer. “Mereka akhirnya dengan berat hati meninggalkan dunia militer dengan konsekuensi pensiun dini. Padahal para kolonel itu lulusan Akademi Militer dan sudah lulus sekolah Seskogab (kini disebut Sesko TNI) serta tinggal selangkah lagi menjadi perwira tinggi,” ungkap Ginting, menceritakan. Maka, lanjut Ginting, jika Letkol (Tituler) Deddy Corbuzier tetap menjalankan bisnisnya sebagai pesohor, masyarakat bisa mengadukannya ke polisi militer untuk diproses hukum menggunakan hukum pidana militer dan disiplin militer. Informasi seperti ini harus diketahui Deddy sebagai bagian dari dinas militer. “Karena Deddy bagian dari Angkatan Darat, maka Asisten Intelijen KSAD bisa segera memanggil Deddy untuk meminta kepastian akan terus menjadi militer tituler atau sebagai pebisnis. Harus pilih salah satunya. Semoga Deddy bisa memilih secara bijaksana kondisi ini,” ungkapnya. Jalan lainnya, menurut Ginting, Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat, bisa menyelesaikan atau menyudahi posisi Deddy sebagai tituler, sebab militer tituler itu ada batas waktunya. “Deddy pilih mengundurkan diri dengan hormat atau pilih diberhentikan dengan hormat? Semua pihak mesti bijak dalam kasus ini, jangan sampai menjadi preseden tidak bagus bagi institusi militer maupun bagi Deddy yang kemungkinan tidak paham tentang aturan militer yang sangat ketat,” ujar Ginting. Selamat Ginting memberikan contoh bagaimana Letkol CAJ (Tituler) Ahmad Idris Sardi menjalankan tugas di Pusdik Ajudan Jenderal Angkatan Darat selama lebih dari tiga tahun menjadi guru militer bagian musik. “Idris Sardi menerima tanda jasa negara berupa Satyalancana Dwidya Sistha dari Presiden RI, dalam jabatannya sebagai guru atau instruktur militer di Pusdikajenad sekurangnya tiga tahun. Jadi tidak sembarangan menerima pangkat maupun tanda jasa negara,” kata Ginting, Ketua Bidang Politik Pusat Studi Literasi Komunikasi Politik (Pustera Kompol) Unas. (mth/sgo)

Qatar dengan Rp 2.880 Triliun Bisa Membangun Infrastruktur Modern, Tapi Indonesia dengan Hutang Rp 6.000 Triliun Sudah Bangun Apa?

BY FNN Kamis, 15 Desember 2022 15:04:22 0

Kasihan rakyat Indonesia hidup mereka tidak diberkahi Allah, sehingga hidup rakyat Indonesia makin hari makin susah ditambah lagi dengan bencana yang datang bertubi-tubi. BUKAN mau banding-bandingkan tapi ini kenyataan dan fakta. Qatar memang negara kecil di Timur Tengah. Sumber kekayaan alamnya tidak kalah, justru  lebih banyak Indonesia. Mereka hanya punya minyak dan gas alam. Tapi, kita punya segala-galanya. Kalau kata Koes Plus, orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Juga kita punya minyak dan gas serta tambang melimpah. Namun yang membedakannya, meski Qatar negara kerajaan monarki dan kita Indonesia republik tapi kedua negara ini banyak sekali perbedaan yang sangat mencolok, diantaranya adalah dari orang yang diberi amanat pegang jabatan memerintah. Qatar konstitusi mereka diambil dari Al-Quran. Kalau kita konstitusinya buatan manusia. Bahkan, sekarang setelah diubah lagi menjadi berbau oligarki setan jahannam. Dan orang yang memegang jabatan di Indonesia tidak seamanah dari para Sultan dan Raja di Qatar. Walaupun Sultan di Qatar sudah kaya tajir melintir tapi mereka tetap masih ibadah shalat 5 waktu karena takut sama Tuhan. Kalau di Indonesia, sedangkan Tuhan gak ditakuti, sebagaimana kata Prof. Dr. Salim Said. Apalagi shalat 5 waktu. Bahkan Tuhanpun dibohongin. Kelihatan pakai baju koko, kopiah, dan sorban tapi nyatanya musuh utamanya adalah Ulama dan Islam. Qatar negeri yang diberkahi Allah, sehingga rizkinya melimpah hingga mereka berani menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepakbola. Coba lihat hanya dengan Rp 2.880 triliun Qatar bisa membangun rumah sakit, rel kereta api, stadion, jalan bandara baru dan infrastuktur-infrastruktur lain. Kesemuanya dibangun dengan megah dan super modern. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang hutangnya sampai Rp 6.000 triliun bahkan mau ditambah lagi. Apa yang sudah dibangun pemerintah Indonesia? Jangankan membangun, membayar pesanannya ke rakyat berupa alat pertaniannya saja gak bisa. Itu karena pemimpin Indonesia hidup dalam kebohongan dan maling uang rakyat. Kalau gak gitu Bupati dari daerah gak ngamuk-ngamuk di DPR dengan menyebut Departemen Keuangan itu diisi oleh para setan dan iblis. Bukan hanya setan dan iblis lagi tapi mereka kumpulan bandit-bandit berdasi yang suka menguras harta rakyat. Kasihan rakyat Indonesia hidup mereka tidak diberkahi Allah, sehingga hidup rakyat Indonesia makin hari makin susah ditambah lagi dengan bencana yang datang bertubi-tubi. Sudah susah penuh bencana lagi dan presiden gak mau tahu tetap bikin pesta meriah bagai peri dari kayangan dengan kereta kuda kencananya. Dia pikir dia raja. Dan mau berusaha menjabat 3 periode, padahal menyiksa rakyatnya. Kepemimpinan rezim ini harus segera dihentikan kalau negeri ini mau berkah. Karena gak akan berkah kalau negeri ini bergaya-gaya kayak komunis. Kapan People Power ya?  Sebelum negeri ini hancur dijual ke China. Wallahu A\'lam ... (*)

Partai Politik Mencengkeram, L’etat C’est Moi: Negara adalah Saya

BY FNN Kamis, 15 Desember 2022 13:10:10 0

Presiden terpilih harus berani memacu Mahkamah Konstitusi agar berani memproses gugatan masyarakat terhadap partai politik yang melanggar konstitusi, untuk dibubarkan atau dibekukan. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PARTAI Politik mencengkeram. Merusak demokrasi, Konstitusi dan bangsa dan negara, menjelma dan membentuk pemerintahan otoritarian dan tirani, dengan cara melanggar konstitusi. Perusakan bangsa dan negara dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Menurut konstitusi, pasal 6A ayat (2), calon pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu atau gabungan partai politik. Arti “gabungan” harusnya bersifat suka rela, bukan memaksa. Artinya, kalau ada partai politik tidak mau bergabung dengan yang lain dalam pencalonan presiden, tetapi mau mengusulkan capres sendiri, maka menurut konstitusi dibolehkan. 2. Ketentuan konstitusi tersebut kemudian dilanggar. Undang-undang pemilu menetapkan presidential threshold 20 persen dari perolehan kursi di parlemen. Artinya, partai politik tidak bisa mencalonkan presiden kalau perolehan kursinya di parlemen kurang dari 20 persen. Maka itu, mereka dipaksa bergabung dengan partai politik lain agar dapat memenuhi threshold 20 persen. 3. Pelanggaran konstitusi pencalonan presiden ini mengakibatkan Partai Politik membentuk kartel, atau persekongkolan, yang dibungkus dengan bahasa “koalisi”. Persekongkolan ini membuat jumlah calon presiden menjadi terbatas, dan partai politik dengan mudah menguasai calon presiden, dan kemudian menguasai presiden terpilih (eksekutif), dan kabinetnya. 4. Karena partai politik menguasai legislatif (DPR) dan eksekutif (kabinet), maka check and balances tidak berfungsi: fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah tidak berfungsi. Bahkan undang-undang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan anggota DPR dan pemerintah: artinya untuk kepentingan partai politik dan kroninya (pengusaha oligarki). Antara lain, UU KUHP, KPK atau Ciptakerja. Dan sekarang sedang proses pembuatan UU PSPP (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan): penguatan atau pelemahan? 5. Selain itu, lembaga independen juga lumpuh. Semua pimpinan lembaga independen dicalonkan dan diseleksi oleh DPR maupun pemerintah. Lembaga independen dibuat menjadi tidak lagi independen, tetapi wajib mengikuti aturan main DPR dan eksekutif: partai politik dan kroninya. Misalnya KPU, Bawaslu, BPK, Komnas HAM, KPK, OJK, dan lainnya, semuanya sulit dikatakan masih independen, termasuk Bank Indonesia sudah tidak murni lagi independen? 6. Pengusaha terlibat politik secara langsung, menjadi menteri dan anggota DPR, ikut mengatur dan menentukan calon pemimpin boneka yang bisa diatur dan bisa bekerja sama dengan keinginan partai politik dan pengusaha oligarki, meskipun harus melanggar undang-undang dan konstitusi. Pengusaha oligarki tersebut berfungsi sebagai bandar, mendanai pemilu, pilpres maupun pilkada. Modal Bandar akan kembali dengan bonus berkali-kali lipat, melalui berbagai proyek APBN, “dilindungi” dengan UU. 7. Persekongkolan atau kartel ini semakin sempurna dengan menguasai yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi, yang fungsinya kini berubah, dari yang seharusnya menegakkan konstitusi menjadi mengabadikan pelanggaran konstitusi, dengan membatalkan setiap upaya uji materi terhadap undang-undang yang terindikasi melanggar konstitusi. 8. Kekuasaan partai politik sangat besar dan kokoh. Presiden tidak bisa membubarkan atau membekukan partai politik. Yang bisa membubarkan DPR hanya Mahkamah Konstitusi, yang notabene terdiri dari orang-orang pilihan mereka, untuk melindungi kepentingan mereka. Terbukti, belum lama ini ada hakim Konstitusi dicopot, karena tidak sependapat dengan salah satu UU usulan partai politik. Padahal hakim konstitusi tersebut sedang menjalankan tugasnya secara profesional: Terbukti, l’etat c’est moi, negara adalah saya. Atau I am the Law: saya adalah tiran. 9. Kekuasaan presiden juga sangat besar dan kokoh. Presiden tidak perlu bertanggung jawab kepada pihak manapun, atas semua janji kampanye maupun janji selama berkuasa. Misalnya, janji pemberian tax amnesty 2016/2017 akan meningkatkan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi. Janji tersebut ternyata tidak terbukti. Walaupun demikian, tidak ada konsekuensi sama sekali terhadap jabatan presiden. Malah Jokowi terpilih kembali pada 2019. Maka itu, (calon) presiden bisa dengan mudah mengumbar janji, yang bahkan tidak mungkin bisa terpenuhi. Tapi secara politik aman-aman saja. Presiden juga tidak bisa diberhentikan oleh DPR/MPR, kecuali melalui Mahkamah Konstitusi, diajukan oleh DPR. Ketentuan ini tentu saja menjadi double protection bagi presiden. Karena DPR tidak akan mengajukan pemberhentian presiden, dan Mahkamah Konstitusi akan melindungi presiden. Semua ini demi kepentingan partai politik dan kroninya (pengusaha oligarki), bukan untuk kepentingan rakyat dan negara. 10. Oleh karena itu, demokrasi saat ini hanya ada di atas kertas, karena sudah dimanipulasi oleh kekuasaan partai politik, yang sudah di luar batas. Partai politik sudah menjelma menjadi hukum dan konstitusi. Apa yang diinginkan dan dikatakan akan terjadi. Perpaduan I am the law: Saya adalah tiran dan l’etat, c’est moi: negara adalah saya. Otoritarian, Tirani. 11. Dengan kondisi sistem parpol yang mencengkeram seperti ini, presiden terpilih, siapapun itu, akan sangat sulit mengubah dan memperbaiki Indonesia, meskipun yang bersangkutan merupakan antitesa rezim saat ini. Karena, presiden dapat dimakzulkan oleh DPR, oleh kartel atau persekongkolan partai politik, melalui Mahkamah Konstitusi. 12. Hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Presiden terpilih harus berani membuat yudikatif independen, sehingga dapat menegakkan konstitusi, dan membersihkan UU yang melanggar konstitusi. Presiden terpilih harus berani memacu Mahkamah Konstitusi agar berani memproses gugatan masyarakat terhadap partai politik yang melanggar konstitusi, untuk dibubarkan atau dibekukan. Hanya dengan cara ini, bangsa dan negara dapat diselamatkan. Kalau tidak, Indonesia akan terus dalam cengkeraman: l’etat c’est moi. (*)

Menemukan Titik Tengah Pilpres 2024, “Say Good Bye To Oligarchie”

BY FNN Kamis, 15 Desember 2022 12:18:16 0

Idealisme di dalam mengusung perubahan adalah suatu keharusan, tapi kalau dengan idealisme yang ada ternyata menimbulkan banyak korban di antara rakyat, maka jalan tengah menjadi pilihan. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis PILPRES adalah sebuah peristiwa konstitusi yang sudah diatur dalam UUD 1945, dilaksanakan selama 5 tahun sekali dan masa jabatan dibatasi selama dua periode. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, diubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Setidaknya bila merujuk pada UUD 1945, Pilpres adalah sebuah arena kontitusi untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Tidak boleh ada kecurangan atau memanipulasi aturan untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadi. Pilpres adalah arena memilih pemimpin yang berintegritas yang bertugas melayani dan menjalankan amanah kontitusi sebagaimana tertuang didalam Pembukaan UUD 1945, mencerdaskan, mendamaikan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterlibatan pihak-pihak lain yang selama ini memanipulasi kepentingan rakyat dan ternyata hanyalah kepentingan diri sendiri dan kelompoknya mesti harus dikurangi atau dihabisi, sehingga dibutuhkan keberanian untuk mengatakan selamat tinggal pada para oligarki, “Say Good Bye To Oligarchie”. Oligarki selama masa pemerintahan Joko Widodo mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa, sehingga mereka acapkali melakukan upaya-upaya manipulasi suara rakyat, sabotase konstitusi atas nama lembaga survey dan opini para pakar tukang dengan satu tujuan agar kekuasaan tetap berpihak pada keserakahan yang selama ini dilakukan. Setidaknya ada dua jalan yang dilakukan dalam rangka memotong pengaruh oligarki, pertama rakyat yang mengusung isu perubahan bergotong-royong untuk menjalankan agenda perubahan yang sudah disusun. Rakyat bisa bergotong-royong menyumbang tema perubahan yang sedang berjalan ini. Tentu saja dalam menjalankan agenda ini dibutuhkan sosok yang bisa dipercaya. Anies Baswedan adalah satu-satunya bakal Capres 2024 yang mengusung agenda perubahan dan keberlanjutan, “Change and Continuity”. Apalagi Anies seringkali dianggap sebagai antitesa atau bahkan sintesa dari kepemimpinan Jokowi. Anies Baswedan sangat diuntungkan dengan harapan perubahan yang diinginkan rakyat. Dana sangat dibutuhkan, karena selama ini, para Oligarki dan penguasa kotor menjalankan agenda busuknya dengan memanipulasi suara rakyat. Untuk itu setidaknya dibutuhkan energi besar untuk mengawal suara rakyat dan mencegah terjadinya cara-cara manipulatif yang dilakukan. Yang kedua adalah dengan melakukan kompromi yang dibenarkan dalam konstitusi. Pilihannya adalah mencari dampak negatif yang paling kecil. Dampak negatif yang dimaksudkan adalah perubahan tetap harus terjadi tapi jangan sampai mengorbankan rakyat. Yang bisa dilakukan dalam konteks transisi kekuasaan adalah adanya jaminan keselamatan bagi para penguasa terdahulu dan tentu saja terjaminnya agenda-agenda pembangunan yang sudah dan sedang berjalan. Lalu siapa mereka para capres yang termasuk diantara kelompok ini. Jokowi secara terbuka sudah memberi sinyal bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Ada juga para capres yang tidak harus mematok sebagai capres, di sana ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, ada juga nama lain seperti Panglima TNI Andika Perkasa. Dari partai politik pemenang pemilu 2019, PDIP ada nama Puan Maharani, ada nama Airlangga Hartarto dan ada juga nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah. Sebagai seorang presiden, Jokowi tentunya sangat berharap di akhir masa kepemimpinannya, dia bisa meletakkan pondasi menuju Indonesia emas, sehingga sikap negarawan Jokowi sangat diharapkan. Jokowi tidak lagi sibuk “berkampanye” untuk dirinya dan calon-calon tertentu, Jokowi cukup menjadi guru bangsa yang bisa mengawal proses transisi ini dengan baik tanpa percikan darah. Menemukan titik tengah dua kutup yang ada, perubahan dan menjamin keberlangsungan pembangunan yang sedang berjalan ini menjadi sesuatu yang harus layak untuk dipertimbangkan. Idealisme di dalam mengusung perubahan adalah suatu keharusan, tapi kalau dengan idealisme yang ada ternyata menimbulkan banyak korban di antara rakyat, maka jalan tengah menjadi pilihan. Jalan tengah seperti apa yang diharapkan? Dalam hemat penulis, dengan menyandingkan kepentingan perubahan dan keberlangsungan yang sedang dijalankan bisa diwakili oleh Anies dan dari kelompok Istana adalah mereka yang relatif bisa meredam kerakusan para oligar. Pasangan Anies dan pilihan Istana yang dianggap bisa meredam keserakahan oligar, pasangan itu bisa dielaborasi seperti Anies - Ganjar Pranowo, Anies Prabowo, Anies - Sandiaga Uno, Anies - Erick Thohir, Anies - Andika Perkasa, Anies - Airlangga Hartarto atau mungkin juga Anies - Khofifah. Mengapa Anies harus presidennya? Anies mampu membuktikan bahwa dirinya ketika memimpin Jakarta, mampu menahan kerakusan oligarki dan mewujudkan keadilan sosial bagi warga Jakarta, sehingga dengan Anies menjadi presiden, ambisi rakus oligarki bisa ditahan dan dikendalikan. Rekam jejak Anies terhadap oligarki sangat jelas. Wapres bisa dipilih diantara nama-nama mereka yang dapat dukungan Istana atau dari partai pemenang pemilu 2019. Hal tersebut merupakan bagian untuk menjamin bahwa program-program pembangunan yang sedang berjalan masih bisa dilanjutkan, kecuali kalau memang pembangunan yang sedang berlangsung dirasa salah jalan, maka harus dilakukan upaya-upaya perbaikan dan perubahan. Rakyat dipersilahkan menimang-nimang, sehingga demokrasi kita bisa selamat, rakyat tidak menjadi korban dan partai politik akan menjadi saluran sehat aspirasi rakyat. Surabaya, 15 Desember 2022. (*)

Designed to Fail

BY FNN Kamis, 15 Desember 2022 11:41:17 0

Bahkan di AS negeri exportir-nya sendiri, demokrasi itu sedang sekarat oleh Trumpism. Demokrasi ala Uni Eropa justru menjerumuskan kawasan itu untuk berkonflik dengan tetangga dekatnya sendiri, yaitu Rusia. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts SETELAH hiruk-pikuk pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, penundaan deklarasinya bersama PKS, dan Demokrat bagi pencapresan Anies, disusul keributan soal perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo, lalu perhelatan pernikahan Kaesang Pangarep dengan Kabinet sebagai wedding organizer-nya, kemudian dugaan maladministrasi KPU dalam verifikasi parpol peserta Pemilu 2024, maka kini apa yang tersisa dari polity as public goods bagi Republik ini? Sekarang para elit parpol dengan mudah bermain-main dengan konstitusi, sementara angka stunting meningkat, ketimpangan spasial konsisten, kepolisian dirundung berbagai skandal tanpa penyelesaian yang jelas, dan pembunuhan warga sipil dan tentara oleh OPM kembali marak di Papua? Sesungguhnya setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002, deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin menjauh dari amanat para pendiri bangsa sudah makin jelas bagi mereka yang jeli, peka dan terlatih. Jika UUD 1945 adalah pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka kehendak itu kini makin surut karena dikalahkan oleh perang asimetris yang massif dilancarkan oleh kekuatan-kekuatan asing nekolimik yang bersekongkol dengan para kaki tangan domestiknya. Syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka itu tidak pernah berhasil wujud menjadi kenyataan. Slogan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” setelah 77 tahun proklamasi merupakan bukti mutakhir bahwa sesungguhnya bangsa ini baru sadar untuk belajar merdeka sekarang. Perang asimetris tersebut dilakukan melalui 3 medan pertempuran. Medan pertempuran pertama terjadi di sektor keuangan segera setelah proklamasi melalui hutang ribawi yang disodorkan IMF. Medan tempur kedua terjadi sejak Orde Baru melalui penarikan besar-besaran warga muda ke dalam sistem persekolahan massal paksa untuk menyiapkan tenaga kerja murah demi kepentingan investor asing. Battle front ketiga terjadi sejak Reformasi melalui penggusuran MPR sebagai lembaga tertinggi negara musyawarah oleh partai politik melalui Pemilu langsung one-man one-vote dalam rekrutmen eksekutif. Dengan parpol memonopoli politik secara radikal, aristektur legal politik dirancang untuk mengkonsentrasikan kekuasan ke segelintir elit parpol, sementara Pemilunya makin kompleks, dan makin mahal yang hanya diselenggarakan dan bisa diikuti oleh para bandit, bandar dan badut politik. Perlu diingat bahwa Pemilu yang jujur dan adil hanya mungkin dilaksanakan oleh bangsa yang merdeka, bukan bangsa yang bermental jongos yang mudah diintimidasi oleh politik uang, BLT dan bagi-bagi sembako menjelang Pemilu dan hidup dari hutang.  Bangsa yang merdeka itu adalah hasil-hasil kerja pendidikan politik. Namun segera kita catat bahwa partai politik tidak pernah melakukan pendidikan politik, bahkan partai-partai politik hanya bisa hidup dari political illiteracy dan penjongosan politik konstituen mereka. Berbicara politik di sekolah, kampus, tempat-tempat ibadah, dan di hampir semua tempat lainnya dianggap tidak santun, kotor, dan menjijikkan. Agama dan banyak hal lain yang penting dalam kehidupan harus harus dipisahkan dari politik, bahkan ormas-ormas besar merasa risi, gamang dan takut berbicara politik. PAN yang semula diharapkan menjadi sayap politik Muhammadiyah kini tidak jelas afiliasinya. Kini dengan KUHP yang baru, pandangan kritis masyarakat bahkan mudah dikriminalisasikan. Seperti raja, the government can do no wrong. Prinsip-prinsip musyawarah oleh hikmah kebijaksanaan melalui MPR yang telah digusur oleh sistem demokrasi liberal ala Barat telah membuat Republik ini kehilangan akal sehat dan kemampuannya untuk beradaptasi secara cepat dan tangkas sehingga menjerumuskan bangsa ini ke tepi jurang failed state. Bahkan di AS negeri exportir-nya sendiri, demokrasi itu sedang sekarat oleh Trumpism. Demokrasi ala Uni Eropa justru menjerumuskan kawasan itu untuk berkonflik dengan tetangga dekatnya sendiri, yaitu Rusia. Bahkan setelah tembok Berlin runtuh, pembesaran dan perluasan NATO memberi indikasi jelas bahwa Barat bersikeras mempertahankan dominasi eksploitatifnya atas bangsa-bangsa lain yang berbeda sikap dan pandangan hidupnya. Hutang ribawi, pendunguan massal melalui monopoli persekolahan, dan pemberhalaan demokrasi Barat are designed to fail negara dan bangsa manapun di planet ini. Untuk menghentikannya kita perlu segera membebaskan kehidupan dari hutang ribawi, merekonstruksi Sisdiknas sebagai platform untuk belajar merdeka, dan mengembalikan politik negara musyawarah dari monopoli partai-partai politik. Gunung Anyar, Surabaya,15 Desember 2022. (*)

Parmusi Ingatkan Hakim Junjung Nurani dan Keadilan

BY FNN Kamis, 15 Desember 2022 11:16:59 0

Jakarta, FNN – Pengurus Pusat Persaudaraan Muslim Indonesia (PP Parmusi) pada butir pernyataan sikapnya di Jakarta, Rabu (13/12-2022), antara lain menyebutkan bahwa Parmusi begitu menghormati proses peradilan yang tengah dijalani untuk menuntaskan dugaan kasus yang dialami Ustadz Farid Akhmad Okbah, Ustadz Annajah dan Ustadz Anung Al-Hamat yang kini didakwa terlibat dugaan kasus terorisme dan radikalisme. Untuk itu PP Parmusi mengharapkan agar Ketua Majelis Hakim bisa memberikan ruang keadilan bagi ketiga pendakwah Islam itu. Selain itu diharapkan Ketua Majelis Hakim bisa memberikan putusan yang benar-benar tidak melukai hati para ulama dan umat Islam.  PP Parmusi juga berharap para hakim agar memvonis bebas terhadap Ustadz  Farid Ahmad Okbah, Ustadz Zain Annajah dan Ustadz Hanung Al-Hamat yang ternyata selama proses persidangan tidak ditemukan bukti kuat ketiganya ada terorisme. Menurut Ketua Umum PP Parmusi Usamah Hisyam, Ustadz Farid Ahmad Okbah sama sekali bukanlah terorisme ataupun kelompok radikalisme, seperti yang dituduhkan selama ini. Menurut Usamah Hisyam, pada kasus kriminalisasi terhadap ulama, Parmusi jika putusan Ketua Majelis Hakim tidak adil tentu akan berdampak buruk terhadap pemerintahan Jokowi. “Seandainya besok majelis hakim akan mengambil putusan yang tidak berkeadilan maka dampaknya adalah terhadap pemerintahan Jokowi seakan-akan pemerintahan Joko Widodo ini memang anti Islam, oleh karena itu harus benar-benar dipikirkan oleh majelis hakim yang kami yakin majelis hakim mempunyai nurani untuk bertindak seadil-adilnya,” harap Usamah Hisyam. Sedangkan menyikapi masih terus maraknya kasus kriminalisasi terhadap para ulama di tanah air termasuk kasus Ustadz Farid Ahmad Okbah, Profesor Husnain Bey Fanannie dari Universitas Al-Azhar Indonesia menyatakan bahwa perilaku itu adalah bagian dari Islamophobia yang sudah lama ditinggalkan internasional. Husnain juga heran kok aparat di negeri ini begitu mudah mengkriminalisasi para ulama. Menurutnya, membenci ulama itu adalah juga berarti membenci  Islam. “Padahal para Ulama itu tugasnya sekedar berdakwah memintarkan dan mencerdaskan umat yang semua itu memang dianjurkan dalam Islam, sebab tanpa dakwah Islam akan mati dan tidak syiar,” tegas Husnain. Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Zain Annajah dan ustadz Anung Al-Hamat ditangkap Densus  88 pada 16 November 2021 usai sholat subuh tanpa diketahui dari siapa atau kelompok mana yang melakukan penangkapan itu. (BS)

Adanya Dugaan Pesanan Oligarki Terhadap RUU EBT

BY FNN Rabu, 14 Desember 2022 20:36:12 0

Jakarta, FNN – Bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah undang-undang yang mendukung energi bersih dan terbarukan, tetapi ada satu masalah dengan dimasukkannya skema power wheeling. RUU Inisiatif Komisi VII DPR RI tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan tersebut dinilai sudah komprehensif dan bagus oleh Fahmi Radhi (Dosen FEB Universitas Gadjah Mada). Namun, Fahmi menolak power wheeling pada pasal 47A, butir 3b RUU EBT. Adapun power wheeling adalah mekanisme pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik milik PLN melalui open source. Sedangkan Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR berpendapat agar menimbang betul berdasarkan kebutuhan karena energi bersih yang tidak dikelola, itu menjadi energi yang mahal. Dalam acara diskusi publik daring, Rabu (14/12/2022) juga menghadirkan tiga tokoh lain, Mulyanto mengatakan, pemerintah belum serius membahas regulasi EBT. Dan dengan adanya power wheeling itu, Mulyanto menegaskan agar tarif tidak membebankan rakyat. “Undang-undang ini harus konstitusional, dan UU ini harus memihak rakyat, jangan menghasilkan tarif yang mahal, apalagi melanggengkan impor dengan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) yang rendah,” tegas Mulyanto. Melihat masalah tersebut, Fahmi menduga adanya keterlibatan pihak oligarki tentang power wheeling yang diusulkan oleh pemerintah dan bukannya DPR. “Jangan-jangan ini usulan dari oligarki yang mencari keuntungan,” ucap Fahmi. Fahmi menilai mekanisme power wheeling melanggar amanah konstitusi karena liberalisasi dengan kelistrikan dan akan memberikan kerugian besar terhadap negara dan rakyat. “Padahal konstitusi UUD 45 itu tidak boleh melakukan liberalisasi untuk produk publik yang penting seperti listrik tadi,” tukas Fahmi. “Dan kedua tidak pro rakyat. Dalam power wheeling liberalisasi tadi, tarif itu ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, kalau sebelumnya oleh pemerintah bersama DPR. Maka dengan masuknya power wheeling itu akan menentukan mekanisme pasar,” jelasnya melanjutkan. Fahmi menyampaikan bahwa EBT tertunda pengesahannya karena adanya penolakan dari Kementerian Keuangan yang melihat adanya power wheeling yang akan membebani APBN. “Jadi, ini saya kira sangat bahaya sekali liberalisasi kelistrikan. Ini sudah beberapa kali dicoba, baik melalui undang-undang atau wacana-wacana publik,” pungkasnya. Penolakan terhadap power wheeling tersebut juga dilontarkan oleh Marwan Batubara, Direktur IRESS. Marwan menjelaskan bahwa liberalisasi kelistrikan sebenarnya sudah terjadi, dan upaya mengurangi atau menghilangkan yang dia sarankan adalah dengan melarang swasta untuk menjual listrik langsung kepada konsumen, melainkan harus melalui PT PLN. “Kita tidak mau bahwa Indonesia itu akhirnya rakyatnya menjadi objek yang dihisap terus-menerus oleh pengusaha oligarki, oleh asing melalui pelayanan listrik,” ucap Marwan. Menurut dia penambahan biaya listrik telah terjadi karena besarnya cadangan listrik yang melebihi kebutuhan. “Cadangan listrik kita di pulau Jawa saja, cadangannya atau namanya reserve margin-nya itu sampai 60 persen, padahal di mana-mana di seluruh dunia, itu angkanya 15-20,” jelas Marwan. Pasokan listrik yang berlebih tersebut disebabkan rencana program 35.000 Megawatt di tahun 2015 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang belum selesai. “Tapi faktanya, PLN tidak butuh sampai segitu banyak. Sehingga ini menjadi biaya operasi (pengeluaran) bagi PLN dan biaya operasi ini dimasukkan ke dalam perhitungan biaya pokok penyediaan listrik IPP (Independent Power Producers) listrik,” tegas Marwan. Marwan juga berpesan kepada pemerintah dan DPR agar membuat regulasi yang pro terhadap rakyat. “Jika anda memperhatikan kepentingan negara dan rakyat, maka hentikanlah penghisapan dan cegahlah Undang-undang EBT ini yang saat ini berpotensi inkonstitusional dan tidak pro rakyat menjadi undang-undang yang sesuai konstitusi dan pro rakyat,” ujarnya. Di sisi lain, Akhmad Akbar Susamto (Ekonom CORE Indonesia) berpendapat dengan Undang-undang ini jangan sampai mengorbankan PLN. Akbar juga menyampaikan yang hal belum dibahas dalam RUU EBT adalah bagaimana membuat masyarakat sadar untuk pro energi terbarukan dan ramah lingkungan. (Rac)

Melalui Putusan PN Jakarta Barat, Aset Sitaan Fahrenheit Dikembalikan Kepada Para Korban

BY FNN Rabu, 14 Desember 2022 17:11:29 0

JAKARTA, FNN – Para member yang menjadi korban robot trading Fahrenheit kini bisa bernafas lega. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara Nomor 664/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt atas nama Hendry Susanto dkk telah memutus perkaranya. Sang pemilik robot trading Fahrenheit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang telah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya dinyatakan terbukti bersalah dengan pidana penjara 10 tahun, Majelis Hakim juga dalam putusannya menetapkan agar barang bukti yang terlampir dalam berkas berupa uang dan beberapa aset lainnya supaya bisa dikembalikan kepada yang berhak, yaitu para member yang menjadi korban. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar Hendry Susanto dijatuhi pidana selama 6 (enam) tahun. Menanggapi hasil persidangan tersebut, Advokat Jaka Maulana, SH dari LQ Indonesia Law Firm selaku Penasihat Hukum korban dan pelapor menyatakan sangat mengapresiasi putusan tersebut. Putusan ini, kata Jaka, memberikan secercah harapan akan keadilan bagi para korban Fahrenheit. “(Putusannya) sangat bagus. Setelah sekian lama para korban berjuang dan mengupayakan pemulihan hak-haknya, akhirnya lewat putusan ini harapan itu semakin dikuatkan. Ya meskipun belum inkracht, karena baik penuntut umum maupun penasehat hukum masih sama-sama menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tadi,” ungkap Jaka dalam rilis LQ, Selasa (13/12/2022). Jaka menuturkan, dalam perkara ini pihaknya mewakili sekitar 141 orang korban dengan total nilai kerugian mencapai 41 miliar rupiah, yang mana data-data korban tersebut terverifikasi melalui audit yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan pada tahap penyidikan. “Jadi awalnya para korban ini menghubungi Hotline kami di 0817-4890-999 Tangerang, 0817-9999-489 Jakarta Barat, 0818-0489-0999 Jakarta Pusat, 0818-0454-4489 Surabaya di mana pada saat itu mereka meminta bantuan kami terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh robot trading Fahrenheit,” kata Jaka. Setelah itu, lanjut Jaka, LQ Indonesia Law Firm langsung bergerak cepat dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna mengumpulkan data dari para korban. Hingga akhirnya proses pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) pada sekitar Juli 2022. “Meskipun perkaranya sudah dinyatakan lengkap, tapi upaya kami selaku perwakilan korban tidak berhenti sampai di situ. Kami sempat berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait informasi permohonan restitusi bagi para korban, hingga mengajukan permohonan ganti kerugian langsung kepada Majelis Hakim pemeriksa perkaranya. Makanya ketika kemarin kami dengar putusannya terkait pengembalian barang sitaan kepada korban, kami sangat lega, seolah perjuangan dan upaya ini terbayarkan, meski pun belum tuntas,” ungkap Jaka. Di tempat terpisah, Manajemen LQ Indonesia Law Firm menyatakan akan senantiasa mengawal hasil persidangan dan pelaksanaan putusan perkara ini hingga tuntas. “Putusan perkara robot trading Fahrenheit ini menjadi catatan bagi kami sebagai tambahan prestasi yang berhasil ditangani oleh LQ Indonesia Law Firm. Selama ini kami di LQ selalu bersikap tegas dan vokal dalam memerangi segala bentuk tindak pidana investasi bodong karena yang jadi korbannya ini ribuan, nilai kerugiannya pun sangat fantastis,” jelasnya. Jaka menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak perkara investasi bodong dalam berbagai bentuk yang berhasil ditangani oleh LQ Indonesia Lawfirm, seperti Fahrenheit, Kresna Life, Fikasa, Millenium serta masih ditangani dan dikawal seperti Indosurya, Mahkota, DNA Pro, Minna Padi, Dana Reksa, Lima Garuda, BSS, Kresna Sekuritas, Net 89, Millionaire Prime, ATG. Berbeda dengan putusan First Travel dan Binomo yang menyita aset untuk negara, ketika LQ Indonesia Lawfirm mengawal dan mendampingi para korban maka sebagai penasehat hukum, Advokat LQ memastikan bahwa aset yang disita dalam penyidikan dapat diberikan kepada para korban sebagai ganti rugi. “Inilah yang membedakan LQ Indonesia Lawfirm yang senantiasa tekun, gigih dan vokal memperjuangkan hak para korban dengan Oknum Lawyer yang kadang ijazahnya saja tidak terdaftar di Dikti atau tidak memiliki ekspertise di bidang hukum pidana dan keuangan,” jelasnya. Disinggung mengenai rencana tindak lanjutnya terhadap perkara Fahrenheit ini, Jaka menyatakan LQ Indonesia Law Firm akan terus mengawal hasil persidangan ini hingga proses pelaksanaan eksekusi aset yang disita kepada para klien LQ. “Yang terpenting bagi kami adalah pemulihan hak- hak klien kami. Itulah tujuan korban memberikan kuasa kepada LQ. Selain penjahat pelaku investasi bodong ditahan dan dihukum penjara 10 tahun, aset sitaan akan dikembalikan kepada para korban. Usaha LQ membuahkan hasil dan membalikkan persepsi bahwa aset sitaan harus diambil oleh negara. Ini tidak benar terbukti dengan Putusan PN yang sepaham dengan LQ untuk mengembalikan aset ke para korban,” pungkasnya. (mth/*)

Syahganda Nainggolan: Perpanjangan Jabatan Jokowi Inkonstitusional

BY FNN Rabu, 14 Desember 2022 15:27:37 0

Jakarta, FNN – Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (PP IA-ITB) yang bertajuk “Pemilu Berintegritas versus Penundaan Pemilu”, Selasa malam (13 Desember 2022), DR. Syahganda Nainggolan yang hadir sebagai narasumber mengatakan bahwa siklus pergantian presiden selama 2 periode merupakan harga mati untuk mempertahankan demokrasi yang sudah berlangsung sejak lengsernya Soeharto. Perpanjangan masa jabatan Joko Widodo adalah pelanggaran konstitusi yang akan membahayakan stabilitas politik nasional. Menurut Syahganda, isu kembali ke UUD 45 asli maupun isu beban biaya pemilu yang begitu besar serta berbagai argumentasi lainnya untuk alasan dukungan penundaan pemilu dan sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi, sangat merusak tatanan sosial politik yang sudah berjalan baik selama ini. Setelah Soekarno dan Soeharto menjadi presiden hampir seumur hidup itu, menurutnya, tidak boleh ada lagi pemimpin feodal dan otoriter akibat model- model pemimpin haus kuasa di Indonesia. “Sudah jelas bahwa siklus kepemimpinan nasional 2 kali 5 tahun cukup untuk seorang pemimpin menyumbangkan potensinya memajukan Indonesia. Sirkulasi kepemimpinan harus terus terjadi, sehingga inovasi dalam pembangunan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat serta demokrasi dapat terus berkelanjutan,” tegas Syahganda yang juga alumni ITB era tahun 1980-an. Diskusi yang diikuti ratusan alumni perguruan tinggi ITB, dan berbagai alumni dari kampus di berbagai wilayah tanah air lainnya menghadirkan pembicara lainnya DR. Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Gerindra. Dalam paparannya, Ferry menekankan pemilu berintegritas dapat dilakukan dengan mendorong penurunan PT 20%, membatasi kehadiran oligarki sebagai cukong, memastikan aparatur negara netral dan memastikan IT KPU tidak digunakan untuk manipulasi. Ferry juga mendukung agar caleg ke depan ditentukan melalui nomer urut partai. (mth/*)

Gelar Diskusi, PMN Dukung Kebangkitan Olahraga Indonesia Pasca Pandemi

BY FNN Rabu, 14 Desember 2022 13:47:07 0

Jakarta, FNN – Pemimpin Muda Nusantara menggelar diskusi bertajuk Pemimpin Muda Nusantara Talk 2022 dengan tema kebangkitan olahraga pasca pandemi melalui virtual zoom pada Selasa (13/12/2022). Agenda ini mengundang pemateri yang mewakili stakeholder olahraga seperti Alia Laksono (Staff Khusus Kemenpora RI), Harmen Saputra (Manager Timnas Karate Indonesia), Nirmala Dewi (Sekjen Perbasi), Muh. Yudhya Umari (Founder Serius Olahraga sekaligus Waketum Indonesia Federasi Pickleball). Fadly Idris yang merupakan founder Pemimpin Muda Nusantara menuturkan agenda ini untuk memperluas wawasan di masyarakat tentang pentingnya berolahraga serta mengetahui dan mengawasi perkembangan prestasi atlet Indonesia pasca-pandemi. “Kita semua pasti berharap agar Indonesia selalu bisa meningkatkan prestasi olahraganya, agar kita kembali sebagai macan Asia,“ tutur Fadly, Ketua DPP IMORI 2019-2021. Diskusi dibuka oleh Alia Laksono yang memaparkan bagaimana prestasi atlet sebelum serta pasca pandemi. “Olahraga merupakan salah satu yang terkena dampak besar pandemi di Indonesia banyak event besar yang tertunda namun karena gerak cepat pemerintah menangani pandemi, akhirnya kita mendapatkan hasil yang maksimal setelahnya,” papar Alia. Dia pun menambahkan pretasi atlet yang luar biasa meningkat pasca pandemi. “Peran pemerintah dalam implementasi Perpres No 86 Tahun 2021 yang lebih luas serta DBON yang berkomitmen dengan semua pihak untuk dukungan penambahan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan. Kita berhasil menjuarai Asean Para-Games 2022 dengan 419 medali, juara badminton, timnas Wingchun Indonesia juara umum dunia 2022 serta peringkat 3 dalam Sea Games 2021,“ ucap Alia yang juga Wakil Ketua Umum AMPI. Pemateri selanjutnya Harmen Saputra yang merupakan manager karate timnas Indonesia yang on air langsung dari Uzbekistan sedang mengikuti kejuaraan dunia di sana menuturkan, pentingnya kita menganalisis persoalan olahraga. “Persoalan olahraga harus kita jabarkan seperti rendahnya budaya olahraga, prestasi olahraga Indonesia yang tertinggal, belum jelasnya ke mana arah pembangunan olahraga sehingga budaya olahraga berkurang, serta pembinaan dan pengembangan olahraga yang belum sistematis terpadu dan berkelanjutan,” jelas Harmen. Dia pun berpendapat harus mengapresiasi atlet setiap hari olahraga nasional. “Saya berharap setiap momentum Haornas harus mengapresiasi atlet dalam bentuk penghargaan dan apresiasi atlet yang telah berkontribusi mengibarkan bendera Indonesia di kancah nasional dan internasional,” tutup dia. Sekjen Perbasi Nirmala Dewi menegaskan bahwa dalam basket sendiri meningkat luar biasa baik dalam event dan prestasi. “Indonesia terus mendapatkan amanah untuk menjadi tuan rumah event internasional mulai Asian Games 2018, FIBA Asia Cup, Piala Dunia U-20, FIBA World Cup dan semoga nantinya bisa sampai Olimpiade, di basket sendiri ini merupakan anugrah yang akhirnya berimbas kepada prestasi basket nasional,” jelas Nirmala. Selain memaparkan bagaiman efek event, Nirmala pun memaparkan prestasi atlet basket. “Timnas putra kita berhasil meraih medali emas Sea Games 2022, medali perak putri 5x5 di Sea Games, timnas putri 3x3 meraih juara 3 Fiba Asia Cup 2022, ini berefek besar terhadap peringkat Indonesia yang masuk 10 besar asia,” tambah Sekjen Perbasi ini. Berikutnya ada Yudhi Umari yang merupakan Founder Serius Olahraga, menuturkan pentingnya kolaborasi semua pihak agar semakin memaksimalkan olahraga di masyarakat. “Kita produk lokal yang menggandeng Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk bersama mengkampanyekan brand lokal bekerja sama dengan pihak swasta dan punya tempat dan acara untuk mengakomodir masyarakat untuk semangat berolahraga,” ujar Yudhi. Diskusi ditutup dengan komitmen untuk semakin meningkatkan dan memasyarakatkan olahraga agar semakin luas dan menambah prestasi Indonesia di kancah nasional maupun internasional. (mth/sws)

Dekrit Presiden Tidak Taat Konstitusi Dapat Dimakzulkan

BY FNN Rabu, 14 Desember 2022 12:50:20 0

Kedua dekrit presiden Soekarno dan Gus Dur menjadi contoh nyata bahwa dekrit presiden harus taat konstitusi. Apabila tidak, maka dapat berakhir pada pemakzulan. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PERPANJANGAN masa jabatan presiden sedang berproses. Berbagai skenario sudah disiapkan dengan matang. Baik melalui MPR atau PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), atau bahkan dekrit presiden. Ada yang berpendapat bahwa presiden dapat mengeluarkan dekrit untuk menyelesaikan segala masalah, termasuk konstitusi. Seolah-olah dekrit presiden adalah senjata pamungkas untuk menerobos hambatan konstitusi. Seolah-olah dekrit presiden merupakan hukum tertinggi, lebih tinggi dari konstitusi, dan bisa mengubah konstitusi. Tentu saja pendapat seperti ini sangat menyesatkan dan tidak benar. Pertama, konstitusi Indonesia tidak mengatur atau tidak mengenal dekrit presiden, sehingga dengan sendirinya dekrit presiden tidak sah secara konstitusi. Sebagai penggantinya, konstitusi Indonesia memberi wewenang kepada presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), dalam hal negara menghadapi keadaan kegentingan yang memaksa, atau darurat. Dalam hal ini, PERPPU pada hakekatnya sama dengan dekrit presiden, tetapi terbatas hanya pada keadaan kegentingan yang memaksa, atau darurat saja. Dekrit tidak lain adalah keputusan atau perintah atau maklumat dari eksekutif, umumnya kepala negara atau kepala pemerintah. Di Amerika Serikat, dekrit presiden dikenal dengan executive order. Dalam kondisi apapun, dekrit presiden, executive order, atau PERPPU tidak boleh melanggar konstitusi, bahkan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lainnya, karena dekrit dan PERPPU hanya mempunyai kekuatan hukum setara undang-undang. Presiden sebagai pelaksana konstitusi harus tunduk kepada konstitusi. Maka itu, dekrit presiden tidak boleh melanggar konstitusi. Presiden bukan hukum tertinggi di sebuah negara. Maka dari itu, kekuatan hukum dekrit presiden lebih rendah dari konstitusi, sehingga dekrit presiden tidak bisa mengubah konstitusi. Artinya, dekrit presiden atau PERPPU tidak bisa mengubah masa jabatan presiden, atau periode jabatan presiden, atau penundaan pemilu yang harus dilaksanakan setiap lima tahun. Banyak pihak berpendapat bahwa dekrit presiden kembali ke UUD 1945 (asli) yang dikeluarkan presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 seolah-olah menjadi hukum tertinggi, di atas konstitusi, seolah-olah presiden bisa membuat perintah melebihi atau melanggar konstitusi. Maka dari itu, tidak heran banyak yang berpendapat presiden Jokowi dapat mengeluarkan dekrit presiden untuk menunda pemilu, dengan alasan keadaan darurat, atau kegentingan yang memaksa. Pendapat ini sangat salah. Dekrit presiden Soekarno 5 Juli 1959 merupakan perintah konstitusi (UUD Sementara, UUDS) ketika itu, yang berlaku mulai 15 Agustus 1950. Pasal 134 UUDS menyatakan: Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini. Setelah sekian lama konstituante tidak berhasil membentuk UUD, antara lain karena tidak pernah mencapai kuorum, ditambah pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota konstituante untuk tidak menghadiri lagi sidang, maka konstituante tidak mungkin lagi dapat membuat UUD seperti yang diperintahkan oleh konstitusi, di mana kondisi ini berbahaya bagi negara. Oleh karena itu, dekrit presiden Soekarno 5 Juli 1959, yang menetapkan UUD 1945 sebagai UUD negara Indonesia pengganti UUDS, sebagai pemenuhan tugas konstitusi kepada pemerintah. Di lain sisi, dekrit atau maklumat presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 23 Juli 2001 yang membekukan MPR/DPR serta membubarkan partai golkar terindikasi melanggar konstitusi. Di dalam penjelasan konstitusi tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dinyatakan secara eksplisit, di bawah judul: Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden. Dekrit presiden Gus Dur nampaknya melanggar konstitusi seperti dimaksud pada penjelasan tersebut di atas, dan berakhir dengan pemakzulan. Kedua dekrit presiden Soekarno dan Gus Dur menjadi contoh nyata bahwa dekrit presiden harus taat konstitusi. Apabila tidak, maka dapat berakhir pada pemakzulan. Tidak ada negara di dunia yang menunda pemilu dengan alasan Covid-19. Pilpres AS dilaksanakan 3 Nov 2020, pemilu Belanda: 15-17 Maret 2021, pilpres Perancis: 10 dan 24 April 2022. Cuma negara otoriter yang mau menunda pemilu dengan alasan dibuat-buat. (*)

Pelajar Pancasila

BY FNN Rabu, 14 Desember 2022 12:13:15 0

Dalam prinsip bhinneka tunggal Ika, keragaman identitas kultural dihargai dan diberi ruang hidup, saat yang sama titik temu diusahakan lewat berbagai jaring konektivitas dan inklusivitas yang menguatkan shared values, common goals, common good and common culture expressions. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, sungguh bahagia saya diundang menjadi mitra belajar para pelajar (SMP dan SMA) yang lokasinya di sekitar Kelapa Gading dalam usaha mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan. Mereka datang dari berbagai sekolah dengan keragaman latar institusi dan afiliasi keagamaan. Masing-masing masih bisa mempertahankan identitas asalnya, namun saat yang sama tersedia ruang terbuka untuk menjalin interaksi dan kerjasama lintas-identitas secara sukarela. Lewat keterbukaan ruang perjumpaan, semangat kesetaraan dan kerjasama lintas-identitas, mereka bisa berbagi kesamaan dalam nilai-kewargaan yang inklusif (civic nationalism), dengan kesadaran akan kesamaan tujuan dan kebajikan bersama (common goal and common good), serta keterpautan pada komonalitas cita-rasa dan ekspresi budaya yang bersifat nasional (cultural nationalism). Itulah hakikat bhinneka tunggal Ika. Dengan semboyan itu, kehidupan warga dalam kemajemukan bangsa Indonesia tidak mengikuti prinsip “melting pot” – yang mengharuskan kelompok minoritas dan imigran baru lebur ke dalam tradisi kelompok mayoritas. Tidak juga mengikuti prinsip “salad bowl” – yang menghargai keragaman  dengan tetap membiarkannya hidup dalam kepompong identitas masing-masing secara paralel, tanpa keterbukaan ruang perjumpaan dan kerjasama lintas-identitas. Dalam prinsip bhinneka tunggal Ika, keragaman identitas kultural dihargai dan diberi ruang hidup, saat yang sama titik temu diusahakan lewat berbagai jaring konektivitas dan inklusivitas yang menguatkan shared values, common goals, common good and common culture expressions. Ibarat “taman kota” (public park), ada ruang terbuka bagi setiap orang untuk datang dan membuat acara riungan (lingkaran kelompok masing-masing); namun di sana juga ada berbagai wahana, lapangan dan kegiatan yang bisa menarik orang dari berbagai latar kelompok untuk terlibat dalam berbagai aktivitas lintas-identitas kelompok. Semoga semangat dan kerja rintisan para pelajar di sekitar Kelapa Gading ini bisa menular dan membesar apinya, demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan bahagia. (*)

Tulisan Nyalla Benar: Tapi Mengapa Anda Usul Penundaan Pemilu?

BY FNN Rabu, 14 Desember 2022 10:23:25 0

Jika ada penundaan pemilu ini berarti terjadi kekosongan kekuasaan, karena pemerintah sekarang berakhir pada Oktober 2024, berdasarkan hasil pemilu dan pilpres 2019 (5 tahun). Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menulis sebuah artikel di FNN, Selasa (13 Desember 2022 15:11:23) berjudul: “Siapa Pembegal, Siapa Pelurus Bangsa?” Lebih jelasnya silakan dibaca di link: http://fnn.co.id/post/siapa-pembegal-siapa-pelurus-bangsa Narasi yang disampaikan Nyalla dalam tulisan itu semuanya benar. Tidak ada yang salah! Dan, memang, seharusnya seperti itu narasi seorang tokoh seperti Nyalla dengan jabatan Ketua DPD RI. Memikirkan masa depan bangsanya. Apalagi, Nyalla sudah menerima “wasiat” dari Pak Try (Mantan Wakil Presiden Jenderal Purn Try Sutrisno) untuk menyelamatkan Indonesia. Nyalla sendiri telah menyanggupinya. Antara lain, untuk kembali ke UUD 1945 Naskah Asli. Sudah sering saya katakan. Saya telah sampai pada suatu kesimpulan. Bahwa bangsa ini harus kembali ke Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kemudian kita sempurnakan bersama kelemahannya. Dengan cara yang benar. Yaitu dengan teknik addendum. Bukan diganti total 95 persen isinya, dan menjadi Konstitusi baru. Karena itu, saya memperjuangkan (dengan cara saya) untuk Indonesia dan bangsa ini agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Tidak menjadi bangsa yang salah arah. Karena itu, saya berkampanye untuk kita luruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Tapi di tengah upaya yang saya tempuh. Tiba-tiba banyak kalangan intelektual yang menuduh saya sedang membegal konstitusi. Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita. Dari sebelumnya menjabarkan Pancasila, menjadi menjabarkan ideologi asing? Siapa sebenarnya (meminjam istilah dari Profesor Kaelan dan Profesor Sofyan Effendi) yang melakukan pembubaran terhadap negara Proklamasi 17 Agustus 1945? Siapa sebenarnya yang melakukan kudeta terselubung terhadap NKRI? Narasi yang disampaikan Nyalla tersebut tidaklah salah. “Tapi di tengah upaya yang saya tempuh. Tiba-tiba banyak kalangan intelektual yang menuduh saya sedang membegal konstitusi. Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita,” ucap Nyalla. Memang, beberapa hari belakangan ini Nyalla ramai diperbincangkan oleh warganet atau netizen di sejumlah media sosial (medsos). Di mana La Nyalla dimasukan sebagai pihak ‘Pembegal Konstitusi’ bersama beberapa pejabat. Jadi, bukan hanya kalangan intelektual yang menuduh Nyalla “membegal konstitusi”, tapi warganet juga menuduhnya seperti itu. “Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita,” ucap Nyalla. Jika membegal konstitusi yang dimaksud Nyalla dalam konteks Amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002, Nyalla benar. Tapi, jika dalam konteks Nyalla mengusulkan penundaan pemilu dan penambahan 2 tahun jabatan Presiden, anak SMA pun tahu, ini jelas “membegal konstitusi”. Bahkan, lebih ekstrim lagi, Nyalla bisa disebut melakukan “kudeta konstitusi” yang wajib ditangkap. Tapi, beruntung, dia hidup di Indonesia, jika dia ada di Peru, Nyalla dan orang-orang yang ada di belakangnya bisa ditangkap polisi dan tentara. Karena mereka taat konstitusi negara. Mungkin Nyalla lupa dengan apa yang dia ucapkan saat memberi sambutan di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022). Jejak digital tak mudah dihapuskan. Ketika itu, Nyalla mengusulkan penundaan pemilu. Menurutnya, selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi Covid-19. Selain itu, Nyalla menilai pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu. “Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan ini, ini palsu semua ini. Ini kita sudah bisa hafal sudah dikuasai satu kelompok ini, ini nanti(nya) hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda saja saya bilang gitu,” kata Nyalla. Nyalla menambahkan, dua tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi tak menampakkan hasil kerja karena dihantam badai Covid-19. Dirinya justru menyarankan agar Presiden Jokowi menambah dua tahun masa jabatan. “Melihat Pak Jokowi udah dua tahun karena situasi Covid-19 beliau belum menampakkan hasilnya, yang sekarang saja dua tahun dilewati, ya kenapa nggak ditambah saja dua tahun lagi untuk nebus yang Covid-19 kemarin,” ujarnya. Resiko seorang pemimpin (Presiden) ya memang harus “ngurusi” rakyatnya yang terkena musibah dan bencana. Kalau gak mau ikut tangani rakyat ya jangan jadi Presiden. Presiden Jokowi hanya lebih fokus pada infrastruktur, meski akhirnya ada beberapa yang mangkrak seperti Bandara Kertajati. Usulan Nyalla itupun disambut “gembira” Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Namun, Bamsoet mengaku pernyataannya soal penundaan pemilu itu hanya untuk membuka diskursus publik, seperti dilansir Sindo, Ahad (11 Desember 2022 - 12:07 WIB). Bamsoet mengelak disebut menginginkan penundaan Pemiu 2024. Bamsoet balik menuding komentar terhadap pernyataannya terlalu jauh. “Pertama, apa yang disampaikan dalam komentar berita-berita itu melintirnya terlalu jauh. Yang minta pemilu ditunda siapa? Saya hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh,” kata Bamsoet, Ahad (11/12/2022). Jegal Anies? Patut diduga, usulan Nyalla dan Bamsoet itu sebenarnya bagian dari operasi jegal terhadap Anies Rasyid Baswedan, yang namanya semakin merakyat dan tak bisa dibendung lagi oleh rezim Presiden Joko Widodo yang punya Bakal Calon Presiden yang ternyata tak bisa mengimbangi popularitas Anies. Apalagi, nama Ganjar Pranowo yang konon digadang-gadang rezim dan para oligarki tampaknya tidak laku di mata masyarakat, meski sudah dibantu oleh berbagai survei “berbayar” yang mengunggulkan Ganjar. Hingga tulisan ini dibuat, tokoh berambut putih dan muka berkerut sebagai sinyal yang disebut Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan pun masih berubah-ubah. Kalau di depan Menhan Prabowo Subianto, Jokowi menyebut, ciri tersebut ada pada Prabowo. Meski Ganjar itu kader dan “petugas” partai dari PDIP, ternyata PDIP sendiri belum juga menentukan pilihannya terhadap Ganjar, meski elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan Puan Maharani yang dipersiapkan maju pilpres. Ketakutan yang berlebihan atas gelombang dukungan terhadap Anies itulah, akhirnya rezim sepakat “menjegal” Anies dengan cara seperti yang diusulka Nyalla dan Bamsoet tersebut. Tujuannya cuma satu: “Jika ditunda, Anies tak akan bisa maju Pilpres 2024!” Karena Pilpres akan diselenggarakan pada 2027. Dan, bisa saja MPR membuat aturan presiden 3 periode, sehingga Jokowi bisa maju lagi pada Pilpres 2027. Jika demikian, jangan salahkan rakyat jika kemudian muncul dugaan, Nyalla dan Bamsoet sudah “terbeli” oligarki. Makanya mereka berusaha “kampanye” penundaan pemilu dan presiden 3 periode, apapun caranya. Karena, mereka sudah terikat oleh oligarki ekonomi maupun politik. Padahal, penundaan pemilu dan presiden 3 periode itu jelas-jelas merupakan upaya “kudeta konstitusi”. Jika ada penundaan pemilu ini berarti terjadi kekosongan kekuasaan, karena pemerintah sekarang berakhir pada Oktober 2024, berdasarkan hasil pemilu dan pilpres 2019 (5 tahun). Kalau pemerintah sekarang melanjutkan berarti pemerintahannya ilegal alias tidak sah, apapun alasan penundaan pemilu karena tak tersedia dana, ironis. Sementara untuk Tol dan IKN dihambur-hamburkan uang rakyat dan dengan berhutang. Sementara untuk agenda penting negara dilalaikan dengan sengaja, motifnya hanya ingin memperpanjang kekuasaan. Maka, rakyat berhak memberontak terhadap pemimpin ilegal. Pemimpin ilegal yang bukan hasil pilihan rakyat itu tidak berhak menangkap rakyat, dan akan terjadi perpecahan bangsa. Karena sebagian besar rakyat terutama umat Islam sudah tidak menginginkan rezim sekarang berkuasa lagi, apalagi memperpanjang kekuasaannya dengan cara ilegal/inkonstitusional. Apresiasi patut kita sampaikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang tak mau ikut-ikutan promosi penundaan pemilu dan presiden 3 periode. (*)

Anies Belum Daftar Capres Tapi Sudah Dilantik Oleh Rakyat Jadi Presiden

BY FNN Selasa, 13 Desember 2022 23:24:14 0

Apalagi Prabowo gak muda lagi. Maka beliau lega akan mengusung ARB jadi Presiden sesuai ekspektasi rakyat ingin ARB menjadi presiden dari pada si tukang nonton film bokep. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung TAK disangka tak dinyana baru kali ini Bakal CAPRES yang didukung rakyat mayoritas benar-benar ditakuti oleh lawan-lawannya atau lebih jelas oleh para haters-nya terutama penghuni Istana dan Oligarki. Terbayang jika mereka kalah oleh Anies Rasyid Baswedan (ARB), bakal nginap di hotel pordeo bersama keluarganya. Itulah yang kini menjadi bayang-bayang menyeramkan bagi mereka tiap hari tiap menit. Terbayang nasib mereka seperti di Malaysia saat Anwar Ibrahim menang jadi Perdana Menteri. Sudah dihambat ARB baik dengan cara halus dan kasar tapi tetap gak mampu membendung dukungan rakyat kepada ARB. Dari Aceh sampai Papua jutaan manusia berebutan mau bersalaman dengan ARB. Itu yang menyebabkan oligarki dengan cuan-nya mencari-mencari orang yang dari aktivis Islam yang menjadi politisi Islam menyerang ARB dengan tuduhan ARB gak punya etika karena curi start kampanye. Politisi ini tiba-tiba dia jadi dungu bin tolol. Kapan ARB kampanye. Kan pendaftaran Capres belum dimulai nanti November 2023 baru dibuka pendaftarannya. Apa gak boleh ARB silaturrahim dengan pendukungnya dan dikerubutin jutaan pendukungnya? Kalau setiap ARB datang berkumpul jutaan manusia pendukungnya jangan kalian Iri Hati. Itu karena kalian dan calon dari Istana dan oligarki gak laku di mata rakyat. Itu karena junjungan kalian selama mau hampir 2 periode ini Tukang Tipu dan Koruptor. Lantas mau 3 periode? Sana lanjutkan di hutan IKN. Kalau di Indonesia gak bisa karena itu melawan konstitusi. Ini yang juga menyebabkan Istana dan oligarki jadi resah dan gelisah. Dicoba dibenturkan Surya Peloh dan Nasdem dengan ARB. Dengan melempar isu bahwa ARB gak bakalan lolos kalau ARB gak rebut jadi ketua umum Nasdem. Itu analisa basi kalau seperti itu. Kalau partai lain gak mau dukung ARB, maka biar Gerindra dan Nasdem yang dukung ARB. Kalau itu terjadi lewat semua. Cukup satu putaran. Itu tidak mustahil terjadi. Ingat bahasa Prabowo Subianto dulu janji timbul tenggelam bersama rakyat. Prabowo lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi. Apalagi Prabowo gak muda lagi. Maka beliau lega akan mengusung ARB jadi Presiden sesuai ekspektasi rakyat ingin ARB menjadi presiden dari pada si tukang nonton film bokep. Prabowo ingin meninggalkan nama baik dan menebus kesalahannya karena bergabung bersama rezim. ARB jika berpasangan dengan Prabowo maka tamatlah rezim dan pendukungnya. Tunggu ini insya’ Allah akan terjadi. Wallahu A\'lam ... (*)

PPP Tidak Miliki Nilai Jual, Jika Tak Dukung Anies

BY FNN Selasa, 13 Desember 2022 22:47:20 0

Jakarta, FNN – Forum Kabah Membangun (FKM) mendorong agar segera dilakukan dua muktamar PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Hal itu dimaksudkan agat segera menyelesaikan kisruh yang terjadi pada partai berlambang Ka\'bah itu. “Sebab, apa yang terjadi dan dilakukan sekarang adalah kudeta terhadap Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa. Tanpa ada alasan dan kesalahan yang jelas, tiba-tiba diangkat Pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP, Muhammad Mardiono. Ini kudeta!” kata Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM), Habil Marati, di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022. Ketika memberikan keterangan, ia didampingi Wakil Ketua Umum FKM, Anwar Sanusi dan Sekjen FKM, Hasan Husairi Lubis. Habil menjelaskan, dua agenda Musayarah Nasional (Munas) PPP itu adalah Munas Luar Biasa (Munaslub) memberhentikan Monoarfa sebagai Ketum yang sah dan dipilih dalam Munas pada 19 Desember 2020, di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, setelah Munaslub, baru diadakan Munas yang memilih dan mengangkat Ketum PPP yang baru. Akan tetapi, ujarnya, permintaan munas tersebut sampai sekarang belum ditanggapi atau dijawab oleh kubu Mardiono. Padahal, itu sangat penting, karena tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dimulai, terutama pengajuan nama-nama calon legislatif (caleg) PPP. Sedangkan Anwar Sanusi menjelaskan, berdasarkan aturan, nama-nama caleg yang diajukan tidak boleh dengan tandagangan Plt. “Itu harus Ketua Umum,” kata Anwar Sanusi yang sampai sekarang masih tercatat sebagai pengurus DPP PPP. Baik Habil, Anwar Sanusi, maupun Lubis menegaskan, kehadiran FKM tidak dimaksudkan memperkeruh suasana di tubuh PPP, apalagi mau merebut menjadi tandingan. Hanya saja mereka sangat prihatin atas perpecahan yang terjadi. Jika perpecahan tersebut tidak diatasi segera, mereka khawatir partai yang menjadi simbol “perlawanan” umat Islam di masa Orde Baru itu akan lenyap. Apalagi, berdasarkan survei yang dilakukan dua lembaga, angkanya berada pada 1,8 sampai 2,8 persen. “FKM akan menjadi sekoci dalam menyelamatkan PPP. FKM siap ambil-aih jika nanti tidak lolos ke parlemen,” kata Habil. Tentang dukungan FKM kepada bakal calon presiden (bacapres) 2024, Anies Baswedan, Habil menegaskan, deklarasi yang sudah dilakukan sejak di Yogjakarta itu menunjukkan akar rumput PPP berbeda dengan pengurusnya. “Istilahnya, yang di bawah fardu \'ain memilih dan menyelamatkan partai. Fardu \'ain memilih Anies Baswedan,” ucap Habil. Jadi, katanya, harus satu sekoci dalam menyelamatkan partai, dan satu sekoci mendukung Anies. Jangan sampai dalamnya merah, luarnya hijau. “Jika tidak mendukung Anies, maka PPP tidak memiliki nilai jual,” kata Habil. (Bun)

Peternak UMKM Mandiri Minta Perlindungan kepada Kemenko Bidang Perekonomian, KPPU, dan Ombudsman

BY FNN Selasa, 13 Desember 2022 16:03:52 0

Jakarta, FNN – Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio mengatakan, naiknya harga ayam karkas mencapai Rp 40.000 per kg di pasar tidak diiringi dengan kenaikan harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak UMKM mandiri yang masih rendah. Hampir 5 bulan ini peternak masih menderita kerugian, yang ditandai dengan bertahannya harga ayam hidup masih di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) Yakni Rp 19.500 – 20.000 per kg. “Posisi harga ayam hidup di kandang saat ini mencapai Rp 18.500 – 19.000 per kg. Padahal Harga Acuan Pemerintah (HAP) Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan No. 5 Th. 2022) Rp 21.000 – 23.000 per kg. Jadi harga ayam hidup keluar jalur HAP. Hingga sampai saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi,” kata Alvino di Jakarta, Selasa (13/12/2022). Alvino menjelaskan, peternak rakyat sudah 12 tahun ini berdarah-darah mengalami kerugian, tetapi tidak ada perlindungan pasti dari pemerintah. Meskipun peraturan tingkat Menteri sudah ada, tetapi pelaksanaan dan pengawasannya masih tidak berjalan efektif. Misalnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Pasal 16 menegaskan, pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai oleh pelaku usaha peternak mandiri, koperasi dan peternak. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai oleh industri. Faktanya peternak rakyat, mandiri/koperasi memegang peranan 20 % dari total yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 50 %. “Karena itu, kami menuntut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Dirjen PKH Kementan. Juga meminta kepada KPPU untuk melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli di bidang perunggasan. Kalau memang tidak ada kartelisasi/monopoli kenapa industri semakin menguntungkan, sedangkan peternak rakyat semakin buntung,” ujar Alvino yang juga seorang peternak Asal Bogor ini. Meskipun Permentan sudah ada, tapi faktanya harga ayam hidup di level peternak masih terombang-ambing sedangkan di level industri masih tenang dan sangat menguntungkan. Artinya ada potensi permainan monopoli bisnis yang sangat kuat oleh industri. “Padahal kami sama-sama melakukan bisnis yang sama yakni sama-sama ayam ras. Tetapi kenapa kami masih mengalami kerugian yang cukup panjang. Sehingga kami mendesak kepada KPPU dan Ombudsman untuk bersama-sama melakukan investigasi atas kekacuan bisnis yang ada di Industri Perunggasan,” tegasnya. Kepada Ombudsman RI, untuk segera melakukan investigasi potensi adanya pelanggaran maladministrasi carut marut bisnis perunggasan. Terutama membuka atau transparansi data penguasaan bisnis GPS, PS, dan FS. Karena pemerintah masih memberikan komando afkir dini bersama-sama dengan industri melalui aturan yang dibuat yakni Surat Edaran (SE) Dirjen yang berjilid-jilid. “Karena Afkir dini menurut kami cenderung mengelabui peternak. Faktanya harga DOC bukan semakin murah, tetapi semakin mahal. Pun dengan harga pakan cenderung meningkat. Jadi ini ada anomali di bisnis perunggasan,” lanjut Alvino. Tuntutan peternak: 1. Mendesak Kemenko Bidang Perekonomian Untuk segera membuat draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras. Sebagaimana diamanatkan UU No. 18/2009 Jo; UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenai Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden. 2. Mendesak KPPU untuk segera melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli bisnis dibidang perunggasan. Terutama menegakkan aturan Permentan 32/2017. Terutama evaluasi kebijakan afkir dini yang cenderung berpotensi melanggar aturan Pemerintah No.44/2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. 3. Mendesak Ombudsman RI untuk melakukan investigasi prakarsa sendiri. Terutama potensi adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian atas peraturan yang dibuat yakni Permentan 32/2017. Kemudian aturan turunan mengenai kebijakan Cutting yang berjilid-jilid. Juga mengevaluasi jajaran/apatur pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. 4. Dengan kerugian yang bertahun-tahun peternak masih rugi dan bertahan untuk tetap menjalankan usahanya. Maka kami meminta kepada Kemenko, KPPU dan Ombudsman untuk melindungi peternak rakyat atas ancaman dan memperkarakan seluruh peternak mandiri yang masih terlilit hutang oleh sejumlah pabrik pakan ternak di pengadilan. (mth/sws)

Siapa Pembegal, Siapa Pelurus Bangsa?

BY FNN Selasa, 13 Desember 2022 15:11:23 0

Karena memang faktanya Konstitusi kita telah berubah. Dan perubahan itu makin deras diikuti dengan lahirnya puluhan Undang-Undang yang tidak bermuara kepada cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia SUDAH sering saya katakan. Saya sudah datangi lebih dari 300 kabupaten/ kota di Indonesia. Saya temukan persoalan yang hampir sama: Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat daerah dan Kemiskinan Struktural yang sulit dientaskan. Sudah sering saya katakan. Penyebab persoalan tersebut ada di hulu. Ada di koridor fundamental. Yaitu Konstitusi kita yang telah meninggalkan konsep yang didisain para pendiri bangsa. Yang telah meninggalkan Pancasila. Sudah sering saya katakan. Ada dua sistem ekonomi yang bisa dipilih. Mau memperkaya segelintir orang. Atau memperkaya negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sudah sering saya katakan. Sistem demokrasi yang dipilih para pendiri bangsa adalah sistem terbaik untuk Indonesia. Karena demokrasi yang berkecukupan. Lengkap. Semua elemen ada di Lembaga Tertinggi. Ada wakil parpol, ada wakil daerah, ada wakil golongan. Sudah sering saya katakan. Para pendiri bangsa sudah mengingatkan. Sistem demokrasi liberal ala barat, tidak cocok untuk Indonesia. Apalagi menjabarkan ideologi individualisme dan liberalisme. Karena hanya akan memberi karpet merah bagi neoliberalisme yang berwatak kapitalis predatorik. Karena membiarkan hal itu, artinya kita memberi ruang bagi neo kolonialisme dalam bentuk baru. Itu artinya kita telah membegal tujuan dari lahirnya bangsa dan negara ini. Seperti tertuang dalam naskah Pembukaan Konstitusi kita.  Sudah sering saya katakan. Saya telah sampai pada suatu kesimpulan. Bahwa bangsa ini harus kembali ke Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kemudian kita sempurnakan bersama kelemahannya. Dengan cara yang benar. Yaitu dengan teknik addendum. Bukan diganti total 95 persen isinya, dan menjadi Konstitusi baru. Karena itu, saya memperjuangkan (dengan cara saya) untuk Indonesia dan bangsa ini agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Tidak menjadi bangsa yang salah arah. Karena itu, saya berkampanye untuk kita luruskan kembali cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Tetapi di tengah upaya yang saya tempuh. Tiba-tiba banyak kalangan intelektual yang menuduh saya sedang membegal konstitusi. Saya pun tertawa dalam hati. Siapa sebenarnya yang membegal konstitusi kita. Dari sebelumnya menjabarkan Pancasila, menjadi menjabarkan ideologi asing? Siapa sebenarnya (meminjam istilah dari Profesor Kaelan dan Profesor Sofyan Effendi) yang melakukan pembubaran terhadap negara Proklamasi 17 Agustus 1945? Siapa sebenarnya yang melakukan kudeta terselubung terhadap NKRI? Siapa sebenarnya yang menghilangkan Sila Keempat dari Pancasila? Siapa sebenarnya yang meninggalkan mazhab kesejahteraan sosial, sehingga Oligarki Ekonomi semakin membesar? Dan siapa sebenarnya yang berkontribusi merusak kohesi bangsa ini akibat Pilpres Langsung? Silakan dibaca dalam beberapa buku yang telah terbit dan beredar. Salah satunya buku karya Valina Singka Subekti. Judulnya “Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945”. Setahu saya, intelektual adalah orang yang mampu melihat keganjilan-keganjilan yang tidak pada tempatnya. Untuk kemudian menawarkan solusi. Dengan tujuan meluruskan keganjilan-keganjilan tersebut.   Sehingga seorang intelektual tidak hanya berhenti melihat keganjilan saja. Karena kalau hanya melihat saja, kita akan terjebak dalam menara gading. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Indonesia yang kaya raya akan Sumber Daya Alam tetapi rakyatnya miskin, maka kita bukan intelektual.   Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Sumber Daya Alam di Indonesia hanya dinikmati segelintir orang dan orang Asing, maka kita bukan intelektual.   Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa pembangunan ternyata tidak mengentas kemiskinan, tetapi hanya menggusur orang miskin, maka kita bukan intelektual.   Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa yang terjadi saat ini bukan membangun Indonesia, tetapi hanya pembangunan yang ada di Indonesia, maka kita bukan intelektual.   Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa platform E-commerce hanya dipenuhi produk impor, sementara anak negeri hanya menjadi penjual, maka kita bukan intelektual. Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Indonesia perlahan tapi pasti menjadi negara yang menjabarkan nilai-nilai individualisme dan liberalisme, sehingga ekonominya menjadi kapitalistik, maka kita bukan intelektual.   Jika kita tidak merasakan keganjilan bahwa Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi sudah kita tinggalkan sejak Amandemen tahun 1999 hingga 2002, karena kita telah mengganti 95 persen lebih isi dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah Asli, maka kita bukan intelektual. Apakah semua paradoksal tersebut karena kesalahan Presiden Jokowi? Tentu bukan. Karena siapapun presidennya, harus taat dan bersumpah menjalankan Konstitusi dan Peraturan perundangan yang berlaku. Karena memang faktanya Konstitusi kita telah berubah. Dan perubahan itu makin deras diikuti dengan lahirnya puluhan Undang-Undang yang tidak bermuara kepada cita-cita dan tujuan lahirnya bangsa dan negara ini. Jadi, sudahlah, jika Anda masih ingin mengikuti Pilpressung tahun 2024 ala demokrasi liberal silakan. Pekerjaan mengembalikan Negara Indonesia untuk berdaulat, mandiri, adil dan makmur memang berat. Biar saya saja bersama teman-teman yang mau. Jakarta, 12 Desember 2022. (*)

Ketum PARMUSI ingatkan Presiden: Partai UMMAT Aset Bangsa

BY FNN Selasa, 13 Desember 2022 13:55:16 0

Jakarta, FNN – Ketua Umum PARMUSI Usamah Hisyam telah mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa Partai UMMAT merupakan aset bangsa. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah juga memberikan perhatian terhadap sinyalemen yang disampaikan oleh tokoh reformasi yang juga Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Prof. DR. Amien Rais bahwasannya KPU tidak akan meloloskan satu-satunya Partai baru dalam verifikasi fatwa peserta Pemilu 2024 yang akan diumumkan KPU tanggal 14 Desember 2022. Hal tersebut disampaikan Usamah setelah menyaksikan video Konferensi Pers Amien Rais Selasa (13/12/2022) yang beredar di masyarakat luas melalui pemberitaan dan media sosial Selasa pagi. Dalam video tersebut Amien Rais mengungkapkan: “pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat, bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal, terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media menstrim yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar Partai Ummat di Single Out atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga partai Ummat tidak bisa mengikuti Pemilu 2024. Dengan ini kami partai UMMAT mengajukan tiga tuntutan sebagai berikut: pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non parlemen untuk segera di audit oleh tim independent. Kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga di audit secara independent dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Ketiga, menuntut DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU Pusat terkait dengan adanya dugaan kuat interpensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi fatwa di provinsi dan di daerah dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat”. Menurut Usamah, bila partai politik baru lainnya diloloskan, maka sudah sewajarnya Partai Ummat yang diketahui memiliki jaringan struktur kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan desa di seluruh tanah air diloloskan oleh KPU. Karena sepengetahuannya Partai Ummat dikelola secara professional dengan militansi dan ideologi yang sangat jelas untuk mengakomodasi aspiratif umat Islam dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang menjadi tagline partai ini. “Jangan sampai manuver KPU untuk tidak meloloskan Partai Ummat karena tekanan oknum-oknum kekuasaan tertentu justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah,” tegas Usamah setibanya dari Solo selasa siang di Jakarta usai menghadiri resepsi pernikahan putra Presdien Jokowi, Kaesang dan Erina Ahad malam (11/12/2022). Usamah menambahkan perjuangan Amien Rais dan kawan-kawan untuk mendirikan Partai Ummat patut dihargai dan diberi acungan jempol. Karena bagaimanapun juga dengan mendirikan Partai maka semua gerakan oposisi masuk dalam format konstitusional untuk mengembangkan kualitas demokrasi di negeri, oleh sebab itu keberadaan partai ini tak perlu di khawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. “KPU harus benar-benar transparan dan professional menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, jangan terpengaruh dengan permainan oknum-oknum kekuasaan di pusaran Istana karena setahu saya Presiden sangat menghargai demokrasi,” kata Usamah yang pernah menjadi pimpinan rombongan Umrah keluarga Jokowi menjelang Pilpres 2019 lalu. Usamah mengatakan KPU jangan menjadi sumbu bagi terbakarnya demokrasi di negeri ini karena bila benar sinyalemen Amien Rais tersebut sama saja KPU menjadi korek dalam membakar kemarahan umat islam yang dampaknya dapat mengakibatkan kekuasaan pemerintah justru terganggu menjelang pilpres 2024. “Biarkan rakyat yang menentukan pilihan apakah Partai UMMAT akan lolos Parliament Threshold atau tidak. Ini baru demokrasi yang Fairness,” tandas Usamah. “Kalau saja partai Ummat justru lolos dan bisa memenangkan pemilu 2024 maka itu sudah menjadi suratan takdir yang tercatat di Lauhul Mahfudz, jadi gak usah risau,” ujar Usamah. (mth/*)

Ternyata Politik Identitas Itu Dilindungi Konstitusi UUD 1945

BY FNN Selasa, 13 Desember 2022 12:24:32 0

Rupanya para pembenci Islam tidak membaca konstitusi dan memahami   bagi umat Islam memilih pemimpin itu adalah ibadah yang dituntun oleh Al Quran dan Hadits. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila STIKMA terhadap umat Islam yang dilakukan oleh elit politik dengan stikma  politik identitas merupakan akal-akalan yang tidak jujur. Mereka para oligarki yang biasa menghalalkan segala cara akan berbenturan dengan akhlaq yang mulia umat Islam, oleh sebab itu maka dibuatlah isu politik identitas untuk membonsai dan mengkerdilkan umat Islam. Mereka ketakutan jika umat Islam bangkit, sebab akan mengancam ketidak- jujuran dan ketidak-adilan yang selama ini mereka lakukan. Soal memilih pemimpin bagi umat Islam adalah bagian dari ibadah. Oleh sebab itu para oligarki berusaha melakukan pelemahan dan fitnah-fitnah dihembuskan bagian dari Islamophobia. Yang radikal, khilafah, teroris, politik identitas semua ini memedi yang diciptakan untuk umat Islam agar takut pada mereka. Padahal ibadah itu dilindungi oleh konstitusi UUD 1945 pasal 29 ayat  (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi bagi umat Islam memilih pemimpin itu bagian dari ibadah. Oleh sebab itu, ada kriteria yang diberikan oleh Rosululloh Muhammad lewat hadits-nya. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam kreteria di atas atau tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Rupanya para pembenci Islam tidak membaca konstitusi dan memahami   bagi umat Islam memilih pemimpin itu adalah ibadah yang dituntun oleh Al Quran dan Hadits. Oleh sebab itu jikalau yang dimaksud memilih pemimpin dengan kriteria Agama Islam dianggap politik identitas, maka bagi umat Islam politik identitas itu adalah ibadah dan ibadah dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945 pasal 29 ayat 2. (*)

Dakwaan Jaksa Sangat Kabur dan Tidak Dapat Dibuktikan

BY FNN Selasa, 13 Desember 2022 11:09:14 0

Jakarta, FNN – Sidang kasus terorisme dengan agenda Duplik, yaitu jawaban atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada terdakwa Ustadz DR. Farid Okbah, ust. DR. Anung Al Hamat, dan ust. DR. Ahmad Zain telah digelar pada di PN Jakarta Timur, Senin (12/12/2022). Dalam sidang duplik tersebut tim penasehat hukum tetap pada bantahannya atas dakwaan JPU terhadap para terdakwa. Argumen tersebut sesuai asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (Geen Straf Zonder Schuld), asas ini berarti orang tidak mungkin dijatuhi pidana, kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan BAP dari Densus 88, pihak JPU akhirnya hanya mendakwa dengan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 13 huruf (c) Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”. Dalam hal ini adanya unsur pasal 13 (huruf c) UU terorisme tersebut yaitu; “Memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme”, faktanya dakwaan JPU sangat kabur (absurb) dan tidak dapat dibuktikan. Perbuatan “memberi bantuan” terhadap pelaku tindak pidana, maknanya seyogiyanya sama dengan pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP, yaitu “bantuan pada sebelum tindak pidana dan bantuan pada saat melakukan tindak pidana terorisme yang esensinya mempermudah seseorang melakukan tindak pidana”. Berdasarkan unsur dan penjelasan tersebut, faktanya JPU tidak mampu secara meyakinkan dalam membuktikan informasi apa yang disembunyikan. Padahal  menurut hukum pidana dan pantas untuk dipidana, harus dapat dibuktikan bentuk tindak pidana terorisme apa yang disembunyikan oleh pelaku tersebut. Seperti juga diuraikan oleh JPU dalam dakwaannya, bahwa aktifitas para terdakwa selama ini adalah sebagai ulama yang sangat dikenal, sering melakukan dakwahnya baik di dalam maupun luar negeri. Secara terang benderang tindakan para Terdakwa selaku da\'i dan ulama menghadiri berbagai undangan dari umat sebagai nara sumber atau acara tabligh akbar merupakan acara terbuka, seperti diuraikan dalam dakwaan kedua JPU. Dengan demikian, sama sekali tidak ada informasi yang disembunyikan oleh para Terdakwa. Sebagai da\'i dan ulama mereka senantiasa menyampaikan pesan-pesan moral ke agamaan dan tidak dapat memilah-milah siapa saja yang memintanya atau mengundangnya dan kesemuanya adalah legal. Para terdakwa sebagai ulama atau pendakwah, merupakan kegiatan yang terbuka dan bukanlah merupakan suatu kejahatan. Jika diundang untuk berceramah, tidak mungkin harus mengetahui secara detail pengundang adalah pelaku atau terkait Terorisme, atau suatu gerakan Korporat Terlarang. “Misalnya pengundang adalah dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI), apalagi jika gerakan tersebut katanya adalah dengan sistem terputus dan tidak saling mengenal,” kata Advokat Juju Purwantoro, Tim Penasehat Hukum Terdakwa. Dakwaan norma Pasal 13 huruf c, tentang tindak pidana terorisme, berarti harus ada tindak pidana terorisme yang telah selesai dilaksanakan. Faktanya JPU tidak bisa membuktikan tindak pidana terorisme dalam bentuk apa yang disembunyikan oleh para terdakwa. Sedangkan apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam \'dakwaan kedua\' adalah terdakwa menghadiri beberapa acara kajian ke Islaman, acara seminar dan tabligh akbar. Kegiatan masyarakat tersebut, sifatnya terbuka dan bukanlah merupakan suatu kejahatan, sehingga menjadi sangat sesat pemikiran bila menghadiri acara tersebut dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Dalam persidangan, JPU juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dialami orang lain akibat perbuatan Terdakwa. Demikan juga fakta persidangan subjektif dan tidak diuraikan atau tidak ditanggapi dalam tuntutan JPU, yaitu: \'Flashdisk\' yang seharusnya sudah dimusnakan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 616/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 1 Desember 2021, namun JPU tidak menguraikan dan menanggapinya dalam surat tuntutan. Namun tidak dimusnakan dan masih dipakai dalam perkara \'ketiga ustad a quo\', juga tidak ditanggapi dalam uraian surat tuntutan. Sudah seharusnya perkara tersebut Gugur demi Hukum, karena bukti permulaannya saja sudah runtuh dan tidak dapat dipertahankan oleh Pihak JPU. Fakta penting lainnya, JPU tidak menanggapi dalam tuntutannya, Adanya Pelapor, sebagai orang yang pertama kali melaporkan ketiga ustadz itu. Namun, Pelapor tidak di-BAP oleh penyidik, dan tidak dihadirkan di muka persidangan untuk didengarkan sebagai saksi.  Dengan demikian, telah diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa bukan sebagai anggota dan pengurus JI. Perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 13 huruf C sebagaimana telah diuraikan dalam pledoi, dengan demikian mereka harus dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sidang vonis bagi ketiga terdakwa akan dilakukan pada Senin (19/12/22) di PN Jaktim. (mth/*)

Fenomena Bencana Bertubi-Tubi

BY FNN Selasa, 13 Desember 2022 09:56:48 0

Jika manusia ditimpa bencana, berdoa kepada Tuhannya dengan bertobat kepada-Nya, tetapi bila Dia memberi sedikit rahmat kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhan. (QS 30:33) Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta MUSIBAH ialah kejadian atau peristiwa menyedihkan yang menimpa; malapetaka, bencana, kesengsaraan. Siksa ialah penderitaan, kesengsaraan dan sebagainya sebagai hukuman. Azab ialah siksa dari Tuhan yang  diganjarkan kepada manusia yang meninggalkan perintah dan melanggar larangan-Nya. Bencana dapat dikategorikan menjadi dua: pertama, bencana alam yang murni merupakan kejadian alam, seperti gempa bumi, dan kedua, bencana non-alam, yakni bencana yang melibatkan campur tangan manusia, seperti banjir, kebakaran hutan, dan wabah virus corona. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Kerusakan telah tampak di darat dan di laut karena perbuatan tangan-tangan manusia. Dia akan merasakan sebagian kepada mereka akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. (QS 30:41) Tidakkah kaulihat bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum ‘Ad? Di kota Iram, dengan tiang-tiang yang tinggi. Yang semacamnya tak pernah tercipta di seluruh negeri. Dan dengan kaum Samud yang membelah batu-batu besar di lembah. Dan Firaun Raja Tonggak-tonggak. Yang sudah sewenang-wenang di seluruh negeri. Dan memperbanyak kerusakan di dalamnya. Maka Tuhanmu menjatuhkan hukuman azab atas mereka. (QS 89:6-13) Kami telah menghukum rejim Firaun dengan tahun-tahun kekeringan dan berkurangnya hasil panen, agar mereka mengambil pelajaran. Bila mereka mengalami musim yang baik, mereka berkata, “Inilah usaha kami.” Tetapi bila mereka ditimpa yang buruk, mereka lemparkan sebab-sebabnya kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, nasib mereka di tangan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Mereka berkata kepada Musa, “Apa pun bukti yang kaubawa untuk menyihir kami, kami tak akan beriman kepadamu.” Lalu Kami timpakan ke atas mereka bencana kematian, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai tanda yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka itulah kaum pendosa. Setelah azab menimpa, mereka berkata, “Hai Musa, berdoalah kepada Tuhan untuk kami sesuai dengan janji-Nya kepadamu. Jika kami dilepaskan dari azab, kami akan beriman kepadamu dan membebaskan Bani Israil pergi bersamamu.” Tetapi setiap Kami lepaskan mereka dari azab sampai batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Lalu Kami jatuhkan hukuman. Mereka Kami tenggelamkan ke dalam laut, karena mereka telah mendustakan bukti-bukti Kami dan mereka tidak mengindahkannya. (QS 7:130-136) Allah SWT memberikan cobaan berat kepada orang-orang beriman dalam menegakkan kebenaran. Sabar dan shalat menjadi jalan untuk memperoleh bimbingan dan pertolongan. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Allah bersama orang yang sabar. Janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak, mereka hidup, sekalipun tidak kamu rasakan. Kami pasti akan menguji kamu dengan perasaan agak takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang sabar. Mereka yang berkata, bila ditimpa musibah, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji‘un” - kami milik Allah dan kepada-Nya pasti kami kembali. Mereka itulah yang mendapat karunia dan rahmat dari Tuhan, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. (QS 2:153-157) Seseorang ada kalanya mendapat nikmat lalu mensyukurinya atau ditimpa bencana lalu bersabar dalam menghadapinya. Rasulullah saw bersabda, “Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu atas dirinya kecuali hal itu baik baginya. Jika mendapat kebahagiaan, ia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya, dan bila mendapatkan kesusahan, ia bersyukur, dan itu merupakan kebaikan pula bagi dirinya.” (HR Muslim). Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, “Kesabaran terdapat dalam dua pintu: pertama, sabar dalam menjalankan hal-hal yang dicintai Allah swt, walaupun terasa berat; kedua, sabar dalam menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah swt walaupun sangat diinginkan hawa nafsu. Siapa melakukan keduanya, ia orang yang sabar. Allah SWT menguji hamba-hamba-Nya dengan cobaan. Terkadang Allah SWT memberikan ujian berupa kebahagiaan, dan terkadang memberikan ujian berupa kesusahan, rasa takut, dan kelaparan, dengan hilangnya harta kekayaan, anggota keluarga, dan sanak saudara. Allah SWT memberi kabar gembira kepada mereka yang tabah dalam menghadapi musibah. Orang-orang yang beriman bila mendapat musibah mereka segera mengembalikan segala peristiwa kepada Allah SWT, dengan keyakinan bahwa mereka adalah milik Allah SWT, dan Dia memperlakukan hamba sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan-Nya. Allah SWT mencela orang-orang munafik yang bila ditimpa musibah akibat ulah tangan mereka sendiri, mereka datang kepada Rasulullah (umat Islam) mohon maaf seraya bersumpah, bahwa mereka berpihak kepada musuh karena demi kebaikan dan perdamaian. Di antara tanda-tanda orang munafik ialah tidak tidak ikut serta dalam berjihad (QS 4:72-73). Manusia cenderung berkeluh kesah. Bila mendapat musibah ia mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memohon agar segera dibebaskan dari musibah itu, dan jika musibah telah usai, ia cenderung lupa diri dan melupakan Tuhan. Jika manusia ditimpa bencana, berdoa kepada Tuhannya dengan bertobat kepada-Nya, tetapi bila Dia memberi sedikit rahmat kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Tuhan. (QS 30:33) Ada bencana yang membuat manusia sadar bahwa dirinya terjepit, lalu perhatiannya kembali kepada Yang Maha Kuasa, tetapi bila dengan rahmat-Nya diberi karunia, ia lupa diri, dan mengaku sebagai hasil usahanya sendiri.   Sungguh manusia diciptakan serba gelisah. Bila ditimpa bahaya berkeluh kesah, Dan bila menerima kekayaan ia kikir. Kecuali orang yang tekun mengerjakan shalat. Mereka yang tetap setia mengerjakan shalat. Dan mereka yang dalam harta kekayaannya ada hak yang sudah ditentukan. Untuk orang miskin yang meminta dan yang tak mau meminta. Dan mereka yang membenarkan hari akhirat. Dan mereka yang takut pada kemurkaan Tuhan. Karena kemurkaan Tuhan sebaliknya dari kedamaian dan ketenangan. Dan mereka yang menjaga kesucian. Kecuali dengan istrinya dan tawanan yang menjadi milik tangan kanannya, tidaklah tercela. Tetapi mereka yang mencari di luar itu, itulah yang melanggar batas. Dan mereka yang memelihara amanat dan perjanjiannya. Dan mereka yang memegang teguh kesaksiannya. Dan mereka yang memelihara shalatnya. Mereka itulah yang dimuliakan di taman surga. (QS 70:19-35) Kita niscaya banyak berdzikir, mendekat diri kepada Allah swt, dan memohon ampun kepada-Nya atas segala kealpaan dalam menjalankan segala aturan-Nya. (*)

Pemilu 2024 Pasti dan Wajib Dilaksanakan, Kecuali Dikudeta

BY FNN Selasa, 13 Desember 2022 09:46:56 0

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa semua upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden, atau mengubah periode jabatan presiden menjadi tiga periode, akan melanggar konstitusi, atau kudeta konstitusi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BANYAK pihak yang ingin melanggar konstitusi terkait masa jabatan presiden. Mereka ingin mempertahankan Joko Widodo tetap berkuasa, meskipun tahu bahwa itu melanggar konstitusi. Caranya, melalui perpanjangan masa jabatan presiden, misalnya sampai 2027, atau presiden tiga periode, artinya Jokowi diperkenankan mengikuti proses pemilihan presiden untuk ketiga kalinya. Tetapi, semua upaya mempertahankan Jokowi sebagai presiden setelah 2024 pasti tidak sah dan melanggar konstitusi. Pertama, pintu perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode harus melalui MPR, karena hanya MPR yang bisa mengubah konstitusi. Hal ini hanya bisa dilakukan kalau MPR secara terang-terangan menjadi kaki-tangan otoritarian, ‘memperkosa’ demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, MPR akan menjadi aktor utama kudeta konstitusi, bisa dianggap subversif dan pengkhianat demokrasi dan kedaulatan rakyat, membawa Indonesia menjadi negara otoritarian dan tirani. Sehingga, kalau terjadi perubahan kekuasaan, maka mereka semua harus bertanggung jawab secara individu. Kedua, ada yang berpendapat, penundaan pemilu juga bisa dilaksanakan tanpa melalui MPR, tetapi melalui presiden, dengan mengeluarkan PERPPU (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang) atau Dekrit Presiden, dengan alasan ada kondisi darurat, sehingga pemilu 2024 tidak dapat dilaksanakan. Kedua manuver ini lebih fatal lagi, karena melanggar konstitusi secara terbuka dan terang-terangan. Presiden memang bisa mengeluarkan Perppu dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Tetapi isi Perppu, yang hierarkinya setara dengan undang-undang, jelas tidak boleh melanggar konstitusi. Artinya, Perppu dalam kondisi kegentingan apapun tidak bisa memperpanjang masa jabatan presiden, tidak bisa mengubah periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Artinya, Perppu tidak bisa membatalkan atau mengubah periode pemilu setiap 5 tahun, yang jatuh tempo 2024. Kalau sampai presiden mengeluarkan Perppu yang melanggar konstitusi, misalnya memperpanjang masa jabatan presiden, dengan cara menunda pemilu, maka presiden bisa dicap kudeta konstitusi, masuk kategori subversif? Selain itu, tentu saja kegentingan yang memaksa dalam Perppu harus dirinci secara jelas apa yang dimaksud dengan keadaan genting atau keadaan darurat, yang tidak bisa ditangani oleh undang-undang yang ada, sehingga presiden harus mengeluarkan Perppu. Perppu juga harus disahkan oleh DPR, yang secara normal tidak akan menyetujui Perppu yang melanggar konstitusi. Kalau sampai disahkan maka berarti DPR bersama presiden, berkomplotan (?), membuat UU yang melanggar konstitusi secara terang-terangan, atau undang-undang otoritarian dan tirani. Dalam hal ini, rakyat mempunyai hak kedaulatan untuk melawan segala tindakan parlemen yang melanggar konstitusi. Begitu juga dengan dekrit presiden, tidak boleh melanggar konstitusi sebagai hukum tertinggi di sebuah negara. Sedangkan presiden baik sebagai kepala negara (head of state) maupun kepala pemerintah (state of government) justru wajib taat konstitusi. Maka itu, dekrit presiden secara otomatis juga harus taat konstitusi: tidak boleh melanggar konstitusi. Dengan demikian, dekrit presiden tidak bisa mengubah konstitusi: tidak bisa mengubah masa jabatan presiden atau periode jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Artinya, dekrit presiden bukan supremasi hukum yang berada di atas konstitusi. Karena presiden tidak bisa mengganti konstitusi. Terakhir, konstitusi Indonesia tidak membolehkan presiden mengeluarkan dekrit. Artinya, dekrit presiden tidak sah sama sekali dalam hukum konstitusi Indonesia. Dalam kegentingan memaksa, presiden hanya bisa mengeluarkan Perppu, bukan dekrit, yang keduanya pada prinsipnya identik, dan setara dengan undang-undang. Topik  ini akan dibahas dalam tulisan selanjutnya. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa semua upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden, atau mengubah periode jabatan presiden menjadi tiga periode, akan melanggar konstitusi, atau kudeta konstitusi. Maka itu, rakyat Indonesia, yakinlah, pemilu 2024 pasti terlaksana, dan wajib dilaksanakan. (*)

Serat Petruk Dadi Ratu

BY FNN Selasa, 13 Desember 2022 08:20:14 0

Eling-eling jangan diteruskan tingkahmu seperti Petruk Dadi Ratu: Siro aja kumalungkung kalawan deksuro bakal sirna jayamu (Jangan bangga dan sombong karena kekuasaan-kemuliaanmu akan hilang). Oleh: Sutoyo Abadim, Koordinator Kajian Politik Merah Putih IBARATE kaya: Kere munggah bale (terjemah bebas semula gelandangan mendadak menjadi kaya-raya, perilakunya jadi norak/kampungan). Wong baring tinabuhan (terjemah bebas orang gila menari-nari makin girang karena diiringi tetabuhan). Manungsa kata kuwi kasebut luput cinatur, artinya susah dibahas atau dibicarakan, sulit dianalisis dicarikan pembenarannya dengan teori apa pun. Manungso wis ilang sejatine manungso, yen ndeleng ora nganggo mripat, ngrasake enak ora nganggo ilat, ilang pangroso sejatining roso. Ngagem busana adat wis ora ganggo pakem, wewangenane mung dumeh (mentang-mentang) sakarepe dewe mergo ora pirso pakem gegandengan kaluhuran budaya luhur Jawa. Anane mung ngawur \"beguguk ngutha waton\", kahenan gludug kurang udan, adigang - adigang - adiguna\" Ono menungso sing uripe dinggo sio-sio (Ada manusia yang hidup dipakai sia- sia). Ojo dumeh kowe urip ning dunyo uwis ndunyo (Jangan sombong kamu hidup di dunia sudah punya segalanya {harta}). Banjur kowe ra rumangsa karo sing kuasa (Terus kamu tidak berterima kasih sama yang kuasa). Ning ndonyo iki ra mungken ono sing abadi (Di dunia ini tidak mungkin ada yang abadi). Urip lan mati iku sampun kagem Gusti (Hidup dan mati itu sudah punya Tuhan {Tuhan yang ngatur}). Kabeh keputusan di atur karo sing Ilahi (Semua keputusan diatur sama sang Ilahi). Mulo kowe urip ning ndunyo kuwi kudu ngerteni (Maka kamu hidup di dunia itu harus mengerti). Yo siki kowe kabeh do sadaro dewe (Ya sekarang kamu semua pada sadari sendiri). Aku ra sok gembet ning arep mbenahke (Aku tidak sok tahu tapi mau membenarkan). Mugo kowe ning akhirat ngetoke dalane (Semoga kamu di akhirat dilihatkan jalannya). Dalan ingkang lurus dingge tungu siji-siji (Jalan yang lurus dipakai menunggu satu-satu). Di tumpake Kreto Jowo (Dinaikkan keranda). Tumpake rodo mangungsa (Dengan roda manusia). Diutupi ambyang-ambyang. Eling-eling jangan diteruskan tingkahmu seperti Petruk Dadi Ratu: Siro aja kumalungkung kalawan deksuro bakal sirna jayamu (Jangan bangga dan sombong karena kekuasaan-kemuliaanmu akan hilang). Semua akan kembali ke alam kelanggengan. (*)

Tokoh-tokoh Hebat Penerima Pangkat Tituler, Bukan Tokoh Kaleng-Kaleng

BY FNN Senin, 12 Desember 2022 22:53:07 0

Jakarta, FNN – Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, para tokoh hebat negeri ini pernah menerima pangkat tituler sesuai jasa-jasa, kontribusi, dan kapasitas serta keilmuannya yang mumpuni. Sebagai wartawan, Selamat Ginting pernah meliput pemberian pangkat tituler kepada maestro musik Ahmad Idris Sardi di Kodiklat Angkatan Darat di Bandung, tahun 1996. Sebagai Komandan Kodiklatad saat itu Mayor Jenderal Luhut Binsar Panjaitan.  “Idris Sardi adalah salah satu begawan musik Indonesia. Violis itu juga menyandang predikat mestro musik. Sehingga sangat wajar diberikan pangkat Letnan Kolonel (letkol) Corps Ajudan Jenderal Angkatan Darat dan memimpin satuan musik militer Angkatan Darat,” ujar Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Ahad (11/12/2022). Pemberian pangkat Letkol Tituler Angkatan Darat terhadap Deddy Corbuzier menuai kritik tajam. Hal ini karena Deddy dianggap tidak punya kontribusi khusus untuk TNI. Berbeda dengan sejumlah tokoh lain yang juga menerima pangkat tituler dari TNI. Mereka memiliki kapasitas dan jasa bagi TNI. Salah satunya adalah violis Idris Sardi.  Selamat Ginting menceritakan, sebagai wartawan yang lama meliput di lingkungan militer, ia mengetahui awal mula rencana pemberian pangkat Letkol CAJ (Tituler) Ahmad Idris Sardi. Berawal saat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Wismoyo Arismunandar pada sekitar tahun 1994 mengundang Idris Sardi ke Mabesad. “Ketika itu Jenderal Wismoyo menanyakan kepada Idris Sardi, bagaimana musik Angkatan Darat? Dijawab Idris Sardi, ini parah sekali di telinga saya, tak masuk dalam irama musik yang enak didengar. Kemudian terpikirlah oleh Wismoyo untuk meminta Idris Sardi melatih musik Angkatan Darat,” ujar Selamat Ginting. Namun pemberian pangkat tituler terhadap Idris Sardi, kata dia, baru terlaksana di era KSAD Jenderal R Hartono, tahun 1996. Menurut Selamat Ginting, kapasitas Idris Sardi memang luar biasa, karena berhasil memimpin satuan musik AD dengan baik. Awalnya Idris kesulitan untuk memerintah personel militer, karena posisinya sebagai sipil. Akhirnya diputuskan untuk memberikan pangkat Tituler, sehingga dia berhak dihormati sebagai personel militer. “Dan hasil karyanya luar biasa. Dia membuat sejumlah mars satuan termasuk aransemen mars Kopassus. Jadi, kalau kita lihat sekarang satuan musik militer AD tampil di sejumlah perhelatan internasional, itulah buah karya Idris Sardi,” ujar Ginting. Berbeda dengan pemberian pangkat Letkol Tituler ke Deddy Corbuzier, Selamat Ginting mengaku terkejut. Apalagi ketika dia melihat pangkat melati dua yang dikenakan Deddy tapi tidak ada tanda corps. Dia melihat tanda pangkat yang digunakan Deddy Corbuzier polos seperti pangkat jenderal. Berbeda dengan Idris Sardi yang tanda pangkatnya dilengkapi tanda Korps Ajudan Jenderal. Ketika Idris Sardi sudah resmi menyandang pangkat Letkol CAJ Tituler, langsung disarankan oleh Mayjen Luhut Binsar Panjaitan agar gaya hidupnya menyesuaikan dengan gaya hidup militer. Luhut saat itu meminta Idris Sardi untuk rajin berolahraga agar bentuk tubuhnya bagus. Seperti diketahui Idris Sardi memang tampilannya ramping. Para Tokoh Bangsa Menurut Selamat Ginting, ada sejumlah tokoh yang pernah menerima pangkat titular, salah satunya Menteri Pertahanan tahun 1948-1950, yakni Letnan Jenderal TNI (Tituler) Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saat itu negara dalam keadaan bahaya perang setelah agresi militer Belanda. Pemberian pangkat titulernya pada awal tahun 1950 dan kapasitas Sri Sultan HB IX apalagi jasanya terhadap bangsa dan negara tidak diragukan. Termasuk juga kepada Jenderal Mayor TNI (Tituler) Daud Bereuh sebagai Panglima Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. “Saat itu belum ada pangkat Brigjen. Jadi dari Kolonel di atasnya adalah Jenderal Mayor. Daud Bereuh diberikan penghargaan pangkat titular, karena memimpin perang melawan Belanda, sehingga tidak diragukan darma baktinya,” ujar Ginting. Selanjutnya, kata dia, pada masa kondisi perang ganyang Malaysia (Dwikora) tahun 1964. Presiden Sukarno dalam posisi memimpin Komando Operasi Tinggi (KOTI) memberikan pangkat perwira tinggi tituler untuk tiga wakil perdana Menteri (waperdam). Mereka adalah Jenderal TNI (Tituler) Chaerul Saleh, Marsekal TNI (Tituler) Subandrio, Laksamana TNI (Tituler) J Leimena. Pemberian pangkat tituler itu dilakukan pada perayaan 17 Agustus 1964. Selanjutnya pada Desember 1964, Presiden Sukarno juga memberikan pangkat Jenderal TNI (Tituler) untuk Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani. “Saya pernah ke rumah Roeslan Abdulgani dan mewawancarainya. Di rumahnya terpampang foto Roeslan menggunakan seragam jenderal bintang empat. Mereka-mereka yang menerima pangkat tituler itu punya tugas khusus dalam kondisi Indonesia sedang berperang melawan Malaysia,” ujar Ginting. Termasuk pada masa Orde Baru, lanjut Selamat Ginting, Presiden Soeharto pernah memberikan pangkat Brigjen TNI (Tituler) kepada Nugroho Notosusanto. Nugroho adalah ahli sejarah, seorang profesor sejarah. Dia juga mantan tentara pelajar yang selama empat tahun pernah berjuang melawan penjajah. “Negara membutuhkan Nugroho, karena saat itu front komunis menulis sejarah mereka tidak terlibat dalam peristiwa Madiun 1948. Presiden Soeharto meminta Nugroho menuliskan sejarah dan memberikan jabatan sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI,” ungkap Ginting. Dikemukakan, begitu juga sejumlah pilot direkrut TNI Angkatan Udara dan diberikan pangkat Letkol Penerbang (Tituler). Mereka memiliki keahlian dan diberi tugas menerbangkan pesawat TNI. Jadi jelas punya ilmu dan keahlian yang dibutuhkan negeri, sehingga diberikan pangkat tituler. “Mereka bukan kaleng-kaleng, tapi punya kapasitas dan kapabilitas serta jasa untuk bangsa dan negara,” ujar Ginting penuh sindiran.  Dikemukakan, jika negara mau memberikan pangkat tituler, sebaiknya melihat kapasitas tokohnya serta kontribusinya. Ia memberikan contoh, misalnya Prof Dr Budi Santoso, satu-satunya sipil yang pernah memimpin Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), tapi tidak diberikan pangkat perwira tinggi bintang tiga tituler. Begitu juga tokoh-tokoh sipil yang pernah menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), seperti Prof Dr Ermaya Suradinata, Prof Dr Muladi, Prof Dr Budi Susilo Supandji, dan Gubernur Lemhannas saat ini Dr Andi Wijayanto. “Mengapa tokoh-tokoh itu tidak diberikan pangkat Letjen/Laksdya/Marsdya tituler? Mereka jauh lebih pantas menerima itu daripada seorang youtuber terkenal,” ucap Ginting menyindir. Belum lagi, kata dia, sejumlah wartawan perang atau yang pernah meliput sejumlah operasi militer. Sama sekali tidak diberikan pangkat tituler, padahal mereka jauh lebih pantas untuk menerimanya. Salah satunya, seperti wartawan perang Hendro Subroto. “Mendiang Pak Hendro Subroto itu wartawan senior yang penuh dengan pengalaman operasi perang, seperti terjun payung di Irian Jaya juga di Timor Timur. Punya sejumlah tanda jasa militer. Mana penghargaan negara terhadap Hendro Subroto?” kritik Ginting. Ia menyindir, jangan-jangan sebentar lagi selebritas Raffi Ahmad atau youtuber Atta Halilintar akan diberi pangkat tituler juga. “Pemerintah mestinya jangan obral pangkat titular kepada sembarang orang hanya karena popularitas,” pungkasnya. (mth/sgo)

Pernikahan Kaesang dan Derita Cianjur

BY FNN Senin, 12 Desember 2022 19:10:38 0

Presiden! Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di dalam perkemahan bencana. Oleh: Abdullah Hehamahua, Mantan Ketua Umum PB HMI, Mantan Penasihat KPK PAGI tadi sampai siang, 11 Desember, boleh dibilang, seluruh teve mainstream menyiarkan secara langsung arak-arakan pengantin baru. Ada 11 kereta kencana yang membawa keluarga pengantin. Mereka adalah Kaesang Pangerap dan Erina Sofia Gudono. Pernikahannya kemarin, 10 Desember 2022. Ini dilakukan di hotel bintang lima, Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Joko Widodo kali ini bukan sebagai presiden. Beliau lebih tepat sebagai kaisar. Mirip kaisar Ferdy Sambo dengan Satgasusnya yang konon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun ragu-ragu untuk menangkapnya. Jokowi sebagai kaisar karena para Menteri menjadi panitia pelaksanaan acara. Padahal, acara itu tidak ada kaitannya dengan tupoksi Menteri. Menteri Hukum dan HAM perlu mengajukan RUU tentang protokoler kepresidenan ke DPR. Salah satu pasalnya menetapkan, setiap kegiatan pribadi presiden, para Menteri harus menjadi Panitia Pelaksana. Derita Cianjur Senin, 21 November 2022, ba’da dzuhur, rumah saya di bilangan Depok, bergetar. Agak kuat. Sekitar 20 detik. Rupanya, terjadi gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Korban meninggal, 334 orang. Masih ada 8 orang yang dinyatakan hilang. Kerugian material menurut BPBD Cianjur, ada 2.834 rumah, 5 tempat ibadah, 13 fasilitas pendidikan, 10 kantor dan gedung, 5 fasilitas kesehatan, serta 1 kios mengalami kerusakan. Ada juga dua jembatan dan dua titik jalan yang terdampak. Risiko ekonomi akibat gempa mencapai Rp 1.601 triliun. Namun, potensi kerugian yang dapat diklaim ke asuransi sebesar Rp 38,5 triliun. Jokowi mengunjungi tenda pengungsi di lokasi bencana, 22 November 2022. Satu langkah positif. Jokowi, seperti biasa, di depan kamera, menyerahkan bantuan sembako. Bahkan, menyerahkan nasi kotak ke pengungsi. “Nanti dibantu Rp 50 juta yang (kerusakannya) berat, yang sedang Rp 25 juta, yang ringan Rp 10 juta, ya. Nanti kalau sudah, gempanya sudah tenang, ya, dimulai pembangunan rumah, ya,” ucap Jokowi dengan raut wajah yang khas, “ndeso”. Semoga saja tidak seperti penyerahan sertifikat tanah yang kemudian ditarik kembali. Perilaku Jokowi di tenda pengungsi korban gempa Cianjur itu, tidak tergambar dalam acara pernikahan putra bungsunya, Kaesang. Bahkan, kontradiksi ribuan derajat. Sebab, biaya sewa hotel khusus untuk acara ijab kabul saja, setidaknya menghabiskan Rp 85.600.000 hingga Rp 114.700.000. Sejatinya, bukan soal mewah atau bukan. Bukan juga masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel tersebut, satu miliar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Ini karena, kekayaan Jokowi yang dilaporkan ke KPK, terakhir, Rp 71.471.446.189. Kekayaan itu antara lain berasal dari gaji dan tunjangan sebagai Presiden sebesar Rp 62.740.000/bulan. Kaesang sendiri konon punya kekayaan Rp 63 miliar. Sebab, dia seorang Pengusaha. Tidak tanggung-tanggung. Ada 13 perusahaan miliknya. Ada yang berkaitan dengan makanan dan minuman (pisang, roti bakar, kopi, susu, cemilan), kaos berlogo cebong, pelatihan programming dan IT, ternak ikan lele, kartu permainan mirip monopoli, aplikasi khas makanan rumahan, dan konsultan lapangan kerja. Cabang perusahaannya ada di Solo, Yogya, Semarang, Jakarta, dan beberapa kota di Indonesia. Dua masalah yang muncul dalam benak anggota masyarakat pedalaman. Pertama, bagaimana Kaesang yang masih 29 tahun, memiliki 13 perusahaan dan kekayaan sebesar 63 miliar rupiah? Kaesang mulai berbisnis pada 2017. Ayahnya, Jokowi seorang Penyelenggara Negara (PN). Mulai dari walikota, gubernur, sampai presiden. Apakah tidak ada pengaruh Jokowi sebagai PN terhadap kemajuan bisnis Kaesang? Kedua, Islam tidak melarang orang kaya, sekaya-kayanya. Namun, cara memperoleh dan menggunakan kekayaan tersebut yang jadi masalah. Umar Ibnu Khattab sebagai khalifah misalnya, menyita sebagian harta seorang peniaga di Madinah. Peniaga ini protes. Sebab, beliau bukan PN. Jadi, beliau tidak harus taat peraturan yang ada, khususnya mengenai gratifikasi. Khalifah Umar menjelaskan alasan atas tindakannya. Menurut Umar, modal yang diperoleh pengusaha tersebut berasal dari Baitul Mal. Padahal, sepupunya menjadi pegawai di Baitul Mal tersebut. Di situlah terjadi nepotisme. Bagaimana dengan usaha Kaesang yang melejit dalam waktu relatif singkat? Bagaimana dirinya dengan abangnya, Gibran Rakabuming yang terlibat kasus kebakaran hutan di Palembang (2015) yang dilaporkan saudara Ubedillah Badrun ke KPK? Bagaimana sikap KPK? Apakah sikap KPK sama dengan kebijakannya dalam menangani kasus Harun Masiku? Umar Ibnu Khattab memberhentikan Atabah bin Abi Sofyan dari jabatan gubernur Thaif. Pada suatu hari, Umar berjumpa dengan Atabah. Umar menemukan, Atabah membawa 30.000 dirham. Uang tersebut disita Umar dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Atabah protes. Umar bilang, simpanan uang yang dimiliki seorang pejabat negara, melebihi apa yang diperoleh dari negara, maka uang kelebihan itu harus disita. Uang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam Baitul mal. Itulah Umar Ibnu Khattab, khalifah yang sangat tegas dalam menegakkan hukum.       Utbah, sang walikota, berlibur ke Madinah dengan membawa banyak harta. Umar menanyakan, dari mana hartanya diperloleh. Utbah bilang, beliau berdagang. Umar murka. “Saya tugaskan saudara untuk menjadi walikota. Kalau saudara berdagang, siapa mengurus rakyat?” Umar lalu memerintahkan Utbah memasukkan semua hartanya tersebut ke Baitul Mal. Pejabat yang Krisis Moral Katakanlah, bisnis Gibran dan Kaesang, murni tanpa KKN. Jokowi, anak-anak, dan mantunya memiliki kekayaan satu triliun rupiah. Bahkan, melebihi satu triliun rupiah. Namun, kekayaan keluarga Jokowi tersebut belum bisa menyaingi apa yang dimiliki Umar Ibnu Khattab. Jika dikonversikan dengan nilai dinar sekarang, maka kekayaan Umar Ibnu Khattab sewaktu meninggal dunia sebesar Rp 11,2 triliun.       Sebab, sebagai khalifah, Umar berhak memperoleh ghonimah dari pampasan perang. Bayangkan, sewaktu Umar Ibnu Khattab menjadi khalifah, kerajaan-kerajaan besar (Romawi dan Persia) ditaklukkan umat Islam. Wajar jika pampasan perangnya banyak. Itulah sebabnya, harta yang diperoleh Umar Ibnu Khattab, relatif banyak. Namun, sekalipun memiliki harta yang banyak, Umar tidak pernah mengkonsumsi lebih dari satu lauk ketika makan siang. Inilah yang disebut sebagai sense of crisis. Kepedulian Umar terhadap rakyatnya ketika musim kemarau panjang melanda Madinah, luar biasa. Apalagi, rakyat kekurangan bahan makanan. Bahkan, beliau menahan lapar sebagai manifestasi kepeduliannya terhadap rakyatnya. Padahal, beliau sedang menyampaikan khutbah Jum’at dan perutnya keroncongan. Terlontarlah ucapannya: “Hai, perut, walau engkau terus meronta-ronta, keroncongan, saya tetap tidak akan menyumpalmu dengan daging dan mentega sampai umat Muhammad merasa kenyang.” Di rumah, Umar melihat salah seorang anaknya yang masih kecil mengkonsumsi semangka. Umar langsung mengambil semangka itu sambil berucap: “Celaka! Seorang anak Amirul Mukminin makan buah semangka, sedangkan umat Muhammad kurus kelaparan.” Presiden! Ingatlah, ada 334 orang yang meninggal di gempa bumi Cianjur. Anda sendiri menyaksikan ribuan orang yang sedang berlindung di dalam perkemahan bencana. Anak-anak dan bayi mereka sedang kedinginan, lapar, dan haus. Keluarga 135 korban stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, belum kering air mata mereka. Presiden juga jangan lupa, lahar gunung Semeru, Lumajang, Jatim masih status awas sampai tanggal 19 Desember. Apalagi, selama hampir tiga tahun ini, akibat Covid 19, banyak kasus PHK. Pengangguran meningkat. Harga barang kebutuhan sehari-hari meroket. Pada waktu yang sama, anda, keluarga dan para Menteri bersuka ria dalam gemerlapan hotel, makanan, minuman, dan para relawan. Ada pula para pejabat datang ke Solo mengendarai jet pribadi. Apakah hal-hal tersebut tidak mengganggu nurani bapak, keluarga dan para Menteri ketika bersuka ria di Yogya dan Solo? Soal keislaman, saya tahu kalau Jokowi sangat minim pengetahuannya. Tapi, bukankah ada Wakil Presiden yang seorang ulama? Bahkan, pernah menjadi Ketua Umum MUI. Kok tidak menasihati Jokowi yang salah kaprah tersebut. Apakah pak kiai sudah luntur keulamaannya? Tragis! Depok, 11 Desember 2022. (*)

Pasca Alvin Lim Ditahan, LQ Indonesia Lawfirm: Bisnis Berkembang dan Klien Baru Terus Berdatangan

BY FNN Senin, 12 Desember 2022 13:14:41 0

Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan bahwa pasca Alvin Lim ditahan, operasional dan bisnis firma hukum tetap berjalan lancar. Kepala Cabang LQ Indonesia Lawfirm Jakarta Pusat Saddan Sitorus, SH, MH mengatakan klien terus berdatangan. “Klien baru kami berdatangan dan terus memberikan surat kuasa kepada LQ Indonesia Lawfirm, terbaru adalah kasus Bluebird dan ada satu kasus 9 naga yang sedang dikonsultasikan dengan LQ,” ujarnya. Selain prospek klien yang minta ditangani kasusnya, bahkan, LQ juga sedang membantu pengurusan agar salah satu properti yang diberikan perusahaan asuransi Kresna Life dapat segera disewakan. Sudah ada calon penyewa ingin menyewa 575 juta rupiah per tahun, langsung dibayar 10 tahun sekaligus. Jadi, klien akan mendapatkan pasif income sebesar Rp 5.7 miliar yang akan dibayarkan sesuai porsi kepemilikannya. “Hanya LQ Indonesia Lawfirm yang berhasil dibayarkan walau belum lunas semua, dan masih dalam proses. LQ selalu cari cara bagaimana bisa menguntungkan kliennya. Bisa dibandingkan dengan korban Binomo dan First Travel yang seluruh aset sitaan diambil atau dirampas oleh negara. Itulah gunanya menggunakan jasa pengacara berkualitas sekaliber LQ Indonesia Lawfirm,” ungkapnya Dijelaskan Advokat Saddan Sitorus bahwa konsep LQ Indonesia Lawfirm adalah desentralisasi dimana tiap cabang memiliki kewenangan untuk menentukan bisnis dan prospek klien tanpa persetujuan pusat sehingga cabang leluasa untuk bergerak dan mengatur sendiri keuangan cabang dan berkembang pesat. Pusat memberikan support dalam hal marketing dan training serta pengembangan bisnis dan cabang LQ di kota lainnya. LQ Indonesia Lawfirm tergolong Firma Hukum yang berhasil berkembang pesat, dalam 3 tahun sudah memiliki 4 cabang, yakni di Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Surabaya. Bahkan dalam waktu dekat akan membuka cabang di Medan, dimana rukonya sudah tersedia di pusat kota. “Selain berkembang dalam sisi banyaknya cabang, LQ sudah ada sekitar 50 rekanan pengacara yang berani dan vokal serta prestasi keberhasilan dalam penanganan perkara. Dari salah satu Investasi bodong yang sudah mendapatkan ganti rugi tanah di Bekasi. Lalu perusahaan asuransi gagal bayar yang sudah berhasil mendapatkan ruko di Medan dan Jakarta. Bahkan berhasil mendorong kasus pidana Indosurya hingga disidangkan di PN Jakarta Barat yang sebelumnya sempat dilepaskan, tersangka Henry Surya oleh modus P19 Kejaksaan,” jelasnya. LQ Indonesia Lawfirm telah terbukti berani vokal dalam pembelaan klien dan masyarakat. Juga lawyer LQ terkenal berintegritas dan tidak main dua kaki. Bahkan, pendiri LQ harus dikriminalisasi hanya karena membongkar borok Kejaksaan Agung dengan modus P19 mati untuk melepaskan tersangka Indosurya. “Resiko dihadapi untuk menegakkan keadilan dan hukum,” ujar Alvin Lim pendiri LQ Indonesia Lawfirm dengan tegas. LQ dapat dihubungi di 0817-489-0999 Tangerang, 0818-0489-0999 Jakarta dan 0818-0454-4489 Surabaya. (mth/*)

Presiden Terserang Gangguan Psikis

BY FNN Senin, 12 Desember 2022 12:30:53 0

Bukan masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel, gelar pasukan dan biaya lainnya miliar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM bahasa Jawa, arti Aji Mumpung itu adalah memanfaatkan kesempatan/peluang yang ada atau merefleksikan arti “selagi ada kesempatan... kapan lagi. “Aja Kakean Gludhug, Kurang Udan”, yaitu: “terlalu banyak bicara namun tidak pernah memberi bukti.\" Semua rakyat membaca (kecuali yang buta huruf), semua rakyat mendengar (kecuali yang sudah tuli). Berdasarkan imbauan Presiden Jokowi dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 13 Tahun 2014. Dalam surat edaran tersebut, para pejabat dianjurkan untuk menerapkan gaya hidup sederhana. Misalnya perintah dalam surat edarannya bahwa para pejabat yang ingin menyelenggarakan acara seperti pernikahan, diharapkan agar mengundang tamu maksimal 400 undangan, untuk peserta yang hadir tidak boleh lebih dari 1.000 orang. Apa Jokowi masuk klasifikasi buta huruf pada pernikahan Kaesang Pangarep, yang mengundang 3.000 tamu undangan, mempetontonkan kemewahan dan kemegahan yang tidak perlu dalam situasi krisis. Dalam aturan tersebut nomor tiga, terdapat anjuran agar sesama pejabat pemerintahan tidak memberikan karangan bunga satu sama lain. Namun, dalam foto yang beredar, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono juga mendapat karangan bunga dari beberapa pejabat pemerintahan. Berikut isi surat edaran yang ditujukan kepada para pejabat tentang Gerakan Gaya Hidup Sederhana yang dibuat pada 3 November 2014. Berikut isi surat edaran anjuran tersebut: Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang. Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintah. Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran internal di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh. Begitu isi surat edaran mengenai Gerakan Hidup Sederhana. Dalam kasus pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, disebutkan jika keduanya bertolak belakang dengan anjuran Presiden sendiri. Dalan berbagai kesempatan Presiden Jokowi terus memberikan “fatwanya” memperingatkan soal gaya hidup mewah para 0pejabat negara. Agar memiliki kepekaan terhadap situasi krisis (sense of crisis) yang sama. Ini dilakukan agar tak menimbulkan kecemburuan sosial dan menjadi sorotan masyarakat. Dengan gaya meyakinkan mengatakan, “Saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle, jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena ada kecemburuan sosial ekonomi, kecemburuan sosial ekonomi, hati-hati,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Sikap inkonsistensi terus dinampakkan tidak satunya kata dan perbuatan. Mengesankan seorang kaisar menerapkan aturan seenaknya untuk rakyat dan sang kaisar seenaknya untuk berbuat semaunya. Arak-arakan pengantin dengan 11 kereta kencana yang membawa keluarga pengantin. Mereka adalah Kaesang Pangerap dan Erine Gudono beserta dari keluarga. Pernikahannya dilakukan di hotel bintang lima, Royal Ambarrukmo, Yogyakarta. Para menteri menjadi panitia pelaksanaan acara. Padahal, acara tersebut tidak ada kaitannya dengan tupoksi Menteri. Terlihat pula beberapa menteri duduk jongkok di depan mempelai pengantin. Gelar pasukan yang berlebihan, pasang sniper di atas atap seolah akan ada perang besar, mempertontonkan kekuatan yang jauh dari akal sehat sangat tidak normal dan mengada-ada. Bukan masalah mahal atau tidak. Sebab, katakanlah, biaya sewa hotel, gelar pasukan dan biaya lainnya miliar rupiah. Hal itu tidak merupakan masalah bagi Jokowi dan Kaesang. Pesta ngunduh mantu itu hak yang bersangkutan, hanya ketika Jokowi masih mengandung status sebagai Presiden sangat mengesankan sikap arogan dan memanfaatkan aji mumpung. Tidak memiliki kepekaan terhadap situasi krisis (sense of crisis), bencana dan rakyat yang hidupnya saat ini makin susah. Ada dugaan kuat Presiden terkena gangguan psikis yang harus diatasi segera. Yaitu gangguan Delirium: Gangguan serius pada kemampuan mental yang menyebabkan kebingungan dan kurangnya kesadaran akan lingkungan sekitar. (*)

Harga Anjlok, OJK Wajib Perpanjang Masa Lock up Saham Pendiri GoTo

BY FNN Senin, 12 Desember 2022 09:25:23 0

Maka itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memberlakukan kembali atau memperpanjang lock up period, untuk menahan agar penurunan harga saham GoTo tidak berlanjut terus. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HARGA saham GoTo Jumat lalu, 9/12/2022, turun lagi menjadi Rp 93 per saham, anjlok 72,5 persen dibandingkan harga perdana Rp 338 per saham. Total kerugian masyarakat sudah mencapai Rp 9,95 triliun, dari total investasi Rp 13,73 triliun. Total kerugian Telkomsel sudah mencapai Rp 4,2 triliun, dari total investasi Rp 6,4 triliun. Penurunan harga saham yang begitu dahsyat membuat manajemen GoTo harus menjelaskan kepada publik penyebab penurunan harga saham. Dalam public expose yang dilaksanakan pada Kamis, 8/12/2022, Presiden GoTo Patrick Cao menjelaskan penyebab harga saham GoTo anjlok, antara lain: Masa penguncian saham, (lock up period), bagi saham investor pendiri, atau investor awal sebelum penawaran saham perdana (go public), telah berakhir pada 30 November 2022. Pembukaan lock up period ini membuat jumlah saham beredar GoTo meningkat tajam, dari sekitar 40 miliar saham menjadi lebih dari 1 triliun saham, sehingga mengakibatkan harga saham GoTo tertekan hebat dan anjlok. Lock up period yang hanya sekitar delapan bulan sejak go public 11 April 2022 memang sangat tidak lazim. Umumnya lock up period sekitar 3 tahun, atau paling cepat 2 tahun, sejak tanggal go public. Kenapa OJK bisa memberi izin mengakhiri lock up period begitu cepat? Ada apa? Pengakhiran masa lock up secepat ini patut diduga untuk membiarkan investor pendiri, atau investor awal sebelum go public, bisa exit secepatnya, dengan konsekuensi harga saham anjlok, dan investor publik menanggung rugi? Hal ini sudah diakui oleh Presiden GoTo Patrick Cao, bahwa penyebab penurunan harga saham GoTo karena lock up period berakhir. Maka itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memberlakukan kembali atau memperpanjang lock up period, untuk menahan agar penurunan harga saham GoTo tidak berlanjut terus. Presiden GoTo Patrick Cao juga menjelaskan, harga beli saham investor pendiri, atau investor awal sebelum go public, jauh lebih rendah dari harga perdana. Sehingga, dengan harga saham saat ini, mereka sudah bisa meraup untung, memicu aksi jual, alias exit, mengakibatkan harga saham GoTo anjlok. Maka itu, penjelasan Presiden GoTo Patrick Cao ini memperkuat alasan OJK dan BEI harus memberlakukan kembali lock up period. (*)

Melukis dalam Waktu

BY FNN Senin, 12 Desember 2022 09:14:45 0

Karena gambaran perjalanan hidup kita menuju pelabuhan sakral akan lebih indah bermakna bila dilalui dengan penuh debar, karena keberanian menempuh coba-salah dalam memilih menuangkan aneka warna. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, waktu melesat bagai kilat. Serasa tidur lelap, begitu terjaga mendadak Desember. Bahkan belum tuntas kulukis satu mimpi, resolusi baru telah menanti. Tak sempat menoleh ke masa lalu, masa depan sudah harus disongsong. Sungguh hidup ibarat seni menggambar tanpa penghapus. Setiap gambar merekam jejak penziarahan manusia menuju pelabuhan sakral. Namun, perjalanan menuju dermaga harapan itu hanya berbekal peta buta. Dengan peta buta, hidup ini dijalani ke depan, namun dipahami ke belakang. Setiap penghujung tahun, kita tengok gambar hidup kita. Yang tampak dalam hasil akhir lukisan itu tak selalu sesuai dengan bayangan saat keberangkatan. Di sepanjang terang sapuan dasar, ada banyak goresan warna gelap. Di atas sukses ada gagal; di atas suka, ada duka; di atas rindu, ada berang; di atas harap ada cemas; di atas yakin ada ragu; di atas optimis, ada pesimis; di atas puas, ada kecewa. Acapkali muncul sesal, andai aku tak begitu, mungkin gambar hidupku lebih indah. Namun, hidup yang dipahami ke belakang itu tak bisa menghapus sapuan warna yang terlanjur tergores pada kanvas kehidupan. Kita cuma bisa belajar dari masa lalu, berharap tak mengulangi kesalahan yang sama pada lukisan mendatang. Betapapun, kita masih akan terus menggoreskan percik hitam di atas kanvas. Itu tak harus membuat kita terlalu kecewa. Karena gambaran perjalanan hidup kita menuju pelabuhan sakral akan lebih indah bermakna bila dilalui dengan penuh debar, karena keberanian menempuh coba-salah dalam memilih menuangkan aneka warna. Maka, berdamailah dengan masa lalu, rebutlah hari ini, dan kuasailah masa depan dengan perencanaan penuh keringat dan munajat agar gambar hidup kita lebih indah. (*)

Memahami Kembali Perintah Zakat

BY FNN Senin, 12 Desember 2022 07:57:18 0

Berarti perintah itu ditujukan kepada mereka yang secara ekonomi kuat. Dan karenanya ketika Umat merasa bagian dari obyek perintah “aatuz Zakat” harusnya merasa sekaligus diperintah untuk kuat secara ekonomi. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DUA hari lalu, Jumat 9 Desember (Sabtu 10 Desember waktu Indonesia) saya hadir sebagai salah seorang narasumber di acara seminar internasional IKADI (Ikatan Da’i Indonesia). Seminar yang mengambil tema “Peranan Dakwah dan Institusi Islam dalam Menghadapi Islamophobia” itu menghadirkan beberapa tokoh nasional dan dunia. Hadir di antaranya Bapak Jusuf Kallah, mantan Wakil President RI dua kali dan Dr. Karim Al-Issa, Sekjen Rabithah Alam Islami. Catatan yang ingin saya sampaikan kali ini bukan poin-poin presentasi saya. Tapi sebuah hikmah (wisdom) yang keluar dari mulut pak JK, yang saya anggap sangat dalam, menyentuh realita Umat dan relevan pada masa kini. Pak JK seperti biasa menyampaikan “keynote speech” dengan santai dan dalam bahasa yang sangat sederhana. Tapi seperti biasa beliau selalu menyampaikan ide-ide segar dan relevan dengan keadaan Umat dan bangsa. Kali ini pak JK menyampaikan terjemahan salah satu ayat Al-Quran yang populer dan berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayat itu adalah: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة yang terjemahannya adalah: dan dirikanlah sholat dan berikanlah (tunaikan) Zakat. Umat Islam tanpa kecuali memiliki konsensus bahwa mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat adalah kewajiban atau fardhu, bahkan menjadi dua dari lima rukun Islam. Tak seorang pun yang akan mengingkari hal tersebut. Yang menjadi masalah kemudian, seperti yang ditegaskan pak JK dalam presentasinya, adalah kenyataan bahwa masih mayoritas Umat ini dalam “lisan al-haal” (bahasa realitanya) mereka masih belum menerjemahkan secara benar ayat tersebut. Dalam kenyataan hidupnya Umat ini seolah menerjemahkan ayat itu dengan: “dan dirikanlah sholat dan Terima-lah Zakat”. Akibat dari kesalahan menerjemahkan atau memahami bagian kedua dari ayat itu, Umat ini mayoritasnya seolah memposisikan diri untuk “menerima Zakat” (mustahik). Akibatnya memang cukup fatal. Mayoritas mereka yang lemah secara ekonomi (mustadh’afin) di negeri ini (Indonesia) adalah mereka yang beragama Islam. Tentu hipothesis di atas tidak semuanya benar. Tapi pastinya sebuah peringatan serius yang perlu mendapat konsiderasi serius dari Umat ini. Pak JK menyampaikan bahwa dari 10 orang terkaya Indonesia hanya ada seorang yang beragama Islam (Chairul Tanjung). Dan 50 yang terkaya hanya ada 5 orang yang bergama Islam (mungkin pak JK salah satunya). Pak JK menekankan bahwa salah satu penyebab marjinalisasi Umat di bidang perekonomian adalah kurangnya semangat interprenurship (jiwa bisnis) Umat ini. Dan karenanya beliau menyerukan kepada para da’i agar dalam ceramah-ceramahnya tidak saja menekankan aspek ritual agama. Tapi sekaligus masalah-masalah mu’amalat, termasuk Urgensi bisnis untuk penguatan ekonomi Umat. Saya sendiri dalam banyak kesempatan menekankan bahwa Umat dalam memahami konsep Zakat harus berubah dari “pemahaman konvensional” (pemahaman biasa-biasa) kepada pemahaman yang “unconventional” (yang tidak biasa/lazim) lagi. Yaitu memahami bahwa mengeluarkan Zakat dipahami tidak pada sekedar memberi 2.5 persen dari penghasilan bersih. Tapi memahami perintah Zakat sebagai sekaligus perintah untuk menguatkan perekonomian umat. Logikanya sebenarnya sangat sederhana. Perintah zakat itu ditujukan kepada mereka yang memiliki penghasilan di atas batas kebutuhan pokoknya (sandang/pangan dll.). Berarti perintah itu ditujukan kepada mereka yang secara ekonomi kuat. Dan karenanya ketika Umat merasa bagian dari obyek perintah “aatuz Zakat” harusnya merasa sekaligus diperintah untuk kuat secara ekonomi. Seperti pak JK, saya juga sering menyampaikan bahwa bisnis itu adalah salah satu sunnah Rasulullah yang terlupakan. Padahal jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul beliau telah mencontohkan bagaimana melakukan bisnis yang berhasil namun tetap beretika. Kelihaian beliau dalam berbisnis menjadikan bos beliau ketika (Khadijah) itu jatuh hati dan melamarnya untuk menjadi suaminya. Hal ini juga mengingatkan kita bagaimana strategi Rasulullah SAW memberdayakan Umat Madinah dengan membeli sumur dan pasar dari Komunitas Yahudi saat itu. Strategi jitu untuk menyelamatkan Umat dari marjinalisasi ekonomi seperti yang terjadi di sebagian negara Muslim saat ini. Intinya adalah pak JK mengingatkan kita semua untuk “rereading” atau memperbaharui pemahaman kita kembali tentang ayat: اقيمواالصلاة واتوا الزكاة. Jangan sampai kita pincang dalam memahami ayat ini. Sehingga masjid-masjid besar, ramai khususnya pada waktu-waktu selebrasi (perayaan ‘Id misalnya). Tapi pasar-pasar dan Pusat-Pusat bisnis dikuasai oleh non Muslim. Lebih jahat lagi tentunya jika yang menguasai pasar dan Pusat-Pusat ekonomi adalah para tengkulak penghisap darah, membentuk kelompok oligarki yang juga mengontrol perpolitikan dan kebijkaan publik negara. Semoga tidak! Jamaica City, 11 Desember 2022. (*)

Kasus Gagal Ginjal Anak: Komnas HAM Kembali Panggil BPOM

BY FNN Ahad, 11 Desember 2022 21:55:07 0

Jakarta, FNN – Komisioner Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hari Kurniawan akan kembali memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait laporan kasus gagal ginjal yang telah dilayangkan keluarga korban beberapa waktu lalu. Pemanggilan BPOM dalam hal kasus gagal ginjal, sudah dilakukan, namun mereka mangkir. “Kami akan memanggil kembali BPOM pada, 23 Desember untuk meminta keterangan,” kata Hari Kurniawan dalam konferensi pers yang diadakan di gedung Komnas HAM, Jum\'at, 9 Desember 2022. “Kita telah melihat sistem yang salah kaprah bagaimana kemudian obat yang sudah puluhan tahun ini bisa lolos dan kemudian memakan korban jiwa,” lanjutnya. Hari Kurniawan juga menegaskan bahwa sistem yang dilaksanakan BPOM tidak mempunyai protokol kesehatan terhadap obat-obatan, sehingga kasus ini harus kita ungkap sampai ke akar-akarnya. “Kami akan bertindak lebih baik dan semaksimal mungkin untuk mengusut kasus ini. Karena bagi kami ini sudah menjadi kasus yang luar biasa sehingga mengakibatkan 200 korban,” ungkapnya. (Anw)

Letkol “Tertular” Deddy Corbuzier

BY FNN Ahad, 11 Desember 2022 21:09:06 0

Kita tidak akan menggali soal jasa Corbuzier kepada TNI. Kita lebih fokus membicarakan bahwa Youtuber berpengikut belasan juta ini merasa senang. Itu dulu. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis FNN DEDDY Corbuzier bilang dia bangga diberi pangkat Letkol Tituler. Menhan Prabowo Subianto meresmikan pangkat mantan pesulap itu pada Jumat, 9/12/2022. Corbuzier mengatakan, ini merupakan penghormatan besar dari pemerintah kepada dirinya. Dia merasa sangat senang. Bisa dipahami. Sebab, anugerah pangkat perwira menengah TNI itu tidak main-main. Menurut penjelasan tentang pemberian pangkat tituler, Corbuzier dianggap sebagai orang penting bagi TNI. Orang yang berjasa. Meskipun para pakar kemiliteran mempertanyakan jasa apa dari Corbuzier untuk TNI? Kita tidak akan menggali soal jasa Corbuzier kepada TNI. Kita lebih fokus membicarakan bahwa Youtuber berpengikut belasan juta ini merasa senang. Itu dulu. Rasa senang Corbuzier penting dibicarakan. Karena rasa senang itu turut dirasakan oleh banyak orang lain. Kelihatannya, yang juga senang dengan pemberian pangkat Letkol Tituler itu adalah salah satu komunitas yang dipromosikan oleh Corbuzier di podcast-nya. Yaitu, komunitas LGBT. Yang dikatakan banyak orang sebagai kelompok dengan orientasi seksual yang menyimpang. Sebelum pemberian pangkat tituler itu, komunitas LGBT sebenarnya sudah merasa senang pada Corbuzier. Senang karena sekitar awal Mei tahun ini, Corbuzier menghadirkan pasangan LGBT, Ragil Mahardika dan Frederik Vollert, di podcast Deddy Corbuzier. Sekarang mungkin makin senang karena ada \"simpatisan\" yang berpangkat perwira menengah (Pamen). Meskipun hanya tituler. Ragil dan Frederik bagaikan sudah mendapatkan panggung besar untuk mengkampanyekan LGBT. Namun, podcast berkonten hubungan sesama pria itu diprotes masyarakat yang tak menyimpang. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga ikut menyampaikan protes. Sampai-sampai Corbuzier akhirnya menghapus (take down) obrolan dengan pasangan sejenis itu. Untung saja obrolan pasangan gay itu direkam dan disiarkan awal Mei. Andaikata disiarkan beberapa hari setelah pemberian hadiah pangkat TNI itu, mungkin saja ada yang membuat plesetan “tituler” menjadi Letkol “Tertular” Deddy Corbuzier. Medan, 11 Desember 2022. (*)

Harga Saham GoTo Sulit Kembali Ke Harga Perdana: Jokowi Wajib Panggil OJK

BY FNN Ahad, 11 Desember 2022 19:40:39 0

Jokowi sebaiknya panggil OJK untuk minta klarifikasi terkait perizinan go public GoTo, sebagai tanda peduli atas menguapnya investasi publik dan Telkomsel di GoTo. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) GoTo (Gojek Tokopedia) menawarkan saham perdana kepada publik (IPO), atau go public, awal April 2022 dengan harga Rp338 per saham. Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik sebanyak 40.615.056.000 saham. GoTo meraup dana publik sebanyak Rp 13,73 triliun. GoTo seharusnya tidak layak go public karena kinerja perusahaan sangat buruk. Sejak operasional 12 tahun yang lalu, kinerja Gojek maupun Tokopedia selalu rugi, dengan akumulasi rugi mencapai Rp 99,3 triliun per akhir September 2022. Rugi tahun 2021 mencapai Rp 22,5 triliun, dan rugi 9 bulan pertama 2022 mencapai Rp 20,7 triliun. Meski dengan kinerja keuangan yang sangat buruk ini, GoTo malah berhasil mengantongi izin go public dari OJK, dan meraup dana publik Rp 13,73 triliun. Harga saham GoTo kemudian terus anjlok, bahkan menyentuh batas bawah (ARB) 10 kali berturut-turut hingga Jumat lalu (9/12/2022), ditutup Rp93 per saham, atau turun 72,5 persen dibandingkan harga go public Rp 338 per saham. Masyarakat rugi Rp 9,95 triliun, dari Rp 13,73 triliun menjadi tinggal Rp 3,78 triliun (harga pasar). Investasi Telkomsel di GoTo rugi Rp 4,2 triliun, dari jumlah investasi Rp 6,4 triliun. Tekanan jual saham GoTo masih kuat, dengan penawaran harga berapapun. Daripada nilai saham tambah tidak ada harganya. Jumat lalu (9/12/2022) antrian jual mencapai 9,16 miliar saham, atau 91,6 juta lot. Jumlah antrian jual ini sangat besar, mencapai 36 kali dari jumlah saham yang berhasil ditransaksikan pada hari itu, sebanyak 254,4 juta saham. Dengan jumlah antrian jual yang begitu besar, (hampir) mustahil harga saham GoTo bisa ‘didongkrak’ naik. Karena harus menghabiskan antrian jual dulu, senilai sekitar Rp900 miliar. Siapa yang mau mengorbankan uang sebesar itu, yang mungkin tidak akan dapat kembali lagi. Selain itu, jumlah antrian jual bisa bertambah lagi, mengingat ada 40,6 miliar saham di tangan masyarakat dari go public. Kemudian, investor pendiri juga tidak mau menambah jumlah saham yang dimilikinya. Sebaliknya, mereka malah mau menjualnya: mau exit. Ini tujuan utama go public GoTo: Exit. Selain itu, kalau jumlah saham masyarakat sudah habis dibeli kembali oleh GoTo atau proxy-nya, maka saham GoTo tidak akan likuid lagi. Harga naik juga percuma. Karena transaksi dari kantong kiri ke kantong kanan. Atau cross selling. Maka itu, OJK harus bertanggung jawab atas pemberian izin go public GoTo yang sebetulnya tidak layak masuk bursa. Jokowi sebaiknya panggil OJK untuk minta klarifikasi terkait perizinan go public GoTo, sebagai tanda peduli atas menguapnya investasi publik dan Telkomsel di GoTo. Kalau Jokowi diam saja, dikhawatirkan masyarakat bisa mempunyai persepsi liar, misalnya menganggap Jokowi mengetahui dan ikut merestui go public GoTo, serta investasi Telkomsel di GoTo. (*)

Lord Acton: The Power Tends to Corrupt, Penikmat Kekuasaan Minta Penundaan Pemilu

BY FNN Ahad, 11 Desember 2022 19:30:32 0

Lihat saja manuver Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tiba-tiba mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Disusul oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang mengajak rakyat “berpikir”. Oleh: Andrianto, Salah Seorang Pelaku Reformasi 98 SEMUA daya diupayakan agar Rezim Joko Widodo ini tetap lanjut... tanduk dengan perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden Tiga Periode. Para Oligarkhys yang berpesta pora selama 8 tahun ini nampaknya belum cukup Wareg... alias kenyang. Mengelabui Rakyat dengan beking hukum melalui UU Minerba, UU IKN, UU Omnibuslaw, dan lain-lain semua dalam rangka kepentingan merampok resource semata. Sepertinya besar modal yang Oligarkhys keluarkan untuk menjadikan rezim ini kuasa, nampaknya belum cukup memuaskan mereka. Setelah tanda-tanda the next Boneka makin jauh harapan dari tiket Pilpres. Maka politik chaostik akan dilakukan. Apapun taruhannya kalo sang the new boneka gagal mentas mending tidak ada pemilu. Apakah Rakyat akan berdiam diri? Tampaknya jarum sejarah akan berputar. Semua elemen Pro Reformasi mesti siap siaga kembali. Taruhan Reformasi akan menjadi Demarkasi kita terhadap Anasir-anasir rezim Pengkhianat. Semua mesti kita konsolidasikan lagi. Haqul yakin Rakyat para Pendukung Konstitusi masih lebih besar. Kejadian di Peru bisa saja terjadi di Indonesia, meski parlemen di sini sudah “terkontaminasi” ngikuti kemauan Rezim. Lihat saja manuver Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tiba-tiba mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Disusul oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang mengajak rakyat “berpikir”. Apakah LaNyalla dan Bamsoet sudah “terbeli”? Hanya mereka dan Allah SWT yang tahu. Juga Malaikat karena setiap langkah manusia itu diikuti Malaikat. Tinggal kita lihat saja nanti, dapat dipastikan akan terungkap, transaksinya berupa apa. Rakyat Indonesia selalu bangkit berjuang dan melawan para Pengkhianat. Ini yang bisa memicu kemarahan rakyat. Karena merasa dikhianati. Di mana itu nurani mereka? Untuk soal penundaan atau penambahan tiga periode tersebut, ditentang oleh PDIP sebagai partai yang menjadikan Jokowi sebagai Petugas Partai. Kita tetap berharap, PDIP masih bersikap sama: menentang perpanjangan atau presiden tiga periode. (*)

Investor IKN, Antara Nyata dan Ilusi?

BY FNN Ahad, 11 Desember 2022 14:12:12 0

Pemerintah sekarang klaim lagi, minat investor di IKN membludak. Jokowi sampai terkaget-kaget, terjadi oversubscribed hingga 25 kali lipat. Bombastis sekali? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HIRUK-pikuk investor asing untuk IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara terus bergulir, tapi tanpa hasil. Investor terus dikejar, tapi sejauh ini hasilnya nihil. Apakah karena memang IKN tidak menarik? Hampir tidak ada sebuah negara yang begitu gigih ‘mengejar’ investor asing seperti Indonesia. Pengejaran langsung ditangani oleh pejabat tinggi negara, bahkan ada yang dikejar sampai ke negara asalnya. Pada awal IKN, beberapa pejabat mengatakan ada sejumlah nama besar calon investor asing yang berminat investasi di IKN. Antara lain, ada nama Softbank, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab. Untuk menarik investor asing, ada juga nama mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dipasang sebagai Dewan Pengarah, bersama Putra Mahkota Saudi Arabia Mohamed bin Zayed dan CEO SoftBank Masayoshi Son. Sejak 2020, Softbank, perusahaan modal ventura asal Jepang, sudah mulai digembar-gemborkan akan menanamkan modalnya di IKN sekitar 40 miliar dolar AS, bahkan ada yang menyebut hingga 100 miliar dolar AS, atau lebih dari 1.500 triliun rupiah, dengan kurs hari ini. Setelah sekian lama tidak ada realisasi, pada sekitar Maret lalu dikabarkan SoftBank menyatakan tidak berinvestasi di IKN. Kemudian, investor lain juga tidak ada kabar lagi. Sepertinya tidak ada minat investasi di IKN. SoftBank mengatakan: “Kami tidak berinvestasi dalam proyek ini, tetapi kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund.” SoftBank tidak mengatakan “mundur”, tapi “tidak berinvestasi”. Apakah ini artinya SoftBank memang tidak pernah mengatakan berniat investasi di IKN? Karena, setiap klaim investasi di IKN hanya sepihak saja, hanya dari pihak Indonesia. Investor asing yang katanya berminat tersebut tidak pernah menyatakan minatnya secara langsung, termasuk komitmen berapa besar jumlah investasinya. Setelah SoftBank menyatakan tidak berinvestasi di IKN, perburuan investor mulai ramai lagi, dikejar sampai ke timur tengah, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA). Luhut mengatakan Saudi Arabia akan berinvestasi sangat besar. Selain itu, Uni Emirat Arab juga menyiapkan investasi 20 miliar dolar AS. Belum termasuk China dan Abu Dhabi. Begitu klaim Luhut. Tapi sampai sejauh ini tidak ada realisasi atas semua klaim itu. Untuk menambah daya tarik IKN, pemerintah kemudian menawarkan insentif yang luar biasa menakjubkan, dan di luar normal. Investor IKN dapat memperoleh izin hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu 80 tahun hingga 160 tahun. Pemerintah sekarang klaim lagi, minat investor di IKN membludak. Jokowi sampai terkaget-kaget, terjadi oversubscribed hingga 25 kali lipat. Bombastis sekali? Tetapi, Jokowi harus waspada dengan kabar bombastis seperti ini. Bisa saja hanya sebatas klaim, seperti sebelumnya terjadi pada SoftBank, Saudi Arabia, Qatar, atau Uni Emirat Arab. Apalagi ekonomi dunia sedang lesu, dan banyak yang sudah masuk resesi. Seperti digambarkan media asing, yang secara kompak telah menggambarkan proyek di IKN berpotensi akan gagal. Bahkan mungkin berpotensi mangkrak? (*)

Tarik bin Ziyad bin Soccer Lahir dari Sepakbola

BY FNN Ahad, 11 Desember 2022 13:58:26 0

Pemain Maroko itu cerdas-cerdas dan mempunyai vitalitas yang tinggi-tinggi. Kalau sudah lemah dungu lagi maka mati saja dikau. Gak ada tempat di Islam orang-orang seperti kau-kau itu. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung JANGAN anggap enteng dan remeh dalam dunia Islam. Mereka yang kita anggap lemah, underdog dan sebutan lain semisal itu yang menunjukkan mereka tak akan berdaya dalam menghadapi yang lebih besar atau raksasa, ternyata bisa membunuh para raksasa itu dengan waktu yang ditentukan. Ini yang terjadi pada Panglima Islam Tarik bin Ziyad bin Soccer Singa Afrika dari Maroko. Panglima perang yang berkulit hitam dan berperawakan kurus krempeng bisa menaklukan Andalusia atau Spanyol saat itu. Itu terulang kembali saat ini. Tarik bin Ziyad versi milenial juga bisa menalkukan tim-tim besar sebagai penjajah dalam dunia yang lain, yakni dunia sepakbola. Spanyol dan Portugal sudah merasakan ampuhnya kekuatan Tarik bin Ziyad bin Soccer itu. Insya’ Allah selanjutnya akan dirasakan negeri penjajah lainnya yakni Perancis. Maka dari itu jangan main-main dengan Islam. Kalian bisa dikalahkan atas campur tangan Tuhan langsung atau melalui usaha umat Islam dalam waktu yang sudah ditetapkan. Jangan salahkan aturan yang sudah disepakati bersama. Kalau menyalahkan aturan yang sudah dibuat bersama maka jangan nonton sepakbola. Nonton aja ondel². Atau bikin aturan sendiri dan lapangan bolakaki sendiri dan main sendiri supaya gak jantungan karena tim dari orang-orang kafirnya kalah. Sebagaimana kata Mezut Ojil, kemenangan Maroko adalah kemenangan Dunia Islam. Maka dari itu kalian sebagai Perokok Berat maka Berhentilah Merokok. Kemenangan Maroko ini sebagai peringatan kepada kalian perokok berat karena itu hukumnya Makruh bahkan bisa Haraaam. Larangan itu muncul dari kata Maroko (MA artinya tidak, dalam bahasa Arab dan roko artinya merokok dalam bahasa Indonesia, jadi Maroko artinya Tidak Merokok). Kalau ada Umat Islam yang masih mendukung Maroko dan masih hobby merokok maka pindah saja kalian dukung ke negeri lain yang membolehkan merokok. Tidak ada yang secara tiba-tiba dan instant muncul untuk mengingatkan kita. Semua berproses demi kemashlahatan dan kelangsungan hidup kita di dunia ini agar lebih bernilai dan bermakna. Bukti nyata di piala dunia ini. Jangan ini hanya dilihat bahwa ini hanya sebuah tontonan olah raga belaka tapi tidak mengandung apa-apa. Ini penuh makna yang hanya bisa dipikir dan dicerna serta dibaca oleh orang-orang yang berotak cerdas alias tidak dungu. Mau jadi orang Islam harus jadi orang Pintar. Kalau mau jadi orang bodoh maka keluar saja dari Islam. Pemain Maroko itu cerdas-cerdas dan mempunyai vitalitas yang tinggi-tinggi. Kalau sudah lemah dungu lagi maka mati saja dikau. Gak ada tempat di Islam orang-orang seperti kau-kau itu. Nanti kita akan menyaksikan pengangkatan tropi piala dunia oleh Tarik bin Ziyad bin Soccer sebagai kemenangan Afrika dan Dunia Islam pertama. Insya’ Allah. Aaaamiiiin. Kalau negeri penjajah lain yang sudah tumbang masa\' yang tersisa gak bisa ditumbangkan? Maju terus Maroko. Wallahu A\'lam ..... (*)

Keteladan Pemimpin

BY FNN Ahad, 11 Desember 2022 13:38:49 0

Kepemimpinan negara itu pusat teladan, ibarat mata air yang dari sumbernya mengalir sungai-sungai kehidupan yang memasok air ke hilir. Mutu air di hulu akan memengaruhi mutu kehidupan di hilir. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, pada momen genting yang menguji keberlangsungan bangsa, para pemimpin politik dihadapkan pada gugatan Mencius. “Adakah perbedaan antara membunuh manusia dengan belati dan membunuhnya dengan salah urus?” Tidak, jawab sang raja. Jika demikian, ujar Mencius, pastikan rumah tangga kerajaan tak menggelar pesta mewah dan mengoleksi kuda gemuk-gemuk, sementara rakyat sekarat kelaparan. Manakala pemimpin negara lebih memperhatikan rakyatnya ketimbang diri mereka sendiri, rakyat akan mengetahuinya dan membuat mereka setia pada pemimpinnya yang menjadikan negara kuat. Dengan meluasnya tendensi “timokrasi” (kekuasaan gila popularitas), tata kelola negara dan perilaku pemimpin, bahkan dlm suasana negeri yg masih dirundung kerawanan dan bencana, cenderung mengedepankan kepentingan oligarkis, kehebatan permukaan dan unjuk kemewahan di depan masyarakat, ketimbang meringankan derita rakyat. Begitu kuat daya pukau kekuasaan dalam mengubah watak seseorang dengan mengikis kemampuan mawas diri. Padahal, dengan mawas diri akan tersadar, kesusahan warga meraih kebahagiaan hidup disebabkan tabiat elit negeri yang tertawan ambisi kekuasaan, keserakahan dan gila hormat yang tak mengenal cukup. Sa’di berkisah, ”Seorang raja yang rakus bertanya kepada seseorang yang taat tentang jenis ibadah apa yang paling baik. Dia menjawab, “Untuk Anda, yang paling baik adalah tidur setengah hari sehingga tak merugikan atau melukai rakyat meski untuk sesaat.” Politik bisa membawa banyak perbedaan untuk kebaikan maupun keburukan. Politik bisa menjadi sumber kebahagiaan manakala para pemimpin bisa jadi simpul tali kasih, rasa solidaritas dan saling menghormati. Pemimpin harus menyadari bahwa jabatan dan kehormatan itu menuntut tanggung jawab melayani rakyat untuk membuatnya hidup berkembang. “Apa yang kuharap dari anakku, sudahkah kuberikan teladan baginya. Apa yang kuharap dari rakyatku, sudahkah kupenuhi harapan mereka,” ujar Confusius. Kepemimpinan negara itu pusat teladan, ibarat mata air yang dari sumbernya mengalir sungai-sungai kehidupan yang memasok air ke hilir. Mutu air di hulu akan memengaruhi mutu kehidupan di hilir. Jernihkan mata air keteladanan dengan meluruskan niat integritas. Niscaya Tuhan akan menunjuki jalan lurus. (*)

Cuan Oligarki Manis Banget Maka Mereka Siap Jadi Penghianat Rakyat

BY FNN Ahad, 11 Desember 2022 01:03:04 0

Hari ini kau jadi pejabat tapi insya’ Allah besok kau akan jadi rakyat jelata. Dan, kalau kau sudah mati yang lebih dahulu berpisah denganmu adalah namamu. Insya’ Allah jabatanmu akan antri orang mau duduki. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung ADA yang berusaha jadi sok suci jadi panitia hari kiamat di mana orang diancam-ancam dengan neraka padahal diri sendiri pengkhinat bangsa dan penjilat oligarki. Jadi berlagak bersih, sehingga tersinggung bila ada yang mengkaitkan dia dengan cuan oligarki. Baru sok bicara Pancasila lagi. Dia pikir dia sudah jadi pejabat karena dipilih, rakyat lebih tahu dia dari pada rakyat tentang Pancasila. Rakyat udah pada tahu dan paham jeroan kalian semua penuh dengan barang haram terutama cuan dari oligarki. Dari mana bisa dapat cuan yg banyak dan cepat kalau bukan dari jadi penghianat bangsa dan  dapat cuan secepat kilat kalau bukan dari oligarki. Gak usah berlagak bersih. Rakyat sudah makin paham, apalagi kalian sudah mau mendekati Pemilu. Mau kuliahin rakyat dengan Pancasila? Gak nendaaaang. Rakyat giliran mengkritik mereka, rakyat langsung dikuliahin dengan Pancasila dan ditakut-takutin sebagai anti Pancasila. Pancasila hanya untuk kelabui masyarakat. Sedangkan mereka sudah jadikan pancasila sebagai tong sampah demi memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Narasi yg mau dibangun agar mempertahankan 3 periode untuk menikmati cuan oligarki sudah dapat kebaca. Rakyat gak bego-bego amat. Coba narasi apa yang mau dibangun agar rezim sekarang bisa bertahan 3 periode selain kalau bukan terima cuan dari oligarki. Tiga periode itu sama saja jadi Teroris Konstitusi. Mungkin orang ini kuliah dulu gak pernah masuk mata kuliah Pancasila sehingga gak ngerti apa itu namanya melanggar konstitusi. Atau boleh jadi dia kuliah tapi karena kebanyakan makan makanan yg haram sehingga gak bisa berpikir positive untuk kemashlahatan rakyat. Ingat umur gak muda lagi dan setiap menit Malikil Maut selalu mengintai jiwa kita. Jangan sok nakut-nakutin rakyat dengan sumpahmu itu. Dikwatirkan akan berbalik ke dirimu karena telah jadi penghianat rakyat dan kebanyakan makan cuan oligarki. Nikmati aja jabatan wakil rakyat yang saat ini di genggamanmu dengan lurus-lurus aja. Gak usah tunjukkan bahwa kau bersih seperti Malaikat. Seseorang itu ada waktunya dan di setiap waktu ada orangnya. Serta ingat, di atas langit ada langit. Hari ini kau jadi pejabat tapi insya’ Allah besok kau akan jadi rakyat jelata. Dan, kalau kau sudah mati yang lebih dahulu berpisah denganmu adalah namamu. Insya’ Allah jabatanmu akan antri orang mau duduki. Camkan itu penghianat bangsa. Ini peringatan pada pejabat yang nelephon tadi pagi. Sorry gak diladenin, di samping gak ada mutunya juga tadi pagi mau ceramah di walimatul urs. Karena gak menambah pahala melayani pejabat penghianat rakyat yang setuju rezim berkuasa 3 periode. Kalau 3 keode mungkin. Wallahu A\'lam .... (*)

Ketakutan Presiden dengan Bayangan Sendiri

BY FNN Sab, 10 Desember 2022 23:00:12 0

Isu penundaan pemilu 2024 yang awalnya digaungkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan disambung lagi oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah memicu kemarahan rakyat. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ADIGANG Adigung Adiguna (wong sing ngendelake kekuatan, kaluhuran kebanggaan dan kesombongan yang menjadikannya sifat takabbur). Manungso sejati iku, yen ndeleng ora nganggo mripat, ngrasake enak ora nganggo ilat. Ananging nganggo roso sejatining roso (manusia sejati itu, bukan saat melihat tidak dengan matanya, dan merasakan tidak dengan lidah tetapi pakai rasa sejatinya rasa). Tidak ada mendung, hujan dan tidak ada petir tiba-tiba muncul keadaan terasa aneh. TNI, polisi dan elemen lainnya apel gelar pasukan pengamanan pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Dan, apel gelar pasukan dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II Marsdya TNI Andyawan Martono, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetijono, dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi. Tim pengamanan mengerahkan 10.800 personel gabungan, untuk amankan pernikahan Kaesang-Erina. Para personel tersebar di lokasi akad nikah di Yogyakarta, dan tempat ngunduh mantu, Kota Surakarta. Selain personel, kendaraan pengamanan juga disiapkan. Semua rakyat pasti geleng-geleng kepala sederhana pertanyaannya, untuk apa. Apa ada ancaman yang gawat akan mengganggu acara ngunduh mantu Presiden Jokowi. Apakah ini hanya untuk show of forse memanfaatkan momentum saat acara ngunduh mantu, jangan sampai ada huru-hara demo-demo di Solo karena di sana ada kediaman Presiden sejalan dengan suhu politik perpanjangan masa jabatan Presiden yang makin memanas dan membara. Atau sederhana hanya karena munculnya tokoh masyarakat di Solo Raya yang siap pimpin Revolusi dan saat ini terus menggugat ijazah palsu, satu amunisi yang sangat membahayakan Presiden. Atau saat ini sedang terjadi konsolidasi kekuatan di Solo Raya yang minta Presiden mundur dan segera pulang untuk  tinggal dan menetap lagi di Solo. Lepas itu semua, pengalaman gerakan people power itu bisa muncul dari Solo yang merupakan sumbu pendek. Pecah huru-hara di Solo akan sangat cepat merembet ke Semarang, Jogjakarta dan membesar di dua wilayah tersebut. Imbasnya akan menjalar membara ke Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia. Hawa huru-hara sangat mungkin akan pecah dari Solo. Kalau benar sudah pecah di Solo apa mereka mengira keraton bisa meredam. Itu mustahil, tidak akan bisa diredam oleh kekuatan Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran. Atau, bahkan Kesunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Apakah itu alasan gelar pasukan yang tidak normal di Solo. Bahwa banyak pengamat memaknai itu bukan untuk mengamankan ngunduh mantu Presiden tetapi ketakutan dan tidak percaya diri Presiden atas perkembangan politik yang justru makin membesar di dekat kediamannya. Tidak penting soal berapa besar biaya, tetapi kesan keangkuhan dan jauh dari kenormalan dan ketidak wajaran akan menimbulkan teka-teki rakyat ke mana sebenarnya sasaran taktis gelar pasukan tersebut. Rakyat hanya melihat ada kesan sombong, angkuh, dan aji mumpung. Presiden mestinya: Ojo rumongso biso nanging kudu biso rumongso (Agar kita jangan pernah merasa bisa melakukan sesuatu yang hebat dan merendahkan orang lain). Siro aja kumalungkung kalawan deksuro bakal sirna jayamu (Jangan bangga pada diri sendiri karena kemuliaan Anda akan hilang). Dugaan kuatnya, Presiden sedang terserang halusinasi ketakutan terhadap bayangannya sendiri. Melahirkan hal hal aneh diluar normal dan akal sehat. Isu penundaan pemilu 2024 yang awalnya digaungkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan disambung lagi oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah memicu kemarahan rakyat. Apakah keduanya sadar? Bahkan, pihak PDIP sendiri menentang keras usulan yang jelas-jelas adalah “kudeta konstitusi” yang tampaknya Presiden Jokowi bisa “menikmati” lantunan LaNyalla maupun Bamsoet itu. Jangan salahkan jika kemudian rakyat bergerak dan turun ke jalan menuntut Presiden Jokowi mundur. (*)

Dua Tahun Pembantaian Enam Pengawal HRS di KM50 (2): Menuntut Janji Penegakan Hukum dan Keadilan dari Presiden Jokowi!

BY FNN Sab, 10 Desember 2022 22:25:39 0

Karena merupakan pemimpin tertinggi yang membawahi lembaga-lembaga yang terlibat operasi sistematik, maka Presiden Jokowi layak dituntut untuk bertanggungjawab. Oleh: Marwan Batubara, TP3 & UI Watch PADA tulisan pertama diuraikan beberapa tanggapan atas pernyataan Kapoda Metro Jaya Fadil Imran (dan sejumlah aparat negara lain) pada Konferensi Pers (Konpres) yang berlangsung 7 Desemeber 2020. Dalam tulisan berikut diungkap berbagai fakta mengapa secara pro justisia pengadilan HAM perlu segera dijalankan, mengingat pembantaian enam pengawal HRS memenuhi kriteria kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM Berat. Hanya merujuk pada esensi penjelasan Kapolda dan tanggapan TP3 tersebut kita dapat menilai penyelesaian kasus KM50 masih belum sesuai kaidah hukum dan keadilan. Apalagi jika kita mempertimbangkan berbagai fakta dan informasi yang ditemukan TP3, aktivis HAM, LSM dan sejumlah lembaga, termasuk yang terungkap dalam kasus pembunuhan Brigadir Josua yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Maka dengan mudah bisa dinilai proses pengadilan, yang telah berlangsung sebelumnya, atas pembantaian enam pengawal HRS masih sangat jauh dari kebenaran dan keadilan, sehingga perlu segera diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demi hukum, untuk hukum dan undang-undang, maka proses hukum secara pro justisia harus segera dimulai sesuai dengan hasil penyelidikan baru yang seharusnya dilakukan Komnas HAM. Mengapa demikian? Sebab “Hasil Penyelidikan” berdasarkan UU No.39/1999 tentang HAM yang dilakukan Komnas dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah (8/1/2021) hanyalah “Hasil Pemantauan”, bukan hasil penyelidikan. Sehingga, proses hukum yang akhirnya memvonis bebas dua orang terdakwa (anggota Polri) tidak sah dan mestinya batal demi hukum. Karena itu TP3 tetap konsisten dengan sikap dan tuntutan semula yang telah disuarakan sejak Januari 2021, bahwa pembantaian enam pengawal HRS merupakan pelanggaran HAM Berat. Sehingga proses hukum bersifat pro justisia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, UUD 1945 dan sesuai ketentuan UU No.26/2000, tentang Pengadilan HAM, berupa proses penyelidikan, harus pula segera dimulai Komnas HAM dengan melibatkan Penyelidik Ad-hoc. Mengapa pembantaian ini termasuk kategori pelanggaran HAM Berat? Mari dicermati. Menurut Pasal 7 dan Pasal 9 UU No.26/2000 suatu kejahatan disebut (memenuhi syarat) sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang masuk kategori pelanggaran HAM Berat jika suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari serangan yang meluas ATAU sistematik terhadap penduduk sipil, antara lain berupa: pembunuhan, pemusnahan, perampasan kebebasan fisik, penyiksaan, dll. Penjelasan ketentuan UU di atas adalah: 1) Suatu kejahatan sudah dapat disebut sebagai kejahatan kemanusiaan, meskipun perbuatan yang dilakukan hanya satu atau dua jenis saja, misalnya pembunuhan atau penyiksaan, dan tidak harus mencakup seluruh jenis kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 9 UU No.26/2000;  2) Istilah sistematik diartikan sebagai tindakan yang diorganisasi secara mendalam dan mengikuti pola tertentu berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumber daya publik atau privat yang substansial; 3) Istilah meluas diartikan sebagai tindakan massif, berulang-ulang dan berskala besar yang dilakukan secara kolektif dengan dampak serius, serta diarahkan terhadap sejumlah korban; 4) Serangan meluas atau sistematik tidak mensyaratkan bahwa kejahatan yang dilakukan harus selalu memenuhi kedua kriteria: meluas dan sistematik, tetapi cukup salah satu syarat saja, yakni meluas ATAU sistematik. Merujuk berbagai fakta lapangan yang diperoleh TP3 dan juga dialami pihak-pihak terkait, diyakini telah terjadi rangkaian operasi sistematis dan meluas terhadap HRS dan pengwalanya, oleh aparat pemerintah, baik sebelum kepulangan dari Saudi Arabia (November 2020), maupun sesudah kepulangan. Diantara kebijakan dan tindakan yang bersifat sistematik terhadap HRS dan pengawalnya setelah kepulangan dari Saudi adalah: •         Tindakan otoriter penguasa yang menjadikan HRS sebagai penjahat “kesehatan”, terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pernikahan putrinya, serta kasus swab test RS Ummi. PN Jaksel dan diperkuat PT Jaktim memvonis HRS (12/12/2020) 4 tahun penjara hingga Juni 2024. HRS dibebaskan bersyarat (status masa percobaan) pada Juli 2022. Namun aktivitasnya sangat dibatasi, sehingga rezim penguasa sangat nyata telah melanggar HAM sesuai Pasal 28 UUD 1945. Rezim mencabut hak-hak HRS secara politik, keperdataan (sebagai bapak dan wali nasab), pengurus organisasi, menjalankan mata pencaharian tertentu, perampasan aset, dll; •         Sejalan dengan unsur sistematis terdapat pula rantai komando dan tanggungjawab komando oleh organisasi tertentu dan aparat negara, baik secara aktif ataupun pasif (omission). Operasi penguntitan dan tindakan brutal berujung pembantaian enam pengawal di KM50 dipimpin seorang komandan pengendara Land Cruiser hitam, yang juga memimpin selebrasi “keberhasilan” operasi. Karena sistematik dan otoriter, rezim hanya mengadili 3 tersangka Polri, 1 orang mati dan 2 orang akhirnya divonis bebas; •         Adanya KOOPSUS TNI (dibentuk sesuai Perpres No.42/1019) pada peristiwa penurunan baliho HRS/FPI yang dipimpin Pangdam Jaya Dudung dengan mengerahkan kendaraan dan senjata tempur. Tindakan ini dinilai bukan murni oleh institusi pertahanan negara, namun lebih pada kebijakan dan keputusan politik pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari rencana bernuansa politis, terstruktur dan sistematikbyang melibatkan berbagai aparat pemerintah, bukan saja oleh Polri, tetapi juga TNI guna “menghabisi” aspirasi dan peran politik HRS. •         Adanya operasi sistematik oleh aparat negara, minimal dari unsur Polri dan TNI, terbukti pula saat Konpres yang dihadiri Pangdam Jaya Dudung Abdurrachman Bersama Kapolda Metro Jaya Fadil Imran pada 7 Desember 2020. Pihak Kependam Jaya menyatakan Pangdam Jaya hadir untuk memberi dukungan penuh kepada Polda Metro Jaya dalam penegakan hukum terhadap adanya aksi melawan hukum yang dilakukan oknum FPI. Selain menunjukkan adanya operasi sistemtik aparat negara yang memiliki unsur komando, hal ini juga menunjukkan adanya tindakan “menghakimi”, pernyataan sepihak dan fitnah keji terhadap anggota FPI, sekaligus ke-enam pengawal HRS: bahwa yang melawan hukum adalah para korban pembantaian, bukan para pembantai sistemtik itu sendiri;  •         Adanya operasi intelijen tiga anggota BIN yang sedang menarget HRS dan FPI di Markas Syariah Megamendung yang tertangkap Tim FPI (4/12/2020). Identitas lengkap ketiga anggota BIN berhasil diperoleh. Dari penangkapan ini diketahui pula adanya operasi intelijen yang sedang diemban, disebut Operasi Delima. BIN telah “membantah” ketiganya sebagai anggota BIN; •         Dalam kasus pembunuhan Brigadir Josua terungkap peran Satgasus Merah Putih yang terlibat merekayasa kasus dan menghilangkan barang bukti. Ternyata untuk kasus KM50 Satgasus yang dipimpin Irjen Fedy Sambo antara lain terlibat dalam: a) mengerahkan 30 anggota guna menangani kasus; b) diduga ada anggotanya (ACN alias A) yang menghilangkan atau merekayasa perangkat dan konten CCTV; c) Diduga ada anggota Satgasus (Bripka MM) berdiri di sebelah Land Cruiser hitam saat penyerahan enam korban di KM50; d) Diduga terlibat merekayasa kebohongan bahwa pengawal HRS memiliki senjata dan menyerang petugas, sebagaimana diuraikan oleh Kapolda Metro pada Konpers 7/12/2020. Uraian di atas menunjukkan telah terjadi operasi sistematik oleh aparat negara lintas lembaga yang telah mengakibatkan terjadinya pembantaian enam pengawal HRS di KM50. Sesuai Pasal 7 dan 9 UU No.26/2000, tindakan operasi sistematik tersebut memenuhi kriteria sebagai kejahatan kemanusiaan yang masuk kategori pelanggaran HAM Berat. Karena merupakan pemimpin tertinggi yang membawahi lembaga-lembaga yang terlibat operasi sistematik, maka Presiden Jokowi layak dituntut untuk bertanggungjawab. Presiden Jokowi harus bersikap konsisten dengan janji kepada TP3 (9/3/2020): menuntaskan kasus pembantaian tersebut secara adil, transparan dan diterima publik. Jakarta, 10 Desember 2022. (*)

Penangkapan Terduga Teroris dengan Barang Bukti Buku Iqro' Terkesan Memojokkan Umat Islam (2)

BY FNN Sab, 10 Desember 2022 14:17:13 0

Andai Indonesia tidak terjerat GWOT/R, maka friksi rezim dengan umat Islam tidak akan terjadi. Pun lebih leluasa dalam melindungi serta mengurusi kepentingan rakyat. Oleh: Suteki dan Puspita Satyawati, Dosen Universitas Online (UNIOL) 4.0 Diponorogo B. Dampak Penemuan Buku Iqro\' sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme terhadap Persepsi Publik tentang Islam Meski sebagian kalangan merasa janggal ketika buku Iqro\' dan buku agama dijadikan sebagai barang bukti TP terorisme, namun hal ini seolah telah lazim terjadi. Selama ini penangkapan dan penggeledehan di kediaman terduga teroris selalu melibatkan simbol agama (Islam); buku Iqro\', buku bertema jihad dan khilafah, panah yang identik dengan alat olahraga sunah, hingga bendera tauhid. Pun terduga teroris digambarkan dalam sosok berjenggot, celana cingkrang, dan istri bercadar atau berkerudung lebar. Menjadikan buku Iqro\' dan sejenisnya sebagai barang bukti TP terorisme akan berdampak pada persepsi publik tentang Islam, yaitu: Pertama, terjadi islamofobia. Ditemukannya buku agama di rumah terduga teroris menimbulkan kesan bahwa ajaran Islam menjadi inspirasi, membolehkan, atau mendorong umatnya melakukan tindakan teror dan kekerasan. Akibatnya, masyarakat jadi fobia atau takut pada Islam. Hari ini, sebagian Muslim mendengar istilah jihad saja takut. Kedua, sensitif negatif terhadap simbol Islam atau yang berbau Islam. Ada sebagian orang yang melihat bendera tauhid misalnya, langsung teringat ISIS atau tindakan terorisme. Pemberitaan masif tentang ini telah menyisakan persepsi kelam di sebagian benak masyarakat. Ketiga, memandang rendah orang yang berpenampilan islami sebagai teroris atau radikalis. Meskipun kadang hanya berupa candaan misalnya, \"Enggak usah memelihara jenggot nanti dikira teroris,\" namun ini merupakan bentuk penghinaan. Keempat, mengamini adanya polarisasi dalam tubuh umat. Lambat laun masyarakat terbawa pada strategi belah bambu ala kaum kuffar. Mereka mengiyakan adanya kelompok teroris dan radikalis, dan memilih bergabung dalam barisan kaum moderat sebagai antitesis-nya. Sehingga polarisasi kian kuat. Kelima, enggan mendukung perjuangan menegakkan sistem Islam. Seringnya cap radikal atau teroris disematkan pada orang yang taat agama atau pejuang Islam berakibat masyarakat enggan berdekatan dengan mereka. Bagaimana akan mendukung perjuangan tegaknya Islam kaffah, sementara guru ngaji saja dicurigai?  Keenam, bila poin 1-4 terus terjadi, kerusakan masyarakat dan sistem hidup yang menaunginya bakal eksis. Terjadi pertarungan hebat antara yang haq dan batil. Tinggal siapa yang istiqamah dalam keyakinan dan perjuangan, ia yang akan bertahan bahkan menang. Demikian dampak dijadikannya buku Iqro\' dan sejenisnya sebagai barang bukti TP terorisme bagi persepsi publik terhadap Islam. Akhirnya, ajaran Islam dan umatnyalah yang bakal babak belur dihajar  oleh propaganda busuk ini. Oleh karena itu, penyesatan opini ini harus direspons oleh kaum Muslimin melalui dakwah untuk menjelaskan ajaran Islam. Harapannya, masyarakat memahami bahwa ajaran Islam termasuk khilafah merupakan rahmat dari Allah SWT. Bukan buruk sebagaimana propaganda mereka. Apalagi dakwah Islam bersifat fikriyah (pemikiran) dan ‘unfiyah (tanpa kekerasan) sehingga tidak mungkin melahirkan terorisme. C. Strategi Pemberantasan Terorisme Tanpa Memojokkan Umat Islam Dalam kasus terorisme, penyelesaian dengan cara kekerasan ala Densus 88 justru berpotensi memicu kekerasan berikutnya. Penggunaan kekerasan pun ternyata tidak bisa mereduksi aksi terorisme secara signifikan. Penanganan terorisme bisa dilakukan secara preventif dan represif. Kekerasan termasuk cara penanganan represif. Mana yang lebih baik? Tergantung konteks yang melingkupi perkaranya dengan mencari penyebab utama TP terorisme yang terjadi berulang kali. Kekerasan bukan solusi utama pemberantasannya karena tidak menimbulkan efek jera melainkan aksi balas dendam yang berarti menimbulkan aksi kekerasan baru. Maka perlu digagas strategi tepat untuk memberantas terorisme tanpa memojokkan umat Islam. Terorisme bukan ajaran Islam, terlebih mayoritas penduduk negeri ini adalah Muslim. Berikut strateginya: Pertama, negara konsisten berfungsi sebagai pelindung masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan bukankah tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya berbunyi “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia?” Menjadi kewajiban negara untuk melindungi semua komponen pembentuk bangsa, salah satunya rakyat. Parameter terlindungi yaitu saat hak warga negara terpenuhi sesuai konstitusi, seperti persamaan kedudukan dalam hukum, hak atas agama, hak atas HAM, dan hak atas politik. Maka aparat yang bertindak sewenang-wenang dalam penangkapan terduga teroris tentu menyalahi tujuan negara ini. Kedua, pemerintah lebih berhati-hati menyematkan narasi terorisme dengan melibatkan simbol agama tertentu (Islam). Termasuk narasi radikalisme dan ekstremisme yang dikaitkan dengan terorisme. Tudingan radikalisme adalah pangkal terorisme tidak dapat dipastikan adanya korelasi signifikan, karena indikatornya sangat obscure dan lentur tergantung kemauan pemerintah. Selain itu, pengaitan terorisme dengan Islam, di satu sisi menimbulkan citra buruk Islam, namun di sisi lain bisa memicu resistensi umat Islam terhadap penguasa bila mereka memahami hakikatnya tak lebih sebagai propaganda busuk. Ketiga, meningkatkan integritas aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus terorisme agar terjadi penegakan hukum berkeadilan. Di negeri ini etika penegakan hukum diatur dalam TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Terkait dijadikannya buku Iqro\' dan buku agama sebagai barang bukti, ini pun menyangkut integritas APH. Tak lagi soal teknis kinerja aparat di lapangan. Densus 88 seharusnya profesional dalam mengungkap TP terorisme khususnya pengumpulan barang bukti. Buku Iqro\' dan sejenisnya tidak bisa dijadikan barang bukti ketika tidak dipakai melakukan TP. Kecuali bila buku itu digunakan memukul korban hingga terluka atau mati barulah bisa dijadikan barang bukti. Keempat, APH melakukan penegakan hukum terorisme berdasarkan aturan yang berlaku. UU Terorisme No. 5 Tahun 2018 mestinya lebih baik dari UU Terorisme No.1 5 Tahun 2003. Secara teoretik ada kemajuan besar paradigma penanganan TP terorisme misalnya diubahnya Pasal 25 dan Pasal 28 UU PTPT (UU No. 5 /2018), yakni penangkapan dan penahanan terduga teroris harus menjunjung tinggi HAM. Makna dari perubahan ini adalah: a. Penangkapan dan lain-lain harus berdasarkan KUHAP untuk menjamin HAM. Bahkan ketika penyidik Densus 88 melanggar HAM, mereka dapat dipidana. Untuk menangkap terduga teroris harus memenuhi amar putusan MK No. 21 Tahun 2014 tentang bukti yang cukup (dua alat bukti) dan pemeriksaan pendahuluan. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum juga harus dipenuhi. Jadi, penanganannya tidak boleh sewenang-wenang berdalih terorisme sebagai TP bersifat extraodinary crime. Terorisme hanya sebagai TP serius atau serious crime. b. Penanganannya harus memperhatikan ketentuan dalam Perkap No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip: 1) legalitas, yaitu penindakan terhadap pelaku TP terorisme berdasarkan UU; 2) proporsional, yaitu tindakan sesuai eskalasi ancaman yang dihadapi; 3) keterpaduan, yaitu memelihara koordinasi, kebersamaan, dan sinergitas segenap unsur bangsa yang terlibat; 4) nesesitas, yaitu teknis penindakan terhadap tersangka TP terorisme berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lapangan; 5) akuntabilitas, yaitu penindakan terhadap tersangka TP terorisme sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan UU. Kalau perubahan paradigma di atas menjadi ukuran, maka diduga penangkapan dan pembunuhan terhadap beberapa terduga, tersangka terorisme seperti Siyono Qidam, Muh Jihad, dan dr. Sunardi, tidak sesuai prosedur serta menyisakan berbagai pertanyaan, kejanggalan, dan penyimpangan hukum/HAM. Demikian beberapa strategi pemberantasan terorisme tanpa memojokkan umat Islam. Sebenarnya yang terpenting adalah negara mampu bersikap independen sehingga tidak mudah diintervensi oleh kehendak asing. Andai Indonesia tidak terjerat GWOT/R, maka friksi rezim dengan umat Islam tidak akan terjadi. Pun lebih leluasa dalam melindungi serta mengurusi kepentingan rakyat. Namun, mampukah Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia ini membebaskan diri dari berbagai program dan kebijakan wujud hegemoni negara-negara kuffar Barat? IV. PENUTUP Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengajukan kesimpulan sebagai berikut: 1. Sebagaimana di negeri Muslim lainnya, Indonesia masuk dalam jeratan GWOT/R. Penguasa negeri ini diarahkan untuk memerangi rakyatnya sendiri yang Muslim berdalih perang melawan terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Hingga kini GWOT/R terus dilancarkan di berbagai kesempatan. Para pejabat menyampaikan bahwa terorisme dan radikalisme adalah virus, dan penangkalnya adalah program moderasi beragama. 2. Dampak penemuan buku Iqro\' sebagai barang bukti TP terorisme terhadap persepsi publik tentang Islam adalah: terjadi islamofobia, sensitif negatif terhadap simbol Islam atau yang berbau Islam, memandang rendah orang yang berpenampilan islami sebagai teroris atau radikalis, mengamini polarisasi dalam tubuh umat, enggan mendukung perjuangan menegakkan sistem Islam dan bila poin 1-4 terus terjadi, kerusakan masyarakat dan sistem hidup yang menaunginya bakal eksis. 3. Strategi pemberantasan terorisme tanpa memojokkan umat Islam yaitu: negara konsisten berfungsi melindungi masyarakat, pemerintah lebih berhati-hati menyematkan narasi terorisme yang melibatkan simbol agama tertentu (Islam), meningkatkan integritas APH dalam menangani kasus terorisme agar terjadi penegakan hukum berkeadilan, serta penegakan hukum terorisme berdasarkan aturan dan prinsip yang berlaku. Yang terpenting adalah negara mampu bersikap independen sehingga tidak mudah diintervensi oleh kehendak asing. (*)

Anies Akan Ziarah ke Mbah Cholil, Bung Karno, dan Gus Dur

BY FNN Sab, 10 Desember 2022 12:54:10 0

Situbondo, FNN – Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan rencananya akan mengunjungi sejumlah lokasi di Madura dan Jawa Timur. Salah satunya akan ziarah ke makam Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. DPW Partai NasDem Jawa Timur beserta DPD dan sejumlah simpul relawan terus melakukan rapat koordinasi perihal rencana kunjungan tersebut. “Ya, konsolidasi dan kordinasi terus dilakukan untuk mematangkan kunjungan Anies Baswedan,” kata Ketua DPD Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan (Jarnas ABW) Kabupaten Situbondo Yusuf Firdaus, seperti dilansir KBA News,  Rabu, 7 Desember 2022. Menurut Yusuf, dari hasil rapat koordinasi tersebut, rencanannya Anies akan melakukan kunjungan selama tiga hari 21-23 Desember 2022. Lokasi pertama yang dikunjungi di Sampang Madura. Konsep acara di Sampang berupa rapat terbuka, diprediksi dihadiri puluhan ribu warga. “Lokasinya (nanti) di Alun-alun. Undangan sekitar 11.000 orang, mungkin yang datang lebih, karena semua kiai dan habaib di Pulau Madura siap datang ke Sampang,” jelasnya. Setelah dari Sampang, dijadwalkan Anies Baswedan menuju ke Bangkalan. “Agendanya ziarah di makam Syaichona Cholil Bangkalan,” imbuhnya. Dari Bangkalan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini berlanjut ke Kota Batu. “Makan malam dan menginap di Malang Hotel Tugu,” ungkapnya. Keesokan harinya atau 22 Desember 2022, alumni FE UGM Jogjakarta ini melanjutkan roadshow di pasar sayur sebelum Subuh. “Salat jamaah Subuh di Masjid Ayani dan memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM),” kata Firdaus. Siang harinya, sekitar pukul 12.00 WIB dari UMM menuju ke Kota Blitar naik helikopter dan mendarat di stadion. Di Kota Blitar, Anies akan melakukan ziarah di Makam Bung Karno yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No. 152, Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Setelah dari Blitar, suami dari Fery Farhati ini menuju Tebuireng di Jombang. Agendanya berziarah di makam pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng Jalan Irian Jaya, Kecamatan Giwek, Jombang. “Setelah ziarah Mbah Hasyim dan Gus Dur, lanjut ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah pimpinan Kiai Asep. Setelah magrib lanjut ke Surabaya dan ziarah ke Makam Sunan Ampel sekira pukul 21.00 WIB,” ungkapnya. Setelah bermalam di Surabaya, keesokan harinya, 23 Desember 2022 menuju ke Jember. Untuk lokasi di Jember ini masih dimatangkan teknis dan lokasi yang akan dikunjungi. (mth/kba)

Alasan Klarifikasi Ketua MPR Menambah Kuat Mosi Tidak Percaya

BY FNN Sab, 10 Desember 2022 12:32:56 0

 Di samping itu, pernyataan-pernyataan Ketua MPR lainnya juga menjadi indikasi kuat mengarah kepada penundaan pemilu alias perpanjangan masa jabatan presiden. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Seperti Jilid I, masyarakat menolak keras wacana kudeta konstitusi penundaan pemilu Jilid II yang dimotori Ketua MPR, yang mengajak masyarakat “berpikir” dan “menghitung kembali” terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Seperti biasa, setelah mendapat penolakan luas, pejabat biasanya klarifikasi, dan menyalahkan media dan masyarakat, dengan alasan salah tafsir, salah mengerti, bahkan katanya “diplintir” terlalu jauh. Dengan ringannya Ketua MPR mengatakan, mlintirnya terlalu jauh. Yang minta pemilu ditunda siapa? Kilahnya, menyalahi masyarakat? Alasan ini terkesan arogan, seakan-akan masyarakat bodoh. Bahasa politisi “Mengajak berpikir” untuk “menghitung kembali” penyelenggaraan pemilu 2024, dalam bahasa masyarakat awam adalah, melempar isu kemungkinan jadwal pemilu 2024 tidak bisa dilaksanakan, alias ditunda. Apalagi pernyataan Ketua MPR ini bersamaan dengan kehadirannya di acara hasil survei Poltracking mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, yang katanya meningkat, yang masyarakat sangat paham bahwa hasil survei selama ini sangat rawan manipulasi. Ketua MPR secara spesifik juga bertanya, terkesan mengarahkan, apakah tingkat kepuasan publik berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus dipimpin presiden Jokowi. Ketua MPR secara jelas juga mengatakan, banyak sekali pro-kontra di masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti dikutip detik: “Kita tahu deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini,” katanya. “Dan pertanyaan saya kembali lagi apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Jokowi atau ini hanya kepuasan atas kinerja hari ini,” lanjut Bamsoet. Pertanyaan seperti ini tidak relevan dan tidak pantas dilontarkan Ketua MPR. Karena, menurut konstitusi, Jokowi tidak mungkin menjabat presiden lagi (untuk ketiga kalinya), terlepas apapun keinginan masyarakat: kecuali (Ketua) MPR mengubah konstitusi agar Jokowi bisa menjabat presiden setelah 20 Oktober 2024, yang dinamakan kudeta konstitusi. Maka itu, Rakyat Berpikir, pertanyaan dan pernyataan Ketua MPR jelas mengindikasikan niat kuat untuk memfasilitasi perpanjangan masa jabatan presiden. Modusnya: 1) ada pro-kontra di masyarakat, dan 2) ada korelasi hasil survei kepuasan masyarakat dengan keinginan masih mau dipimpin Jokowi. Jadilah itu barang! Silakan Ketua MPR klarifikasi. Di lain pihak, rakyat mempunyai hak untuk mempunyai pendapat sendiri atas pernyataan-pernyataan Ketua MPR terkait kudeta konstitusi tersebut. Rakyat menilai klarifikasi Ketua MPR seperti mengada-ada dan tidak masuk nalar masyarakat. Di samping itu, pernyataan-pernyataan Ketua MPR lainnya juga menjadi indikasi kuat mengarah kepada penundaan pemilu alias perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti pernyataan, “suhu politik memanas menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu”. Apa maksudnya? Rakyat diajak berpikir apa? Rakyat diajak menghitung kembali apa? Apalagi kalau bukan indikasi niat untuk menunda pemilu? Selain itu, Ketua MPR juga menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi Covid-19. Apa hubungannya  pernyataan ini dengan survei Poltracking mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi, kecuali indikasi mau melanjutkan kepemimpinan Jokowi, dengan menunda pemilu? Ketua MPR juga menyampaikan, khawatir akan ada ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan. “Nah ini juga harus dihitung betul, apakah momentumnya (Pemilu 2024) tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Apa maksud pernyataan ini? Apakah rakyat hanya diajak berpikir, atau sudah mengarahkan kemungkinan penundaan pemilu: uji ombak, apakah bisa gol?” Rakyat berpikir dan menilai sedang terjadi orkestrasi kudeta konstitusi Jilid II. Dan rakyat menolak keras kudeta konstitusi dengan alasan apapun. Semoga Ketua MPR juga dapat memberi pernyataan secara tegas, menolak kudeta konstitusi. (*)

Penangkapan Terduga Teroris dengan Barang Bukti Buku Iqro' Terkesan Memojokkan Umat Islam (1)

BY FNN Sab, 10 Desember 2022 11:56:37 0

Hal sama mereka terapkan pada negeri-negeri Muslim lainnya, termasuk di Indonesia. Penguasa negeri ini diarahkan untuk memerangi rakyatnya sendiri yang Muslim berdalih perang melawan terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Oleh: Suteki dan Puspita Satyawati, Dosen Universitas Online (UNIOL) 4.0 Diponorogo I. PENGANTAR Geger! Buku Iqro\' dan buku agama jadi barang bukti tindak pidana (TP) terorisme. Keduanya disita saat penggeledahan di rumah terduga teroris di Sukoharjo, Kamis (1/12/2022 (okezone.com, 2/12/2022).Tak hanya kali ini. Buku dan barang lain terkait agama atau simbol Islam, sering dilaporkan berada di rumah terduga teroris. Seperti yang terjadi di Denpasar, Bali, pada Rabu (7/9/2022). Saat penggeledahan rumah terduga teroris, Densus 88 membawa sejumlah barang bukti berupa buku  agama, busur, dan anak panah (idntimes.com, 9/9/2022). Di Lampung, dalam penggeledahan rumah terduga teroris, Densus 88 menyita barang bukti berupa 12 buku agama dan dua kaset DVD tentang jihad (metrotvnews.com, 15/11/2022). Tak dipungkiri, pengulangan informasi terus-menerus tentang keberadaan buku dan simbol agama Islam di rumah terduga teroris telah membentuk persepsi publik bahwa teroris itu Muslim dan Islam adalah terorisme. Pun memberi kesan bahwa buku agama inilah yang menginspirasi seseorang melakukan tindakan teror.   Inilah efek ilusi kebenaran, yaitu fenomena timbulnya kecenderungan untuk mempercayai informasi salah sebagai kebenaran setelah proses repetisi atau pengulangan. Sebagaimana Jozef Goebbels, Menteri Propaganda pada era Nazi Jerman, saat menyarankan taktik propaganda perang menggunakan kabar bohong. Ia berkata, “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik karena akan diterima sebagai kebenaran.” Masalahnya, upaya pengaitan terorisme dengan Islam ini tak sesuai realitas. Sebab Islam tidak mengajarkan terorisme, bahkan melarang pemeluknya menjadi teroris karena ini tindakan ekstrem (melampaui batas) yang mengakibatkan kerusakan. Jelas isu terorisme adalah propaganda kebohongan demi mencitrakan buruk Islam dan umatnya. II. PERMASALAHAN Untuk menyelisik dugaan pembusukan umat Islam di balik penangkapan terduga teroris, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah propaganda War on Terorism Barat masih menjadi program utama di Indonesia dan negeri Muslim lainnya? 2. Bagaimana dampak penemuan buku Iqro\' sebagai barang bukti tindak pidana terorisme terhadap persepsi publik tentang Islam? 3. Bagaimana strategi tepat untuk memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia tanpa memojokkan umat Islam? III. PEMBAHASAN A. Indonesia dalam Jeratan Global War on Terrorism dan Radicalism Pasca Blok Timur (komunisme) pimpinan Uni Soviet runtuh, kekuasaan dunia secara politik ada di tangan Blok Barat (kapitalisme) pimpinan Amerika Serikat (AS). Untuk menjaga dominasinya di dunia, AS perlu membuat proyek politik global demi menekan dan menghukum negara yang tidak tunduk padanya. Proyek tersebut adalah global war on terrorism (GWOT) yang kini bermetamorfosis menjadi global war on radicalism (GWOR). Robert Gilpin, analis politik dari Princeton University AS, pernah menyoroti GWOT terkait upaya AS mendominasi dunia. Dia mempublikasikan analisisnya dalam International Relations Journal Tahun 2005 Vol 19(1) berjudul, “War is Too Important to Be Left to Ideological Amateurs”. Menurut Gilpin, proyek GWOT diarsiteki oleh kelompok ultra–nationalists atau imperialist-elite yang mendominasi pemerintahan Bush saat itu. Tujuan utamanya adalah mempertahankan dominasi AS di dunia dan mencegah munculnya kekuatan lain yang membahayakan supremasi AS. Gilpin menambahkan, rencana tersebut telah dirancang AS sejak masa Ronald Reagan. Lalu pada masa Bush kembali ditegaskan dalam draft ”Cheney–Wolfowitz Doctrine” yang salah satu isinya adalah pemakaian kekuatan militer AS untuk mencegah bangkitnya kekuatan lain di dunia. Faktanya kemudian mudah dilihat. Di bawah payung GWOT, AS bertindak seakan polisi dunia. AS bisa menghukum negara mana pun di dunia melalui invasi militer berdalih negara tersebut mendukung atau menjadi poros terorisme. Saat menjadi presiden, Donald Trump lebih memperjelas lagi bahwa target GWOT tersebut adalah gerakan Islam. Ia pernah mengatakan, “The threat from radical islamic terrorism is very real, just look at what is happening in Europe and the Middle-East. Courts must act fast!” (Washingtonpost.com, 22/05/2017). Trump tegas menyatakan bahwa ancaman nyata dari ‘radical islamic terrorism’, sehingga perlu aksi cepat menghadapinya. Jelas di dalam GWOT maupun GWOR terdapat agenda kepentingan AS. Beberapa di antaranya adalah menjaga dominasi AS sebagai pimpinan kapitalisme di dunia, legitimasi imperialisme, dan mencegah kebangkitan Islam. Imperialisme merupakan metode dasar penyebaran ideologi kapitalisme. Dan AS telah menjadikan GWOT/R sebagai alat mendominasi dunia di bawah ideologinya. Itu berarti juga AS akan mencengkeram dunia dalam imperialismenya yang dilegitimasi oleh GWOT/R. Perang peradaban antara Islam dan kapitalisme merupakan keniscayaan. Sebagaimana prediksi Huntington dalam bukunya, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996). Pasca runtuhnya ideologi Komunisme Uni Soviet, Islam menjadi satu-satunya ancaman bagi AS dan sekutunya dalam mewujudkan ideologinya. Huntington menyatakan, “The rhetoric of America’s ideological war with militant communism has been transferred to its religious and cultural war with militant Islam.” Dengan demikian, GWOT/R sejatinya digunakan oleh AS demi menghadang kebangkitan Islam yang ditandai dengan tegaknya kekhilafahan Islam. Kekhawatiran Barat terhadap khilafah inilah yang melatarbelakangi serangkaian konspirasi, strategi, dan kebijakan politik luar negeri mereka untuk mencegah khilafah berdiri kembali. Barat sadar, jika khilafah berdiri dan mempersatukan umat Islam sedunia dengan segenap potensi dan kekuatan yang dimiliki, maka hegemoni Barat di dunia akan runtuh. Jadi GWOT/R itu bukanlah untuk kepentingan negeri Muslim, tetapi untuk kepentingan negara-negara Barat penjajah. Memang mereka berdalih GWOT/R demi melindungi keamanan negeri Muslim dari bahaya aksi terorisme dan radikalisme. Padahal itu hanyalah strategi mereka demi menghindari konflik terbuka dengan umat Islam melalui dua pendekatan. Pertama, mereka tidak melakukan serangan langsung terhadap Islam. Mereka menyamarkannya dengan perang melawan terorisme, radikalisme, fundamentalisme, atau berbagai ungkapan kamuflase lainnya. Sebab, jika menyatakan secara terbuka perang melawan Islam tentu akan memunculkan reaksi dari seluruh umat Islam di dunia. Kedua, mereka meminjam tangan orang Islam untuk berperang melawan orang Islam lainnya. Fakta di Irak dan Afganistan membuktikan kepada mereka bahwa berperang secara langsung dengan umat Islam sangat berat. Pasalnya, perlawanan umat Islam di negeri tersebut tidak mudah ditundukkan. Hingga mereka membentuk pemerintahan boneka di Irak dan Afganistan untuk memerangi rakyatnya sendiri. Hal sama mereka terapkan pada negeri-negeri Muslim lainnya, termasuk di Indonesia. Penguasa negeri ini diarahkan untuk memerangi rakyatnya sendiri yang Muslim berdalih perang melawan terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Realitasnya, hingga kini GWOT/R terlebih isu radikalisme terus dilancarkan. Di berbagai kesempatan, para pejabat menyampaikan bahwa terorisme dan radikalisme adalah virus, dan penangkalnya adalah program moderasi beragama. (*)

Ancaman Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme?

BY FNN Sab, 10 Desember 2022 11:06:20 0

Dari buku H. Ansyaad Mbai, Dinamika Baru Jejaring Teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional (Tanpa Kota: AS Production Indonesia, 2014) Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta BUKU Ansyaad Mbai ini dipersembahkan untuk istrinya yang memantik semangat menyusun buku, dan keempat cucu yang menjadi sumber inspirasi terkuat untuk menerbitkannya. Ansyaad Mbai adalah Kepala BNPT pertama pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Buku ini ditulis untuk memberikan penjelasan berimbang tentang terorisme dan upaya penanggulangannya dengan menampilkan fakta-fakta objektif. Goresan tinta H. Ansyad Mbai ini amat sangat penting sebagai sumber utama terkait terorisme di Indonesia sejak 2010 hingga 2013 (Prof. Bilveer Singh, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Nasional Singapura).  Isi buku: (I) Pendahuluan; (II) Gerakan terorisme dan radikal: pengalaman Indonesia; (III) Latar belakang gerakan radikal di Indonesia dan transnasional; (IV) Strategi menangkal teroris; (V) Program nasional pencegahan terorisme; (VI) Kerja lanjutan; (VII) Penutup. Buku ini memuat kajian tentang kelompok teroris di Indonesia yang berkelindan satu dengan yang lain. Karena itu sangat membutuhkan indeks nama-nama tokoh, tempat, peristiwa, dan kelompok-kelompok teroris yang dikaji. Peta konsentrasi jaringan terorisme di Indonesia meliputi Aceh sebagai qaidah amanah: Dulmatin – JI (Jama’ah Islamiyah), Mustofa – JI/JAT (Jama’ah Ansharut Tauhid), Abd. Sonata – Kompak (?), Aman Abd. Rahman – NII (Negara Islam Indonesia), Abu Umar – NII; Kelompok Terorisme Finansial CIMB (Commerce International Merchant Bankers) Medan; MIB (Mujahidin Indonesia Barat) Lampung; NII Tasik/MIB Abu Omar dan Abu Roban; Solo – Badri; POL (?) Dayah Jawa Timur/Rizal; JAT Bali; POK (?) Bima – UBK (?)/Abrori; NII Kalsel; MIT (Mujahidin Indonesia Timur) Daengkoro Poso – Santoso; POK Asmar; POK Walid – Ambon. Radikalisme agama dan radikalisme sekuler merupakan ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Dr. KH Ma’ruf Amin, Republika 27-3-2017). Negara membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dilengkapi Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Gabungan keduanya: Satgas Anti Teror. Strategi penanggulangan terorisme: pencegahan, penindakan, dan kerjasama internasional (Ansyaad Mbai, XIX). Kemunculan aksi terror berbasis gerakan Islam berkaitan dengan Pan-Islamisme ala Jamaluddin al-Afghani dan hegemoni Barat. Hasan Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin Mesir menginspirasi Osama bin Laden dan Ayman al-Jawahiri membentuk front internasional Al-Qaeda melawan Salibis-Yahudi-Amerika Serikat (Dreyfuss, 2005 – Ansyaad Mbai, 14). Ide gerakan itu diadopsi Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir dengan mendirikan Jama’ah Islamiyah di Asia Tenggara dan merekrut veteran perang Afghanistan untuk meneruskan perjuangan mendirikan Negara Islam Indonesia berdasarkan syariat Islam (Ansyaad Mbai, 14). William Joseph Casey, Direktur CIA 1981-1987, menjadikan Islam politik dan gereja Katholik sebagai sekutu untuk meluluh-lantakkan komunisme ateistik Uni Soviet (Ansyaad Mbai, 16). Tipe terorisme di Indonesia adalah terorisme yang dimotivasi oleh agama dengan tujuan mendirikan Negara Islam di Indonesia. Di antara tokoh popular dari kalangan yang disebut teroris ialah Dulmatin, buronan terorisme nomor wahid di Asia Tenggara dan Santoso, pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).  Pada 14 Oktober 2012, Santoso mengeluarkan surat kepada Densus 88, “Kami selaku Mujahidin gugus tugas Indonesia Timur menantang Densus 88 Anti Teror untuk berperang secara terbuka dan jantan! Mari kita berperang secara laki-laki! Jangan kalian cuma berani menembak, menangkapi anggota kami yang tidak bersenjata! Kalau kalian benar-benar kelompok laki-laki, maka hadapi kami! Jangan kalian menang tampang saja tampil di televisi!” (Ansyaad Mbai, 46). Sejak 2002 Indonesia mengalami lima serangan bom yang signifikan, yaitu bom Bali pertama 2002; bom di Hotel J.W Rarriott 2003; bom Kedutaan Australia 2004; bom Bali kedua 2005; serangan simultan bom di Hotel J.W Marriott dan Ritz-Carlton pada 2009. Mayoritas pelakunya anggot kelompok JI. Ancaman baru terorisme dari kelompok JAT yang dipimpin Abu Bakar Ba’asyir. Beliau dinyatakan terlibat dalam kasus pelatihan militer di Aceh (Ansyaad Mbai, 7-8). Beberapa pertanyaan pokok seputar terorisme di Indonesia: (1) apakah sebuah aksi yang terjadi berkaitan dengan aksi terror sebelumnya? (2) apakah kelompok pelaku adalah kelompok yang sama dengan kasus sebelumnya? (3) apakah kelompok itu berkaitan dengan kelompok-kelompok teroris arus utama yang dikenal, seperti JI, JAT, NII? (4) apakah kelompok JI berkaitan dengan JAT/berkaitan dengan NII atau ketiganya berhubungan/berdiri sendiri? (Ansyaad Mbai, 10). Apakah teroris itu dipelihara oleh Negara, khususnya pemerintah, dengan tujuan mengalihkan perhatian publik dari kelemahan yang terjadi? (Ansyaad Mbai, 11). Negara tidak mewaswadai bahaya radikalisme sekuler yang juga bertentangan dengan ideologi negera Republik Indonesia, Pancasila. Hingga saat ini aparat Negara tidak ada yang berteriak keras tentang perlunya mewaspadai paham radikalisme sekuler yang merebak di Indonesia, dan tidak dibentuk badan khusus penanggulangan bahaya sekulerisme, dan tidak ada detasemen khusus yang ditugaskan untuk itu (Taufikurrahman Ruki, mantan ketua KPK). Teori Harvey Cox tentang tiga pilar sekulerisme: (1) dischanment of nature; (2) desacralization of politics; (3) deconsecration of values (Taufikurrahman Ruki, mantan ketua KPK). Dischanment of nature: kehidupan dunia harus disterilkan dari pengaruh ruhani dan agama. Sekuler liberal membatasi peran agama sebatas persoalan personal. Agama hanya cukup sampai dinding masjid atau gereja. Di luar itu, akal manusialah tuhannya. Sekuler radikal ingin menyingkirkan agama dari kehidupan. Ini beda tipis dari komunisme.     Desacralization of politics: dunia politik harus dikosongkan dari pengaruh agama dan nilai spiritual. Politik urusan akal manusia semata. Agama dan segala simbolnya dilarang terlibat dalam urusan politik. Agama dan politik adalah wilayah tersendiri yang harus dipisahkan. Keduanya tidak bisa disatukan. Jokowi mengemukakan gagasan serupa ini pada saat meresmikan Monumen Titik Nol Islam Nusantara di Barus, Sumtera Utara.    Deconsecration of values: tidak ada kebenaran mutlak. Nilai-nilai bersifat relatif. Doktrin ini menisbikan kebenaran yang ada dalam kitab suci. Bagi mereka kitab suci itu hanya buatan manusia. Oleh karena itu penganut paham ini suka mengolok-olok kitab suci mereka sendiri, termasuk kitab suci orang lain. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bernegara adalah berpolitik, sebab Negara adalah organisasi politik tertinggi yang dimiliki oleh suatu bangsa. Negara adalah organisasi suatu bangsa untuk memutuskan kebijakan, politik. Jadi, secara yuridis konstitusional membawa agama dalam perjungan politik sebagai proses bernegara adalah sah. Yang penting harus tetap dalam koridor Pancasila yang mendasari Indonesia sebagai Negara kebangsaan yang berketuhanan (Moh Mahfud MD, Koran Sindo, SindoNews.com, Sabtu 1 April 2017 – 07:55 WIB). Mari berpolitik dan bernegara secara saksama dan bertanggung jawab. (*)

Miris! Dalam KUHP Baru Menghina Pemerintah atau Lembaga Negara Diancam Pidana Penjara Paling Lama 18 Bulan: Pembungkaman Suara Rakyat?

BY FNN Jum'at, 09 Desember 2022 23:01:07 0

Hingga sekarang sebenarnya masih relevan bagi kita untuk mendiskusikan sistem mana yang terbaik untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo DPR telah menyetujui RKUHP yang diajukan oleh Pemerintah pada tanggal 5 Desember 2022. Dalam KUHP Baru banyak sekali perubahan atas KUHP warisan Belanda. Namun, masih mempertahankan pasal penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara dengan ancaman pidana selama 18 bulan penjara. Pasal 240 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan penghinaan pemerintah atau lembaga negara negara menjadi polemik. Menghina DPR, Polri dan Kejaksaan diancam 18 bulan penjara. Pasal-pasal terkait dengan penghinaan terhadap lembaga negara dan penguasa umum dalam KUHP akan berpotensi menjadi masalah. Pertanyaan awal yang harus diajukan adalah: benarkah kita ini menerapkan sistem pemetintahan Demokrasi Kaffah atau hanya Pseudo Democracy? Dalam upaya membangun demokrasi itu, perlu dilakukan revisi besar-besaran terhadap KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang lain, terutama pasal pasal yang bisa dipakai untuk memenjarakan wartawan, demonstran, penceramah, dan pembicara dalam diskusi, serta aktivis advokasi. Dengan menggunakan pasal-pasal itu, yang sekarang berlaku, putusan hakim dapat membungkam: kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Pasal-pasal tersebut ketinggalan zaman (outdates laws) di dalamnya termasuk mengenai ketentuan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, kabar bohong, dan penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, serta pejabat Negara. Seiring dengan berkembangnya nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia saat ini tampaknya kalangan yang disebutkan di atas menghendaki sebuah kebebasan berekspresi, sehingga tumbuh dan berkembang. Pula kualitas kontrol yang dihasilkan terhadap semua proses dan hasil pembangunan. Dengan fungsi itulah selayaknya kebebasan berekspresi tidak lagi terbelenggu dengan ancaman delik dalam KUHPidana. Kata ”penghinaan” pembuktiannya bisa dilakukan dengan ukuran subjektif, sehingga dapat disalahgunakan untuk kepentingan penguasa yang antikritik. Di KUHP sekarang, Pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 - Pasal 321 KUHP yang dikenal dengan istilah penghinaan.  R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dalam KUHP Baru, hukuman akan diperberat bila penghinaan menyebabkan kerusuhan. “Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV,” demikian bunyi Pasal 240 ayat 1. Di ayat 3 ditegaskan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. Hukuman akan diperberat lagi bila penghinaan itu dilakukan menggunakan sosial media dengan ancaman 2 tahun penjara. Pasal 241 ayat 1 berbunyi: “Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”. “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina,” demikian bunyi Pasal 350 ayat 2. Sesuai dengan penjelasan Pasal 240, yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Lalu apa yang dimaksud pemerintah atau lembaga negara? Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun yang dimaksud dengan “lembaga negara”: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Jadi, berdasarkan penjelasan Pasal 240 ini, penghinaan ini hanya meliputi: Presiden, MPR, DPR, DPD, MA dan MK. Selain instansi ini tidak termasuk penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara yang dimaksud. Terkait dengan potensi penggunaan pasal penghinaan kepada pejabat untuk kepentingan pejabat yang antikritik memang sangat besar. Kita punya pengalaman adanya kecenderungan pemerintah itu mengabaikan kritik publik menunjukkan pola berulang mengenai proses legislasi yang “ugal-ugalan”. Misalnya, pemerintah mengesahkan sejumlah UU kontroversial di tengah kritik publik, seperti UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Omnibus Law UU Cipta Kerja, UU Ibu Kota Negara, serta revisi UU P3 dan demo untuk mengkritik itu menimbulkan banyak korban akibat represi APH. Ada kemungkinan besar, pasal-pasal dalam KUHP Baru tersebut berpotensi membahayakan rakyat, atau bisa menjadi alat bagi kekuasaan untuk berlaku otoriter dan represif. Terkait dengan adanya pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlu ditekankan bahwa persoalan utamanya itu penghinaan kepada pejabat negara, bukan hanya Presiden dan Wapres. Nah, soal penghinaan ini yang harus dibuat clear dulu bahwa ia beda dengan kritikan. Selain itu rakyat pun juga harus dididik untuk tahu etika ketika memberikan kritik kepada pejabat negara. Saya kira di negara yang beradab, negara Islam pun tidak boleh dibiarkan tindakan penghinaan kepada pejabat negara, tapi kritik boleh. Hanya persoalannya beda tipis itu yang seringkali terjadi sehingga pejabat dengan perangkatnya bertindak represif terhadap rakyat yang mengkritiknya. Maka, sudah tepat jika soal penghinaan kepada pejabat ini ditempatkan sebagai Delik Aduan dan pidananya bisa berupa penjara atau denda kategori tertentu. Namun, lebih baik lagi kalau soal penghinaan ini digeser menjadi hukum perdata, bukan hukum pidana. Ganti kerugian bisa menjadi pilihan yang tepat, bukan penjara. Jika kita cermati, ada banyak hal yang perlu diakomodir dan ditolak dari RKUHP ini, termasuk yang sekarang hangat dibicarakan adanya potensi semua bisa kena hukuman akibat menyuarakan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu harus ada jaminan dari pembentuk UU bahwa KUHP ini tidak dipakai sebagai alat Represi dan pembungkaman suara kebenaran dan keadilan rakyat. Banyak substansi yang menurut saya sebuah kemajuan. Adanya berbagai polemik dan kelemahan sistem hukum di negeri ini, hal tersebut dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk berbenah dan menelaah kembali sistem politik kenegaraan dan sistem  yang diadopsi dan dijalankan selama ini. Ada pendapat berbagai kalangan yang menyatakan bahwa sistem demokrasi yang dijalankan di negeri ini justru telah menjauhkan keadilan dan kesejahteraan umum. Hingga sekarang sebenarnya masih relevan bagi kita untuk mendiskusikan sistem mana yang terbaik untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada prinsip yang bisa dipegang bagaimana hubungan antara lingkungan dengan penghuninya. Ibaratnya: Ikan tinggal di air. Bukan di padang pasir. Misalnya kita bicara kapan umat Islam yang mayoritas di negeri ini bisa hidup dalam kedamaian sejati? Secara fitrah dan hakikat, umat Islam hanya akan bahagia dan sejahtera jika tinggal dalam naungan sistem Islam. Jika kita yakin bahwa sistem yang kita anut sekarang buruk dampaknya bagi penghuninya mestinya sudah saatnya umat mengkaji ulang penerapan sistem buruk tersebut. Kemudian menggantinya dengan sistem yang membawa kebaikan. Yaitu sistem Islam yang memberi jaminan keadilan dan kesejahteraan, serta memberi kebebasan sepanjang berada dalam koridor syariat-Nya. Sistem pemerintahan Islam sejatinya tegak di atas landasan akidah dan standar hukum syara’. Prinsip ini dipegang teguh baik oleh penguasa maupun rakyatnya. Di antara keduanya, tak ada yang merasa lebih istimewa. Satu sama lain justru akan saling mengontrol, karena paradigma penyelenggaraan kekuasaan adalah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Rabb Pencipta alam semesta, bukan untuk mengejar kepentingan dunia. Bagaimana dengan sistem demokrasi? Standar sistem ini tidak jelas, karena hanya didasarkan pada konsensus rakyat yang seringkali diwakili oleh orang-orang yang tidak mencerminkan kehendak rakyat sendiri, melainkan lebih pertimbangkan kemauan partai, fraksi bahkan oligarki yang mendukungnya. Munculnya negara Nation State dengan Demokrasinya hingga sekarang belum mampu membawa dunia menjadi lebih baik, masih jauh dari segala krisisis multidimensional. Bahkan Nation State makin menjauhkan kita dari keadilan dan kesejahteraan umum. Solusinya bagaimana? Islam menawarkan solusi penerapan syariat Islam dalam naungan sistem pemerintahan Islam yang melindungi semua kaum beragama tanpa kecuali. Demokrasi bukan harga mati, masih terbuka untuk dievaluasi bahkan diganti. Jika belum memungkinkan untuk mengganti sistem, harus ada perbaikan dalam pengaturan tentang penghinaan terhadap pejabat dengan bercermin kepada negara lain. Harus diakui pula memang di beberapa Negara, sebut saja contohnya : Togo, Afrika Barat, Kroasia, Ghana, Uganda, Timor Lorosae, dan Nederland, mereka telah melakukan penghapusan ketentuan hukum mengenai penghinaan ini dari ketentuan pidana menjadi ketentuan perdata, sehingga konsekuensinya hanya memberlakukan sanksi denda saja. Pergeseran ini didorong oleh sebuah pendapat yang menyatakan bahwa “denda akan mendorong kebebasan berekspresi”, yang dalam masyarakat pada saat ini sedang dikembangkan. Tabik! Semarang, Kamis, 8 Desember 2022. (*)

Dekrit Tanpa Dipaksa Rakyat: Omong Kosong!

BY FNN Jum'at, 09 Desember 2022 22:04:54 0

Saat ini tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Indonesia, pintunya hanya People Power – Revolusi atau Kudeta oleh Rakyat. Hadirnya Revolusi tidak bisa dipercepat dan ditunda. Pasti akan muncul tepat pada waktunya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “DALAM politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu”. (Franklin D. Roosevelt) Dekrit itu harus dimulai dengan ada kekacauan perang dan kerusuhan massa. Dukungan Presiden hanya akan terjadi harus ditodong dengan paksa. Tentara harus satu barisan dengan rakyat. (Kivlan Zen) Menurut DR. Refly Harun, tak ada yang dengan cara normal, selalu didahului situasi revolusioner.  Ide Dekrit itu terkoordinasi sepanjang pendekatan hanya melalui lobi dengan kekuasaan yang sedang menikmati kekuasaannya, itu omong kosong. Sama dengan harapan dekrit meminta MPR mencabut semua hasil amandemen itu mimpi. Muncul istilah dekrit terkordinasi sayup-sayup direspon oleh Istana dengan barter perpanjangan masa jabatan ujungnya mereka akan bermain adendum pasal 7 UUD 1945 skenario untuk bisa terpilih kembali melalui MPR. Upaya perpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan deal politik, tetapi karena di belakangnya ada kekuatan uang oligarki yang bisa mengatur dan menguasai parlemen. (Rizal Ramli) Kecerdasan Oligarki menyatukan Bandit, Bandar, dan Badut Politik organik dengan Bandit, Bandar, dan Badut Politik non-organik adalah gambaran peta perselingkuhan dan pelacuran politik yang juga melibatkan semua jejaring kekuasaan masuk dalam kolam yang sama. Mampu meluluh-lantakan peran dan fungsi hampir di semua institusi dan lembaga negara dalam satu kekuasaan dan genggaman Oligarki. Kuasa dan kekuasaan mereka sangat besar dan dalam menentukan kebijakan negara. Penikmat kekuasaan dan ekonomi tidak akan melepaskan dengan cara reguler yang tidak mungkin mau melepaskan kenikmatan itu secara sukarela. Tidak mungkin rezim yang sudah menikmati hasil Amandemen mau melepas dengan kebaikan hati atau belas kasihan untuk rela Kembali ke UUD 1945? Mungkinkah ada Taipan atau Pemodal, termasuk oligarki yang mau dan rela menyerahkan privilege mereka yang sudah biasa mendikte birokrat dan aparat dengan sukarela melepas privelege itu? Kalaupun mereka mau pastilah dengan kalkulasi matang bahwa mereka tetap mendominasi dan mencengkram karena mereka merasa sudah jadi pemenang, selalu akan berpikir untuk menyempurnakan kemenangannya. Kita terus dihadapkan pada sebuah rekayasa politik oligarki yang ugal-ugalan. Negara bukan hanya menjauh dari cita-cita dan tujuan negara tetapi sudah mengarah ke arah kehancurannya. Saat ini tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Indonesia, pintunya hanya People Power – Revolusi atau Kudeta oleh Rakyat. Hadirnya Revolusi tidak bisa dipercepat dan ditunda. Pasti akan muncul tepat pada waktunya. Setiap kudeta bisa bermakna Ilegal, hanya satu kudeta yang legal. Yaitu kudeta dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Dalam rangka menggulingkan tirani. Referensi (meminjam) naskah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat: “Pemerintah dilembagakan di antara manusia, memperoleh kekuasaan mereka yang adil dari persetujuan yang diperintah. Bahwa setiap kali bentuk pemerintahan apa pun merusak tujuan-tujuan ini, adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghapusnya, dan untuk membentuk pemerintah baru, meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip tersebut dan mengatur kekuatannya dalam bentuk sedemikian rupa, karena bagi mereka tampaknya paling mungkin mempengaruhi keselamatan dan kebahagiaan mereka”. Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Prof. Suteki: kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang radikal, extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik inkremental maupun cut and glue. (*)

Orkestrasi Kudeta Konstitusi Penundaan Pemilu Jilid II, Ketua MPR di Barisan Terdepan

BY FNN Jum'at, 09 Desember 2022 16:51:12 0

Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu aspirasi rakyat yang menolak kudeta konstitusi. Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu bahwa penundaan pemilu merupakan kudeta konstitusi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) UPAYA penundaan pemilu (dan pilpres), atau kudeta konstitusi, Jilid I sangat sistematis disuarakan pada awal tahun ini, diorkestrasi oleh tiga ketua umum partai politik dan dua menteri. Salah satu alasan penundaan pemilu adalah tingkat kepuasan terhadap Jokowi tinggi. Mereka pada umumnya merujuk hasil lembaga survei, yang digunakan untuk pembenaran kudeta konstitusi. Setelah kudeta konstitusi mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, lembaga survei kemudian publikasi hasil survei yang sangat berbeda. Balik Badan? Beberapa lembaga survei mengatakan, mayoritas masyarakat menolak kudeta konstitusi, menolak penundaan pemilu, termasuk mereka yang menyatakan puas terhadap Jokowi. Lingkaran Survei Indonesia (LSI), misalnya mengatakan, mayoritas responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menolak wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dari survei itu diperoleh 65,1 persen responden yang puas dengan kinerja Jokowi menentang penundaan Pemilu 2024. Sedangkan untuk pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen. Jelasnya, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220328181841-32-777147/survei-ips-mayoritas-publik-tolak-penundaan-pemilu/amp Terlepas dari itu semua, yang terpenting dan mendasar, penundaan pemilu merupakan pelanggaran konstitusi. Tidak ada urusan dengan popularitas atau tingkat kepuasan terhadap presiden yang rawan dimanipulasi, dengan menggunakan lembaga survei. Upaya mengubah konstitusi untuk tujuan agar pelanggaran konstitusi seolah-olah menjadi tidak melanggar konstitusi masuk kategori kudeta konstitusi: kejahatan konstitusi. Tugas Ketua MPR (Bambang Soesatyo) seharusnya mengamankan konstitusi, dan mencegah segala upaya pelanggaran dan kudeta konstitusi dari semua pihak yang ingin menghancurkan demokrasi, membuat Indonesia menjadi negara otoritarian dan tirani. Bukannya mengamankan konstitusi, Ketua MPR malah mencoba melakukan sebaliknya. Ketua MPR sekarang malah berada di barisan terdepan dalam menyuarakan dan orkestrasi kudeta konstitusi penundaan pemilu, Jilid II. Saran, usulan dan hasutan kudeta konstitusi Ketua MPR akan terus bergulir liar menjadi sebuah orkestrasi bernada sumbang dan mematikan bagi rakyat Indonesia. Maka itu, kedudukan Ketua MPR saat ini sangat membahayakan konstitusi Indonesia. Karena itu, wajib diganti. Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu aspirasi rakyat yang menolak kudeta konstitusi. Sangat naif kalau beranggapan Ketua MPR tidak tahu bahwa penundaan pemilu merupakan kudeta konstitusi. Maka itu, selama Bambang Soesatyo menjabat Ketua MPR, selama itu pula konstitusi Indonesia akan tetap terancam dikudeta, terancam diubah untuk melanggengkan penundaan pemilu dengan berbagai macam alasan. Karena itu, wajib diganti. (*)

Kopi Pahit Fahri Hamzah

BY FNN Jum'at, 09 Desember 2022 16:18:01 0

Kritik FH layaknya kopi pahit yang dihidangkan pagi, siang, dan malam. Bagi yang selama ini menikmati kopi sachetan, minuman ini jelas bukan pilihan. Tapi, tren belakangan ini, para penikmat kopi justru lebih suka kopi pahit. Oleh: Sulung Nof, Penulis MIMBAR kritik Fahri Hamzah (FH) yang ditujukan kepada Anies Baswedan sudah mulai ekspansif. Sebelumnya hanya melalui kanal media sosial pribadinya, lalu berlanjut ke podcast Total Politik, dan sekarang menyebrang ke CokroTV. Sebagai insan yang hidup di bawah langit demokrasi yang sama, sentilan FH perlu kita terima sebagai sebuah autokritik. Kritikannya itu memang sangat menyebalkan. Tapi ruang demokrasi membutuhkan figur seperti beliau: FH. Sejak awal Rekanan atau Rekan Anies Baswedan didirikan, saya pernah sampaikan sekali dua kali, “Jangan pernah sembah Anies Baswedan.” Itulah arti dari nama simpul yang bermakna “partner” dengan posisi yang setara. Pada saat rekan kita dianggap agak bengkok jalannya, kita gandeng supaya tetap lurus. Kalaupun sudah lurus masih dinilai bengkok, maka tetap saja digandeng juga. Itulah arti rekan yang selalu menemani, bukan ditinggali. Sebelumnya saya sempat mencurahkan kegelisahan dalam sebuah tulisan yang bertajuk “Heart to Heart Talk”. Harapannya, semoga pesan itu sampai kepada Calon Presiden kita. Berikut ini dikutipkan sebagiannya: “Dari kepingan mimpi itu saya menebak Pak Anies akan bertemu Pak PS; seperti beliau bertemu Pak Presiden Joko Widodo usai purnatugas. Pertemuan itu adalah ruang untuk bicara dari hati ke hati. “Heart to heart talk” antara dua tokoh nasional guna menjernihkan suasana. Suasana yang dimaksud adalah munculnya isu bahwa Pak Anies dianggap mengkhianati atau tidak berterima kasih kepada Pak PS.” Kritik FH layaknya kopi pahit yang dihidangkan pagi, siang, dan malam. Bagi yang selama ini menikmati kopi sachetan, minuman ini jelas bukan pilihan. Tapi, tren belakangan ini, para penikmat kopi justru lebih suka kopi pahit. Kopi pahit adalah kopi tanpa gula. Ini bukan perkara manis, bicara manis, atau duduk manis. Tapi, paradigma yang ditawarkan adalah tentang masalah kesehatan. FH memang jualan kopi. Namun, Kopi Pahit yang beliau jual, kita borong tanpa ditawar. Bandung, 09122022. (*)

FIFA, Qatar dan Eksposur Kemunafikan

BY FNN Jum'at, 09 Desember 2022 15:07:27 0

Kita bisa saja menuliskan cacatan panjang berbagai pengakuan Barat dan realita yang sesungguhnya di lapangan. Tapi biarlah itu akan terekspos pada waktunya dengan cara yang Allah telah tetapkan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SAYA tidak punya kepentingan dengan Qatar sebagai negara (state/country) dan karenanya, seperti pada banyak hal, dukungan/pujian atau juga kritikan saya tidak pada siapanya. Tapi lebih kepada apanya. Bagi saya “nilai” (value) itu jauh lebih penting ketimbang oknum (pribadi atau bangsa). Karenanya pujian saya kepada Qatar lebih karena “nilai terpuji” (praiseworthy value) yang ditunjukkan sebagai tuan rumah bagi perhelatan akbar persepak bolaan dunia (World Cup) yang saat ini memasuki putaran 8 terbesar. Keberhasilan itu, sekali lagi, bukan sekedar pada profesionalitasnya sebagai “host” (tuan rumah) kejuaraan piala dunia. Tapi juga karena ketegasan Qatar yang terangkai dengan keindahan karakter dalam menampilkan “nilai-nilai”  yang diyakininya. Nilai yang kita maksud di sini tentunya adalah Islam itu sendiri. Sekaligus nilai-nilai kemuliaan bangsa Arab (karomah ‘Arabiayah) yang sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang memuliakan para tamu (ikrom ad-dhuyuuf). Perhelatan akbar persepak bolaan dunia ini tak dipungkiri juga menjadi pintu eksposur banyak hal, baik hal-hal positif maupun banyak hal yang negatif dalam pandangan kita yang beriman. Pertama, eksposur keindahan Islam yang diwakili oleh karakter tuan rumah yang dahsyat. Tidak saja berbagai fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Qatar secara profesional dan sangat memuaskan. Dari bandara, akomodasi, lapangan/Stadium, hingga kepada berbagai pelayanan publik baik yang dikoordinir langsung oleh pemerintah maupun secara sukarela oleh warga Qatar. Tapi tatakrama (etika) penerimaan bangsa Qatar yang mencerminkan nilai-nilai Islam (akhlak Islamiyah) yang mulia. Eksposur lain dari perhelatan ini adalah ketegasan negara Qatar untuk berpegang (committed) kepada nilai-nilai (Islam) yang diyakininya. Nilai-nilai Islam yang tegas dalam penegakan “al-maruf” (kebaikan) dan penolakan “al-munkaraat” (keburukan). Tanpa bermaksud membahas subyek ini secara rinci, di antara isu-isu yang diperbincangkan oleh khalayak luas, ada dua hal yang paling banyak untuk diperbincangkan. Yaitu larangan mengkonsumsi alcohol di ruang publik dan larangan simbol-simbol LGBTQ selama perhelatan berlangsung. Ketegasan Qatar itu mendapat reaksi beragam dari berbagai belahan dunia. Sebagian masyarakat Muslim dunia menyambut dengan sukacita dan bangga. Tapi tetap saja ada juga sebagian kecil dari Umat ini yang nyinyir atas nama kebebasan dan HAM. Sebenarnya yang ingin saya bicarakan kali ini dalam kaitan sikap tegas Qatar ini adalah “hypocritical stand” (posisi kemunafikan) mereka yang mengaku dunia Barat dalam menyikapi posisi Qatar. Mereka atas nama “freedom dan human rights” mengeritik keras Qatar atas larangan alkohol di tempat-tempat umum dan simbol-simbol LGBTQ maupun penampakan immoralitas lainnya. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan tanpa disadari adalah “self exposure” (penampakan diri sendiri) atas berbagai kemunafikan yang selama ini sudah seringkali dipertontonkan tanpa ada rasa malu. Dunia Barat sering merasa paling beradab (civilized). Tapi adakah yang bisa mengingkari kebiadaban dunia Barat dalam sejarah di berbagai belahan dunia lainnya? Saya jadi teringat pernyataan Presiden FIFA ketika merespon kritikan kepada Qatar ini: “Saya kira kita harus melihat ke belakang 300 tahun dan meminta maaf 300 tahun ke depan atas dosa-dosa yang kita (West) pernah lakukan”. Dunia Barat seringkali merasa paling toleran. Tapi, berapa kasus intoleransi yang terjadi di berbagai negara yang disebut dunia Barat, termasuk Australia? Sejujurnya hanya karena manipulasi media semata (tanpa tendensi justifikasi tentunya), seringkali justeru yang tampil ke permukaan adalah kasus-kasus intoleransi yang terjadi di dunia Islam. Kita bisa saja menuliskan cacatan panjang berbagai pengakuan Barat dan realita yang sesungguhnya di lapangan. Tapi biarlah itu akan terekspos pada waktunya dengan cara yang Allah telah tetapkan. Satu cara yang nampaknya Allah telah tetapkan adalah kejuaraan sepak bola dunia dan posisi Qatar dalam memegangi nilai-nilai yang diyakininya. Eksposur kemunafikan itu kembali terjadi di depan mata tanpa malu-malu. What a shame! NYC Subway, 8 Desember 2022. (*)

Saksi Jaya Suprana Minta Hakim Pertimbangkan Putusan atas Roy Suryo

BY FNN Jum'at, 09 Desember 2022 14:40:00 0

Jakarta, FNN – Sidang lanjutan kasus rakayasa meme stupa yang didakwakan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dibuka kembali di PN Jakarta Barat pada Kamis, 8 Desember 2022. Pada persidangan kali ini penasehat hukum Roy Suryo, menghadirkan saksi meringankan yakni budayawan Jaya Suprana, ahli ITE Muhammad Taufiq, dan ahli hukum pidana Didit Wijayanto Wijaya. Dalam kesaksiannya, Jaya Suprana mengaitkan adanya unsur kebudayaan terhadap kasus meme stupa yang dijatuhkan kepada Roy Suryo. Jaya Suprana juga meminta agar majelis hakim segera mempertimbangkan segala keputusan yang dijatuhkan kepada Roy Suryo dalam sidang ini. “Saya memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan segala keputusan yang dijatuhkan kepada mas Roy Suryo, dan sejauh kesan saya majelis hakim menerima permohonan saya,” ujar Jaya Suprana usai menjadi saksi di persidangan, Kamis (8/12/2022). Roy Suryo sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus meme stupa penggantian wajah candi dengan muka Joko Widodo di akun media miliknya. Adapun pasal yang didakwakan kepada Roy antara lain, Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ketiga, Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Anw)

Dilema Zulkifli Hasan: Tersandera “Kasus”?

BY FNN Jum'at, 09 Desember 2022 13:42:06 0

Bagi Zulhas, langkah paling aman agar yang dia lakukan semasa menjabat Menhut adalah dengan cari muka ke Presiden Jokowi, sehingga KPK enggan “menyentuh” dia. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN MENGAPA Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketum PAN akhirnya menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai pasangan bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024? Padahal, Partai Golkar-PPP sendiri sebagai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lainnya belum juga menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri BUMN tersebut? Begitu Zulhas, demikian panggilan akrab Ketum PAN ini, mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar dan Erick, kader PAN se-Jatim mundur massal dari partai, DPW PAN langsung Deklarasi mendukung Anies Rasyid Baswedan. Dalam video berdurasi 8:08 menit yang beredar, sudah 144.366 x ditonton sejak 3 Desember 2022 berjudul “Kader PAN Se-Jatim Mundur Massal dari Partai !! DPW PAN Langsung Deklarasi Anies” tersebut intinya menyatakan dukungan pada Anies dari kader PAN itu karena sebelumnya diputuskan dalam Rakernas PAN antara lain, PAN akan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. 66 Menanggapi hal tersebut, Zulhas mengizinkan kepada seluruh kader partainya untuk mendukung Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Melansir Kompas.com, Rabu (7 Desember 2022 | 12:52 WIB), itu merupakan bagian dari sebuah kebebasan dari negara demokrasi. Hal itu disampaikannya ketika ditanya adanya dukungan dan penyambutan yang dilakukan sejumlah kader PAN daerah terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta atau bakal Capres Anies Baswedan. “Boleh, kan belum diputuskan siapanya (capres). Yang enggak boleh itu, ikut (acara deklarasi) partai lain,” kata Zulhas seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (6/12/2022) malam. Pernyataan Zulhas yang secara terbuka mendukung Ganjar – Erick tersebut terkesan buru-buru. Pasalnya, KIB sendiri belum menyatakan dukungannya terhadap Ganjar maupun Erick. Golkar masih bersikukuh akan mengusung Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal Capres, bukan Cawapres. Sementara Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan memberi sinyal soal rambut putih dan muka berkerut juga berubah-ubah. Awalnya terkesan mendukung Ganjar, namun di depan Prabowo Subianto seakan mengarah ke Ketum Partai Gerindra ini. Jabatan Presiden dianggap seperti “arisan”. Terkait pernyataan Zulhas di atas, ada kesan, dukungan terhadap Ganjar itu diumumkan supaya Presiden Jokowi senang, Asal Bapak Jokowi Senang alias “ABJS”. Padahal, ini adalah bentuk kepanikan Zulhas. Pasalnya, bersamaan dengan pernyataan tersebut, nama Zulhas disebut-sebut dalam persidangan Rektor Universitas Lampung (Unila) nonaktif Karomani yang dihadirkan sebagai saksi menyebutkan sejumlah tokoh yang menitipkan anak maupun saudara mereka kepadanya untuk diterima sebagai mahasiswa Unila. KPK pun bakal mendalami dugaan sejumlah pejabat negara menitipkan calon mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila). Sejumlah pejabat tersebut, di antaranya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan hingga tiga anggota DPR RI, masing-masing Utut Adianto, Tamanuri, dan Muhammad Khadafi. “Semua fakta sidang pasti akan dikonfirmasi dan didalami,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (1/12/2022), seperti dikutip dari Antara. Meski di luaran Zulhas membantah bahwa dia tidak punya ponakan yang masuk di Unila, namun dengan menyebut namanya di persidangan kasus korupsi Karomani, lanjut Ali, dia akan dihadirkan juga sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Ali mengatakan bila keterangannya dibutuhkan, jaksa KPK bisa memanggil Zulhas dan beberapa pihak lainnya tersebut yang diduga menitipkan calon maba di Unila. Tampaknya, keterangan Karomani sebagai saksi atas terdakwa Andi Desfiandi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Rabu (30/11/2022) itu yang membuat Zulhas buru-buru menyatakan dukungannya kepada Ganjar dan Erick. “Bila dibutuhkan keterangan sebagai saksi, jaksa juga akan memanggilnya untuk dikonfirmasi,” ucap Ali. “Dosa” Zulhas Jika melihat jejak digital Zulhas yang pernah menjabat Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009-2014. Dia dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi, Rabu 15 Juni 2022. Nama Zulhas sempat jadi sorotan pada 2013. Kala itu, aktor kenamaan Hollywood Harrison Ford menyindir Zulhas karena dinilai terlalu banyak mengeluarkan izin alif fungsi hutan yang berujung pada deforestasi. Harrison Ford yang kala itu tengah dalam pembuatan film dokumenter “Years of Leaving Dangerously” di hutan Tesso Nilo, Riau pada 2013, melihat kondisi hutan dari udara yang memprihatinkan dan gundul di mana-mana karena dibabat untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Belakangan, video Harrison Ford yang mencecar Zulhas tahun 2013 silam ini kembali ramai beredar di jagat media sosial Tanah Air. Saat wawancara, Harrison Ford bertanya kenapa kondisi hutan bisa sampai rusak parah. Aktor film Indiana Jones itu menilai, kerusakan hutan karena adanya kongkalikong pebisnis dan politikus. Menjawab pertanyaan Harrison Ford, Zulhas tak menjawab secara gamblang. Namun dia berbicara soal iklim demokrasi di Indonesia yang mulai membaik. “Yang lain, anda tahu kita baru belajar berdemokrasi. Tapi saya yakin, kita dalam waktu yang panjang akan, apa namanya, terjadi titik yang seimbang,” kata Zulhas dalam cuplikan video yang beredar. Mengutip Kompas.com, kontroversi banyaknya alih fungsi hutan era Presiden SBY, Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan, yaitu sejak 22 Oktober 2009 hingga 1 Oktober 2014. Sebelum Zulhas, Menhut dijabat MS Kaban. Semasa SBY tersebut, sebagaimana dikutip dari data resmi KLHK, pemerintah sudah menerbitkan 2.312.603 ha dari 2004 sampai 2014. Di mana ketika itu Zulhas menjabat pada 2009-2014 dan MS Kaban 2004-2009. Organisasi nirlaba Greenomics sempat merilis data, dari jumlah area pelepasan hutan era dua periode SBY tersebut, sebanyak 1,64 juta ha dikeluarkan dalam era Menhut Zulkifli Hasan. Jumlah hutan yang dilepas untuk pelepasan kawasan hutan ini jauh lebih banyak dibandingkan era BJ Habibie (1998-1999) seluas 763.041 ha, era Abdurrahman Wahid (1999-2001) seluas 164.147 ha, Megawati Soekarnoputri (2001-2004) seluas 3.702 ha. Sementara catatan KLHK sepanjang 2014-2020 atau di era Presiden Jokowi, jumlah pelepasan kawasan hutan yakni seluas 619.357 ha. Jumlah kawasan hutan yang dilepas semasa SBY hanya kalah dari Presiden Soeharto, di mana sepanjang 1984-1998 ada 3.468.801 ha hutan yang dilepas pemerintah. Perlu diketahui, izin Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi menjadi bukan kawasan hutan, seperti untuk peruntukan pembukaan perkebunan kelapa sawit. Selain izin Pelepasan Kawasan Hutan, pemerintah juga memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Sebagai informasi, IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Izin IPKH bisa diberikan pemerintah untuk keperluan tambang maupun non-tambang antara lain keperluan lahan jalan tol, jalan umum, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, migas, dan geothermal. Jumlah IPPKH melonjak di dua periode pemerintahan SBY dengan luasan  mencapai 322.169 ha yang meliputi peruntukan tambang 305.070 ha dan 17.097 ha sebagai kawasan non-tambang atau yang terbesar dibanding 5 Presiden Indonesia lainnya. Selama karier politiknya, Zulhas juga sempat dikaitkan dengan kasus hukum. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kasus suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Kasus korupsi ini menyeret mantan Gubernur Riau Annas Mamun yang juga terjaring OTT KPK pada September 2014. Sempat dua kali tak hadir, Zulhas pada akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan alih fungsi hutan karena kapasitasnya sebagai Menhut saat izin tersebut keluar. Nama Zulhas juga muncul dalam perubahan status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas di Banyuwangi. Hutan yang dipakai sebagai kawasan pertambangan emas oleh PT Merdeka Cooper Gold awalnya adalah kawasan hutan lindung. Pada 10 Oktober 2012, melalui surat nomor 522/635/429/108/2012 Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengusulkan perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung seluas + 9.743, 28 ha terletak di BKPH Sukamade, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap. Permohonan perubahan ini jelas terkait dengan kepentingan pertambangan emas di yang tidak diperbolehkan berlangsung di hutan lindung. Pada 19 November 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (SK.826/Menhut–II/2013) 1.942 ha hutan lindung di Tumpang Pitu kemudian diturunkan statusnya menjadi hutan produksi. Kebijakan alih fungsi hutan di beberapa daerah di atas yang telah dilakukan Zulhas, setidaknya membuat ketar-ketir Ketum PAN ini. Bagi Zulhas, langkah paling aman agar yang dia lakukan semasa menjabat Menhut adalah dengan cari muka ke Presiden Jokowi, sehingga KPK enggan “menyentuh” dia. Makanya, Zulhas langsung menyataan dukungannya pada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir pada Pilpres 2024 nanti. (*)

Negara Dirampok, Fahri Hamzah Malah Bicara Tertib Demokrasi Anies

BY FNN Jum'at, 09 Desember 2022 11:42:43 0

Kelihatannya Anda, Bung Fahri, berpihak kepada mereka untuk menghadang Anies. Sungguh ironis. Tak masuk akal. Karena Fahri Hamzah selama ini dikenal tajam dan menggelegar menghadapi kesewenangan. Oleh: Asyari Usman, Junalis Senior FNN SEMUA orang paham keinginan Fahri Hamzah. Dia mencela Anies Baswedan yang melakukan jumpa pendukung di berbagai daerah. Menurut Fahri, yang dilakukan Anies itu menipu diri sendiri. Dan, tak punya etika politik, karena tak mengikuti tertib demokrasi. “Tidak ada capres sebelum tahapan resmi KPU yang akan dilakukan bulan November 2023,” kata Fahri. Ini dia ucapkan dalam acara bincang-bincang di salah satu kanal Youtube. “Percayalah. Itu hanya menipu diri sendiri,” ujar Fahri dalam nada tinggi. Apakah Anies dan Partai Nasdem melakukan pelanggaran? Sama sekali tidak. Pelanggaran apa? Yang dilakukan Anies hanya bersilaturahmi keliling daerah. Konsolidasi aspirasi rakyat. Rakyat pun menyambut antusias. Jadi, mengapa Fahri sewot setengah mati? Wallahu a’lam. Yang jelas, politisi Partai Gelora ini tak punya alasan untuk berkomentar negatif mengenai safari keliling Anies. Memang dia berhak berkomentar, tapi isu yang dia sorot tidak punya urgensi sama sekali. Kalau Fahri beralasan bahwa pilpres itu ada tata tertib dan tahap-tahapannya, Anies tidak melanggar aturan mana pun tentang pelaksanaan pemilu. Kenapa Fahri meributkan silaturahmi Anies itu? Apa salahnya kalau Anies mejumpai masyarakat dan mereka sangat senang sekali menerima kedatangan mantan gubernur DKI Jakarta itu? Ok, katakanlah ada kesalahan tertib demokrasi yang dilakukan Anies. Nah, tidakkah Fahri bisa melihat bahwa pelanggaran tertib demokrasi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perampokan, penggarongan, dan termasuk penghancuran negara ini oleh orang asing, khususnya orang China Tingkok? Apakah Fahri belum tahu bahwa banyak sumber tambang Indonesia yang selama bertahun-tahun ini dikuras oleh China? Apakah Fahri pikir orang-orang China itu datang ke negara ini mematuhi tertib demokrasi dan tertib hukum? Terus, apakah Presiden Jokowi dan para pejabat tinggi lainnya mencontohkan tertib demokrasi, tertib hukum, dan tertib-tertib lainnya? Bung Fahri tampaknya tak sempat melihat betapa sibuknya Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan resepsi pernikahan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Bahkan beberapa menteri lain juga ikut sibuk. Apakah Jokowi tidak salah ketika dia menyebutkan ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat, yang harus dipilih sebagai presiden, dan yang arahnya bisa ditebak bahwa itu adalah Ganjar Pranowo? Dalam hal ini, beretikakah Jokowi? Bertertib demokrasikah dia? Sekali lagi, Bung Fahri, negara ini ada dalam cengkeraman oligarki lokal dan China Tiongkok. Negara ini sedang mereka rampok. Sedang mereka kuras dengan cara yang brutal. Sangat mengerikan. Anda masih saja mempersoalkan hal-hal yang tidak urgen. Hari ini ada masalah yang sangat mendesak. Kita perlu figur yang berintegritas untuk memimpim negara ini.  Juga perlu seseorang yang berkapabilitas dan berkapasitas tinggi agar tidak lagi menjadi boneka oligarki. Selain Anies, hingga detik ini belum terlihat figur yang diperlukan itu. Mengapa Anda terlihat ingin sekali mencegah gerak langkah Anies? Apakah dia bersekongkol dengan para konglomerat hitam? Apakah dia ikut merampok kekayaan negara ini seperti halnya dengan para pejabat yang melindungi para perampok itu? Rakyat suka Anies dengan nalar mereka. Mereka tulus ikhlas menyambut Anies. Mereka menaruh harapan perbaikan dan perubahan lewat tangan Anies. Dan mereka tahu Anies mampu melakukan itu. Bung Fahri, Anda pastilah paham tentang berbagai skenario yang sedang disiapkan oleh para pembenci Anies agar dia tidak ikut pilpres 2024. Dengan dukungan uang super-besar dari oligarki konglomerat hitam, mereka menekan pimpinan parpol-parpol yang mendukung Anies. Mereka mempersempit raung gerak Anies Baswedan. Pernah mereka cabut izin penggunaan lapangan untuk acara Anies di beberapa kota provinsi. Sekarang, Anda sendiri seperti seiya sekata dengan para konglomerat hitam itu. Kelihatannya Anda, Bung Fahri, berpihak kepada mereka untuk menghadang Anies. Sungguh ironis. Tak masuk akal. Karena Fahri Hamzah selama ini dikenal tajam dan menggelegar menghadapi kesewenangan. Semoga semua ini cuma manuver taktis saja yang hanya bisa dipahami oleh para praktisi kawakan. Tapi, raut muka Anda sangat serius kok ketika mengatakan Anies tak beretika politik dan tak bertatatertib demokrasi. Medan, 9 Desember 2022. (*)

Ketua DPD dan Ketua MPR Sudah Rasakan Nikmatnya Cuan Oligarki?

BY FNN Jum'at, 09 Desember 2022 11:30:08 0

Semoga Panglima TNI yang baru kita bisa membaca artikel ini. Semoga Pak Laksamana Yudo Margono bisa bersama rakyat dalam mempertahankan negeri ini. Ke mana rakyat mengharap kalau bukan ke TNI? Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung DIKALA rakyat lagi demam Anies Rasyid Baswedan (ARB) dan tsunami ARB di setiap daerah yang dikunjunginya, tiba-tiba muncul berita Bambang Soesatyo (Bamsoet) si Ketua MPR mengusulkan tunda Pemilu yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh Ketua DPD LaNyalla Matalitti. Sebelumnya para anggota DPR yang sidangnya dipimpin Sufmi Dasco dari Partai Gerindra telah mensahkan RKUHP (Rencana Kasih Uang Habis Perkara) menjadi UU. Sehingga nyata dan jelas negeri ini adalah negeri otoriter melebihi Komunis. Kalau negeri komunis yang komunis itu orangnya, tetapi di Indonesia aturan berbangsa dan bernegara itu dibikin komunis oleh para anggota DPR. Plus pejabat di kementrian lagi sibuk jual pulau di Indonesia. Baru mereka kalau berpidato di hadapan rakyat kita harus cinta tanah air. Kita disuruh cinta baru mereka jual tanah air. Dengan dalih menarik investor. Maka dari itu, apakah kita masih mau percaya DPR dan pemerintah sekarang? Masih ada satu tahun lagi perjalanan hidup kita di Indonesia ini. Terlalu lama ini 2024. Harus kita hentikan mereka sebelum mereka jual negeri ini ke pihak asing. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan People Power. Rakyat harus turun semua ke jalan dan bubarkan semua. Parlemen, kabinet dan pemerintahnya harus di bubarkan. Takut dengan senjata? Atau takut karena sudah mendapatkan cuan oligarki? Lantas kapan kita beraksi demi kemashlahatan anak cucu kita? Oh bangsaku kalian tidak lama lagi game over hidup loe. Mereka para asing terutama China mau kuasai negeri kalian. Semua sudah dikuasai. Tinggal seupil saja dari Tambang Nikel Belum mereka kuasai. Kalau itu mereka kuasai penuh maka wassalam negeri dan bangsaku. Para petinggi negeri sudah ambil jatah cuan mereka dari oligarki. Jadi mereka gak malu-malu minta ke rakyat agar Pemilu ditunda dan gak malu-malu lagi jual pulau. Mana TNI kita? Masih adakah TNI yang merah putih? Atau TNI juga sudah jadi pak turut karena sudah dapat cuan dari oligarki? Semoga Panglima TNI yang baru kita bisa membaca artikel ini. Semoga Pak Laksamana Yudo Margono bisa bersama rakyat dalam mempertahankan negeri ini. Ke mana rakyat mengharap kalau bukan ke TNI? Mau berharap ke polisi, mereka sudah jadi Sambo semuanya. Lihat saja mantan Kapolri-nya kakak asuh Satgassus mau jual pulau ke asing. Terlalu ..... Wallahu A\'lam ..... (*)

Ketua MPR Sarankan ‘Kudeta Konstitusi’, Wajib Mundur

BY FNN Jum'at, 09 Desember 2022 11:08:13 0

Karena Ketua MPR itu, sebagai lembaga satu-satunya yang bisa melakukan ‘kudeta konstitusi’, sudah menyatakan suaranya, yang bertentangan dengan suara mayoritas rakyat Indonesia yang tercermin dari hasil survei. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BAMBANG Soesatyo, Ketua MPR, memberi komentar mengejutkan dan sangat bahaya bagi penegakan konstitusi. Ketua MPR itu mengatakan, Pemilu dan Pilpres 2024 perlu dipikirkan ulang. Maksudnya, perlu dipikirkan untuk ditiadakan: dibatalkan, ditunda, atau apapun sejenisnya. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/08/17003451/suhu-politik-memanas-bamsoet-sarankan-pelaksanaan-pemilu-2024-dipikir-lagi?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Sticky_Mobile Usulan Ketua MPR ini sangat berbahaya, karena melanggar konstitusi yang mewajibkan pemilu dan pilpres dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Usulan Ketua MPR ini mengandung ajakan atau hasutan untuk melakukan ‘kudeta konstitusi’! Yaitu mengubah konstitusi untuk menunda pemilu, alias memperpanjang masa jabatan seluruh pejabat negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk juga untuk dirinya sendiri sebagai Ketua MPR. Artinya, Ketua MPR menunjukkan sikapnya yang bersedia menjadi fasilitator mengubah konstitusi, karena hanya MPR yang bisa mengubah konstitusi dengan tujuan ‘kudeta konstitusi’. Brookings Institute: Changing the constitution to eliminate term and/or age limits for presidents and allow the incumbent president to unconstitutionally extend his mandate has been referred to as a constitutional coup. ‘Kudeta Konstitusi’ atas alasan apapun tidak dibenarkan. Kemarin, presiden Peru ditangkap dan diturunkan karena melakukan ‘Kudeta Konsitusi’. Jaksa federal mengatakan: ”Kami mengutuk pelanggaran tatanan konstitusional, ..… Tidak ada otoritas yang dapat menempatkan dirinya di atas Konstitusi dan (semua) harus mematuhi mandat konstitusional”. Presidennya, Pedro Castillo dilengeserkan oleh parelemen dan ditangkap atas dugaan pemberontakan. Dilansir AFP, Kamis (8/12/2022), lengsernya Castillo dari kursi Presiden Peru itu diwarnai drama sepanjang Rabu (7/12) waktu setempat, yang berawal dari upaya pemakzulan ketiga Castillo sejak dia secara tidak diduga memenangkan pemilu sekitar 18 bulan lalu. Tak lama usai dimakzulkan, Castillo langsung ditangkap atas tuduhan pemberontakan.Dalam pidato yang disiarkan televisi setempat, Castillo yang juga mantan guru sekolah di pedesaan itu mengumumkan pembubaran Kongres yang didominasi oposisi. Dia juga mengumumkan pemberlakuan jam malam dan menyatakan akan memerintah dengan Dekrit.Kritikan menghujani Castillo usai pidatonya tersebut. Para anggota parlemen Peru kemudian menggelar pertemuan lebih awal dari jadwal untuk membahas mosi pemakzulan Castillo dan secara cepat menyetujuinya, dengan 101 suara mendukung dari total 130 anggota parlemen.Castillo (53 tahun) ini dimakzulkan karena \'ketidakmampuan moral\' dalam menjalankan pemerintahan, setelah rentetan krisis yang menyelimutinya termasuk enam penyelidikan terhadap dirinya, lima perombakan kabinet dan unjuk rasa besar-besaran di Peru.Konstitusi Peru mengizinkan proses pemakzulan dilakukan terhadap seorang presiden berdasarkan dugaan pelanggaran politik, bukan hanya pelanggaran hukum. Ketentuan ini menjadikan pemakzulan biasa terjadi di negara ini.Amerika Serikat sendiri secara tegas menolak setiap tindakan yang melakukan ‘kudeta konstitusi’, yaitu tindakan yang melanggar konstitusi. United States urging the leader to “reverse” the move and “allow Peru\'s democratic institutions to function according to the Constitution”. “We will continue to stand against and to categorically reject any acts that contradict Peru\'s constitution, any act that undermines democracy in that country,” said US State Department spokesperson Ned Price in a statement. Ajakan Ketua MPR memikir ulang pemilu 2024 merupakan upaya ‘Kudeta Konstitusi’. Ajakan serupa sudah disuarakan oleh tiga ketua umum partai politik dan dua menteri kabinet sekitar Februari-Maret yang lalu. Rencana ‘kudeta konstitusi’ sudah ditolak rakyat Indonesia secara tegas. Sekitar 80 persen rakyat Indonesia menolak tegas penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden (termasuk pejabat tinggi negara, anggota DPR dan MPR), atas alasan apapun antara lain alasan pandemi, ekonomi dan lainnya, termasuk alasan kepuasan terhadap presiden: mayoritas rakyat Indonesia menolak ‘kudeta konstitusi’. https://news.detik.com/berita/d-6011795/survei-smrc-atas-alasan-apa-pun-mayoritas-responden-tolak-pemilu-ditunda/amp https://nasional.tempo.co/amp/1566802/survei-lsi-masyarakat-tolak-semua-alasan-perpanjangan-masa-jabatan-jokowi Saran, ajakan atau hasutan Ketua MPR ini sangat berbahaya dan bisa memicu perpecahan bangsa. Karena Ketua MPR itu, sebagai lembaga satu-satunya yang bisa melakukan ‘kudeta konstitusi’, sudah menyatakan suaranya, yang bertentangan dengan suara mayoritas rakyat Indonesia yang tercermin dari hasil survei. Maka itu, rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi kepada Ketua MPR, dan dengan ini menyatakan mosi tidak percaya dan menuntut Bambang Soesatyo mengundurkan diri. (*)

Tercium Prediksi Rencana Jahat Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu

BY FNN Jum'at, 09 Desember 2022 01:37:08 0

Skenario di atas sudah ada, apakah akan berjalan mulus atau berantakan di jalan, tergantung kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa pejuang, diam tertindas atau bangkit melawan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TIDAK seperti biasa diskusi kajian politik Merah Putih berjalan santai, kali ini sedikit tegang dan anehnya kebanyakan anak-anak mahasiswa hampir semua memiliki data yang sama. Sekalipun mereka mendapatkannya dengan cara dari sumber yang berbeda-beda. Konon, negara akan mengeluarkan pernyataan bahwa negara dalam kondisi krisis. Atas dasar itu, Istana ajukan PERPPU tunda Pemilu ke DPR RI. Isi Perppu yang akan diajukan ke DPR RI dan direpon DPR RI adalah meminta Presiden mengeluarkan Dekrit terkoordinasi, kembali ke UUD 1945 melalui mekanisme DPR/MPR. Setelah itu keluarlah Perppu yang isinya perpanjangan masa jabatan Presiden dan lembaga tinggi negara, yang di dalamnya ada: DPR RI, MA, MK, DPD RI, Kejagung, Kapolri, Panglima TNI, dst. Selama 2 atau 3 tahun. Hingga UUD 1945 asli di berlakukan kembali maka Pemilu pada 2027. MPR akan kembali sebagai lembaga tertinggi negara tapi pemilihan Presiden melalui sidang MPR RI lagi. Pemilu baru akan dilaksanakan sesuai kehendak rezim setelah semua skenario pertahanan dan rencana cengkeraman oligarki nampak terbebas dari semua gangguan dan mara bahaya. Skenario pertama: adalah percepatan lahirnya RKUHP, dan akan dilanjutkan dengan skenario skenario konfrontasi kondisi perut rakyat lapar, krisis, maka dana Pemilu yang sengaja di buat fantastis akan digunakan untuk mengatasi krisis perut lapar, alasan pertama Pemilu akan ditunda. Skenario kedua: melakukan cipta kondisi kerusuhan terukur, kepanikan, yang mendukung suasana. Perut rakyat lebih penting dari pada perebutan kursi kekuasaan. Siapa yang menentang akan dicap haus kekuasaan, radikal, anti Pancasila, teroris, dan kadrun pecinta khilafah. Yang tak peduli dengan perut rakyat. Skenario ketiga: Mengesahkan RKUHP sebagai pentungan pemukul bagi oposisi atau siapa saja yang coba melawan akan dihabisi. Dalam RKHUAP negara punya hak menahan seseorang atas penghinaan kepada negara selama 6 bulan tanpa proses peradilan dan diisolasi di suatu tempat terpencil tak bisa dihubungi. Negara yang dimaksud: Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dan pejabat negara lainnya. Skenario keempat: adalah akan ada keributan tentang stok pangan langka. Rakyat akan dimobilisasi untuk melawan siapapun yang menentang penundaan pemilu dengan alasan rezim sedang menolong rakyat yang kelaparan. Skenario kelima: rezim akan meminta KPU sengaja buat anggaran yang fantastis 162 triliun. Sebagai BB alasan negara tak sanggup adakan pemilu. Dan dana ini yang akan dikonversi menjadi biaya stok Banyan (BLT) dan biaya sosial lainnya. Skenario ke enam: 275 Kepala Daerah yang akan ditunjuk langsung pada tahun 2022 dan 2023 akan ditunjuk menjadi kepala daerah, sudah dibaiat tunduk, loyal total dan bertanggung jawab mengamankan semua skenario pemerintah. Skenario ketujuh: Untuk menjaga keamanan dan stabilitas daerah TNI/Polri/BIN, mutlak harus back up kebijakan pemerintah. Skenario kedelapan: KPU, Bawaslu, dan MK atas dukungan media akan mengeluarkan statement bersama untuk tak sanggup melaksanakan Pemilu dalam waktu dekat dan setuju Pemilu ditunda. Skenario kesembilan: kondisi keamanan dan potensi lahirnya protes rakyat melalui demo-demo maka program PPKM dihidupkan kembali Covid di Indonesia. Skenario kesepuluh: semua pejabat negara dari pusat sampai daerah akan dijaga dengan imbalan insentif. Termasuk tokoh oposisi akan penetrasi dengan transaksi politik uang, jabatan sekaligus dengan ancaman. Tujuan akhir dari semua skenario tersebut adalah Presiden boneka tetap aman di singgasana dengan pengawalan ketat Oligarki dan jaminan keamanan dari negara China (PKC) dengan segala tanggung jawab dan resikonya. Kendali negara saat itu persis seperti politbiro (model China) dengan kendali sistematis dan hukum besi. Full power memiliki kekuasaan dan fasilitas dan kendali tanpa batas untuk menaklukkan lawan politiknya. Skenario di atas sudah ada, apakah akan berjalan mulus atau berantakan di jalan, tergantung kesadaran seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa pejuang, diam tertindas atau bangkit melawan. Apabila rakyat ahirnya melawan maka pada saat itulah terjadi Ludiro. Pasti akan terjadi pertumpahan darah antar bangsa sendiri. Selebihnya hanya Allah SWT yang Maha Tahu dan akan menentukan takdir bagi bangsa Indonesia kedepan. (*)

Qatar Bukan Hanya Menunjukkan Kemeriahan Sepak Bola, Tapi Menunjukkan Ajaran Islam yang Sebenarnya

BY FNN Kamis, 08 Desember 2022 19:27:25 0

Orang-orang Barat telah menyaksikan langsung kehebatan ajaran Islam yang diperlihatkan Qatar selama melaksanakan piala dunia sepak bola. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung DI kala di dalam negeri Indonesia masih seksi juga menampilkan Islamophobia dengan teror kepada sesama manusia dengan Bom \'Jihad\'nya tapi di luar sana mereka mendakwakan Islam benar-benar menjadi rahmatal lil\'alamin. Belum pernah terjadi di dunia ini, setelah menonton sepak bola piala dunia kemudian para penontonnya disuguhkan dengan gahwah asli Qatar dan sejumlah makanan lainnya. Orang-orang Barat benar-benar enjoy habis menyaksikan bola kaki lantas mereka disuguhin hidangan yang lezat ala Qatar. Wah, bagaimana kalau Maroko sampai ke Final? Apalagi bisa menjuarai sepak bola ini? Itu hadiah Umat Islam yang terbesar buat Palestina. Silakan kalau Kalian Mau Iri. Bagaimana dengan Indonesia dalam piala dunia sepak bola U20? Semoga Indonesia seperti Qatar dalam menjamu tamu. Itulah wajah Islam yang hakiki yang ditampilkan Qatar. Tidak ada itu setingan dengan Kamera Action. Itu bukan pencitraan tapi itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Kita di dalam negeri masih sibuk mau menjelekkan Islam tapi di dunia lain lagi mempertontonkan realita Islam yang sebenarnya. Silakan kalian para Islamophobia mencari-cari kejelekan Islam apa saja. Umat Islam tetap akan menunjukkan kemurnian ajaran ini kepada mereka yangg mau selamat di dunia dan akhirat. Orang-orang Barat telah menyaksikan langsung kehebatan ajaran Islam yang diperlihatkan Qatar selama melaksanakan piala dunia sepak bola. Dan, ini akan dikenang seumur hidup oleh warga dunia bahwa apa yang telah mereka jelekkan tentang Islam Ternyata Tidak Terbukti semuanya. Qatar benar tidak lolos ke babak berikut tapi nilai dakwahnya sudah melebihi kelolosannya ke babak berikut. Namun, Alhamdulillah Umat Islam diwakili oleh Maroko. Tim underdog tapi bisa mengalahkan tim raksasa sepak bola. Bola bundar dan tidak mustahil Maroko sampai ke Final. Para Islamophopobia gak bisa tidur dengan pencapaian Umat Islam di dunia. Matilah kalian karena kebencian kalian. Jika Qatar sukses dan Insya’ Allah di Indonesia, Anies Rasyid Baswedan akan Sukses juga jadi Presiden. Aaaaamiiiiinnn. Wallahu A\'lam ... (*)

Rawan Bencana, LaNyalla Usul Pemerintah Siapkan Beberapa Lokasi Pengungsian Permanen

BY FNN Kamis, 08 Desember 2022 16:37:57 0

Jakarta, FNN – Tingginya tingkat kebencanaan di Indonesia turut menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah harus mempersiapkan beberapa titik lokasi pengungsian permanen untuk para penyintas bencana. “Pemetaan mitigasi bencana harus dilakukan, termasuk menyiapkan camp-camp pengungsian permanen dan aman dengan konstruksi bangunan tahan gempa,” kata LaNyalla, Kamis (8/12/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, mitigasi harus dilakukan menyeluruh dengan menyiapkan jalur evakuasi dan titik-titik pengungsian, berdasarkan kajian lokasi yang tinggi tingkat kebencanaan. “Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi bencana, masyarakat dapat segera menuju titik yang sama untuk segera memasuki lokasi  pengungsian,” ujar LaNyalla. Menurutnya, camp pengungsian permanen juga memudahkan penyaluran bantuan. Di lokasi ini bisa dibangun posko utama dan gudang bahan pokok bantuan serta dapur umum. “Jika ada sisa bantuan tahan waktu, yang tidak diperlukan lagi dapat disimpan di gudang,” tutur LaNyalla. LaNyalla yakin manajemen kebencanaan dapat membuat penanganan kebencanaan jadi lebih terarah dan tertib. “Kita tak ingin bencana terjadi. Tetapi ketika terjadi, kita sudah siap dengan segala kemungkinannya. Masyarakat pun tahu ke mana mereka harus bergerak saat terjadi bencana,” imbuhnya. Sebagaimana diketahui, belakangan ini Indonesia tengah diuji dengan bencana beruntun. Setelah bencana gempa Cianjur, Garut, Jember, Maluku, Minahasa dan Erupsi Semeru, hari ini gempa juga terjadi di Sukabumi. (mth/*)

Suara Relawan

BY FNN Kamis, 08 Desember 2022 13:01:50 0

Kalau situasinya tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, boleh jadi tahun depan Anies Baswedan akan bersilaturrahim dengan Prabowo untuk memulai penjajakan koalisi. Dalam politik, hal itu mungkin saja terjadi. Oleh: Sulung Nof, Penulis SECARA psikologis, saya lebih dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bersama rekan-rekan, kita turut membangun parpol ini sejak 1998 ketika masih berwujud Partai Keadilan (PK). Ikatannya lebih emosional. Sementara kedekatan saya dengan Partai Demokrat (PD) lebih didasarkan pada hubungan kekeluargaan, karena ada saudara yang aktif juga menjadi kadernya. Selain itu juga respek dengan sosok Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Semalam (6/12) saya menyaksikan Catatan Demokrasi di TVOne bertajuk “Pilpres 2024: Mungkinkah Anies Terganjal?” Adapun bahasan diskusinya terkait pembatalan lokasi acara Anies Baswedan di Aceh dan penolakan di Riau. Jika resistensi itu terus berlangsung, baik berupa pelarangan, spanduk bernuansa provokatif, ataupun pelemparan telur busuk, maka yang lebih \'diuntungkan\' adalah Anies Baswedan dan yang \'dirugikan\' adalah rezim. Namun yang lebih mencemaskan para relawan adalah jika PKS dan/atau PD memilih balik arah. PT 20% adalah mekanisme yang mesti dipenuhi setiap parpol maupun gabungan parpol agar bisa mencalonkan Capres – Cawapres. Komunikasi yang sudah terbangun antara Anies Baswedan bersama Nasdem, PD, dan PKS tampaknya muncul gejala kebuntuan. Bisa jadi aspirasi masing-masing parpol masih belum terakomodir, sehingga terjadi stagnasi. Mari kita buka data sejarah Pilpres 2014. Secara empiris bahwa PD itu tidak menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, meskipun siasat PS untuk meraih dukungan SBY adalah dengan menjadikan besannya sebagai Cawapres. Kemudian pada Pilpres 2019, PD agaknya setengah hati dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno karena diduga proposal untuk menjadikan AHY sebagai Cawapres tidak terkabul. Ketika itu SBY sempat dilematis. Mengapa AHY tak direstui mendampingi Prabowo? Dugaan saya, ganjalannya ada di PKS. Seperti yang kita ketahui, Ijtima Ulama menyodorkan Dr. Salim Segaf AlJufri dan Ust. Abdul Somad (UAS) sebagai Cawapres. Maka ketika PD meng-endorse AHY untuk mendampingi Prabowo, PKS pun mendaulat bahwa kadernya lebih berhak karena direkomendasikan dalam Ijtima Ulama. Jika begitu kenyataannya, maka suasana batin saat ini pun rasanya mirip. Ketika PD menunjukkan sinyal dukungan kepada Anies Baswedan – selama wakilnya adalah AHY, maka PKS mengajukan pembanding dengan mendorong Prabowo – disandingkan Aher (Ahmad Heriawan) untuk menjadi pendamping mantan Gubernur DKI tersebut. Sehingga konfigurasinya menjadi dua opsi, yakni: Anies Baswedan – AHY atau Anies Baswedan – Prabowo. Sekali lagi, jika kuncian ini yang sedang terjadi, maka sejarah mengulang dirinya sendiri dalam bentuk yang agak sedikit berbeda. Lalu bagaimana akhirnya? Tentu saja kita perlu bersabar menunggu sampai Bakal Capres – Cawapres didaftarkan ke KPU. Sepertinya Anies Baswedan masih memberikan waktu bagi PD dan PKS untuk menata ulang komitmen hingga akhir tahun ini. Pertanyaannya, apakah PKS rela memberikan tiket Cawapres untuk PD? Jika ya, maka ketiga parpol ini bakal segera deklarasi. Dan, insentif yang akan didulang PKS setidaknya posisi Mendagri untuk Aher dan pos menteri lainnya. Kalau situasinya tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, boleh jadi tahun depan Anies Baswedan akan bersilaturrahim dengan Prabowo untuk memulai penjajakan koalisi. Dalam politik, hal itu mungkin saja terjadi. Ini adalah suara relawan yang sedang harap-cemas melihat situasi seperti ini. Dugaan yang dikemukakan dalam tulisan ini masih harus diuji karena hanya tafsir semata. Agar menjadi fakta, PD dan PKS dinantikan deklarasinya demi mendukung Anies Baswedan. Bandung, 07122022. (*)

Tempuh Perjalanan 18 Jam Demi Ketemu Anies, Emak-Emak Ini Bikin Miris

BY FNN Kamis, 08 Desember 2022 12:14:06 0

“SEJAK kemarin, saya termangu-mangu dan sempat tertegun ketika mendapat kiriman sebuah video dari seorang teman yang menjadi pendukung dari Anies Baswedan. Videonya sebenarnya sangat singkat, hanya berdurasi sekitar 39 detik, tetapi makna di balik video ini, menurut saya, punya pesan yang sangat dalam,” ujar Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, mengawali pembahasan di Kanal Youtube Hersubeno Poin edisi Rabu (7/12/22).   “Assalamualaikum, Pak Anies. Kami dari Aceh Tenggara, mau kembali pulang, demi untuk jumpa Bapak di Banda Aceh, dengan jarak tempuh kami 18 jam, Pak. Beginilah keadaan kami, Pak. Semoga Bapak nanti menjadi presiden RI 2024-2029,” demikian antara lain pernyataan yang ada dalam video tersebut. Reaksi netizen setelah menonton video tersebut pun cukup beragam. Ada yang hanya mengirim emoticon orang menangis, ada yang memberikan komentar pendek “ngeri”, tapi ada juga yang menyatakan “ini sangat dalam pesannya”. “Saya kira reaksi-reaksi tadi sesungguhnya punya satu pemikiran atau satu perasaan yang sama, namun ekspresinya berbeda,” ujar Hersu. Dalam video tersebut tergambar bagaimana emak-emak menggunakan mobil yang ala kadarnya menempuh perjalanan panjang 18 jam untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Sementara, jalan-jalan di Aceh tidak seperti jalan di kota-kota di Jawa. Jalan yang ditempuh ada yang harus melalui hutan-hutan yang cukup lebat, dan tidak semua jalannya mulus. Intinya, perjalanan mereka butuh perjuangan yang sangat berat, apalagi hanya menggunakan mobil bak terbuka yang ditutup dengan terpal seadanya. Belum lagi kalau hujan, pasti kebasahan. Meski harus menempuh perjalanan yang tidak mudah, mereka tampak sangat gembira karena akhirnya berhasil bertemu dengan Anies Baswedan. Memang, tidak ada penjelasan apakah mereka bisa bertemu langsung dengan Anies Baswedan, atau hanya tenggelam dalam lautan massa dalam euforia menyambut Anies dari kejauhan. Selain ibu-ibu dari Aceh Tenggara, ada juga seorang emak-emak dari Duri, Bengkalis, Riau, yang juga menempuh perjalanan lumayan panjang, yang datang untuk bertemu dengan Anies. Dia bersyukur senang sekali sudah berhasil berfoto dengan Anies. “Alhamdulillah Pak, ih senangnya Pak hatiku, nggak sia-sia jauh-jauh nemuin Pak Anies, calon presiden 2024. Yes. Mudah-mudahan jadi presiden. Amin ya Allah,” ujar ibu-ibu tersebut.  Seperti itulah ekspresi dari rakyat kecil, dari emak-emak, yang rela berkorban apa pun demi mendukung seorang calon presiden Anies Baswedan. Fenomena semacam ini sesungguhnya juga pernah kita saksikan pada pilpres 2019 lalu, saat Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maju sebagai penantang incumben  dan bersaing melawan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Mereka menginginkan perubahan, menaruh harapan besar kepada Prabowo dan Sandi. Mereka ingin rezim berganti dan nasib mereka sebagai rakyat bisa lebih baik. Mereka ikhlas menjadi relawan, mendukung kampanye, dan  banyak sekali yang sangat militan. Mereka juga bertempur di media sosial. Bahkan, banyak sekali relawan yang menyumbangkan dananya meski dalam keterbatasan. Kisah-kisah semacam itu memang sangat heroik. Waktu itu Prabowo dianggap figur yang memberikan harapan, heroik, dan waktu itu Prabowo mengaku “akan timbul dan tenggelam bersama rakyat” ketika dia sudah dinyatakan kalah oleh KPU. Para relawan ini sesungguhnya tidak berharap apa pun kecuali menjadikan Indonesia lebih baik. Mereka hanya mendukung calon presidennya dan ketika calon presidennya berhasil memenangkan pemilu, mereka akan kembali lagi dalam aktivitas sehari-hari.  Mereka hanya berharap kehidupan menjadi lebih baik. “Harapan orang-orang semacam ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu pemimpin yang mereka jagokan bisa menjaga komitmen dan janji-janjinya selama masa kampanye,” ujar Hersu. Tetapi, seperti sama-sama kita saksikan bahwa sekarang ini ternyata Prabowo, disusul oleh Sandiaga Uno, bergabung dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf. “Mereka meninggalkan rakyat dalam kondisi terbelah dan terus saling bermusuhan,” kata Hersu. Memang, sampai sekarang pembelahan masih terus terjadi, sementara itu, Prabowo dan Jokowi sudah bergandengan tangan dan jalan seiring. Bahkan, dalam banyak kasus Prabowo memuji-muji kepemimpinan Jokowi dan Jokowi menyatakan bahwa setelah pilpres giliran Prabowo yang menjadi presiden. Melihat kondisi ini, banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, untuk apa ada Pilpres kalau ternyata mereka yang dikalahkan akhirnya masuk ke Istana. “Yang mengagumkan, walaupun dikhianati, rakyat kita, khususnya emak-emak, tidak pernah putus harapan, tidak patah hati, apalagi patah arang,” lanjut Hersu. Kini mereka mengalihkan harapannya dengan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, figur oposisi yang sudah dianggap bisa menjadi antitesa dari Jokowi. Saat ini rakyat mengelu-elukan ke mana pun Anies pergi. Mereka larut dalam lautan euforia dan asa yang menggantung tinggi, berharap datangnya seorang pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai rumah harapan, rumah bersama, rumah besar Indonesia yang rakyat di dalamnya hidup sejahtera, rukun, adil, dan makmur. “Sungguh luar biasa harapan mereka ini. Jujur saya hanya bisa berdoa, semoga Pak Anies Baswedan yang mereka elu-elukan tidak mengulang lagi kesalahan dari pemimpin sebelumnya, lepas dari takdir yang akan membawa Anies Baswedan nanti, apakah bisa masuk istana menjadi seorang presiden yang diimpikan atau mengulang kembali cerita seorang pecundang yang masuk istana lewat pintu belakang, menghianati para pendukungnya,” pungkas Hersu. (ida)

Suar Kebebasan

BY FNN Kamis, 08 Desember 2022 11:57:51 0

Untuk membawa bangsa menuju jalan cahaya, kebebasan perlu dijaga dengan penguatan akal dan adab. Kebebasan beragama dan berkeyakinan perlu tuntunan fajar budi. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, hidup tanpa kebebasan bagaikan tubuh tanpa jiwa. Kebebasan tanpa akal-budi bagaikan jiwa yang linglung. Kebebasan itu ibarat anggur. Ia bisa menghangatkan darah kehidupan dengan ekses yang mengerikan. Apa yang bisa membawa spontanitas dan kegembiraan, tanpa kendali nalar dan nurani bisa menimbulkan kegilaan. Engkau saksikan sendiri, orde reformasi mendorong orang merayakan pesta demokrasi dengan menenggak anggur kebebasan. Saat orang menikmati anggur kebebasan, kekuatan daya pikir sedang berseluncur ke titik nadir. Kepekaan etik melapuk ke titik tumpul. Minat baca rendah, kedalaman pikiran dihindari. Kedangkalan dirayakan. Politik dan etik terpisah seperti air dan minyak. Ledakan anggur kebebasan dalam kebebalan pikiran dan perasaan membangkitkan kerumunan yang linglung. Elit semenjana berebut kekuasaan bukan berani karena mengerti, melainkan karena tak tahu. Orang-orang memilih pemimpin  bukan karena memahami apa-siapa yang dibutuhkan, melainkan karena “sihir” siapa yang paling kuat. Jiwa-jiwa yang bingung mudah dikendalikan para penggertak. Para penggertak itu bisa menakuti kerumunan dengan tongkat ancaman “minoritas” atau “mayoritas”, ekstrem kanan atau ekstrem kiri, kampret atau cebong , tanpa memberikan kompas jalan keluar yang terang. Untuk membawa bangsa menuju jalan cahaya, kebebasan perlu dijaga dengan penguatan akal dan adab. Kebebasan beragama dan berkeyakinan perlu tuntunan fajar budi. Kemerdekaan kebangsaan perlu penguatan nalar kemanusiaan. Kebebasan demokrasi harus dipimpin hikmat kebijaksanaan. Kebebasan pasar perlu haluan nilai dan visi keadilan. Hanya dengan kompas nalar dan nurani,  kebebasan bisa membawa kita menuju keselamatan dan kebahagiaan hidup bersama. (*)

Maroko Negeri Muslim yang Mewakili Muslim di Dunia dalam Bidang Sepak Bola

BY FNN Rabu, 07 Desember 2022 22:18:19 0

Tadi dunia Islam berharap pada Kerajaan Arab Saudi. Tetapi sayang Saudi terhenti dan tidak lolos. Betapa bangganya para haters Islam dan Islamphobia. Sampai di Sepak bolapun mereka juga membenci Islam. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung AKHIRNYA Spanyol (Sparoh Nyolong) terhenti dan gak masuk 8 besar di piala dunia di Qattar. Mereka dihentikan oleh Maroko. Negara yang tidak dianggap hanya sebagai pelengkap penderita tiba-tiba nyolonong masuk perempat final mengalahkan raksasa-raksana dunia dalam sepak bola. Tidak mustahil kalau pencapaian Maroko sampai Final. Gak ada yang bisa menjamin. Negara Arab di Afrika ini gak mungkin bisa mengalahkan negara-negara besar yang menjadi juara piala dunia. Maroko tidak ada pemain hebat dan tidak ada club sepak bola yang top juga, seperti di Spanyol. Tapi itu tidak membuat gentar pemain Maroko. Mereka berjuang dengan ikhlas atau nothing to lose sehingga akhirnya bisa memenangkan pertandingan itu. Tadi dunia Islam berharap pada Kerajaan Arab Saudi. Tetapi sayang Saudi terhenti dan tidak lolos. Betapa bangganya para haters Islam dan Islamphobia. Sampai di Sepak bolapun mereka juga membenci Islam. Nah sekarang, Maroko sudah lolos sampai 8 besar. Kalian mau bilang apa? Dan, tidak mustahil Maroko sampai di Final. Kalau sampai di final maka bisa mencret-mencret dan berak darah para Islamophobia waktu mereka menonton pertandingan itu. Jika sampai di final itu bukan kesuksesan Maroko saja tapi itu kesuksesan dunia Islam walau gak ikut kontestasi piala dunia. Makin diperhitungkan orang Islam di kancah persebak bolaan. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Kasus Kanjuruhan-nya saja belum selesai mau bicara piala dunia? Nanti saja kalau presidennya Anies Rasyid Baswedan alias ARB). Wallahu A\'lam ... (*)

Saham ‘Ponzi’ GoTo Tidak Layak Masuk Bursa: Wajib Diselidiki

BY FNN Rabu, 07 Desember 2022 21:59:59 0

Kalau perusahaan tidak bisa bagikan dividen, dan kenaikan harga saham hampir tidak mungkin terjadi, kenapa GoTo dibolehkan menawarkan sahamnya kepada publik (Go Public)? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HARGA saham GoTo masih terus anjlok, menyentuh batas bawah harian, atau auto reject bawah (ARB), kalau tidak salah, delapan kali berturut-turut. Saham GoTo hari ini ditutup menjadi Rp 107 per saham, turun 68,3 persen dari harga perdana sebesar Rp 338 per saham. Kalau tidak ada auto reject, saham GoTo mungkin sudah lama jadi gocap. Penurunan drastis harga saham GoTo ini bukan kejutan, tapi sudah dapat diperkirakan sejak awal. Karena kinerja GoTo selama ini, selama perusahaan berdiri, memang sangat buruk, dan sekarang malah semakin memburuk. Maka itu, GoTo seharusnya tidak layak Go Public, tidak layak menawarkan sahamnya di Bursa. Alasannya sebagai berikut. Pertama, aset GoTo terlalu (di)besar(kan). Sebelum Go Public, Gojek akuisisi (atau merger dengan) Tokopedia, untuk menjadi Gojek Tokopedia alias GoTo. Tokopedia didirikan tahun 2009, dan kinerjanya rugi terus selama berdiri. Rugi Tokopedia tahun 2020, sebelum diakuisisi, mencapai Rp 4,3 triliun, dengan akumulasi rugi per akhir tahun 2020 mencapai Rp 18,3 triliun, dan Kekayaan Bersih hanya Rp 11,8 triliun. Dengan kondisi kinerja yang buruk seperti ini, nilai akuisisinya yang harus dibayar Gojek kepada Tokopedia lebih dari Rp 100 triliun, dengan goodwill Rp 93,15 triliun. Tentu saja, nilai akuisisi ini sangat tidak normal, membuat harga saham GoTo pada saat Go Public juga menjadi tidak normal, merugikan investor publik. Karena akuisisi Tokopedia dibayar dengan saham GoTo, maka jumlah saham beredar GoTo menjadi sangat besar, membuat kapitalisasi pasar GoTo seolah-olah sangat besar, alias menggelembung. Alasan kedua adalah profitabilitas. Gojek dan Tokopedia sejak berdiri sampai merger menjadi GoTo selalu rugi, dan ruginya semakin membesar. Rugi GoTo tahun 2021 mencapai Rp 22,5 triliun dan 2022 (9 bulan) mencapai Rp 20,7 triliun, sehingga total rugi dalam 1 tahun dan 9 bulan mencapai Rp 43,2 triliun, atau 43,5 persen dari akumulasi kerugian selama berdiri. Total akumulasi rugi GoTo sampai akhir tahun 2021, sebelum penawaran perdana, mencapai Rp 79,2 triliun. Dengan total rugi sebesar ini, GoTo tidak akan bisa bagi dividen untuk jangka waktu yang sangat lama, sampai akumulasi rugi terkompensasi menjadi positif, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Karena itu, pengembalian investasi di GoTo hanya dapat diharapkan dari kenaikan harga saham, yang mungkin juga tidak akan pernah terjadi, seperti dikatakan secara eksplisit di dalam prospektus, halaman 141. Kalau perusahaan tidak bisa bagikan dividen, dan kenaikan harga saham hampir tidak mungkin terjadi, kenapa GoTo dibolehkan menawarkan sahamnya kepada publik (Go Public)? Ketika investor hanya bisa mengharapkan pengembalian investasinya dari kenaikan harga saham, maka konsep ini sama saja seperti spekulasi dan gambling yang mempunyai karakteristik bagaikan ponzi. Artinya, investor yang beli saham GoTo terakhir-terakhir akan menanggung rugi dari semua keuntungan investor-investor terdahulu. Kedua alasan ini seharusnya menjadi acuan bagi Otoritas Jasa Keuangan-OJK  untuk tidak memberi izin Go Public kepada GoTo. Dan kedua alasan ini seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi Telkomsel untuk tidak investasi membeli saham GoTo. Tetapi, kenapa semua rambu-rambu ini ditabrak? Apakah ada kekuatan yang memaksa untuk menabrak semua rambu-rambu tersebut? Semoga semua misteri Go Public GoTo dapat segera terungkap. (*)

Lelang Kepulauan Widi, TNI Harus Berani Tolak Pemerintah Seperti Panglima Sudirman

BY FNN Rabu, 07 Desember 2022 20:25:26 0

Di sisi lain, Jenderal Sudirman berpendapat Belanda selalu ingkar janji dalam perundingan, sehingga TNI lebih memilih melakukan perang gerilya daripada menyerah kepada penjajah. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS) TNI harus berani menentang keputusan kontroversial Pemerintah Pusat terkait kedaulatan negara dalam kasus lelang Kepulauan Widi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah menentang keputusan pemerintah terkait kedaulatan negara dan keputusan berani itu harus ditiru oleh pimpinan TNI era saat ini. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah menentang keputusan pemerintah (Presiden RI Sukarno) yang memilih menyerah kepada Belanda daripada ikut dalam perang gerilya. Panglima Sudirman juga menolak mengakui hasil perundingan Roem-Royen yang mengharuskan Tentara Republik Indonesia (TRI) menghentikan aktivitas perang gerilyanya. Saya sengaja mengungkapkan hal tersebut terkait aktivitas yang dilakukan Komando Distrik Militer (Kodim) 1509/Labuha, Korem 152/Baabullah, Kodam XVI/Pattimura. Mereka mengerahkan prajurit untuk mengibarkan bendera Merah Putih di Kepulauan Widi. Kepulauan ini termasuk wilayah administratif Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Aksi ini untuk menegaskan Kepulauan Widi itu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komandan Kodim 1509/Labuha, Letnan Kolonel (Kavaleri) Romy Parnigotan Sitompul mengatakan bahwa aksi pengibaran bendera itu untuk menegaskan Kepulauan Widi tidak diperjualbelikan. “Seperti kita ketahui salah satu situs asing menempatkan Kepulauan Widi yang akan dijual,” kata Letkol Kav Romy seperti dilansir Antara, Selasa (6/11/2022). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno membantah Kepulauan Widi, Maluku Utara tersebut, dijual di situs Sotheby\'s Concierge Auctions. Ia mengatakan Kepulauan Widi saat ini tengah dalam pengembangan oleh pihak ketiga, yakni PT Leadership Islands Indonesia (LII) dengan mencari investor. Kepulauan Widi tercantum dalam situs Sotheby\'s Concierge Auctions sebagai daftar barang lelang. Pelelangan itu akan berlangsung mulai 8 Desember 2022. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut. Mereka mengaku sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tempat tersebut. Padahal Kepulauan Widi itu berada di wilayah konservasi terumbu karang, bakau dan ikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 102/KEPMEN-KP/2020. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga menyebut lelang Kepulauan Widi bermaksud untuk mencari investor. Menurutnya, PT LII sedang kekurangan modal dalam mengembangkan Kepulauan Widi. Oleh karena itu, perusahaan menawarkan kerja sama investasi lewat pelelangan. “PT LLI kemudian mencari pemodal, mencari pemodal asing. Makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja,” tutur Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Sebagai warga, saya mendukung tindakan yang dilakukan TNI Angkatan Darat untuk menjaga kedaulatan NKRI di Kepulauan Widi. Saya meminta TNI tidak ragu-ragu jika persoalan menyangkut kedaulatan NKRI. Korps Marinir TNI AL harus memberikan dukungan personel untuk menjaga pulau-pulau terluar RI. Saya memberikan contoh Jenderal Sudirman berani berbeda pendapat dengan Presiden Sukarno ketika menghadapi agresi militer Belanda pada 18 Desember 1948. Saat itu Jenderal Sudirman meminta Presiden Sukarno menghentikan perjuangan melalui jalur diplomasi ketika negara dalam keadaan genting. Panglima Sudirman meminta Presiden Sukarno ikut bergerilya. Tapi Sukarno memilih tetap tinggal di dalam Kota Yogyakarta dan menolak ikut bergerilya. Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memilih jalur diplomasi untuk berunding dengan Belanda untuk mendapatkan dukungan internasional. Di sisi lain, Jenderal Sudirman berpendapat Belanda selalu ingkar janji dalam perundingan, sehingga TNI lebih memilih melakukan perang gerilya daripada menyerah kepada penjajah. Dugaan Jenderal Sudirman ternyata benar, setelah perundingan itu, Sukarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh pasukan Belanda. Seandainya Jenderal Sudirman mengikuti pendapat Presiden Sukarno, maka negara Indonesia tidak ada lagi di peta dunia. Panglima Sudirman juga menolak mengakui hasil perundingan Roem-Roijen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 oleh delegasi Republik Indonesia dan negara Belanda. Dalam Perjanjian Roem Royen disebutkan Tentara Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya. Jadi TNI itu tidak kenal menyerah seperti pesan dalam Sapta Marga, bukan seperti politikus yang sudah berulangkali dibohongi pimpinan, tapi masih mau berunding juga. (*)

Ketua PSI Jakarta Mundur: Saya Muak Dengan Politik Polarisasi

BY FNN Rabu, 07 Desember 2022 19:58:46 0

“SAYA termasuk politisi muda yang jujur saja sudah muak dengan polarisasi, walaupun realitanya di dalam politik pasti akan terjadi, karena itu mungkin insting dasar manusia juga untuk berseberangan di dalam satu kontes politik. Tapi saya rasa perlu ada orang-orang yang punya keberanian dan juga punya komitmen untuk menyatakan tidak pada polarisasi. Sampai bertemu lagi, saya pamit undur diri dari Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih.” Pernyataan di atas adalah pengakuan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Jakarta, Michael Sianipar. Seperti kita ketahui bahwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Jakarta, Michael Sianipar, mundur dan sekaligus menyatakan dia keluar dari partai berlambang Mawar Merah itu. Berita pengunduran diri Michael ini menjadi berita politik yang paling banyak mendapat sorotan awal pekan ini. Michael menyatakan, dia mengundurkan diri karena PSI sudah berubah. Dia tidak yakin perjuangan politiknya bisa dia wujudkan jika dia tetap bergabung bersama PSI. Michael menjadi figur penting keempat yang dalam tahun ini mengundurkan diri dari partai yang saat ini dipimpin oleh eks vokalis grup band Nidji, Giring Ganesha Djumaryo. Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Selasa (6/12/22) kembali menyoroti hal ini bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa Michael adalah figur penting keempat di PSI yang tahun ini mengundurkan diri. Sebelumnya telah juga mengundurkan diri salah satu pendiri dan sekaligus juga Sekretaris Dewan Pembina, Sunny Tanuwijaya. Kemudian disusul Ketua DPP Samara Amani; dan mantan Wakil Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang, Surya Candra. Sunny dan Surya Chandra mundur karena ingin fokus membantu pencapresan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara, Samara Amani mengaku tidak ada motivasi politik, tapi ingin mencari tantangan lain di luar partai politik. Sunny dan Michael Sianipar pernah menjadi staf Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama. Sekarang, orang dekat Ahok itu sudah keluar dari PSI dan sementara yang sudah pasti menyatakan akan mendukung Anies adalah Sunny Tanawijaya. Apakah Michael juga akan mengikuti jejak Sunny dan Surya Chandra untuk bergabung dalam tim yang mendukung Anies? Spekulasi soal ini banyak muncul di media meskipun dalam tanda tanya.  “Tidak berlebihan juga kalau kemudian ada spekulasi macam ini, sebab walau PSI DKI Jakarta saat dipimpin oleh Michael Sianipar sangat kritis terhadap Anies, namun Michael punya kedekatan yang berbeda dengan PSI pusat,” ujar Hersu, panggilan akrab Hersubeno Arief. Meskipun tetap kritis, dalam beberapa hal mereka memberikan apresiasi, bahkan kadang justru mendukung Anies Baswedan. Michael bahkan mengaku sudah muak dengan politik polarisasi atau politik pembelahan di tengah masyarakat karena selama ini para petinggi PSI selalu menarasikan pembelahan, khususnya memberikan label kepada Anies sebagai Bapak politik identitas. Karena muak dengan politik pembelahan tadi, Michael mengatakan bahwa harus ada yang berani mulai membangun jembatan. Michael mengaku sadar dengan pilihannya tersebut dan siap dengan berbagai risiko yang harus dihadapi dan diterimanya. Apakah keputusannya keluar dari PSI itu karena dia merasa sudah tidak mungkin lagi membangun jembatan atau bahkan idealismenya dalam dunia politik tidak bisa dilakukan bersama dengan PSI? Atau ada keputusan lain yang akhirnya mendorong Michael membuat keputusan yang sangat ekstrem itu. Sejauh ini, Michael mengaku belum mau bicara. Dia hanya menyatakan akan fokus pada pengunduran dirinya ini. Untuk bisa menyelami pemikiran Michael dan apa yang dia pikirkan tentang bangsa ini, lebaran lalu Hersubeno Arif sempat mewawancarai Michael yang kebetulan hadir dalam acara halal bihalal yang digelar oleh FNN. Wawancara lengkapnya bisa disimak dalam Hersubeno Point edisi ini. (sof)

Selamat Ginting Meminta Evaluasi Program Deradikalisasi Terorisme

BY FNN Rabu, 07 Desember 2022 18:59:45 0

Jakarta, FNN – Analis Komunikasi Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting mengungkapkan, pemerintah harus melakukan evaluasi kembali program deradikalisasi atas narapidana terorisme. “Dalam beberapa kasus bom bunuh diri yang terjadi di Tanah Air justru  dilakukan oleh narapidana terorisme yang telah menjalani deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan,” kata Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (7/12/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pelaku bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat, hari ini, itu bernama Agus Sujatno alias Agus Muslim. Agus merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Kota Bandung, dan telah dihukum penjara selama empat tahun di Nusakambangan. Kemudian, ia bebas pada September 2021. Menurut Selamat Ginting, deradikalisasi merupakan program yang bertujuan menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme. Sasarannya para teroris yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan. \"Lalu apa saja program yang dilakukan (selama ini)? Mengapa jika belum bisa menghilangkan pemikiran radikalisme, mereka harus dibebaskan? Bagaimana pengawasannya jika mereka sudah dibebaskan?” Ginting mempertanyakan. Menurutnya, jika tujuan deradikalisasi untuk membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada pada para teroris itu, harus sudah bisa dipastikan terlebih dahulu mereka sudah bisa kembali menjadi masyarakat biasa. “Jika ada potensi pikirannya kembali ke ranah radikalisme, polisi harus  mengawasi secara ketat. Kalau perlu tangkap kembali,” ujarnya. Polisi dianggap sebagai penghalang gerakan radikalisme, karena itu polisi menjadi salah satu sasaran pelaku terorisme. Seperti perang gerilya, mereka melihat jika polisi lengah, maka mereka akan beraksi. Tetapi jika polisi waspada, mereka menahan diri. (mth/sgo)

Safari Anies Dihadang, Intelijen Mulai Bermain?

BY FNN Rabu, 07 Desember 2022 17:50:10 0

SAAT ini, intensitas berbagai peristiwa politik mulai naik. Ini yang ditandai dengan bagaimana RUU KUHP kemarin sudah disahkan di DPR, kemudian mahasiswa mulai bergerak. Namun, kelihatannya bukan hanya mahasiswa yang bergerak, Amerika juga mulai punya perhatian terhadap soal KUHP. Tetapi, perhatian mereka lebih pada soal kumpul-kumpul. Peristiwa ini sangat menarik karena langsung dikomentari oleh Duta Besar Amerika di Indonesia,  Mr. Kim. Demikian juga negara-negara Uni Eropa yang juga mempersoalan hal itu karena berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, intensitas untuk menghalangi Anies Rasyid Baswedan juga mulai naik. Jika semula hanya dibatalkan lokasi-lokasinya, sekarang ini rencana kunjungannya di Sulawesi Selatan sudah mulai ditentang oleh mahasiswa. Bahkan, sudah ada bakar-bakaran ban di depan umum. Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dan Rocky Gerung membahas dalam beberapa topik menarik tersebut di Kanal Youtube Rocy Gerung Official edisi Rabu (7/12/22). “Ya, itu (juga) soal KUHP yang pertama, artinya banyak unsur dalam proses pembuatan KUHP yang dideteksi punya masalah dengan hak asasi manusia. Dan, itu menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa comply dengan wacana dunia tentang kemerdekaan individu, pilihan seksual orientasi, dan segala macam,” ujar Rocky.  Menurut Rocky, kita seharusnya belajar bahwa dunia itu terhubung dengan satu prinsip bahwa individu itu pada dasarnya bebas, kecuali dilarang. Kita justru terbalik, semuanya dilarang kecuali diizinkan oleh negara. Jadi, itu paradigma yang menyebabkan negara-negara Eropa menganggap bahwa bahaya kalau Indonesia tidak comply dengan value dunia. Walaupun Indonesia akan bilang ini KUHP kita, tetapi pergaulan internasional akan menyudutkan Indonesia nanti dalam banyak perundingan. Jadi, dalam banyak perundingan politik maupun ekonomi nanti, orang akan persoalkan ada kebebasan sipil nggak di Indonesia. Bagi negara-negara Barat, kata Rocky, kehidupan global itu akan terkoneksi melalui fasilitas bisnis yang menyebabkan orang mesti masuk hotel nanti ada pemeriksaan KTP segala macam. Padahal, yang penting ada security di hotel itu, bukan mengintip kegiatan seksual bahkan oleh orang dewasa. Jadi, point itu yang tidak masuk di dalam KUHP. “Tapi saya menduga memang ada perdebatan keras dengan soal itu dan kelompok-kelompok penekan tentu menginginkan supaya moral-moral agama itu dimasukkan di situ,” ujar Rocky. Tetapi, terang Rocky, pemerintah harus paham bahwa ini adalah perguruan global. Jadi, kalau dia ada di wilayah agama, silakan diatur di masing-masing komunitas agama. Namun, karena KUHP itu bersifat universal, kalau dia dipaksakan menjadi UU maka ada problem dengan mereka yang tidak punya pandangan sejenis. Lebih dari itu, buat Indonesia sendiri, buat masyarakat sipil Indonesia bahwa KUHP ini sudah diminta untuk diperhatikan betul soal hak menyatakan pendapat, hak berekspresi. Sekarang kita bingung untuk membedakan antara kritik dan penghinaan. Berkaitan dengan penghadangan Anies, sebetulnya beda antara BEM UI yang ingin mempersoalkan dalil-dalil dan beberapa BEM yang justru terlibat di dalam upaya untuk menghalangi Anies. “Anies itu datang ke daerah memang untuk menguji elektabilitasnya dan memenuhi keinginan relawan yang ingin Anies terlibat di dalam perdebatan politik,” ujar Rocky.  Menurut Rocky, itu itu memang hak dia. Masalah dipilih atau tidak dipilih urusan nanti dan dicalonkan atau tidak itu urusan nanti. Tetapi, setiap manusia Indonesia tidak perlu tunggu masa kampanye untuk mengatakan saya ingin jadi presiden. Undang-undang dasar kita menjamin, keinginan setiap orang untuk memimpin negeri ini harus dihormati. “Kalau Anies, misalnya, dilarang di mana-mana karena dia punya motif menjadi presiden atau sebut saja batinnya ingin jadi presiden, itu bukan kejahatan. Karena menjadi presiden artinya menunjukkan diri untuk diuji. Kalau semua kegiatan Anies dianggap kampanye awal karena ingin menjadi presiden, mestinya perkawinan Kaesang Pangarep di Solo juga dibatalkan karena itu akan jadi ajang orang untuk mendekati Presiden Jokowi supaya minta restu,” tegas Rocky. Menurut Rocky, semua peristiwa publik itu ada dimensi politiknya. Ganjar Pranowo ke mana-mana juga ingin menjadi presiden. Mengapa tidak dilarang? ”Jadi, jangan diskriminatiflah. Yang saya dorong adalah saya ingin Ganjar jadi presiden, kampanye saja dari sekarang di luar jadwal kampanye yang resmi. Anies mau jadi presiden, kampanye saja dari sekarang dalam bentuk diskusi di Universitas. Demikian juga Mbak Puan Maharani atau siapa saja, tapi poin kita selalu jangan sesuatu yang formal itu dipakai oleh kekuasaan untuk menghalangi orang lain berkompetisi,” kata Rocky. “Saya menduga bahwa ada aparat intelijen bermain di situ, lalu mahasiswa dikomporin itu larang dong. Loh, mahasiswa nggak boleh larang Anies. Kan Anies datang dengan wacana intelektual. Lain kalau dia datang dengan wacana bahwa dia ingin berkompetisi di dalam politik 2024, itu tunggu jadwal Pemilu,” ucap Rocky. Anies dianggap datang sebagai individu yang berupaya untuk mendeteksi potensinya jadi presiden. Soal formalitas urusan koalisi yang harus memenuhi 20%. Kalau disebut Anies berpolitik, memang dia berpolitik dari awal. BEM juga berpolitik dan semua orang berpolitik. “Jadi, jangan dicampur-campur keinginan untuk mencegah. Mestinya justru kita dorong semua orang, silakan maju dalam kompetisi yang fair. Jadwal resminya memang tunggu KPU, tapi jadwal tidak resmi semua orang harus memanfaatkan itu. Jadi, saya ingin teman-teman BEM itu mengerti bahwa hak orang untuk mempromosikan dirinya dengan kapasitas dia, apalagi kapasitas intelektual, harus diterima oleh mahasiswa justru,” jelas Rocky. (ida)

KPU Harus Segera Memperbaiki Mekanisme Proses Pemilu

BY FNN Rabu, 07 Desember 2022 12:34:18 0

Jakarta, FNN – Pada Selasa, 6 Desember 2022, Partai Masyumi mengajukan Permohonan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengujian ini bermaksud untuk membatalkan ketentuan dalam PKPU 4/2022 khususnya mengenai Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 141. Partai Masyumi menganggap bahwa belakunya ketentuan Pasal-pasal PKPU tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya untuk ikut menjadi peserta Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Masyumi, DR. Ahmad Yani, SH, MH mengungkapkan bahwa Berlakunya PKPU tersebut telah menciderai asas-asas pemilu yang sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam PKPU tersebut mengatur sesuatu yang tidak ada landasannya dalam UU Pemilu. Hal ini sangat bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan, yaitu lex superior derogate lex inferiori. “PKPU bukanlah produk legislasi, melainkan peraturan pelaksana dari UU yang ada, karena keberadaan PKPU bukan sebagai norma, melainkan sebagai peraturan pelaksana dan diperintahkan oleh UU yang lebih tinggi,” ungkap Ahmad Yani. Penggunaan sipol sebagai instrumen pendaftaran partai politik menurut ketentuan Pasal 10 PKPU 4/2022, jelas membuat norma baru yang tidak diperintahkan oleh UU Pemilu. Sementara KPU menjadikan sipol sebagai syarat mutlak untuk menerima pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Lebih buruknya, PKPU 4 Tahun 2022 baru diundangkan pada 20 Juli 2022, sementara akses untuk masuk sipol dibuka pada 24 Juni 2022. Darimana dasar hukum sipol itu dijadikan sebagai instrumen sebelum keluarnya PKPU. Ahmad Yani menilai, ini double pelanggaran, yaitu membuat Tindakan hukum di luar dari perintah peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan hukum sebelum peraturan perundang-undangan tersebut disahkan dan diundangkan. “Peraturan apapun, baru dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau sudah diundangkan/pada tanggal diundangkan,” tegas Ahmad Yani. Sementara sipol mulai beroperasi pada tanggal 24 Juni 2022, partai-partai politik sudah mulai menginput data. Eksistensi partai-partai tersebut harus ditanyakan pula keabsahan datanya, karena belum ada peraturan yang mengatur mengani sipol tersebut dan mereka mulai menginput dengan instrumen yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturannya baru ada pada 20 Juli 2022. Ahmad Yani menilai PKPU itu tidak memiliki kekuatan yang mengikat untuk dijadikan sebagai standar baku bagi pendaftaran Partai Politik. Namun karena sistem sipol itu juga yang telah membuat partai-partai politik yang mendaftar dinyatakan gugur oleh KPU tanpa surat keputusan apapun. Sikap KPU itu telah merugikan hak konstitusional partai politik dan telah menyalahi asas pemilu yang paling mendasar, yaitu asas prmilu yang jujur dan adil. Karena itu, kami merasa pemilu ini adalah pemilu yang dimulai dengan ketidakjujuran (unfair election) dan tidak adil (injuctice election). “Kami tidak sedang mendelegitimasi pemilu, atau meminta pemilu dibatalkan atau ditunda, tapi kami meluruskan kekeliruan konstitusional supaya Kembali kepada pemilu yang sebenarnya, yaitu pemilu yang langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil,” kata Ahmad Yani. Menurutnya, kalau KPU tidak segera memperbaiki mekanisme proses pemilu, mulai dari pendaftaran parpol yang sudah dimulai dengan political genoside dengan “membantai partai-partai politik tanpa prosedur yang benar”, maka jangan harap pemilu 2024 menjadi pemilu yang luber dan jurdil. Ahmad Yani mengimbau kepada teman-teman parpol untuk kritis melihat ini, karena ini bukan hanya kepentingan politik sesaat, tetapi untuk kelangsungan demokrasi konstitusional yang menjadi tujuan Bersama. Kita harus menciptakan pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang berintegritas, dimulai dari penyelenggara hingga peserta pemilu. “Inilah harapan saya, dan saya akan terus melakukan upaya hukum dan konstitusi untuk meluruskan cara kerja KPU ini,” tuturnya. (mth/MD)

Dia yang Besarkan ARB, Dia Sendiri yang Takut dan Khawatir ARB Jadi Presiden

BY FNN Rabu, 07 Desember 2022 09:56:00 0

Kalian mau sahkan UU yang menjadi kalian otoriter bin diktaktor? Silakan saja kalau itu menolong hati dan jiwa kalian supaya kalian tetap berkuasa, kami tidak takut. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung NEGARA ini memang aneh bin ajaib. Presiden Joko Widodo yang jadikan Anies Rasyid Bawesdan (ARB) menjadi menteri dan dia juga punya andil langsung besar atau kecil, ARB jadi Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang ini dia dan gerombolan yang jadi penghuni Istana menjadi ketakutan dengan gelombang rakyat yang mengelu-elukan ARB setiap silaturrahim ke daerah-daerah. Bahkan, ada kemungkinan juga dia sendiri yang mau “membunuh” ARB atas pesanan oligarki laknatullah yang ingin menguasai Indonesia. ARB sudah gak bisa dibendung karena kalian sendiri dan gerombolannya yang mengkampanyekan ARB hingga Anies jadi besar. Kalian bilang Anies gak bisa kerja, Anies terpapar radikal dan radikul, Anies yang akan menghidupkan lagi  Khilafah, dan 1001 macam Anies yang buruk. Tapi, nyatanya itu semua jauh panggang dari api. Anies kalian bilang, dia kere gak punya modal mau nyapres tapi tatkala dia naik privat jet dari Aceh ke Padang kalian meriang tingkat dewa. Kalian pikir cuma kalian yang punya duit dan privat jet di Indonesia ini? Partai pengusung dan relawan juga punya duit untuk mengantarkan Anies jadi presiden Indonesia ke VIII. Anies gak usah ngemis-ngemis ke oligarki. Itu juga yang menyebabkan kalian tambah panas dingin. Kalian pikir uang dan kekuasaan adalah segala-galanya. Ternyata semuanya Semu. Dikalahkan dengan keikhlasan dalam berjuang dan berbuat. Mending dari sekarang kalian para penghuni Istana yang membikin rakyat kalian menderita bersiap-siap saja untuk mengungsi karena so pasti duit kalian tidak akan laku, kalian dan jago kalian gak akan menang dan akan masuk Penjara. Di kala Anies disambut dengan meriah di berbagai daerah, tapi jagoan kalian penerus Jokowi hanya sibuk dengan tiktoknya sambil pamerin memakai celana dalam di luar dan joget-joget. Kalian mau sahkan UU yang menjadi kalian otoriter bin diktaktor? Silakan saja kalau itu menolong hati dan jiwa kalian supaya kalian tetap berkuasa, kami tidak takut. Kami rakyat hanya Berlindung saja kepada Allah SWT. Mau tangkap rakyat karena terlalu banyak protes kepada pemerintah? Silahkan saja. Apa kalian sudah nyogok Malikilmaut, sehingga kalian sudah aman dari kematian? Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kami rakyat gak sabar menunggu Anies dilantik jadi presiden. Namun, jika seandainya sebelum pendaftaran bakal Capres nanti pada 2023 dan Anies sudah semua provinsi didatangi dan dikunjunginya, serta semua rakyat menyambut seperti yang terjadi di Aceh, Sumbar, Pekanbaru dan di provinsi-provinsi yang lain, maka kami hanya menyarankan agar KPU segera saja Melantik Anies Rasyid Baswedan untuk menghemat biaya. Supaya duit Pemilu bisa dialihkan ke IKN untuk beli King Cobra dan lepas di sana secara bebas sebagai tempat baru pengembangan Satwa yang dilindungi. Dan, semua manusia yang mau nginap di sana bisa melestarikan satwa langka itu. Boleh kerja sama dengan Panji manusia petualang dan tuannya Garaga. Siapa yang mau tinggal di sana dengan Panji, silahkan daftar karena dimudahkan semua oleh pemerintah yang ketuanya si tukang ngibul yang suka pakai udel-udel di kepalanya. Ingat, sekarang sedang musim Jenderal Ditangkap. Masih banyak Jenderal yang baik masih tersisa. Mereka gak mau tercemar namanya dan pangkatnya. Serta mereka masih percaya Kekuasaan Ilahi. Wallahu A\'lam ... (*)

Negara Diatur Politisi Cebong

BY FNN Selasa, 06 Desember 2022 23:14:47 0

Bahwa Negara Indonesia itu saat ini tidak ada atau tidak hadir, karena negara, rezim dan presiden saat ini hanya boneka kapitalis yang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PASKA pengesahan RKUHP menjadi UU, termonitor Partai Nasdem abstain, dua partai menolak, PKS dan Partai Demokrat. Atraksi mereka protes di sidang pleno seolah-olah itu perjuangan heroik. Toh mereka sudah tahu sejak pembahasan awal sudah keok. Dalam ranah politik tidak ada kalah terhormat. Kalah harus siap diatur dan dikendalikan oleh mereka yang bersengkongkol untuk menang. Mereka yang menang apakah benar benar menang. Jawabnya “tidak” karena mereka tidak lebih hanya alat kekuasaan eksekutif yang celakanya juga boneka kekuatan yang lebih besar. Wajar jika DPR memiliki alam kosmis tersendiri, tidak ada lagi kaitan dengan fungsi wakil rakyat karena kontrak mereka sudah putus di bilik suara. Beberapa aktifis dan rakyat -dar keadaan sudah teralienasi, sudah tidak ada senyawa dalam fungsi dan peran DPR dengan rakyat. Partai sudah menjadi ilusi dalam sistem politik kita terpapar sebagai barang dagangan, menjadi alat yang sangat represif karena sudah menjadi ungkapan kepentingan pribadi dan golongan yang dipaksakan kepada rakyat. Makna kemerdekaan manusia dalam design kebangsaan kita tertutup dan digantikan demokrasi yang menjadi alat perbudakan baru dengan negara sebagai fasilitatornya. Masyarakat yang hidup dalam hiruk pikuk panji - panji partai pun menjadi masyarakat yang teralienasi karena memalingkan wajah sendiri dari kemanusiaannya. “Indonesia itu negara  persekongkolan Istana dan Senayan\". Kelakar rakyat “sesama bis kota tidak boleh saling mendahului” kalau bukan sekarang kapan lagi. Urusan rakyat jangan tanya saya. Di negara modern, teori diilhami oleh praktik. Di negara berkembang, praktik diilhami oleh teori. Di Indonesia, teori tak penting karena kuliah dan ijazah tak penting. Kondisi yang terus memburuk semestinya kaum intelektual menjadi kekuatan moral melawan semua kebusukan. Karena Kaum intelektual memiliki sifat altruistik yang senantiasa memburu kebenaran demi kemaslahatan bersama, dan menjadi pencipta bahasa dalam menyampaikan yang benar kepada penguasa, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. (Edward Said, 1996) Setali tiga uang, untuk apa kalau membuat susah dan kantong terus mengering jadilah “Intelektual sebagai antek penguasa yang mengabaikan, bahkan merasionalisasi, kejahatan negara” (Antonio Gramsci - 1971) dengan lugasnya bohong dalam menyampaikan kebenaran. Sebagian larut dalam persengkongkolan. Kondisi Indonesia yang terus terpuruk akibat persilangan lembaga politik ekskraktif dan penguasa serba minus (ignorant leader), tidak lepas dari peran politisi dan intelektual tukang atau politisi dan intelektual klas cebong. Bahwa Negara Indonesia itu saat ini tidak ada atau tidak hadir, karena negara, rezim dan presiden saat ini hanya boneka kapitalis yang tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagian pemimpinnya di negara ini mayoritas dikendalikan oleh iblis, roh jahat di udara tapi kebenaran sesuai ajaran Tuhan melalui jajarannya akan tetap menang. Waktu Tuhan ini indah pada waktunya. Mengingat kondisi hukum dan politik negeri ini sudah rusak, kerusakan sudah begitu akut, maka sudah tidak mungkin diatasi dengan cara-cara konstitusional. Keadaan harus dilakukan perubahan yang radikal, extraordinary, bukan perubahan biasa, baik inkremental maupun cut and glue. Keadaan menantikan lahirnya people power atau Revolusi. (*)

PSI Kembali Ditinggal Petingginya, Ketua DPW DKI Keluar, Gabung ke Anies?

BY FNN Selasa, 06 Desember 2022 20:13:34 0

SATU lagi petinggi dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu mundur dan menyatakan keluar dari partai. Jadi bukan hanya mundur, tetapi juga keluar dari partai. Yang menyatakan mundur dan keluar tersebut adalah Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar. Michael membuat keterangan cukup panjang melalui keterangan tertulis yang disebarkan kepada media hari Senin, 5 Desember 2022. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahasnya dalam Hersubeno Point edisi Senin (5/12/22). “Saat saya bergabung dengan PSI, partai ini masih piringan putih, penuh cita-cita dan harapan. Banyak Pemuda tertarik dengan citra yang berhasil kita bangun atas PSI. Kita bangun PSI di Jakarta dari nol, dari tidak dikenal sama sekali hingga menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di Jakarta,” tulis penjelasan dari Michael. Di PSI Jakarta, Michael mengaku, dirinya mendorong cara berorganisasi dan berpartai yang menjunjung prinsip transparansi, maritokrasi, objektivitas, dan profesionalisme. Bahkan, sebagai contoh, seleksi caleg di Jakarta sangat kompetitif dan transparan karena melibatkan panelis dan uji publik. “Selama saya menjadi ketua wilayah Jakarta, saya pastikan partai berjalan secara profesional, pendanaan partai bisa dipertanggungjawabkan, dan ada laporan keuangan serta laporan kinerja tahunan yang bisa dibaca oleh publik. Tidak mungkin PSI Jakarta menyuarakan transparansi dan akuntabilitas di Pemprov DKI kalau prinsip tersebut tidak kami jalankan sendiri di internal kami,” kata Michael. “Lima tahun, saya pastikan PSI Jakarta telah konsistens sebagai kekuatan penyeimbang Gubernur Anies Baswedan, tapi tetap kritis, bahkan kami yang terdepan mendorong interpelasi pada saat itu, saya pastikan PSI Jakarta telah berusaha keras untuk kritis, namun tetap objektif dan konstruktif,” lanjutnya. Michael kemudian menjelaskan bahwa dia bergabung dengan PSI pada tahun 2015 dan pernah juga menjadi pengurus dari tingkat kota hingga DPP. Dia juga mengaku banyak hal yang sudah dia lakukan bersama-sama rekan-rekannya di PSSI, namun dengan berat hati dia menyatakan, ”Sudah saatnya saya mengundurkan diri dari partai yang saya cintai ini. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk persahabatan dan kerjasama dengan banyak rekan di PSI, namun seiring berjalannya waktu, partai yang saya bayangkan dan cita-citakan, yang saya ketahui di awal, sudah jauh berubah sekarang. Sudah saatnya saya pamit dan undur diri dari PSI,” tulis Michael. Mundurnya Michael Sianipar jelas merupakan pukulan telak yang beruntun bagi PSI, menyusul dua petinggi PSI lainnya yang sebelumnya sudah lebih dulu mengundurkan diri. Ada dua orang yang posisinya di PSI tidak main-main, yaitu mantan Sekretaris Ketua Dewan Pembina, Sunny Tanuwijaya, yang dikenal juga sebagai orang dekatnya Ahok; dan mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Chandra. Yang juga sangat menggegerkan adalah mundurnya Ketua DPP PSI Samara Amani, salah satu ikon dari PSI. “Pengunduran diri Sunny dan Surya Chandra ini yang saya kira sangat telak bagi PSI, karena keduanya secara terbuka menyatakan akan mendukung Anies pada pilpres 2024 nanti,“ ujar Hersu. Pengakuan Sunny secara terbuka kepada DPP ini disampaikan ke publik oleh Grace Natali beberapa waktu berselang.  Sedangkan Surya Chandra mengakui secara terbuka bahwa dia akan mendukung Anies Baswedan pada pilpres 2024 itu sampai tuntas.  Ketika ditanya bagaimana seandainya Anies tidak berhasil mendapatkan tiket pada pilpres 2024, Surya Chandra menyatakan nanti kita kita lihat dulu. Yang pasti, jelas bahwa mereka berdua ini akan menjadi timses Anies Baswedan. “Ironis banget ya pasti bagi PSI, petingginya mundur dan menyatakan akan apa bergabung dengan timses dari Anies Baswedan,” ujar Hersu. Seperti kita ketahui bahwa selama ini PSI adalah partai yang dikenal sebagai partai pembenci Anies atau dikenal sebagai partai seputaran ibukota, karena memang narasi-narasi yang dibangun PSI cuma semata-mata men-downgrade Gubernur Anies Baswedan. Orang menduga ini erat kaitannya dengan residu dari Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, di mana pada waktu itu Ahok dan Djarot bersaing untuk memperebutkan kursi DKI 1 lawan Anies dan Sandiaga Uno, setelah sebelumnya dalam putaran pertama mereka berhasil menyingkirkan pasangan AHY dengan Silvy. Setelah Ahok tersingkir dan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, PSI mulai mengubah posisinya menjadi betul-betul sebagai the haters dari Anies. Apalagi setelah ketua umum PSI dijabat Giring Ganesha. Narasi serangan terhadap Anies Baswedan semakin kencang. Bagaimana dengan Michael Sianipar? Apakah dia juga mengundurkan diri karena akan mendukung Anies? Walaupun PSI DKI Jakarta itu sikapnya sangat kritis terhadap Anies, tapi memang apa yang ditunjukkan oleh PSI di Jakarta agak berbeda dengan PSI Pusat. Mereka sangat kritis, tapi dalam beberapa hal mereka tetap masih bersikap objektif terhadap Anies. Bahkan, dalam beberapa momen, Michael juga mengindikasikan bahwa dia punya kedekatan dengan Anies. Michael Sianipar ini adalah sarjana S1 dari Yonse University, Korea Selatan, dalam bidang ilmu politik. DI PSI beberapa jabatan pernah dia duduki, baik di wilayah maupun di pusat. Walaupun tetap bersikap kritis terhadap Anies, namun Michael sangat berbeda dengan para petinggi PSI lainnya. Michael bisa tetap berkomunikasi baik dengan Anies, bahkan dalam satu kesempatan dia juga tampil membela Anies. Yang juga menarik, fraksi PSI DPRD DKI Jakarta di bawah Michael pernah menyentil PSI pusat karena dinilai kerap tendensius terhadap Anies. Kedekatan Michael dengan Anies memang sudah cukup lama diendus oleh media. Apa yang mendorong Michael mengundurkan diri dari PSIS selain yang sudah disampaikan secara tersurat?  Sejauh ini Michael belum mau menjelaskan alasan pengunduran diri dan keluar dari PSI. Michael menyatakan bahwa dirinya akan fokus dulu pada pengunduran dirinya. “Wah kalau begini ceritanya, berat bagi PSI menghadapi Pemilu 2024, karena di tahun-tahun politik ini, banyak sekali petinggi-petinggi PSI yang satu persatu mengundurkan diri. Saya sih menduga keras bahwa Michael mungkin bukan gerbong terakhir yang memisahkan diri dari PSI. Masih banyak orang lain di PSI yang juga akan mengundurkan diri, menyusul para petinggi yang lainnya,” pungkas Hersu. (ida)

Hukum Militer Lebih Berat dari Sipil, Mayor BF Harus Dihukum Maksimal dan Dipecat

BY FNN Selasa, 06 Desember 2022 19:30:06 0

Jakarta, FNN – Kasus dugaan perkosaan yang dilakukan Mayor BF terhadap personel Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat) harus mendapatkan hukuman maksimal ditambah hukuman pemecatan dari dinas militer. Hal ini karena ada perbedaan antara sanksi pidana umum yang dilakukan sipil dengan sanksi pidana yang melibatkan anggota militer. “Seorang anggota militer, apalagi seorang perwira yang melakukan tindak pidana, wajib mendapatkan hukuman yang lebih berat dari masyarakat sipil,” ujar Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menjawab wartawan di Jakarta, Selasa (7/12/2022). Menurut Ginting, dalam kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kepada perwira pertama Kowad dalam tugas pengamanan Presidensi G-20 di Bali, bukan saja memalukan bagi TNI, tapi juga mempermalukan citra Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan internasional. Apalagi, lanjut Ginting, pelaku merupakan anggota Paspamres yang memiliki kedudukan tinggi, sebagai wakil komandan detasemen Grup C. Pelaku wajib mendapatkan sanksi yang lebih berat. Faktor pemberat bagi pelaku tindak pidana dari anggota militer, karena menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, serta Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). “Harus sangat berat hukumannya, sebab di samping tunduk kepada aturan-aturan hukum yang bersifat umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga tunduk kepada aturan-aturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi prajurit TNI, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). Sikap disiplin merupakan tonggak dasar bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya,” jelas Ginting. Dikemukakan, apabila oditur (jaksa) militer menuntut hukuman tidak maksimal terhadap pelaku, maka oditur militernya wajib diperiksa. Begitu juga jika hakim militer memberikan hukuman tidak maksimal, maka hakimnya layak untuk diperiksa pula. Selamat Ginting mengungkapkan, ada delapan wajib TNI, di antaranya poin ketiga dan keempat, yakni menjunjung tinggi kehormatan perempuan (wanita), dan menjaga kehormatan diri di muka umum. Apa yang dilakukan Mayor BF jelas melanggar delapan wajib TNI. Selain tidak menghormati perempuan, juga tidak bisa menjaga kehormatan sebagai perwira. “Terhadap sesama anggota TNI yang juga juniornya saja dia tega berbuat seperti itu. Tentu dia tidak bisa menjadi contoh teladan seperti dalam 11 asas kepemimpinan TNI. Hukum maksimal dan pemecatan, itulah ganjarannya,” ujarnya.   Panglima Tegas Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan bahwa telah memerintahkan supaya pelaku pemerkosaan ditindak tegas. Andika meminta anggota Paspampres itu dipecat. “Satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja. Maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus,” kata Andika di Kolinlamil, Jakarta Utara, Kamis (1/12/2022). Langkah hukuman tegas dijatuhkan TNI kepada Mayor BF yang dijerat pasal 285 KUHP. Dia dipastikan juga akan dipecat. “Sudah pasti semua pasal yang berkaitan dengan pemerkosaan akan diterapkan,\" tegas Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Kisdiyanto, Sabtu (3/12/2022). Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) menetapkan Mayor BF sebagai tersangka pemerkosaan. “Proses hukum sudah dijalankan. Sudah tersangka,” kata Komandan Puspomad Letjen Chandra W Sukotjo, Jumat (2/12/2022). (mth/sgo)

Kibarkan Merah Putih: TNI Tolak Penjualan Pulau Widi Maluku Utara

BY FNN Selasa, 06 Desember 2022 17:00:01 0

  Labuha, FNN – Entah pejabat pengkhianat siapa yang berniat menjual Pulau Widi di Maluku Utara ini. Sikap tegas pimpinan TNI di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang telah memerintahkan pengibaran bendera Merah Putih patut diapresiasi. TNI AD melalui Komando Distrik Militer (Kodim) 1509/Labuha mengerahkan prajurit untuk menegaskan, Kepulauan Widi adalah milik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih. Bendera tersebut dikibarkan di pinggir pantai pulau yang masuk wilayah administrasif Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara itu. Dandim 1509/Labuha Letkol Kav Romy Parnigotan Sitompul dihubungi dari Ternate, Maluku Utara, Senin (28/11/2022), mengatakan pengibaran bendera itu untuk kembali menegaskan bahwa Kepulauan Widi tidak diperjualbelikan. “Seperti kita ketahui, salah satu situs asing menempatkan Kepulauan Widi yang akan dijual,” ucap Dandim 1509/Labuha Letkol Kav Romy Parnigotan Sitompul seperti dikutip Antara, Selasa (29/11/2022). Hal itu disampaikan Romy, terkait maraknya informasi bahwa Kepulauan Widi akan dilelang di salah satu situs Sotheby’s Concierge Auctions, Amerika Serikat. Menurutnya, Kepulauan Widi berada di wilayah Konservasi Terumbu karang, bakau dan ikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 102/KEPMEN-KP/2020. Ia mengatakan, pasukan TNI AD dari Kodim 1509/Labuhan yang dikerahkan berkekuatan satu SST, dan dikomandoi oleh Danramil 1509-04/Maffa Letda Inf Samuel Anu. Pasukan itu yang dikerahkan untuk melakukan pengibaran Bendera Merah putih. Tidak hanya itu, mereka juga mengecat beberapa rumah berwarna Merah dan Putih selaras dengan warna bendera Indonesia. Dandim mengatakan, seusai dengan undang-undang yang berlaku sudah menjelaskan, wilayah Indonesia tidak bisa dijualbelikan. Namun, hanya bisa untuk dikelola secara berkala dan berizin resmi. “Kami dari TNI AD khususnya Kodim 1509/Labuha akan mengamankan Aset Milik Negara dan perlu kita turun tangan, karena ini masalah kedaulatan negara, kita berharap tidak lagi terjadi hal hal seperti ini,” ujarnya. Dandim mengakui, pihaknya mengadakan pengibaran bendera Merah Putih dan mengecat rumah warga yang penghuni pulau Daga. Pulau itu merupakan salah satu pulau dari Kepulauan Widi. Mengecat rumah itu sebagai tanda bahwa TNI AD tidak main-main dengan kedaulatan negara. Sebab, setiap jengkal tanah milik Indonesia akan tetap selamanya milik Indonesia. Sementara, itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno saat berkunjung ke Kota Ternate menyatakan, dirinya telah menggelar pertemuan dengan Bupati Halsel Usman Sidik. Sandiaga memastikan, Kepulauan Widi tidak dijual dan dilelang untuk dimiliki secara pribadi. “Pulau Widi milik Pemkab Halsel, tetapi ada perjanjian dengan pihak swasta dan pengusaha itu domisili di Bali dan sedang akselerasi pengembangan Pulau Widi dan bentuk kerjasamanya tidak melanggar ketentuan,” kata Sandiaga. (mth/Antara)  

Sistem Primary Election Sangat Cocok untuk Pilpres di Indonesia

BY FNN Selasa, 06 Desember 2022 16:19:43 0

Bila memang dibutuhkan, saya secara volunteer mau membantu KPU untuk menyelenggarakan sistem Primary election di tanah air, demi memiliki sistem, proses, prosedur dan mekanisme seleksi kepemimpinan nasional (Pilpres) yang demokratis, terbuka, adil, jujur dan berkualitas. Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA, FTA Global & FTA-RI Nasional Indonesia ARTICLE ini sengaja saya tulis untuk mendukung usaha Bung Fahri Hamzah, Wakil Ketua Partai GELORA, untuk memperkenalkan sistem Primary Election di tanah air dalam Pilpres tahun 2024 mendatang. Yang perlu digaris bawahi adalah bahwa sistem demokrasi dan sistem seleksi kepemimpinan (Pilpres) di Indonesia masih sangat buruk, tidak bermutu, tidak berkualitas, tidak adil, tidak jujur, tidak terbuka, dan tidak demokratis. Lepas dari kritikan Bung FH terhadap jadwal kampanye Pilpres dari KPU yang belum ada dan euphoria terhadap Anies Rasyid Baswedan yang statusnya belum pasti menjadi Capres 2024 karena Partai Nasdem saja tidak memiliki kursi di DPR 20%, sementara itu PKS dan Partai Demokrat masih wait and see, maka kritikan Bung FH itu saya serahkan kepada publik untuk menilai masing-masing. Saya sebagai activist democracy sangat mendukung spirit dari apa yang telah dikritik oleh Bung Fahri Hamzah terhadap sistem dan proses seleksi untuk kepemimpinan (Pilpres) di Indonesia yang saat ini masih amburadul, tidak bermutu dan tidak berkualitas. Kritik dari Bung Fahri Hamzah kepada para politisi, anggota DPR, akademisi dan kader-kader partai politik di tanah air tersebut untuk segera bertindak memperbaiki kebobrokan Pilpres di tanah air, sangat beralasan, valid points dan warranted untuk mendapatkan dukungan. Sebenarnya tidak ada istilah “Terlambat” dalam memperbaiki kebobrokan! Di bawah ini, link pernyataan Bung Fahri Hamzah secara lengkap: https://m.youtube.com/watch?v=tHmqM6wg1_Y&feature=share A). Sistem Primary Election di United States of America (USA). Pada Pilpres tahun 2020 yang baru lalu di Amerika Serikat (AS), terdaftar secara resmi di Federal Election Commission (FEC); semacam KPU di Indonesia, sebanyak 1,212 kandidat Presiden (Capres). Yes, itu bukan salah ketik. Ada sebanyak 1,212 kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) secara resmi terdaftar di FEC. Banyak orang Indonesia yang sok tahu dengan demokrasi di USA, tetapi tidak tahu soal ini, kaget dan dumb founded, termasuk para hakim Mahkamah Konstitusi (MK). B). Terus, bagaimana caranya mengatur Capres begitu banyak? Nah, sistem Primary Election itulah jawabannya. Saya jelaskan secara singkat. Untuk menjadi kandidat Presiden di Amerika Serikat (AS), tak ada Presidential Threshold 20%, bahkan 1% pun tidak ada. Apa syarat menjadi kandidat Presiden di United States of America (USA)? Syarat menjadi Capres USA itu mudah sekali dan mayoritas 99.99% rakyat Amerika Serikat (AS) yang lahir di USA qualify untuk menjadi Capres: 1). Lahir di negara dan territory negara United States of America (USA). 2). Tinggal secara permanent di USA, minimal selama 14 tahun. 3). Berumur 35 tahun ke atas. Ketika seorang warga negara Amerika Serikat (AS) ingin menjadi Capres, tidak harus mendaftar di FEC dulu. Bisa langsung melakukan press conference dan membuat declaration mencalonkan diri menjadi Capres. Setelah melakukan kampanye dan telah menghabiskan uang untuk kampanye sebesar US$ 5,000, entah itu yang dari donasi publik atau dari dompet sendiri, baru diwajibkan untuk melaporkan diri secara resmi ke FEC. Kemudian FEC akan membuat pengumuman resmi bahwa orang ini adalah Capres terdaftar di FEC. Itulah yang membuat Capres tahun 2020 di Amerika Serikat (AS) yang terdaftar secara resmi di FEC mencapai 1,212 kandidat. C). Bagaimana proses selanjutnya hingga 1,212 kandidat Presiden di USA itu berakhir dengan 2, 3 atau 4 kandidat di general election? Itulah the magic johnson dari sistem primary election di Amerika Serikat (AS). Begini proses singkatnya: Pemilu di negara United States of America (USA) itu dibuka sekitar total 24 bulan (2 tahun penuh), mulai dari “open primary” hingga “general election” bagi partai politik untuk melakukan persiapan logistics, registration, dan funds raising guna membantu para kandidat Senator, kandidat Representative dan kandidat Presiden (Capres) di USA. Breakdown schedule primary election hingga general election, saya jelaskan di bawah. Khususnya untuk Pilpres, di negara United States of America (USA) ada: 1). 50 negara bagian (State). 2). Dengan total 538 electoral college. 3). Dibutuhkan 270 E.C untuk menang Pilpres. 4). 270 E.C itu minimal harus menang di 25, 27 hingga 30 negara bagian, dari 50 negara bagian (State). 5). Itulah the magic numbers yang harus dipahami oleh non-americans. Ketika seorang Capres USA mulai melakukan kampanye di 50 negara bagian dan hasilnya hanya mendapatkan dukungan dari 3, 5 atau 10 negara bagian, apalagi dalam poll survey tidak populer dan sangat rendah, di situlah para kandidat Presiden itu mulai tahu diri. Para Capres USA itu memiliki etika politik yang tinggi, punya rasa malu dan ketika sadar akan posisinya yang tidak significant dalam kontes Pilpres, maka di situlah para Capres itu mulai rontok satu per satu, seperti daun yang berguguran di musim semi, mengundurkan diri dan menghentikan kampanye Pilpres. Karena itu tidak masalah ada ribuan kandidat Presiden di Amerika Serikat (AS), karena dengan sendirinya akan terseleksi oleh sistem primary election itu sendiri. D). Bagaimana schedule penyelengara Pilpres di USA mulai dari primary election hingga general election? Well, saya akan jelaskan secara singkat dan semoga anggota komisioner KPU saat ini mau menjadikan apa yang saya tulis di sini menjadi sebagai bahan pertimbangan. 1). Pilpres tahun 2024 di Amerika Serikat (AS) sudah ditentukan tanggal 5 November, 2024 dan pemenang Pilpres 2024 akan disumpah menjadi Presiden USA ke 47th tanggal 20 January, 2025. 2). Dari tanggal 5 November, 2024 itu diambil 12 bulan (1 tahun) ke belakang untuk digunakan sebagai “primary election”. Di USA, “open primary” dimulai tanggal 23 March, 2023 hingga 23 March, 2024. Artinya, mulai tanggal itu, semua yang ingin maju menjadi kandidat Presiden (Capres) dari independent, atau dari partai politik manapun sudah boleh keluar kandang dan berkampanye di 50 negara bagian (State) untuk mencari dukungan dan suara rakyat (votes). Jadi, di Amerika Serikat (AS) primary election itu berjalan 1 tahun penuh (12 bulan) di seluruh 50 negara bagian (State). Masing-masing partai politik terserah mau mengadakan “primary election” bulan apa saja, selama dilakukan mulai tanggal 23 March, 2023 hingga tanggal 23 March, 2024. Intinya tanggal 23 March, 2024 sudah harus ditentukan pemenang, atau “presidential nominee” dari masing-masing partai politik. 3). Pada tanggal 13 December, 2023 hingga 15 December, 2023 (2 hari) akan di pakai oleh Federal Election Commission (FEC) untuk melakukan apa yang disebut dengan “qualifying primary”, untuk mengkonfirmasi qualifications dari semua “presidential nominees” yang akan bertanding pada general election tanggal 5 November, 2024. 4). Jadi, semua qualifying “presidential nominees” dari semua partai politik akan ditentukan oleh FEC pada tanggal 15 December, 2023. Dari tanggal 15 December, 2023 hingga general election tanggal 5 November, 2024 (11 bulan) adalah waktu yang tersedia bagi semua presidential nominees (pemenang primary election) dari semua partai politik untuk berkampanye di 50 negara bagian (State) sebagai “presidential nominee”, bukan lagi sebagai kandidat Presiden dalam open primary. Pada Pilpres tahun 2020 yang lalu, ada 4 Presidential nominees, meski orang Indonesia hanya mengenal 2 nominees, bahkan Hakim MK juga tidak tahu kalau ada 4 Presidential nominees pada Pilpres tahun 2020 di USA: 1). Presidential nominee dari partai Demokrat, Joseph Biden. 2). Presidential nominee dari partai Republican, Donald J. Trump. 3). Presidential nominee dari Green party, Howie Hawkins. 4). Presidential nominee dari Libertarian party, Jo Jorgensen. E). Sekarang bagaimana menjalankan primary election di Indonesia dengan 18 partai politik yang lolos Pemilu 2024? Sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk menjalankan sistem primary election di Indonesia di 38 Propinsi dengan 18 partai politik yang lolos Pemilu 2024. Sungguh tidaklah terlalu rumit, asal ada kemauan politik dari semua partai politik, DPR, KPU dan Bawaslu. Saya sudah memberikan banyak info yang cukup details, bahkan saran saya untuk membuat KPU lebih kredibel dengan menambah 36 orang wakil-wakil dari 18 partai politik yg harus duduk di keanggotaan komisioner KPU, seperti pada Pilpres tahun 1999. Cara kerja dan bagaimana KPU harus mengambil keputusan dengan 2 competing interest dari komposisi keanggotaan komisioner KPU sebanyak 47 orang, juga sudah saya jelaskan secara detail. Bila memang dibutuhkan, saya secara volunteer mau membantu KPU untuk menyelenggarakan sistem Primary election di tanah air, demi memiliki sistem, proses, prosedur dan mekanisme seleksi kepemimpinan nasional (Pilpres) yang demokratis, terbuka, adil, jujur dan berkualitas. Asal semua pihak mau terbuka, jujur, dan adil untuk menciptakan sistem, proses, prosedur dan mekanisme seleksi kepemimpinan nasional yang berkualitas, semua bisa dilakukan. Nothing is impossible as long as there\'s political will dari semua pihak. Tidak seperti Pilpres 2014 dan 2019 model kelompencapir! (*)

Demokrasi Majemuk

BY FNN Selasa, 06 Desember 2022 15:21:06 0

Demokrasi juga memerlukan tata kelola politik dan pemerintahan yang lebih inklusif, yang tak hanya mempertimbangkan suara mayoritas individu, tapi juga representasi berbagai golongan (marjinal), dan asal-usul teritorial. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, di kamar hotel, dengan latar Masjid Syeikh Zayed, Solo, nan anggun, sebuah buku menemaniku mengarungi senja, hingga tirai malam menutup pembacaan. Judulnya The Great Experiment: Why Diverse Democracies Fall Apart and How They Can Endure, karya Yascha Mounk (2022). Bahwa gelombang pasang politik identitas destruktif di berbagai belahan bumi menunjukkan gejala terjadinya ketergagapan demokrasi dalam menangani kecenderungan pluralisasi etno-kultural. Perkembangan demokrasi sejak awal pertumbuhannya spt di Athena hingga demokrasi modern di AS terbiasa menangani masyarakat homogen (mono-etnik), atau masyarakat dengan suatu etnik (SARA) yang mendominasi dan mengeksploitasi kelompok lain. Sutu Kerajaan atau Kekaisaran lebih berpengalaman dan lebih baik dalam menangani masyarakat heterogen (multi-etnik). Alasannya, di dalam kerajaan (kekaisaran), rakyat tak terlalu berpengaruh dalam menentukan hukum dan kebijakan. Dalam demokrasi, peran rakyat sangat menentukan, oleh karena itu setiap kelompok bersaing untuk menentukannya. Sebegitu jauh, belum pernah ada demokrasi yang berhasil dalam menangani masyarakat majemuk secara setara, dengan memperlakukan anggota setiap kelompok SARA secara fair. Masyarakat heterogen telah lama menderita akibat dari dominasi kelompok mayoritas atau kelompok minoritas, serta anarki permusuhan antarkelompok karena lemahnya otoritas pemerintahan. Tak heran, banyak orang pesimis bahwa masyarakat heterogen itu bisa hidup berdampingan dalam harmoni, dan mulai tergoda seruan fasistik. Menghadapi tantangan itu, demokrasi harus menjalani proses eksperimentasi baru. Demokrasi kian perlu mengembangkan budaya kewargaan multikultural dengan memperluas jaring konektivitas dan inklusivitas antarkelompok, yang disertai usaha mengurangi ruang “sakral” (momen individu lenyap ke dalam emosi kelompok) dengan membuka ruang “profan” (momen individu bisa otonom). Demokrasi juga memerlukan tata kelola politik dan pemerintahan yang lebih inklusif, yang tak hanya mempertimbangkan suara mayoritas individu, tapi juga representasi berbagai golongan (marjinal), dan asal-usul teritorial. Diperkuat tata sejahtera berkeadilan dan berkemakmuran untuk yang dapat menghindari kecemburuan sosial, menumbuhkan rasa aman dan percaya. (*)

“Pasal Karet” RUU KUHP Anti Demokrasi: Menyeret Rakyat ke Penjara Demi Menjamin Kenyamanan Penguasa

BY FNN Selasa, 06 Desember 2022 13:46:04 0

Prediksi saya, rezim legislator saat ini akan tetap mengesahkan RUU KUHP ini sembari menyungging senyuman berkata: “Jika rakyat tidak terima, Silakan Ajukan Judicial Review ke MK..!” Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo KITA patut bersyukur bahwa Indonesia berhasil menyusun KUHP sendiri. Masa penyusunannya pun tidak tanggung-tanggung, yakni selama masa 53 tahunan. Lega rasanya jika substansi RUU KUHP (RKUHP) tersebut merepresentasikan demokrasi yang konon disebut sebagai ruh sistem pemerintahan republik Indonesia. Rakyat yang berdaulat, rakyat empunya negeri ini, bukan penguasa atau pejabat. Tapi, jika diteliti, ternyata substansi RUU KUHP masih mengandung substansi yang terkesan menempatkan rakyat itu sebagai musuh rezim penguasa atau bahkan penjajah versi baru. Kemudian, apa bedanya nuansa hidup di alam penjajahan dengan alam kemerdekaan? Kita masih perlu mengkritisi sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Ada puluhan pasal dalam RKUHP yang dianggap bermasalah karena mengancam kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Berikut pasal-pasal yang dimaksud bisa mengancam kebebasan berpendapat, berekspresi dan berpotensi dipidana: (1) Pasal 188 dan Pasal 190 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara. (2) Pasal 218-220 tentang Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Beleid ini perlu dihapus karena jelmaan dari ketentuan tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. (3) Pasal 240 dan 241 Tindak Pidana Penghinaan Pemerintah dan lembaga negara, serta Pasal 246 dan 246 soal penghasutan untuk melawan penguasa umum. Pada pasal-pasal tersebut harus dihapus karena bersifat karet, Dewan Pers merujuk pada kata “penghinaan” dan “hasutan”. (4) Pasal 263 dan 264 Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong. (5) Pasal 280 dan 281 Tindak Pidana Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan. (6) Pasal 300-302 Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan. (7) Pasal 347 dan 348 Tindak Pidana Pemaksaan terhadap Pejabat. (8) Pasal 443 Tindak Pidana Penghinaan khususnya tentang pencemaran nama baik. Masih banyaknya deretan pasal-pasal tersebut, kita berharap agar DPR RI dapat memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur pada Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Supaya proses penyusunan RKUHP ini memberikan kesempatan luas bagi seluruh masyarakat untuk memberi beragam saran dan kritik sehingga tidak buru-buru mengesahkan RUU KUHP. Pasal-pasal tersebut menjadi contoh konkret ancaman yang dapat digunakan untuk menghantam suara-suara kritis rakyat terhadap penyelenggaraan negara yang ditujukan kepada penguasa. RKUHP memuat pasal-pasal yang bermasalah, multitafsir dan karet karena membuka ruang kriminalisasi. Terkait dengan: “Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara” khususnya tentang Penyebaran atau Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, RKUHP mengaturnya pada Pasal 188. Pasal 188 berbunyi: (1) Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/ marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Kendati begitu hukuman pidana penjara hanya dapat dikenakan untuk pelaku penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme secara sembarang. Sedangkan mereka yang melakukan kajian terhadap ajaran yang sama namun untuk kepentingan ilmu pengetahuan tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana bunyi Pasal 188 ayat 6. “Tindak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/ marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan,” bunyi Pasal 188 ayat 6. Sebenarnya substansi bukan hal yang baru. Pasal 188 RUU KUHP tentang ideologi negara (penyebaran/pengembangan komunisme/marxisme-leninisme) bersumber pada Pasal 107 huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d) dalam UU 27/1999 yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Informasi terakhir, Draf akhir RKUHP versi 24 November 2022 yang mengatur soal tindak pidana terhadap ideologi negara direformulasi. Jika pada mulanya bagian ini mengatur ihwal penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, maka draf akhir RKUHP versi 24 November menambahkan frasa “atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila”. Saya perlu mengkritisi rencana penambahan Frase “Atau Paham Lain Yang Bertentangan Dengan Pancasila” pada ayat (1) Pasal 188 ini. Hal ini sangat berbahaya. Mengapa bahaya? Kita flashback pada beberapa peristiwa penting masa lalu. Terkait ideologi dan Radikalisme kita masih ingat Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwahid, menyebut ada lima ciri penceramah radikal. Salah satunya, BNPT menyebut penceramah radikal adalah yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dan pro ideologi khilafah transnasional. Kriteria pertama ini tendensius dan rawan dijadikan alat gebuk pada ajaran Islam Khilafah. Apakah khilafah itu sebuah ideologi? Ataukah hanya sistem pemerintahan sebagaimana monarki, demokrasi, teokrasi? Untuk menjawab hal ini, kita pun perlu flashback ke belakang. Tahun 2020 pernah santer isu penyusunan HIP –yang sekarang sudah dihapus RUU-nya. Untuk apa sebenarnya RUU HIP ini dibuat? Kecurigaan saya ternyata terbukti ketika fraksi-fraksi pengusungnya sengaja menolak dimasukkannya Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan larangan menganut ideologi komunisme dan marxisme-leninisme. Protes umat Islam menggema menolak RUU HIP karena penolakan Tap MPRS tersebut sebagai politik hukumnya. Perkembangan terakhir inisiator RUU HIP setuju memasukan Tap MPRS tersebut dengan syarat agar paham lain yang mengancam dan bertentangan dengan Pancasila dicantumkan juga sebagai ideologi terlarang. Seperti saya sebutkan di muka, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada dua ideologi yang dimaksud, yaitu Khilafahisme dan Radikalisme. Khilafahisme hendak disejajarkan dengan ideologi terlarang komunisme. Hal ini dapat dipandang pelecehan dan penistaan ajaran Islam. Khilafah bukan isme tapi sistem pemerintahan yang berbasis pada ideologi Islam. Mengkriminalkan ajaran Islam adalah tindakan gegabah dan menistakan agama. Jika Indonesia menyatakan belum menerima sistem kekhalifahan sebagai sistem untuk mengatur penyelenggaraan negara, tentu tidak serta merta menempatkan ajaran Islam ini sebagai isme yang dilarang dan bertentangan dengan Pancasila. Ini bukan apple to apple. Khilafah adalah bagian dari ajaran agama Islam di bidang politik (siyasah). Dalam hal ini ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para Khalifah setelah beliau. Oleh karena itu ajaran agama maka Ia tak layak disejajarkan dengan paham lain buatan manusia yang bukan ajaran agama. Maka khilafah tak pantas ditambahi isme sebagaimana paham buatan manusia seperti Kapitalisme, Komunisme, Radikalisme, dll. Jika kesesatan berpikir tentang khilafah dibiarkan, maka bisa saja nanti ajaran Islam yang lain akan juga disejajarkan dengan ajaran atau isme buatan mausia. Bisa saja mereka akan melecehkan kesucian ajaran haji dengan haji-isme, jihad-isme, zakat-isme, jilbab-isme, dll. Padahal itu jaran Islam yang pasti baik buat manusia karena datang dari Allah SWT, sang Pencipta alam semesta. Narasi khilafahisme disejajarkan dengan komunisme jelas sangat menodai ajaran agama Islam. Dampak buruknya penyamaan ini adalah menyamakan pendakwah khilafah Disamakan Dengan pengusung komunisme (PKI). Jika sengaja menyejajarkan ajaran agama dengan paham lain buatan manusia, maka itu merendahkan bahkan melecehkan ajaran agama. Menyamakan Khilafah dengan paham komunisme, radikalisme dan paham lain yang negatif adalah termasuk merendahkan ajaran agama Islam. Bahkan dapat dikategorikan menodai ajaran agama islam. Jadi dapat dinilai sebagai penistaan agama. Pembacaan terhadap frase “dan paham lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila” hanyalah sepenggal dari puluhan penggalan substansi RUU KUHP yang dapat ditafsirkan secara SSK (Suka-Suka Kami) oleh pejabat atau penguasa. Pasal-pasal kontroversial, ngaret serta represif dalam RKUHP itu hanyalah sekelumit beberapa fakta betapa hipokritnya demokrasi tentang kebebasan berpendapat, berekspresi dan bermedia. Realisasinya, rakyat berpotensi menjadi korban kedaulatan kekuasaan. Jika tanpa revisi atau pun pencabutan pasal-pasal kontroverisal, maka negeri ini tidak akan menjadi negara demokrasi melainkan hanya pseudo-demokrasi bahkan berpotensi menjadi negara komunis diktatur otoriter. Apakah memang model negara itu yang hendak kita wujudkan? Prediksi saya, rezim legislator saat ini akan tetap mengesahkan RUU KUHP ini sembari menyungging senyuman berkata: “Jika rakyat tidak terima, Silakan Ajukan Judicial Review ke MK..!” Padahal kita pun sudah mafhum bahwa MK pun mungkin tidak akan berani menganulir materi UU KUHP lantaran takut “di-recall” oleh DPR atau Presiden. Paling banter nanti, MK akan menyatakan bahwa UU KUHP inkonstitusional bersyarat seperti nasib UU Omnibuslaw Cipta Kerja 2020. Ambyar bukan? Tabik! Semarang, Selasa: 6 Desember 2022. (*)

Partai Masyumi Gugat Peraturan KPU Yang Mengatur Pemilu 2024: Pemilu 2024 Berpotensi Cacat Hukum

BY FNN Selasa, 06 Desember 2022 11:16:08 0

Jakarta, FNN – Menurut rencana, Selasa 6 Desember 2022 siang ini, Partai Masyumi akan menggugat Peraturan KPU yang mengatur Pelaksanaan Pemilu 2024 ke Mahkamah Agung (MA). Pengurus partai tersebut mengajukan Judicial Review Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Demikian disampaikan oleh Ir. Ristiyanto, SH, MH, Koordinator Kuasa Hukum Partai Masyumi dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa pagi (6/1/2022). Menurut Ristiyanto yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai Perkasa,  Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur Proses Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik dalam bentuk Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) berpotensi batal demi hukum karena bertentangan dengan Hierarki Perundang Undangan Dan bertentangan dengan Kewenangan KPU.    “Bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) hakikatnya adalah lembaga pelaksana norma hukum bukan lembaga pembuat norma hukum,” ujar Ristiyanto. Ristiyanto mengatakan bahwa jika Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan Peraturan KPU yang demikian itu, maka Pemilu 2024 akan dipersoalkan legalitasnya dan hal itu akan mencederai kehidupan demokrasi Indonesia. Rencananya, pendaftaran Judicial Review Partai Masyumi ke MA dipimpin  Koordinator Kuasa Hukum Partai Masyumi, Ir. Ristiyanto, SH, MH dan akan ikut hadir Ketua Umum Partai Masyumi, DR. Ahmad Yani, SH, MH. Rencana pendaftaran dilakukan sekitar pukul 13.00. (Anw).

Jum’ah Mubarak: Mengenal Madinah

BY FNN Selasa, 06 Desember 2022 10:03:55 0

Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA dua kubu ekstrim dalam tubuh Umat Islam dalam memandang negara kebangsaan (nation state). Kubu pertama melihatnya bahwa Rasulullah diutus sebagai Rasul dalam arti yang terbatas. Rasulullah tidak mengurus kehidupan dunia secara umum, apalagi negara kebangsaan secara khusus. Kubu kedua kemudian hadir dengan konsep kenegaraan yang spesifik. Dan, bahkan lebih jauh mengaitkan segala hal dalam agama dengan bentuk negara spesifik tersebut. Penganut paham kedua ini terjatuh ke dalam paham, salah satunya paham “khilafah” dalam arti sempit. Kedua golongan itu memiliki argumentasi referensi keagamaan (ayat atau hadits) yang seringkali memiliki penafsiran yang dipaksakan. Sehingga pada akhirnya penafsiran itu cenderung menyalahkan, bahkan mengkafirkan dan “menerakakan”pendapat yang tidak sejalan. Jika kita ikuti secara dekat perjalanan hidup (sirah) Rasul akan didapati bahwa perjalanan hidup beliau memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan publik (jama’ah). Dalam artian bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Ilahi (Al-Qur’an dan Sunnah). Kehidupan di sini tentunya dimaknai secara utuh (kaffah) atau menyeluruh (syamil). Baik secara pribadi-pribadi (individual) dan jamaah (kolektif). Juga pada aspek fisikal (material duniawi) dan aspek ruhiyah (spiritual ukhrawi). Sebuah pemahaman kehidupan yang tidak parsial. Rasulullah memulai hidup dan perjuangannya di Mekah. Sekitar 13 tahun beliau berjuang untuk menata kehidupan manusia pada tataran pribadi (individual) tadi. Hal yang paling menonjol pada fase ini adalah pembentukan “hati” manusia dengan konsep Tauhid: “Laa ilaaha illallah”. Fase selanjutnya dimulai dengan perpindahan Rasulullah dari Mekah ke kota Yatsrib. Perpindahan ini dikenal dalam sejarah dengan hijrah (migration). Pada umumnya Ulama menyebut penyebab Hijrah ini karena kesulitan dakwah di Mekah. Alasan yang menurut saya kurang relevan. Karena Dakwah memang tidak pernah disikapi dengan hamparan karpet merah. Rasulullah diperintah hijrah bukan karena kesulitan/tantangan dakwah di Mekah karena dakwah pastinya tertantang. Juga seorang Rasul tidak akan menghindar dari tantangan dakwah itu. Beliau diperintah hijrah karena memang fase dakwah selanjutnya, fase dakwah, akan segera dimulai. Fase dakwah selanjutnya yang dimaksud adalah fase penataan kehidupan “jama’i” (kolektif) dengan membangun komunitas (Umat/bangsa). Tempat di mana komunitas ini terbentuk dan berkembang dikenal dengan “daulah” (negara). Karakter bangsa dan negara inilah yang akan  dibahas secara singkat. Berganti dari Yatsrib ke Madinah Hal pertama yang menjadi perhatian kita adalah penggantian nama kota itu dari Yatsrib menjadi “Madinah”. Apa Urgensi perubahan nama ini? Apa arti Madinah dan relevansinya dalam membangun komunitas (ummah/bangsa dan negara? Kata Madinah ternyata memiliki makna dan konotasi yang dahsyat. Pada umumnya Umat menterjemahkan kata ini secara sederhana dengan “kota” (city). Kota yang dipahami sebagai sebuah tempat dengan karamaian, gedung-gedung pencakar langit, bahkan dengan kehebatan sains dan teknologinya. Ternyata kata Madinah tidak sekedar berarti kota. Tapi memiliki makna yang lebih luas dan mulia, lebih dari sekedar sebuah kota. Apalagi jika kota itu sekedar terimajinasikan dengan kota-kota besar dunia, seperti New York, London, Paris, dan Tokyo misalnya. Kata Madinah merupakan derivasi dari kata “daana-yadiinu-diinun”. Dari kata ini terlahir ragam konotasi dengan makna-makna yang saling terkait. Saya ambil beberapa makna penting saja dari kata “diin” ini. Pertama, kata diin mengandung makna “agama dan ketaatan”. Lihat misalnya firman Allah di Surah An-Nisa ayat 125: “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan-(Nya)”. Pada makna ini tegas bahwa negara yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah negara yang terbangun di atas agama dan ketaatan. Satu hal yang memaknai itu pada realita bahwa hal pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid. Tentu masjid di sini dipahami tidak sekedar pada pemaknaan ritual. Tapi lebih kepada simbolisasi bahwa negara/bangsa itu adalah “masjid” yang secara literal diartikan “tempat sujud”. Dan sujud itu diartikan sebagai “ketaatan”. Maka negara adalah tempat untuk taat kepada Pencipta. Kedua, kata diin juga mengandung makna keteraturan dan tanggung jawab. Diin itu bermakna aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia dan konsekuensinya dipertanggung jawabkan. Diin dihadirkan untuk memberikan pengaturan kepada kehidupan manusia yang cenderung “chaotic” (kacau balau) akibat dorongan hawa nafsu yang pada ghalibnya tak terkendali. Pada makna ini jelas bahwa ummah (bangsa/negara) yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah bangsa dan negara dengan aturan (Konstitusi) yang solid, serta memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Itulah yang kemudian teraplikasikan dalam bentuk Konstitusi Madinah yang dikenal dengan “Piagam Madinah” (the Charter of Madinah). Piagam Madinah ini diakui oleh banyak ahli sebagai Konstitusi Sipil (civic constitution) yang pertama dalam sejarah manusia. Ketiga, kata diin juga bermakna “tamaddun” atau peradaban (civilization). Dengan demikian Madinah dimaknai sebagai tempat di mana peradaban itu terbentuk dan berkembang. Sehingga kota yang bernama Madinah itu sejak awalnya dimaksudkan untuk menjadi tempat di mana Umat/bangsa menjalani hidup kolektifnya dengan peradaban. Umat (bangsa/komunitas) yang civilized (berperadaban) itu tentunya ditandai (characterized) oleh banyak hal. Tapi semua itu tersimpulkan dalam dua kata; social justice. Di sebuah negara yang berperadaban itu nilai-nilai keadilan sosial ditegakkan secara jujur dan konsisten. Pada kehidupan yang berperadaban  itu terjadi kesetaraan dalam segala hal; ras, gender, kesetaraan peluang (equal opportunities) di segala lini kehidupan; ekonomi, politik, dll. Dan pastinya bangsa yang berperadaban (civilized nation) itu adalah bangsa yang secara terus menerus mengupayakan kemakmuran yang berkeadilan. Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Tapi pastinya, hal itu hanya akan terwujud jika dibangun dengan nilai-nilai “diin” (ketaatan, keteraturan, dan berperadaban). Kemajuan pembangunan sebuah bangsa/negara secara fisikal tanpa “diin” justeru boleh jadi diakui sebagai bangsa/negara perperadaban (civilized) tapi tidak beradab (uncivilized). (*)

Gagal! Meski Disabot dan Diteror di Aceh, Massa Pendukung Anies Tetap Melimpah Ruah

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 23:54:13 0

SAFARI Bakal Calon Presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, selama dua hari di Banda Aceh, Jumat – Sabtu, 2-3 Desember 2022, berlangsung sukses. Seperti safarinya di beberapa kota lain, Anies Baswedan disambut dengan sangat antusias oleh para relawannya. Massa tetap berjejal dan tumpah ruah meski kegiatan Anies di Nanggroe Aceh Darussalam dicoba disabot dan diteror. Hesubeno Arief, wartawan senior FNN, membahas lebih lanjut mengenai hal ini dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi (4/12/22). Menjelang kedatangan Anies ke Banda Aceh, panitia penyambutan dikejutkan dengan kabar dicabutnya izin penggunaan Taman Ratu Safiatuddin di Banda Aceh oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Padahal, sebelumnya mereka sudah mendapatkan izin. Alasannya, karena taman tersebut tengah dalam proses renovasi. Semula Anies direncanakan akan bertemu dengan para relawannya di taman tersebut sambil olahraga jalan pagi pada Sabtu, 3 Desember 2022. Menyusul pencabutan izin itu, Polresta Banda Aceh juga menarik rekomendasi izin keramaian. Tapi DPP Nasdem memutuskan safari Anies di Serambi Mekah tetap berjalan dan Anies memulai kunjungannya dengan salat Jumat di Masjid Baiturrahman, Banda Aceh. Di masjid yang menjadi ikon dari Banda Aceh ini, kedatangan Anies sudah dinanti-nantikan dan disambut oleh massa pendukungnya. Di dalam masjid, para jamaah tetap menyambut Anies dengan sangat antusias sambil tetap melantunkan sholawat. Usai salat, massa pendukung Anies Baswedan juga sudah menunggu di pintu keluar Masjid Baiturrahman. Mereka berjejal dan banyak di antara mereka ada yang mencoba mengabadikan gambar dan ada yang mencoba selfie bersama dengan Anies Baswedan. Setelah itu, Anies melanjutkan kegiatannya dengan menemui Wali Nanggroe Aceh Darussalam, yakni Malik Mahmud. “Memang unik, di Aceh ini ada lembaga yang namanya lembaga Wali Nanggroe. Ini adalah lembaga pemangku adat Aceh yang dibentuk pasca perjanjian Helsinki, 2 Desember 2012,” ujar Hersu.  Saat ini, yang menjadi Wali Nangro adalah Malik Mahmud, yang dulu juga merupakan aktivis pejuang Gerakan Aceh Merdeka dan dia pernah tercatat menjadi Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka tahun 2002 sampai 2005. Sabtu, 3 Desember 2022, adalah waktu yang dinantikan oleh para pendukung Anies dan akhirnya Anies bertemu dengan para relawannya. Kegiatan yang semula direncanakan akan dilaksanakan di Taman Ratu Safiatuddin itu kemudian dipindahkan ke lapangan sepak bola Desa Pango yang letaknya tidak jauh dari kantor DPW Nasdem, Aceh. Sebelum pelaksanaan kegiatan di Aceh, ketua DPW Nasdem Aceh, Taufiqul Hadi, mengaku kantor DPW Nasdem itu sempat diteror oleh orang tak dikenal. Peneror melempari kantor DPW Nasdem itu dengan telur busuk dan kaos kaki busuk. Ini menampilkan pesan bahwa ada kelompok yang menyatakan tidak suka terhadap kehadiran Anies Baswedan. Bukan hanya kantor Nasdem yang dilempari telur busuk, lapangan sepak bola yang akan digunakan untuk kegiatan itu juga dilempari telur busuk. Namun, segera dibersihkan dan di tempat Anies disambut sangat meriah oleh para pendukungnya. “Pagi ini kita jalan sehat, untuk memastikan fisik kita sehat. Insya Allah sehatnya fisik ini akan memudahkan perjuangan kita untuk menghadirkan keadilan bagi semuanya di Indonesia,“ ujar Anies dalam orasinya. “Insyaallah, dari tanah Aceh kita kirimkan pesan perubahan untuk seluruh Indonesia yang mengorganisir kegiatan ini,” lanjut Anies. Setelah menyelesaikan semua agenda kegiatannya di Nanggroe Aceh Darussalam, Anies akan melanjutkan safarinya ke Sumatera Barat selama 2 hari, 3 - 4 Desember 2022. Anies dijadwalkan mengunjungi beberapa kota di Sumbar, antara lain Kota Padang Panjang dan Bukittinggi. Setelah itu, Anies akan melanjutkan safarinya ke lagi Kota Pekanbaru, Riau. (ida)

Kelemahan (Keburukan) Sistem Pilpres Langsung dan Saran-Saran Perbaikan (2)

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 20:11:14 0

Kalau soal penanganan money politics, serangan fajar dll tak perlu lagi dibahas di sini, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan solusinya mestinya juga sudah hafal caranya. Oleh: M. Hatta Taliwang, Anggota DPR RI/MPR RI 1999-2004, Mahasiswa S3 UNAS Jakarta DENGAN kata lain, sistem pilpres langsung ini menghasilkan Presiden yang praktis hanya bekerja untuk bisa dipilih kembali pada periode berikutnya, tak mampu bekerja untuk program jangka jauh yang sifatnya membangun fondasi kuat, agar negara bisa kokoh. Membangun dengan gali lobang tutup lobang menjadikan banyak negara baru merdeka saja mampu melewati Indonesia yang terseok-seok oleh tumpukan utang. Membangun yang mudah dan tampak oleh rakyat, seperti infrastruktur, misalnya, dengan utang besar, hanya mewariskan beban yang berat untuk pemerintah berikutnya. Inilah proses menuju kebangkrutan kalau sistem ini dilanjutkan. Penilaian atas prestasi Presiden lima tahun pertama, tadak lagi di depan MPR RI, artinya diserahkan langsung ke rakyat pemilih. Sementara rakyat pemilih banyak yang awam, dan seringkali terbawa arus tipuan timses dan lembaga survei dll, sehingga intinya evaluasi itu tak ada. Rakyat tak merasa menilai prestasi Presiden 5 tahun lalu. Tiba tiba yang bersangkutan bisa jadi Capres lagi tanpa evaluasi kritis rakyat. Sistem begini tidak atau kurang bertanggung jawab. Sengketa pilpres dengan membawa bertruk-truk bukti penyimpangan, belum tentu diperiksa cermat oleh hakim MK, apalagi kalau hakimnya diketahui aparat hukum lainnya punya “catatan gelap” dalam karirnya, dan dijanjikan jabatan tinggi atau setara setelah pensiun oleh salah satu capres yang menang atau dimenangkan. Apalagi kalau ada hubungan kekerabatan dengan pejabat tinggi lain. Negara sebesar ini yang penduduknya, dan seluas ini, dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan lain-lain melakukan pilpres langsung merupakan eksperimen demokrasi luar biasa. Dalam sistem ini mudah terjadi kecurangan, dan hampir pasti hanya suku yang besar jumlahnya yang bisa jadi Presiden. Betapapun tuduhan terhadap demokrasi ala UUD 1945 Asli dianggap tidak demokratis, namun faktanya hampir semua parpol, semua ormas dan lain-lain, melakukan pemilihan dengan demokrasi perwakilan, musyawarah dan mufakat (voting hanya untuk keperluan teknis setelah calon hasil musyawarah disepakati), dengan dijiwai hikmah kebijaksanaan. Tak ada parpol atau ormas yang mengundang semua pemegang kartu anggota parpol/ormasnya datang ke bilik suara untuk memilih Ketua Umumnya. Lho, kultur yang hidup dalam masyarakat kita perwakilan, musyawarah mufakat, dalam hikmah kebijaksanaan kok ujug-ujug pilpresnya sistem one man one vote, di mana suara 1 orang gila sama dengan suara 1 guru besar. Akal sehat itu di mana? Sistem pilpres langsung ini karena mahal, maka praktis ke depannya hanya akan bisa diikuti oleh orang-orang kaya. Dan, orang orang kaya atau yang di-backing orang kaya ke depan itu siapa? Bukankah hanya kelompok tertentu yang sangat kaya dan itu sering disebut konglomerat atau Taipan? Silakan pikirkan untuk jangka panjang ke depan ini siapa-siapa yang akan bisa jadi capres. Salah seorang yang sudah berani muncul adalah konglomerat Hary Tanoesoedibjo, dan menyusul Erick Thohir yang peluangnya sangat besar akan didukung oligarki kapital. Dan, saya kira akan segera bermunculan yang lain. Lalu orang-orang hebat dari parpol lain, kecuali keluarga SBY yang kabarnya masih kaya, selebihnya mungkin akan lapuk pada saatnya. Kalau mau jujur, sistem pilpres langsung yang diduga masuk intervensi pemodal alias oligarki kapital atau bandar, hanya dinikmati hasilnya oleh segelintir aktor yang terlibat dalam skenario. Para bandar sendiri mungkin merasa belum kembali modal hanya dengan 5 tahun. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa petahana sering terpaksa ngotot ingin jabatan kedua kali, bahkan sekarang belum apa-apa sudah pengin ketiga kali. Dan ini sangat mempengaruhi tensi pilpres. Suhu tinggi dan rawan keributan. Saran: Kalau memang masih mau dipilih langsung oleh rakyat, seperti yang berlangsung sekarang sejak awal era SBY 2004 sesuai UUD 2002, dan tidak mau menggunakan Pilpres Sistem UUD 1945 Asli (Sila ke-4 Pancasila, Perwakilan Musyawarah), maka sebaiknya: KPU-nya harus ditambah dengan unsur Parpol yang ikut Pemilu. KPU yang ada sekarang digaji negara. Anggota KPU dari Parpol diberi honor oleh Partainya. Susunan keanggotaannya seperti usulan Sdr Chris Komari. Baca lampiran. Intelijen Negara tidak boleh beroperasi untuk memenangkan calon tertentu. Lembaga Survei harus netral dan ada Lembaga Lain dibentuk untuk menilai objektivitas Lembaga Survei. Semacam Lembaga Pengawas Survei Politik. Media massa khususnya Televisi yang dimiliki atau pro kepada salah satu Capres tidak boleh menggunakan ruang udara publik demi partainya/ capresnya secara berlebihan. Opini intelektual/akademisi harus objektif, kecuali intelektual/akademisi yang  secara formal tercatat sebagai Tim Sukses/Tim Kampanye. Diharamkan menggunakan jasa buzzer dan mesin-mesin/robot yang merusak kejernihan suara rakyat. Mesti ada tim pengawas khusus dari KPU atau aparat hukum terhadap perilaku buzzer atau penggunaan mesin robot. Tidak diperbolehkan ada Gabungan Partai Pendukung. Capres cukup diusung satu Partai. Presidential Threshold 0 persen. KPU haris benar-benar netral, tidak boleh ada tangan-tangan gelap ikut mengarahkan. Soal DPT jangan ngarang-ngarang dengan menghitung orang gila, KTP haram dari pendatang luar negeri atau KTP Fiktif, Desa Fiktif, TPS Fiktif, laporan fiktif dll. Ini juga aparat hukum dan keamanan harus serius mengontrol. Menurut sebuah sumber ada 17,5 juta KTP aspal pada gelaran Pemilu/Pilpres yang lalu. Bawaslu dan DKPP bekerjalah serius, jangan mau ditekan oleh institusi lain yang punya kepentingan memenangkan calon tertentu. Bawaslu harus diperkuat. Semoga KPK jangan seperti Lembaga Politik. Pilih-pilih tersangka jelang Pilpres/Pemilu. Kita mengenal frasa Kepolisian Negara, bukan Kepolisian Pemerintah/Rezim. Jadi, tentu juga kita berharap Kepolisian netral dalam Pilpres/ Pemilu. Demi kebaikan bersama, konsentrasi pada keamanan Pilpres/Pemilu. TNI terkenal dengan kemanunggalannya dengan rakyat. Maka, dalam Pilpres/ Pemilu sungguh-sungguh bersama rakyat. Bukan kemanunggalan dengan Pemerintah/Rezim dan rakyat dikorbankan. Kejaksaan dan ASN sebagai bagian dari Pemerintah hendaknya jangan jadi alat ikut memenangkan partai atau capres tertentu. Kalau memang menjadi aparat yang baik, rezim apa pun yang berkuasa tuan tetap bisa mendapat jabatan dan peran. Mahkamah Konstitusi Katanya mereka Negarawan. Negarawan itu berpikir jauh ke depan. Berpikir ke depan untuk kemajuan dan kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan semata untuk kemajuan Keluarga. Jadi, dalam mengambil keputusan dan proses pengadilan, sungguh-sungguhlah jujur dan adil, demi hari depan bangsa dan negara. Hasil penghitungan suara di TPS yang ditandatangani anggota KPPS, yang juga ada anggota partai Peserta Pemilu yang duduk sebagai anggota KPPS, juga harus dianggap final di TPS, maksimal diselesaikan di tingkat kecamatan. Dari Kecamatan Langsung Dikirim ke KPU Pusat. Tembusan dikirim ke DPP Partai masing masing, juga ke KPUD Kabupaten/Propinsi. Dengan teknologi sekarang semua bisa dibuat cepat dan transpsran. Kalau soal penanganan money politics, serangan fajar dll tak perlu lagi dibahas di sini, karena sudah menjadi pengetahuan umum, dan solusinya mestinya juga sudah hafal caranya. Demikian, sebagai harapan kami, untuk keselamatan rakyat, bangsa, dan negara. Demi kebaikan dan kemajuan Indonesia. (*)

PAN Pecah: Zulhas Usung Ganjar, Kader Dukung Anies, Siapa Lebih Kuat?

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 18:23:55 0

BEBERAPA hari yang lalu, kita dikejutkan oleh semacam “deklarasi” dari DPW PAN Jawa Tengah yang mendukung Ganjar Pranowo dan Ganjar datang ke DPW PAN bersama Erick Thohir dan Zulkifli Hasan. Mereka kemudian mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Tetapi, yang menarik, di Riau tiba-tiba muncul beberapa orang yang mengatasnamakan pengurus DPW PAN, menyatakan deklarasi mendukung Anies Baswedan. Bersama Rocky Gerung, wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahas lebih lanjut hal tersebut dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official edisi Senin (05/12/22). “Ya, kalau deklarasi PAN mendukung Ganjar itu biasa aja, yang luar biasa adalah Erick Thohir di situ. Jadi itu deklarasi untuk minta uang deklarasi. Kan itu intinya,” ujar Rocky. Menurut Rocky, di mana ada Erick Thohir, pasti orang akan deklarasi, karena dapat uang. Jadi, sudah menjadi semacam satu keputusan politik bahwa mari kita deklarasikan Ganjar supaya uang masuk. Masalah Ganjar mau terpilih atau tidak, bukan urusan mereka. Itulah akibatnya kalau Ketua Umum PAN itu disandera oleh ambisinya sendiri, sekaligus disandera oleh potensial sprindik. Sebetulnya, menurut Rocky, tidak ada gunanya PAN Jateng mendeklarasikan Ganjar kalau bukan karena uang, karena aura PAN Jawa Tengah habis dihajar oleh PDIP dari awal. Tapi yang di Riau juga hal yang sama, menganggap bahwa apa poinnya mesti memaksa Ganjar, mending Anies. Jadi, lebih autentik orang yang di Riau yang menganggap bahwa mereka ingin supaya Pak Zulhas yang jadi presiden, tetapi Zulhas memilih Ganjar. “Jadi buat apa kemarin ada Munaker, Munas, dan segala macam di PAN dan memastikan calon Presiden, tapi ketuanya sendiri takut untuk maju, dan ketuanya sendiri kemudian merasa lebih baik dapat uang daripada dapat pinalti KPK, kira-kira begitu,” ujar Rocky. Sebenarnya, bukan kita anti karena pendukung Ganjar atau pendukun Anies, tapi kita justru mendorong Pak Zulhas kalau mau maju pilpres. “Itu anehnya. Partai-partai semuanya bikin keputusan bahwa ketua partainya adalah calon presiden. Nah, sekarang dia bikin koalisi untuk cari orang lain. Itu kan dangkal betul,” tegas Rocky. Kalau semua partai begitu, menurut Rocky, buat apa membat partai . Sebetulnya kita melihat kemandirian partai-partai, tetapi partai-partai ini tidak mungkin mandiri selama ada 20%. Jadi, mereka sendiri yang bikin dungu dirinya sendiri, lalu rakyat ikut nonton. Kalau begitu, PAN sudah pecah, DPW Riau memilih Anies, DPW Jawa Tengah memilih Ganjar. Memang keterangannya indisipliner, tapi di belakang itu ada uang.  Orang akan menganggap bahwa DPW PAN Jawa Tengah pasti mendapat uang dari Ganjar. DPW PAN tidak mungkin gratisan untuk mendukung Ganjar, apalagi Erick Thohir langsung menempel di situ. “Di mana ada Erick Thohir, di situ pasti ada amplop. Di mana ada Ganjar, pasti ada tukar tambah. Dan itu berarti sakit hatinya PDIP bertambah-tambah. Jadi, kira-kira itu intinya,” terang Rocky. Menurut Rocky, dari etika politik, yang namanya koalisi dari awal kalau kita sebut koalisi ada kejujuran dan Pak Jokowi sendiri yang membangun semua koalisi, tetapi tidak ada kejujuran. Koalisi dengan Megawati di arak-arak awalnya, ternyata Megawati tidak suka pada cara-cara Ganjar. Dua partai, yakni Nasdem dan PDIP, yang kira-kira jadi pengecut. Nasdem pengecut karena tidak mau membela Anies habis-habisan. Cara Nasdem membela Anies adalah keluar dari kabinet. Sedangan PDIP pengecut karena tidak mendisiplinkan Jokowi dan Ganjar. Cara mendisiplinkan Jokowi dan Ganjar ada memecat mereka. Jadi PDIP dan Nasdem tidak ada disiplin partai. Ini adalah upacara-upacara yang isinya adalah saling mengintip, lalu rakyat dijebakkan dalam transaksi-transaksi itu. Kalau kita balik pada tema, selalu ada etika politik yang ingin kita tegaskan,”Nasdem keluar cepat dari kabinet,  itu baru bermutu. PDIP pecat segera Ganjar dan Jokowi, itu baru bermutu’” tegas Rocky. Kalau tidak, orang akan meganggap bahwa kalian bermain di atas panggung, tapi di bawah meja terjadi tukar-menukar amplop. Demikian juga Anies. Anies harusnya terang-terangan saja kalau Nasdem tidak mau keluar dari kabinet, dia jangan mau jadi calon presiden yang separuh, separuh masih pro-Jokowi, separuh disuruh bekerja untuk menaikkan elektabilitas Nasdem. Demikian Rocky mengompori Anies. (sof)

Menanyakan Peran dan Posisi TNI Dalam Penegakan Demokrasi dan Konstitusi (1)

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 17:24:11 0

Apakah TNI hanya menonton saja masyarakat sipil melakukan perlawanan, protes dan demo, terus-menerus, meskipun bakal berpotensi banyak korban berjatuhan? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PADA masa pemerintahan orde baru, TNI terlibat cukup jauh dalam politik. Tidak jarang TNI diberdayakan untuk menjaga keamanan, termasuk untuk  mengendalikan protes atau demo warga sipil, atas nama stabilitas politik dan ekonomi. Pemerintahan orde baru jatuh pada tahun 1998. Peran TNI di dalam politik kemudian dipangkas, tidak diberikan tempat sama sekali di dalam konstitusi amandemen 2002. TNI berhasil disingkirkan dari peta politik Indonesia. TNI masuk barak. Pemerintahan Indonesia kemudian beralih menjadi pemerintahan di bawah kendali masyarakat sipil, dengan sistem demokrasi langsung, pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih rakyat secara langsung. Pemerintahan sipil ini diharapkan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya yang dianggap represif. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa pemerintahan yang dipimpin masyarakat sipil bisa lebih demokratis, lebih menjamin kebebasan dalam berpendapat, lebih adil dalam pembangunan ekonomi, lebih mampu mengendalikan korupsi, dan bisa mewujudkan kebaikan-kebaikan lainnya. Tetapi, faktanya tidak selalu seperti yang diharapkan. Bahkan, jauh dari harapan. Setelah melaksanakan empat kali pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung, kondisi demokrasi dan politik di Indonesia sulit dikatakan membaik, malah dalam banyak hal dapat dipastikan memburuk. Pemilu dan pilpres tidak mencerminkan free and fair. Sebaliknya, masyarakat melihat banyak terjadi pelanggaran, kecurangan dan manipulasi. Pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang semakin transparan, tanpa malu, dan tanpa takut. Seakan-akan hukum tidak berlaku lagi bagi para pejabat: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bahkan, pelanggaran konstitusi juga bukan hal yang mengkhawatirkan. Karena legislatif dan yudikatif sudah tidak berfungsi, mereka telah bersatu dan berkolaborasi dengan eksekutif. Lembaga DPR RI praktis tidak menjalankan fungsi dan tugas konstitusinya. Tidak menjalankan fungsi pengawasan secara memadai terhadap eksekutif, terhadap pengelolaan keuangan negara dan APBN. Sehingga (berpotensi besar) merugikan keuangan negara, antara lain terkait proyek infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, impor-ekspor, dan lainnya. DPR menyetujui undang-undang yang menurut masyarakat sangat tidak adil, undang-undang yang bersifat tirani, undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, namun dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi. Antara lain, presidential threshold 20 persen. Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan yang sangat serius. Beberapa gelintir pengusaha, termasuk asing, menguasai kekayaan sumber daya alam dalam jumlah sangat besar. Sedangkan kehidupan masyarakat di daerah pertambangan sangat miskin. Daerah pemilik tambang juga miskin. Semua ini bertentangan dengan Konstitusi: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Masyarakat tentu saja melakukan protes atas ketidakadilan dan pelanggaran terhadap undang-undang dan konstitusi itu. Dengan harapan pemerintah melakukan koreksi. Tapi, semua itu tak ada arti. Protes dan unjuk rasa dijaga sangat ketat, tidak jarang terjadi represif. Kritik dapat disangkakan sebagai ujaran kebencian, penghinaan, atau penghasutan yang dapat dipidana, menggunakan undang-undang ITE (informasi dan transaksi elektronik) atau undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kebebasan berpendapat di pemerintahan sipil ternyata ilusi. Pengritik bisa dipenjara, ada yang sampai hampir satu tahun, sejak penyidikan sampai persidangan. Vonis akhirnya dijatuhkan sesuai masa tahanan, indikasi kuat yang bersangkutan tidak terbukti bersalah. Dengan kondisi negara seperti ini, demokrasi semu, konstitusi terancam, di mana posisi TNI? Apakah TNI diam saja ketika melihat sistem demokrasi dan konstitusi dirusak, yang berpotensi besar membawa negara ini masuk krisis multi dimensi? Apakah TNI hanya menonton saja masyarakat sipil melakukan perlawanan, protes dan demo, terus-menerus, meskipun bakal berpotensi banyak korban berjatuhan? Di mana posisi TNI? Di mana posisi TNI dalam penegakan demokrasi dan konstitusi? Di mana TNI? Bukankah prajurit TNI adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia? Bersambung ke bagian 2. (*)

Anies Bukan Ngga Peduli Korban Bencana?

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 14:51:33 0

Kalian kalau mau bantu sesama manusia silakan saja. Teriaklah kepada pemerintah, bukan teriak kepada ARB. Karena ARB udah tahu apa yang akan beliau lakukan tanpa pakai pengumuman. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung BENCANA dan malapetaka itu urusan Khaliq bukan makhluknya. Tak ada satu orangpun yang bisa mendeteksi kapan bencana itu bisa datang. BMKG sekalipun gak bisa mendeteksi. Kita cuma bisa tahu melalui Al-Quran. Bila kemungkaran lebih banyak dari kemaslahatan maka siap-siap bencana akan datang. Kyai sekalipun gak bisa tahu kapan bencana itu akan terjadi, tapi musibah dan bencana bisa Dipolitisir oleh manusia durjana. Seperti yang terjadi kepada Anies Rasyid Baswedan (ARB) saat ini. Dinarasikan seolah-olah ARB gak peduli dengan korban bencana. Apa kalau ARB jenguk para korban lantas musibah hilang? Atau, kalau kemudian ARB bawa sumbangan penderitaan para korban bisa teratasi? Korban bencana bukan urusan rakyat. Itu urusan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pemimpin yang mau Capres seperti ARB mengalahkan Prabowo Subianto yang hanya sibuk bikin Tiktok dan didukung Joko Widodo, apa pernah mengunjungi para korban bencana? Nah, sekarang Allah gilirkan dengan wedus gembel Gunung Semeru. Pengen lihat, Ganjar Pranowo apa nengok para korban gaaak? Habis sudah bahan para Haters mau mem-bully ARB. Sehingga mereka lantas memancing agar ARB pergi lihat korban bencana. Dan, dari sana mereka udah siapin jebakan batman untuk memfitnah ARB. Gaya kalian udah kebaca. ARB dengan Silent Operation sudah kirim orang-orang dia untuk membantu korban bencana. Kan mau nolong orang gak usah teriak-teriak, karena itu Riya\'. Kalian kalau mau bantu sesama manusia silakan saja. Teriaklah kepada pemerintah, bukan teriak kepada ARB. Karena ARB udah tahu apa yang akan beliau lakukan tanpa pakai pengumuman. Seperti yang beliau lakukan di DKI Jakarta sewaktu beliau menjabat. ARB sekarang rakyat biasa sama dengan kita. Jadi kalau sudah ada yg turun ke daerah ditimpa bencana itu FARDU KIFAYAH. Kalau pemerintah FARDU \'AIN. Jangan menghindar pemerintah karena kau di bayar rakyat. Wallahu A\'lam ... (*)

Jenderal Dudung dan Marsekal Fadjar Tunjukkan Sikap Loyal dan Ikhlas

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 14:03:21 0

Mereka legawa menerima keputusan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI dalam memutuskan calon Panglima TNI. Hal ini penting untuk menjaga soliditas di lingkungan TNI. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS) KEHADIRAN Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di DPR, menunjukkan sikap loyal dan ikhlas, sesuai asas kepemimpinan militer. Kedua jenderal bintang empat itu mencerminkan 11 asas kepemimpinan TNI, terutama asas satya atau loyal dan legawa atau ikhlas. Dalam asas kedelapan ada yang disebut satya artinya sikap loyal yang timbal balik, dari atasan terhadap bawahan dan dari bawahan terhadap atasan dan ke samping. Dudung dan Fadjar menunjukkan sikap akan setia terhadap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang merupakan pilihan Presiden Joko Widodo, karena hak prerogratif Presiden sesuai konstitusi. Kemudian pada asas ke-11 disebut legawa artinya kemauan, kerelaan, dan keikhlasan untuk menyerahkan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya. Mereka legawa menerima keputusan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI dalam memutuskan calon Panglima TNI. Hal ini penting untuk menjaga soliditas di lingkungan TNI. Termasuk kehadiran Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai bentuk siap menjalin Kerjasama dengan unsur pimpinan TNI yang baru. Jadi, 11 asas kepemimpinan TNI itu memang harus diimplementasikan dan diaplikasikan dalam tindakan nyata, agar mereka bisa menjadi contoh teladan bagi para prajurit TNI lainnya. Apalagi para Kepala Staf Angkatan bertugas membina personel di matranya masing-masing. (*)

Pangeran Sambernyawa versus Pangeran Samberarto

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 13:11:28 0

Sempat harus bertempur dalam waktu berurutan dari serbuan dan kejaran Belanda di Madiun, Magetan, Ponorogo, dan secepatnya harus pindah lagi bertempur di Jogjakarta. Oleh: KRT Sutoyo A. Manduronagoro, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “ESTU Pitulung Hyang Sukma, Malekat pindah jalmo, Pangeran Dipati sujud ing Allah lan Rasullah” (RM Said, BL. Asmaradana 69: 93). Dalam perjuangannya: “Selalu berdoa lebih baik mati di jalan yang diridhoi Allah (mati syahid) daripada menanggung aib kalah melawan kumpeni” ( RM Said BL. Durmo 63: 320) RM Said (Pangeran Sambernyawa) selalu mengatakan “ingsun tedha ing Allah” dalam melawan Belanda diyakini sebagai perang suci, sekalipun harus gugur dalam peperangan. Awal mula harus melawan Belanda justru ketika sang mertua P. Mangkubumi dan Sunan PB III menyetujui bekerjasama dengan Belanda. Semua bisa terjadi karena liciknya Belanda mengadakan “Perjanjian Giyanti (tahun 1757) yang memecah Mataram menjadi dua, yaitu: P. Mangkubumi di Kasultanan Yogyakarta dan PB III berkuasa di Surakarta. Belanda makin licik memecah-belah Mataram dan harus diperangi karena kelakuan semakin liar menguasai, memecah belah, dan menghasut tatanan kehidupan kerajaan yang sudah mapan. Perjalanan perjuangannya selama 16 tahun (sekitar 250 pertempuran) dalam  melawan Belanda. RM Said, tegar dan terus menerjang. Ketika datang bujukan untuk berunding dari Baron Von Hohendorf dan bujukan dari patihnya P. Kundanawarsa untuk berhenti melawan Belanda karena resiko kematian dan bahaya yang sangat besar, semua ditolak . Saran dari patihnya setelah isyarat yang ditemui RM Said sendiri adanya sekawanan burung “dandang” berwarna putih yang jumlahnya ratusan ekor, setiapkali dihalau terbang menjauh kemudian mendekat lagi dengan jumlah yang lebih besar. RM Said tegas mengatakan – “Dakarepken sanadyan aku matiya, Yen wus tumeko janji, aja adoh Mataram, dayane luhuring wang, Puyo pada serah pati, pasrah ing Allah payota di alebu geni” _ (sudah menjadi tekadku biarlah aku gugur di medan laga, asal tidak jauh dari bumi Mataram, itulah yang akan meluhurkan namaku” _ (BL. Surma, 58.151). PM Said (P. Sambernyawa) dalam usia 30 tahun sudah harus melawan Belanda bergerak di tanah Jawa dari satu daerah ke daerah lain, dengan senjata seadanya dan harus terus menembus dan menempuh perjalanan dari satu hutan ke hutan lainnya. Medan laga pertempuran “lir segara tanpa tepi” (bagaikan laut tak bertepi) begitu luas yang harus dijalani, dengan gagah berani. Sempat harus bertempur dalam waktu berurutan dari serbuan dan kejaran Belanda di Madiun, Magetan, Ponorogo, dan secepatnya harus pindah lagi bertempur di Jogjakarta. Betapa heroiknya sekalipun hidup di hutan sang istri – Kanjeng Ratu Bendara dan garwo sepuh RA Kusuma Patahati terus mendampingi dan menyertainya. RM Said cita-citanya ingin menyatukan Mataram di bawah pimpinan satu raja (bukan dipecah-belah oleh Belanda), seperti ditulis oleh Pringgodigdo: “RM Said bleef bij zijn eisch over heat geheele rijk (RM Said tetap ingin menyatukan negara Mataram seluruhnya). Julukan “Pangeran Sambernyawa” karena strategi perangnya menggunakan model atau taktik serangan: dhedhemitan, weweludan, dan jejemblungan. Kecepatan menyerang dan membunuh sebanyak-banyaknya setelah itu pergi menghilang. Belanda sampai mengeluarkan seperti sayembara oleh Nicholas Hartingh – Gubernur Direktur Jawa Pantai Utara – Timur (Javas Noor-Oost kust): akan memberikan 1000 real untuk yang bisa menyerahkan kepada RM Said dan kepala para pengikutnya 500 real. Semua gagal total. Pitutur untuk kondisi saat ini: 1. Perjuangan PM Said (Pangeran Sambernyawa) adalah untuk memerangi penjajah Belanda artinya untuk memusnahkan tirani, penindasan, kedzaliman dan penindasan penguasa terhadap rakyat. 2. Setiap saat dan masa memang tetap saja ada penguasa yang justru berpihak kepada penjajah (Neo Kolonialisme Baru), dengan badut-badut politik yang macam-macam warna, tingkah polah kelakuannya. 3. Saatnya tiba pasti akan lahir pahlawan sejati, bukan pahlawan Samberarto, yang menjijikan, memuakkan, dan harus dimusnahkan. 4. Hanya pejuang sejati manusia suci dan pemberani yang bisa melawan tirani, kedzaliman, penindasan dan mengeluarkan masyarakat dari kesusahan serta penderitaan akibat laku para penguasa yang bejad hanya menghamba kepada nafsu iblis dan penghamba dunia semata. 5. Keadaan negara saat ini yang sangat mengerikan segera bisa keluar dari marabahaya penguasaan dan kooptasi para Kapitalis dan Oligarki. 6. Pitutur untuk masyarakat luas dan khususnya trah Mataram untuk jangan lengah dan segera bertindak atas kejadian saat ini yang mirip seperti terjadi pada jaman RM Said. (*)

Jokowi Membela Indonesia Atau China?

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 12:00:38 0

Nah, sekarang menjadi lebih terang pertanyaan serius kita apakah pernyataan Jokowi atas kekalahan di WTO itu benar-benar membela bangsa Indonesia atau sedang berjuang untuk kepentingan “kakak besar” dia di China? Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan INDONESIA kalah di Sidang WTO atas larangan ekspor bijih nikel. Uni Eropa (UE) sebagai penggugat merasa dirugikan dengan larangan tersebut. Dan,  dimenangkan. Indonesia meski mengajukan banding tentu kecewa. Aturan larangan ekspor raw material nikel dinyatakan melanggar aturan WTO khususnya Pasal XI. 1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi Pasal XI. 2 (a) dan XX (d) GATT 1994. Nasionalisme Joko Widodo meledak dengan alasan Indonesia yang ingin maju dihambat oleh negara maju. Mungkin saja sikap dan ledakan itu benar, tetapi mungkin saja ada faktor lain. Inilah pertanyaan seriusnya bahwa pernyataan Jokowi itu benar-benar membela Indonesia atau demi China? Ada dua perusahaan besar pengelolaan tambang nikel di Indonesia, yaitu PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan PT Virtual Dragon Nikel Industry (VDNI) di Sulawesi Tenggara. Keduanya, perusahaan pengolahan ini berasal dari China. Untuk pengolahan dibutuhkan smelter dan ternyata 4 (empat) perusahaan smelter besar yang ada itupun semuanya investasi China. Keempatnya adalah PT Sulawesi Mining Investment, PT Virtual Dragon Industry, PT Huadi Nickel Aloy, dan PT Harita Nickel. Mantan Wapres Jusuf Kalla telah mengkritik pengelolaan nikel yang mayoritas China ini. ”Ini daerah kaya nikel tetapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las,” ujar JK. Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia memang diikuti oleh TKA asal China. Ini akibat izin dan perjanjian saat negosiasi dengan investor China. Faisal Basri menilai, Indonesia menderita kerugian dalam investasi nikel. Menurutnya hanya untung di sektor sewa lahan dan upah kuli. Teknologi pembuatan baterai kendaraan listrik (EV) tidak dilakukan di Indonesia tetapi di China. Indonesia cuma mengolah jadi pellet, nickel pig iron, feronickel, dan besi baja setengah jadi. Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Mineral dan Enerji Terbarukan (Adpmet) Ridwan Kamil menyatakan Indonesia harus hati-hati pada China. Menurutnya Tiongkok ambil nikel dari Indonesia sebagian untuk kita, dan sebagian untuk Tiongkok. Tesla Inc kerap membeli pasokan bahan dari China, padahal China membeli pasokan dari Indonesia. Tesla Inc konon telah siap mengucurkan dana 5 miliar USD untuk membeli bahan baterai dari perusahaan nikel China di Sulawesi. Nah, sekarang menjadi lebih terang pertanyaan serius kita apakah pernyataan Jokowi atas kekalahan di WTO itu benar-benar membela bangsa Indonesia atau sedang berjuang untuk kepentingan “kakak besar” dia di China? Kita buktikan pula ucapan “duta” China Luhut Binsar Panjaitan yang siap untuk mem-buldozer penghambat investasi. Kill or to be killed, katanya. Nyatanya kini sedang klepek klepek setelah digebuk Uni Eropa di WTO. Ah Luhut Luhut.. Jokowi Jokowi. (*)

Kelemahan (Keburukan) Sistem Pilpres Langsung dan Saran-Saran Perbaikan (1)

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 10:47:48 0

Tahun keempat, mulai sibuk bertempur, karena lawan tanding sudah mulai muncul. Praktis setahun petahana sibuk kampanye tersembunyi atau terang-terangan. Oleh: M. Hatta Taliwang, Anggota DPR RI/MPR RI 1999-2004, Mahasiswa S3 UNAS Jakarta PERAN Partai/DPR terlalu dominan membuat aturan main Pemilu/Pilpres. Meskipun ada DPD RI sebagai repsentasi Daerah, tetapi tak punya peran dalam menyusun aturan main Pemilu/Pilpres. Organisasi seperti Muhammadiyah/NU belum tentu anggotanya menyalurkan aspirasinya ke partai dan Kelompok Profesi/Intelektual, serta Raja/Sultan yang punya andil besar dalam kelahiran Indonesia, seharusnya mereka mendapat tempat sebagai Utusan Golongan, apalagi kalau dikaitkan dengan spirit dan teks UUD 1945, 18 Agustus 1945, serta Sila ke-4 Pancasila, seharusnya diatur dalam UU Pemilu/Pilpres. Karena peran partai dominan, tanpa penyeimbang, maka partai sesuka mereka berkompromi dan mengatur Capres tanpa pertimbangan matang dalam pengajuan capres, dan mereka bisa dikendalikan dengan kekuatan uang dari oligarki kapital, sehingga mengabaikan kualitas calon Presiden. Yang terpenting siapa yang didukung oligarki kapital itulah yang disetujui jadi capres. Kata Bambang Soesatyo, untuk menguasai sebuah Partai cukup bayar Rp 1 triliun. Dengan Sistem Pilpres Langsung, meskipun kita punya calon bagus, tapi jika oligarki kapital tidak sreg bisa saja dikerjain saat proses pencalonan atau di berbagai titik proses pemilihan. Bisa di-bully, dijegal, saat sebelum Pilpres atau ketika Pilpres berlangsung. Bisa dijegal di saat penghitungan suara di KPU. Dengan sistem one man one vote dalam Pilpres langsung, menyamakan suara 1 orang gila dengan suara 1 Guru Besar, waras atau tidak? Biaya Pilpres langsung sampai puluhan/ratusan triliun rupiah untuk KPU dan triliunan dari kantong capres atau kantong cukong menghasilkan orang yang belum tentu sesuai harapan rakyat. Belum tentu juga sesuai harapan cukong. Biaya tersebut belum termasuk keamanan, birokrasi, dan lain-lain. Biaya sosial, psikologis juga mahal. Suasana kampanye merusak hubungan sosial psikologis masyarakat, karena banyak hoaks hingga fitnah, hubungan antar warga kurang harmonis dan saling prasangka, dll. Rakyat jadi terbelah berkepanjangan, merusak kerukunan nasional dan sosial, serta menghancurkan Sila ketiga Pancasila. Isu-isu sensitif soal suku, ras, antar golongan, agama (SARA) sampai tetek-bengek soal cara beribadah diumbar sebagai instrumen kampanye, hingga mengancam persatuan. Daftar Pemilih lama di mana sudah banyak pemilih yang lalu (2014) yang telah meninggal, masih dihitung dan digunakan untuk Pemilu/Pilres 2019. Sementara pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada 2018 tidak dianggap. Maka, apa pun argumennya tetap cacat hukum, cacat akal sehat, dan cacat moral. Bahkan angka tersebut masih dipakai lagi sebagai basis menentukan Presidential Threshold. Ini sudah mendapat kecaman luas dari publik. Memasukkan orang gila atau cacat mental berat sebagai pemilih itu adalah indikasi bahwa dengan cara apa pun KPU berupaya menghimpun suara demi kepentingan tersembunyi, termasuk masalah data pemilih misterius itu. Ini sesuatu yang sangat tidak logis. Pada pilpres 2019 diduga ada 17,5 juta suara pemilih misterius (Ahli IT Agus Maksum). Dalam sistem pilpres langsung ini sangat mudah diintervensi dengan berbagai instrumen yang potensial dikendalikan penguasa, apalagi jika berkonspirasi dengan oligarki kapital untuk menggolkan oknum yang mereka inginkan. Instrumen seperti lembaga survei, akademisi (mata duitan), intelijen resmi atau partikelir, aparat keamanan, birokrat, parpol, aparat hukum, LSM, Ormas, media massa mainstream, KPU, buzzer, dll dengan uang, janji jabatan, permainan pajak, permainan hukum, dan lain-lain, bisa dilibatkan dalam konspirasi. Aparat keamanan, hukum, dan birokrat yang mestinya netral tanpa sadar atau dengan sadar sering terbawa arus oleh godaan-godaan di atas. Belum terhitung bagaimana teknologi IT yang canggih bisa dipermainkan, ditambah produksi KTP misterius, formulir misterius, dan lain-lain, sangat tidak kondusif untuk membangun rasa saling percaya dalam sistem pilpres langsung ini. Dengan sikap KPU yang penuh keanehan (misalnya mendadak mengubah cara debat (pada Pilpres 2019), dan berbagai indikasi lainnya yang menunjukkan dugaan mengakomodasi kepentingan salah satu peserta pilpres, maka bagaimana masyarakat percaya bahwa KPU bisa netral, dan sungguh-sungguh akan menghasilkan Pilpres yang bisa dipercaya? Situasi ini sungguh akan menimbulkan bencana politik di kemudian hari. Negara sebesar ini dengan kaum menengahnya yang sudah kaya-raya, apa maksudnya membuat Kotak Pemilu/Pilpres dari Kardus? Lalu Kardus Digembok? Ada apa di balik akal ini? Ha ha… Argumen bahwa Pilpres langsung menghasilkan demokrasi yang bagus bisa dipertanyakan. Kalau kita percaya angka ini. Hasil Pilpres: Pilpres 2019 dengan paslon Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pilpres 2019 adalah 192,83 juta jiwa.  Jumlah pemilih Jokowi-Ma\'ruf 85.607.362 suara, suara Prabowo-Sandi 68.650.239. Jumlah suara pemilih Jokowi/Ma\'ruf Amin dan Prabowo Sandi = 85.607.362 +68.650.239 = 154.257.601. Berdasarkan DPT di atas, maka ada selisih DPT dengan yang menggunakan hak pilihnya sebesar 192.830.000 – 154.257.601 = 38.572.399. Angka 38.572.399 ini bisa digolongkan ke dalam kelompok yang golput, suara rusak, dan lain-lain. Kesimpulan: Jumlah pemilih Jokowi-Ma\' ruf 85.607.362 : 192.830.000 = 44,40% Jumlah Pemilih Prabowo-Sandi 68.650.239 : 192.830.000 = 35,60% Jumlah suara golput, suara rusak dll = 38.572.399 : 192.830.000 = 20%. Dengan menggunakan cara menghitung 2019 di atas maka Pilpres 2014 antara paslon Joko Widodo – Jusuf Kalla dengan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa sebagai berikut. Jokowi-JK 37,30%. Prabowo-Hatta 32,88% Golput dll 29,81% Kalau memakai rumus menang secara demokratis harusnya 50+1. Nyatanya, Jokowi menang 2 x masing-masing 37,30% dan 44,20%. Dua kali menang suaranya di bawah 50% pemilih. Artinya, mengacu ke rumus menang secara demokratis tidak tercapai, sehingga penulis menyebutnya ini hasil legal, tapi tidak legitimatif. Apa bedanya dengan Pilpres sistem Perwakilan dan Musyawarah di MPR RI yang dianggap kurang demokratis, namun hasilnya bisa terpilih Presiden yang lebih berkualitas, karena ada faktor Utusan Golongan yang bisa menjadi “penyaring capres”? Setelah Presiden terpilih, berdasarkan pengalaman adalah sebagai berikut. Tahun pertama, sibuk konsolidasi kekuasaan. Partai-partai yang dianggap bukan pendukung rezim, diobrak-abrik atau dijinakkan dengan segala cara. Mulai terjadi persekongkolan atau bangun oligarki. Ujungnya kepentingan rakyat diselewengkan. Tahun kedua, mulai raba-raba program apa yang mau dikerjakan, yang bisa membuat rakyat segera melihat hasil nyata. Program abstrak, misalnya revolusi mental, nation and character building dan lain-lain disingkirkan, meskipun dipidatokan dalam kampanye. Seakan sinetron kejar tayang yang bisa membuat rakyat kagum. Dipilih program praktis, misalnya kartu sehat, dan yang paling mudah itu infrastruktur, sekalipun dengan seruduk gunakan pinjaman dengan bunga besar atau gunakan dana yang tidak semestinya untuk infrastruktur, seperti dana haji, dana pensiun dll. Itu sekadar contoh bagaimana bekerjanya sebuah sistem tanpa tuntunan GBHN. Tahun ketiga, mulai bangun pencitraan, banyak selfie dan berbagai acara yang sifatnya konsolidasi untuk terpilih pada periode kedua. Tahun keempat, mulai sibuk bertempur, karena lawan tanding sudah mulai muncul. Praktis setahun petahana sibuk kampanye tersembunyi atau terang-terangan. Beberapa program seperti raskin, bansos dll diolah menjadi modal politik petahana. (*)

Imam Besar Yang Jenaka

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 07:47:50 0

Inilah yang membuat banyak orang begitu rindu ingin segera bertemu dengan dzurriyah (keturunan) Baginda Nabi Muhammad SAW tersebut. Bahkan, rela menempuh perjalanan dari tempat yang jauh sekalipun. Oleh: Sulung Nof, Penulis BAGAIMANA cara kita menggambarkan sosok Imam Besar (IB) Habib Rizieq Syihab (HRS) biasanya dipengaruhi oleh sumber referensi yang kita peroleh, baik melalui media, cerita orang, maupun saat kita berinteraksi langsung dengan beliau. Pemimpin spiritual yang menjadi ikon 212 itu kadung dianggap memiliki tipikal yang keras. Bahkan, media di Timur dan Barat menyebutnya sebagai pemimpin garis keras (hardline leader) atau ulama penghasut (firebrand cleric). Ada istilah, “Tak kenal maka tak sayang” atau “Tak kenal maka ta\'aruf” sepertinya cukup tepat untuk mengungkap realitas yang sebenarnya. Tulisan ini akan mengantarkan para Pembaca pada suatu pemahaman yang lebih fair. Bayangkan jika nama, foto, dan video kita dilarang untuk dimuat di media sosial dengan dalih melanggar standar komunitas. Apakah itu adil? Bukankah hal itu melanggar HAM dan merampas hak asasi sebagai warga negara? Dalam drakor kita saksikan, membuntuti orang merupakan pelanggaran hukum. Privasi warga negara sangat dijaga. Lalu bagaimana jika aktivitas kita sedang diintai? Dan, yang lebih menyedihkan lagi, orang dekat kita dihabisi? Syukurlah, Imam Besar memiliki jiwa yang kuat sehingga mampu memikul beban yang demikian berat. Seorang ulama yang tak terbeli, pernah dibui hingga dua kali, bukan perkara yang mudah untuk dilalui, kecuali dengan sabar dan tawakkal. Seandainya bisa membedah anatomi jalan pikiran beliau, barangkali kita  bakal syok karena banyak beban yang beliau pikirkan untuk kebaikan dakwah dan umat ini. Saya lalu teringat QS At-Taubah: 128 tentang datuknya. “Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”. Beliau memang tampak keras terhadap kezaliman dan kemaksiatan, namun sesungguhnya berlemah-lembut terhadap kebaikan. Bahkan, selalunya dalam mengisi ceramah diselipkan humor dan canda-tawa. Contohnya saat Reuni 212, Imam Besar berikan sambutan cukup panjang. Akhirnya Habib Hanif berdiri di sampingnya untuk kasih kode. “Duduk,” pinta Imam Besar dengan senyum lembutnya sambil menepuk pundak. “Untung pembawa acaranye mantu. Gak diizinin (lanjut sambutan), kite konciin pintu,” candanya. Dan, jama\'ah pun tertawa. Pun, dalam kajian rutin, kejenakaan Imam Besar selalunya muncul untuk meringankan suasana. Inilah yang membuat banyak orang begitu rindu ingin segera bertemu dengan dzurriyah (keturunan) Baginda Nabi Muhammad SAW tersebut. Bahkan, rela menempuh perjalanan dari tempat yang jauh sekalipun. Alhamdulillah, usai 411 rombongan MMP (Mujahid Mujahidah Priangan) yang datang dari Bandung bisa bersilaturrahim dengan Imam Besar. Beliau sangat menghormati tamu. Kita dijamu dengan baik dan berinteraksi dalam jarak yang begitu dekat dan akrab. Ibarat mimpi, salah seorang ibu mengatakan dengan begitu bahagianya, “Ternyata Habib aslinya lebih putih dan lucu. Ada gak ya boneka kayak Habib? Supaya bisa dipeluk.” Bandung, 04122022. (*)

Kejuaraan Sepak Bola Dunia dan Dakwah Qatar yang Egaliter

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 07:21:35 0

Sebaliknya, Qatar bahkan mampu menampilkan dan mempromosikan nilai-nilai ethical dan moralitas itu dengan penuh percaya diri. Dan, semua itu dilakukan dengan cara-cara yang atraktif dan sangat egalitarian. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SAYA ingin memulai dengan suara lantang menyampaikan selamat “mabruk dan mubarak” kepada negara Qatar sebagai negara Muslim dan Timur Tengah pertama, tidak saja menjadi tuan rumah sebuah perhelatan fenomenal, tapi juga telah membuktikan adanya sebuah kemewahan dan kesuksesan di atas ekspektasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan perhelatan persepak- bolaan dunia ini. Sebagai seorang penggemar sepak bola dan seorang Muslim khususnya tentu saya sangat bahagia dengan pencapaian itu. Perhelatan ini telah menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Umat, Timur Tengah dan dunia secara umum bahwa sebuah negara yang kerap dipersepsikan kecil dan kurang “sophisticated” justru mampu membuktikan diri secara profesional dalam mengelola dan melangsungkan perhelatan sepak bola dunia lebih dahsyat dari siapapun dalam sejarahnya. Perhelatan ini juga telah menghancurkan pandangan salah yang telah lama terbangun secara salah mengenai Qatar khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Qatar mampu menampilkan etis keagamaan yang berkualitas sesuai ajaran Islam yang mengajarkan keramahan kepada semua manusia. Sebuah sentuhan hati yang menggugah kepada semua pendatang baik pemain dan tim maupun para pendukung dan penonton. Qatar telah menunjukkan kreasi inovatif yang menakjubkan dalam bidang arsitektur dan perencanaan pembangunan musium, stadium, perhotelan dan berbagai fasilitas lainnya bagi para tamu, tidak saja di saat pelaksanaan acara. Dan, bahkan berbagai inovasi dan fasilitas itu akan berkesinambungan hingga selesai acara di masa depan. Sungguh perbekalan piala dunia Qatar telah menelan biaya terbesarnya dalam sejarah persepak bolaan dunia. Qatar telah menggelunturkan US$ 220 miliar lebih sejak terpilihnya untuk menjadi tuan rumah oleh FIFA pada 2010 lalu. Bahkan pada hari-hari puncak persiapannya kabarnya Qatar menghabiskan US$ 500 juta seminggu dalam pengembangan infrastruktur seperti bandara, jalan, hotel, stadium, dan juga musium. Ini juga termasuk 10 miliar USD untuk membangun tujuh stadium atau lapangan sepak bola baru. Namun, sebelum anda melemparkan tuduhan pemborosan kepada Qatar, harusnya anda ketahui bahwa sebagian besar dari fasilitas ini pada masa mendatang akan didekonstruksi (dibongkar) dan didonasikan kepada negara-negara yang membutuhkan. Selain itu, Qatar juga telah membangun berbagai fasilitas infrastruktur ini dengan merencanakan untuk menjadikannya sekolah-sekolah, pusat-pusat pelayanan kesehatan, pusat pertokoan, dan fasilitas komunal lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat Qatar dan para pendatang lainnya. Lebih dari itu. Para insinyur Muslim Qatar telah membangun sebagian besar dari infrastruktur yang baru mereka dengan bahan-bahan olahan ulang (recycles), termasuk membangun sebuah stadium dari kontainer-kontainer pengiriman barang yang tua dan tidak terpakai. Ini menunjukkan inovasi sekaligus kepedulian lingkungan yang tinggi. Kendati gelombang kritikan yang dahsyat dilemparkan oleh sebagian mereka yang ada di sini dan rasis, khususnya dunia Barat, Qatar telah menunjukkan sesuatu yang mengagumkan. Qatar menjawab semua serangan dan kritikan bukan dengan kata-kata. Tapi, dengan aksi dan kenyataan. Sesungguhnya Qatar pada tataran lain bukan baru dengan ragam kontrihusi kepada dunia dan kemanusiaan. Negara kecil ini telah sejak lama konsisten dan teguh dalam membantu meringankan beban orang-orang Palestina, khususnya pada aspek keuangan dan diplomasi. Qatar juga dikenal dengan komitmen pembelaan kepada soal kebenaran dan keadilan, khususnya kepada para Ulama Islam yang cenderung dikriminalisasi di negara lain. Qatar bahkan menjadi broker persetujuan damai (peace deal) antara Amerika yang telah merugi multi triliunan USD dalam perang sia-sia tanpa akhir dì Afghanistan. Perang yang telah menyebabkan kerusakan dan penderitaan hebat bagi masyarakat Afghanistan. Qatar telah sukses melakukan intervensi sama untuk kepentingan bangsa Chad, Somalia, Sudan, dan juga Libanon. Qatar telah menunjukkan inovasi dahsyat dalam inisiatif diplomasi untuk perdamaian di Yaman dan Suriah. Qatar, negara yang dikenal mungil, kini dikenal sebagai broker perdamaian yang penuh kejujuran dan keikhlasan bagi Timur Tengah dan dunia yang terancam. Dan pada semua upaya itu Qatar tidak tanggung-tanggung menghabiskan biaya besar demi terwujudnya perdamaian Timur Tengah dan dunia. Di tengah semua glamour yang inovatif dan highly profesional itu, Qatar juga telah menampilkan komitmen peradaban yang tinggi. Bahwa perhelatan dengan sangat besar dan mewah tidak harus kehilangan nilai ethical dan moralitasnya. Sebaliknya, Qatar bahkan mampu menampilkan dan mempromosikan nilai-nilai ethical dan moralitas itu dengan penuh percaya diri. Dan, semua itu dilakukan dengan cara-cara yang atraktif dan sangat egalitarian.  Terima kasih Qatar, dakwahmu yang berani nan indah akan menjadi tauladan sepanjang masa! Bandara Doha, 4 Desember 2022. (*)

Doktrin “Petugas Partai” Melanggar Konstitusi untuk Merusak Bangsa

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 03:18:50 0

Setidak-tidaknya, rakyat wajib memberi sanksi kepada partai politik pelanggar konstitusi, dengan tidak memilih lagi partai politik perusak bangsa tersebut. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MENURUT Undang-Undang Dasar hasil amandemen sebanyak empat kali sepanjang 1999-2002, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu atau gabungan partai politik. Artinya, pencalonan presiden harus dilihat sebagai kewajiban bagi partai politik. Dan kewajiban ini merupakan beban yang diamanatkan konstitusi kepada partai politik. Kenapa beban? Karena kemajuan bangsa ini ada di tangan partai politik, melalui pemilihan presiden, yang pencalonannya hanya bisa dari partai politik. Maka itu, partai politik mempunyai tanggung jawab besar terhadap bangsa ini. Presiden dan wakil presiden yang dicalonkan harus mampu membawa bangsa ini menjadi lebih maju, sejahtera, dan adil. Untuk memastikan ini, partai politik harus mengawasi dengan ketat semua kegiatan presiden dan wakil presiden terpilih, agar dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai perintah konstitusi. Dengan demikian, partai politik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memilih anak bangsa yang terbaik, dengan rekam jejak prestasi dan akhlak yang sangat jelas, untuk menjadi pemimpin nasional. Kalau presiden tidak menjalankan roda pemerintahan sesuai konstitusi, maka partai politik wajib koreksi melalui parlemen, dan jika perlu memberhentikan presiden dalam hal pelanggaran cukup berat, antara lain pelanggaran terkait konstitusi. Artinya, partai politik wajib mengawasi aktivitas presiden agar selalu taat hukum dan konstitusi. Artinya, partai politik tidak boleh mendikte atau mengendalikan presiden. Karena, kalau partai politik mengendalikan presiden, maka partai politik menjadi bagian dari presiden (eksekutif), sehingga menjadi tidak independen, dan tidak bisa mengawasi presiden dan dirinya sendiri. Semua ini melanggar perintah konstitusi, yang mewajibkan partai politik mengawasi eksekutif. Sebagai konsekuensi, dalam menjalankan kewajibannya, partai politik tidak boleh mempunyai pamrih untuk menjadikan presiden sebagai “petugas partai”, yang mempunyai makna dikendalikan partai, yang berarti melanggar konstitusi seperti dijelaskan di atas. Kalau partai politik gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan konstitusi, atau gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap presiden, maka partai politik tersebut wajib didiskualifikasi serta diberi sanksi berat karena melanggar konstitusi. Setidak-tidaknya, rakyat wajib memberi sanksi kepada partai politik pelanggar konstitusi, dengan tidak memilih lagi partai politik perusak bangsa tersebut. Artinya, rakyat harus menolak partai politik yang akan menjadikan presiden sebagai “petugas partai” dan rakyat harus menolak presiden yang pasrah dijadikan “petugas partai”. (*)

Pemilu Berintegritas, Atau Gagalkan Pemilu?

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 02:36:20 0

Untuk mendorong adanya kompetisi bukan konfrontasi maka Jokowi harus menjauhkan diri dari dukung-mendukung capres tertentu, sehingga capres atau cawapres yang muncul menjadi homogen dan tidak memiliki energi mengadu gagasan. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle JOKO Widodo dalam acara rakernas KPU tiga hari lalu mengungkapkan perlunya pemilu 2024 yang berintegritas. Penyelenggara pemilu membuat pemilu yang jurdil (jujur dan adil) serta mengawal terjadinya adu gagasan, bukan adu domba. Pada hari yang sama, dalam acara CEO Forum di Istana Negara, Mahfud MD memastikan pemilu akan terus berlangsung sesuai dengan rencana. Hal ini menurutnya untuk memberikan kepastian politik bagi dunia usaha agar tidak memunculkan keragu-raguan. Seberapa jauh kita percaya pernyataan pemerintah ini? Baru saja beberapa saat lalu, dalam acara HIPMI yang di buka Jokowi, di Solo, ketua plt. HIPMI dan Ketua DPD-RI menyampaikan gagasan perlunya perpanjangan masa jabatan Jokowi. Bahlil, menteri investasi, yang merupakan sosok penting di acara HIPMI itu memang tidak menyinggung soal perpanjangan masa jabatan presiden, tapi semua rakyat tahu bahwa Bahlil adalah pelontar pertama dan paling progressif dalam usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi itu. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan pernyataan mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi ditengarai setelah bertemu dengan kalangan elit penguasa, meskipun kepada saya dia menyatakan karena kehendak Allah mengalir begitu saja dari mulutnya. Spekulasi banyaknya elemen-elemen pendukung kekuasan Jokowi yang masih menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi pembicaraan umum dikalangan politik di Indonesia. Sehingga tingkat kepercayaan atas pernyataan Jokowi dan jajarannya tentang kepastian adanya pemilu masih diragukan. Mari kita amati argumentasi penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden yang pernah ada. Pertama, alasan Bahlil adalah para pengusaha baru mulai bangkit usahanya dari terpaan pandemi covid-19. Mereka takut pemilu atau pesta demokrasi 2024 akan membuat suasana kurang kondusif bagi dunia usaha. (investor.id, 9/1/22). Kedua, 3 pimpinan partai pendukung Jokowi memberikan pernyataan mendukung perpanjangan masa jabatan Jokowi, yakni Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB) dan Zulkifli Hasan (PAN). Ketiganya meyakini bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut merupakan aspirasi rakyat dan baik bagi momentum perbaikan ekonomi nasional. Ketiga, LaNyalla mendukung perpanjangan dengan argumen Jokowi kehilangan masa kerja dua tahun pada masa pandemi covid 19. Sehingga wajar Jokowi diberikan kompensasi perpanjangan. Isu yang dihembuskan LaNyalla ini menghidupkan kembali isu perpanjangan masa jabatan setelah beberapa lama meredup. Ketiga kelompok pendukung di atas sebenarnya tidak mempunyai dasar yang kuat, kecuali hanya ingin melawan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden. Dengan demikian kita hanya bisa melihat adanya penggerak-penggerak pendukung masa jabatan yang melawan keinginan Jokowi, yang tidak ingin menunda pemilu atau bisa muncul dugaan Jokowi bermain \"dua kaki\". Pernyataan Mahfud MD di depan CEO Forum dan sebelumnya pernyataan Jokowi di majalah “the Economist” tentang kepastian berakhirnya masa jabatan presiden Jokowi merupakan angin segar bagi demokrasi kita, jika Jokowi dan jajarannya tidak memperlihatkan manuver-manuver sesat penundaan pemilu lagi. Dua Tantangan Jokowi Keinginan Jokowi untuk membuat pemilu berintegritas, khususnya jurdil dan bebas politik uang, merupakan tantangan terbesar bangsa ini. Tantangan kedua adalah ketulusan Jokowi untuk melepas pilihan presiden ke depan pada kehendak rakyat. Tantangan pertama di atas terkait dengan politik kita yang memang sedang dicengkeram oligarki, baik modal maupun partai. Bahkan feodalisme politik. Sudah lama kita ingin kembali kepada politik yang berbasis nilai (value) untuk menghasilkan elit bangsa yang bebas dari kepentingan apapun selain “national and nation interest”. Sayangnya, biaya politik yang sangat besar serta penuh dengan transaksional membuat calon-calon dengan kekuatan gagasan/ide tersingkir sejak awal. Bahkan, lebih parah lagi, terjadi dominasi pemilik modal dalam berbagai jenjang politik, baik di parlemen, partai mauoun maupun pemerintahan. Jika Jokowi ingin kata-katanya tentang pemilu berintegritas terjadi, maka sumbangan terbesar yang bisa dilakukan Jokowi adalah memastikan aparatur keamanan netral dalam pemilu. Ini pernah dilakukan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ketika tidak memberikan dukungan terhadap besannya, Hatta Rajasa, sebagai kandidat Cawapres 2014. Kontribusi lainnya bisa dilakukan Jokowi jika dalam Perppu UU Pemilu nantinya, selain masalah adanya dapil baru yang harus diakomodasi, juga mempertimbangkan penurunan PT (Presidential Threshold) 20%. Sebab, sebagaimana membaca pikiran Mahfud MD ketika menanggapi Rizal Ramli, beberapa waktu lalu, mengatakan sebaiknya PT dikurangi di bawah 10%. PT yang terlalu tinggi akan membuat tokoh-tokoh nasional terhambat untuk maju sebagai kandidat presiden ke depan. Tantangan terkait ketulusan Jokowi harus benar-benar ada. Argumen-argumen perpanjangan masa jabatan maupun presiden 3 periode tidaklah kuat sama sekali. Megawati juga merasakan tidak penuh periodenya, 5 tahun, sebagai presiden dahulu. SBY sendiri juga setahun lebih sibuk hanya mengurus bencana Aceh dan perundingan Helsinki. Namun, SBY tidak mengeluh. Ketulusan lainnya terkait dengan dukungan presiden berikutnya. Jika memang perlu adu gagasan dalam bayangan Jokowi untuk pesta demokrasi yang baik, maka harus dipastikan calon yang ada bukan yang homogen loyalis Jokowi, seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto serta cawapres yang disiapkannya. Justru adu gagasan akan terjadi dalam kondisi capres yang bahkan berbeda visi. Jokowi mungkin menginginkan \"legacy\", seperti meneruskan IKN (Ibukota Negara), tapi SBY juga dulu mengharapkan MP3EI, program andalan SBY, ditindaklanjuti. Namun, faktanya Jokowi tidak menindaklanjuti program SBY. Jadi, sangat wajar dalam demokrasi seorang pemimpin baru mempunyai perbedaan dengan pemimpin sebelumnya. Yang terpenting adalah gagasan itu legal, diuji publik dan bertujuan pada kebangkitan nasional, baik ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat. Jika Jokowi tidak mampu menghadapi dua tantangan di atas, setidaknya Jokowi patuh pada konstitusi dengan mengikhlaskan diri bahwa setiap kekuasan ada akhirnya. Lepaskan calon pemimpin ke depan pada kompetisi sempurna, tidak perlu intervensi dengan beri isyarat “rambut putih” atau “wajah keriput” untuk didukung ke depan. Penutup Pernyataan Jokowi tentang perlunya pemilu berintegritas dan adu gagasan, tahun 2024 serta pernyataan Mahfud MD tentang kepastian pemilu pada tahun 2024 di hadapan CEO Forum, setidaknya memberi angin segar pada demokrasi kita. Sebagian kekuatan tentu akan berusaha mendorong pemilih gagal dengan isu perpanjangan jabatan Jokowi. Bisa jadi Jokowi terlibat, bisa juga tidak. Namun, kita sebagai rakyat harus terus memantau langkah-langkah penguasa saat ini agar jangan melanggar konstitusi. Tantangan bagi Jokowi adalah mengikhlaskan diri bahwa semua kekuasan ada batas akhirnya. Untuk mendorong adanya kompetisi bukan konfrontasi maka Jokowi harus menjauhkan diri dari dukung-mendukung capres tertentu, sehingga capres atau cawapres yang muncul menjadi homogen dan tidak memiliki energi mengadu gagasan. Waktu tidak terlalu lama lagi untuk pemilu. Kepastian siklus pergantian kekuasan bukan hanya dinanti kalangan CEO kapitalis, tapi juga rakyat jelata. Karena demokrasi adalah milik semua rakyat. Jangan sampai pemilu gagal. (*)

Surat Terbuka KNPI Malang Presiden Agar Turun Tangan Kasus Korban Kanjuruhan Pelanggaran HAM Berat

BY FNN Senin, 05 Desember 2022 00:27:42 0

Malang, FNN – Ketua KNPI Kabupaten Malang  Zulham Akhmad Mubarok menulis surat terbuka kepda Presiden RI, Ir. Joko Widodo, Ahad, 4 Desember 2022. Menurut Zulkam, Negara harus hadir secars utuh dalam proses pengusutan kejadian penghilangan nyawa 135 WNI pada pertandingan Sepakbola Arema FC dan Persebaya, 1 Oktober 2022 di Kanjuruhan, Kabupaten Malang. “Intinya kami berharap Diskresi Presiden dan agar RI 1 turun tangan lagi pada tragedi pelanggarabmn HAM berat ini,” kata Zulham kepada FNN tadi malam. Berikut kutipan lengkapnya Surat Terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi tersebut.   Malang, 04 Desember 2022 Nomor       : Istimewa Sifat          : Penting Perihal      : Surat Terbuka   Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo di Tempat   Dengan Hormat, DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Malang menilai negara harus hadir secara utuh dalam proses pengusutan (kasus) kejadian penghilangan nyawa 135 WNI pada pertandingan sepakbola antara Arema FC dan Persebaya 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.   Representasi negara yang saat ini masih memegang kepercayaan publik tertinggi kedua setelah TNI adalah Lembaga Kepresidenan. Karena itu, DPD KNPI Kabupaten Malang mendesak Presiden RI Ir H Joko Widodo untuk kembali turun tangan dan memperbaiki kinerja Pemerintah dalam proses penuntasan perkara tragedi Kanjuruhan pada hari ke 64 yang tak kunjung memuaskan rasa keadilan publik.   Terdapat sejumlah catatan dari proses pengungkapan perkara yang membuat publik, juga para penyintas dan keluarga korban, meragukan terungkapnya kebenaran dan terwujudnya keadilan dari kasus yang mengakibatkan 135 WNI tewas dan ratusan warga terluka ini. Catatan tersebut diantaranya:  Pertama, pembiaran terhadap misinformasi dan disinformasi yang terus beredar di ruang publik melalui sosial media terkait tragedi kanjuruhan akan memicu efek domino konflik sosial. Demonstrasi yang terus berulang, aksi perusakan terhadap kantor polisi dan vandalisme dalam rangka sikap protes yang makin tidak terkendali akan berujung kepada konflik yang merugikan semua pihak.   Kedua, sikap Polri sebagai institusi yang memilih bekerja dalam diam dan tidak banyak memberikan update penanganan perkara sebagai upaya komunikasi sosial kepada masyarakat luas bukanlah sebuah langkah yang bijak dalam sikap penanganan perkara khusus yang menyita perhatian publik internasional ini. Ketiga, publik menilai rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan dan Rekomendasi Komnas HAM tidak memberi dampak signifikan kepada proses penegakan hukum yang berjalan. DPD KNPI Kabupaten Malang berpendapat bahwa, tragedi Kanjuruhan telah memenuhi unsur jenis pelanggaran HAM berat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional atau Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) Yakni, Kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dijabarkan sebagai kejahatan meluas dan sistematik yang ditujukan kepada warga sipil, yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental. Bentuk perbuatannya sesuai pasal tersebut diatas dapat berupa: a. Pembunuhan di luar hukum; b. Penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; dan atau c. Penghilangan paksa.  DPD KNPI Kabupaten Malang berpendapat, unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat dalam tragedi Kanjuruhan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah terpenuhi. Pertama, salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 UU Pengadilan HAM). Kedua, penghilangan nyawa secara paksa kepada 135 WNI itu merupakan sebuah serangan yang dilakukan secara sistemik ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (Pasal 9 UU Pengadilan HAM). Ketiga, bahwa federasi (PSSI) dan lembaga negara dalam hal ini Polri terlibat dalam kejadian ini dan diduga telah memenuhi unsur “serangan” sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 9 UU Pengadilan HAM.   Atas pertimbangan tersebut, dan demi memperkuat pendapat umum sebagai bagian upaya bernegara yang sesuai dengan perundangan, kami memohon kepada Presiden RI untuk:   1. Menggunakan kewenangan sebagai Kepala Pemerintahan dan menginstruksikan jajaran penegak hukum melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM agar menjalankan diskresi dan membuka ruang informasi terkait perkembangan penyidikan perkara dengan lebih terbuka.   2. Memerintahkan Kapolri untuk menjalankan tahapan gelar perkara khusus bertempat di lokasi kejadian di Stadion Kanjuruhan untuk mendorong penambahan pasal dan tersangka. Gelar perkara khusus sebagaimana diatur dalam Perkapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyebutkan Mabes Polri dapat menindak lanjuti perkara melalui gelar perkara khusus. DPD KNPI Kabupaten Malang siap terlibat dan merekomendasikan peserta dalam gelar perkara khusus dengan menghadirkan perwakilan Aremania sebagai saksi korban, saksi ahli (pakar psikologi massa, pakar pidana, pakar anak dst), saksi mahkota, saksi pelapor, dan justice collaborator. Dalam gelar perkara khusus, penyidik dapat mempresentasikan pada peserta gelar terkait data dan fakta sehingga melahirkan rekomendasi terkait langkah yang harus dilakukan dan memenuhi rasa keadilan publik.    3. Mendorong agar dilakukan sidang di luar pengadilan, dalam hal ini, DPD KNPI Kabupaten Malang mengusulkan sidang digelar di lokasi Stadion Kanjuruhan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Pasal 14 bahwa Pengadilan dapat melaksanan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.   4. Memfasilitasi referendum (jajak pendapat) yang diprakarsai pemerintah sebagai dasar penetapan tragedi 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang memicu hilangnya nyawa 135 WNI sebagai Tragedi Kemanusiaan dan diatur dalam dokumen resmi negara.   5. Mendorong adanya proses hukum formal dalam upaya menetapkan tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 sebagai Pelanggaran HAM Berat.  Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.   Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Malang   Ketua   Zulham Akhmad Mubarrok (ditandatangani)   Tembusan: 1. Kepala Kantor Staf Presiden 2. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM 3. Kepala Kepolisian Negara RI 4. Kepala Kejaksaan Agung RI 5. Ketua Mahkamah Agung (MA) RI 6. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI 7. Ketua Komnas Perempuan RI 8. Ketua Ombudsman RI 9. Gubernur Jatim 10. Bupati Malang

Laksamana Yudo Harus Prioritaskan Penegakan Kedaulatan NKRI

BY FNN Ahad, 04 Desember 2022 20:42:40 0

Di situ Panglima TNI jangan bersinggungan dengan Kepala Staf Angkatan. Dia harus fokus dengan tugas menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer dan memelihara kesiagaan operasional. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional – UNAS LAKSAMANA TNI Yudo Margono harus bisa cepat mengambil keputusan dalam memimpin TNI. Terutama harus dapat memilih dengan tepat mana yang mesti didahulukan, sesuai dengan asas kepemimpinan TNI. Termasuk bisa membatasi penggunaan dan pengeluaran dana sesuai prioritas yang diperlukan TNI. Kalau dalam 11 asas kepemimpinan TNI yang tertulis, Laksamana Yudo harus memprioritaskan Ambeg Parama Arta, yakni memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan. Juga Gemi Nastiti, yakni kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala sesuatu kepada yang benar-benar diperlukan. Diharapkan juga, Laksamana Yudo fokus pada tiga tugas pokok TNI, yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selanjutnya, barulah Yudo menjalankan tugas sebagai Panglima TNI yang secara normatif, kurang dari satu tahun. Dengan catatan apabila tidak ada perpanjangan masa dinas aktif militer. Setidaknya, yang utama selain memimpin TNI, Panglima TNI juga mesti  melaksanakan kebijakan pertahanan keamanan negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, serta mengembangkan doktrin TNI. Di situ Panglima TNI jangan bersinggungan dengan Kepala Staf Angkatan. Dia harus fokus dengan tugas menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer dan memelihara kesiagaan operasional. Dan, jangan masuk wilayah pembinaan dan penyiapan matra, itu tugas Kastaf Angkatan. (*)

Anies Dilarang dan Diteror Karena Mereka Sekeluarga Takut Masuk Penjara

BY FNN Ahad, 04 Desember 2022 20:13:41 0

Mau larang atau mau teror rakyat tetap tidak bergeming untuk mendukung ARB jadi Presiden ke-8 NKRI. Siapa suruh ARB gak jadi Gubernur lagi. Jadi banyakkan waktunya blusukan sebelum musim kampanye. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung Hilang akal sehat tentang bagaimana mau membendung Anies Rasyid Baswedan (ARB). Diisukan dengan radikal-radikul gak mempan. Juga, disematkan dengan bahwa Capres harus orang Indonesia asli karena gak berani bilang Capres bukan harus orang Arab gak tepat karena Jokowi juga bukan orang Indonesia asli, karena dia orang China. Dibilang jangan bawa-bawa agama di politik alias gak boleh ada politik identitas dan SARA di kontestasi Capres juga gak nendang karena Jokowi sendiri bawa-bawa identitas, bahkan lebih parah lagi bawa politik identitas untuk menipu emak-emak agar bisa hadir di GBK kemarin dengan alasan Istighosah tapi nyatanya cuma lihat pantat maksiat bergoyang alias goyang ngebor Inul “Darahsetan”. Sekarang pakai jalur penguasa daerah dengan menekan dan melarang ARB melalui Gubernur dan Kapolda agar ARB tidak diberi ijin untuk berkegiatan dan menemui penggemarnya di daerah tersebut. Seperti yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat dan Aceh (Nangroe Aceh Darussalam). Tapi masyarakat tetap berkerumun menyambut idola calon presiden baru mereka, yakni ARB. Anies sekarang bukan hanya milik keluarganya saja tapi dia menjelma jadi milik bangsa dan rakyatnya. Belum ada seorang pemimpin dari zaman kemerdekaan dielu-elukan, dan ditunggu kedatangannya seperti ARB. Pas di waktu bukan bulan kampanye lagi. Hampir di setiap provinsi kedatangan dan blusukan ARB disambut dengan meriahnya bak seorang pahlawan yang ditunggu-ditunggu kehadirannya. Tidak ada Capres yang segitu dinantikan selain Anies. Aduh kalau ane itu gak kuat lagi melayani warga yang segitu banyak mengajak Selfi. Semoga ARB sehat selalu dan aman sampai Pemilu nanti dan sampai memimpin kita 5 tahun lagi seperti di DKI. Capres lain pilihan penguasa lagi sibuk nonton bokep dan main baronsai. Gak kuat Istana menahan laju pergerakan ARB maka dipakai cara-cara kotor dengan Meneror ARB dengan cara-cara busuk. ARB itu karateka dan pendekar. Dia gak akan mundur dengan teror anak-anak kecil gitu. Itu hanya pil pemanis saat berjuang. Pantang mundur kalau layar sudah berkembang. Pantang kapal jalan mundur jika jangkarnya sudah diangkat. Selamat menikmati dinginnya ubin penjara kalau kalian tidak berkuasa lagi. Karena rakyat sudah siap berkas-berkas kasus korupsi selama kalian menjabat. Kau dan keluarga kau, ingat itu. Bayangkan anak yang belum lempeng kencingnya saja sudah punya 26 perusahan besar di negeri ini? Itu karena bapaknya penguasa. Ada karena adiknya jadi pejabat jadi menteri dan Abangnya suka-suka dengan leluasa korupsi melalui BUMN Telkomsel dan mereka gak diapa-apain. Yang seperti ini siap-siap nanti tidur di penjara. Mau larang atau mau teror rakyat tetap tidak bergeming untuk mendukung ARB jadi Presiden ke-8 NKRI. Siapa suruh ARB gak jadi Gubernur lagi. Jadi banyakkan waktunya blusukan sebelum musim kampanye.  Rakyat dukung ARB sampai para penghuni istana ngekos di Hotel Prodeo dan para oligarki jadi miskin atau mereka mati karena penyakit jantung. Negeri ini dibangun dengan do\'a para santri dan Ulama. Jadi orang-orang laknat seperti kalian diharamkan hidup berlama-lama di Indonesia. Diatas langit masih ada langit. Jadi jangan jumawa dengan kekuasaan dan uang. Semua akan berakhir pada saatnya. Wallahu A\'lam ... (*)

Pahlawan Dalam Al-Quran

BY FNN Ahad, 04 Desember 2022 15:59:21 0

Maryam berkata, “Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, padahal tak seorang pun yang pernah menyentuhku, dan aku bukan pezina”. Jibril berkata, “Demikianlah, Tuhanmu berfirman, ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku, untuk Kami jadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu perkara yang sudah diputuskan”. (QS 19:16-21) Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta PAHLAWAN adalah pejuang yang gigih dan gagah berani, rela berkorban untuk sesama, dan memiliki rasa tanggung jawab kepada orang-orang di sekitarnya. Pahlawan itu juga identik dengan pemrakarsa, penggagas, dan penggerak. Istilah pahlawan dari kata pahalawan, orang yang memperoleh pahala atas jasanya menyumbangkan ide, gagasan, dan tindakan untuk kemaslahatan. Pejuang di barisan terdepan lebih mulia daripada para cendekiawan yang ada di barisan paling belakang. Kriteria kepahlawanan dalam Al-Quran, yaitu pertama, satu kata dengan perbuatan. “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan bangunan yang tersusun kokoh”. (QS Ash-Shaff/61:2-4) Kedua, berada di baris depan. “Jangan sekali-kali kamu menyangka, orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan; jangan menyangka mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.” (QS Ali Imran/3:188) Ketiga, beramar makruf nahi mungkar. “Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah kemenangan yang besar”. “Mereka itulah orang-orang yang bertobat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku\', yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin demikian”. (QS At-Taubah/9:111-112) Beberapa pahlawan di dalam Al-Quran, selain para nabi dan rasul, ialah Dzulkarnain, Thalut, Ashabul Kahfi, istri Fir’aun, Maryam, dan Ibu Musa. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulkarnain. Katakanlah, “Aku akan bacakan kepadamu cerita tentang dia”. Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan Kami berikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuhnya. Ketika sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di laut berlumpur hitam, dan mendapati segolongan umat. Kami berkata, “Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau berbuat kebaikan kepada mereka”. Dzulkarnain berkata, “Orang yang aniaya akan kami azab, kemudian dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya tiada tara. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baginya pahala terbaik sebagai balasan, dan akan Kami titahkan kepadanya perintah yang mudah”. (QS 18:83-88) “Kemudian dia menempuh jalan (yang lain). Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari (sebelah Timur) dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang Kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari (cahaya) matahari itu, demikianlah. dan sesungguhnya ilmu Kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan (yang lain lagi).  Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata: “Hai Dzulkarnain, Ya\'juj dan Ma\'juj pembuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami bayar kepadamu, untuk membuat dinding antara kami dan mereka?” Dzulkarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan; aku buatkan dinding antara kamu dan mereka, beri aku potongan-potongan besi”. Apabila besi itu telah rata dengan kedua puncak gunung itu, Dzulkarnain berkata, “Tiuplah api itu”. Apabila besi itu sudah memerah seperti api, dia pun berkata: “Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu”. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan tidak bisa pula melobanginya. Dzulkarnain berkata: “Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia menghancur-luluhkan; dan janji Tuhanku itu benar”. (QS 18:89-98) Nabi mereka mengatakan, “Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu”. Mereka menjawab. “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi mereka berkata, “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa”. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. Tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata, “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya, ia bukan pengikutku, dan siapa yang tidak meminumnya, kecuali seceduk tangan, dia adalah pengikutku”. Mereka meminumnya kecuali beberapa orang. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, mereka yang telah minum berkata, “Kami tak sanggup melawan Jalut dan tentaranya”. Orang-orang yang yakin akan menemui Allah berkata, “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar”. Tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak, Thalut dan tentaranya berdoa, “Tuhan, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir”. Tentara Thalut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam”. (QS 2:247-251) Ashabul Kahfi adalah para pemuda pahlawan penyelamat iman. Mereka menghadapi penguasa yang otoriter, mereka hijrah dan mengasingkan diri dalam sebuah gua. Allah SWT mengisahkan dan memberikan testimoni sekaligus menarasikan doa mereka sebagai berikut. “Apakah kamu mengira orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai prasasti termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, “Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari hadirat-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini”. Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Kami kisahkan kepadamu cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan untuk mereka petunjuk. Dan Kami meneguhkan hati mereka ketika mereka bangun, lalu berkata, “Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia; kalau demikian kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran”. (QS Al-Kahfi/18:9-14) “Allah membuat perumpamaan bagi mereka yang kafir istri Nuh dan istri Luth. Mereka masing-masing berada di bawah dua hamba dari antara hamba-hamba Kami yang saleh, tetapi kemudian mereka mengkhianati suaminya, dan keduanya tak berdaya sedikit pun terhadap Allah, Dikatakan kepada keduanya, “Masuklah kamu ke dalam api neraka Bersama mereka yang masuk”. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman istri Firaun, ketika berkata, “Tuhan, buatkanlah untukku sebuah rumah di taman surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zhalim.” Dan Maryam putri Imran yang memelihara kesuciannya, maka Kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh Kami, dan dia membenarkan kata-kata Tuhannya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia termasuk hamba-hamba yang taat”. (QS 66:10-12) “Ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al Quran, ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, lalu ia mengadakan tabir dari mereka. Kami mengutus roh Kami kepadanya menjelma di hadapannya berbentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, “Aku berlindung darimu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.” Jibril berkata, “Aku utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”. Maryam berkata, “Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, padahal tak seorang pun yang pernah menyentuhku, dan aku bukan pezina”. Jibril berkata, “Demikianlah, Tuhanmu berfirman, ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku, untuk Kami jadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu perkara yang sudah diputuskan”. (QS 19:16-21) “Hati ibu Musa menjadi kosong. Hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya. Ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, “Ikutilah dia.” Maka ia melihat Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya, dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Saudara Musa berkata, “Maukah aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya dan berlaku baik kepadanya?” Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia tahu bahwa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu”. (QS 28:10-13) Mereka pahlawan sepanjang zaman. (*) 

Modernisasi, Sekularisasi, Liberalisasi, Deradikalisasi, dan Moderasi Beragama

BY FNN Ahad, 04 Desember 2022 14:27:06 0

Kita lupa ayat Al Quran menyatakan bahwa ‘sesungguhnya kaum Mukmin itu bersaudara’. Kita lupa Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Kita ini sedang terperangkap dengan jeratan kelompok-kelompok anti Islam. Oleh: Nuim Hidayat, Direktur Akademi Dakwah Indonesia, Kota Depok SEBELUM Tragedi WTC 2001, Tidak Ada Istilah \"Islam Moderat\" atau “Moderasi Beragama”. Sekarang ini pemerintah mempunyai program “deradikalisasi”. Program ini sebenarnya bagus. Yaitu, melarang masyarakat untuk berbuat kekerasan seenaknya. Tapi, nyatanya program ini juga mengarah kepada pluralisme agama. Program ini tentu berbahaya bagi aqidah Islam. Dalam Islam, agama yang benar hanyalah Islam. Agama lain salah. Menurut Prof. Naquib al Attas, hanya Islam yang agama wahyu. Selain Islam, agama budaya. Maknanya, hanya Islam agama yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Sedangkan agama lain hanya karangan manusia. Bibel misalnya, menurut ahli teologi dari mereka sendiri, diduga hanya sekitar 19% yang dipercaya dari Nabi Isa. Selain itu karangan manusia (‘murid-murid atau apostolos Yesus Kristus’). Dalam QS Ali Imran dijelaskan bahwa hanya yang menganut agama Islam yang bisa selamat dari api neraka. Harga iman kita adalah emas sepenuh bumi. Mungkinkah orang kafir mendatangkan emas sepenuh bumi? Tidak mungkin. Ini maknanya bahwa harga iman kita adalah nyawa kita. Lebih baik kita mati daripada kita menganut agama lain (murtad). Istilah wasathiyah (moderat) dalam Islam atau Islam moderat kurang tepat. Islam selain ‘moderat’ juga adil, penuh hikmah, ihsan dan lain-lain. Apakah akan dikembangkan juga Islam adil, Islam hikmah, Islam ihsan dan lain-lain? Karena itu Rasulullah, para sahabat maupun ulama-ulama yang shalih, tidak pernah mengembangkan Islam Moderat. Islam itu kadang moderat kadang tidak. Pada orang kafir yang memerangi Islam, maka kita tidak boleh moderat. Kita harus keras seperti mereka. Pada orang kafir yang tidak memerangi Islam (‘dzimmi), kita bersikap lunak juga. Ketika kita dijajah Portugis dan Belanda, tidak ada tokoh-tokoh Islam yang bersifat moderat. Mereka berani bersikap radikal. Kedua penjajah itu telah banyak membunuh manusia dan menyebarkan misi Katolik/Kristen, maka kaum Muslim saat itu juga bersikap keras terhadap mereka. Nyawa dibalas nyawa (jihad/qital/qishash). Jadi, bilamana kaum kafir tidak memerangi kita secara fisik, kita juga tidak memeranginya dengan fisik. Bila mereka memerangi dengan pemikiran –seperti yang terjadi saat ini – kita juga harus bisa memeranginya dengan pemikiran. Bukan malah ikut agenda mereka, jadi gak turut ikut-ikutan memberi istilah “Islam Moderat”. Istilah Islam Moderat itu, bila kita telaah asalnya dari pemerintah Amerika Serikat, setelah tragedi WTC (2001). Saat itu Amerika membagi Islam kepada dua kelompok, yaitu Islam Radikal dan Islam Moderat. Islam Radikal adalah mereka yang melawan pemerintah Amerika, sedang Islam Moderat adalah mereka yang ‘tunduk’ kepada agenda-agenda pemerintah Amerika. Amerika meluncurkan jutaan dolarnya ke seluruh dunia untuk program ini. Agenda mereka Islam Moderat itu agar berkawan dengan mereka, turut pada mereka dan setuju dengan pluralisme agama (penyamaan agama, faham bahwa semua agama sama akan masuk surga). Tentu kaum Muslim seharusnya menolak program ini. Kita bukan Islam Radikal, bukan pula Islam Moderat. Islam ya Islam. Dalam Al Quran dan Hadits, tidak ada istilah Islam Moderat atau Islam Radikal. Para ulama sebelum tragedi WTC 2001 tidak pernah ada yang menamakan dirinya penganut Islam moderat. Bila kita telaah sejarah dunia, justru Islam-lah yang mengenalkan toleransi (tasamuh). Lihatlah bagaimana toleransinya umat Islam di abad 8 sampai 15 di Andalusia. Para ilmuwan dan pendeta saat itu belajar pada ilmuwan atau ulama di Andalusia. Kaum Muslimin saat itu tidak ada yang membunuh orang non Muslim seenaknya. Kecuali kalau mereka menzalimi atau memerangi fisik umat Islam. Tapi apa yang terjadi kemudian? Justru air susu dibalas dengan air tuba. Kaum Muslim yang tasamuh, justru malah diradikali/diperangi oleh kaum Nashrani. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella (‘Katolik’) justru melakukan pembunuhan sadis kepada umat Islam. Ratusan ribu kaum Muslim terbunuh saat itu. Mereka dipaksa dengan tiga pilihan: masuk agama Katolik, keluar dari Andalusia atau tetap beragama Islam dan dibunuh. Kasus besar dalam sejarah ini, menyebabkan Paus kemudian minta maaf. Pemerintah Amerika juga harusnya minta maaf atas kelakuannya saat ini terus mendukung Israel dan telah membunuh lebih dari satu juta kaum Muslim Irak. Jadi, kalau kita telaah, prinsip Islam itu kalau dalam perang fisik ‘defensif’, kalau dalam dakwah harus agresif. Lihatlah bagaimana Rasulullah bersabar sekitar 15 tahun, sebelum terlibat dalam Perang Badar. Tapi dalam dakwah Rasul agresif. Renungkanlah bagaimana Rasul sendiri dalam berdakwah, sehingga kemudian Khadijah, Ali dan Abu Bakar masuk Islam. Dan sebelum 100 tahun Rasulullah SAW wafat, Islam telah menyebar ke seluruh dunia. Jadi, Islam itu menentang paham penyamaan agama. Jika agama sama, untuk apa Rasulullah SAW berjuang lebih dari 23 tahun di Makkah dan Madinah? Perjuangan Rasul adalah perjuangan dakwah. Perjuangan agar kaum kafir masuk Islam dengan kesadarannya. Perjuangan agar kaum Muslim menjadi lebih baik Islamnya (akhlak mulia dan cerdas). Paham membelah Islam Radikal dan Islam Moderat, menyebabkan pembelaan yang minim ketika HTI dan FPI dibubarkan. Opini dibuat pemerintah supaya kaum Muslim tidak membela keduanya, karena keduanya adalah radikal. Kelompok radikal wajar dibubarkan, Islam di Indonesia adalah Islam Nusantara atau Islam Moderat. Begitu pula ketika Dr. Zain an Najah, Ustadz Farid Okbah, dan Dr. Anung al Hamad ditangkap, kaum Muslim juga minim pembelaannya. Ketiganya kan radikal, untuk apa dibela? Begitulah pernyataan yang dibuat kelompok Islam Moderat. Itulah program yang dibuat Presiden Josh Bush dengan para pendeta yang mengelilinginya. Mereka membuat program Islam Radikal dan Islam Moderat. Mereka membelah umat Islam dengan tujuan mengadu domba keduanya. Program itu berhasil dan kita menjadi turut membebeknya. Kita lupa ayat Al Quran menyatakan bahwa ‘sesungguhnya kaum Mukmin itu bersaudara’. Kita lupa Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Kita ini sedang terperangkap dengan jeratan kelompok-kelompok anti Islam. Kata penyair besar Mohammad Iqbal, “Barat tempatmu bergantung; Telah menipu otakmu dan menyihir jiwamu; Barat tempatmu bergantung; Telah menipu dirimu; Sekali dengan bujuk halus dan rayuan; Sekali dengan belenggu dan jeratan”. (*)

Ketua DPD RI Nilai Resesi Dunia Bisa Jadi Peluang bagi Indonesia

BY FNN Ahad, 04 Desember 2022 13:11:50 0

Surabaya, FNN – Dunia disebut sedang menuju ketidakpastian ekonomi global. Ancaman yang muncul adalah resesi, tingginya inflasi, pelambatan bahkan pelemahan ekonomi. Dan, resesi tahun 2023 pun diprediksi akan berlangsung cukup lama dan akut jika dibandingkan resesi 1998 dan 2008. Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai ancaman resesi merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi Indonesia. “Untuk menjawab tantangan, Indonesia harus membentuk kekuatan berbagai komoditas pangan yang bisa masuk ke negara-negara lain yang terdampak. Tingginya kebutuhan pangan itu merupakan peluang kita,” ucap LaNyalla, Ahad (4/12/2022). Dijelaskannya, dalam prediksi BI, negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa terjadi pelambatan. Probabilitas terjadinya resesi di AS sudah mendekati 60 persen, demikian juga di Eropa. Pemicu utamanya adalah harga energi dan bahan makanan yang tinggi, serta kebijakan moneter yang semakin mengetat. “Di situlah potensi Indonesia menjadi negara penyuplai pangan sangat terbuka lebar. Asalkan pemerintah serius serta didukung dengan kebijakan makro dan mikro,” tukas LaNyalla. Menurutnya, peluang tersebut juga akan mampu menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Otomatis dengan hal itu, Indonesia bisa menghadapi gejolak resesi, sekaligus memiliki fundamental ekonomi yang kuat. “Kekuatan ekonomi itu bisa digunakan untuk menarik arus investasi dari negara-negara yang mengalami krisis. Karena di masa-masa krisis, investor akan mencari tempat investasi yang lebih stabil,” tukasnya. (mth/*)

KAMI Lintas Provinsi Desak Jokowi Segera Mundur

BY FNN Ahad, 04 Desember 2022 12:50:10 0

Surakarta, FNN – Bahwa Indonesia sudah salah kelola sejak awal rejim Joko Widodo berkuasa, memanjakan para pengusaha besar dan investor asing, terutama memberikan privilege melalui UU Minerba, Tax Holiday, Pembebasan pajak, perpanjangan  masa HGU membuat investor semakin kaya dan berkuasa, namun rakyat semakin susah. Hal itu disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi di Surakarta, Ahad (4/12/2022). Bahwa menentukan harga hasil tambang jauh lebih rendah dari harga pasar dunia seperti harga Nikel termasuk membebaskan tenaga asing China dalam semua level, sehingga Indonesia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan SDA yang berlimbah. Di satu sisi menutup kesempatan kerja bagi anak negeri sendiri meningkatkan pengangguran. Di sisi lain, “TKA terutama dari China membanjir,” kata Sutoyo Abadi, Sekretaris KAMI Lintas Provinsi, kepada FNN. Dengan berbagai kemudahan tersebut, perusahaan asing terutama China bisa seenaknya menguras kekayaan bangsa Indonesia tanpa dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti amanah UUD 1945 pasal 33. “Dalam jangka panjang generasi lanjut hanya akan apes, kekayaan sudah dikuras habis oleh perusahaan dan TKA China,” lanjutnya. Menurut KAMI Lintas Provinsi, keberpihakan Presiden Jokowi kepada China dari awal berkuasa sangat kasat mata dengan berbagai kemudahan dan keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah China dan pengusahanya. Begitu juga dalam bersikap di sidang PBB menentukan pernyataan tentang perdamaian di dunia. Keberpihakan kepada China menempatkan Indonesia sulit dalam percaturan dunia untuk turut serta mendamaikan perang Rusia-Ukraina sesuai dengan pembukaan UUD 45. Kondisi ekonomi global akibat pandemi, perang berkepanjangan Rusia versus Ukraina, kegagalan pangan dunia karena musim, telah membuat krisis multi dimensi. Kondisi Indonesia ke depan benar-benar terjerembap ke titik nadir. “Pemerintah Jokowi, sama sekali tidak peka. Malah yang dilakukan bukan antisipasi terhadap krisis ekonomi. Tapi membuat rakyat tercekik,” tegas Sutoyo Abadi. Pemiskinan rakyat dilakukan secara sistematis oleh rejim, melalui kenaikan BBM, mencabut subsidi, menaikkan pajak sehingga naiknya semua biaya hidup. Terjadi PHK di industri padat karya secara besar-besaran. Tidak peka terhadap kondisi, Presiden Jokowi malah “memaksakan” kehendak membangun IKN secepatnya dengan membebani APBN hanya untuk mengejar ambisi pribadinya supaya bisa menyelenggarakan perayaan 17 Agustus 2024. “Padahal secara jelas Jokowi mengetahui Indonesia dalam kondisi ekonomi yang kelam,” tegas KAMI Lintas Provinsi. BUMN dibebani dan “dipaksa” membangun proyek infrastruktur yang merugi. Sehingga membuat utang BUMN melonjak, akhirnya hasil pembangunannya dijual murah kepada swasta. Begitu juga Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung luar biasa membengkak biayanya, seharusnya menjadi beban swasta, dengan semena-mena Presiden Jokowi mengambil dari APBN, yang akan menjadi beban utang. Warisan Presiden Jokowi adalah melonjaknya utang yang menjadi beban bagi pemerintah mendatang dan generasi penerus. Warisan lainya adalah budaya bohong, mobil Esemka, Rp11.000 triliun di kantong ternyata sama sekali tidak ada dan banyak kebohongan lainnya. Bahwa, “Hanya pada masa sejak Jokowi berkuasa terjadi pembelahan rakyat yang tajam. Melalui pemeliharaan dan “pembiayaan” buzzer dan influencer menggunakan narasi pecah belah,” ungkap KAMI Lintas Provinsi. Mereka menyerang, menuduh, memfitnah serta memenjarakan para aktivis, ulama dan tokoh yang kritis yang berbeda  pandangan dengan kekuasaan dengan label radikal, intoleransi, teroris dll. “Sebaliknya para pendukung pemerintahan yang melakukan penghinaan dan penistaan bebas dari proses hukum,” tegasnya. Berdasarkan fakta-fakta di atas KAMI Lintas Provinsi sampai pada kesimpulan bahwa Presiden Jokowi sudah tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun mempersatukan rakyatnya, ini malah mengumpulkan para buzzer dan relawannya yang semakin memperuncing menuju timbulnya disintegrasi bangsa. “Untuk itu KAMI Lintas Provinsi meminta dan mendesak: Presiden Jokowi untuk segera secara sukarela mundur sebagai Presiden RI,” tegasnya. (mth)

Peran Ulama dan Tentara dalam Kepemimpinan NKRI

BY FNN Ahad, 04 Desember 2022 12:32:04 0

Di bawah Panglima Yudo, mungkin kepiawaian berkuda dan memanah laskar Pangeran Diponegoro perlu diperkuat dengan kepiawaian pelaut Majapahit di bawah asuhan Patih Gajahmada untuk menjaga negara kepulauan ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts KITA sudah mendengar kabar suksesi kepemimpinan TNI beberapa hari ini. Kepemimpinan Panglima Jenderal Andhika akan dilanjutkan oleh Panglima Laksamana Yudo KSAL saat ini. Menjelang tahun politik 2023, umat Islam sebagai takeholders terbesar bangsa ini perlu mencermati agenda politik nasional ini. Panglima Yudo telah berjanji akan bersikap netral dalam Pemilu 2024 nanti, sementara Presiden Joko Widodo tampak tidak netral. Sementara itu tudingan politik identitas dialamatkan ke umat Islam, terutama setelah pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Sulit untuk tidak melihat kesan bahwa rezim Jokowi ini telah menempatkan umat Islam dalam posisi yang sulit, jika bukan bermusuhan. Hujan di hulu belum teduh, luka Pilgub DKI Anies vs Ahok dulu belum sembuh. Tentara, memang harus lebih taat pada komando, bukan komandan, yaitu taat pada konstitusi. Namun, ini telah menimbulkan problematika karena UUD 2002 telah mengganti UUD 1945. Akibatnya, national misgovernance kita saat ini telah melahirkan banyak deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah memunculkan banyak free riders dalam penyediaan polity as public goods, sehingga pasar politik kita, menurut Mulyadi, dimonopoli oleh para bandit, bandar dan badut politik. Akibatnya Pemilu hampir selalu berujung pada kepiluan publik. Tata kelola pemerintahan saat ini telah menyebabkan Polri yang langsung di bawah Presiden gagal mengemban misi untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, bahkan makin brutal dan mematikan bagi masyarakat. Kasus Satgasus Merah Putih yang dipimpin Irjen Ferdy Sambo saat ini hanya menyisakan pertanyaan reformasi Polri. Mestinya, Polri seperti TNI, berada di bawah kepemimpinan sipil seorang menteri. Mungkin bukan Mendagri, tapi Menteri Keamanan Dalam Negeri, seperti TNI di bawah Menhankam. Polri makin mudah diperalat oleh kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek oleh para free riders politik itu. Suksesi kepemimpinan nasional saat ini memiliki dua dimensi agar NKRI bisa lolos menjadi kekuatan baru di Asia baik secara ekonomi, politik maupun militer di tengah pergeseran pusat-pusat ekonomi dan politik dunia, ancaman stagflasi dan kehancuran ekosistem global. Dimensi pertama adalah pergantian komandan, yaitu presiden. Dimensi kedua adalah pergantian komando, yaitu konstitusi. Pergantian komandan tanpa pergantian komandan hanya akan melahirkan presiden boneka para bandit, bandar dan badut politik. Kita membutuhkan TNI yang lebih setia pada UUD 1945 daripada pada UUD 2002. Banyak pihak telah mencoba mengkerdilkan peran ulama dalam pembentukan NKRI. Padahal Ulama kita telah terbukti memiliki peran instrumental dalam penyiapan komando proklamasi, yaitu UUD 1945, juga penyiapan Badan Keamanan Rakyat sebagai embrio ABRI lalu TNI. Laskar Sabilillah dan Hizbullah binaan para ulama berbasis pesantren adalah komponen utama BKR di samping PETA binaan Jepang dan KNIL binaan Belanda. Sabilillah dan Hizbullah diinspirasi oleh peran Pangeran Diponegoro sebagai ulama dalam melawan penjajah Belanda. Laskar Pangeran Diponegoro barangkali adalah tentara paling terlatih yang pernah ada di zaman pra-kemerdekaan. Laskar Pangeran Diponegoro ini telah mengagetkan Jenderal de Kock karena telah mengadopsi struktur, simbol, dan strategi tentara Kekhalifahan Ustmany di Turki. Hampir semua laskar dan angkatan perang di dunia selalu minta dukungan spiritualitas dari Langit melalui doa para tokoh agama. Mereka ingin gugur syahid, bukan mati sangit. Oleh karena itu siapapun panglima TNI perlu menyadari fakta sejarah ini. Di bawah Panglima Yudo, mungkin kepiawaian berkuda dan memanah laskar Pangeran Diponegoro perlu diperkuat dengan kepiawaian pelaut Majapahit di bawah asuhan Patih Gajahmada untuk menjaga negara kepulauan ini. Kita berharap Panglima Yudo menyatakan kesetiaannya kepada komando warisan para ulama negarawan pendiri bangsa agar pergantian komandan yang akan datang ini akan melahirkan seorang mandataris MPR untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Yaitu sebuah bangsa yang merdeka, bersatu,  berdaulat, adil dan makmur yang diberkati Allah swt. Bukan petugas partai, apalagi boneka oligarki para bandit, bandar dan badut politik. Bandung, 4 Desember 2022. (*)

Kenapa Harus Iri Hati ke Partai Nasdem?

BY FNN Sab, 03 Desember 2022 20:56:39 0

Ini keinginan pendukungmu yang dulu berjuang untukmu PS, tapi kalah dua kali. Kalau ARB sebagai Presiden dan PS sebagai Wapres, maka selesailah konflik di bawah selama memasuki 10 tahun terakhir ini. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung GAK salah yang agama sudah bilang. Berbuat baiklah lebih dulu dan jangan tunggu orang lain yang lakukan lebih dulu hal yang baik itu. Karena Partai Nasdem lebih dahulu yang calonkan Anies Rasyid Baswedan, maka gak salah kalau elektabilitasnya naik secara otomatis. Itu karena rakyat sedang Demam Anies. Lihat saja kasus di Aceh. Dilarang di lapangan terbuka, Anies malah datang ke masjid dan ribuan rakyat tanpa dibayar datang menyambutnya. Kalau bakal Capres lain datang rakyat sambut karena dibayar tapi kalau Anies yang datang rakyat sambut dengan teriakan presiden-presiden-presiden tanpa harus dibayar. Ini yang menjadikan pihak Istana demam goyang. Setiap Anies ke daerah, pihak Istana dan para bakal Capres yang lain sudah siap di kantongnya obat Parasetamol menurunkan panas dalam karena melihat Anies disambut gegap-gempita oleh jutaan warga. Bahkan di acara partai Garida, maksudnya Gerinda nama Anies diteriakan sebagai presiden. Ini alamat yang tujuannya jelas agar Partai Gerinda koalisi dengan Nasdem mencalonkan Anies Rasyid Baswedan (ARB) sebagai presiden dengan Prabowo Subianto (PS) sebagai wakil presiden. Kalau ARB gak mau dengan Jenderal Budi Gunawan (BG), maka tidak salah kalau ARB berpasangan dengan PS. Cuma hilangkan keegoan diri pribadi demi membangun bangsa dan tanah air ini. Prabowo sudah 3 kali ikut kontestasi Capres dan Cawapres dan kalah. Nah, kalau ikut lagi keempat kali sebagai Capres ada kemungkinan kalah juga dan partainya akan terpuruk menjadi nol koma. Sebagai prajurit sejati tidak salah kalau PS jadi Wapres Anies. Itu bukan penghinaan, tapi itu marwah bangsa yang diutamakan. Persetan orang di luar mau bilang apa. Yang penting NKRI tetap terjaga utuh seperti semula. Sebab NKRI sudah terjual sama Jokowi dan gengnya. PS harus turun langsung membenahi itu. Hanya bisa kalau berpasangan dengan ARB. Buang jauh-jauh rasa tinggi hati dan sombong demi Ibu Pertiwi. Maaf ya, secara logika PS sudah gak laku lagi dan sudah tue. Berikan kepada yang lebih muda dalam menjalankan amanah ini. Yang tue-tue berdzikir saja sambil memberikan support kepada yang muda dari belakang. Ini keinginan pendukungmu yang dulu berjuang untukmu PS, tapi kalah dua kali. Kalau ARB sebagai Presiden dan PS sebagai Wapres, maka selesailah konflik di bawah selama memasuki 10 tahun terakhir ini. Dan ini pasangan Maut dunia akhirat bilkhusus di dunia, lebih khusus lagi di Asia Tenggara. Jadi dech kita jadi Macan di Asia. Semoga tulisan ini sampai ke tangan PS dan jadi kenyataan dua pasangan maut ini. Kalau Malaysia punya Anwar Ibrahim kita punya ARB dan PS. Cakeeep…. (*)

Ketua DPD Dorong Penyelamatan Kebencanaan Masuk Kurikulum Khusus

BY FNN Sab, 03 Desember 2022 19:17:51 0

Surabaya, FNN – Kebencanaan yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengancam keselamatan penduduk semata, tetapi juga mengancam sejumlah sekolah. Oleh sebab itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap materi penyelamatan kebencanaan masuk kurikulum khusus. Menurut LaNyalla, bencana yang terjadi tak jarang memakan korban siswa yang masih melakukan aktivitas di lingkungan sekolah. “Kebencanaan seperti gempa bumi, banjir dan longsor datangnya seringkali tidak terduga dan memakan korban. Para siswa belum mampu melakukan penyelamatan diri dan berpotensi menjadi korban,” katanya, Sabtu (3/12/2022). Untuk itu, LaNyalla mendorong agar penyelamatan diri saat menghadapi kebencanaan dimasukan ke dalam kurikulum sekolah atau kurikulum khusus. “Artinya, sekolah yang berada di daerah rawan bencana, materi penyelamatan kebencanaan lebih dianjurkan untuk dipelajari secara mendalam,” paparnya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, materi penyelamatan diri dari kebencanaan harus lebih ditekankan pada daerah-daerah rawan bencana. “Karena masyarakat dan siswa di daerah rawan bencana secara praktik harus mengetahui tindakan pertama saat ada bencana. Sedangkan daerah yang lebih aman penekanannya pada pengetahuan,” paparnya. (mth/*)

Anies Bapak Politik Identitas, Katanya

BY FNN Sab, 03 Desember 2022 17:01:48 0

“Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Khawatirnya itu ada yang kurang memahami bahwa dalam diri setiap orang sudah melekat identitasnya. Apa yang ingin mereka hilangkan? Agamanya? Jenis kelaminnya? Sukunya? Oleh: Sulung Nof, Penulis ANIES Baswedan sedang dilabel sebagai “Bapak Politik Identitas”. Serangan ini lucu sekaligus pandir. Mengapa? Sebab tuduhan yang diarahkan kepada Anies tampak inkonsisten dan selalu berubah sesuai pesanan. Mantan pemimpin dan pelayan warga DKI Jakarta tersebut dianggap sebagai gubernur penjual ayat. Padahal yang jelas-jelas membawa ayat adalah Basuki Tjahaja Purnama-BTP alias Ahok saat menyebut “jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah”. Anies juga dituding gubernur yang jual mayat gegara ada spanduk di sebuah masjid yang menolak untuk menyalati jenazah pendukung penista agama. Faktanya, justru beliau yang menawarkan diri menjadi imam shalat jenazah. Bakal Calon Presiden itu juga dituduh sebagai pemimpin sektarian. Faktanya, Anies justru diusung pertama kali oleh Partai Nasdem. Konsekuensinya parpol ini dimusuhi Istana dan para pendengung. Jadilah ia disebut Nasdrun. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Bahkan, sebelumnya Anies disebut beraliran Syiah, Salafi/Wahabi, dan lainnya. Padahal semua sebutan itu saling bertentangan. Kita jadi meragukan nalar mereka karena racauan tersebut. Anies Baswedan sendiri adalah aset penting yang entah mengapa dilepas oleh penguasa. Tengoklah videonya saat beliau berikan arahan kepada relawan di Pilpres 2014. Semua menyimak dengan rasa kagum, betapa hebatnya sosok pembicara itu. Maka ketika posisinya berhadapan pada Pilgub DKI 2017, amarah mereka jadi tidak terkendali sampai ubun-ubun. Tahu sendirilah kalau orang emosi, yang keluar dari mulutnya tidak diayak. Orang Betawi menyebutnya “ngebacot”. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Tapi mengapa saat putrinya menikah tempo hari tidak \'dipaksa\' menggunakan hijab? Sebab, beliau tahu bahwa hal itu baiknya lahir dari keyakinan diri sendiri, bukan dari tekanan dan paksaan. Hanya karena cucu dari Pahlawan Nasional Indonesia itu didukung oleh Imam Besar Habib Rizieq Syihab dan organisasinya ini lantas Anies dituduh menjual agama? Bukankah beliau juga dekat dengan semua pemuka agama yang ada tanpa kecuali? Sehingga beliau lebih tepat digelari Bapak Kesetaraan. Serangan sporadis yang ditujukan kepada Anies tampak ambivalen saat beliau dianggap tidak satupun membangun masjid. Namun, faktanya di masa beliau beberapa masjid terbangun. Buktinya adalah Masjid Amir Hamzah. Ditambah lagi ada kebijakan dana BOTI. “Anies Bapak Politik Identitas”, katanya. Khawatirnya itu ada yang kurang memahami bahwa dalam diri setiap orang sudah melekat identitasnya. Apa yang ingin mereka hilangkan? Agamanya? Jenis kelaminnya? Sukunya? Jangan berlindung di balik propaganda politik identitas, tapi sebenarnya ada agenda tersembunyi melawan konstitusi. Dalam Pembukaan UUD 1945 jelas disebut bahwa kemerdekaan Indonesia diraih “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Anies sudah membuktikan kinerja dan prestasinya di ibukota. Saat ini beliau ingin menunaikan janji kemerdekaan dalam cakupan yang lebih besar, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, adakah rumah ibadah dirobohkan? Atau adakah deretan rumah warga dibuldozer? Atau adakah kebijakan yang diskriminatif? Atau adakah perilaku beliau yang intoleran dan radikal? Jika hanya katanya bukan faktanya, maka jangan terjebak pada propaganda. Sebab, faktanya, di masa kepemimpinan Pak Anies, Jakarta meraih indeks demokrasi, toleransi, dan kohesivitas yang terbaik. Dan alhamdulillah tingkat kepuasan publik mencapai 83%. Bandung, 03122022. (*)

Pelajaran untuk Puan dan Megawati

BY FNN Sab, 03 Desember 2022 16:40:08 0

Menjadi putra atau putri ideologis orang tuanya atau keturunannya langsung, yang utama adalah mampu menangkap jiwa zaman dan mampu menetapkan peran sejarahnya secara pas. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Wartawan Senior MENGAPA Megawati Soekarnoputri terkesan ngotot ingin mengusung putrinya, Puan Maharani, untuk maju Pilpres 2024? Bisa jadi, Ketum PDIP ini khawatir akan keberlangsungan anak ideologis pewaris perjuangan orangtuanya, Bung Karno (Presiden Soekarno yang juga salah seorang Proklamator). Saya juga ngerti kalau anak biologis harus juga jadi anak ideologis atau ahli waris perjuangan orang tuanya, bukan berarti harus melakukan daur-ulang sejarah persis seperti yang pernah dilakukan orang tuanya dulu. Melainkan tetap memandang perjuangan dan karya orang tuanya sebagai ilham dan inspirasi buat kiprah dirinya saat ini. Dan peka dalam menangkap jalan takdir hidupnya. Terutama ketika saat ini mereka jadi pemimpin seperti orang tuanya dulu. Megawati sebagai pimpinan partai, yakni PDIP, sedangkan Puan sebagai Ketua DPR RI. Ini yang saya coba bandingkan dengan apa yang terjadi di luar sana. Bedanya Corazon Aquino dan Benazir Bhutto menurut saya, ini terletak dalam konteks itu. Sebagai isteri mendiang Benigno Aquino dan penerus ideologis suaminya, Qory menyadari jalan takdir hidupnya adalah sebagai juru damai antara sipil dan militer. Dan merangkul para eksponen pendukung rejim Marcos yang berpikiran maju untuk berada di barisan pendukungnya. Termasuk para jenderal militer yang dulunya merupakan lawan politik Benigno Aquino. Alhasil sampai sekarang, militer yang tetap terserap ke dalam dunia politik sipil. Setelah era Qori sebagai presiden dua periode berakhir, Jenderal Fidel Ramos yang semasa kepresidenan Qori menjabat panglima militer, kemudian menjadi presiden penerusnya. Dan, publik Filipina pun mengenang Ramos bukan saja presiden dari tentara yang berhasil disipilkan, tapi juga visioner dan punya karisma kepeminpinan yang kuat. Seperti juga Qori, Ramos menjabat presiden dua periode. Benazir Bhutto lain lagi, dan ini justru contoh kegagalan politik. Sebagai putri biologis yang juga diharap menjadi putri ideologis Zulfikar Ali Bhuto yang mati digantung oleh rejim militer Jenderal Zia Ulhaq, ketika Benazir jadi pemimpin Pakistan dan mengembalikan sistem politik ke supremasi sipil, Benazir tetap memandang memerangi militer sebagai jihad. Ia tanpa mengenali jalan takdir dan tantangan politik Benazir beda dengan era bapaknya. Alhasil, karena cara pandangnya yang cenderung mendaur-ulang mentah-mentah era bapaknya, alhasil melestarikan perlawanan dan antipati militer terhadap Benazir. Sehingga Pakistan yang sudah mendapat momentum bagi sipil untuk kembali berkuasa setelah era Zia Ulhaq berlalu, militer di bawah Pervez Musharaf kembali berkuasa. Menjadi putra atau putri ideologis orang tuanya atau keturunannya langsung, yang utama adalah mampu menangkap jiwa zaman dan mampu menetapkan peran sejarahnya secara pas. Inilah yang harus mengilhami dan menginspirasi putra-putri ideologis orang tuanya. Bukan mendaur-ulang sejarah dari orang tuanya dulu. Karena selain zamanya berbeda, tantangan zaman juga berbeda. Justru ujiannya di situ. Kalau benar memang anak ideologis, bisakah dirinya jadi anak-anak zamannya seperti orang tuanya dulu? (*)

MUI Perlu Mengklarifikasi Soal Mubahalah dengan Fatwa Ulama

BY FNN Sab, 03 Desember 2022 13:44:01 0

Jakarta, FNN – Sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama klien Sugi Nur Raharja alias Ustadz Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono, sudah 2 (dua) kali yaitu pada Kamis (17/11/22) dan Kamis (1/12/22), Advokat Juju Purwantoro mengunjungi Kantor Pusat MUI, di Jl. Proklamasi Nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat. “Maksud kami adalah ingin menemui Pimpinan atau Perwakilan pengurus pusat dari Majelis Ulama Indonesua (MUI), yaitu perihal Klarifikasi Dan Fatwa Keagamaan Soal Mubahalah,” kata Juju Purwantoro kepada FNN. Sampai kunjungan kedua kali tersebut, sayangnya Juju Purwantoro belum juga bisa ditemui perwakilan pengurus pusat MUI. Padahal, lanjutnya, maksud dari kunjungan Tim Kuasa Hukum Gus Nur dan Bambang Tri Mulyono adalah jelas, yaitu dalam rangka meminta informasi dan klarifikasi para ahli agama dan mohon fatwa keagamaan soal Mubahalah. “Perihal itu sangat penting, karena menyangkut kepentingan hukum dan HAM klien kami. Mereka telah ditahan di Mabes Polri, karena kasus gugaan ijazah palsu Jokowi sejak 13 Oktober 2022,” kata Juju Purwantoro. Hal lain tentu juga menjadi substansi yang penting bagi umat, karena terkait syariat umat Muslim, yaitu soal mubahalah. “Klien kami tersebut, dipersoalkan secara hukum pidana dan telah menjadi Tersangka, karena dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama anntara lain berdasarkan ketentuan pasal 156 a KUHP. Hal itu dikarenakan adanya unggahan konten Mubahalah Gus Nur pada akun Youtube GN-13,” ungkap Juju Purwantoro. Menurutnya, perihal unsur pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama itu, seyogiyanya harus dipenuhi adanya keterangan ahli agama, dalam hal ini ahli agama Islam. Tentunya ahli yang representatif dan kredibel, salah satunya harus ahli agama yang ditunjuk atau mewakili MUI. Menjadikan diksi dan konten Mubahalah sebagai unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), justru merupakan pelanggaran hukum (out of law) itu sendiri. Hal tersebut cenderung menodai agama Islam, karena sebagai salah satu ajaran syariat Islam.   Oleh karenanya menjadi prinsipil MUI untuk mengeluarkan fatwa keagamaan tentang Mubahalah sebagai salah satu rujukan dari ajaran agama. “Nantinya jangan lagi ada anggota masyarakat yang dirugikan atau dikorbankan secara hukum, karena persoalan mubahalah tersebut,” tegas Juju Purwantoro. Berdasarkan alasan itu, maka MUI supaya segera mengkonfirmasi perihal tersebut, dengan mengeluarkan fatwanya. Masyarakatt wajib memperoleh kepastian hukum dan kedamaian dalam melaksanakan akidahnya dan perlindungan hak-hak hukumnya, baik secara hukum negara maupun agama. “Dikemudian hari, jangan ada lagi kriminalisasi atau sebagai penistaan agama atas siapapun yang melakukannya dalam bentuk apapun terkait Mubahalah,” tegasnya. (mth/*)

Mohammad Natsir Pemimpin Nasionalis-Religius

BY FNN Sab, 03 Desember 2022 13:00:21 0

Padahal, badan intel inilah yang meminta Natsir untuk memulai hubungan dengan Malaysia dan Timur Tengah setelah naiknya Soeharto. Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta MOHAMMAD Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia salah satu pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka Indonesia.  Lahir di Solok, Padang, Sumatra Barat, pada 17 Juli 1908, dari pasangan Mohammad Idris Sutan Saripado dan Khadijah, dan meninggal dunia pada 6 Februari 1993 di Jakarta. Pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri pada era Soekarno pada 1950–1951. Mohammad Natsir salah seorang pendiri Universitas Islam Indonesia, dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Di antara karya tulis utamanya ialah buku Capita Selecta, Islam sebagai Dasar Negara, dan Fiqhud Da’wah. Natsir mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Maninjau selama dua tahun, kemudian pindah ke Hollandsch-Inlandsch School (HIS) Adabiyah Padang. Beberapa bulan kemudian ia pindah ke Solok dan dititipkan di rumah saudagar Haji Musa. Selain belajar di HIS pada siang hari, ia juga belajar ilmu agama Islam di Madrasah Diniyah pada malam hari.  Tiga tahun kemudian Natsir kembali pindah ke HIS di Padang bersama kakaknya. Pada 1923, ia melanjutkan pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), lalu ikut bergabung dengan perhimpunan-perhimpunan pemuda, seperti Pandu Nationale Islamietische Pavinderij dan Jong Islamieten Bond. Setelah lulus dari MULO, ia pindah ke Bandung untuk belajar di Algemeene Middelbare School (AMS) hingga tamat pada 1930. Ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an bergabung dengan partai politik berideologi Islam. Dari 1928 sampai 1932 Natsir menjadi ketua Jong Islamieten Bond (JIB) Bandung. Ia juga menjadi pengajar setelah memperoleh pelatihan guru dua tahun di perguruan tinggi dan memperdalam ilmu agama, termasuk dalam bidang tafsir Al-Quran dan hukum Islam. Pada 1932 Natsir berguru kepada Ahmad Hassan, yang kelak menjadi tokoh organisasi Persatuan Islam. Natsir aktif menulis di majalah-majalah Islam. Karya tulis pertamanya diterbitkan pada tahun 1929. Hingga akhir hayatnya ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lain. Natsir memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia pun kecewa dengan perlakuan pemerintahan Soekarno dan Soeharto terhadap Islam. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno menuding Mohammad Natsir sebagai pemberontak dan pembangkang yang berujung pemenjaraan. Sedangkan negara-negara lain sangat menghormati dan menghargai Pak Natsir, hingga banyak penghargaan yang dianugerahkan kepadanya. Dunia Islam mengakui Mohammad Natsir sebagai pahlawan lintas batas bangsa dan negara. Di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia (World Muslim League) dan Ketua Dewan Masjid se-Dunia. Menurut Bruce Lawrence, Natsir merupakan politisi yang paling menonjol mendukung pembaruan Islam.  Pada 8 Juli 1945 M. Natsir bersama tokoh-tokoh Islam, antara lain Abdoel Kahar Muzakir, Mohammad Hatta, Abdul Wahid Hasyim, Mohammad Roem, dan KH Imam Zarkasyi mendirikan Universitas Islam Indonesia, salah satu perguruan tinggi swasta nasional tertua yang terletak di Yogyakarta. Setelah proklamasi kemerdekan Indonesia Natsir menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada 3 April 1950, ia mengajukan Mosi Integral dalam sidang pleno parlemen yang memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat (RIS), sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950.  Natsir mengundurkan diri dari jabatannya pada 26 April 1951, karena perselisihan paham dengan Soekarno yang menganut paham nasionalisme dan mengkritik Islam sebagai ideologi, seraya memuji sekularisasi Mustafa Kemal Attaturk di Kesultanan Turki Usmani. Natsir menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah di Turki dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga mengkritik Soekarno yang kurang memperhatikan kesejahteraan di luar pulau Jawa.  Bersama tokoh-tokoh Nasional pada 1947 Mohammad Natsir mendirikan partai politik Islam Masyumi. Pada tahun 1958, beberapa tokoh Masyumi bergabung dalam struktur PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Oleh karena itu, Masyumi bersama-sama dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan oleh pemerintah pada 1960. Upaya untuk membangkitkan kembali partai ini selama masa transisi ke Orde Baru sempat dilakukan, tapi tidak diizinkan. Setelah kejatuhan Soeharto pada 1998, upaya untuk membangkitkan partai ini dilakukan kembali dengan cara mendirikan Partai Bulan Bintang yang berpartisipasi dalam pemilihan-pemilihan umum pasca-Reformasi. Selama dalam era demokrasi terpimpin Indonesia, Natsir terlibat dalam pertentangan terhadap pemerintah yang semakin otoriter dan bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) setelah meninggalkan Pulau Jawa.  PRRI yang menuntut otonomi daerah yang lebih luas yang disalahtafsirkan Soekarno sebagai pemberontakan terhadap pusat. Akibatnya, ia ditangkap dan dipenjarakan di Malang tahun 1962 sampai 1964, dan dibebaskan pada masa Orde Baru pada 26 Juli 1966. Di era Orde Baru Natsir membentuk Yayasan Dewan Dakwan Islamiyah Indonesia pada 26 Februari 1967 bersama para pendiri bangsa, semisal Mr. Mohammad Roem (Menteri Luar Negeri RI, dan penandatangan Perjanjian Roem-Van Roejen), Mr. Sjafroedin Prawiranegara (Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia pertama), Prof. Dr. HM Rasjidi (Menteri Agama pertama RI), Mr. Burhanuddin Harahap (Perdana Menteri RI ke-9), Prawoto Mangkusasmito (Ketua Partai Islam Masyumi terakhir), Prof. Kasman Singodimedjo (Jaksa Agung Pertama), dan lain-lain. Sejak berdirinya Dewan Da’wah memutuskan untuk melakukan aktivitas politik melalui dakwah Islamiyah, sebagaimana digariskan oleh Mohammad Natsir, yaitu: “Kita berpolitik dengan dakwah”. Dewan Da’wah memutuskan untuk menekuni bidang dakwah dan mengambil jarak yang sama dengan semua kekuatan politik yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dan memperjuangkan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indoensia. Dewan Dakwah melandaskan kebijaksanaannya kepada empat hal: (1) Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdasarkan taqwa dan keridhaan Allah; (2) Dalam mencapai maksud dan tujuannya, Dewan Dakwah mengadakan kerja sama yang erat dengan badan-badan dakwah yang telah ada di seluruh Indonesia; (3) Dalam hal yang bersifat kontroversial, dan dalam usaha melicinkan jalan dakwah, Dewan Dakwah bersikap menghindari dan atau mengurangi pertikaian paham antara pendukung dakwah, istimewa dalam melaksanakan tugas dakwah; (4) Di mana perlu dan dalam keadaan mengizinkan, Dewan Dakwah dapat tampil mengisi kekosongan, antara lain menciptakan suatu usaha berbentuk atau bersifat dakwah, usaha mana sebelumnya belum pernah diadakan, seperti mengadakan pilot projek dalam bidang dakwah. Natsir juga mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan ikut menandatangani Petisi 50 pada 5 Mei 1980, bersama dengan Jenderal Hoegeng, Letjen Ali Sadikin, Sanusi Hardjadinata, SK Trimurti, dan lain-lain.  Akibatnya Natsir dilarang pergi ke luar negeri, dan banyak seminar yang tidak bisa diikutinya. Natsir menolak kecurigaan Soeharto terhadap partai-partai, terutama partai Islam dan mengkritik Opsus (Operasi Khusus) yang berada di bawah pimpinan langsung Soeharto.  Padahal, badan intel inilah yang meminta Natsir untuk memulai hubungan dengan Malaysia dan Timur Tengah setelah naiknya Soeharto. Tahun 1980 Natsir menerima anugerah penghargaan Faisal Award dari Raja Fahd Arab Saudi melalui Yayasan Raja Faisal di Riyadh, Arab Saudi. Ia juga memperoleh gelar doktor kehormatan di bidang politik Islam dari Universitas Islam Libanon pada 1967. Pada 1991 ia memperoleh gelar kehormatan dalam bidang sastra dari UKM (Universitas Kebangsaan Malaysia), dan dalam bidang pemikiran Islam dari Universitas Sains Malaysia. Pemerintah Indonesia menghormatinya setelah 15 tahun beliau wafat. Pada 10 November 2008 Natsir dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Soeharto enggan memberikan gelar pahlawan kepada salah satu “bapak bangsa” ini. Namun, pada masa BJ Habibie Mohammad, Natsir menerima penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana. (*)

Lawan Hoaks Dengan Haq

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 23:05:02 0

Beliau menyampaikan pesan kepada umat agar melawan hoaks dengan haq. Artinya lawan hoaks dengan kebenaran. “Haram,” lanjutnya jika kita melawan hoaks dengan hoaks. Itu tidak selaras dengan Revolusi Akhlaq yang selama ini sudah digaungkan. Oleh: Sulung Nof, Penulis PUCUK dicinta ulam tiba, kiranya itulah gambaran suasana hati umat saat memaknai kehadiran Imam Besar Habib Rizieq Syihab (IB HRS) dalam Reuni 212 bertajuk “Munajat Akbar dan Indonesia Bershalawat untuk Keselamatan NKRI” di Masjid At-Tin, Jakarta (2/12/2022). Sejumlah tokoh nasional pun turut hadir di antaranya Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc, MA, Habib M. Hanif Alatas, Habib Bahar bin Smith, KH Jujun Junaedi, KH Munawwir Aseli, KH Muammar ZA, Ust. Yusuf Martak, Ust. Slamet Ma\'arif, Drs. M. Alfian Tanjung, Titiek Soeharto, Edy Mulyadi, dan lainnya. Reuni 212 hari ini membawa ingatan umat pada peristiwa Jum\'at bersejarah, Jakarta, 2 Desember 2016. Enam tahun berlalu, ada beberapa tokoh alumni yang sudah mendahului kita, seperti: KH M. Arifin Ilham, Syekh Ali Jaber, Ust. Tengku Zulkarnain, Ust. Abu Jibril, dan lainnya. Dalam sambutannya selama 52 menit, Imam Besar menyampaikan kronologi undangan Reuni 212 dari panitia yang disampaikan kepada beliau. Sekira pukul 02.30 WIB sebelum acara dimulai, akhirnya beliau memutuskan untuk hadir usai meminta pertimbangan dari para penasihat hukumnya. Beliau menyampaikan pesan kepada umat agar melawan hoaks dengan haq. Artinya lawan hoaks dengan kebenaran. “Haram,” lanjutnya jika kita melawan hoaks dengan hoaks. Itu tidak selaras dengan Revolusi Akhlaq yang selama ini sudah digaungkan. Mertua Habib Hanif Alatas itu juga berpesan agar umat senantiasa memperbaiki tutur kata, memperbaiki shalat, dan menjaga persatuan sebagai bahan evaluasi untuk meraih kemenangan dari Allah. Beliau lalu menukil Q.S. Ash-Shaff:13 yakni “Nashrun minallah wa fathun qarib wa basysyiril-mu\'minin” (Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman). Dalam salah satu doa yang beliau panjatkan sebagai penutup acara, Imam Besar juga mendoakan tokoh-tokoh alumni yang sudah mendahului; enam syuhada; korban gempa Cianjur; dan banyak lagi. Sempat terdengar keharuan dalam bait doanya. Selain menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung acara hingga terselenggara dengan sukses, beliau pun menitip pesan penting kepada umat agar tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Jakarta, 2 Desember 2022. (*)

Protes Anti-Lockdown Menyebar di China

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 22:47:09 0

Beijing, FNN – Protes terhadap kebijakan ketat \"nol-Covid\" China yang melibatkan penguncian (lockdown) semakin menyebar selama akhir pekan di tengah lonjakan infeksi virus corona.Para demonstran di Shanghai menyerukan permintaan, yang jarang terjadi sebelumnya, agar Presiden Xi Jinping mundur, menurut saksi dan video yang dibagikan di media sosial.Di Shanghai, ratusan orang berkumpul pada Minggu malam untuk unjuk rasa yang diadakan selama dua hari berturut-turut, dengan para peserta melampiaskan kemarahan mereka terhadap pihak berwenang.Mereka meneriakkan slogan-slogan seperti \"Turunkan Xi Jinping\" dan \"Turunkan kaisar\" yang mengacu pada pemimpin negara tersebut.Banyak petugas polisi yang dikerahkan di lokasi untuk mengepung para pengunjuk rasa dan beberapa dari mereka ditahan.Di China, gerakan protes besar jarang terjadi karena mengkritik pemerintah secara terbuka dianggap ilegal.Kota Shanghai, yang merupakan pusat keuangan dan komersial negara itu, telah menjalani penguncian (lockdown) selama dua bulan pada awal tahun ini.Banyak aksi unjuk rasa di seluruh China dipicu oleh kebakaran mematikan yang terjadi di Urumqi, ibu kota Xinjiang.Sejumlah demonstrasi berikutnya di kota itu berlangsung dengan spekulasi yang berkembang bahwa upaya evakuasi dan penyelamatan dalam peristiwa kebakaran itu mungkin terhambat akibat langkah penguncian.Mahasiswa Universitas Tsinghua, sebuah sekolah tinggi elit di Beijing yang adalah almamater Xi, mengadakan demonstrasi pada Minggu untuk menyerukan kebebasan.Nyala lilin juga diadakan di sebuah universitas Nanjing pada Sabtu untuk meratapi 10 korban kebakaran yang terjadi di sebuah gedung apartemen bertingkat tinggi di Urumqi.Menurut video yang beredar, aksi protes juga dilakukan di pusat kota Wuhan -- tempat wabah COVID-19 pertama kali terdeteksi pada akhir 2019, kota Shenzhen -- pusat kegiatan teknologi di China selatan, kota Lanzhou di barat laut, dan Jilin di timur laut.Di Shanghai, lebih dari 100 orang turun ke sebuah jalan lokal bernama Urumqi pada Sabtu malam. Mereka menawarkan lilin dan bunga untuk memberi penghormatan kepada para korban kebakaran.Orang-orang juga menyerukan keluhan mereka tentang langkah-langkah pencegahan COVID yang radikal, menolak kediktatoran dan mendorong upaya demokrasi.Namun, polisi kemudian turun tangan dan menahan beberapa demonstran, menurut sejumlah saksi dan video.Seorang pria berusia 20-an yang datang untuk meletakkan bunga di jalan mengatakan dia yakin langkah pembatasan COVID yang diterapkan Pemerintah China terlalu ketat karena penyakitnya sekarang sudah dianggap seperti flu biasa. Dia juga menyesalkan kurangnya kebebasan berbicara di China.Hingga Sabtu (26/11), China telah mencatat kasus virus corona harian lebih dari 38.000 di daratan, menurut Komisi Kesehatan Nasional negara itu. Angka kasus tersebut mencapai tingkat tertinggi untuk hari keempat berturut-turut dibandingkan dengan saat pemerintah mulai merilis data pada musim semi 2020.Di China, orang-orang di daerah yang menjalani lockdown dilarang meninggalkan rumah mereka dan seringkali kesulitan mendapatkan makanan yang cukup dan kebutuhan sehari-hari.Menghadapi kemarahan publik yang semakin meningkat, pemerintah China baru-baru ini mengatakan akan menahan diri untuk tidak menerapkan penguncian di seluruh kota dan sebagai gantinya mengisolasi bangunan tempat kasus COVID dilaporkan.Kepemimpinan Xi Jinping diyakini khawatir dengan penyebaran aksi protes terhadap kebijakan nol-COVID dan meningkatnya kritik terhadap pemerintah.Xi memulai masa jabatan lima tahun sebagai presiden untuk ketiga kalinya, di mana hal itu melanggar norma. Xi kembali menjabat sebagai ketua Partai Komunis yang berkuasa pada Oktober.Daerah otonom Xinjiang pada Sabtu memutuskan untuk menindak aksi kekerasan yang bertujuan menghalangi penerapan langkah-langkah anti-virus.Seorang jurnalis China mengatakan pihak berwenang mungkin mengklaim bahwa \"pasukan asing\" berada di belakang aksi protes dan secara ketat mengontrol aksi unjuk rasa. (mth/Antara)

Adat Dayak Kalimantan Timur Terancam Punah oleh Atensi Kapolri Soal Pasal 303 KUHP

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 22:03:40 0

Jakarta, FNN – Budaya adalah jiwa bangsa, tanpa kebudayaan suatu negara tidak akan memiliki identitas. Namun, bagaimana bila acara adat dalam satu kebudayaan dihentikan begitu saja sebagaimana yang pernah terjadi pada masyarakat adat Dayak Tunjung Benuaq dan Bentian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)? Dedi S. Seniang Ayus, Pemangku Adat menjelaskan adanya intervensi pihak Kepolisian ketika dirinya bersama panitia mengadakan upacara adat berupa kegiatan penanggulangan Wabah Covid-9 melalui ritus adat Dayak dalam acara Gugu Tahun Tolak Bala Covid-19 yang diselenggarakan di wilayah Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda pada 10-09-2020 s/d 10-02-2021 lalu. Tak hanya itu. Serangkaian kegiatan lain seperti Botorbuyang Saungk Salangk (permainan adat Dayak Tunjung Benuaq dan Bentian dalam Sabung ayam Betongkok - Buyang dan begurak) yang dianggap sebagai simbol gotong royong dan menjadi sumber dana pengadaan upacara adat lain karena biayanya yang besar, juga dilarang. Akan tetapi, setelah acara berjalan kurang lebih empat bulan, sebanyak sembilan orang panitia acara termasuk bandar Gurak - bandar Tongkok dibawa ke Polda Kaltim. Dedi yang mendapatkan kabar tersebut melalui telepon pun pergi ke Polda Kaltim bersama adiknya, Feny Nurmala Sari yang juga panitia. Dedi juga menjelaskan selama empat hari bolak-balik ia diperiksa dan menyerahkan dokumen pengadaan acara. Namun, ketika hendak pulang dirinya turut ditangkap. “Setelah pada hari yang keempat, setelah selesai diperiksa di ruang penyidik, kami pun kembali pulang, namun baru keluar dari pintu Gerbang Mapolda Kaltim, kami langsung ditangkap dan dimasukan ke dalam sel tahanan Polda Kaltim pada awal bulan Februari 2021,” jelas Dedi kepada FNN, Jumat (02/12/22) melalui sambungan telefon. Lebih lanjut Dedi menceritakan bahwa sebelas orang yang selama dua bulan di tahanan menjalani proses hukum hingga masuk persidangan di Pengadilan Tinggi Samarinda, dan divonis lima bulan penjara karena tidak memiliki ijin dari Kepolisian. Padahal, Dedi bersama panitia telah mengurus perizinan secara resmi dan berstempel. “Selama 3 hari setelah sosialisasi semua di tingkat muspika, mereka memberi dukungan terhadap acara tersebut lanatas bertanda tangan dan semua berkas sosialisasi berstempel diberi rekomendasi oleh kecamatan,” kata Dedi. Setelah itu Dedi melanjutkan sosialisasi ke Dinas Kebudayaan - Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) Kaltim dan mendapatkan surat izin acara Satgas Covid-19 Kota Samarinda, berstempel dan tanda tangan. Lalu setelah rampung Dedi pun menyerahkan dokumen tersebut kepada Lembaga Adat Dayak Tunjung Benuaq dan Bentian Provinsi Kalimantan Timur dan keluarlah surat izin acara adat dari Lembaga Adat, “kemudian saya jilid dan saya kirim ke instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kepada Gubernur, Kapolda, Pangdam, Polresta, Polsek sebagai pemberitahuan atau tembusan,\" tukasnya. Selama lima bulan itu sebelas panitia ditahan dalam Rutan Sempaja Samarinda. Dan akhirnya mereka dibebaskan pada 4-08-2021. Pembubaran acara adat itu tidak hanya sekali saja karena pihak Polsek Loajanan Ulu Kabupaten Kukar membubarkan acara kedua (10/11/2022) yang padahal dimaksudkan masyarakat Dayak untuk meminta pada leluhur agar memulihkan citra Polri yang tengah terpuruk. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tugas Kepolisian yang seharusnya mengayomi. Namun demikian, masyarakat Adat Dayak Tunjung Benuaq dan Bentian terus bersabar dan minta kepada Pemerintah dan Polri agar mereka dapat melaksanakan upacara adat di tanah sendiri. (rac)

Doktrin “Petugas Partai” Melanggar Konstitusi untuk Merusak Bangsa

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 21:39:28 0

Kalau partai politik gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan konstitusi, atau gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap presiden, maka partai politik tersebut wajib didiskualifikasi serta diberi sanksi berat karena melanggar konstitusi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MENURUT Undang-Undang Dasar hasil amandemen sebanyak empat kali sepanjang 1999-2002, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh satu atau gabungan partai politik. Artinya, pencalonan presiden harus dilihat sebagai kewajiban bagi partai politik. Dan kewajiban ini merupakan beban yang diamanatkan konstitusi kepada partai politik. Kenapa beban? Karena kemajuan bangsa ini ada di tangan partai politik, melalui pemilihan presiden, yang pencalonannya hanya bisa dari partai politik. Maka dari itu, partai politik mempunyai tanggung jawab besar terhadap bangsa ini. Presiden dan wakil presiden yang dicalonkan harus mampu membawa bangsa ini menjadi lebih maju, sejahtera, dan adil. Untuk memastikan hal ini, maka partai politik harus mengawasi dengan ketat semua kegiatan presiden dan wakil presiden terpilih, agar menjalankan roda pemerintahan sesuai perintah konstitusi. Dengan demikian, partai politik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memilih anak bangsa yang terbaik, dengan rekam jejak prestasi dan akhlak yang sangat jelas, untuk menjadi pemimpin nasional. Kalau presiden tidak menjalankan roda pemerintahan sesuai konstitusi, maka partai politik wajib koreksi melalui parlemen, dan jika perlu memberhentikan presiden dalam hal pelanggaran cukup berat, antara lain pelanggaran konstitusi. Artinya, partai politik wajib mengawasi aktivitas presiden agar selalu taat hukum dan konstitusi. Artinya, partai politik tidak boleh mendikte atau mengendalikan presiden. Karena, kalau partai politik mengendalikan presiden, maka partai politik menjadi bagian dari presiden (eksekutif), sehingga menjadi tidak independen, dan tidak bisa mengawasi presiden dan dirinya sendiri. Semua ini melanggar perintah konstitusi, yang mewajibkan partai politik mengawasi eksekutif. Sebagai konsekuensi, dalam menjalankan kewajibannya, partai politik tidak boleh mempunyai pamrih untuk menjadikan presiden sebagai “petugas partai”, yang mempunyai makna dikendalikan partai, yang berarti melanggar konstitusi seperti dijelaskan di atas. Kalau partai politik gagal menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan konstitusi, atau gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap presiden, maka partai politik tersebut wajib didiskualifikasi serta diberi sanksi berat karena melanggar konstitusi. Setidak-tidaknya, rakyat wajib memberi sanksi kepada partai politik pelanggar konstitusi, dengan tidak memilih lagi partai politik perusak bangsa tersebut. Artinya, rakyat harus menolak partai politik yang akan menjadikan presiden sebagai “petugas partai” dan rakyat harus menolak presiden yang pasrah dijadikan “petugas partai”. (*)

Kepercayaan Publik ke Polri Mulai Membaik, LaNyalla Minta Kapolri Jangan Kendor Bersih-bersih

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 15:51:20 0

Jakarta, FNN – Indikator Politik merilis hasil survei terhadap lembaga-lembaga negara. Hasil survei menunjukkan kepercayaan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menguat dalam dua bulan terakhir. Atas hal itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada Polri untuk menjaga kepercayaan publik. “Tentu ini indikator yang baik. Oleh karenanya, Polri harus betul-betul menjaga kepercayaan publik. Harus terus istiqomah bersih-bersih. Jangan kendor terus memperbaiki dan mempertahankan citra Polri,” kata LaNyalla, Jumat (2/12/2022). Di sisi lain, Senator asal Jawa Timur itu meminta Polri terus berbenah diri untuk memperbaiki kinerja dan memperbaiki citra. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar pencitraan belaka. “Tugas dan fungsi Polri itu melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Ini yang harus benar-benar dibumikan. Presisi harus tetap ditegakkan,” ingat LaNyalla. Polisi, lanjut LaNyalla, harus betul-betul hadir dan berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, LaNyalla berharap agar kasus-kasus yang mencoreng citra polisi di mata masyarakat tak boleh terulang kembali. “Komitmen itu harus ditanamkan. Polri harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Tak boleh lagi citra negatif sebelumnya terulang. Sudah harus ditinggalkan,” tegas LaNyalla. Pada saat yang sama, LaNyalla juga mengucapkan selamat kepada TNI yang mendapat kepercayaan tertinggi dari publik. LaNyalla meminta agar prestasi tersebut terus dipertahankan. “Ini modal yang penting bagi TNI, karena prajurit Sapta Marga itu lahir dari rahim rakyat,” tegas LaNyalla. Pun halnya dengan lembaganya sendiri, DPD RI yang mendapat raihan 68,7%. LaNyalla berkomitmen untuk terus meningkatkan kepercayaan publik dan menjadikan lembaga yang dipimpinnya sebagai saluran aspirasi masyarakat. “Saya sebagai Ketua DPD RI berkomitmen terhadap hal tersebut,” ujar LaNyalla. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil survei Indikator Politik, citra Polri membaik dalam dua bulan terakhir. Survei Indikator Politik dilakukan pada 30 Oktober-5 November 2022 terhadap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling terhadap sampel sebanyak 1.220 orang. Margin of error survei sekitar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Pada Februari 2022, kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 75,2%. Selanjutnya pada April 2022 77,3%, Juni 2022 62,6%, lalu anjlok di Agustus 2022 dengan angka 54,4% dan mulai membaik di November 2022 60,5%. Sementara itu, berdasarkan tingkat kepercayaan kepada lembaga negara, TNI menjadi paling teratas dengan raihan 93,4%. Selanjutnya Presiden 88%, Kejagung 77,4%, KPK 72,6, DPD RI 68,7%, DPR 64,5%, Polri 60,5% dan partai politik 54,7%. (mth/*)

Demi Investor, Rencana Revisi UU IKN Diharap Tak Tabrak UU Agraria

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 14:21:21 0

Jakarta, FNN – Rencana revisi Undang Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN yang diajukan pemerintah ke DPR RI menjadi perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.   Menurutnya, keputusan merevisi UU IKN, dimana salah satunya untuk mengubah status tanah hak pakai/guna menjadi hak milik harus dikaji mendalam. Jangan lantas membuat negara menjadi penjual tanah. Apalagi menabrak UU Pokok Agraria.    “Setahu saya, merujuk hukum agraria, lahan negara tidak bisa dijual kepada swasta atau perseorangan atau pihak lain, apalagi orang asing,” tutur LaNyalla, Jumat (2/12/2022).  Lebih lanjut, LaNyalla menjelaskan, dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, setidaknya ada dua makna dalam urusan tanah milik negara. Yakni, dikuasai negara dan belum ada hak atas tanah apapun, serta tanah yang dimiliki instansi pemerintah dengan hak atas tanah tertentu, seperti hak pakai selama digunakan atau hak pengelolaan.   “Kedua jenis lahan tersebut tak bisa dijual begitu saja oleh negara, kecuali melalui tahapan pengalihan aset negara. Dan itu harus mendapat persetujuan legislatif,” sebutnya.  Jadi, imbuhnya, pemerintah harus cermat dalam membuat sebuah kebijakan, termasuk mengenai UU IKN. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan negara.   Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa alasan revisi Undang Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan investor.   Salah satu permintaan investor itu, menurut Suharso, adalah status lahan yang awalnya hanya hak pengelolaan menjadi hak kepemilikan.  “Ya, mengenai soal tanah juga. Tanah kita ingin pastikan lagi karena para investor menginginkan untuk bisa bukan hanya mendapatkan hak selama 90 tahun atau bisa dua kali lipat 180 tahun, tapi bagaimana orang bisa beli nggak tanah di sana,” kata Suharso Monoarfa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Desember 2022. (mth/*) 

Sudah Cukup Bukti, Polda Metro Jaya Diminta Segera Tetapkan RSO sebagai Tersangka

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 13:51:26 0

Jakarta, FNN – LQ Indonesia Lawfirm meminta agar Polda Metro Jaya memperhatikan kasus investasi bodong di Fismondev. “Kasus Mahkota dengan terlapor Raja Sapta Oktohari jalan 3 tahun sudah naik sidik namun belum juga ada penetapan tersangka. Padahal tahap sidik itu menentukan siapa tersangkanya. Alat bukti sudah lengkap, bukti bilyet dan keterangan saksi sudah lengkap. Seharusnya mudah bagi penyidik untuk menetapkan Raja Sapta Oktohari (RSO) sebagai Tersangka,” rilis LQ Jumat (2/12/2022). “Video RSO membujuk para korban juga sudah viral di YouTube dan media sosial. Kami harap polisi bisa improvisasi sehingga masyarakat menilai ada perbaikan di tubuh Polri,” ungkap Sukrich, SH dari LQ Indonesia Lawfirm sebagai pelapor LP Mahkota, dalam rilis. LP Mahkota dengan terlapor Raja Sapta Oktohari memakan korban kurang lebih 6.000 orang dan dana yang terkumpul sekitar Rp 7.5 triliun. Modusnya seolah menjual MTN Medium Term Note dengan bunga di atas bunga bank. Namun, ketika jatuh tempo, modal dan bunga tidak diberikan. Mengetahui Mahkota bermasalah RSO langsung turun dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Hamdriyanto yang diduga hanyalah bemper. “Saya rasa penyidik cerdas, mereka seharusnya tahu itu. Tergantung apakah masih ada hati nurani di Fismondev Polda Metro Jaya untuk membantu korban atau tidak? Ahli pidana juga sudah dengan gamblang menyatakan ada unsur pidana dalam kasus ini,” katanya. “Pihak Mahkota ketika dikonfirmasi beralasan bahwa kasus tersebut adalah keperdataan karena sudah ada perdamaian di PKPU atau homologasi. \"Sudah ada perdamaian dalam PKPU, pidana harusnya gugur,” lanjutnya. Hal ini dibantah tegas oleh LQ Indonesia Lawfirm. “Dalam kasus Indosurya, Fikasa, dan Koperasi Millenium yang ditangani Fismondev Polda Metro Jaya, juga sama ada homologasi dan pidana tetap bisa lanjut. Pidana dan perdata bisa jalan bersamaan. Bahkan, dalam kasus Millenium, para tersangka sudah di vonis penjara 14 tahun pidana, walau ada homologasi,” jelas Kuasa Hukum LQ. “Ini yang menangani penyidik yang sama Dicky Satrio dan unit serta Subdit yang sama. Akan sangat janggal apabila ada perbedaan penanganan dan hasil. Penyidik tahu PKPU tidak menghentikan pidana, bahkan ganti rugi tidak menghentikan pidana itu diatur dalam KUHAP,” jelasnya LQ mengimbau agar penyidik dan para perwira Fismondev mau menjalankan proses hukum secara benar dan tidak erlu ragu memproses Raja Sapta Oktohari walau dirinya adalah Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia dan anak 0sman Sapta Odang, Ketum Partai Hanura. “Ingat semua sama dimata hukum, sesuai prinsip Equality before the law,” katanya. LQ Indonesia Lawfirm akan terus mengawal kasus Mahkota walau ada pencabutan kuasa dari sebagian kecil korban. Mayoritas korban masih mau proses hukum berjalan. (mth/*)

Ungkapan Benny Relawan Jokowi, Potret Aksi Menuju Negara Fasis

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 13:09:09 0

Siapapun yang memilih jalan demokrasi menuju transisi kepemimpinan Indonesia tahun 2024, tidak ada pilihan lain kecuali bersama Anies, karena yang lainnya adalah kepanjangan rezim yang berusaha menghapus demokrasi Indonesia menuju nagara fasis. Oleh: Isa Ansori, Kolumnis REKAMAN dialog antara Benny Ramdhani, Relawan Jokowi, yang juga mantan Aktivis 98 yang kini Kepala BP2MI (dulu BNP2TKI) dengan Presiden Joko Widodo dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu, Sabtu (26/11/2022), menuai banyak cemohan, bahkan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi mereaksi keras tindakan fasisme yang mengatasnamakan relawan. Menurut Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto gerakan relawan yang mengatas namakan diri “Gerakan Nusantara Bersatu” itu hanya ingin mengambil keuntungan tanpa melihat dampaknya bagi Presiden. “Akibatnya kehebatan Jokowi yang membanggakan di dunia, dan rakyat Indonesia, lalu dikerdilkan hanya urusan gegap gempita di GBK,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/11/2022). Hasto pun memperingatkan orang-orang di lingkaran dekat Jokowi agar tidak melakukan sesuatu dengan prinsip asal bapak senang (ABS). Menurut dia, tindakan relawan yang menggelar acara di GBK menjadi pelajaran politik yang penting. Hasto terutama mengkritik acara tersebut karena menjanjikan sesuatu dengan cara yang tidak sehat. Namun, dia tak mengungkap maksud pernyataannya tersebut. “Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu, menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat,” katanya. Bila melihat bagaimana gegap gempitanya acara tersebut, bisa ditangkap bahwa antara yang dilakukan oleh relawan dan apa yang dimaui oleh Jokowi mempuyai magnet yang sama. Artinya, bahwa sejatinya Jokowi memang menghendaki adanya acara tersebut sebagai bagian “show off force”. Pernyataan Benny sebetulnya mewakili perasaan Jokowi, bahwa mereka sebagai penguasa, pemenang dan dalam jumlah besar, sehingga mereka yang berseberangan dianggap sebagai lawan dan tidak boleh melakukan upaya kritik dan koreksi apapun terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menganggap bahwa pemerintah selalu benar, dan yang berbeda pandangan selalu salah. Perasaan menang dan besar itulah yang membuat “relawan Jokowi” berusaha menjilat-jilat Jokowi karena takut akan kehilangan sesuatu yang melekat pada dirinya akibat kekuasaan yang ada pada Jokowi. Apa yang dilakukan oleh relawan Jokowi ini mengingatkan kita pada gerakan yang dilakukan oleh diktator Italia Benito Mussolini masih disebut kejam. Rezim fasis yang ia dirikan pada tahun 1921 dengan cepat naik ke kekuasaan di Italia pasca-Perang Dunia I. Secara khusus, mengubah undang-undang dan prosedur pemilu Italia, membuat cengkeraman Mussolini semakin kuat di negara itu selama lebih dari lima belas tahun. Sejauh mana Mussolini akan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kendalinya dan juga untuk membantu sesama pemimpin fasis yang baru muncul, Adolf Hitler, untuk mendominasi seluruh Eropa, menjadikan tindakannya tidak masuk akal. Dari eksekusi lawan politik hingga metode genosida yang dia perintahkan terhadap orang-orang di banyak negara, Mussolini layak disematkan dalam sejarah sebagai salah satu diktator paling jahat. Apa yang terjadi saat ini menjelang transisi demokrasi dengan memilih presiden tahun 2024, nampaknya harus sejalan dengan kemauannya. Siapapun yang tidak sejalan layak dihambat dan dihabisi. Apa yang dilakukan Jokowi dengan memunculkan kriteria yang tidak satupun sesuai dengan lawan politiknya adalah bagian dari pembunuhan karakter dan kebencian yang diumbar. Ditambah lagi orang-orang yang menjadi kaki tangannya, diusahakan untuk menghabisi apapun karya sepak terjang lawan politik yang tidak dikehendaki dengan cara menghapus jejak karyanya atau menghambat upaya-upaya keterpilihan lawan politik. Hal inilah yang dialami Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang tidak dikehendaki Istana. Padahal yang digadang sebagai calon bukan hanya Anies, tapi Anies lah yang selalu dijadikan sasaran permusuhan, tuduhan dan fitnah tentang intoleransi, politik identitas, dan segala macam kebohongan mereka yang sejatinya adalah bentuk dari ketakutannya akan kehilangan kekuasaan dan sesuatu yang menghidupi dirinya dari menjilat kekuasaan. Upaya menghabisi Anies pun dilakukan secara sistematis melalui tangan- tangan kekuasaan yang menjadi kepanjangannya. Menghapus jejak karya Anies di Jakarta yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Heru adalah salah satu upaya, belum lagi safari Anies ke daerah dihambat, dengan melarang Anies berkunjung, mencabut izin kedatangan Anies ke daerah sebagaimana yang terjadi di Aceh dan Riau. Perilaku seperti itu sejatinya menodai demokrasi yang sudah diperjuangkan melalui aksi Reformasi 98. Sehingga, kalau aksi fasisme mengatas namakan Aktivis 98, maka perlu dipertanyakan keberadaannya atau komitmennya guna membangun demokrasi di negeri Pancasila ini. Demokrasi harus terus disuarakan dan diperjuangkan di tengah-tengah upaya fasis yang sedang dipertontonkan. Siapapun yang memilih jalan demokrasi menuju transisi kepemimpinan Indonesia tahun 2024, tidak ada pilihan lain kecuali bersama Anies, karena yang lainnya adalah kepanjangan rezim yang berusaha menghapus demokrasi Indonesia menuju nagara fasis. Tegakkan demokrasi dan lawan upaya-upaya fasis yang menganggap berbeda pendapat adalah musuh dan harus dihabisi. Surabaya, 2 Desember 2022. (*)

Bila Pemilu 2024 Ditunda: Manuver Politik Berbahaya!

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 10:22:09 0

Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin pinter menjadi intelligence voters, setelah 2x dikibuli dalam Pilpres 2014 dan 2019. Jangan melakukan manuver politik yang way too risky, stupid dan inkonstitusionil. Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA, FTA Global & FTA-RI Nasional Indonesia SEMUA ahli hukum, ahli konstitusi dan pembela demokrasi akan turun ke jalan melakukan pembangkangan masal, protes, dan demo menolak Presiden “illegal” yang melakukan manuver politik dengan menunda Pemilu 2024 secara inkonstitusionil juga! Ada 5 masalah yang bisa memantik (trigger) krisis konstitutional di tanah air yang bisa menyulut chaos dan turmoil politik yang dahsyat! 1). Dekrit Presiden 2). Penundaan PEMILU 2024 3). Perpanjangan masa jabatan Presiden Jowowi 4). Komposisi keanggotaan komisioner KPU 5). Jokowi ikut menjadi Cawapres 2024 A). Dekrit Presiden itu manuver politik yang inkonstitusionil. Melakukan manuver politik dengan Dekrit Presiden apapun alasan dan excuses yang diberikan tetap melanggar konstitusi alias unconstitutional (inkonstitusionil) yang harus dihindari, karena hal itu akan memantik krisis konstitutional dan akan mengakibatkan political chaos dan turmoil di tanah air. B). Menunda Pemilu 2024 juga maneuver politik yang inkonstitusionil. Penundaan Pemilu 2024 adalah juga manuver politik yang jelas melanggar konstitusi alias unconstitutional (inkonstitusionil) meskipun mendapatkan dukungan dari DPR, TNI dan partai politik, karena rakyat tahu bahwa manuever politik itu hanya untuk kepentingan segilintir golongan, yakni untuk kepentingan oligarachs politik dan oligarachs ekonomi. There will be massive rejection and protests! C). Memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi setelah 2 term berakhir jelas melanggar konstitusi UUD 1945 dan inkonstitusionil. Memperpanjang masa jabatan Jokowi hingga 2 atau 3 tahun lagi, atau memperpanjang hingga 3 periode dengan berbagai alasan dan excuses, seperti tidak ada dana Pemilu 2024, resesi ekonomi, inflasi yang tinggi, demi menjaga polarisasi, menjaga integrasi bangsa dan meneruskan kesuksesan selama ini adalah bullshit excuses and arguments. Rakyat tidak akan menerima those bullshit excuses! Bila tidak hati-hati akan memantik political chaos dan turmoil di tanah air karena rekayasa oligarachs politik dan oligarchs ekonomi itu yang sudah bisa dibaca oleh publik, hanya untuk kepentingan mereka yang berpotensi besar mengakibatkan krisis konstitutional. D). Komposisi keanggotaan komisioner KPU harus ditambah 36 orang, yakni 2 orang wakil dari masing-masing partai politik yang lolos Pemilu 2024, selain 11 orang anggota komisioner KPU yang telah dipilih lewat proses seleksi oleh DPR. Komposisi keanggotaan komisioner KPU saat ini sangat rawan untuk melakukan rekayasa hasil Pemilu, melakukan manipulasi suara rakyat, melakukan transaksi terselubung dan abuse of power yang menciptakan sentimen publik untuk tidak mengakui kredibilitas hasil kerja KPU. Karena keanggotaan komisioner KPU untuk Pemilu 2024 sekarang ini berisi orang-orang titipan dan hand-picked oleh penguasa, DPR, partai politik, oligarachs politik dan oligarchs ekonomi. Kondisi komposisi keanggotaan komisioner KPU seperti itu sangat rawan, berbahaya dan mengkhawatirkan sekali akan memantik political chaos dan turmoil pada Pemilu 2024! Hal itu harus dihindari at all cost! Saya sudah memberi solusi agar keanggotaan komisioner KPU ditambah 36 orang, yakni 2 wakil dari masing-masing partai politik yang lolos Pemilu 2024. Sehingga dalam tubuh internal komisioner KPU akan tercipta sistem checks and balances antar anggota KPU, yakni 11 anggota komisioner KPU pilihan penguasa dan DPR melawan 36 anggota komisioner KPU yg mewakili kepentingan partai politik, seperti KPUpada Pemilu tahun 2009. Secara detail bagaimana cara kerja KPU dengan komposisi keanggotaan komisioner KPU yang memiliki 2 competing interest, sudah saya jelaskan dengan cukup jelas di link di bawah ini: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=146884924762732&id=100083236746877 E). Presiden Jokowi “unqualified” dan tidak bisa mengikuti Pilpres 2024 dengan menjadi Cawapres karena melanggar hukum dan melanggar Konstitusi. Apapun dalih para pendukung Jokowi untuk mencari alasan, justifikasi, dan excuses dengan menterjemahkan isi UUD 1945 secara broad dan ambiguous, manuver politik seperti itu sangat berbahaya karena akan menciptakan potensi krisis konstitutional. Masyarakat Indonesia sudah muak dikibuli dengan berbagai kibulan, lip service dan hoaxes. Bila Jokowi ikut menjadi Cawapres pada Pilpres 2024 dan terpilih menjadi Wakil Presiden untuk 5 tahun ke depan, sangat berbahaya. Bila di tengah jalan Presiden berhalangan mengalami perubahan kesehatan, meninggal dunia, atau terjadi kondisi politik lainnya yang membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung-jawab sebagai Presiden, maka secara konstitusi, Wakil Presiden harus dilantik menjadi Presiden. Hal ini jelas akan bertabrakan dan melanggar Konstitusi UUD 1945! Itulah alasan hukum dan konstitutional mengapa Jokowi tidak bisa ikut (unqualified) untuk bisa ikut menjadi Cawapres pada Pemilu tahun 2024. Alasan lain adalah sangat sederhana: 1). Bila seseorang itu tidak qualified menjadi kandidat Presiden, maka orang itu juga tidak qualified menjadi kandidat Wakil Presiden. 2). Bila sudah diberi waktu 10 tahun sebagai  Presiden dan tidak mampu membuat perubahan, bagaimana mungkin dengan menjadi Wakil Presiden akan mampu membuat perubahan? Itulah mengapa Presiden yang sudah terpilih 2 kali (2 term), tidak boleh lagi mencalonkan diri menjadi Capres atau Cawapres. Semua argumentasi hanya bullshit excuses dan kibulisasi publik untuk mempertahankan kekuasaan. Lima (5) manuver politik di atas sangat berbahaya yang harus diantisipasi dari sekarang, sebab potensi dan ramifikasi politiknya sangat besar dan berbahaya bagi demokrasi di tanah air. Bahkan, akan menciptakan krisis konstitutional yang bisa memantik political chaos dan turmoil seperti yang terjadi pada masa lalu. Kerakusan akan kekuasaan dengan rekayasa dan manipulasi kedaulatan tertinggi rakyat Indonesia, sangat berbahaya! Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin pinter menjadi intelligence voters, setelah 2x dikibuli dalam Pilpres 2014 dan 2019. Jangan melakukan manuver politik yang way too risky, stupid dan inkonstitusionil. Karena hal itu bisa spark an explosion dari suhu politik yang sudah mulai memanas! (*)

Sabda Alam Dari Gunung Pekik

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 10:01:05 0

Situasi seperti ini hanya bisa diatasi bukan hanya dengan people power atau Revolusi, bahkan akan terjadi ludro. Huru-hara besar untuk mengembalikan negara kembali normal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SABDA alam dari Gunung Pekik terdengar dengan jelas dan sangat terang benderang. “Bersikap sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah, karena jika kita bersikap tawadhu di hadapan orang sombong maka itu akan menyebabkan dirinya terus-menerus berada dalam kesesatan. Namun, jika kita bersikap sombong maka ia akan sadar” (Syekh Al Khadimi). Ketika alat keamanan telah dipermak menjadi super body sebagai hammer untuk memukul siapapun yang beroposisi atau melawan penguasa, adalah sebuah kesombongan. Mencurigai dan mengawasi siapapun yang tidak sejalan dengan keinginan nafsu penguasa, pasti akan terjadi perlawanan balik dari rakyat semesta. Tugas negara dan penguasa semestinya mencerahkan mental merdeka, mandiri, modern, dan bermartabat. Juga, konstitusional yang anti kolonial, menghancurkan warisan oligarkis, kleptokratis, kartelis, fundamentalis, fasis dan predatoris. Yang terjadi Justru mengawasi mencurigai, menekan dan mengancam rakyat dan umat yang tidak mau menjadi boneka dan budak oligarki atau menjadi neo kolonialisme baru. Ngawurisme, nekadisme sang penguasa ini sudah melampaui batas batas dan rambu-rambu keadaban manusia dan keseimbangan natur alam semesta. Akibatnya rakyat seperti gabah den interi, akibat tirani penguasa yang sudah membabi-buta. Umat Islam selama ini telah dihantam dengan rudal radikakisme, khilafah, intoleran, diadu satu sama lain, bahkan saat ini akan diadu dengan umat lainnya dengan senjata mortir politik identitas. Kondisi ini terus berlangsung melahirkan keprihatinan para leluhur pendiri bangsa yang sesungguhnya sebagian dari mereka ahli tasawuf dan sebagian dari mereka telah pada makom ma\'rifat, yang telah melahirkan Pancasila. Terdengar dengan jelas kepedihan para leluhur sudah sampai ada kemarahan. Ketika melihat rakyat kecil ditindas, ditekan harus masuk alam jahiliah ala Oligarki. Percaya atau tidak, semua atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, para leluhur sudah merapikan barisan untuk bertindak ketika perlawan fisik rakyat kepada penguasa makin melemah tak berdaya. Situasi seperti ini hanya bisa diatasi bukan hanya dengan people power atau Revolusi, bahkan akan terjadi ludro. Huru-hara besar untuk mengembalikan negara kembali normal. Tanpa perang manusia akan terperangkap dalam kenyamanan dan kekayaan, karena kehilangan kapasitas untuk pemikiran dan perasaan besar, mereka menjadi sinis dan merosot menjadi barbar. (*)

“Ponzi” GoTo Mulai Terjun Bebas

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 09:08:16 0

Anehnya juga, kenapa OJK memberi izin IPO kepada GoTo yang prospek bisnisnya tidak jelas, suram, dan diperkirakan tidak bisa memperoleh keuntungan di masa depan? Apa ada permainan? Atau Ada permainan apa? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SAHAM GoTo masih terus melanjutkan tren turun, dan mencapai level terendah sejak penawaran saham perdana atau IPO, pada awal April lalu. Saham GoTo ditutup Rp 141 per saham pada transaksi kemarin (1 Desember 2022), turun Rp 10 dari rekor terendah pada transaksi sehari sebelumnya yang ditutup Rp 151 per saham. Artinya, saham GoTo pada 1 Desember 2022 sudah turun lebih dari 58 persen dibandingkan harga IPO sebesar Rp 338 per saham. Dengan demikian, market cap (kapitalisasi pasar) atau nilai pasar, GoTo anjlok dari Rp 400,3 triliun pada saat penawaran harga perdana menjadi tinggal Rp 167 triliun saja. Gelembung market cap GoTo sedang meletus. GoTo memang kelihatannya saja besar. Tapi, isi sebenarnya hampa. Bisnisnya tergantung dari ‘bakar duit’. GoTo tidak pernah mendapatkan untung selama berdiri 10-12 tahun yang lalu. Total akumulasi rugi GoTo per 30 September 2022 sudah mencapai Rp 99,3 triliun. Sekarang pasti sudah lebih dari Rp 100 triliun. Anehnya, Telkomsel yang merupakan bagian dari BUMN kok mau membeli saham GoTo yang jelas-jelas sedang rugi, dan kemungkinan besar tidak akan bisa memperoleh untung. Apakah ada yang paksa beli? Siapa? Perlu diusut. Karena, membeli saham GoTo dengan kondisi perusahaan rugi terus seperti itu, Telkomsel dengan sadar, dan sengaja, melakukan spekulasi, tepatnya gambling, dengan tarohan sebesar nilai pembelian saham Rp 6,4 triliun. Dengan menggunakan harga Rp 141 per saham, Telkomsel mengalami rugi Rp3,06 triliun dari investasi di saham GoTo ini. Memang rugi ini fluktuatif. Artinya, masih bisa membesar lagi. Karena harga saham GoTo masih sangat mungkin turun lagi. Maka itu, kerugian investasi Telkomsel ini akan menjadi kerugian negara, yang disengaja. Karena, di dalam prospektus GoTo sudah dijelaskan bahwa GoTo tidak bisa memperkirakan prospek bisnisnya di waktu-waktu mendatang, GoTo sangat pesimis dapat memperoleh laba, GoTo sangat pesimis dapat membagikan dividen, dan GoTo secara eksplisit. mengatakan bahwa tingkat pengembalian investasi di saham GoTo kemungkinan diperoleh dari kenaikan harga saham, yang mungkin tidak pernah terjadi. Secara teori, harga saham perusahaan yang sedang rugi, dengan akumulasi rugi yang sangat besar, dengan prospek bisnis ke depan tidak pasti dan cenderung masih akan rugi, tidak mungkin akan bisa naik. Kenaikan harga saham pada kondisi seperti ini patut diduga karena spekulasi atau dimanipulasi. Anehnya juga, kenapa OJK memberi izin IPO kepada GoTo yang prospek bisnisnya tidak jelas, suram, dan diperkirakan tidak bisa memperoleh keuntungan di masa depan? Apa ada permainan? Atau Ada permainan apa? Maka itu, OJK wajib bertanggung jawab atas (potensi) kerugian investor publik yang mencapai puluhan triliun rupiah. Karena lalai melindungi investor publik. (*)

Membandingkan Jokowi dan SBY dalam Menghadapi Pilpres

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 08:39:16 0

Oleh karena itu rakyat memilih Anies Rasyid Waswedan untuk mengubah bangsa ini yang sudah mau hancur-hancuan di tangan Mapal. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung KALAU membandingkan dua orang presiden berikut sama saja kita bicarakan antara anak-anak di TK dan orang dewasa di perguruan tinggi. Joko Widodo kelihatan kayak anak-anak dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kelihatan kayak orang dewasa. SBY tidak pernah turut campur urusan Pilpres walaupun rakyat tahu kalau pemerintah saat itu pada tahun 1914 pemerintah memihak Jokowi. Cuma gaya pemerintah bersih sampai gak ketahuan. Tapi tetap saja rakyat gak bisa dibohongi. Beda dengan Jokowi, dia sangat panik bin ketakutan kalau yang jadi presiden bukan dari klan dia yang bisa diatur-atur oligarki. Sehingga di depan Prabowo Subianto bicara lain dan di depan Ganjar Pranowo bilang lain, kemudian di depan cerminnya bilang lain pula. Pokoknya orang ini spesial dijukuki sebagai manusia penuh kepalsuan alias Mapal. Jokowi atau Mapal sangat takut dengan Anies Rasyid Baswedan. Melihat Anies sama saja melihat “raja hantu”. Dan, gak ada do\'a yang bisa dibaca agar ketakutannya hilang maka dia pakai tangan kekuasaan. Gak datang di acara itu atau melarang acara itu, sehingga tempatnya dipakai. Ini terjadi di Palu di acara KAHMI dan di Aceh kala Anies mau ketemu warganya. Ini sama saja Anies dilarang di GBK saat Persija dulu. Hal-hal itu tidak pernah terjadi sama SBY. Sudah mau lengser keprabon saja masih berulah. Malah masih juga pengen diperpanjang masa jabatannya. Padahal, negara ini sudah kayak di neraka. Semua serba sulit. Gak ada enak-enaknya dia menjabat. Malah kalau bisa berbicara langsung dengan Tuhan mau minta agar Tuhan cepat-cepat mengambil dia dari bumi Indonesia dan pindah ke alam lain karena terlalu siksa rakyat dibuatnya. Negara sudah mau dijualnya karena hutangnya. Oleh karena itu rakyat memilih Anies Rasyid Waswedan untuk mengubah bangsa ini yang sudah mau hancur-hancuan di tangan Mapal. Apalagi di kalangan relawannya ada yang mau ajak tempur. Itu tinggal bilang tempatnya di mana dan kapan, karena tidak ada yang ditakuti di dunia ini. Menang saja dengan curang Belagu Sok Jago. Loe jual kita borong. Rakyat sudah resah. Semoga rakyat habis kesabarannya dan terjadi people pawer. Supaya rezim ini segera game over dan the end. Wallahu a\'lam ... (*)

Hidupkan Malam Kala Reuni 212

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 08:00:27 0

Inilah tradisi orang-orang saleh sejak dahulu yang menghidupkan malam dalam keimanan, baik di masjid maupun di rumah. Beruntunglah mereka yang dapat menunaikannya. Terlebih lagi secara berkesinambungan.  Oleh: Sulung Nof, Penulis BAGI saya pribadi, acara “Munajat Akbar dan Indonesia Bershalawat untuk Keselamatan NKRI” dalam rangka Reuni 212 pada 2022 di Masjid At-Tin lebih seperti i\'tikaf di bulan Ramadhan beberapa tahun silam. Bagi sebagian pihak, barangkali acara ini sulit dimengerti. Mengapa umat rela datang berduyun-duyun dari segala penjuru sejak malam hari menggunakan sepeda motor, mobil, bus, dan lainnya. Dan, mengapa umat rela mengurangi waktu rehatnya dan meninggalkan jam tidur nyenyaknya hanya untuk tahajjud berjama\'ah. Pastilah terasa berat kantuknya. Apalagi tidak dibayar seratus ribu perorang. Anggaplah tulisan ini sebagai pengantar menuju sebuah pemahaman tentang bagaimana umat bertemu karena Allah dan jatuh cinta kepada Rasulullah. Ini salah satu bentuk nikmat iman (halawatul iman). Ketika menyimak alunan zikir dan shalawat yang dipandu oleh Ust. Ridwan Al-Amri sebelum tahajjud, hati sudah terasa tenang. Ada saatnya rasa haru menyelimuti. Dada bergemuruh seolah air mata akan berderai. Inilah tradisi orang-orang saleh sejak dahulu yang menghidupkan malam dalam keimanan, baik di masjid maupun di rumah. Beruntunglah mereka yang dapat menunaikannya. Terlebih lagi secara berkesinambungan. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) RI Hidayar Nur Wahid;  pengacara HRS, Aziz Januar, pengacara Egy Sudjana; Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama, Ustaz Yusuf Martak; tokoh PA 212, Ustaz Slamet Marif. Sesuai jadwal, acara akan berakhir pukul 09.00 yang diisi tausiah agama dan doa penutup. Dalam Munajat Akbar ini dihadiri pula keluarga Cendana, Titiek Soeharto dan Didit Prabowo. Shalat tahajjud berjama\'ah saat ini diimami oleh Ust. Imam Ramadhan. Kemudian shalat Subuh dipimpin oleh K.H. Muammar Z.A. Setelah itu dilanjutkan dengan zikir yang dipandu oleh Ust. Abdul Syukur. Jakarta, 2 Desember 2022. (*)

Habib Rizieq Syihab Hadiri Munajat Akbar

BY FNN Jum'at, 02 Desember 2022 07:29:53 0

Jakarta, FNN – Munajat Akbar dan Indonesia Bersholawat untuk Keselamatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berlangsung di Masjid At Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, berlangsung khusuk dan semarak. Imam Besar Habib Rizieq Syihab (HRS) hadir pada acara yang dikemas dalam Reuni Persaudaraan Alumni 212, Jumat, 2 Desember 2022, dinihari. HRS memasuki ruang utama  masjid tersebut sekitar pukul 03.10 dan langsung berada di shaf atau barisan paling depan. Kehadirannya pun disambut dengan takbir dan sholawat dari jamaah. Beberapa saat setelah HRS tiba, kegiatan pun dilangsungkan. Kegiatan diawali dengan shalat Tahajjud dan Witir, serta muhasabah. Kemudian dilanjutkan shalat Subuh berjamaah, zikir dan do\'a. Seusai shalat subuh HRS dan beberapa habaib, ulama dan kiai naik ke panggung dan duduk bersila menghadap jamaah. Terlihat HRS yang memakai masker putih khusuk mengikuti acara. Sejumlah tokoh hadir, antara lain Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) RI Hidayar Nur Wahid;  pengacara HRS, Aziz Januar, pengacara Egy Sudjana; Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama, Ustaz Yusuf Martak; tokoh PA 212, Ustaz Slamet Marif. Hingga berita ini diturunkan, acara baru memasuki Indonesia bersholawat dan diiringi penggalangan dana untuk korban bencana alam di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Sesuai jadwal, acara akan berakhir pukul 09.00 yang diisi tausiah agama dan doa penutup. Dalam Munajat Akbar ini dihadiri pula keluarga Cendana, Titiek Soeharto dan Didit Prabowo. (Anw).

Kembali, LQ Indonesia Lawfirm Bongkar Modus Juristo Lakukan Klaim Fiktif Asuransi

BY FNN Kamis, 01 Desember 2022 18:58:14 0

Jakarta, FNN – Setelah sebelumnya LQ Indonesia Lawfirm membongkar modus Juristo membuka cabang kantor asuransi fiktif dan meraup Rp 22 miliar dari Sunlife. Kali ini, LQ Indonesia Lawfirm, membongkar modus Juristo dalam melakukan klaim fiktif Kritis dan Jiwa dengan mengubah diagnosa. LQ menyampaikan bahwa sejalan dengan WA (percakapan) pengakuan Juristo di mana dia mengubah diagnosa Kanker hati menjadi Covid 19. “Ini korelasinya untuk mengelabui masa tunggu. Dalam klaim yang berhubungan dengan penyakit khusus seperti kanker ada masa tunggu 1 sampai 2 tahun. Prudential masa tunggu 1 tahun untuk klaim penyakit khusus, perusahaan asuransi lain biasanya 2 tahun. Nah,  ini agar Juristo bisa langsung ajukan klaim, diagnosa meninggal diubah menjadi karena Covid 19. Karena Covid 19 dianggap wabah,  maka tidak ada masa tunggu. Jadi, tidak terikat masa tunggu,” kata rilis LQ, Kamis (1/12/2022) Modusnya adalah membeli polis asuransi misal pertanggungan Rp 1 miliar kritis dan Rp 1 miliar jiwa, dicarilah orang miskin yang sudah kena sakit kritis, namun belum pernah dirawat di rumah sakit. Misal orang kena kanker tapi tidak mampu bayar rumah sakit dan hanya berobat di alterntif, biasanya orang miskin di kampung yang tidak terjangkau rumah sakit. Karena sakit kritis, biasanya 3-6 bulan orang itu meninggal dan Juristo bisa mengambil uang klaim tersebut. Menurut pengakuan Juristo kepada LQ, dia memiliki puluhan anak buah yang mencari orang-orang sakit memenuhi kriteria tidak ada catatan medis rumah sakit, sehingga tidak melanggar kriteria Pre Existing Condition (keadaan penyakit yang sudah ada sebelumnya) dan dapat dibayarkan klaimnya.  Leo Detri, SH, MH selaku Co Founder LQ Indonesia Lawfirm mengemukakan bahwa modus ini lazim dilakukan oleh mafia Asuransi.  “Jadi seperti pengakuan Juristo di Podcast Uya Kuya, dia memiliki banyak identitas sehingga bisa jualan polis di berbagai perusaaan asuransi. Lalu polis asuransi yang dia beli untuk anak buahnya, menghasilkan komisi dan bonus untuknya. Sedangkan dari hasil klaim uang modalnya balik beserta keuntungan berlipat,” katanya. Juristo juga mengaku ke LQ Indonesia Lawfirm dirinya memiliki akses ke beberapa rumah sakit swasta yang dia kenal Direktur dan pemiliknya sehingga dia bisa mengubah diagnosa. “Jadi yang Juristo tuduhkan Phioruci mengubah rekam medis ternyata pengakuan Juristo sesuai screen shoot WA adalah perbuatan Juristo sendiri. Ini merupakan fitnah keji,” ungkapnya Menanggapi pelaporan polisi oleh Juristo terhadap LQ Indonesia Lawfirm, hal itu tidak dipandang penting oleh LQ Indonesia Lawfirm. “Hak dia untuk lapor, buat saja 1000 laporan polisi, ga masalah, kita lihat bisa jalan dan terbukti atau tidak? Kami sudah tahu maksud buruk Juristo dari menjelekkan founder kami Alvin Lim dan keluarga, hingga secara tidak etis mengambil kembali klien yang dia referensikan dan terima komisi atasnya.  Pertanda persaingan yang tidak sehat. Apalagi mengaku sebagai Advokat padahal belum lulus SH di Dikti,” ucap Leo Detri,  SH, MH.  LQ Indonesia Lawfirm menghimbau agar masyarakat waspada terhadap orang seperti Juristo. Ketika ada masalah dengan asuransi, dia minta bantuan hukum ke Lawyer LQ Indonesia Lawfirm, namun malah menuduh kami sebagai mafia Asuransi, padahal data dan klien dia yang berikan dan tidak kami kenal sebelumnya. “Tujuan dia jelas suruhan oknum tertentu dan niatnya yang tidak baik bagi LQ. Kami akan hadapi. Ini perkara kecil,  cecere itu mah, tidak kami anggap sama sekali,” tutup Leo Detri. (mth/*)

Ketua DPD RI Minta Pengawasan Penjualan Racun Online Diperketat

BY FNN Kamis, 01 Desember 2022 16:29:57 0

Jakarta, FNN – Pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, akibat racun dalam minuman yang diberikan anggota keluarganya sendiri membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, prihatin. Menurut LaNyalla, mudahnya pelaku kejahatan mendapatkan zat beracun secara online harus menjadi perhatian pemerintah. Pengawasan harus diperketat. Apalagi, di era digitalisasi senyawa racun begitu bebas dapat diperjual-belikan. “Makanya kita meminta pemerintah mengatur dan mengawasi secara lebih ketat jual beli racun yang beredar di pasaran,” kata LaNyalla, Kamis (01/12/2022). Senator asal Jawa Timur itu berharap kepolisian menelusuri rantai penjualan racun tersebut. “Dengan online semua bisa dijual bebas. Seharusnya penjualan racun yang biasanya dipakai untuk industri dan kesehatan dapat lebih terkontrol. Seperti penjualan obat berbahaya atau alkohol. Harus ada batasan-batasan sehingga tidak semua pihak bisa mendapatkannya,” tuturnya. Diketahui satu keluarga terdiri dari sang ayah berinisial AA (58), istrinya HR (54), dan anak perempuan DK (25) ditemukan tewas di dalam rumah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Alqudusy mengatakan pelaku merupakan anak kedua dari keluarga korban, yakni DDS (22). Kepada polisi DDS mengaku meracuni kedua orang tuanya dengan racun yang dibeli secara online. (mth/*)

Rizal Ramli Memenuhi Kualifikasi Calon Presiden: Menghilangkan Hak Seseorang Ikut Kontestasi Merupakan Kejahatan Demokrasi

BY FNN Kamis, 01 Desember 2022 13:33:32 0

Namun, sebagai seorang pejuang dan petarung, Rizal Ramli adalah guru yang hidup yang telah mengajarkan bahwa kalah atau menang dalam perebutan posisi bukanlah tujuan utama dari sebuah pertarungan. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TIDAK diragukan, Rizal Ramli merupakan tokoh nasional dan anak bangsa yang sangat peduli dengan nasib bangsa Indonesia, nasib rakyat Indonesia, khususnya rakyat kelompok menengah ke bawah, yang memang perlu diperhatikan secara khusus agar bisa mengurangi kesenjangan sosial, agar dapat mewujudkan keadilan sosial sesuai sila ke lima dari Pancasila. Sejarah menunjukkan, Rizal Ramli sangat konsisten dalam menyuarakan dan membela demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta pembangunan ekonomi yang lebih adil. Jejak Rizal Ramli dalam membela demokrasi dapat dilihat sejak jaman Pak Harto (Presiden Suharto), tanpa kenal takut terus melakukan protes dan demo terhadap kebijakan pemerintahan Pak Harto, yang berujung pada penjara. Setelah itu, Rizal Ramli tetap menyuarakan kebenaran. Hal ini bisa dilihat dari substansi kritik yang dilontarkannya selalu sangat relevan. Baik itu terkait kebijakan ekonomi, kebijakan publik maupun kebijakan politik, semua kritikannya sangat relevan. Bukan kritik yang asal kritik. Tetapi kritik untuk kepentingan bangsa agar menjadi lebih maju. Rizal Ramli memenuhi segala kriteria untuk menjadi pejabat publik, dengan kualifikasi jauh di atas kebanyakan pejabat publik yang ada saat ini, yang kebanyakan bersedia menggadaikan kehormatannya hanya demi jabatan, meskipun harus menggunakan jurus “menjilat”. Hal mana terbukti tidak dilakukan oleh Rizal Ramli ketika menjabat menteri di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, meskipun yang bersangkutan harus terlempar dari kabinet. Rizal Ramli menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan oligarki yang menyusahkan rakyat di tengah rezim yang dikuasai oligarki, seperti yang diperlihatkannya ketika melawan kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta, yang membuatnya terpental dari kabinet. Sikap seperti ini menunjukkan sikap pejuang tanpa pamrih jabatan dan kenikmatan harta, sikap yang sangat dibutuhkan bangsa dan negara, khususnya sebagai calon presiden Indonesia. Maka itu, bangsa ini sangat kehilangan kalau anak bangsa seperti Rizal Ramli tidak mempunyai kesempatan ikut serta dalam kontestasi pemilihan presiden, untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Kualifikasi Rizal Ramli seharusnya tidak kalah dengan kebanyakan nama-nama capres yang sekarang beredar, kalau tidak mau dikatakan jauh di atas mereka, baik kualifikasi teknis maupun akhlak. Tetapi, karena sistem politik sudah dikuaai dan disandera oleh oligarki partai politik dan pengusaha maka jalan Rizal Ramli untuk ikut kontestasi pemilihan presiden sengaja dimatikan, demi melanggengkan kekuasaan oligarki serta penguasaan kekayaan negara. Mungkin ada pihak yang berpendapat Rizal Ramli tidak pantas jika menjadi presiden, itu sah saja di alam demokrasi. Tetapi pendapat tersebut tidak bisa memberangus hak yang bersangkutan untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Kalah atau menang dalam kontestasi tak penting di alam demokrasi. Tetapi, yang pasti, menghilangkan hak seseorang untuk ikut dalam kontestasi merupakan kejahatan demokrasi. Semoga rakyat terus memperjuangkan demokrasi dan merebut kedaulatan rakyat dari tangan penjahat demokrasi.  Sebelumnya, Aktivis 1998 dari UGM yang juga Tokoh Petisi 28, Haris Rusly Moti yang kerap mengomentari terkait isu ekonomi dan politik di media, juga menyampaikan pandangannya pada sosok Rizal Ramli. “Rizal Ramli itu menjadi contoh bagi kaum aktivis atau yang pernah jadi aktivis. Yang tidak pernah jadi aktivis, tidak bisa merasakan,” kata Haris, dikutip Senin (28/11/2022). Ia menyampaikan bahwa Rizal Ramli sudah menjadi oposisi kritis sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Dan saat pemerintahan Jokowi, masuk kabinet, RR tetap menjadi orang kritis. Walaupun dalam internal struggle, dia gagal melawan lord-lord dan gank mafia dalam kekuasaan,” ujarnya. Moti menyebutkan Rizal Ramli sudah memberikan contoh, bahwa jabatan dan proyek bukan tujuan tapi merupakan cara untuk mewujudkan cita-cita perjuangan dan nilai-nilainya. “RR itu nilainya jauh lebih tinggi daripada aktivis yang jatuh jadi abal-abal dalam kekuasaan,” katanya. Namun, sebagai seorang pejuang dan petarung, Rizal Ramli adalah guru yang hidup yang telah mengajarkan bahwa kalah atau menang dalam perebutan posisi bukanlah tujuan utama dari sebuah pertarungan. “Rizal Ramli telah mengajarkan kita, perjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai jauh dan gagasan besar lebih tinggi dari sekedar soal jabatan dan projek,” ujar Moti. (*)

Pembersihan Pejabat Era Anies Terus Berlanjut, Ada Faktor X

BY FNN Kamis, 01 Desember 2022 13:12:18 0

Jakarta, FNN – Pencopotan para pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta peninggalan dari Gubernur Anies Baswedan masih terus berlanjut. Kali ini, pencopotan besar-besaran terjadi di BUMD terbesar di DKI, yakni Jakarta Propertindo atau dikenal sebagai Jakpro. Direktur utama dan 4 direksi lainnya dicopot. Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Hersubeno Point edisi Rabu (30/11/22) membahas perihal tersebut. Rapat umum pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut dari jabatan Direktur Perseroan dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada perseroan, yaitu Widi Amanasto (Direktur Utama), Gunung Kartiko (Direktur Pengelolaan Aset), Muhammad Taufiqurrachman (Direktur Keungan), Leonardus W. Wasono Mihardjo (Direktur SDM dan Umum), Iwan Takwin (Direktur teknik dan pengembangan bisnis). Pemberhentian itu disampaikan dengan keterangan tertulis dari pelaksana tugas Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitri Rahadian, Senin, 28 November 2022. Selanjutnya, Iwan Takwin diangkat menjadi Direktur Utama menggantikan Widi Amanasto. Fitri Rahadian mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris Jakpro sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan dalam rangka penyegaran struktur organisasi.  Menanggapi perubahan besar-besaran tersebut, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, menilai bahwa kinerja Direksi Amanasto dan sejumlah direksi lain yang diganti bagus. Hal itu dibuktikan pada penyelenggaraan Formula E dan revitalisasi Taman Ismaill Marzuki yang dinilai sangat sukses.  Taman Ismail Marzuki saat ini jauh lebih keren. “Tapi, saya pikir ini jadi hak prerogatifnya Pejabat Gubernur dan harusnya memang objektif, berbasis pada kinerja, baik kinerja yang kemarin sudah dilakukan maupun proyeksi yang sedang mereka siapkan. Harusnya itu menjadi bahan pertimbangan,” kata Ismail kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Selasa (29/11/22). Politisi dari PKS tersebut berharap tidak ada unsur politis dalam pergantian Direksi dan Komisari Jakpro, karena sampai saat ini dia tidak tahu penyebab perombakan besar itu. “Itu ada faktor X yang kita tidak tahu,” ujarnya. Menurutnya, sejauh ini, khususnya di Jakpro, banyak sosok-sosok yang profesional di dalamnya. Jika kemudian kinerjanya terlihat belum terlalu tinggi mungkin karena chemistry-nya belum terbentuk, karena sebelumnya ada pergantian direktur teknik. Jakarta Propertindo adalah BUMD terbesar yang pada masa Anies Baswedan dipercaya menangani sejumlah proyek besar, mulai dari pembangunan stadion Jakarta Internasional Stadion sampai kemudian pelaksanaan gelaran Formula E. Yang terakhir adalah pembangunan rumah susun Kampung Bayam. Belakangan, pengelolaan Kampung Bayam sudah diserahkan kepada Pemprov DKI. Gelaran formula E inilah yang belakangan mengundang kehebohan karena diduga akan digunakan untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan, sekaligus menggagalkan pecapresannya, dengan keluarnya sprindik untuk Anies. Sebelum merombak total Direksi Jakpro, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, juga telah mencopot Dirut MRT, Muhammad Aprindy. Pencopotan ini juga menimbulkan kehebohan karena dia baru menjabat selama 3 bulan ini. Selain mengganti Dirut MRT Jakarta, jajaran Dewan Komisaris MRT Jakarta juga dibongkar dan diganti dengan nama-nama baru. Setelah itu, menyusul orang dekat Anies yang menjadi Tim Gubernur untuk percepatan pembangunan juga dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris LRT tanpa tahu alasannya. Dengan demikian, sejak dilantik menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta, 17 Oktober 2022, atau kurang dari satu setengah bulan, penjabat Gubernur DKI Jakarta sudah melakukan pencopotan-pencopotan setidaknya di 3 BUMD. Penjabat Gubernur DKI Jakarta juga mengundang kehebohan karena dia memangkas beberapa program kerja Anies yang sangat populer dan yang paling menghebohkan adalah penghapusan anggaran pembangunan jalur sepeda untuk tahun 2023 sehingga mendapat protes yang sangat keras, terutama dari para aktivis back to work dan akhirnya anggaran itu dikembalikan, meski hanya untuk perawatan. Kehebohan lain yang juga dilakukan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta adalah hibah sebanyak Rp 49 miliar untuk kendaraan operasional TNI Polri yang dananya diambil dari subsidi tarif TransJakarta. Ini juga mendapat kecaman. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebut penempatan Heru, orang dekat dari Presiden Jokowi dan Ahok (Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama) sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta merupakan bentuk pembalasan dendam Jokowi yang disebutnya sebagai “Nabok nyilih tangan”, memukul musuh-musuhnya menggunakan tangan orang lain. Dalam hal ini Jokowi memukul Anies dengan menggunakan tangan dari Heru Budi Hartono, yang sampai saat ini masih merangkap jabatan sebagai Kepala Sekretariat Presiden di Istana. Jadi, sangat jelas bahwa Heru ini memang sengaja ditempatkan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta itu misinya, menurut  Rizal Ramli, untuk membalas dendam kepada Anies Baswedan. “Apakah pembersihan orang atau pejabat yang diangkat di era Anies ini masih akan terus berlanjut? Kalau benar bahwa Jokowi sedang nabok nyilih tangan, ini saya kira baru tahap awal. Siapa berikutnya yang menyusul?” ujar Hersu mengakhiri pembahasannya. (ida)

Laksamana Yudo Harus Mampu Wujudkan Poros Maritim Dunia

BY FNN Kamis, 01 Desember 2022 12:02:19 0

Jakarta, FNN – Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, tampilnya Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI, sekaligus menjadi pembuktian bagi matra laut. TNI AL harus bisa mewujudkan tantangan Poros Maritim Dunia, sebab dalam pilar visi Poros Maritim Dunia, TNI AL merupakan kekuatan utama untuk membangun pertahanan maritim. “Yudo harus bisa membuktikan bagaimana peran TNI AL secara konvensional dapat mendukung visi Poros Maritim Dunia melalui peran militer, polisionil dan diplomasi,” ungkap Selamat Ginting menjawab pertanyaan wartawan di Kampus Unas Jakarta, Kamis (1/12/2022). Selamat Ginting diminta tanggapan mengenai harapannya atas kepemimpinan TNI di bawah Laksamana Yudo Margono. Ia mengharapkan TNI AL dapat membuktikan perannya, termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Apalagi TNI AL merupakan kekuatan utama untuk mewujudkan pilar kelima Poros Maritim Dunia. “Karena itulah Yudo harus menguasai masalah geografi Indonesia dan membangun komunikasi yang sangat baik dengan Angkatan Laut negara lain dalam berbagai bentuk kerjasama untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia,” ujar Ginting yang malang melintang menjadi wartawan spesialis politik, pertahanan, dan keamanan negara ini. Menurutnya, TNI AL tidak akan bisa bekerja sendiri, tanpa bantuan TNI AD yang menguasai wilayah teritorial daratan Indonesia yang didiami penduduk. Dalam setiap operasi laut, sudah pasti harus mendapatkan dukungan pertahanan udara dari TNI AU. “Panglima TNI harus menjalin kerjasama yang baik dengan tiga kepala staf angkatan. Panglima TNI jangan masuk wilayah pembinaan matra yang merupakan hak kepala staf angkatan. Fokus saja pada penggunaan kekuatan TNI,” saran Ginting. Tradisi Delapan Laksamana Yudo Margono seakan meneruskan tradisi seniornya, lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL), yang pernah dipercaya menjadi Panglima TNI. Ia merupakan orang ketiga TNI Angkatan Laut (AL) yang diberikan amanat menjadi Panglima TNI. Dua seniornya yang terdahulu adalah Laksamana (Purn) Widodo AS dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. “Ketiga panglima TNI dari matra laut berasal dari lulusan AAL dengan angka belakang delapan. Widodo AS lulusan AAL tahun 1968, Agus Suhartono lulusan AAL 1978, dan kini Yudo Margono lulusan AAL 1988-A,” kata Selamat Ginting. Ia mengharapkan angka delapan bukan hanya terkait dengan tahun lulusan saja, melainkan juga mereka bisa mendapatkan nilai delapan dari kinerjanya sebagai Panglima TNI. Angka delapan jika di bangku sekolah merupakan nilai A atau di atas rata-rata baik. Jadi bukan sekadar bekerja, namun harus memiliki prestasi bagus sebagai pimpinan TNI. Selamat Ginting mengungkapkan, Widodo AS lulus AAL 1968 dengan program pendidikan empat tahun (1964-1968) dikenal dengan sebutan Angkatan 14 AAL. Sedangkan Agus Suhartono lulus AAL 1978 dengan program pendidikan tiga tahun (1975-1978), disebut Angkatan 24 AAL. Sementara Yudo Margono lulus AAL 1988-A dengan program pendidikan empat tahun (1984-1988), disebut Angkatan 33 AAL. Berbeda dengan Angkatan 34 AAL atau 1988-B dengan program pendidikan tiga tahun (1985-1988). Kebetulan pula, ketiganya sama-sama pernah menjadi Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), kini disebut Koarmada 1. Usai menjadi Pangarmabar, Widodo menduduki posisi Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), kemudian mendapatkan promosi menjadi Wakil KSAL, dan KSAL pada 1998. Ia bergeser lebih dahulu menjadi Wakil Panglima TNI mendampingi Panglima TNI Jenderal Wiranto. Akhirnya Presiden Abdurachman Wahid memberikan amanat kepada Laksamana Widodo AS menjadi Panglima TNI (1999-2002). Agus Suhartono sebelum menjadi KSAL, pernah menduduki posisi perwira tinggi bintang tiga sebagai Irjen Kementerian Pertahanan. Ia juga tercatat pernah menjadi Komandan Kodikal, Asrena KSAL, Asisten Operasi KSAL, dan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat. Hampir selama tiga tahun Laksamana Agus menjadi Panglima TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2010-2013). Hapir 10 tahun, matra laut menunggu giliran kembali menjadi Panglima TNI. Akhirnya Yudo Margono meneruskan jejak karier Widodo AS dan Agus Suhartono. Kini Yudo tercatat pernah lima kali menduduki jabatan panglima. Dimulai menjadi Pangkolinlamil, Pangarmabar, kemudian berganti nama menjadi Pangkoarmada 1, Pangkogabwilhan 1, dan akhirnya menjadi KSAL selama 2,5 tahun. Desember 2022 akan dicatat menjadi puncak kariernya sebagai Panglima TNI. (mth/sgo)

To Kill or to be Killed or Buldozer

BY FNN Kamis, 01 Desember 2022 11:46:20 0

Waspada pada jurus katak kungfu hustle, jurus wing chun, rajawali sakti condor heroes atau drunken master si dewa mabuk. Siapkan tepak satu Cimande, naga terbang tapak suci, pulo kali, brajamusti atau lainnya. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan TUHAN baru telah muncul di Indonesia yang bernama “Investasi”. Menteri terdepan penyembah berhala ini adalah Luhut Binsar Panjaitan. Bukan hanya sudah sujud tetapi tersungkur menghamba. Dengan puja-puji berbagai negara akan kehebatan Indonesia yang mungkin basa-basi saja Pak Menteri sudah menggembung hidung. Pikirnya investasi adalah dewa penyelamat negeri. Fatamorgana itu muncul dari bayang-bayang kemakmuran palsu. Keterpurukan dan keputus-asaan rupanya telah membuat halusinasi tentang banjir investasi. Berkokok dengan slogan to kill or to be killed. Lebih gila lagi dengan ancaman akan main buldozer. Emang rakyat itu gundukan tanah yang seenaknya dibuldozer? “Saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat Anda susah, kalau Anda bermain-main dengan itu tadi. Karena latar belakang saya tentara, buat saya ada satu titik to kill or to be killed. Jadi, gak bisa main-main”. Begitu kata Luhut di Rakornas Investasi, Rabu, 30 Nopember 2022. Ada tiga hal ngawur-nya Luhut di sini, yaitu: Pertama, investasi adalah jurus mabuk cinta eh China yang membuat sang jagal terus minum dan minum hingga hilang kesadaran. Berjalan oleng mengoceh tanpa jelas arah. Main ancam sok jago. Investasi itu bagi Luhut tampaknya sudah menjadi candu. Sebenarnya investor itu tak percaya ketika rakyat tidak mendukung rezim. Kedua, bahwa ada slogan \'to kill or to be killed\' tentu iya, akan tetapi menjeneralisasi bahwa latar belakang tentara harus pada titik ini tentu berlebihan. Tentara itu bukan tukang bunuh. Tukang bunuh namanya pembunuh. Ada aturan main dalam peperangan. Sebenarnya ingin tanya juga kapan ya bapak Luhut berperang ? Kok sombong amat sudah jadi tukang “to kill” Ketiga, Luhut mau bikin Anda susah. Aneh pemimpin model apa seperti ini. Menteri itu pembantu Presiden dalam upaya menggembirakan atau membahagiakan rakyat. Bukan membuat susah. Hanya gerombolan yang suka petantang petenteng kesana sini yang kerjanya menakut-nakuti masyarakat. Geng kampak dengan ketua yang berwajah sinis dan cengengesan. Mungkin berambut putih berkulit keriput. Fokus investasi yang dimaksud Luhut adalah asing atau Foreign Direct Investment. Antara investasi dan penjajahan ekonomi sebenarnya tipis-tipis. Apa kurangnya investasi Belanda di Indonesia dulu, ujungnya ya menjajah. Pembangunan bangsa Indonesia di bawah Jokowi dengan tukang pukul Luhut ini bukan untuk memandirikan ekonomi tapi membuka jalan bagi kolonialisasi. Rakyat dan pelaku ekonomi pribumi harus semakin intensif berlatih mempersiapkan jurus-jurus perlawanan terhadap kedatangan para pebisnis asing yang terang-terangan difasilitasi dan dilindungi oleh centeng-centeng bayaran. Mencoba mengganggunya “Anda akan dibuat susah”. Waspada pada jurus katak kungfu hustle, jurus wing chun, rajawali sakti condor heroes atau drunken master si dewa mabuk. Siapkan tepak satu Cimande, naga terbang tapak suci, pulo kali, brajamusti atau lainnya. Pribumi mandiri dan pribumi usaha bersatu perlu dibangun agar tidak tergerus oleh kekuatan investasi asing dan aseng yang kini digelar karpet merah oleh para penjual atau penggadai kedaulatan bangsa. “Plis inpest tu may kantri”. (*)

Irman Gusman Terharu Jadi Tamu Luar Pertama Anwar Ibrahim

BY FNN Rabu, 30 November 2022 22:03:29 0

Meskipun Anwar sudah tidak di pemerintahan lagi, Irman tetap menjaga hubungan persahabatan dan terus berkomunikasi dengan politisi senior itu. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik SEBAGAI sahabat lama, Mantan Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman mendapat kehormatan sebagai tamu dari luar negeri pertama yang diterima langsung oleh Perdana Menteri (PM) ke-10 Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Irman bahkan merasa sangat terharu atas sambutan yang luar biasa dari orang nomor satu dalam pemerintahan Malaysia itu. Hal ini tidak hanya membanggakan, ungkap Irman, tapi sekaligus menjadi moment yang sangat penting. Mengingat dirinya dan Anwar masih terus menjalin komunikasi yang baik, meskipun keduanya sama-sama di dalam penjara. Melalui pesan khusus sepulang dari Kuala Lumpur, Irman menceritakan pengalaman bertemu dengan PM Malaysia ke-10 itu. Irman membagikan pengalaman dan persahabatan lamanya dengan Anwar. Menurutnya, ketika Irman dipenjara, Anwar yang juga sedang dipenjara, masih sempat saling mengirim pesan yang direkam lewat video dan dikirim melalui sahabatnya kepada Irman. “Irman, saya mendoakan dan harap Anda bersabar. Anda masih muda, dan baru sekali dipenjara, sedangkan saya sudah tiga kali,” begitu antara lain pesan video yang dikirimkan Anwar untuk Irman. Barangkali hubungan yang demikianlah yang kemudian menyebabkan PM Anwar Ibrahim tidak bisa menolak kunjungan Irman ke Malaysia sejak Sabtu lalu, dan mengubah agendanya sendiri dari semula tidak akan menerima tamu luar negeri sampai tanggal 4 Desember 2022. “Saya sungguh sangat terharu, sekaligus menambah rasa hormat saya kepada YAB Datuk Seri Anwar Ibrahim,” ujar Irman singkat tentang pertemuan yang penuh persahabatan itu. Irman diterima pertama di majelis makan malam syukuran bersama tokoh-tokoh Islam Malaysia di Masjid Ashabus Sholihin, Taman Rakan, Sungai Long, Selangor, Sabtu (27/11/2022) malam lalu. Selanjutnya pertemuan kekeluargaan dilanjutkan di rumah kediaman peribadi Anwar Ibrahim di #7 Jalan SL 3/3 Kajang, Selangor. Dalam pertemuan yang berlangsung hingga tengah malam, Irman sangat bangga mendapatkan kehormatan itu. Semula dia tidak menyangka bisa bertemu langsung dan diterima oleh Anwar Ibrahim dalam suasana yang akrab dan penuh kehangatan layaknya sahabat lama yang sudah lama tak bertemu. Terutama mengingat kesibukannya yang luar biasa. Sebenarnya, beberapa bulan silam Irman juga sudah bertemu dengan Datuk Anwar di Kuala Lumpur. Yakni ketika PM ini masih sebagai ketua pembangkang (oposisi) di parlemen (Dewan Rakyat) Malaysia. Begitu Anwar Ibrahim dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai PM ke-10 Malaysia di Istana Negara Kuala Lumpur hari Kamis petang pekan lalu, mantan Senator Sumatera Barat itu langsung mengirim pesan ucapan selamat melalui WA kepada orang terdekat Anwar, dan menyatakan hasratnya untuk bisa bertemu langsung guna memberikan tahniah. Balasan pesan yang diterima Irman mulanya berbunyi: “YAB PM baru berkenan menerima tamu luar negara setelah tanggal 4 Desember”. Irman membalas dengan mengatakan, ia akan bertolak ke Kuala Lumpur Sabtu (27/11) petang, dan mohon diinformasikan keberadaan dan acara PM untuk bisa bersilaturahim barang satu-dua menit saja. Tanpa menunggu balasan, Irman dan istri pun bertolak ke Kuala Lumpur hari Sabtu petang. Mendarat di KLIA pukul 5 sore waktu Malaysia, Irman terus ke Hotel Westin, Kuala Lumpur. Baru sebentar ia masuk hotel, datang pesan dari ajudan PM Anwar Ibrahim, bahwa YAB PM berkenan menerima Irman ikut majelis makan malam syukuran di Masjid Ashabus Sholihin, Taman Rakan, Sungai Long, Selangor. Pesan itu disertai googlemap lokasi kegiatan. Karena waktunya sangat kasip, Irman dan istri tiba terlambat ketika acara sudah hampir selesai dan akan dilanjutkan makan malam bersama. Tapi, ternyata, Irman sudah disediakan tempat duduk satu meja dengan PM. Sejenak kemudian, Anwar keluar dari masjid. Begitu melihat Irman, PM langsung menarik tangan mantan Senator asal Sumatera Barat itu, dan mereka pun saling berangkulan disaksikan ribuan orang yang menghadiri majelis tersebut. Tak disangka, setelah makan malam, PM memberi isyarat pada ajudannya agar Irman diantar ke rumah pribadinya di Jalan SL 3/3 Kajang, Selangor, sekitar 2 km dari masjid. Ketika Irman sampai di sana, ternyata ratusan orang juga telah menyesaki halaman dan pekarangan rumah tersebut, yang semuanya menunggu Datuk Anwar. Namun Irman disuruh langsung masuk ke rumah, dan diterima istrinya Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail yang akrab disapa Kak Wan. Beberapa lama beramah-tamah dengan Wan Azizah, Anwar masuk ke dalam rumah untuk menerima telepon dari Presiden Hamas, Palestina. Setelah itu, Anwar tidak keluar lagi, dan beramah-tamah dengan Irman di ruang keluarga. Pertemuan yang diniatkan hanya sekejap, dua-tiga menit, akhirnya berlangsung hingga tengah malam waktu Malaysia. Irman Gusman dan Anwar Ibrahim sudah saling mengenal sejak tahun 1987, ketika Irman kuliah di Amerika dan Anwar Ibrahim yang waktu itu menjabat Menteri Pendidikan datang berkunjung lalu memberikan ceramah di depan mahasiswa Indonesia dan Malaysia di Negeri Paman Sam tersebut. Irman ikut dalam ceramah itu, dan berkenalan pertama kali dengan politisi yang sedang naik daun itu. Interaksi keduanya berlanjut pada tahun 1990-an ketika Anwar sudah menjadi Menteri Keuangan merangkap Timbalan Perdana Menteri (TPM) Malaysia. Kegiatan yang mempertemukan mereka adalah ketika Prof. BJ Habibie yang waktu itu menjabat Menristek dan Ketua Umum ICMI menjalin kerjasama dengan TPM Anwar Ibrahim mendirikan Forum Komunikasi Usahawan Serantau (Fokus) sebagai wadah kerjasama ekonomi dan dunia usaha Indonesia-Malaysia. Ketua Fokus dijabat Adi Sasono (Sekjen ICMI) dan Irman sebagai wakil ketua. Dalam kegiatan Fokus inilah Irman sering bertemu dengan TPM Anwar Ibrahim. Salah satu hasil dari forum kerjasama itu adalah ditingkatkannya kerjasama Segitiga Pertumbuhan Singapura-Johor-Riau (Sijori) menjadi IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle), di mana Sumatera Barat masuk dalam kerangka kerjasama segi tiga pertumbuhan itu. Tahun 1998 Anwar Ibrahim dipecat PM Mahathir Mohamad sebagai TPM karena perbedaan pendapat soal menangani krisis dan karena kritik Anwar yang keras atas praktik KKN di tubuh UMNO, partai di mana Mahathir sebagai Presiden dan Anwar sebagai Timbalan Presiden. Tak cukup sampai di situ, Anwar kemudian dipenjarakan dengan tuduhan korupsi dan sodomi. Meskipun Anwar sudah tidak di pemerintahan lagi, Irman tetap menjaga hubungan persahabatan dan terus berkomunikasi dengan politisi senior itu. Ketika Anwar kemudian kembali ke gelanggang politik dengan membangun Partai Keadilan Rakyat (PKR), bintangnya kembali bersinar. Tapi pada 2015 ia kembali dipenjarakan dengan tuduhan sodomi yang diduga direkayasa untuk mematikan karier politiknya. Saat Anwar dipenjara untuk ketiga kalinya, giliran Irman yang dapat musibah. Ia dipenjarakan atas tuduhan korupsi, walaupun kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Agung menjadi hanya kasus gratifikasi dan Irman dibebaskan dari Sukamiskin. (*)

Marwan Batubara Desak Pemerintah Lakukan Audit Independen Satgassus Merah Putih

BY FNN Rabu, 30 November 2022 21:27:27 0

Jakarta, FNN – Ketua Front Kedaulatan Negara (FKN) Marwan Batubara yang menjadi salah satu pembicara dalam sebuah seminar mendesak pemerintah untuk melakukan audit independen terhadap Satgassus Merah Putih yang dinilai telah mencoreng nama baik Polri dan diduga terkait dengan aktivitas ilegal sehingga memperburuk citra Indonesia. “Menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memberi restu berdirinya Satgassus Merah Putih pada 2019 itu untuk bertanggung jawab. Beliau yang membawahi Polri. Satgassus tidak cukup hanya dibubarkan, tetapi harus ada pertanggungjawabannya,” kata Marwan Batubara yang juga koordinator seminar, Rabu (30/11/2022). Seminar itu memilih tema “Usut Tuntas Dugaan Kejahatan Satgassus Merah Putih Polri dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Hadir menjadi pembicara mantan Ketua KPK Abraham Samad, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, akademisi Ubeidillah Badrun, dan aktivis senior Irma Hutabarat. Menurut Marwan, jika tidak dilakukan segera pertanggungjawaban Satgassus maka sangat pantas rakyat meminta Presiden Jokowi turun. Marwan meminta MPR segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai dengan Pasal 7, UUD 1945. “Jokowi harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan Satgassus yang telah mencoreng nama Polri dan menurunkan martabat bangsa,” ujar Marwan. Pada akhir seminar, peserta meneriakkan yel-yel “Kami menuntut pemerintah untuk melakukan audit independen terhadap Satgassus sekarang juga”. Dalam kesempatan itu, Anthony mengatakan Satgassus patut diduga terlibat dalam sejumlah aktivitas ilegal seperti narkoba, prostitusi, judi online, dan pertambangan liar yang merugikan negara ratusan triliun rupiah selama berdirinya lembaga tersebut. “Harus dibuktikan apakah hal ini benar atau tidak,” tegasnya. Anthony mencontohkan judi online yang menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melibatkan perputaran uang senilai Rp 155 triliun. Memang, setelah Kasatgassus Ferdy Sambo ditangkap terkait pembunuhan Brigadir J, aktivitas judi online terbongkar di sejumlah tempat. Bahkan salah satu pentolan judi online, Aping, sempat kabur ke luar negeri. “Untuk membuktikan apakah Satgassus terlibat dalam aktivitas ilegal atau tidak bisa ditelusuri dari aktivitas transaksi melalui PPATK. Dibuka semua ke mana dana itu mengalir,” kata Anthony. “Kalau masalah judi online tidak diungkap maka negara tercoreng oleh anggapan masyarakat yang menilai, Indonesia adalah negara kepolisian,” imbuh Anthony. Dalam kasus pertambangan ilegal, kata Anthony, ada dua jenis kerugian yang dialami, yakni kerugian ekonomi terkait dengan produk domestik bruto (PDB) dan kerugian negara yang berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak yang mencapai Rp 300 triliun – Rp 320 triliun. Mengutip laporan sebuah media yang dipublikasikan pada Juli 2022, Anthony mengungkapkan sedikitnya ada 2.700 tambang ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.600 merupakan pertambangan mineral dan 100 pertambangan batubara. Praktek pertambangan ilegal yang menimbulkan kerugian berupa laporan produksi yang lebih rendah (under reporting) dan laporan harga yang lebih rendah (under pricing). Menurut Irma Hutabarat, kerugian yang ditimbulkan oleh adanya praktek pertambangan sangat besar jika dihitung dari kerusakan lingkungan. Ia mengaku menangis melihat dari udara daerah yang bolong akibat (usaha) penambangan. Untuk memperbaikinya dibutuhkan waktu ratusan tahun. Sementara itu, Abraham Samad, mengatakan harus ada perbaikan yang bersifat holistik dengan membenahi tata kelola sektor minerba dan (juga) membangun satu sistem yang akan menutup peluang kejahatan (fraud) di sektor tersebut. Abraham Samad memperkirakan kerugian negara akibat pertambangan ilegal sangat besar yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar utang negara, memperbaiki struktur pendapatan gaji ASN, Polri, dan TNI dan memperbaiki kesejahteraan hidup rakyat melalui pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Dia juga meminta aparat hukum bersinergi membenahi pertambangan ilegal. “Dibentuk satu tim khusus yang bekerja untuk menangani praktek mafia tambang,” ujarnya. (mth/*)

Buzzer Jadi Benalu dan Perusak Demokrasi, Tapi Rezim Terus Piara

BY FNN Rabu, 30 November 2022 19:42:22 0

Jakarta, FNN – Fenomena buzzer muncul ketika Joko Widodo di DKI Jakarta. Kemudian, buzzer terus melekat pada Presiden Jokowi sampai periode kedua pemerintahan Jokowi. Sejauh ini, orang melihat bahwa keberadaan buzzer banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Bagaimana fenomena buzzer dilihat dari segi politik? Rocky Gerung menjawab pertanyaan ini dalam Kanal Youtube Rocky Gerung Official, Rabu (30/11/22) bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, sebagai pemandu acara. “Memang kata buzzer itu khas punya Jokowi, kan? Kan nggak ada buzzer PDIP, misalnya. PDIP buzzer-nya ya kadernya sendiri, dan partai-partai lain buzzer-nya adalah partainya sendiri. Nah, kalau Jokowi buzzer-nya outsource. Itu bedanya,” jawab Rocky. Menurut Rocky, jelas terlihat kalau pemimpin tidak kokoh maka akan pasang perisai di mana-mana. Buzzer adalah perisai. Saking tebalnya perisai tersebut membuat Jokowi tidak punya akses lagi dengan rakyat. “Jadi, Jokowi hanya ingin dengar apa yang oleh buzzer dirumuskan sebagai hal yang baik buat Jokowi. Yang lebih bahaya, buzzer itu menyerang. Bukan mempromosikan, tapi dia menyerang. Jadi ada bengisnya,” ungkap Rocky. Para buzzer bekerja dengan menyerang, menurut Rocky, karena setiap kali ada serangan maka langsung bisa dikonversi jadi uang. Jadi, semakin marah, semakin galak, semakin tebal dompet buzzer karena diisi terus oleh majikan. “Itu yang merusak demokrasi ini, karena akhirnya buzzer ini membeli opini publik, penguasa surveiyor segala macam sewa kiri kanan. Jadi memang ini yang merusak demokrasi adalah buzzer,” tegasnya.   Menurut Rocky, kita bisa membedakan antara influencer yang dengan rapi mempromosikan seseorang dengan buzzer yang brutal. Kita juga harus membedakan antara kader partai yang paham visi dan misi tokoh yang mereka dukung, dengan buzzer yang membabi buta. Itu kontrasnya. “Perbuzzeran adalah hal yang biadab dalam politik karena makan di mana saja, lalu menyerang kiri-kanan dan seringkali tanpa nama, jadi pengecut juga,” lanjut Rocky. Selain proyek-proyek yang gagal dari Jokowi, orang akan ingat bahwa buzzer itu justru berkembang biak di era Jokowi dan hanya di era Jokowi. Di era lain tidak ada buzzer. Fenomena perbuzzeran merupakan masalah yang cukup serius karena fenomena ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain yang bukan negara demokratis. Tampaknya, buzzer menjadi semacam benalu dalam demokrasi.  Menanggapi hal ini, Rocky mengatakan,” Ya, itu bagian kasar dari yang disebut proses rekayasa opini publik. Kalau dia bagus rekayasanya, dia pakai cara yang lebih strategis, yang walaupun efeknya mengikat, tapi lebih rapi secara teknis, yang dulu disebut oleh Noam Chomsky sebagai manufacturing consent,” kata Rocky. Dalam manufacturing consent , konsensus difabrikasi dan untuk fabrikasi diperlukan kemampuan intelektual untuk membentuk opini publik. Masalahnya, buzzer tidak punya kemampuan apa-apa, mereka hanya menyerang dan ngoceh seperti anjing keluar dari kandang. “Jadi, kita lihat betul bahwa akhirnya luar negeri juga meriset itu, LP3S sudah lama mengkhawatirkan perbuzzeran ini dan publik internasional menemukan bahwa ciri khas dari politik Indonesia di era Pak Jokowi adalah kebrutalan politik melalui buzzer itu,” lanjutnya. Jadi, buat apa ada forum kampanye yang berisi ide-ide, buat apa ada talk show yang berisi gagasan dan argumen, kalau pada akhirnya buzzer yang menguasai. Buzzer tidak mungkin bisa masuk di talk show karena otaknya terbatas, ujar Rocky. Jadi, menurut Rocky, sayang sekali perbuzzeran ini akan melekat lagi pada Jokowi dan orang akan ingat bahwa Pak Jokowi memenangkan pemilu dengan fasilitas buzzer, karena itu buruk sebagai ingatan. Nanti akan ada satu mata pelajaran baru tentang buzzer dan opini publik, dan studi kasusnya adalah Indonesia, dan orang akan ingat bahwa itu adalah periode Jokowi. Sekarang buzzernya masih ada di WA grup dan itu gila-gilaan, kayak orang bodoh yang sudah buta huruf, tapi masih berupaya untuk mendapat limpahan kekuasaan. (sof)

Advokat Juju Purwantoro: JPU Tidak Mampu Buktikan Dakwaan Ulama

BY FNN Rabu, 30 November 2022 17:20:37 0

Jakarta, FNN – Dalam Persidangan Kasus terorisme dengan terdakwa Ulama besar yaitu Ust. DR. Farid Okbah, DR. Anung Al Hamat, dan DR. Ahmad Zain yang digelar pada Senin (28/11/22), memasuki agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam agenda sidang tuntutan itu, JPU Jaya Siahaan tampak tidak mampu membuktikan dakwaannya, “karena tidak ada bukti unsur dan kesalahan tindak pidana terorisme yang dilakukan terdakwa,” ungkap Advokat Juju Purwantoro, kuasa hukum terdakwa. “Hal tersebut bertentangan dengan dengan jiwa pasal 1 KUHP, disyaratkan bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin, tajam, jelas, dan dapat dipercaya (asas lex certa),” lanjutnya kepada FNN, Rabu (30/11/2022). Menurut tafsir Juju Purwantoro, “Seseorang tidak bisa dipidana, tanpa ada unsur kesalahannya.” “JPU sama sekali tidak bisa membuktikan dakwaannya, keterkaitan Terdakwa merupakan bagian/kelompok atau sebagai anggota/aliansi Jamaah Islamiah (JI). JPU hanya mengaitkan kegiatan-kegiatan dakwah keagamaan beberapa Yayasan yang Berbadan Hukum Formal (Al Madinah, Abdurahman bin Auf/ ABA, Perisai, Ailah) yang sampai saat ini juga bukan merupakan Yayasan terlarang!” tegas Advokat Juju Purwantoro. Menurut Juju Purwantoro, berdararkan pasal 13 huruf C UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme. JPU mendakwakan unsur dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap tindak pelaku terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.   \"Oleh karenanya JPU menuntut (dakwaan kedua) agar para terdakwa dijatuhi hukuman selama 3  (tiga) tahun penjara, dikurangi masa tahanan, dan tetap ditahan,\" katanya. Dalam sidang sebelumnya, JPU menunjukkan salah satu alat bukti, yaitu sebuah flash disk, tanpa mau memperlihatkan atau menerangkan detail isinya. Sebagai alat bukti, flash disk tersebut, JPU menerangkan diperoleh dari hasil sitaan pada sidang kasus terorisme atas nama Siswanto. Sidangnya dipimpin hakim Nyoman Suharta, SH, yang dilaksanakan pada 30 November 2021, di PN Jakarta Timur. Di relas vonis tersebut dengan perkara Nomor 616/ Pid.Sus/2921/PNJkt.Tim, diantaranya menyebutkan 1 (satu) flash disk merk Sandisk 16Gb warna hitam untuk dimusnahkan. Namun, “Anehnya, saat persidangan pembukrian kasus Ust. DR. Farid Okbah dkk, JPU malah menjadikan flash disk tersebut sebagai salah satu alat bukti,” ungkap Advokat Juju Purwantoro. Menurut Kuasa Hukum Ustadz DR. Farid Okbah, dkk itu, di sini telah terjadi pelanggaran hukum oleh JPU, karena sesuai pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang merupakan salah satu tugas daripada “Kejaksaan adalah, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Hal itu juga telah diatur di dalam Pasal 270 KUHAP yang terkait dengan kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Dalam hal ini tidak hanya masalah pidana badan, tetapi juga dalam hal pelaksanaan putusan terhadap barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” “Dengan demikian tampak sekali bahwa JPU telah tidak benar, dan tidak cermat, dalam menyusun tuduhannya. JPU telah memaksakan tuduhannya secara tendensius dengan berusaha memanipulasi salah satu alat bukti dalam persidangan tersebut,” tegas Juju Purwantoro pada FNN, Ahad (27/11/2022). Para terdakwa tersebut dituduh dengan tindakan tetorisme telah melanggar Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme, juga Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Terorisme. Sidang kasus Farid Okbah dan kawan-kawan dipimpin I Wayan Sukanila, selaku Ketua Majelis Hakim dengan kedua anggotanya Novian Saputra dan Henry Dunant Manuhua. (mth)

Natalia Rusli Buron, Kapolres Metro Jakarta Barat: Siapapun Menghalangi Proses Penyidikan Dikenakan Pidana

BY FNN Rabu, 30 November 2022 15:07:33 0

Jakarta, FNN – Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce menyebut, berdasar LP 3677 dengan Tersangka Natalia Rusli sudah P21 di mana Berkas perkara dan Tersangka wajib diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Demikian dalam keterangan tertulisnya. Namun, Natalia Rusli yang dipanggil oleh penyidik Polrestro Jakarta Barat tidak kooperatif. Anak tersangka Natalia yang bernama Dylan Nathanael mengatakan kepada penyidik, sudah pindah kantor, padahal hari yang sama surat untuk Natalia masih diterima Dylan. Kapolrestro Jakarta Barat memberikan tanggapannya ketika dihubungi secara tertulis. “Terkait Tersangka NR sudah diterbitkan surat penangkapan, saat ini sedang dicari keberadaannya. Semoga bisa segera kami dapatkan, tetap akan menjadi atensi dan perhatian kami,” kata Kombes Pasma Royce. Lebih lanjut Polrestro Jakarta Barat minta kepada segenap masyarakat untuk menghubungi Polrestro jika melihat atau mengetahui keberadaan Natalia Rusli. “Siapapun yang membantu menghalangi proses penyidikan bisa juga dikenakan pidana karena melawan hukum,” tegasnya. Natalia Rusli yang dketahui mengaku sebagai advokat, menghilang setelah akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dicek di rumah dan kantornya dibilang tidak ada. Masyarakat diharap waspada karena pendiri Master Trust Lawfirm ini sudah menjadi Tersangka Penipuan kepada para klien yang memberikan kuasa kepadanya. Natalia mengaku advokat ternyata ijazahnya tidak terdaftar Dikti. Korban-korban Natalia Rusli sangat banyak, dari korban Indosurya, Fikasa, dan Pracico. Bahkan seorang jenderal aktif kepolisian Brigjen polisi ES, ditipu mulut manis Natalia Rusli. Namun, karena koneksi Natalia dan kedekatannya dengan Raja Sapta Oktohari tidak mudah memproses hukum Natalia Rusli. Natalia Rusli yang menjadi Tersangka diketahui juga pernah terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi dengan mantan Sesjamdatun Chaerul Amir dalam menjanjikan penangguhan penahanan Christian Halim. Diminta Hadapi Proses Hukum Sebelumnya, LQ Indonesia Lawfirm dalam keterangan persnya menyampaikan  agar Natalia Rusli yang mengaku advokat untuk menaati hukum dan ikuti proses hukum. “Segera datang ke Polres Metro Jakarta Barat, Anda ditunggu Kanit Harda. Kasus dugaan penipuan dengan Natalia Rusli sebagai tersangka sudah P21 menunggu pelimpahan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Nanti silakan, Natalia Rusli buktikan dirinya tidak bersalah,” ucap Advokat Leo Detri, SH, MH selaku Co Founder LQ Indonesia Lawfirm. Dari informasi yang beredar, penyidik Polrestro kesulitan mencari Natalia Rusli. Surat panggilan yang dikirimkan ke kantor Natalia Rusli, Master Trust Lawfirm, di Menara Karya ditolak dengan alasan sudah pindah. Padahal pada hari yang sama surat untuk Natalia diterima oleh Dylan Nathanael, anaknya Natalia Rusli di Menara Karya. “Bagaimana tanggapan masyarakat, di mana lawyer telah menyuruh anaknya berbohong pada pihak kepolisian, dari kecil anaknya diajari untuk berbohong dan tidak menaati aparat penegak hukum yang berlaku? Apalagi diketahui, Dylan sedang menjalani kuliah hukum, bukankah seharusnya memberikan contoh yang baik?” ujarnya, Jumat (25/11/2022). Diketahui bahwa Natalia Rusli setelah menipu korban-korbannya, menjadi kuasa hukum Mahkota dan OSO Sekuritas besutan Raja Sapta Oktohari.  “Natalia Rusli ini sangat pandai berbicara, merayu dan menarik uang dari para korbannya. Mulut manis dan penampilan perlente adalah modal dasarnya. Harap masyarakat waspada dan jangan mudah percaya, apalagi tidak jelas Universitas Timbul Nusantara di mana Natalia Rusli mengambil gelar SH namun tidak terdaftar Dikti,” tegasnya. Diketahui bahwa ijazah Sarjana Hukum keluaran IBEK (Universitas Timbul Nusantara) Natalia Rusli tidak terdaftar Dikti dan sesuai Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2019, pasal 5: Ijazah haruslah mengikuti program PIN (Program Ijazah Nasional) di mana penomoran ijazah harus sesuai Aturan DIKTI. Dengan tidak terdaftarnya ijazah Natalia Rusli maka syarat Formil untuk masuk Magister Hukum, yaitu memiliki ijasah S1 yang valid dan Sah tidak terpenuhi. Natalia Rusli selain kasus penipuan di Polrestro Jakbar, juga dipolisikan di Polres Meto Jakarta Utara oleh korban RY. Korban Natalia Rusli bukan hanya masyarakat sipil, bahkan Brigjen Polisi aktif ES pun menjadi korbannya. LQ Indonesia Lawfirm adalah yang pertama kali memproses hukum Natalia Rusli dan membongkar praktek modus operandinya.  LQ Indonesia Lawfirm dikenal vokal, berani dan berintegritas tinggi, sehingga hanya dalam waktu 3 tahun sudah memiliki 4 cabang di Indonesia dan kurang lebih 50 Advokat dan ahli hukum. (mth/*)

Setelah Rakyat, Jokowi Ngeprank Parpol

BY FNN Rabu, 30 November 2022 14:06:13 0

Hanya punya bakat melucu dan melawak, tetapi sayangnya tidak profesional dan tidak menghibur. Bahkan menambah kesedihan dan pilu serta duka yang berkepanjangan bagi siapapun yang mendengar dan menyaksikannya. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI MAKSUD hati ingin mengambil simpati dan dukungan partai politik. Namun, acara relawan di GBK yang sejatinya menggiring agenda Jokowi Presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan, hanya menghasilkan realitas menari di atas penderitaan rakyat. Dengan kebiasaan berbohong pada rakyat, termasuk tak ada rasa sensitifitas kepada warga Cianjur yang dilanda gempa. Jokowi dan relawannya kini mulai ngeprank parpol seolah masih mendapat dukungan yang besar dan kuat dari rakyat. Belum reda gelombang distorsi kebijakan rezim yang membuat rakyat menjadi sengsara, Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sering terus berulah melakukan hal-hal yang tak relevan dengan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Saat negeri berduka dengan gempa Cianjur, Jokowi bersama relawannya asyik bersenang-senang menghabiskan dana yang disinyalir mencapai Rp 100 miliar di GBK. Bukan hanya rakyat, bahkan PDIP yang menjadikan Jokowi sebagai petugas partai ikut menggugatnya. Melalui Dedi Sitorus, seorang kadernya di parlemen, PDIP mempertanyakan 5 hal yang diantaranya ughensitas dan pemilihan tempat acaranya itu. Seperti biasa, Jokowi dan relawannya ngeles bagai bajaj. Bahkan, kata Dedi Sitorus, para relawan itu sok tahu, merasa paling benar dan berkuasa dari yang lain. Itu merupakan wujud relawan yang sangat memalukan, sudah bodoh tapi sok pintar yang bisa menjadi cerminan presiden yang memang sudah ngga karu-karuan. Jokowi seakan mengokohkan dirinya yang sudah diidentifikasi rakyat sebagai presiden yang tidak punya kapasitas dan paling hobi berbohong. Dia tukang ngeprank kalau merujuk istilah milenial. Tak cukup rakyat, kini giliran partai politik yang kena prank Jokowi. Setelah menemui jalan buntu untuk merayu PDIP agar mendukung jabatan 3 periode atau perpanjangan jabatannya, Jokowi kini mulai banyak bermanuver mencari dukungan parpol. Golkar, PAN, dan PPP misalnya. Jokowi berusaha mendorong partai-partai politik itu untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Koalisi Indonesia bersatu (KIB) seperti ditekan karena diduga para ketua umum parpolnya tersandera kasus berupa skandal korupsi. Melalui KIB, Jokowi seperti sedang menyiapkan atau memaksa Ganjar sebagai presiden boneka oligarki berikutnya setelah dia. Tentu saja sebagai cadangan jika presiden 3 periode atau perpanjangan jabatan gagal diwujudkan Jokowi. Sayangnya, niat Jokowi memenuhi syahwat politik kekuasaannya itu bagai pungguk merindukan bulan. Bukan hanya miris dan memprihatinkan, acara kumpul relawan di GBK menjadi cemoohan publik. Semakin membuktikan Jokowi dan para relawan itu memang nyata ironi. Mengabaikan kondisi negara yang sedang mengalami krisis dan terpuruk, terlebih di tengah duka korban gempa Cianjur. Semua yang dilakukan Jokowi dan relawannya cenderung semu dan penuh kebohongan. Mungkin sudah terbiasa kehidupan negara ini dianggap permainan, senda gurau dan hanya untuk senang-senang. Tak ada skala prioritas dan hal yang urghens, acara relawan di GBK tidak lebih sebagai upaya mengumpulkan massa bayaran untuk hiburan semata. Maksudnya ingin menunjukkan dukungan rakyat kepada Jokowi masih besar dan kuat. Namun, manuver Jokowi dan relawan itu, seseunggunya hanyalah upaya ngeprank partai politik agar mau mengusungnya menjadi presiden 3 periode atau memperpanjang jabatannya. Kasihan Jokowi dan para relawan ndablek-nya itu, tak lelah ngeprank rakyat, kini mulai ngeprank parpol. Seharusnya mereka itu layak berada di panggung komedi atau menjadi bintang sinetron bergenre lawak. Hanya punya bakat melucu dan melawak, tetapi sayangnya tidak profesional dan tidak menghibur. Bahkan menambah kesedihan dan pilu serta duka yang berkepanjangan bagi siapapun yang mendengar dan menyaksikannya. Kalau rakyat sih sudah terbiasa, terbiasa jadi bulan-bulanan di-prank Jokowi, entahlah kalau parpol yang di-prank. Kita lihat saja apa yang terjadi, apa yang dilakukan parpol menyikap prank Jokowi dan relawannya. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 30 November 2022/6 Jumadil Awal 1444 H. (*)

Penahanan Alvin Lim Diduga Kriminalisasi dan Pesanan Oknum, Ini Bukti Suratnya!

BY FNN Rabu, 30 November 2022 13:24:09 0

Jakarta, FNN – Kate Victoria Lim kembali menyampaikan pembelaan terhadap ayahnya yang diduga dikriminalisasi oleh oknum Kejaksaan Agung.  “Sudah menjadi fakta, Kejaksaan menjemput paksa ayah saya di Bareskrim Polri untuk ditahan pada tanggal 18 Oktober 2022. Sesuai hukum setiap penahanan harus ada surat penahanan yang menunjukkan institusi mana yang menahan, tanggal mulai ditahan dan batas waktu penahanan itu harus dikeluarkan surat resmi yang copy-nya diberikan kepada pihak keluarga. Namun, sejak ditahan, keluarga dan lawyer tidak pernah menerima surat penahanan hingga kemarin,” katanya, Rabu (23/11/2022). Kate mengungkapkan kejanggalan penahanan dan materi kasus ayahnya, pengacara kondang yang vokal Alvin Lim yang disebut Dahlan Iskan sebagai pengacara paling berani melawan oknum Polri dan Kejaksaan. “Surat penahanan baru kami terima kemarin 22 Nopember 2022, di mana surat ini jelas menunjukkan proses kriminalisasi dan cacat hukum penahanan ayah saya,” ungkapnya. Dijelaskan oleh Kate, didampingi kuasa hukum dari LQ Indonesia Lawfirm,  Advokat La Ode Soerya Alirman bahwa surat penetapan penahanan dan surat pengantarnya baru dibuat tanggal 28 Oktober 2022, untuk penahanan tanggal 21 Oktober hingga 9 Desember 2022 dan penahanan 10 Desember 2022. Bukankah seharusnya ada surat penahanan sebelum seseorang boleh ditahan?” ungkapnya lagi. “Sedangkan ayah saya ditahan tanggal 18 Oktober, suratnya baru dibuat 28 Oktober 2022, menunjukkan bahwa sebelum 28 Oktober tidak ada legal standing penahanan ayah saya. Ini selain pelanggaran hukum formil/KUHAP juga merupakan pelanggaran HAM. Ayah saya manusia bukan binatang yang boleh ditahan tanpa surat resmi yang jelas,” tegasnya. ”Teroris sekalipun ketika ditahan pasti ada surat penahanannya, sedangkan ayah saya ditahan tanpa surat. Juga, sejak 18 Oktober hingga 28 Oktober 2022 ditahan atas perintah siapa? Karena, Pengadilan Tinggi (PT) tidak ada mengeluarkan surat penetapan penahanan. Di sinilah dugaan kami Kejaksaan telah melawan aturan hukum acara pidana ketika menahan,” ungkap Kate. Advokat LQ Surya Alirman menjelaskan bahwa atas dugaan pelanggaran HAM ini akan melaporkan ke Komnas HAM dan Komisi Yudisial.  \"Tidak dibenarkan aparat penegak hukum,  menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Ini jelas kriminlisasi dan surat penahanan yang dikeluarkan oleh MA ini menjadi alat bukti penyelewengan dan pelanggaran HAM terhadap Alvin Lim,” katanya. “Presiden Jokowi sebagai kepala negara harusnya melindungi ketika ada pengacara Alvin Lim yang notabene juga adalah aparat penegak Hukum dikriminalisasi oleh oknum aparat penegak hukum lainnya,” lanjutnya. Sebelumnya Alvin Lim satu-satu nya pengacara vokal yang berani blak-blakan dan melawan oknum APH, tiba-tiba disidangkan dua kali dalam kasus yang sama dan kasus yang telah incracth di MA setelah membongkar dugaan korupsi dan gratifikasi di Kejaksaan Agung yang melibatkan jenderal bintang dua. “Selain disidangkan kembali, Alvin Lim juga menerima 185 Laporan Polisi dari seluruh jaksa di berbagai Indonesia karena kritiknya dianggap sebagai penghinaan terhadap institusi Kejaksaan,” ungkapnya. (mth/*)

Izin Tempur atau Bantuan Dapur

BY FNN Rabu, 30 November 2022 13:16:21 0

Pejabat birokrasi mantan politisi anggota DPRD Sulawesi Utara ini memang harus belajar Konstitusi lagi. Menurut UUD 1945, kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah Hak Asasi Manusia. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan BENNY Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ngoceh aneh minta izin tempur melawan mereka yang mengkritisi Pemerintah. Ocehan premanisme pejabat pemerintah ini tentu disemprot banyak orang. Benny ini gak ngerti Konstitusi dan relasi rakyat dengan pemerintah. Menjadi pejabat atau Presiden sudah semestinya siap untuk menerima kritik. Jika tak siap, ya sudah mundur saja! Ngajak ngadu otot melawan rakyat adalah kebodohan bertingkat-tingkat. Menganggap bahwa negara ini boleh dikuasai oleh kaum gerombolan. Gerombolan yang beralasan siap membela penguasa. Bukannya ngurus serius pekerja migran yang banyak tertindas, eh mang Benny ini malah ribut ngajak tempur. Ingin menciptakan konflik horizontal. Memang rakyat akan takut dan diam menghadapi tantangan? Tidak Om! Lu jual, gue beli! Bertempurlah melawan para majikan atau pemilik modal yang sok kuasa dan memperbudak. Belalah nasib pekerja migran kita yang memprihatinkan di berbagai negara. Ini adalah tupoksi BP2MI. Bukan ke sana-sini, bela Jokowi. Presiden pun tak akan merasa ada manfaat atas ocehan Benny, sebaliknya justru tercemarkan oleh politik kaum penjilat.  Di tengah musibah di Cianjur yang memerlukan empati bangsa, justru berkumpul relawan melakukan aksi politik dukung perpanjangan jabatan Presiden. Presiden sendiri bicara irelevan soal rambut putih dan kulit keriput. Ditambah lagi kini dengan usulan premanisme Benny Ramdhani. Sungguh semakin kacau saja negeri ini. Sebaiknya Benny Ramdhani bukan minta izin tempur tetapi membantu dapur, dapur para pengungsi Cianjur yang rumahnya hancur karena gempa. Mereka yang kehilangan sanak keluarga dan menderita. Sebagian korban masih terkubur belum ditemukan juga. Belum lagi nantinya untuk  rekonstruksi infrastruktur. Oh ya Cianjur juga termasuk yang banyak berkontribusi mengirin pekerja migran, lho Pak. Masih banyak pekerjaan urusan dapur, bukan bertempur. Minta penegakan hukum itu bagus, tetapi hukum yang digunakan untuk menggebuk lawan politik, pengkritik atau yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah adalah perilaku hewani atau tirani. Main hakim sendiri namanya. Pejabat birokrasi mantan politisi anggota DPRD Sulawesi Utara ini memang harus belajar Konstitusi lagi. Menurut UUD 1945, kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah Hak Asasi Manusia. Namanya freedom of speech. Menyampaikan pandangan mengenai kekeliruan kebijakan Pemerintah itupun dijamin haknya. Beda pandangan juga boleh. Mendesak Presiden mundur juga legal. Bahkan meminta agar Presiden dipaksa untuk mundur juga sah-sah saja. Semua diatur Konstitusi. Tidak harus dengan berkelahi. (*)

Dudung dan Fadjar Masih Punya Kesempatan Menjadi Panglima TNI Gantikan Yudo

BY FNN Rabu, 30 November 2022 12:39:14 0

Jakarta, FNN - Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berpeluang memimpin TNI hingga akhir pemerintahan Presiden Jokowi pada Oktober-November 2024 mendatang. Jenderal Dudung Abdurachman dan Marsekal Fadjar Prasetyo pun masih berpeluang jadi calon Panglima TNI menggantikan Yudo Margono kelak. “Kemungkinan itu bisa terjadi dengan catatan jika revisi UU TNI tentang perpanjangan usia pensiun perwira TNI dari 58 menjadi 60 tahun, dapat dilakukan secepatnya seperti perintah Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Analis Komunikasi Politik, dan Militer dari Universitas Nasiona (UNAS) menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (30/11/2022). Menurutnya, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masuk dalam program prioritas legislasi nasional hingga 2024 mendatang. Sehingga, jika dapat dilakukan revisi pada pertengahan 2023 mendatang, maka Yudo dan Dudung, serta Fadjar berpeluang pensiun hingga usia 60 tahun. Dengan begitu, lanjut Ginting, otomatis Jenderal Dudung dan Marsekal Fadjar juga masih punya peluang untuk menjadi Panglima TNI berikutnya. Misalnya, Yudo diganti di tengah jalan pada 2023 atau sebelum berusia 60 tahun pada 2024. Di sinilah peluang Dudung maupun Fadjar untuk bisa menggantikan Yudo. “Tentu saja jika melihat adanya instabilitas politik di tengah pusaran pertarungan politik dan memanasnya situasi politik menjelang pelaksanaan pemilu. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergantian elite TNI sesuai hak prerogratif Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI,” ungkap Selamat Ginting, kandidat doktor ilmu politik. Ia mengacu pada putusan MK pada akhir Maret 2022 lalu yang menilai usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR. Pembentuk UU sewaktu-waktu bisa mengubahnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Tentu saja sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review. “Kualifikasi jabatan misalnya khusus bagi perwira tinggi bintang empat atau kepala staf angkatan dan panglima TNI dapat pensiun hingga usia 60 tahun. Dalam perspektif ini, MK memerintahkan DPR untuk segera merevisi UU TNI terkait usia pensiun tersebut,” kata Ginting yang selama 30 tahun menjadi wartawan bidang politik, pertahanan, dan keamanan negara ini. Untuk memberikan kepastian hukum, lanjutnya, maka MK memerintahkan pembentuk undang-undang harus melaksanakan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dengan memprioritaskan pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari kalimat tersebut, menurut Ginting, kemungkinan pada pertengahan 2023 sudah bisa dilakukan perubahan Pasal Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI yang berbunyi: Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Apalagi, lanjutnya, MK menyebut peran yang dilakukan TNI dan Polri memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Sehingga wajar sesuai dengan konstitusi, maka usia pensiun TNI akan disamakan dengan Polri, khusus untuk perwira yang memiliki keahlian khusus. “Misalnya, TNI dikhususnya untuk jabatan kepala staf angkatan dan panglima TNI bisa pensiun hingga 60 tahun,” jelas Selamat Ginting. Hal yang sama juga berlaku di Kejaksaan Agung maupun Pegawai Negeri Sipil, pensiun bagi eselon satu dan dua bisa sampai 60 tahun. (mth/sgo)

Sejarah Mencatat: Hanya PKI yang Menggunakan Pancasila Sebagai Alat Pecah-Belah Bangsa

BY FNN Rabu, 30 November 2022 11:26:16 0

Pidato sampah. Pernyataan Kepala BP2MI Benny Ramadhani sebagai pejabat negara seharusnya berkewajiban menjaga persatuan bangsa, tetapi ia justru melakukan fitnahan pada umat Islam. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Anggota Dewan Pakar Pemuda Pancasila PERNYATAAN Kepala BP2MI Benny Ramadhani yang siap tempur dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Presiden Jokowi perlu mendapat tanggapan yang serius. Sebab, sudah melakukan agitasi dan pecah-belah terhadap bangsa Indonesia. Pernyataan Benny tersebut dinilai sangat provokatif dan penuh kebencian yang dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pernyataan Benny Ramdhani ini provokatif dan penuh kebencian. Berikut ini cuplikan pidato Benny Ramdhani yang mengatakan dengan rasa kebencian yang dituduhkan gerombolan berjubah atas nama agama. “Saudara saudara musuh besar kita ,musuh besar bangsa ini ,musuh besar rakyat Indonesia, musuh besar aparat sipil negara,adalah gerombolan politik berjuba atas nama agama yang selama ini anti Pancasila dan ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara kita sedang diserbu ideologi trans Nasional. Kita sedang diserbu proxy Internasional. Saya ingin menyatakan mereka yang selama ini merongrong pemerintahan sipil yang sah. Bahkan, ingin menggulingkan mereka (yang) selama ini dari klandestain hingga pada perjuangan terbuka, tidak takut lagi. Anti Pancasila, ingin mengganti dengan ideologi sampah dan barang rosokan yang dibawa dari luar. Sesungguhnya mereka antek-antek asing dari luar yang sesungguhnya agen proxy internasional yang ingin menghancurkan negara kita. Memecah kesatuan bangsa, membelah Persatuan Nasional Indonesia, mengganti wajah Indonesia kita dan merobek kain merah putih.” Jelas agitasi Benny seperti ini menggunakan Pancasila untuk menghancurkan Persatuan dan Kesatuan bangsa, tidak sesuai dengan ajaran Pancasila. Mengasuh domba anak bangsa terutama tuduhan terhadap umat Islam .justru fitnah yang tanpa bukti. Padahal dia tidak sadar bahwa Ideologi Pancasila bukan akan diganti, tetapi sudah diganti dengan ideologi trans Nasional yang bernama Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Rupanya Benny tidak mengerti sejak UUD diganti dengan UUD 2002 yang diamandemen itu ideologi Pancasila. Oleh sebab itulah kekuasaan bukan di Permusyawaratan tetapi diperebutkan dengan banyak-banyakan suara kalah- menang, pertarungan kuat-kuatan dengan sistem Presidensil. Bukti bahwa Pancasila itu tidak lagi menjadi dasar ketatanegaraan negara Indonesia adalah: Pertama, sistem kolektivisme, sistem MPR yang keanggotaan MPR elemen dari rakyat Indonesia telah diganti MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Kedua, sistem MPR diganti dengan sistem presidensial yang basisnya individualisme, liberalisme, kapitalisme. Maka kekuasaan dipertarungkan dengan banyak-banyakan suara, kalah menang, kuat kuatan. Maka lahir mayoritas yang menang dan minoritas yang kalah. Dengan demokrasi mayoritas ada oposisi, tentu ini bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, jelas sistem ini menghabisi Pancasila. Tidak ada lagi permusyawaratan perwakilan. Tidak ada nilai “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila ke 4 dikhianati diganti dengan banyak-banyakan suara. Ketiga, tidak ada lagi nilai persatuan Indonesia sila ke-3 dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan. Menurut Arief Budiman, mantan Ketua KPU, total ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Jadi, di sini jelas pemilu dengan dasar liberal tidak mengenal “Kemanusiaan Yang adil dan beradab”. Dalam sistem presidensil itu tidak mengenal kemanusiaan maka pemilu 2019 perlu tumbal 894 anak bangsa harus meninggal yang tidak bisa diketahui apa penyebab kematiannya. Bukti menuduh ada yang ingin mengganti ideologi Pancasila hanya ocehan yang tanpa dasar dan tanpa bukti yang hanya menebar kebencian dan adu domba antar anak bangsa dan pecah-belah, biasanya hal demikian dilakukan oleh antek-antek PKI. Memang PKI tidak lagi mengusung bendera palu arit tetapi telah berubah menjadi sel-sel yang setiap saat akan mengancam bangsa kita. Pidato sampah. Pernyataan Kepala BP2MI Benny Ramadhani sebagai pejabat negara seharusnya berkewajiban menjaga persatuan bangsa, tetapi ia justru melakukan fitnahan pada umat Islam. Rasanya sudah bukan lagi kita harus diam atas pernyataan fitnah dan agitasi penuh kebencian ini. Kita harus bawa ke rana hukum. Dan umat Islam harus segera bangkit dan bersatu. Sebab di depan mata, kita sudah bangkit Neo PKI dengan menggunakan Pancasila sebagai alat gebuk. (*)

Sampah Mengakhiri Oligarki Batubara

BY FNN Rabu, 30 November 2022 10:34:18 0

Transisi energi memang bukan pekerjaan kecil. Ia harus melibatkan seluas luasnya partisipasi masyarakat yang mestihya mendapat manfaat atas agenda internasional yang tengah dipimpin oleh Presiden Jokowi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SEJAK isue tambang ilegal menyeruak ke permukaan, mata kita terbelalak, ternyata hasil tambang ilegal membekingi banyak pejabat politik di tanah air. Tambang ilegal dibekingi orang kuat, kata Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bekingan paling banyak berasal dari tambang ilegal batubara. Padahal data menunjukkan bahwa tambang ilegal cuma 10 persen-an dari seluruh tambang tapi menghasilkan uang segitu banyaknya. Bagaimana uang tambang legal? tentu saja uangnya segunung. Tambang batubara Indonesia memproduksi sekitar 650 juta ton sampai dengan 700 juta ton setahun. Sebagian kecil sekitar 100 juta ton dipasok ke dalam negeri untuk memenuhi 70 persen kapasitas pembangkit nasional. Sisanya diekspor ke luar negeri. Uang hasil ekspor kelihatannya tidak disimpan di dalam negeri secara resmi. Buktinya eksploitasi dan ekspor batubara sebanyak itu tidak membawa hasil manfaat bagi stabilitas moneter, nilai tukar, APBN, keuangan nasional, apalagi buat rakyat, tidak ada! Artinya uang hasil dari tambang batubara tidak jelas ke mana dibawa kabur. Pemerintah, DPR, Menteri keuangan, Bank Indonesia, OJK, PPATK, lembaga penegak hukum, tutup mata dengan berbagai skandal sumber daya alam. Sampai sekarang belum ada perusahaan tambang batubara yang tersentuh hukum. Walaupun banyak pengaduan dari masyarakat, pejuang lingkungan, aktivis hak azasi yang menyampaikan fakta bahwa batubara adalah musuh utama gerakan masyarakat dalam  masalah lingkungan hidup, gerakan perjuangan masyarakat lokal, gerakan perempuan, dll. Sekarang datanglah agenda suntik mati batubara dan pembangkit batubara. Ide suntik mati ini datang dari pemerintahan Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri yang memimpin transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) telah menetapkan target penutupan pembangkit batubara pada 2030. Melalui kerja bersama atau kemitraan yang beranggotakan Inggris, AS, Jepang dan negara Uni Eropa (UE) lainnya, JETP telah membuat roadmap percepatan transisi energi khususnya penutupan atau suntik mati pembangkit batubara sebelum tahun 2030. Masyarakat Indonesia lebih siap dari siapapun untuk perbaikan lingkungan. Batubara akan digantikan dengan apa? Oleh siapa? Jawabannya dengan sampah, oleh masyarakat sendiri yang didukung komunitas internasional. Langkah progresif telah dimulai oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dengan membangun pabrik pengolah sampah mengubahya menjadi bahan bakar, semua sampah bisa, kecuali kaca dan besi. Program yang didukung PLN ini hasilnya bahan bakar setara batubara dengan kalori 3000 sampai 4000 yang dikirim ke pembangkit PLTU Suralaya milik PLN. Bayangkan pula jika terobosan Walikota Cilegon ini diikuti oleh semua bupati dan walikota seluruh Indonesia, maka selesailah urusan PLN dengan seluruh bandar batubara kakap pelaku utama deforestasi dan pencemaran udara di Indonesia. Bayangkan nanti separuh pembangkit PLN PLTU saat ini akan dipasok bahan bakarnya oleh masyarakat, tukang pengumpul sampah. Ini benar-benar akan menjadi usaha rakyat, memberikan pekerjaan dan memberikan uang kepada rakyat. PLN adalah rakyat, rakyat adalah PLN. Begitulah slogannya kelak. Ini yang namanya dengan Inclusive kalau dalam bahasa Just Energy Transition Partnership (JETP). Kalau bahasa Dirut PLN Darmawan Prasojo, ini namanya kerakyatan. Rakyat terlibat dalam perjuangan untuk ketahanan energi dan usaha memperjuangkan kedaulatan negara. Ini adalah pelaksanaan dari sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Hankamrata), begitu yang dikatakan Dirut PLN pada acara Peresmian Pabrik Bahan Bakar Jumputan Padat TPSDA Bagendum, bahan bahar dari sampah karya masyarakat Cilegon, Rabu (23/11/2022). Transisi energi memang bukan pekerjaan kecil. Ia harus melibatkan seluas luasnya partisipasi masyarakat yang mestihya mendapat manfaat atas agenda internasional yang tengah dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tanpa partisipasi masyarakat maka transisi energi akan mewariskan masalah baru yakni  pengangguran dan kemiskinan. Ia tidak akan ada bedanya dengan oligarki bandit batubara, tambang dan sawit yang meninggalkan kerusakan dan kemiskinan di wilayah operasi perusahaan mereka. (*)

PLN Journalist Award 2022, Momen Wartawan Gelorakan Semangat Energi Bersih

BY FNN Rabu, 30 November 2022 09:24:55 0

Jakarta, FNN – Ajang bergengsi PLN Journalist Award 2022 kembali hadir untuk para jurnalis di seluruh tanah air. Kali ini dengan tema “Transisi Energi Dorong Pemanfaatan Energi Ramah Lingkungan”, PLN mengajak para jurnalis untuk menggelorakan pentingnya energi bersih. PLN Journalist Award 2022 mengundang dan memanggil seluruh jurnalis di tanah air untuk memperebutkan total hadiah ratusan juta rupiah. Adapun sub tema dalam lomba ini antara lain transisi energi sebagai momentum kebangkitan ekonomi negeri; transisi energi demi kehidupan yang lebih baik; transisi energi mendorong pemanfaatan energi kerakyatan; masyarakat tumbuh dan tangguh bersama listrik; energi bersih untuk bumi Indonesia; PLN Peduli, memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, momen penghargaan para jurnalis kali ini senada dengan salah satu agenda besar G20 untuk transisi energi yang sebelumnya berlangsung di Bali. “PLN Journalist Award 2022 istimewa karena mendorong rekan-rekan jurnalis untuk turut mencerahkan masyarakat tentang energi bersih lewat karya mereka. Diharapkan lewat pewartaan teman-teman, masyarakat akan memahami upaya yang dilakukan PLN bagi generasi kita mendatang,” ujar Gregorius. Gregorius menjelaskan, lewat agenda ini juga diharapkan masyarakat memahami peran PLN yang tak hanya sekadar menghadirkan listrik tapi menghadirkan pembangunan. Beberapa program misalnya yang dimiliki PLN dikhususkan untuk agrikultur lewat Electrifying Agriculture, Electrfying Lifestyle, hingga beragam program tanggung jawab sosial lingkungan yang banyak berdampak bagi kesejahteran masyarakat. Adapun dalam penyelenggaraan PLN Journalist Award kali ini, terdapat 8 kategori. Kategori ini antara lain Hard News Media Cetak, Feature Media Cetak, Hard News Media Online, Feature Media Online, Hard News TV, Feature TV, Foto Essay, dan Foto Tunggal. Tersedia hadiah masing-masing untuk juara 1 sebesar Rp 25 juta, juara 2 sebesar Rp 15 juta, dan juara 3 Rp 10 juta. “Peserta sendiri adalah warga negara Indonesia yang profesinya sebagai jurnalis. Baik tetap maupun lepas, dan bekerja di media massa lokal, nasional, di media cetak atau daring, hingga televisi,” jelasnya. Gregorius menegaskan acara ini tidak dipungut biaya dan dapat diikuti dengan mengisi formulir pendaftaran. Untuk itu setiap peserta perlu menyiapkan berkas berupa data diri lengkap dan jelas, scan atau hasil foto KTP/SIM, scan atau hasil foto ID Pers aktif, scan atau hasil foto kartu NPWP, karya jurnalistik yang dilombakan, bukti siar media cetak berupa kliping atau hasil foto/screen capture/scan halaman berita dalam bentuk PDF atau JPG, serta bukti siar media online dan TV berupa link URL halaman situs berita dan hasil screen capture halaman berita. “Karya jurnalistik yang diikutkan dalam lomba ini adalah karya jurnalistik berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Sehinga para peserta perlu mempublikasikan artikelnya di media massa masing-masing pada periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022,” lanjutnya. PLN berharap dengan adanya kegiatan ini, para jurnalis semakin mengenal sektor kelistrikan tanah air dengan lebih baik. Gregorius menjelaskan setiap jurnalis dapat mengirimkan maksimal 5 karya untuk setiap kategori. Setiap tulisan yang dikirim ke panitia diharapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih lanjut terkait informasi PLN Journalist Award 2022, dapat mengakses tautan berikut: https://web.pln.co.id/pln-journalist-award-2022. (mth)

Ini Saran IFMA untuk Kemajuan Prestasi Muaythai Indonesia

BY FNN Selasa, 29 November 2022 21:05:00 0

Bangkok, FNN – Kunjungan kerja hari kedua Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beserta delegasi dilakukan dengan mengunjungi kantor Otoritas Olahraga Thailand di kawasan Ramkhamhaeng Rd, Bangkok, Thailand, Selasa (29/11/2022).   Secara khusus, Ketua DPD RI yang juga Ketua Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) itu bertemu dengan jajaran pengurus Federasi Muaythai Internasional (IFMA) yang berkantor pusat di Bangkok, Thailand.   LaNyalla disambut langsung Ketua Kehormatan IFMA, Sakchye Tapsuwan, Direktur Pengembangan dan Promosi Otoritas Olahraga Thailand, Theerawat Sinlapa-Archa, Ketua Komisi Atlit IFMA, Janice Lyn dan Direktur Hubungan Internasional IFMA, Nareerat Vissutvarin serta Sekretaris Jenderal IFMA, Stephan Fox yang bergabung melalui zoom.   LaNyalla yang didampingi sejumlah anggota DPD RI, yang beberapa di antaranya juga pengurus Muaythai Indonesia, mendapat beberapa masukan untuk pengembangan prestasi Muaythai di Indonesia.   Di antaranya dengan memasukkan cabang olahraga Muaythai sebagai salah satu pilihan ekstra kurikuler di sekolah dan perguruan tinggi. Serta memasyarakatkan Muaythai sebagai bagian dari fasilitas gym di Indonesia.   “Kalau di Thailand, Muaythai memang bagian dari tradisi sejarah kami yang panjang. Tetapi di negara lain, Muaythai dikembangkan melalui beberapa tools. Salah satunya yang sekarang menjadi bagian dari gaya hidup adalah aktivitas di gym,” tukas Ketua Komisi Atlit IFMA, Janice Lyn.   Perempuan yang juga anggota Eksekutif Komite IFMA tersebut juga menyarankan agar Muaythai menjadi salah satu alternatif program untuk mengurangi angka kenakalan dan kriminalitas remaja, melalui perekrutan mereka di sasana-sasana Muaythai untuk diberi pelatihan secara cuma-cuma. “Di Thailand kami bekerjasama dengan televisi untuk membuat acara reality show untuk menampilkan mereka yang berhasil mengubah nasib, dari kantong-kantong kemiskinan, hingga berhasil menjadi atlit yang berpenghasilan,” tandasnya.   Sehingga, lanjut Lyn, Muaythai menjadi bagian dari poverty program (pengentasan kemiskinan, red) yang kita kerjasamakan dengan program instansi lain yang terkait.       Sementara itu, Ketua Kehormatan IFMA, Sakchye Tapsuwan juga membuka kesempatan kepada Indonesia apabila membutuhkan dukungan teknik, untuk mengembangkan kurikulum pelatih atau wasit.   Senada dengan Tapsuwan, Sekjend IFMA Stephan Fox juga menyiapkan waktu kapanpun untuk Indonesia agar atlit-atlit Muaythai Indonesia mampu mencetak prestasi di tingkat Internasional.   “Saya juga berharap Pencak Silat juga bisa masuk ke dalam keluarga besar Martial Art dunia yang diakui oleh IOC (Komite Olimpiade Internasional), termasuk Muaythai. Saya siap membantu untuk assessment. Karena sekarang baru lima cabang yang masuk. Sisanya masih ada 10 cabang yang waiting list,” imbuh pria kelahiran Jerman itu.    Beberapa anggota yang juga pengurus PB Muaythai Indonesia terlihat cukup intens berdialog dengan Sekjend dan jajaran pengurus IFMA. Di antaranya Ketua Harian PBMI yang juga Senator Aceh Fachrul Razi.    Usai pertemuan, LaNyalla dan rombongan meninjau langsung ke lokasi Pusat Pelatihan Tim Nasional Muaythai Thailand, yang berada satu komplek dengan Kantor Otoritas Olahraga Thailand.    Turut mendampingi LaNyalla, anggota DPD RI, Fachrul Razi (ketua harian PBMI), Bustami Zainudin (wakil ketua umum PBMI) Andi M. Ihsan (wakil bendahara umum PBMI), Hilmy Muhammad, Bambang Santoso, M. Sanusi Rahaningmas dan Muhammad J. Wartabone. Tampak hadir pula Ketua Muaythai Jawa Timur Baso Juherman.   Selasa (29/11), malam, Ketua DPD RI dan delegasi dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan warga Indonesia serta diaspora di Thailand dalam pertemuan dan jamuan makan malam di KBRI Thailand. (mth/*)

TKI Meninggal Jaman Benny Ramdhani Tiga Kali Lipat Dibanding Saat Jumhur

BY FNN Selasa, 29 November 2022 19:08:56 0

 Sudah kerja keras Jumhur turunkan kematian TKI, eh pas Jumhur diganti TKI yang meninggal meningkat. Harusnya kan turun terus hingga ke angka alamiah. Oleh: Andrianto, Aktivis 98 dan Tokoh Oposan KALAU sudah gak becus urus TKI/BP2MI masih mendinglah jika Benny Ramdhani yang kini Kepala BP2MI (dulu BNP2TKI) mau main-main politik termasuk minta penjarakan orang-orang yang berlawanan dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. Faktanya sejak era Jokowi, jumlah TKI/PMI yang meninggal saja naik pesat. Artinya manajemen pengelolaan TKI amburadul. Coba saja bandingkan dengan saat TKI diurus Jumhur Hidayat sebagai Kepala BNP2TKI. Menurut data BNP2TKI yang dilansir oleh katadata.co.id (28/02/17), pada tahun 2014 saat Jumhur Hidayat lepas jabatan Kepala BNP2TKI, jumlah TKI yang meninggal bisa ditekan hingga 226 orang saja dan  tahun sebelumnya 2013 yang meinggal 372. Nah, sejak ganti pemerintahan itu jumlah TKI meninggal terus meningkat pesat. Menurut Kepala BP2MI Benny Ramdhani selama dua tahun dari 2020-2022, TKI yang meninggal berjumlah 1.445 orang. Kalau dibagi rata-rata saja artinya lebih dari 722 TKI meninggal dunia. Ini kan artinya 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun 2014. Sudah kerja keras Jumhur turunkan kematian TKI, eh pas Jumhur diganti TKI yang meninggal meningkat. Harusnya kan turun terus hingga ke angka alamiah. Saat Jumhur menjadi Kepaka BNP2TKI dia meninggalkan aktivitas politiknya dan berkonsentrasi penuh pada tugasnya ngurus TKI. Jadi, ya nyata hasilnya. Nah, kalau pegang jabatan hanya untuk petantang petenteng kayak preman main politik ya begitulah jadinya, rakyat jadi korbannya. Dari jejak digital diketahui, Presiden Jokowi melantik Benny Ramdhani menjadi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Benny Ramdhani merupakan Ketua DPP Partai Hanura dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Utara periode 2014-2019. Benny adalah mantan aktivis yang sudah malang melintang di dunia politik. Sebelum bergabung ke Hanura, Benny adalah kader PDIP. Pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Utara tiga periode sejak 1999 hingga 2014, sebelum melenggang ke Senayan sebagai senator. Benny pernah jadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Manado 1996-1998, Direktur Eksekutif Forum Diskusi Anak Bangsa (Fodab) Sulut 1994-1998, Ketua GP Ansor Sulut 2004-2010, dan Direktur Eksekutif Komite Perjuangan Pembaharuan Agraria (KPPA) Sulut. Benny Ramdhani sempat jadi sorotan saat Sidang Paripurna kedua DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19 September 2019, ricuh. Dia terlibat adu mulut dan nyaris adu fisik dengan senator asal NTT Syafrudin Atasoge karena berebut interupsi. Teranyar, pernyataan tendensius Ketua BP2MI Benny Rhamdani di hadapan Presiden Jokowi menimbulkan keresahan masyarakat luas. Tak ketinggalan Gerakan Nasional 98 juga tersinggung atas pernyataan provokatif Benny itu. Ketua Umum Gernas 98 Anton Aritonang meminta Presiden Jokowi segera memecat Benny. Apa yang telah disampaikan Benny Ramdhani sebagai Kepala BP2MI dan mengaku “mantan” aktivis 98 saat diskusi dengan Presiden sangat bertolak belakang dengan spirit Reformasi 98, bahkan pernyataan tersebut memicu konflik horizontal antar-sesama anak bangsa. Mereka-mereka yang kritis terhadap Pemerintahan Jokowi dianggap menebar kebencian pada Presiden Jokowi dan cenderung provokatif. Pernyataan Benny ini bukan sebagai masukan kepada Presiden.  Benny sudah menjurus, mengarahkan Presiden untuk melakukan tindakan represif kepada mereka-mereka yang kritis terhadap Pemerintahan Jokowi. Gernas 98 menilai pernyataan Benny tersebut justru menebar kebencian. Benny justru tidak bisa membedakan antara kritik dan menebar kebencian. Benny itu penjilat, selama menjadi Kepala BP2MI,  Benny sudah melakukan apa terhadap terlindungnya buruh Migran dari intimidasi majikan yang ada di dalam dan luar negeri. Benny Ramdhani telah memicu perpecahan dan konflik horizontal. (*)

Munajat Akbar 212, Perlukah?

BY FNN Selasa, 29 November 2022 17:05:25 0

Bagaimana dengan yang pro? Munajat Akbar 212 menjadi penting karena beberapa faktor. Apalagi, jika ada rezeki yang cukup untuk melakukan perjalanan dan kesehatan dalam kondisi prima. Oleh: Sulung Nofrianto, Penulis BAGAIMANA jawaban Anda jika dihadapkan pada sebuah pertanyaan, “Perlukah Munajat Akbar 212?” Barangkali responnya akan beragam. Tapi setidaknya ada dua yang kontras, Ya dan Tidak. Bagi yang kontra, kadang ada yang mencibir peserta Munajat Akbar 212 sebagai pengangguran. Sebab, mengadakan aksi di hari kerja tidak mungkin dihadiri oleh para pekerja. Mereka tidak tahu, kalau banyak pengusaha. Kadang ada juga sinisme karena menganggap peserta Munajat Akbar 212 sebagai pengganggu. Sebab, otomatis ruas jalan bakal penuh dengan massa ketika pergi-pulang. Harap maklum, ini terjadi setahun sekali. Bahkan, pengajian rutin pekanan yang selama ini diselenggarakan oleh Majelis Rasulullah di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, juga tidak lepas dari komplain saat itu. Sempat pula menjadi tajuk media arus utama. Bagaimana dengan yang pro? Munajat Akbar 212 menjadi penting karena beberapa faktor. Apalagi, jika ada rezeki yang cukup untuk melakukan perjalanan dan kesehatan dalam kondisi prima. Pertama, silaturrahim kaum muslimin perlu terus dirajut dan dirawat selalu. Pertemuan tahunan ini adalah momen untuk menyatukan kembali (reuni) hati yang jatuh cinta karena Allah dan jatuh cinta kepada Rasulullah. Kedua, acara ini difokuskan untuk bermunajat kepada Allah SWT agar bangsa Indonesia senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya. Boleh jadi ini sebagai teguran atas kezaliman yang berakibat mengundang bencana. Ketiga, kehadiran umat akan menjadi salah satu indikator bahwa pengikut Imam Besar Habib Rizieq Syihab tetap eksis. Umat akan tetap solid mengikuti komando para ulama, habaib, dan asatidz. Sebab, merekalah pelita di dalam gulita. Sebagai simpulan, setiap orang berbuat atas dasar keyakinannya. Bahwa, jika keyakinan sudah bertumbuh jadi cinta, maka segala cerca tak akan membuat goyah. Bandung, 28112022. (*)

Menteri Luhut Juga Gagal Tata Seribu Tambang Ilegal

BY FNN Selasa, 29 November 2022 14:55:43 0

Sebagian dari mereka adalah perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan lain dunia. (Sumber: Hanan Nugroho, Bappenas 2020). Oleh: Natalius Pigai, Mantan Komisioner Komnas HAM SAYA menolak hanya Kepolisian dan Bareskrim yang disalahkan. Pemerintah  dan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan gagal tata 1.000 tambang ilegal (Pertambangan Tanpa Izin, PETI) dan cenderung Komprador dengan MNC. Sudah sepatutnya rakyat menekan pemerintah sebagai sumber utama dari masalah tata kelola tambang. Tanpa aparat Kepolisian wilayah tambang ilegal telah menjadi tempat-tempat yang berbahaya dari kejahatan: transaksi ilegal, kriminal, narkoba, alkohol juga prostitusi dan perdagangan PSK (pekerja seks komersial). Para pelaku memiliki jaringan yang kuat diantara 1.000 titik tambang ilegal. Terdapat mobilisasi ilegal barang, orang, juga jasa. Pemerintah telah gagal kelola sumber daya ekstraktif seperti tambang. Padahal Indonesia itu sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang seperti Batubara, Timah, Bauksit, Nikel, Tembaga, maupun Emas. Terdapat fakta pula bahwa Indonesia juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang masih dikenal sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Namun, Pemerintah dalam hal ini Menko Luhut gagal revitalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang sebagian telah berusia ratusan tahun. Akibatnya merugikan negara karena statusnya yang tanpa izin, tidak membayar royalti, menyebabkan keresahan sosial dan merusak lingkungan. Jumlah Pertambangan Ilegal mereka ini mencapai lebih dari 1.000 lokasi di berbagai daerah di Indonesia, dan kegiatan mereka menjadi gantungan hidup bagi sekitar 2 juta warga Indonesia. Hasil-hasil pertambangan di Indonesia yang sebagian (besarnya) kemudian diekspor tersebut diproduksi di pertambangan-pertambangan modern berskala besar seperti Freeport Indonesia (tembaga) di Papua, Vale (nikel) di Sulawesi Selatan, PT Aneka Tambang (bauksit; dulu di pulau Bintan-Kepulauan Riau, dan sekarang di Kalimantan Barat. Selain itu, PT Timah (timah) di Bangka Belitung, PT Kaltim Prima Coal atau Adaro (batubara) di Kalimantan Timur, dst. Sebagian dari mereka adalah perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan lain dunia. (Sumber: Hanan Nugroho, Bappenas 2020). Keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Maritim dan Investasi yang membawahi Kementerian Pertambangan dan Energi dimana perusahan miliknya, PT Toba Sejahtera, diduga ikut berinvestasi juga dalam pengelolaan Tambang cenderung subjektif dan menyalahi aturan hukum dan moral. (Sumber: Walhi dan Kontras 2021). Oleh karena itu rakyat seharusnya menekan pemerintah agar menata kembali pengelola hak tambang secara profesional supaya bermanfaat untuk negara, rakyat, pemda, pekerja, pengusaha juga kelestarian lingkungan tetap terjaga. (*)

Sang Raja Buta-Tuli

BY FNN Selasa, 29 November 2022 11:21:56 0

Roda pemerintahan semua sedang menuju jalan buntu menembus lorong terjal. Bagaikan sang raja hutan “telinga tuli, mata buta”, malah meminta penambahan masa jabatan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SOLITUDINEM faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian). Seorang Raja Hutan dalam kondisi lapar atau kenyang, yang selalu ada dalam benaknya itu adalah memangsa lawan. Karena, semua yang ada di luar dirinya itu adalah ancaman. Seorang Penguasa Tirani pasti memiliki paling tidak sifat “mata buta, telinga tuli” alias “buta-tuli” yang dalam menatap, mendengar dan memahami realitas kondisi objektif Indonesia, yang terusik berbeda pendapat, apalagi melawan, akan jadi sasaran empuk dimangsa. Indonesia sudah dilanda krisis multi dimensi yang kondisinya sudah benar-benar terjerembab ke tingkat titik nadir. Akibat ketidak-cakapan, ambisi, dan keserakahan rezim. Tidak sadar negara sudah diambang negara gagal, mengantisipasi dinamika geo politik dunia, dan gagal mengelola problematika dalam negeri. Gagalnya menjaga negara dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia terjepit di tengah turbulensi politik global akibat kesembronoannya. Rezim telah benar-benar kehilangan kepercayaan dari masyarakat mayoritas rakyat Indonesia. Korupsi merajalela dan hutang menggunung, keserakahan oligarki sudah menelikung. Bahwa subsidi dicabut, tarif kebutuhan dasar dan pajak melambung tinggi mencekik hidup rakyat yang daya belinya terus menurun. Gagal melindungi rakyatnya. Dalam kondisi keterpurukan ekonomi, enggan menghentikan IKN, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, pembangunan infrastruktur, dan proyek mercu suar lainnya yang hanya karena hawa nafsu ambisinya. Kekuasan makin pongah, arogan, penyimpangan, kekejian, ketidak-adilan, dan kebohongan justru ketika negara sedang berjalan sempoyongan. Dalam ketidakberdayakan, memposisikan polisi dipermak menjadi super body sebagai hammer memukul siapapun yang beroposisi atau melawan penguasa. Anehnya rezim ini tidak sedikitpun merasa bersalah, bahkan makin jumawa dengan macam rekayasa pencitraan, kosong rasa, dan peduli terhadap “anjing menggonggong kafilah tetap berlalu” sekalipun gelombang demo sudah sampai menuntut Presiden mundur atau turun. Tidak melihat bara sekam semakin membesar dipastikan akan bisa berubah menjadi kekuatan revolusi sosial dan yang setiap saat bisa menerkamnya. Indonesia sudah miskin peradaban, kesantunan, etika dan benar-benar lepas dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan, UUD 1945 juga sudah dimangsa. Roda pemerintahan semua sedang menuju jalan buntu menembus lorong terjal. Bagaikan sang raja hutan “telinga tuli, mata buta”, malah meminta penambahan masa jabatan. Dalam kondisi yang gawat dan rumit, beberapa pejabat tinggi negara, luluh- lantak di mamah oligarki: “In the struggle, I\'m selling myself more often  than not on the highest bidder purely for thrill and money” ((Dalam berjuang, saya lebih sering menjual diri saya pada penawar tertinggi semata-mata untuk kesenangan dan uang). Negara dalam bahaya, dikawal pejabat negara kekinian “enjoy live” tidak peduli kapan lagi buka saat ini menjual diri. (*)

Prioritas!

BY FNN Selasa, 29 November 2022 11:10:05 0

Semuanya ini indikasi konkrit amburadulnya Prioritas di negara ini. Maka marilah kita paham dan sadar bahwa selama pengabaian prioritas ini terus berlangsung, sulit berharap kemajuan NKRI menghadapi masa mendatang. Oleh: Sugeng Waras, Kolonel Purnawirawan, Pemerhati Keumatan, Kebangsaan, Pertahanan dan Keamanan Negara SETIDAKNYA saya sudah pernah sampaikan kepada lima (5) delegasi Perwira Militer Luar Negeri (Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan China) ketika saya bersama rombongan berkunjung ke negaranya, untuk menjawab pertanyaanya terkait sistem pertahanan Indonesia terhadap ancaman invasi dari lugri. Yang esensinya bahwa bangsa Indonesia hakekatnya “cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan”! Memahami dan menyadari bentuk dan komposisi NKRI, maka hal yang paling rawan adalah jika adanya kekacauan dalam negeri bersamaaan dengan invasi dari luar negeri (lugri) itu. Dengan memperhitungkan celah-celah pulau besar yang bisa dimanfaatkan oleh lawan sebagai pintu masuk ke Indonesia, maka dengan mensinergikan kekuatan udara, laut, dan darat bersama dengan rakyat serta penguasaan dan pemanfaatan IT, maka pintu-pintu masuk itu telah dikunci dan dilatihkan secara proporsional dan fungsional setiap saat, secara bertahap, bertingkat, berlanjut, dan berkesimbungan Artinya, Indonesia telah menyiapkan kebijakan, strategi, operasional, taktis, dan teknis yang siap mencegah, menindak dan memulihkan terhadap segala kemungkinan dari AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) terhadap NKRI dalam setiap saat, bentuk, jenis, dan sifatnya. Sehingga kekuatan dan kemampuan sebesar apapun dari musuh akan dapat dipatahkan dan diusir kembali keluar dari NKRI. Inilah kesimpulan dari pertahanan dan ketahanan Perang Rakyat Semesta (PERATA) yang telah diwariskan oleh para pejuang pendahulu kita. Namun, benarkah ini masih konsisten dan konsekuen hingga kini? Ini menjadi tanggung jawab Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang juga sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Kekuatan dan kemampuan angkatan perang harus tetap menjadi fokus dan prioritas, tanpa mengabaikan pergaulan Internasional dan keseimbangan kepentingan dan tujuan negaranya. Dan, ini bisa terwujud manakala disertai persatuan dan kedamaian warga negaranya. Dan, itu juga harus ditopang dengan sifat dan watak seorang pemimpin yang   cakap, cerdas, berwawasan luas, menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang tertanam pada dirinya sendiri serta ditanamkan kepada seluruh wargga negaranya. Bagaimana fenomena negara saat ini? Negara yang diunsuri pemerintah, rakyat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain, serta diaspeki Idologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum serta pertahanan dan keamanan nyaris tak terkendalikan. Peran, tugas dan fungsi TNI sebagai penjaga, pembela, penyelamat kedaulatan negara dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia, serta peran, fungsi dan tugas Polri sebagai pengayom, pelindung, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum sudah jelas, begitu juga MK, MA, DPR maupun lembaga lembaga lain berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, faktanya lalai dan ceroboh, sehingga Rencana perundang-undangan dan Undang Undang BPIP/HIP, Omnibus Law/Cipta Kerja dan juga Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, sudah lolos, yang semuanya nyaris mengindikasikan kerja-sama, terjadi konpirasi jahat yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mengkianati Pancasila dan UUD 1945. Penegakan hukum yang tebang pilih, kebohongan demi kebohongan yang menjadi solusi, pengelolaan SDA dan keuangan yang amburadul, serta penerimaan TKA yang tidak transparan, menggunungnya hutang negara, yang membebani masa depan bangsa dan negara, serta pudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Uraian singkat dan tidak mendalam di atas sebagai pengingat dan penekanan kembali bobroknya negara. Tapi mengapa semua tidak ada keberanian untuk melawan? Bangsa Indonesia bukan bangsa tempe yang terus-menerus mlempem, susah bersatu dan tidak ada keberanian. Forum dan Front Ormas gigih mengadakan perlawananan, namun orpol atau parpol sibuk ngurusin persiapan dan pencalonan capres dan cawapres masing masing. Di sisi lain musibah demi musibah, baik karena ulah manusia atau alam terus bergilir. Kejadian di Stadion Kanjuruan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan gempa bumi di Cianjur sebagai contoh konkrit. Ulah sosok Benny Ramdhani yang mengadu di depan Presiden Jokowi terkait penegakan hukum yang memutar-balikkan fakta dan berpotensi membuat kegaduhan nasional seolah dianggap sepele dan tidak ada tindak lanjut dari aparat. Semuanya ini indikasi konkrit amburadulnya Prioritas di negara ini. Maka marilah kita paham dan sadar bahwa selama pengabaian prioritas ini terus berlangsung, sulit berharap kemajuan NKRI menghadapi masa mendatang. Maka kepedulian dan kepekaan pada masalah-masalah kenegaraan melalui kegiatan keumatan, kebangsaaan, kenegaraan serta untuk membangun dan membangkitkan persatuan dan kesatuan bangsa yang berani, peka dan juga peduli, insiatif dan kreatif, berketuhanan, bermoral, proposional, profesional, bertanggung jawab, bermartabat, dan beradzab, menjadi alternatif utama dalam mengambil solusi. Bandung, 29 Nopember 2022. (*)

Rambut Putih yang Jokowi Maksud: Basuki?

BY FNN Senin, 28 November 2022 18:33:34 0

  Termasuk jika nanti ada tokoh kalau sudah ketemu taipan-taipan itu pasti dia paham masalah ini. Termasuk kenapa mereka itu gak suka dengan Anies dan bakal terus membendungnya untuk nyapres. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN MENTERI Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketum Partai Gerindra, kena prank Presiden Joko Widodo? Setidaknya, Gelaran Relawan bertajuk “Relawan Nusantara Bersatu” di Gelora Bung Karno, Sabtu (26/11/2022), menjadi bukti prank tersebut. Jokowi memberi kriteria Bakal Calon Presiden yang disokongnya. Cirinya: berambut putih dan keriput. Prabowo jelas tidak berambut putih. Mantan Danjen Kopassus ini juga tidak keriput. Banyak orang mengira, kriteria itu ada pada sosok Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Banyak tokoh politik maupun masyarakat, termasuk ulama dan kiai yang “terkecoh” dengan kriteria yang dimaksud Jokowi itu hingga sudah banyak pula yang mendeklarasikannya, termasuk ulama di Jambi dan sebelumnya juga banyak ulama di daerah lainnya. Ganjar sendiri sepertinya enjoy-enjoy saja dengan kriteria yang dilontarkan Jokowi di GBK tersebut. Apalagi, terhembus kabar, Ganjar itu didukung oleh Taipan alias Oligarki Indonesia dengan kucuran dana yang tidak terbatas. Ini yang akhirnya juga membuat marah PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung bereaksi keras atas penyelenggaraan “Gerakan Nusantara Bersatu”, Sabtu, 26 Nopember 2022, di GBK tersebut. Dalam rilisnya, Hasto pribadi sangat menyesalkan adanya elit relawan yang dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kebaikan Presiden, sehingga menurunkan citra Presiden Jokowi. Akibatnya, kata Hasto, kehebatan kepemimpinan Presiden Jokowi di G20 Bali yang membanggakan di dunia dan di rakyat Indonesia, lalu dikerdilkan hanya urusan gegap gempita di GBK. Menurut Hasto, kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah going global dan menjadi inspirasi dunia, direduksi dengan cara-cara yang tidak elegan. Sepertinya elit relawan tersebut mau mengambil segalanya, jika tidak dipenuhi keinginannya mereka mengancam akan membubarkan diri, tapi jika dipenuhi elit tersebut melakukan banyak manipulasi. “Banyak sekitar Presiden Jokowi yang kurang paham bahwa elit relawan ini kumpulan berbagai kepentingan,” ungkap Hasto. Padahal, lanjutnya, seharusnya menyangkut urusan bangsa dan negara, apalagi pemimpin ke depan merupakan persoalan bersama yang harus dijawab dengan jernih, penuh pertimbangan, dan harus menjawab jalan kejayaan bagi bangsa dan negara Indonesia. “Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu, menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai harus dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat,” lanjutnya. PDIP menghimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track. “Bahkan prestasi Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia dan dunia, bukan untuk kelompok kecil yang terus melakukan manuver kekuasaan,” tegasnya. Itulah ungkapan “kemarahan” PDIP yang diekspresikan oleh Hasto Kristiyanto. Tentu saja, PDIP masih manafsirkan rambut putih dan muka keriput itu tidak lain adalah Ganjar Pranowo yang sudah diberi “tegoran” oleh DPP PDIP terkait aktivitas promo “nyapres” untuk Pilpres 2024. Bukan Ganjar? Siapa sebenarnya yang dimaksud Presiden Jokowi berambut putih dan keriput tersebut? Benar, Ganjar Pranowo itu berambut putih, tetapi kulit muka masih halus, tidak keriput. Kesimpulannya, berarti yang dimaksud Jokowi itu bukan Ganjar. Tapi, adalah orang kepercayaan Presiden Jokowi yang lain. Ada satu menteri yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan Presiden Jokowi ini. Yaitu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Rambutnya putih semua, mukanya memang rada keriput atau berkerut. Menteri Basuki adalah menteri yang tiap saat selalu mendampingi Jokowi dalam berbagai kunjungannya. Pak Bas, demikian Basuki Hadimuljono ini akrab dipanggil, sempat menarik perhatian ketika KTT G20 lalu di Denpasar, Bali, mendadak menjadi fotografer di acara G20 tersebut. Terlihat dalam video dan foto-foto yang beredar di media sosial Pak Bas tiba-tiba membawa kamera berlensa besar dan turut membaur dengan fotografer lainnya. Meski berdiri bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, namun hanya Pak Bas yang fokus dan sibuk dengan kamera yang dibawanya. Sejurus kemudian, ia memotret para pemimpin dunia yang hadir. Juru bicara dari Menteri PUPR, Endra Atmawidjaja mengatakan bahwa pada saat itu tugas dari Kementerian PUPR di KTT G20 sudah tidak ada. Maka dari itu, Menteri Basuki menghabiskan waktunya tak hanya mendampingi Presiden Jokowi namun juga menyalurkan hobinya. “Tadi malam, dari kemarin juga beliau sudah bawa kamera. Ketika acara selesai langsung angkat kamera. Ya itu memang hobinya,” kata Endra. Orang-rang pada lupa kalau Jokowi punya orang dekat dan kepercayaan yang punya ciri-ciri seperti disebutkan Jokowi itu, dan dia minim resistensi. Selama 2 periode, sejak terpilih jadi Presiden 2014, Pak Bas sudah dipercaya Jokowi memegang jabatan Menteri PUPR. DR. (HC) Ir. H. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, MSc, PhD (lahir 5 November 1954) adalah Menteri PUPR pada Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin sejak 23 Oktober 2019. Sebelumnya Pak Bas juga menjabat sebagai Menteri PUPR pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2014-2019. Pak Bas lahir di Surakarta, ayahnya seorang anggota TNI Angkatan Darat. Setelah memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada 1979, ia pindah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan memulai kariernya di sana. Kemudian, ia memperoleh gelar master dan doktor dari Universitas Colorado. Pak Bas naik pangkat dan menjabat sebagai Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal di sana, sampai ia menerima penunjukan dari Joko Widodo untuk menjabat sebagai menteri setelah lebih dari 30 tahun sebagai pegawai negeri pada 2014. Karena program infrastruktur Jokowi, Kementerian PUPR menerima porsi anggaran yang signifikan selama masa jabatannya, sebesar Rp 107,3 triliun untuk tahun fiskal 2018. Proyek-proyek di bawah masa jabatannya termasuk pembangunan massal perumahan umum, infrastruktur jalan dan waduk air. Kementrian Basuki juga memprakarsai Proyek Bendungan Bener, yang justru menjadi pro-kontra di daerah Wadas hingga saat ini. Jika menyimak ciri khas yang disebutkan Presiden Jokowi, maka Pak Bas-lah yang sebenarnya disiapkan sebagai penggantinya. Coba diresapi masuk akal atau tidak? Taipan atau Oligarki itu lebih nyaman investasi di Basuki Hadimuljono atau Andika Perkasa. Coba diraba kenapanya? Kalau sama Anies Baswedan mereka itu anti benar. Sebabnya cuma satu: mereka takut kalau FPI yang berkuasa dan mengganggu bisnis mereka. Makanya saya pernah bilang dalam tulisan sebelumnya, kalau Anies itu berat nyapres. Banyak yang jadi kendalanya. Banteng sendiri kalau yang muncul Basuki dan digandeng dengan Puan juga tampaknya gak keberatan. Soal Ganjar, dia cuma jadi pengalih-perhatian dan Ganjar sendiri gak sadar akan itu. Ganjar terlalu kegeeran. Andai dia tahu jalan pikiran Jokowi seperti yang juga disampaikan Panda Nababan, Ganjar pasti malu berat. Dipermainkan Jokowi, seperti prank pada Prabowo yang disebut sebagai penggantinya. Oligarki sendiri seolah menopang Ganjar dengan kekuatan uangnya. Padahal, kalau Ganjar tahu yang dipakai cuma uang recehan, tambah malu dia. Uang besarnya masih disimpan untuk Basuki atau Jokowi 3 periode. Jadi, ketemu kan sebabnya Jokowi ngibul sana-sini dan PHP banyak orang, seperti Prabowo dan Ganjar? Termasuk jika nanti ada tokoh kalau sudah ketemu taipan-taipan itu pasti dia paham masalah ini. Termasuk kenapa mereka itu gak suka dengan Anies dan bakal terus membendungnya untuk nyapres. Perlu diingat, Jokowi-Megawati itu sama-sama saling membutuhkan. Sama-sama butuh aman dan sama-sama butuh menaikkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk “mengamankan”. Dan, Anies Baswedan gak masuk di dalam kamus mereka. Taipan-taipan itu apa kata Luhut Binsar Panjaitan. Dan, LBP itu juga punya kepentingan. Kalau paham jalan pikiran Machiavelli, pasti paham skenario ini. (*)

Sindrome Mataraman Belum Mati

BY FNN Senin, 28 November 2022 17:22:43 0

Dalam era demokrasi pasca reformasi, mentalitas birokrasi ala Kolonial sarat feodalisme itu bukannya mati. Tapi malah meluas ke ranah politik kepartaian dan parlemen. Yang akhirnya barang tentu, Istana. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopoitik dan Wartawan Senior DI alam pikir budaya politik Jawa, ternyata ada dua konsep yang secara teoritis satu kesatuan, padahal secara praktek bisa dibelah dua, dan tidak saling berhubungan. Pertama, kedaulatan atau istilah Jawa-nya Parentah. Satunya lagi, pelaksana kekuasaan atau dalam Jawa adalah Panguasa. Dalam pakem murni suatu kerajaan sebenarnya itu biasa. Kedaulatan atau Parentah ada pada ranah raja atau ratu. Panguasa atau pelaksana kekuasaan ada pada Patih atau Perdana Menteri. Namun, pada era penjajahan Belanda sejak 1.830, secara jeli memanfaatkan celah ini digunakan untuk membangun struktur politik buat melayani skema penjajahannya. Kasunan Solo dan Kasultanan Yogya, merupakan proyek rintisan Belanda. Setelah membatasi Kasunan Solo dan Kasultanan Yogya pada wilayah-wilayah  yang semakin sedikit, Belanda berhasil memaksa kedua kerajaan untuk melimpahkan hak pelaksanaan kekuasaannya atas Banyumas dan Bagelen. Dengan begitu, para bupati kedua daerah itu ditunjuk atas rekomendasi dan persetujuan Belanda. Maka walaupun para calon bupati Banyumas dan Bagelen direkrut dari trah kaum bangsawan kraton, namun sebagai bupati terintegrasi sebagai aparat birokrasi pemerintah Kolonial Belanda. Cara Belanda semacam ini jadi bom waktu saat Indonesia merdeka. Mental para aparat birokrasi dari atas sampai bawah memandang dirinya sebagai raja-raja kecil yang sok kuasa, lebih suka dilayani ketimbang melayani warga masyarakat, dan memperkaya diri tanpa kepekaan pada nasib orang banyak. Kecuali untuk diri, keluarga dan keturunannya, maupun kelompoknya. Dalam menyikapi skema penjajahan gaya baru di era modern sekarang ini, warisan penjajah ini juga memudahkan asing untuk menerapkan penjajahan nirmiliternya. Tidak beda dengan mentalitas para bupati zaman dulu yang patuh pada birokrasi penjajahan Belanda namun melestarikan budaya feodalisme yang melekat pada jabatan bupati, jaksa, patih, wedana dan asisten wedana, maka mental birokrasi terbentuk sampai sekarang. Oke kalian boleh jajah kami, tapi ibarat kami ini kepala mandor bangunan, semua tenaga kerja bangunan harus keluarga kami, keluarga kami. Mulai dari tukang semen, tukang cat, tukang cor. Dan sebagainya. Dalam era demokrasi pasca reformasi, mentalitas birokrasi ala Kolonial sarat feodalisme itu bukannya mati. Tapi malah meluas ke ranah politik kepartaian dan parlemen. Yang akhirnya barang tentu, Istana. Kalau di era Pak Harto (Presiden Suharto) birokrat jadi pemain kunci, maka dalam demokrasi ala reformasi, pemain kunci pengganti aparat birokrasi adalah politisi partai. Mereka inilah bupati-bupati modern namun dengan mental feodal era kolonial. Inilah hakekat oligarki dan kartel politik zaman sekarang. Sebagai broker terhadap kepentingan asing tetap dengan mindset feodalisme tempo doloe: Silakan jajah kami, tapi dalam pelaksanaannya, dalam operasionalisasinya, yang mengerjakan orang-orang kami semua. Makanya dalam membaca ulang budaya nusantara, harus dipilah secara tepat, mana yang murni kearifan lokal, dan mana kearifan lokal yang telah ditunggangi feodalisme dengan skema neokolonialisme dan imperialisme. (*)

Pertamina Transisi Energi atau Sempoyongan

BY FNN Senin, 28 November 2022 16:52:10 0

Mengurangi emisi di Scope 3 itu sebetulnya bagian paling mudah. Hanya butuh sedikit inovasi dengan sedikit berpikir, membangun program yang melibatkan banyak kalangan secara luas. Ini bisa dilakukan Pertamina. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) INDONESIA sebagai Pimpinan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang akan mengelola dana awal senilai 20 miliar US dolar, telah mengambil langkah percepatan mencapai NZE (Net Zero Emision) sampai 2030. Ini adalah langkah ambisius untuk menekan emisi di semua lini mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari Scope 1 sampai dengan 3, menyeluruh. Target pemerintah ini jika bukan semua masalah tentu saja ini tantangan paling serius bagi Pertamina sebagai perusahaan energi terbesar di tanah air. Memang bukan hanya bagi Pertamina Scope 3 ini adalah pekerjaan paling berat bagi semua perusahaan penghasil BBM.   Scope 3 menyumbang 80 hingga 95% dari total emisi karbon dari perusahaan minyak dan gas. Tetapi hanya sejumlah kecil dari perusahaan-perusahaan ini yang telah menetapkan ambisi bersih Lingkup 3. Sampai sekarang ini hanya 10 perusahaan minyak dan gas besar yang berkomitmen pada Scope 3 net zero. Perusahaan paling ambisius telah menargetkan Net Zero Scope 3 pada 2030. Mayoritas menargetkan 2050. Demikian disebutkan dalam sebuah laporan lembaga investasi. Ini tentu tak termasuk Indonesia dan perusahaan minyak Pertamina.   Memang Cakupan 1 dan 2 nol bersih sekarang menjadi standar industri. Tapi Scope 3 net zero membutuhkan penyusutan dramatis minyak dan gas yang merupakan ancaman mendasar bagi keberlanjutan tanpa strategi untuk membangun pusat laba yang baru yang rendah karbon. Para analis menganalisis bagaimana mencapai nol emisi Scope 3 sehingga membutuhkan perubahan struktural yang besar. Perusahaan mengambil taruhan yang berbeda untuk mengelola tantangan keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan area kekuatan kompetitif. Mereka harus bersaing dengan ketat untuk menghasilkan portofolio NZE. Sementara itu, bagi perusahaan minyak memasuki area ini ibarat ikan lele berlomba dengan paus di laut. Belum sempat berenang banyak yang dia akan mati duluan. Bahkan, dengan ikan kakap pun tidak bisa ditandingi. Namun, bukan berarti tidak ada jalan keluar atau peta jalan yang bisa dibuat sama sekali. Ada beberapa model bisnis yang telah muncul, yakni: 1. Perusahaan energi besar – melakukan diversifikasi agresif ke energi baru terbarukan dan bahan bakar rendah emisi akan menopang bisnis dan arus kas minyak dan gas harus terlihat memasuki penurunan. 3. Melakukan ekspansi agresif penangkapan dan penyimpanan karbon untuk mengimbangi emisi Cakupan 3. Model ini memungkinkan penurunan minyak dan gas yang lebih lambat dan berpotensi menimbulkan jejak emisi negatif. 3. Memproduksi bahan bakar berkelanjutan – transisi ke pengembangan bahan bakar rendah emisi dan solusi bisnis sirkular untuk mengimbangi penurunan produksi minyak dan gas serta pemrosesan minyak mentah. Apakah semua bisa, bisa dilakukan atau sudah dilakukan oleh Pertamina? Prasyarat utamanya adalah inclusive dan inovatif. Melibatkan komunitas seluruh konsumen minyak dan mendorong inovasi bersama untuk menekan emisi. Tentu saja Pertamina yang harus membagun inisiatif lebih awal, untuk bisa membangun roadmap yang dapat diterima oleh JETP. Itu kalau mau agar agenda Presiden Joko Widodo di JETP tidak ambyar. Memang telah ada yang dilakukan Pertamina sebelum JETP ini datang. Program yang paling mengemuka adalah bio energi, pencampuran minyak sawit dengan solar, yang telah memicu pertengkaran dengan konsumen minyak goreng. Program ini pun tidak dianggap sebagai transisi energi oleh Uni Eropa. Langkah yang lebih kontroversial yang dilakukan Pertamina adalah gasifikasi batubara yang menjadi blunder di mata internasional yang menjadikan sebuah pukulan keras ke batubara adalah langkah paling kunci bagi JETP. Batubara yang hendak disuntik mati oleh komunitas internasional malah telah disuntik vitamin oleh Pertamina. Tapi terlepas dari dua kekeliruan ini masih ada jalan membenahi, membangun ulang. Pertamina, konon telah menjadikan NZE sebagai prioritas kerja. Mereka sadar transisi energi bukan pilihan, tapi to be or not to be, melaksanakan agar hidup berkelanjutan atau tidak melaksanakan maka sekarat. Mengurangi emisi di Scope 3 itu sebetulnya bagian paling mudah. Hanya butuh sedikit inovasi dengan sedikit berpikir, membangun program yang melibatkan banyak kalangan secara luas. Ini bisa dilakukan Pertamina. Bayangkan di Indonesia orang orang indonesia, jangankan menangkap karbon, menankap jin aja banyak yang bisa. Masa menangkap karbon tidak bisa? Monggo. (*)

Rambut Putih dan Kulit Kerut

BY FNN Senin, 28 November 2022 12:54:56 0

Selamat menikmati usia senja dengan kulit dan kening berkerut. Wajah yang tidak cerah adalah kegundahan dan cermin ketidakcerahan hati. Orang yang optimistik dan bermasa depan wajahnya berseri-seri. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADA-ada saja Pak Jokowi ini meminta untuk memilih Presiden yang kulitnya berkerut dan berambut putih karena itu ciri orang yang memikirkan rakyat. Kontan netizen berkomentar bahwa ternyata Pak Jokowi tidak berambut putih jadi tidak pernah memikirkan rakyat he hee. Semua tahu arah dukungannya kepada Ganjar Pranowo yang berambut putih. Meski tidak berkerut kulitnya. Naifnya Jokowi juga mewanti-wanti berhati-hati memilih orang yang berwajah bersih. Entah Anies Baswedan yang dimaksud atau patung lilin, he hee. Sinyal pendekatan seperti yang diungkap Pak Jokowi sebenarnya keliru, bias, bahkan mengerikan. Mengukur kapasitas dengan rambut dan kerut. Monyet juga ada yang berbulu putih dan kulit berkerut. Kasihan kalau ada Capres yang diserupakan dengan monyet berbulu putih. Apakah itu Hanoman atau Monkey King. Socrates filsof Yunani pernah mendefinisikan “manusia” itu sebagai “hewan berkaki dua dan tidak berbulu”. Mendengar itu Diogenes esoknya membawa seekor ayam yang telah dicabuti bulunya, lalu melempar ke hadapan murid-murid Socrates sambil berujar: “Inilah manusia menurut Socrates!” Bagaimana bisa menghukumkan rambut putih dan wajah keriput identik dengan memikirkan rakyat? Orang yang memikirkan dirinya sendiri dengan keras juga bisa berambut putih dan kening berkerut. Orang yang takut kehilangan kursi dan stress juga bisa mengalami hal serupa. Rambut putih dan wajah keriput adalah efek dari penuaan usia. Peringatan bahwa sudah saatnya ia harus banyak merenung dan bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukannya. Acara Relawan Jokowi di GBK, 26 Nopember 2022, agak aneh. Masalahnya Jokowi adalah Presiden, maka semestinya pola dukungan adalah seluruh rakyat Indonesia, bukan relawan. Itu adalah cerita lama. Kemunduran ini membuktikan terjadinya pemerosotan demokrasi. Penggalangan dengan pola pengarahan atau penggiringan bukan partisipasi. Dikaitkan dengan teori siklus Polybios, maka bentuk pemerototan telah terjadi di ujung masa jabatan Jokowi. Sekelompok orang bijak yang telah membantu kekuasaan Jokowi bermoral baik yang disebut Aristokrasi sudah merosot menjadi kelompok penjahat yang mengendalikan kekuasaan dengan sewenang-wenang dan eksploitatif yang disebut Oligarki. Demikian juga dengan demokrasi yang telah membawa Jokowi ke tampuk kepemimpinan kini telah hilang dan bergeser menjadi dukungan buatan atau bayaran berbalut relawan. Hakekatnya hal tersebut menurut Polybios bukan demokrasi tetapi bentuk pemerosotannya, yaitu okhlokrasi atau mobokrasi. Kekuasaan kaum gerombolan. Peristiwa penggalangan GBK menunjukkan bahwa kekuasasn Jokowi sudah lemah sehingga terpaksa harus membuat dukungan artifisial relawan. Kemana partai politik? Sudah berlarian mencari posisi masing-masing. Jokowi sudah dirasakan tidak penting dan layak untuk ditinggalkan. Jokowi yang eksplisit mendukung rambut putih sesungguhnya berada di posisi lawan bersama. PDIP bersama Puan Maharani nyaris berseberangan. Gerindra dengan Prabowo Subianto menjadi korban tipu-tipu. Anies Baswedan dan Partai Nasdem beserta Koalisi Perubahan beradu semakin tajam. Nah, KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP tidak mudah lagi diarahkan, apalagi dibayar untuk sekedar wadah bagi sang rambut putih. Mobokrasi Jokowi adalah bentuk frustrasi dan lumpuhnya akhir kekuasaan. Wajahnya mulai berkerut memikirkan nasibnya sendiri. Bukan rakyatnya. Rakyat tidak pernah merasakan diperhatikan selain sekedar menjadi korban dari bagi-bagi sembako atau kaos bergambar Jokowi sendiri. Selamat menikmati usia senja dengan kulit dan kening berkerut. Wajah yang tidak cerah adalah kegundahan dan cermin ketidakcerahan hati. Orang yang optimistik dan bermasa depan wajahnya berseri-seri. Rambut putih tidak berhubungan dengan rakyat karena tidak sedikit rakyat yang membenci pada orang yang berambut putih. Mungkin si rambut putih itu gemar berbohong dan menyakiti rakyatnya. Rambut bisa menjadi alat menipu. Deceptive hair. When the man angry in the giddy dust, his hairs are turn white to decay – Kinsley Lee. (*)

Kalian Yang Undang Bencana, Kenapa Kita Yang Dibuat Sibuk?

BY FNN Senin, 28 November 2022 12:33:36 0

Dan, yang paling rentan adalah orang yang Suka melihat berzinanya sesama jenis, karena itu bisa kejangkit pada dirinya. Dengan membunuh pelaku itu sama saja dengan membunuh keinginan melakukan hal yang sama seperti itu. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung TELAH tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan menusia itu sendiri (Al-Qur’an). Bukan tidak peduli dengan sesama manusia. Dan, bukan juga tak mau saling membantu atas musibah yang dihadapi atas sesama manusia. Cuma memang semua sedang dalam keadaan susah. Dan, musibah tidak pernah kita prediksi kapan akan datang dan dimana tempatnya. Namun, semua kitab suci agama-agama sawami telah menjelaskan. Bila suatu wilayah di mana penduduknya sudah jauh dari Allah SWT dan hidup penuh  kemaksiatan maka siap-siaplah wilayah atau daerah tersebut bakal ditimpa bencana yang mengerikan kita semua. Negeri-negeri dahulu contohnya. Bagaimana negeri Solomon dan Gomorah dihantam dengan gempa bumi yang dahsyat akibat maksiat kepada Allah SWT. Sekarang di tanah air kita Indonesia telah mengalami hal yang sama. Pada 1955 pernah terjadi di sebuah kampung desa di Jawa Tengah kampungnya tertimpa dengan gunung yang terbelah seperti dipotong tengahnya, sehingga puncaknya menimpa satu kampung itu dan tidak ada satupun yang hidup dari mereka. Kayak kita memotong tumpeng dari tengahnya. Penyebabnya apa? Karena, hidup mereka bergelimang dengan maksiat, terutama zina sesama jenis. Itu juga yang terjadi di Palu beberapa tahun lalu dan juga terjadi di Cianjur baru-baru ini.  Belum lama kita tonton berita di TV polisi menangkap Remaja dari Cianjur di Cipanas dalam keadaan telanjang bulat karena mereka melakukan praktek sex sesama jenis. Dan lebih mengagetkan lagi ada anak yang masih SMP terlibat di dalamnya yang ikut diangkut alias ketangkap. Dari mana polisi tahu? Yah, dari laporan masyarakat. Dan, remaja tersebut ternyata mereka saling tahu dari aplikasi yang ada. Ngeri, kan? Nah, oleh karena itu beberapa negara termasuk negara kita melarang praktek LGBT. Di Piala Dunia saja simbol-simbol LGBT dilarang keras oleh FIFA dan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Simbol-simbolnya saja dilarang seperti warna pelangi, apalagi mempraktekkannya? Tim panser Jerman saja memakai Ban Kapten dari pelangi gak bisa mendarat masuk ke Qatar. Lantas, mendarat di Oman dan tidak memakai Ban Kapten pelangi sebagai simbol dari LGBT, baru dimasukkan ke Qatar dan ikut piala dunia. Dalam sebuah video di Rusia saja praktek ini dilarang keras. Padahal, Rusia itu negeri komunis. Apalagi di negeri Islam atau negeri yang warganya mayoritas Islam? Bila melihat ada dua orang sejenis bermaksiat ria maka yang melihat hal itu Dibolehkan Membunuh kedua orang itu. Ini ajaran Islam. Kenapa begitu keras ajarannya? Ingat, ini penyakit menular. Dan, yang paling rentan adalah orang yang Suka melihat berzinanya sesama jenis, karena itu bisa kejangkit pada dirinya. Dengan membunuh pelaku itu sama saja dengan membunuh keinginan melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi, jauhilah perbuatan itu. Karena, itu merusak di bumi dan dibenci oleh Allah. Tapi kalau mau melawan Silakan, tapi jangan di negeri kita. Apalagi, di hadapan kita. Bisa mati dibelah kepalanya. Sebab sudah kena bencana dan musibah yang akan repot kita semua. Kalau lagi ada asyik, jika lagi susah semua, siapa yang mau bantu? Berharap pada siapa. Pada Jin? Gak mungkin dia bisa bantu karena gak ada lagi Nabi Sulaiman di sekitar kita. Maka jangan undang musibah agar kita semua gak dibikin repot. Wallahu A\'lam ... (*)

Jokowi Lakukan Puputan

BY FNN Senin, 28 November 2022 10:58:09 0

Apalagi jelas rezim Jokowi bukan lagi menjalankan “Nawa Cita” yang berbasis sosialis ala Bung Karno, melainkan rezim “Nawa Duka” seperti rezim Peng Peng yang pro oligarki. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98 ACARA megah gempita berjuluk “Relawan Nusantara Bersatu” di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (26/11/2022), yang melibatkan ratusan ribu orang ini bikin dahi berkerut. Apakah kita kembali ke era Orba yang melibatkan jumlah massa besar di luar massa kampanye resmi pemilu yang disebut Kebulatan Tekad? Jika dahulu mayoritas Ibu-ibu majelis taklim (dimobilisasi Badan Kontak Majelis Taklim/ BKMT) kini pun hampir mirip. Terlihat di layar kaca ibu-ibu yang berkerudung memenuhi GBK. Ada dua hal yang membuat kita protes: Pertama, pelanggaran hukum meski itu cuma putusan Menpora yang telah melarang penggunaan GBK sampai perhelatan Piala Dunia U-20 tahun depan. Maklum itu ajang sepakbola dunia resmi dari FIFA, tentu GBK sebagai ajang pembuka harus siap sedia. Kedua, moralitas etika kemanusiaan di saat kita baru tertimpa dua bencana besar yakni Tragedi Kanjuruhan dan Tragedi Gempa Cianjur. Kedua tragedi ini memakan korban cukup besar. Jika acara di GBK ini sekedar acara relawan seperti yang dinyatakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, justru ini bertolak belakang jika dilihat siapa Ketua Panitanya, yaitu: Stafsus Presiden Aminuddin Maruf dan Stering Comiite-nya Arsjad Rasjid, Ketua Umum KADIN. Artinya jelas ini orang Istana. Justru kita melihatnya Istana memanipulasi Relawan seolah itu acara Relawan. Jadi Hasto keliru, karena acara model GBK sudah kesekian kalinya dilakukan. Dari mulai acara Ribuan Kepala Desa di Istora Senayan, Acara Rakernas Projo di Magelang, Acara Musra di Bandung dan lain-lain. Semua acara ini tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Tidak mungkin Relawan bisa membuat acara berskala besar dan terus menerus. Malah kita bertanya apakah ini pakai dana Pribadi Jokowi atau APBN? Jika ada sponsor oligarki apakah ini bagian dari gratifikasi? Atau kompensasi dari banyaknya kebijakan yang menguntungkan oligarki (UU Omnibus Law, UU Minerba dan lain-lain). Kalau melihat skala acara-acara yang demikian massif tentu sudah Ratusan Milliar Rupiah tergelontorkan. Dari acara GBK makin tampak sekali agenda Pilpres 2024 dimana positioning Jokowi tidak miliki porto polio di Parpol manapun. Jokowi justru terasing dari semua parpol. Jokowi kader PDIP seperti sering diklaims orang PDIP. Jokowi sendiri hadir saat Rakernas 2 PDIP yang hasilnya dibacakan Ganjar Pranowo yang menyatakan Capres itu domain Ketum PDIP. Nah, jadi bertubinya agenda Jokowi jelas punya maksud dan tujuan sendiri. Dalam acara GBK, Jokowi bilang Kriteria Pemimpin mesti wajah berkerut dan berambut putih. Kalo kriteria ini jelas menyinggung Bu Mega. Bukankah Sang Ayahandanya, Bung Karno, kita kenal berwajah clink, berbusana modern, flamboyan dan lain-lain. Juga para tokoh bangsa seperti Bung Hatta, Bung Syahrir yang berwajah klimis dan tidak berambut putih. Anonim yang disebut Jokowi itu menyasar ke Ganjar Pranowo. Justru dia bikin ilustrasi kriteria pemimpin malah bikin ambyar semua orang. Tadinya kita berasumsi Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Tapi, ternyata terpatahkan di acara kemarin kriteria lebih mengarah ke Ganjar seperti skema awal. Bisa jadi pihak oligarki penyokong Jokowi tidak percayai sosok Prabowo. Apa mungkin Prabowo sosok Jenderal bisa diatur-atur kemudian? Buat Jokowi dan para oligarki kelanjutan project mercusuar Presiden Jokowi seperti IKN, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabotabek dan lain-lain itu adalah pertaruhan yang harus dilanjutkan. Apa jadinya bila semua project tersebut mangkrak? SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) saja terus dibuli meski hanya meninggalkan 1 project Hambalang yang nilainya kecil jika dibandingkan salah satu project Jokowi tersebut. Belum lagi potensi KKN yang berujung pidana seperti dikatakan tokoh seperti Prof Anthony Budiawan, Said Didu, dan Faisal Basri. Akhirnya Jokowi tinggal selangkah lagi deklarasikan Capres pilihannya, yakni Ganjar Pranowo. Hanya tinggal waktu saja. Apakah pilihan Jokowi akan diterima parpol-parpol, terutama PDIP? Padahal, apa yang dilakukan di GBK itu sudah sebuah psy war terbuka? Tapi, kita sangsi parpol-parpol akan manut begitu saja. Apalagi figur Ganjar yang penuh kontroversi antara lain tersandung E-KTP, kegagalan memimpin Jateng, sehingga Jateng menjadi provinsi nomor 15 termiskin, Kasus Wadas, Kasus Semen Kendeng dan lain-lain. PDIP sebagai parpol yang miliki tiket VIP tentu punya perhitungan bila usung Ganjar. PDIP adalah parpol yang dikenal miliki ideologisasi yang kuat. Jabatan adalah Penugasan: Petugas Partai. Sebagai partai yang memiliki jiwa sang inspirator dan pendiri mazab Nasonalis Bung Karno, tentu keberlanjutan ruh Bung Karno jadi pertaruhan utamanya. Apalagi muncul kepermukaan jika Ganjar yang Presiden, maka Jokowi yang Ketum PDIP. Bisa jadi setelah puputan Jokowi ini, makin membuat yakin PDIP segera mendeklrasikan Pencapresan Puan Maharani. Karena, pasti akan berisiko mendukung sosok Ganjar yang diingini Jokowi. Apalagi jelas rezim Jokowi bukan lagi menjalankan “Nawa Cita” yang berbasis sosialis ala Bung Karno, melainkan rezim “Nawa Duka” seperti rezim Peng Peng yang pro oligarki. PDIP harus tobatan telah gagal dengan eksprimen Petugas Partainya. Karena Sang Petugas malah menurunkan derajat menjadi timses next Presiden dan berupaya menciptakan next Boneka sesuai keinginan oligarki. Bahkan yang terburuk melakukan upaya Kudeta Konstitusi. (*)

Musibah dan Derita Rakyat di GBK: Parpol Kena ‘Prank’

BY FNN Senin, 28 November 2022 10:34:14 0

PDIP menghimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) RAKYAT Indonesia berduka atas musibah di Cianjur. Korban meninggal dunia sudah lebih dari 300 orang, belum termasuk korban hilang. Kerugian materi sangat besar. Mereka kehilangan segalanya. Sudah miskin, bertambah miskin. Di lain sisi, di Jakarta, ada yang mengadakan ‘pesta’, gegap gempita. Relawan mengadakan pertemuan di stadion utama Gelora Bung Karno (GBK). Menurut kabar, dihadiri lebih dari 100 ribu orang. Ironi Apalagi topik yang dibicarakan pada pertemuan tersebut sangat tidak penting bagi bangsa dan negara. Tidak berkelas. Misalnya, membahas ciri presiden. Mengarahkan, pilih presiden sebaiknya wajah yang berkerut dan berambut putih. Karena ciri tersebut memikirkan rakyat, katanya. Ampun deh! Mungkin cuma gurauan saja. Tapi sangat tidak lucu, kan? Tidak berkelas sama sekali! Mudah-mudahan tidak diliput media asing. Gurauan ini jelas telah membuat banyak pihak merasa tidak nyaman. Apa sih maksudnya? Belum lama ini mengatakan giliran Prabowo Subianto akan menjadi presiden 2024. Ternyata cuma gurauan juga, alias ‘prank’? Ternyata yang didukung yang berambut putih. Bukan Prabowo. Semoga Prabowo bisa menerima ini dengan lapang dada. Kedua, gurauan ini pasti akan membuat PDIP juga tidak nyaman. Karena, setiap orang mengerti siapa yang dimaksud berambut putih. Siapa lagi kalau bukan Ganjar Pranowo. Ada dua alasan yang membuat PDIP bisa marah. Pertama, Jokowi sebagai kader PDIP terkesan tidak menghormati serta melancangi PDIP. Dua kader PDIP, Jokowi dan Ganjar, seolah-olah tidak menghargai Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Bahkan terkesan mempermainkannya, dengan tebak-tebakan kurang bermutu. Kedua, gurauan ciri presiden ini dapat diduga mau aborsi pencalonan Puan Maharani sebagai calon presiden dari PDIP. Kedua hal ini pasti akan membuat Ketua Umum dan jajaran PDIP marah. Sebagai kader PDIP, Jokowi dan Ganjar, seharusnya mengikuti arahan Ketua Umum dan jajarannya di PDIP. Bukan bermanuver untuk kepentingan pribadi mereka. Kita tunggu reaksi Prabowo dan PDIP. Semoga mereka dapat menerima semua gurauan ‘prank’ ini dengan lapang dada. Reaksi Sekjen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung bereaksi keras atas penyelenggaraan “Gerakan Nusantara Bersatu”, Sabtu, 26 Nopember 2022, di GBK tersebut. Hasto pribadi sangat menyesalkan adanya elit relawan yang dekat dengan kekuasaan, lalu memanfaatkan kebaikan Presiden sehingga menurunkan citra Presiden Jokowi. Akibatnya kehebatan kepemimpinan Presiden Jokowi di acara G20 di Bali yang membanggakan di dunia, dan rakyat Indonesia, lalu dikerdilkan hanya urusan gegap gempita di GBK. Menurut Hasto, kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah going global dan menjadi inspirasi dunia, direduksi dengan cara-cara yang tidak elegan. Sepertinya elit relawan tersebut mau mengambil segalanya, jika tidak dipenuhi keinginannya mereka mengancam akan membubarkan diri, tapi jika dipenuhi elit tersebut melakukan banyak manipulasi. “Banyak sekitar Presiden Jokowi yang kurang paham bahwa elit relawan tersebut kumpulan berbagai kepentingan,” ungkap Hasto. Padahal, lanjutnya, seharusnya menyangkut urusan bangsa dan negara, apalagi pemimpin ke depan merupakan persoalan bersama yang harus dijawab dengan jernih, penuh pertimbangan, dan harus menjawab jalan kejayaan bagi bangsa dan negara Indonesia. “Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu, menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai harus dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat,” lanjutnya. PDIP menghimbau kepada ring satu Presiden Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang (ABS) dan benar-benar berjuang keras bahwa kepemimpinan Pak Jokowi yang kaya prestasi sudah on the track. “Bahkan prestasi Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia dan dunia, bukan untuk kelompok kecil yang terus melakukan manuver kekuasaan,” tegasnya. (*)

Ketika Parpol Merampok Hak Demokrasi

BY FNN Senin, 28 November 2022 10:03:33 0

Tentu akan lebih jahat lagi ketika partai politik itu dikuasai oleh kekuatan uang atau oligarki. Terjadilah kongkalikong kepentingan para elit politik dan keuangan yang maha kuasa. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation, Putra Kajang Asli DALAM dunia demokrasi warga negara (citizen/people) menjadi rujukan kekuasaan. Tentu dalam spirit Islam, Tuhanlah sebagai penguasa masyarakat (people) yang menjadi rujukan tertinggi. Sehingga harapannya “the people” (masyarakat atau warga) dalam visi Islam harus sadar Tuhan. Hanya dengan demikan masyarakat dapat dikategorikan sebagai “Wakil Tuhan” di bumi. Tapi terlepas dari idealisme demokrasi yang berketuhanan (dengan spirit Islam) itu memang dalam konsep demokrasi masyarakatlah yang sesungguhnya menjadi rujukan kekuasaan. Istilah klasiknya: by the people and for the people (dari/oleh dan untuk masyarakat). Yang menjadi masalah memang, sebagaimana sistem perpolitikan yang lain, termasuk yang berbasis agama sekalipun, kerapkali sistem dipermaikan oleh ragam tendensi kepentingan oleh mereka yang punya kepentingan tertentu. Sehingga, idealisme demokrasi kerap dirampok dan terdegradasi ke titik terendah. Berbagai upaya dilakukan atau dimanipulasi untuk melemahkan nilai demokrasi. Dan lebih jahat lagi bahwa semua dilakukan juga atas nama demokrasi. Sehingga berbagai kejahatan dan manipulasi itu seolah “justified” (dibenarkan) secara konstitusional. Pada akhirnya melahirkan apa yang pernah saya sebut “constitutionalized crime” (kejahatan yang bisa dibenarkan secara hukum). Fakta ini mengingatkan saya tentang suatu hal yang Dr. Anies Baswedan sampaikan di acara KAHMI 3 hari lalu. Beliau menyampaikan bahwa kebijakan publik itu perlu etika dan inovasi. Karena tanpa etika akan ada kebijakan-kebijakan publik yang mungkin saja secara hukum benar. Tapi secara etika dan moral menginjak-nginjak kebenaran dan hati nurani. Partai Politik dan Demokrasi Partai-partai politik dalam tatanan demokrasi sesungguhnya sekedar menjadi jembatan bagi ekspresi kedaulatan pemangku kekuasaan tertinggi (rakyat). Karenanya di negara-negara maju, Amerika misalnya, petinggi-petinggi partai politik tidak memiliki peranan yang menentukan. Hampir Chairperson (ketua) dari dua partai besar Amerika (Demokrat dan Republican) tidak dikenal. Hal ini sangat berbeda dengan banyak negara, termasuk Indonesia. Di mana partai-partai politik, bahkan petinggi-petinggi partailah yang lebih dominan dalam menentukan arah perjalanan demokrasi dan kebijakan publik. Akibatnya petinggi negara yang terpilih harus rela menjadi “pekerja politik” yang tidak jarang terkungkung oleh arah kemauan “bos” partai pengusung. Salah satu dilemma terbesar perpolitikan dan demokrasi di Indonesia adalah persyaratan seorang calon posisi publik, baik di eksekutif maupun di legislatif, yang secara dominan ditentukan oleh partai politik. Terlebih lagi posisi publik eksekutif, dari Kepala daerah hingga ke Kepala negara, juga ditentukan oleh partai politik. Bahkan lebih masalah lagi ketika pencalonan itu dengan persyaratan yang berat, minimal 20% dukungan suara dari partai politik. Di Amerika Serikat penyaringan calon dari masing-masing partai, waktu secara internal partai ada persyaratan-persyaratan untuk maju, tapi pada akhirnya ketentuan itu ada di tangan pemilih (rakyat). Sehingga proses pemilihan calon dari partai melibatkan pilihan rakyat. Bahkan jika calon tidak lolos dalam pemilihan (seleksi) pencalonan, yang bersangkutan sah saja maju sebagai calon independen jika memiliki dukungan (dalam bentuk petisi) dari masyarakat. Saya hanya ingin mengatakan bahwa idealisme demokrasi seringkali terculik oleh berbagai kepentingan. Salah satunya adalah kepentingan partai-partai politik. Seolah hak setiap warga negara terbatasi bahkan teramputasi oleh kepentingan partai politik. Hak untuk maju sebagai calon. Dan juga hak untuk menentukan siapa calon yang diinginkan oleh rakyat. Tentu akan lebih jahat lagi ketika partai politik itu dikuasai oleh kekuatan uang atau oligarki. Terjadilah kongkalikong kepentingan para elit politik dan keuangan yang maha kuasa. Penentuan calon, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, bahkan yudikatif, ditentukan oleh kolaborasi kepentingan partai dan kepentingan uang (oligarki). Jika ini terjadi maka negara dan rakyat pada akhirnya hanya akan menjadi “slaves” (budak) kekuasaan yang tidak pernah berujung kepada harapan panjang mereka. Yaitu terujudnya “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Ghafur”. Atau seperti yang dijanjikan oleh negara melalui pesan Pancasilanya, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapankah perubahan itu akan terjadi? Entah! Ci-Makassar, 28 Nopember 2022. (*)

Presiden Tidak Tahu Diri?

BY FNN Senin, 28 November 2022 08:06:04 0

Bagi PDIP dengan jumlah kursi yang telah melebih 20% satu-satunya partai yang tak perlu koalisi untuk memajukan pasangan capres. Sudah mempunyai “captive market” pemilih tetap 20%. Angka tersebut menjadi “modal sosial” tetap. Oleh: Syafril Sjofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 SUATU pagi kemarin, istri saya yang apolitik hanya ibu rumah tangga tanya,  “Pap, Presiden Jokowi apa ikut pemilu, sudah boleh berkampanye?” Rupanya dia nonton di medsos. Karena setahu saya dia jarang nonton tivi. “Ada acara Jokowi dengan relawan di GBK layaknya kampanye,” lanjut ibu dari anak saya. Pertanyaan awam saya akhirnya tergelitik. Presiden Jokowi memang senang mengumpulkan relawannya. Kadang mereka dikumpulkan di Istana, walau bukan urusan Negara. “Banyak relawannya yang diberi hadiah, di antaranya jabatan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN, bukan milik Presiden) walau hanya punya pengalaman bermain band,” timpal saya sembari ngunyah kripik jengkol. Istri saya tertawa renyah. Komen singkatnya ”Pak Jokowi Presiden relawan, dong”. Dari percakapan pagi tersebut lahir analisis ini. Jokowi lengkapnya bernama Joko Widodo, sebelum menjadi Presiden seperti sekarang, sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. Karena Jokowi ketika itu bukan siapa-siapa. Juga, bukan tokoh masyarakat, bukan aktivis, bukan pula pemimpin ormas pemuda maupun agama. Menjadi Walikota Solo melalui dukungan PDIP. Nama Jokowi mulai melesat dikenal masyarakat, setelah promo mobil Esemka yang pesan 6.000 unit mobil, katanya ketika itu (sampai sekarang tak pernah ada). Kemudian PDIP memunculkan menjadi Gubernur DKI dan menang. Tidak sampai selesai masa jabatannya, kembali PDIP mencalonkan Jokowi menjadi Presiden pada 2014. Menang. Artinya jika tidak “dimunculkan dan didukung” PDIP meniti jabatan tersebut, Jokowi bukan siapa-siapa. Tentu termasuk anak dan menantunya. Tidak salah Megawati menyatakan dan mengingatkan jika Jokowi petugas partai (PDIP). Begitu besar jasa PDIP terhadap perjalanan hidup Jokowi dengan anak dan mantunya, hingga menjadi orang. Perlu juga dianalisis secara singkat tentang PDIP. Partai tertua setelah Golkar, cikal bakalnya malah lebih tua. Pemilu 2019 sebagai pemenang Pemilu. Jika diamati dari empat kali Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, perolehan suara hasil pemilunya kisaran 18 – 20 %. Artinya partai ini sudah punya “Captive Market” pendukung tetap. Apapun gonjang-ganjing yang terjadi baik di tubuh partai atau eksternal (kasus korupsi dsbnya) tidak akan membawa pengaruh. Hasil survei banyak lembaga juga tidak jauh beda dari kisaran 20 %. Berbeda dengan partai lain hasil pemilu dalam grafik naik-turun curam.  Saat Pilpres 2019 Jokowi - Ma’ruf Amin didukung oleh 5 partai dengan perolehan suara pada Pileg 2019, PDIP (19,33%), Golkar (12,31%), PKB (9,69%), Nasdem (9,05%), PPP (4,52%). Total gabungan perolehan suara 54,9 % tidak berbeda jauh dengan angka perolehan kemenangan Pilpres Jokowi. Karena kerja keras 5 partai melalui infrastruktur partai yang berada sampai kecamatan.  Artinya, tidaklah signifikan hasil dukungan relawannya terhadap kemenangan Jokowi. Karena infrastruktur relawan Jokowi terbatas, lebih terpusat di ibukota Jakarta atau beberapa di ibu kota provinsi. Begitu juga “efek Jokowi” juga tidak signifikan untuk menaikkan pemilih buat partainya PDIP. Terbukti perolehan suara PDIP 2019 tidak berbeda jauh dengan 4 Pemilu sebelumnya. Hanya berkisar 18 – 20%. Akhir pekan kemarin Jokowi cawe-cawe seakan calon presiden mengumpulkan relawan di GBK. Pengumpulan massa hingga ratusan ribu orang itu tentunya dengan sokongan dana yang besar. Pesta musik serta sebagian peserta itu di iming-iming dengan tablig akbar atau sholawat yang ternyata prank seperti diinvestigasi oleh media mainstream seperti Tempo dan Kompas. Jokowi sebagai petugas partai PDIP seakan menjadi petinggi partai yang bisa menentukan kriteria calon Presiden, yang melabrak fatsun partainya sendiri. Menisbikan hasil kongres dan kewibawaan serta marwah Ketum partainya PDIP. Yang telah menjadikan dirinya dari tidak siapa-siapa menjadi Presiden. Lebih tepatnya tidak tahu diri. Lupa kacang dengan kulitnya. Bagi PDIP dengan jumlah kursi yang telah melebih 20% satu-satunya partai yang tak perlu koalisi untuk memajukan pasangan capres. Sudah mempunyai “captive market” pemilih tetap 20%. Angka tersebut menjadi “modal sosial” tetap. Puan Maharani dengan modal sosial tersebut sudah siap berlaga, tinggal menentukan cawapres yang punya keahlian mengatasi ekonomi yang suram. Tidak perlu terpengaruh dengan survei dan manuver orang yang “tidak tahu diri”. Bandung, 28 Nopember 2022. (*)

Anwar Ibrahim, The Lion of Malays

BY FNN Ahad, 27 November 2022 23:12:20 0

DSAI adalah panutan politik untuk Islam Rahmatan Lil Alamin, yakni membangun peradaban berbasis anti korupsi, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi rakyat miskin. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle HILMY Bakar Almascaty, keturunan pendiri Al-Irsyad, seorang yang pernah menjadi penghubung antara Datok Sri Anwar Ibrahim (DSAI) dan Adi Sasono, meminta saya untuk menulis tentang fenomena DSAI ini, serta sepak terjang perjuangannya dan harapan ke depan. Sebab, DSAI, yang baru saja menjadi Perdana Menteri Malaysia, kemungkinan besar akan mempunyai pengaruh pada kebangkitan Islam dunia. Di samping itu, Hilmy juga menyertakan tulisannya terkait DSAI, yakni “Ada Apa Dengan Taliban Nusantara”, Republika (7/8/2019). Tulisan itu menceritakan peranan DSAI menghimpun para Mujahidin dari Indonesia untuk berperang di Afganistan, tahun 1980-an. Ketika itu DSAI adalah menteri yang sangat dipercaya Perdana Menteri Malaysia. Menulis tentang DSAI ini tidaklah mudah. Karena kita akan berbicara tentang perjuangan panjang seorang manusia yang gagah berani, hidup dari penjara ke penjara, dan penuh dengan gagasan yang bersifat ideologis. Manusia satu ini adalah barang langka, ketika kita membandingkan dengan manusia-manusia elite di negeri ini, ada yang bangga jadi boneka, ada yang bangga memukul-mukul meja sambil berteriak perjuangan sampai titik darah penghabisan; Ada yang bangga menghimpun semua oposisi di kantornya, tapi kemudian dengan entengnya mendukung perpanjangan masa jabatan presiden secara inskontitutional, dan banyaknya manusia-manusia pelacur politik, yang hidupnya terjebak antara “stick and carrot”. Tentunya tidak hanya di sini, tapi di Malaysia juga. Beberapa orang telah mengulas DSAI, tapi kelihatannya tanpa makna. Karena sejarah manusia bukanlah soal deskripsi fungsi fakta terhadap waktu. Ada juga yang membuat meme “Dari Penjara Ke Istana; Dari Istana Ke Penjara”, membandingkan DSAI vs Dato\' Najib, di Malaysia. Tapi tulisan yang beredar sejauh ini tidak mengulas apa yang dipikirkan dan diperjuangkan DSAI. Bagaimana efeknya pada kebangkitan Islam di dunia? Bagaimana kebangkitan Bangsa Melayu di Asia Tenggara? Kita harus dapat membahas hal itu. Ideologi Anwar Ibrahim DSAI adalah Islam Fundamentalis pada masa mudanya. Pada awal 70 an dia mendirikan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), lalu menjadi presiden ABIM selama 9 tahun sejak 1974. Organisasi ini mempunyai visi menjadikan Malaysia sebagai bangsa yang merujuk pada Islamic World of View. Perempuan-perempuan ABIM adalah generasi pertama pemakai Jilbab di Malaysia sebagai bentuk kesadaran baru tafsir Islam atas pakaian wanita. Resikonya mereka di-bully sekian lama dan bertahun-tahun. Gerakan tersebut juga melakukan internasionalisasi gerakan Islam, seperti mengimpor pikiran-pikiran pendiri Ikhawanul Muslimin, Jamaat Al Islami, Dewan Dakwah Islam Indonesia, dlsb. (Lihat buku panduan 50 tahun ABIM, https://online.anyflip.com/obtem/jcih/mobile/index.html). Untuk gerakan ini, DSAI pernah ditahan oleh intelijen Malaysia, merujuk pada UU “ISA” (Internal Security Act). Pada saat pidato di Menara Telkom, Jakarta, 2004, atas undangan almarhum Adi Sasono, sepekan setelah keluar penjara yang dijalani selama 5 tahun itu, DSAI menyampaikan bahwa ketika muda dia dirayu untuk masuk Ikhwanul Muslimun, organisasi yang di Indonesia mungkin tercermin pada PKS, namun DSAI menjelaskan bahwa cukup baginya mempunyai panutan dari Bangsa Melayu, yakni Muhammad Natsir. Menurutnya Natsir sebanding dengan para pendiri Ikhwanul Muslimin, seperti Hasan Albana dan Sayid Qutub. Pernyataan DSAI tentang Natsir dan kedekatannya dengan pejuang Islam militan di Indonesia, seperti Muhammad Imaduddin Abdurahim dan Adi Sasono, menunjukkan DSAI yang telah menjadi oposisi di Malaysia tidak berubah garis ideologisnya. Namun, Islam bagi Anwar bukanlah ideologi eksklusif, yang hanya relevan untuk kepentingan kaumnya. Tapi, Islam menurutnya menjadi rahmat bagi semesta alam. Kembali ke awal masa pergerakan DSAI, sejarah mencatat DSAI terlibat dalam gerakan kampus dan mahasiswa yang anti pada pemerintahan. Dalam aksi solidaritas atas nasib petani yang semakin miskin saat itu, pada Desember 1974, DSAI melancarkan protes, yang mengakibatkan dia ditahan selama dua tahun oleh pihak keamanan Malaysia. Isu anti pemerintah dalam konteks model dan strategi pembangunan memang lagi trending pada masa itu, di berbagai negara berkembang. Di Indonesia era pembangunanisme yang dijalankan pemerintah Suharto dikecam oleh aktifis kampus pada Januari 1974. Kritiknya sama dengan yang terjadi di Malaysia, pembangunan dilakukan lebih untuk menguntungkan investor ketimbang rakyat. Yang mengalami kekejaman akibat kritik itu, di Indonesia adalah Hariman Siregar dan kawan-kawannya. Sama seperti Anwar Ibrahim, mereka dipenjarakan. Munro Kua, dalam “Athoritarian Populism in Malaysia”, mengatakan bahwa spektrum gerakan yang melibatkan DSAI pada era 70-an itu menunjukan perjuangan DSAI tidak terjebak pada ideologi tertentu. Sebab, bersama DSAI, banyak tokoh-tokoh nasionalis yang ditangkap. Bahkan, Mahathir Mohamad  sebagai Menteri Pendidikan saat itu cenderung menuduh gerakan mahasiswa dan kampus itu ditunggangi Komunis. Tafsir lainnya atas gerakan DSAI yang sejak muda terbiasa dengan berbagai elemen perjuangan, menunjukkan bahwa pandangan keislaman DSAI beradaptasi pada kepentingan perjuangan bersama. Ketokohan DSAI sebagai mahasiswa dan pemuda tahun 70-80 an membuat Mahathir Mohamad, pada tahun 1982, Ketua UMNO dan saat itu Perdana Menteri Malaysia merekrut DSAI untuk bergabung ke partai UMNO. UMNO jika di Indonesia kala itu mirip dengan Golkar era Suharto, partai penguasa. Sejak tahun 1983, setahun setelah bergabung, DSAI menjadi menteri dengan berbagai portofolio dalam kabinet Mahathir Mohamad sampai tahun 1998, menjadi Wakil Perdana Menteri. Era saat DSAI bergabung ke UMNO, partai yang mengusung tema kebangsaan atau Melayu, pandangan keislaman Anwar tidak berubah. Namun, Anwar bermetamorfosis dalam dua isu, yakni persatuan Melayu Raya, yang mencakup bangsa-bangsa Melayu di Asean serta jaringan internasional Islam. Pada isu Melayu Raya, misalnya DSAI terlibat dalam kerjasama memajukan Melayu dengan BJ Habibie, sejak pertengahan tahun 90-an. Dalam konteks Islam, DSAI terlibat dalam penggalangan kekuatan milisi Islam untuk bantu bertempur melawan Rusia di Afganistan era 80 an (Hilmy Bakar Almascaty dalam “Ada Apa Dengan Taliban Nusantara”), aktif dalam forum-forum Islam dunia dan juga mendirikan Universitas Islam Antar Bangsa di Malaysia. Dia juga men-support kehidupan tokoh-tokoh Islam garis keras Indonesia yang mengalami tekanan di era Presiden Suharto, seperti Muhammad Imaduddin Abdurrahim, untuk berkiprah di Malaysia maupun di dunia. Pada tahun 1998, bulan September, Mahathir Mohamad memecat DSAI dari jabatan Deputi Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan sekaligus dari UMNO. Masa itu adalah masa kritis di negara-negara Asean akibat krisis moneter, khususnya di Indonesia telah membangkrutkan ekonomi kita dan sekaligus menjatuhkan Suharto dari kekuasaan. Di Malaysia DSAI mempunyai pandangan yang berbeda dengan Mahathir Mohamad dalam menyelesaikan persoalan krisis ekonomi tersebut, disamping itu DSAI secara konsisten terus menerus mengkritik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan keluarga Mahathir dan para menteri. Akhirnya Mahathir marah kepada DSAI. “Human Right Watch”, dalam “Malaysia: Former Deputy Prime Minister Ibrahim Arrested” (23/10/1998) mengungkapkan kelompok loyalis Mahathir melakukan propaganda “50 sebab kenapa Anwar Ibrahim tidak pantas jadi Perdana Menteri”, memuat point DSAI seorang koruptor dan homoseks. Setelah propaganda ini, DSAI ditangkap dan dipenjara selama 5 tahun untuk tuduhan korupsi dan tahun berikutnya dituduh kasus sodomi, dijatuhkan hukuman 9 tahun. Namun, kasus terakhir ini dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, karena tidak ada buktinya. Perlawanan DSAI, keluarganya dan loyalisnya terhadap pemerintah telah menjadikan DSAI menjadi tokoh oposisi di Malaysia. Apa yang berubah ketika dia menjadi oposisi? Apa refleksinya? Selama menjadi oposisi dan dipenjara, DSAI mengalami sebuah refleksi bahwa istilah pribumi versus non-pribumi di Malaysia, yang selama ini menjadi dasar pijakan UMNO, adalah sebuah kelicikan. Atas nama pribumi para elit-elit UMNO dan menterinya melakukan korupsi yang tidak bisa dikontrol. DSAI yang sebelumnya menempatkan isu pro pribumi, sebagai tokoh UMNO, selama 15 tahun, mengalami perubahan pandangan dan sikap, yakni lebih mementingkan isu anti korupsi, kesamaan manusia (humanity) dan keadilan sosial. Ini yang membuat DSAI membuat Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan aliansinya dengan berbagai partai sekuler dan multi etnik. Jalan lurus yang dipilih DSAI pada 2018 secara mengejutkan didukung oleh mantan orang yang memenjarakan dia yakni Mahathir Mohamad. Mahathir yang kecewa dengan kegagalan demi kegagalan UMNO, pada tahun 2018 itu membuat Partai Pribumi dan bersekutu dengan Anwar Ibrahim dalam aliansi Pakatan Rakyat. Anwar yang dizalimi rezim dengan tuduhan Sodomi kedua, diputuskan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung untuk dipenjara 5 tahun. Padahal pengadilan negeri telah menganulir tuduhan itu, tidak berdasar. Mahathir berjanji jika dia menjadi Perdana Menteri akan meminta Raja Malaysia mengeluarkan DSAI dari penjara, memulihkan nama baik dan terakhir memberikan posisi Perdana Menteri itu kepada DSAI pada tahun 2020. Ternyata Mahathir berhasil menjadi Perdana Menteri dan hal-hak politik DSAI dipulihkan. Meskipun Mahathir tidak menepati janjinya untuk membagi jabatan Perdana Menteri pada tahun 2020 itu, namun Datok Sri Anwar Ibrahim sudah menjadi “Singa” yang tidak terkalahkan sebagai tokoh utama oposisi Malaysia. Auman Singa menakutkan seluruh negeri. Akhirnya, seluruh raja Malaysia berunding dan menyerahkan tongkat kepemimpinan nasional di tangan DSAI beberapa hari lalu. Dampak Kepemimpinan DSAI Terhadap Dunia Islam dan Indonesia DSAI, dalam usianya yang 75 tahun, menjadi sangatlah matang dalam berpolitik. Pada skala global, DSAI menunjukkan sikap netralitas atas persaingan kekuatan besar di Asia Pasifik. Dalam Anadolu Agency, kantor berita Turki, “Anwar Ibrahim Dorong Malaysia yang Netral di Tengah Persaingan Kekuatan Besar di Asia Pasifik” (25/ 7/22), Anwar menyebutkan akan berhubungan baik dengan barat dan sekaligus China. Menurutnya, Erdogan adalah contoh baik yang akan dia tiru, yakni meski anggota NATO, tapi menjalin hubungan baik dengan Rusia. Setelah DSAI menjadi Perdana Menteri, SCMP (25/11/22) menulis “Malaysia’s China policy to stay on even keel under Anwar Ibrahim with economy main focus, analysts say”, yang menunjukkan bahwa DSAI akan mengambil jalan netral dari pertarungan geopolitik di Asia Pasifik itu. Pikiran DSAI ini adalah pikiran “Tidak Timur dan Tidak Barat”. Di sini ajaran Islam, baik value maupun praxis, bisa menjadi peluang untuk ditawarkan. Ini merupakan kematangannya sebagai tokoh senior dalam politik Islam dan politik Asia Tenggara. Dalam era krisis global, tentu saja peranan DSAI untuk bisa mempengaruhi tatanan dunia baru multipolar mendapatkan peluang juga. Apalagi Malaysia sebagai negara \"Commonwealth\" mempunyai “club” barat yang berpengaruh. Disamping kemungkinan DSAI menggerakkan jejaring Islamnya. Bagaimana dampak kepemimpinan DSAI terhadap Indonesia? Sebagaimana diketahui elit-elit Indonesia banyak yang menjalin hubungan baik dengan DSAI, sebagiannya mengagumi ketokohan politiknya. Dalam spektrum politik, masyarakat Melayu dan “Islam modernis”, yang jumlahnya secara kasar mencapai 50% penduduk Indonesia, membuka diri atas representasi ketokohan dan pikiran-pikiran DSAI. Disamping itu Malaysia selama ini menjadi destinasi jutaan pekerja migran kita dan juga tempat menimba ilmu bagi mahasiswa kita. Keterhubungan ini membuat cepat atau lambat pengaruh DSAI dan pikirannya akan berproses di sini. Bahkan, bisa jadi dengan hilangnya figur kepemimpinan nasional Indonesia yang berkelas internasional, akan membuat DSAI menjadi idola di sini. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang double digit Q3 kemarin dan teknologi serta keunggulan jejaring keuangan, termasuk ekonomi syariah, akan semakin solid ditangan DSAI. Kematangan DSAI di dunia keuangan, sebagai menteri keuangan hampir 10 tahun, akan memperkuat kembali Malaysia sebagai hub internasional financial market. Pada posisi ini tinggal Indonesia apakah akan memanfaatkan Malaysia untuk tumbuh bersama atau merasa tersaingi dalam kepemimpinan DSAI tersebut. Apabila Indonesia seperti selama ini, tidak menyukai Islam sebagai sebuah pedoman kehidupan, khususnya di era Jokowi, maka kemungkinan besar “energi\" umat Islam Indonesia nantinya akan terafiliasi dengan kepemimpinan DSAI. Tentu formatnya masih perlu diprediksi. Setidaknya, di era digital ini, semua hal lebih gampang terjadi lintas batas negara. Penutup Datuk Sri Anwar Ibrahim (DSAI) merupakan tokoh besar Bangsa Melayu. Juga tokoh besar Islam. Kerasnya kehidupan yang dialaminya dan bermetamorfosanya pikiran politik yang melandasi perjuangannya membuatnya menjadi sosok yang teramat tangguh. DSAI adalah panutan politik untuk Islam Rahmatan Lil Alamin, yakni membangun peradaban berbasis anti korupsi, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi rakyat miskin. Sebagai pemimpin, bagi DSAI hidup berkuasa adalah pengabdian, sebuah amanah, bukan mengumpulkan harta benda. Dalam situasi defisit tokoh sekelas Datok Anwar, di Asia Tenggara, besar kemungkinan DSAI akan dijadikan figur oleh Bangsa Melayu yang tersebar di berbagai wilayah Asia Tenggara, ummat Islam di berbagai negara dan rakyat miskin dunia. Semua orang membicarakan fenomena Datok Anwar Ibrahim ini. Dia adalah Singa Bangsa Melayu (The Lion of Malays), tapi bisa pula dia menjadi Lion of Islam, yang membangkitkan Islam seluruh dunia, sebagaimana diperkirakan bahwa Islam akan bangkit abad ini dari Timur. (Demikian tulisan ini di tulis di Kebon Raya, Lake View Bedugul dan Pantai Sanur, Bali, 27/11/22, @57 years My Age). (*)

Merajut Bangsa Yang Terkoyak

BY FNN Ahad, 27 November 2022 21:21:36 0

Meski demikian, dengan alasan tertentu ada pihak-pihak yang menyerukan amandemen UUD NRI 1945 kembali, terbatas pada masa jabatan presiden tersebut, agar Jokowi bisa menjadi Presiden RI tiga periode. Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta INDONESIA tidak sedang baik-baik saja. Isu-isu kebangsaan krusial antara lain, korupsi di segala lini (menurut Mahfud MD), krisis kepercayaan Polisi (kasus Polisi menembak Polisi), penegakan keadilan secara tebang pilih, dan Amandemen UUD 1945 pada 1999-2002 yang kebablasan. Setelah 77 Tahun Indonesia merdeka, apakah rakyat sudah berdaulat di bumi Nusantara? Negara yang dikuasai oligarki politik-ekonomi, harga kebutuhan-kebutuhan pokok tak terkendali, dan pembangunan IKN menambah beban lagi. Kondisi riil bangsa Indonesia sekarang ini termasuk dalam kategori negara setengah gagal, karena Negara salah urus (menurut A. Syafii Maarif), dan terjadi perselingkuhan kuasa lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif (menurut Rocky Gerung). Marak jargon Pancasila dan NKRI harga mati, tetapi apa saja impor. Persoalan kebangsaan yang akut dewasa ini antara lain lemahnya wibawa pemerintah, KKN meraja lela, minimnya keteladanan, hukum tidak adil, aparat represif, komunikasi pemerintah-rakyat tidak nyambung, utang Luar Negeri massif, dan sumber dana yang terbatas. Negara maju jika penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan dengan baik, aman sejahtera, dan makmur untuk rakyat Indonesia. Ini merupakan amanat konstitusi. Jika negara dibangun dari kebohongan, penipuan, dan rekayasa, akibatnya korupsi, manipulasi. Pemimpin adalah perisai dalam memerangi musuh rakyatnya dan melindungi mereka. Jika pemimpin mengajak rakyat pada ketakwaan kepada Tuhan, dan bersikap adil, maka ia bermanfaat buat rakyat, tapi jika ia memerintahkan yang selain itu, maka ia musibah bagi rakyat. (Nabi Muhammad SAW). True leader will be seen when there is a crisis. Orang-orang terbaik memiliki kapasitas untuk berkorban, perasaan tentang keindahan, keberanian untuk mengambil risiko, dan disiplin untuk (tetap) mengatakan yang sebenarnya. Ironisnya, kebajikan mereka membuatnya rentan; mereka sering terluka, dan terkadang merasa hancur. Demikian, menurut Ernest Hemingway. Anda tidak akan pernah tahu bahwa yang Anda perbuat itu akan menghasilkan apa, tapi kalau Anda tidak melakukan apa pun, pasti tidak akan menghasilkan apa-apa, kata Mahatma Gandhi. “Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapa pun juga. Jagalah persatuan di dalam tentara, sehingga tentara kita dapat menjadi utuh, satu, dan merupakan benteng yang kokoh kuat dalam menghadapi siapa pun.” (Panglima Besar Jenderal Soedirman).  Pada tanggal 15 November 2022 Forum 2045 menyelenggarakan Focus Group Discussion bertajuk Common Project Rekonsiliasi dan Reintegrasi Nasional di University Club Universitas Gajahmada Yogyakarta. Sebagai lembaga independen, dan imparsial, Forum 2045 melibatkan berbagai pihak untuk mempertautkan ide dan inovasi guna menggemakan perubahan, dan bekerja sama menyongsong Indonesia emas – Satu Abad Indonesia 2045. Dua tahun ke depan bangsa Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan pemilu serentak, dengan partai politik dan calon legislatif yang demikian banyak. Sistem pemilu yang proporsional terbuka membelah masyarakat berkeping-keping. Polarisasi ekstrem tidak terkendali, baik menjelang maupun pasca pemilu. Polarisasi muncul karena faktor identitas dan persepsi atas pengelolaan kekuasaan. Kedua kutub atau berapa polar yang terbentuk akan mengerucut pada pencarian legitimasi untuk mengkonversinya menjadi kekuatan yang terkonsolidasi. Aktor yang secara intens melakukan komunikasi politik untuk memengaruhi keberpihakan politik, dan sensitivitas komunikasi politik membuat fanatisme politik menjadi lebih kokoh. Populisme muncul sebagai sub tipe politik identitas, karena populisme selalu berhubungan dengan polarisasi, dramatisasi, dan moralisasi politik. Populisme dengan politik identitas menjadi (sangat) berbahaya manakala mengabaikan heterogenitas masyarakat di mana pemilu dilaksanakan dan membuat jurang pemisah antar masyarakat, hingga menimbulkan kebencian yang secara serius mengancam bangunan negara bangsa. Berdasarkan pengalaman masa jabatan Presiden RI pertama dan kedua yang tidak terbatas, salah satu tuntutan reformasi ialah Amandemen UUD 1945 berupa pembatasan masa jabatan presiden secara eksplisit, yakni presiden yang telah habis masa jabatannya bisa dipilih kembali satu kali lagi, menjadi dua periode saja. Meski demikian, dengan alasan tertentu ada pihak-pihak yang menyerukan amandemen UUD NRI 1945 kembali, terbatas pada masa jabatan presiden tersebut, agar Jokowi bisa menjadi Presiden RI tiga periode. Ikutan perubahan UUD 1945 tersebut ialah tatacara pemilihan presiden, yang semula dilakukan wakil-wakil rakyat diubah menjadi semua rakyat berhak memilih presiden, di mana setiap kepala mempunyai satu suatu suara. Unsur perubahan yang kedua ini telah melenceng dari sila keempat Pancasila, yakni: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan/ perwakilan. Akar persoalan bangsa Indonesia ini adalah penyimpangan Reformasi melalui amandemen UUD 1945 empat kali (1999, 2000, 200, 2002), terutama tentang perubahan kedudukan Presiden yang bukan lagi menjadi mandataris MPR, dan Pemilihan Presiden langsung oleh rakyat one man one vote yang telah membuahkan UU Pemilu Nomlor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang presidential threshold. Mengutip pendapat Dr. Mohammad Iqbal, salah seorang penggagas berdirinya Negara Pakistan, “Kelemahan pokok sistem Demokrasi Liberal one man one vote ialah setiap kepala mempunyai satu suara, tanpa mempertimbangkan isi kepalanya.” Nilai-nilai Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 dan Undang-Undang serta Peraturan-peraturan turunannya hendaknya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Keadilan sosial tidak benar-benar diperjuang bagi seluruh rakyat Indonesia. Negeri ini dimerdekakan oleh rakyat semesta, mengapa kini dikuasai oleh oligarki ekonomi dan politik? Keputusan pindah ibu kota negara bisa dikatakan tidak melalui musyawarah, atau demokrasi one man one vote, melainkan melalui otoritas Presiden RI sebatas “minta izin” kepada DPR dalam forum resmi Sidang Paripurna DPR RI 2019. Tiba-tiba DPR sudah menyusun RUU IKN dan dibawa ke sidang untuk disahkan menjadi UU IKN. Tercatat hanya Fraksi PKS saja yang menolak RUU IKN untuk disahkan menjadi UU IKN. Kini Presiden RI Jokowi mengajukan usulan untuk revisi UU IKN yang baru seumur jagung. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah dengan revisi ini hal-hal yang belum legal hendak dilegalkan, misalnya tentang penggalian dana untuk pembiayaan pembangunan IKN dengan pemberian hak guna tanah/bangunan di wilayah IKN dalam jangka 80 tahun, dan dapat diperpanjang menjadi 160 tahun (?), termasuk pembagian kapling pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi khusus Ibu Kota Negara Nusantara. Banyak pakar dari berbagai bidang keahlian yang telah memberikan saran penundaan pindah Ibu Kota Negara dari Jakarta ke kawasan Sepaku Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Di samping aspek geologi, politik, dan ekonomi, terutama adalah karena kondisi keuangan negara yang sedang krisis dengan utang yang menggunung. Bahkan untuk membayar bunga utangnya pun harus berhutang. Negara niscaya mengejawantahkan kebenaran, keadilan, kejujuran, perikemanusiaan, dan persatuan, serta kemaslahatan bagi semua. Indonesia Merana Indonesia tanah airku, tanah airmu Indonesia tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahmu. Kau bilang di sana tegak jadi pandu Kau bilang Indonesia kebangsaanmu Kau bilang Indonesia tanah airmu.   Kau serukan Indonesia bersatu Kau serukan hiduplah tanahku Kau serukan hiduplah negeriku Bangsaku rakyatku semua.   Kau seru bangunlah jiwanya Kau seru bangunlah badannya Untuk Indonesia.   Mengapa kau diam seribu bahasa Atas segala carut marut Indonesia? Mengapa kau obral sumber daya alamnya? Mengapa kau jual murah marwah bangsa? Mengapa kau biarkan para pengeruk batubaranya? Mengapa kau diamkan para koruptornya? Mengapa kau sudutkan putra-putra terbaiknya? Mengapa kau fitnah keji calon-calon pemimpinnya? Mengapa kau kadrun-kadrunkan mereka yang tidak seirama dengan Anda?   Masihkah akan berteriak “Saya Indonesia”? Masihkan akan berkata “Saya Pancasila”? Masihkah akan mengaku menjunjung tinggi “Bhinneka Tunggal Ika”?   Di mana hatimu? Di mana nuranimu? Di mana pikiranmu? Di mana perasaanmu? Di mana keindonesiaanmu?   Cukup sudah segala olok-olokmu Cukup sudah segala kepura-puraanmu Cukup sudah segala kelicikanmu Cukup cukup cukup. Yogyakarta, 27-11-2022. (*)

Dendam dan Ketakutan Jokowi

BY FNN Ahad, 27 November 2022 16:28:34 0

  Menurutnya, tak-tik itu dilakukan Jokowi sebagai trik Jokowi untuk bisa membalas dendam. “Bener lima bulan sebelum waktunya, dicopot lah dia Gatot. Itu style daripada Jokowi,” kata dia. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN JIKA mau jujur, “Gerakan Nusantara Bersatu” di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11/2022) lalu itu adalah bentuk ketakutan Joko Widodo ketika pada akhirnya ia harus meninggalkan Istana setelah, sesuai konstitusi, masa jabatan sebagai Presiden RI berakhir pada 2024. Karena merasa ketakutan itulah pada akhirnya, perpanjangan masa jabatan dan presiden tiga periode dimunculkan kembali. Lewat pernyataan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, soal perpanjangan masa jabatan Presiden muncul lagi dengan menunggangi Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 asli. Reaksi keras datang dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi melalui Dekrit tersebut. Menurut Hidayat, wacana itu selain tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi yang berlaku, juga bisa mengarahkan Indonesia menjadi negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum. “Melalui amandemen UUD 1945 sudah diputuskan, Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat). Itulah ketentuan baru yang ada dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945,” ujarnya pada Kamis (23/11/2022). Ia menekankan, apabila ada yang mewacanakan mengubah UUD NRI 1945 termasuk perpanjangan masa jabatan Presiden atau pengunduran Pilpres 2024 nanti dengan mekanisme, maka tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditindaklanjuti. Pria yang akrab dengan sapaan HNW ini menyayangkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dengan mendorong Presiden Jokowi membuat Dekrit. Karena dekrit itu secara legal adalah jenis keputusan Presiden, dan itu bukan ketentuan UUD. “Bila mengacu kepada konsep negara hukum yang berlaku sekarang ini di Indonesia, keputusan Presiden tidak bisa mengubah ketentuan-ketentuan atau ayat-ayat yang ada dalam UUD NRI 1945. Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebut bahwa perubahan UUD NRI 1945 kewenangan MPR, bukan Presiden,” tegasnya. HNW mengingatkan agar wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi melalui Dekrit ini tidak bisa disamakan dengan Dekrit mengembalikan UUD NRI 1945 oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Sehab, kondisi politik dan aturan hukum yang berlaku sangatlah berbeda. “Dahulu, ada kondisi deadlock politik konstitusional, sekarang tidak ada. Dulu tidak ada aturan Konstitusi yang menyebut dengan tegas, negara Indonesia adalah negara hukum, sekarang ketentuan sebagai negara hukum itu dinyatakan dengan tegas di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945,” tukasnya. HNW juga menuturkan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan apalagi dengan dekrit tersebut juga tidak sesuai dengan sikap Presiden Jokowi yang sudah menegaskan di depan para Relawannya agar tidak ada lagi yang membahas perpanjangan masa jabatan Presiden. “Bahkan, Presiden Jokowi pernah menyebutkan bahwa yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden (tersebut) ada kemungkinan untuk menjerumuskannya, selain mencari muka atau bahkan menampar wajah Presiden,” pungkasnya. Jika menyimak pernyataan HNW di atas, berarti LaNyalla sudah “kurang ajar” ketika memberikan sambutan di depan HIPMI yang saat itu juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Tapi, tampaknya, Jokowi enjoy-enjoy saja dengan pernyataan Ketua DPD asal Jawa Timur itu. Pernyataan LaNyalla tersebut langsung mendapat reaksi dan kritikan netizen. Sampai mantan Ketua Umum PSSI dan Ketua Umum KADIN Jawa Timur itu, harus mengklarifikasi dengan menyebut, “tidak ada barter politik” segala. Apa benar, hanya LaNyalla dan Allah SWT yang tahu. “Kita semua orang Jatim sudah khatam dengan siapa Nyalla. Jadi, gak kaget,” ucap seorang warga Jatim. Bagaimanapun juga, dari catatan digital diketahui, LaNyalla saat Pilpres 2019 lalu memang berada di kubu Jokowi. Jadi, tidaklah salah jika kemudian ia kembali mendukung penundaan Pilpres 2024. Fakta bahwa Jokowi takut kehilangan tampuk kekuasaannya bisa juga dilihat dari pernyataannya saat memberikan sambutan di acara Gerakan Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (26/11/2022).Presiden Jokowi mengatakan, pada Pilpres 2024 nanti masyarakat sebaiknya tidak salah memilih pemimpin. Jokowi mengingatkan masyarakat agar jangan memilih pemimpin yang senang duduk di Istana.Menurutnya, pemimpin Indonesia ke depan adalah yang memahami perasaan masyarakat.“Konsekuensi ke depan pemimpin seperi apa yang kita cari? Hati-hati, saya titip hati-hati. Pilih pemimpin yang mengerti apa yang dirasakan rakyat, pilih nanti di 2024 pilih yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju?” ujar Jokowi.“Pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkam rakyat, yang dibutuhkan rakyat, setuju? Jangan sampai, jangan sampai kita pilih pemimpin yang hanya senang duduk di Istana yang AC-nya dingin, saya ulang, jangan sampai kita pilih pemimpin yang duduk di Istana AC dingin,” ujar dia.Ia menegaskan, Indonesia merupakan negara besar, sehingga pemimpinnya tidak boleh hanya sekedar duduk manis. Jokowi pun mengingatkan, apa yang sudah dibangun pada pemerintahan saat ini harus dijamin keberlanjutannya.Keberlanjutan itu, menurutnya, jangan terhenti sampai 2024. “Yang sudah kita bangun harus kita jamin keberlanjutannya, inilah yang harus kita jaga sama-sama. Bukan hanya 2024, tapi juga 2029, tapi untuk Indonesia emas 2045 dan seterusnya,” tutur Jokowi.“Oleh karena itu, jangan karena kepentingan jangka pendek, politik, kemudian lupa tidak ada keberlanjutan yang telah kita mulai. Jangan lupa untuk (tetap) menjaga agar yang sudah di jalur tepat ini harus dilanjut,” kata dia.  Ke mana arah ucapan Jokowi itu, kita sudah tahu. Jika benar Jokowi lengser, penggantinya nanti harus melanjutkan semua program yang sudah dimulai oleh Jokowi, seperti proyek mercusuar Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Jokowi ketakutan jika yang terpilih pada Pilpres 2024 nanti Anies Baswedan, proyek-proyek mercusuar yang jelas-jelas sudah menyedot keuangan negara, dibatalkan oleh Anies. Makanya, apapu yang “berbau” Anies bakal dijegal oleh Presiden Jokowi. Seperti Jokowi yang membatalkan kehadirannya dalam pembukaan Munas KAHMI XI di Palu H-2 hanya gara-gara Panitia bersikeras mengundang Anies Baswedan. Alasannya, Anies bukanlah pengurus KAHMI. Di sini jelas sekali bahwa Jokowi punya watak pendendam akut. Itu semua gara-gara Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai Bakal Calon Presiden oleh Partai NasDem pimpinan Surya Paloh ini. Tak hanya itu. Korban dendam tampaknya juga menimpa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ini juga lantaran Surya Paloh sempat keceplosan jika Andika bakal dijadikan sebagai Bakal Calon Wakil Presiden untuk Anies Baswedan. Makanya, rencana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI, akhirnya ditolak Presiden Jokowi. Padahal, sebelumnya, jabatan Panglima TNI untuk Andika rencananya akan diperpanjang hingga 2 tahun mendatang. Ini diperkuat dengan Presiden sudah mengirim Surat Presiden (Supres) penggantian Panglima TNI kepada DPR oleh Mensesneg Pratikno. KSAL Laksamana Yudo Margono calon pengganti Andika. Soal watak pendendam Jokowi sebelumnya diungkap oleh politisi senior PDIP Panda Nababan. Korbannya antara lain mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Panda Nababan akhirnya mengungkapkan awal mula kisah hubungan tak harmonis antara Presiden Jokowi dengan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Cerita ini bermula saat HUT TNI yang digelar di Cilegon pada 2017 silam. Saat itu Jokowi kedapatan terjebak macet panjang menuju lokasi hingga akhirnya dia jalan kaki dan naik ojek demi sampai di lokasi tepat waktu. “Pak Jokowi kemudian jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Gatot yang menyambut bersama Tito Karnavia saat itu, menyambut kedatangan Presiden, mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua tidak bisa terbendung. Iya-iya katanya (Jokowi),” ujar Panda yang dikutip VIVA dari YouTube Indonesia Lawyers Club. Namun jelas Panda, Jokowi diam-diam menugaskan Pratikno yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara dan Pramono Anung mengecek ke Polda Banten dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Polda Banten yang kala itu dipimpin oleh Listyo Sigit Prabowo mengaku tidak dilibatkan dalam mengatur lalu-lintas. “Ditelpon Korlantas sama Pramono Anung, kami tidak dilibatkan, oh begitu cara kau mengapakan saya,” jelasnya. Panda mengungkapkan, dari kejadian tersebut dendam itu lalu dibahasakan Jokowi pada acara anak Jokowi Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Saat itu Gatot diperlakukan dengan tidak spesial. “Dua bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi si Bobby itu Rizal Ramli di samping saya, Ban, sudah tahu Soeharto raja Jawa yang sadis, ini lebih sadis lagi katanya,” ujar Panda. “Kau ngomong apa Rizal, kau lihat dulu Gatot Panglima. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa (saja) di dekat anggota-anggota DPR, staf-staf kedutaan,” lanjutnya. Sementara, kolega lainnya seperti Tito, Luhut Binsar Panjaitan, hingga Pratikno menggunakan mawar merah yang menunjukkan mereka adalah panitia. “Mau menyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot, dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk, istrinya duduk di kursi plastik. Itu istri Panglima loh, nunggu mobil kami sama-sama naik bus,” ucapnya. Menurutnya, tak-tik itu dilakukan Jokowi sebagai trik Jokowi untuk bisa membalas dendam. “Bener lima bulan sebelum waktunya, dicopot lah dia Gatot. Itu style daripada Jokowi,” kata dia. Dan, tampaknya, dendam seperti itu kini dialami Jenderal Andika Perkasa dengan menolak perpanjangan masa jabatannya hingga berusia 60 tahun. (*)

Flash Disk Sitaan Kasus Lain Jadi Barang Bukti Farid Okbah

BY FNN Ahad, 27 November 2022 15:51:28 0

Jakarta, FNN – Persidangan Kasus terorisme dengan terdakwa Ulama besar yaitu Ust. DR. Farid Okbah, DR. Anung Al Hamat, dan DR. Ahmad Zain akan digelar pada Senin, (28/11/22), dan akan memasuki agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada persidangan sebelumnya, JPU Jaya Siahaan dalam pembuktiannya menunjukkan salah satu alat bukti, yaitu sebuah flash disk, tanpa mau memperlihatkan atau menerangkan detail isinya. Sebagai alat bukti, flash disk tersebut, JPU menerangkan diperoleh dari hasil sitaan pada sidang kasus terorisme atas nama Siswanto. Sidangnya dipimpin hakim Nyoman Suharta, SH, yang dilaksanakan pada 30 november 2021, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di relas vonis tersebut dengan perkara No.616/ Pid.Sus/2921/PNJkt.Tim, diantaranya menyebutkan 1 (satu) flash disk merk Sandisk 16Gb warna hitam untuk dimusnahkan. Namun, “Anehnya, saat persidangan pembukrian kasus Ust. DR. Faid Okbah dkk, JPU malah menjadikan flash disk tersebut sebagai salah satu alat bukti,” ungkap Advokat Juju Purwantoro. Menurut Kuasa Hukum Ustadz DR. Farid Okbah, dkk itu, di sini telah terjadi pelanggaran hukum oleh JPU, karena sesuai pasal 30 Ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang merupakan salah satu tugas daripada “Kejaksaan adalah, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Hal itu juga telah diatur di dalam Pasal 270 KUHAP yang terkait dengan kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Dalam hal ini tidak hanya masalah pidana badan, tetapi juga dalam hal pelaksanaan putusan terhadap barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” “Dengan demikian tampak sekali bahwa JPU telah tidak benar, dan tidak cermat, dalam menyusun tuduhannya. JPU telah memaksakan tuduhannya secara tendensius dengan berusaha memanipulasi salah satu alat bukti dalam persidangan tersebut,” tegas Juju Purwantoro pada FNN, Ahad (27/11/2022). Para terdakwa tersebut dituduh dengan tindakan tetorisme telah melanggar Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme, juga Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Terorisme. Sidang kasus Farid Okbah dan kawan-kawan dipimpin I Wayan Sukanila, selaku Ketua Majelis Hakim dengan kedua anggotanya Novian Saputra dan Henry Dunant Manuhua. (mth)

Akankah Jokowi Menjadi Musuh NKRI?

BY FNN Ahad, 27 November 2022 14:02:09 0

Kapankah akan terjadi transisi kekuasaan pada rezim tirani ini? Atau rakyat hanya bisa pasrah menerima keadaan, kehilangan kemerdekaannya dan hidup dalam penindasan. Perih dan teraniaya dijajah oleh bangsanya sendiri, rakyat kini berhadapan langsung dengan rezim kekuasaan yang dzolim.  Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI SUNGGUH amoral jika belum pantas disebut biadab. Belum hilang ingatan publik dari kasus Ferdy Sambo di tubuh Polri. Belum selesai luka dan rasa sakit akibat tragedi Kanjuruhan. Kini kekuasaan bertingkah lagi dengan pengerahan massa relawan dengan biaya besar dan tak bermanfaat di GBK. Tujuan hanya sekedar menyampaikan capres berambut putih dan syahwat perpanjangan kekuasaan tiga periode, saat tanah pemakaman korban gempa belum kering dan warga Cianjur diselimuti penderitaan. Ini rezim, sepatutnya disebut manusia atau apa ya? Dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo bukan hanya jauh dari harapan rakyat Indonesia. Perilaku kekuasaan atas nama demokrasi dan konstitusi itu telah menampilkan tabiat otoriter dan diktator secara terang-benderang. Kehancuran sistem dan rezim hipokrit secara perlahan dan pasti berhasil membawa republik ini menuju negara gagal. Pembangunan fisik yang mengabaikan studi kelayakan dan skala prioritas, hanya menjadi kedok dari proyek rente, syahwat korup dan jebakan utang. Selain mangkrak, pembangunan pelbagai infrastruktur seperti jalan tol, kereta api cepat dan IKN menyebabkan terkurasnya uang negara secara sia-sia hingga menyebabkan krisis ekonomi dan krisis multidimensi. Kebutuhan pokok rakyat seperti sembako, gas, listrik dan pelayanan publik lainnya, kalah keutamaannya oleh ambisi proyek mercusuar dan legacy yang muluk-muluk. Jokowi, sosok pemimpin yang lemah dari segi kapasitas yang ditandai dengan ketiadaan visi kenegaraan, mengandalkan tindakan represi dan bahkan telah merusak tatanan nilai-nilai secara struktural dan kultural. Itu menyebabkan rezim yang berafiliasi atau menjadi sub koordinat ideologi kapitalis dan komunis tersebut perlahan tapi pasti telah menggerus sendiri keberadaan dan eksistensi Pancasila, UUD I945 dan NKRI. Tak cukup membungkam demokrasi dan membelenggu konstitusi, kekuasaan dengan tipikal Machiavellis tersebut seakan telah memiliki keharusan untuk meminggirkan peran agama, khususnya Islam. Sebuah entitas sosial politik yang telah menjadi peradaban dunia, pemilik saham terbesar atas kelahiran Indonesia sekaligus rakyat mayoritas, harus terisolasi oleh sistem sekuler dan liberal yang dianut rezim. Bengis pada oposisi, memenjarakan aktifis pergerakan dan ulama, menista agama hingga terkesan tak segan-segan untuk menganiaya dan membunuh rakyatnya sendiri, sepertinya telah menjadi dan satu-satunya prestasi dari pemerintahan di bawah komando Jokowi. Kebohongan demi kebohongan seiring perilaku merampok uang negara dengan membabi-buta dan perilaku amoral ingin memperpanjang kekuasaan hingga tiga periode. Tak mampu membuat para buzzer dan influencer yang dibiayai APBN, meyakinkan rakyat hanya dengan memoles citra dan kondite rezim. Pemerintah justru semakin menimbulkan pembelahan sosial dan ancaman disintegrasi bangsa. Isu SARA berseliweran di tengah kemerosotan ekonomi, pertentangan kelas dan ketimpangan sosial semakin melebar membuka peluang musim kriminalitas dan kecenderungan chaos akibat ulah penguasa. Potensi desktruktif benar-benar menganga di dalam negeri, bukan tidak mungkin tak butuh waktu lama NKRI diselimuti tragedi yang perkepanjangan. Jika saja tak ada upaya yang mendesak untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi pada NKRI dengan pergantian rezim dan agenda perubahan, maka beberapa hal yang bisa dipastikan akan terjadi destabilitas antara lain sebagai berikut:  Pertama, kondisi sosial ekonomi antara kelompok orang kaya (the have) dan kelompok orang miskin (the have nots) yang mengundang kecemburuan sosial dan ketimpangan sosial, akan merangsang terjadinya amuk massa (collective behavior). Kedua, konflik politik yang bermuatan konflik horizontal dalam satu sistem politik yang berlaku seperti sekarang ini, akan berdampak dan menimbulkan kepentingan yang berbeda sehingga memicu “internal power struggle” di antara parpol menjelang pemilu serentak tahun 2024. Terlebih lagi, jika perpanjangan jabatan presiden tiga periode dipaksakan berlangsung. Ketiga, gagalnya penegakkan hukum (law inforceman) dengan ketiadaan rasa keadilan hukum yang dirasakan rakyat selama ini, maka tidak menutup kemungkinan hukum rimba yang terjadi di negeri Pancasila ini. Hanya melalui kerusuhan, mungkin akan terjadi perubahan dan rasa keadilan sosial di negeri ini. Beberapa kecenderungan tersebut yang sudah menjadi sinyalemen dan terlihat indikatornya, begitu berbahaya meski hanya dari faktor domestik. Lebih mengerikan lagi muncul dari faktor “conflict of interest” dari luar negeri. Seperti apa yang telah dialami oleh Indonesia sebagai negara merdeka namun dikuasai oleh bangsa asing dan aseng sejak silam hingga saat ini. Seperti api dalam sekam, NKRI sepertinya hanya akan menunggu waktu menjadi wilayah konflik secara nasional maupun internasional. Seakan mengulang era perang dingin, posisi Indonesia yang potensial dari aspek geografis, geostrategis dan geopolitis, pastinya akan menjadi seksi dan menarik bagi kepentingan global. Oleh karena itu, kondisi obyektif dan subyektif akibat kegagalan mengurus negara yang disebabkan oleh ketidakmampuan seorang presiden. Menjadikan Indonesia semakin terpuruk dan terbelakang. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ini, rakyat lebih banyak mengalami kemudharatan ketimbang kemaslahatan. Di dalam negeri, Jokowi tak mampu menghadirkan kemakmuran dan rasa keadilan sosial buat seluruh rakyat Indonesia. Di lain sisi lewat kebijakannya yang gegabah, Jokowi tersandera oleh kepentingan luar negeri, terjebak utang yang berakibat kehilangan kehormatan, harga diri dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Sungguh, tidak bisa dibiarkan terus berlangsung lebih lama lagi. Meminjam istilah Bung Karno, rakyat Indonesia itu butuh keberanian, butuh semangat dan butuh tekat untuk menjebol dan membangun sistem kolonialisme dan imperialisme modern baik oleh bangsa asing maupun dari bangsanya sendiri. Ketika trias politika dikuasai oligarki, tak ada pilihan bagi bangsa Indonesia  harus membangun demokrasi yang kedaulatan rakyat sebenar-benarnya bisa diwujudkan. Entah dengan jalan konstitusional, entah dengan jalan ekstra parlementer jika itu memang dibutuhkan dan terasa urghens. Dengan “people power” yang bisa mengusung revolusi atau berharap perubahan konstitusional mengandalkan demokrasi yang sakit, pseudo demokrasi. Apapun itu, rezim kekuasaan tak akan pernah legowo melepaskan jabatannya. Perpanjangan jabatan tiga periode, menjadi bukti hasrat rezim begitu tinggi melanjutkan dinasti kekuasaannya. Untuk menjajah, menguasai dan memiliki Indonesia demi kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya semata. Tidak peduli republik diambang kehancuran, tak peduli NKRI akan terhapus dalam sejarah yang pernah ada dan tercatat di dunia. Dengan penderitaan rakyat yang begitu hebat. Tak berdaya oleh wabah dan konspirasi pandemi yang berlarut-larut. Di tengah negeri yang diliputi korupsi dan kejahatan kemanusiaan, mampukah rakyat Indonesia keluar dari krisis dan berhasil melakukan restorasi. Kapankah akan terjadi transisi kekuasaan pada rezim tirani ini? Atau rakyat hanya bisa pasrah menerima keadaan, kehilangan kemerdekaannya dan hidup dalam penindasan. Perih dan teraniaya dijajah oleh bangsanya sendiri, rakyat kini berhadapan langsung dengan rezim kekuasaan yang dzolim. Rezim kekuasaan, ada di mana cita-cita proklmasi kemerdekaan dan amanat pendiri bangsa serta para pahlawan dikhianati. Rezim kekuasaan yang oleh publik dinilai dinahkodai seorang pemimpin boneka. Akankah Jokowi menjadi musuh NKRI? Wallahu a\'lam bishawab. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 27 November 2022/3 Jumadil Awal. (*)

Presiden Minus Karakter Negarawan: Hipokrit Terhadap Wacana Penundaan Pemilu, Perpanjangan Masa Jabatan dan Presiden Tiga Periode

BY FNN Ahad, 27 November 2022 13:24:23 0

Kembali ke UUD 1945, Yang Berdaulat Adalah Rakyat, maka ambil kembali mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada para Pelaku Makar Konstitusi tersebut. Jalan melalui Pengadilan Rakyat atau Revolusi mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk menghentikan langkah konspirasi penguasa yang hendak makar terhadap konstitusi. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo BANYAK pihak merasa terkejut ketika Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), LaNyalla Mahmud Mattalitti mengusulkan Pemilu 2024 ditunda. Tidak hanya itu, LaNyalla juga mengusulkan agar masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ditambah dua atau tiga tahun lagi.  Hal tersebut disampaikan di acara Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke XVII. Ada misi apa di balik pernyataan Ketua DPD tersebut. Memang akhirnya Ketua DPD memberikan klarifikasi bahwa tidak ada Barter Politik atas pernyataan yang mengejutkan tersebut, namun hal itu tidak menyurutkan persepsi miring terhadap usulan “nyleneh” LaNyalla Mattalitti. Gayung pun bersambut. Tampaknya, Presiden Jokowi tidak lagi menolak wacana penundaan pemilu yang berarti ada perpanjangan masa jabatan presiden, DPR, DPD dan yang terkait dengan kepemimpinan 5 tahunan, demikian juga wacana 3 periode.  Terkait dengan wacana ini, ada momentum politik ketika Presiden Jokowi hadir di GBK dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu, Sabtu, 26 Nopember 2022 sekitar pukul 08.20 WIB. Dia hadir menyapa seluruh relawan sampai mengundang sapaan dari para relawan dan pendukungnya yang berlangsung meriah. Di tengah kemeriahan itu, terdengar teriakan-teriakan “tiga periode” dan “satu periode lagi” menyambut Pilpres 2024. Selain itu poster-poster bernada serupa pun seperti “Jokowi 3 Periode” dan semacamnya turut dibentangkan beberapa relawan. Pertanyaannya, mengapa yel-yel dan poster itu ada, dan terkesan dibiarkan untuk dibentangkan? Isu perpanjangan masa jabatan presiden, presiden 3 periode yang mulai lagi dihembuskan sebenarnya kontroversial dengan pernyataan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dulu pernah bilang bahwa isu perpanjangan masa jabatan Presiden tampar mukanya. Namun, pernyataan itu juga terkesan hipokrit, karena Jokowi juga pernah menyatakan bahwa wacana itu merupakan bagian demokrasi. Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana itu menjadi polemik setelah disuarakan sejumlah elit partai politik. Meski demikian, sikap Jokowi kali ini tak sekeras pernyataannya sebelumnya. Kali ini, dia menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi. Namun, sekali lagi, Jokowi menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi. Dalam tinjauan hukum, tindakan Jokowi yang katanya taat konstitusi tapi terkesan membiarkan atas nama demokrasi itu dapat dikatakan hipokrit, antara das sollen (antara idea) dengan das sein (realita). Saya kira pernyataan itu tidak konsisten ketika dihadapkan pada peristiwa persekusi terhadap dosen dan mahasiswa, bahkan ancaman pembubaran diskusi tentang Pemakzulan Presiden yang bahkan dijamin, diatur oleh UUD Pasal 7A. Sementara soal wacana penundaan pemilu itu tidak diatur bahkan bertentangan dengan konstitusi Pasal  7 dan Pasal 22 E ayat (1). Jika mau fair, mestinya semua hak bicara dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh Pemerintah, Presiden. Tapi kita lihat, wong TNI Polri dan istri cuma bicara di GWA saja akan dikenakan sanksi oleh institusinya, ini konstulitusionalkah? Ini demokratiskah? Orang nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, dikatakan (telah) terpapar radikalisme, tidak boleh mengundang ustadz radikal! Inikah yang disebut demokrasi itu? Democracy for who? Ada juga kasus lain yang terjadi pada 29 Mei 2020 di Yogyakarta. Sebuah diskusi yang awalnya diberi judul \'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan\' ramai disorot, terdapat berbagai jenis Teror kepada Panitia dan Pembicara (Prof. Ni\'matul Huda). Judul diskusi akhirnya diubah menjadi: \'Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan\'. Teror susulan menyasar panitia diskusi daring tentang pemakzulan presiden yang sebelumnya pada Jum’at lalu Batal digelar kelompok studi mahasiswa Constitutional Law Society, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, panitia kemudian membatalkan diskusi itu. Alasannya, nara sumber, panitia, dan keluarga panitia mendapatkan ancaman pembunuhan melalui pesan pendek di telepon seluler. Panitia menerima pesan berisi ancaman pembunuhan serempak dari nomor yang berbeda pada Jumat, pukul 13.00. Teror juga menimpa calon pembicara diskusi Prof. Ni’matul Huda. Imbasnya, Prof. Ni’matul takut keluar dari rumah. Teror terhadap Prof. Ni’matul diduga terjadi pada Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar pukul 23.00. Pada jam itu, lima orang memencet bel dan menggedor-gedor pintu dan garasi rumah Ni’matul. Dalam ketakutan, ia tidak membuka pintu dan menghubungi Jamil. Teror kembali muncul pada Jum’at siang sebelum acara diskusi mulai. Ni’matul menerima pesan WhatsApp bernada ancaman pembunuhan sama seperti yang diterima panitia diskusi. Kalau konsisten terhadap hak warga negara dalam alam demokrasi, mengapa perlakuan diskriminatif justru dipertontonkan oleh rezim Jokowi? Pada intinya, kalau dicermati, respons yang ditunjukkan oleh presiden saat ini terhadap wacana penundaan pemilu dan penambahan 3 periode masa jabatan presiden memang “tampak jelas ada penurunan ketegasan” jika dibandingkan respons ditunjukkan pada akhir tahun 2019 lalu dan terkesan inkonsisten. Terkait dengan inkonsistensi sikap Jokowi dalam isu presiden tiga periode ini, julukan King of Lips Service kembali dibicarakan netizen. Pernyataan netizen saya kira juga bukan tanpa alasan mengingat track record Jokowi yang banyak dinilai oleh beberapa pihak tidak konsisten antara yang diucapkan dengan yang diperbuat (BEM UI, Azumardy Azra). Ya seperti yang pernah disebutkan, Jokowi menyatakan bahwa “jika ada orang yg mendorong perpanjangan masa jabatan, hingga 3 periode itu, orang itu (1) menampar mukanya; (2) mencari muka dan (3) menjerumuskannya.” Lalu kenapa selama beberapa mingguan ini dia membiarkan perbincangan yang jelas memenuhi 3 hal itu hingga akhirnya menyatakan itu bagian dari demokrasi? Mestinya presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di awal wacana langsung memberikan pernyataan resmi: “Setop Wacana Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan”, sehingga tidak menjadi bola liar yang menguras energi bangsa. Pernyataan Presiden juga bisa dinilai anti klimaks terhadap Gonjang Ganjing wacana itu karena Terkesan Abu-Abu, Inkonsisten, ambigu dan Hipokrit! Artinya, dugaan bahwa beliau itu The King of Lips Service oleh netizen cukup beralasan. Terkait dulu bilang tampar mukanya, dan sekarang bagian demokrasi, oleh netizen disimpulkan bahwa menampar muka bagian dari demokrasi, hal itu merupakan kekacauan logika akibat dari sikap penguasa. Namun, itu logika yang Lurus dengan menggunakan prinsip Silogismus sebagai berikut: Premis 1: Wacana penundaan pemilu itu menampar muka presiden; Premis 2: Wacana penundaan pemilu itu bagian demokrasi. Kesimpulan: 1. Wacana penundaan pemilu itu Menampar muka, namun termasuk bagian dari demokrasi. 2. Menampar muka presiden itu termasuk bagian dari demokrasi. Ini termasuk penalaran yang benar ataukah Logical Falacy? Ya, kadang-kadang kita perlu ngomong: “Wes, Pokoke Awuren...!” Perpanjangan jabatan itu sebagai konsekuensi adanya penundaan pemilu. Sampai sekarang belum jelas siapa sebenarnya yang punya kemauan untuk melakukan penundaan pemilu. Semula saya malah baca berita yang menyatakan, justru yang mempunyai kemauan untuk penundaan pemilu itu Presiden Jokowi (Andi Arief Demokrat). Lalu meminta menteri dan ketua-ketua parpol untuk melempar wacana sekaligus menyetujui rencana tersebut. Kalau ini benar, maka ini adalah persekongkolan (konspirasi). Persekongkolan mereka dapat disebut sebagai persekongkolan jahat untuk Makar Terhadap Konstitusi. Jika hal ini benar, maka Presiden dapat diduga telah melakukan upaya Pelanggaran Terhadap Konstitusi dan Dapat Di-Impeachment. Pertanyaannya: siapa yang akan melakukan impeachment jika Para Wakil Rakyat saja telah tersandera dalam Persekongkolan tersebut? Kembali ke UUD 1945, Yang Berdaulat Adalah Rakyat, maka ambil kembali mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada para Pelaku Makar Konstitusi tersebut. Jalan melalui Pengadilan Rakyat atau Revolusi mungkin menjadi satu-satunya jalan untuk menghentikan langkah konspirasi penguasa yang hendak makar terhadap konstitusi. Jika merasa menjadi negarawan, beranikah menghentikan wacana penundaan pemili, perpanjangan masa jabatan dan presiden tiga periode? Jika hipokrit dapat dipastikan, Presiden tidak akan berniat dan mau menghentikan wacana tersebut. Tabik...!!! Semarang, Ahad: 27 Nopember 2022. (*)

Jokowi Tiga Periode: Relawan Suruh Partai Politik Cuci Piring Kotor

BY FNN Ahad, 27 November 2022 12:47:51 0

Partai politik saat ini sedang menikmati puncak kekuasaan, jangan sampai kekuasaan ini direnggut hanya untuk membela kepentingan pribadi (relawan) Jokowi. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) RELAWAN himpun massa di Stadion GBK. Tujuannya tidak jelas, kecuali mendegradasi kehormatan presiden, seolah-olah menjadi pemimpin organisasi massa (ormas). Relawan seolah-olah mau mengatakan bahwa survei Litbang Kompas, yang menyatakan hanya 15,1 persen rakyat yang masih mendengar perkataan atau arahan Presien Jokowi, salah. Relawan sepertinya mau membuktikan ini lewat pengerahan massa. Tetapi, halusinasi tentu saja tidak bisa menghapus realita. Pertemuan ini terlihat tidak ada makna sama sekali bagi rakyat. Karena tidak membicarakan hal substantif untuk kepentingan bangsa dan negara, apalagi kepentingan rakyat. Maka itu, menghancurkan kehormatan Presiden. Malah terkesan relawan hanya cari muka saja, alias …. Maaf, saat ini, saya belum  menemukan kata yang tepat. Relawan mengundang Jokowi pidato. Di tengah pidatonya ada yang teriak tiga periode. Cukup berani menyela pidato presiden, seperti diskusi di RT/RW saja. Apa karena memang sesuai skenario, harus ada yang teriak tiga periode? Anehnya, Jokowi sepertinya menikmati. Tertawa mendengar teriakan tersebut. Mungkin merasa lucu, atau mungkin juga menikmatinya. Cuma Jokowi yang paham makna tertawanya. Seperti juga sebelum-sebelumnya, di mana Jokowi juga terlihat begitu menikmati usulan perpanjangan masa jabatan presiden atau usulan Jokowi tiga periode. Usulan seperti ini hanya mencoreng kehormatan seorang presiden. Karena ini bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan UUD. Relawan macam apa yang minta presiden melanggar konstitusi, kalau (mereka itu) bukan mau menghancurkan kehormatan presiden? Perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode seharusnya dilupakan. Jokowi selesai 2024, menjadi histori saja. Tidak perlu dibicarakan lagi. Karena, perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode hanya bisa dilakukan dengan cara ‘Kudeta Konstitusi’. Artinya, mereka harus mengubah konstitusi untuk kepentingan penguasa sekarang. Sedangkan yang harus melakukan ‘kudeta konstitusi’ adalah MPR. Yang harus melakukan pekerjaan kotor tersebut adalah MPR. Karena yang bisa mengubah konstitusi hanya MPR, yang mayoritas anggotanya terdiri dari anggota DPR, yang merupakan perwakilan partai politik. Artinya, tugas kotor mengubah masa jabatan presiden harus dilakukan oleh parpol. Mereka menghadapi risiko besar berhadapan dengan perlawanan dari rakyat, yang secara jelas akan membela konstitusi dan kepentingan bangsa dan negara dari gerombolan pengacau perebut kedaulatan rakyat, yang bisa memicu terjadi Revolusi Jilid II pasca Revolusi Jilid I 1998. Maka itu, dapat dipastikan, tidak ada partai politik yang mau menjadi martir (relawan) Jokowi. Partai politik saat ini sedang menikmati puncak kekuasaan, jangan sampai kekuasaan ini direnggut hanya untuk membela kepentingan pribadi (relawan) Jokowi. Parpol lebih baik mencari mainan (boneka) baru dengan sistem konstitusi yang berlaku saat ini, yang pastinya lebih menguntungkan bagi partai politik. Maka itu, jangan sampai dirusak. Semoga relawan jangan terlalu banyak berhalusinasi. (*)

Skenario Jahat di Balik Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

BY FNN Ahad, 27 November 2022 03:09:30 0

Secara lahiriah skenario di atas pasti sudah tercium oleh Amerika Serikat (AS) dan pastilah AS tidak akan tinggal diam begitu saja melihat Indonesia menjadi boneka China. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJAK munculnya tuntutan negara kembali ke UUD 1945 asli, oleh sebagian masyarakat dan didukung beberapa statement para Jenderal (Purnawirawan) TNI, tiba tiba terdengar kabar dari Istana merespon akan memenuhi aspirasi tersebut dengan lahirnya Dekrit kembali ke UUD ‘45 asli tentu menjadi berita gembira sebagian tokoh masyarakat, pengamat politik, dan masyarakat pada umumnya. Tapi, tiba-tiba kita dikejutkan pernyataan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang mengatakan antara lain ... mengusulkan penundaan pemilu... dan menyarankan agar Presiden Joko Widodo menambah dua tahun masa jabatan. Demikian kata LaNyalla dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11/2022). Ucapan yang disampaikan langsung di depan Presiden Jokowi itu ternyata tak berdiri sendiri dan tak sesederhana hanya alasan Covid sehingga Presiden juga tidak maksimal waktunya. Makanya, untuk itu perlu penambahan waktu atau masa perpanjangan masa jabatannya. Demikian juga wacana Istana merespon akan mengeluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD ‘45 asli, tidak semata-mata keinginan seorang negarawan yang ingin mengembalikan negara pada rel konstitusi UUD ‘45 asli, karena penyimpangan UUD 2002. Diduga kuat, ini semua ada rencana busuk yang direncanakan oleh Oligarki dan keinginan Presiden China Xi Jinping yang tidak menghendaki ada Pilpres 2024 dan menghendaki adanya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Rencana perpanjangan masa jabatan Presiden juga bukan untuk kepentingan bargaining posisition dengan Dekrit, tetapi ada rencana oligarki akan bermain di adendum paska Dekrit kembali ke UUD ‘45 asli dikeluarkan Presiden. Dari sana harus ada klausul adendum bahwa Presiden bisa menjabat tiga kali, mungkin juga akan ada klausul adendum dan bisa dipilih lagi sepanjang MPR memilihnya, persis seperti zaman Presiden Suharto. Sejarah kelam kepartaian yang selama ini dapat disatukan dalam satu kolam koalisi gemuk di Istana diyakini oleh Oligarki akan bisa tetap dikendalikannya. Tidak terlalu rumit untuk dikenali dalam logika politik transaksional, mereka semua akan dibeli. Bukan hanya partai yang akan dibeli, tetapi semua anggota MPR yang telah memiliki suara memilih Presiden tersebut akan dibeli oligarki berapapun harganya. Perlu dicatat, di Senayan itu ada 711 anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Mereka inilah yang bakal dibeli oleh oligarki dan kaki tangannya. Amati saja suara mereka. Kalaupun sekarang ini sudah ada yang mulai bersuara memberi peluang perpanjangan jabatan, dapat dipastikan, dia sudah “terbeli” oligarki. Silakan amati kedepan akan ada dukungan penambahan jabatan Presiden dan Pilpres 2024 dari para pejabat negara. Kemudian, hingga meluas dari sebagian tokoh masyarakat, politisi dan tokoh lainnya, yang sudah terkontaminasi oleh oligarki. Kalau itu sudah muncul, mari kita catat mereka, semua pasti sudah jatuh jadi boneka oligarki. Konon, proses pembelian suara mendukung perpanjangan itu kini sedang berjalan. Jika muncul suara tokoh masyarakat, politisi, atau akademisi yang suaranya mendukung rencana perpanjangan jabatan Presiden hingga selama dua tahun dan meniadakan Pilpres 2024, dapat dipastikan, mereka telah terbeli. Apakah rencana yang sudah matang di atas akan berjalan mulus, tidak terjadi gangguan berarti, hanya kuasa Tuhan YME yang bakal menghancurkan kuasa di atas rekayasa makhluk manusia yang lemah tetapi senang berbohong dan  menyombongkan diri. Secara lahiriah skenario di atas pasti sudah tercium oleh Amerika Serikat (AS) dan pastilah AS tidak akan tinggal diam begitu saja melihat Indonesia menjadi boneka China. Ego Presiden dan oligarki yang merasa telah “menguasai” kekuatan TNI dan Polri sebagai tameng kekuasaannya, tak akan kuat kalau rakyat sudah marah dan muncul sebagai kekuatan people power atau Revolusi yang bakal bangkit melawan penguasa. Semoga Allah SWT, Tuhan YME, tetap menjaga negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD ‘45, tetap terjaga dan tetap dalam lindungan kekuasaan dan Ridlo-Nya. Aamiin YRA. (*)

Antara Halusinasi dan Realita, Relawan Jokowi

BY FNN Sab, 26 November 2022 23:05:56 0

 Realitanya, yang mendengar Jokowi hanya 15,1 persen, kemungkinan bisa turun lagi mengingat masa jabatan Jokowi masih 2 tahun. Realitanya, masa jabatan Presiden Jokowi paling lambat berakhir pada 20 Oktober 2024. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) RELAWAN Joko Widodo unjuk taring, bersama massa, tepatnya mengerahkan massa. Sepertinya, ingin menyampaikan pesan. Pertama, relawan ingin menunjukkan Jokowi masih sangat berpengaruh. Ini sangat penting untuk menjawab hasil survei Litbang Kompas. Ya Litbang Kompas, yang mengatakan hanya 15,1 persen warga yang yakin memilih sosok capres yang didukung Jokowi. https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/11/14/09035291/survei-litbang-kompas-151-persen-warga-pilih-capres-yang-didukung-jokowi Begitu rendah persentase kepercayaan masyarakat tersebut. Padahal masa jabatan Jokowi masih 2 tahun. Ini menunjukkan popularitas Jokowi juga sangat rendah. Sehingga masyarakat enggan ‘manut’. Maka itu, kedua. Tema relawan adalah “2024 Manut Jokowi”. Hal itu untuk membantah bahwa Jokowi sudah tidak didengar. Tetapi ini seperti halusinasi. Realitanya seperti survei Litbang Kompas. Bukan begitu? Relawan menegaskan 6 poin alasan tetap mendukung Jokowi. Satu, bersama Presiden Jokowi … dan seterusnya. Dua, bersama Presiden Jokowi … dan seterusnya. Seperti dilansir KOMPAS.com, anak muda perwakilan relawan Joko Widodo mendeklarasikan “2024 Manut Jokowi” di tengah-tengah acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11/2022). Deklarasi tersebut disampaikan oleh perwakilan anak muda relawan Gerakan Indonesia Bersatu yang berasal dari 37 provinsi di Tanah Air. “Kami relawan Jokowi berhimpun dalam Gerakan Nusantara Bersatu, bersama Presiden Jokowi, kami berkomitmen membentuk barisan kuat, mengawal Indonesia Emas 2045, Indonesia yang maju,” kata perwakilan relawan. “2024 manut Jokowi. 2024 manut Jokowi. 2024 manut Jokowi,\" lanjut perwakilan relawan, disambut meriah seluruh relawan yang hadir. Adapun sebelum menegaskan deklarasi tersebut, perwakilan relawan mengungkapkan enam poin alasan tetap mendukung Jokowi. Menurut mereka, selama sewindu (delapan tahun) ke belakang, Presiden Jokowi membuat pembangunan dari hulu ke hilir terjadi secara nyata. Selain itu, Jokowi dianggap berhasil meningkatkan pembangunan SDM, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Relawan mengakui, pembangunan yang dilakukan hari ini bukan hanya untuk generasi sekarang saja, tetapi juga generasi emas pada 2045 nanti. “Hari ini kami berkumpul di sini menjadi saksi membawa bukti dan berjanji. Satu, bersama Presiden Jokowi memastikan pembangunan SDM tak berhenti. Kualitas manusia Indonesia yang kini telah melesat tinggi akan terus diperkuat sebagai pondasi. Menjadikan bonus demografi tak berhenti sebatas teori tapi nyata menggerakkan ekonomi,” kata perwakilan relawan. Kedua, bersama Presiden Jokowi para relawan bertekad melanjutkan pemerataan pembangunan. Antara lain dengan menjaga pilar infrastruktur yang kini telah berdiri dari Aceh sampai Papua akan tetap kokoh menopang ekonomi rakyat setiap sendi. Relawan berjanji bahwa tidak akan ada ketimpangan, melainkan kemakmuran bagi masyarakat. “Tiga, bersama Presiden Jokowi menjaga Indonesia tetap tangguh setelah pandemi, ekonomi telah bangkit dan tantangan kesehatan pun telah terlewati. Dua modal besar untuk mewujudukan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata perwakilan relawan. “Empat, bersama Presiden Jokowi mendorong potensi anak muda negeri. Partisipasi anak muda adalah kunci membangun negeri, bukan sekadar bekerja untuk industrialisasi tapi mampu membangun industrinya sendiri, menyerap tenaga kerja dan memberdayakan rekan senegeri,\" lanjut mereka. Lima, bersama Presiden Jokowi, para relawan akan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Sebab Presidensi G20 sudah berhasil dipegang secara baik. Selanjutnya Presidensi ASEAN saat ini dijabat oleh Indonesia. “Harapan kebangkitan dunia kepada kita dititipkan. Negeri ini tak lagi mendayung di antara dua karang, tetapi menjadi nahkoda global, melewati arus ketidakpastian menuju perdamaian, penyelesaian pandemi, dan perubahan iklim, ekonomi berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi digital,” ujar perwakilan relawan. Bersama Presiden Jokowi! Bersama Presiden Jokowi? Apa artinya? Apakah relawan mau menegaskan akan meninggalkan Jokowi setelah Jokowi tidak menjabat Presiden lagi? Artinya, cukup bersama Jokowi hingga 2024, karena jabatan presiden Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024? Setelah itu, Jokowi akan menjadi rakyat biasa lagi. akan menjadi bagian dari sejarah, histori. Seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Seperti Megawati. Jokowi akan menjadi masa lalu Indonesia setelah 20 Oktober 2024, sesuai konstitusi, sesuai kesepakatan rakyat Indonesia. Maka itu, semoga relawan tidak berhalusinasi berlebihan. Berhalusinasi pendengar Jokowi masih banyak. Berhalusinasi Jokowi bisa memperpanjang jabatan. Karena: Realitanya, yang mendengar Jokowi hanya 15,1 persen, kemungkinan bisa turun lagi mengingat masa jabatan Jokowi masih 2 tahun. Realitanya, masa jabatan Presiden Jokowi paling lambat berakhir pada 20 Oktober 2024. Yang jelas, biaya pengerahan massa ini sangat tinggi. Semoga tidak ada yang kena php alias ‘prank’? (*)

Mengapa Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 Berdasarkan UUDS 1950 Sendiri Inkonstitusionil dan Tidak Demokratis?

BY FNN Sab, 26 November 2022 21:27:28 0

Kami aktivis Forum Tanah Air (FTA) USA dan FTA global memiliki solusi alternatif, atau opsi alternatif yang bisa dipertimbangkan dan diperdebatkan untuk bisa menjaga dan melestarikan UUD 1945 “asli” tanpa harus melakukan Dekrit Presiden, tanpa harus memperpanjang jabatan Presiden Jokowi dan mengundur Pemilu 2024 Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA, FTA Global, FTA-RI Nasional Indonesia KETIKA rakyat tak berani menolak tindakan-tindakan pemimpin bangsa yang unconstitutional, abuse of power dan tidak demokratis berupa Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bukan berarti itu adalah tindakan yang bisa dibenarkan dan bisa diulangi lagi. UUDS tahun 1950 memiliki pasal sebanyak 146 pasal, dimana dalam: 1). Pasal 1, ayat 1, UUDS 1950 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. (Ingat, demokrasi itu sendiri memiliki 11 pilar demokrasi). 2). Pasal 1, ayat 2, UUDS 1950 disebutkan bahwa kedaulatan RI adalah di tangan rakyat. 3). Pasal 84, UUDS 1950 menyatakan bahwa Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan setelah membubarkan DPR, dalam waktu 30 hari Presiden harus mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baru. Jadi yang dimandatkan oleh Pasal 84, UUDS tahun 1950 adalah hak Presiden untuk membubarkan DPR, bukan hak membubarkan Parliamen, atau Dewan Konstituante. Karena di era UUDS 1950, Dewan Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu 2 lembaga yang berbeda. 4). Ketika anggota Dewan Konstituante mengalami gridlock (kebuntuan) dalam bermusyawarah untuk mufakat, tak berhasil mencapai kesepakatan bersama (consensus) karena begitu banyaknya perbedaan pendapat, ideologies dan idealism antar anggota Konstituante, sehingga UUD RI baru yang diharapkan tidak bisa disepakati! Dalam situasi, kondisi dan kontek seperti ini, dimana Dewan Konstituante mengalami gridlock, ada 2 hal yang menjadi pertanyaan saya: 1). Apakah hal itu berarti (warranted) Dewan Konstituante harus dibubarkan? 2). Bagaimana dengan konsep dan rumus “deliberation” yang dibuat dan dirumuskan sendiri oleh para Founding Fathers NKRI yang sebagian besar menjadi anggota Dewan Konstituante, dengan Sila ke #4 Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”? 3). Apakah para anggota Dewan Konstituante waktu itu masih belum mengenal atau belum mengetahui system deliberation yang baik dan benar, dan mengetahui apa step process yang harus dilakukan bila terjadi “gridlock” untuk mencari jalan tengah (compromised version) dari berbagai fraksi, golongan dan perwakilan di Dewan Konstituante seperti yang dilakukan di US Congress di Amerika Serikat (AS)? Kadang saya termenung, berpikir dan akhirnya tersenyum sendiri melihat dan menggali kehebatan para Founding Fathers NKRI di era 40\'an, 50\'an dan 60\"an. Mereka selain brilliant, intelligence, suka berdebat, sangat idealistic (idealisme sangat tinggi), anti western, tetapi juga kocak-kocak dalam berpolitik. Kocaknya di mana? Sila ke#4 Pancasila itu khan para Founding Fathers NKRI sendiri yang merumuskan secara idealis, membuat formula deliberation dengan musyawarah untuk mufakat, yang didasari dengan (inner wisdom) hikmat dan kebijaksanaan dalam Sila ke#4 Pancasila? Kemudian para Founding Fathers NKRI itu setelah selesai merumuskan Sila ke #4 Pancasila, mereka sendiri juga yang harus menjalankan dan mempraktekannya dalam pemerintahan dan berpolitik, tetapi hasilnya apa? Hasilnya “gridlock” dan Dewan Konstituante berakhir dibubarkan? Itu khan kocak?! Para Founding Fathers NKRI yang merumuskan Sila ke-4 Pancasila sendiri saja, tidak mampu melakukan dan mempraktekan Sila ke-4 Pancasila, apalagi kita generasi penerus? Dalam perspective saya sebagai activist democracy selama 22 tahun lebih dan mantan anggota City Council 2 term (2002 dan 2008) di Contra Costa County, State of California yang memahami with decent knowledge tentang sistem demokrasi di negara bagian (State of California) dan di USA pada umumnya, serta mengalami sendiri (first hand experience) sebagai kandidat, melakukan kampanye, melakukan public debates dengan kandidat lainnya di depan publik rakyat Amerika, dalam kontek dan praktek-praktek demokrasi di USA dan menjadi 2 term anggota City Council. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, saya sendiri sudah menjalani sendiri praktek-praktek bagaimana sistem, proses, prosedur, dan mekanisme deliberation yang baik, benar dan demokratis ditingkat City Council di pemerintahan tingkat Kota. Karena itu, ketika menggali peristiwa politik masa lalu dan sepak terjang para Founding Fathers NKRI di era 40\'an, 50\'an dan 60\'an membuat saya tertarik, kemudian membandingkan dengan pengalaman pribadi saya dalam kontek demokrasi di Amerika Serikat (AS). I found it very entertaining dan sedikit kocak yang membuat saya kadang tersenyum dan tertawa sendiri. 1). Bagaimana para Founding Fathers NKRI kita dulu itu mau mengukur dan mengetahui “Kehikmatan” dan “Kebijaksanaan” wakil-wakil rakyat di pemerintahan, khususnya di Parliamen? Bagaimana mau mengukur “kehikmatan” dan “kebijaksanaan” anggota Dewan Konstituante, anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD? 2). Ukuran standard-nya apa? 3). Dan siapa yang mengukur? Ataukah itu hanya berupa harapan, keinginan, kemauan, cita-cita, impian dan wishful thinking dari para Founding Fathers NKRI terhadap para wakil-wakil di pemerintahan, khususnya di Parliamen agar hikmat dan bijaksana dalam melakukan deliberation mewakili kepentingan rakyat? Tanpa membuat ukuran standard dan bagaimana mengukurnya? Beda dengan sistem deliberation di US Congress, (House & Senate), State Legislature dan City Council yang bermuara pada mekanisme, consensus, compromise, checks and balances. Saya tidak peduli, anggota City Council lainnya itu bijak atau tidak. Ketika terjadi gridlock dalam musyawarah untuk mufakat di City Council, kita akan melakukan conference atau negotiation untuk mencapai compromised version. Ketika terjadi gridlock dalam deliberation, masih ada banyak steps yang harus dilakukan oleh anggota Parliamen (anggota City Council) dari masing-masing representative, fraksi atau caucus untuk mencapai apa yang disebut dengan “compromised version”. Bayangin setiap Bill (RUU) harus lolos di House of Representative dan harus lolos di US Senate, sebelum lolos di US Congress? Setiap kita di City Council membuat aturan baru berupa a new city Codes and Ordinances yang dikeluarkan bersama oleh City Council, aturan baru itu tidak boleh bertabrakan dengan Federal Statutes, State Rules, Regulations and Statutes dan harus in harmony County\'s rules and regulations. Selain tentunya aturan baru itu tidak boleh mengurangi quality of life (kualitas hidup) warga kota, tidak discriminative, aturan itu harus universal dan memiliki prospek untuk meningkatkan local tax revenues for the city, dan lain-lain. Kadang untuk membuat aturan baru di tingkat  kota saja sudah begitu sulit, karena selain ada begitu banyaknya interest (kepentingan) dalam satu kota, juga ada statutes di atasnya yang tidak boleh ditabrak, apalagi dalam satu negara. Tapi itulah the nature of deliberation in Parliament, Legislature or Congress. You have to learn to compromise! Dan, compromise adalah salah satu prinsip demokrasi nomer #11 (the importance values of tolerance, pragmatism, cooperation and compromise). Yang membuat saya kesulitan untuk menggali keinginan, cita-cita, cara berpikir dan daya berpikir para perumus Pancasila, adalah satu fakta yang saya sadari bahwa rumusaan Pancasila itu isinya terlalu bagus, terlalu idealis, impian yang terlalu tinggi, mendekati sempurna dan sangat futuristic sehingga sulit untuk dijalankan dan dipraktekan oleh orang biasa (ordinary politicians). Buktinya, para perumus Pancasila itu sendiri terbukti “gagal” mempraktekan Sila ke #4 Pancasila dalam deliberation di Dewan Konstituante! Bagaimana mungkin kita sebagai generasi penerus sekarang yang disuruh menjalankan dan mempraktekan Sila ke#4 Pancasila? Lho wong mereka yang merumuskan Sila ke#4 Pancasila sendiri, gagal?! Apalagi kita yang tidak ikut merumuskan Pancasila? Namun demikian, karena Pancasila adalah hasil karya, hasil kerja, cita-cita, keinginan, kemauan, tujuan dan kesepakatan (compromised version) para Founding Fathers and Mothers NKRI, maka kita sebagai generasi penerus “wajib” menjaga, menghormati, dan melestarikannya. Sistem dan bentuk pemerintahan itu tidak penting bagi saya, asal Adil, Jujur dan Bijaksana (Just, Fair & Wise). Bagi saya, sistem pemerintahan dictatirship atau monarch yang adil, jujur dan bijak, jauh lebih baik daripada sistem pemerintahan demokrasi yang sudah dikorupsi dan direkayasa (corrupted democracy), seperti di Indonesia saat ini, dari demokrasi berubah menjadi Partai-Krasi! Bagaimana cara yang legal, constitutional dan demokratis untuk tetap menjaga dan melestarikan redaksi (text) UUD 1945 asli? Kami mendukung keinginan untuk kembali ke UUD 1945 asli, tetapi: 1). Dekrit Presiden itu tindakan unconstitutional (inkonstitusionil), apapun alasan dan excuses yang dijadikan justification. Karena Presiden tidak memiliki kekuasaan lebih tinggi dari Parliamen, dan Presiden tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah, melanggar, apalagi membatalkan Konstitusi UUD 1945. Presiden juga tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan Parliamen, seperti yang dilakukan Presiden Soekarno yang membubarkan Dewan Konstituante dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 2). Memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi selama 2 tahun atau 3 tahun maksimal dan mengundur Pemilu 2024 adalah tindakan inkonstitusionil (unconstitutional) yang akan menciptakan chaos dan turmoil karena akan menciptakan krisis konstitutional. 3). Kredibilitas Presiden Jokowi saat ini sangat rendah dan tidak akan mendapatkan full support dari publik untuk bisa selamat melakukan dekrit Presiden, meski dengan 2 dekrit Presiden, salah satunya tidak akan memperpanjang jabatan setelah masa perpanjangan jabatan selesai. Tiga options di atas tidak akan bisa diterima oleh banyak kelompok, minimal akan banyak yang menolak dan menentangnya. Semua perubahan politik yang besar menyangkut Konstitusi dan UU, harus dilakukan secara: 1). Legal 2). Constitutional 3). Demokratis. Kami aktivis Forum Tanah Air (FTA) USA dan FTA global memiliki solusi alternatif, atau opsi alternatif yang bisa dipertimbangkan dan diperdebatkan untuk bisa menjaga dan melestarikan UUD 1945 “asli” tanpa harus melakukan Dekrit Presiden, tanpa harus memperpanjang jabatan Presiden Jokowi dan mengundur Pemilu 2024. Solusi dan opsi alternatif yang akan kami berikan masih dalam koridor hukum, constitutional dan demokratis. Apa solusi alternatif itu? Secara comprehensive akan diberikan penjelasan menyusul dalam kontek dialog publik. Inshallah. (*)

Soroti Peringkat Produk Halal, Ketua DPD Singgung Soal Paradoks di Indonesia

BY FNN Sab, 26 November 2022 20:57:54 0

Jakarta, FNN – Peringkat Indonesia sebagai negara produsen Produk Halal dinilai menjadi salah satu dari sekian banyak paradoksal dari perjalanan bangsa. Berdasarkan laporan The State of Global Islamic Economy Report, tahun 2020 Indonesia berhasil memperbaiki posisi sebagai negara produsen Produk Halal dari peringkat 10 dunia, naik ke peringkat lima dunia. “Tetapi tahun 2022 ini, posisi Indonesia terlempar di luar 10 besar. Sedangkan yang masuk 10 besar malah negara-negara yang mayoritas penduduknya non muslim. Seperti Brazil, Amerika Serikat, juga Taiwan,” tutur LaNyalla yang hadir secara virtual di Simposium Ekonomi Nasional Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin, Sabtu (26/11/2022) di Surakarta. Bagi Senator asal Jawa Timur itu, hal ini sebenarnya menjadi peluang bagi Himpunan Pengusaha Nahdliyin untuk menembus pasar Produk Halal dunia dengan mengembangkan Koperasi Pesantren dan Industri Mikro dan Menengah. Apalagi, salah satu tugas dari Masyarakat Ekonomi Syariah yang ada di Indonesia adalah melakukan supporting program terhadap hal ini. “Tetapi sekali lagi, inilah salah satu dari sekian banyak paradoksal di negara ini. Oleh karena itu, saya tidak akan membahas angka-angka pertumbuhan ekonomi, PDB, atau rasio utang dan lain-lain. Karena angka-angka itu tidak saya temukan di lapangan,” katanya. Sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla sudah keliling ke lebih dari 300 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Namun, hal yang ia temukan hampir seragam. “Yaitu, ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan. Karena itu, saya selalu berbicara tentang Peta Jalan agar kita kembali menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri. Caranya, dengan membaca dan menerapkan kembali rumusan Konstitusi yang digagas para pendiri bangsa,” ujarnya. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu berharap, Himpunan Pengusaha Nahdliyin, yang dihuni kader-kader pengusaha Bumiputera untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa. “Apalagi, banyak tokoh NU yang terlibat dalam merumuskan lahirnya negara ini,” katanya. Menurut LaNyalla, sudah saatnya bangsa ini mengakhiri praktek over eksploitasi oleh Kapitalisme Global, yang telah menjadi satu badan dengan Oligarki Ekonomi. “Karena, kemiskinan suatu negara bukan karena negara itu negara berkembang. Tetapi, karena negara tersebut terlalu dieksploitasi oleh Oligarki rakus yang bersinergi dengan Kapitalisme Global. Makanya mulai hari ini, mari kita tanamkan dalam pikiran kita untuk berani bangkit. Harus berani mengubah arah perjalanan perekonomian bangsa,” katanya. Hadir dalam acara Menteri Parekraf RI, Sandiaga Uno, Ketua Dewan Pembina DPP HPN, KH Anwar Iskandar, Ketua Umum DPP HPN, Dede Supriyadi, Direktur Panata Dipantara, Adnan Anwar, Ketua Forum Satu Bangsa, Hery Haryanto Azumi dan Para Pengusaha Nahdliyin. (mth/*)

Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?

BY FNN Sab, 26 November 2022 20:09:07 0

Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies. Oleh: Ayu Nitiraharjo, Pemerhati Budaya PRESIDEN Joko Widodo membatalkan kedatangan pada Pembukaan Munas KAHMI XI di Palu, 25 November 2022. Pembatalan terjadi H-2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya? Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas KAHMI XI. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas KAHMI. Presiden bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Presiden telah menyatakan kesediaanya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan itu disampaikan saat menerima audiensi Pengurus MN KAHMI waktu itu. Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih confirmed akan hadir. Perubahan terjadi saat H-2 acara. Begini peristiwanya: protokol presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh forkompimda, termasuk BINDA (BIN Daerah). Dalam rapat tersebut, protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus maka tidak perlu hadir upacara pembukaan yang dihadiri presiden. Panitia galau. Pilihannya, menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan tapi konsekuensinya Presiden jadi tidak hadir membuka Munas. Pilihan yang sama-sama berat buat panitia: Anies adalah bagian langsung dari KAHMI, hampir semua peserta Munas menginginkan untuk bertemu langsung dengan Anies, melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau membuatkan Anies hadir, dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh Kepala Negara. Protokol Presiden sikapnya tegas: jika ingin Presiden hadir maka Anies tidak boleh ada di ruangan. Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan. Konsekuensinya, Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Itulah peristiwa yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan, kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pamor dengan Anies. Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies. Namun tetap disayangkan Presiden tidak hadir. Tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa?  Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI Jakarta untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi. Salut untuk Panitia Munas KAHMI yang berani bersikap! (*)

Tinggalkan Pancasila, LaNyalla Sebut Bangsa Dalam Proses Pembusukan

BY FNN Sab, 26 November 2022 18:41:56 0

Jakarta, FNN – Proses Pembusukan Ikan yang dimulai dari kepala, dinilai juga telah melanda bangsa ini. Telah ditinggalkannya Pancasila menjadi penyebab hal tersebut. Hal itu yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat menyampaikan Keynote Speech pada forum Silaturahmi Nasional 2022 Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute, di Royal Jade Season City, Sabtu (26/11/2022). Menurutnya, jika hulu rusak, maka maka hilir pun akan rusak. “Seperti kata pepatah, ikan busuk dimulai dari kepalanya terlebih dahulu. Pembusukan Indonesia juga dimulai dari hulunya, dari Fundamental Norm-nya, yaitu dengan meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa,” tegas LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mendorong konsensus nasional untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, ketika konsensus nasional itu tercapai, Presiden harus melakukan Dekrit kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Pada acara yang mengambil tema “Potret Penegakan Hukum di Indonesia” ini, LaNyalla menegaskan keinginan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli telah digagas oleh banyak pihak, terutama para purnawirawan TNI dan Polri. Namun, hingga hari ini belum menemukan jalan. Bagi dia, hanya ada satu jalan, yaitu konsensus nasional. “Dengan mendorong Presiden untuk melakukan dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Kemudian segera kita bentuk tim atau komite untuk melakukan amandemen kekurangan dari konstitusi asli tersebut melalui teknik addendum,” tegas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan komitmennya untuk tetap terus menjalankan ikhtiar agar Indonesia kembali berdaulat, mandiri dan berdikari, dengan cara kembali kepada rumusan para pendiri bangsa.  Dijelaskannya, sebagai negara majemuk, Indonesia didesain oleh para pendiri bangsa dengan menggunakan Pancasila sebagai perekat. “Sehingga, sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi Pancasila, yang identik dengan sistem demokrasi yang berkecukupan,” ujar LaNyalla. Ciri demokrasi Pancasila, menurut LaNyalla, adalah seluruh elemen bangsa terwakili di dalam Lembaga Tertinggi Negara, yang bukan saja perwakilan rakyat, tetapi penjelmaan rakyat. “Dalam Lembaga Tinggi negara itu tak hanya diisi partai politik, tetapi juga wakil-wakil dari daerah, dari Sabang sampai Merauke, dan utusan Golongan non-partisan,” katanya. Begitu pula dengan sistem ekonominya, LaNyalla menilai telah didesain oleh para pendiri bangsa dengan sistem ekonomi Pancasila. “Sebuah sistem ekonomi yang menekankan usaha bersama dengan orientasi kepada kesejahteraan, karena perekonomian disusun atas usaha bersama sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta Penjelasannya,” ujar LaNyalla. Karut-marut Indonesia terjadi ketika bangsa ini melakukan perubahan konstitusi atau amandemen UUD 1945 secara brutal, sehingga mengganti hampir 95 persen isi dari Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 naskah Asli. “Sejak saat itulah kita meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi,” tegas LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, konstitusi hasil amandemen 1999-2002 memang masih mencantumkan dasar filsafat negara Pancasila pada naskah Pembukaan di Alinea IV. Namun pasal-pasal dalam UUD hasil amandemen itu merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme-Individualisme. Dijabarkan LaNyalla, sebelum amandemen terjadi, Indonesia sebagai negara telah dilucuti kedaulatannya, termasuk kedaulatan ekonominya, melalui Letter of Intent IMF yang terpaksa ditanda tangani oleh Presiden Soeharto saat itu.  Pada 13 November 1998, MPR melalui Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 mencabut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 sebagai materi Pendidikan Ideologi yang diterapkan melalui Penataran P4, dengan pertimbangan karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.   “Ini adalah awal bangsa ini mulai dipisahkan dari Ideologinya. Awal bangsa ini mulai meninggalkan Pancasila sebagai grondslag dan Staats fundamental norm. Dan, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Mengapa demikian, menurut LaNyalla, penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode damai non-militer. Caranya yaitu dengan memecah-belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa, supaya tidak memiliki kesadaran, kewaspadaan dan jati diri, serta gagal dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan Tujuan nasional bangsa tersebut. “Inilah yang kerap saya sebut, kita telah durhaka kepada pendiri bangsa,” ujar LaNyalla. “Karena itu saya sekarang berkampanye, untuk menata ulang Indonesia, demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita juga harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila yang merupakan satu sistem yang paling ideal untuk Indonesia, sebagai bangsa yang super majemuk,” urai LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada UUD 1945 naskah Asli yang disusun oleh para pendiri bangsa.  “Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin. Hadir diantaranya Pendiri Dhipa Adista Justicia, Laksamana Purnawirawan Tedjo Edhi Purdijanto, Ketua Panitia Silatnas 2022 Kombes Purnawirawan DR. Hadi Purnomo, Pakar Komunikasi Politik Prof Tjipta Lesmana serta Keluarga Besar Dhipa Adista Justicia Indonesia Intelligence Institute dan para Advokat dan Praktisi Hukum Indonesia. (mth/*)

Munas KAHMI XI Palu: Harus Bikin Komunike Dukungan Pencapresan Anies

BY FNN Sab, 26 November 2022 18:12:33 0

Kalau KAHMI menyatakan total mendukung akan jadi energi yang luar biasa buat pencapresan Anies. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan PERHELATAN Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam/KAHMI ke XI berlangsung di Kota Palu Sulteng. Acara berlangsung pada 24-27 November 2022. Sejak pagi ketika kedatangan salah satu Alumni HMI Anies Baswedan situasi dan kondisi Palu langsung tensi tinggi, ada animo masyarakat terhadap sosok Anies yang digadang-gadang sebagai Capres favorite. Anies tiba bersama rombongan Jusuf Kalla, Mahfud MD dan lain-lain. Acara KAHMI dimulai pada malamnya di hotel Western dengan sambutan-sambutan, antara lain: Ahmad Doly Kurnia/Korspers, Jusuf Kalla, Mahfud Md dll. Puncaknya adalah Orasi Kebangsaan dari Anies Baswedan yang antara lain mengatakan kader dan alumni HMI agar berilmu pengetahuan, punya etos dan etika. Pidatonya simpel dan berbobot, intinya sebuah bangsa jika ingin besar harus menjadikan, pertama bahwa ilmu pengetahuan sebagai tolak ukur dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; Kedua, etos harus dibangkitkan, keuletan dalam membangun bangsa tersebut dibutuhkan; Dan, yang ketiga, etika harus dijunjung tinggi seperti di negara-negara maju dimana nilai nilai etis berlaku. Menurut Anies, hanya HMI yang bisa berada di semua spektrum. Ini sebuah resource yang besar buat KAHMI memajukan Indonesia dan Umat Islam. Anies Baswedan berpidato singkat, padat dan bernas di hadapan ratusan perserta Munas KAHMI. Acara Munas KAHMI XI resminya dibuka esoknya (25/11) di Srinti Convention Hall oleh Wapres Ma’ruf Amin yang menggantikan Joko Widodo yang batal hadir. Saya dari HMI Cabang Jakarta yang hadir sejak hari pertama Munas KAHMI, melihat KAHMI adalah wadah kaum intelek Muslim modern yang tetap eksis. Ini dibuktikan dengan antusias peserta yang tinggi. Namun jangan melulu monoton sekedar sirkulasi pergantian pimpinan KAHMI semata. Mestinya momentum itu jadi ajang kontemplasi pola bentuk KAHMI ke depan yang modern dan menjawab tantangan umat Islam. Karena faktanya umat Islam yang mayoritas 85% masih jadi inferior dalam hal Ekonomi. Ini ironis sekali, meski sudah 77 tahun Indonesia Merdeka, rakyat yang nota bene umat Islam masih belum terentaskan. Pada bagian lain, Habil Marati, mantan anggota DPR dari PPP yang juga hadir berharap Munas KAHMI langsung bikin komunike dukungan Pencapresan Anies Baswedan. Harus to the point, bila tidak akan mubazier. Kalau KAHMI menyatakan total mendukung akan jadi energi yang luar biasa buat pencapresan Anies. Acara Munas KAHMI juga terlihat kehadiran para Alumni antara lain, Sofyan Mile, mantan anggota DPR dari Golkar, Junisab Akbar (mantan anggota DPR dari PBR), Yayat Biaro (mantan anggota DPR dari Golkar, Jhoncik Muhammad (Bupati 4 Lawang, Sumsel), dan lain-lain. (*)

Selamat Hari Thanksgiving

BY FNN Sab, 26 November 2022 14:35:35 0

Thanksgiving telah menjadi lebih komersial dan bahkan meningkatkan kecenderungan menjadi materialistis. Apa yang disebut “Black Friday” adalah contoh yang jelas tentang itu. Dan saya pribadi tidak menyukainya. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SETIAP Kamis terakhir bulan November setiap tahun adalah hari istimewa bagi orang Amerika. Ini adalah hari libur nasional dan diamati secara nasional. Itu disebut “Hari Thanksgiving”. Hari Thanksgiving diamati untuk pertama kalinya oleh para Peziarah (Imigran Eropa) setelah panen pertama mereka pada bulan Oktober 1621, yang berlangsung selama tiga hari dan dihadiri oleh 90 penduduk asli Amerika dan 53 imigran Eropa yang baru tiba. Sebagai bagian dari masyarakat lain Amerika, Muslim Amerika mengambil bagian dalam perayaan itu. Dan seringkali muncul pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum Islam pada perayaan seperti itu: Apakah diperbolehkan atau tidak dalam agama? Tentu saja tulisan ini bukan fatwa (hukuman agama). Sebaliknya, tulisan ini adalah untuk membagikan pandangan pribadi saya tentang masalah ini. Saya sepenuhnya menyadari adanya pandangan lain tentang itu. Dan, saya sangat menghargai fakta bahwa Islam memungkinkan kita berbeda pendapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Sungguh merupakan kekayaan iman. Saya ingin memulai dengan menegaskan bahwa ketika Islam datang ke tempat mana pun, ia tidak bermaksud mengubah atau menghapus budaya positif dan norma sosialnya. Karena alasan inilah Anda akan melihat keragaman yang sangat dalam di antara umat Islam dalam hal budaya dan perilaku sosial. Semakin banyak kita berkeliling dunia, semakin beragam wajah Islam yang akan kita lihat tercermin dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim. Pada bagian diskusi ini kita dapat mengatakan ada Muslim Asia Selatan, Muslim Asia Tenggara, Muslim Timur Tengah, Muslim Afrika, Muslim Eropa, Amerika Latin dan, dari tentu saja, Muslim Amerika. Fakta ini didasarkan pada apa yang Nabi sendiri nyatakan: “Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. Yang pada hakekatnya berarti bahwa misi Nabi (Islam) adalah menyempurnakan dan membatasi (bukan mengubah atau meniadakan) nilai-nilai positif dan praktik budaya umat. Oleh karena itu, Thanksgiving sebagai bagian dari budaya Amerika, dan itu termasuk Muslim Amerika, adalah budaya yang dapat diadopsi dan dianut dalam nilai dan pemahaman kita sendiri. Saya menyebut jenis ucapan syukur ini “Shukr”. Bersyukur atau “Syukr” berakar pada ajaran Islam. Al-Quran, misalnya, mengingatkan kita: “Bersyukurlah padaku dan jangan kufur” (Surat 2 ayat 152). Al-Quran juga menyatakan: “Dan jika kamu bersyukur, aku akan memberimu lebih (nikmatku). Tetapi jika kamu kufur, sungguh azabku sangat keras” (Ibrahim: 7) Istilah “Shukr” yang secara harfiah berarti “bersyukur, berterima kasih atau penghargaan” dalam konteks ini dapat merujuk pada Thanksgiving yang dirayakan dengan gembira dan nasional oleh orang Amerika. Saat bergabung dengan sesama orang Amerika dalam merayakan Thanksgiving, kami ingin mengingatkan diri kami sendiri sebagai berikut: Pertama, Syukuran dalam Islam harus berlanjut dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Ini masalah hidup. Selama kita hidup, kita mengucap syukur. Tidak ada salahnya melakukannya pada Kamis terakhir bulan November. Tetapi kami tidak membatasi diri kami pada hari itu saja. Bersyukur atau merayakan Thanksgiving adalah tanggung jawab yang berkelanjutan baik terhadap Pencipta kita maupun sesama manusia. Kedua, ada tiga syukr (syukur) utama yang penting untuk dirayakan: 1) Bersyukur kepada Sang Pencipta dengan mengakui kebaikan dan nikmat-Nya yang tak terbatas kepada kita, dengan merendahkan diri dalam beribadah kepada-Nya dengan komitmen dan dedikasi. Nabi Muhammad menjawab istrinya ketika dia bertanya kepadanya tentang dedikasinya dalam ibadahnya: “bukankah saya harus menjadi hamba (Allah?) yang bersyukur”. 2) Ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Dalam Islam, orang tua berada di sisi Allah dalam hal cinta dan hormat. Beberapa ayat dalam Al-Qur\'an mengingatkan umat Islam untuk berbakti dan hormat kepada orang tua mereka. Untuk menemani orang tua mereka di dunia ini dengan kebaikan dan rasa hormat yang tinggi. 3) Bersyukur juga berarti berterima kasih kepada sesama ciptaan, khususnya kepada sesama manusia. Bersikap baik kepada orang lain bukan hanya tindakan kebaikan sosial. Itu sebenarnya adalah bagian dari ucapan syukur kami karena telah menjadi bagian dari keluarga manusia kami. Nabi bahkan memberi tahu kita: “orang yang gagal menghargai sesama manusia juga gagal menghargai Allah”. Sedihnya, hari-hari ini Thanksgiving telah bergeser dari tujuan awalnya dan itu adalah untuk menghargai Tuhan dan bersikap baik satu sama lain. Thanksgiving telah menjadi lebih komersial dan bahkan meningkatkan kecenderungan menjadi materialistis. Apa yang disebut “Black Friday” adalah contoh yang jelas tentang itu. Dan saya pribadi tidak menyukainya. Bagi saya Jum’at Berkah jauh lebih baik daripada Jum’at Hitam. Apakah kamu tidak setuju? Kota Jakarta, 25 November 2022. (*)

Is Anies Going To Be The Next Anwar?

BY FNN Sab, 26 November 2022 14:05:10 0

Apakah Anies akan berhasil membawa agenda Islam Tengah sebagaimana amanah UUD 1945 juga seperti janji Anwar sebagai PM ke-10 Malaysia juga membebaskan bangsa ini dari riba akan menjadi pertanyaan beyond his presidency. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts MUNGKIN ya, mungkin tidak. Masa depan masih suci, semua kemungkinan bisa terjadi. Ketidakpastian dan ketidakjelasan adalah fitur melekat masa depan. Sebagai dua tokoh yang dilahirkan dari kelompok nasionalis relijius yang serupa, kaum nasionalis relijius di ICMI, KAHMI, Muhammadiyah, dan parpol-parpol afiliasinya berharap Anies Baswedan akan menjadi the next Anwar for Indonesia. Kini puluhan relawan pro-Anies telah bermunculan di mana-mana bak jamur tumbuh di musim hujan. Ada semacam kerinduan agar kepentingan ummat Islam lebih diakomodasi oleh Pemerintah, tidak seperti zaman Presiden Jokowi ini. Tapi harapan itu hanya bisa terwujud dengan beberapa syarat. Syarat pertama, upaya elit parpol penguasa dan kelompok ProJo menunda Pemilu 2024 atau mengamandemen UUD 2002 agar masa jabatan presiden bisa lebih dari 2 periode gagal. Syarat ini bisa terjadi, perhari ini, dengan kemungkinan 50:50. Penggalangan opini masyarakat untuk mendukung perpanjangan kekuasaan Jokowi masih saja terjadi. Anehnya, Jokowi tampak membiarkan ini terjadi karena bagian dari demokrasi. Kedua, ekonomi Indonesia bisa bertahan menghadapi resesi ekonomi global parah yang kini mengancam, sementara pandemi benar-benar bisa diakhiri untuk tidak memperparah stagflasi global. Kemungkinan besar syarat ini akan berlaku. Pasar domestik yang besar dan bonus demografi akan menggantikan pasar ekspor yang melemah. Ketiga, konflik Rusia-Ukraina segera bisa dikendalikan lalu diselesaikan secara damai, tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas, bahkan Perang Dunia ke-3. Syarat inipun berpeluang 50:50. Opsi perang dunia untuk global resetting dunia, sekaligus pengurangan populasinya, masih menjadi agenda para elit global. Keempat, ummat Islam berhasil mengkonsolidasikan kepentingan politiknya sehingga berhasil mensukseskan pencapresan Anies melalui koalisi parpol. Peluang syarat ini berlaku cukup tinggi. Jika Anwar Ibrahim sukses memimpin Malaysia paling tidak 2 tahun ke depan ini, cocktail party effect akan terjadi sehingga peluang Anies memenangkan Pilpres 2024 akan makin terbuka lebar. Kelima, Pemilu 2024 berlangsung terbuka, jujur dan adil. Syarat kelima ini nyaris mustahil terjadi. Di samping rancangan Pemilu yang paling rumit, kompleks dan mahal di dunua, Daftar Pemilih Tetap yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 masih banyak mengandung jutaan data siluman yang menjadi sumber jual beli suara. Konflik hasil pemilu akan diputuskan oleh KPU dan hakim-hakim MK yang sulit bersikap independen. Di samping itu, penggalangan opini dan intimidasi serta politik uang akan tetap mewarnai Pilpres 2024. Segera perlu dicatat bahwa hiruk-pikuk pencapresan ini bisa jadi hanyalah sebuah operasi bendera palsu. Harapan baru yang dibawa pencapresan Anies telah melemahkan people power untuk memulangkan Jokowi ke Solo sebelum 2024. Sementara itu proses penjarahan kekayaan bangsa ini terus terjadi melalui investasi asing yang sangat eksploitatif, privatisasi sektor strategis seperti energi dan transportasi, serta praktek keuangan ribawi oleh elit global maupun kaki tangan domestiknya. Kedaulatan rakyat sebagaimana amanah UUD 1945 pada akhirnya adalah kedaulatan keuangan. Apakah Anies akan berhasil membawa agenda Islam Tengah sebagaimana amanah UUD 1945 juga seperti janji Anwar sebagai PM ke-10 Malaysia juga membebaskan bangsa ini dari riba akan menjadi pertanyaan beyond his presidency. Jika Anies gagal, maka bangsa ini akan lestari sebagai jongos politik dan jongos ekonomi. Gambiran, Banyuwangi, 26 November 2022. (*)

Pemilu 2024 Pertarungan Oligarki dan Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat

BY FNN Sab, 26 November 2022 11:00:21 0

Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 yang pro kapitalis dan liberalime jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila JIKA kita semua menghargai perjuangan bapak-bapak bangsa, menghargai apa yang telah dihasilkan dalam perjuangannya, menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia dan dengan berjuang menegakkan tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jika DPR, MPR, Partai politik tidak lagi peduli terhadap kerusakan negara ini, mari kita galang rakyat untuk mengembalikan tatanan mula NKRI yang berbasis pada “Amanat Penderitaan Rakyat“ Amandemen UUD 1945 ternyata berdampak sangat luas terhadap kehidupan bangsa Indonesia, amandemen bukan saja mengubah ketatanegaraan tetapi lebih jauh telah memporak-porandakan nilai-nilai dan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada lagi pemimpin negeri ini yang mengerti apa itu “Amanat Penderitaan Rakyat“. Apalagi mengerti bahwa pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat. Akibat dari tidak dipahami oleh pemimpin sekarang mereka memperlakukan rakyat dengan semena-mena, penggusuran-penggusuran yang dilakukan tanpa manusiawi. Satpol PP dengan beringas atas nama menertibkan cenderung semena-mena memperlakukan rakyat tanpa solusi yang manusiawi, korupsi merajalela, pungli, manipulasi, semua ini akibat tidak megerti aparat pemerintah itu harusnya mengemban “Amanat Penderitaan Rakyat“. Berikut cuplikan Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1963 di Jakarta…. ”Saya berdiri di sini sebagai warganegara Indonesia, sebagai patriot Indonesia, sebagai alat Revolusi Indonesia, sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, – sebagai Pengemban Utama daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat! Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudara-saudara!, engkau … engkau … engkau … engkau, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menginsyafi dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar merasakan dirimu, sampai ketulang-tulang-sungsummu, sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat? Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi tujuan perjuangan kita, – sumber kekuatan dan sumber keridlaan-berkorban daaripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini? Sekali lagi engkau semua, – engkau semua dari Sabang sampai Merauke! –, sudahkah engkau semua benar-benar sadar akan hal itu? “Dari Sabang sampai Merauke”, – empat perkataan ini bukanlah sekedar satu rangkaian kata ilmu bumi. “Dari Sabang sampai Merauke” bukanlah sekedar menggambarkan satu geographisch begrip. “Dari Sabang sampai Merauke” bukanlah sekadar satu “geographical entity”. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu “national entity”. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan, satu “state entity” yang bulat-kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis, satu “ideological entity” yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, – satu entity of social-consciousness like a burning fire. Dan sebagai yang sudah saya katakan dalam pidato-pidato saya yang lalu, social consciousness kita ini adalah bagian daripada social consciousness of man. Revolusi Indonesia adalah kataku tempohari congruent dengan the social conscience of man! Kesadaran sosial dari Rakyat Indonesia itulah pokok-hakekat daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia itu adalah dus bagian daripada social consciousness of mankind. Dus amanat Penderitaan Rakyat Indonesia adalah bagian daripada Amanat Penderitaan Rakyat daripada seluruh kemanusiaan! Dus Amanat Penderitaan Rakyat kita bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Amanat Penderitaan Rakyat kita bukan sekedar satu “hal Indonesia”. Amanat Penderitaan Rakyat kita menjalin kepada Amanat Penderitaan Umat Manusia. Amanat Penderitaan Umat Manusia menjalin kepada Amanat Penderitaan Rakyat kita. Revolusi Indonesia menjalin kepada Revolusi Umat Manusia, Revolusi Umat Manusia menjalin kepada Revolusi Indonesia. Pernah saya gambarkan hal ini dengan kata-kata: “there is an essential humanity in the Indonesian Revolution”. Pernah pula saya katakan bahwa Revolusi Indonesia mempunyai suara yang “mengumandang sejagad”, yakni bahwa Revolusi Indonesia mempunyai “universal voice”. Jikalau kita semua menghargai perjuangan bapak-bapak bangsa, menghargai apa yang telah dihasilkan didalam perjuangannya, menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia dan dengan ini maka mari kita semua berkomitmen mengembalikan UUD 1945 mengembalikan tujuan negara proklamasi 17Agustus 1945.  Jikalau MPR, DPR, Presiden, Partai Politik tidak mau kembali ke UUD 1945 dan Pancasila Maka atas kedaulatan rakyat mari rakyat bersatu untuk kembali kepada tatanan mula NKRI kembali kepada Pancasila dan UUD 1955 Proklamasi. Mari kita galang rakyat untuk: Mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara. Menolak UUD 2002 hasil amandemen. Mengembalikan UUD 1945 Proklamasi sebagai landasan konstitusional bernegara. Mengembalikan MPR sebagai lembaga bangsa dan Lembaga Tertinggi Negara. Mengembalikan Wawasan Nusantara. Mengoreksi seluruh UU yang pro terhadap Liberalisme Kapitalisme. Menasionalisasi seluruh kekayaan ibu pertiwi berbasis pada pasal 33 UUD 1945 Proklamasi. Menghapuskan DPD, mengantinya dengan Utusan-utusan Daerah dan Utusan utusan Golongan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Mengembalikan GBHN sebagai kompas petunjuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Membubarkan lembaga-lembaga ekstra yudisial yang tidak ada di dalam Konstitusi UUD 1945 Proklamasi, dan meng-empowering lembaga-lembaga resmi negara. Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 yang pro kapitalis dan liberalime jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai bangsa yang anti terhadap penjajahan. Digantinya UUD 1945 ternyata berdampak sangat luas terhadap kehidupan bangsa Indonesia, amandemen bukan saja merubah ketatanegaraan tetapi lebih jauh telah memporak-porandakan nilai-nilai dan dasar-dasar kehidupan berbangsa. Tidak ada lagi pemimpin negeri ini yang mengerti apa itu “Amanat Penderitaan Rakyat“, apalagi mengerti bahwa pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat, akibat dari tidak dipahami oleh pemimpin sekarang mereka memperlakukan rakyat dengan semena-mena, penggusuran-penggusuran yang dilakukan tanpa manusiawi, penguasaan lahan-lahan demi investasi asing, Satpol PP dengan beringas atas nama menertibkan cenderung semena-mena memperlakukan rakyat tanpa solusi yang manusiawi, korupsi sudah sangat akut, bantuan sosial bagi rakyat miskin pun di korupsi tanpa penyelesaian hukum, pungli, manipulasi, semua ini akibat tidak megerti aparat pemerintah itu harus nya mengemban “Amanat Penderitaan Rakyat“. Jadi Pemilu 2024 adalah pertarungan Amanat Penderitaan Rakyat yang ingin kembali pada Pancasila dan UUD 1945 dengan oligarki yang mengusung liberalisme kapitalisme dan antek-antek asing. Suka tidak suka perjuangan ini adalah pertaruhan nasib bangsa Indonesia. Tinggal kita akan terbelah dan hilangnya persatuan bangsa Indonesia. (*)

Hanya People Power Atau Revolusi yang Bisa Amputasi Kejahatan Oligarki

BY FNN Sab, 26 November 2022 01:52:58 0

Saat inilah kita berkonsolidasi dan bergerak: It\'s now or never .. Tomorrow will be to late – sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat (Prof. Amin Rais). Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM yang di-back up Oligarki di belakangnya mustahil dengan sukarela menyerahkan kekuasaan – dengan mempertaruhkan hidup dan mati atas kekuasaan yang sudah ada dalan genggamannya. Kekuatan mereka total sudah dalam kendali kekuatan oligarki. Rekayasa politiknya sampai ingin memperpanjang masa jabatan Presiden karena merasa presiden sudah bersenyawa dengan oligarki. Masyarakat para tokoh perubahan sampai geram dan bertekad hegemoni oligarki harus diputus dan dihentikan dengan langkah keras dan radikal. Langkah keras harus diambil karena mengganti atau mengubah rejim saat ini mustahil bisa dilakukan dengan langkah normatif atau konstitusional, tersisa hanya ada satu pilihan dengan langkah ekstra konstitusional, people power atau Revolusi. Bau busuk rekaya mereka yang tidak peduli dengan pelanggaran hukum nyata tercium oleh masyarakat. Maka rencana mengambil alih kekuasaan oligarki hanya bisa  dilakukan dengan sikap dan tindakan revolusioner. Kesadaran dan cara berpikir revolusi adalah “tindakan paksa”, sesuai sikon realitas dan kondisi objektif yang memang mengharuskan tindakan keras dengan paksa. Kondisi objektif: - Para penguasa saat ini ingin terus berkuasa, sekalipun ada konstitusi yang membatasi kekuasaannya. Kodrat watak manusia yang berkuasa cenderung enggan bergeser dari zona nyaman. Sehingga, menggeser orang dari zona nyaman hanya bisa dilakukan dengan paksaan. - Indonesia telah terhempas dan jatuh ke titik nadir disebabkan oleh kekuasaan kepentingan oligarki imperialistik yang telah metamorfosis menjadi Neo Kolonialisme. - Sistem dan perilaku politik Indonesia lepas dari panduan konstitusi sesuai tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. - Instrumen penyelenggara negara semua telah tenggelam dalam kendali remot Oligarki. - Lebih parah lagi, oligarki sudah mampu membuat UU dan atau apapun yang dikehendaki sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. - Indonesia dalan kondisi darurat kegelapan, karena bergerak tanpa arah bersamaan hampir semua Sumber Daya Alam dan jejaring penyelenggara negara sudah dalam kuasa suka suka. - Bebas melakukan apa saja karena sudah tidak ada GBHN dan MPR sudah lumpuh total, karena statusnya bukan lagi sebagai tertinggi negara. Mengatasi dan menghadapi rezim yang sudah kesurupan bahkan berubah menjadi tirani tidak boleh ada kompromi dan negosiasi. Bentuk dan langkah pergerakan Bung Karno pernah mengatakan, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Perjuangan ini lebih sulit dan rumit karena lawan yang dihadapi tidak berada di luar melainkan berada di dalam tubuh kita sendiri. Rumitnya perjuangan bisa diibaratkan bertempur di dalam kegelapan, sulit mengenali siapa lawan siapa kawan. Rumit dan gelapnya medan pertempuran hanya dapat diantisipasi dengan meningkatkan intuisi kepekaan yang tinggi untuk mengetahui mana kawan mana lawan. Gerakan harus bisa menyibak mana kawan lawan, penghianat, pecundang dan penjilat. Semua harus terpetakan dan harus dibabat habis tidak boleh ada kompromi dan negosiasi yang hanya akan membahayakan perjuangan negara kembali ke UUD 1945 asli. Sebuah gerakan kekuatan people power atau revolusi harus ada figur pemimpin yang mampu menghimpun, menggerakkan, menuntun, mengarahkan segenap potensi perubahan dengan sebuah gerakan riil dan berani mengambil alih kekuasaan yang ugal-ugalan, hanya sebagai boneka Neo-kolonialisme Oligarki. Semua sosok potensi tokoh nasional terbaik harus terkonsolidasi diri hingga menjadi “kekuatan kolektif yang kuat memimpin”. Karena keadaan bersifat mendesak, maka segala sesuatunya dituntut revolusioner. Dalam gerakan harus ada ruang pemikiran, rencana taktis pergerakan, logistik dan pengendalian gerakan tetap pada jalur mengembalikan arah tujuan negara sesuai pembukaan UUD 1945. Potensi pemikir dan penggerak dan penentu arah harus dalam satu kolektif  kekuatan sebagai pimpinan pergerakan. Pergerakan harus mencerminkan bahwa pemilik sah kedaulatan adalah rakyat. Mengingat ucapan Soekarno: “Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa, kita harus mempunyai kesadaran bersama, bahwa, kerusakan negara (seperti sekarang) ini, tentu, tidak dikehendaki oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Soepomo, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadi Kusumi, KH Wahid Hasym dan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk melahirkan negara Indonesia ...” Saat inilah kita berkonsolidasi dan bergerak: It\'s now or never .. Tomorrow will be to late – sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat (Prof. Amin Rais). Kegelapanp dan kebuntuan negara hanya bisa diatasi dengan  people power atau Revolusi. (*)

Tiba-Tiba Piala Dunia Masuk Islam Jadi Mualaf Sementara

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 22:17:37 0

Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung EVEN Piala Dunia yang biasa dilaksanakan di negara-negara di Eropa dan Amerika Latin serta Asia selalu membuat orang berdecak kagum. Kemeriahannya saat pembukaan itu selalu ditunggu-tunggu orang. Pokoknya semerbak gemerlapnya setiap pembukaan piala dunia spektakuler. Tapi piala dunia saat ini dibuka pada 20 November 2022, nuansanya sangat berbeda. Aroma Islamnya sangat kental. Terasa piala dunia ini jadi milik umat Islam. Bahkan yang lebih menarik dengan piala dunia di Qatar sudah banyak orang masuk Islam. Bayangkan saat pembukaan dibuka dengan bacaan surah Ar-Rahman, kemudian diisi dengan kesenian tradisional Arab. Tidak ada wanita dengan pakaian pengumbar syahwat. Lelakinya saja berpakaian ala kadrun. Kadrun dibenci tapi duitnya disukai. Bahkan jadi pengemis. Seperti masjid Syekh yang dibangun di Solo. Harusnya akan dibangun di daerah lain. Tapi memelas ke kadrun agar bisa dibangun di Solo sebagai hadiah buat Jokowi. Padahal dia sendiri jarang Shalat. Dan yang lebih menarik lagi Ustadz yang ahli kristologi Zakir Naik diminta jadi penceramah dalam pembukaan itu. Nanti kalau pembukaan piala dunia U20 di Indonesia undanglah UAS atau Das\'at Latif jadi penceramahnya. Kira-kira bisa gak? Ah ini hanya khayalan penulis terlalu tinggi. Lupakan saja. Dan menarik yang lain tiba-tiba FIFA melarang jangan membawa Miras saat menonton. Ini sesuai dengan kebijakan Qatar di negerinya. Hal-hal yang berbau Haram dilarang karena negeri ini berdasarkan syari\'at Islam. Dan tiba-tiba semua negara di dunia pencinta bola kaki mengamininya. Beginilah kalau negara atau spesifiknya kalau dia berduit. Apa saja bisa dilakukannya. Orang kaya kalau nunjuk pasti terlaksana. Tapi kalau gak punya duit main tunjuk bisa dipatahin telunjuknya sambil dikatain “ngapain kau nunjuk-nunjuk, emang kau siapa?” Qatar telah membuka mata dunia, ini Islam yang sebenarnya. Kita ikut bangga sebagai sesama muslim walau kita bukan warga Qatar. Rahmatan Lilalamin yang diperlihatkan Qatar membawa hati dan perasaan seluruh Umat Islam di dunia. Wallahu A\'lam ... (*)

Kabareskrim: Saya Pertanggungjawabkan Seluruh Pekerjaan Kepada Allah

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 18:52:24 0

  Jakarta, FNN – Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menegaskan dirinya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaannya kepada Allah sebagai tanggapan atas tudingan yang menyebut dirinya menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur.“Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah SWT, sesuai arahan Bapak Presiden kepada Kapolri dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas,” kata Agus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Agus terkait ucapan Aiptu Ismail Bolong dan beredarnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) DivPropam yang menyebut dirinya menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur.\"Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maklumlah kasus almarhum Brigadir Yoshua aja mereka tutup-tutupi,\" ujar Komjen Agus.Apa yang Bareskrim kerjakan, tutur Agus melanjutkan, adalah sesuai fakta, rekomendasi Komnas HAM, rekomendasi Timsus, serta tuntutan masyarakat yang sudah menjadi atensi Presiden RI Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut.Lebih lanjut, Komjen Agus mengatakan, BAP juga bisa direkayasa dan dibuat dengan penuh tekanan. \"Lihat saja, BAP awal seluruh tersangka pembunuhan alm Brigadir Yoshua,” kata Komjen Agus.Komjen Agus juga menyampaikan terkait kondisi pandemi yang nyaris melumpuhkan perekonomian dan mengakibatkan berbagai permasalahan.\"Saat pandemi, kebijakan penegakan hukum adalah ultimumremidium, tahun 2020 itu pertumbuhan 0,5 persen, tahun 2021 tumbuh 3,5 persen,” kata Komjen Agus.Polri juga fokus pada penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.\"Tambang rakyat dengan istilah koridor diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan, di samping mengawal program pemulihan ekonomi nasional dan investasi. Yang tidak boleh adalah di dalam areal hutan lindung dan di areal IUP orang lain,” ujar Agus.Bertepatan dengan Hari Guru yang jatuh pada 25 November 2022, Agus menyampaikan nasihat dari gurunya.\"Orang baik itu orang yang belum dibukakan Allah SWT aibnya, doakan yang baik-baik saja mereka yang saat ini sedang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri secara sadar,” kata Agus. (mth/Antara)

Mendikbudristek Ajak IGI Majukan Pendidikan Indonesia

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 17:39:03 0

Jakarta, FNN – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengajak para guru dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) untuk turut memajukan pendidikan Indonesia. “Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas peran guru-guru di IGI dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Peran IGI sebagai forum guru sangat penting untuk terus berbagi dan bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia pendidikan,” ujar Mendikbudristek dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Nadiem menjelaskan peran guru dalam membangun komunitas sangat penting. Melalui komunitas yang dibangun, guru bisa belajar dari guru lainnya. Oleh karena itu, Kemendikbudristek telah membuat Platform Merdeka Mengajar yang disiapkan untuk guru agar dapat belajar dan berbagi oleh guru lainnya. “Tugas kami sudah berubah, yaitu memfasilitasi guru belajar dari guru lainnya untuk berani mencoba dan melakukan hal baru, dan dipimpin oleh Guru Penggerak,” imbuh Mendikbudristek. Menteri Nadiem juga mengapresiasi kepada guru-guru yang telah menggunakan Platform Merdeka Mengajar saat pembelajaran. “Banyak guru yang telah berkontribusi untuk mengunduh materi ajar dan berbagi kepada guru-guru lain se Indonesia,” kata Menteri Nadiem. Program Guru Penggerak, lanjut dia, menjadi terobosan perubahan dalam pembelajaran. Dikatakan Menteri Nadiem, Guru Penggerak selalu melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya karena guru berani melakukan hal baru, bereksperimen, dan berani gagal. “Guru Penggerak selalu siap untuk mencoba walaupun gagal, namun akan terus berinovasi. Mereka dipromosikan untuk menjadi pemimpin kita,” jelas dia. Untuk itu, dalam mendukung penyiapan pemimpin di sekolah, Kemendikbudristek telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. “Kami mohon dukungan kepada bapak ibu guru untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung Guru Penggerak menjadi kepala sekolah sesuai dalam Permendikbud yang telah dikeluarkan,\" katanya. Lebih lanjut disampaikan Mendikbudristek, berbagai terobosan lainnya telah dikeluarkan Kemendikbudristek seperti Kurikulum Merdeka hingga yang berkaitan dengan kesejahteraan para guru yaitu pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). “Tahun ini lebih dari 600 ribu guru honorer telah diangkat sebagai ASN PPPK. Hingga hari ini kami masih terus memperjuangkan guru honorer yang belum menjadi ASN PPPK, mohon bersabar dan terus mendukung kami,” kata Nadiem lagi. Dalam pelaksanaan perekrutan ASN PPPK, Mendikbudristek menyampaikan bahwa prioritas utama adalah pengangkatan bagi guru honorer yang belum mendapatkan formasi di sekolahnya. “Jangan sampai guru tergusur dari sekolahnya, berpindah ke sekolah lain karena di sekolahnya belum ada formasi ASN PPPK, akhirnya sekolah tersebut akan kekurangan pengajar yang sudah bekerja lama di sana,” jelas Nadiem. Sedangkan untuk membuka formasi dan perekrutan guru ASN PPPK, lanjut Nadiem, Kemendikbudristek harus bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Pemda setiap wilayah. “Kami akan terus mencoba mengeksplorasi agar Kemendikbudristek dapat mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK tanpa rantai yang panjang,” imbuh dia lagi. (mth/Antara)

Menkes: Bersiap Hadapi Peningkatan Kasus COVID-19 Dua Pekan ke Depan

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 17:35:19 0

Jakarta, FNN – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh pihak untuk bersiap-siap menghadapi prediksi peningkatan kasus COVID-19 yang akan segera terjadi dalam waktu satu atau dua pekan ke depan. “Kita sudah monitor secara daily (harian), harusnya kalau feeling saya kita akan mencapai puncaknya antara satu atau dua pekan ke depan. Kemungkinan puncaknya itu akan tercapai,” kata Menteri Budi dalam ISICAM 2022 yang diikuti di Jakarta, Jumat. Budi menekankan pemerintah terus melakukan pemantauan setiap harinya, untuk mengamati tren COVID-19 di Indonesia dari seluruh indikatornya. Sayangnya, terlihat bahwa sejak varian XBB dan BQ.1 masuk ke Indonesia, jumlah orang yang terinfeksi semakin banyak dan patut diwaspadai. Saat ini saja, kasus positif di Indonesia sudah berada dalam skala 8.000-an kasus per harinya. Dengan kehadiran dua varian tersebut, Budi memperkirakan jumlah kasus yang ditemukan akan mencapai 10.000-15.000 kasus per harinya, dengan keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR) jauh lebih rendah dibandingkan dampak dari varian-varian sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan sero survey per enam bulan sekali untuk mengetahui titer antibodi milik masyarakat, yang dilakukan bersama FKM-UI. Melalui sero survey itu, pemerintah dapat mengetahui dalam jangka waktu berapa lama antibodi masyarakat mengalami penurunan dan daerah mana yang perlu segera di booster. Sero survey juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki antibodi yang sangat tinggi, sehingga tidak terlalu terdampak gelombang COVID-19 seperti yang terjadi di negara lain. “Kita punya datanya by name by address sekarang untuk 205 juta dari populasi kita, kita bisa prediksi di daerah mana kita harus memberikan booster,” ujarnya. Budi mengingatkan meski antibodi sudah tinggi dan kasus masih di bawah prediksi monitoring pemerintah, semua pihak harus segera melengkapi dosis vaksinasinya dan tidak mengabaikan situasi saat ini. Jika Indonesia berhasil menjaga jumlah kasus seperti saat ini, sampai dengan dua pekan ke depan, maka masyarakat tidak perlu menghadapi gelombang COVID-19 yang dapat menghambat berjalannya segala aktivitas dan perekonomian negara. “Jika kita bisa mengendalikannya, maka Indonesia juga akan menjadi salah satu negara yang tidak mengalami gelombang besar dalam 12 bulan,” katanya. (mth/Antara)

Ada Lebih dari 31 Pintu Sogok, Suap, Peras, dan Korupsi di Kemendari yang Gagal Diselesaikan Hingga Hari Ini

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 16:38:09 0

“Saya Buka Cakrawala dan Tergantung Presiden Apakah Ingin Perbaiki Negara Ini Atau Dibiarkan”  Oleh: Natalius Pigai, Mantan Tim Asistensi Dirjen Otda Kemendagri Prof Dr. Sudarsono & Prof Dr. Johermansyah Johan KEMENDAGRI adalah kementrian yang besar yang secara langsung dan tidak langsung memimpin jumlah ASN terbanyak. Dengan postur birokrasi terbesar tersebut berpotensi menjadi sumber amoralitas. Maka untuk mengurangi kejahatan moral dalam rangka membangun dalam pemerintahan yang bersih dan berwibawa, saya perlu sampaikan berdasarkan pengamatan dan analisa di Kementerian Dalam Negeri terdapat tidak kurang dari 31 pintu masuk suap, sogok, peras dan korupsi.  Potensi suap di instansi Kementerian Dalam Negeri telah berlangsung lama. Saya tidak menuduh individu akan tetapi dengan tujuan dan beritikat baik untuk menunjukkan indikasi, pintu, kran-kran kejahatan agar Kemendagri memperbaiki diri serta aparat penegak hukum dengan mudah melakukan intaian untuk menghentikan indikasi kejahatan moral sistemik ini. Sesungguhnya Presiden Joko Widodo sebagai mantan Walikota dan Gubernur paham betul, namun kita heran kenapa beliau tidak bisa menghentikan sebagai wujud nyata revolusi mental? Berikut saya sampaikan lebih dari 31 titik-titik suap, sogok, peras dan korupsi dì Kemendagri: 1. Pembuatan SK Kepala Daerah (Direktorat Pejabat Negara)/Biro Hukum. (Suap) 2. Penunjukan Penjabat Bupati, Walikota dan Gubernur. Gubernur kirimkan 3 nama selanjutnya Kemendagri memilih 1 nama. Saat itu ada lobby dan sejumlah sogokan oleh para calon yang diusul. Tempat suap di Direktorat Pejabat Negara, Dirjen Otda, Sekjen, bahkan Menteri). 3. Penjabat Gubernur, Walikota/Bupati yang mau diperpanjang setelah 1 tahun juga mesti suap. 4. saat kepala daerah yang sedang menghadapi kasus agar terhindar dari sanksi administrasi atau pemberhentian. (Suap) 5. Pemekaran Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota di Direktorat Pemerintahan Umum dan Pimpinan Kementerian. (Suap) 6. Pembuatan Peta Wilayah bakal Daerah Otonom Baru (DOB).   7. Penambahan jumlah penduduk suatu wilayah supaya tidak diverifikasi faktual oleh Kemendagri (Suap/Peras). 8. Jual-beli KTP elektronik untuk kepentingan calon verifikasi partai, calon legislatif khususnya DPD serta Kepala Daerah Independen. 9. Penambahan dan pengurangan DAU untuk Daerah (Suap). 10. Filterisasi suatu Perda dan Perdasi. Penyuapan dilakukan agar terhindar dari pengurangan dan atau penghapusan pasal-pasal tertentu. 11. Penyuapan untuk Perda tertentu agar Kemendagri tidak menolak atau meniadakan. 12. Verifikasi Perdasus baik Aceh, DKI, DIY & Papua di Kemendagri (Suap). 13. Pengurusan batas wilayah antar Kabupaten nominalnya tergantung batas wilayah tersebut memiliki Sumber Daya Alam (Suap). 14. Kolusi persetujuan dan atau pembuatan peta wilayah (Map), pembuatan peta wilayah bisa dilakukan oleh Rekanan Direktorat di Kemdagri atau daerah yang bersangkutan. 15. Pengurusan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam yang nilainya tergantung jumlah besaran DBH yang disediakan oleh perusahaan. Makin besar dbh seperti dari sebuah Multi National Company (MNC) mencapai 1 triliun rupiah maka masing-masing kabupaten yang menerima DBH akan setor ke Kemendagri dengan nilai miliaran (Suap). 16. Pembuatan Peta (Map) areal operasi perusahaan yang melibatkan lebih dari 1 kabupatan (Suap). 17. Pengurusan Dana Alokasi Umum (DAU). (Suap) 18. Proses seleksi Sekda Provinsi, Kab/Kota jika seleksi dilakukan oleh Kemendagri maka bisa jual-beli katrol nilai. (Suap). 19. Lobby Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kemendagri untuk pembangunan kantor Pemda dan rumah pejabat pemda. Suapnya ada 2 jenis, yakni agar daerah terima DAK dan suap agar nominal DAK-nya dinaikkan. Daerah suap ke Kemendagri dan Komisi 2 DPR RI. 20. Biaya Desentralisasi fiskal ke daerah. (Suap). 21. Biaya pemotongan atau penarikan desentralisasi fiskal saat negara menarik kembali untuk kepentingan krusial misalnya negara mengalami defisit keuangan. (Suap) 22. Penilaian kinerja Pemda yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Suap). 23. Biaya jahit seragam Kepala Daerah saat pelantikan. Kemendagri punya rekanan penjahit beberapa penjahit di Jakarta. Saat ukur pakaian akan diantar oleh Staf Direktirat PN bersama Kepala Daerah yang bersangkutan. APBN sudah disediakan namun biasanya juga dibebankan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota Terpilih. (Peras) 24. Masuk Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kemendagri (Sogok) 25. Pengurusan SK PAW Anggota Legislatif. Prosesnya seakan akan dibuat berbelit-belit sampai pada terima sejumlah uang. (Sogok) 26. Dana Pemulihan Ekonomi Daerah (PEN). (Suap) 27. Masuk STPDN/IPDN. Penentuan jatah atau quota serta kelulusan tes masuk. (Suap) 28. Kunjungan kerja pejabat Kemendagri ke Daerah difasilitasi soal akomodasi, hotel, transportasi, dan sangu. 29. Pejabat Kemendagri suvervisi ke Daerah (Sogok). 30. Hubungan Legislasi dengan Komisi 2 DPR RI terkait Anggaran dan Regulasi. (Kolusi) 31. Pembangunan fisik kantor Kemendagri, termasuk badan-badan dan STPDN (Korupsi). 32. Biaya paraf draft sebuah surat atau surat keputusan dari staf pembuat draft sampai Kepala Penanggung Jawab. (Suap) 33. Pemeriksaan fisik oleh Inspektorat sebuah proyek APBN Satuan Tugas Kemendagri Baik di Pusat maupun Daerah. (Sogok, Peras, dan Suap) 34. Pemekaran Desa saat kodifikasi wilayah sampai persetujuan. (Sogok) 35. Dll. (*)

Hadapi Resesi Global, Ketua DPD Minta Produksi Komoditas Lokal Ditingkatkan

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 16:34:47 0

Surabaya, FNN – Ancaman resesi global harus menjadi prioritas program kerja pemerintah di akhir dan awal tahun depan. Mitigasi dan antisipasi harus cermat. Demikian dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di sela lawatan ke beberapa daerah di Jawa Timur, Jumat (25/11/2022). Menurut LaNyalla, salah satu upaya yang bisa ditempuh pemerintah adalah menggenjot produktivitas komoditi lokal. “Pemerintah perlu mendorong peningkatan produktivitas komoditi lokal dan menekan angka impor komoditi bahan baku pangan,” kata LaNyalla. Dengan tingginya nilai produksi komoditi pangan dalam negeri, LaNyalla yakin Indonesia akan mampu melewati masa-masa sulit dalam pelambatan ekonomi. Selain itu, LaNyalla berharap keunggulan bonus demografi yang dimiliki bangsa ini dapat dimaksimalkan. “Kita memiliki bonus demografi usia produktif yang tinggi, ini wajib dikelola. Sebab seperti dua sisi mata uang, bisa jadi berkah, bisa juga musibah, bila tidak ada lapangan kerja yang menyerap,” tandasnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal tersebut harus dilakukan karena ekonomi dunia masih diperkirakan melambat dan memasuki resesi. “Jika tidak diantisipasi, dampak yang bisa ditimbulkan adalah pertumbuhan ekonomi yang akan melambat, inflasi yang tinggi, suku bunga yang tinggi dan akan berlangsung lama, menguatnya mata uang dolar, serta cash is the king,” katanya. Sebelumnya, Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan melemahnya pertumbuhan ekonomi perlu direspon dengan kebijakan pemerintah agar ekonomi mikro tetap dapat dipicu dan siap menghadapi resesi. (mth/*)

Sistim Negara dengan Dasar Pancasila Adalah Sistem Kekeluargaan

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 14:42:06 0

Sudah kita rasakan ketersesatan negara ini bisa kita rasakan bagaimana mungkin 0,1% penduduk minoritas menguasai Ekonomi 80% dan 0,01% menguasai lahan 72%, ini jelas bertentangan dengan negara Pancasila. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila AMANDEMEN UUD 1945 tidak hanya menganti pasal-pasal UUD 1945 dengan diamandemen dan diubah 300 persen bukan hanya aliran pemikiran Pancasila tetapi negara kekeluargaan yang sudah menjadi kesepakatan diganti dengan sistem individualisme, maka kekuasaan bukan lagi dimusyawarahkan, justru menjadi rebutan dengan model pertarungan kalah-menang, banyak-banyakan suara, kuat-kuatan dengan model demokrasi Liberal. Bagaimana mungkin Indonesia mewujudkan “Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia” kalau UUD hasil amandemen dasarnya perseorangan Liberalisme Kapitalisme akibat semakin tidak dipahami apa itu Pembukaan UUD 1945 dan apa itu Pancasila! .....”Berdasarkan kepada ide-ide yang dikeemukakan oleh berbagai anggota dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) itu tersusunlah Pembukaan UUD 1945, di mana tertera lima azas Kehidupan Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila bangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan pasal-pasal berturut-turut dalam 16 (enam belas) Bab, 37 pasal saja ditambah dengan Aturan Peralihan, terdiri dari 4 (empat) pasal dan Aturan Tambahan, berhubung dengan masih berkecamuknya Perang Pasifik atau pada waktu itu disebut Perang Asia Timur Raya. Karena telah tercapai mufakat bahwa UUD 1945 didasarkan atas sistim kekeluargaan maka segala pasal-pasal itu diselaraskan dengan sistim itu. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga keluar, sehingga politik luar Negeri Indonesia harus ditujukan kepada melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan segala bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segala bangsa. Tugas Pemerintahan ke dalam negeri, berdasarkan Pancasila yang menjadi Ideologi Negara ialah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kelima asas itu menjadi dasar dan tujuan pembangunan negara dan manusia Indonesia. Telah diutarakan di atas bahwa pada umumnya manusia Indonesia telah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya sebagai ciptaan kebudayaan dan peradaban Indonesia dalam perkembangannya sejak dahulu kala sampai sekarang. Maka tugas Pemerintah ialah terutama mengawasi agar ideologi Negara dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh seluruh Bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah Lima Asas yang merupakan ideologi negara, maka kelima sila itu merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara lima asas itu erat sekali, kait-mengkait, berangkaian tidak berdiri sendiri. Setiap warganegara Indonesia yang sadar akan ideologi negara harus dengan aktif mengambil bagian dan ikut serta dalam pembangunan susunan negaranya dan janganlah pembangunan itu melulu manjadi urusan Pemerintah belaka, yang terjadi jauh dari minat para warganegara.....” (Cuplikan dari Panitya Lima Hatta) Negara ini didirikan bukan atas dasar perseorangan, oleh sebab itu memasukan perseorangan di dalam UUD Amandemen adalah pengkhianatan  sebab negara ini dasar nya semua buat semua. .....”Kebudayaan Indonesia itu ialah perkembangan aliran pikiran, yang bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia bathin. Manusia Indonesia dihinggapi oleh persatuan hidup dengan seluruh alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha-Esa, di mana ia menjadi makhluk-Nya pula. Semangat kebathinan, struktur kerokhaniannya bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan antara dunia luar dan dunia bathin, segala-galanya ditujukan kepada keseimbangan lahir dan bathin itu, dia hidup dalam ketenangan dan ketentraman, hidup harmonis dengan sesama manusia dan golongan-golongan lain dari masyarakat, karena sebagai seseorang ia tidak terpisah dari orang lain atau dari dunia luar, dari segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkut paut, berpengaruh-mempengaruhi. Masyarakat dan tatanegara Indonesia asli, oleh karenanya kompak, bersatu padu, hormat-menghormati, harga-menghargai, dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kolektivitas, dalam suasana persatuan. Sifat ketatanegaraan asli itu masih dapat terlihat dalam suasana desa, baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan lain. Rakyat desa hidup dalam persatuan dengan pemimpin-pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan. Kepala desa atau kepala rakyat berwajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat dan harus senantiasa memberi bentuk kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu, kepala rakyat yang memegang adat, senantiasa memper-hatikan segala gerak gerik dalam masyarakatnya dan untuk maksud itu senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian bathin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara. Para pejabat negara, menurut pandangan tatanegara asli, ialah pemimpin yang bersatu-jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara berwajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Jadi menurut pandangan ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral, ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan se-seorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamat-an hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.....” Pandangan ini mengenai susunan masyarakat dan negara berdasar ide persatuan hidup dan pernah diajarkan oleh Spinoza, Adam Müler, Hegel dan lain-lain di dunia barat dalam abad 18 dan 19 yang dikenal sebagai teori integralistik. Berdasarkan kepada ide-ide yang dikemukakan oleh berbagai anggota dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu tersusunlah Pembukaan UUD 1945, di mana tertera lima azas Kehidupan Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila.....” (Kutipan Panitya 5 Hatta) Sudah kita rasakan ketersesatan negara ini bisa kita rasakan bagaimana mungkin 0,1% penduduk minoritas menguasai Ekonomi 80% dan 0,01% menguasai lahan 72%, ini jelas bertentangan dengan negara Pancasila. Apakah kita sebagai bangsa akan membiarkan keadaan seperti ini? Ayo berjuang terus kembali pada tatanan Negara Berdasar Pancasila dan UUD 1945. (*)

Ini Catatan Sejarah, Ada 14 Kali Gempa Merusak Terjadi di Cianjur-Sukabumi Jabar

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 12:52:02 0

Jakarta, FNN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan sejarah mencatat sebanyak 14 kali gempa merusak terjadi di kawasan Cianjur-Sukabumi.\"Untuk pertama kalinya, gempa Cianjur-Sukabumi tercatat pada tahun 1844. Sebelum tahun 1844 pernah juga terjadi gempa, tapi tidak tercatat,\" ujar Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan gempa berkekuatan magnitudo 5,6 yang mengguncang kawasan Cianjur, Jawa Barat pada Senin (21/11/2022) menjadi salah satu gempa yang merusak.Ia menambahkan gempa Cianjur-Sukabumi yang menyebabkan kerusakan juga tercatat pada tahun 1879, 1900, 1910 dan 1912.Selanjutnya, kata Daryono, pada 2 November 1969 terjadi gempa Cianjur-Sukabumi berkekuatan magnitudo 5,4 yang menyebabkan rumah rusak.Pada 26 November 1973, gempa Cianjur-Sukabumi juga menyebabkan banyak rumah rusak di Cibadak, Sukabumi. Kemudian, pada 10 Februari 1982, gempa berkekuatan M5,5 menyebabkan banyak rumah rusak dan korban jiwa.Pada 12 Juli 2000, gempa Cianjur-Sukabumi berkekuatan M5,4 dan 5,1 menyebabkan 1.900 rumah rusak berat di Cidahu, Cibadak, Parakansalak, Gegerbitung, Sukaraja, Cikembar, Kududampit, Cicurug, Nagrak, Parungkuda, Sukabumi, Cisaat, Warungkiara, Kalapanunggal, Nyalindung, Cikadang, dan Kabandungan.Pada 12 Juni 2011, gempa Cianjur-Sukabumi berkekuatan M4,9 mengakibatkan 136 rumah rusak di Lebak dan Sukabumi.Pada 4 Juni 2012, lanjut Daryono, tercatat menjadi gempa dengan kekuatan yang terbesar di kawasan Cianjur-Sukabumi, yakni mencapai magnitudo 6,1.\"Gempa itu mengakibatkan 104 rumah rusak di Sukabumi,\" katanya.Di tahun yang sama, lanjut dia, tepatnya pada 8 September 2012, juga terjadi gempa M5,1 yang menyebabkan 560 rumah rusak di Sukabumi.Pada 11 Maret 2020, gempa berkekuatan M5,1 merusak 760 rumah di Sukabumi, dan pada 14 November 2022, ada tiga gempa bumi yang terjadi secara beruntun dengan kekuatan magnitudo M4,1, M3,3, dan M2,6.Daryono mengemukakan wilayah Sukabumi, Cianjur, Lembang, Purwakarta, Bandung secara tektonik merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks yang menjadikan kawasan itu masuk dalam daerah rawan terjadi gempa.\"Disebut seismik aktif, karena hasil monitor BMKG di daerah itu sering terjadi gempa dengan berbagai variasi dan kedalaman,\" ujarnya.Terkait kompleksitas, lanjut dia, daerah itu merupakan daerah jalur gempa aktif seperti keberadaan sesar atau patahan Cimandiri, Padalarang, Lembang, Cirata, dan masih banyak lagi sesar-sesar minor yang berada di wilayah tersebut.\"Sehingga, kawasan tersebut menjadi kawasan gempa secara permanen,\" tuturnya. Iringi PemakamanGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengiringi prosesi pemakaman Alinda Della Puspita, bocah korban gempa bumi Cianjur, di TPU Sirnalaya, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Selasa. Kedatangan gubernur sebagai bentuk simpati dan rasa duka kepada korban gempa yang diketahui merupakan seorang anak perempuan berusia empat tahun. \"Kami hadir semata-mata untuk ikut merasakan duka karena kejadian gempa ini cukup banyak korban,\" ujar Ridwan Kamil.Tangis haru pecah saat jenazah Alinda dimasukkan ke liang lahat. Ridwan Kamil yang didampingi Bupati Cianjur Herman Suherman kemudian memimpin doa dan menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut. \"Mari doakan mudah-mudahan dilapangkan di alam kuburnya,\" ujar Ridwan Kamil. Gempa bumi berkekuatan 5,6 SR melanda wilayah Cianjur pada Senin (21/11/2022) siang. Gempa yang berpusat di arah barat daya Cianjur pada kedalaman hanya 10 kilometer menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka, khususnya anak kecil. Adapun korban Alinda Della Puspita menurut keterangan keluarganya tidak selamat dari gempa saat sedang bermain di depan teras rumahnya di Kelurahan Sawah Gede. \"Allah sudah memanggil almarhumah seorang anak solehah yang Insyaallah husnul khotimah,\" kata Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun memastikan negara hadir dalam penanganan musibah gempa ini. Berbagai upaya penanganan terus dilakukan pemerintah sejak kemarin. Bahkan Ridwan Kamil sampai menginap di Cianjur pada Senin malam (21/11) untuk memantau dan memudahkan koordinasi. (mth/Antara)

Tim SAR Gabungan Temukan Kakek yang Hilang di Hutan Alioka Konawe

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 12:47:17 0

Kendari, FNN – Tim SAR gabungan menemukan kakek bernama Muhammad Amin (65), yang dilaporkan hilang di hutan Alioka, Kecamatan Lalonggaluku Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (19/11/2022), dalam keadaan selamat.“Sudah ditemukan, Tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan selamat setelah dua hari operasi pencarian,” kata Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi di Kendari, Senin.Dia menyampaikan, pencarian korban yang merupakan warga Kecamatan Labibia, Kabupaten Konawe melibatkan unsur gabungan tim penyelamat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari, anggota Polsek Labibia, Unit K9 Polda Sultra, masyarakat sekitar dan keluarga korban.Pencarian korban dilakukan dengan membagi dua tim, dimana Tim 1 melakukan penyisiran seluas 2 km dari sisi sebelah timur lokasi korban dilaporkan hilang. Sedangkan Tim 2 melakukan penyisiran seluas 1,9 km dari sisi sebelah barat dari lokasi korban dilaporkan hilang\"Setelah ditemukan, selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Korem Kendari dengan menggunakan ambulans milik Puskesmas Labibia untuk mendapatkan penanganan lanjutan,\" ujar dia.Ia menerangkan dengan ditemukan korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat di kembalikan ke kesatuannya masing-masing.Sebelumnya pada 19 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wita korban bersama keluarganya dilaporkan masuk ke dalam hutan Alioka untuk mengecek kebun milik orang tua.Namun ketika di dalam perjalanannya menuju lokasi tersebut, tanpa disadari korban terpisah dari rombongan. Pihak keluarga menyadari hal tersebut pada saat keluarga korban telah tiba di lokasi kebun yang dimaksud sekitar pukul 16.00 Wita.Saat itu, pencarian telah dilakukan oleh pihak keluarga namun hasil nihil, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Basarnas Kendari sekitar pukul 21.20 WITA oleh adik korban bernama Rahmat. (mth/Antara)

Menyikapi Musibah

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 11:05:14 0

Mari hentikan mengumbar kesalahan orang, apalagi dalam situasi kesulitan dan kesedihan. Jangan mengumbar paradoks. Merasa beragama tapi berhati dan berkarakter kasar. Oleh: Ali Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA satu kebiasaan yang barangkali kurang, bahkan tidak pantas, dari sebagian orang di saat terjadi sebuah musibah di sebuah tempat. Kebiasaan itu adalah mengumbar atau mengekspos kesalahan-kesalahan (walau itu benar adanya) dari orang-orang yang tertimpa musbah. Musibah gempa bumi yang memporak-porandakan Cianjur misalnya saat ini banyak dikaitkan dengan berbagai (apa yang dianggap) kesalahan dan dosa-dosa penduduk setempat. Ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Pertama, apa yang disebut-disebut itu memang benar. Kedua, apa yang disebut-sebut itu tidak benar atau minimal tidak semuanya benar. Mana pun dari dua kemungkinan itu, benar atau tidak, menyebar-luaskan kesalahan dan dosa-dosa orang lain adalah kesalahan itu sendiri. Apalagi ketika orang-orang itu sedang berada dalam situasi yang sulit dan menyedihkan. Menyikapi musibah dengan cara mengumbar kesalahan orang-orang yang sedang kesulitan menggambarkan karakter yang tidak berakhlak. Karakter yang demikian itu paradoksikal dengan ajaran Islam dan ketauladanan baginda Rasulullah SAW. Bahkan tanpa disadari bisa menjadi sebuah kezholiman kepada mereka yang sedang berduka. Yang seharusnya disadari adalah bahwa Islam adalah agama “rahmah”. Agama yang mengedepankan hati nurani yang penuh kasih sayang. Anggaplah memang benar bahwa di daerah itu banyak dosa dan kesalahan. Secara akhlak Islam menyikapinya bukan dengan mengumbar dosa dan kesalahan itu. Justeru sebaliknya menghadirkan solusi. Dan harusnya disadari bahwa “sitrul Muslim” (menutup aib sesama Muslim yang dianggap pendosa itu adalah bagian dari akhlak mulia. Allah SWT sendiri menyikapi para pendosa dengan kasih sayang: “katakan (wahai Muhammad), wahai hamba-hambaKu yang melampaui batas, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Karenanya menyikapi kesalahan dan dosa mereka yang bersalah dan berdosa bukan dengan menyebarkan. Tapi sekali lagi justeru disikapi dengan kasih sayang dalam bentuk mengajak kembali ke jalan Allah seraya menutupi kesalahan-kesalahan itu. Kebiasaan mengumbar kesalahan orang lain justeru boleh jadi cara Allah menampakkan Karakter sebagian orang. Bahwa jeli melihat kesalahan orang kemungkinan justeru bentuk dari kegagalan melihat kesalahan dan dosa diri sendiri. Orang yang gagal melihat kesalahan dan dosa-dosanya akan merasa suci dan cenderung melihat kesalahan dan dosa orang lain. Lebih jauh kebiasaan yang demikian ini merupakan  indikasi arogansi keagamaan. Perasaan lebih dalam beragama jelas dilarang oleh agama Islam: “Laa tuzakkuu anfusakum” (jangan sucikan dirimu sendiri). Justeru ketika ada kesalahan dan dosa yang terjadi di manapun harusnya menjadikan kita merasa bersalah. Jangan-jangan hal itu terjadi karena kelengahan dan hilangnya tanggung Dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar dari Umat ini. Tapi yang lebih penting lagi harusnya di saat-saat musibah menimpa Saudara-Saudara kita bukan ditumpuki dengan beban tuduhan dosa dan kesalahan. Justeru yang harus dibangun adalah rasa simpati dan empati, feelings their feelings (ikut merasakan luka dan duka yang mereka rasakan). Dan yang terpenting jika memang kesalahan dan dosa itu adalah realita (benar adanya) maka Islam selalu hadir sebagai solusi. Sikap Islam yang bijak adalah mengajak dan mendoakan semoga melalui ujian musibah itu mereka kembali mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan yang lurus. Mari hentikan mengumbar kesalahan orang, apalagi dalam situasi kesulitan dan kesedihan. Jangan mengumbar paradoks. Merasa beragama tapi berhati dan berkarakter kasar. Doakan Saudara-Saudara kita di Cianjur. Semoga Allah menguatkan dan memudahkan untuk mereka. Tidak saja dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Tapi juga dalam upaya menangkap hikmah-hikmah dari musibah yang menimpa mereka. Amin! Ci-Batam, 25 Nopember 2022. (*)

Inikah Mafia Hukum: “Mencopot” Hakim MK Seperti Cara Me-recall Anggota DPR?

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 10:47:29 0

Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Dengan jalan apa kita memperbaiki kerusakan akut negeri ini? Anda punya solusi? Katanya kita punya Pancasila, bukan? Sanggupkah Pancasila menjadi solusi? Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo PRESIDEN Jokowi telah melantik Guntur Hamzah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Nopember 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pelantikan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 114 P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan DPR yang ditetapkan 3 November 2022. Guntur menggantikan Hakim MK Aswanto yang sebelumnya diberhentikan oleh DPR RI. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 29 September 2022 Rapat Paripurna DPR RI menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai Hakim MK yang berasal dari usulan DPR. Sebagai pengganti, DPR menunjuk Sekjen MK Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Coba kita bayangkan pertanyaan yang mengemuka dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR, Kamis (29/9/2022). “Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan sidang terhormat, apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR tersebut, apakah dapat disetujui?” Lalu apa alasannya DPR “mencopot” Aswanto yang seharusnya masih bisa menjabat hingga tahun 2029? Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengungkapkan alasan Aswanto diberhentikan dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi meski masa pensiunnya masih panjang. Bambang Pacul menjelaskan bahwa Aswanto merupakan hakim konstitusi usulan DPR. Tetapi, menurut dia, Aswanto menganulir undang-undang produk DPR di MK. Bambang Pacul mengatakan: “Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh.”. Aneh bukan? Bukankah salah satu tugas MK secara umum untuk menganulir atau membatalkan suatu UU jika memang terbukti melalui persidangan di MK bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945? Saya mendapat kesan bahwa “pencopotan” hakim MK Aswanto merupakan bentuk intervensi legislatif terhadap lembaga yudikatif secara terang-terangan dan sekaligus menunjukkan betapa DPR itu sangat arogan karena mencopot hakim MK yang konon “mewakili” DPR seperti “mencopot” anggota DPR dari suatu partai dengan cara “recall”. Inikah yang disebut Demokrasi? Ini yang disebut Negara Hukum? Saya yakin, bukan cermin negara hukum dan demokrasi tetapi negara kekuasaan, dan cenderung terjadi “abuse of power”. Mestinya disadari oleh DPR dan juga Partai Politik bahwa jika seseorang telah terpilih dan menjadi anggota dalam suatu badan negara, ia tidak lagi menjadi wakil mutlak yang harus selalu satu kata, satu warna dalam menyikapi sebuah kebijakan negara. Artinya yang terpenting anggota tersebut menjalankan tugasnya dengan baik sekalipun tidak sesuai dengan harapan pengusul awalnya. Jika model recall ini dilanjutkan, prinsip negara hukum dan demokrasi pasti akan berantakan dan setiap anggota (MK, DPR) yang dipilih atau diusulkan rentan untuk dicopot lantaran sikap anggota dianggap tidak sesuai dengan pengusul (DPR, Partai). Dulu saya pikir MK ini lembaga yudikatif yang berisi Dewa-Dewa hukum dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kapasitas keilmuan ketatanegaraan. Atas kasus ini kita bisa memetik pelajaran bahwa patut diduga bahwa MK pun menjadi alat permainan politik DPR dan Presiden. Jika kedua lembaga ini bersatu, siapa yang bisa mengalahkan? Apalagi telah terbukti melalui penelitian dosen-dosen Trisakti (2020) bahwa ada sekitar 22,01 % putusan MK tidak dipatuhi bisa oleh Presiden dan DPR atau pihak lain terkait. Ketika kedua lembaga ini bersatu, anggota hakim MK bisa berbuat apa karena sebagian mereka pun dianggap Utusan dari DPR dan Presiden yang ternyata harus Tunduk, Patuh dan Menyerah kepada Tuannya jika tidak ingin dicopot dan atau tetap diperpanjang masa jabatannya. Mafia Hukum yang juga melibatkan Presiden, DPR dan MK pun boleh jadi telah dipraktikkan di negeri ini. Atas kasus “pencopotan” hakim Aswanto yang diduga lantaran begitu berani menganulir produk DPR, khususnya yang terakhir berupa UU Cipta Kerja, kita pun bisa menduga bahwa kasus ini hanya Puncak Gunung Es. Artinya, sangat mungkin putusan-putusan MK di masa lalu sangat mendapatkan intervensi dari DPR maupun Presiden. Perkara sengketa pemilu 2019, UU Cipta Kerja, UU Pemilu (soal Presidential Treshhold) yang sudah puluhan kali diuji namun MK tetap berpendapat hal itu merupakan Open Legal Policy dari DPR dan Presiden, patut diduga kuat terjadi Intriks politik hingga konspirasi gelap yang sebenarnya mencerminkan keadaan adanya Industri Hukum yang dibangun sendiri oleh DPR, Presiden dan MK yang berpotensi menjadi Mafia Hukum. Mengingat kondisi hukum dan politik negeri ini sudah rusak, saya kira memang sudah saatnya dilakukan Restorasi Kepemimpinan Nasional agar kembali kepada The Truth and Justice. Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang Radikal, Extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik inkremental maupun Cut and Glue. Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Dengan jalan apa kita memperbaiki kerusakan akut negeri ini? Anda punya solusi? Katanya kita punya Pancasila, bukan? Sanggupkah Pancasila menjadi solusi? Sanggupkah Pancasila menunjukkan Kesaktian-nya yang setiap tanggal 1 Oktober kita peringati? Anda yang mengaku “Saya Pancasila” saya tantang sekarang! Jika tidak mampu, maka benar statement yang saya sematkan pada judul buku saya bahwa Pancasila 404: Not Found. Tabik...!!! Semarang, Jumat: 25 Nopember 2022. (*)

Bobot Politik Pernyataan La Nyalla Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Zero

BY FNN Jum'at, 25 November 2022 09:36:47 0

Apakah pernyataan ini sebagai jebakan kepada Presiden Joko Widodo, karena saking frustrasi dan jengkelnya? Karena, kalau itu sampai diikuti, LaNyalla tahu rakyat pasti marah, bisa memicu perlawanan rakyat di jalanan? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PERNYATAAN LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI, membuat banyak pihak tidak nyaman. Dalam pidato di Musyawarah Nasional HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), LaNyalla membuat pernyataan Indonesia harus kembali ke UUD 1945 asli. Pernyataan ini kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang membuat banyak pihak tersentak. Terkait usulan perpanjangan masa jabatan presiden, seakan-akan sebagai ‘hadiah’ atas dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Apa LaNyalla ‘masuk angin’? Begitu pertanyaan publik. Atau pernyataan publik? LaNyalla memang mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat di Republik ini, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tetapi, jabatan tinggi ini tidak ada pengaruh politik. DPD bukan pembuat undang-undang (UU), tidak ikut mengesahkan UU. Paling banter cuma diminta pendapatnya saja, mungkin juga hanya sebagai formalitas. DPD hanya diminta menampung aspirasi daerah, untuk disalurkan ke DPR atau MPR. Maka itu, secara politik, LaNyalla hampir sama dengan rakyat biasa. Bedanya, LaNyalla bisa komunikasi dengan semua lembaga negara. Cuma itu saja kelebihannya. Maka itu, pernyataan LaNyalla mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, secara politik, tidak ada artinya, nihil: zero. Lain halnya kalau yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden adalah ketua partai politik. Mereka ini penentu keputusan politik di parlemen. Mereka bisa mengubah UU, mereka bisa minta diadakan sidang MPR, dan bisa mengubah konstitusi. Mungkin saja pernyataan LaNyalla karena frustrasi melihat elit politik saat ini yang hanya mementingkan kelompoknya saja, frustrasi melihat bangsa ini dikuasai oligarki dalam menentukan presiden dan wakil presiden, hingga kepala daerah. Frustrasi melihat Mahkamah Konstitusi (MK) cenderung menjadi alat kekuasaan, frustrasi melihat gugatan Presidential Threshold 20 persen dikandaskan MK. Begitu frustrasinya sampai keluar kalimat mau perpanjang masa jabatan presiden silakan saja. Apakah pernyataan ini sebagai jebakan kepada Presiden Joko Widodo, karena saking frustrasi dan jengkelnya? Karena, kalau itu sampai diikuti, LaNyalla tahu rakyat pasti marah, bisa memicu perlawanan rakyat di jalanan? Apakah seperti itu tujuannya? Hanya LaNyalla yang tahu. (*)

Politik Rondo Ucul: Akan Lahir Perppu Perpanjangan Masa Jabatan?

BY FNN Kamis, 24 November 2022 21:00:34 0

Ditengarai bentuk nego keluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 asli, otomatis Pilpres 2024 akan ditunda, dengan alasan biaya Pilpres belum ada atau belum siap. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SUASANA gaduh, ribut tekanan ke negara harus segera kembali ke UUD 1945 asli, sebagai pertaubatan negara yang telah melenceng dan memberlakukan UUD 2002 dengan segala resiko kerusakan di mana-mana direspon balik berupa kompensasi nego politik Rondo Ucul minta perpanjangan masa jabatan. Istilah politik rondo ucul dari peserta diskusi kajian politik Merah Putih yang kesal, judeg, karena rezim ini ngeyel-nya gak ampun mbelgedes-nya. Setiap menyelesaikan masalah akan lahir masalah baru, seperti rondo liar dengan pikiran liar, yang penting bisa menyalurkan nafsunya. Info bahwa akan lahir Perppu perpanjangan masa jabatan presiden bukan omong kosong dan main-main. Ditengarai bentuk nego keluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 asli, otomatis Pilpres 2024 akan ditunda, dengan alasan biaya Pilpres belum ada atau belum siap. Bak petir di siang hari “inilah tingkah Oligargi memainkan politik besinya, semua akibat perangkat penyelenggara negara sudah menjadi bebek lumpuh di ketiak Oligarki”. Rentetan rekayasa ini diduga ada panduan politik dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagai komandannya. Lembaga ini tidak terdengar suaranya memang dilarang menyanyampaikan semua gagasan dan pikirannya kepada publik. Bersuaralah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno bahwa negara harus kembali ke UUD 1945 asli dengan Dekrit terkoordinasi. Sampai sekarang masih teka- teki makna terkordinasi, mungkinkah sangat dekat dengan makna negosiasi? Presiden dan MPR dapat mengeluarkan Dekrit dalam rangka menyelamatkan negara, jika keberadaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Perubahan atau hasil amandemen dan pelaksanaannya menjurus ke hal-hal yang dapat dan sangat membahayakan negara. Tanpa harus ada embel-embel ada tambahan masa jabatan, dengan jiwa negarawan demi keselamatan bangsa dan negara: - Presiden: dengan alasan negara dalam keadaan darurat keluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli dengan segala resikonya - MPR: cabut sebuah amandemen yang dilakukan dengan segala resikonya. Nekad lahirkan Perppu perpanjangan masa jabatan, apalagi ada klausul jabatan 3 (tiga) periode (jelas inkonstitusional) akan menciptakan chaos dan akan menciptakan krisis konstitutional. (*)

Kesaksian Asisten Rumah Tangga Ferdy Sambo Saat Mendengar Tembakan

BY FNN Kamis, 24 November 2022 20:19:10 0

Jakarta, FNN – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, terdakwa Irfan Widianto yang didakwakan atas obstrution of Justice atau menghalangi penyidikan. Adapun sidang ini berangendakan mendengarkan keterangan dari 3 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Irianto selaku asisten rumah tangga dari Ferdy Sambo memberi keterangan bahwa dia mendengar suara tembakan dari rumah yang berada di Duren Tiga Nomor 46 Jakarta Selatan pada Jum’at, 8 Juli 2022. “Sejak kapan saudara mendengarkan tembakan di Duren Tiga?” ujar Majelis Hakim saat menanyakan keterangan kepada Irianto. “Sejak pukul 17.00 yang mulia,” jawab Irianto dalam persidangan Obstruction of Justice di ruang tengah PN Jakarta Selatan, Kamis (24/11/2022). “Berapa kali saudara mendengar tembakan itu?” tanya Hakim. “Tiga kali tembakan pertama yang mulia,” ujar Irianto. Irianto juga sempat menjelaskan bahwa akibat tembakan itu sempat membuat kaca di rumah Duren Tiga pecah. Irianto dalam sidang kali ini juga mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa dia tidak melihat tembakan itu, saat selesai tembakan itu pun dia langsung  bergegas ke Garasi yang ada di Duren Tiga. Di sana dia sempat bertemu dengan Yogi, Kuat Ma’ruf dan Ferdy Sambo. (Anw)

Pengetahuan Kebencanaan Harus Terus Diajarkan Secara Massif

BY FNN Kamis, 24 November 2022 17:10:02 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan masyarakat Indonesia harus dibekali pengetahuan tentang penyelamatan diri saat menghadapi bencana. Pasalnya Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana.  “Pengetahuan tentang penyelamatan diri kebencanaan penting sekali dimiliki masyarakat. Dan harus terus diajarkan secara massif sampai ke pelosok desa,” kata LaNyalla di sela kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Jawa Timur, Kamis (24/11/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, meski telah berulangkali mengalami bencana gempa, faktanya masyarakat belum memahami langkah penyelamatan diri.  “Mitigasi bencana gempa menjadi tugas penting BMKG dan harus diikuti, sebab faktanya korban rata-rata tertimpa reruntuhan bangunan yang terkena gempa. Imbasnya fatal,” ujar LaNyalla.  Untuk itu LaNyalla menyarankan agar rutin dilakukan simulasi penyelamatan kebencanaan untuk menekan potensi tingginya jatuh korban. “Ingatan masyarakat harus terus menerus dirawat tentang tanggap bencana ini. Langkah-langkah penyelamatan harus terus disimulasikan, khususnya di daerah rawan bencana,” saran LaNyalla. (mth/*)

Presiden Jokowi Kirim Surat Presiden Soal Pergantian Panglima TNI ke DPR

BY FNN Rabu, 23 November 2022 18:57:34 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengirimkan surat presiden (surpres) terkait pergantian panglima TNI kepada DPR RI di Jakarta, Rabu, kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.\"Kami (Istana) sudah menghitung bahwa pada hari ini akan dikirim kepada DPR surpresnya,\" kata Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Rabu.Menurut Pratikno, pengiriman surpres tersebut pada Rabu juga mempertimbangkan reses DPR yang akan dimulai dalam waktu dekat. Saat ditanya siapa nama calon panglima TNI yang diajukan Jokowi, Pratikno enggan menjawab.\"Nanti kalau sudah diterima DPR, nanti dari DPR-lah yang menyampaikan,\" tambah Pratikno.Dia menjelaskan calon panglima TNI bisa berasal dari tiga kepala staf matra TNI ataupun mantan kepala staf yang masih aktif sebagai anggota TNI.\"Kalau calon panglima TNI pasti dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif. Kan gitu aja, clue-nya itu,\" ujar Pratikno.Panglima TNI saat ini, yakni Jenderal TNI Andika Perkasa, akan memasuki usia pensiun pada akhir Desember 2022. Andika Perkasa dilantik Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI pada tanggal 17 November 2021 sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 106/TNI 2021. Andika saat itu menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun prajurit paling tinggi ialah 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama. Andika lahir pada tanggal 21 Desember 1964 atau 57 tahun lalu, sehingga pada 21 Desember 2022 dia berusia 58 tahun.Menurut UU TNI tersebut, panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR. Jika DPR tidak menyetujui calon panglima usulan presiden, maka presiden lalu mengusulkan calon pengganti. Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengirimkan surat presiden (surpes) kepada DPR RI mengenai usulan calon panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan pensiun dalam waktu dekat.\"Sekarang masih tanggal 22 (November), ada tiga hari lagi kita menunggu. Mudah-mudahan dalam waktu tiga hari ini Presiden segera mengirimkan surat kepada DPR dan setelah itu Komisi I akan mulai bekerja,\" kata Lodewijk di Jakarta, Selasa.Ia lantas berkata, \"Insya Allah minggu ini karena saya katakan waktu kita tinggal let say 20 hari tambah tiga, tinggal 23 hari\".Ia menyebut pihaknya menunggu surpres usulan calon panglima TNI paling lambat masuk ke DPR pada 25 November karena pihaknya akan segera memasuki masa reses. Sedangkan, ujarnya lagi, Andika akan pensiun pada 21 Desember mendatang.\"Sebelum dia pensiun, 20 hari sebelumnya, presiden sudah mengajukan surat ke DPR di luar dari masa reses. Berarti kalau dihitung-hitung kita itu kan mulai reses tanggal 16 (Desember) paripurna, ditarik ke belakang tanggal 25 (November) paling lambat,\" tuturnya.Setelah surpres masuk, lanjut Lodewijk maka DPR akan menindaklanjuti nya dengan melakukan pengecekan dan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk memberi penilaian terhadap calon panglima TNI.\"Komisi I akan melakukan langkah-langkah pemilihan, baik itu awalnya berkunjung ke rumah mengecek kondisi aktual dari keluarga, kemudian melaksanakan fit and proper test, dari situ akan dilaporkan ke pimpinan DPR RI atau Ketua DPR RI,\" katanya.Lodewijk mengatakan bahwa siapa pun nama yang dipilih Jokowi merupakan hak prerogatif nya sebagai seorang presiden. Ia pun menyebut ketiga kepala staf TNI memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai panglima TNI.\"Kenapa saya katakan sama? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI disampaikan panglima TNI dipilih dari perwira tinggi, baik itu masih aktif sebagai kepala staf angkatan maupun mantan kepala staf angkatan,\" kata Lodewijk. (mth/Antara)

Kembali ke UUD 1945 Asli: Melalui Dekrit atau Jalan Rakyat?

BY FNN Rabu, 23 November 2022 17:23:38 0

Ini yang disuarakan oleh kelompok yang mengatakan jangan sampai dekrit dikeluarkan oleh presiden sekarang ini. Artinya, terjadi krisis kepercayaan terhadap presiden (khususnya terkait dekrit). Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TIDAK sedikit pihak merasa kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini sedang sakit akibat amandemen undang-undang dasar (UUD) sebanyak empat kali dalam kurun periode 1999-2022. Oleh karena itu, banyak pihak berpendapat permasalahan bangsa dan negara yang sedang sakit ini hanya bisa diselesaikan dengan kembali ke UUD asli. Pertanyaannya, bagaimana kembali ke UUD 1945 asli? Berharap MPR mengambil langkah untuk kembali ke UUD 1945 asli secara sukarela bagaikan pungguk merindukan bulan. Karena anggota MPR yang berjumlah 711 orang mayoritas terdiri dari anggota DPR (575 anggota), yang merupakan perwakilan dari partai politik, yang justru paling menikmati hasil amandemen UUD 2002 tersebut. Mereka para elit partai politik inilah yang sebenarnya pemegang kekuasaan di Republik ini, sejak amandemen UUD 2002. Mereka yang menentukan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, anggota DPR dan DPRD. Artinya, segelintir orang elit parpol ini yang mengatur negara ini. Maka itu, mereka pasti tidak ingin kehilangan kenikmatan dan kekuasaannya, dan karena itu mustahil mereka mau kembali ke UUD 1945 asli secara sukarela. Sebagai alternatif, tidak sedikit tokoh nasional yang sangat berharap presiden bersedia mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli, seperti yang pernah dilakukan Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959. Tetapi, cara ini belum disepakati oleh semua pihak yang setuju kembali ke UUD 1945 asli. Cara ini juga sangat bahaya, bisa-bisa menimbulkan permasalahan baru yang lebih pelik dan merusak. Pertama, apa presiden berani mengganggu kenikmatan yang sedang dirasakan oleh parpol hasil dari UUD amandemen? Apa presiden berani melawan seluruh parpol? Saya rasa hampir tidak mungkin. Karena presiden saat ini merupakan produk UUD amandemen tersebut dan produk kesepakatan parpol. Kedua, Presiden Jokowi bukan negarawan yang mementingkan bangsa dan negara tapi lebih mementingkan diri dan kelompoknya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan selama ini. Sehingga dekrit yang tidak menguntungkan kelompok mereka tidak akan dijalankan meskipun mulut rakyat sampai berbusa memohon. Maka itu, kalau dekrit sampai dijalankan, rakyat curiga pasti ada maksud tertentu yang bisa membawa bangsa ini semakin terjerumus. Ini yang disuarakan oleh kelompok yang mengatakan jangan sampai dekrit dikeluarkan oleh presiden sekarang ini. Artinya, terjadi krisis kepercayaan terhadap presiden (khususnya terkait dekrit). Dengan demikian, jalan kembali ke UUD 1945 asli saat ini sedang menemui jalan buntu. Lalu, bagaimana selanjutnya? Apakah harus menunggu pilpres 2024 dan berharap presiden yang akan datang mengeluarkan dekrit? Atau menunggu presiden 2029? Pilihan ada di tangan rakyat. Jalan Rakyat. (*)

Koalisi Gerindra – PKB Berantakan, Opsi Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi Menguat, Bagian dari Skenario?

BY FNN Rabu, 23 November 2022 17:08:35 0

ADA tanda-tanda bahwa koalisi Gerindra dan PKB berantakan. Padahal, seperti dikatakan oleh Sekjen Gerindra, mereka sudah punya semacam komitmen perjanjian, pada 13 Agustus lalu bahwa mereka akan berkoalisi. Dan memang, dari Presidential Threshold 20% sudah memenuhi kuota. Prabowo Subianto sebagai calon presidennya dan Muhaimin Iskandar alias Imin sebagai calon wakil presidennya. Tetapi, belakangan Imin ngotot bahwa dia dimandatkan oleh PKB untuk menjadi Presiden, bukan calon Wapresnya. Sebenarnya ada tanda-tanda apa ini, tiba-tiba koalisinya menjadi berantakan, bahkan belakangan muncul usulan agar Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Pengamat Politik Rocky Gerung membahas hal ini dalam Channel Youtube Rocky Gerung Official edisi Rabu (23/11/22) dengan dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ya, di mana-mana perkawinan paksa itu potensial untuk bubar. Dan kita tahu bahwa nggak ada perkawinan yang sehat di dalam politik Indonesia. Yang disebut koalisi itu tukar-tambah waktu atau tukar tambah-momentum saja. Ada momentum, tiba-tiba menjadi koalisi. Padahal substansinya tidak dibayangkan. Sudah berkali-kali itu terjadi,” ujar Rocky Gerung. Dalam pengamatan Rocky Gerung, dulu juga ada Golkar Jokowi (Gojo), yang juga seolah-olah kalau ada Gojo, itu artinya PDIP dan Golkar bisa saling menambahkan suara pada Jokowi, dengan maksud supaya Airlangga bisa ikut jadi wakil presiden, misalnya. Padahal, orang menganggap bahwa politik itu adalah ide dari setiap orang, bukan sekadar ada warna di atas lalu akan terjadi persesuaian. Sama juga Gerindra dan PKB, seolah-olah karena dua tokoh itu bersatu maka rakyat di bawah juga ikut bersatu. Tapi, akhirnya Imin balik pada prinsip yang benar bahwa dia itu dicalonkan menjadi Presiden, bukan jadi Wakil Presiden. Maka hormati dulu keputusan partainya. “Dari awal, persepakatan antara Gerindra dan PKB adalah persepakatan antara figur Prabowo dengan Cak Imin, dan dua-duanya punya kepentingan. Jadi ini bukan kepentingan mematangkan demokrasi, tapi semacam saling cari celah untuk mendongkrak elektabilitas saja. Jadi, sebetulnya nggak ada ide di belakang itu. Jadi bagus kalau Cak Imin pulih akal sehatnya bahwa dia dicalonkan oleh partainya untuk jadi Presiden, bukan untuk jadi Wapres,” lanjutnya. Menurut Rocky, nggak akan sehat kalau dasarnya bukan kejujuran. Mungkin Imin merasa bahwa Prabowo sedang naik daun, sehingga disiram egonya oleh Jokowi, lalu Prabowo merasa dia dapat restu, kemudian mencari perlindungan kepada restu Jokowi. Sementara, Imin tidak dapat restu dari Jokowi. Itu yang menyebabkan sekarang KPK bereaksi lagi terkai dengan kasus kardus Imin. Jadi, mulai lagi saling tawan-menawan dengan sprindik. Dari keadaan tersebut, bisa disimpulkan bahwa semua rencana koalisi jadi berantakan, baik KIB maupun Gerindra – PKB. Sementara Anies Baswedan sampai sekarang juga belum dapat gambaran, walaupun Anies kemarin sudah menyatakan kemungkinan bakal calon wakil presiden akan diumumkan bulan depan. Ketika ditanya apa sebenarnya yang bisa dilihat dari keadaan tersebut, Rocky  mengatakan bahwa Anies Baswedan yang harus membuat keputusan kapan akan diumumkan karena ini bukan soal koalisi, jangan hanya kemungkinan. “Kan Anies yang diminta untuk mencari calon wakil presiden, mustinya Anies bilang saya sudah punya calon wapres, saya minta koalisi hormati keputusan saya nanti. Begitu caranya. Jadi, Anies juga akhirnya jadi peragu sebetulnya,” jawab Rocky. Menurut Rocky, kata kemungkinan menunjukkan seseorang jadi pragmatis. Padahal, orang ingin melihat ketetapan. Orang menunggu. “Anies, Anda sudah jadi presiden relawan, tinggal Anda sebutkan siapa wapresnya, relawan pasti ikut. Tapi, kan Anies masih tunggu kesepakatan dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang pada akhirnya juga akan iya,” lanjutnya.  Kalau tidak begitu, Anies bisa kehilangan momentum. Seharusnya Anies menunjukkan bahwa dirinya incast dalam soal ini sehingga calon wakil presiden dia yang menentukan. Dalam hal ini, leadership diperlukan saat bangsa ini betul-betul kehilangan kepercayaan, kehilangan orientasi nilai. “Jadi, kita selalu ingin Anies percaya diri saja,” tegasnya. Jadi, sebaiknya momentum ini dipakai Anies untuk mengatakan bahwa di kantong Anies sudah ada calon wakil presiden. Di kantong dia, bukan di kantong koalisi, karena koalisi cuma tiket saja. Jadi tidak usah terlalu menghitung untung-rugi dengan koalisi. Bagian ini yang membuat greget karena ada pelemahan juga dalam watak Anies. “Berarti Anda tidak cukup kuat untuk memimpin Indonesia, apalagi kalau diminta untuk memimpin gerakan rakyat di luar elektoral, misalnya people power. Padahal, itu justru yang ingin kita tunjukkan bahwa kita bisa ajukan seorang pemimpin kalau dia betul-betul independen, lepas dari tutorisasi seniornya, lepas dari pengaruh oligarki. Karena itu yang orang ingin lihat,” tandas Rocky. Di tengah situasi yang berantakan tadi dan makin menguatnya rencana untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi, apakah ini bagian dari desain itu juga? Ketika ditanya hal ini, Rocky menjawab, “Iya, itu saya kira Jokowi akhirnya melihat pelemahan di antara mereka, dan pelemahan itu juga bagian dari intrik Istana. Presiden Jokowi, bagaimana pun sudah menjadi orang yang matang secara politik sehingga dia tahu strategi.” “Jadi, ini bagian dari intrik Istana untuk memperlihatkan bahwa ini semua nggak bermutu, Anies nggak bermutu karena menunda-nunda; Imin nggak bermutu karena bolak-balik mengubah keputusan; yang diuntungkan adalah Istana. Istana akan bilang, memang cuma Pak Jokowi yang bermutu. Jadi, duel argumentasi enggak ada hari-hari ini.” Bangsa kita ini tidak bisa berdiri tegak itu kalau calon-calon pemimpinnya bermental kroco. Itu yang kita ingin lihat. Dari awal kita kasih teguran pada Anies, kasih dukungan kekuatan pada Anies bahwa dia pemimpin yang sudah ada dalam catatan sejarah dan waktu justru yang mengasuh dia. Itu artinya, dia mesti paham bahwa dia akan memimpin dalam keadaan apapun dan itu yang mesti ditonjolkan. (sof)

Semoga Bersama Kesulitan ada Kemudahan

BY FNN Rabu, 23 November 2022 14:04:32 0

Pemerintah sekarang getol membangun proyek Bandara, Pelabuhan, serta jalan Tol yang sepi pengguna. Menyebabkan BUMN merugi, berutang banyak menjadi beban negara. Oleh: Syafril Sjofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, Pernah bertugas sebagai Area Manager Kegiatan Kemanusiaan di Aceh 2005 - 2012 AMBULANS dan kendaraan yang apa adanya datang silih berganti, hawa kematian bertebaran di mana-mana. Jerit tangis membahana dari para korban yang luka kesakitan menunggu giliran pengobatan dan para medis yang terbatas, di halaman Rumah Sakit menanti berhamparan sambil manahan perih. Ribuan melalui malam dingin di tenda dan bangunan sederhana, di Kabupaten Cianjur. Dulu masyarakat tidak biasa dengan Gempa dan Tsunami, istilah Tsunami pun belum pernah mereka dengar. Sehingga ratusan ribu (bahkan mencapai 250 ribu yang meninggal dan yang hilang) yang jadi korban Gempa dan Tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004, tepatnya 26 Desember 2004, butuh 5 tahun untuk rehab dan rekontruksi secara fisik. Masyarakat pada umumnya juga tidak siap dengan gempa, bangunan rumah dan gedung yang dibangun tidak tahan gempa, menyebabkan jatuhnya korban ratusan jiwa. Semoga semua ada hikmahnya. Pemerintah pusat dan daerah harusnya mengalihkan bantuan untuk membantu masyarakat yang berada di sekitar sesar dan rawan gempa membangun rumah dan bangunan yang tahan gempa. APBN dan APBD benar-benar diarahkan untuk membantu membangun gedung dan perumahan yang tahan gempa. Keselamatan rakyat yang utama. Bukan fokus membangun infrastruktur kepentingan proyek/bisnis para konglomerasi seperti LRT yang merugi. Kereta Cepat yang puluhan tahun menjadi beban. Serta IKN dengan amdal dadakan dan UU IKN keputusan super cepat. Ke depan belum tentu berhasil, bisa menjadi kota hantu, seperti banyak kota baru di China. Pemerintah sekarang getol membangun proyek Bandara, Pelabuhan, serta jalan Tol yang sepi pengguna. Menyebabkan BUMN merugi, berutang banyak menjadi beban negara. Pemerintah ke depan haruslah berubah. Jadikan kesulitan musibah dan bencana menjadi kemudahan buat rakyat. Utamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Bukan keselamatan para konglomerat dan pebisnis muda yang senang beradu jotos ria. Semoga pemimpin kedepan benar–benar punya keberpihakan kepada rakyat. Aamiin. Bandung, 23 Nopember 2022. (*)

Pancasila Wadah Dari Politik Identitas

BY FNN Rabu, 23 November 2022 13:50:56 0

Bung Karno butuh politik Identitas untuk menciptakan pemimpin dunia dengan membuat NASAKOM. Ini juga politik identitas, cuma rupanya salah perhitungan, komunisnya berkhianat maka gagal gagasan Bung Karno itu. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila KETIKA bangsa ini melahirkan bangsa maka bangsa itu elemennya dari berbagai macam Suku Bangsa. Ada young Java, young Celebes, ada young Sumatra, young Borneo, young Ambon, young Bali, young Papua, dan banyak lagi. Secara historis bangsa ini terdiri berbagai macam suku bangsa, bermacam agama, bermacam adat istiadat, dan berbagai golongan. Maka dengan kesadaran yang tinggi pendiri negeri ini melahirkan perekat kebangsaan yang dinamakan Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Secara historis dan realitas yang mananya negara Indonesia itu komponennya Politik Identitas. Kemerdekaan Indonesia dimulai dari gagasan HOS Tjokroaminoto dengan pidatonya Selfbesture di Kongres Syarekat Islam. Indonesia merdeka dasarnya Syarekat Islam. Sejak itulah tumbuh pergerakan kebangsaan Indonesia melawan penjajahan. Para Founding Father sadar bahwh bangsa ini terdiri dari berbagai suku bangsa, golongan, agama, adat-istiadat, dan berbagai politik aliran. Maka untuk mewadahi agar Indonesia tidak pecah maka wadah itu didasari dengan Pancasila .dan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang kemudian diaplikasikan pada sistem MPR. Oleh sebab itu MPR terdiri dari golongan politik, anggota DPR, utusan golongan, dan utusan daerah. Ketika sistem kolektivisme dalam MPR dibubarkan, maka politik identitas ini tidak tersalurkan sehingga muncul parlemen jalanan seperti 212 dll. Sekarang partai politik yang sekubu dengan penguasa ketakutan dengan kesadaran umat Islam yang sudah tidak bisa lagi diadu-domba dan isu Islamophobia sudah tidak direspon lagi, maka isu politik identitas menjadi stikma baru. Politik Identitas bukan hanya hadir ketika melahirkan Negara Bangsa yang bernama Indonesia. Tetapi politik identitas justru menjaga NKRI, dengan Resolusi jihad KH Hasyim Ashari sebagai tokoh NU mengeluarkan Resolusi Jihad. Jadi peran politik Identitas itu berkontribusi mempertahankan NKRI. Bung Karno butuh politik Identitas untuk menciptakan pemimpin dunia dengan membuat NASAKOM. Ini juga politik identitas, cuma rupanya salah perhitungan, komunisnya berkhianat maka gagal gagasan Bung Karno itu. Apakah partai partai itu bukan identitas? Merah, kuning, hijau, atau biru,  bukannya itu identitas? Hanya orang-orang dungulah yang anti identitas. Bukannya kitapun butuh identitas, maka perlu KTP. Berhentilah mengingkari identitas  sebab akan terlihat kedunguan kita  karena identitas itu sunatulloh. (*)

KIKA: Mahkamah Konstitusi Telah Dibajak Oligarki!

BY FNN Rabu, 23 November 2022 13:11:10 0

Jakarta, FNN – Keputusan DPR yang mengusulkan pemberhentian Aswanto untuk digantikan oleh Guntur Hamzah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), memperlihatkan bagaimana cara oligarki bekerja untuk mengkooptasi Lembaga-lembaga Negara. Tujuannya jelas, untuk mengamankan agenda-agenda besar yang berkaitan dengan mulusnya penetrasi modal dan investasi. Kita tentu tidak lupa dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dikebut demi untuk memuluskan jalan bagi kelompok oligarki yang selama ini menyandera Negara. “Mereka, para pengusaha, pemilik modal, investor, dan yang menjadi kaki tangannya di Indonesia, telah membajak produk undangundang beserta Lembaga-lembaga negara untuk semakin mengokohkan dan melanggengkan kekuasaannya,” ungkap Jubir Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herdiansyah Hamzah dalam rilisnya kepada FNN, Rabu (23/11). Salah satu alasan DPR untuk menggantikan Aswanto dengan Guntur Hamzah, adalah soal ketidakpatuhan. “Aswanto dianggap gagal mengamankan produk hukum yang dibuat oleh DPR bersama Pemerintah. Tidak terdapat dasar legitimasi segala putusan hakim harus tunduk pada legislatif,” lanjutnya. Pemisahan kekuasaan dan check and balances system mendorong penguatan masing-masing lembaga. Dalam hal ini, berkaitan erat dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Bahkan Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, secara terang-terangan menyebut jika alasan pergantian Aswanto disebabkan karena produk-produk hukum DPR seringkali dianulir oleh Aswanto. Asas hukum umum bahwa hakim bebas, hakim pula dapat melakukan rechtsfinding, fakta-fakta hukum pembentukan tidak dilihat oleh DPR. “Hakim bukanlah tukang pos kepentingan DPR. Bahkan ia mengibaratkan penunjukan Aswanto sebagai Hakim MK oleh DPR seperti penunjukan direksi perusahaan oleh pemilik. Ini jelas logika yang salah,” tegas KIKA. Memperlihatkan bagaimana intervensi DPR tersebut, justru menyerang dan meruntuhkan independensi MK. Menurut rilis KIKA, Keputusan DPR untuk menggantikan Aswanto dengan Guntur Hamzah, jelas merupakan Tindakan yang inkonstitusional dan melanggar Undang-undang. Keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Hal tersebut menggambarkan bagaimana DPR hendak bekerja dengan cara-cara busuk yang menghalalkan segala cara, demi memuluskan semua produk hukum yang notabene jauh dari harapan publik. “Keputusan DPR tersebut, mecerminkan upaya untuk menyandera MK agar keputusan-keputusan MK sejalan dengan kehendak politiknya,” lanjut KIKA. Bukan hanya untuk DPR semata, tetapi demi kepentingan para oligarki yang selama ini menyandera Negara. “MK telah dibajak oleh oligarki!” tandas KIKA. Anehnya, bahkan Presiden Joko Widodo-pun bergeming. Tidak bereaksi sama sekali terhadap keputusan DPR tersebut. Sikap diamnya Presiden ini pertanda kendali kekuasaan memang berada di tangan para oligarki. Bahkan keputusan DPR yang inkonstitusional dan melanggar Undang-undang inipun, Presiden bersikap permisif. Presiden masih kekeuh untuk tetap menggelar pelantikan terhadap pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah. Sikap abai Presiden ini mencerminkan jika Presiden seolah mengamini tindakan inkonstitusional yang telah dilakukan oleh DPR. “Dan, barang siapa yang membiarkan kejahatan, apa bedanya ia dengan penjahat itu sendiri? Jika Presiden masih memiliki telinga, maka seharusnya Presiden mendengar kritik publik. Bukan justru menutupnya rapat-rapat,” ujar KIKA. Berdasarkan situasi tersebut, maka Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyatakan sikap sebagai berikut: 1. DPR harus mencabut keputusannya yang memberhentikan Aswanto dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah. Tindakan tersebut merupakan inkonstitusional dan melanggar Undang-Undang. Keputusan DPR tersebut merupakan bentuk nyata dari intervensi lembaga peradilan, yang mengancam independensi MK. 2. Keputusan DPR yang memberhentikan Aswanto dan menggantikannya dengan Guntur Hamzah sebagai hakim MK, adalah bentuk pembajakan terhadap Lembaga Negara yang didesain untuk kepentingan para oligarki. MK telah dibajak oleh oligarki. 3. Presiden harus membatalkan pelantikan Guntur Hamzah yang menggantikan Aswanto sebagai hakim MK. Jika Presiden tetap bersikukuh melantik Guntur Hamzah, artinya Presiden telah mengamini tindakan dan keputusan DPR yang inskonstitusional dan melanggar Undang-undang tersebut. Presiden tidak taat dengan konstitusi! Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) adalah koalisi nasional peneliti dan akademi yang peduli dengan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, terutama yang terkait dengan kebebasan akademik. KIKA diinisiasi pada 6 Desember 2017 dan menjadi organisasi yang lebih terkonsolidasi pada 2018. Organisasi ini bertemu setiap tahun untuk membahas perkembangan kebebasan akademik di Indonesia. Saat ini, KIKA memiliki sembilan satuan tugas khusus yang masing-masing menangani (1) anti kekerasan seksual di kampus; (2) integritas akademik dan budaya; (3) kebebasan berekspresi; (4) gerakan mahasiswa dan jurnalisme mahasiswa; (5) orientasi kebijakan untuk pendidikan tinggi; (6) gerakan antikorupsi dan anti oligarki; (7) masalah agraria dan lingkungan; (8) serikat dosen; dan (9) masyarakat sipil dan gerakan bantuan hukum. KIKA memiliki empat cabang otonom di tingkat lokal, di Aceh, Papua, Bali, dan Kalimantan Timur. KIKA promosikan prinsip indepedensi, integritas bagi civitas akademisi. (mth/*)

Kejujuran Berdemokrasi dan Ancaman Kediktatoran Konstitusional

BY FNN Rabu, 23 November 2022 11:38:57 0

Tentu dalam konteks Indonesia sistem yang dianut adalah Demokrasi dengan nilai Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA ungkapan lama yang masih sering didengarkan dan relevan sepanjang masa. Bahwa kekuasaan itu cenderung menyeleweng. Dan kekuasaan absolut itu bentuk penyelewengan yang pasti (power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely). Pada masa-masa lalu dan sebagian kecil masa kini ungkapan ini masih terus menjadi sebuah realita. Di beberapa tempat di dunia ini, memang kekuasaan cenderungnya menuju kepada korupsi atau menyeleweng. Satu hal yang paling dominan di berbagai belahan dunia adalah kekuasaan kerap kali menjadi alat “memperkaya” diri dan keluarga, bahkan kelompok kecil. Di beberapa negara non demokratis, ambillah Timur Tengah sebagai misal, kekuasaan mungkin tidak nampak korup atau menyeleweng secara ekonomi. Walaupun kenyataannya para raja dan keluarganyalah yang menguasai perekonomian. Rakyat berada dalam genggaman penguasa tanpa ada daya (kebebasan) hampir dalam segala lini kehidupan. Di sìnilah sejatinya teori demokrasi seharusnya hadir sebagai solusi. Bahwa negara-negara demokrasi seharusnya lebih baik dan fair dalam mengelolah kehidupan publik. Di negara-negara Demokrasi rakyat (seharusnya) memilki kekuasaan untuk mengontrol dan meluruskan kekuasaan jika keluar dari jalan kebenaran (kontitusi). Satu contoh terdekat yang masih terasa bagi kami di Amerika adalah bagaimana di saat kekuasaan negara itu ada di tangan seseorang yang anti Immigran dan Muslim khususnya. Demokrasilah yang kemudian menjadi solusi (berlebihan kalau saya memakai kata salvation atau penyelamat). Konstitusi menjadi rujukan. Rakyat pun punya kebebasan melakukan koreksi bahkan resistensi kepada kekuasaan yang korup itu. Memang benar bahwa negara-negara non Demokrasi itu cenderung korup. Korupsi terbesar dari negara-negara non Demokrasi adalah minimnya bahkan tiadanya kontrol. Kekuasaan oleh rakyat. Sehingga semua kebijakan dikeluarkan oleh penguasa tanpa konsultasi publik (musyawarah). Situasi di atas sebenarnya justeru boleh jadi tidak berbahaya dan merusak jika kekuasaan itu ada di tangan orang-orang yang memiliki kesadaran tanggung jawab. Bukan kepada rakyat sebagaimana dalam konteks demokrasi. Tapi kepada hati nurani dan yang terpenting kepada Penguasa langit dan bumi (Allah SWT). Qatar saat ini mungkin satu negara bercirikan ini. Sebenarnya baik sistem Demokrasi maupun non Demokrasi, atau tepatnya selain sistem Demokrasi, apapun itu bentuknya akan banyak ditentukan oleh realita yang dibangun di atas kejujuran dan rasa tanggung jawab tadi. Al hasil sistem pemerintahan itu “evolve” atau mengalami perubahan. Bahkan dalam sistem yang satu juga akan mengalami perubahan internal sesuai dengan konteks realita yang terkait di masing-masing bangsa dan zamannya. Saya justeru ingin mengingatkan kita semua bahwa yang paling buruk dan jahat bahkan menakutkan itu adalah ketika sistem yang ada dibangun di atas ketidak jujuran dan berbagai manipulasi. Akhirnya terjadilah kejahatan yang terpoles oleh pengakuan nilai-nilai positif (positive values) seperti Demokrasi, bahkan agama sekalipun. Pengakuan Demokrasi bahkan agama bisa disikapi secara tidak jujur dan penuh manipulasi. Ketidakjujuran dan manipulasi yang terjadi dalam kekuasaan tersebut menghasilkan berbagai keresahan (walaupun tidak rusuh) dan kecurigaan bahkan kebencian. Hal itu disebabkan oleh korupsi kekuasaan terjadi secara terbuka (nakedly) tapi masyarakat tidak bisa dan seolah naif untuk berbuat apa-apa. Karena berbagai penyelewengan itu seolah biasa saja, bahkan terbalik seolah itulah yang benar dan konstitusional. Yang terjadi kemudian adalah “intended corruption” (penyelewengan yang disengaja) dengan memanipulasi aturan-aturan yang pada akhirnya melahirkan “Constitutional corruption“ atau penyelewengan-penyelewengan konstitusional”. Sebuah kenyataan paradoks dalam kehidupan publik yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Penyelewengan konstitusiona ini sangat berbahaya karena pertama pastinya mendapat dukungan mayoritas “stake holder” di kekuasaan. Dan karenanya dengan sangat mudah meloloskan (merubah) perundang-perundangan yang ada sesuai kepentinganya. Tapi lebih jahat lagi, resistensi kepada bentuk korupsi atau penyelewengan konstitusional ini akan dianggap sebagai ancaman atau perlawanan kepada negara. Dan kalau ini pastinya memiliki konsekwensi yang tidak diinginkan (undesirable consequences). Karenanya Saya ingin mengajak kita semua untuk konsisten dan jujur pada nilai-nilai positif yang kita anut dan banggakan. Tentu dalam konteks Indonesia sistem yang dianut adalah Demokrasi dengan nilai Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Mari berhati-hati dengan para pecundang atas nama Demokrasi….istafti qalbak (tanya nuranimu)! Jakarte City, 23 Nopember 2022. (*)

Gampang-gampang Susah Dapat Dana Iklim 20 Miliar US Dolar

BY FNN Rabu, 23 November 2022 10:57:08 0

Memang Menteri Keuangan Indonesia terindikasi tidak suka pinjaman lunak atau hibah, maunya pinjaman berbunga tinggi. Ini kalau dana iklim lancar para makelar bandit utang berbunga tinggi akan kena suntik mati seperti pembangkit batubara juga. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ISO ora: berikut 8 langkah yang harus dilakukan dalam 6 bulan oleh Presiden Joko Widodo untuk dapat uang 20 miliar US dolar. Ke delapan langkah ini adalah agenda bagi indonesia untuk suntik mati semua bandit batubara. 1. Mengembangkan peta jalan untuk kemampuan manufaktur terbarukan domestik yang membahas persyaratan konten lokal. 2. Kembangkan proses tinjauan dua tahunan untuk menilai kepatuhan terhadap target utama yang termasuk dalam pernyataan bersama dan komitmen untuk membatasi kapasitas batubara tambahan dalam kasus di mana alternatif yang tepat waktu, nol-emisi, terjangkau dan andal tersedia. 3. Kembangkan Rencana Investasi dan Kebijakan JETP untuk mengidentifikasi persyaratan dan peluang investasi untuk mewujudkan transisi energi yang adil. Ini harus dipimpin oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan administratif dan teknis yang diberikan oleh Sekretariat dan dengan kerjasama PT SMI. Rencana Investasi dan Kebijakan juga akan memberikan garis besar reformasi kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan regulasi di pasar energi dan keuangan yang menghambat investasi swasta untuk transisi energi yang adil. 4. Kembangkan program kerja penuh untuk kemitraan ini berdasarkan Rencana Investasi dan Kebijakan JETP, dengan program kerja yang disusun dalam proses inklusif – dengan partisipasi dari aktor non-pemerintah termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil – yang menangani masalah sosial dan dampak ekonomi dari transisi energi Indonesia yang adil. 5. Mengembangkan peta jalan untuk tahun 2030 di sektor ketenagalistrikan sejalan dengan target nol bersih untuk mendukung jalur yang jelas menuju pembangunan hijau. 6. Mengidentifikasi rencana untuk mempercepat pensiun dini atau menghindari pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara on dan off-grid baik sebelum dan sesudah tahun 2030 dengan cara yang secara substansial mengurangi emisi sambil mempertahankan listrik yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. 7. Mengidentifikasi instrumen dan kebijakan pembiayaan potensial yang akan bertindak untuk meningkatkan keberlanjutan keuangan jangka panjang Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan anak perusahaan terkait. 8. Kembangkan strategi untuk meningkatkan sumber daya keuangan lebih lanjut, termasuk dari lembaga domestik, untuk mendukung. Iso apa ora Pak De, saya lihat di dalam kesepakatan bersama ini ada beberapa kata kunci, yakni peta jalan yang jelas, local content, pembiayaan atau dukungan bank untuk  batubara nol, tidak menghambat investasi, libatkan masyarakat, harga listrik terjangkau oleh masyarakat, perbaiki keuangan PLN,  dukungan bank untuk EBT. Kok rasanya semua ini sudah saya sampaikan dari dulu Pak De. Ingat loh ini semua harus pasti rencananya untuk 6 bulan ke depan. Sebenarnya 20 miliar US dolar ini hanya umpan cacing, setelah ini beres dalam 6 bulan maka akan dikasih lagi umpan kakap untuk mendapatkan Paus Big Fish kata SBY, yakni seluruh pembiayaan di dunia hanya akan melakukan investasi iklim di seluruh lini mulai dari alam, pembangkit dan produksi energi, industri, hingga perdagangan. Memang Menteri Keuangan Indonesia terindikasi tidak suka pinjaman lunak atau hibah, maunya pinjaman berbunga tinggi. Ini kalau dana iklim lancar para makelar bandit utang berbunga tinggi akan kena suntik mati seperti pembangkit batubara juga. Joint Statement by the Government of the Republic of Indonesia (GOI) and the Governments of Japan, the United States of America, Canada, the Kingdom of Denmark, the European Union, the Republic of France, the Federal Republic of Germany, the Republic of Italy, Norway, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (together the “International Partners Group” or IPG). (*)

Beda Tapi Sama

BY FNN Rabu, 23 November 2022 10:30:26 0

Kematangan hidup memijarkan kesanggupan menghargai perbedaan seraya merajut persamaan. Kearifan Nusantara memuliakannya dalam sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, keberadaanmu karena ada perbedaan. Keteguhanmu karena ada persamaan. Jangan pernah membenci perbedaan. Bagaimana bisa kau terlahir, tanpa perkawinan lelaki dan wanita. Bagaimana bisa mengagumi rembulan malam tanpa menerima mentari siang. Bagaimana bisa mengenali putih tanpa keberadaan hitam. Bagaimana bisa menyadari kedirianmu tanpa kehadiran yang berbeda di sekitarmu. Jangan takut pada perbedaan. Bukankah keindahan tamansari karena ragam puspa. Bukankah keelokan pelangi karana aneka warna. Bukankah kemerduan musik karena paduan berbagai nada. Bukankah kemajuan peradabaan karena kawin silang antarbudaya. Meski perbedaan yang membuatmu ada, pengembangan jatidirimu jangan pernah berhenti di stasiun perbedaan. Perbedaan bukanlah titik ujung, melainkan koma persinggahan. Perbedaan memang membuatmu ada dan kaya, tapi persamaanlah yang membuatmu jadi kuat. Daya sintas hidupmu ditentukan kesanggupan mengenali dan merajut persamaan dalam perbedaan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Di balik aneka warna kulit, kau temukan persamaan darah-merah, tulang-putih. Di balik aneka warna pelangi, dasar warnanya sama putih. Di balik aneka ras manusia, semuanya bermula dari induk yang sama. Di balik ragam agama, semuanya sama-sama mengajak berserah diri pada Sang Pencipta dan beramal baik bagi sesama makhluk. Nama Tuhan bisa kau sebut Allah, El, Elahim, Jehovah, Ahura Mazda, Isvara, Sang Hyang Widhi, Sang Hyang Adi Buddha dan sebutan yang lain, tapi esensi Tuhan sendiri sama. Setiap pemeluk melihat Mentari dari tempat yang berbeda, tapi Sang Mahacahaya sendiri adalah sumber sinar yang sama nan abadi, yang menyinari segala tanpa kecuali. Kematangan hidup memijarkan kesanggupan menghargai perbedaan seraya merajut persamaan. Kearifan Nusantara memuliakannya dalam sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”. Bahwa beda itu (bhinna ika), sama itu (tunggal ika). Sejauh berjalan di atas jalan kebenaran dan kebaikan, akan selalu ada titik-temu; karena tak ada jalan darma kebajikan yang mendua dalam tujuan (tan hana dharma mangrwa). Itulah jalan percaya (bercahaya). Dengan cahaya cinta jiwa sakinah, perbedaan dihargai, persamaan diperkuat. (*)

Mencari dan Menemukan Pahlawan

BY FNN Rabu, 23 November 2022 09:19:28 0

Al-Quran menghadirkan beberapa pahlawan dalam lintasan sejarah. Selain para nabi dan rasul, Al-Quran menyajikan sosok Dzulkarnain, Luqman, Thalut, Maryam, dan Ibu Musa sebagai berikut. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PAHLAWAN adalah pejuang yang gagah berani. Seseorang dengan kelebihan tertentu yang dipandang berjasa kepada individu maupun kelompoknya. Pahlawan rela berkorban untuk sesama, dan memiliki rasa tanggung jawab kepada orang-orang di sekitarnya. Pahlawan identik dengan tokoh, aktivis, eksponen, aktor, motor, inisiator, pelopor, pemrakarsa, pemuka, pencetus, penggagas, penggerak, dan bintang. Setiap zaman melahirkan pahlawan. Konon istilah pahlawan berasal dari kata pahalawan, orang yang memperoleh pahala atas jasa-jasanya di masyarakat, antara lain dengan menyumbangkan ide, gagasan, tenaga, maupun harta benda untuk kemaslahatan bersama. Setiap kota seluruh Indonesia terdapat tempat pemakaman para pahlawan yang telah mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Demikian banyak pahlawan di mana-mana, sehingga tak mungkin taman makam pahlawan untuk menampung semua. Salah satu gelar kepahlawanan disematkan kepada para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka berjasa mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Tidak ada profesi tanpa sentuhan tangan guru. Orang bijak berpesan, “Berjasalah, tapi jangan minta jasa.” Sudah sepatutnya setiap anak manusia menyenandungkan lagu terima kasih kepada guru-guru yang tulus. Ilmu yang berguna selalu dilimpahkan, sebagai bekal kehidupan. Setiap hari mendidik agar tumbuh bakat murid-muridnya. Nasihat-nasihatnya patut diingat sepanjang waktu. Kepahlawanan terdapat di segala lini kehidupan. Presiden Abraham Lincoln dipandang sebagai pahlawan penghapus perbudakan di Amerika Serikat. Nelson Mandela pahlawan kemerdekaan dari apartheid di Afrika. Mahatma Gandhi pahlawan kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Sukarno dan Hatta pahlawan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara para Pahlawan Indonesia perintis kemerdekaan adalah Pangeran Diponegoro, Achmad Soebardjo, Soepomo, RM Tirto Adi Soerjo, H.O.S Tjokroaminoto, Jenderal Soedirman, KH Ahmad Dahlan, dan KH Hasyim Asyari. Sedangkan pahlawan perempuan Indonesia antara lain Cut Nyak Dien dari Aceh, Cut Nyak Meutia dari Aceh, Hajjah Rangkayo Rasuna Said dari Maninjau, Agam, Sumatera Barat, Fatmawati Soekarno dari Bengkulu, dan Dewi Sartika dari Jawa Barat. Para penemu adalah pahlawan pada bidangnya. Colombus adalah pahlawan pembuka jalan bangsa Inggris ke benua Amerika. Thomas Alva Edison adalah pahlawan pembawa terang dengan lampu pijarnya. Issac Newton adalah matematikawan, fisikawan terbesar, dan ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Orangtua adalah pahlawan bagi putra-putrinya. Anak sulung adalah pahlawan bagi adik-adiknya. Ketua RT adalah pahlawan bagi warganya. Setiap murid TK punya pahlawan guru idola. Demikian pula murid SD, SMP, dan SMA. Tidak terkecuali mahasiswa Strata Satu, Dua, dan Tiga. Setiap anggota atau warga ormas juga mempunyai pahlawan idaman di antara para pemimpinnya. Al-Quran menghadirkan beberapa pahlawan dalam lintasan sejarah. Selain para nabi dan rasul, Al-Quran menyajikan sosok Dzulkarnain, Luqman, Thalut, Maryam, dan Ibu Musa sebagai berikut. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulkarnain. Katakanlah, “Aku akan bacakan kepadamu cerita tentang dia.” Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan Kami berikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuhnya. Ketika sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di laut berlumpur hitam, dan mendapati segolongan umat. Kami berkata, “Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau berbuat kebaikan kepada mereka.” Dzulkarnain berkata, “Orang yang aniaya akan kami azab, kemudian dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya tiada tara. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baginya pahala terbaik sebagai balasan, dan akan Kami titahkan kepadanya perintah yang mudah.” (QS 18:83-88) Kami berikan hikmah kepada Luqman, “Bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa yang tidak bersyukur, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya memberi pelajaran, “Hai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, sungguh mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar.” Dan Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya. Ibunya mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu tahu, jangan ikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, “Hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguh yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah. Dan janganlah memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS 31:12-19) Nabi mereka mengatakan, “Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” Mereka menjawab. “Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?” Nabi mereka berkata, “Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. Tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata, “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya, ia bukan pengikutku, dan siapa yang tidak meminumnya, kecuali seceduk tangan, dia adalah pengikutku.” Mereka meminumnya kecuali beberapa orang. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai itu, mereka yang telah minum berkata, “Kami tak sanggup melawan Jalut dan tentaranya.” Orang-orang yang yakin akan menemui Allah berkata, “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” Tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak, Thalut dan tentaranya berdoa, “Tuhan, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir.” Tentara Thalut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam. (QS 2:247-251) Ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al Quran, ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, lalu ia mengadakan tabir dari mereka. Kami mengutus roh Kami kepadanya menjelma di hadapannya berbentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, “Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.” Jibril berkata, “Sesungguhnya aku utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.”  Maryam berkata, “Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki, padahal tak seorang pun yang pernah menyentuhku, dan aku bukan pezina.” Jibril berkata, “Demikianlah, Tuhanmu berfirman, ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku, untuk Kami jadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu perkara yang sudah diputuskan.” (QS 19:16-21) Hati ibu Musa menjadi kosong. Hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya. Ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, “Ikutilah dia.” Maka ia melihat Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya, dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Saudara Musa berkata, “Maukah aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya dan berlaku baik kepadanya?” Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia tahu bahwa janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. (QS 28:10-13) Demikian banyak pahlawan yang telah Allah munculkan di muka bumi untuk diteladani, maka jadilah pahlawan, sekurang-kurangnya untuk diri sendiri. (*)

Laksdya Muhammad Ali dan Laksdya Herru Kusmanto Kandidat Terkuat KSAL Pengganti Yudo Margono

BY FNN Rabu, 23 November 2022 08:32:24 0

Maka sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang juga mengamanatkan, Presiden memiliki hak prerogratif untuk menunjuk dan mengangkat Panglima TNI dan para kepala staf Angkatan. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (Unas) dan Kandidat Doktor Ilmu Politik APABILA Laksamana Yudo Margono ditunjuk menjadi Panglima TNI, maka siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL)? Saat ini ada sembilan perwira tinggi (pati) bintang tiga aktif TNI AL. Dari sembilan pati tersebut, tujuh Laksamana Madya/Laksdya (Korps Pelaut) dan dua Letnan Jenderal/Letjen (Korps Marinir). Mereka berasal dari empat lichting (kelas) berbeda, yakni abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1987, 1988-A, 1988-B, dan 1989. Tujuh Laksdya tersebut adalah: Wakil KSAL Laksdya Ahmadi Heri Purwono (AAL 1988-A) kelahiran 1965; Panglima Komando Armada RI Laksdya Herru Kusmanto (AAL 1988-B) kelahiran 1966; Komandan Pushidrosal Laksdya Nurhidayat (AAL 1988-B) kelahiran 1965; Panglima Kogabwilhan I Laksdya Muhammad Ali (AAL 1989) kelahiran 1967; Kepala Bakamla Laksdya Aan Kurnia (AAL 1987) kelahiran 1965; Sekjen Wantannas Laksdya Harjo Susmoro (AAL 1987) kelahiran 1965; dan Rektor Unhan Laksdya Amarulla Octavian (AAL 1988-A) kelahiran 1965. Sementara dua Letjen Marinir adalah Komandan Kodiklatal Letjen (Mar) Suhartono (AAL 1988-B) kelahiran 1966; dan Letjen (Mar) Bambang Suswantono (AAL 1987) kelahiran 1965. Lalu siapa yang paling berpeluang di antara mereka? Untuk menjawab hal itu mesti dipahami dahulu tugas TNI AL, titik berat tugasnya mengamankan laut, bukan di darat. Domain alat utama sistem senjata (alutsista)-nya adalah kapal perang, karena itulah posisi KSAL akan selalu dipimpin Korps Pelaut yang pernah menjadi komandan kapal perang, bukan Korps Marinir yang merupakan pasukan pendarat amfibi. Dari situlah yang memungkinkan untuk menjadi KSAL tentu saja hanya tujuh Laksdya. Dari tujuh nama tersebut, tentu saja usianya harus lebih muda daripada KSAL Laksamana Yudo Margono, abituren AAL 1988-A kelahiran 26 November 1965 dan akan pensiun 1 Desember 2023. Sehingga yang lahir pada 1965, peluangnya untuk menjadi KSAL tipis sekali, karena masa tugasnya kurang dari satu tahun. Termasuk peluang Wakil KSAL Laksdya Ahmadi Heri Purwono, karena justru pensiun satu bulan lebih dahulu daripada Laksamana Yudo Margono. Maka yang masih berpeluang hanya kelahiran 1966 dan 1967. Punya waktu sekitar 1,5 hingga 2,5 tahun masa pensiun. Dari data tersebut di atas, yang paling memungkinan untuk menjadi pengganti Yudo sebagai KSAL hanya dua orang, yakni Panglima Komando Armada RI Laksdya Herru Kusmanto (56 tahun, delapan bulan); dan Panglima Kogabwilhan Laksdya Muhammad Ali (55 tahun, tujuh bulan). Herru dari Korps Pelaut (Komando Pasukan Katak), sedangkan Ali dari Korps Pelaut (Kapal Selam). Jika melihat peluangnya dari sisi usia dan junior dari Yudo Margono, maka kesempatan ada pada diri Laksdya Muhammad Ali. Sebelum menjadi KSAL, Yudo juga menduduki posisi Panglima Kogabwilhan I, seperti yang kini diemban Muhammad Ali. Ali juga pernah menjadi Panglima Koarmada I menggantikan Yudo Margono (2018-2019). Kemudian Ali menjadi asisten perencanaan dan anggaran KSAL (2020-2021). Pernah menjadi Gubernur AAL (2018-2019), dan Koordinator Staf Ahli KSAL (2019). Dia satu-satunya abituren AAL 1989 berpangkat laksdya. Sedangkan Laksdya Herru Kusmanto yang pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Boediono, berasal dari Korps Pelaut (Komando Pasukan Katak/Kopaska). Ia pernah menjadi Komandan Lantamal Jayapura. Jabatan bintang duanya, dimulai sebagai Panglima Kolinlamil (2018-2019), Panglima Komando Armada II (2019-2020), Asrenum Panglima TNI (2020-2022), dan kini Panglima Koarmada RI. Kembali lagi ke konstitusi, pasal 10 UUD 1945 menyatakan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Maka sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang juga mengamanatkan, Presiden memiliki hak prerogratif untuk menunjuk dan mengangkat Panglima TNI dan para kepala staf Angkatan. Kita hanya bisa menunggu keputusan Presiden, apakah Laksdya Muhammad Ali atau Herru Kusmanto yang akan menjadi KSAL pengganti Yudo Margono. Jalesveva Jayahahe, Justru di Lautan Kita Menang. (*)

LPSK: Kasus Kekerasan Seksual Kemenkop UKM 2019 Dibuka Kembali

BY FNN Rabu, 23 November 2022 00:51:03 0

Jakarta, FNN – Selasa (22/11/2022) pada pukul 15.30 WIB telah berlangsung Zoom Meeting yang diadakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan pembahasan mengenai Kasus Pemerkosaan Pegawai Kementerian Koperasi dan UKM 2019 yang telah dibuka kembali. Korban ND (25 tahun) mengalami kekerasan seksual saat mengikuti kegiatan Rapat Diluar Kantor (RDK) Kementerian Koperasi dan UKM di Bogart pada Kamis (5/12/19). Dalam kasus tersebut ditetapkan 4 tersangka. Meski kasus lama, LPSK mulai dengan cermat melangsungkan test assessment kepada korban untuk pelengkap berkas dokumen. “Berdasarkan observasi dan assessment psikologi, korban mengalami stress dan trauma berat,” tutur Juru Bicara LPSK Rully Novian. Dengan adanya hasil assessment, LPSK turut membuat rekomendasi terhadap kasus ini. “LPSK memberikan rekomendasi guna berlangsungnya kasus ini, yaitu selalu memastikan Restoratif Justice (RJ) tidak berubah menjadi transaksional justice. Kemudian, peraturan APH terkait RJ harus lebih ketat dan rinci agar meminimalisir upaya penghapusan kejahatan dengan dalih RJ,” ungkap LPSK. LPSK juga menjamin bahwa kejahatan yang meresahkan publik dan ancaman pidana tinggi sebaiknya tetap diselesaikan berdasarkan putusan pengadilan. “Kepentingan korban maupun masyarakat atas keadilan dan rasa aman harus menjadi salah satu standar penegakan hukum,” tutup LPSK. (Ind)

Yudo Margono di Atas Kertas Menjadi Panglima TNI

BY FNN Selasa, 22 November 2022 20:37:01 0

Jakarta, FNN - Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan pertemuan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (21/11/2022) mengindikasikan Yudo Margono akan menjadi calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Sebelumnya saya sudah menjelaskan makna interaksi simbolik jika ada pertemuan Mensesneg Pratikno dengan tiga kepala staf angkatan. Siapa di antara ketiga kepala staf angkatan yang bertemu Mensesneg, itulah dia calon Panglima TNI,” ujar Selamat Ginting saat menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (22/11/2022).              Kepastian pertemuan KSAL dengan Mensesneg Pratikno, diakui Laksamana Yudo kepada wartawan di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), hari ini (Selasa (22/11/2022). Kini, menurut Selamat Ginting, beberapa hari dalam pekan ini istana akan mengirimkan surat presiden yang isinya mencalonkan Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022 mendatang. Hal ini dilakukan, kata dia, karena DPR akan menjalani masa reses mulai pekan kedua Desember 2022 hingga pertengahan Januari 2023. Sementara Jenderal Andika terhitung 21 Desember sudah berusia 58 tahun. Tidak mungkin TNI dipimpin jenderal pensiunan.  “Untuk itulah proses pergantian Panglima TNI sebaiknya dilakukan sebelum Andika berusia pas 58 tahun. Memang hitungan pensiun militer Andika Perkasa diberlakukan di awal bulan berikutnya, yakni 1 Januari 2023. Sementara masa reses selesai pertengahan Januari 2023,” ujar Bung Ginting, panggilan akrabnya.  Polemik soal calon Panglima TNI ini, kata dia, sekaligus akan mengakhiri penantian matra laut yang selama delapan tahun masa kepresiden Jokowi belum pernah diberikan kesempatan menjadi Panglima TNI. Pada periode pertama, Presiden Jokowi mempercayakan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Gatot Nurmantyo selama sekitar tiga tahun, kemudian Marsekal Hadi Tjahjanto selama sekitar empat tahun, dan Jenderal Andika Perkasa selama satu tahun. Yudo pun akan memimpin Mabes TNI selama satu tahun, karena pada 26 November 2023, ia akan pensiun dari dinas militer.  Dalam pernyataan sebelumnya, Selamat Ginting mengungkapkan, siapa yang akan menduduki posisi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, bisa dilihat dari aktivitas Mensesneg Pratikno. “Jika Mensesneg bertemu KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, maka Dudung yang akan menjadi Panglima TNI. Jika Pratikno bertemu KSAL Laksamana Yudo Margono, maka Yudo yang akan menjadi Panglima TNI. Begitu pun jika Pratikno bertemu KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, maka Fadjar yang akan jadi Panglima TNI,” ujar Ginting yang tiga decade menjadi wartawan spesialis politik pertahanan keamanan negara. Setahun lalu, misalnya. Mensesneg menemui KSAD Jenderal Andika Perkasa di Mabesad. Pertemuan itu belakangan terungkap, istana mengirimkan surat presiden kepada DPR mencalonkan Jenderal Andika Perkasa menjadi calon Panglima TNI. Menurutnya, pertemuan Mensesneg dengan calon Panglima TNI dalam ilmu komunikasi sejalan dengan teori interaksi simbolik. Memang, baik Mensesneg maupun Laksamana Yudo tentu saja tidak akan mengakui bahwa pertemuan itu membahas soal bursa calon Panglima TNI. Namun hal itu sudah cukup memberi makna berdasarkan ilmu komunikasi politik, yakni teori interaksi simbolik.    “Teori yang memiliki asumsi manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain,” ujar kandidat doktor ilmu politik Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Unas. (mth/*)

Mengapa Anies Selalu Disambut Meriah?

BY FNN Selasa, 22 November 2022 16:22:51 0

Dalam survei yang dilakukan Vox Populi dan LSI menunjukkan kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Anies. Nilainya tidak main-main, 83,5% dan 80% warga merasa puas. Sangat tinggi. Oleh: M Chozin Amirullah, Pemerhati Politik MULAI awal November 2022, Anies Baswedan melakukan silaturahmi kebangsaan ke beberapa daerah di Indonesia. Diawali dari Medan, lalu dilanjutkan ke Solo, Jogjakarta, Ciamis, dan Tasikmalaya. Dari beberapa kunjungan tersebut, ada satu fenomena yang sama, yaitu Anies selalu disambuat masyarakat dengan meriah. Ada satu pertanyaan yang menggelitik dari kunjungan dan silaturahmi tersebut. Apa yang membuat Anies selalu disambut begitu meriah? Padahal dia bukan pejabat negara. Dia juga bukan petinggi partai atau ormas. Bahkan dia juga bukan ketua keluarga atau ikatan alumni sebuah kampus. Bagi saya, ini satu fenomena yang menarik. Ingat, Anies sekarang adalah warga negara biasa. Bukan lagi pejabat. Tapi selalu disambut dengan gegap gempita. Saya akan coba mengurai satu per satu faktor apa saja yang membuat kehadirannya selalu ditunggu oleh masyarakat. Pertama, kerja Anies dilihat masyarakat. Meskipun Anies hanya memimpin DKI Jakarta selama lima tahun (2017-2022), tapi kinerja Anies bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Terasa hiperbolik? Tunggu dulu. Saya akan tunjukkan buktinya.  Kesungguhan Anies dalam menuntaskan janji membangun Jakarta selama lima tahun sudah dipenuhi. Bukan hanya pada status selesai, tapi dipenuhi dengan sangat baik. Dalam survei yang dilakukan Vox Populi dan LSI menunjukkan kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Anies. Nilainya tidak main-main, 83,5% dan 80% warga merasa puas. Sangat tinggi. Kepuasan warga tersebut tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil Anies Baswedan. Berbagai fasilitas publik dibangun dengan menawan selama Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ibukota benar-benar jadi kota dunia. Banyak sekali fasilitas publik keren yang dinikmati masyarakat. Fasilitas publik yang menawan itu, banyak yang dijadikan tempat beraktivitas. Masyarakat yang menggunakannya kemudian mendokumentasikannya dan menyebarkan ke media sosial, lalu viral. Kecantikan kota Jakarta akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Dampaknya apa? Banyak wisatawan dari luar kota, bahkan ada dari luar negeri, datang ke Jakarta untuk menikmati fasilitas publik di Jakarta. Masih ingat Citayam Fashion Week kan? Fasilitas publik di Dukuh Atas tersebut digunakan oleh warga dari luar kota. Hebatnya lagi, Citayam Fashion Week di Jakarta menginspirasi warga kota lain untuk membuat pagelaran sejenis seperti Bandung Fashion Week, Semarang Fashion Week, Makassar Fashion Week dan lainnya. Kedua, masyarakat kita semakin rasional. Ya, masyarakat kita sekarang ini bisa menilai kinerja pejabat publik dengan rasional. Jadi, bila bagus memang dinilai bagus, bila kurang baik dinilai kurang baik. Kebijakan-kebijakan yang diambil dan dijalankan Anies selama memimpin Jakarta, terbukti berdampak positif bagi warga DKI Jakarta dan Indonesia. Hal tersebut dinilai positif oleh masyarakat. Ada banyak contoh kebijakan Anies yang kebijakannya mendapat penilaian positif dari masyarakat. Transportasi publik terintegrasi lewat JakLingko, harga pangan di Jakarta terkendali, penataan kampung-kampung Jakarta, pembangunan stadion kelas internasional, dan masih banyak lagi. Ketiga, kharisma Anies. Menurut saya, Anies adalah sosok kharismatik. Menurut sosiolog Max Weber, memang ada tipe-tipe pemimpin kharismatik, yaitu pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa. Hal tersebut menurut saya ada dalam diri Anies. Itulah tiga hal yang membuat Anies selalu disambut gegap gempita setiap berkunjung ke satu daerah. Pertanyaan selanjutnya, apakah sambutan-sambutan tersebut hanya terjadi kemarin, atau masih mungkin terjadi di lokasi-lokasi lainnya? Meminjam istilah bahasa kekinian, sambuatan Anies ke depan akan semakin pecah. (*)

Dolar AS Tidak Langka: Cadangan Devisa Lebih Dari 130 Miliar Dolar AS

BY FNN Selasa, 22 November 2022 16:00:08 0

BI telah menentukan pilihan kebijakannya. BI secara sadar menahan laju kenaikan suku bunga acuan jauh di bawah kenaikan The Fed fund rate. BI juga sangat paham konsekuensi dari pilihan kebijakan tersebut. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) DOLAR AS langka? Pernyataan ini tidak benar, terkesan fitnah (cari kambing hitam), bahkan terdengar seperti membodohi publik. Karena, cadangan devisa Indonesia masih sangat besar. Sangat aman. Begitu kata BI. Cadangan devisa Indonesia lebih dari 130 miliar dolar AS. Bagaimana bisa langka? Cadangan devisa tersebut sebagian besar (atau lebih tepat, semuanya) berasal dari investor asing, yang membawa dolar masuk ke Indonesia, untuk investasi di Indonesia. Sekarang, investor asing tersebut mau menarik kembali dolarnya. Mau dibawa ke negeri asalnya. Tidak banyak, hanya 16 miliar dolar AS, dalam satu tahun terakhir ini, tercermin dari penurunan cadangan devisa dari 146 miliar dolar AS (tertinggi, pada 09/2021) menjadi 130 miliar dolar AS (10/2022). Masalahnya, pemilik dolar AS lainnya tidak mau melepas dolarnya. Mereka juga mau pegang dolar AS, tidak mau pegang rupiah. Membuat permintaan terhadap dolar AS jauh lebih besar dari supply. Hal ini diperparah dengan intervensi Bank Indonesia (BI) yang membuat kurs rupiah tertahan di bawah Rp16.000. Tanpa intervensi mungkin kurs rupiah sudah tembus Rp16.000 atau Rp17.000 per dolar AS. Artinya, kurs rupiah hasil intervensi ini artifisial, tidak menarik bagi investor asing, mengingat suku bunga The Fed sudah naik cukup tinggi, dan sudah mendekati suku bunga acuan BI, dengan selisih hanya sekitar satu persen saja, sehingga pemilik dolar tidak mau melepas dolarnya. Jadi, dolar AS tidak langka. Yang langka adalah kebijakan yang tepat dalam merespons kebijakan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Untuk mengatasi inflasi yang sangat tinggi, The Fed terpaksa menaikkan suku bunga acuannya cukup agresif. Selama 6 bulan terakhir suku bunga The Fed sudah naik 4 persen. Kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat, untuk menyelamatkan ekonomi rakyat Amerika Serikat yang daya belinya digerogoti inflasi. Tidak ada yang salah dengan kebijakan The Fed ini. Bahkan BI dan Bank Sentral lainnya, seharusnya sudah dapat memprediksi dan mengantisipasinya. Antara lain dengan menaikkan suku bunga acuan, sebagai respons atas kebijakan the Fed. Tetapi hal ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh BI. Kenaikan suku bunga acuan BI hanya 1,75 persen versus kenaikan suku bunga The Fed sebesar 4,00 persen. Maka itu, dolar lari keluar, bukan langka. Dan kurs rupiah melemah. Begitu juga dengan ECB, European Central Bank, yaitu bank sentral untuk negara-negara pengguna mata uang euro. ECB hanya menaikkan suku bunga acuannya sebesar 2 persen, maka itu kurs euro anjlok 20%, dari sekitar 1,2 dolar AS per euro menjadi sekitar 1 dolar AS saja. Bahkan sempat di bawah 1 dolar AS. Kesimpulannya, tak ada makan siang gratis. Tidak bisa hanya mau menikmati usaha The Fed, tanpa ikut menanggung “derita” kenaikkan suku bunga acuan. BI telah menentukan pilihan kebijakannya. BI secara sadar menahan laju kenaikan suku bunga acuan jauh di bawah kenaikan The Fed fund rate. BI juga sangat paham konsekuensi dari pilihan kebijakan tersebut. Yaitu dolar AS kabur dan rupiah anjlok. Bukan dolar AS langka! Dolar Langka Sebelumnya, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (18 Nov 2022 07:20 WIB), BI mengungkapkan dolar AS sedang langka di pasaran. Kelangkaan mata uang Negeri Paman Sam ini tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain. “Jadi apa yang terjadi di global sekarang ini dolar shortage,” ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti saat konferensi pers BI, dikutip Jumat (18/11/2022). Menurutnya, kelangkaan ini disebabkan oleh kondisi bank sentral utama dunia, yakni The Federal Reserves (The Fed) yang menaikkan suku bunga secara agresif untuk menekan lonjakan inflasi. Kebijakan itu membuat yield obligasi AS menanjak. “Fed Fund Rate (FFR) terus meningkat kemudian juga bond yield di AS untuk dolar AS juga tinggi,” imbuhnya. Hal tersebut membuat banyak pelaku pasar yang beralih ke obligasi dan dolar AS. Tercermin dari arus keluar yang terjadi di banyak negara baik maju maupun berkembang. “Ini mendorong arus balik dolar AS dari beberapa negara emerging market termasuk Indonesia, termasuk negara maju juga di Eropa dan sebagainya itu masuk kembali ke AS,” jelasnya. Baliknya modal asing ke AS ini tercermin dari Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) yang naik 106,28 atau 11,09 persen hingga November ini. “Ini akhirnya menyebabkan adanya dolar shortage atau kelangkaan dolar di negara-negara emerging market, termasuk negara maju,\" pungkasnya. Kelangkaan dolar AS menjadi satu faktor yang menekan rupiah. Pada perdagangan kemarin, Kamis (17/11), nilai tukar rupiah berada di level Rp 15.662 per dolar AS. Mata uang Garuda melemah 63 poin atau 0,40 persen dari perdagangan sebelumnya. (*)

Rakyat Berjuang Sendiri, Hasilnya untuk Kekuasaan Partai?

BY FNN Selasa, 22 November 2022 12:10:46 0

Teringat tahun 1965 di Jawa Barat, bagaimana pasukan baret hijau dari Kodam Siliwangi mengawal rakyat, mahasiswa dan siswa yang demo Tritura dan membubarkan PKI. Oleh : DR. Ir. Memet Hakim, Alumnus UNPAD, Pengamat Sosial, Ketua Umum APIB GNPR (Gerakan Nasional Pembela Rakyat) gabungan ratusan ormas dan relawan yang dimotori oleh PA 212 dan GNPF sudah beberapa kali unjuk rasa ke Istana. Dengan tiga tuntutan: Turunkan harga BBM, Turunkan harga lainnya dan Tegakkan supremasi hukum. Tidak digubris oleh pemerintah. Terakhir pada unras 411 GNPR merubah tuntutannya menjadi tunggal, yakni: Turunkan Jokowi! Pada kegiatan tersebut Buruh dan Mahasiswa juga turut serta dengan tuntutan tunggal yang seragam Turunkan Jokowi. Presiden Jokowi dinilai sebagai sumber ketidak-beresan di negeri ini, banyak “bohongnya”. “The King of The Lip Service” menurut BEM UI. Tiga tuntutan GNPR agar harga-harga diturunkan dan tegakkan supremasi hukum. Dengan dinaikannya harga BBM telah membuat kemiskinan dan penderitaan rakyat bertambah, PHK di mana-mana sebagai akibat kebijakan yang salah. Melalui beberapa kali unras GNPR yang didukung oleh masyarakat, sama sekali tidak digubris oleh penguasa. Sehingga tuntutan mundur kepada Presiden Jokowi sangatlah wajar. Aksi GNPR memang mewakili kebanyakan rakyat, mereka berjuang menyuarakan ketidakadilan karena DPR sebagai parlemen wakil rakyat sudah tidak bisa diharapkan. Fraksi di DPD RI dan DPR RI bersikap “membebek” dan “berdiam diri” membiarkan rakyat semakin miskin dan bergerak sendiri. Mereka Partai Politik asyik masyuk dengan mainannya sendiri. Alangkah tidak terpuji dan tidak bermartabatnya sikap tersebut. Partai hanya mengambil keuntungan dari penderitaaan rakyat. Mereka sangat pragmatis. Prinsip usaha dari peluang kekuasaan mencari untung sebesar mungkin dengan modal dan resiko sekecil mungkin. Partai telah bergeser dan tidak lebih hanya alat kekuasaan semata. Sementara para aktivis, ulama, dan tokoh yang kritis menyuarakan penderitaan rakyat mereka biarkan dikriminalisasi oleh penguasa, dituduh radikal, intoleransi, bahkan dituduh teroris dan ditangkap dengan alasan yang semena-mena. Para buzzer sewaan para penguasa menyerang para aktivis dan tokoh kritis dengan sebutan Kadrun dan memaki-maki dengan kosa-kata binatang. Sudah tidak peduli penderitaan rakyat masih saja menyerang yang berjuang untuk rakyat. Partai dan elit politik hanya mampu membuat baliho, menyebar spanduk bendera dimana mana, menyebar bantuan dengan bungkus kampanye terselubung. Mendekat Pemilu mereka rajin berkunjung ke Pesantren. Tiba tiba tampak soleh dan solehah bersarung, berkopiah, berkerudung.  identitas Islam mereka pakai dengan murah. Sebaliknya mereka juga menyatakan jangan, ada politik identitas. Munafik lebih tepat untuk label mereka. Penulis menyakini memang tidak semua elit politik, sebagian mereka yang lurus hanya terikat dengan sistim fraksi. Namun jika saja ada yang cerdik dan berani “mendukung” gerakan rakyat memperjuangkan aspirasinya baik secara personal maupun partai atau sayap partai, mereka akan mendulang simpati dan suara rakyat. Di sinilah seharusnya partai pro rakyat berada, berjuang bersama rakyat. Dulu jaman memperjuangkan “kemerdekaan” rakyat yang dipimpin oleh para ulama berjuang, bersimbah darah dan berkorban harta “melawan kekuasaan” para penjajah Belanda. Sekarang ini melalui sistem demokrasi kriminal, jual-beli jabatan. Partai yang full berdaulat. Berkoalisi mendukung penguasa untuk mendapatkan kue kekuasaan, melupakan rakyat yang memilihnya. Sekarang di jaman “mengisi kemerdekaan” rakyat yang “miskin dan menderita“ karena dijajah bangsa sendiri. Siapa yang memperjuangkan? Partai? Rakyat yang berunjuk rasa dipimpin oleh Ulama melalui GNPR bergerak turun ke jalan. Tanpa dukungan partai. Tapi jika berhasil seperti dulu Proklamasi kemerdekaan. Setelah itu partailah yang rebutan kekuasaan. Akankah pola ini terjadi lagi? Teringat tahun 1965 di Jawa Barat, bagaimana pasukan baret hijau dari Kodam Siliwangi mengawal rakyat, mahasiswa dan siswa yang demo Tritura dan membubarkan PKI. Begitu juga terjadi di daerah lain. TNI masih bersama rakyat. Bukan dalam arti slogan. Sekarang bisakah terjadi? Rakyat yang telah dibela oleh kekuasaan, saat ini kembali bersuara dan ingin merdeka lagi tanpa bantuan partai atau TNI. Sejarah yang akan berbicara kelak, apakah partai dan TNI akan berjalan masing-masing atau bersama rakyat. Bandung, 21 November 2022. (*)

Interaksi Simbolik Kunjungan Mensesneg dan Calon Panglima TNI

BY FNN Selasa, 22 November 2022 11:16:16 0

Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Oleh: Selamat Ginting, Analis komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (UNAS), Kandidat Doktor Ilmu Politik SIAPA yang akan menduduki posisi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa? Bisa dilihat dari aktivitas Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Jika Mensesneg mengunjungi Mabesad, maka yang akan menjadi Panglima TNI adalah KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Jika Pratikno mengunjungi Mabesal maka KSAL Laksamana Yudo Margono yang akan menjadi Panglima TNI. Begitu pun jika mengunjungi Mabesau, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo yang jadi Panglima TNI. Kunjungan Mensesneg dalam ilmu komunikasi sejalan dengan teori interaksi simbolik. Teori yang memiliki asumsi manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Setahun lalu, misalnya. Mensesneg Pratikno mengunjungi Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menemui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa. Saat itu Andika menjadi salah satu calon Panglima TNI. Kunjungan bermakna interaksi simbolik tersebut, saat itu dibungkus dengan alasan Mensesneg melihat fasilitas baru di Mabesad. Bahkan, Pratikno membantah pertemuan itu berkaitan dengan bursa Panglima TNI. Beberapa hari setelah itu, DPR mengumumkan surat presiden tentang calon Panglima TNI sudah diserahkan Sekretariat Negara kepada Ketua DPR. Hasilnya, Jenderal Andika yang ditunjuk menjadi Panglima TNI. Hal itu berlaku jika di masa normal. Artinya tidak ada percepatan pergantian Panglima TNI. Berbeda ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan digantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Saat itu diam-diam Mensesneg menyerahkan surat presiden kepada Ketua DPR. Artinya ada hal rahasia, Gatot Nurmantyo dicopot lebih cepat tiga bulan dari usia pensiunnya. Gatot mestinya diganti pada Maret 2018 dipercepat pergantiannya menjadi Desember 2017. Maknanya Presiden Jokowi sudah merasa tidak sejalan dengan kebijakan Jenderal Gatot sebagai Panglima TNI. Jadi dilakukan dengan operasi intelijen atau rahasia agar Jenderal Gatot tidak mengetahui keputusan politik Presiden Jokowi. Setidaknya dalam sepekan ini, publik bisa melihat gerakan komunikasi politik yang akan dilakukan Mensesneg Pratikno. Apakah ia akan mengunjungi Mabesad, Mabesal, atau Mabesau? Atau jangan-jangan menggunakan pola komunikasi interaksi simbolik yang berbeda. Yang jelas, tiga kepala staf angkatan memenuhi syarat sesuai UU TNI, calon Panglima TNI akan diambil dari tiga kepala staf angkatan atau yang pernah menjadi kepala staf angkatan. Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi, siapa pun perwira tinggi bintang empat yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi harus siap melajsanan tugas baru. Begitu pun yang tidak dipilih harus siap menerima keputusan politik ini. Tidak boleh matranya \'ngambek\', karena pimpinannya tidak ditunjuk menjadi Panglima TNI. Ini bukan hanya semata-mata urusan pergiliran, tapi lebih dari itu, untuk kepentingan organisasi TNI. Bahkan lebih penting dari itu hakikat ancaman menjadi alasan utama untuk menentukan siapa yang paling pas untuk menjadi Panglima TNI. Sebagai penjaga kedaulatan negara, TNI harus tetap solid. (*)

Antara Mubahalah Bambang Tri dan Sumpah Presiden Jokowi

BY FNN Selasa, 22 November 2022 10:35:35 0

Sumpah Presiden itu merupakan “perjanjian” langsung dengan Allah SWT selaku pencipta. Namun, apakah Jokowi “menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”? Oleh: Juju Purwantoro, Advokat/Tim Kuasa Hukum Gus Nur & Bambang Tri USTADZ Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan Bambang Tri telah ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Polri sejak 13 Oktober 2022. Penyidik menganggap mereka telah dengan sengaja di muka publik melakukan praktik bersumpah dengan memanfaatkan simbol ajaran agama Islam, dan berusaha meyakinkan publik dengan materi sumpah yang mengandung dusta. Hal tersebut, menurut penyidik, termasuk sebagai tindakan penyalahgunaan agama terkait penodaan atau penistaan terhadap ajaran agama Islam. Sesungguhnya Mubahalah merupakan ajaran dan keyakinan individu umat muslim, adalah bagian dari syariat Islam. Tujuan mubahalah mereka adalah, karena meyakini tentang ketidak-absahan ijazah sekolah Presiden Joko Widodo yang ditulis dalam bukunya “Jokowi Under Cover”. Mubahalah biasanya adalah sebagai bentuk peringatan, atau \'shock theraphy\' kepada pihak lain agar tidak mudah berbohong dalam sesuatu hal. Terasa aneh, jika ada pihak yang mempersoalkan/intervensi tentang Mubahalah. Apalagi sampai menjadikannya sebagai materi penodaan agama atau tindak pidana kejahatan. Hal itu justru tampaknya sebagai upaya kriminalisasi terhadap ajaran kepercayaan (aqidah) Islam. Padahal tentang mubahalah kita dapat mengacu \'QS. Ali Imran\' (ayat 61) ; “Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.” Mubahalah sendiri dilakukan dengan niat yang tulus, juga tidak diatur dalam hukum formal atau suatu Undang-Undang, dan hanya dilakukan secara fundamental sesuai syariat Islam (nonformal). Sangat mungkin, ada pertentangan kepentingan (conflict of interest) dan pertentangan hukum (conflict of law) jika ustadz Gus Nur dan Bambang Tri dipersoalkan secara hukum dan menjadikan mereka sebagai tersangkanya. Dengan mubahalah menunjukkan keyakinan akan kebenaran, dan komitmen kesiapan seseorang menerima laknat Allah jika dusta, dasarnya adalah norma keagamaan. Penyidik dalam hal ini tampak tendensius (obstruction of justice), karena menganggap mereka melakukan tindak pidana penodaan agama sesuai pasal 156 a KUHP. Seyogiyanya dalam menentukan ada tidaknya unsur pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama harus dipenuhi dengan adanya keterangan ahli agama Islam yang  representatif dan independen, misalnya ahli yang mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pengalaman selama ini  juga belum pernah ada  seseorang, bahkan ada tokoh nasional yang melakukan mubahalah tidak berakhir di jeruji penjara. Apalagi tuduhan penyebaran pemberitaan bohong, sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat, tampak sangat mengada-ada dan dipaksakan, terpenting bagaimana mereka bisa ditahan. Keduanya disangkakan Pasal 156 a huruf a KUHP tentang Penistaan Agama, Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan. Kemudian, Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Sumpah Presiden Bagaimana dengan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden? Apakah jika tidak dipenuhi sumpah atau janjinya selama menjabat bisa dikenakan pasal sebagai Penistaan Agama dan Penyebaran Berita Bohong? Cobalah simak isi Sumpah Presiden dan Wapres saat Jokowi dan Ma’ruf Amin dilantik sebagai Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2019 di depan MPR RI. Pengucapan sumpah atau janji dilakukan secara bergantian. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ujar Presiden Jokowi. Setelah itu giliran Ma\'ruf Amin yang mengucapkan sumpah atau janji. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” ucap Ma\'ruf. Setelah itu, keduanya menandatangani berita acara pelantikan. Selain Presiden Jokowi dan Ma\'ruf Amin, seluruh Pimpinan MPR juga ikut menandatangani berita acara pelantikan. Sebanyak 689 anggota MPR hadir dalam Sidang Paripurna. Acara Pelantikan Presiden 2019 ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu prosesi pelantikan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk para pahlawan bangsa. Dalam pelantikan tersebut hadir pula tamu kenegaraan dan utusan dari negara-negara sahabat. Sumpah Presiden itu merupakan “perjanjian” langsung dengan Allah SWT selaku pencipta. Namun, apakah Jokowi “menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya”? Silakan rakyat yang menilai janji presiden tersebut dengan 689 saksi di MPR yang bisa dimintai keterangan oleh penyidik. (*)

Pura Mangkunegaran, Istana Bukan untuk Nikahan

BY FNN Selasa, 22 November 2022 01:19:53 0

Jokowi sebagai seorang Presiden dan Bhre Cakrahutomo sebagai seorang Adipati mestinya dapat memberi keteladanan tentang implementasi nilai-nilai norma-etika. Oleh: Jlitheng Suparman, Budayawan Solo SANGAT disesalkan jika Joko Widodo akan benar-benar menyelenggarakan ngundhuh mantu di Pura Mangkunegaran. Lebih disesalkan lagi ketika Mangkunegoro (MN) X yang bernama asli Bhre Cakrahutomo, sedemikian dengan mudah mengijinkan Pendhapa Ageng Mangkunegaran dipakai untuk ngundhuh mantu Kaesang. Jokowi yang kebetulan menjabat sebagai Presiden RI, dan Bhre Cakrahutomo yang kebetulan menjabat sebagai MN X, kedua-duanya kita berharap jangan sampai miskin wawasan sejarah dan norma etika. Pura atau Kadipaten Mangkunegaran bukanlah kadipaten “manca negari”, kadipaten kecil yang berada di bawah kekuasaan otoritas kerajaan yang lebih besar. Pura Mangkunegaran statusnya juga kerajaan setara dengan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Lahan dan struktur bangunan situs Pura Mangkunegaran memang tidak seluas dan sebesar Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Namun, otoritas politik Mangkunegaran di kala itu boleh dikata sejajar dengan dua kerajaan yang disebutkan belakangan. Bahkan di masa awal-awal keberadaan Mangkunegoro I sangat ditakuti oleh Pakubuwono III dan Hamengku Buwono I, juga VOC. Intinya, Pura Mangkunegaran secara kesejarahan juga merupakan sebuah kerajaan. Pendhapa Ageng Mangkunegaran statusnya sama dengan Pendhapa Ageng Sasana Sewaka Keraton Surakarta maupun Yogyakarta, yakni sebagai Istana. Sama dengan Istana Merdeka di Indonesia sekarang. Istana itu bukan tempat tinggal maupun milik pribadi. Istana merupakan kantor, tempat kerja, ruang kerja resmi Raja ataupun Presiden. Statusnya sebagai asset negara bukan hak milik privat. Sesuai statusnya sebagai Istana, sudah tentu pemanfaatannya hanya untuk kegiatan resmi kenegaraan. Kegiatan-kegiatan pribadi sebenarnya tidak bisa diselenggarakan di situ. Sejauh pengetahuan belum pernah terjadi Istana dipakai untuk resepsi mantenan. Kalau pun memang pernah terjadi berarti pemegang otoritas bersangkutan tak mengerti atau sengaja menyalahgunakan otoritasnya. Pura Mangkunegaran, Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, dan keraton-keraton setara lainnya di Indonesia sekarang ini memang sudah tidak lagi memiliki otoritas politik. Keberadaannya sebatas institusi (cagar) budaya. Sebagai sebuah cagar budaya terdapat nilai-nilai yang mesti dijaga supaya eksistensinya sebagai representasi jejak peradaban tetap lengkap. Unsur-unsur kesakralan dan kewibawaan sebagai sebuah kerajaan harus dilestarikan. Itulah mengapa sampai saat ini, seperti misal Sasana Sewaka Keraton Surakarta sama sekali tidak digunakan untuk kegiatan lain selain seremoni adat-tradisi resmi kerajaan. Dari uraian di atas, maka rencana Jokowi ngundhuh mantu di Pura Mangkunegaran layak disesalkan. Pertama, hajat pernikahan merupakan urusan ranah pribadi. Dari itu ngundhuh mantu tidak selayaknya diselenggarakan di Pendhapa Ageng Mangkunegaran yang statusnya secara historis-kultural merupakan Istana Kerajaan. Kedua. Dalam konteks Republik Indonesia, Jokowi memang berkedudukan atau menjabat sebagai Presiden. Namun dalam kontek sosio-historis-kultural terkait dengan eksistensi Pura Mangkunegaran, Jokowi selaku pribadi statusnya adalah sebagai kawula atau rakyat biasa. Yang bestatus Raja atau Adipati saja tidak boleh seenaknya menggunakan fasilitas Pendhapa Ageng untuk urusan pribadi, apalagi orang yang berkedudukan sebagai rakyat biasa. Ketiga, jika perhelatan ngundhuh mantu tetap dilaksanakan, kita masyarakat dan bangsa Indonesia sungguh semakin kehilangan keteladanan dalam hal menjaga dan menjalani norma-etika dalam berperikehidupan di segala bidang. Jokowi sebagai seorang Presiden dan Bhre Cakrahutomo sebagai seorang Adipati mestinya dapat memberi keteladanan tentang implementasi nilai-nilai norma-etika. Keempat, kenekatan penyelenggaraan ngundhuh mantu di Pura Mangkunegaran hanya akan mempertontonkan perilaku arogansi penguasa. Dumeh Presiden, dumeh Mangkunegoro, lantas dapat berbuat seenaknya tanpa peduli norma etika. Tindakan tersebut juga dapat dikategorikan pelecehan budaya. Bagaimana pun Pura Mangkunegaran sebagai sebuah representasi jejak peradaban berstatus Kerajaan keberadaannya beserta struktur nilai yang terdapat di dalamnya, tetap harus dihormati. Presiden Joko Widodo maupun KGPAA Mangkunegoro X sebagai bagian dari wong Jawa yang katanya berkepribadian adi luhung, jangan sampai mempertegas sinyalemen “wong Jawa ilang jawane”. Jadi, kalau dipaksakan bisa merusak tatanan karaton karena Jokowi hanya Kawulo (rakyat). Semoga. Sukoharjo, 21 Nopember 2022. (*)

Kabinet Muhammadiyah Lebih Pancasilais Daripada Kabinet Maju

BY FNN Senin, 21 November 2022 22:23:47 0

Menjadi Presiden dan para pembantunya dalam Kabinet Maju, semua maju untuk mendapatkan fasilitas sebesar-besarnya. Dan, mereka bisa masuk dalam kabinet maju harus dengan segala cara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PEMILIHAN langsung versi Pilpres atau Pileg adalah sistem untuk pemilihan pemegang jabatan politik di mana pemilih secara langsung memberikan suaranya untuk suatu kandidat atau pasangan calon, yang mereka inginkan agar mereka tersebut dapat terpilih. Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki prosedur yang rumit, panjang dan berdarah-darahm bahkan banyak membawa korban kematian. Tanpa dipanjangkan analisa mengenali prosesnya, yang berakhir dengan kekecewaan, baik soal transparansi sampai indikasi kuat manipulasi suara macam-macam praktiknya. Sampai harus bersengketa di peradilan Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu berbeda pemilihan pimpinan Ormas (Muhammadiyah) untuk 13 nama dengan pemilihan Presiden hingga berlanjut untuk pemilihan para pembantu presiden (para menterinya) Sistem Pemilihan di Muhammadiyah berjalan dengan kawalan sistem dan manajemen yang kokoh, rapi, terstruktur penuh nilai religius, kemanusiaan dan keadaban, terwujud persatuan yang kokoh, tersirat permusyawaratan perwakilan penuh hikmat kebijaksanaan dan terasa rasa keadilan untuk semuanya yang jadi dalam muktamar. Berakhir dengan damai, tidak ada kubu-kubuan, tidak ada tim sukses. Tidak ada kampanye terselubung, tidak ada serangan fajar/subuh apalagi serangan di malam buta. Bebas dari transaksi uang, sama sekali tak tercium. Semua proses berjalan dengan wajar, singkat, terbuka dalam suasana keakraban, persahabatan ukhuwah yang tulus, ikhlas bahkan sangat mengharukan ketika teman-teman ormas lain bahkan dari kalangan umat agama lain ikut membantu untuk suksesnya muktamar berjalan lancar dan sukses. Terlintas dalam pikiran: mungkinkah sistem Pemilu Muhammadiyah ini diadopsi untuk pilpres tingkat negara Indonesia. Kita tahu pemilu dan pilpres kita itu terlalu rumit, panjang, penuh intrik, berdarah-darah sampai timbul korban anggota TPS hingga ratusan orang.. ngeri dan mengerikan. Terlalu bertele-tele dengan biaya mahal. Dampak politiknya masyarakat terbelah dan melahirkan konflik tanpa ujung. Sangat berbeda dengan proses pemilihan di Muhammadiyah. Dalam muktamar ada peserta resmi dan peninjau. Yang luar biasa ada  penggembira. Peserta penggembira ini jauh lebih besar datang dari seluruh penjuru tanah air. Mereka datang dengan penuh gembira, hebatnya dalam ukhuwah tercipta rasa satu tidak ada rasa berbeda dengan para peserta resmi muktamar sekalipun fungsi dalam muktamar pasti berbeda. Para penggembira datang dengan biaya sendiri-sendiri penuh rasa bangga karena rasa memiliki Muhammadiyah. Mereka bukan pendukung salah satu calon ketua, tidak punya hak suara, tidak punya hak bicara, hanya punya hak untuk bergembira. Mereka gembira dengan jaminan adanya budaya bersih, jujur, dan damai di Muktamar Muhammadiyah. Bersih muktamar, bersih niat, pikiran, dan bersih fisik di lingkungan muktamar. “Kembali bayangan terjadinya pemilihan Presiden yang bisa sedamai pemilihan kabinet Muhammadiyah”. Bayangan itu kembalinya fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk memilih Presiden dengan kawalan sistem yang ketat dari virus praktik seperti transaksi politik, intervensi kekuatan dari luar, selain murni pilihan sesuai pilihan rakyat. Ketika negara sudah kembali Presiden dipilih oleh MPR, masing masing anggota MPR harus terikat dengan suara dari daerah pilihannya seperti peserta muktamar Muhammadiyah yang sejak seleksi sampai pemilihan 13 nama pasti suara murni dari masing masing daerahnya. Tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan dari luar, apalagi dibeli suaranya. Apa itu bisa diadopsi oleh MPR, jawabnya pasti bisa. Prosesnya benar ada dan dijiwai oleh moral dan perilaku dari nilai-nilai Pancasila. Prestasi demokrasi dan pengamalan Pancasila musyawarah (melalui Pemilihan yang bersih dan jujur) Muhammadiyah telah membuktikan, tanpa harus gembar-gembor dan cuap-cuap “sayalah paling Pancasilais”. Kualitas kabinet Muhammadiyah sangat terjaga dan dijamin kualitasnya, karena lagi-lagi ada persyaratan melalui mekanisme yang ketat dalam AD/ ART yang tidak bisa direkayasa untuk lompat pagar. Nama nama calon kabinet Muhammadiyah yang tidak memenuhi persyaratan AD/ART pasti tereliminasi dengan sendirinya. Hasil pilihan kabinet Muhammadiyah disambut gembira oleh semua peserta yang hadir dalam Muktamar dan seluruh kader dan anggota Muhammadiyah di seluruh tanah air. Tersisa setelah muktamar terakhir satu tekad bersama bekerja membawa Muhammadiyah yang berkemajuan, “Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta”  Dengan sistem pemilu seperti itu, Muhammadiyah bisa menghindari banyak virus yang merusak organisasi. Termasuk tidak mungkin terjadi, misalnya, seseorang tokoh tiba-tiba jadi pimpinan, hanya bermodalkan popularitas atau kekuasaan. Jadi pimpinan terpilih sebagai pimpinan (kabinet) Muhammadiyah sudah terseleksi secara ketat, berjenjang, transparan. Hampir tidak mungkin terjadi kasus \'”salah pilih\'”. Termasuk tidak bisa “menjual” Muhammadiyah dalam pemilu atau pilpres. Sebab Muhammadiyah lebih sebagai kumpulan para pengabdi. Maka tidak terpilih pun tidak masalah karena semua dalam semangat yang sama yaitu mengabdi menghidupi Muhammadiyah, bukan mencari hidup dari Muhammadiyah. Yang membedakan antara kabinet Muhammadiyah dengan Kabinet Maju rezim ini dan sangat mencolok adalah: kabinet Muhammadiyah tidak ada keuntungan finansial apa pun untuk menjabat ketua umum dan pengurus Muhammadiyah. Juga tidak mendapat fasilitas. Sebaliknya mengejar sebagai Kabinet Maju tak beda mengejar fasilitas yang harus diraihnya. Menjadi Presiden dan para pembantunya dalam Kabinet Maju, semua maju untuk mendapatkan fasilitas sebesar-besarnya. Dan, mereka bisa masuk dalam kabinet maju harus dengan segala cara. Bahkan, saya suka menyebut kabinet maju saat ini adalah kabinet persengkongkolan hasil persengkokolan sejak awal proses pemilihan yang sangat miskin dan kering dari nilai-nilai Pancasila. (*)

Jumhur Hidayat: Perjuangan Buruh Naikkan Upah, Berhasil!

BY FNN Senin, 21 November 2022 17:28:19 0

Jakarta, FNN – Sejak awal gerakan buruh berkeyakinan bahwa UU Cipta Kerja telah melanggar konstitusi dan pada akhirnya terbukti dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, sehingga harus diperbaiki paling lama 2 tahun sejak Putusan MK itu dibacakan pada 25 November 2021. “Akibat Putusan inkonstitusional itu maka penyelenggara negara harus menangguhkan semua tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas termasuk tentunya terkait penentuan UMP/UMK,” kata Mohammad Jumhur Hidayat kepada FNN, Senin (21/11). Menurut Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu, Menteri Ketenagakerjaan RI adalah penyelenggara negara yang tunduk pada Putusan MK, sehingga mengambil kebijakan strategis tanpa mendasari kepada UU Cipta Kerja dan turunannya PP 36 tentang Pengupahan. Oleh karenanya terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 tersebut patut disyukuri karena hal ini merupakan keberhasilan perjuangan buruh Indonesia dengan melakukan gerakan penolakan serentak terhadap UU Cipta Kerja termasuk di dalamnya tentang penentuan UMP/UMK berdasar PP 36 tentang Pengupahan. Adapun dengan adanya perhitungan baru sesuai Permenaker yang menyatakan bahwa kenaikan maksimun UMP adalah 10% maka kami berpendapat bilamana di suatu daerah ternyata ketentuan kenaikan upah itu lebih dari 10% maka para Gubernur agar tetap menetapkan apa adanya karena sesungguhnya itu adalah perhitungan yang objektif. “Dengan begitu maka kami meminta kepada Menaker dan Mendagri agar tidak perlu memberi teguran karena itu sesungguhnya adalah masalah kebijakan lokal,” tutur Jumhur Hidayat. Sementara, terkait dengan adanya gugatan dari APINDO terhadap Permenaker itu, “organisasi buruh siap menjadi tergugat intervensi dan kami telah siap dengan berbagai argumen hukum yang sejak lama telah dipersiapkan,” tegas Jumhur Hidayat. Bahkan, argumen hukum ini juga pernah memenangkan di PTUN Jakarta Timur atas gugatan APINDO DKI terkait UMP DKI Jakarta 2022 yang tidak menggunakan UU Cipta Kerja dan turunannya PP 36 tentang Pengupahan. (mth/*)

Catatan dari Forum Perdamaian Dunia ke-8 di Solo

BY FNN Senin, 21 November 2022 13:51:38 0

Pada kesempatan khutbah Jumat bersama peserta Forum yang beragama Islam saya menguatkan lagi bahwa konsep persaudaraan kemanusiaan bukan hal baru bagi Umat ini. Konsep ini bukan juga pertama kali dicetuskan oleh Sheikh Azhar dan Paus Franciss. Oleh: Imam Shamsi Ali, Imam di New York/US Participant DALAM tiga hari ini saya berada di Surakarta atau Kota Solo untuk dua hajatan besar. Yakni pelaksanaan Forum Perdamaian Dunia ke-8 sekaligus menghadiri pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah yang ke-48. Bagi saya kedua acara ini merupakan kebanggaan. Muktamar Muhammadiyah membanggakan saya sebagai tamatan pesantren Muhammadiyah. Tapi Forum Perdamaian Dunia juga membanggakan karena perhelatan internasional ini diinisiasi oleh Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia. Pada catatan ini saya akan fokus pada acara Forum Perdamaian Dunia yang diinisiasi oleh Pusat Dialog antar agama dan peradaban di bawah komando Prof. Din Syamsuddin, yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah dua periode. Perhelatan dua tahunan itu menghadirkan tokoh-tokoh agama, aktifis dan akademisi dunia, khususnya mereka yang bergelut di dunia sosial keagamaan, pendidikan dan kebudayaan. Saya sendiri hadir dalam status sebagai seorang Imam/tokoh agama Islam di Amerika. Walaupun sering dicantumkan sebagai peserta Indonesia karena wajah dan lisan saya yang tentunya tetap tidak berubah sebagai orang Indonesia. Hal ini juga sering disikapi oleh sebagian peserta yang belum mengenal saya, seolah saya hanyalah peserta lokal, yang biasanya disikapi biasa-biasa saja. Yang menarik adalah seorang peserta lain dari US, seorang professor wanita keturunan Korea. Beliau justeru lebih identik sebagai peserta dari Amerika. Padahal dari segi residensi di Amerika saya lebih senior (tinggal lebih lama). Beliau hanya Kebetulan orang asing (non Indonesian) sehingga lebih diidentikkan sebagai orang Amerika. Bagi saya hal ini justeru membanggakan, bahkan membahagiakan. Karena walau saya telah meninggalkan Indonesia sejak tamat pesantren (SMU) dan tidak pernah lagi tinggal di Indonesia, Saya masih tetap diterima sebagai warga Indonesia asli. Ini sekaligus menguatkan kebanggaan saya sebagai orang yang terlahir di negeri tercinta ini. World Peace Forum ke-8 Perhelatan forum dunia untuk perdamaian ini bertemakan “Human Fraternity and the Middle Path as the pillar to Peaceful, Just and Prosperous World”. Tema ini kira-kira ingin menyampaikan bahwa persaudaraan kemanusiaan (Al-ukhuwah insaniyah) dan jalan tengah (wasatiyah) adalah pilar untuk mewujudkan perdamaian, keadilan dan kemakmuran dunia. Para pembicara dengan latar belakang yang berbeda, hadir antara lain perwakilan Vatican (Katolik), Wakil Sheikh Al-Azhar (Muslim), maupun dari kalangan Hindu dan agama-agama lainnya. Bahkan pada sesi khusus membahas tentang nilai-nilai ketimuran ditampilkan pembicara dari Konghucu dan Budha. Semua pembicaraan mengarah kepada bagaimana menguatkan relasi atau persaudaraan kemanusiaan universal dan memasyarakan (mainstreaming) nilai-nilai jalan tengah (wasatiyah) demi terwujudnya perdamaian, keadilan dan kemakmuran dunia. Pada sesi pembukaan acara ini hadir juga beberapa tokoh nasional Indonesia untuk menyampaikan pandangan-pandangan tentang tema Forum. Hadir antara lain Bambang Soesatyo (Ketua MPR RI), Bapak Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden dua periode) dan lain-lain. Walau pada semua sesi ada pembicara-pembicara yang telah ditentukan, namun semua peserta punya kesempatan untuk menyampaikan pandangan/ide berkaitan dengan tema-tema pembahasan. Sehingga relatif hampir semua peserta punya kesempatan untuk berbicara pada forum ini. Saya pribadi pada kesempatan tersebut secara singkat menyampaikan beberapa pandangan berkenaan dengan tema bahasan. Ada tiga poin penting yang saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat itu. Pertama, saya menekankan bahwa pembicaraan mengenai perdamaian, keadilan dan kemakmuran menjadi hambar bahkan hampa (sia-sia) ketika kebebasan hilang dari kehidupan. Saya mengingatkan peserta Muslim khususnya bahwa esensi “Laa ilaaha illallah” adalah kebebasan hakiki. Saya secara khusus merujuk kepada konteks Palestina (yang dubesnya juga hadir sebagai peserta) yang tak kunjung mendapatkan kebebasan (kemerdekaannya). Kedua, pembahasan persaudaraan kemanusiaan (human fraternity) menjadi tidak relevan ketika dunia dengan ragam imajinasi terfragmansi secara tidak adil. Dikotomi dunia kepada Barat dan Timur, yang kemudian melahirkan peradaban Barat dan peradaban Timur bahkan agama Barat dan agama Timur merupakan bahagian dari “paradoxical behavior” (prilaku paradoks) dalam menyikapi Persaudaraan kemanusiaan itu. Masalahnya pembagian dunia itu bukan berdasarkan geografis. Tetapi, lebih kepada cara pandang yang membagi manusia kepada Barat dan Timur. Barat sebagai penggambaran kemajuan, kekuatan, peradaban, dan seterusnya. Sementara bangsa Timur (Eastern nations) adalah sebaliknya. Ketiga, berbagai terminologi yang berkembang atau dikembangkan secara sistimatis, termasuk toleransi vs extremisme, bahkan “war on terror” yang dikembangkan oleh Bush Jr pasca 9/11 di US memiliki konotasi dan pemaknaan yang disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Dan, karenanya terminologi-terminologi yang dikembangkan harus terdefenisikan secara jelas. Termasuk kata “middle path” itu sendiri yang diterjemahkan dari kata “wasatiyah” yang diambil dari Al-Quran. Pada kesempatan khutbah Jumat bersama peserta Forum yang beragama Islam saya menguatkan lagi bahwa konsep persaudaraan kemanusiaan bukan hal baru bagi Umat ini. Konsep ini bukan juga pertama kali dicetuskan oleh Sheikh Azhar dan Paus Franciss. Tapi justeru merupakan “Godly Declaration” atau Deklarasi Allah dalam Al-Quran (An-Nisa ayat 1 dan Al-Hujurat ayat 13). Juga deklarasi kemanusiaan universal Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah wada’ di Padang Arafah berabad-abad yang lalu. Hal penting lainnya yang diperoleh dari Forum Dunia untuk Perdamaian ini adalah diluncurkan apa yang disebut “Global Fulcrum on Islamic Middle Path”. Sebuah gerakan global untuk menjadikan wasatiyah Islam sebagai mainstream beragama. Tentu sekali lagi hal ini bukan baru bagi Umat ini memang dikenal dengan “ummatan  wasathan”. Tapi ini merupakan bahagian dari keseriusan Umat untuk menyelesaikan berbagai kecenderungan radikal dalam kehidupan. Tentu tidak saja dalam kehidupan beragama. Tapi hampir dalam semua aspeknya, termasuk ekonomi dan politik. Melalui Forum Dunia untuk Perdamaian ini kita harapkan dunia akan semakin membuka mata tentang realita Islam dan umatnya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa salah satu ancaman terhadap human fraternity adalah adanya “imaginary view of one another”. Yaitu kecenderungan menilai orang lain tidak berdasarkan fakta. Tapi lebih kepada imajinasi-imajinasi yang dikembangkan, khususnya oleh media dunia. Umat harus mengambil kendali! Udara Solo-Jakarta, 20 Nopember 2022. (*)

Debat Kusir Plus-Minus Amandemen UUD 1945

BY FNN Senin, 21 November 2022 13:23:10 0

Perdebatan bermula dari unggahan penulis, “Kelemahan pokok sistem Demokrasi Liberal one man one vote ialah setiap kepala mempunyai satu suara, tanpa mempertimbangkan isi kepalanya.” Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta DEBAT ialah diskusi, pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Berdebat artinya bertukar pikiran, bersoal jawab, bersilat lidah, berbantahan tentang suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat. Mendebat berarti membantah pendapat orang lain dengan mengajukan alasan-alasannya. Debat kusir adalah perbantahan yang tidak disertai alasan yang masuk akal. Konon istilah debat kusir berasal dari pengalaman Haji Agus Salim berdebat dengan Sais Delman. Ketika Haji Agus Salim sedang naik delman tiba-tiba si kuda kentut, “preeet...” Haji Agus Salim pun menyapa Pak Kusir, “Pak, kudanya masuk angin.” Pak Kusir tanpa ekspresi mengendalikan kuda tanpa merespons kata-kata Haji Agus Salim. Terpaksa Haji Agus Salim mengingatkan, “Pak, kuda Bapak masuk angin...” Dengan kalem Pak Sais menimpali, \"Kuda saya tidak masuk angin Pak, tapi keluar angin.” Haji Agus Salim pun mengangguk-angguk dan berkata dalam hati, “Hmmmm.. debat kusir.” Berikut perbantahan seputar amandemen UUD 1945, mana yang memakai dan/atau masuk akal dan mana yang tidak, terserah kepada pembaca yang bijaksana. Perdebatan bermula dari unggahan penulis, “Kelemahan pokok sistem Demokrasi Liberal one man one vote ialah setiap kepala mempunyai satu suara, tanpa mempertimbangkan isi kepalanya.” (Sir Dr. Mohammad Iqbal, salah seorang penggagas berdirinya Negara Pakistan). Unggahan itu disusul kutipan pernyataan Pak Try Sutrisno, “Kita Harus Kembali ke UUD 1945.” https://www.indonesiamandiri.web.id/2022/11/try-sutrisno-kita-harus-kembali-ke-uud.html Salah seorang anggota grup WA menanggapinya demikian. Tidak kembali ke UUD45 saja sudah dikuras oligarki, apa lagi kembali? Kita harus kembali ke sistem parlementer. Agar check and balance jalan. UUD 1945 asli itu menganut sistem parlementer... jadi? UUD 1945 asli itu gado-gado. Cocok untuk masa transisi. Wajarlah, kreasi anak-anak didik Eropa yang besar Amerika Serikat. Tapi Amandemen 4x itu kebablasan. Sila keempat Pancasila itu musyawarah dan hikmah, bukan jumlah! Itu kan ikhtiar sesuai zamannya menurut saya. Orang lelah diperas rezim ORBA dan marah. Sementara intelektual yang dominan kebanyakan didikan US dan terpesona dengan model demokrasi di sana. Mirip dulu waktu akan merdeka. Intelektual kebanyakan didikan Eropa. US dan beberapa negara sudah amandemen berkali-kali konstitusi mereka tak pernah bilang kebabalasan. Kita ini hobi sekali menyesali sejarah sendiri. Dialektika akhirnya dibunuh. Sudah saatnya amandemen UUD 1945 ke-5. Istilah “amandemen kebablasan” itu untuk menunjukkan bahwa hasil amandemen 20 tahun yang lalu sekarang tidak baik-baik saja. Di zaman medsos begini hakim saja terpengaruh opini publik. Jika ingin maju bangsa ini harus mau beradaptasi dan berpikir sesuai zaman. Apa iya anggota parlemen harus dipilih dengan hikmah dan musyawarah? Bagaimana caranya? Jumlah dan konsensus itu adalah kombinasi sesuai konteks. Karena MPR mandul dan dimandulkan. Kok dimandulkan? Amandemen itu produk sejarah. Tidak beda dengan UUD 1945 awal. Itu kan hasil konsensus para wakil rakyat saat itu. Bangsa ini tidak akan pernah maju dan besar jika intelektualnya gemar menyalahkan masa lalu. Ya, bangsa ini akan makin besar bila mau selalu mengevaluasi dan mengkritisi hasil kerja masa lalu. Nah, makanya jangan menyalahkan sejarah. Agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Apakah hasil konsensus para wakil rakyat itu imun dari kekurangan? Anggota grup WA lainnya menimpali. Kami Forum Pemred pernah mengadakan Kongres Kebangsaan pada tahun 2012. Dalam kongres itu hadir berbagai pemangku kepentingan, seperti Ketua Lembaga Tinggi Negara dan Para Ketua Partai. Kongres dibuka oleh Presiden SBY. Di antara poin penting dari deklarasi itu: 1. Kita perlu merumuskan kembali tatanan berbangsa kita dalam keadaan normal, tidak seperti orla ke orba dan orba ke reformasi. Ada unsur dendam ke tatanan sebelumnya. 2. Apakah MPR dan DPD yang mandul seperti sekarang akan kita biarkan. 3. Apakah kita memerlukan GBHN lagi, sehingga arah pembangunan bangsa kerkesinambungan dan menjadi komitmen bersama yangg disahkan MPR. Dst. Kepastian sejarah itu tidak bisa diubah, tetapi, kalau bangsa ini benar-benar ingin menjadi lebih baik ya harus mau dikritik dan siap untuk berubah. Mana ada yang imun dari kekurangan. Tapi kata-kata kebabalasan itu out of context. Ada kelemahan dan kekurangan iya. Apa lagi jika dibaca dalam konteks saat ini. Kita harus menghargai ikhtiar kita sebagai bangsa yang terus bergerak maju. Iya, sistem bernegara kita harus semakin esensial. Dalam suatu pertemuan yang melibatkan para senior citizen keluar kata bahwa reformasi sudah kebabablasan. Saya bilang: bagaimana kita ingin berdialog tentang reformasi sebagai bagian dari sejarah bangsa jika sebagian kita sudah mengambil posisi sebagai hakim garis. Saya ditanya, mengapa berkesimpulan begitu. Saya jelaskan, kata \'bablas\' itu menghendaki salah satu pihak sebagai hakim garis. Ujung-ujungnya saya diyakinkan bahwa kita harus kembali ke UUD 1945 yg murni. Lagi-lagi mereka mengambil posisi sebagai hakim. Ada yang murni ada yang tak murni alias KW. Akhirnya saya memilih untuk mengalah dan mendengarkan saja. Mungkin itu yang terbaik. Sekedar menyampaikan pandangan, manusia biasa seperti saya tempatnya khilaf. Kebablasan = kelewatan, keterusan. Ini menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, boleh setuju dan boleh tidak. Melampaui batas: garis. Garisnya mana? Apakah sila ke-4 Pancasila perlu diamandemen juga? Ya kita tanya kepada yang bilang bablas. Bablas itu malampaui batas/garis. Makanya disebut kelewatan, keterusan. Bagi saya amandemen itu konsensus. Kalau terasa di waktu kemudian tak sesuai keinginan dan tak efektif ya diamandemen lagi. Tapi dengan semangat untuk semakain maju dan esensial. Itulah sejarah. Tentunya tidak setiap hari amandemen. Tentu akan ada konteks politik kekuasan yang ikut mewarnai. Memang, amandemen UUD 1945 telah kebablasan, jadi kapan mau diamandemen lagi, supaya tidak melampaui batas? Menurut hemat saya, amandemen UUD NRI 1945 tersebut telah melampaui batas Pancasila. Apakah carut marut RI kini tidak ada sangkut pautnya dengan hasil amandemen 1999-2002? Nilai-nilai Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya, UUD 1945 dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Bagaimana fakta dan realitanya pasca amandemen 1999-2002? 1) melampaui batas yang mana? 2) carut marut yang mana? Kalau cuma presiden dipilih langsung, 49 tahun sejak berdiri negara ini tanpa pemilihan presiden secara langsung. Apakah lebih baik dari hari ini? Apakah sila ke-4 itu sebuah proses pengambilan keputusan dalam bernegara atau suatu proses pemilihan presiden dan wakil rakyat? Saya tidak tahu. Yang jelas 49 tahun kita hanya memilih partai. Tapi, sekali lagi, apakah lebih baik dari hari ini? Indonesia tidak sedang baik-baik saja... Apakah keadilan sosial benar-benar telah diperjuang bagi seluruh rakyat Indonesia? Negeri ini dimerdekakan oleh rakyat semesta, mengapa kini dikuasai oleh oligarki ekonomi dan politik? Oh... kalau soal keadilan sosial sejak puluhan tahun memang tetap jadi masalah, ada yang membaik ada yang tidak. Maka harus dijelaskan mana yang membaik dan mana yang tidak membaik. Apakah keputusan pindah ibu kota negara melalui musyawarah, atau demokrasi one man one vote, ataukah melalui otoritas Presiden RI? Oligarki ekonomi dan politik terbentuk puluhan tahun. Bukan hanya di era reformasi. Tetapi, di era reformasi makin menjadi-jadi... Kalau ini semua presiden yang berencana ingin memindahkan ibukota negara di republik ini tak akan mungkin tanpa melalui DPR. Meski Sukarno, Suharto dan SBY belum berhasil menuntaskan keinginannya. Pertanyaannya, mengapa di DPR para anggota mayoritas bisa bersepakat? Saya kira era reformasi hanya melanjutkan bibit yang sudah tertanam sejak orba. Jadi, reformasi gagal membuat bibit-bibit oligarki menjadi terkendali. Alih-alih bablas... Karena DPR tunduk kepada Presiden. Kalau ini hampir sejak dulu begitu. DPR tidak tunduk ke presiden hanya di era akhir kekuasaan Sukarno, dan selama 5 tahun setelah reformasi dan pada era SBY, posisi relatif setara. Jadi apa masalahnya? DPR diisi oleh anggota yang berasal dari parpol. Mengapa kontrol kepada eksekutif lemah? Mengapa kader partai yang populer tak bisa dipromosi menjadi capres? Mengapa banyak juga capres dari luar parpol? Bukankah parpol adalah institusi yang diatur dalam konstitusi? Apa peran konstitusionalnya? Apakah ada masalah dalam konstitusi terkait parpol? Menunggu jawaban-jawabannya... Anggota grup WA yang lain menulis, “Sebenarnya saya sudah bosan dengan kosakata amandemen, konstitusi, undang-undang dasar, kuorum, dan sejenisnya.” Pernah beberapa tahun mengurusinya hari demi hari. Ujungnya bukan soal debat substansi namun politik praktis yang memutuskannya lewat serangan kilat. Bersusah-payah mengumpulkan dan merumuskan materinya keliling kampus dan jumpa banyak ahli di tanah air, eh, ditelikung oleh kepala negara cum kepala eksekutif lewat perintah lisan dan ketua majelis permusyawaratan rakyat melalui memo internal; masing-masing ke fraksinya agar menarik dan/atau tidak mendukung.  Padahal niatnya, amandemen itu tidak tergesa-gesa dan/atau di bawah tekanan ketidakstabilan politik, tekanan demonstrasi, atau sejenisnya. Jadi, perlu amandemen UUD 1945 lagi atau tidak, kita serahkan kepada Rakyat Indonesia melalui referendum! (*)

Aturan OJK Tidak Jelas: Setelah Tiga Tahun, Korban Minna Padi Masih Terkatung-katung

BY FNN Senin, 21 November 2022 10:49:59 0

Jakarta, FNN – Puluhan korban Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) yang didamping oleh LQ Indonesia Lawfirm selaku kuasa hukum menangis dan memohon agar janji-janji yang diberikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk ditepati. Pasalnya mengenai permasalahan ini telah dilakukan dua kali pertemuan antara DPRD Batam dengan OJK Pusat. Adapun pertemuan pertama dilakukan secara daring pada tanggal 19 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Suyanto sebagai perwakilan dari pihak OJK dan Nuryanto sebagai perwakilan dari pihak DPRD Batam. Sedangkan pertemuan kedua yang dilakukan pada 12 Maret 2021 secara tatap muka dengan dihadiri oleh Yunita Lindasari sebagai perwakilan OJK dan Nuryanto sebagai perwakilan DPRD Batam. Lebih lanjut, OJK yang diwakili oleh Hoesen Kepala Eksekutif Pengawas pasar Modal melalui surat OJK kepada Ketua DPRD Batam pada tanggal 30 Juni 2021 dengan nomor S-97/D.04/2021 menyatakan bahwa Manajer Investasi Minna Padi Aset Manajemen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para korban. Menurut kesaksian Korban JE, kasus investasi Minna Padi ini bermula sejak 21 November 2019 ketika OJK membubarkan 6 produk reksa dana Minna Padi Aset Manajemen.  “Dengan adanya pembubaran itu menyebabkan Minna Padi Aset Manajemen gagal bayar, adapun jumlah kerugian yang disebabkan atas pembubaran tersebut adalah berkisar 6 triliun rupiah untuk seluruh Indonesia dan sampai hari ini belum ada penyelesaian yang jelas,” ucapnya. Selain itu Korban B juga menjelaskan bahwa dalam 2 tahun ini pihak Minna Padi Aset Manajemen mencoba melakukan penyelesaian pengembalian dana para korban, namun para korban mengalami kerugian sekitar 80% dari penempatan awal mereka. “Pengembalian tahap ke-2 yang hanya 5-10% pun harus dilakukan nasabah untuk menandatangani surat tertentu, sehingga menurutnya kesepakatan itu merugikan para korban,” ungkapnya. Korban B menambahkan, ada juga korban yang terpaksa menandatangani surat tersebut karena penundaan pengembalian ini menyebabkan mereka alami kesulitan keuangan. Lucunya bagai saling lempar, skema pembayaran ini menurut Minna Padi Aset Manajemen adalah persetujuan dari OJK, tapi ketika dikonfirmasi oleh Ketua DPRD Batam saat pertemuan 18 Maret 2021, OJK menyanggah statement tersebut dan menurut OJK persetujuan tersebut tidaklah benar,” tutur korban B geram. Para korban menuntut pengembalian dana mereka sebagaimana dasar perhitungan yang tercantum dalam peraturan OJK POJK Nomor 23/POJK.04/ 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dijelaskan bahwa Minna Padi Aset Manajemen wajib melakukan pembayaran kepada pemegang unit penyertaan/nasabah dimulai dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih Pembubaran (pada tanggal 25 November 2019), Minna Padi Aset Manajemen juga wajib bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya, dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perwakilan LQ Indonesia Lawfirm Adi Nugroho menegaskan bahwa OJK juga wajib bertanggung jawab atas proses likuidasi reksa dana Minna Padi karena diduga tidak ada keseriusan dari OJK untuk mengawal dengan ketat seluruh proses likuidasi reksa dana Minna Padi sehingga menyebabkan ruginya para korban. Selain itu juga Adi Nugroho menuntut atas janji-janji OJK kepada para korban mohon agar segera direalisasikan dan ditepati. “Nasib para korban ini sudah sakit ekonominya jangan pula disakiti jiwanya dengan janji harapan palsu dari OJK,” tegasnya. Bagi yang mengalami hal serupa bisa menghubungi hotline LQ Pusat 08174890999 atau LQ Surabaya 081804544489, mari kita bersatu untuk mengambil kembali hak para korban dari Minna Padi Aset Manajemen, perjuangan belum berakhir,” ujarnya “Kuatkan tekad serta semangat dan jangan pantang menyerah, LQ Indonesia Lawfirm tidak akan lelah untuk mendampingi para korban,” tutup Adi Nugroho. (mth/*)

“Selamat Tinggal PP 36/2021 Pengupahan yang Memiskinkan Upah Buruh Indonesia!”

BY FNN Senin, 21 November 2022 10:05:16 0

Jakarta, GNN – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. ASPEK Indonesia menilai perubahan ketentuan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 itu, secara tidak langsung adalah sebuah “pengakuan” dari Pemerintah bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak berkeadilan dan tidak mensejahterakan bagi pekerja Indonesia. “Selamat tinggal PP 36/2021 Pengupahan yang telah memiskinkan upah buruh Indonesia!” Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis kepada media (21/11/2022). Namun, ASPEK Indonesia menyayangkan formula baru yang ada dalam Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, yang masih belum maksimal karena kenaikan upah minimum dibatasi dengan indeks tertentu. Mirah menilai, seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Mirah Sumirat juga meminta kepada kelompok pengusaha untuk berjiwa besar dengan tidak “ngotot” menolak Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, dan tidak memaksakan pemberlakuan PP 36/2021 Pengupahan. “Pengusaha jangan manja, toh selama ini Pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada kelompok pengusaha,” tegas Mirah Sumirat. ASPEK Indonesia juga mendesak Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memaksimalkan peran Dewan Pengupahan yang ada di masing-masing daerah, agar besaran kenaikan upah minimum dapat maksimal sehingga dapat memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Termasuk memaksimalkan peran Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di Dinas Ketenagakerjaan setempat, untuk memastikan semua pengusaha tunduk pada Permenaker 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Jika Pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk pengusaha, masih tetap memberlakukan PP 36/2021 tentang Pengupahan, tindakan itu justru merupakan pelanggaran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menegaskan bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat. Selain itu, “Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memerintahkan kepada Pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” tegas Mirah Sumirat. (mth/*)

Disorot Media Internasional, Kate Lim: Presiden Tidak Berani Copot Jaksa Agung yang Diduga Punya Tiga Identitas

BY FNN Senin, 21 November 2022 09:35:10 0

Jakarta, FNN – Roadshow Kate Victoria Lim membela ayahnya yang juga pengacara Alvin Lim, yang terkenal vokal dan berani berbicara tentang menjamurnya korupsi di instansi Aparat Penegak Hukum mendapatkan atensi dari luar negeri.  Kate Victoria Lim mengungkapkan, antara lain ke South China Morning Post (SCMP) mendapatkan eksposure dan dukungan dari wilayah Asia,  Singapore, Hongkong, China dan Macau. Interview lengkapnya dalam South China Morning Post, 19/11/2022 dengan link: https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3200222/no-viral-no-justice-detained-indonesian-whistleblower-alvin-lims-teenage-daughter-leads-social-media Perjuangan Kate sebelumnya juga meraih perhatian nasional dimana pendiri JawaPos dan juga mantan menteri BUMN Dahlan Iskan menuliskan dalam artikel Disway bagaimana Alvin Lim berjuang hingga diduga dikriminalisasi oleh oknum Aparat Penegak Hukum. Menurut Dahlan Iskan, Alvin Lim adalah pengacara paling berani di Indonesia dalam menghajar oknum polisi dan jaksa nakal. Hal ini menimbulkan respek mengingat sejak Alvin Lim menggaungkan Polda Metro Jaya Sarang Mafia dan membongkar praktik korupsi di tubuh Bhayangkara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai gencar dan berani membenahi dengan mencopot oknum Jenderal Polri untuk perbaikan institusi Polri.  Namun, kejaksaan menanggapi kritik Alvin Lim dengan keras di mana pimpinan Kejaksaan Agung ST Burhanudin memerintahkan jajaran Kejari masing-masing melaporkan Alvin Lim ke kepolisian dengan pasal ITE dan ujaran kebencian. Kritik Alvin Lim yang disampaikan beserta bukti konkret tidak di tanggapi dengan akal sehat melainkan dengan emosi mengebu-gebu dan menyerang Alvin Lim secara pribadi.  Kate Victoria Lim dalam wawancaranya menegaskan, di balik keberhasilan Presiden Joko Widodo menangani sektor ekonomi dan pandemi corona, namun dalam sektor hukum Jokowi punya rapor merah. “Presiden Jokowi tampaknya tidak berani mengambil tindakan tegas dan mencopot Burhanudin Jaksa Agung yang diduga menggunakan 3 identitas dengan 3 tahun lahir berbeda. Padahal atas kasus serupa kejaksaan sangat tajam dan langsung menahan Alvin Lim. Hal ini menurut saya karena Presiden Jokowi terikat janji politik ke partai yang menyebabkan pemerintah terbelenggu untuk berbenah,” ungkapnya, Ahad (20/11/2022). Kate Lim melanjutkan bahwa keinginan Jokowi untuk menjadi Sekjen PBB akan sulit terwujud ketika negara asing melihat bagaimana bobroknya penegakan hukum dan tidak tegasnya pemerintahan Jokowi dalam mencopot pejabat yang melawan hukum.  “Bagaimana mau memimpin dalam skope banyak negara,  jika tangani satu negara saja tidak sanggup. Oleh karena itu, saya menghimbau Presiden Jokowi untuk bisa menjadi pemimpin yang tegas, kepala negara bagi semua orang,  bukan pilih kasih terhadap oknum pejabat yang kerap melanggar hukum dan beretika buruk,” harapnya. (mth/*)

Esensi Demokrasi Tak Mungkin Hidup Serumah dan Seatap Dengan Skema Kapitalisme Global Berbasis Korporasi

BY FNN Senin, 21 November 2022 09:04:27 0

Konsensus Pragmatik yang menjadi output sistem politik demokrasi, harus dipatuhi para pemain hasil rekrutan dan kaderisasi yang diorganisir oleh konfigurasi kekuatan neoliberal global. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (Presentasi di Depan Seminar Nasional yang Diselenggarakan BEM FEB UI, di Balai Sidang UI, 19 November 2022) ESENSI demokrasi itu dua. Tegaknya kedaulatan rakyat dan kesetaraan. Indonesia pasca Suharto bangsa kita mengalami disorientasi dalam arti tidak kenal diri, tidak tahu diri, dan tidak tahu harga diri. Lantaran dalam mengembangkan esensi demokrasi atas dasar kedaulatan rakyat dan kesetaraan yang khas Indonesia, tidak merujuk pada geopolitik sebagai input atau masukan. Sehingga berbagai komponen bangsa tidak mengenali dulu apa konstelasi geografis dunia internasional yang berkembang pada dekade 1980-an dan 1990-an, sehingga berbagai komponen bangsa tidak mengenali tren global maupun potensi ancaman global yang akan atau sedang berproses di Indonesia. Selain itu, seturut dengan lengsernya Suharto, berbagai komponen bangsa tidak menyelami karakteristik geografis berbagai daerah di bumi nusantara sebagai masukan geopolitik dalam merekonstruksi tatanan baru Indonesia pasca Orde Baru. Termasuk dalam mengaktualisasikan esensi demokrasi khas Indonesia untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan kesetaraan sosial. Alhasil, dari sebab tidak mengenali tren global dan potensi ancaman global yang sedang atau akan berproses di negeri kita, serta mengabaikan karakteristik dan aspirasi geografis masing-masing daerah di bumi nusantara, maka kita sebagai justru mengalami dis-orientasi sejak awal merekonstruksi tatanan  nasional baru pasca Suharto. Termasuk dalam membangun sistem demokrasi pasca Orde Baru yang berbasis sistem multi-partai. Dari sebab tidak baca diri dengan merujuk pada karakteristik dan aspirasi geografis masing-masing daerah sebagai kodrat geopolitik Indonesia, dan juga tidak baca lingkungan dengan merujuk pada apa konstelasi geografis dunia internasional  sebagai tren global kala itu, maka esensi demokrasi Indonesia justru dibangun atas dssar skema kepentingan kapitalisme global berbasis korporasi yang mana semakin menguat pada era 1980-an dan 1990-an. Skema kapitalisme global berbasis korporasi yang kian menguat sejak dekade 1980 dan 1990 tersebut, kemudian membangun Formasi Neoliberalisme dengan menunggangi arus globalisasi yang merupakan tren global pasca Perang Dingin pada akhir 1980 memasuki awal 1990-an. Nah, formasi Neoliberalisme Global inilah kemudian menjadi fondasi membangun konfigurasi kekuatan politik untuk menguasai kondisi sosial geografis Indonesia di ranah ideologi, politik-ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan. Yang mana tujuan strategisnya adalah menguasai kondisi alamiah geografis negeri kita yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan lokasi geografis. Menyadari tujuan dan niatan skema kapitalisme global berbasis korporasi melalui Formasi Neoliberalisme berikut konfigurasi kekuatan neoliberal sebagai perangkat dukungan strategisnya, maka ketika desain besar demokrasi Indonesia yang dibangun seturut lengsernya Suharto tersebut harus diselaraskan dengan Formasi dan Konfigurasi Neoliberalisme Global, maka esensi demokrasi sebagai kedaulatan rakyat dan kesetaraan sosial harus dihilangkan. Dengan begitu, demokrasi tidak memberi ruang partisipasi yang luas daru berbagai elemen masyarakat baik berbasis budaya maupun klas. Dan tidak mengembangkan kesetaraan sosial dalam arti sistem demokrasi kita tidak peka dengan adanya aspirasi baru dan kelompok baru yang terpinggirkan akibat dominasi dan hegemoni Formasi dan Konfigurasi Neoliberalisme Global dalam menguasai ranah politik, ekonomi, hukum dan sosial-budaya kita. Konsensus Pragmatik yang menjadi output sistem politik demokrasi, harus dipatuhi para pemain hasil rekrutan dan kaderisasi yang diorganisir oleh konfigurasi kekuatan neoliberal global. Lantas, apa strategi alternatif yang harus digagas kaum muda termasuk para mahasiswa? Hidupkan kembali geopolitik sebagai Ilmunya Ketahanan Nasional. Buat dan kembangkablb gerakan dan perjuangan sosial yang kreatif, inovatif dan kritis. (*)

Dahlanian Learning Cybernetics

BY FNN Senin, 21 November 2022 08:48:53 0

Keluarga diperkuat menjadi simpul institusi belajar pertama dan utama, di mana kesadaran kelamin (gender consciousness) dan literasi finansial diteladankan oleh orangtua pada anak-anaknya untuk mencegah penularan LGBT dan pinjol akhir-akhir ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, LSBO PWM Jawa Timur SISDIKNAS yang didominasi oleh subsistem persekolahan saat ini terus kehilangan relevansinya, juga merosot daya serapnya. Persekolahan menjadikan educatedness menjadi barang langka sehingga makin mahal dan tidak terjangkau oleh banyak warga belajar. Situasi ini membahayakan bonus demografi kita lalu menjegal bangsa dan negara ini sebagai a new economic powerhouse yang mampu mengimbangi kebangkitan China, sekaligus mengisi kemunduran Barat dan AS. Obsesi pada standard mutu telah menelantarkan relevansi pendidikan secara personal, spasial dan temporal, sehingga tidak banyak warga belajar yang memperoleh manfaat persekolahan massal ini kecuali mengantarkan mereka menjadi buruh yang cukup trampil untuk menjalankan mesin-mesin pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan investor asing demi upah yang tidak seberapa. Formalisme persekolahan telah menjadikan Sisdiknas ini kaku, kurang lentur dan tidak adaptif terhadap perubahan cepat yang dihadirkan oleh internet dan teknologi digital. Potensi-potensi agromaritim, seni dan budaya nasional juga ikut terbengkalai. Muhammadiyah perlu mempelopori rekonstruksi Sisdiknas menjadi sebuah  Dahlanian Learning Cybernetics (DLC) dengan memanfaatkan ketersediaan internet untuk memperluas kesempatan belajar sebagai public goods bagi warga muda. DLC ini sekaligus merupakan platform untuk belajar merdeka dalam rangka menyiapkan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. DLC sebagai sebuah platform komunikasi lintas – dan multi – disiplin dengan berbagai umpan balik akan menjadi jejaring belajar yang adaptif yang menyediakan kesempatan belajar yang customised dan on demand sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi warga belajar. Pola belajar multi-cerdas multi-ranah dengan berguru pada pakar dan praktisi akan menjadi norma baru pembelajaran. Luaran utama DLC adalah warga muda yang mandiri, bertanggung jawab, sehat dan produktif pada usia 18 tahun. Dalam DLC itu, keluarga dan masjid serta unit-unit kegiatan sosial seperti yasinan, karang taruna, unit budaya seperti sanggar seni, klub olahraga, perpustakaan kelurahan, dan unit ekonomi masyarakat seperti bengkel, toko, dan pasar, bersama sekolah, pesantren, dan kampus membentuk sebuah self organized learning environments atau SOLEs (Mitra, 1999). Keluarga diperkuat menjadi simpul institusi belajar pertama dan utama, di mana kesadaran kelamin (gender consciousness) dan literasi finansial diteladankan oleh orangtua pada anak-anaknya untuk mencegah penularan LGBT dan pinjol akhir-akhir ini. Masjid menjadi simpul institusi pendidikan bermasyarakat dan berbangsa. Persekolahan menjadi pusat sumberdaya belajar yang menyediakan studio, perpustakaan, bengkel, laboratorium, akses internet, sarana olahraga, dan guru dan pakar. Guru mengambil peran sosiopreneur dan community organiser. Tujuh filosofi pendidikan Kyai Dahlan menjiwai DLC tersebut: mewujudkan muslim yang hidup bermakna, rendah hati, mengembangkan potensi akal dan ijtihad, berani memperjuangkan kebenaran, dan sanggup berkorban bagi kepentingan publik, serta konsisten antara kata dan tindakan, antara teori dan praktek. Melalui DLC itu pendidikan menjadi instrumen perluasan kemerdekaan (Sen 1999) sekaligus pencerdas kehidupan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945, bukan sekedar alat penyiapan buruh murah sebagaimana temuan Banerjee, Duflo dan Kremer (2000) yang memberikan Nobel Ekonomi 2019 bagi ketiganya.   Demikianlah DLC menjadi learning enabler oleh semua untuk semua. Malang, 19 Nopember 2022. (*)

Peringatkan Penyeleweng Proklamasi: Penguasa Saat Ini Harus Kembali Pada UUD 1945

BY FNN Senin, 21 November 2022 08:09:11 0

Kembali menegakkan Marwah Pancasila dan UUD 1945 original adalah jalan keselamatan bagi bangsa dan negara ini. Marilah kita bangun kesadaran kita sebagai anak bangsa. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KEGALAUAN kita sebagai bangsa hari-hari ini semakin membuncah, semakin gemas dengan tingkah pola para pemimpin yang tidak pantas lagi diteladani, korupsi, intrik-intrik politik yang tidak memberi energi positif. Justru malah sebaliknya, menjadikan bangsa ini karut-marut dan puncaknya hilangnya rasa kepercayaan sesama anak bangsa, hilangnya jati diri berbangsa dan bernegara. Marilah kita merenungkan kembali apa yang pernah dipidatokan oleh Bung Karno pada peringatan 17 Agustus 1963. Sebagai berikut. ….“Dan sinar suryanya! Pada waktu kita berjalan, Proklamasi menunjukkan arahnya jalan. Pada waktu kita lelah, Proklamasi memberikan tenaga baru kepada kita. Pada waktu kita berputus asa, Proklamasi membangunkan lagi semangat kita. Pada waktu di antara kita ada yang nyeleweng, Proklamasi memberikan alat kepada kita untuk memperingatkan si penyeleweng itu bahwa mereka telah nyeleweng. Pada waktu kita menang, Proklamasi mengajak kita untuk tegap berjalan terus, oleh karena tujuan terakhir memang belum tercapai. Bahagialah rakyat Indonesia yang mempunyai Proklamasi itu; bahagialah ia, karena ia mempunyai pengayoman, dan di atas kepalanya ada sinar surya yang cemerlang! Bahagialah ia, karena ia dengan adanya Proklamasi yang perkataan-perkataannya sederhana itu, tetapi yang pada hakikatnya ialah pencetusan segala perasaan-perasaan yang dalam sedalam-dalamnya terbenam di dalam ia punya kalbu, sebenarnya telah membukakan keluar ia punya pandangan hidup, ia punya tujuan hidup, ia punya falsafah hidup, ia punya rahasia hidup, sehingga selanjutnya dengan adanya Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ia mempunyai pegangan hidup yang boleh dibaca dan direnungkan setiap jam dan setiap menit. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang mempunyai pegangan hidup begitu jelas dan indah, seperti bangsa kita ini. Malah banyak bangsa di muka bumi ini, yang tak mempunyai pegangan hidup sama sekali! Dengarkan sekali lagi bunyi naskah Proklamasi itu: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” Dan dengarkan sekali lagi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sela-mat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu peme-rintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melak-sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Demikianlah bunyi Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alangkah jelasnya! Alangkah sempurnanya ia melukiskan kita punya pandangan hidup sebagai bangsa, – kita punya tujuan hidup, kita punya falsafah hidup, kita punya rahasia hidup, kita punya pegangan hidup! Karena itu maka Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu “pengejawantahan” kita punya isi jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung kita punya deepest inner self. Pada 17 Agustus 1945 mencetuskan keluar satu proklamasi kemerdekaan beserta satu dasar kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebenarnya satu proclamation of independence dan satu declaration of independence. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah loro loroning atunggal. Bagi kita, maka proclamation of independence berisikan pula declaration of independence. Lain bangsa, hanya mempunyai proclamation of independence saja. Lain bangsa lagi, hanya mempunyai declaration of independence saja. Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus. Proklamasi kita memberitahu kepada kita sendiri dan seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. Proklamasi kita adalah sumber kekuatan dan sumber tekad perjuangan kita, oleh karena seperti tadi saya katakan, Proklamasi kita itu adalah ledakan pada saat memuncaknya kracht total semua tenaga-tenaga nasional, badaniah dan batiniah – fisik dan moril, materiil dan spirituil. Declaration of independence kita, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita. Maka dari itulah saya tadi tandaskan, bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari declaration of independence kita yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pembukaannya itu. “Proklamasi” tanpa “declaration” berarti bahwa kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah. Tidak mempunyai dasar penghidupan nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai “raison d’etre”, tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pertiwi. Sebaliknya, “declaration” tanpa “proklamasi”, tidak mempunyai arti. Sebab, tanpa kemerdekaan, maka segala falsafah, segala dasar dan tujuan, segala prinsip, segala “isme”, akan merupakan khayalan belaka, – angan-angan kosong-melompong yang terapung-apung di angkasa raya. Tidak, Saudara-saudara! Proklamasi Kemerdekaan kita bukan hanya mempunyai segi negatif atau destruktif saja, dalam arti membinasakan segala kekuatan dan kekuasaan asing yang bertentangan dengan kedaulatan bangsa kita, menjebol sampai ke akar-akarnya segala penjajahan di bumi kita, menyapu-bersih segala kolonialisme dan imperialisme dari tanah air Indonesia, – tidak, proklamasi kita itu, selain melahirkan kemerdekaan, juga melahirkan dan menghidupkan kembali kepribadian bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya: . kepribadian politik, . kepribadian ekonomi, . kepribadian sosial, . kepribadian   . kebudayaan, Pendek kata kepribadian nasional. Kemerdekaan dan kepribadian nasional adalah laksana dua anak kembar yang melengket satu sama lain, yang tak dapat dipisahkan tanpa membawa bencana kepada masing-masing”.… Sekali lagi, semua kita, terutama sekali semua pemimpin-pemimpin, harus menyadari sangkut-paut antara Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: . kemerdekaan untuk bersatu, . kemerdekaan untuk berdaulat, . kemerdekaan untuk adil dan makmur, . kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum, . kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, . kemerdekaan untuk ketertiban dunia, . kemerdekaan perdamaian abadi, . kemerdekaan untuk keadilan sosial, . kemerdekaan yang berkedaulatan rakyat, . kemerdekaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, . kemerdekaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, . kemerdekaan yang berdasarkan persatuan Indonesia; . kemerdekaan yang berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, . kemerdekaan yang mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Semua ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, anak kandung atau saudara kembar dari Proklamasi 17 Agustus 1945. Bagi orang yang benar-benar sadar kita punya proclamation dan sadar kita punya declaration, maka Amanat Penderitaan Rakyat tidaklah khayalan atau abstrak. Bagi dia, Amanat Penderitaan Rakyat terlukis cetha wela-wela (sangat nyata dan jelas) dalam Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi dia, Amanat Penderitaan Rakyat adalah konkrit-mbahnya-konkrit. Bagi dia, – dus bukan bagi orang-orang gadungan –, melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat adalah berarti setia dan taat kepada Proklamasi. Bagi dia, mengerti Amanat Penderitaan Rakyat berarti mempunyai orientasi yang tepat terhadap rakyat. Bukan rakyat sebagai kuda tunggangan, tetapi rakyat sebagai satu-satunya yang berdaulat di Republik Proklamasi, sebagai tertulis di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. (Cuplikan Pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1963 di Istana Negara). Pidato ini sungguh masih sangat relevan untuk direnungkan keadaan bangsa yang karut-marut sejak reformasi dan mengamandemen UUD 1945, tatanan kenegaraan telah diubah tanpa mau memperdalam apa yang menjadi kesepakatan bersama yaitu Pembukaan (Preambul) UUD 1945, di sanalah tercantum Pandangan hidup, falsafah hidup, Tujuan hidup, cita-cita hidup. Para pengamandemen UUD 1945 telah lupa dan sengaja melupakan apa yang menjadi jatidiri bangsanya, menenggelamkan sistem berbangsa dan bernegara, dengan mengganti Demokrasi Liberal Kapitalisme, demokrasi yang tidak berdasar pada Preambul UUD 1945, demokrasi yang menjadikan rakyat hanya sebagai kuda tunggangan, Rakyat hanya sebagai “tambal butuh“ yang hanya diberi sekedarnya, diberi sembako, setelah itu semua janji-janji manis di lupakan, akibatnya Amanat penderitaan rakyat terus akan berlanjut tanpa cita-cita. Sementara penguasa bergelimang kemewahan, membangun dinasti politik. Anggota DPR dan DPD hanya sebuah pekerjaan untuk mencari kenikmatan kehidupan pribadi dan golongannya. Partai politik hanya sebagai gerombolan manusia tanpa ideologi kebangsaan, ini semua bisa kita ukur dari jati diri bangsa, bisa kita ukur kala “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan“ diganti dengan demokrasi kalah-menang, demokrasi banyak-banyakan, demokrasi kuat-kuatan. Dampaknya tidak bisa dibantah dengan semakin merajalelanya Korupsi, sebab Partai Politik memang dibiyayai dengan hasil korupsi, begitu juga petinggi partai bergelimpangan kemewahan hasil korupsi. Sekali lagi Penderitaan rakyat akan terus berlanjut karena korupsi menjadi ideologi partai politik. Politik yang dipertontonkan bukan politik yang mempunyai tujuan mensejahterakan rakyat. Politik tanpa moral, politik dibangun tanpa jati diri yang hanya bertujuan untuk kekuasaan pribadi dan golongannya, saling intrik, saling hujat, bahkan menggunakan kekuasaan hanya untuk kekuasaan yang tanpa risih. Sekali lagi rakyat hanya sebagai kuda tunganggang, rakyat disewa untuk demontrasi, dan rakyat hanya sebagi golongan sudra yang dikasta dengan kasta Gakin. Tidak ada jalan selamat rakyat kecuali rakyat melakukan perubahan sendiri, memperbaiki nasibnya sendiri. Amanat penderitaan rakyat harus kita tanggulangi sendiri. Jalan keselamatan harus dibangun dengan Gotongroyong,  dengan kebersamaan, dengan persatuan, dengan senasib seperjuangan, menegakkan kembali Negara Preambul UUD 1945. Membangun kesadaran baru bahwa negeri ini didirikan dengan falsafah hidup, tujuan hidup, pegangan hidup, cita-cita hidup, hanya kembali pada cita-cita Negara Proklamasi yang berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 kita bangsa ini akan selamat. Kembali menegakkan Marwah Pancasila dan UUD 1945 original adalah jalan keselamatan bagi bangsa dan negara ini. Marilah kita bangun kesadaran kita sebagai anak bangsa. Bangunlah Jiwamu, Bangunlah Badanmu, Untuk Indonesia Raya. Kita bisa membangun negeri ini jika kita punya jati diri bangsa oleh sebab itu kembali pada Preambul UUD 1945 dan berjuanglah untuk mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 ori .... Merdeka,,,.! (*)

Otoritas Fiskal Memperkirakan Arah Kebijakan Moneter: Salah Kaprah, Salah Fatal

BY FNN Senin, 21 November 2022 07:59:57 0

Terbukti, perkiraan Menteri Keuangan meleset jauh. Suku bunga acuan BI sejauh ini sudah naik 1,75 persen, dan kemungkinan besar akan naik lagi sekitar 0,5 persen. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) AKHIR Juli 2022 yang lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencoba membuat perkiraan arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Menteri Keuangan memperkirakan suku bunga acuan BI akan naik sekitar 100 basis poin l atau satu persen hingga akhir tahun 2022. Hal ini tentu saja tidak lazim. Karena, berdasarkan profesionalisme dan undang-undang, ada garis pemisah yang jelas antara tugas dari otoritas fiskal dan otoritas moneter yang independen. Perkiraan Menteri Keuangan mengenai kenaikan suku bunga acuan ini dapat diartikan sebagai intervensi atas wewenang BI, dan akan menyudutkan BI dalam menentukan arah kebijakan moneter dan suku bunga acuan. Perkiraan Menteri Keuangan tersebut lebih didominasi pada faktor kondisi fiskal dan neraca perdagangan yang membaik pada tahun ini, akibat kenaikan tajam harga komoditas. Tetapi, kebijakan moneter dan suku bunga acuan jauh lebih kompleks dari hanya sekedar kondisi fiskal. Pertama, kebijakan suku bunga acuan BI sangat tergantung dari tingkat inflasi. Selain itu, kedua, dan ini yang sangat penting, kebijakan suku bunga acuan BI sangat tergantung dari kebijakan Bank Sentral negara lainnya, khususnya Amerika Serikat, The Fed. Dalam hal ini, BI harus dapat memberi respons yang tepat atas kebijakan moneter The Fed. Kalau The Fed menaikkan suku bunga acuannya, maka BI juga wajib menpertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuannya. Kalau tidak, BI menghadapi risiko dolar kabur dan kurs rupiah anjlok, karena selisih suku bunga antara Amerika Serikat dan Indonesia menjadi kecil dan tidak menarik bagi investor asing. Dan, itu yang terjadi saat ini. Selisih suku bunga The Fed dengan suku bunga BI awalnya sekitar 3,5 persen, dan sekarang menjadi hanya 1,25 persen. Tidak heran dolar kabur dan kurs rupiah turun. Karena kebijakan suku bunga BI juga ditentukan oleh kebijakan suku bunga The Fed, maka BI tidak bisa memperkirakan berapa kenaikan suku bunga acuan dalam 6 bulan ke depan. Karena BI tidak bisa memperkirakan arah kebijakan the Fed, apalagi Menteri Keuangan. Maka itu, tidak lazim Bank Sentral mengumumkan perkiraan kenaikan suku bunga acuan. Selain tidak mungkin untuk alasan teknis maupun profesionalisme tersebut, pengumuman seperti ini akan dijadikan arah kebijakan strategis bagi banyak perusahaan, yang kalau tidak tepat maka bisa membawa malapetaka. Terbukti, perkiraan Menteri Keuangan meleset jauh. Suku bunga acuan BI sejauh ini sudah naik 1,75 persen, dan kemungkinan besar akan naik lagi sekitar 0,5 persen. Kalau ini terjadi, maka kenaikan suku bunga acuan BI menjadi dua kali lipat dari perkiraan Menteri Keuangan. Sangat bahaya. Sebelumnya, seperti dilansir Liputan6.com, Menkeu Sri Mulyani memprediksi Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin atau 1 persen di 2022. Kenaikan bunga acuan dilakukan secara bertahap. “BI rate kita masih 3,5 persen, kemungkinan akan mengalami kenaikan sekitar 100 basis poin tahun ini sampai akhir tahun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu (27/7/2022). Berbagai negara di dunia memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed tahun ini akan kembali menaikkan suku bunga dari yang saat ini sebesar 1,75 persen. Sampai akhir 2022, tingkat suku bunga di AS bisa mencapai 2,75 persen-4,5 persen. Proyeksi suku bunga seluruh dunia untuk fed fund akan naik dari 1,75 persen mencapai 2,75 persen-4,5 persen. Selain itu, kondisi US Treasurry tahun ini juga akan mengalami kenaikan 2 kali lipat dari yang saat ini sebesar 2,99 persen. Kenaikannya diperkirakan mencapai 200 bps. Begitu juga dengan Surat Utang Negara (SUN) di Indonesia diperkirakan juga akan mengalami kenaikan. “SUN 10 tahun juga akan mengalami kenaikan tapi kenaikannya hanya 0,300 bps,” kata Sri Mulyani. Untuk itu, Sri Mulyani menilai sulit jika BI tetap mempertahankan suku bunga acuan 3,5 persen sampai akhir tahun. Sebab meski kondisi Indonesia relatif stabil, namun kondisi global justru sebaliknya. “Jadi kalau kita lihat Indonesia bisa mempertahankan level dari interest rate meskipun tentu saja dalam situasi sunia yang sedang berguncang,” kata Sri Mulyani. (*)

Suara Kidung dari Langit: Kembalilah ke UUD 1945 Asli

BY FNN Ahad, 20 November 2022 17:26:36 0

Suara kidung makin jelas terdengar dari para leluhur berupa bait-bait bahwa akan ada bencana yang mengerikan. Akibat ulah anak bangsa yang merasa jumawa, tak lebih hanya iblis yang akan membawa bencana. Oleh: Yudhie Haryono dan Sutoyo Abadi, Tim Kajian Politik Merah Putih SAMBIL bersedekap, mulut komat-kamit berucap mantera panjang seperti sabda dewa langit: satu buntelan lontar memancar terang-benderang beraura memberi energi positif, ternyata sebuah kitab: manuskrip enigmatis. Setelah diinskripsi ternyata berisi kaidah dan wawasan yang berjumlah lima: berisi manuskrip metoda tentang pengetahuan rahasia untuk mewujudkan transformasi sebuah negara. Bagaimana bangsa harus menyesuaikan diri di arus alam semesta yang terus berubah. Agar selamat negara ini menempuh dan mengayuh selamat ini, dari gangguan kekuatan kapitalis, liberalis, individualis berwatak iblis. Ternyata inti manuskrip tersebut menjejer lima wawasan mondial dan semesta, berisikan pemahaman tentang alam raya dan peningkatan spiritual, kapital-sosial dan intelektual suatu masyarakat agar mencapai puncak-puncak kesadaran eko-antro-theocentris. Tersambung hubungan resiprokal antara alam raya, manusia dan Sang Pencipta. Keadilan Dalam daun lontar manuskrip ini dikenal dengan lima dasar statis, Ia inspirasi. Dan, wawasan pertamanya adalah wawasan keadilan. Inilah wawasan utama yang menjadi ultima. Ke dalam dan ke luar. Adil yang sosial. Keadilan secara bahasa adalah seimbang, lurus, konsisten. Antonimnya adalah zalim (berbuat jahat). Secara hukum, keadilan adalah ungkapan akan konsistensi atas dasar kebenaran dengan menjauhi setiap tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Adil artinya sama berat-sama ringan; tidak berat sebelah; netral atau; keputusan yang berpihak kepada kebenaran; berpegang pada kebenaran; tidak sewenang-wenang; efesien, cepat, tepat, benar dan pener. Adil dalam agama merupakan ungkapan dalam perkara pertengahan antara dua sisi (pelit dan boros). Siapa yang adil akan menjauhi segala bentuk dosa besar, tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus dan selalu berfikir positif serta cenderung kepada kebaikan plus keselarasan dengan kemutlakan realisasi bagi seluruh tumpah darah, manusia dan alam Indonesia. Keadilanlah yang akan memastikan bertahan atau runtuhnya sebuah peradaban dan negara. Sebab, dalam keadilan dipastikan tak ada kemiskinan dan ketimpangan. Wawasan keadilan dengan demikian mengubur keculasan bin oligarki, pencurian bin konglomerasi, kejahiliyahan bin begundalisme. Kalian lupa , melupakan , dungu atau mendungukan diri, hatinya sekeras batu karena pengaruh iblis, matamu buta dan yelingamub tuli. Sampai tidak tahu dimana letak keadilan itu. Keadilan itu ada didalam buntelan daun lontar masih terbaca dengan jelas. Bak tulisan kidung  sakral yang harus dijaga dan di amalkan sebagai amalan keselamatan bangsa dan negara. Kerakyatan Di daun lontar terbaca jelas bertuliskan wawasan  yaitu wawasan kerakyatan.  Ini tentu merupakan asas kebangkitan intelektual baru yang sedang berlangsung dalam budaya umat manusia sebagai alternatif dari feodalisme, wahyuisme, koncoisme, sukuisme, ras dan darah biru (klan). Artinya, kekuasaan publik harus disemai, dibuat, digerakkan dan ditradisikan oleh, dari dan untuk kita semua. Tidak pandang bulu. Tentu ini merupakan kesadaran profan yang dibawa oleh gerakan massa yang kritis dan terdiri dari individu-individu yang menjejaki kelangsungan intelektual, kesehatan spiritual dan menaburkan sosial-kapital, yakni sebuah praktik perjalanan yang di dalamnya mereka telah dituntun oleh peristiwa-peristiwa jenius dan ikhlas. Merekalah rakyat yang tertranformasi menjadi warga-bangsa dan berujung menjadi warga negara; bercitarasa warga dunia. Proses integral ini dipilih karena persatuan menjadi ontologi, hikmah menjadi epistemologi, kebijaksanaan menjadi aksiologi. Kerakyatan dalam keluasan yang selalu diperbaharui demi rakyat yang merdeka, mandiri, berdaulat, modern dan martabatif menjadi kinerja resiprokal yang hangat, menyenangkan dan berdimensi bahagia bersama. Kebersatuan Membuka gulungan ketiga dari daun lontar itu terbaca  wawasan kebersatuan, bagi masyarakat plural, ini kunci. Sebuah negara tidak akan berwibawa jika tidak berisi warga jenius penemu solusi masa depan. Dan, sebuah kejeniusan tidak akan menggebrak dunia jika tidak melakukan revolusi. Revolusi hanya akan berhasil jika telah menemukan kata manteranya: bersatu kita teguh; bercerai runtuh. Inilah playmaker mantra suci dan sakral dalam tiga ranah: mental, nalar, konstitisional. Dalam kebersatuan, hal-hal ketololan tidak dibicarakan. Sebab ketololan identik dengan kejelekan. Dalam kebersatuan, perihal kepandaian selalu menjadi agenda pembicaraan. Sebab kepandaian identik dengan perbaikan. Ultima kebersatuan itu ada pada manusia-manusia jenius. Sebab kejeniusan identik dengan pencarian terobosan. Kejeniusan melewati peristiwa pendek dan ecek-ecek dengan menghadirkan gagasan-gagasan bernas. Dalam wawasan kebersatuan berlakulah hukum keberhasilan, “berbahagialah mereka yang menjadi merdeka dengan pikiran bersama, bersuka-ria dengan sekolah bersama, dan bermartabatif dengan negara keadilan serta berkurikulum dalam bangsa berkesejahteraan bersama.” Ini wawasan holupis kuntul baris. Sesuatu yang urgen tapi tercecer di antara sumur, dapur, kasur dan pupur. Keberadaban Terlihat jelas pada lembar berikutnya dalam daun lontar yaitu wawasan keberadaban. Tentu saja ini satu sinergitas atas sember-sumber purba, kini dan masa depan serta olah rasa, raga, cipta, karsa dan karya. Wawasan ini merupakan kemajuan kebersatuan dan gotong-royong lahir batin berdimensi pada sikap sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan kita semua. Kebangkitan wawasan ini mewakili penciptaan sebuah pandangan dunia baru dan lebih lengkap karena meruang mewaktu dalam semesta Indonesia yang raya. Peristiwa-peristiwa keburukan dan kerakusan akan berhenti karena kehadiran wawasan keberadaban yang multidimensi ini. Generasi baru akan lahir untuk mengatasi pemain lama berbaju baru dan pemain baru bermental lama. Wawasan keberadaban membukakan indra kita kepada tujuan hidup manusia yang sesungguhnya di atas muka bumi ini serta sifat nyata dari alam semesta plus kondisi riil negara yang kita pijak bersama. Keberadaban membentuk peradaban luhur yang berisi identitas terluas dari seluruh hasil budidaya manusia serta mencakup seluruh aspek kehidupan jeniusnya yang berdentum. Dengan beradab, kita melaksanakan peradaban. Dengan peradaban, kita ukir kemanusiaan yang waras dan welas asih. Ketuhanan Sampailah pada lembar kelima pada daun lontar yaitu wawasan yang khas bangsa timur: spiritualitas. Inilah wawasan ketuhanan. Inilah ontologi. Sebab agama itu epistemologi dan moral itu aksiologi. Satu wawasan yang sering disempitkan, dijual belikan dan disalahgunakan padahal maha luas. Saking luasnya bahkan air laut yang dijadikan tinta tak akan cukup untuk menuliskannya. Ketuhanan yang inklusif, yang membebaskan, memajukan, memuliakan keadilan dan persaudaraan adalah wawasan purba yang harus dikurikulumkan kembali saat kita lupa dan berkubang dosa. Inilah wawasan ketuhanan yang lapang dan toleran serta memberi semangat kegotong-royongan dalam seluruh ultima berwarga, bernegara, berbangsa, dan bersemesta. Warga dan bangsa ini sudah lama melepaskan diri dari sumber energi yang lebih besar: dengan mengkhianati ketuhanannya, membunuh nuraninya. Seringkali kita cenderung menjual murah, memanipulasi dan memaksa sesama untuk tunduk dan patuh. Ketika berhasil menguasai orang lain dengan cara tersebut, kita merasa lebih kuat, hebat, bangga dan serakah. Lahirlah perang berenergi fundamentalis yang sangat serakah. Padahal, keserakahan adalah penyebab dari semua konflik antarmanusia; antar negara; antar bangsa dan antar peradaban. Dan, wawasan kelima akan mengobati serta mencerahkannya jika diseduh dengan madu pikiran, ucapan dan tindakan kesahajaan. Kidung: Bencana Mengubah UUD 1945 Asli Ketika 5 (lima) sabda sakral itu sekarang diingkari, pasti akan datang bencana semua datang dari polah manusia berwajah iblis. Yang tugasnya menyerat manusia ke alam kegelapan. Suara kidung setiap malam terdengar  suara senandung bersamaan  semua makhluk kayangan menunduk tak berdaya, semua meneteskan air mata. Setelah mengetahui bahwa UUD 1945 di ganti dengan UUD 2002. Suara kidung setiap malam turun dari langit terus menerus memberi peringatan   dari para leluhur yang kembali merintih berupa bait bait, bahwa akan ada bencana yang mengerikan. Akibat ulah anak bangsa yang merasa jumawa, tak lebih hanya iblis yang akan membawa bencana. Makin larut suara makin jelas terdengar sayup sayup sayup tangis memilukan, semua makhluk kayangan menunduk tak berdaya, semua meneteskan air mata. Setelah mengetahui bahwa UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. Suara kidung makin jelas terdengar dari para leluhur berupa bait-bait bahwa akan ada bencana yang mengerikan. Akibat ulah anak bangsa yang merasa jumawa, tak lebih hanya iblis yang akan membawa bencana. Tanpa hidayah, perunjuk-Nya dan kebeningan hati tidak akan bisa mendengar suara kidung dari langit telah memberi tahu Kembalilah ke UUD 1945 Asli Itu Jalan Keselamatan Bangsa dan Negara Ini. (*)

Terbukti Ada Kerugian Keuangan Negara Dalam Proyek Kereta Cepat

BY FNN Ahad, 20 November 2022 11:51:47 0

Meskipun kerugian negara ini nampaknya sudah jelas dan nyata, tetapi semua pihak yang berwenang mengawasi pemerintah dan keuangan negara, seperti DPR, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan ternyata diam saja. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BIAYA proyek kereta cepat Jakarta Bandung membengkak. Awalnya sekitar 6 miliar dolar AS. Kemudian dilaporkan ada pembengkakan biaya sebesar 1,9 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 28,5 triliun, membuat biaya proyek kereta cepat menjadi 7,9 miliar dolar AS. Kemudian, melalui audit BPKP, ditetapkan biaya proyek membengkak ‘hanya’ 1,176 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,8 triliun. Kemudian, pembengkakan biaya ini dikoreksi menjadi 1,4 miliar AS atau sekitar Rp 21,6 triliun. Masalahnya, nilai pembengkakan biaya kereta cepat ini sudah dalam tahap yang tidak normal. Sangat besar sekali. Mencapai lebih dari 20 persen dari nilai proyek. Menurut pengakuan pemerintah, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, salah satu alasan terjadi pembengkakan biaya karena perhitungan dari pihak China meleset. Pengakuan ini bisa menjadi bukti sudah terjadi kerugian keuangan negara. Karena ada beberapa komponen biaya yang tidak dimasukkan di dalam perhitungan awal tender. Kalau komponen biaya tersebut masuk ke dalam perhitungan, maka biaya proyek akan lebih besar. Bukan lagi 6 miliar dolar AS, tetapi jauh lebih besar dari itu. Dan bisa jauh lebih besar dari biaya proyek yang ditawarkan oleh Jepang yang sebesar 6,2 miliar dolar AS. Sehingga merugikan keuangan negara. Karena itu, biaya yang awalnya seharusnya ada, tetapi ditiadakan untuk memenangi proyek, dan kemudian sekarang baru muncul lagi sebagai pembengkakan biaya, patut diduga sebagai manipulasi tender yang merugikan keuangan negara. Kemudian, kedua adalah komponen bunga pinjaman. Biaya proyek kereta cepat menggunakan 75 persen pinjaman komersial dengan suku bunga 2 persen per tahun, dengan grace period 10 tahun. Artinya, biaya bunga pinjaman kereta cepat per tahun mencapai 90 juta dolar AS (6 miliar dolar AS x 75 persen x 2 persen), atau 900 juta dolar AS selama 10 tahun grace period. Sedangkan Jepang menawarkan bunga pinjaman hanya 0,1 persen saja per tahun, atau hanya 1/20 dari bunga pinjaman China. Artinya, dengan nilai pinjaman yang sama, bunga pinjaman ke Jepang hanya 45 juta dolar AS selama 10 tahun grace period (6 miliar dolar AS x 75 persen x 0,1 persen x 10 tahun). Dengan demikian, selisih pembayaran bunga kepada China versus kepada Jepang lebih mahal 855 juta dolar AS selama 10 tahun. Jumlah ini jauh lebih besar dari selisih nilai proyek yang hanya sekitar 200 juta dolar AS saja. Maka itu, komponen biaya bunga juga merupakan kerugian keuangan negara yang jelas dan nyata, yang seharusnya masuk dalam komponen biaya proyek ketika mengevaluasi penawaran tender. Meskipun kerugian negara ini nampaknya sudah jelas dan nyata, tetapi semua pihak yang berwenang mengawasi pemerintah dan keuangan negara, seperti DPR, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan ternyata diam saja. Diamnya DPR dapat dianggap sebagai indikasi bekerja sama turut menciptakan kerugian keuangan negara. Maka itu, harus bertanggung jawab, tidak boleh lepas tangan begitu saja. (*)

Peradilan “Sesat”: Sidang “Teroris” Tanpa Kehadiran Pelapor

BY FNN Ahad, 20 November 2022 11:16:23 0

Jakarta, FNN – Persidangan atas para Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang juga sebagai ulama terkenal, yaitu DR. Farid Okbah, DR. Anung Al Hamat, dan DR. Ahmad Zain Annajah, telah melewati agenda pemeriksaan para saksi dan ahli dari terdakwa. Senin (21/11/22) akan memasuki agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, sampai dengan sidang pekan lalu, kuasa hukum telah lebih dari tiga kali meminta agar JPU melalui majelis hakim agar saksi pelapor (kunci) bisa dihadirkan dalam persidangan. “Anehnya dengan berbagai alasan pihak JPU maupun majelis tidak kunjung juga bisa menghadirkan saksi pelapor kasus para ulama tersebut,” ungkap Advokat Juju Purwantoro, kuasa hukum ketiga ulama itu. Padahal untuk memperoleh keadilan materiil sangat penting JPU untuk menghadirkan saksi pelapor, sesuai Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.” Mengacu kepada pendapat ahli (DR. M. Taufik, SH, MH) dalam persidangan tersebut, “adalah prinsip dalam peristiwa pidana haruslah ada pelapornya.” Pelapor dalam kasus pidana sangatlah penting didengar keterangannya sebagai bukti petunjuk (testimoni de audito). Tidak dihadirkannya pelapor atas tindak pidana, tentu saja dapat berpotensi merugikan hak-hak para terdakwa. Kehadiran atau keterangan saksi (pelapor), merupakan salah satu alat bukti yang penting, sesuai Pasal 185 ( ayat 1) KUHAP: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Menurut Juju Purwantoro, dakwaan teroris kepada para ulama itu merupakan pelanggaran hukum berat (extra ordinary crime), dan prinsip-prinsip HAM (Crime Against Humanity), adalah sangat melukai rasa keadilan umat Islam. Tuduhan kepada para ulama tersebut, baik sebagai anggota Jamaah Islamiah (JI), maupun sebagai pelaku tindakan terorisme faktanya tak dapat dibuktikan sama sekali di persidangan. Tuduhan sebagai pelaku terorisme (UU Nomor 5 tahun 2018) sangat mungkin terjadi deviasi, bahkan distorsi, karena KUHAP tidak diterapkan secara adil dan konsekuen (legalistik). “Jika hakim dalam memutuskan kasus tersebut tidak sesuai fakta-fakta dalam persidangan, maka Pengadilannya bisa dianggap sebagai \'Peradilan Sesat\',” tegas Juju Purwantoro. (mth/MD)

Anies Baswedan Ini Bukan Untuk Kita, Tapi Untuk Masa Depan Indonesia

BY FNN Ahad, 20 November 2022 09:39:00 0

Meski ini adalah acara FKM, namun banyak juga dihadiri oleh elemen Parpol seperti PKS, Nasdem, Partai Demokrat, bahkan ada yang dari Golkar, Gerindra dan lain-lain. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98 SAAT acara Forum Kabah Membangun/FKM yang diinisiasi dan dipimpin Tokoh PPP Drs. H. Habil Marati mengadakan Deklarasi Dukungan Anies Baswedan Capres 2024 di Jogjakarta, bagi saya, ini langkah cerdas dan genuine dari FKM. Jogja adalah Sumbu dari Pulau Jawa. Di kota inilah kerajaan besar terakhir di Jawa yang masih eksis. Jogjakarta adalah Kota Perjuangan seperti yang dinyatakan Ketum FKM Habil Marati, tidak terbayangkan bila Jogja tidak bersama Republik Indonesia. Anies Baswedan pun punya history yang melekat di sanubarinya. Sejak SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi di UGM semua di Jogjakarta. Ini bukan demi Anies, tapi demi masa depan Indonesia. Demikian orasi Anies di panggung FKM. Yang menggetarkan acara ini, bukan dari Parpol melainkan dari Relawan. Inilah acara relawan terbesar yang diikuti lebih dari 5.000 orang dan mendapatkan liputan media yang luar biasa. Ada yang berseloroh, ini acara FKM sudah selevel acara Parpol, bahkan parpol sekoalisinya. Tidak salah juga, karena saya juga hadir pada saat acara kampanye Pilpres sekitar bulan Januari 2019 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno di tempat yang sama. Namun, saya lebih mengapresiasi acara FKM, lebih berisi, lebih teringginas dan format acara yang simpel tapi berkarakter. Anies pun berpidato dengan cakap dan langsung ke tujuan acara. Kata Anies: “Relawan kita mesti menjadi Pemersatu, keberadaan relawan bukan pemecah-belah, Tunjukan ke publik relawan kita ingin berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini”. Meski ini adalah acara FKM, namun banyak juga dihadiri oleh elemen Parpol seperti PKS, Nasdem, Partai Demokrat, bahkan ada yang dari Golkar, Gerindra dan lain-lain. Acara tengah hari pun berakhir setelah Ashar tiba. Anies pun tampak terkesan akan mlitansi para relawan yang hadir dari berbagai kota di luar Jogjakarta. Pesan terakhir Anies, mesti jaga stamina karena puncak acara masih 16 bulan lagi. Selamat bergerak, semoga tetap istiqomah sampai hantarkan Anies Baswedan Presiden, sehingga seperti dinyatakan Ketum Forum Kabah Membangun/FKM, Bang Habil Marati bahwa Anies adalah “Jembatan Emas Indonesia”. (*)

Sejumlah Mega Proyek PUPR Molor, Menteri Basuki Hadimuljono Malah Selengean di KTT G20

BY FNN Ahad, 20 November 2022 08:04:34 0

Jadi pantas jika serapan belanja negara sampai akhir september 2022 begitu minim, karena sejumlah mega proyek yang berada di bawah Kementerian PUPR terus molor. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) SAMPAI 20 September 2022 realisasi belanja negara baru Rp 1.913,9 triliun atau 61,6% dari target, masih ada sisa belanja sebesar Rp 1.192,5 triliun. Anehnya baik Presiden Joko Widodo beserta anak buahnya tampak santai, bahkan katanya tetap optomis sisa anggaran akan terserap di kuartal IV alias akhir tahun. Seharusnya Presiden Jokowi marah besar, karena di balik rendahnya serapan belanja negara akibat para pembantu presiden lelet dan tidak serius bekerja. Banyak proyek yang molor dan berpotensi gagal dikerjakan pada tahun 2022. Sayangnya, bukannya bekerja serius dan gerak cepat, beberapa menteri kita malah selengean. Lihat saja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat acara KTT G20 di Bali, entah apa yang dipikirkan malah sok cari perhatian jadi tukang fotografer. Center for Budget Analysis (CBA), mencatat sejumlah proyek besar di bawah tanggung jawab Kementerian PUPR banyak yang molor dan terancam gagal terealisasi pada tahun 2022. Contohnya, mega proyek Bendungan Cijurey yang terdiri dari paket I dan paket II di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp 3,8 triliun, mega proyek yang di bawah SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Citarum Kementerian PUPR beberapa kali gagal tender. Mega proyek bendungan Cijurey seharusnya pada tahun 2022 ini sudah dikerjakan, namun hingga November akhir ini terancam molor. Selain mega proyek Bendungan Cijurey, mega proyek Bendungan Cibeet juga mengalami hal yang sama. Mega proyek Bendungan Cibeet yang terdiri dari paket I dan paket II bernilai Rp 5,4 triliun terancam molor. Dari dua mega proyek saja, total pagu anggaran yang kemungkinan gagal terserap pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 9,2 trilun. Jadi pantas jika serapan belanja negara sampai akhir september 2022 begitu minim, karena sejumlah mega proyek yang berada di bawah Kementerian PUPR terus molor. Lebih miris lagi, bukannya serius bekerja sang menteri Basuki Hadimuljono malah sibuk cari perhatian di KTT G20. Atas kondisi di atas, Center for Budget Analysis meminta Presiden Jokowi untuk segera mengevaluasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Jadi menteri tidak perlu kebanyakan gimik atau sok lucu, rakyat saat ini butuh kinerja nyata dari pemerintah bukannya lawakan atau tingkah sok jenaka para elit. (*)

Dudung-Yudo-Fadjar Calon Panglima Antara, Maruli Kandidat Panglima TNI Sesungguhnya

BY FNN Ahad, 20 November 2022 01:25:15 0

Luhut setidaknya memegang 10 jabatan dalam sejumlah proyek kebijakan Presiden. Naif rasanya jika bukan Maruli yang dipersiapkan menjadi AD-1 kemudian TNI-1. Oleh: Selamat Ginting, Analis Komunikasi, Politik, dan Militer dari Universitas Nasional (Unas), Kandidat Doktor Ilmu Politik HINGGA kini, tidak ada tanda-tanda Jenderal TNI Andika Perkasa akan diperpanjang masa jabatannya sebagai Panglima TNI. Ia akan berusia 58 tahun pada 21 Desember 2022 mendatang. Usia pensiun paling tinggi bagi perwira TNI. Ia memang sudah datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Maret 2022 lalu, untuk menguji batas usia pensiun prajurit TNI. Tujuannya agar perwira yang memiliki keahlian khusus dapat pensiun pada usia 60 tahun, seperti Polri. Andika meminta keadilan. Namun upaya itu kandas. Menurut MK, Pasal 53 dan frasa ‘usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama’ dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a, UU TNI tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Maka, pagelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Bali yang rangkaiannya berakhir 20 November 2022, kemungkinan akan menjadi kegiatan terakhir Andika Perkasa dalam pengamanan acara internasional di Indonesia. Oleh karena itu pula, Surat Presiden (surpres) Joko Widodo harus sudah sampai Gedung DPR pada pekan ketiga November 2022 ini. Jadi masih ada waktu bagi DPR untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI yang disodorkan oleh Presiden Jokowi. Sehingga, rapat paripurna DPR untuk mengesahkan Panglima TNI pengganti Andika Perkasa bisa terlaksana sebelum 15 Desember 2022. Puncaknya adalah pelantikan serta serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal Andika Perkasa kepada calon Panglima TNI pada pekan ketiga Desember 2022 mendatang. Panglima Antara Tiga Kepala Staf Angkatan, memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan Mabes TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman (57 tahun), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (57 tahun), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo (56 tahun, 7 bulan). Aturan mengenai pengangkatan calon Panglima TNI tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 13. Panglima akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Pergantian masa tugas tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. “Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan,” bunyi Pasal 13 ayat 5 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pergantian Panglima TNI secara normal harus diwujudkan, karena tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 untuk masa kampanye direncanakan berlangsung pada 13 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau selama 75 hari. Adapun hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Di sinilah titik kritisnya. Apa sebab? Karena baik Jenderal Dudung Abdurachman maupun Laksamana Yudo Margono akan berusia 58 tahun pada November 2023 mendatang. Keduanya hanya berselisih satu pekan hari kelahirannya. Dudung 19 November 1965 dan Yudo 26 November 1965. Sementara Fadjar Prasetyo kelahiran 9 April 1966 dan akan pensiun pada April 2024 mendatang atau dua bulan jelang pemungutan suara. Oleh karena itulah, jika salah satu dari ketiganya menjadi Panglima TNI, mereka akan menjadi panglima antara. Sedangkan Panglima TNI yang sesungguhnya justru adalah pengganti mereka. Sekaligus akan mengawal pelaksanaan masa kampanye serta pemungutan suara di mana situasi politik diperkirakan akan memanas. Perlu stabilitas keamanan nasional yang harus ditangani Panglima TNI. Patron Klien Diperkirakan, Panglima TNI yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi situasi panas jelang pergantian kepemimpinan nasional pada Oktober 2024 adalah Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maruli yang kini menjadi Panglima Kostrad adalah ‘putra mahkota’ yang sesungguhnya dipersiapkan menjadi Panglima TNI di akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hubungan Presiden Jokowi dengan Jenderal Maruli Simanjuntak seperti teori dalam komunikasi politik, yakni teori patron dan klien. Hubungan komunikasi keduanya sudah terkoneksi sejak Jokowi menjadi Presiden pada periode pertama Oktober 2014. Di situ Kolonel (Infanteri) Maruli menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Teori patron-klien didasarkan atas sistem patron-klien dalam kehidupan masyarakat. Teori ini sudah sangat tua, sehingga selalu diulang-ulang kegunaannya untuk menjelaskan fenomena politik. Sistem patron-klien diorganisasikan oleh orang yang berkuasa, kemudian memelihara loyalitas orang yang lebih rendah kedudukannya. Baik patron ataupun klien menganggap hubungan antara mereka sebagai personal, mirip dengan hubungan dalam keluarga. Namun, berbeda dengan keluarga yang tanpa pamrih, hubungan dalam sistem patron-klien berpamrih atau ada kepentingannya. Termasuk kepentingan politik. Menantu dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal (Purnawirawan) Luhut Binsar Panjaitan itu, pada 2016 dipromosikan menjadi Komandan Korem 074 Warastrama di Solo, kampung halaman Presiden Jokowi. Maruli kemudian kembali ke istana, menjadi Wakil Komandan Paspampres, pada 2017. Setahun kemudian pecah bintang menjadi Kepala Staf Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Tentu saja wilayah tugasnya di provinsi tempat tinggal Presiden Jokowi. Ia kembali menempel dengan Presiden Jokowi pada 2018. Maruli kelahiran Bandung, 27 Februari 1970, itu dipercaya menjadi Komandan Paspampres dengan promosi pangkat bintang dua (mayor jenderal). Sebagai Komandan Paspampres Maruli menduduki jabatan itu selama dua tahun dari November 2018 hingga November 2020. Lulusan Akademi Militer 1992 dengan latar belakang Infanteri Kopassus ini kemudian menduduki posisi bergengsi sebagai Pangdam Udayana di Bali pada November 2020 hingga Januari 2022. Selama satu tahun dua bulan menjadi pangdam, ia promosi ke jabatan strategis sebagai Panglima Kostrad. Posisi Kunci Dudung Selama era Presiden Jokowi, jabatan KSAD bersumber dari Panglima Kostrad. Dimulai sejak Jenderal Mulyono, Jenderal Andika Perkasa, dan Jenderal Dudung Abdurachman. Tentu saja, Maruli tidak akan bisa menjadi KSAD apabila Jenderal Dudung masih dalam posisi memimpin Mabesad. Maka pergantin kepemimpinan elit TNI bisa dimulai dari sini. Apabila Jenderal Dudung Abdurachman tidak digeser dari posisi KSAD, maka Maruli belum bisa mendapatkan promosi bintang empat. Di sinilah Jenderal Dudung Abdurachman berpeluang menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Jika Laksamana Yudo Margono atau Marsekal Fadjar yang menjadi Panglima TNI, maka pergeseran di lingkungan Angkatan Darat mengalami kemendekan. Kecuali apabila Jenderal Dudung digeser ke posisi lain. Misalnya menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri. Hal itu bisa dilakukan melalui kebijakan reshuffle kabinet yang kemungkinan akan segera bergulir pada akhir tahun 2022 ini. Indikasinya setelah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mulai berbeda jalan dengan Presiden Jokowi dalam penentuan bakal calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Jika Dudung yang menjadi Panglima TNI, maka kemungkinan juga akan dicarikan posisi terhormat untuk Yudo Margono di kabinet. Mengingat selama era Presiden Jokowi, matra laut belum mendapatkan kesempatan memimpin Mabes TNI. Presiden Jokowi juga menegaskan akan mengevaluasi jajaran kabinetnya yang akan berkeinginan turut dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Sejumlah Menteri dan pejabat setingkat menteri secara implisit maupun eksplisit terlihat bergerak menuju pilpres 2024. Sekarang atau Tidak Jadi, Maruli Simanjuntak nyaris tidak akan mendapatkan kendala untuk menjadi KSAD dan kemudian menjadi Panglima TNI. Tentu saja jika Presidennya masih Jokowi. Apalagi posisi strategis Luhut Panjaitan sebagai menteri yang paling dipercaya Jokowi. Luhut setidaknya memegang 10 jabatan dalam sejumlah proyek kebijakan Presiden. Naif rasanya jika bukan Maruli yang dipersiapkan menjadi AD-1 kemudian TNI-1. Memang ada sejumlah letnan jenderal yang merupakan senior dari Maruli. Namun posisinya seperti ‘ban serep’ apabila ada situasi yang tidak mulus. Di antaranya Letjen Agus Subiyanto, saat ini menjadi Wakil KSAD. Ia juga pernah menjadi Komandan Paspampres menggantikan Maruli Simanjuntak. Agus abituren Akmil 1991, lebih senior daripada Maruli. Ada pula lulusan terbaik Akmil 1990 Letjen I Nyoman Cantiasa, serta lulusan terbaik Akmil 1991 Letjen Teguh Pudjo Rumekso. Termasuk Letjen Eko Margiyono, Letjen Rudianto, dan Letjen Teguh Muji Angkasa, ketiganya lulusan Akmil 1989. Sehingga jika Maruli menjadi KSAD, ia akan melampaui seniornya lulusan Akmil 1989, 1990, dan 1991. Jika Maruli tidak menjadi Panglima TNI di era Presiden Jokowi, maka peluang itu bisa saja lepas. Kehilangan momentum. Pengganti Jokowi kemungkinan bisa saja akan memiliki skenario berbeda. Di sinilah to be or not tobe bagi Jenderal Maruli. Sekarang (2022-2023) atau tidak sama sekali. (*)

Farid Makruf, Pangdam V Brawijaya Pemburu Teroris Ali Kolara yang Ahli Sedekah

BY FNN Ahad, 20 November 2022 01:16:26 0

MAYOR Jenderal TNI H. Farid Makruf, MA baru saja dipromosikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai Pengdam V Brawijaya menggantikan pejabat lama, Mayjen TNI Nurcahyanto yang ditarik ke Mabes TNI dalam rangka pensiun. Pria kelahiran Bangkalan, 6 Juli 1969, itu karir militernya termasuk moncer. Selain karir militer, Farid Makruf juga tercatat ahli sedekah. Ia bergabung dengan Gerakan Sedekah Bebarengan (GSB) beranggotakan 41 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan maupun profesi. GSB dibentuk sejak 2015 saat dikelola almarhum Dr. Teddy Lesmana, Farid Makruf sudah bergabung dengan teman-teman GSB dari berbagai belahan dunia. Saat ini GSB dikelola Ibu Fenty bermukim di Perancis. Tiap bulan donatur bersedekah untuk yatim piatu, lansia maupun santri pondok pesantren di beberapa wilayah. Menjadi Komandan Komando Resor Militer 132/Tadulako yang berada di bawah naungan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka dalam waktu singkat, kurang dari dua tahun, Farid ditarik ke Mabes TNI untuk kemudian menjadi Direktur Pendidikan dan Latihan (Dirdiklat) Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) pada 2021-2022. Pada 2022, ia kemudian dipromosikan lagi menjadi Wairjen TNI. Jabatan ini diemban hingga saat ini, sebelum menjadi Pangdam Brawijaya melalui sertijab dalam waktu dekat. Promosi jabatan Farid tertuang dalam surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1122/XI/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, tertanggal 4 November 2022. Dalam surat keputusan tersebut, total terdapat 130 perwira menengah dan perwira tinggi yang dipromosikan dan dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pemburu Ali Kolara Farid Makruf lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991. Saat menjadi pucuk pimpinan Korem 132 Tadulako/Poso namanya mulai melambung dan dikenal publik ketika memburu langsung Ali Kolara Cs, teroris anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang bersembunyi di hutan-hutan dan sering meneror penduduk desa. Tak hanya sukses memburu teroris, Farid juga mendengar suara rakyat di kampung-kampung yang mengeluh masalah listrik dan air, selain akses jalan. Satu saat, ketika tengah menggelar patroli Operasi Madago Raya 2020 untuk mengejar sisa-sisa teroris MIT, Brigjen TNI Farid Makruf yang ditemani Kepala Operasi Badan Intelijen Daerah Sulawesi Tengah, Kolonel Kavaleri Abdul Rahman sedang berbincang dengan Kepala Dusun dan sejumlah warga. Rata-rata, mereka mengeluhkan tidak adanya aliran listrik di dusun mereka. Situasi inilah yang sering dimanfaatkan para DPO teroris untuk bersembunyi dan melintas di wilayah tersebut. Di jajaran kampung pedalaman itu, sebanyak 54 Keluarga menetap di Dusun 2 Manggalapi, serta 62 Keluarga di Dusun 1 dan 48 keluarga di Dusun 3, Kawerewere, Desa Rejeki sangat berharap adanya penerangan listrik terutama di malam hari. Selain untuk kebutuhan rumah mereka, keamanan mereka juga sangat rawan di tengah kegelapan panjang tersebut. Warga hanya berdiam di rumah atau lebih memilih cepat lelap. Sebab, tak ada penerangan listrik. Tak ada pula televisi sebagai hiburan. Anak-anak sekolah tidak bisa belajar karena tidak ada penerangan. Mantan Kepala Penerangan Kopassus itu prihatin. Farid bertanya, bagaimana mungkin daerah yang sebenarnya tak terlalu jauh dari desa-desa induk yang sudah maju tak punya penerangan listrik. Saat patroli ke arah Dusun Kawerewere, dekat Pos Sekat Kawerewere, Brigjen Farid diperkenalkan oleh Kolonel Abdul Rahman dengan warga setempat bernama Sudirman, seorang insinyur. Saat itu, ia sedang bekerja di bengkel motornya. Ternyata Sudirman paham teknik mesin, pembuatan senjata, metalurgi, dan mesin listrik. Di depan rumah sekaligus bengkelnya itulah dia membangun pembangkit listrik yang digerakkan turbin air. Listrik yang dihasilkannya dari pembangkit itu digunakannya untuk bengkel dan penerangan di rumahnya. Kedua perwira abituren Akademi Militer 1991 tersebut kemudian menggali pengalaman dan pengatahuan Sudirman. Kemudian diputuskanlah untuk bagaimana membuat pembangkit listrik tenaga air mikro bagi para pemukim di Kawerewere dan Manggalapi.  Setelah kembali ke Korem, Farid Makruf dan staf kemudian merencanakan pembuatan pembangkit listrik itu dan memasukkannya sebagai program unggulan. Mereka kemudian melaporkannya ke staf teritorial Markas Besar TNI Angkatan Darat untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dana. Selama proses perencanaan berjalan, Farid Makruf berpindah tugas. Tapi mengingat langkah awal sudah dimulai, ia pun tetap membantu proses perencanaan sampai tahapan pekerjaan selanjutnya dimulai. ”Saat itu saya meminta Kepala Seksi Perencanaan Korem 132/Tadulako, Kolonel Kavaleri Wahyudi membuat perencanaan bagaimana agar model pembangkit listrik tenaga air yang sudah dibuat oleh Pak Sudirman bisa diduplikasi sehingga mampu melayani lebih banyak warga,” kata Farid. Pembangkit listrik tenaga air ini dipilih, karena pemenuhan energi listrik dengan biaya rendah, serta mudah dioperasikan dan dirawat. Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan bakar minyak. Kepala Desa Rejeki, Dedan Lampekui, punya cerita sendiri soal listrik tenaga air mikro itu.  Kisah dia, pada Oktober dan November 2021, saat Operasi Madago Raya Farid Makruf sampai ke Dusun Kawerewere dalam rangkaian operasi memburu sisa-sisa kelompok Mujahiddin Indonesia Timur.  Perencanaan dan pembiayaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Korem 132/Tadulako. Setelahnya program ini pun segera dimulai dan masuk dalam program serbuan teritorial. Selain itu, Farid juga tercatat meninggalkan monumen senjata tradisional terpanjang sebagai karya terbaik,penanda kebanggaan masyarakat Tadulako dan Pali pada umumnya. (IP)

Konsepsi Pendidikan

BY FNN Sab, 19 November 2022 21:04:29 0

Untuk memperkuat keberfungsian, dunia pendidikan harus terhubung dengan (mendapat dukungan dan ikut menyehatkan) tata kelola politik dan tata sejahtera perekonomian. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, pendidikan baik berfungsi mengembangkan peserta didik yang memiliki kehebatan dalam mengetahui (knowledge), membuat (keterampilan), dan berbuat (karakter), melalui proses pengembangan kapabilitas dan keberfungsiannya dalam kehidupan nyata. Kapabilitas dikembangkan di lingkungan pendidikan melalui ketersediaan wahana kesetaraan kesempatan (opportunities) dan kebebasan (freedom) bagi siapa pun untuk belajar mengembangkan diri dengan memilih melakukan tindakan bernilai atau meraih apa yang dilihat seseorang secara reflektif sebagai sesuatu yang bernilai. Hal itu bisa ditumbuhkan lewat perpaduan fungsi pengembangan potensi (bawaan kodratnya dikembangkan dan disehatkan) dgn tuntunan pembelajaran yang tepat (tersedianya domain), serta ketersediaan peluang-peluang yang relatif setara untuk mengembangkan diri (field). Kapabilitas yang ditumbuhkan dalam dunia pendidikan itu juga harus memperhatikan keberfungsiannya secara efektif, yang dapat diaktualisasikan individu dalam keterlibatannya dlm relasi-relasi kehidupan nyata. Untuk memperkuat keberfungsian, dunia pendidikan harus terhubung dengan (mendapat dukungan dan ikut menyehatkan) tata kelola politik dan tata sejahtera perekonomian. Luaran pendidikan unggul harus mendapat lingkungan politik yang mendukung prestasi-meritokrasi dan tata sejahtera yang mendukung pengembangan ekonomi pengetahuan berbasis inovasi dan teknologi. Bibit unggul individualitas harus tumbuh di atas tanah sosialitas dan lapangan usaha yang sehat dan subur. (*)

Jatim Jadi Alternatif Investasi Asal China, LaNyalla: Harus Beri manfaat untuk Banyak Orang

BY FNN Sab, 19 November 2022 20:25:22 0

Jakarta, FNN – Tidak menentunya kondisi China akibat lockdown yang berkepanjangan dan perang Ukraina-Rusia, membuat Jawa Timur dijadikan alternatif oleh para investor asal Negeri Tirai Bambu. Namun, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap investasi yang masuk bermanfaat untuk banyak orang. Dijadikannya Jawa Timur sebagai alternatif pengalihan investasi asal China itu diungkapkan Presiden Srilanka China Trade and Investment Council, Sun Lai Yung I, saat berkunjung ke Graha Kadin Jatim, Surabaya, beberapa waktu yang lalu. Beberapa bidang yang cukup diminati oleh investor China di antaranya adalah kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur jalan tol, solar cell atau listrik tenaga surya, listrik tenaga angin serta energi baru terbarukan yang lain. Menanggapi hal itu, LaNyalla mengingatkan agar investasi yang masuk harus menguntungkan masyarakat banyak, sebagaimana prinsip ekonomi yang tertuang dalam Pancasila. Dijelaskan LaNyalla, dalam Pancasila, perekonomian diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. “Investasi itu tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Investasi harus memberi manfaat untuk masyarakat,” kata LaNyalla, Sabtu (19/11/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai peluang pengalihan investasi tersebut perlu ditangkap dengan baik oleh Pemprov Jatim. Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim itu melanjutkan, stabilitas ekonomi dan sumber daya yang dimiliki serta peluang pasar lokal kawasan industri Jatim harus terus dikembangkan. Namun, LaNyalla berharap investasi tersebut merupakan investasi yang menumbuhkan industri dengan tetap memperhatikan lingkungan. Investasi yang tidak hanya bisnis oriented, namun tetap memperhatikan dan menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan sekitarnya, mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Sangat tidak diharapkan investasi yang akhirnya merusak lingkungan hidup dan tidak memberikan manfaat sama sekali terhadap masyarakat sekitarnya. Tetapi hanya memberikan manfaat pada segelintir orang. Ini yang tidak diharapkan, apapun jenis investasinya,” tegas LaNyalla. (mth/*)

Gagal Bayar Obligasi Global Bisa Memicu Krisis Valuta

BY FNN Sab, 19 November 2022 14:43:28 0

Dalam laporan BI tersebut menyebutkan tingginya defisit TMF pada triwulan III 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) POTENSI gagal bayar utang luar negeri semakin besar, berawal dari sektor properti, menjalar ke sektor keuangan, dan sektor lainnya. Kalau terjadi satu default maka akan memicu krisis valuta: investor asing akan hengkang. Kurs rupiah semakin tertekan! SOS. Itulah yang tampaknya bakal terjadi pada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. Seperti dilansir Bisnis.com, Jum’at (18 November 2022|10:04 WIB) misalnya, KIJA disebut tengah memutar otak untuk membayar utang obligasi global setara setara Rp 4,70 triliun, di tengah kenaikan suku bunga. Perusahaan mengelola kawasan industri di Timur Jakarta seukuran dengan Manhattan, New York, tersebut baru-baru ini meminta restu untuk menukar sebagian besar obligasinya yang jatuh tempo pada 2023 senilai US$ 300 juta dengan utang yang jatuh temponya lebih lama. S&P Global Ratings memberi nilai “tertekan” atau “distressed” pada langkah emiten bersandi KIJA ini, dan memperingatkan bahwa para pemegang saham kemungkinan tidak akan diberi kompensasi yang memadai. Sementara, Fitch Ratings mengatakan penukaran obligasi itu dilakukan untuk menghindari default. Tawaran KIJA untuk menukar obligasinya menegaskan bagaimana kenaikan suku bunga membuat emiten properti di Asia makin rapuh. Obligasi dolar Jababeka memperpanjang penurunan dalam beberapa pekan terakhir, bersama dengan utang dari PT Lippo Karawaci and PT Agung Podomoro, yang juga diperdagangkan dalam tekanan. “Utang pengembang Indonesia dengan peringkat lebih rendah dalam dolar AS yang cukup besar dapat mengalami risiko dalam refinancing. Terutama, pengembang dengan recurring income yang lebih sedikit akan mengalami kesulitan likuiditas,” kata Edward Chan, Direktur di S&P, dilansir Bloomberg, Jumat (18/11/2022). Jababeka menyediakan real estat atau lahan untuk perusahaan seperti Toyota Motor Corp. dan Mattel Inc. yang mendirikan dan mengoperasikan pabrik di Indonesia. KIJA kemudian menjual obligasi untuk mengumpulkan dana dengan rating rendah 6,5 persen pada 2016 untuk tujuan umum perusahaan. Pada saat itu, Jababeka memiliki rencana ambisius untuk membangun kota industri dan resor wisata di seluruh negeri, tetapi beberapa dari proyek tersebut tergelincir oleh pandemi dan silent tsunami 2018. Saat ini perseroan tengah berupaya untuk memperpanjang tenor utang yang jatuh tempo pada Oktober hingga 2027. Harga obligasi tersebut telah turun hampir separuhnya sejak awal tahun ini, menurut data yang dihimpun Bloomberg. Pekan lalu, Fitch Ratings juga telah memangkas peringkat Jababeka lebih jauh ke wilayah tingkat spekulatif, menjadi C dari CC. Penukaran obligasi yang diusulkan juga datang di tengah meningkatnya tanda-tanda adanya kekhawatiran pendanaan di antara pengembang di Indonesia. Pasalnya, kenaikan suku bunga menekan permintaan akan properti dan mendorong biaya pembayaran utang. Kesulitan-kesulitan itu diperparah oleh dolar AS yang terus menguat. Kondisi perusahaan real estat umumnya menjadi cerminan awal krisis keuangan. Bagi sejumlah investor bahkan, langkah KIJA menawarkan penukaran obligasi membawa kembali kenangan akan Jababeka yang pernah nyaris gagal bayar sebelum pandemi lalu. Rencana penukaran utang saat ini juga bisa menjadi contoh bagi pengembang lainnya di Indonesia yang harga obligasnya sudah melorot di bawah 70 sen dolar, level yang dinilai tertekan. Krisis Valuta Cadangan devisa 09/2021 mencapai USD146,9 miliar. Setahun kemudian turun USD 16,1 miliar, menjadi USD 130,8 miliar (09/2022). Penurunan ini masih akan berlanjut, Bank Indonesia menghadapi tekanan naikkan suku bunga acuan. Krisis valuta dan ekonomi menanti. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III 2022 mengalami defisit 1,3 miliar dolar AS, ini disebabkan oleh melonjaknya defisit pada neraca transaksi modal dan finansial (TMF) yang mencapai 6,1 miliar dolar AS atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam Laporan Negara Pembayaran Indonesia, Realisasi Triwulan III 2022 yang diterbitkan Jumat (18/11/2022) BI menyebutkan, defisit neraca TMF pada triwulan III 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Dalam laporan BI tersebut menyebutkan tingginya defisit TMF pada triwulan III 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. “Aliran keluar neto investasi portofolio meningkat akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang semakin tinggi dan kebutuhan pembayaran surat utang swasta yang jatuh tempo,” kata Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, dalam siaran pers, Jumat (18/11/2022). Melihat perkembangan tersebut, BI menyatakan senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI. “Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal,” kata Erwin. Defisit pada NPI membuat cadangan devisa tergerus menjadi 130,78 miliar dolar AS hingga akhir September 2022, turun dari posisi triwulan II 2022 sebesar 136,38 miliar dolar AS, dan lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan posisi pada triwulan I 2022 yang mencapai 139,13 miliar dolar AS. Meskipun demikian, menurut Erwin, kinerja NPI pada triwulan III 2022 tetap kuat menopang ketahanan eksternal. Selain itu, transaksi berjalan pada triwulan III 2022 terus menunjukkan kinerja yang solid ditandai dengan peningkatan surplus, sehingga dapat menahan tekanan terhadap NPI. Demikian juga dengan posisi cadangan devisa sebesar 130,8 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 5,7 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah masih berada di atas standar kecukupan internasional. (*)

Muhammadiyah: Rahmatullah wa Baarakatuh bagi Bangsa Indonesia

BY FNN Sab, 19 November 2022 12:30:17 0

Keluarga yang sehat dan terdidik serta produktif adalah public goods yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi stunting, dan penyakit degeneratif yang makin menghinggapi warga muda, serta pinjaman online. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @LSBO PWM Jawa Timur HARI ini adalah hari kedua persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah menyelenggarakan Muktamar Nasional 48 di Solo. Memasuki usianya yang ke 110, persyarikatan besar ini sedang melakukan reposisi peran agar tetap relevan dengan lansekap multi-dimensi yang sedang mengalami disrupsi besar-besaran oleh kehadiran internet, kerusakan lingkungan, resesi global, dan konflik perang nuklir. Ancaman perang ini kini makin bergeser ke Asia Timur pada saat China bangkit menjadi kekuatan ekonomi dan militer baru yang menantang Barat. Ummat manusia kini menghadapi ancaman eksistensial yang serius sebagai spesies yang paling terorganisir. Pada saat wacana global dan nasional masih membawa sisa-sisa ketakutan – jika bukan kebencian – terhadap Islam, ketiga ancaman perubahan itu akan secara langsung mempersoalkan Islam Berkemajuan sebagai nilai utama yang selama 5 tahun terakhir ini digelorakan oleh persyarikatan Muhammadiyah di tengah mitra, pesaing dan pelanggannya yang berubah. Pada saat pimpinannya masih didominasi para baby boomers, Muhammadiyah juga sulit mengabaikan peran generasi nettizens yang kini menyusun bonus demogarafi bangsa ini. Diperlukan rumusan nilai utama baru (lagi) supaya persyarikatan ini tetap relevan dengan konstelasi global saat ini. Generasi muda dibingungkan oleh wacana politik indentitas menjelang Pemilihan Umum 2024. Ketidakpedulian pada politik sebagai hasil proyek depolitisasi ummat Islam sejak Orde Baru masih meninggalkan persoalan serius Muhammadiyah. Politik sebenarnya bukan sekedar seni meraih kekuasaan, namun politik Islam adalah upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai amanat para pendiri bangsa yang termaktub dalam UUD 1945 sebelum diganti oleh UUD 2002 yang liberal kapitalistik. Meniru hampir habis-habisan gaya hidup Barat sejak reformasi bukan saja menjerumuskan bangsa dan ummat Islam Indonesia dalam deformasi kebangsaan dan kenegaraan, namun juga sekaligus melemahkan Republik ini sebagai kekuatan regional untuk mengimbangi China dan Barat. Dari KTT G20 di Bali baru-baru ini saja makin terlihat bahwa kepemimpinan Indonesia Islam di ASEAN sesungguhnya berpotensi sebagai sumber kekuatan non-blok yang menyodorkan jalan tengah atau jalan ketiga, the third, middle way. Secara ekonomi, Muhammadiyah perlu segera membebaskan Republik ini dari riba sebagai instrumen nekolimik Barat yang memperbudak sekaligus secara diam-diam terus memiskinkan dan menguras kekayaan ummat Islam secara tidak sah jika sulit disebut melanggar hukum. Muhammadiyah perlu segera mengadopsi Hattanomics yang telah diamanahkan oleh UUD45 terutama dalam pasal 33. Adalah riba yang menghancurkan asas kekeluargaan dalam usaha bersama dalam perekonomian. Koperasi (sudah) menjadi model kelembagaan ekonomi Muhammadiyah berpola bagi-hasil menjadi pola utama investasi Amal Usaha Muhammadiyah, menghindari riba yang hanya menguntungkan segelintir elit ekonomi nasional maupun global. Investasi perlu diperluas ke sektor keuangan dengan membangun Baitul Mal Muhammadiyah sambil terus mendorong sistem keuangan berbasis emas, meninggalkan uang kertas serta barter dalam perdagangan internasional untuk mendorong fair trade and commerce. Dengan jumlah anggota yang cukup besar, Muhammadiyah berpotensi memperkuat pasar domestik dalam menghadapi stagflasi dan resesi global beberapa tahun ke depan. Pada saat yang sama, untuk membangun kembali etos kesaudagaran (yang) sekaligus meningkatkan kecerdasan finansial anggota persyarikatan, sistem pendidikan Muhammadiyah yang masih didominasi oleh persekolahan perlu direkonstruksi menjadi Sibernetika Jejaring Belajar Dahlanian yang lentur dan luwes untuk memperluas kesempatan belajar bagi warga persyarikatan maupun warga negara umumnya. Pendidikan untuk semua tidak mungkin diwujudkan melalui persekolahan formal. Keluarga dan masjid menjadi simpul-simpul Self Organized Learning Environment utama, sementara persekolahan dan pesantren melengkapi dan menambahi kapasitas edukatif Muhammadiyah. Keluarga yang sehat dan terdidik serta produktif adalah public goods yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi stunting, dan penyakit degeneratif yang makin menghinggapi warga muda, serta pinjaman online. Muhammadiyah bertanggungjawab menyedikan warga muda yang mandiri, bertanggungjawab, sehat dan produktif pada umur 18 tahun. Pendidikan tinggi tidak boleh dirumuskan sebagai kelanjutan pendidikan menengah untuk menutup-nutupi kegagalan pendidikan menengah menyediakan warga muda yang mandiri tersebut seperti saat ini. Dengan komitmen kuat pada Hattanomics dan Dahlanian Learning Cybernetics itu Muhammadiyah akan menebar kasih sayang bagi semua warga bangsa, dan etos saling mensejahterkan dan memakmurkan yang bernilai rahmatullah wa barakatuh, menghentikan kehidupan saling peras, saling jegal dan saling bermusuhan yang memecah belah persatuan bangsa yang majemuk ini. Kiprah Muhammadiyah yang inovatif ditunggu dengan penuh harap oleh bangsa ini.  Gunung Anyar, Surabaya, 19 November 2022. (*)

Jabatan Panglima TNI Sebaiknya Diganti Kasgab TNI

BY FNN Sab, 19 November 2022 02:55:16 0

Jakarta, FNN – Analis militer dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting mengusulkan jabatan Panglima TNI sebaiknya diganti dengan istilah Kepala Staf Gabungan (Kasgab) TNI sebagai perpanjangan tangan presiden di institusi militer (Mabes TNI). “Dalam konstitusi pasal 10 UUD 1945 menyebutkan Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” kata analis komunikasi, politik, dan militer dari Unas, Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (18/11/2022). Menurutnya, jika mengacu kepada konstitusi, mestinya pimpinan tiga matra langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Maka, istilah jabatannya adalah Panglima Angkatan Darat (Pangad), Panglima Angkatan Laut (Pangal), dan Panglima Angkatan Udara (Pangau). Karena itulah, lanjut Selamat Ginting, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga mesti diubah. Sebab Pasal 1, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dalam UU TNI rancu dengan Pasal 10 UUD 1945. Rancu sebab posisi Panglima TNI dalam sistem hierarki jabatan dengan Presiden, mengingat posisi Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Sering diistilahkan sebagai Panglima Tertinggi TNI. “Posisi Panglima TNI itu tidak tercantum dalam konstitusi,” kata Selamat Ginting yang pernah menjadi wartawan bidang politik pertahanan keamanan negara selama 30 tahun. Apalagi, kata kandidat doktor ilmu politik ini, setiap menjelang pergantian Panglima TNI, senantiasa menimbulkan kegaduhan secara politik. Jadi dengan posisi sebagai Kasab, maka berfungsi semacam menteri koordinator. Kasab Nasution Kondisi tersebut, lanjut Selamat Ginting, pernah diberlakukan di era Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno pada 1962. Tepatnya pada 21 Juni 1962, Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Kasab). Pada masa itu sebagai Pangad Letnan Jenderal Ahmad Yani, Pangal Laksamana Madya RE Martadinata, Pangau Marsekal Madya Omar Dhani. Bahkan sebelumnya pada 1955, dibuat suatu organisasi Gabungan Kepala-Kepala Staf yang merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan. Gabungan Kepala-Kepala Staf ini diketuai seorang ketua. Dijabat bergiliran mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Barulah pada era Orde Baru Presiden Soeharto, istilah Kasab diubah menjadi Panglima ABRI (Pangab). Jenderal Soeharto sebagai presiden merangkap sebagai Pangab. Saat itu tujuannya untuk mengintegrasikan antar-angkatan, dampak dari peristiwa G.30S/PK tahun 1965. Kemudian pimpinan matra dikembalikan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) hingga kini. Istilah KSAD, KSAL, dan KSAU dimulai pada 1950. Bersamaan dengan pengangkatan TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) menggantikan Jenderal Soedirman yang wafat dengan posisi Panglima Angkatan Perang. (*)

Adu Mulut PM Kanada – Xi Jinping Soal Spionase China, Indonesia Harus Waspada TKA China

BY FNN Sab, 19 November 2022 02:37:32 0

Jakarta, FNN – Seperti sudah sejak awal kita duga bahwa dalam panggung KTT G20 memang Indonesia seperti yang sebagai event organizer. Tetapi, bagaimanapun juga, Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari berbagai persoalan geopolitik global. Yang terbaru dan sekarang sedang viral adalah konfrontasi secara terbuka antara Presiden Xi Jinping dan PM Kanada, Justin Trudeau, yang kebetulan tertangkap kamera, dan ramai sekali dibicarakan di media sosial dan media internasional. Di media sosial, para wartawan internasional justru saling ada tweet word bagaimana Xi Jinping sangat marah kepada Trudeau. Ketika diminta tanggapannya oleh Hersubeno Arif, wartawan senior FNN, di Kanal Rocky Gerung Official, Jumat (18/11/22), Rocky Gerung mengatakan, “Jadi, sebetulnya dari sudut pandang diplomasi, Indonesia itu kalah dalam memperebutkan isu, karena isu dipakai oleh Jinping, Joe Biden.” “Dan kita tahu Kanada adalah proksi Amerika Serikat. Jadi, kalau kita mau bayangkan kenapa dia bocor di situ, itu artinya Kanada atau Blok Barat itu memanfaatkan G20 tanpa koordinasi dengan Indonesia, dengan Intelijen Indonesia. Tapi yang bocor artinya kemampuan Indonesia untuk menyimpan rahasia para pemimpin dunia yang sedang bersidang, itu nggak terlaksana,” ujar Rocky Gerung. Memang, itu pertemuan yang tak di-publish karena tak mungkin G20 dipakai untuk pembicaraan bilateral antara China dan Kanada yang ketegangannya sudah dari 10 tahun lalu. Kanada terus mempersoalkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di China dan belakangan soal pemanfaatan intel-intel China yang menyusup melalui perdagangan untuk intervensi dalam politik lokal Kanada. Itu dibahas banyak hal. “Tapi, yang lebih menegangkan sebetulnya adalah Indonesia nanti dalam soal-soal ketegangan itu ada di mana posisinya. Dan, bagi jurnalis internasional, G20 dimanfaatkan oleh kekuatan besar numpang di dalam event yang presidensinya adalah Indonesia.” Menurut Rocky Gerung, Indonesia mungkin terkaget-kaget kenapa bocor tapi tidak tahu. Mustinya Indonesia itu tahu lebih dahulu karena Indonesia tuan rumah. Memang mungkin pembicaraan tersebut ada dalam agenda, tetapi Indonesia mesti menjamin bahwa itu tidak akan bocor. Jadi, kamar tidur negeri ini diintip oleh intel asing sebelumnya dan Kanada tentu tahu dan dengan jeli memanfaatkan situasi itu lalu membocorkan. Jadi impact-nya sebetulnya Indonesia tidak rapi di dalam mempersiapkan ruang-ruang pertemuan di antara mereka yang ingin melakukan kasak-kusuk empat mata. Etikanya, Indonesia mesti menjamin tidak akan bocor. “Jadi, sebetulnya G20 itu memang diintai oleh semua kekuatan besar untuk dimanfaatkan. Karena, kita cuma event organizer, kita nggak pernah paham permainan diplomasi tingkat tinggi yang sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Amerika, Rusia, China,” ungkap Rocky Gerung. Jadi, mata-mata China itu sebetulnya sudah ada di ruangan di seluruh Bali. Demikian juga CIA sudah ada di situ, lalu mungkin kirim-kirim sinyal. Jadi, ini momentum yang memang dihitung dan Kanada untung banyaklah di situ, karena dia langsung klaim bahwa di masyarakat Kanada itu biasa untuk memperlihatkan apa hasil pembicaraan, walaupun itu enggak biasa karena ada perjanjian untuk tidak dibocorkan. “Jadi, kecolongan sebetulnya. Bukan China yang kecolongan, tapi Indonesia yang kecolongan. Yang dicolong panggungnya,” jelas Rocky Gerung. Rocky mengatakan bahwa mestinya Presiden Jokowi datang, terus terangkan bahwa ini ada pertemuan antara China dan Kanada dalam upaya untuk menurunkan ketegangan di Indo Pasifik dan komunike mereka itu silakan tanya pada masing-masing. Dengan demikian Jokowi dapat panggung karena seolah-olah Jokowi yang jadi moderator di situ. Tetapi hal itu tidak terjadi sehingga Jokowi kehilangan poin lagi dalam diplomasi internasional. “Yang  orang akan diingat adalah bahwa ada blunder di G20 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, blunder itu buruk untuk hubungan internasional,” lanjut Rocky. Karena keberatan dari Trudeau yang disampaikan kepada Jinping itu adalah banyaknya mata-mata China yang masuk ke Kanada dan yang membuat kaget adalah karena di situ disebutkan bahwa China melalui mata-matanya juga ikut terlibat dalam kontestasi semacam Pilkada atau kontestasi politik lokal Kanada. Ini mengerikan sekali. Negara Kanada yang pasti punya mata-mata yang sangat canggih saja masih bisa ditembus oleh mata-mata China, bagaimana dengan Indonesia yang kita tahu sangat wellcome dengan China. Di antara banyak sekali tenaga kerja China yang masuk ke Indonesia, pasti banyak sekali mata-matanya. Menurut Rocky, “Sebetulnya ini semacam sindiran pada Indonesia bahwa Kanada saja yang backup intelijennya kuat masih khawatir bahwa kekuatan ekonomi China itu akan menyusup sekaligus membawa kepentingan intelijen China. Indonesia lebih rawan sebetulnya.” “Jadi, kalau pemerintah Indonesia masih bantah-bantah dan tidak mendengar apa kata Trudeau bahwa Kanada, negara modern yang berlapis-lapis dan bahkan dapat proteksi intelijen dari Amerika Serikat, dia masih bisa merasa cemas juga,” tegas Rocky. Jadi, sekali lagi, soal geostrategi, geopolitik kita, harus  kita hubungkan dengan kecemasan dunia terhadap ekspansi China ke negara-negara yang tadinya demokratis, tapi pasti China akan berupaya untuk eksport politik dia yang tidak demokratis. “Kan China bukan negara demokrasi,” lanjut Rocky. Jadi, kalau misalnya Presiden Jokowi kemarin secara diplomatis menyebut Kakak Besar, itu juga berbahaya sebetulnya, karena itu mengelu-elukan sebuah negara yang tidak demokratis. Kita menghormati pemilihan umum di situ yang memang tidak demokratis sehingga menjadikan Jinping sebagai pemimpin tertinggi dan seumur hidup. “Tapi, nggak boleh itu kita jadikan contoh bahwa itu adalah pilihan mereka. Indonesia terikat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia global. Itu semua mesti jadi parameter bahwa Indonesia paham China melanggar HAM dengan dasar konstitusi kita yang menyatakan bahwa kesetaraan manusia harus dihargai, pelihara perdamaian dunia,” ungkap Rocky Gerung. “Jadi, Indonesia enggak boleh mendua di situ. Secara diplomatis boleh saja, tetapi menyebut Kakak Besar itu artinya memuja-muja. Tidak boleh begitu bahasa diplomatik. Salah Pak Jokowi mengatakan Kakak Besar hanya untuk dapat investasi,” lanjut Rocky. (sof)

Kembali ke UUD 1945 Asli: Jalan Satu-satunya Indonesia Bisa Selamat

BY FNN Jum'at, 18 November 2022 22:57:48 0

LaNyalla menyampaikan bahwa keinginan kembali ke UUD 1945 itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Tidak lama setelah saya sampaikan, anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) menemui saya,” ujarnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MEMAKAN waktu cukup lama Kajian Politik Merah Putih terus berdiskusi dan sampai pada keyakinan: kembali ke UUD 1945 asli pasti akan lahir karena amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002 telah membawa petaka negara berjalan tanpa arah. Negara menjadi jarahan Oligarki, kekuatan asing, dan aseng lainnya. Bahkan menimpa pada kehidupan masyarakat tanpa perlindungan negara, semua itu menjadi liar, benturan dalam kehidupan terjadi di mana-mana. Proses negosiasi para pengusul kembali ke UUD 45 asli sedang berjalan, baik melalui Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas), dan Dewan Pertimbangan (Wantim) Presiden, bahkan aspirasi juga sudah sampai kepada Presiden. Momentum dekrit Kembali ke UUD 1945 asli ada dua momentum: sebelum Pilpres 2024 dan sesudahnya. Konsekuensi dan dampak masing masing momentum tersebut akan berbeda. Sebelum Pilpres 2024 tentu lebih sedikit resiko, Pilpres 2024 dibatalkan, sedang Pemilu legislatif tetap berjalan, untuk mengisi perwakilan di lembaga legislatif. Konsekuensinya negara ditata ulang setelah Presiden dipilih oleh lembaga MPR yang telah kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Bisa terjadi jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang untuk melakukan perubahan semua UU yang bertentangan dengan UUD 1945 asli. Resiko benturan masyarakat bisa diminimalisir, dikendalikan dengan ketat. Reaksi Oligarki tentu akan keras karena menyangkut hidup dan matinya. Dekrit kembali ke UUD 1945 asli setelah Pilpres 2024 tetap berjalan, namun  konsekuensi dan resikonya sangat berat dan besar. Dapat dipastikan untuk kembali ke UUD 1945 asli hanya bisa terjadi dengan kekerasan. Presiden terpilih dan Oligarki akan tetap bertahan dan mempertahankan posisinya. Kondisi ini akan melahirkan kekerasan dan sangat mungkin terjadinya perang saudara untuk memaksa presiden mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945 asli. Keadaan akan menyerat kekuatan dari luar untuk ikut bertarung dalam mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Opsi kedua ini prosesnya sangat rumit dan berbahaya, yang terjadi Indonesia dipertaruhkan selamat sebagai negara yang utuh sesuai UUD 1945 asli atau roboh dan hancur berantakan. Saat ini sesungguhnya Indonesia pada posisi gempuran perang asimetrik yang ditandai dengan telah diubahnya UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai Naskah Asli. Pengubahan UUD 1945 Naskah Asli dilakukan oleh MPR-RI 1999 - 2004 dan disahkan pada Agustus 2002, bentuk kelengahan, kesembronoan dan akibat tekanan dari kekuatan yang sangat besar Indonesia akan diubah menjadi negara liberal, kapitalis, dan individualis. Sekaligus penghancuran jatidiri dan identitas bangsa Indonesia. Suka atau tidak, Indonesia bisa bubar akibat kesalahan para pengelola negara saat ini yang sok jagoan, latah dan merasa jumawa, kebodohan dan sangat kering pengalaman, penghayatan bahwa negara lepas dari Pancasila pasti akan ambruk dan hancur. Tidak mau melihat sejarah kacaunya negara, dan akhirnya sampai terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berpegang kepada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengembalikan Pancasila sebagai Dasar Negara pada 3 April 2014, menuntut segera diberlakukannya kembali UUD 1945 Naskah Asli sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Karena hanya UUD 1945 naskah asli-lah yang sah diberlakukan pada saat Pancasila sudah ditetapkan kembali sebagai Dasar Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Tuntutan ini harus segera direalisasikan mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ditetapkan di: Jakarta, 28 Oktober 2014. Presiden Jokowi diminta mengeluarkan Dekrit supaya kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli. Sebab, selama 20 tahun sejak amandemen UUD 1945 yang dimulai pada tahun 2000, rakyat semakin tertindas di berbagai bidang, baik bidang ekonomi dan politik yang full dalam kendali dan dikuasai oligarki. “Rakyat menunggu dan mendukung Jokowi mengeluarkan dekrit,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti ketika berkunjung ke kantor FNN, di Gedung SOHO, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu sore, 16 November 2022. Menurut LaNyalla, dengan kembali ke UUD 1945 asli jelas akan berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Agar bisa seperti itu, maka kembali ke UUD 1945 asli itu kemudian disempurnakan dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Masyarakat, kalangan akademisi (rektor, dosen, guru besar dan mahasiswa), para jenderal (purn) TNI, para raja raja dan sultan, tokoh agama dan tokoh-tokoh lainnya di daerah tetap terus menuntut dan bersama masyarakat akan bergerak jika Presiden mengabaikan tuntutan negara segera kembali ke UUD 1945 asli. Kalau Presiden tetap bandel, Presiden sah untuk diturunkan di tengah jalan dengan paksa. LaNyalla menyampaikan bahwa keinginan kembali ke UUD 1945 itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Tidak lama setelah saya sampaikan, anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) menemui saya,” ujarnya. “Saya sudah sampaikan dan serahkan “Peta Jalan mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” sebanyak 36 halaman yang intinya kembali ke UUD 1945 asli,” ungkap LaNyalla. Kembali ke UUD 1945 asli adalah jalan terakhir untuk Indonesia bisa selamat dari kehancurannya. (*)

Gatot Nurmantyo Sejajar dengan Anies Baswedan dan Habib Rizieq Sebagai Pemimpin Perubahan

BY FNN Jum'at, 18 November 2022 19:13:39 0

Garut, FNN – Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo mempunyai posisi yang sejajar dengan Anies Baswedan dan Habib Rizieq Shihab berpotensi sebagai pemimpin perubahan di Indonesia ke depan. Sejajar karena Gatot selama ini mempunyai ide-ide yang sama kuat dengan Anies dan HRS untuk memperbaiki negeri ini. Perbaikan tersebut menyangkut soal keadilan sosial, kedaulatan bangsa, dan dukungan untuk berkembangnya peranan Islam dalam negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Demikian dikatakan Syahgand Nainggolan pada acara Kongres Umat Islam di Pesantren Sukaraja, Garut, Jawa Barat, Jum’at hari ini (18/11/22). Hadir dalam kesempatan itu antara lain Gatot Nurmantyo, DR. Ubedillah Badrun, Edy Mulyadi, Bachtiar Chamsyah, MS Ka\'ban, DR. Ahmad Yani, DR. Said Didu, Anton Permana, Adhi Massardi, Dindin Maolani, Prof. DR. Rohmat Wahab, KH Deden Abdul Hakim, KH Cecep Halim Mussaddad, KH Nonop Hanafi, dan puluhan pimpinan pesantren yang datang dari berbagai daerah Jawa Barat dan Banten. Acara itu dibuka oleh Wakil Gubernur Jabar, Uu Rukhanul Ulum. Syahganda selanjutnya berharap agar para elit nasional, baik partai politik maupun organisasi keumatan, sudah harus melepaskan ambisi-ambisi kekuasaan semata-mata. Menurutnya, ambisi seperti ini akan memperburuk kondisi kebangsaan kita, seperti merajalelanya korupsi, ketimpangan sosial yang semakin besar serta hancurnya ekonomi pada era krisis dunia ke depan. Tanpa ambisi feodalistik dan hipokrit, mereka bisa memikirkan kelas kepemimpinan nasional yang hebat, seperti Gatot Nurmantyo, di samping Anies Baswedan. Menurut Syahganda, Presiden Jokowi hidup tanpa value. Oligarki itu penghamba riba. Semua proyek ujungnya riba. Bangunan di mana- mana hanya untuk tiba. Oleh karena itu, kata Syahganda, umat harus mencari presiden yang anti oligarki.  Value yang antiriba hanyalah Islam. Calon yang berani melawan oligarki hanya Habib Rizieq Shihab, Gatot Nurmantyo, dan Anies Baswedan. (mth).

Presiden Tetap Terperangkap Kerja Taktis Oligarki

BY FNN Jum'at, 18 November 2022 18:17:54 0

Dan, membawa masuk Presiden Jokowi dalam perangkapnya. Presiden kita sangat lemah talentanya memahami situasi dan kondisi ekonomi dan politik yang sangat membahayakan negara sebagai negara berdaulat. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol telah meninggalkan Bali, sebelum KTT G20 selesai. Sebelum Yoon, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga telah meninggalkan Bali dan digantikan Menteri Keuangannya. Selain kedua pemimpin tersebut, Presiden Uni Emirat Arab Sheihk Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan Ketua FIFA Gianni Infantino yang hadir sebagai undangan sudah kembali ke negara masing-masing. Sementara, Presiden China Xi Jinping tetap di tempat, merasa nyaman seolah sudah berada di rumah sendiri, apalagi Presiden Jokowi selalu mengatakan senasib sepenanggungan. Tidak tanggung-tanggung, ia menyebut Xi Jinping sebagai Kakak Besar. Ketika para tamu dan kepala negara pulang sebelum selesai pertemuan, Xi Jinping tetap di tempat, setia ditemani Luhut Binsar Panjaitan dan Anthony Salim. Benar dugaan para pengamat paska pertemuan G.20 Bali, Indonesia memiliki agenda khusus dengan peran sentral kendali oleh Anthoni Salim. Indonesia kembali terperangkap oligarki dan terjerat program OBOR China. Indonesia dan China telah menyepakati lima kerja sama di berbagai bidang dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali pada Rabu (16/11/2022). Penandatanganan lima dokumen kerja sama tersebut dilakukan setelah pertemuan bilateral, serta disaksikan secara langsung oleh Jokowi dan Xi. Adapun lima dokumen kerja sama tersebut meliputi antara lain rencana aksi kerja sama promosi bersama dalam kerangka kerja Poros Maritim Dunia dan Belt and Road Initiative. Kerjasama lainnya adalah nota kesepahaman (MoU) pada pembangunan bersama pusat konservasi, riset, dan inovasi tanaman obat Indonesia-Tiongkok. MoU tentang pelatihan kejuruan sektor industri. Peningkatan kerjasama ekonomi digital dan persetujuan perluasan dan pendalaman kerjasama bilateral ekonomi dan perdagangan lebih lanjut. Pada saat Indonesia sedang menghadapi masalah TKA China yang membanjiri tanah air dan dipastikan mereka tidak akan kembali ke negaranya. Hutang negara ke China yang mulai megap-megap untuk mengembalikan sekalipun sekedar bunganya. Kerjasama ini tidak akan pernah membawa kebaikan selain, negara makin tenggelam dalam genggaman dan kooptasi Oligarglki dan China. Oligarki tetap saja memiliki naluri cantik sebesar apapun momentumnya tetap saja bisa diterobos. Dan, membawa masuk Presiden Jokowi dalam perangkapnya. Presiden kita sangat lemah talentanya memahami situasi dan kondisi ekonomi dan politik yang sangat membahayakan negara sebagai negara berdaulat. Tidak pernah memiliki naluri dan kepekaan prediksi atas kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada masa depan. (*)

Pangkas Habis Anggaran Jalur Sepeda, Pj Gubernur DKI Akan Berhadapan dengan Rakyat

BY FNN Jum'at, 18 November 2022 17:00:45 0

Jakarta, FNN – Beberapa hari terakhir ini, warga Jakarta, terutama penggiat sepeda dan pemerhati lingkungan, dihebohkan oleh dua hal. Bagaimana tidak, di saat berbagai kota di seluruh dunia ingin memperpanjang jalur sepedanya, karena berkaitan dengan usaha memperbaiki iklim agar ramah lingkungan, DKI Jakarta justru menghentikan pembangunan jalur sepeda.  Bukan hanya penghentian jalur sepedanya semata, tetapi anggaran untuk maintenance-nya juga dinolkan. Itu kehebohan pertama. Kehebohan kedua, terkait dengan pengalihan atau hibah dana subsidi transportasi di sirkuit penumpang Transjakarta sebesar Rp 409 miliar ke pembelian kendaraan untuk TNI dan Polri di DKI Jakarta. Bagaimana mungkin ketika orang berharap subsidi transportasi agar orang berpindah ke transportasi publik, tapi ternyata dananya malah dipotong untuk membelikan kendaraan sebuah instansi yang kita tahu anggarannya sudah sangat besar, terutama Polri. Dua kehebohan yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah DKI Jakarta ini banyak disoroti masyarakat dan media besar secara serius. Hersubeno Arif, wartawan senior FNN pun menyorotinya dalam Kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 17 November 2022, dengan mengundang nara sumber Doktor Hamdani, mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan dan keuangan, dan dua kali menjadi Penjabat Gubernur, yaitu Bali dan Sumatera Barat. Dari sisi perspektif kebijakan dan masalah keuangan mengenai boleh tidaknya Pj Gubernur melakukan hal ini, Hamdani menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi kewenangan, sejauh mana kewenangan dari seorang Pj Gubernur sudah diatur secara lebih tegas dalam PP 49 Tahun 2008. Dalam PP tersebut ada larangan-larangan, antara lain, pertama, melakukan mutasi pegawai; kedua, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat  sebelumnya; ketiga, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggara pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Atas dasar hal itu, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 70 Tahun 2021. Instruksi ini terkait dengan bagaimana penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi Kepala Daerah yang berakhir pada 2022. Menurut Hamdani, instruksi ini dikeluarkan berkaitan dengan banyaknya kepala daerah (setidaknya ada 7 Gubernur) yang masa jabatannya berakhir  pada 2022. Penjabat Gubernur itu bukan bukan pejabat politis sehingga dia tidak mengemban visi misi, tidak membawa visi misi. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 itu diminta kepada Kepala Daerah atau dalam hal ini Gubernur  yang berakhir pada 2022 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2003-2026. Ini seperti RPJMD, sebagai acuan untuk penyusunan RKPD 2003 dan dalam rangka untuk penyusunan APBD 2023. Dengan demikian, program bagi Gubernur yang berakhir 2022 itu kuat sekali untuk APBD 2023. Setidaknya dua dokumen yang dipegangnya. “Jadi, bagi kepala daerah yang berakhir 2022, legacy yang berkaitan dengan APBD 2023 ini kuat sekali. Pertama, ditopang oleh Pergub atau Perkada RPD 2023-2006,” kata Hamdani. Kedua, Pergub atau Perkada RKPD 2023. Jadi, kuat sekali legacy-nya tadi. Kalau hanya demikian, karena yang menjadi acuan penyusunan APBD itu adalah RKPD, dengan sendirinya tentu tidak mudah bagi seorang Penjabat Gubernur mengganti atau mengubah. Tetapi, memang dalam aturan tadi dimungkinkan setelah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, apakah Penjabat Gubernur DKI sekarang sudah mendapat izin dari Mendagri atau belum, perlu dikonfirmasi lagi. “Yang perlu dipertanyakan adalah: pertama, apakah anggaran tersebut ada dalam RKPD 2023? Kalau tidak, berarti ada proses anggaran yang tidak didukung dengan proses perencanaan pembangunan, karena pada hakikatnya kalau kita bicara tentang masalah tata kelola pengeluaran keuangan daerah itu, mesti diawali dari perencanaan pembangunannya yang ada dalam RKPD sehingga tidak ujug-ujug dia muncul dalam APBD saja,” ujar Hamdani. Berkaitan dengan usulan-usulan yang apakah kegiatan sepeda itu dihilangkan atau kegiatan subsidi untuk transportasi massa dihibahkan, lanjut Hamdani wa yang harus kita pahami adalah kalau subsidi untuk transportasi massa itu dihilangkan, harus diingat bahwa itu merupakan unsur wajib, itu pelayanan dasar, wajib dan dasar, karena menyangkut sosial kemasyarakatan yang tidak bisa kita kurangkan atau kita hilangkan. Apalagi kalau dibarter dengan hibah. Ketentuan hibah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa hibah dapat dialokasikan apabila telah terpenuhi urusan wajib tadi. Jadi tidak bisa tiba-tiba muncul anggaran hibah. Kemudian hibah tadi juga tidak bisa muncul dalam proses apalagi kalau sudah lewat WAPPS. Jadi, ketika usulan-usulan tadi disampaikan atau proposal yang masuk dan permohonan masuknya sekarang dan itu lewat, tidak masuk dalam kebijakan umum anggaran pembangunan, maka sudah bisa dipastikan tidak memiliki legalitas untuk dianggarkan. Jika demikian peraturannya maka apa yang bisa dilakukan? Apakah publik bisa mengajukan keberatan soal ini atau mekanismenya seperti apa? Menjawab pertanyaan ini Hamdani menjelaskan, kalau berkaitan dengan dokumen perencanaan anggaran, kita bisa melihat rencana pembangunan di situsnya DKI Jakarta. Jika yang berkaitan dengan warga yang merasa terdampak dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi sebagian warga tadi, pertama kita melihat bahwa seorang penjabat mundur manakala program itu merupakan program lanjutan, maka yang harus diperhatikan adalah kesinambungan dari program yang sudah ada. Bagaimana pemanfaatannya bisa maksimal kalau di tengah jalan diamputasi. Program ini kan sudah dimusyawarah dan diputuskan dalam Musrembang, sehingga jika ada perubahan harus dipertemukan antara Gubernur dan warga dalam RKPD-nya. “Jadi, rencana pembangunan yang ada dalam RPD bukan merupakan selera personal. Ini adalah kemauan warga dan merupakan kesepakatan antara Pemprov DKI dengan warga, juga dengan DPRD,” lanjut Hamdani. Bahasan selengkapnya bisa disaksikan di Herubeno Point. (ida)

Gurihnya Bila Punya Pesinden yang Tak Ngerti Bahasa Inggris

BY FNN Jum'at, 18 November 2022 13:57:37 0

Inilah negeri wakanda, negeri yang dipimpin pesinden yang berijazah palsu ini. Saking palsunya, maka orang yang membongkar kasus ini langsung dipenjara dua kali sampai bininya dibuntingin. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung JADI wartawan sepintar apapun dia dengan jam terbang tinggi pun gak bisa berkutik bila bertanya untuk menjebak pesinden yang gak ngerti bahasa asing. Dia hanya tahu bahasa kodok sebagai titisan ilmu dari Nabi Sulaiman AS yang ngerti bahasa binatang. Jadi wartawan gak bisa berlama-lama mau tanya sang pesinden. Wong dia sendiri gak ngerti, mau apa? Paling yang kesel orang-orang pintar sebagai masyarakatnya yang ngerti bahasa asing. Keren kaaan lulusan kampus ternama di Kota Jogjakarta walaupun gak ada ijazahnya bisa memimpin suatu sidang yang dihadiri kepala-kepala negara asing dari negara-negara yang besar...? Payah para profesor doktor di negeri ini. Kalian cetek semua. Cuma pertanyaannya event di Bali itu benar-benar nyata atau sekedar gimik saja untuk mengangkat namanya, siapa tahu bisa dicalonkan jadi Sekjen PBB, kalau di sini gak bisa dan tertutup kran untuk 3 periode. Negara ini memang negara penuh kejutan. Kala para pendukungnya, terutama para buzzerRp laknatullah anti Arab dengan istilah kadrun tapi tiba-tiba Syekh tajir melintir dari Arab menghadiahkan pada pesinden Indonesia “Masjid yang Indah” seindah masjid Nabawi. Ini sebagai kompensasi kepada pesinden waktu diminta Syekh kadrun ini membiayai proyek IKN, sudah disetujui tapi akhirnya dibatalkan. Mungkin sang Syekh berpikir dari pada bantu IKN sama saja bantu orang China komunis. Mending bantu Umat Islam dalam bentuk mendirikan masjid yang megah dan mewah. Kalau urusan ini sang Syekh gak pelit karena berbisnis dengan Allah SWT. Cuma jadi pertanyaannya selama pesinden berkuasa di negeri ini selama sepuluh tahun kurang dikit sudah berapa masjid yang pernah dibangun? Mungkin ada masjid kecil yang dibangun di terminal tapi gak tahu di terminal mana. Inilah negeri wakanda, negeri yang dipimpin pesinden yang berijazah palsu ini. Saking palsunya, maka orang yang membongkar kasus ini langsung dipenjara dua kali sampai bininya dibuntingin. Untung emaknya pesinden sudah koid, kalau gak emaknya juga terindikasi palsu karena jarak umur emaknya dengan pesinden hanya terpaut 10 tahun. Waktu jadi pesinden umurnya 51 dan emaknya umurnya 61 tahun. Sekali lagi keren kaaaan, umur 10 tahun sudah hamil dan melahirkan anak yang bakal jadi pesinden. Mungkin di sini letak keajaibannya. Sehingga,  ke sananya serba ajaib semua. Wallahu A\'lam ... (*)

Putihkan Jakarta!

BY FNN Jum'at, 18 November 2022 13:31:01 0

Percayalah, upaya anda tidak akan berhasil mematahkan semangat FPPI yang ada di mana-mana, dan bertobatlah meskipun anda itu hanya suruhan atau jongos majikan anda yang tersesat itu! Oleh: Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD SAYA menghadiri rapat persiapan konsolidasi “Reuni Akbar 212” yang akan digelar pada Jum’at, 2 Desember 2022, di Jakarta. Hasil keputusan rapat mengerucut dan membanggakan, penyelenggaraan Reuni 212 tahun ini kembali seperti tujuan ketika pertama dilaksanakan pada 2 Desember 2016, yaitu mengembalikan chitroh murni, Agama Islam sebagai agama Rahmatan Lil Aalamiin, untuk persatuan, kesejahteraan dan kedamaian umat manusia seluruh dunia. Jadi, jangan sampai ada yang menyelewengkan apa lagi memutar-balik dan mencampur-adukkan agama dan politik. Sekali lagi, hasil keputusan panitia, memaknakan bahwa penyelenggaraan Reuni Akbar 212 tahun ini sebagai ajakan dan cermin untuk mengingatkan dan mengajak kembali berpedoman dan berjalan pada jalan Allah, ajaran Islam yang penuh persatuan dan kedamaian umat manusia di dunia melalui wadah keumatan dan kebangsaan! Kita akan bermunajat besar, berdoa dan bersyukur bersama-sama, tidak pandang bulu, tidak pandang dari kelompok maupun golongan apapun dan manapun, kita akan bertumpah-ruah menjadi satu di Ibukota Jakarta pada 2 Desember 2022, dengan satu tujuan murni, kembali kepada jalan Allah dan fitrah Islam tanpa diembel embeli niat atau pamrih apapun! Hanya satu tujuan dan satu niat tulus, untuk persatuan dan kedamaian umat Islam di Indonesia khususnya dan umat Islam di dunia umumnya, melalui keumatan dan kebangsaan, bertekad bulat dan hanya bersandar kepada Allah SWT! Riak-riak Kecil Sepulang saya dari rapat yang selesai pada 16 Nopember pukul 22 30, sampai di sekitar hotel Borobudur, saya bersama isteri mampir makan bakmi Jawa, mobil saya parkir dekat ujung Jalan Wahidin 1, kira-kira 20 meter dari saya nongkrong sambil makan bakmi. Tiba-tiba pada pukul 23.15 terdengar ledakan semacam petasan, dengan santai saya bersama isteri tetap menikmati bakmi Jawa. Namun, ketika saya menuju mobil yang saya parkir, di situ telah berkerumun beberapa orang melihat dan membicarakan ledakan di mobil saya. Dan... benar setelah saya periksa, mobil saya tetap terkunci, bau bensin menyengat di sekitar mobil, ada bekas botol air mineral 1 literan yang berisi tinner warna hitam tergeletak di dekat mobil, ada tali plastik warna hijau yang nyangkut di kaca spion depan kanan, dekat sopir. Saya bertanya pada orang yang ada di situ, mereka mengatakan tidak tahu- menahu, hanya spontan datang karena mendengar ledakan, namun ada seseorang yang sepintas melihat ada dua orang berboncengan sepeda motor yang tidak jelas nomor, jenis, dan warnanya. Setelah saya rasa cukup, saya kembali ke tempat saya menginap di salah satu perwakilan Kodam yang pernah lama saya berdinas. Siangnya, 17 Nopember 2022, pukul 13.00 saya bersama isteri kembali ke Bandung, ketika 10 meter akan sampai di rumah, tepatnya di ujung gang di mana saya tinggal, di Jalan Cijerah Bandung, dekat Borma, pada pukul 18.50 saat saya membelokkan mobil masuk gang, tiba tiba terdengar ledakan keras, mobil saya pinggirkan, saya keluar mobil memeriksa ban depan kiri yang saya kira meletus, ternyata utuh tidak apa-apa. Baru setelah saya periksa bagian belakang, ternyata kaca belakang mobil saya sudah jebol, lubang di tengah-tengah sekitar 5 cm dan retak di sekeliling kaca. Karena tempat ramai toko dan orang-orang jualan, ada yang melihat jika ada 2 orang berboncengan sepeda motor N-Max tua, warna hitam seperti menggedor kaca belakang mobil saya dan terus cepat melaju kencang ke depan. Ada lagi yang memperkirakan ada orang yang tidak dikenal melempar batu atau memukul dengan palu kekaca mobil saya (kemungkinan ada batu yang masuk mobil). Begitu mobil bagian dalam saya periksa, di jok belakang saya temukan benda tembaga sepanjang 7 cm, bulat 2 cm, berbentuk mirip peluru, sebagian dibalut dengan kain kafan dengan sedikit tetesan/lumuran cairan warna darah jingga. Alhamdulillah, saya bersama isteri dalam keadaan sehat tanpa ada luka apapun. Dari kejadian di atas, bisa saja ada orang yang iseng, tapi saya lebih menduga ada orang yang sengaja nguntiti dan berniat tidak baik ke saya, bahkan ada kontak-kontakan dari oknum tertentu Jakarta dan Bandung. Saya berasa, ini mungkin ada kaitan saat saya bicara dalam rapat di Jakarta, yang akan menerjunkan 100-200 orang FPPI yang akan bersinergi dengan tim PAM dari Panitia Reuni 212. Tujuan dukungan saya sebagai wujud konkrit, sekumpulan purnawirawan untuk ikut berpartisipasi ikut membantu dalam rangka untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan kita semua. Oleh karenanya, saya menghimbau dan berharap, kepada oknum-oknum manusia yang berniat buruk ke saya, untuk berpikir kembali bahwa tidak ada manfaatnya memburu saya, karena saya bukan siapa-siapa dan tidak akan bermakna. Saya khawatir, justru rencana tindakan anda akan mendapat dari kutukan dari Allah yang Maha Kuasa, karena tidak ada pamrih lain dari saya selain mecintai NKRI ini dan terus akan mendukung dan membantu menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Percuma, upaya-upaya itu, karena sedikitpun tidak akan menyurutkan keinginan saya. Berketuhanan, profesional, proporsional, prosedural, konstitusional, kompak, bersatu, valid, solid, beradab, dan bermartabat yang dilandasi Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika serta berprinsip terhadap hal yang normatif namun luwes terhadap sesuatu yang sulit diterjemahkan menjadi tumpuan FPPI. Tak terbang karena pujian, tak tumbang karena cacian! Itu merupakan pegangan orang orang renta ini. Ketahuilah, dalam diri saya yang sudah renta ini, tidak memiliki kemampuan apapun, kecuali ingin mengajak teman-teman saya para purnawirawan dan masyarakat yang mau dan sepaham, menyisihkan sedikit pikiran dan tenaga untuk peka dan peduli terhadap keadaan NKRI dalam satu wadah Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI). Percayalah, upaya anda tidak akan berhasil mematahkan semangat FPPI yang ada di mana-mana, dan bertobatlah meskipun anda itu hanya suruhan atau jongos majikan anda yang tersesat itu! Anda bisa celaka duluan sebelum bisa mencelakai saya. Bagi saya, mati hidup, sekarang atau nanti, sama saja, hanya di tangan Allah, maka berupayalah agar kapanpun matimu di jalan Allah! Sekali lagi, hentikan kegiatan laknat anda daripada terbukti kalian akan celaka di jalan dan ditonton oleh orang banyak. Camkan ini! Marilah bersama, berniat luhur dan mulia untuk kemaslahatan manusia dengan ikhlas dan semangat memutihkan Jakarta pada 2 Desember 2022. Allahu Akbar… Merdeka…! Bandung, 18 November 2022. (*)

Ada Modus Pencucian Uang di Bisnis Tambang Ilegal Disuntikkan ke Klub Sepak Bola

BY FNN Jum'at, 18 November 2022 11:47:04 0

Jakarta, FNN – Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies, mengatakan, salah satu pencucian uang ilegal terbesar ada di industri olahraga sepakbola: melalui pembelian klub atau melalui sponsor. “Di Indonesia juga terjadi, ada pihak awam mendadak beli klub sepakbola dan dapat sponsor dari minyak goreng: terkait pencucian uang?” sebut Anthony Budiawan kepada FNN, Jum’at (18/11/2022). Anthony Budiawan menyebut, aktivitas tambang ilegal di Indonesia memiliki potensi besar mengarah kepada tindak pencucian uang. Sebab, katanya, uang kotor yang dihasilkan oleh tambang ilegal tersebut perlu disamarkan agar tak terendus oleh aparat. Budiawan berkata ada berbagai macam cara modus pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang ilegal. Salah satunya adalah dengan menyuntikkan investasi kepada perusahaan-perusahaan tambang yang legal. “Jadi nantinya akan ada perputaran uang dari bisnis tambang tersebut. Dan juga ini upaya untuk menyamarkan aliran dana,” kata dia dalam diskusi tentang tambang di Jakarta pada Kamis, 17 November 2022. Selain melakukan penanaman modal, ia juga menambahkan, pencucian uang dari tambang ilegal bisa dilakukan melalui aktivitas bisnis yang juga ilegal pula. Ia mencontohkan dari hasil risetnya yang menunjukkan uang hasil tambang diinvestasikan kepada perusahaan-perusahaan judi. “Berdasarkan berbagai laporan, uang money laundering dari aktivitas judi itu bisa mencapai 155 triliun rupiah,” ungkap Anthony Budiawan. Selain itu, ia juga menyebut salah satu modus pencucian uang dari aktivitas tambang adalah menginvestasikannya ke dalam klub sepak bola. Menurutnya, praktik investasi uang tambang ilegal kepada klub sepak bola ini juga masih memiliki keterkaitan dengan bisnis judi ilegal. “Bahkan kita tahu salah satu klub sepak bola di Italia mendapat suntikan dana dari kegiatan tambang ilegal di Indonesia,” ujarnya. Anthony Budiawan juga menjelaskan bahwa salah satu alasan menjamurnya tambang ilegal di Indonesia adalah adanya dugaan keterlibatan aparat di dalamnya. Menurutnya, aparat diduga tidak hanya sebagai pelindung dari bisnis ilegal, melainkan juga bertindak sebagai pemain dari bisnis haram tersebut. “Salah satunya adalah Ismail Bolong beberapa waktu lalu,” kata Budiawan. (mth)

Kuasa Pengetahuan

BY FNN Jum'at, 18 November 2022 10:58:57 0

Pada abad 19, Britania, Perancis, dan Jerman melesat menjadi kekuatan dunia, bersamaan dengan keunggulannya dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Oleh: Yudi Latif, Cendikiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, sikap kita terhadap dunia pendidikan dan pengetahuan cenderung mendua. Di satu sisi, hampir semua sepakat pentingnya modal pendidikan-pengetahuan (culture capital) bagi kemajuan negara. Di sisi lain, bahkan para ilmuwan sendiri jarang memberikan perhatian pada pengaruh variabel keilmuan dan perguruan bagi kenaikan dan kejatuhan negara-bangsa. Dalam buku Empire of Ideas (2022), William C Kirby menengarai adanya kecenderungan seperti itu. Lewat studi komparatif, ia simpulkan bahwa dunia universitas terkait erat dengan dunia politik kekuasaan. Universitas Berlin – sebagai pelopor universitas riset modern – didirikan sebagai senjata budaya untuk memperkuat negara Prussia setelah kalah perang dari Perancis (1806), dengan memperbaharui kuasa pengetahuan. Dalam sambutan pasca kekalahan, Raja Frederick William III mengatakan, “Negara harus menggantikan apa yang kalah dalam kekuatan fisik dengan kekuatan intelektual.” Pada 1810 berdirilah Universitas Berlin. Begitu pun sejarah eksistensi Universitas di Amerika Serikat. Universitas tertua di negara itu, Universitas Harvard, untuk masa terpanjang abad pertamanya merupakan universitas negara (negara bagian). Kemudian berubah jadi universitas swasta namun dengan tetap mempertahankan komitmennya bagi tujuan kepublikan. Selama perang Dunia I dan II, universitas ini menjadi tanki pemikir dan pemasok teknologi bagi kemenangan perang. Apalagi Universitas California, Barkeley, yang sejak awal pendiriannya hingga kini merupakan universitas publik kebanggaan yang melayani negara bagian California. Meski saat ini makin banyak menerima dana dari swasta, namun tetap mempertahankan aspirasinya untuk melayani kepentingan publik. Di China, Universitas Tsinghua didirikan dengan misi kebijakan luar negeri: untuk mempererat hubungan AS dan China dengan mengirimkan alumni Tsinghua ke AS. Saat ini Tsinghua merupakan penerima talenta-talenta terbaik Amerika dan Internasional yang dengan cepat naik tangga sebagai institusi pendidikan tinggi kelas dunia. Kendati fakta keterhubungan erat antara dunia universitas dan dunia kekuasaan, perhatian para ilmuwan sendiri cenderung mengabaikannya. Signifikansi dunia universitas luput dari kebanyakan studi-studi berpengaruh yang berkaitan dengan politik kekuasaan serta kebangunan dan kejatuhan bangsa. Paul Kennedy dalam karya klasiknya, The Rise and Fall of the Great Power, memfokuskan perhatiannya pada perubahan ekonomi dan konflik militer. David Landes dalam The Wealth and Poverty of Nations lebih memberikan perhatian pada waktu dan jam ketimbang pada pendidikan. Daren Acemoglu dan James Robinson dalam Why Nations Fail menggali lebih dalam tentang asal-usul kekuasaan, kemakmuran dan kemiskinan, akan tetapi kata “pendidikan” tak ditemukan dalam indeks bukunya. Bahkan dalam karya Charles Males, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi perguruan tinggi pada umumnya dan di Harvard khususnya, hanya memberi sedikit ruang bagi universitas dalam membahas trajektori kebangkitan Amerika dalam bukunya Among Empires. Betapapun, setidaknya Landes sempat mengutip pernyataan seorang banker dari Teluk Persia pada titik zenit bonanza minyak, “Kaya adalah pendidikan... keahlian... teknologi. Kaya adalah mengetahui. Ya, kami memiliki uang. Namun, kami tidak kaya.” Negara kaya tak bisa memiliki (banyak) universitas yang miskin. Kapasitas suatu bangsa bisa saja diukur dengan PDB atau kekuatan militernya, akan tetapi tak bisa mengabaikan fakta pentingnya pendidikan, khususnya perguruan tinggi, bagi kegemilangan negara. Kekuatan ekonomi dan politik global terhebat dalam tiga abad terakhir juga memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin dalam pengetahuan dan kesarjanaan (perguruan tinggi). Perancis mendominasi Eropa secara lebih bertahan dengan kekuatan ide ketimbang kekuatan militer. Kekaisaran Qing pada puncaknya menentukan apa arti menjadi “terpelajar” dan “beradab” di kawasan Asia Timur yang juga dikagumi di Eropa. Pada abad 19, Britania, Perancis, dan Jerman melesat menjadi kekuatan dunia, bersamaan dengan keunggulannya dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Alhasil, kemampuan negara mempromosikan pendidikan dan pengetahuan sangat vital bagi kegemilangan negara-bangsa. Tak ada perbantahan antara rezim demokratis dan nondemokratis, liberal dan komunis atas pentingnya pengetahuan. Bahkan, seorang Mao dalam Revolusi Kebudayaannya meyakini, “Sebanyak apa pun mimpi kita, alam akan memberikannya sejauh ada pengetahuan.“  Belajar Merunduk. (*)

Pemain Naturalisasi Timnas Jordi Amat dan Sandy Walsh Resmi Warga Negara Indonesia

BY FNN Jum'at, 18 November 2022 08:32:39 0

Jakarta, FNN – Pemain Timnas, Jordi Amat berkewarganegaraan Spanyol dan Sandy Walsh warga negara Belanda resmi menjadi Warga Negara Indonesia, setelah diambil sumpah janji setia pewarganegaraan di Kantor Kemenkum HAM, Jakata Selatan, Kamis, 16 November 2022. Acara pemindah kewarganegaraan ini di langsungkan secara tertutup. Media peliput difasilitasi layar monitor yang terletak di depan gedung. Ketua Umum PSSI Mochammad Irawan tampak mendampingi keduanya. Diawali pembacaan Keputusan Presiden mengenai Status Warga Negara Indonesia (WNI) kepada kedua pemain tersebut. Selanjutnya Jordi Amat dan Sandi Walsh membacakan sumpah kewarganegaraan yang dilakukan secara bersama. “Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan, dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan menjalani dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya,” ujar Jordy Ahmad dan Sandy Walsh. Selanjutnya mereka dilantik sebagai Warga Negara Indonesia yang kemudian mereka melakukan penandatanganan berkas. (Anw)

Refleksi atas UU Sisdiknas

BY FNN Jum'at, 18 November 2022 02:58:45 0

Peran dominan persekolahan dalam sisdiknas telah melemahkan keluarga sebagai satuan pendidikan yang sah. Keluarga hanya diberi peran sebagai penghasil manusia yg akan disekolahkan untuk menjadi buruh trampil bagi kepentingan investor, bukan untuk menjadi warga negara yang bebas dan bertanggungjawab. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Departemen Teknik Kelautan ITS Surabaya 1. Tujuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada dasarnya adalah untuk membangun jiwa merdeka sebagai prasyarat budaya bagi bangsa yg merdeka. Sisdiknas adalah platform untuk belajar merdeka. Pembangunan adab dan akhlaq hanya mungkin dilakukan atas warga negara yang berjiwa merdeka. 2. Belajar sebagai konsep kunci dalam pendidikan belum didefinisikan sehingga  Wajib Belajar diartikan secara sembrono sebagai Wajib Sekolah. Padahal belajar sebagai proses tidak pernah mensyaratkan formalisme persekolahan yg rumit. Mengatakan Wajib Belajar sebagai Wajib Sekolah menyembunyikan misi persekolahan sebagai instrumen teknokratik untuk menyiapkan buruh yg cukup trampil menjalankan mesin2 pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan investor. 3.  Terlalu berorientsi mutu berbasis standard, lalu menomorduakan relevansi personal, keluarga, spasial dan temporal. Penyeragaman menjadi fitur utama persekolahan sehingga keunikan setiap warga belajar tidak dikenali, tidak dihargai, lalu terbengkalai dan tidak berkembang. 4. Pendidikan informal oleh keluarga dipandang tidak sepenting pendidikan formal, sehingga keluarga tidak dilihat sebagai satuan pendidikan yang penting dalam Sisdiknas; pengaturannya diletakkan pada pasal-pasal penutup. Peran dominan persekolahan dalam sisdiknas telah melemahkan keluarga sebagai satuan pendidikan yang sah. Keluarga hanya diberi peran sebagai penghasil manusia yg akan disekolahkan untuk menjadi buruh trampil bagi kepentingan investor, bukan untuk menjadi warga negara yang bebas dan bertanggungjawab. 5.  Pendidikan tinggi secara keliru dirumuskan sebagai kelanjutan pendidikan menengah. Padahal pendidikan menengah seharusnya pendidikan terminal yang menghasilkan warga negara yg mandiri, bertanggung jawab, sehat dan produktif pada usia 18 tahun. Pendidikan tinggi bersifat tambahan saja bagi warga negara yang memiliki bakat akademik tertentu. Mayoritas warga negara muda harus sudah mampu mandiri pada usia 18 tahun. Banyak perguruan tinggi dibangun hanya untuk menutup-nutupi kegagalan pendidikan menengah menghasilkan warga muda yang mandiri. Kebutuhan pendidikan tinggi yang meningkat sejatinya adalah kebutuhan semu. Kegagalan membangun budaya sehat telah menyebabkan banyak PT membuka fakultas kedokteran, dan swasta membuka rumah sakit. 6. Kehadiran internet telah mengurangi peran pendidikan formal melalui persekolahan secara signifikan. Akses pada sumber2 belajar makin terbuka. Sisdiknas perlu dirumuskan kembali sebagai Jejaring Belajar yang lentur sehingga membuka peluang belajar yang lebih besar bagi warga belajar.  Pendidikan akan semakin mengarah pada pola berguru atau magang pada empu atau pakar atau apprenticeship. 7. Persekolahan sebelum internet telah mempersempit peluang belajar, menjadikan pendidikan sebagai barang publik menjadi makin langka, dan mahal. Pendidikan untuk semua makin mudah dilaksanakan dengan mengurangi dominasi sekolah dalam Sisdiknas. Sisdiknas harus dirumuskan kembali sebagai platform untuk memperluas learning opportunity. Surabaya, 17 November 2022. (*)

Meminta Klarifikasi MUI Soal Ahli Agama dan Fatwa Mubahalah dalam Pandangan Agama Islam

BY FNN Jum'at, 18 November 2022 02:37:01 0

Namun, do\'a kaum muslimin yang diijabah akan mendatangkan pertolongan Allah SWT kepada kami. Saat Allah SWT menolong, maka tak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan. Oleh: Ahmad Khozinudin, SH, Advokat, Kuasa Hukum Gus Nur PADA hari Kamis (17/11), Penulis bersama Tim Advokasi Gus Nur (Bang Eggi Sudjana, Rekan Ricky Fattamazaya, Anwar Silalahi) dan sejumlah Tokoh dan Ulama (Ustadz Irwan Syaifulloh, Ustadz Bukhori Muslim, Ustadz Salman, dll) mendatangi Kantor Pusat MUI, di Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat. Kami ingin menemui Pimpinan atau Perwakilan dari MUI, sehubungan dengan surat Permohonan Informasi dan Fatwa Keagamaan Soal Mubahalah yang telah kami kirim tanggal 14 November 2022 lalu. Sayangnya, kami tidak dilayani dengan baik. Tak ada perwakilan MUI yang menemui kami, tidak diberitahu pula kapan unsur Pimpinan MUI bisa mengagendakan waktu untuk menerima kami. Padahal, kami sudah berkirim surat resmi sebelumnya pada 14 November 2022. Di dalam surat tersebut, selain meminta informasi soal ahli agama dan mohon fatwa keagamaan soal Mubahalah, kami juga menyampaikan informasi hari Kamis, tanggal 17 November 2022 berkunjung ke MUI. Karena tidak ditemui, tidak pula ada kejelasan kapan akan diagendakan pertemuan untuk menerima dan beraudiensi, akhirnya kami membuat video pernyataan di depan Kantor Pusat MUI. Beberapa substansi pernyataan kami adalah sebagai berikut: Pertama, kami menyayangkan pelayanan MUI dalam menindaklanjuti permohonan masyarakat dan penerimaan tamu. Kedepan, kami berharap MUI dapat lebih memperbaiki layanan dan penerimaan aduan atau kunjungan masyarakat. Kedua, Klien kami Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dipersoalkan secara hukum dan menjadi Tersangka diantaranya karena dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama berdasarkan ketentuan pasal 156 a KUHP, sehubungan dengan unggahan konten Mubahalah Gus Nur pada akun Youtube GN-13. Salah satu unsur pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama harus dipenuhi dengan adanya keterangan ahli agama, yang dalam hal ini ahli agama Islam yang harus representatif, yakni harus ahli agama yang ditunjuk atau mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mubahalah adalah salah satu ajaran syariat Islam. Menjadikan konten Mubahalah sebagai dasar pengenaan pasal penodaan agama adalah tindakan yang absurd bahkan justru berpotensi menodai agama Islam. Sehingga, Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan fatwa keagamaan tentang Mubahalah agar dapat memberikan pencerahan kepada segenap masyarakat. Berdasarkan hal itu, kami mendatangi Majelis Ulama Indonesia agar dapat mengkonfirmasi apakah telah mengutus atau menunjuk ahli agama kepada tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dalam perkara yang menjerat klien kami. Mengingat, penyidik Ditsiber Bareskrim Polri mengaku telah berkoordinasi dengan MUI sehubungan dengan penetapan Tersangka penista agana terhadap klien kami Gus Nur. Padahal, sangat aneh Mubahalah dijadikan kasus penistaan agama. Kami juga meminta agar MUI dapat menerbitkan fatwa keagamaan tentang Mubahalah. Sehingga, kedepan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap Mubahalah, siapapun yang melakukannya. Ketiga, kami menyampaikan himbauan kepada Kapolri Pak Listyo Sigit Prabowo agat segera menghentikan kasus ini. Mengingat, kasus ini jika diteruskan dikhawatirkan akan memicu kegaduhan. Bahkan, akan ada kesan Penyidik Polri melakukan kriminalisasi terhadap ajaran Islam Mubahalah. Tindakan seperti ini semestinya selesai dengan penyelesaian Restorative Justice. Bukan dengan pemidanaan. Keempat, penangkapan Gus Nur dengan kasus Mubahalah ini tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Ijazah Palsu yang dilayangkan Bambang Tri Mulyono (klien Kami yang lain). Sebab, tanggal 3 Oktober 2022 kami mendaftarkan gugatan Ijazah Palsu, tanggal 18 Oktober 2022 panggilan sidang, pada tanggal 13 Oktober 2022 Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap, ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim. Selain dipersoalkan dengan kasus penodaan agama, klien kami Gus Nur juga dikasuskan dengan pasal mengedarkan berita bohong (pasal 14 UU No 2/1946). Kebohongan itu terkait ijazah palsu Joko Widodo yang menjadi objek Mubahalah Gus Nur. Kalau kasus Gus Nur dilanjutkan, Gus Nur dituduh mengedarkan berita bohong soal Ijazah palsu melalui Mubahalah, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ijazah Joko Widodo asli. Penyidik Bareskrim harus menyidik Saudara Joko Widodo dan meneliti keaslian Ijazah Joko Widodo. Materi ini tentunya akan kami maksimalkan untuk diungkap di pengadilan, agar dapat diketahui siapa yang bohong. Kalau penyidik tidak memeriksa Saudara Joko Widodo, maka unsur \'mengedarkan berita bohong tidak terpenuhi\' dan kasus yang menimpa klien kami benar-benar hanya digunakan untuk membungkam klien kami dan menghalangi upaya mencari kebenaran soal ijazah palsu Joko Widodo melalui gugatan (yang telah kami cabut sebelumnya, karena faktor penangkapan terhadap Bambang Tri Mulyono). Terakhir sebagai penutup, kami memohon doa dan dukungan kepada segenap umat Islam agar kami bisa maksimal membela Gus Nur. Kami menyadari, tidak mudah menghadapi kekuasaan, apalagi secara substansi ini berhadapan dengan RI-1. Namun, do\'a kaum muslimin yang diijabah akan mendatangkan pertolongan Allah SWT kepada kami. Saat Allah SWT menolong, maka tak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan. Mohon doa juga, agar Gus Nur, Bambang Tri Mulyono, serta segenap keluarga Gus Nur diberikan kesabaran dan keikhlasan. Dan kepada pengurus MUI, kami masih siap untuk menunggu undangan resmi untuk menerima kunjungan kami, sebagaimana telah resmi kami kirimkan melalui surat sebelumnya. (*)

Uhaib: Membangun Koalisi untuk Negeri Tidak Sembarangan

BY FNN Kamis, 17 November 2022 19:58:48 0

Jakarta, FNN – Pada Kamis (17/11/2022) berlangsung Diskusi Kopi Party Movement dengan tema Gurita Energi Kotor Dari Lubang Tambang (Dari Skandal Uang Kotor 303 Hingga Pengkhianatan Pasal 33 UUD 1945) di Dapoe Pejaten, Jl. Raya Pasar Minggu, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Gigih Guntoro, kemudian mengundang narasumber Prof. Anthony Budiawan (Pakar Ekonomi), Abraham Samad (Mantan Ketua KPK), DR. Faisal Basri (Dosen UI), Faisal Ratuela (Direktur Eksekutif Walhi Malut), Salamuddin Daeng (Peneliti AEPI), Yohana Toko (Direktur Walhi Kaltim), serta DR. M. Uhaib As\'ad (Dosen Universitas Islam Kalsel). DR. M. Uhaib As\'ad kerap disapa Uhaib membuka bahasan dengan kilas balik terhadap VOC jaman dahulu yang pernah dilakukan oleh Indonesia sebelum merdeka. “Pembahasan kali ini sangat menarik. Saya awali dengan kilas balik yang terjadi di Indonesia yaitu VOC. Sejarah VOC hanya mengambil kekayaan SDA Indonesia seperti cengkeh, pala, atau rempah lainnya. Namun, yang terjadi saat ini adalah VOC juga. Tapi, cukup erat kaitannya dengan politik,” tuturnya. Menurutnya, VOC modern Indonesia sejatinya merampok kekuasaan negara lewat partai politik. Poin bersamanya tidak hanya praktik ekonomi yang menghabiskan SDA saja. Ada korelasinya dengan politik. “Di negara yang kaya dengan SDA kaitannya dengan pasal 33, ya seharusnya kita juga kaya semua. Faktanya, ditengah kekayaan SDA masih ada rakyat Indonesia yang stunting, kekurangan, kelaparan,” tegas Uhaib. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan fundamen sistem perekonomian nassional. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Uhaib menegaskan untuk tidak main-main dengan pasal tersebut. “Lihat, Papua dikeruk, hanya dapat royalti berapa? Regulasi politik sekarang bergeser menjadi kapitalisme. Bicara demokrasi sangat erat dengan SDA. Bukan hanya sekedar bisnis, ada instrumen perselingkuhan politik,” ungkap Uhaib. Dalam penutupnya, Uhaib berharap untuk Indonesia terus memperbaiki sistem pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan human resources. “Teman-teman yang hadir pada diskusi kali ini, Jepang kaya bukan karena SDA tapi dari Human Resources-nya. Diharapkan kedepannya Indonesia juga bisa seperti itu. Kita bukan sedang membangun jembatan, yang hanya 2-3 tahun selesai dan jadi. Tapi, kita harus bisa membangun koalisi yang kuat untuk negeri, tidak sembarangan,” tutupnya. (Ind)

LaNyalla Minta Presiden Jokowi Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 1945 Asli

BY FNN Kamis, 17 November 2022 19:15:32 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo diminta mengeluarkan Dekrit supaya  kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli. Sebab, selama 20 tahun sejak amandemen UUD 1945 yang dimulai pada tahun 2000, rakyat semakin tertindas di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang terus dikuasai oligarki. “Rakyat menunggu dan mendukung Jokowi mengeluarkan dekrit,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti ketika berkunjung ke kantor FNN, di Gedung SOHO, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu, 16 November 2022 sore. Dalam kunjungan yang tidak direncanakan itu, ia didampingi anggota DPD asal pemilihan Aceh, Fachrul Razi. Menurut LaNyalla, dengan kembali ke UUD 1945 asli jelas akan berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ke masa mendatang. Agar bisa seperti itu, maka kembali ke UUD 1945 asli itu kemudian disempurnakan dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Ia yakin betul rakyat mendukung jika Jokowi mengeluarkan dekrit yang tujuan utamanya menyelamatkan bangsa dan negara sehingga tetap kokoh dalam koridor NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). “Resistensi (sedikit) pasti ada dari sebagian kecil anggota DPR/MPR, termasuk dari partai politik. Itu tidak masalah. Yang jelas, rakyat (sudah) mendukung kembalinya ke UUD 1945 asli,” kata senator asal pemilihan Jawa Timur itu. LaNyalla mengaku sudah banyak menyerap aspirasi rakyat akan hal itu. Aspirasi itu diperoleh dan didengarkannya secara langsung ketika melakukan kunjungan kerja sejumlah daerah di Indonesia dan berdialog dengan berbagai lapisan masyarakat. “Kalangan akademisi (rektor, dosen, guru besar dan mahasiswa) para sultan, tokoh agama dan pemudia, tokoh-tokoh lainnya  di daerah menunggu kembali ke UUD 1945 asli,” katanya. Tidak hanya dari daerah, sejumlah tokoh bangsa pun turut mendukung gagasan dan desakannya supaya kembali ke UUD 1945 asli itu. “Saat saya bertemu dengan Try Soetrisno (mantan Wakil Presiden), Pak Try sangat mendukungnya. Yang kencang (mendukung kembali ke UUD 1945 asli, begitu ucap Pak Try,” katanya. Dalam waktu dekat, dia pun akan menemui sejumlah pejabat negara guna menyampaikan usulannye supaya kembali ke UUD 1945 asli. Dengan cara itu, dia semakin yakin pada akhirnya presiden mengeluarkan dekrit. Dia menyebutkan keinginan kembali ke UUD 1945 itu sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Tidak lama setelah saya sampaikan, anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) menemui saya. Saya sudah sampaikan dan serahkan “Peta Jalan mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” sebanyak 36 halaman yang intinya kembali ke UUD 1945 asli,”ucapnya. (Anw).

Indonesia Ajukan Diri Tuan Rumah Olimpiade 2036, LaNyalla Minta Seluruh Komponen Kompeten Dilibatkan

BY FNN Kamis, 17 November 2022 19:03:21 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Indonesia siap mencalonkan diri jadi tuan rumah Olimpiade 2036, pada hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. LaNyalla mendukung rencana tersebut. Hanya saja, ia berharap seluruh komponen yang berkompeten dilibatkan. “Tentu saja kita sambut baik. Karena, kesiapan ini akan berdampak pada banyak sektor. Sama halnya perhelatan G20 di Bali, yang berpotensi positif terhadap beberapa sektor,” katanya, Kamis (17/11/2022). Tidak itu saja, LaNyalla juga berharap kesiapan menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 disampaikan secara transparan kepada publik. “Pemerintah pun harus membuka akses yang lebar kepada semua pihak agar dapat menjadi bagian dari persiapan event itu,” tuturnya.  Ketua Umum PB Muaythai Indonesia itu menambahkan, sukses penyelenggaraan event yang bergengsi akan lebih mudah dan optimal jika melibatkan pihak-pihak yang kompeten. “Kenapa pihak-pihak kompeten harus dilibatkan? Karena pencalonan tuan rumah Olimpiade 2036 harus berdampak domino bagi banyak hal, baik secara ekonomi maupun lainnya, seperti inspirasi prestasi pada cabor olahraga, peningkatan kualitas SDM serta infrastruktur,” tutur pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu. Lebih dari itu, LaNyalla berharap keterlibatan seluruh komponen atau SDM yang kompeten dilakukan secara maksimal. Seperti untuk pembangunan venue yang memenuhi standar dan lainnya. (mth/*)

Para Bandit Batubara Indonesia Akhirnya Disuntik Mati dengan Dana 20 Miliar US Dolar

BY FNN Kamis, 17 November 2022 18:40:13 0

Jadi suntik mati dan jangan sisahkan satupun. Ini eranya suntik-menyuntik mati. Mumpung presiden Jokowi dapat uang US$ 20 miliar dari Jepang, AS dan negara negara G7. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) DUA tahun lagi Presiden Joko Widodo akan menjabat, mewariskan komitmen dalam tujuh tahun ke depan akan menutup pembangkit batubara lebih cepat dari yang dijadwalkan. Inilah yang dihasilkan oleh pertemuan G20 Bali Indonesia Presidency. Suntik mati pembangkit batubara dengan uang 20 miliar US dolar dari konsorsium internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Kesepakatan akan memajukan emisi puncak hingga 2030. Indonesia sendiri telah menetapkan tujuan nol-bersih dalam sektor ketenagalistrikan Program berdasarkan rencana COP26 Afrika Selatan. Dana ini akan dikelola oleh Kemitraan Transisi Energi Indonesia (JETP), yang direncakan rampung dalam satu tahun “mungkin merupakan satu-satunya transaksi atau kemitraan keuangan iklim terbesar yang pernah ada,” ungkap seorang pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan kepada wartawan. Untuk mengakses program hibah dan pinjaman lunak senilai US$ 20 miliar selama periode tiga sampai lima tahun, Indonesia telah berkomitmen untuk membatasi emisi sektor listrik sebesar 290 juta ton pada tahun 2030, dengan puncaknya pada tahun itu. Sektor publik dan swasta masing-masing telah menjanjikan sekitar setengah dari dana tersebut. “Indonesia berkomitmen untuk menggunakan transisi energi kita untuk mencapai ekonomi hijau dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” kata Presiden Joko Widodo dalam sebuah pernyataan. “Kemitraan ini akan menghasilkan pelajaran berharga bagi komunitas global.” Darimana Dananya? Amerika Serikat dan Jepang memimpin upaya bersama Indonesia atas nama negara demokrasi G7 lainnya, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, serta mitra Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa. Bank pembangunan multilateral dan Dana Investasi Iklim akan menyumbang sekitar sepertiga dari US$ 10 miliar dana publik untuk JETP Indonesia, kata kepala CIF Mafalda Duarte kepada wartawan. CIF telah mengalokasikan sekitar US$ 500 juta untuk membantu transisi energi Indonesia. Jepang sendiri telah  mengumumkan akan membantu transisi Indonesia dari tenaga batubara melalui lembaga publik dan swasta, termasuk Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang berafiliasi dengan negara. Selanjutnya Asian Development Bank (ADB) dan produsen listrik swasta pada hari Senin mengumumkan rencana untuk membiayai kembali dan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara 660 Megawatt di provinsi Jawa Barat, kesepakatan pertama di bawah program pembiayaan pengurangan emisi karbon baru ADB. Pejabat Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS mengatakan setengah dari US$ 20 miliar akan datang dari sektor swasta, dengan tujuh bank global yang berpartisipasi: Bank of America (BA.N) Citigroup Deutsche Bank (DBKGn.DE), HSBC (HSBA.L), Standard Chartered (STAN.L), Macquarie (MQG.AX) dan MUFG. Para pejabat AS mengatakan, keuangan publik akan mencakup pinjaman lunak dan ekuitas, serta beberapa hibah. AS akan bekerja dengan Indonesia untuk memetakan rencana 90 hari untuk mendirikan sekretariat untuk menjalankan inisiatif dan bagi Indonesia untuk mereformasi kebijakannya, seperti merampingkan perizinan dan menyiapkan proses pengadaan yang kompetitif untuk membuat target dapat dicapai. Suntik Mati Batubara Suntik dulu baru mati, mungkin itu maksud Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Adanya suntikan dana US$ 20 miliar akan membuat ngiler. Sehingga tidak ragu-ragu lagi akan menyuntik mati seluruh pembangkit batubara yang sebagian besar milik oligarki yang menopang politik negara ini. Dana tersebut akan diterima separuh oleh pihak swasta sehingga akan mempensiunkan separuh dari pembangkit batubara mereka. Dan, Oligarki pembangkit batubara dapat mengakses program hibah dan pinjaman lunak senilai US$ 20 miliar selama periode tiga sampai lima tahun, Indonesia telah berkomitmen untuk membatasi emisi sektor listrik sebesar 290 juta ton pada tahun 2030, dengan puncaknya pada tahun itu. Ini kerja lumayan oligarki Indonesia, delapan tahun mereka bersama Presiden Jokowi menggenjot pembangunan pembangkit batubara melalui mega proyek 35 ribu megawatt. Proyek yang berhasil memasang kapasitas listrik 72 gigawatt. Sementara kebutuhan puncak listrik nasional hanya 38 gigawatt. Jadi kalau seluruh pembangkit batubara swasta ditutup, maka sama sekali tidak ada masalah dengan listrik nasional. Tetap nyala. Jadi suntik mati dan jangan sisahkan satupun. Ini eranya suntik-menyuntik mati. Mumpung presiden Jokowi dapat uang US$ 20 miliar dari Jepang, AS dan negara negara G7. Ini adalah kebetulan yang baik bagi PLN, lepas dari kewajiban membayar 50% listrik yang tidak terpakai atau terbuang percuma atau tidak terjual. Jadi, Pak LBP paham sudah bagaimana mancing uang yang banyak. Top markotop lah! (*)

Benarkah Budi Gunawan Didukung Megawati Menjadi Cawapres?

BY FNN Kamis, 17 November 2022 16:43:41 0

Melihat jejak digital di atas, rasanya tidak mungkin kalau PDIP bakal dukung Budi Gunawan maju Pilpres 2024. Saya yakin, Megawati lebih mengutamakan Ketua DPR Puan Maharani putrinya ketimbang “orang lain”. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN TULISAN Wartawan Senior FNN Kisman Latumakulita berjudul “Kepala BIN Budi Gunawan Serasi Menjadi Cawapres Anies Baswedan” di FNN (Ahad, 13 November 2022 21:53:43) menarik untuk disimak lebih dalam. Kisman menilai, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan sangat layak dan pantas untuk dijodohkan menjadi bakal calon Wakil Presiden dari Anies Baswedan. Kapasitas dan kapabilitas sangat baik sebagai tokoh bangsa. Budi Gunawan suskes menjadi negarawan yang teruji mengabdi kepada bangsa Indonesia.Hampir dipastikan tidak ada komponen bangsa ini yang meragukan komitmen dan kemampuan Budi Gunawan. Meski tidak banyak diketahui masyarakat menengah-bawah, namun kiprah Budi Gunawan untuk menyatukan seluruh komponen bangsa selalu dan selalu dilakukan. Menurut Kisman, Budi Gunawan tidak pernah berhenti berbuat yang terbaik demi bangsa Indonesia. Dan, berbagai lapisan masyarakat digalang untuk memastikan bahwa Indonesia tetap bersatu, baik hari ini maupun nantinya.Ketokohan Budi Gunawan bisa dianggap mewakili kaum nasionalis abangan. Figur yang cocok dengan bakal Calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan yang dikesankan mewakili kelompok nasionalis kanan. Pasangan koalisi yang serasi untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa Indonedia. Kisman menilai, Anies Baswean-Budi Gunawan bisa mengakhiri keterbelahan sosial masyarakat yang masih terasa sampai hari ini. Dalam tulisan itu juga disebutkan, Budi Gunawan masih lebih unggul dibandingkan dengan bakal Cawapres Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat maupun mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Bisa dibilang (lebih) unggul dalam semua aspek. Apalagi Budi Gunawan juga (diketahui) memiliki kedekatan yang sangat mumpuni dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri,” tulisnya.Begitu pula bila dibadingkan dengan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, PhD, yang sekarang menjabat Menteri Dalam Negeri, maka Budi Gunawan juga masih lebih unggul. Budi Gunawan itu matang dan mampu di semua lini. Baik itu lini depan, lini tengah dan lini belakang. Kisman mengungkap, diduga Tito Karnavian kini sedang digadang-gadang oleh beberapa petinggi PKS yang dikoordinir Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsyi untuk berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai bakal Cawapres. Manuver politik Sekjen PKS ini bisa dipahami, karena selama menjadi anggota DPR lima belas tahun, Habib Aboebakar Alhabsyi hanya bertugas di Komisi III DPR. “Komisi yang membidangi masalah-masalah hukum. Wajar kalau mempunyai kedekatan khusus dengan Tito Karnavian,” tulis Kisman. “Dukungan politik untuk Budi Gunawan, pastinya bukan hanya dari PDIP,” tambahnya. Yang jadi pertanyaan, apakah benar PDIP mendukung Budi Gunawan untuk dipasangakan dengan Anies Baswedan sebagai bakal Calon Wakil Presiden, meski “memiliki kedekatan” dengan Megawati? Jangan sampai ada kesan, ini hanya klaim sepihak dari Budi Gunawan tanpa diketahui PDIP. Apalagi, jika dilihat semangat PDIP dan Megawati yang selalu gembar-gembor bahwa PDIP sebagai partai anti korupsi, rasanya tidak mungkin PDIP begitu saja mendukung Budi Gunawan sebagai Bacawapres. Karena jejak digitalnya sulit dihilangkan sebagai salah satu dari 17 Jenderal Polisi yang punya rekening gendut. Isu soal Rekening Gendut Jenderal Polisi ini mulai beredar sejak 2010. Namun, pada Januari 2015 menjadi viral lagi setelah Budi Gunawan gagal menjadi Kapolri setelah namanya disebut punya rekening gendut sebesar Rp 400 miliar. Apalagi, seperti dilansir Merdeka.com, Minggu (18 Januari 2015 14:56) Budi Gunawan diperiksa KPK terkait kasus rekening gendut miliknya. Bahkan, tak tanggung-tanggung, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka selang satu hari menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon tunggal Kapolri di DPR. Kegagalan Budi Gunawan menjadi Kapolri kemudian berbuntut pada rivalitas KPK versus Polri. Ketua KPK (saat itu) Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Selatan dalam kasus pemalsuan dokumen pada pertengahan Januari 2015. Penetapan tersangka atas Samad itu merupakan hasil pengembangan kasus pemalsuan dokumen dengan tersangka awal seorang perempuan bernama Feriyani Lim. “Ditemukan keterlibatan orang lain, yaitu Pak AS, kemudian dalam proses penyidikan itulah mereka [penyidik Polda Sulselbar] dalami dan dalam gelar perkara ditetapkan bahwa AS sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri (kala itu) Irjen Pol. Ronny Sompi. Dokumen yang diduga dipalsukan oleh Samad dan juga Feriyani Lim adalah paspor atas nama Feriyani Lim. Samad diduga membantu membuatkan KTP dan Kartu Keluarga palsu untuk memudahkan pengurusan paspor Feriyani. Sementara itu dalam konferensi pers di Mapolda Sulselbar di Kota Makassar, Senin (17/02/2015), Kabid Humas Polda Sulselbar (saat itu) Kombes Endi Sutendi mengatakan Samad dijerat dalam pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen kependudukan yang memiliki ancaman hukuman maksimal delapan tahun. Kasus ini pertama kali dilaporkan ke Mabes Polri pada 29 Januari. Bareskrim Mabes Polri kemudian melimpahkannya ke Polda Sulsebar. “Dalam gelar perkara yang diadakan pada tanggal 9 Februari, semua unsur penyidik setuju bahwa Saudara AS sudah cukup bukti untuk ditingkatkan statusnya sebagai tersangka,” kata Endi. Penetapan tersangka atas Abraham Samad menuai kecaman publik di media sosial. Tak sedikit yang menuduh hal ini masih ada kaitannya dengan konflik KPK versus Polri yang berawal dari penetapan kandidat Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny Sompi membantah jika kasus itu terkait dengan ketegangan yang terjadi antara KPK dengan Polri. Tidak hanya Samad yang dijadikan tersangka. Wakil Ketua KPK (saat itu) Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri saat antar anaknya ke sekolah, seperti dilansir Kompas.com (23/01/2015, 12:06 WIB). Bambang Widjojanto kemungkinan besar ditangkap tim Bareskrim Polri yang ketika itu dipimpin Komjen Budi Waseso, yang konon, berbesan dengan Budi Gunawan, saat dalam perjalanan mengantarkan anak bungsunya, Taki (10), ke sekolah, Jumat (23/1/2015). Melihat jejak digital di atas, rasanya tidak mungkin kalau PDIP bakal dukung Budi Gunawan maju Pilpres 2024. Saya yakin, Megawati lebih mengutamakan Ketua DPR Puan Maharani putrinya ketimbang “orang lain”. Apalagi, Megawati masih punya putra bernama Prananda Prabowo yang dulu saat Megawati jabat Presiden, dialah “otak” ibunya itu. Bisa saja Megawati itu menawarkan Prananda sebagai Bacawapres, sementara Puan konsentrasi di PDIP guna melanjutkan trah Soekarno. Yang masih perlu ditanyakan langsung kepada Budi Gunawan adalah apakah Kepala BIN yang akan berakhir masa jabatannya ini berniat ikut kontestasi Pilpres 2024, sayangnya dalam tulisan Kisman ini belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Apalagi ketika menyebut “diduga” Tito Karnavian kini sedang digadang-gadang oleh beberapa petinggi PKS yang dikoordinir oleh Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsyi untuk berpasangan dengan Anies Baswedan sebagai bakal Cawapres. Sayangnya, seperti halnya Budi Gunawan, tidak ada konfirmasi langsung dari Habib Aboebakar Alhabsyi. Rasanya tidak mungkin PKS bakal mengajukan kandidat yang santer disebut-sebut terkait skandal “Buku Merah” yang pernah ditangani KPK juga. Jagat media sosial geger sejak Kamis (17/10/2022), setelah Indonesia Leaks merilis bukti baru terkait skandal perusakan buku merah yang membuka kemungkinan dimulainya investigasi lanjutan terkait berbagai kasus yang menyangkut KPK. Sebuah rekaman kamera CCTV yang diterima IndonesiaLeaks memperlihatkan momen perusakan barang bukti buku merah oleh penyidik KPK dari unsur kepolisian. Buku Merah memuat catatan transaksi keuangan CV Sumber Laut Perkasa, perusahaan milik Basuki Hariman, yang disalurkan kepada sejumlah pejabat. Basuki adalah narapidana kasus suap impor daging yang perkaranya turut menyeret hakim Mahkamah Konsitusi Patrialis Akbar. Dalam rekaman CCTV itu terlihat, ada dua penyidik dari unsur kepolisian, yakni Harun dan Roland Ronaldy, terindikasi merusak buku merah di Ruang Kolaborasi lantai sembilan Gedung KPK. Terekam, beberapa moment Harun dan Roland bolak-balik di ruangan itu melakukan sesuatu terhadap buku tersebut. Skandal buku merah jadi persoalan besar lantaran nama mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tertera dalam buku tersebut sebagai salah seorang penerima aliran uang dari Basuki. Dalam berdasarkan BAP sekretaris Basuki yang rutin mencatat di buku itu, Kumala Dewi Sumartono, ada sembilan kali uang mengalir pada Tito dengan nominal mencapai Rp 8,1 miliar, merujuk laporan Tempo. Bukti baru ini juga memunculkan dugaan kemungkinan keterkaitan antara pengrusakan buku merah dengan penyerangan kepada penyidik senior KPK kala itu, Novel Baswedan. Pasalnya, perusakan buku merah terjadi tiga hari setelah pertemuan Novel dengan Tito. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rilisnya CCTV bisa menjadi bukti awal dimulainya kembali penelusuran kasus buku merah atau pun Novel Baswedan. “KPK bisa mengenakan [pasal] obstruction of justice kepada orang yang diduga merusak barang bukti itu, buktinya bisa dipakai adalah rekaman CCTV,” ujar Wana Alamsyah saat dikonfirmasi Tempo. Jadi, sekali lagi, rasanya tidak mungkin kalau pejabat PKS menyodorkan Tito untuk dipasangkan sebagai Bacawapres Anies Baswedan. Tito pun sekarang ini sedang galau menghadapi skandal Buku Merah dan  Ferdy Sambo yang disebut sebagai Kepala Satgassus Nusantara dan Merah Putih yang dibentuk semasa Tito menjabat Kapolri. Menyitir tulisan Kisman Latumakulita di atas, alangkah lebih baiknya jika PDIP dan PKS segera menjawab perihal “dukungan” pada Budi Gunawan maupun Tito Karnavian itu. Benarkah parpol ini mendukung? (*)

Kasak-kusuk untuk Menjadi Nakhoda Muhammadiyah di Muktamar Ke-48

BY FNN Kamis, 17 November 2022 11:41:11 0

Kita menginginkan ada seperti tipikal Pak AR lagi di Muhammadiyah. Yang ke atas punya ketegasan dan ke bawah punya marhamah ke warga persyarikatan Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ketua LDK PWM DKI MUHAMMADIYAH bukan partai politik. Tetapi Muhammadiyah punya amal usaha dan pendukung serta simpatisan separoh dari warga masyarakat di negeri ini. Maka dari itu Muhammadiyah menjadi seksi dan gula-gula bagi siapa yang berkuasa dan ingin berkuasa baik itu di Muhammadiyah atau di pemerintahan. Tapi, sayangnya Muhammadiyah sudah punya cara sendiri dalam mengatur dirinya yang gak bisa dikangkangin oleh pihak lain siapapun dia. Mau jadi Ketua Umum (Ketum) silakan atau mau jadi Ketum kedua kali juga silakan. Gak ada yang bisa melarang dan mencegahnya. Tapi kalau pengen jadi Ketum kemudian membentuk Tim-tim dari kalangan angkatan mudanya yang hampir persis sama dengan yang ada di partai-partai politik yang sikat-sikut sana-sini dan membentuk polarisasi yang kemudian menyebabkan warga persyarikatan terbelah seperti saat Pemilihan Presiden (Pilpres) itu yang gak elok dan gak boleh. Dulu ada kejadian orang yang tidak masuk jadi calon Ketum tapi beliau dipilih secara aklamasi oleh semua pengurus untuk jadi Ketum. Itu pernah terjadi. Yakni KH. Sutan Mansur. Model seperti ini tidak pernah terjadi di organisasi manapun baik organisasi massa atau politik baik di dalam negeri atau di dunia. Itu hanya terjadi di Muhammadiyah. Apakah hal semacam ini bisa terjadi di era milenial lagi seperti saat ini di Muktamar ke-48? Kayaknya hal itu Sulit bin Susah. Why atau Kenapa? Karena orang sekarang punya kepentingan pribadi dengan Muhammadiyah cukup tinggi. Mereka mau jadikan Muhammadiyah sebagai tunggangan untuk Kepentingan Pribadi dan Kelompoknya. Seperti yang sudah terjadi di beberapa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) saat ini. Ada yang punya kepentingan ingin jadi rektor. Dan, kalau sudah jadi rektor, ingin bisa dua atau tiga priode tanpa prestasi. Ada yang pengen jadi direktur di suatu AUM tanpa malu-malu memintanya agar dia bisa duduk di situ. Padahal Aib bagi Muhammadiyah minta-minta jabatan. Ada yang pengen jadi pengurus di suatu AUM yang gak mau diganti-ganti dengan orang lain kecuali dia mati. Ada yang benar-benar cari hidup di Muhammadiyah karena sudah pensiun di pemerintahan daripada gak ada pemasukan cuan ke kantongnya maka lebih baik jadi pengurus Muhammadiyah. Lumayan kan ada honornya. Padahal dia sudah hafal betul perkataan Yai Ahmad Dahlan “Hidup-hidupkan Muhammadiyah jangan cari hidup di Muhammadiyah”. Ke semua kelompok manusia yang dicontohkan di atas itu mereka adalah orang-orang taat kepada Allah tapi masih hubuddunnya. Jadi, pengurus dan jabatan apa aja di Muhammadiyah silakan saja dan itu tidak haram tapi jangan Kemaruk dan Serakah. Karena organisasi ini milik umat, bukan milik bapak moyang ente. Jadi harus bergiliran. Kecuali ada aturan khusus yang telah disepakati bersama dan disetujui bersama agar anda menduduki jabatan itu sampai kiamat. Itu baru boleh. Seperti yang terjadi sama KH. AR Fakhrudin, beliau jadi Ketum cukup lama karena keteladanan yang beliau miliki. Beliau dengan Kultur Jawanya bisa meredam Pak Harto (Soeharto) sang presiden saat itu yang semua orang takut hatta Jenderal semut saja di negeri ini takut dengannya. Tapi Alhamdulillah Pak AR begitu panggilannya bisa mengatasinya. Kita menginginkan ada seperti tipikal Pak AR lagi di Muhammadiyah. Yang ke atas punya ketegasan dan ke bawah punya marhamah ke warga persyarikatan. Kira-kira ada gak model-model kayak Pak AR lagi? Ke depan Muhammadiyah harus dipimpin oleh seorang yang bermental kayak Pak AR. Yang kesempatan beliau jadi kaya terbuka luas tapi beliau memilih jualan bensin eceran di depan rumahnya sambil nunggu dengan membaca kitab kuning. Oh Pak AR kami merindukan sosok karismamu di Muktamar 48 Muhammadiyah ini. Allahummag filahu warhamhu wa\'afihi wa\'fuanhu. Nasrum Minallahi wafathun Qoriib wa Basysyiril Mukminin. Wallahu A\'lam ... (*)

Elon Musk Sebut Masa Depan RI Cerah, LaNyalla: Harus Didukung Arah Kebijakan Negara

BY FNN Kamis, 17 November 2022 08:44:10 0

Denpasar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan pandangan pendiri Tesla, Elon Musk, yang menyatakan masa depan Indonesia cerah karena bonus demografi dan SDA yang melimpah, adalah hal yang sangat positif. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan bonus demografi dan sumber daya alam melimpah tersebut tidaklah cukup untuk mengangkat bangsa ini. Karena ada variabel lain yang juga penting. “Yang lebih penting adalah arah kebijakan negara. Harus mengutamakan national interest di atas segala-galanya. Sehingga negara harus kembali berkuasa penuh atas bumi air dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” kata LaNyalla, saat menghadiri KTT G20 di Denpasar, Bali, Rabu (16/11/2022). Dikatakan LaNyalla, globalisasi yang ditunggangi kepentingan neoliberalisasi memaksa negara hanya bertindak sebagai “host” untuk kepentingan asing, terbukti membuat negara lemah dan terjebak dalam utang. “Karena itu, saya sering sampaikan pengelolaan kekayaan mineral Indonesia, seharusnya kita kembalikan kepada sistem yang didisain para pendiri bangsa, melalui penerapan secara murni Pasal 33 dan Penjelasan UUD 45 naskah asli,” tukasnya. Begitu pula dengan tujuan negara, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak bisa dimaknai hanya dengan mencerdaskan otak saja.  “Tetapi harus mencerdaskan kehidupan. Itu namanya membangun human capital,” imbuhnya. Ditambahkan LaNyalla, jika arah kebijakan negara tepat dan kecerdasan kehidupan bangsa tercapai, maka apa yang dikatakan Elon Musk itu niscaya benar-benar terwujud. Sebelumnya, saat B20 Summit, pendiri Tesla Elon Musk membuat prediksi dengan mengatakan Indonesia memiliki masa depan cerah. Karena, Indonesia memiliki bonus demografi yang besar serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. (mth/*)

Komjak Minta Kajati Jawa Timur Dipecat, Diduga Istri Kedua Jaksa Agung

BY FNN Rabu, 16 November 2022 21:55:43 0

Jakarta, FNN – Berdasarkan temuan dari Koalisi Masyarakat Penjaga Adyaksa (Komjak), status perkawinan Burhanuddin dengan Mia (istri kedua) terungkap setelah Koalisi menemukan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda atas nama Jaksa Agung Sianitar (ST) Burhanuddin. Komjak juga menuntut Jaksa Agung Burhanudin dipecat karena dugaan penggunaan KTP ganda dan menyalahi aturan beristri lebih dari satu. “Kami datang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu, 17 November 2021, untuk menyampaikan laporan tentang dugaan Jaksa Agung memiliki informasi identitas berbeda-beda. Kami menyerahkan surat aduan, satu lembar identitas, dan empat lembar informasi lain yang berbeda-beda terkait identitas Jaksa Agung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Ketua Komjak Hajarudin, usai mendatangi Kemendagri untuk meminta klarifikasi atas laporan mereka setahun lalu, (8/11/2021). Komjak ditemui salah satu staf Kemendagri. Mendagri Tito Karnavian sedang tidak ada di tempat. “Kami berharap dan menuntut Menteri Dalam Negeri menyelesaikan masalah ini agar tidak membuat kegaduhan, serta memastikan identitas Jaksa Agung yang benar. Hal tersebut sangat penting karena Jaksa Agung adalah marwah kejaksaan, sehingga informasi harus jelas mengingat jika ada identitas yang salah,” kata Hajaruddin. Untuk diketahui, pada Oktober 2021 lalu, Komjak mendapatkan temuan dua KTP atas nama ST Burhanuddin. KTP pertama bernomor 32170** atas nama DR. ST Burhanuddin, SH, MH. KTP tersebut beralamat di Bandung, Jawa Barat. Di situ tercantum bahwa pemilik KTP lahir di Cirebon, 17 Juli 1959. Nomor KTP tersebut tercantum dalam KK bernomor 32170**. Dalam KK tersebut tercatat bahwa Burhanuddin memiliki istri bernama Sruningwati, SH. Sementara itu, ada satu lagi KTP bernomor 31740***, juga atas nama DR. ST Burhanuddin SH, MH. Di situ juga tercantum bahwa pemilik KTP lahir di Cirebon pada 17 Juli, tetapi tahun 1960 – beda satu tahun dengan KTP pertama. Alamat KTP tersebut di Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan tercantum dalam KK bernomor 31740xxx. Dalam KK tersebut, ST Burhanuddin tercatat memiliki istri bernama Dra. Mia Amiati Iskandar. Sebagaimana dikutip Info Indonesia, Kamis, 28 Oktober 2021, petugas bagian Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel, Marsuhil, membenarkan jika Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki nomor induk kependudukan (NIK) alias KTP ganda. Meski demikian, “Yang berlaku hanya KTP elektronik,” kata Marsuhil, sebagaimana dikutip Info Indonesia, Jumat, 29 November 2021. Marsuhil memastikan jika ST Burhanuddin adalah warga Pejaten Barat, dan yang bersangkutan menjabat sebagai Jaksa Agung. Sementara itu, Petugas Kelurahan Pejaten Barat Marsudi dan dan Ketua RT 010 Jalan Ayub, Pejaten Barat, Agus – sebagaimana dikutip Info Indonesia pada 29 November 2021 – memastikan jika ST Burhanuddin yang beralamat di Pejaten itu memiliki istri bernama Dra. Mia Amiati Iskandar atau lebih dikenal sebagai Mia Amiati. Mia ketika itu (November 2021) merupakan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI. Sementara, berdasarkan situs resmi Kejaksaan RI, Ikatan Adhyaksa Darmakarini (IAD) Pusat dipimpin oleh Sruningwati Burhanuddin, yang disebut sebagai Ibu Jaksa Agung. Pernyataan resmi situs Kejaksaan itu menegaskan bahwa istri dari Jaksa Agung Burhanuddin adalah Sruningwati Burhanuddin. Karena disinyalir menikah dengan ST Burhanuddin sebagai istri kedua, Mia Amiati dilaporkan Komjak ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mia dinilai melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990. PP ini merupakan revisi regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Berdasarkan PP tersebut, perempuan PNS dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat. “Untuk itu kami mendesak supaya Mia Amiati dicopot dari jabatan Kajati Jawa Timur dan PNS. Mia Amiati, sebagai PNS perempuan, melanggar PP tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS. Sanksinya, sebagaimana yang disebutkan pada PP tentang Disiplin PNS, adalah pemecatan secara tidak hormat. Karena PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat,” kata Hajarudin. “Kami juga mendesak agar Burhanudin dicopot dari jabatan Jaksa Agung  karena melanggar TAP MPR RI Nomor IX Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hubungan Jaksa Agung Burhanuddin dan Mia Amiati adalah suami-istri, sehingga berpotensi KKN dan menimbulkan konflik kepentingan,” tegas Hajarudin. “Kami berharap Menteri Dalam Negeri segera merespons dengan keterangan pers bersama Kejaksaan Agung, sehingga berita dan informasi yang beredar tersebut bisa selesai,” tuturnya. (mth/SHY)

Nilai Strategis Muktamar Muhammadiyah

BY FNN Rabu, 16 November 2022 16:30:47 0

Mengingat strategisnya Muktamar Muhammadiyah ke-48 ini, maka sudah semestinya warga Muhammadiyah, khususnya para kader mampu bersinergi dan memfokuskan perhatian pada kesuksesan penghelatan akbar organisasi berkemajuan di Indonesia ini. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan SETELAH menunda rencana pelaksanaan tahun 2020, maka Muktamar Muhammadiyah ke-48 akan direalisasikan tanggal 18-20 Nopember 2022. Tetap bertempat di Kota Solo, Jawa Tengah. Agenda rutin yang dilakukan lima tahunan ini tentu penting bagi pengembangan Muhammadiyah ke depan. Muktamar ke-48 memiliki nilai yang sangat strategis, sekurangnya: Pertama, menjadi ajang silaturahim warga Muhammadiyah. Silaturahmi ini spesial mengingat diselenggarakan pasca pandemi Covid-19. Suasana yang mencekam akibat pandemi telah menghambat silaturahmi secara fisik. Tiga juta warga akan berada di area untuk temu kangen, temu rasa, dan sebagiannya temu pikir. Bergembira dalam bingkai persaudaraan. Kedua, evaluasi dan konsolidasi organisasi. Perjalanan 7 tahun ke belakang yang dinamis penting dievaluasi baik kerja institusi, jaringan maupun amal usaha. Program 5 tahun ke depan dirancang dengan pedoman perjuangan yang terus diperkuat. Maju dan mencapai keberhasilan pragmatis dengan berbasis ideologis. Ketiga, mengantisipasi perkembangan sosial politik. Muktamar menjelang tahun politik tentu rentan. Akan tetapi sistem baku yang telah dimiliki Muhammadiyah khususnya dalam pola pemilihan Pimpinan cukup kuat untuk menghadapi intervensi dan guncangan politik. Sebaliknya sikap politik yang direkomendasikan sangat diperlukan, relevan dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Keempat, berdekatan dengan KTT G-20 di Bali memberi inspirasi dan spirit tersendiri bagi Muhammadiyah untuk lebih banyak berbuat di kancah global. Keberadaan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di berbagai belahan dunia menjadi strategis bagi peningkatan kiprah tersebut. Muktamar untuk dunia yang lebih adil, damai, dan beradab. Kelima, penguatan nilai keagamaan dalam berbangsa dan bernegara. Di tengah arus kuat sekularisasi dan peminggiran nilai-nilai relijiusitas bangsa, Muhammadiyah bersama lembaga keagamaan lain harus mampu menjadi benteng pertahanan yang kokoh. Melalui gerakan da\'wah masif, nilai-nilai Qur\'an dan Sunnah diimplementasikan. Rezimintasi faham keagamaan harus dikoreksi dan diluruskan. Mengingat strategisnya Muktamar Muhammadiyah ke-48 ini, maka sudah semestinya warga Muhammadiyah, khususnya para kader mampu bersinergi dan memfokuskan perhatian pada kesuksesan penghelatan akbar organisasi berkemajuan di Indonesia ini. Muktamar harus berdaya guna bagi umat, bangsa dan negara. Muhammadiyah adalah organisasi Islam untuk Indonesia dan dunia. Selamat Muktamar Muhammadiyah ke-48. Argo Wilis, 16 Nopember 2022. (*)

Komunis Sudah Menjadi Sel-sel Masuk ke Segala Kehidupan Bangsa dan Negara

BY FNN Rabu, 16 November 2022 13:11:09 0

Bagaimana bisa dikatakan kumpulan ideologi dunia kalau justru bertentangan dengan Pancasila. Sungguh aneh jika elit politik melalui partainya tak lagi bisa memahami Pancasila justru mencari ilmu ke Partai Komunis China (PKC). Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BANYAK partai politik mengirim kadernya ke Partai Komunis China (PKC) untuk belajar ke sana tidak jelas apa yang dipelajari dari PKC itu. Bukan hanya kader partai yang dikirim, tetapi perwira kepolisian juga dikirim ke negara Komunis China. Kita mengalami distorsi pemahaman tentang komunis sementara ideologi negara Pancasila sudah diamandemen, sudah tidak menjadi dasar negara. Dihilangkannya ideologi negara berdasarkan Pancasila itu banyak yang tidak memahami. Sementara lembaga negara MPR, DPR, dan Penguasa masih menganggap Pancasila itu ada. Kajian yang kami lakukan ternyata persoalan Ideologi Pancasila masih terjadi perdebatan dan tidak banyak mengerti Ideologi Negara Berdasarkan Pancasila itu yang mana dan ada di mana? Ada para pakar merasa Pancasila bukan Ideologi, ada yang mengatakan bahwa Pancasila adalah Kumpulan Ideologi dunia. Bagaimana Pancasila dikatakan kumpulan ideologi dunia kalau Pancasila itu antitesis Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, dan Komunisme. Ideologi dunia Marxisme, Lininisme, Kapitalisme, Liberalisme, itu hanya bicara Manusia dan Materialisme. Sedangkan Pancasila bicara Tuhan, Manusia, dan Alam (materialisme). Bagaimana bisa dikatakan kumpulan ideologi dunia kalau justru bertentangan dengan Pancasila. Sungguh aneh jika elit politik melalui partainya tak lagi bisa memahami Pancasila justru mencari ilmu ke Partai Komunis China (PKC). Pancasila itu ilmu kehidupan berbangsa dan bernegara justru dicampakan. Ajaran komunis apapun bentuknya jelas dilarang, apalagi berangkat langsung ke Partai Komunis China jelas melanggar Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Bagaimana kita akan menegakkan hukum kalau elit dan penegak hukumnya melanggar komitmen berbangsa dan bernegara. Isu tentang PKI merebak ke mana-mana tetapi tentu PKI bukan bodoh dengan menggunakan logo palu arit dan tidak akan mengibarkan bendera PKI tetapi sudah menjadi sel-sel masuk yang ke semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hanya mengendus cara-cara komunis merebak di kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa merasakan masih adanya pecah-belah, juga adanya Islamophobia, adanya ketidakadilan. Semakin hari semakin terbuka bagaimana polisi kebobrokannya mulai soal judi, narkoba, backing mem-begking-i kelompok oligarki. Komunis sudah bangkit dan sudah masuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan kita lengah terhadap semua itu karena dengan digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 maka sesungguhnya yang diganti adalah UU ideologi Pancasila. Isi dari TAP MPRS XXV/1966 terdiri dari empat pasal, yaitu: Pasal 1 Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 Nomor 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi Ketetapan MPRS. Pasal 2 Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang. Pasal 3 Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan. Pasal 4 Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia. Tap MPRS ini masih berlaku tetapi semua berkhianat dan tidak ada yang sadar ketika negeri ini sudah di titik nadir. Oleh sebab itu segera kembali ke UUD 1945 asli jika ingin menyelamatkan negeri ini. (*)

Berpotensi Dibawa ke Mahkamah Internasional: Gas Air Mata Penyebab Kematian Aremania!

BY FNN Rabu, 16 November 2022 11:00:35 0

Jika menyimak hasil uji laboratorium dari sampel gas air mata itu, maka yang patut dipertanyakan lagi adalah mengapa polisi sampai harus membawa dan menembakkan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan itu? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network-FNN TEPAT peringatan 40 hari atas tewasnya 135 suporter Aremania di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022, suporter Arema FC itu menggelar aksi damai pada Kamis (10/11/2022). Ratusan suporter mengusung keranda dan membentangkan spanduk besar berlatar hitam dengan tulisan bernada sindiran yang menyasar aparat, “Urus Bokep Gerak Cepat Urus Tragedi Lemah Syahwat”. Aksi tersebut diposting melalui akun Twitter @punditfootball yang terpantau pada Jumat (11/11/2022) ini. Suporter Aremania menyentil langkah aparat yang cepat menangani skandal video porno “Kebaya Merah” di Kota Surabaya dibandingkan mengusut tragedi Kanjuruhan yang menurut Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) bentukan pemerintah dan Komnas HAM, dipicu dari aksi tembakan gas air mata dari aparat selepas pertandingan Arema FC Vs Persebaya itu. Dus, “40 hari pasca Tragedi Kanjuruhan, Aremania menggelar aksi pada Kamis sebagai bentuk kekecewaan karena lambatnya pengusutan,” cuit pemilik akun @punditfootball mengunggah foto yang nampak menunjukkan Aremania menggelar aksi dengan mengenakan busana serba hitam. Aremania membawa 135 keranda dalam aksinya representasi atas jumlah korban tewas, termasuk tragedi yang menjadi salah satu terbesar dalam pertandingan sepak bola profesional dunia. Dalam aksinya, Aremania juga memperlihatkan para foto korban. Selain keranda, Aremania FC ikut membawa spanduk, banner, hingga poster ungkapan duka maupun tuntutan untuk keadilan dalam penegakkan hukum Tragedi Kanjuruhan. Salah satu spanduk diantaranya juga tampak menyindir pengusutan kasus Tragedi Kanjuruhan yang dinilai urung menemukan titik temu. “Sementara, untuk penindakan kasus video porno terbilang cepat. Padahal, bukti foto dan video terkait Tragedi Kanjuruhan jauh lebih banyak,” lanjut keterangan tertulis Pundit Football disertai video singkat. Aremania menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi memperingati 40 hari Tragedi Kanjuruhan. Salah satu tuntutan utama mereka yakni memproses secara hukum seluruh aktor di balik tragedi Kanjuruhan, termasuk petugas yang menembakkan gas air mata. Mereka juga menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, seluruh korban dan keluarga dalam tragedi layak menerima kompensasi. Bersamaan dengan 40 hari peringatan terbunuhnya 135 Aremania itu, jauh dari Malang, Ketua DPR Puan Maharani dan ibunya yang juga Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih ke Korea Selatan. Padahal hari itu juga bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 2022, keduanya memilih ke lokasi Tragedi Itaewon di Kota Seoul, Korsel daripada ke Stadion Kanjuruhan, yang waktu tempuhnya hanya sekitar 1,5 jam saja dari Jakarta. Kedua tokoh politik itu juga mengekspresikan rasa duka atas tragedi tersebut dengan menaruh bunga. Kedatangan keduanya dipersiapkan oleh protokoler DPR, KBRI Seoul, dan pihak Korsel. Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Keduanya membawa nama sebagai pimpinan DPR dan Ketum partai ketika mengucapkan bela sungkawa. Sedangkan korban akibat penembakan gas air mata di Kanjuruhan nyaris tak dapat ucapan bela sungkawa sama sekali, apalagi didatangani oleh keduanya, padahal jarak Jakarta – Malang cuma sekitar 1.000 km saja. Ironis bukan? Miris sekali. Selamat jalan “Pahlawan Aremania”! Meski kedua tokoh politik itu tidak peduli dengan korban Stadion Kanjuruhan, toh masih banyak rakyat yang menaruh empati kepada mereka. Langgar HAM Berat Salah seorang diantaranya adalah budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, mendukung suporter Arema FC, Aremania, untuk melaporkan tragedi Stadion Kanjuruhan ke Mahkamah Internasional. Mengutip Kompas.com, Sabtu (05/11/2022, 19:40), dukungan Cak Nun pada Aremania itu disampaikan saat berkunjung ke Gate 13 Stadion Kanjuruhan, Jumat (4/10/2022) sore. Ditemani Aremania dan warga sekitar, Cak Nun mendatangi Gate 13 stadion yang menjadi titik fatal tragedi Kanjuruhan. Kemudian, dilakukan tabur bunga dan doa bersama untuk para korban yang tewas pada tragedi memilukan itu. Cak Nun menyayangkan terjadinya tragedi Kanjuruhan. Baginya, hal ini bisa terjadi karena adanya respons berlebihan aparat terhadap Aremania dengan tembakan gas air mata. Padahal, kata Cak Nun, suporter kecewa lalu turun ke lapangan itu biasa. “Tidak hanya Aremania, cara suporter sepak bola di Inggris pun justru lebih parah dari ini,” ujar budayawan yang juga biasa disapa Mbah Nun itu. Tokoh intelektual muslim Indonesia itu juga berpesan kepada Aremania dan warga Malang untuk terus mengawal proses hukum tragedi ini. Cak Nun juga siap memfasilitasi Aremania untuk melaporkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Cak Nun kemudian bertanya, ”Aremania ada yang sudah melaporkan kejadian ini ke Mahkamah Internasional, di Den Haag, Belanda? Kalau belum, ini saya membawa teman dari Yayasan Kalimasada Nusantara. Mereka siap memandu Aremania membawa tragedi ini ke Mahkamah Internasional.” Mahkamah Internasional (International Criminal Court-ICC) adalah peradilan yang menangani kasus pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan. Kasus pelanggaran HAM berat akan ditangani Mahkamah Internasional jika negara dirasa tidak mampu karena terjadi kegagalan sistem peradilan nasional secara menyeluruh maupun sebagian. Mahkamah Internasional juga bisa turun tangan jika sebuah negara dinilai tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan proses peradilannya. Cak Nun kemudian berharap dilakukan pengibaran 135 bendera setengah tiang di area Stadion Kanjuruhan, sebagai bentuk simpati kepada korban. Apalagi jika Pemerintah Daerah setempat kemudian mendukung dengan cara mengibarkan bendera merah putih setengah tiang se-Malang Raya. “Itu lebih baik,” kata Cak Nun. Sementara, hasil uji laboratorium memastikan ada komponen ikutan dalam gas air mata di Stadion Kanjuruhan. Komponen ikutan itu hasil penguraian senyawa utama di serbuk yang membahayakan. Hasil uji pada dua laboratorium ini mengungkap, selain senyawa CS gas yang menjadi komponen utama gas air mata, setidaknya ada empat senyawa lain yang ditemukan. Melansir Kompas.com, Kamis (10 November 2022 05:27 WIB), menyebutkan, komponen utama dari gas air mata adalah O-chlorobenzylidene malononitrile sebanyak 49,6 persen. Senyawa ini dikenal dengan sebutan CS gas. Namun ada empat komponen ikutan hasil penguraian CS gas yang ditemukan yakni, 2-chlorobenzaldehyde (36,5%), 0-chloropropylbenzene (11,6%), benzene (1,2%), dan benzyl dichloride atau p-Chlorobenzyl chloride (1,1%). Empat komponen ikutan dari sampel gas air mata yang ditembakkan polisi di Stadion Kanjuruhan memiliki sifat beracun, mudah terbakar, menimbulkan kerusakan organ tubuh, dan pada kondisi tertentu bisa memicu kematian. “Semua senyawa bisa memicu kanker. Ketika kena paparan gas, maka akan menjadi senyawa berbahaya,” kata peneliti AKS ditemui kampusnya, Rabu (2/11/2022). Sampel yang diuji merupakan gas air mata yang ditemukan di tribun utara Stadion Kanjuruhan. Menurut AKS, CS gas terurai menjadi empat senyawa berbahaya karena penyimpanan yang tidak layak, telah kedaluwarsa, serta akibat kelembapan udara. Senyawa ikutan ini teridentifikasi setelah peneliti melarutkan serbuk gas air mata dan memasukkannya ke mesin bernama Gas Chromatography Mass Spectrometer. “Pada menit ke-29, kami mendapatkan spektra (seperti sidik jari) senyawa ini,” ungkap AKS.. Faktor lain yang memperparah dampak gas air mata yaitu waktu penembakan malam hari. Penguraian zat gas air mata pada malam hari itu, kata AKS, lebih lambat dibanding siang hari karena pengaruh suhu udara. Empat komponen ikutan dari sampel gas air mata yang ditembakkan tersebut memiliki sifat beracun, mudah terbakar, menimbulkan kerusakan pada organ tubuh, dan pada kondisi tertentu bisa memicu kematian. Semua senyawa bisa memicu kanker. Ketika kena paparan gas, maka akan menjadi senyawa berbahaya. Hasil uji laboratorium dari salah satu kampus negeri di Jatim ini terkonfirmasi dengan pengujian sepuluh sampel gas air mata di laboratorium milik lembaga riset pemerintah. Dari dokumen hasil uji laboratorium yang diperoleh Kompas, salah satu butir risalah penelitian menyebutkan, dari semua sampel yang diuji itu, terdapat senyawa lain yang diperkirakan hasil penguraian CS gas. Namun tidak ada penjelasan nama senyawa lain tersebut. Risalah menyebut kemungkinan penambahan senyawa lain pada sepuluh sampel gas air mata. Sepuluh sampel gas air mata yang diuji di laboratorium milik lembaga riset pemerintah ini berasal dari Satuan Brimob Polda Jatim, Shabara Polres Malang, dan suporter Arema FC. Sampel berupa amunisi gas air mata hijau polos, ungu polos, merah polos, amunisi flashball powder kaliber 4 mm (merah), amunisi flashball smoke kaliber 4 mm (kuning), amunisi biru polos, selongsong perangkat gas air mata, amunisi silver polos, amunisi silver GL-2303/L, dan amunisi CS flashball. Jika menyimak hasil uji laboratorium dari sampel gas air mata itu, maka yang patut dipertanyakan lagi adalah mengapa polisi sampai harus membawa dan menembakkan gas air mata di dalam Stadion Kanjuruhan itu? Bukankah FIFA melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion? Siapa yang mengizinkan dan perintahkan penembakan tersebut? Jangan korbankan polisi di level bawah untuk urusan ratusan nyawa yang melayang ini. Tidak salah kalau kemudian Cak Nun siap memfasilitasi jika Aremania pada akhirnya membawa tewasnya 135 suporter di Stadion Kanjuruhan ini ke MI di Den Hag, karena ini masuk kategori pelanggaran HAM berat. (*)

LaNyalla: Sesi Ketahanan Pangan G20 Sebaiknya Bahas Kedaulatan dan Dengar Suara Aktivis Lingkungan

BY FNN Selasa, 15 November 2022 22:57:10 0

Denpasar, FNN – Salah satu ancaman global yang serius adalah krisis pangan dunia. Dan peringatan soal itu sudah disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO). Sehingga, dalam pembahasan G20 Sesi Ketahanan Pangan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap Indonesia serius membahas ketahanan pangan dengan paradigma kedaulatan dalam negeri.  “Artinya Indonesia mampu membangun ketahanan pangan tanpa ketergantungan dengan bahan yang kita tidak berdaulat. Alias yang masih harus kita impor. Termasuk bahan baku pupuk kimia dan obat-obatan serta vaksin ternak,” tandasnya (15/11/2022) di Bali. Untuk itu, industri penunjangnya harus dibangun di sini, dengan bahan baku yang ada di sini. Dikatakan LaNyalla, negara-negara G20 sudah menerapkan bioteknologi agrikultur. Termasuk AS, Brazil, Tiongkok dan India. Tetapi Indonesia masih mendiskusikan. Padahal kita memiliki Lembaga Riset dan Penelitian untuk itu. “Bioteknologi terbukti sebagai jawaban atas perubahan iklim, krisis air, sekaligus pengurangan pestisida dan emisi karbon dunia. Itu jika orientasi bioteknologi dibaurkan dengan program lingkungan hidup dan energi hijau,” imbuhnya. Karena itu ia berharap, Sesi Ketahanan Pangan G20 juga mendengar aspirasi dari para pegiat lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi dan lainnya. Yang sudah menyuarakan beberapa kritik dan masukan mereka.  “Kritik mereka membangun. Termasuk kritik terhadap program Food Estate Singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang kini videonya viral. Selain dianggap gagal, juga berdampak alih fungsi hutan cukup luas,” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu. Padahal, lanjut LaNyalla, pemerintah sendiri sudah mengatakan, melalui Menkeu, bahwa ada ancaman yang lebih dahsyat dari Pandemi Covid, yaitu perubahan iklim, karena pemanasan global yang juga disumbang deforestasi hutan.  LaNyalla juga memberi masukan bahwa Indonesia masa depan, dengan keunggulan komparatif sumber daya alam serta jumlah penduduk usia produktif, seharusnya mampu menjadi lumbung pangan dunia dan penghasil oksigen melalui biodiversitas hutan. Ketua DPD RI menghadiri KTT G20 didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (mth/*) 

Rencana Satgasus KY Seperti Jurus Pendekar Mabok

BY FNN Selasa, 15 November 2022 22:15:49 0

Jika Komisi Yudisial membentuk Satgasus, secara tidak langsung Komisi Yudisial hanya mengamini bahwa mereka tidak bekerja dalam menjaga martabat pengadilan dan tidak becus dalam melakukan seleksi hakim di Mahkamah Agung. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis-CBA TERJERATNYA dua Hakim Mahkamah Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh membuktikan bobroknya kinerja Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga keluhuran, martabat, dan memverifikasi Hakim Agung. Perlu dicatat, masalah jual-beli perkara oleh hakim bukan kali ini saja terjadi, tercatat sejak 2012 sampai 2019 terdapat 20 hakim yang terjerat. Menyikapi fenomena luar biasa ini, baik Mahkamah Agung (MA) maupun KY belum menunjukkan langkah serius dan konkrit. Sebagai contoh yang tengah dilakukan Komisi Yudisial bukannya melakukan evaluasi terhadap kinerja di internalnya, yang dilakukan malah ingin membentuk Satgasus yang secara tidak langsung mengamini bahwa Komisi Yudisial memiliki kinerja yang rusak. Rencana Komisi Yudisial yang ingin membentuk Satgasus, adalah tindakan reaksioner atau tidak lebih dari jurus mabok yang tidak jelas landasan atau dasar hukumnya dan tidak terukur karena tidak jelas tujuannya. Sudah sejak 2012 atau setidaknya tahun 2019 dimana terdapat oknum hakim terlibat korupsi, tapi baru saat ini Komisi Yudisial ingin membentuk Satgasus. Idealnya, tanpa embel-embel Satgasus jika saja tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Yudisial dijalankan dengan baik tidak akan ada cerita puluhan hakim terjerat karena melakukan jual-beli perkara. Komisi Yudisial adalah lembaga negara penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan pada hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Selebihnya, UU Nomor 18 Tahun 2011 pasal 20 menjelaskan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, sehingga Komisi Yudisial harus melakukan pemantauan, dan pengawasan terhadap perilaku hakim, bukan malah membentuk Satgasus yang akan menghabiskan anggaran negara. Komisi Yudisial memang sudah seharusnya bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dalam rangka pemantauan terhadap indikasi pelanggaran-pelanggaran kode etik hakim oleh para hakim. Sehingga, persyataan yang disampaikan tidak lagi “akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum”, tapi memang seperti itulah seharusnya dilakukan oleh komisi yudisial sejak dulu. Pernyataan Komisi Yudisial yang ingin “membentuk satgasus” dan “akan bekerjasama dengan aparat hukum” dalam menjaga hakim merupakan bukti minimnya kinerja Komisi Yudisial, minimnya pemahaman Komisi Yudisial dalam menjalankan amanat Undang-Undang. Sehingga, keinginan Komisi Yudisial untuk membentuk Satgasus dan bekerjasama dengan aparat hukum hanyalah upaya Komisi Yudisial lari dari tanggungjawab, dan Komisi Yudisial hanya akan melakukan pemborosan terhadap anggaran negara. Tidak perlu lagi membuat Satgasus. Jika Komisi Yudisial membentuk Satgasus, secara tidak langsung Komisi Yudisial hanya mengamini bahwa mereka tidak bekerja dalam menjaga martabat pengadilan dan tidak becus dalam melakukan seleksi hakim di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial patut kembali membaca undang-undang terkait tugas fungsi dan wewenangnya. Banyaknya hakim yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi membuktikan bahwa selama ini Komisi Yudisial belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dan diperlukan pembenahan internal. Mulai dari proses seleksi hakim, pembinaan dan pengawasan hakim, serta sanksi dan hukuman bagi hakim yang melanggar hukum, keseluruhannya perlu dievaluasi, bukannya membuat Satgasus yang berpotensi menambah beban APBN. (*)

Rakyat Kelaparan, Mengapa Orang Islam Berhaji yang Disalahkan?

BY FNN Selasa, 15 November 2022 21:50:02 0

Coba kalau yang mati ini di era Anies alias ARB masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka habis Anies diberitakan, dibuli habis-habisan 7 hari 7 malam ditambah 3 bulan secara maraton. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung PASAL 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam UU itu gak ada disebut orang Islam diamanatkan negara supaya fakir miskin tidak terlantar dan mati. Jelaskan apa ada undang-undangnya. Tapi, KOMPAS bikin artikel yang jadi berita lebih baik membiarkan orang kelaparan daripada pergi haji. Orang miskin dan anak terlantar bukan tugas orang pergi haji. Itu kewajiban negara. Tapi bagaimana rakyat bisa diurus kalau yang ngurus berijazah yang diduga palsu? Memang dalam Islam diajarkan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Tapi, kenapa kalau urusan begini kita kelihatan sok Islami tapi di sisi lain para ustadz, kiai, dan habaib suka ditangkap kalau gak mau nurut pada penguasa yang dzalim ini. Keluarga yang mati ini hidup di tengah-tengah pemukiman orang yang bukan Islam alias pemukiman China yang masyarakatnya loe loe gue gue. Kenapa KOMPAS tidak soroti itu. Koq langsung melimpahkan kesalahan itu kepada Umat Islam yang berhaji. Jelas kelihatan sekali KOMPAS sangat benci kepada Islam alias Islamophobia. Bukan dibikin berita dengan menyalahkan pemerintahnya, tapi menyalahkan Umat Islam yang berhaji. Kalau mau salahkan maka salahkan rezim laknat yang membangun IKN, membangun kereta api cepat dan membiayai buzzerRp dengan uang rakyat. Mending uang-uamg tersebut dipakai untuk kesejahteraan rakyat sehingga gak ada rakyat yang mati kelaparan. Orang pergi haji gak ngutang pada rezim laknat. Itu duit yang mereka pakai dari usaha keringat mereka sendiri. Memang Rasulullah SAW memerintahkan kalau ada tetangga kita yang kelaparan dan kita biarkan untuk membiayai pergi haji maka hajinya kurang Afdhol. Itu kalau tetangganya kelaparan. Nah sekeluarga itu tetangganya semua gak disunat dan pemakan babi serta anjing maka status hukumnya gak kena kepada Umat Islam pada umumnya. Harusnya yang lebih bertanggung jawab itu bukan orang berhaji tapi pemerintah sebagai rezim laknat. Kelihatan sekali sedikit demi sedikit rakyat miskin papa akan terus yang jadi Korban kematian setelah Anies Baswedan tidak jadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka fakir miskin dan orang terlantar gak ada lagi pelindungnya. Mereka dibiarkan mati merana karena gak ada lagi yang memperhatikan mereka. Coba kalau yang mati ini di era Anies alias ARB masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, maka habis Anies diberitakan, dibuli habis-habisan 7 hari 7 malam ditambah 3 bulan secara maraton. Gak tahu ke depan apalagi yang Allah mau perlihatkan kepada kita semua rakyat Indonesia? Food Estate bagaimana kabarnya yang hutan sudah digundulin. Itu hanyalah tipu-tipu saja antara Wiwi dan Wowo dalam mengelabui rakyatnya. Ternyata penyakit tukang tipu itu bisa menular. Wiwi sudah tularkan kepada Wowo. Maka jadilah mereka satu kolam tukang tipu. Masih mau bertahan dengan rezim laknat ini? Wallahu A\'lam. (*)

Kabut Tebal Misteri Dugaan Ijazah dan Silsilah Keluarga Palsu

BY FNN Selasa, 15 November 2022 21:23:10 0

Namun, jika benar ternyata ijazah Jokowi itu palsu, apakah nanti akan dibuka transparan? Apalagi ini menyangkut “wibawa negara”. Karena bisa dipastikan, Negara bakal malu jika terbukti punya Presiden Berijazah Palsu! Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih Misteri Ijazah Palsu BUKU Jokowi Under Cover 2 tentang dugaan ijazah palsu sesungguhnya sudah ada di sebagian masyarakat, khususnya para pengamat politik dan para tokoh masyarakat luas lainnya. Buku setebal 226 halaman tersebut dipastikan sudah beredar dengan senyap melalui jaringan media sosial. Dalam kondisi Jokowi masih berkuasa dan bisa menggunakan kekuasaannya, mereka tidak berani mengungkap selain hanya diam setelah membacanya. Dalam buku itu memang terkesan belum rapi penyusunannya karena berisi informasi yang diulang-ulang dari satu halaman ke halaman lainnya. Tetapi tidak sulit untuk dimengerti dan ditangkap ceritanya. Cukup menarik tentang dugaan ijazah palsu ini, dilengkapi dengan bukti bukti dokumen dan petunjuk proses pemalsuannya sampai pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi khususnya ijazah SMA diduga kuat palsu. Misteri dugaan palsunya ijazah Jokowi ternyata juga merambah pada Ijazah SD dan SMP-nya. Sekalipun konon yang digugat ke pengadilan adalah dugaan ijazah palsy yang SMA-nya yang menjadi syarat kelengkapan administrasi saat maju sebagai Walikota, Gubernur, dan Presiden. Halaman 5-33 berisi kronologi ijazah palsu dan pada halaman 33 berdasarkan informasi dan penjelasan dari anak P Joel Martono yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri Surakarta dari kelas 3 IPA 2 tahun 1980 tersebut bernomor seri 008112 adalah palsu. Karena no ijazah dengan no seri tersebut adalah milik Joko Wahyudi, bukan milik Joko Widodo. Dari halaman 40 hingga 51 terlihat proses cara pembuatan ijazah palsu diotak-atik nomor induk yang dipalsukan. Dalam proses pelacakan yang cukup rumit dan memakan waktu panjang ada pada halaman 52, Bambang Tri menemukan petunjuk lebih lanjut dari Ibu Sri Handayani (lulusan kelas 3 IPA 1- SMA 6 Surakarta) menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak mengenal yang namanya Joko Widodo dan memastikan ijasahnya palsu. Pada halaman tersebut Bambang Tri sudah bersumpah: “tembak kepala saya kalau saya tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu SD - SMP - SMA dan UGM”. Pada halaman 53, terlihat ijazah asli Ibu Sri Handayani setelah disandingkan dengan copy ijazah Jokowi, Bambang Tri menyimpulkan bahwa “no urut dan nomor seri ijazahnya asli hanya nomor induknya yang palsu (diduga hasil dari rekayasa editan). Pada halaman 158 ada penjelasan bahwa dalam ijazah seharusnya tertulis angka (tujuh, delapan, enam), bukan berupa huruf (a, b, c, d). Penjelasan dari Ibu Handayani masih muncul di halaman 65 bahwa ijazah asli hitam putih (tidak kenal editan) karena pada 1980 belum ada foto editan. Pada halaman 90-112 adalah cerita kedekatan Ibu Sri Handayani sebagai teman Jokowi sejak di SMP 1 Negeri Surakarta. Pada halaman 83, ternyata pada 2014 Cemplon (almarhum) juga bersumpah: “tembak kepala saya bila Jokowi asli lulusan UGM - SMA saja nggak lulus kok”. Lebih lanjut ulasan Cemplon terlihat pada halaman 86-89. Dalam buku tersebut tidak kalah banyak saksi hidup yang membenarkan bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Silah sengkarut tak ada artinya kalau masing-masing bersikukuh benar dengan pendapatnya masing-masing. Jalan terbaik adalah: - Lewat pengadilan, sayang gugatan ke pengadilan telah dicabut. - Tunjukan ijazah asli Jokowi langsung ke masyarakat luas via sidang terbuka di DPR/MPR. Halaman 182 sampai akhir full contoh pembuktian foto rekayasa ijazah palsu. Tidak termuat dalam buku tersebut ada tanda tanya dari mana Bambang Tri bisa mengatakan dokumen yang dimiliki adalah palsu atau tidak palsu. Perlu chek-rechek yang terdengar info, ternyata Bambang Tri ada bantuan dari ahlinya yaitu Roy Suryo di Jogjakarta. Roy Suryo sering menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan multimedia. Oleh media masa Indonesia ia sering dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika. Misteri Silsilah Keluarga Misteri Jokowi bukan hanya soal dugaan ijazah palsusaja, tetapi juga muncul dalam buku tersebut tentang silsilah keluarga. Pada halaman 114 terbaca dugaan menurut Bambang Tri adalah fakta: 1. Sujiatmi alias Jinem itu ibu tiri Jokowi adalah fakta. 2. Widjiatno suami Jinem itu sopir DN Aidit adalah fakta. 3. Mulyono Irlambang itu ayah kandung Jokowi adalah fakta 4. Idayati itu adik tiri Jokowi adalah fakta. Contoh sebuah fakta lain yang membenarkan terjadinya fakta itu. Nama asli Sujiatmi adalah Jinem didukung oleh keterangan Kepala Desa Setempat yang memberikan keterangan begitu pada kakak kandung saya, Bambang Sadono, yang kemudian mengkhianati saya karena Bambang Sadono telah menolak permintaan saya agar kepala desa itu didatangkan di persidangan saya (pengadilan saat ditangkap BNN pertama). Pada halaman 116 ada foto wanita cantik, terlihat agak samar-samar dalam pertunangan Jokowi-Iriana, diduga ibu kandungnya Jokowi, yaitu Yap Mei Hwa? Lagi lagi dugaan tersebut harus dijelaskan oleh Jokowi langsung siapa wanita tersebut. Pada halaman 58, tentang ibu kandung Jokowi, diceritakan pula bahwa Mbah Kiman yang menangkap ibu kandung Jokowi, Yap Mei Hwa, pada 1965 untuk diserahkan kepada Kolonel Yasir Hadibroto. Mbah Kiman menangkap Yap Mei Hwa di rumah guru spiritual Mulyono di Banyubiru, Ambarawa - Semarang. Pada halaman 60 terlihat foto Mbah Kiman. Selanjutnya Yap Mei Hwa juga menunjukkan tempat persembunyian Aidit di belakang stasiun KA Solo. Fakta dalam dugaan Wijiatno adalah sopir Aidit disandingkan dengan beberapa foto pembenaran. Pada halaman 114 Bambang Tri sampai pada kesimpulannya bahwa Jokowi adalah anak Irlambang Mulyono, bukan Notomihardjo. Hubungan dengan  Hari Mulyono, beda ibu. Wajah Jokowi persis pamannya, Widjiatno. Sekali lagi status Hari Mulyono adalah adik kandung seayah Jokowi hanya bisa dibantah Jokowi bila dia melakukan test DNA. Jokowi membutuhkan sebuah fakta keras lainnya untuk membantah yaitu test DNA. “Saya (Bambang Tri) mendasarkan sinyalemen saya kepada fakta bahwa ijazah SD Jokowi mencantumkan nama ayah Irlambang Mulyono,” ungkap Bambang Tri. Pada halaman 171 ada tawaran dari Bambang Tri, jalan keluarnya yang juga mudah adalah dilakukannya tes DNA, kalau memang Ibu Sujiatmi itu adalah ibu kandungnya. Pada halaman 172,  juga ada tawaran dari Bambang Tri bahwa yang bisa membantah tuduhan itu adalah Jokowi sendiri dengan cara menunjukkan ijazah asli UGM dan SMA ke publik lewat akun resminya. Sekalipun Bambang Tri, sangat yakin “potong leher Bambang Tri kalau Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya SMA dan UGM. Karena, dia memang tidak punya”. Sasaran fitnah ini harus segera diakhiri baik tentang dugaan ijazah palsu dan dugaan kebohongan tentang ayah ibu kandung Jokowi. Jalan terbaik memang lewat pengadilan. Namun, jika benar ternyata ijazah Jokowi itu palsu, apakah nanti akan dibuka transparan? Apalagi ini menyangkut “wibawa negara”. Karena bisa dipastikan, Negara bakal malu jika terbukti punya Presiden Berijazah Palsu! Yang paling mungkin adalah dengan membiarkan masalah ini menguap begitu saja hilang ditelan udara seperti suara – maaf – kentut yang tak berbekas. (*)

Di Manila, Irman Gusman Disambut Bak Negarawan

BY FNN Selasa, 15 November 2022 14:54:24 0

  Di Asia Tenggara, kata Irman, masih ada potensi-potensi konflik yang perlu diatasi, dan tak boleh diwariskan kepada generasi masa depan, sebab akan sangat berbahaya jika ditempatkan dalam konteks persaingan negara-negara besar. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik SEBUAH kejadian langka berlangsung di Manila, Filipina, ketika mantan Ketua DPD RI Irman Gusman disambut layaknya seorang negarawan yang masih menjabat. Ini cerita seorang wartawan yang hari ini pulang dari mendampingi mantan senator Sumatera Barat ini melawat ke negara tetangga itu. Diceritakan, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang penuh khidmat di aula International Business Forum di Manila, menyusul lagu kebangsaan Filipina, “Lupang Hanirang”, mengawali pembukaan International Business Forum di Manila pada 10 November 2022. Siang itu, pada Hari Pahlawan, Ketua DPD RI 2009 - 2016 Irman Gusman disambut meriah sebagai negarawan Indonesia, yang diberi kehormatan memberikan “keynote speech” pada pertemuan para pebisnis terkemuka yang datang dari berbagai negara. Dalam pertemuan pebisnis mancanegara yang membahas tema “ASEAN Economic Recovery in Post-Pandemic Era” tersebut, Irman membeberkan keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi Covid-19 serta peluang bisnis yang bertebaran di berbagai daerah di Indonesia, yang masih belum dikenal oleh pebisnis dari berbagai negara, khususnya dari Filipina. Menyampaikan pidatonya dalam bahasa Inggris, Irman juga menggugah komunitas bisnis internasional dengan mengutip ucapan negarawan, founding father, dan Presiden Negara Persemakmuran Filipina Manuel L. Quezon yang pada 9 Desember 1939 menjadi berita utama di berbagai negara. Presiden Manuel Quezon saat itu berkata, “I would rather have a government run like hell by Filipinos, than a government run like heaven by any foreigner. I said that once; I say it again, and I will always say it as long as I live.” [Lebih baik saya melihat suatu pemerintahan yang dijalankan seperti naraka oleh warga Filipina daripada melihat suatu pemerintahan yang dijalankan seperti surga oleh orang asing. Dulu saya katakan itu, kini saya ulangi lagi, dan akan terus saya katakan itu selama saya hidup]. Ungkapan yang dikutip Irman itu menggugah para pebisnis dan pejabat tinggi pemerintah dan Kongres Filipina yang hadir di acara tersebut. Bahkan di akhir acara itu Irman dikerumuni para petinggi dan wartawan Filipina yang memberikan apreasiasi atas pengutipan kalimat patriotik itu, yang membakar semangat juang rakyat Filipina untuk melepaskan diri dari penjajahan serta melawan campur tangan asing dalam penyelenggaraan negara. Di akhir pidatonya, Irman Gusman menggugah para pebisnis mancanegara untuk memperhatikan nasib warga masyarakat di daerah-daerah tempat mereka menjalankan usahanya. Cara Irman menggugah mereka bukan dengan himbauan, melainkan dengan kata-kata bijak yang sarat makna: Rivers do not drink their own water (Sungai-sungai tidak meminum airnya sendiri); Trees do not eat their own fruit (Pohon-pohon tidak memakan buahnya sendiri); The Sun does not shine on its self (Matahari tidak menyinari dirinya sendiri); Flowers do not spread fragrance for themselves (Kembang-kembang tak menyebarkan aromanya untuk diri sendiri); Living for others is a rule of nature (Hidup untuk orang lain adalah sebuah hukum alam); We are born to help each other (Kita dilahirkan untuk saling membantu); No matter how difficult it is (Betapa pun sulit); Life is good when you are happy (Hidup ini baik ketika kamu berbahagia); But much better when others are happy (Tapi jauh lebih baik ketika orang lain berbahagia); Because of you (Karena kamu). Hadirin bertepuk-tangan meriah ketika frasa terakhir itu (Because of you) diterjemahkan Irman ke dalam bahasa Tagalog: Dahil Sa Iyo. Dahil Sa Iyo sebetulnya merupakan judul lagu yang terkenal di Filipina sejak 1938. Ketika dijadikan lagu tema untuk film Bituing Marikit (Beautiful Star), dan dipopulerkan oleh penyanyi terkenal Rogelio de la Rosa, lagu ini digemari juga di Amerika dan berbagai negara lain usai diedarkan versi bahasa Inggrisnya pada 1964. Selain berbicara di International Business Forum tersebut, Irman Gusman juga mengadakan pertemuan dengan Federasi Kadin-Kadin China-Filipina yang beranggotakan lebih dari 170 kamar dagang. Chinese-Filipino Chamber of Commerce ini adalah penggerak ekonomi terbesar di Filipina yang bergerak di sektor swasta dan menyerap jutaan tenaga kerja. Mereka juga merupakan pendonor terbesar dalam mengatasi wabah Covid-19 di negara itu. Irman juga mengadakan pertemuan khusus di Quezon City dengan Congressman terkemuka, Rodante D. Marcoleta, untuk membicarakan krisis energi di Fillipina serta potensi Indonesia untuk mengatasi krisis tersebut. Peningkatan Kerjasama Militer Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman membahas peningkatan hubungan dan kerjasama bidang keamanan antara Indonesia dan Filipina ketika ia menemui pimpinan Angkatan Darat negara itu pada 10 November 2022. Dalam kunjungannya ke Markas Besar Angkatan Darat Filipina, sebelum memberikan ”keynote speech” pada International Business Forum di Manila, Irman Gusman diterima oleh Kepala Staf ad interim Angkatan Darat Filipina, Mayor Jenderal Jose Eriel M. Niembra. Mayjen Niembra mewakili Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Romeo Browner yang mendampingi Presiden Ferdinand R. Marcos, Jr. dalam kunjungan ke Kamboja. Dalam pertemuan itu Ketua DPD RI 2009-2016 Iman Gusman disambut dengan protokol kenegaraan, meskipun Irman berkunjung ke Filipina dalam kapasitas pribadinya atas undangan panitia penyelenggara International Business Forum. Di atas meja pertemuan dengan pimpinan Angkatan Darat Filipina tersebut, bendera Merah Putih terpampang megah, diapit bendera Filipina saat kedua tokoh itu bertukar informasi dan membahas kelanjutan kerjasama militer antara dua negara bertetangga ini. Jenderal Niembra sangat mengapresiasi kerjasama TNI dengan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) termasuk pembelian kapal angkut perbekalan militer dari Indonesia dan berharap kerjasama militer kedua negara dapat terus ditingkatkan dan diperluas untuk menjaga keamanan wilayah Asia Tenggara. Pimpinan Angkatan Darat Filipina itu juga mengakui bahwa alutsista buatan Indonesia lebih cocok untuk digunakan di Filipina, ketimbang produk persenjataan buatan negara lain. Ia juga mengapresiasi kerjasama AFP dengan Densus 88 dalam memberantas terorisme. Keunggulan presisi senapan buatan PT Pindad juga diakui oleh jenderal Filipina tersebut yang mengatakan, “Pantas saja tentara Indonesia selalu menang dalam kejuaraan tembak, karena senjata buatan Indonesia bagus.” Sementara itu, Irman Gusman mempromosikan potensi dan kapasitas produksi alutsista dari industri strategis Indonesia sebagai “salah satu opsi terbaik untuk program modernisasi alutsista Filipina.” Usai pertemuan tersebut, Jenderal Niembra membawa Irman ke Gedung Pertemuan Angkatan Darat tempat Irman menyampaikan pidatonya tentang perlunya memperluas kerjasama pertahanan keamanan antara kedua negara untuk menanggulangi berbagai potensi ancaman di kawasan Asia Tenggara. Dalam pidatonya Irman mengatakan bahwa dilihat dari Jakarta, banyak kemajuan telah dicapai dalam kerjasama militer di bawah payung Philindo Military Cooperation Framework. Namun demikian, aspek-aspek non-militer perlu diberi perhatian khusus, karena sangat memengaruhi berbagai bidang kehidupan dan berdampak pada stabilitas dalam negeri kedua negara. Irman menjelaskan tentang berbagai bentuk ‘proxy wars’ yang kini bergulir, bahkan sampai menyentuh perumusan aturan hukum, kebijakan dan praktik-praktik bisnis internasional, perdagangan narkoba, aliran-aliran dana ilegal, bahkan upaya-upaya yang kian marak untuk mencuci otak dan merusak perilaku masyakarat sehingga berbahaya terhadap stabilitas dalam negeri kedua negara.  “Ancaman semacam ini tak dapat dihadapi dengan senjata,” tegas Irman, ”karena musuhnya tidak kelihatan, namun mereka terus beroperasi di berbagai negara.” “Tujuan mereka adalah untuk melemahkan ketahanan nasional dari berbagai aspek,” jelas Irman. Oleh karena itu maka kerjasama pertahanan dan keamanan kedua negara bertetangga ini perlu terus ditingkatkan dan diperluas, bukan hanya di bidang militer, kepolisian, dan intelijen, tetapi juga di berbagai bidang lainnya yang menyangkut komponen-komponen lainnya dalam masyarakat. Di Asia Tenggara, kata Irman, masih ada potensi-potensi konflik yang perlu diatasi, dan tak boleh diwariskan kepada generasi masa depan, sebab akan sangat berbahaya jika ditempatkan dalam konteks persaingan negara-negara besar. “Perlu diciptakan pendekatan baru yang komprehensif dan inklusif untuk mengakomodir kepentingan berbagai pihak terkait konflik Laut China Selatan, dengan konsep yang lebih luas dari Panduan Perilaku China-ASEAN, mengingat bahwa ASEAN sudah mempunyai Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif 2030 dengan China serta mempunyai Perjanjian Perdagangan Bebas dengan China dan India,” ujar Irman. Dalam konteks hubungan bilateral dengan Filipina, kata Irman, kedua negara tidak memiliki masalah di perbatasan, namun perlu meningkatkan patroli untuk mengamankan sumber daya kelautan serta memberantas perdagangan barang-barang ilegal. Juga untuk mencegah berbagai kegiatan terorisme. Selama kunjungan tiga hari di Filipina, Irman Gusman dan delegasinya dikawal oleh tim pengamanan khusus yang ditugaskan oleh Markas Besar Angkatan Darat Filipina. Sementara Kepolisian Filipina mengutus polisi lalu lintas yang menjadi fore-rider untuk mengamankan rute-rute perjalanan Irman Gusman ke berbagai tempat acara. Pasukan Angkatan Darat Filipina yang mengawal Irman Gusman dan delegasinya itu dipimpin oleh Irish O. Tan yang pernah bertugas dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di perbatasan Israel-Syria. (*)

Ketua DPD RI Berharap Kolaborasi Efektif untuk Hasilkan Rekomendasi Bagi Pemimpin Dunia

BY FNN Selasa, 15 November 2022 12:15:02 0

 Denpasar, FNN – KTT G20 yang berlangsung di Bali, 15-16 November 2022, diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi untuk para pemimpin dunia.   Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hal tersebut bisa diwujudkan lewat kolaborasi antar unsur pemerintah dan non pemerintah.  “Faktanya, besar harapan dunia terhadap hasil keputusan yang dihasilkan pada G20 di Indonesia. Terutama terkait pemulihan ekonomi global,” kata LaNyalla, saat tiba di Bali dalam agenda menghadiri KTT, Senin (14/11/2022). Menurutnya, hal yang sangat krusial ini harus diwujudkan melalui kolaborasi global.  \"Sehingga mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama,\" ujarnya.  LaNyalla yakin tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial yang terjadi saat ini dapat dipecahkan bersama melalui keputusan bersama di tingkat Sherpa G20.   “Sebagai salah satu workstream, komitmen bersama tingkat Sherpa diharapkan mampu memberikan rekomendasi terbaik yang dapat ditetapkan oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota G20 pada KTT G20 ini,\" ujarnya.  Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia harus mampu memberikan jalan tengah dalam mendapatkan rekomendasi terbaik untuk kepentingan dunia global.   \"Oleh karena itu, saya mendorong terjadinya kolaborasi yang dibangun Indonesia, baik dari unsur pemerintah maupun kelompok non-pemerintah, serta stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi,\" katanya.  Pertemuan Sherpa G20 keempat yang sekaligus merupakan pertemuan terakhir menyongsong KTT G20 dalam Presidensi G20 Indonesia, telah dilangsungkan di Jimbaran, Bali, 11-14 November.   Ketua DPD RI tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali untuk menghadiri KTT G20, pada Senin (14/11/2022). LaNyalla didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (mth/*)

Yang Mahal di Indonesia Itu Membiayai Oligarki Konglomerat Busuk

BY FNN Selasa, 15 November 2022 12:06:11 0

Mereka semua oligarki konglomerat busuk tersebut harus ditangkap, jangan dibiarkan menguasai negara, pemerintahan, bank Indonesia, perbankan, sumber daya alam. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) JANGAN dibalik ya, seolah olah oligarki konglomerat busuk yang membiayai kehidupan sosial, ekonomil, politik, pembangunan negara Indonesia. Bukan! Justru rakyat Indonesia-lah yang berkeringat membiayai kemewahan hidup oligarki konglomerat busuk. Ingatkan seluruh rakyat jangan terpengaruh oleh propaganda oligarki konglomerat busuk yang mengaku sebagai penyangga utama ekonomi Indonesia. Konglomerat busuk itu parasit kutu busuk. Rakyat Indonesia itu marhaen, rakyat dengan lahan sepetak, jendela rumah jadi kios, masak pagi-pagi jual ke tetangga, jualan kaki lima, jualan online skala kecil, rakyat Indonesia begitu mandiri, hampir tidak membutuhkan bantuan pemerintahan, mereka hidup guyub saling tolong menolong dalam komunitas komunitasmya. Rakyat Indonesia itu bisa membiayai pemerintah, menggaji para pejabat dari tingkat RT sampai presiden. Kebutuhan uang untuk itu tidaklah besar. Rakyat bisa iuran beras untuk membiayai mereka, iuran-iuran tersebut telah biasa dilakukan tanpa mengeluh, karena biaya pemerintahan itu murah sekali. Namun, membiayai kemewahan hidup konglomerat busuk itulah yang paling mahal. Lahan sepetak dipajaki, kios semeter dipajaki, rumah dipajaki, bayar iuran dipajaki, jualan dipajaki, semua untuk menumpuk uang di APBN yang kemudian dipakai belanja oleh oligarki konglomerat busuk. Mereka memperbesar kemewahan hidup mereka dengan mendapatkan belanja APBN dalam proyek-proyek mereka yang boros, tidak efisien dan korup. Untuk APBN itu rakyat yang dipajaki, oligarki konglomerat busuk yang belanjakan, pemerintahan yang diperalat. Kemewahan hidup para konglomerat busuk dengan diperbesar tidak hanya dengan memperalat pemerintahan, namun seluruh institusi moneter dan keuangan. Konglomerat busuk memperalat institusi moneter agar merusak stabilitas moneter. Mereka mendapatkan untung dengan menjatuhkan nilai tukar, mereka juga menjadi insider trading, memainkan nilai mata uang. Mereka itu adalah biang kerok hancurnya mata uang negara ini, setelah terlebih dahulu memindahkan aset-aset mereka ke luar negeri dan kembali disaat uang mereka bernilai besar terhadap rupiah. Coba lihat itu Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Liquiditas Bank Indonesia (KLBI), mereka membangkitkan negara, memaksa negara agar meminjam uang, membuat uang, lalu dialirkan semua ke kantong-kantong konglomerat busuk. Tahu berapa jumlahnya, 6-7 kali APBN Indonesia di masa itu. Bagaimana mereka tidak kaya-raya, mereka itu parasit, kutu busuk yang tengik. Apa yang mereka lakukan terhadap ekonomi Indonesia? Mereka merusak, sumber daya alam dikeruk secara serampangan, sawit, batubara, minyak, tambang-tambang yang luas luas, mereka keruk, meninggalkan kerusakan kerusakan yang sangat parah, mewariskan bencana alam, seperti tragedi kemanusiaan di seantero negeri. Uang mereka dibawa kabur ke luar negeri. Mereka simpan di Panama Papers, pandora papers atas nama pejabat negara dan budak-budak piaraan mereka. Para konglomerat busuk dan antek-anteknya pada dasarnya anti dengan kebangsaan Indonesia. Jadi, sekali lagi yang mahal itu bukan transisi energi, bukan pelaksanaan politik dan pemerintahan, bukan penyelenggaraan hajat hidup orang banyak. tapi yang mahal itu adalah biaya yang harus ditanggung untuk menopang kemewahan hidup para konglomerat busuk yang sepanjang hari merampas sumber daya ekonomi rakyat dan merusak kemampuan produksi serta produktifitas rakyat. Mereka semua oligarki konglomerat busuk tersebut harus ditangkap, jangan dibiarkan menguasai negara, pemerintahan, bank Indonesia, perbankan, sumber daya alam. Karena para konglomerat busuk itu hanya akan terus melanjutkan kerusakan yang tidak berkesudahan. Mereka harus ditangkap karena telah melakukan kudeta, makar kepada bangsa dan negara Indonesia. (*)

Spirit Sejati

BY FNN Selasa, 15 November 2022 09:48:41 0

Selalu ada sisi terang dari gelap. Di tengah lautan kegelapan bisa saja terbit rembulan pandu penerang. Kalaupun tiada purnama, kita bisa menyibakkan kelam dengan menyalakan lentera sendiri. Oleh: Yudi Latif, Cendikiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, kita hidup di zaman buih keterapungan. Saat huruf-huruf tak jadi kata; kata tak jadi kalimat; kalimat tak jadi ayat; ayat tak menjangkau alamat. Di seantero negeri, ucapan menggelembung mudah pecah tanpa isi yang bisa ditangkap. Orang mudah berganti posisi tanpa konsistensi posisi etis. Pusat perhatian lekas bergeser dari suatu isu ke isu lain seperti ikan berebut umpan. Tak ada kesetiaan menggumuli masalah. Persoalan menjadi debu beterbangan yang menghilang sendiri dihempas angin. Dalam kerumunan nunut hanyut, kesadaran takluk pada sihir kemasan. Jutaan orang tanpa tumpuan rentan terbius hipnosis pencitraan. Frustrasi gelombang hati yang ringkih mudah berserah pada titah mesiah gadungan. Di zaman gelisah kepalsuan, saat orang terempas tunggang-langgang tanpa jangkar jatidiri, jalan terbaik pulang ke akar. Yakni, akar keyakinan yang menumbuhkan pohon harapan. Bahwa kesenjangan antara impian dan kenyataan bisa dipecahkan dengan menghidupkan spirit, yang menyatukan pikiran dan hati. Di bawah terang spirit, katastropi tak perlu terlalu diratapi. Krisis bisa dilihat sebagai derita ibu hamil yang mengandung anak kemajuan. Seperti kata Hegel, sejarah memang mahkamah penjagalan, namun bukannya tanpa tujuan. Kekacauan memberi ruang kemunculan para pencerah; bintang penuntun yangg dapat menyingkap pola-pola tersembunyi sebagai pemandu manusia keluar dari lorong gelap menuju jalan cahaya. Maka, tetaplah teguh dalam menyusuri gelap malam. Semakin jauh kita melangkah, makin dekat dengan fajar. Tak usah terlalu gundah mengarungi kegelapan. Di kelam malam manusia bisa menyadari arti kehadiran bintang penuntun. Selalu ada sisi terang dari gelap. Di tengah lautan kegelapan bisa saja terbit rembulan pandu penerang. Kalaupun tiada purnama, kita bisa menyibakkan kelam dengan menyalakan lentera sendiri. Satu pijar lentera kecil bisa menuntun langkah di gulita malam. Jutaan lentera serentak menyala, pancarkan gelombang pencerahan. Satu hal yang pasti, gelap tak bisa disingkirkan dengan gelap. Gelap hanya bisa dienyahkan oleh cahaya. Daripada mengutuk kegelapan, marilah masing-masing pribadi tetap eling dan waspada, dengan menghidupkan kembali spirit kasih-sejati yang bisa menyalakan lentera jiwa. (*)

G20, Apa yang Kita Harapkan?

BY FNN Selasa, 15 November 2022 00:51:01 0

Apalagi survei yang dirilis Kompas hari ini (14/11/2022) menunjukkan loyalis Jokowi tinggal 15% saja (lihat \"Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi\"). Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle DALAM Crux Channel, YouTube, pertemuan bilateral US-China yang di-upload beberapa jam lalu, Joe Biden menyampaikan kepada Xi Jin Ping bahwa dia ingin memastikan kedua negara itu mampu memenej perbedaan dan memelihara kompetisi untuk tidak menjadi konflik dan bersama dalam menyelesaikan isu global. Ketika masuk pada isu global, Biden menekankan dua hal, yakni soal perubahan iklim dan \"food security\". Xi dalam responnya setuju dengan perlunya komunikasi yang baik diantara kedua negara itu, namun tidak merespon isu kritis perubahan iklim dan kelangkaan pangan. Xi malah menekankan isu stabilitas dan keamanan dunia. Pertemuan kedua pimpinan negara besar dunia ini, hari ini, yang didampingi oleh para menterinya, pastinya akan menjadi \"guidance\" besok dan lusa, dalam pertemuan resmi G20. Indonesia sendiri selama ini mengusung tema \"Global Health Architecture, Digital Transformation and Sustainable Energy Transisition\". Hilangnya tema \"Climate Change\", sebagai agenda utama, yang dimainkan Indonesia tentu saja sejalan dengan Tiongkok, India, Brazil dan Rusia yang masih menghadapi isu lingkungan. Kelompok negara ini, khususnya Indonesia dan China, berada pada Environment Index performance yang rendah sekali, di bawah 30, sementara Amerika 51, German dan Prancis di atas 60, sebagai bandingan (EPI, 2022). Lebih dalam soal Indonesia, Greenpeace mencatat misalnya selama 2015-2019, pemerintah Joko Widodo jilid 1, seluas 4,4 juta Ha lahan terbakar. Sebanyak 30% diantaranya berada pada konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. (BBC Indonesia, 24/9/22). Sebelum Jokowi melakukan moratorium kelapa sawit, The Jakarta Post melaporkan 2,6 juta Ha hutan terbakar tahun 2015 (6/11/21), 80% untuk pembukaan lahan sawit, dan BBC Indonesia mengatakan tahun 2016 saja deforestasi mencapai 929.000 Ha. (BBC, 20/11/21). Pengrusakan lingkungan lainnya adalah batubara. Eksploitasi batubara sengaja terus digenjot, khususnya ketika harga tinggi, yang membuat sumber energi tidak ramah lingkungan ini menjadi andalan Indonesia. Selain energi ini ikut memperkaya segelintir elit yang terlibat dalam wajah-wajah berseri di G20. Biden memang konsisten bicara climate change. Pada Agustus 2021 di Inggris, sebelum acara G7 saat itu, bahkan dia menyebutkan Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Ini adalah peringatan besar juga bagi kita tentang seriusnya ancaman perubahan iklim. Namun, dalam situasi dunia yang tidak pasti, khususnya akibat perang Rusia vs Ukraina, dan munculnya krisis energi, akan membuat tema lingkungan dan energi bersih sulit untuk menjadi kesadaran bersama. Batubara Indonesia sendiri menjadi incaran berbagai negara barat yang sedang krisis energi saat ini. Begitu pula minyak sawit kita diborong habis oleh (jejaring) negara-negara maju yang ingin mengoplos sumber energi mereka, beberapa waktu lalu. Biden dan Xi tidak menyinggung soal \"Global Health Architecture\" pada saat pertemuan mereka tadi. Kepentingan isu ini lebih pada negara-negara miskin seperti Indonesia yang menderita ketika pandemi terjadi. Sebagamana kita ketahui pada masa pandemi Covid19, negara barat dan China mengontrol penemuan, pabrikan dan distribusi vaksin COVID-19. Bahkan, Rusia yang sudah menemukan vaksin Sputnik, tidak diakui secara internasional oleh barat. Isu Global Fund mungkin kurang menarik, karena WHO (World Health Organization) sebagai lembaga kredibel sulit untuk \"disaingi\". Menkes Budi Sadikin, dalam \"Forum: G20 and APEC\", Chinadaily (14/11/22) meyakini Global Fund ini menjadi salah satu andalan untuk menopang ketimpangan antara negara miskin dan kaya ketika terjadi krisis. Tapi, sesungguhnya begitulah hubungan antara negara kaya dan miskin sepanjang sejarah manusia, kecuali negara miskin mempunyai daya tawar kolektif melakukan tekanan. Dalam G20 ini sesungguhnya Indonesia kurang mengerti strategi yang tepat. Seharusnya Indonesia menggalang berbagai negara menengah yang tergabung dalam BRICS, yang ada di G20, yakni Brazil, Rusia, India dan China, serta Turky tentunya, membentuk front besar dalam menekan barat pada isu-isu dimana negara miskin atau menengah ini membutuhkan keadilan (share prosperity), seperti isu aku akses vaksin dan pengobatan yang adil, serta isu ekonomi lainnya. Sayangnya Indonesia selalu berpikir bahwa dengan menjadi organiser pertemuan G20 seolah-olah menjadi pimpinan. Dengan merasa pemimpin, seakan-akan bisa menjadi magnet bagi semua negara dan bisa menjadikan transaksi bisnis. Ini momentum menjadi kurang termanfaatkan. Kelemahan Indonesia lainnya adalah \"event organizer mindset\". Indonesia menghabiskan uang triliuan untuk G20 ini, baik infrastruktur di Bali (Rp 850 miliar), TMII (Rp 1,2 triliun), sebagaimana disebut Kompas (10/6/22). Belum termasuk anggaran keamanan dan berbagai event lainnya. Semangatnya adalah pada perhelatan yang mewah dan gemerlap. Berbeda dengan berbagai G20 sebelumnya di Itali, Brisbane, London, Hamburg dll, masyarakat sipil diberikan ruang yang besar, bahkan demonstrasi yang melibatkan ribuan orang, seperti mahasiswa dan pecinta lingkungan, untuk menekan pertemuan fokus pada tujuan kehidupan global. Di Indonesia, pecinta lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, dll dihadang untuk melakukan aktivitas. Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum diintimidasi hari ini karena diperkirakan akan melakukan aktivitas terkait G20. Dalam negara demokrasi, seharusnya peranan rakyat, masyarakat sipil, sama derajatnya dengan kalangan bisnis. Dengan mindset sebagai event organizer, uang besar yang dikeluarkan Indonesia untuk G20 kelihatan tidak sebanding dengan hasil yang akan deperoleh nantinya. Misalnya, jika Indonesia mengklaim adanya investasi masuk yang besar, itu bukanlah terkait dengan G20, khususnya, melainkan berbagai \"obral\" ijin, tax dlsb yang selama ini sudah terjadi. Di bidang keuangan sendiri,  obral suku bunga bond  kita sudah dianggap ketinggian oleh IMF. Alih teknologi sendiri belum terlihat, hampir semua mobil listrik yang disimbolkan pro lingkungan dalam event G20 tidak ada mobil Esemka, kebanggaan Jokowi, mayoritas atau semua impor (belum jelas produksi INKA murni buatan dalam negeri). Sebenarnya kita berharap apa pada G20? Sebagai rakyat kita tentu senang banyak pemimpin dunia datang berkunjung ke Bali. Ini adalah kesempatan mempromosikan Bali ke dunia. Namun, sesungguhnya harus lebih daripada itu, yakni mempromosikan seluruh Indonesia. Bali sejak dulu kala sudah dikenal dunia, bahkan untuk sebagian orang, Bali lebih populer. Kedua, Indonesia mempertanggung jawabkan pengeluaran yang besar pada event G20 ini terhadap kepentingan kemajuan kita, baik secara ekonomi maupun politik. Apalagi Indonesia sudah menjadi pemimpin ASEAN. G20 diharapkan memperlancar hubungan bilateral antara Indonesia dengan berbagai negara member, juga hubungan people to people, bukan sekedar bussiness to bussiness saja. Contohnya pertukaran kebudayaan, pendidikan  dll. Ketiga, kita berharap Jokowi merasakan \"sense of being a global leader\". Ini untuk membuat Jokowi berambisi pada politik global sebagai bagian karir hidupnya, sejak walikota, gubernur, presiden dan lalu sekjen PBB atau lainnya. Sehingga sirkulasi kekuasaan di dalam negeri dapat mulus ke depan. Apalagi survei yang dirilis Kompas hari ini (14/11/2022) menunjukkan loyalis Jokowi tinggal 15% saja (lihat \"Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi\"). Jadi Jokowi jangan lagi terlalu banyak turut campur dalam urusan pilpres 2024. Biarkan saja itu urusan parpol. Selamat menjalankan G20 untuk Jokowi, Chairman Xi Jin Ping, Joe Biden, Erdogan, Modi, Sunak, pemimpin Afrika, dll. Kami berharap yang terbaik untuk dunia menjadi tempat hidup yang indah. (*)

Deklarasi Dukung Anies Baswedan, Rabu di Yogyakarta

BY FNN Senin, 14 November 2022 23:24:20 0

Jakarta, FNN – Forum Kabah Membangun (FKM) dan Forum Ulama Membangun (FUM) besutan  mantan senior pengurus,anggota dewan,maupun yunior Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  akan menggelar deklarasi serta dukungan untuk Anies Baswedan, di Yogyakarta. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Rabu, 16 Nopember 2022 dari pukul 12.00 hingga pukul 15.00. Pada awalnya, kegiatan ini akan diselenggarakan pada 13 Oktober 2022. Dengan berbagai macam pertimbangan, kegiatan ditunda ke 30 Oktober 2022. Jadwal terus mengalami pergeseran secara dinamis. Hingga akhirnya, fix pada 16 November 2022. Ketua Panitia, Bambang Ari S, dalam rilis yang dikirim ke redaksi FNN malam ini,mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyalurkan aspirasi keluarga besar PPP. Pertama, untuk mengangkat kader umat berprestasi ke dalam pucuk pimpinan nasional. Kedua, untuk menyelamatkan PPP agar lolos Parlementary  Threshold dalam Pemilu 2024. Dengan mendukung Anies Baswedan, diperkirakan elektabilitas PPP akan meningkat pesat. Mengapa dipilih lokasi  DIY untuk Deklarasi dukungan FKM dan FUM kepada Anies?  Hal ini tidak lepas dari sejarah Yogyakarta sebagai Kota yang pernah menjadi ibukota negara. Serta perannya yang dianggap menyelamatkan  keberadaan Republik Indonesia melalui Serangan Umum 1 Maret. Kegiatan Deklarasi akan diikuti oleh para peserta lintas elemen. Ada peserta dari simpul-simpul relawan, perwakilan partai politik, keluarga besar PPP berbagai propinsi, barisan Mak-Mak, aktifis gerakan,  dan lain-lain. Menurut rencana, Anies akan dijemput oleh para pendukung di bandara YIA. Kemudian diarak menuju lokasi kegiatan, di gedung Pacific Jalan Magelang Km 4,5. Baik pendukung dari FKM, FUM, hingga  pendukung dari berbagai simpul  relawan yang ada di DIY maupun Jawa Tengah. Siapapun diperbolehkan untuk  hadir dalam kegiatan Deklarasi ini. Dengan harapan, semua peserta agar berperilaku tertib dan santun selama mengikuti berlangsungnya acara.  Kegiatan ini diiperkirakan akan melibatkan sekitar 5000 peserta dari berbagai wilayah. (IP)

Politik Makin Konyol dan Nggak Bermutu, Ada Proyek De-Aniesasi di Jakarta

BY FNN Senin, 14 November 2022 22:13:00 0

PENGGANTI Anies Baswedan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, diduga telah berupaya melalukan De-Aniesasi atas beberapa kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan Anies. Seperti terkait dengan suksesnya Anies menurunkan emisi gas karbon hingga mencapai 26% saja. Sementara di berbagai kebijakannya mulai diamputasi. Jalur sepedanya ini, dihapus. Pembangunan jalur sepeda pada 2023 itu akan di-nolkan oleh Budi.  Jadi, jika dinolkan itu artinya sama saja dihapus. Bahkan, ada program juga yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Pj Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional. Pj Gubernur Heru sempat didemo Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Perwakilan Daerah DKI Jakarta. Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso mengingatkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono jangan arogan dalam memimpin. Adapun arogansi yang dimaksud Winarso yakni terkait beredar kabar bahwa Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) program Gubernur DKI Jakarta terdahulu Anies Baswedan bakal dihapuskan. “Saya katakan Heru Budi, jangan terlalu arogan dalam pemimpin DKI Jakarta. Kami mendengar ada isu, KPJ dan KJP dan juga kesejahteraan yang sudah digelontorkan era sebelumnya akan dihapus atau dikurangi,” kata Winarso di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022). Winarso juga memperingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta harus diutamakan dibandingkan kepentingan yang dibawa Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) sendiri merupakan salah satu andalan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesejahteraan buruh. Adapun manfaat yang bisa didapatkan gratis menggunakan Transjakarta, pangan murah/bersubsidi; daging sapi Rp 35.000/kg, daging ayam Rp 8.000/kg, beras Rp 30.000/5 kg/1 sak. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung terkait adanya upada De-Aniesasi beberapa program Anies Bawesdan yang dibangun sebelumnya? Berikut dialog wartawan senior FNN dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (14/11/2022).   Soal Kompas yang kembali bikin blunder. Ini lagi rame, netizen membahasa soal Kompas yang bikin blunder lagi. Kemarin kita bahas soal ada satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yang meninggal dunia, karena katanya kelaparan, mungkin polisi sekarang belum menyatakan, langsung bantah belum pasti karena kelaparan. Tapi, yang dipersoalkan adalah kenapa ada artikel di Kompas yang membahas kaitan antara naik haji dengan kesalehan sosial. Kemudian ilustrasinya adalah foto dari keluarga di Kalideres itu. Nah ini kan mengingatkan kita pada kasus Anies Baswedan yang fotonya digunakan untuk ilustrasi berkaitan dengan remisi terhadap para koruptor. Yang menarik kemudian, orang/netizen membuat konten dengan kemarahan tapi dia menunjukkan persoalan, loh, kok yang disalahin orang naik haji. Ini kan tanggung jawab pemerintah, mestinya persoalan IKN, soal jalan kereta api cepat, kemudian Kompas meralat beritanya, tetapi tetap mengaitkan dengan kesalehan sosial. Itulah cara Kompas untuk membangun narasi yang insinuatif, menyodorkan sesuatu secara tersamar. Dan orang bisa baca, di belakang itu memang masih ada sisa-sisa pikiran yang tertuju pada satu kelompok, dan karena Kompas yang muat maka kelompok itu langsung dianggap sebagai Islam. Jadi, Islamofobia samar-samar juga masih ada pada Kompas. Itu bahayanya sebetulnya. Dan kalau misalnya kita lihat, nggak trade off ada kesalehan sosial dengan tanggung jawab pemerintah. Kesalehan itu istilah teologi, istilah agama, yang menyangkut hak orang untuk memperoleh kesalehan dengan menjalankan tugas-tugas keibadahan. Beda dengan tugas pemerintah. Tugas pemerintah dalam menjamin ada keadilan sosial. Itu soalnya. Keadilan sosial tidak diperoleh oleh keluarga yang ada di Jakarta Barat itu. Kan itu poinnya. Jadi, jangan dianggap bahwa trade off itu harus diperlihatkan sebagai zero zoom kind.....  Nggak begitu cara melihat problem. Sesuatu yang secara batinnya ingin dibuat saleh, itu enggak ada urusannya dengan negara. Negara fasilitasi saja kan semua orang yang ingin menjadi saleh, tapi bukan berarti bahwa dengan itu lalu ditagih, karena ada kesolehan sosial yang berlebihan maka keadilan sosial jadi kurang. Tidak begitu trade off-nya. Negara harus menjamin kesalehan sosial, sekaligus menyediakan keadilan sosial. Begitu cara kita menguliahi kembali Kompas. Tapi saya kira kenapa ini kita singgung karena kontras dengan yang terjadi selama ini. Itu yang membuat bangsa kita ini menjadi terbelah dan sekarang ini selalu dieksploitasi. Kita lanjutkan dengan situasi sekarang di G20, yang sekarang ini sudah mulai,  sangat ramai sekali karena kepala negara sudah mulai hadir dan besok akan dilaksanakan pertemuan KTT dan Pak Jokowi kelihatannya hari ini bersiap-siap meresmikan masjid Pangeran dari UEA di Solo. Yang lebih penting kemarin media ramai juga mengutip pernyataan Pak Jokowi dalam wawancara dengan Ekonomis, Pak Jokowi berencana setelah ini akan pulang kampung, ke Solo, dan kemudian katanya mau jadi apa ditanya aktivitasnya, ternyata mau jadi pemerhati lingkungan. Seru juga Bung Rocky. Kalau itu wellcome betul, Pak Jokowi akan bersahabat dengan saya. Karena itu harapan saya bukan sekadar pemerhati, tapi protector lingkungan. Jadi, harus lebih jauh lagi, bukan memperhatikan lingkungan, nggak ada gunanya kalau sekadar memperhatikan, tapi tidak membatalkan kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan. Dan, kalau ditagih konsistensi itu, itu artinya Pak Jokowi akan membatalkan IKN. Kalau niat untuk menjadi pengamat atau pemerhati lingkungan, itu pasti bertentangan dengan proyek yang sedang dia lakukan. Jadi, orang akan tagih konsisten enggak Pak Jokowi mengatakan pulang ke Solo sebagai pemerhati lingkungan. Sementara, dia masih berupaya pengganti dia itu meneruskan perusakan lingkungan di Kalimantan dengan bangun ibukota, dengan food estate yang gagal di Papua, gagal di Kalimantan, yang pohonnya sudah dipangkas, dijual, sementara food-nya, tanaman pangannya nggak tumbuh di situ. Jadi, kelihatannya juga orang akan meragukan keputusan Pak Jokowi untuk lengser dengan cara yang indah, lengser keprabon lalu mulai menjadi aktivis lingkungan. Nah, mulai dari sekarang saja Pak Jokowi aktivis lingkungan. Apa cara yang paling bagus, batalkan undang-undang omnibuslow, karena omnibuslow itu merusak lingkungan. Jadi begitu nasihat/kuliah saya untuk Pak Jokowi yang akan menjadi pemerhati lingkungan. Pada akhirnya Pak Jokowi tahu bahwa dunia ini sedang ada di dalam konsep baru tentang Green ekonomi, environmental etic segala macam. Itu artinya Pak Jokowi mesti juga mengkritik GP Ansor yang menghalangi Green Peace untuk pergi ke Bali. Green Peace adalah pemerhati lingkungan. Jadi, itu kira-kira. Kita mau menguji sebetulnya kebijakan publik dengan etika politik. Jadi kalau etika politik seorang pemimpin yang hari ini namanya Pak Jokowi ingin melindungi lingkungan maka public policy-nya harus tidak merusak lingkungan. Kan kontrasnya itu. Jadi, The Economist sekarang lagi seri pemberitaan ekonomis itu adalah untuk memastikan bahwa perdamaian dunia harus menghasilkan keadilan ekologi. Dan, saya baca berkali-kali Economist ingin menerangkan bahwa kita mungkin akan gagal untuk mencapai 1,5 derajat perjanjian penurunan suhu bumi, yang sangat mungkin enggak tercapai. Dalam keadaan itu, saya baca bahwa justru Anies Baswedan di Jakarta sudah melampaui target yang diwajibkan di 2030 bahwa emisi karbon harus turun 30%. Dalam pemerintahan Anies, Jakarta sudah turun 26%. Jadi Anies sudah sukses dalam soal lingkungan. Karena itu, mestinya Pak Jokowi belajar pada Anies. Soal De-Aniesisasi Malah yang terjadi sebaliknya Bung Rocky. Kayaknya pengen belajar dengan Anies itu Bloomberg. Bloomberg kan mengundang Anies Baswedan di side stage (bukan main stage). Jadi diundang, dia bicara di sana. Sementara, kemudian di Jakarta, berbagai kebijakannya mulai diamputasi tuh. Jalur sepedanya ini, dahsyatnya pembangunan jalur sepeda di tahun 2023 itu bukan tanggung-tanggung, dinolkan. Jadi, jika dinolkan itu artinya diamputasi, dibunuhlah gitu programnya. Kemudian, ada juga program yang menarik ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu, oleh Gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri membeli kendaraan operasional. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Ini satu orang mendorong naik sepeda kemudian pindah ke public transportasi, eh ini malah mobil lagi yang ditambah. Inilah akan ditonton dunia bahwa ada G20 di Bali dengan tema lingkungan dan perdamaian, dan semua orang tahu bahwa prinsip-prinsip awal G20 yang mulai diberlakukan sejak 23 tahun lalu, adalah soal emisi karbon. Jadi, sebetulnya nanti wartawan atau pemerintah tamu di G20 akan bingung baca headline. Indonesia mengundang kami untuk bicara tentang penurunan emisi karbon, sementara Jakarta justru melarang sepeda. Kan ajaib itu? Jadi, betul-betul kontras tuh. Apalagi orang mau lihat bagaimana sebetulnya Jakarta itu meneruskan target-target yang sudah mulai diselesaikan oleh Anies dalam soal lingkungan. Ada jalur sepeda khusus, itu artinya mengurangi emisi karbon. Ada transportasi umum, itu artinya mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang boros energi. Kan semua itu yang dilakukan Anies sehingga Anies dapat undangan macam-macam soal di luar negeri dan sekarang diundang dengan tema yang sama di G20 di side event yang dibuat CNBC atau Bloomberg untuk melihat bagaimana Anies sebagai Gubernur mengupayakan target dunia, yaitu turunnya emisi karbon 30% di 2030. Anies lakukan itu dan sudah tercapai sebelum 2030 sebesasr 26%. Tinggal diteruskan oleh gubernur yang baru, tapi justru gubernur yang baru sedang menaikkan kembali emisi karbon dengan membatalkan anggaran transportasi umum, dengan membatalkan anggaran untuk memperpanjang jalur sepeda. Kan kontradiksi. Jadi, hal-hal semacam ini kita bisa pahami bahwa ada upaya untuk de-Aniesisasi. De-Aniesisasi itu tuh bertentangan dengan visi G20 yang hari ini dibuka oleh Presiden Jokowi. Jadi, itu ngaco sebetulnya, ya dungu juga sebetulnya. Dan yang menarik, yang paling kenceng kalau saya baca di media, itu memang PDIP, kemudian PSI. Ini dua partai yang selama ini memang sangat sangat anti Anies. Dan yang konyol ini apa yang dilakukan oleh PSI. Ini kan anak-anak muda, harusnya pasti pro pada soal lingkungan. Kalau PDIP okelah, itu kan memang old passionlah, kita maklum, tapi kalau terjadi pada PSI itu menyedihkan. Walaupun kemudian belakangan mencoba meralat dengan menyatakan bukan itu maksud dia. Itu PSI singkatan dari Pe-Sepeda Indonesia kan? PSI juga tanda tekanan atmosfer dari ban sepeda kan, 20 PSI biasanya atau 32 PSI, tekanan angin sepeda. Sekarang angin itu kempes, jadi sepeda nggak boleh lagi dipakai di Jakarta. Ya marahlah seluruh netizen yang muda. Jadi, sekali lagi, itu betul-betul enggak ada perspektifnya PSI itu, kan. Dia meralat sesuatu yang sudah dia ucapkan. Kan mestinya ada kepekaan. Kami partai milenial, karena itu kami pro lingkungan. Karena itu, kami dorong supaya ada energi alternatif, yaitu kaki buat dikayuh, bukan masukin timbal ke dalam mobil. Jadi, memang ini partai yang nggak punya perspektif, jadinya ya mau diapain. Sebetulnya, karena hanya ingin mendegradasi Anies maka PSI lakukan hal-hal yang konyol gitu. Ya sudah, tapi saya selalu menganggap bahwa memang berpolitik itu mesti punya otak. Tapi kan ini bahaya, karena kita selalu bicara soal etika. Etika publik, etika politik, dan saya kira kalau cuman karena persaingan untuk menuju tahun 2024 sehingga kita melakukan hal-hal yang yang negatif, apapun yang diwariskan oleh Anies dihajar terus, saya kira ini enggak sehat. Memang, dan kelihatannya orang sudah frustrasi. Jadi, PSI itu kelihatannya sudah frustrasi itu. Mau dukung Ganjar, Ganjar enggak mau didukung PSI. Mau anti-Anies, Anies justru lakukan hal yang membahagiakan milenial yang adalah komponen PSI. Jadi, kehilangan pakem. Sebetulnya bukan karena nggak mampu untuk melihat keadaan, tapi memang kurang otaknya. Jadi gampangnya begitulah. Kan orang yang punya perspektif pasti pakai akal. Dan, kemampuan memperspektifkan politik, itu nggak ada di situ. Karena PSI adalah partai yang bereaksi terhadap kebijakan, bukan dia yang punya perspektif. Dia bereaksi doang. Dia orang yang terus-menerus bereaksi tanpa dia sendiri punya konsep. Jadi, itu bahayanya kalau partai yang didesain oleh oligarki dan dikendalikan khusus hanya untuk menghalangi seseorang, itu konyolnya di situ. Kan parta mestinya punya jalan menuju cita-cita dia, bukan menghalangi orang. Itu dungunya di situ. (ida/sws)

Anies Baswedan Silaturahim dengan Mudrick di Kartopuran Solo

BY FNN Senin, 14 November 2022 15:24:56 0

Solo, FNN – Bertempat di kediaman Mudrick SM Sangidu, Kartopuran, Solo, Senin (14/11/2022), Anies Baswedan bersilaturahmi dengan Pendiri Mega- Bintang ini. Dalam kunjungannya Anies menyampaikan silaturahmi ini adalah silaturahmi kekeluargaan. “Pada waktu reformasi dulu, orang tua kami menceritakan bahwa Pak Mudrick adalah putra Bapak Malkan Sangidu sahabat orang tua kami. Sehingga dalam silaturahmi ini adalah silaturahmi kekeluargaan,” ungkap Anies. Dalam menyambut kehadiran Anies, Mudrick didampingi oleh Aktivis Mega- Bintang se-Solo Raya. Mudrick menyampaikan bahwa hubungan keluarga sudah terjalin sejak Bapak Ibu dan Kakek Nenek mereka. “Ayah saya sangat bersahabat baik dengan keluarga Mas Anies baik yang ada di Solo maupun Jogjakarta,” kata Mudrick. Selanjutnya Mudrick berpesan kepada Anies yang saat ini telah dicalonkan sebagai Calon Presiden oleh Partai Nasdem untuk fokus pada pencalonan Presiden jangan menghiraukan kasak-kusuk yang ada di luaran. “Jadi begini, Mas Anies. Anda saat ini telah dicalonkan Partai Nasdem untuk maju sebagai Calon Presiden pada Pilpres tahun 2024. Saya hanya berpesan kepada Mas Anies untuk fokus pada pencalonan Mas Anies. Selalu menjaga kesehatan dan tetap istiqomah memperjuangkan kepentingan rakyat,” pesan Mudrick. Menanggapi pesan yang disampaikan oleh Mudrick, Anies menyampaikan ucapan terima kasih dan akan senantiasa memegang pesan pesan Mudrick. “Saya sangat berterima kasih kepada Pak Mudrick, sengaja saya sowan ke sini karena Pak Mudrick adalah tokoh yang telah melampaui beberapa dekade perjalanan Bangsa Indonesia. Sehingga saya perlu banyak belajar kepada Pak Mudrick,” ungkap Anies. Usai berkunjung di kediaman Mudrick Sangidu, Anies melanjutkan perjalanan diantaranya berkunjung ke Pasar Kliwon yang saat ini diselenggarakan acara Haul Habib Haul Habib Ali bin Muhammad Al-habsy atau sering disebut dengan Haul Solo. (mth)

Bangsa Indonesia: Mudah Percaya, Lupa dan Menyerah, Berahir Nestapa

BY FNN Senin, 14 November 2022 12:24:19 0

Pemimpin boneka, selalu bermain watak, seperti pelawak yang bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berencana balik ke Solo, Jawa Tengah, usai masa jabatannya sebagai presiden selesai pada 2024. “Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa,” kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan The Economist yang ditayangkan di YouTube, seperti dikutip, Ahad (13/11//2022). Tiba-tiba muncul puja-puji bak seperti telah datang berita segar dari “dewa langit” yang turun ke bumi. Basa-basi politik yang jauh dari pencerahan keadaan sesungguhnya yang sedang terjadi, seperti kena kekuatan magis semua kesurupan. Jokowi ingin kembali ke kampung halamannya di Solo. Jokowi ingin terlibat dalam kegiatan di sektor lingkungan setelah tak lagi menjabat presiden. Selagi masih memiliki kekuasaan telah merusak lingkungan di mana-mana. Jokowi juga berharap kepemimpinannya dapat memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir dan cara kerja baru. Dia juga ingin Indonesia melompat menjadi negara maju. Mengapa masih mimpi di siang bolong, kok masih hanya keinginan selama ini apa yang dilakukan. Lompatan apa yang telah terjadi selain lompat mundur ke belakang? Bung Lenin mengatakan, “kebohongan yang diajarkan terus-menerus di kemudian hari akan dianggap sebagai sebuah kebenaran”. Telah datang kebohongan berkali-kali masih dipercaya dan dilahab sebagai sebuah berita benar. Erving Goffman menggunakan mekanisme panggung ini untuk menganalisis dunia sosial di Indonesia. Ada panggung depan (front stage), ada panggung belakang (back stage). Panggung depan sering berbeda 180 derajat dengan panggung belakang. Cliffort Geertz adalah ahli antropologi asal Amerika (AS). Ia memakai istilah “negara panggung” alias theater state untuk memotret dinamika kekuasaan di Indonesia. “Ya Indonesia sudah berubah menjadi “negara panggung” alias theater state”. Simbolisme, persepsi, narasi dan drama lebih penting ketimbang realitas. “Pemimpin Boneka” seringkali diasosiasikan untuk pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Pemimpin boneka, selalu bermain watak, seperti pelawak yang bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Tipuan dan kebohongan politisi busuk, sedang memainkan perannya. “Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki!”. Sesungguhnya keinginan untuk perpanjangan jabatan dan atau keinginan untuk tiga periode masih hidup. Jangan keburu percaya agar tidak jatuh lagi ke alam nestapa, Jokowi  akan kembali ke Solo, apalagi tampak jelas statemen yang menyertainya hanya kalimat verbal belaka. Sejak maraknya demo mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, pada awal 2022 lalu, barang-barang pribadi milik Jokowi sudah mulai diboyong pulang kampung ke Solo. Hal itu dilakukan untuk mencegah peristiwa yang pernah dialami Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ketika dipaksa lengser dan keluar dari Istana sebelum waktunya: banyak barang pribadinya hilang! (*)

Rezim Akan Runtuh Akibat Kabut Teori “Guna Tolol”

BY FNN Ahad, 13 November 2022 16:23:05 0

“Sudahlah yang ingin hobi mengeluh dan dleming lanjutkan, yang ingin terus misuh dan marah marah silakan. Jangan sampai, stress, stroke atau bisa menjadi gila”. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MOBOKRASI pemerintahan di Indonesia dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan. Otomatis akan melahirkan pemimpin yang inkonstitusional and plain stupid (inkonstitusional dan bodoh). Indonesia sekarang ini seperti hidup tanpa aturan, pengendalian dan tanpa pemimpin, lahan Indonesia menjadi jarahan banyak pihak yang ingin terus menjarahnya. Persaingan kekuatan para penjarah, saat ini Indonesia telah menjadi milik kaum elit, para borjuis – kapitalis Oligarki Politik dan Ekonomi, yang bebas mengatur dan mengendalikan negara dengan suka cita menjadi ambtenaar. Yang ada di Istana hanya badut-badut: When a clown moves into a palace he Doest  be come a king. The palace be come a circus  (Ketika badut pindah ke Istana dia tidak menjadi raja. Istana menjadi sirkus). Yang berlaku adalah teori guna tolol. Menurut Markus Ghiroth (gembong komunis 1965), dalam strategi komunis, ada namanya istilah “teori guna tolol”. Yaitu: orang-orang tolol yang berguna. Menempatkan orang-orang “tolol” bodoh, manut, mata duitan, rakus jabatan, di posisi strategis agar kemudian bisa dan mudah di atur dan di kendalikan. Kritik dari Bung Ihsanudin Nursi ringan tapi tajam, bagi penggemar petahana bahwa rezim ini tidak ada cacat sedikitpun bagi mereka. Ketika ditunjukkan kebodohan, kebohongan dan kegagalan petahana mereka tetap tak bergeming. Saya beri istilah “pemuja”, karena mereka ini sudah menganggap petahana satu-satunya sosok yang akan menyelamatkan Indonesia, “Ratu Adil”-lah istilahnya, ujarnya. Gangguan kejiwaan ini bisa semakin parah, ketika kebohongannya mendapat pujian. Kebohongannya yang menjadi-jadi membuat semua omongannya pasti kebalikannya. Dampaknya kerusakan di mana-mana. Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang dicari (Barack Obama). Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu – (Lemony Snicket). Tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju (Beverly Sills). Fokuslah, bukan sekadar sibuk saja (Tim Ferris). Tanpa sasaran dan rencana meraihnya, Anda seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan (Fitzhugh). Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan” – (Sutan Syahrir). Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebathilan” (Imam Syafi’i). “Sudahlah yang ingin hobi mengeluh dan dleming lanjutkan, yang ingin terus misuh dan marah marah silakan. Jangan sampai, stress, stroke atau bisa menjadi gila”. Hanya percaya atau tidak sudah tidak ada jalan perubahan dengan cara kompromi, teori guna tolol harus dihentikan total, tata kembali Indonesia – “kembali ke UUD 45 asli”, jalannya hanya ada satu pilihan “Revolusi”. (*)

Harmoni Agung

BY FNN Ahad, 13 November 2022 12:51:49 0

Oleh: Yudi Latif, Cendikiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia   SAUDARAKU, agama itu bicara tentang keselamatan pengikut, sedang budaya (budi pekerti) bicara tentang keselamatan bersama. Setiap agama punya universe tersendiri, budaya ibarat lobang cacing (dalam string theory) yang menghubungkan antar-universe ke dalam tatanan agung multiverse. Adalah baik menjaga keselamatan universe masing-masing, dengan menjadi pemeluk agama yang baik. Namun, harap diingat, keselamatan semua saling tergantung, yang memerlukan keserasian gerak antar universe, dengan mengembangkan budaya kewargaan (kebersamaan) yang baik. Mabuk Tuhan jangan sampai melupakan sesama makhluk. Karena Tuhan tak bisa hadir dalam jiwa pemeluk yang  menyengserakan, menyakiti, dan membunuh kehidupan yang lain. Jalan menuju Tuhan harus seiring dengan jalan menuju kemanusiaan dan kealaman. Manakala Tuhan ramai diseru, namun tak membawa kosmos, malah menimbulkan chaos dalam kehidupan bersama, itu pertanda zaman Kaliyuga. Jalan penyelamatan warga bumi menuntut kita untuk berketuhanan secara berbudaya. Semua jalan agama kekamian harus bisa terintegrasi ke dalam sistem lalu lintas budaya kekitaan. Itulah pangkal jalan satyayuga-kertayuga. (*)

Penyempurnaan Kerusakan Ekonomi Indonesia

BY FNN Ahad, 13 November 2022 12:23:33 0

Ini mengerikan! Ini sama artinya dengan kekayaan ekonomi Indonesia telah merosot separuh, namun pada saat bersamaan kewajiban Indonesia terhadap asing yakni utang dalam mata uang dolar telah meningkat separuh. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) ADA dua indikator utama ekonomi negara itu menuju kerusakan atau menuju perbaikan, yakni 1) Penerimaan negara sebagai indikator pemeirntah berhasil cari uang atau gagal; 2) Nilai tukar sebagai indikator pemerintah berhasil berdagang secara internasional atau gagal. Dari dua indikator tersebut ternyata pemerintahan Joko Widodo akan berakhir dengan kerusakan ekonomi Indonesia yang makin parah. Jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di awal penerimaan negara terhadap Gross Domestic Product (GDP) berada pada posisi 13% lebih. Di ujung pemerintahan SBY penerimaan negara merosot menjadi 10,8 % terhadap GDP. Dalam ekonomi GDP adalah indikator yang utama. GDP adalah total output yang dihasilkan dalam ekonomi. Semakin tinggi GDP seharusnya penerimaan negara makin besar. Kalau sebaliknya, berarti banyak yang maling, korupsi atau nyolong di negara itu. Pemerintahan Jokowi selanjutnya malah menyempurnakan kerusakan dalam penerimaan negara. Meskipun laju eksploitasi sumber daya alam berlangsung masif dan rakyat dipajakin makin intensif, tapi penerimaan negara terhadap GDP jatuh sampai titik terendah. Menurut data Bank Dunia, sejak 2014 begitu pemerintahan Jokowi dimulai penerimaan negara terhadap GDP terus meluncur secara pasti tanpa ada kemampuan mengatasinya. Pada 2020 penerimaan negara terhadap GDP hanya sebesar 8,3%. Ini adalah yang paling buruk sejak tahun 1981 dimana penerimaan negara terhadap GDP saat itu sempat mencapai 21,8 persen. Kerusakan paling besar yang telah mengakibatkan makin terpuruknya Indonesia dalam pergaulan global dan perdagangan internasional adalah terpuruknya nilai tukar rupiah. Di masa awal pemerintahan SBY nilai tukar rupiah terhadap USD senilai Rp 8.700 per USD. Seiring berjalannya pemerintahan SBY nilai tukar rupiah atas USD meluncur sampai akhir pemerintahan SBY menjadi Rp. 12 300 per USD. Tetapi rata rata kurs sepanjang pemerintahan ini adalah Rp. 10.000 per USD. Nah, pemerintahan Jokowi membawa nilai tukar mata uang Indonesia makin tidak berharga. Menyempurnakan Kerusakan dalam nilai mata uang negara. Nilai rupiah terhadap USD sepanjang pemerintahan Jokowi talah merosot 50% lebih. Sekarang nilai tukar rupiah terhadap USD adalah Rp 15.700 per USD. Jika pada masa pemerintahan SBY nilai tukar rupiah rata-rata Rp 10.000 per USD, maka selama pemerintahan Jokowi rata rata nilai tukar rupiah Rp 15.000 per USD. Ini mengerikan! Ini sama artinya dengan kekayaan ekonomi Indonesia telah merosot separuh, namun pada saat bersamaan kewajiban Indonesia terhadap asing yakni utang dalam mata uang dolar telah meningkat separuh. Ibarat negara ini sudah jatuh, masih ditimpa tangga. Kerusakan tampaknya akan terus berlanjut. Jika belajar dari pengalaman sekarang transisi SBY ke Pemerintahan Jokowi, maka transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan baru menuju pemilu serentak 2024 bisa jadi membuat rupiah akan kehilangan nilai lebih banyak lagi. Hal ini disebabkan menjelang peristiwa politik besar seperti pemilu gonjang-ganjing politik dan ketidakpastian makin buruk. Rupiah akan mengarah ke Rp 20.000 - Rp. 25.000 per USD. Sebab fundamentalnya adalah hampir tidak ada penahan tergerusnya cadangan devisa Indonesia yang tergantung pada impor dan kewajiban membayar utang luar negeri yang sangat besar. (*)

Ironis, Dana Triliunan Digelontorkan untuk KTT G20, di Jakarta Satu Keluarga Tewas karena Kelaparan

BY FNN Ahad, 13 November 2022 10:07:20 0

MEMANG ironis. Ada sekeluarga yang tinggal di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, yang jaraknya sekitar 5 km dari Istana Merdeka, meninggal karena tak bisa beli beras. Mereka kelaparan. Pesan WhatsApp (WA) terakhir satu keluarga yang meninggal kelaparan itu ditujukan kepada petugas PLN. Mereka tak punya uang untuk bayar listrik dan beli beras. Pesan WA terakhir ini sudah berlangsung lama sekitar sebulan lalu. Sesudah mengirimkan pesan WA, keluarga ini diduga tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan dan diminum. Lantas, mengunci diri di dalam rumah dan meninggal satu per satu sebelum akhirnya mayat mereka mengeluarkan aroma busuk. Hasil autopsi jenazah empat anggota keluarga di Kalideres ini, mereka meninggal sekitar 3 minggu lalu atau sekitar pertengahan Oktober 2022. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasma Royce menyebut, kematian 4 orang sekeluarga di Kalideres ini karena tidak makan dan minum dalam waktu yang cukup lama. Keempatnya tewas dalam waktu yang berbeda. “Ini dari bapaknya, ibunya, serta iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda,” kata Pasma lagi. Yang lebih ironis, meski jaraknya tidak jauh dari Istana tempat Presiden Joko Widodo berkantor, seolah rakyat yang meninggal karena kelaparan dianggap peristiwa biasa, seperti halnya tewasnya 135 orang suporter Aremania akibat tembakan gas air mata oleh aparat Kepolisian di Jawa Timur, 1 Oktober lalu. Meski korban meninggal akibat gas air mata, yang “disalahkan” justru Stadion Kanjuruhan. Makanya, stadion kebanggaan Aremania itu harus dirobohkan karena “tidak sesuai” standar FIFA. Meski ada peristiwa kelaparan dan korban Aremania di Stadion Kanjurunan, sepertinya Pemerintah lebih fokus pada gelaran KTT G20 di Denpasar, Bali, pada pertengahan November 2022 ini. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan itu? Berikut ini dialog lengkapnya wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Presiden Akal Sehat itu di Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (12/11/2022). Soal Tewasnya Satu Keluarga Akibat Kepalaran Sebentar lagi, kepala negara dari berbagai negara yang akan bergabung dalam forum KTT G20 datang ke Bali. Tetapi, yang sudah pasti Presiden Vladimir Putin tidak akan hadir. Yang jelas, yang jadi bintangnya tidak akan hadir, termasuk Presiden Zelensky dari Ukraina. Bersamaan dengan itu, ada satu peristiwa yang menurut saya tragis dan mengenaskan, ada satu keluarga di Jakarta Barat, di Ibukota negara, ditemukan tewas dan sudah berhari-hari. Untuk sementara, hasil outopsi menyebutkan kemungkinan besar keluarga ini sudah hampir pasti karena lambungnya kosong dan otot-otot yang menciut karena dia ini sudah tidak makan dan minum berhari-hari. Saya membayangkan situasi yang sangat miris dalam situasi ini. Begitu Bung Rocky, suasana kebatinan kita hari-hari ini. Ya, itu di Ibukota. Kita membayangkan di daerah. Untung sekali daerah masih ada semacam toleransi, antara tetangga bisa saling menjenguk. Tapi, poinnya adalah ada kekurangan pangan atau harga-harga mahal. Saya kemarin dari Bengkulu dan ketemu petani-petani sawit yang juga protes bahwa harganya sekarang lagi baik-baik, tapi nanti kemudian jatuh lagi, lalu yang mereka protes adalah yang mereka dapat paling 1/10 dari yang harusnya mereka dapat, karena permainan korporasi besar. Jadi, sebetulnya ini satu fakta bahwa ekonomi tidak diurus oleh pemerintah. Pemerintah memang mengurus ekonomi, tapi hanya yang besar-besar. Nah, itu yang seringkali Pak Jokowi nggak paham bahwa kalau makronya bagus belum tentu mikronya bagus juga. Karena makro itu disebutkan di dalamnya disparitas. Karena itu, disebut agregat-agregat yang kemudian figurnya, angka-angkanya diperlihatkan seolah-olah membaik atau bertumbuh. Padahal, dia bertumbuh di atas disparitas yang makin lama makin tajam. Jadi, kalau kita bilang tewas karena kekurangan makanan, itu seharusnya kita nggak percaya. Karena mereka bilang ya ada kesulitan ekonomi, tetapi APBN kita bagus koq, pertumbuhan bagus, dan ada surplus APBN. Jadi, sekali lagi, tugas negara untuk memantau potensi terjadinya kelaparan itu tidak dilakukan. Negara sibuk mempromosikan dirinya sendiri sebagai berhasil. Jadi, poin kita, penderitaan rakyat yang disebut misteri, itu sekedar dijadikan umpan untuk mengatakan bahwa negara akan mengurus. Ada kekerasan, negara akan mengurus. Padahal, sebetulnya fakta yang diperlihatkan dan seringkali juga dipantau oleh publik internasional, bahwa negara tidak punya koneksi langsung dengan data riil di daerah. Jadi, kalau dikatakan bahwa negara punya data, iya, tapi datanya itu sekadar data untuk dipamerkan, bukan data untuk mengatasi masalah. Itu maksud saya. Jadi, big data itu tidak ada gunanya kalau tidak ada big policy. Big policy tidak ada gunanya kalau nggak ada big ideas. Nah itu intinya. Ini mereka bukan kelaparan lagi Bung Rocky, ini betul-betul nggak makan, karena itu dibuktikan dari otopsi di lambung yang kosong, kemudian polisi juga menemukan kulkasnya betul-betul kosong. Padahal, kalau kita lihat, ini perumahan kelas menengah kalau di Jakarta. Jadi ini yang kita sebut kemarin beberapa kali menyatakan bahwa banyak sekali orang yang nearpoor, batas antara kaya dan miskin, dari kelas menengah kemudian turun menjadi miskin, tapi kalau ini sangat-sangat miskin, sehingga mereka tidak bisa makan lagi sama sekali. Itu sangat mungkin tiba-tiba uangnya habis saja dan dia nggak tahu mau ngapain, saling menguatkan lalu akhirnya kehabisan tenaga, lalu tewas secara tragis di situ. Kita membayangkan itu ada G20 di Bali yang dipersiapkan bertahun-tahun, iklannya ada di mana-mana. Setiap peristiwa rapat seminar, ada pidato ketua panitia tentang G20, menteri ngomong tentang G20. Tetapi, ada kelaparan hanya 5 km dari Istana. Jadi, kontras itu, kita bukan mau protes bahwa pemerintah tidak boleh pamerkan hasilnya, tetapi pameran itu mesti berimbang dengan deteksi dari petugas-petugas tentang potensi kemiskinan, potensi kelaparan, potensi tewasnya manusia, hanya karena satu dua hari tenaganya hilang tiba-tiba dia lihat dompetnya ternyata sudah habis, di ATM ternyata sudah nggak ada lagi. Jadi, sebetulnya persiapan tentang kesulitan pangan dunia ini, juga harus masuk di dalam agenda kabinet. Mestinya begitu kan. Jadi, kabinet sibuk mengurus isu global food and energy, tapi nggak pernah ada satu sidang yang betul-betul dibuat kita paham bahwa presiden bersidang untuk memantau potensi terjadinya impoverishment, pemiskinan yang tiba-tiba ini. Jadi, poin kita selalu, buat apa ada data kalau akhirnya data itu dibatalkan oleh peristiwa tragis kemarin, satu keluarga tewas karena tidak makan. Jadi, orang bertanya kalau rapat itu ngapain di ibukota (Istana), apa sebenarnya yang dirapatkan. Absurd sekali kita membayangkan dalam satu dua minggu ke depan, akan sibuk dengan suatu perhelatan besar, tapi keadaan rakyat itu betul-betul terabaikan atau bukan sekadar terabaikan, tapi nggak punya akses untuk mengetahui apa yang akan dibicarakan di G20. G20 itu menjadi semacam konspirasi yang sangat elitis dan rakyat bahkan nggak boleh pergi ke Bali dan beberapa relawan yang memperjuangkan hak rakyat kecil dihalau untuk masuk ke Bali oleh LSM, oleh ormas juga tuh. Nggak ada semacam persiapan untuk mengatakan pada rakyat ini perhelatan bangsa, nggak ada, jadi perhelatan presiden dan kabinet dengan target yang pasti gagal gitu, karena upaya untuk mengakhiri perang di Eropa nggak jadi, karena Ukraine nggak datang, Putin nggak datang. Kalau Amerika datang, itu pasti memaksa bangsa Indonesia untuk memilih, proksi China atau Amerika. Kan itu saja. Tentang Pilpres dan Capres Oke. Karena itulah secara konsisten, kita, FNN, selalu menyerukan, terutama berkaitan dengan Pilpres, calon-calon presiden, itu memang betul-betul, itu tidak hanya modal pencitraan. Itu yang selalu kita serukan, karena ini menarik juga. Saya dikirimi meme atau kompilasi, ini bagaimana tanpa sadar itu ada foto-foto Ganjar itu posisinya persis semua dengan posisi yang dilakukan Pak Jokowi. Saya jadi tersenyum-senyum sendiri dan saya jadi teringat Anda tidak salah kalau menyebutkan bahwa memang Ganjar ini Little Jokowi. Little dalam pengertian politis ya, bukan pengertian fisiknya. Karena fisiknya lebih gede Ganjar dari Pak Jokowi. Saya agak bingung melihat meme semacam ini. Apalagi kemudian gara-gara itu saya penasaran, kalau dilihat banyak sekali foto-foto Ganjar dan sebagainya yang saya bilang untuk apa ya presiden pencitraan semacam itu. Apakah bisa membuat kenyang orang  satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat, tadi. Saya menganggap Ganjar itu (sudah) kehilangan daya untuk meningkatkan elektabilitasnya. Dayanya hilang, gayanya banyak. Jadi, miskin daya, kaya gaya, sehingga mengulang-ulang sesuatu yang mungkin tim suksesnya bilang yang begini lucu, ini milenial bisa tertarik. Tapi, itu artinya, timnya Ganjar ini membodohi rakyat. Kan rakyat kita mau ada pertandingan politik berbasis gagasan, berbasis konsep, bukan berbasis postur, posisi, gimik-gimik yang dibuat dengan kamera-kamera canggih. Buat apa. Kita menghindari itu justru. Kita mau orang datang seadanya, tetapi keseadaannya itu tidak menghalangi kemampuan dia untuk mengadakan pikiran, supaya pikiran yang diadakan itu, itu yang kita pestakan nanti di 2024. Jadi persiapan-persiapan Pemilu sekarang itu betul-betul sekedar numpang tenar, tapi enggak ada gagasan. Mau tenar saja tuh. Sekaligus itu kan KPU kasih dong semacam panduan, supaya rakyat paham kalau yang beginian itu memalukan. Kalau KPU sendiri cuma bilang bahwa kami cuma penyelenggara maka secara teknis kami siapkan kotak-kotak suara. Sebetulnya, fungsi KPU itu bukan sekedar menjadi panitia teknis, tapi mendorong proses Pemilu itu yang betul-betul bermutu, dimulai dari mengevaluasi gimik-gimik dari para capres ini. Bukan demi KPU, tapi demi rakyat yang akan memilih. Jadi, KPU ini juga jadi tempat cari kerjaan doang tuh. Dia nggak paham apa artinya menghidupkan demokrasi. Sekarang orang enggak lihat ada persaingan demokrasi. Orang lihat siapa yang dapat amplop duluan, orang lihat siapa yang dikasih fasilitas duluan, dan Ganjar paham itu. Ya saya dapat informasi, beberapa mahasiswa bahkan dibuatkan di kampus itu semacam klub. Ada lagi yang dapat fasilitas rumah untuk tempat diskusi, tapi dengan pesan “kalian mesti kritis ya. Iya, kritis, tapi disuruh kritis oleh orang yang memberi fasilitas”. Itu yang Anda maksud kelompok Cipayung plus itu ya? Iya. Itu sudah pastilah. Tetapi ada juga kelompok-kelompok mahasiswa yang memberitahu saya bahwa kami mahasiswa ada yang dikasih Rp 300.000, ada yang dikasih sejuta sebulan. Buat apa? Ya buat bikin kegiatan. Oleh siapa? Oleh timnya Ganjar. Saya lupa kapan, mungkin 3 - 4 bulan lalu saya dengar cerita itu. Saya bilang ya nggak apa-apalah. Kan itu fasilitas yang diberikan agar kalian aktif. Iya, tapi itu kayaknya sogokan. Saya bilang belum tentu. Mungkin orang lain yang mau jatuhin Ganjar, tapi mereka menganggap bahwa itu bagian dari upaya supaya kita nggak mengkritik Ganjar. Ya, biasa saja, yang penting mahasiswa tetap tahu keadaan. Mahasiswa bisa bandingkan antara Jokowi dan Ganjar. Saya bilang begitu. Bedanya apa, ya sama saja. Ya, kalau begitu ngapain pilih Ganjar, pilih Jokowi saja lagi. Tapi, sekali lagi, siram-menyiram fasilitas ini adalah hal yang sudah biasalah. Itu kita tahu. Yang kurang, siram-menyiram gagasan. Kenapa kita terus mengkritik Mas Ganjar ini, karena dia kan katanya disebut salah satu calon presiden yang potensial untuk memenangkan Pilpres. Nah, kita inginnya dia menang karena memang gagasannya jelas tentang bangsa Indonesia itu seperti apa, bukan hanya karena menang gaya tadi. Yang gimik-gimik ini mestinya berhentilah. Tunjukkan yang lebih naik kelas. Itu sindirannya bagus. Naik kelaslah. Masa’ dari dulu gitu-gitu saja. Sudahlah, biarin itu bagian dari Pak Jokowi. Waktu Ganjar cari gorong-gorong yang mirip gorong-gorong yang punya Jokowi itu yang bentuknya sama. Jadi, sukses Pak Jokowi jangan ditiru oleh Ganjar, karena itu sukses yang palsu. Di ujung pemerintahan Pak Jokowi bangsa terbelah, di ujung pemerintahan Pak Jokowi rasa aman publik hilang, di ujung pemerintahan Pak Jokowi disparitas meninggi, masa iya mau diikuti Ganjar. Ini Pak Jokowi bahkan sudah merasa bahwa sudah di ujung pemerintahan dia tinggal satu yang ingin dia pastikan bahwa siapapun pengganti beliau, IKN harus jalan. Itu keinginan saja. Tapi, siapapun pengganti Jokowi, pasti IKN akan batal. Karena ini bukan soal menjalankan, tapi soal kemampuan menjalankan. Ganjar pasti tidak bisa meneruskan IKN itu, karena hutang-hutang Jokowi, hutang korporasi apalagi utang-utang BUMN yang dipakai untuk membiayai aksi korporasi, itu akan ditagih oleh lender-nya mungkin masih nego, tetapi kalau ditagih oleh rakyat bagaimana coba. Kalau nggak ada, rakyat merasa bahwa ya itu dalam setiap hari bisa dicicil itu kematian seperti yang terjadi di Jakarta Barat kemarin itu. Oke. Kita terusin ngomong soal capres. Kalau tadi Ganjar sudah kita bahas, sekarang soal Anies. Kemarin ulang tahun Nasdem, 10 November. Ternyata, yang paling banyak disoroti publik adalah ternyata nggak jadi deklarasi bersama dengan PKS dan Demokrat, walaupun kemudian Demokrat dan PKS menyampaikan bahwa itu tinggal proses waktu saja. Tapi kalau kita menyimak pidatonya Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh, ada dua hal yang saya sorot. Pertama, Pak Surya Paloh sekarang kelihatannya sudah mulai release bahwa dia harus menghadapi Nasdem akan direshuffles, selalu diulang lagi bahwa itu hak prerogatif dari Pak Jokowi. Tetapi, Pak Jokowi tahu siapa sahabat Jokowi. Sementara, Anies mengingatkan bahwa kita berterima kasih pada Nasdem yang sudah memilih jalan untuk mendaki dan terjal. Dia mengingatkan kita bahwa untuk mencapai tujuan yang tinggi, untuk sukses, orang harus memilih jalan yang mendaki dan terjal. Dan saya kira sebenarnya untuk proses awal Nasdem sudah bagus, berani melawan pemerintah padahal dia bagian dari pemerintah. Cuma penanganan afternya itu yang kemarin kita persoalkan. Jelas narasi Anies lebih kerenlah dari Ganjar, sudah memilih tapi jalan yang terjal. Kan bagi milenial, itu menandakan intelektualitas. Kemampuan Anies untuk menyulap kepahitan hidupnya itu, dia kan sekarang sedang pahit kehidupan politiknya. Padahal dia kan harus memutuskan pro Nasdem yang artinya separuh pro- Jokowi atau pro-relawan yang sepenuhnya anti – Jokowi. Kan gitu mental itu. Jadi, Anies dijepit di situ tuh dan jepitan itu yang mungkin juga Anies diuji. Kalau mau terus dengan Nasdem, itu artinya Nasdem mau bawa Anies untuk nego dengan Jokowi. Kemarin saya usulkan ya kalau itu jalan pikirannya, ya langsung saja. Nasdem bilang Anies kami pasangkan dengan (putra Jokowi) Gibran Rakabuming Raka. Selesai masalah. Aduh, diulang lagi nih. Nanti ribut lagi nih. Saya selalu hanya menguji jalan pikiran tuh. Jadi, continuitys and change, siapa? Yang paling tepat Gibran. Karena sinyal continuity ada pada Gibran. Anies jadi lebih aman. Mungkin itu juga yang ditunggu Pak Jokowi. Dan, Gibran bisa magang di situ. Ya pasti PKS sama Demokrat akan marah pada saya, tapi saya tahu mereka paham satire saya. Jadi, bagian-bagian ini yang mau kita ujikan tuh. Tetap Anies sudah ada di dalam elu-eluan massa, nggak mungkin lagi ditinggalkan. Jadi. Anies akan maju terus sebagai calon presiden karena pertandingannya sekarang bukan Anies versus Ganjar tapi Anies versus Jokowi. Anies versus Surya Paloh. Kalau Anies kalah, relawan pasti mundur, lalu bubarlah pencalonan Anies kan. Tapi, banyak juga relawan yang mungkin bisa disogok. Itu kritik saya kemarin kepada Anies, ya Anda akan maju karena sejarah memanggil. Tapi Anda jangan panggil relawan untuk mendekat ke Nasdem. Itu dua agenda yang berbeda. Biarkan relawan lakukan aktivitasnya dan mungkin sekali kalau Pemilu formalnya gagal, bisa Pemilu dilakukan oleh relawan. Jadi Anies mesti berani ambil risiko itu. Sebagai sahabat ya selalu mendorong Anies untuk mempertimbangkan bahwa tidak harus politik itu sempurna melalui sistem elektoral. Kalau ada kecelakaan, orang akan tunggu Anies itu dihasilkan oleh (suatu) kecelakaan politik. Itu juga bagus buat Indonesia untuk belajar bahwa dari awal politik ini memang diasuh dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu, Pemilu tidak boleh membenarkan cara itu. Harus ada Pemilu yang diselenggarakan oleh rakyat, bukan oleh KPU. Dan, kita bisa bayangkan, kalau terjadi deadlock misalnya Anies nggak ada cawapresnya, bagaimana keadaan Indonesia. Sementara, semua bakal cawapres bisa disogok Istana supaya jangan mau jadi cawapresnya Anies. Berarti Anies enggak masuk walaupun elektabilitas naik terus, maka terjadi social unrest. Kan itu. Jadi kita mesti membayangkan cara-cara buruk untuk menghalangi Anies. Itu sebetulnya yang sudah kita bayangkan adalah cara-cara bagus untuk memuluskan Ganjar, tapi kemudian Presiden Jokowi berpikir ya sudahlah daripada ribut saya mending dorong Prabowo Subianto saja karena Prabowo yang sudah terjamin kesetiaannya. Kira-kira begitu. Politik kan goal without moral. Satu waktu juga Pak Prabowo mungkin ngasih sinyal bahwa saya enggak akan terusin IKN, karena itu berat betul, walaupun Pak Prabowo punya tanah di situ. (sof/sws)

Usulan APINDO No Work No Pay, Menyakiti Hati Buruh dan Minim Empati Kondisi Buruh!

BY FNN Sab, 12 November 2022 18:36:45 0

Jakarta, FNN – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) bereaksi keras terkait adanya desakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay (tidak bekerja, tidak dibayar). ASPEK Indonesia menilai desakan APINDO pada Pemerintah ini membuktikan bahwa kelompok pengusaha hari ini semakin rakus dan hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Para pengusaha rakus belum juga puas walaupun sudah berhasil “melahirkan” Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja, namun masih saja terus menekan kehidupan pekerja/buruh. “ASPEK Indonesia mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk menolak dengan tegas terkait permintaan aturan fleksibilitas jam kerja \"no work no pay\" yang tidak manusiawi tersebut,” kata Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis ASPEK Indonesia, Sabtu (12/11/2022). Mirah Sumirat mengingatkan Pemerintah dalam hal ini Menaker untuk menunjukkan keberpihakannya kepada nasib pekerja/buruh di Indonesia. Jangan sampai pekerja/buruh mengalami eksplotasi dari pengusaha karena pekerja/buruh adalah urat nadinya perekonomian Indonesia. “Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, baik perlindungan kepastian kerja, kepastian upah layak dan kepastian jaminan sosial,” tegas Mirah Sumirat. Mirah Sumirat menyentil pernyataan APINDO yang berdalih perlunya aturan no work no pay adalah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). “Dalih APINDO itu hanya omong kosong dan dibuat-buat, hanya mencari alasan untuk lepas dari tanggungjawab membayar hak-hak pekerja/buruh! Karena sebetulnya mereka tidak mau bertanggung jawab untuk mensejahterakan pekerja/buruhnya sendiri,” lanjut Mirah Sumirat. Karena itu, ASPEK Indonesia mendesak Pemerintah dan pengusaha untuk memaksimalkan peran serikat pekerja di setiap perusahaan, khususnya dalam menghadapi tantangan dunia usaha saat ini. “Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk efisiensi perusahaan, tanpa harus menghilangkan hak-hak normatif pekerja/buruh, dan tanpa melakukan PHK,” pungkas Mirah Sumirat. (mth/sws)

Menghindari Meletusnya Perang Pulau Pasir, Presiden Jokowi Diminta Segera Keluarkan Keppres Penataan Pulau Terluar

BY FNN Sab, 12 November 2022 16:16:17 0

Jakarta, FNN - Presiden Jokowi diminta segera menerbitkan Keppres Pembentukan Tim Penataan Legalitas Pulau Pasir dan Pulau Terluar dengan melibatkan PDKN sebagai pemegang Collateral 101 Eigendom Verponding agar dikelola  negara untuk kemakmuran rakyat. Permintaan ini disampaikan oleh Dr.Rahman Sabon Nama  atas nama para Raja/Sultan Kerajaan se Nusantara juga atas nama pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Daulat Kerajaan Nusantara (DPP PDKN), Sabtu, (12/11/22) di Jakarta.  Ia mengatakan bahwa PDKN pada tanggal 2 November 2022 telah mekaporkan pada presiden Joko Widodo terkait *Klaim kepemilikan oleh Australia atas Pulau Pasir di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah kedaulatan NKRI* sama dengan intervensk mencaplok kedaulatan NKRI. PDKN tegas menolak klaim Australia atas Pulau Pasir dan menyataksn keprihatinan dan penyesalan oleh para Raja/Sultan Kerajaan seNusantara serta DPP PDKN kepada Presiden Joko Widodo  selaku Kepala negara dan pemerintahan mendiamkan atas pernyataan Kementrian Luar Negeri  mengakui klaim Australia  kepemilikannya atas Pulau Pasir.  Kepada Presiden Jokowi Raja/Sultan seNusantara yang bergabung dalam PDKN meminta, agar pemerintah  secara resmi perintahkan TNI minta Australia  segera meninggalkan Pulau Pasir yang merupakan wilayah kedaulatan NKRI berdasarkan Kode Collateral Dunia 101 (Asset milik Raja/Sultan Kerajaan Nusantara), maupun berdasarkan historikal sosial-kultutal dan Peradaban yang berabad-abad berlangsung  di Pulau Pasir. Rahman menjelaskan  Pulau Pasir adalah milik wilayah kedaulatan NKRI berdasarkan Kode Collateral Dunia 101 yang merupakan asset Raja/Sultan kerajaan Nusantara. Begitu pula tentang  kehidupan sosial-kultutal dan peradaban di Pulau Pasir karena pwrtama ;  Pulau Pasir, dikenal masyarakat setempat sebagai Desa Pulau Pasir, adalah bekas Keresidenan Pulau Sumbawa di bawah Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Kerajaan Nusantara ini meliputi Kepulauan Christmas yang telah diklaim dan menjadi wilayahf kedaulatan Australia; Dalam rentan waktu kekuasaan/pemerintahan Kerajaan Pajajaran yang menjangkau Pulau Pasir NTT, kerajaan ini melalui pemerintahan Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan legalitas hak  kepemilikan atas Pulau Christmas dan Pulau Pasir berupa Eigendom Verponding atas nama keluarga Kerajaan Pajajaran. Legalitas Eigendom Verponding ini dinotarialkan sebagai Akta Tanah pada kantor Van H.G Thomas, Notaris di Batavia (Jakarta), pada tanggal 18 September 1938; Diera pemerintahan Soeharto thn 1971 TNI AD melakukan pemetaan topografi dan pengukuran di Pulau Pasir dengan luas 167 KM2 .Kemenlu sebagai jubir luar negeri seharusnya berkordonasi dengan Panglima TNI dan TNI AL terkait pulau Pasir. Kedua ; Aspek lain dari fakta/bukti kepemilikan Indonesia atas Pulau Pasir adalah aspek sosial-kultural dan peradaban. Bahwa di pulau ini sejak zaman purbakala merupakan tempat persinggahan dan bermukim nelayan-nelayan tradisional NTT, Bugis Makassar. Giat nelayan ini berlangsung berabad- abad hingga era modern. Sampai hari ini nelayan Solor Watan Lema dari (Pulau Solor, Pulau Lembata, Pulau Adonara, Pulau  Alor, dan Pulau Flores Daratan) masih bergiat sebagai nelayan di Pulau Pasir, kerap nelayan Solor Watan Kema asal Lamalera dan Lamakera berburu ikan paus dan nelayan Bugis Makassar dan Rote Endao pun masih mencari ikan dan teripang di Pulau Pasir. Tetapi para nelayan kerap kali pula dihalau dan ditangkap  aparat bersenjata Australia; Oleh karena itu Ketua Umum PDKN itu menegaskan berdasrkan bukti/fakta kepemilikan secara legal berikut historikal wilayah pemerintahan Kerajaan Pajajaran maupun bukti sosial-kultural- peradaban itulah menjadi kekuatan hukum bagi Indonesia, khususnya bagi Presiden Joko Widodo  untuk menyatakan kepada Australia dan negara di dunia bahwa Pulau Pasir, rumpun gugusan Kepulauan Provinsi NTT, adalah milik dan wilayah kedaulatan Indonesia; Raja/Sultan Kerajaan seNusantara yang tergabung di PDKN berikut  jajaran PDKN  menyatakan mendukung penuh  Presiden Noko Widodo, dan pemerintahannya untuk tidak membiarkan Pulau Pasir kedaulatan wilayah NKRI, diklaim milik Australia secara melawan hukum. Dukungan ini tidak hanya sebatas narasi politik, tetapi paling utama adalah dukungan data/bukti/fakta legalitas kepemilikan Pulau Pasir  yang kaya minyak dan gas alam cair itu; Dukungan tersebut sungguh perlu, karena ada praduga bahwa pemerintah atau negara Indonesia lemah secara legalitas hukum tentang kepemilikan Pulau Pasir. Faktor kelemahan inilah,  berimplikasi buruk sebagaimana pernyataan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian  Luar Negeri, Abdul Kadir Jaila kepada Pers (24 Oktober 2022) bahwa Pulau Pasir milik Australia berdasarkan warisan Inggris. Pernyataan absurd di ruang publik ini perlu diselidiki apa latar dan motifnya, bahkan posisi jabatan Dirjen tersebut patut dievaluasi Menteri  Luar Negeri  Ibu Retno Marsudi;  Rahman melanjutkan permasalahan penting Pulau Pasir adalah: Bahwa sepanjang dimungkinkan, Indonesia, yakni  Presiden, dapat mengkondisikan / mengusulkan dalam Forum KTT G-20, tanggal 15-16 November 2022 di Bali, agar  ada sesi khusus membahas solusi penyelesaian Pulau Pasir dengan merujuk pada ketentuan UNCLOS 1982 tentang hak-hak di Zona Maritim meliputi: Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. *Berangkat dari penjelasan di atas, maka Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) memberikan solusi sebsgai  Rekomendasi Usulan kepada pemerintahan  Presiden Joko Widodo agar sebaiknya  Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Pembentukan Tim Khusus Penataan  Legalitas Kepemilikan Pulau Terluar,  terkhusus Pulau Pasir,  terdiri dari lintas instansi yaitu: Menteri Luar Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, Panglima TNI serta Menkopolhukam dengan melibatkan Partai Daulat Kerajaan Nusantara, pemegang Collateral 101 Eigendom Verponding Pulau Pasir serta pulau terluar lainnya.  Adapun hasil kerja tim melalui Keppres ini, diharapkan lahir korelasi dengan kedaulatan wilayah negara dari berbagai implikasi minimnya informasi legalitas kepemilikan tanah pulau. Karena dari sinilah pulau-pulau terluar akan terselamatkan dari klaim negara lain seperti Pulau Christmas, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang telah teramputasi dari wilayah kedaulatan NKRI. Diharapkan agar Menteri Luar Negeri untuk terus memainkan peran politik bebas aktif, mengajak negara anggota ASEAN memberi sanksi kepada Australia, dan berunding dengan Kerajaan Inggris dan Australia meminta Australia segera meninggalkan Pulau Pasir di wilayah Provinsi  NTT. Menyikapi situasi politik dan ekonomi global serta antisipasi situasi terburuk terjadi kontak senjata antara Indobesia Australia yang bisa berdampak negatif pada stabilitas politik, ekonomi dan  keamanan dalam negeri, maka sebaiknya  Presiden segera mengintruksikan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI yang baru perlu segera diisi  agar segera menggelar  pasukan  guna memperkuat pasukan tempur di Pulau Pasir, Natuna, Papua dan Papua Barat cetus alumnus LEMHANAS RI itu menjelaskan. Apabila terjadi perang Indonesia Australia ,maka untuk mengamankan kemungkinan akan terdampak terjadinya  gejolak Inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok,sehingga presiden perlu memerintahkan  Menteri Pertanian, Kabulog dan Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pangan Nasional dan instansi terkait lainnya untuk menjaga stabilitas inflasi dan stabilitas harga kebutuhan bahan pokok pangan serta menjaga terjaminnya  kelancaran distribusi pangan keseluruh wilayah Indonesia dan menjaga ketersediaan stok penyangga pangan nasional,jelas pria kelahiran pulau Adonara NTT itu. (mth).

Lembu Pun Menyamakan Langkah Ketika Membajak Tanah

BY FNN Sab, 12 November 2022 14:45:21 0

Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta SEGALA puji bagi Allah yang menjadikan pernikahan jalan kebahagiaan. Segala puji bagi Allah atas curahan nikmat-Nya, yang disembah karena kuasa-Nya. Dialah yang menerangi jalan manusia dengan petunjuk-Nya, Yang mengukuhkan manusia dengan agama-Nya, dan memuliakan dengan kehadiran Nabi-Nya. Allah Yang Maha Mulia menjadikan pernikahan untuk memperoleh keturunan dan kebajikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya; Dia memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah pula hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu. (QS An-Nisa`/4:1). Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah adalah bahwa Dia telah menciptakan leluhur kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak dan bertebaran. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat-Nya. (Ar-Rum/30:20-21). Orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (QS Ath-Thur/52:21). Anak cucu mereka yang beriman akan ditinggikan Allah derajatnya sebagaimana derajat orang-orang tua mereka, dan dikumpulkan dengan orang-orang tua mereka dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, “Hati manusia masing-masing memiliki kesatuannya; yang saling mengenal akan menyatu dan yang berseteru akan berpisah.” “Siapa yang memandang istrinya dengan pandangan kasih, dan istrinya juga memandangnya demikian, maka Allah akan memandang mereka berdua dengan pandangan rahmat.” Atas dasar cinta makhluk diwujudkan. Dengan cinta semua jiwa meraih harapan, mendapatkan idaman, dan terbebas dari segala yang meresahkan. Cinta adalah anugerah Ilahi. Cinta adalah satu hati dalam dua tubuh. Cinta itu memberi, bukan meminta, apalagi memaksa. Cinta bukanlah semata-mata buah dari pendekatan. Andaikata bukan karena kecocokan dan kesesuaian, cinta itu tak akan terwujud dalam hitungan tahun, bahkan abad. Pernikahan mendidik manusia agar bertambah lembut jiwanya. Dengan perkawinan Allah SWT memperkokoh tali kekerabatan dan mewariskan cita-cita mulia orangtua kepada anak cucu hingga akhir masa. Suami istri bagaikan dua sayap seekor burung. Bila kedua sayap kuat, maka ia dapat terbang tinggi ke angkasa, bila keduanya lemah, maka tak dapat beranjak ke mana-mana. Lembu pun menyamakan langkah ketika membajak tanah di sawah.  Rumah tangga bagaikan surga; Bila suami istri suka sekata. Suami istri cinta agama; Perkawinan mereka akan sentosa. Suami istri suka mengaji; Silang sengketa sukar terjadi. Suami istri suka belajar; Silang sengketa akan terhindar. “Tuhan, anugerahilah aku ilham untuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku serta untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan untukku pada keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada-Mu.” (QS Al-Ahqaf/46:15) “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami dan keturunan kami penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS Al-Furqan/25:74). (*)

Google Nobatkan Nabi Muhammad SAW sebagai Manusia Terbaik di Dunia

BY FNN Sab, 12 November 2022 14:31:20 0

Jakarta, FNN – Sebuah pengakuan diberikan Google pada salah seorang Rasul Allah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan pengakuan dari Google sebagai manusia terbaik di dunia. Penetapan tersebut berdasarkan hasil yang muncul ketika mengetikkan “siapa manusia terbaik di dunia” atau “Best man in the world” pada laman pencarian. Maka seketika itu Google akan menjawabnya dengan menunjukkan nama Nabi Muhammad SAW di daftar teratas. Penempatan Nabi Muhammad SAW sebagai peringkat pertama dalam laman pencarian Google tentunya memiliki sejumlah alasan. Fakta itu bisa dilihat dalam buku “The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History” atau “100 Peringkat Orang Paling Berpengaruh dalam Sejarah” yang ditulis seorang Jewish atau tokoh non muslim yang bernama Michael H. Hart. Michael Hart merupakan seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bergelut pada bidang astronomi dan geometri, penulis, sejarawan amatir, peneliti, dan separatis kulit putih/nasionalis kulit putih. Semasa hidupnya, Michael Hart banyak melakukan riset ilmiah tentang tokoh-tokoh besar dunia. Dirinya juga banyak menulis karya tulisan. Dalam literaturnya Michael Hart menyebut pengaruh besar Nabi Muhammad SAW yang tetap eksis hingga detik ini. Meskipun terdapat sedikit perselisihan politik pragmatisme di antara sesama negara Arab, tetapi jalinan kebersamaan mereka tetap kukuh apabila disatukan dengan agama, bahasa, budaya, dan sejarah. Bahkan, ketika ekspansi Barat menjamah negeri mereka pada 1973, seluruh negeri Arab dapat bersatu padu mengusirnya dari tanah Jazirah Arab. Michael Hart juga memaparkan bahwa sinergi antara agama dan dunia yang sangat hebat yang diajarkan Rasulullah itulah yang mendorongnya untuk memilih Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh pertama di antara deretan nama manusia paling berpengaruh di dunia. Menurut Michael Hart, dirinya mempercayai dengan pasti, Rasulullah SAW yang memiliki gelar ‘Al Amin’ karena sifat terpujinya yang begitu luar biasa adalah satu-satunya manusia yang meraih keberhasilan paling spektakuler, baik di bidang penyiaran agama maupun kehidupan. Karena Nabi Muhammad SAW berhasil menyebarkan risalah Islam, kini Islam menjadi agama terbesar di dunia. Beliau merupakan sosok pemimpin politik dan panglima tentara yang brilian, serta pemimpin agama yang hebat dan Agung. Hal ini bisa dibuktikan setelah 13 abad kepergian Nabi Muhammad SAW, pengaruhnya tetap eksis dan pengikutnya terus bertambah. (mth/sws)

Jokowi-lah Ancaman Demokrasi!

BY FNN Sab, 12 November 2022 14:01:10 0

Saya berharap PDIP, Partai, Elemen Civil Socety, dan lain-lain itu mewaspadai Jokowi-Isme, yakni menciptakan feodalisme dan kultusisme yang menjadikan kita menyimpang dari akar konstitusi Republik Demokrasi. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan JOKO Widodo akan dikenang sebagai Presiden Mangkrak. Ini bermula dari mangkraknya Mobil Esemka yang tiada wujudnya hingga kini. Dalam periode pemerintahannya tidak ada niatan mewujudkan realisasi Mobil Nasional, setidaknya meletakkan dasar seperti BJ Habibie dulu dengan Project mobnas: Maleo. Yang ada makin banjir mobil dari RRC dan Korea. Sebelumnya, publik dibuai dengan histeria bila Jokowi Presiden, Rupiah akan kuat di kisaran Rp 10.000 per USD seperti periode awal SBY. (Pada akhir rezim SBY rupiah menyentuh Rp 13.000 per USD). Sekarang yang terjadi malah rupiah sudah lewati angka psikologis pasar Rp 15.800 per USD. (Tampaknya masih akan menaik). Janjinya untuk mewujudkan Nawa Cita yang isinya sangat Sosialistik ala Bung Karno, yang terjadi Rezimnya sangat Liberalis dan Kapitalistik. Tampaknya kita yang over estimed, dari berbagai sumber antara lain Bang Rizal Ramli yang pernah di dalam kabinet, Jokowi nyaris tidak pernah mau membaca executive summary. Padahal cuma 1 lembar sesuai permintaannya. Akhirnya roda pemerintahan berdasar intuisi dan kepentingan Oligarkhys. Ini yang terjadi dari project Infrastrukturnya yang tidak bermanfaat untuk rakyat. Seperti project IKN (Ibu Kota Negara), Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bandara Kertajati, LRT Jabotabek dll. Semua project Jokowi dapat dipastikan mangkrak dan berpotensi pelanggaran hukum yang dapat menjadikannya berurusan dengan penegak hukum kelak. Jokowi sudah mengantisipai sehingga berupaya untuk terus berkuasa. Namun ambisi tersebut membentur tembok besar ketika PDIP menolak Amandemen 3 periode, dan Perpanjangan 3 tahun. Akhirnya sampailah Jokowi secara terang-terangan meng-endorse beberapa figur, dimulai dari Ganjar Pranowo (Jokowi berutang budi lewat tangan GP sang putra, Gribran Rakabuming Raka, bisa dapat rekom Walikota). Ganjar dengan dukungan resource-nya melejit ke elektabilitas tertinggi dengan maksud mem-presure Megawati Soekarnoputri dan PDIP memberi tiket Capres untuk Ganjar. Sejak setahun ini opsus dijalankan. Namun tanda-tandanya malah makin tertutup, PDIP mengunci Ganjar. Wajar saja. Ganjar pilihan Jokowi, bukan pilihan Megawati. Sedangkan Megawati tentu trauma dengan eksprimen petugas partai yang ternyata di-remote kekuatan lain. Bagi Megawati tentu akan lebih realistik menjaga roh dan keberlanjutan trah Sukarnoisme di PDIP. Setelah itu KIB didirikan untuk maksud sekocinya Ganjar. Namun PDIP mencium skenario ini, sehingga mengancam memecat Ganjar bila jadi Capres. Sejarah mencatat banyak tokoh berguguran bila dipecat antara lain Arifin Panigoro, Dimyati Hartono, Laksamana Sukardi, Rustriningsih dll. Semua tokoh ini dipecat dari PDIP oleh Megawati yang juga Ketum PDIP. Akhirnya melalui instrumen relawan militannya MUSRA (Musyawarah Rakyat) yang tadinya di-design untuk menaikan pamor Ganjar di akar rumput dan Parpol, tiba-tiba berputar haluan. Jokowi pun di acara HUT Perindo secara terang terang menyebut Prabowo Subianto dengan istilah Jatah. Dilanjutkan dengan pertemuan Musra dengan Prabowo sebagai bentuk dukungan Capres. Jokowi dan para oligarkhysnya tentu tidak mau lagi terkecoh sama Megawati dalam hal last minute mendukung KH Maruf Amin sebagai Cawapres. Padahal sosok ini yang paling di benci, karena berperan besar menjadikan Ahok masuk Bui dan tersungkur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dari Anies Baswedan. Apa yang dilakukan Jokowi memang tidak lazim. Sebagai Presiden seharusnya bertindak sebagai pengawas, bukan malah jadi Partisan. Dengan resource yang dimlikinya tentu keabsahan pemilu yang jurdil menjadi terancam. Apalagi putusan MK yang dibuat Adik iparnya yang membolehkan Menteri tidak mundur ketika jadi Capres, ini tercium juga untuk melapangkan Prabowo. Saya berharap PDIP, Partai, Elemen Civil Socety, dan lain-lain itu mewaspadai Jokowi-Isme, yakni menciptakan feodalisme dan kultusisme yang menjadikan kita menyimpang dari akar konstitusi Republik Demokrasi. Jangan biarkan Tiran muncul sehingga kita setback menjadi negeri paria yang mundur ke belakng dan hanya untungkan para Oligakrhysnya Jokowi. (*)

Politik Ekonomi Hatta

BY FNN Sab, 12 November 2022 13:05:21 0

BUMN bermitra dengan jejaring koperasi bersama sektor swasta bersinergi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan sekaligus berkedaulatan. Adalah riba yang menghancurkan prinsip-prinsip kekeluargaan ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS  Surabaya, @Rosyid College of Business Memperingati Hari Pahlawan Kamis kemarin (10/11/2022) di BAPPENAS, berkumpul tokoh-tokoh ekonom senior, juga para insinyur untuk membahas prospek Hattanomics bagi Indonesia di masa yang penuh disrupsi global ini. Emil Salim, Boediono, Dorojatun Kuncorojakti, Sri Edi Swasono hadir secara virtual membersamai Suharso Monoarfa Ketua BAPPENAS. Apa yang bisa dipelajari dari pemikiran Bung Hatta, Wijoyo Nitisastro dan BJ Habibie, serta 22 tahun reformasi yang penuh disrupsi ini untuk mengantar Republik ini ke masa depan? Hatta telah memberi kerangka ideologis bagi pembangunan ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Bung Hatta memberi arah politik ekonomi nasional agar ekonomi kita disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bukan dengan asas kompetisi pasar bebas individualisme kapitalistik. Bumi dan air serta semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kepentingan privat diperbolehkan, tapi dibatasi sewajarnya. Investasi atau kerjasama dengan asing diperbolehkan, tapi tidak boleh mengancam kedaulatan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Menghadapi krisis pasca Orde Lama, Wijoyo secara berani mengambil langkah pragmatis dengan mengadopsi Keynesian economics bagi Orde Baru. Sebagai arsitek ekonomi Orde Baru, Wijoyo juga mempelajari RPLT Soemitro Djojohadikusomo yang disusun di fase akhir Orde Lama yang ternyata gagal dilaksanakan. IMF diundang untuk memberi pinjaman bagi program jangka pendek, sementara amanat UUD45 menjadi strategi jangka panjang. Dengan memilih strategi comparative advantage berbasis sektor primer, Wijoyo bisa mengatasi inflasi, membenahi program pangan, pengendalian penduduk, dan mulai menghasilkan pertumbuhan tinggi selama 15 tahun kemudian. Kebijakan ini masih berlangsung hingga saat ini sehingga Indonesia mengidap penyakit Belanda. Obsesi pertumbuhan dengan memastikan stabilitas politik, pemerataan terlantar menjadi bagian penting pembangunan. Stabilitas politik ditempuh dengan depolitisasi kampus, dan ormas, sementara sekolah hanya mencetak buruh yang cukup trampil menjalankan mesin-mesin pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan pemilik modal. Pendidikan yang direduksi melalui persekolahan massal gagal mewujudkan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Selama Orde Baru sektor maritim sebagai sektor pemersatu penting bagi negara kepulauan ini, tidak memperoleh perhatian yang berarti. Amanah Deklarasi Juanda tidak memperoleh dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk membangun sektor maritim sebagai instrumen pemerataan distribusi pembangunan melalui sistem logistik yang efisien bagi bentang alam seluas Eropa ini. Armada kapal nasional tidak dilihat sebagai infrastruktur dalam paradigma ekonomi kontinental, hanya jaringan jalan, jembatan dan pelabuhan saja. Kesenjangan spasial antara Jawa dan Luar Jawa makin menganga, sementara ketidakadilan energi makin parah pada saat sistem transportasi nasional kita terjebak pada moda jalan tunggal yang tidak efisien, polutif dan tinggi-karbon. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi sehingga sempat disebut sebagai macan atau keajaiban Asia, terjadi konglomerasi kelompok minoritas, dan sentralisasi berlebihan di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek. Untuk itu, sekelompok pengusaha pribumi dibantu kebijakan afirmatif Ginanjar Kartasasmita untuk kemudian menjadi konglomerat baru. Kita kemudian menyaksikan apa yang disebut oleh Yosihara (1988) sebagai ersatz capitalist. Sementara itu Habibie melengkapi program Wijoyo dengan membangun competitive advantage melalui strategi progressive manufacturing melalui klaster industri strategis penerbangan, perkapalan, dan kereta api. Karena fokus pada kebijakan liberalisasi pasar dan keuangan pada akhirnya bangunan ekonomi Orde Baru runtuh lalu jatuh pada 1998 karena krisis moneter yang melanda sebagian besar ASEAN. Reformasi ternyata membawa perubahan fundamental karena UUD45 diganti oleh UUD2002 yang menurunkan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi semacam event organizer kenegaraan saja. Presiden yang semula adalah mandataris MPR untuk menjalankan GBHN sebagai amanat rakyat, berubah menjadi petugas partai belaka, jika bukan boneka oligarki. Dengan arsitektur legal politik yang telah diturunkan dari UUD2002 itu, biaya politik meningkat tajam, maka banyak pejabat publik berubah menjadi bandit politik yang menggantungkan logistiknya pada para bandar politik, sementara Pemilu dijalankan oleh KPU, MK, dan Bawaslu sebagai badut politik. KPK dan POLRI menjadi preman politik. Melalui berbagai UU pengelolaan sumberdaya alam yang neoliberal, kita dapat menyaksikan kapitalis semu yang rapuh menjelang reformasi berubah menjadi full fledged neo-captalism yang membawa konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir taipan yang menguasai ratusan ribu hektar lahan perkebunan, pertambangan, dan kawasan-kawasan komersial di perkotaan, perbankan hingga media massa. Prinsip-prinsip ekonomi Hatta yang diamanahkan dalam UUD45 lenyap tak berbekas. Deformasi kehidupan berbangsa dan benegara terjadi di mana-mana, sementara maladministrasi publik melahirkan regulasi yang melayani kepentingan para pemodal besar, bukan melayani kepentingan publik. Polri berubah menjadi institusi kekuasaan yang makin brutal dan mematikan, bukan pelindung dan pengayom masyarakat, sementara hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. TNI hanya menjadi agnostik secara politik.  Dari perspektif perencanaan pembangunan, di luar sektor maritim, yang belum digarap secara pragmatis oleh Wijoyo dan Habibie adalah memastikan bahwa international trade and commerce berlangsung berkeadilan bebas-riba. Tentu mengherankan bahwa sejak Nixon membebaskan USDollar dari emas, lalu mencetak USD out of thin air, AS dan sekutu Baratnya bisa dibiarkan mengeruk keuntungan illicitly seperti ini. Ketimpangan pendapatan dan konsumsi energi perkapita antara negara-negara miskin dan sedang berkembang dengan negara-negara maju bertahan buruk. Hanya Rusia dan China yang kini cukup berani menghadapi unfair trade and commerce ini dengan meninggalkan USDollar dalam transaksi-transaksi internasional mereka, terutama di bidang energi.  Ketimpangan energi ini sejatinya bisa dikurangi dengan PLTN, namun penguasaan teknologi PLTN menjadi isu yang sangat politis secara internasional. Kini dunia pasca-pandemi menghadapi resesi yang dalam, perang nuklir dan keruntuhan lingkungan akibat emisi karbon yang tidak terkendali. Di tengah kemunduran Eropa san AS serta kemunculan BRICS, ini adalah kesempatan bagi adopsi prinsip-prinsip politik ekonomi Bung Hatta dalam perencanaan pembangunan nasional: Pembangunan ekonomi diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan, yaitu ekonomi berskala kecil, rendah-karbon, mendorong kemandirian dan kreativitas, berbasis agro-maritim, serta bebas riba. Investasi dirumuskan sebagai profit and loss sharing. Investasi dalam sektor maritim yang slow yielding, high risk, dan technologically intensive memerlukan kebijakan afirmatif dalam mewujudkan infrastruktur logistik negara kepulauan yang tangguh. BUMN bermitra dengan jejaring koperasi bersama sektor swasta bersinergi untuk membangun ekonomi yang berkeadilan sekaligus berkedaulatan. Adalah riba yang menghancurkan prinsip-prinsip kekeluargaan ini. Negara Pancasila tidak bisa dibangun dengan merusak lingkungan dan keluarga sebagai institusi basis negara-bangsa ini. Di atas platform UUD45, pilihan politik ekonomi Hatta inilah visi NKRI sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bisa diwujudkan. Jatingaleh, 12 Nopember 2022. (*)

Bjorka Kembali Beraksi: MyPertamina Dibobol

BY FNN Sab, 12 November 2022 08:01:37 0

Jakarta, FNN – Pada 24 Oktober 2022, FNN menulis Bjorka dengan judul: “Bjorka Bakal Muncul Lagi Awal November 2022?” FNN menyebut, Bjorka diam sampai akhir Oktober 2022 karena dia sedang proses hapus jejak. Dan juga, untuk mengamankan Bitcoin miliknya agar tak bisa dideteksi. Menurut seorang netizen yang pernah “bersalam” di Darkweb, Bjorka mungkin akan kembali beraksi akhir Oktober atau awal November 2022. Dan, ternyata benar. Bjorka yang sebelumnya pernah mengancam akan membobol aplikasi MyPertamina, dibuktikannya. Dugaan kebocoran data MyPertamina ini diunggah Bjorka lewat forum hacker Breached.to pada Kamis (10/11/2022). Kebocoran data yang dilakukan Bjorka pertama kali disebarkan oleh akun Twitter @FalconFeedsio. Ia pun sempat menyebarkan pesan Bjorka yang ada di Telegram. Data aplikasi MyPertamina yang diretas ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi pada lembaga negara. Sebelumnya Bjorka juga melakukan pencurian data terhadap pelanggan Indihome, data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan surat yang ditujukan untuk presiden Indonesia. Dalam unggahan di Breached Forum, akun Bjorka menuliskan bahwa dirinya mengantongi 44 juta data dari MyPertamina per Kamis (10/11/2022). Dalam keterangan yang sama, Bjorka melanjutkan bahwa ukuran data itu mencapai 30 GB namun telah terkompres hanya berukuran 6 GB. Peretasan dilakukan seja. Data pengguna aplikasi MyPertamina yang di-hack oleh Bjorka meliputi nama, email, nomor induk kependudukan atau NIK, NPWP, nomor telepon, serta pengeluaran pengguna. Bjorka juga menyertakan link contoh transaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi MyPertamina tersebut. Data tersebut kemudian dijual dengan harga USD 25.000 atau sekitar Rp 392 juta dengan pembayaran melalui bitcoin. Bjorka juga menuliskan bahwa dirinya mengantongi 44 juta data pengguna. Data itu disertai keterangan bahwa aplikasi MyPertamina terintegrasi dengan platform dompet digital LinkAja yang digunakan untuk pembayaran di SPBU secara non-tunai. Ulah Bjorka ini sebelumnya ramai dibahas di Twitter. Beberapa netizen turut memberikan tanggapan atas kejadian peretasan ini. “Lohh ehh lohh ehh lohh kemarin anggaran naik buat security karena Bjorka terus ngilang. Ini Bjorka comeback bobol lagi. Btw anggaran kemarin kurang kah?? Mueheheheee,” tulis @adi***, seperti dikutif Suara.com. Mengapa yang diserang itu Indonesia? Bjorka menjelaskan, dia menyerang Indonesia hanya ingin memberi pelajaran. Sebab, pengamanan data yang dilakukan selama ini ecek-ecek. Jadi, gampang dibobol. Menurutnya, seharusnya dengan anggaran yang digunakan selama ini, sistem yang mampu dibeli Indonesia sudah super canggih. “Artinya, (sudah) banyak uang anggaran yang raib oleh sulapan para pejabat. Anggaran yang raib itu sudah dihitung. Nanti akan dibuka ke umum pada waktunya. Sehingga, kebocoran dapat segera terungkap,” kata Bjorka. “Padahal bulan lalu RUU pelindungan data pribadi barusan disahkan. Udah punya nama resmi UU 27/2022. Dan udah ada sosiasinya https://appdi.or.id. Tapi gatau lah,” tutur @nih***. (mth) 

Jaktent Hadir untuk Industri Kreatif yang Lebih Baik

BY FNN Jum'at, 11 November 2022 22:59:50 0

Jakarta, FNN - Jakarta Content Week (Jaktent) 2022 hadir kembali di tahun ketiga dengan tema collabrate. Dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (11/11/2022) Avi Purba, General Manager Jaktent 2022 menjelaskan bahwa tema yang diangkat merupakan kombinasi dari kolaborasi dan kalibrasi, diartikan sebagai sebuah strategi masa depan untuk industri kreatif. Acara jumpa pers Jaktent yang terselenggara atas kerjasama Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurt Book Fair tersebut juga menghadirkan7777777 Claudia Kaise (VP Frankfurter Buchmesse), Diaz Henzuk (Sekretaris Jenderal Asosiasi Desain Grafis Indonesia), dan Mayumi Haryoto (Co-founder @bacapibo). Jaktent menyelenggarakan 50 sesi secara live, talkshow, workshop, diskusi literasi, konten kreatif, pop-culture dan kuliner. Jaktent menghadirkan berbagai rangkaian program yang terdiri dari LitBeat, LitBite, LitFest, LitFilm dan The Market. Adapun program yang diadakan Jaktent bertujuan menciptakan ekosistem yang kreatif, terkhusus di wilayah Asia Pasifik. Juga lebih menunjukan lagi proses kolaborasi secara langsung untuk dapat mewadahi  dan memajukan industri kreatif di Indonesia dan Dunia. Serta mempertemukan pelaku industri kreatif untuk saling bertukar ide, pengalaman, dan perkembangan teknologi. Dias Henzuk, salah satu wakil dari kurator LitBeat Jaktent mengatakan bahwa dengan adanya wadah seperti Jaktent dapat mempertemukan pelaku yang kompeten dan relevan khusus di bidangnya untuk menyuarakan isu-isu yang belum populer dan hal baru. \"Bahwa hal seperti ini harus lebih sering diadakan dan bukan menjadi hal yang extraordinary sebenarnya. Karena harusnya hal seperti jaktent ini lebih sering, dan hal yang rutin, jadinya. Dan Jaktent sudah melaksanakan tugasnya dengan baik,\" ujar Dias. \"Jadi, harapan saya sih, acara hal seperti ini harusnya, yang paling penting pertama adalah keputusan penyelenggara dan kurator akan isu-isu yang diangkat, siapa saja yang berbicara, dan dampak seperti apa yang dihasilkan dari acara ini. Dan sepertinya,  Jaktent sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat, sangat baik,\" ucap Dias menambahkan. Hal tersebut didukung oleh Mayumi yang juga menjadi salah seorang kurator. Dan Mayumi berharap Jaktent menjadi wadah dalam peningkatan kualitas konten-konten di Indonesia. \"Wadah seperti ini baik untuk diadakan Sehingga konten Indonesia menjadi lebih berbobot yang lebih berarti daripada sekadar kasarnya headline, judul besar tapi tanpa ada isinya,\" ucap Mayumi. Acara Jaktent dapat dihadiri secara umum yang berlangsung pada 11-13 November di Taman Ismail Marzuki, Ruang Belajar, Ruang Berkarya, Teater Wahyu Sihombing, Galeri Emiria Soenassa, dan Teater Sjuman Djaja. Pengunjung juga bisa mengunjungi booth dan pameran buku dari Patjarmerah dan bacapibo. Dan Jaktent dapat dihadiri secara langsung ataupun diakses melalui laman daring resminya dengan gratis. (Rac)

Megawati dan Puan Tabur Bunga Tragedi Itaewon, Netizen: Lupa ya Kanjuruhan Lebih Dekat

BY FNN Jum'at, 11 November 2022 19:43:47 0

IRONIS memang. Meski korban penembakan gas air mata polisi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022, mencapai 135 orang tewas, ternyata Ketua DPR Puan Maharani dan ibunya yang juga Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih ke Korea Selatan. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 2022, keduanya memilih ke lokasi Tragedi Itaewon di Kota Seoul, Korsel daripada ke Stadion Kanjuruhan, yang waktu tempuhnya hanya sekitar 1,5 jam saja dari Jakarta. Kedua tokoh politik itu juga mengekspresikan rasa duka atas tragedi tersebut dengan menaruh bunga. Kedatangan keduanya dipersiapkan oleh protokoler DPR, KBRI Seoul, dan pihak Korsel. Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Keduanya membawa nama sebagai pimpinan DPR dan Ketum partai ketika mengucapkan bela sungkawa. Sedangkan korban akibat penembakan gas air mata di Kanjuruhan nyaris tak dapat ucapan bela sungkawa sama sekali, apalagi didatangani oleh keduanya, padahal jarak Jakarta – Malang cuma sekitar 1.000 km saja. Ironis bukan? Miris sekali. Selamat jalan “Pahlawan Aremania”! Meski kedua tokoh politik itu tidak peduli dengan korban Stadion Kanjuruhan, toh masih banyak rakyat yang menaruh empati kepada mereka. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat kunjungan Megawati dan Puan ke Korsel itu? Berikut ini dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (11/11/2022). Setelah memberi kuliah umum di Universitas Bengkulu, saya kira sama ya, Anda temukan di berbagai daerah apa yang dipikirkan oleh publik. Iya. Itu akhirnya saya bikin komparasi bahwa ekspresi lokal itu tidak bisa dipahami hanya melalui keterangan pers dari partai-partai di pusat. Jadi dari pusat itu nggak paham bahwa di daerah itu perintah partai pusat beda dengan keadaan lokalnya. Jadi, kelihatannya ini dari segi kepartaian itu nggak ada hubungan langsung antara DPP dan pengurus daerah. Keluh kesah dari pengurus daerah menunjukkan kepada siapa itu tidak online sebetulnya atau tidak inline apa yang menjadi ekspresi daerah dan apa yang diputuskan di pusat. Bagi mahasiswa kendati Bengkulu sedikit melemah karena prestasi akademis yang tidak tumbuh dengan baik dan itu masih takut untuk mengekspresikan pikirannya, tapi mereka anggap bahwa ini permulaan. Jadi, mereka mengundang saya dengan maksud berani untuk bicara. Jadi, terlihat bahwa kampus memang membutuhkan diasuh kembali oleh akal sehat. Kira-kira begitu tema mereka, karena dia nggak dapat informasi lain tentang politik selain dari FNN. Semua hal akhirnya dikembalikan pada kehadiran FNN. Itu jadi FNN sudah jadi talk of the town di Bengkulu. Syukurlah kalau memang apa yang kita lakukan itu semacam ada manfaatnya. Ada kontribusi kita terhadap pemikiran-pemikiran di daerah begitu, karena memang sejak awal kan channel ini kita dedikasikan untuk itu. Itu mahasiswa tanya bagaimana desa kalian tahu. Mereka bilang, di desa kami juga setiap hari itu ada komunitas untuk saling mengingatkan bahwa ini ada video FNN. Jadi, mereka sebut ibu-ibu, emak-emak, itu begitu ada pertemuan para petani, misalnya, itu membahas isu FNN. Mereka menganggap bahwa yang penting mereka dengar. Kalau mengerti itu mungkin masih susah. Jadi, begitu cara mereka mengapresasi percakapan-percakapan di FNN. Terima kasih. Nanti kita mencoba sedikit menurunkan bahasa, tapi susah juga. Saya kira mereka juga nanti lama-lama kalau ikuti kita terus juga paham. Jadi, hal yang menggembirakan sebetulnya kendati mereka jujur mengatakan bahwa sebetulnya mereka nggak paham tapi mereka tahu ini politik yang benar. Mereka cuma ingin ada suara yang bisa memungkinkan mereka tahu bahwa pikiran mereka disambungkan melalui jalur-jalur sosial media. Dan, FNN ya itu yang mereka lihat sebetulnya tuh. Dosen-dosen juga begitu tuh, hadir banyak dosen, ada yang berbisik-bisik, tapi ada yang langsung lantang. Oke Bung Rocky, sekarang kita bahas hal yang lagi rame, karena Bu Mega dan Mbak Puan sedang di Korea. Kan Mbak Puan mendapat gelar Doktor Honoris Causa yang kedua dan ini dia masih kalah jauh dibandingkan dengan Bu Megawati. Tapi sekarang ini netizen lagi heboh karena selama di Korea rupanya Ibu Mega dan Mbak Puan itu berkunjung ke Itaewan, tempat di mana ada tragedi di sana, kemudian dia meletakkan bunga di sana sebagai tanda duka cita. Saya kira ini bagus, tapi kemudian netizen mempersoalkan kenapa kok sampai Korea jauh-jauh datang ke situ, tapi ketika ada peristiwa di Kanjuruan kok tidak kedengaran Ibu Megawati dan Mbak Puan. Ini digugat oleh para netizen ini Bung Rocky. Ini soal standar etik pemimpin. Ini benar dan kan memang nggak ada pejabat  yang datang ke situ dan tokoh-tokoh partai menganggap itu sekadar tragedi. Dia nggak bisa paham bahwa itu juga adalah konstituen, yang kalau Pemilu dikerahkan untuk mengusung tokoh tertentu, tapi ketika terjadi peristiwa itu, seoalah-olah lepas tangan. Karena itu hak publik sebetulnya buat mengintip kegiatan Ibu Mega di Korea, dan mulai bikin penilaian. Jadi betul, kendati publik Indonesia itu seolah-olah tidak peduli, tapi begitu ada perbandingan mereka langsung anggap bahwa ini enggak benar tuh. Jadi kepekaan muncul selalu ketika ada perbandingan. Itu artinya, mereka sebetulnya dari awal tahu bahwa yang terjadi di Malang itu harus dapat perhatian lebih besar dari Ibu Mega. Karena di situ juga wong cilik tuh. Jadi, keluh kesah atau semacam sinisme itu menunjukkan bahwa rakyat kita peka terhadap ketidakadilan. Dan, itu yang mesti dipahami oleh Ibu Mega. Kalau Ibu Mega dapat doktor, belum balik ke Indonesia itu masih di Korea, sudah dinilai sebagai tidak peka, ya apa gunanya simbol-simbol akademis itu. Ya. Ini saya kira sebenarnya kayak gini nggak perlu baper juga kalau netizen mempersoalkan ini. Karena persoalan seperti ini saya kira sangat substansial. Jadi, kesannya itu kan seperti tidak ada ketulusan kalau di luar negeri bisa menunjukkan semacam itu, kenapa hal yang sama tidak bisa dilakukan, justru harusnya yang lebih diutamakan ketika terjadi dalam negeri, bukan di luar negeri. Ya itu yang kita maksud bahwa standard moral orang Indonesia sebetulnya tinggi dan begitu kontras diperlihatkan, muncul evaluasi dan evaluasi itu yang juga diberlakukan oleh rakyat Indonesia atau netizen kalau melihat kebijakan pemerintah yang timpang atau berbohong. Jadi, cara kita membaca oposisi sekarang adalah melalui sinisme, satire dari netizen, itu dasarnya. Jadi Pak Jokowi atau pemerintah jangan anggap bahwa oposisi itu berhenti ketika partai-partai itu diserap dalam kekuasaan. Tetap saja, suara masyarakat sipil itu suara yang jujur, suara yang jernih. Tentang Prabowo Didatangi Projo Oke, Bung Rocky kita ngomongin kelanjutan obrolan yang kemarin. Kemarin Pak Prabowo didatangi oleh Projo yang baru saja menyelenggarakan musra di Sumatera Barat dan kalau di Sumatera Barat kita pasti tahulah memang Pak Prabowo juga menang di sana pada pilpres yang lalu. Dan sebenarnya mereka ini juga tidak hanya akan menemui Pak Prabowo, tapi juga menemui orang lain seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno dan sebagainya. Tetapi sekarang ini menjadi berbeda pertemuan itu setelah Pak Jokowi meng-endorse Pak Prabowo gitu, dan kata Projo, karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, jadi Projo juga mendukung Pak Prabowo. Ini jadi sangat menarik dan Pak Prabowo juga memberikan sinyal bahwa dia merasa nyaman bekerja sama dengan Jokowi dan dia minta agar komunikasi dengan Projo terus berlanjut. Saya kira ini kan sebenarnya sinyal-sinyal politik yang kita bisa baca ke mana arahnya. Ya, apa gunanya lagi Projo kalau “kami mendukung apa yang didukung oleh Pak Jokowi”. Jadi, ngapain dukung lagi kalau presidennya sendiri sudah mendukung. Ngapain relawan sibuk-sibuk? Kan fungsi relawan memperkuat dukungan kepada presiden. Sekarang presiden bilang ya saya sudah pastikan, Presiden Jokowi mestinya bubarin saja kan. Nggak ada manfaatnya lagi. Karena presiden langsung. Lain kalau Projo yang tekan Jokowi untuk memberi sinyal pada Pak Prabowo maka Projo bisa klaim itu. Kalau sekarang Projo enggak klaim apa-apa. Kan Projo mau bilang ya Pak Jokowi sudah putuskan maka kami ikut. Itu bukan berita. Itu namanya pengikut Jokowi jadi apa yang diputuskan Jokowi dia ikut. Jadi Pak Jokowi bilang oke maka dia ikut. Bayangkan, misalnya dulu Projo sangat anti-Prabowo. Mereka merasa ini jijik, misalnya, menyebut nama itu. Sekarang mereka mesti nyebut itu karena Presiden Jokowi sebutkan nama dia, nama Pak Prabowo. Bagi Pak Prabowo itu enggak ada problem juga, didukung enggak didukung. Bagi Pak Prabowo yang penting dia dapat sinyal bahwa Jokowi tidak akan menghalangi Prabowo, maka Pak Prabowo mengkonsolidasi partainya tuh. Yang bekerja siapa nanti? Ya relawan Gerindra, bukan lagi relawan Jokowi sebetulnya. Jadi agak ajaib sebetulnya ini para relawan Pak Jokowi mondar-mandir atau ke sana kemari saja kerjaannya. Nggak ada poin di situ. Itu yang dari awal kita terangkan bahwa musra itu akhirnya akan berhenti itu sebelum tuntas 31 provinsi yang dijanjikan itu. Karena amunisinya juga habis, karena para sponsor tahu bahwa mending langsung saja Jokowi yang ucapkan daripada lewat musra. Jadi begitulah keadaan kita. Jadi terima saja bahwa memang pasti ada atau bahkan paradoks politik. Apalagi yang mesti diucapkan selain mengatakan “Selamat Datang Pak Prabowo”! Kira-kira begitu. (ida/sws)

Presiden Hanya Menjadi Badut Alat Kekuasaan Bandit dan Bandar Politik

BY FNN Jum'at, 11 November 2022 17:11:29 0

Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PROF Salim Said mengatakan bahwa negara Indonesia sekarang ini dikuasai Oligarki. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki,” katanya. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” lanjut Prof Salim Said. Dengan modal yang dimiliki oligarki, mereka bisa bersama-sama mengelola kekuasaan. Demokrasi dan Oligarki yang tidak terkendali mengarah ke tirani (Aristoteles). Kekuasaan akan menjadi hukum. Kalau itu terjadi, John Locke, Where-ever law ends, tyranny begins. Ketika hukum berakhir (mati), maka tirani mulai (berkembang). Pondasi negara hukum dan demokrasi akan mati suri. Bertambah runyam kalau PKI sudah masuk pada semua pos penyelenggaraan negara. Komunisme ini menganut faham Antroposentrism (artinya, orang yang menganggap kebenaran berdasarkan diri sendiri). Persis dengan keadaan dan kelakuan Rezim saat ini. Oligarki dan PKI baik sendiri-sendiri maupun dengan bersenyawa akan dan telah melakukan kudeta dan menghancurkan negara ini. Oligarki telah mampu membajak UUD 1945 Asli diubah menjadi UUD 2002, rezim ini sadar atau tidak telah mengubah arah negara tanpa arah. UUD 1945 itu bukan sekedar dokumen akademik, tapi ia adalah dokumen sejarah yang menjadi fondasi negara ini, telah dihancurkan. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya sekali karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara. UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para Bandar dan Bandit politik leluasa melakukan apa saja. Sudah cukup banyak bukti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami deformasi serius setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002. UUD 2002 dan UU turunannya telah menjadi papan lontar banyak masalah mal administrasi publik di mana UU dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan Bandar dan Bandit politik dengan segala kuasanya berakibat negara di jurang kehancurannya. Semua lembaga negara produk UUD 2002 kini jatuh menjadi alat kekuasaan  dengan dukungan para Bandar dan Bandit politik yang makin kekenyangan dalam menikmati berbagai kuasa politik kekebalan hukum dan konsesi ekonomi yang telah membahayakan negara. Presiden kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para Bandit dan Bandar politik. Seruan secepatnya negara harus mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli versi Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Kembali ke UUD 1945 adalah pertobatan dari kemurtadan bangsa ini. Paska mengganti menjadi UUD 2002 semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkeram Bandit, Bandar dan Badut politik saat ini adalah ekspresi para penguasa yang terkutuk. (*)

Mengapa Mesti Anies?

BY FNN Jum'at, 11 November 2022 16:39:05 0

Tapi, sebaliknya justru berhasil mengendalikan oligarki. Contohnya, dia tidak surut ketika menghadapi tekanan untuk menetapkan kebijakan menghentikan perluasan reklamasi Teluk Jakarta. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior dan Pemerhati Persoalan Publik DEKLARASI pencapresan Anies Rasyid Baswedan oleh Partai Nasdem tentu saja melahirkan pro dan kontra. Sesuatu yang wajar terjadi, ketika terjadi pembelahan di masyarakat selama ini dibiarkan saja. Apalagi Anies adalah orang pertama yang dideklarasikan sebagai Bakal Calon Presiden (Bacapres) dalam pemilu 2024 mendatang. Ketika partai-partai lain bahkan masih ragu untuk menunjukkan calonnya. Dan, hal itu diawali dengan begitu ngototnya Ketua KPK Firli Bahuri untuk menjadikan Anies sebagai tersangka dalam dugaan korupsi balap Formula E, dengan barang bukti yang tak cukup. Sehingga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendahuluinya dengan mendeklarasikan Anies sebagai Bacapres. Terlepas dari permainan politik di tingkat elit, masyarakat banyak ternyata melihat sesuatu yang lain pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tidak terbayangkan sebelumnya, bahwa pendeklarasian dirinya sebagai salah satu Bacapres 2024 melahirkan antusiasme yang luar biasa di kalangan rakyat. Tidak hanya di ibukota Jakarta. Tapi bahkan di seantero kepulauan Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Sebuah fenomena pertama yang belum pernah terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa, jutaan relawan Anies tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Fenomena itu menimbulkan pandangan yang beragam. Tapi tak dapat dipungkiri, Anies begitu digandrungi. Dia seolah dipandang bagai manusia setengah dewa yang diutus Tuhan. Saat negara sedang dalam masalah besar. Anies diharapkan rakyat sebagai tokoh yang akan melahirkan perubahan yang besar. Dari keterpurukan multi dimensi yang ada sekarang menjadi kejayaan yang dicita-citakan. Dari kehidupan rakyat yang morat-marit secara ekonomi menjadi kesejahteraan yang merata bagi semua kalangan. Bahkan, juga dari ketidakadilan penegakan hukum menjadi penegakan hukum yang adil buat semua. Dan berbagai persoalan bangsa yang sudah sangat mendesak untuk dibenahi. Suatu pemandangan yang aneh bisa kita lihat nyata sebagai bukti begitu eratnya kaitan Anies dengan hasrat rakyat banyak untuk bisa merasakan perubahan. Ketika masa jabatannya habis, misalnya, dan dia harus meninggalkan Balai Bota Jakarta, Anies diapresiasi dan dielu-elukan jutaan warga miskin ibukota. Seperti diberitakan banyak media, ribuan warga menyerbu Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Ahad (16/10/2022). Mereka ingin menyaksikan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria yang hendak mengucapkan kata-kata perpisahan. Ketika tiba di Bundaran HI sekitar pukul 07.57 WIB, Anies menyapa para peserta Car Free Day yang ada di lokasi itu. Tapi menjelang kedatangannya, warga Jakarta sudah bentangkan spanduk Terima Kasih Anies di Depan Plaza Indonesia. Ada juga yang meneriakkan “Anies for Presiden”. Pemandangan itu kontras sekali dengan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) saat kalah dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 dan mesti meninggalkan kantornya di Balai Kota Jakarta dalam kesunyian. Karena Ahok hanya mendapatkan kiriman karangan bunga oleh sejumlah kalangan. Tidak ada rakyat yang melepas dan mengelu-elukannya. Dan, bisa ditebak bahwa puluhan karangan bunga itu berasal dari orang-orang kaya yang tentu saja pemuja Ahok. Mengapa Anies? Pertanyaan ini bisa jadi datang dari mereka yang tidak suka Anies. Atau, mereka yang lebih setuju dengan statusquo yang ada sekarang. Meskipun di hati kecilnya mengakui bahwa keadaan bangsa dan negara saat ini tidak baik-baik saja. Dan tentu saja pertanyaan ini bisa dijawab oleh sebagian besar rakyat kecil yang kini terseok-seok menghadapi kenyataan beratnya beban ekonomi yang mesti mereka tanggung sehari-hari. Dalam suatu kesempatan, mantan Menteri Pendidikan di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pernah mengemukakan pandangannya tentang kebijakan masa lalu sejumlah pemerintahan di ibukota Jakarta. “Selama bertahun-tahun di Jakarta, selalu dilakukan operasi yustisia. Untuk menjaring rakyat kecil dan orang-orang miskin dari desa yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik di ibukota,” begitu kata Anies. Dan, pastinya mereka yang pernah tinggal dan menetap di Jakarta bisa memaklumi karena pernah menyaksikan langsung operasi yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) itu. Dapat dibayangkan, orang-orang yang miskin dan papa itu ditangkapi di terminal-terminal, stasiun-stasiun kereta dan di berbagai tempat kumuh lainnya. Mereka dikejar-kejar, digelandang dan diperlakukan secara semena-mena di suatu tempat yang layaknya disebut penjara. Mereka bukan penjahat. Mereka hanya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi mereka kemudian dipaksa pulang kembali ke kampung halaman mereka. Mereka seolah tidak dibolehkan untuk sejenak merasakan kenyamanan ibukota yang baru ada di angan-angan mereka. Suatu kebijakan yang tidak menghargai harkat kemanusiaan mereka. Harus dimaklumi bahwa kebijakan itu sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Bahwa penduduk luar Jakarta seolah tak berhak untuk tinggal dan menetap di ibukota. Dan ini hanyalah salah satu contoh kecil saja dari sejumlah kebijakan tentang keberpihakan Pemda DKI Jakarta kepada rakyat jelata yang papa. Menurut Anies, operasi yustisia tidak pernah dilakukan di airport-airport yang merupakan tempat kedatangan orang-orang kaya. Sehingga, begitu jelas bagaimana pemerintah DKI Jakarta memperlakukan rakyat kecil yang papa itu. Perlakuan yang sangat kontras dengan kebijakan terhadap mereka yang berpunya. Selama bertahun-tahun, persoalan ini seolah dianggap tidak masalah. Tapi di masa kepemimpinan Anies, kebijakan itu dihapuskan. “Kami melakukan perubahan terhadap kebijakan ini. Karena, menurut kami, Jakarta adalah kota untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi ada rakyat yang diperlakukan semena-mena,” katanya. Pengendali Oligarki Berbeda dengan Joko Widodo yang selama ini oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sebagai petugas partai dan oleh sejumlah pakar politik dianggap sebagai boneka oligarki, Anies tidaklah demikian. Menurut pandangan pakar politik Eep Saefulah Fatah, selama lima tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies tidak menjadi petugas partai. Dia juga tidak dikendalikan oligarki. Tapi, sebaliknya justru berhasil mengendalikan oligarki. Contohnya, dia tidak surut ketika menghadapi tekanan untuk menetapkan kebijakan menghentikan perluasan reklamasi Teluk Jakarta. Meskipun triliunan dana disiapkan untuk menjegal Anies agar tidak lolos jadi presiden, namun para relawan yang sekarang bermunculan di mana-mana tidak mengalah. Karena dalam pandangan mereka, saat ini hanya Anies yang dapat diharapkan untuk melakukan perubahan yang mendasar. Mengapa? Karena rakyat melihat bahwa Anies telah berhasil memenuhi janji-janji kampanyenya. Tidak seperti banyak tokoh lainnya yang tidak bebas membuat kebijakan demi rakyat banyak. Terutama janji-janjinya yang telah mengubah ibukota Jakarta menjadi lebih baik. Semua itu jadi pusat perhatian rakyat Indonesia. Bukan hanya warga Jakarta. Di antaranya, Anies telah membangun Jakarta International Stadium (JIS) yang membanggakan. Stadion beratap penuh terbesar di Asia-Pasifik, yang dibangun dengan APBD Rp 4,5 triliun. Atapnya bisa dibuka tutup, kapasitasnya 82 ribu penonton. Begitu juga penyelenggaraan balap mobil Formula E yang monumental, pembangunan setidaknya 103 jalur sepeda, penciptaan aplikasi moda transportasi terintegrasi JakLingko, pelebaran trotoar yang membuat Jakarta tambah cantik dan warga merasa sangat nyaman, pembangunan sumur resapan, pembangunan taman-taman kota yang indah, penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp 2 miliar, pembangunan instalasi jalur kabel bawah tanah yang dinamakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT), dan banyak lagi lainnya. Semua itulah yang dilihat rakyat pada Anies. Mereka lalu membayangkan bagaimana kalau Anies jadi presiden. Yang dapat melakukan perubahan di banyak bidang. Yang paling mendesak, pertama, adalah membangun perekonomian bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Kedua, membebaskan diri dari ketergantungan kepada pihak asing mana pun. Termasuk mengembalikan seluruh Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang kian banyak jumlahnya ke negara asal mereka. Ketiga, merombak sistem penegakan hukum ke arah yang berkeadilan. Dengan meninggalkan sistem penegakan hukum yang bobrok sekarang ini. Selain itu, rakyat juga akan merasa bangga melihat pemimpin mereka mampu berbicara sekaligus berwibawa di forum-forum internasional. Mengembalikan harkat dan martabat bangsa sebagai bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Semua itu tampaknya untuk saat ini hanya mungkin dilakukan oleh Anies. Tidak oleh para tokoh lain yang digadang-gadang akan menjadi Bacapres mendatang. (*)

Jum’ah Mubarak: Mengenal Madinah

BY FNN Jum'at, 11 November 2022 09:53:35 0

Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA dua kubu ekstrim dalam tubuh Umat Islam dalam memandang negara kebangsaan (nation state). Kubu pertama melihatnya bahwa Rasulullah diutus sebagai Rasul dalam arti yang terbatas. Rasulullah tidak mengurus kehidupan dunia secara umum, apalagi negara kebangsaan secara khusus. Kubu kedua kemudian hadir dengan konsep kenegaraan yang spesifik. Bahkan lebih jauh mengaitkan segala hal dalam agama dengan bentuk negara spesifik itu. Penganut paham kedua ini terjatuh ke dalam paham, salah satunya paham “khilafah” dalam arti sempit. Kedua golongan itu memiliki argumentasi referensi keagamaan (ayat atau hadits) yang seringkali memiliki penafsiran yang dipaksakan. Sehingga pada akhirnya penafsiran itu cenderung menyalahkan, bahkan mengkafirkan dan “menerakakan” pendapat yang tidak sejalan. Jika kita ikuti secara dekat perjalanan hidup (sirah) Rasul akan didapati bahwa perjalanan hidup beliau imemang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan publik (jama’ah). Dalam artian bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Ilahi (Al-Qur’an dan Sunnah). Kehidupan di sini tentunya dimaknai secara utuh (kaffah) atau menyeluruh (syamil). Baik secara pribadi-pribadi (individual) dan jamaah (kolektif). Juga pada aspek fisikal (material duniawi) dan aspek ruhiyah (spiritual ukhrawi). Sebuah pemahaman kehidupan yang tidak parsial. Rasulullah memulai hidup dan perjuangannya di Mekah. Sekitar 13 tahun beliau berjuang untuk menata kehidupan manusia pada tataran pribadi (individual) tadi. Hal yang paling menonjol pada fase ini adalah pembentukan “hati” manusia dengan konsep Tauhid: “Laa ilaaha illallah”. Fase selanjutnya dimulai dengan perpindahan Rasulullah dari Mekah ke kota Yatsrib. Perpindahan ini dikenal dalam sejarah dengan hijrah (migration). Pada umumnya Ulama menyebut penyebab Hijrah ini karena kesulitan dakwah di Mekah. Alasan yang menurut saya kurang relevan. Karena Dakwah memang tidak pernah disikapi dengan hamparan karpet merah. Rasulullah diperintah hijrah bukan karena kesulitan/tantangan dakwah di Mekah karena dakwah pastinya tertantang. Juga seorang Rasul tidak akan menghindar dari tantangan dakwah itu. Beliau diperintah hijrah karena memang fase dakwah selanjutnya, fase dakwah, akan segera dimulai. Fase dakwah selanjutnya yang dimaksud adalah fase penataan kehidupan “jama’i” (kolektif) dengan membangun komunitas (Umat/bangsa). Tempat di mana komunitas ini terbentuk dan berkembang dikenal dengan “daulah” (negara). Karakter bangsa dan negara inilah yang akan  dibahas secara singkat. Berganti dari Yatsrib ke Madinah Hal pertama yang menjadi perhatian kita adalah penggantian nama kota itu dari Yatsrib menjadi “Madinah”. Apa Urgensi perubahan nama ini? Apa arti Madinah dan relevansinya dalam membangun komunitas (ummah/bangsa dan negara? Kata Madinah ternyata memiliki makna dan konotasi yang dahsyat. Pada umumnya Umat menerjemahkan kata ini secara sederhana dengan “kota” (city). Kota yang dipahami sebagai sebuah tempat dengan karamaian, gedung-gedung pencakar langit, bahkan dengan kehebatan sains dan teknologinya. Ternyata kata Madinah tidak sekedar berarti kota. Tapi memiliki makna yang lebih luas dan mulia, lebih dari sekedar sebuah kota. Apalagi jika kota itu sekedar terimajinasikan dengan kota-kota besar dunia, seperti New York, London, Paris, dan Tokyo misalnya. Kata Madinah merupakan derivasi dari kata “daana-yadiinu-diinun”. Dari kata ini terlahir ragam konotasi dengan makna-makna yang saling terkait. Saya ambil beberapa makna penting saja dari kata “diin” ini. Pertama, kata diin mengandung makna “agama dan ketaatan”. Lihat misalnya firman Allah di Surah An-Nisa ayat 125: “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan-(Nya).” Pada makna ini tegas bahwa negara yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah negara yang terbangun di atas agama dan ketaatan. Satu hal yang memaknai itu pada realita bahwa hal pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid. Tentu masjid di sini dipahami tidak sekedar pada pemaknaan ritual. Tapi lebih kepada simbolisasi bahwa negara/bangsa itu adalah “masjid” yang secara literal diartikan “tempat sujud”. Dan sujud itu diartikan sebagai “ketaatan”. Maka negara adalah tempat untuk taat kepada Pencipta. Kedua, kata diin juga mengandung makna keteraturan dan tanggung jawab. Diin itu bermakna aturan yang mengatur kehidupan manusia dan konsekwensinya dipertanggung jawabkan. Diin dihadirkan untuk memberikan pengaturan kepada kehidupan manusia yang cenderung “chaotic” (kacau balau) akibat dorongan hawa nafsu yang pada ghalibnya tak terkendali. Pada makna ini jelas bahwa ummah (bangsa/negara) yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah bangsa dan negara dengan aturan (Konstitusi) yang solid, serta memiliki pertanggung jawaban yang jelas. Itulah yang kemudian teraplikasikan dalam bentuk Konstitusi Madinah yang dikenal dengan “Piagam Madinah” (the Charter of Madinah). Piagam Madinah ini diakui oleh banyak ahli sebagai Konstitusi Sipil (civic constitution) yang pertama dalam sejarah manusia. Ketiga, kata diin juga bermakna “tamaddun” atau peradaban (civilization). Dengan demikian Madinah dimaknai sebagai tempat di mana peradaban itu terbentuk dan berkembang. Sehingga kota yang bernama Madinah itu sejak awalnya dimaksudkan untuk menjadi tempat di mana Umat/bangsa menjalani hidup kolektifnya dengan peradaban. Umat (bangsa/komunitas) yang civilized (berperadaban) itu tentunya ditandai (characterized) oleh banyak hal. Tapi semua itu tersimpulkan dalam dua kata; social justice. Di sebuah negara yang berperadaban itu nilai-nilai keadilan sosial ditegakkan secara jujur dan konsisten. Pada kehidupan yang berperadaban  itu terjadi kesetaraan dalam segala hal; ras, gender, kesetaraan peluang (equal opportunities) di segala lini kehidupan; ekonomi, politik, dll. Dan pastinya bangsa yang berperadaban (civilized nation) itu adalah bangsa yang secara terus menerus mengupayakan kemakmuran yang berkeadilan. Singkatnya bangsa/negara yang bernama Madinah itu adalah aktualisasi dari cita-cita Qur’ani untuk membentuk “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Gafhuur”. Tapi pastinya, hal itu hanya akan terwujud jika dibangun dengan nilai-nilai “diin” (ketaatan, keteraturan, dan berperadaban). Kemajuan pembangunan sebuah bangsa/negara secara fisikal tanpa “diin” justeru boleh jadi diakui sebagai bangsa/negara perperadaban (civilized) tapi tidak beradab (uncivilized). NYC Subway, 10 Nopember 2022. (*)

Manurver Politik PDIP: Pemerintah Didorong Minta Maaf kepada Bung Karno dan Keluarga

BY FNN Jum'at, 11 November 2022 02:05:40 0

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33 tahun 1967 telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Aturan itu awalnya berisi pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden pertama RI Soekarno. Di bagian menimbang disebutkan bahwa Soekarno mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompok G30S pada 1965. Kemudian, TAP MPRS itu dicabut pada 2003 lewat TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 (semasa Presiden Megawati Soekarnoputri. Setelah itu, Presiden Soeharto pada 1986 memberikan gelar Pahlawan Proklamator dan Pahlawan Nasional pada 2012 semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Artinya, Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan,” kata Jokowi. Pencabutan aturan ini kemudian menuai pro kontra di kalangan elit politik tanah air. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah berharap Pemerintah Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Soekarno dan keluarga besarnya karena pernah mengeluarkan TAP MPRS tersebut. “Menurut kami setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional, kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga,” kata Basarah dalam keterangan tertulis, Selasa (8/11/2022). Basarah menegaskan bahwa tudingan yang ditujukan kepada Bung Karno dalam hal G30S tidak pernah terbukti. Oleh karena itu, Basarah menganggap negara perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Sukarno dan keluarga besar. Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menilai permintaan tersebut mengada-ada. Dia meyakini desakan itu muncul atas kemauan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kalau Sukarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan,” kata Desmond di kompleks parlemen, Rabu (8/11/2022). Ia menilai, permintaan itu muncul karena pemerintahan saat ini merupakan bagian dari keluarga Soekarno. Sebab, Jokowi juga merupakan petugas partai yang dipimpin Mega sebagai putri Presiden RI pertama tersebut. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani berpendapat negara tak harus meminta maaf ke Bung Karno karena Tap MPR menyatakan Soekarno tidak terlibat dalam G-30S/PKI. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan ini? Berikut ini dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (10/11/2022). Saya mau tanya pada Anda Bung Rocky karena jujur saya bingung. Pak Jokowi ini kan sebenarnya sudah sejak beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33 tahun 1966 yang sudah dicabut dan beliau menyatakan bahwa ini kan soal Bung Karno melindungi tokoh komunis segala macam sudah dicabut. Saya waktu itu mengamati ada apa kok tiba-tiba isu ini dimunculkan, tapi tiba-tiba saja kemudian PDIP mengeluarkan statement bahwa pemerintah harus minta maaf pada keluarga Bung Karno dan kemudian sekarang, mulai hari ini, saya baca kemarin, saya baca ada penolakan dari Gerindra. Sebenarnya apa yang terjadi dan mengapa isu ini diangkat kembali. Kita bisa berspekulasi karena nggak ada yang jelas kan. Hal yang jelas Bung Karno adalah proklamator, sudah selesai sampai di situ. Itu sudah semuanya.  Apa yang masih dipersoalkan? Bahwa Bung Karno nggak bikin salah, jelas dia bikin salah. Wong dia mau jadi presiden seumur hidup. Itu soal urusan para sejarawan. Tapi, urusan kita adalah menduga-duga bahwa di belakang ini ada semacam transaksi batin lagi Pak Jokowi dengan Bu Mega tuh. Kira-kira persyaratan Bu Mega “lakukan sesuatu baru saya maafin kamu”. Itu intinya kan. Ini jadi soal personal Bung Karno pada waktu itu melakukan kesalahan di dalam kalkulasi politik sehingga terjadi peristiwa ‘65 tuh. Kan waktu itu dia bukan ayahnya Megawati, dia Presiden Republik Indonesia. Dia bukan Soekarno dalam pengertian Bapak dari sebuah keluarga. Itu lain. Sama juga dengan Pak Harto. Pak Harto juga berkuasa karena dia memelihara kekuasaan militer. Lalu kita kritik dan itu akhirnya diterima diselesaikan. Jadi mesti bedakan, ini bukan problem keluarga Ibu Mega. Ibu Mega memang mungkin terkait secara biologis, tetapi ini soal ideologi Bung Karno, ini urusan bangsa tuh. Jadi, para sejarawan memeriksa dan enggak ada orang yang menganggap Bung Karno tidak bersalah. Bahwa Bung Karno adalah proklamator, betul. Tapi Bung Karno melakukan politik melanggar HAM, menahan lawan-lawan politik, membubarkan partai politik, PSI dibubarkan, Masyumi dibubarkan, lawan-lawan politiknya ditahan, Sultan Syahrir ditahan, Buya Hamka ditahan, segala macam. Kan itu peristiwa yang ada di dalam sejarah. Kalau dimaafkan, artinya Pak Karno itu nggak pernah membuat kesalahan kalau begitu kan. Nanti jadi ajaib. Nanti tiba-tiba romusha minta PDIP minta maaf pada keluarga romusha karena Bung Karno bahkan sudah bilang saya yang mengirim mereka ke dalam kematian. Bung Karno sendiri bilang begitu karena dia sadar bahwa dia salah bikin perhitungan. Tapi pada waktu itu Bung Karno masih hidup, lalu dia tahu bahwa sebagai ketua pengerahan romusha, itu buruh yang dipaksa kerja paksa oleh Jepang ke Sailon ke luar negeri itu, itu tanggung jawab Bung Karno. Bung Karno sudah bilang, dia yang merasa bersalah. Jadi, kalau begitu nanti romusha bilang enggak cukup Bung Karno, harus keluarga, harus PDIP minta maaf. Jadi kacau nanti. Kita hanya bisa menduga bahwa di belakang itu ada tukar tambah kepentingan dan bukan kepentingan negara. Ini kepentingan dua tokoh politik, yaitu Pak Jokowi dan Ibu Mega. Jangan dilibat-libatkan dengan soal sejarah. Itu intinya. Saya heran karena Tap MPRS itu sudah dicabut sendiri semasa pemerintahan Ibu Mega tahun 2003. Bahkan, gelar pahlawan proklamator itu kalau enggak salah itu zamannya Pak Harto bahkan, tahun 1986. Kemudian, zamannya Pak SBY tahun 2012, Pak Bung Karno diberi gelar Pahlawan Nasional. Saya kira sebenarnya bangsa ini sudah meletakkan Bung Karno pada posisi yang pada makomnya gitu. Memang, nggak ada orang yang menganggap Bung Karno itu pengecut, nggak ada orang yang menganggap Bung Karno pengkhianat atau macam-macam. Orang tetap di dalam balancing antara kemakrifatan dan keangkaramukaan, tetap Bung Karno dianggap Bapak Bangsa. Di mana-mana kita tahu itu. Jadi, buat apa mempersoalkan sesuatu yang secara faktual orang tahu bahwa Bung Karno punya kesalahan, bahkan kejahatan dalam sejarah demokrasi. Dan orang anggap oke, itu kecelakaan sejarah, karena ada konteks perang dunia, perang dingin segala macam. Ada kepentingan permainan ideologi Timur Barat. Jadi, Bung Karno ada di dalam wilayah yang pada waktu itu dia bisa untuk jadi semacam sekarang, mau jadi proksi China atau proksi Amerika. Bung Karno mau melinggis Inggris, mau menyetrika Amerika, lalu terjadi peristiwa G30S. Dan itu dalam ahli sejarawan, ya salah strategi saja PKI itu. Lakukan sesuatu yang tidak matang gitu. Dan kita baca semua otokritik dari kalangan PKI sendiri itu bahwa mereka salah melakukan analisis. Sampai sekarang, data-data itu berseliweran, belum bisa dibuatkan semacam keutuhan keterangan apa yang terjadi. Tetapi, bahwa ada peristiwa itu jelas dan ada kerugian pada pihak Muslim, jelas. Dan, kita tahu bahwa semua hal itu adalah kontroversi. Jadi, buat saya, biarkan Pak Karno itu ada di dalam spektrum kontroversi. Dan, bagus juga kan, orang menilai Bung Karno dalam kontroversi itu. Kalau PDIP ngotot, apalagi keluarga Bung Karno ngotot, itu agak absurd, karena ini PDIP mau menghalangi negara. Kalau begitu Bung Karno dikecilkan lagi jadi sekadar kepala keluarga. Beliau besar sekali namanya. Jadi, apapun yang dicapkan orang pada beliau, tidak memengaruhi kemuliaan atau keagungan dia sebagai orang yang meletakkan dasar negara modern di Indonesia. Tapi kemudian, dia salah langkah karena ingin jadi presiden seumur hidup, lalu orang mulai bikin analisis kenapa jadi begitu? Karena ada sifat manusia dan ada kepentingan yang lebih besar karena Bung Karno melihat dia harus jadi Bapak Asia dengan doktrin sosio-nasionalisme itu yang didalamnya ada komunismenya. Jadi, semua variabel itu sudah kita pelajari di bangku akademi dan orang tahu bahwa Ibu Mega sebetulnya hanya bayang-bayang sederhana dari figur Bung Karno, nggak sebesar Bung Karno, apalagi Puan segala macam. Dan, orang mengerti bahwa memang enggak mungkin menandingi Bung Karno. Mau siapapun enggak bisa menandingi Bung Karno. Jadi, PDIP jangan memonopoli ke-Bungkarno-an dan menganggap bahwa kesalahan Bung Karno harus dipulihkan, apalagi minta maaf. Itu agak susah karena sejarah selalu punya cacat. Enggak ada yang jalan bagus di dalam kehidupan di dalam kehidupan seorang tokoh. Justru kesempurnaan manusia itu kan di situ ya. Ya. Berbuat salah itu adalah manusia. Antropologi politik selalu mengajarkan kesalahan pasti harus terjadi supaya dia dianggap manusia. Oke. Karena itu maka ketika beberapa hari lalu Pak Jokowi menyampaikan itu kita mencoba mengendapkan, apa maksdunya. Tiba-tiba muncul pernyataan PDIP dan kemudian sekarang ditolak oleh Gerindra dan sebagainya. Memang kita tidak terlalu salah kalau seperti Anda tadi menyimpulkan ini ada tukar tambah soal politik, apakah ini berkaitan dengan ketegangan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega, berkaitan dengan pencalonan Ganjar dan sebagainya. Kan orang kemudian analisis bisa ke mana-mana. Ya, analisis saya ini soal di belakang layar adalah tukar tambah itu. Tetapi, kalau kita mau perluas sedikit analisisnya, ini juga mau memancing soal politik identitas, supaya ramai. Pasti nanti pihak Islam akan menganggap enggak, Bung Karno itu bersalah dan salahnya besar sekali, karena PKI berkelahi atau melakukan kekerasan terhadap HMI. Dan, itu semua yang mengalir dalam sejarah kan. Tapi, apakah itu yang mau diungkit-ungkit hanya untuk permainan elektabilitas. Kan kacau. Jadi, tetap ini ada operasi intelijen, tapi di belakang itu juga ada semacam ya tahu sama tahu bahwa siapa yang mengeluarkan isu, tentu dia punya kepentingan pertama tuh. Jadi, kita tagih sekarang Pak Jokowi keluarin isu itu, lalu ditanggapi oleh PDIP. Itu artinya, kepentingan dia berdua saja. Mana ada kepentingan rakyat di situ. Kan rakyatnya nggak peduli soal-soal semacam itu. Tiba-tiba ada soal permintaan maaf. Jadi Gerindra pasti bereaksi karena secara historis kan mesti dibuka ulang dan faksi-faksi  yang ada dalam Gerindra juga banyak yang tahu, memang Bung Karno itu otoriter. Jadi gampang saja. Memang otoriter. Membubarkan partai sikap otoriter, menahan lawan-lawan politik juga sikap otoriter. Jadi, jangan sampai PDIP dikesankan ingin mengembalikan versi otoriterianisme Bung Karno. Satu partai, Nasakom saja yang ada di Indonesia. Itu juga otoriter. Jadi, percuma sebetulnya mengungkit-ungkit sesuatu yang nanti akan membongkar banyak hal. Padahal, sebenarnya buat kita persoalan itu sudah selesai dan saya kira bagi generasi yang baru sekarang bahkan itu jauh sekali ya persoalannya. Mereka sendiri mungkin bingung mengapa soal-soal seperti ini mesti diributkan. Iya, ini tahun Pemilu. Semua hal mau dijadikan bahan buat ambil suara, buat kampanye segala macam. Dan Pak Jokowi yang mestinya beliau sebagai presiden yang sudah nggak boleh mengambil keputusan sebetulnya. Biarkan saja banyak proyek Pak Jokowi yang pasti kalau dia bagus diteruskan oleh successornya, kalau buruk ya pasti dihentikan. Nggak usah dipaksain. Pak Jokowi nggak perlu memaksakan bahwa semua proyek dia itu harus diteruskan oleh presiden berikutnya. Kan itu artinya menahan presiden berikutnya untuk tidak boleh berimajinasi atau membuat program lain. Jadi, Pak Jokowi juga salah itu. Dia minta supaya ada kelanjutan dari program dia. Enggak ada. Nggak perlu ada. Kenapa mesti ada. Kan kalau memang baik pasti dilanjutkan, tapi bukan karena dia program Pak Jokowi, tapi karena kemasuk-akalan suatu proyek secara ekonomi maupun secara politik. Yang bahaya kalau Pak Jokowi tetap punya ambisi, seluruh proyek dia harus diteruskan oleh suksesornya. Itu artinya Pak Jokowi juga mengalami mental seperti Soekarno, mau ngatur terus-menerus. Itu bahayanya, Soekarnoisme yang otoriter bisa dipraktekkan oleh Presiden Jokowi hari ini. Saya kira sebenarnya kita harusnya dalam negara demokrasi itu kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada akhir masa jabatan seorang kepala negara itu kemudian terjadi kekacauan semacam ini. Karena sebenarnya demokrasi sudah mengatur mekanisme sendiri. Katakanlah kita punya pengalaman yang pertama kali kan Pak SBY yang dua periode itu dalam era demokrasi ini. Dan pada waktu itu, saat Pak SBY selesai, ya selesai. Kemudian ganti Pak Jokowi. Harusnya, kita membayangkan pola yang sama juga berlaku begitu. Tapi yang terjadi kita malah bingung nih kok seperti ini negara jadinya. Jadi, bayangkan misalnya Pak SBY ngotot supaya proyek-proyek Pak SBY harus diteruskan Pak Jokowi itu. Maka enggak mungkin Pak Jokowi ngledek ada proyek mangkrak di Hambalang waktu itu. Kan itu jelas Pak Jokowi mau kasih sinyal bahwa ini mangkrak. Sekarang banyak yang mangkrak ini di era Pak Jokowi. Jadi, biasa saja tuh. Nanti orang juga akan anggap bahwa itu karena ada salah kebijakan. Jadi, banyak hal yang enggak perlu dipaksakan. Jadi, susah nanti kalau setiap pemimpin itu harus menunjuk suksesornya. Contohnya saja SBY. SBY nggak peduli itu siapa yang mau terpilih itu karena dia nggak mau meninggalkan kesan bahwa dia mengatur masa depan orang lain tuh. Kan begitu. Bahkan, kalau Pak Jokowi ingin terpilih lagi, nggak ada orang yang ingin mengatur apa yang mesti dilakukan oleh Pak Jokowi selain dirinya sendiri itu. Jadi, sebetulnya yang disebut sirkulasi elit tersebut artinya pergantian visi kepemimpinan, bukan sekedar pergantian orang, pergantian rezim. Kalau terus-menerus Pak Jokowi ingin begitu, nanti pengganti Pak Jokowi juga akan bilang oke nanti terusin ya. Jadi terus-menerus. Jadi sejarah ini sejarah Jokowi doang. Demikian juga emosi dari teman-teman di PDIP, seolah-olah sejarah Bung Karno sudah macet. Enggak. Orang akan ingat Bung Karno terus. Nah, kalau mau dipersoalkan kenapa sejarah Bung Karno itu berhenti, ya karena Pak Jokowi tidak meneruskan proyek-proyek pikiran Pak Bung Karno yang sosialistis. Kan Pak Jokowi itu bertentangan sama sekali dengan teori ekonomi Bung Karno: kemadirian, ternyata kita nggak mandiri, tergantung pada China. Kesetaraan bangsa-bangsa, kita nggak setara, kita diatur-atur di dalam kompetisi global. Pro keadilan rakyat, enggak. Karena Bung Karno dari alam baka dia bisa lihat bahwa disparitas tinggi sekali itu. Jadi, nggak ada satu pun poin yang bisa kita katakan Jokowi itu meneruskan proyek Bung Karno. Padahal, di awal orang tahu, Pak Jokowi sebagai petugas partai diwajibkan untuk pro pada pikiran-pikiran Bung Karno dan kita nggak lihat itu dalam kenyataan. Bahkan, dalam narasinya Pak Jokowi itu tidak punya semacam kesamaan dengan Bung Karno, walaupun nggak boleh disama-samakan, tapi jauh betul. Jadi bagaimana kita menempatkan ini secara proporsional Bung Rocky? Ini permainan sementara dalam upaya memancing opini itu. Biasanya, ketika opini terbentuk, akan ada yang ambil keuntungan dari penyesatan opini. Kan itu saja. Karena itu, kita mau terangkan pada publik nggak usah peduli saja. Kan ini nggak ada urusan dengan pemilu yang jujur, gak ada urusan dengan kesulitan ekonomi hari-hari ini. Satu-satunya hal yang bisa kita duga secara kuat adalah persaingan antara Jokowi dan Megawati belum selesai. Oleh karena itu, dicari jembatan. Jembatannya adalah memunculkan isu semacam ini. Yang kedua, sekaligus memancing reaksi dari masyarakat kaum muslim politik. Setiap kali Bung Karno diajukan itu sebetulnya reaksi pertama dari umat muslim. (sof/sws)

Rezim Ini Semu dan Hanya Bayangan

BY FNN Kamis, 10 November 2022 19:46:16 0

Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BAGAIMANA bisa mengubah dunia, jika tak bisa mengubah diri (kita) sendiri? “Kemarin aku merasa pintar, karenanya aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku lebih bijaksana, maka aku mulai mengubah diriku sendiri.” (Jalaludin Rumi) Setelah mampu memimpin diri, dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab. Pemimpin bukan hanya mengikuti kemauan dirinya sendiri, tapi juga kemampuan mendidik rakyat mengenali yang hak dan bathil yang benar dan yang zalim. Kemampuan menggerakkan untuk perubahan ke arah harmoni hidup yang selaras, serasi dan seimbang. Bukan mengubah menjadi tirani dan otoriter. Pemimpin harus dapat mengaktifkan kepada perbuatan, tetapi bukan hanya menyerukan perbuatan, tetapi mengetahui untuk apa berbuat dan ke mana arah perbuatannya. Tujuan kebaikan adalah kebaikan untuk hidup bersama keluar dari kubangan krisis dan kegelapan. Rela dan ikhlas menginvestasikan potensi kemampuan dan kebajikan diri ke dalam mekanisme dan kelembagaan politik yang bisa memengaruhi perilaku masyarakat, untuk menolong dirinya dari kesulitan, penderitaan hidup yang berkepanjangan. Kini, rakyat Indonesia harus bisa keluar dari situasi gelap. Sebagai pejuang perubahan tidak boleh hanya termangu menunggu dan menunggu sang juru selamat, sedangkan juru selamat akan datang dari dirinya sendiri, sebagai modal moral perjuangan politiknya. Tak pernah ada kata terlambat, tak ada kata sebentar lagi, waktumu untuk berangkat berjuang antara hari ini dan besok. Bahkan rentang waktu itu terlalu panjang ketika waktu kematianmu tinggal beberapa menit, setelah sekian lama menyia-nyiakan waktu hanya untuk menunggu. Rezim ini semu dan hanya bayangan, kering dari makna karena telah lepas dari Pancasila dan UUD 1945. Negara ini butuh perjuangamu untuk bebas dari kegelapan, kembali ke UUD 1945 asli untuk bisa hidup normal kembali. Tidak ada yang bisa menolong kita, kecuali diri kita sendiri. Berjuang untuk meraih kemerdekaan hakiki. Meski rakyat punya perwakilan di Senayan, toh mereka lebih memikirkan diri mereka sendiri. Tak peduli rakyat tercekik. Suara rakyat nyaris tak pernah bisa didengar, apalagi diperjuangkan. Lihat saja sang pimpinan DPR dan Ketum partainya, keduanya lebih memilih ke lokasi Tragedi Itaewon di Kota Seoul, Korea Selatan, ketimbang ke Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang menelan korban tewas 135 orang. Ketua tokoh politik itu juga mengekspresikan rasa duka atas tragedi tersebut dengan menaruh bunga pada Kamis (10/11/2022). Kedatangan keduanya dipersiapkan oleh protokoler DPR, KBRI Seoul, dan pihak Korea Selatan. Keduanya mendatangi tempat menyampaikan duka bagi VIP. Di situ keduanya menaruh bunga dan menuliskan ucapan duka cita. Jarak tempat duka bagi VIP dan lokasi tragedi sekitar 300 meter, masih di wilayah Itaewon. Keduanya membawa nama sebagai pimpinan DPR dan Ketum partai ketika mengucapkan bela sungkawa. Sedangkan korban akibat penembakan gas air mata di Kanjuruhan nyaris tak dapat ucapan bela sungkawa sama sekali, apalagi didatangani oleh keduanya, padahal jangka waktu perjalanan sekitar 1,5 jam saja dari Jakarta. Itulah kenyataan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Ironis bukan? Miris sekali. Selamat jalan “Pahlawan Aremania”! (*)

Jangan Memilih Penggurus yang Bolak-Balik Istana, Apalagi Jadi Ketua Umum!

BY FNN Kamis, 10 November 2022 17:29:36 0

Dua orang ini mau disingkirkan oleh penguasa dari Istana. Dan yang 13 harus jeli memilih siapa jadi Ketum dan Sekumnya. Jangan ada titipan-titipan dari Istana laknat, harus si fulan yang jadi Ketum. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ketua LDK PWM DKI MUKTAMAR Muhammadiyah di Solo tidak akan lama lagi digelar. Pesan-pesan dari para kader Muhammadiyah atau yang lainnya demi kelangsungan hidup Independensi, Mandiri dan Tak Bisa Dibeli pihak luar terus menggema. Salah satu itu yakni dari Ayahanda Prof. Dr. H Moh. Amin Rais MA, mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Video beberapa menit untuk mengingatkan peserta Muktamar yang diawali sehari sebelum Muktamar dengan Tanwir memilih para calon yang disodorkan tiap-tiap wilayah dari seluruh Muhammadiyah kemudian dibawa ke Muktamar untuk dipilih 13 orang yang akan jadi nakhoda secara kolektif kolegial. Tetapi tetap dari 13 orang akan dipilih siapa yang jadi Amir untuk membawa berlayar kapal besar bernama Muhammadiyah. Nah, di sinilah masuk wanti-wanti dari pesan Ayahanda Moh. Amin Rais (MAR). Jangan memilih pengurus apalagi, jadi ketum Muhammadiyah orang yang suka Bolak Balik di Istana. Kita tidak tahu siapa orang yang dimaksud Ayahanda MAR. Tapi, orang juga sedang mengira-ngira siapa orang tersebut. Sudah pasti tidak lain dan tidak bukan mereka yang secara de facto dan de yure yang menjadi orang nomor satu dan nomor dua di Muhammadiyah itulah yang dimaksud Ayahanda MAR. Ini bukan apa-apa. Ayahanda MAR mengingatkan saja demi kelangsungan hidup Muhammadiyah agar tetap kelihatan dakwah Amar Makruf dan Nahi Mungkarnya. Memang menjadi Ketum dan Sekum di Muhammadiyah benar-benar cukup seksi. Karena, nama besar Muhammadiyah menjadi Ketum dan Sekum juga terangkat jadi besar. Sehingga siapa saja yang dekat dengan kedua orang ini bakal dijamin aman tentram hidupnya. Jabatan akan datang secara bertubi-tubi bila dekat dengan kedua orang sakti mandraguna ini di Muhammadiyah. Contoh kasus seperti Sambo di Rumah Sakit Islam Campaka Putih. Karena bagian dari klan Ketum maka dia dapat kemudahan menjadi Ketua Majelis PKU dan memegang tujuh jabatan yang lain, yang seharusnya salah satu jabatan itu dipegang seorang dokter karena itu wilayah kedokteran tapi dokter itu Lewat kalah sama dokter pakai S alias Dokterandus (Drs). Pernyataan Ayahanda MAR itu gak main-main. Seorang Imam mujtahid dulu yang kalau dipanggil penguasa ke Istana, beliau gak mau, akhirnya beliau dicambuk. Sampai kulit belakangnya sama tebalnya dengan kulit tumit yang kalau jalan gak pakai alas kaki. Bukan apa-apa, menurut sang Imam, kalau Ulama sudah ke Istana rezim, apalagi makan uang rezim gak bakalan independen dan tajam lagi dalam berfatwa. Padahal fatwa ulama itu salah satu kekuatan jema\'ahnya. Kalau Ulama sudah sering duduk ngopi dengan penguasa, maka sang ulama itu akan terhalang penglihatan alias buram melihat persoalan-persoalan umat. Ini yang menyebabkan Muhammadiyah jadi mandul melihat penderitaan umat melalui politik dan kekuasaan. Bahkan, ada larangan kalau ada kasus yang mau dibela jangan bawa-bawa nama Muhammadiyah. Sudah kayak Muhammadiyah punya keturunan nenek moyangnya saja. Kalau pakai nama yang lain, pihak aparat gak mau memproses. Tetapi, kalau nama Muhammadiyah karena Muhammadiyah besar maka aparat mau tidak mau memprosesnya. Hal ini pernah terjadi, ada seorang kader yang melapor kepada kepolisian atas pencemaran dan penghinaan Islam oleh si murtadin yang saat itu jadi pendeta. Wah, kader tersebut diomelin habis-habisan oleh pimpinan pusat melalui pimpinan wilayahnya. Tapi saat si pendeta ingkrah dihukum para pengurus memuji-muji bahwa kader tersebut hebat. Jadi, kepada para Muktamirin jelilah dan harus terang matanya serta pakai hati yang dalam saat memilih pengurus yang 13 itu. Pilihlah yang gak disukai rezim laknat seperti Ayahanda Anwar Abbas dan Ayahanda Busro Muqoddas. Dua orang ini mau disingkirkan oleh penguasa dari Istana. Dan yang 13 harus jeli memilih siapa jadi Ketum dan Sekumnya. Jangan ada titipan-titipan dari Istana laknat, harus si fulan yang jadi Ketum. Muhammadiyah itu sudah ratusan tahun hidup dan berpengalaman, jangan dirusakin dengan orang-orang yang pro Istana. Umat masih sangat membutuhkan Muhammadiyah. Jangan jauh dari umat dan berharap dari penguasa. Apalagi penguasa yang penuh dengan kepalsuan. Ijazah palsu, bahkan orang tuanyapun palsu. Selamat bermuktamar. Nasrun Minallah wa Fathun Qoriib wa Basysyiril Mukminin. Wallahu A\'lam ... (*)

Bunda Merry Pahlawan Kita

BY FNN Kamis, 10 November 2022 16:49:08 0

Keraguan Yaqut maupun rezim Jokowi atas dominasi Islam di Indonesia yang bersifat historis terjadi karena banyak hal, bisa politik maupun pemahaman yang salah. Oleh: DR. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle BUNDA Merry, begitu namanya, baru divonis bebas oleh hakim di Kotabumi, Lampung Utara, kemarin. Banyak yang tidak mengetahui cerita tentang itu, mengapa dia disidang di pengadilan. Orang-orang lebih banyak mendengar berita perempuan berkerudung yang bawa pistol ke Istana sendirian mau menyerang atau perempuan berkebaya merah, terkait sensasi sexual alias porno berbasis tradisionalitas dan originalitas, yang menjadi trending topic maupun banyak diberitakan media online maupun dibincangkan di medsos belakang ini. Ceritanya, pada awal tahun ini, sekitar Maret, Bunda Merry melakukan demonstrasi mengecam Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Staquf, yang membandingkan suara Adzan dengan “gonggongan anjing”. Bunda Merry, sebagai kordinator aksi, memimpin demo ke kantor kementerian agama Lampung Utara, meminta Yaqut meminta maaf kepada umat Islam. Demo ini merupakan salah satu demo dari gelombang yang sama di berbagai wilayah Indonesia, karena mereka menganggap suara adzan sangat biadab jika dibandingkan dengan gonggongan anjing. Dari semua demo yang ada, hanya Bunda Merry di Lampung ini yang akhirnya dipidanakan dan sempat dipenjarakan. Namun, Alhamdulillah kemarin hakim memvonis Bunda Merry tidak bersalah, setelah jaksa menuntut penjara 7 bulan. Aktivis Perempuan Bunda Merry bebas demi hukum dari segala tuntutan pada sidang putusan PN Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Rabu 9 November 2022. Dalam amar putusan perkara Nomor 190/Pid. Sus/2022/PN Kbu, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Andi Barka, mengadili terdakwa Merry, SAg binti Almarhum Supandi, menyatakan terdakwa Merry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Suara Adzan vs Gonggongan Anjing Hari ini orang-orang memperingati hari pahlawan. Rujukan hari pahlawan entah kenapa ditujukan pada sejarah perjuangan 10 November 1945 di Surabaya. Padahal, banyak sekali perlawanan rakyat atas penjajahan yang telah terjadi. Terlepas dari sejarawan memilih tanggal dan tempat ini, sejarah itu merujuk pada pekik Allahu Akbar! Cnn.com (10/10/20), pada tulisannya, “Peran Islam dalam Hari Pahlawan, Pertempuran 10 November”, memuat antara lain, “Pekik takbir Bung Tomo saat pertempuran 10 November hingga saat ini masih dikenang membangkitkan semangat para pejuang”. Tentu saja peran ulama, khususnya KH Hasyim Asy\'ari, yang mengeluarkan fatwa Jihad melawan Belanda dan Sekutu, saat itu, lebih penting lagi. Nah, pentingnya takbir itu dalam kemerdekaan kita tidak bisa dibantahkan. Dan takbir itu selalu didengungkan dalam suara Adzan setiap pagi, siang, dan malam dari corong-corong Masjid. Sehingga, merdunya suara Adzan adalah warisan sah dari keberadaan Indonesia. Bagaimana soal anjing? Anjing adalah binatang peliharaan non muslim, pada umumnya. Baik itu digunakan sebagai penjaga rumah dan toko, maupun “pet” (peliharaan). Mayoritas umat Islam menganggap anjing binatang haram, meski derajatnya tidak seperti babi. Dalam ajaran Islam, setiap orang (Muslim) yang dijilat atau terkena anjing, harus membasuh bagian yang terkena dengan menyamak campuran air dan tanah. Ajaran ini adalah sebuah keyakinan yang pasti. Mayoritas mazhab Islam, kecuali Maliki, meyakini hadist yang mengatakan bahwa malaikat tidak akan turun ke rumah yang di dalamnya ada anjing. Kemarahan umat Islam terhadap Yaqut Qoumas saat dia membandingkan suara Adzan dengan suara gonggongan anjing untuk menjelaskan perlunya toleransi beragama di Indonesia tentu saja mengganggu akal sehat. Pertama, mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak mengerti atau menyadari pergeseran asset atau penguasaan asset strategis pertahanan, khususnya di perkotaan, terhadap keberadaan anjing vs Masjid. Menurut penelitian sebuah universitas di Jakarta, beberapa tahun lalu, misalnya, memang disebutkan bahwa hanya 5 pengembang besar yang menguasai lahan-lahan perumahan di Jabodetabek. Penguasaan ini tanpa disadari seringkali mengubah peta demografis, di mana penghuni baru mungkin membawa anjing dan tidak berafiliasi dengan Masjid. Penduduk lama, yang umumnya berbatasan dengan kawasan perumahan, umumnya masih hidup berbasis wisdom lama, yakni membuat Masjid sebagai syiar agama. Namun, tentu saja suara dari Masjid tersebut dapat mengganggu orang-orang komplek perumahan. Sebaliknya, di dalam kompleks perumahan, umumnya Masjid diatur suara Adzan dan pengajian lainnya terbatas pada Masjid saja. Sudah menjadi kasus umum dalam pengembangan perumahan posisi Masjid dibuat tidak menonjol. Penonjolan tempat publik umumnya mal, cafe, sport center, dan lain sebagainya, yang mengedepankan simbol hidup duniawi. Kontrol atas tanah yang umumnya diwajibkan untuk fasilitas sosial dan umum biasanya dikendalikan pengembang bukan pemerintah. Sehingga, secara total sebenarnya sebuah permukiman besar adalah pemukiman yang dikendalikan pengusaha dibanding pemerintah (daerah). Untuk fakta dan peristiwa pergeseran kawasan-kawasan strategis perkotaan di Indonesia, sebagaimana diuraikan di atas, kementerian agama jangan terjebak pada realita yang sesungguhnya belum tentu membawa keadilan terhadap eksistensi “Adzan”. Menteri Agama harus berani mengoreksi berbagai ketidakpatutan pergeseran sosial yang menghilangkan dominasi sosial umat Islam, apalagi membiarkan posisi umat Islam yang semakin “Underdog”. Saya tidak perlu mengungkapkan banyaknya Masjid yang bersifat historis telah rubuh karena para pengembang membuat desain perumahan yang menyingkirkan Masjid. Rubuhnya Masjid itu paralel dengan hilangnya atau merosotnya fungsi Masjid dalam masyarakat di situ. Kedua, seharusnya pembanding suara Adzan tidak harus gonggongan anjing. Dalam salah satu tema yang berani diusung rezim Joko Widoao pada G20 adalah transformasi digital. Jika rezim ini berani menawarkan isu “digital life” pada dunia, sepantasnya isu ini ditawarkan juga pada pengembangan syiar Islam. Suara Adzan yang berbasis “voice” bisa disubtitusi dengan platform baru yang berbasis digital, untuk keperluan syiar, jika pemerintah melakukan intervensi pada pembiayaan dan edukasi. Untuk negara yang mengklaim banyak uang, tentunya pendekatan persuasif kepada rakyat lebih dibutuhkan daripada membangkitkan kemarahan. Namun, semua ini tergambar dari keberpihakan pemerintah atas suara Adzan. Sebagaimana tema artikel ini, suara Adzan adalah bersifat historis dibanding suara gonggongan anjing dalam keberadaan masyarakat kita. Beberapa Catatan yang Baik Beberapa waktu belakangan ini kita melihat langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang cukup revolusioner dalam mendekatkan diri pada ulama. Terlihat bahwa Kapolri berusaha mencari atau mencari kembali value atau moralitas bangsa yang hilang, setidaknya di institusi kepolisian. Bahkan, dalam sebuah pesannya terkait larangan tilang manual kendaraan bermotor baru-baru ini, kapolri menitipkan pesan agar polisi di semua lapisan mendekatkan diri pada agama dan ulama/pendeta. Di daerah misalnya, kita melihat Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan mengikuti langkah Kapolri dengan sowan ke ulama seperi Emha Ainun Najib alias Cak Nun untuk silaturahmi. Ini adalah terobosan luar biasa, karena Cak Nun adalah simbol oposisi utama terhadap rezim ini. Langkah tersebut tentunya akan menghubungkan kembali spirit moral pada penegakan hukum ke depan, sekaligus mendorong pihak kepolisian memaknai tema-tema Islam dalam urusan sosial sebagai bagian sejarah sah bangsa kita. Sehingga, misalnya, tidak perlu polisi langsung mempidanakan Bunda Merry dalam kasus yang seharusnya didekati dengan “restorative justice”. Tentu saja langkah ini perlu diikuti dengan membatasi berkembangnya isu-isu terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme yang dipaksakan, atau digunakan untuk politik atau salah persepsi terkait dengan isu ini. Penutup Dus, Bunda Merry telah membuka mata kita tentang kepahlawanan. Dia telah menghubungkan pentingnya suara Adzan yang berisi takbir dengan imajinasi kita atas peristiwa 10 November 1945 dulu, di mana pekikan Takbir menjadi simbol Indonesia Merdeka. Dominasi suara Adzan terhadap suara gonggongan anjing merupakan simbol sosial bahwa keberadaan umat Islam di Indonesia haruslah dominan, bukan dalam pengertian kuantitatif, melainkan juga kualitatif. Kualitatif artinya penguasaan umat Islam atas asset-asset strategis perkotaan maupun kekayaan alam lainnya. Itu sebagai konsekuensi perjuangan umat Islam melawan penjajahan selama ratusan tahun. Keraguan Yaqut maupun rezim Jokowi atas dominasi Islam di Indonesia yang bersifat historis terjadi karena banyak hal, bisa politik maupun pemahaman yang salah. Pertanyaannya adalah apakah kita akan mengingkari sejarah kita sebagai sebuah bangsa? Kita harus tetap memilih eksistensi Adzan dan Takbir. Perempuan seperti Bunda Merry yang membela eksistensi Adzan adalah pahlawan kita. Biarlah orang-orang lain memilih Rara Pawang hujan atau si Kebaya Merah sebagai pahlawan mereka. Selamat Hari Pahlawan, Merdeka! (*)

Meluruskan Pemikiran Rocky Gerung tentang Ideologi Pancasila

BY FNN Kamis, 10 November 2022 10:08:48 0

Mengganti UUD 1945 oleh para komprador yang menyebutnya amandemen itu tidak lebih dari penipuan terhadap bangsa ini. Nyatanya yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila SAYA pengagum Rocky Gerung, ak ada yang bisa menang berdebat dengannya dan selalu mengundang decak kagum terhadap narasi yang dibangun, logis dan argumentatif yang sulit dipatahkan. Tapi saya yang selalu mengikuti pergulatan pemikirannya ada juga yang tidak pas dan mungkin kurang luas. Soal Ideologi Pancasila, Rocky mengatakan Pancasila bukan Ideologi Negara dan sila-sila Pancasila saling bertentangan. Hal ini yang membuat Rumah Pancasila mencoba urun rembuk. Ideologi itu merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”. Ideologi bisa dianggap sebagai visi yang komprehensif, cara memandang segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung), secara umum (lihat ideologi dalam kehidupan sehari hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politis), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit (definisi ideologi Marxisme). Ya selama ini ideologi kalau sosialis ya Marxisme, sementara lawannya yaitu Kapitalisme dan Liberalisme. Kedua ideologi ini bicara soal manusia dan material sehingga sampai detik ini kedua ideologi tidak mampu menyelesaikan masalah dunia. Bahkan, Marxis sudah mati Rusia dengan Blok Timur – dan dunia – pada kebijakan glasnost dan perestroika, yang mengisyaratkan bahwa visi politik Marxis-Leninis sejak 70 tahun lalu telah diliputi kapitalisme pasar dan diikuti matinya Marxisme –Leninisme. Begitu juga dengan China. Kekacauan di China baru mereda saat Deng Xiaoping mengambil alih kekuasaan di PKC. Dia mulai melakukan stabilisasi politik dan ekonomi negara. Ideologi Komunis oleh Deng Xiaoping dioplos dengan burger, bisteak ala restoran Barat dan jadilah komunis yang Kapitalistik. Ideologi Liberalisme, Kapitalisme, dan Marxisme, Komunisme, kedua ideologi ini bicara tentang Manusia dengan material. Bagaimana dengan ideologi negara berdasarkan Pancasila yang katanya Bung Rocky Gerung tidak ada? Rasanya Bung Rocky perlu mendalami Pancasila sebagai Ideologi. Sebab, Pancasila tidak hanya bicara Manusia dan Material atau Alam tetapi Pancasila bicara tentang Tuhan, tentang manusia dan tentang Alam semesta. Tentang Tuhan, Manusia, Material atau Alam, tentu akan dahsyat jika saja para ilmuwan Indonesia bisa menjadikan pijakan dalam memecahkan persoalan dunia. Pancasila bukan isapan kosong bisa menjadi mercusuar dunia jika ilmuwan sekelas Rocky Gerung mampu berpijak pada bumi Pancasila dalam pergulatan pemikirannya tidak merendahkan Pancasila sebagai filsafat bernegara. Memang bukan 5 sila Pancasila itu sebagai Ideologi negara kalau 5 sila itu disebut lima prinsip bernegara atau Philoshophy Groundslag. Pemikiran paradikmatika Philoshophy tentu membutuhkan perenungan yang sangat fundamental. Desain negara berdasarkan Pancasila sebagai berikut ...”pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Visi Negara Republik Indonesia di Dalam Pembukaan Dituliskan Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Misi Negara Republik Indonesia ada pedoman, yang dalam Pembukaan sendiri ditentukan sebagai tujuan dan tugas bekerjanya Negara dalam kalimat keempat. Bersifat nasional, ialah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesedjahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bersifat internasional, ”ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan demikian tujuan dan lapangan tugas bekerjanya Negara tidak hanya negatif, ialah memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian ke dalam dan keluar, atau sebaliknya bersifat positif (absolut) semua kepentingan, termasuk kepentingan perseorangan, sama sekali dipelihara oleh Negara. Akan tetapi bersifat kesatuan negatif dan positif kecuali menuju ketertiban, keamanan, dan perdamaian (tujuan negatif), juga menuju keadilan, kesejahteraan, serta kebahagian (tujuan positif). Karena arti ideologi itu adalah kumpulan ide-ide atau kumpulan gagasan- gagasan maka yang disebut Ideologi negara itu UUD 1945 dan penjelasannya. Sebab, alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 kemudian oleh pendiri negeri ini diuraikan di dalam batang tubuh UUD 1945, maka batang tubuh itulah yang disebut sebagai Ideologi negara berdasarkan Pancasila. Contoh Ideologi Pancasila tentang Ekonomi, misalnya ada di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 itulah sistem ekonomi Pancasila. Pasal ini berisikan landasan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia. Berikut bunyi Pasal 33, yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945: Pasal 33: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 adalah sistem Ekonomi berideologi Pancasila. Contoh lain Ideologi Pancasila tentang kedaulatan rakyat ada di pasal 1 ayat 2 UUD 1945.  Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”. Konsekuensi dari pasal tersebut telah menempatkan MPR sebagai organ negara yang super body dan merupakan lembaga tertinggi dalam negara. Oleh sebab itu Negara berideologi Pancasila cirinya ada 3, yaitu: 1. Adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR, pelaksana kedaulatan Rakyat. 2. Adanya politik rakyat yang disebut GBHN. 3. Presiden mandataris MPR. Berdasarkan buku Serial Pemikiran Tokoh-Tokoh UGM: Prof. Notonagoro dan Pancasila “Analisis Tekstual dan Kontekstual” disebutkan bahwa etika hidup bersama ini tertuang dalam Pancasila, yang telah menetapkan dasar-dasar azasi bagi warga dan bangsa Indonesia dan juga menetapkan sikap batin bagi negara dan bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup dan ideologi Bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berperan sebagai tuntunan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari manusia sehingga semua kegiatan akan terkendali, sedangkan sebagai ideologi, Pancasila berperan untuk mewujudkan tujuan nasional yang berupa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar pendapat Prof Notonagoro yang disebut Ideologi itulah Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di UUD 1945 itulah tujuan bernegara diuraikan. Jadi,  bisa dikatakan ideologi negara berdasarkan Pancasila itu ya UUD 1945. Celakanya UUD 1945 itu telah diganti dengan UUD 2002, maka yang diganti itu sebenarnya Ideologi Pancasila. Mengganti UUD 1945 oleh para komprador yang menyebutnya amandemen itu tidak lebih dari penipuan terhadap bangsa ini. Nyatanya yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Pancasila menurut pendapat pakar. 1. Muhammad Yamin. Adalah lima dasar yang beriri pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang penting dan baik. 2. Ir. Soekarno. Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi dalam jiwa bangsa Indonesia yang secara turun-temurun telah terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan falsafah bangsa Indonesia. 3. Prof. Notonagoro. “Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya Pancasila merupakan dasar falsafah serta ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan.” 4. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghani. Pengertian Pancasila menurutnya adalah filsafat negara yang diciptakan untuk menjadi ideologi kolektif, yang nantinya harus digunakan sebaik mungkin untuk menyejahterakan rakyat serta bangsa Indonesia. Dari uraian di atas, maka tidak benar yang dikatakan Bung Rocky Gerung, Pancasila bukan Ideologi negara. Kami dari Rumah Pancasila berharap ada tanggapan yang memadai dari pemikiran Rocky Gerung tentang Ideologi Negara berdasarkan Pancasila. (*)

Menkominfo: Pusat Data Nasional Perkuat Efisiensi E-Governance

BY FNN Rabu, 09 November 2022 21:47:37 0

Cikarang, FNN – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate mengatakan Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun di Indonesia memiliki peran penting untuk memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan berbasis digital (e-governance) yang lebih efisien.“Harapannya adalah efisiensi, tata kelola data yang lebih efisien. Memperkuat e-governance dan menghasilkan Satu Data Indonesia untuk pengambilan keputusan berbasis data,” kata Menteri Johnny di sela acara “Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pusat Data Nasional” di kawasan GIIC, Cikarang, Jawa Barat, Rabu.Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan pembangunan PDN ini nantinya dapat berdampak pada efisiensi pengeluaran APBN terhadap pusat data dan server yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia.Menurut Johnny, kini dalam lingkup untuk pemerintah saja, saat ini ada 2.700 pusat data yang memakan biaya besar tiap tahunnya.“Demikian halnya dengan aplikasi pemerintah. Aplikasi pemerintah ada 24 ribu lebih. Nanti, pada saat (pembangunan) PDN ini selesai, kita harapkan ini terkonsilidasi di sini. Pusat datanya terkonsilidasi di sini, mengatur aplikasi pemerintah juga di sini,” ujar dia.   Meski salah satu tujuan dari PDN adalah untuk efisiensi dan integrasi, Johnny menilai terdapat beberapa aplikasi besar dan penting dari pemerintah yang harus dijaga, termasuk di dalamnya aplikasi Peduli Lindungi.Namun, lanjut dia, perencanaan pusat data harus dipersiapkan dengan matang agar pengaplikasiannya dapat berlangsung optimal.“Sehingga, aplikasinya lebih efisien dan memudahkan, dan layanan e-governance-nya jadi lebih baik untuk mendukung PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” kata Johnny.Sementara itu, Kementerian Kominfo bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia, dan pihak terkait lainnya telah melakukan seremoni peletakan batu pertama pembangunan PDN di GIIC Deltamas, Cikarang.Menkominfo mengatakan, proyek ini dibiayai melalui bantuan Pemerintah Prancis sebesar 85 persen dan APBN rupiah murni sebesar 15 persen. Adapun total nilai kontrak senilai 164,6 juta euro.Di sisi lain, Kementerian Kominfo berencana membangun empat PDN berstandar global Tier-IV yang terletak di wilayah Jabodetabek; Nongsa Digital Park Batam; Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terakhir ada di Balikpapan, Kalimantan Timur guna mendukung pusat pemerintahan baru.“Spesifikasi teknisnya hampir sama, jadi tinggal duplikasi teknis yang ada di sini untuk kemudian dibangun di tiga lokasi lainnya yang sudah disebutkan. Namun, itu semua sangat tergantung dengan ketersediaan dananya,” kata Menkominfo. (mth/Antara)

Menkes: Meningkatnya Kasus COVID-19 Akibat Munculnya Subvarian Baru

BY FNN Rabu, 09 November 2022 21:23:47 0

Surabaya, FNN – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan oleh munculnya tiga subvarian baru.\"Jadi memang sekarang kasusnya naik disebabkan varian baru. Varian baru ada tiga, BA2.75, XBB dan BQ1. Yang banyak di Indonesia adalah BQ1, banyak di Eropa dan Amerika dan XBB ada di Singapura,\" katanya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur, Rabu.Ia menyatakan bahwa subvarian baru itu memang ciri-cirinya ialah penularannya cepat sehingga mengakibatkan ada lonjakan kasus.\"Orang sudah divaksin, sudah kena, cepat juga tertular. Dan masuk RS (rumah sakitnya) juga sedikit di atas BA2.75 bulan Agustus kemarin,\" katanya.Saat ini, kata dia, yang dirawat mencapai 24.000 pasien. Kondisi berat ada 10.000 pasien dan yang meninggal dunia ada 1.300 orang sejak Oktober 2022.\"Itu untuk yang berat saya kaget, 40 persen belum vaksin atau 70 persen belum booster. Yang meninggal dari 1.300 itu 50 persen belum vaksin dan 80 persen belum booster,\" katanya.Menkes memprediksi, kasus COVID-19 di Indonesia akan terus melonjak. Dia mengakui kalau sekarang sudah masuk gelombang ketiga. Tapi, kasus-kasus terbanyak, apalagi yang subvarian baru, banyak ditemukannya di kota-kota besar.\"Kasus paling banyak ditemukan di Bali, Surabaya, Jakarta. Gelombangnya sudah mulai naik sekarang. Jadi dijaga dari sekarang,\" kata dia.Melihat fakta itu, ia mengajak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster untuk segera vaksin.\"Yang belum vaksin cepat vaksin. Kalau punya orang tua belum vaksin, paksa vaksin, belum booster, paksa di-booster,\" katanya.Menurut dia, hal itu dikarenakan vaksinasi dan booster itu sangat mengurangi risiko masuk rumah sakit dan wafat. \"Dia akan tertular, tidak apa-apa tertular, tapi kalau dia divaksinasi, dia itu ringan. Jadi tolong cepat-cepat vaksinasi, dan yang sudah tapi belum booster, cepat di-booster,\" kata dia.Selain vaksin, Menkes mengimbau masyarakat memperketat protokol kesehatannya lagi.\"Jadi saran saya, tetap pakai masker. Karena kasusnya lagi naik cepat sekarang. Dan yang belum divaksin, harus segera booster,\" demikian Budi Gunadi Sadikin. (mth/Antara)

Menko Marves: Persiapan KTT G20 di Bali 99 Persen

BY FNN Rabu, 09 November 2022 21:12:47 0

Badung, FNN – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan persiapan seluruh rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15--16 November 2022 telah mencapai 99 persen.Ia menjelaskan berbagai persiapan termasuk terkait infrastruktur, transportasi, logistik, dan keamanan, berjalan sesuai rencana.\"Saya kira (persiapan KTT G20) berjalan baik. Bapak Presiden (Joko Widodo) kemarin sudah melihat sendiri semua persiapan. Saya kira sudah 99 persen,\" kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan selepas menghadiri seminar internasional Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu.Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 yang terdiri atas sejumlah kementerian, lembaga, TNI, dan Polri telah melakukan berbagai persiapan untuk KTT G20.Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, yang merupakan puncak acara dari seluruh rangkaian G20, pada tahun ini berlangsung di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Badung. Sementara itu, lokasi lain yang turut dikunjungi para tamu negara selama KTT G20, yaitu Taman Hutan Raya (Tahura) Mangrove Ngurah Rai di Denpasar, dan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park di Jimbaran, Badung.Presiden Joko Widodo, yang bakal memimpin seluruh rangkaian pertemuan KTT G20, pun mengecek langsung persiapan itu pada 7--9 November 2022.Presiden Joko Widodo, didampingi oleh beberapa menterinya termasuk Menko Marves, mengecek persiapan dan simulasi penyambutan para tamu negara di Gedung VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, The Apurva Kempinski, Garuda Wisnu Kencana, dan Tahura Mangrove Ngurah Rai.Pada sela-sela kunjungannya itu, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia siap menerima tamu-tamu negara untuk KTT G20.\"Jadi ini sudah H-7, saya sudah cek dari pagi tadi sampai titik-titik yang paling kecil sudah kita cek semuanya dan saya ingin menyatakan kita siap menerima tamu-tamu G20,\" kata Presiden RI di Bali, Selasa (8/11).Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyebut ada 17 kepala negara anggota G20 yang mengonfirmasi menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali.Beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang terkonfirmasi bakal menghadiri KTT G20 secara langsung di Bali, antara lain Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.Sejauh ini, kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ke Bali belum dapat dikonfirmasi. Presiden Jokowi menyampaikan dua pemimpin negara itu masih mempertimbangkan situasi dan kondisi di negara masing-masing.\"Beberapa hari yang lalu saya juga sudah bertelepon, berbicara lewat telepon dengan Presiden Putin dan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan akan hadir kalau kondisinya memungkinkan,\" kata Presiden Jokowi. (mth/Antara)

Meletus, Lontarkan Abu Setinggi 1,5 Kilometer

BY FNN Rabu, 09 November 2022 21:02:07 0

Jakarta , FNN - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan aktivitas vulkanik erupsi yang terjadi di Gunung Semeru, Jawa Timur, berupa abu yang terlempar sekira 1.500 meter di atas puncak gunung berapi itu.Petugas Pos Pengamatan Gunung Sumeru Mukdas Sofian mengatakan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 0 detik pada pukul 15.50 WIB.\"Kolom abu terpantau berwarna putih hingga abu-abu dengan intensitas tebal ke arah timur laut,\" kata Mukdas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu malam.PVMBG merekomendasikan masyarakat, pengunjung, atau wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terkena perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.Selain itu, masyarakat, pengunjung, atau wisatawan juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius lima kilometer dari puncak Gunung Semeru karena rawan bahaya lemparan batu (panas).PVMBG juga merekomendasikan untuk selalu mewaspadai potensi jatuhan awan panas, jatuhan lahar, dan lahar di sepanjang sungai atau lembah hulu dari puncak Gunung Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. serta potensi lahar pada sungai- sungai kecil yang merupakan anak sungai Besuk Kobokan.Aktivitas Gunung Semeru terdapat di Kawah Jonggring Seloko yang terletak di sisi tenggara puncak Mahameru. Erupsi Gunung Semeru umumnya berupa letusan gunung berapi dan abu strombolian yang terjadi tiga hingga empat kali setiap jam.Letusan tipe vulkanik ditandai dengan letusan eksplosif yang terkadang menghancurkan kubah dan lidah lava yang telah terbentuk sebelumnya.Kemudian terjadi letusan tipe strombolian yang biasanya diikuti dengan pembentukan kubah dan lidah lava baru.Pada saat letusan eksplosif biasanya diikuti oleh aliran awan panas yang mengalir ke lembah-lembah yang lebih rendah dan arah alirannya sesuai dengan pembukaan kawah dan lembah di Gunung Semeru.Arah pembukaan kawah Gunung Semeru saat ini adalah ke arah tenggara atau ke arah hulu Besuk Kembar, Besuk Bang, Besuk Kobokan, demikian Mukdas. (mth/Antara)

Anies Presiden, Rocky: Beban Ekonomi dan Politik Lebih Berat, Minggu Kedua Sudah Ditagih

BY FNN Rabu, 09 November 2022 20:36:06 0

APAKAH sekarang ini Presiden Joko Widodo sudah berperan juga sebagai Raja Indonesia? Haruskah seorang Bakal Calon Presiden mendatang minta restu ke Jokowi agar bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024? Dalam acara HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 21 Oktober 2022 lalu, misalnya, Presiden Jokowi sempat berpesan supaya partai politik tak keliru dalam menentukan Capres-Cawapres 2024. “Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden,” kata Jokowi mengingatkan. Peringatan Presiden Jokowi tampaknya ditujukan kepada Nasdem yang sudah mendeklarasikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacapres 2024. Pernyataan Jokowi di atas bisa ditafsirkan bahwa Nasdem “sembarangan” memilih Anies sebagai Bacapres 2024. Sementara warga Jakarta yang pernah dipimpin Anies selama 5 tahun, sudah merasakan perubahan, Jakarta lebih baik. Janji-janji kampanye yang pernah dilontarkan Anies pun sudah dipenuhinya, tidak ada yang tertinggal. Tampaknya, Jokowi memang sedang galau dan panik, kepada siapa nantinya dia akan bersandar. Sementara Ganjar Pranowo, meski sudah direstuinya, tapi nasibnya hingga kini tidak jelas. PDIP belum juga mencalonkannya. Sementara, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang tadinya diharapkan menjadi kendaraan untuk mencalonkan Ganjar, tidak juga menentukan sikapnya. Itu juga karena Ketum Golkar Airlanggar Hartarto sendiri juga ingin didukung Jokowi sebagai Bacapres 2024. Apalagi, belakangan secara terbuka, Presiden Jokowi terkesan mendukung Menhan Prabowo Subianto maju Pilpres 2024. Setelah Jokowi menang dua kali Pilpres, “Setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” kata Jokowi  Itulah sikap Jokowi dalam beberapa hari belakangan ini. Dukung sana-sini dengan mengabaikan etika politik, seolah dia sudah menjadi Raja. Sinyal-sinyal tersebut terungkap dalam wawancara wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung, dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu (9/11/2022). Berikut petikannya. Senang sekali ini kita terus bisa update situasi yang, meminjam bahasanya Bung Rocky, karena terlalu banyak kekacauan di sana-sini. Iya, banyak kekacauan dan orang nggak punya perspektif, lalu karena nggak punya perspektif menjadi fanatik. Kan fanatik itu kalau nggak dituntun oleh perspektif, oleh cara pandang, lalu masuk dalam cara pandang buta. Cara pandang buta itu nggak mau peduli itu siapa dia, ada apa di situ, pokoknya gua suka sama dia tuh. Langsung tuh. Dan itu yang menyebabkan perselisihan internal para pendukung masing-masing capres maupun antar-para pendukung. Jadi, saya balik lagi bahwa teman-teman semua ini, FNN ditugaskan oleh peradaban untuk menuntun pembersihan politik dari kalangan fanatik, dari kalangan feodal. Itu buruknya. Dari kedua belah pihak, mau oposisi mau petahana, semuanya ingin kita clear-kan. Supaya ada level playing field yang betul-betul hanya didasarkan pada kemampuan membaca politik secara rasional. Ini menarik kalau Anda sudah membahas soal ini. Mari kita bahas soal moral etika berkaitan dengan pencapresan. Ada dua fenomena: Pertama, fenomena tentang Anda sendiri yang saya juga mesti menjelaskan kiri kanan di mana orang mempertanyakan tentang sikap Anda, berkaitan dengan pernyataan Anda tentang LBP yang cocok jadi wakilnya Anies itu. Sampai sekarang, tadinya saya pikir ini cuma bercandaan, ternyata serius, banyak orang nangkapnya. Kedua, ini kritik dari teman kita sendiri, tentang Pak Jokowi yang memberikan restu dan mengendors secara langsung Pak Prabowo untuk jadi calon presiden. Ini dianggap sebagai menyalahi etika dan terkesan negara kita ini sekarang berubah jadi monarki. Kalau monarki berarti Pak Jokowi bakal jadi raja dong. Silakan Anda mulai dari mana. Yang Anda dulu deh. Orang terus-menerus mengaitkan saya sebagai pendukung Anies, pendukung AHY, ya jelas saja karena saya nggak mendukung Jokowi, nggak mendukung Ganjar kan. Tapi, bukan mendukung dalam pengertian menjadi tim relawan. Saya mendukung setiap orang yang punya gagasan masuk di dalam wilayah politik. Jadi yang punya gagasan itu. AHY punya gagasan, Anies punya gagasan, maka saya dorong supaya masuk ke situ. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah supaya gagasannya AHY, gagasannya Anies, dihadapkan langsung dengan gagasannya Ganjar. Kan itu. Dengan kata lain saya juga mendorong Ganjar datang ke dalam wilayah debat publik di pers, di FNN, supaya kita adu gagasan, bukan adu jual spanduk. Itu masa lampau. Ngapain spanduk ada di mana-mana, tetapi gagasannya kita nggak tahu. Jadi itu konteksnya. Lalu pada waktu seminar dengan FNN, orang bertanya, siapa yang layak jadi wapres. Saya nggak peduli mau siapa jadi wapres nggak ada urusan dengan saya. Cuma saya uji, Anies memberi syarat. Wapres itu ABC, lalu kita uji siapa yang mampu itu. Nggak ada yang mampu, maka saya sodorkan. Kalau parameternya adalah kemampuan menambah elektabilitas dari wilayah non-muslim, kan mesti begitu pengertiannya, maka LBP. Kenapa? Karena LBP datang dari wilayah yang bukan wilayah Anies, jadi tambah. Kalau syarat kedua Anies adalah yang mampu untuk menertibkan kasak- kusuk, bahkan saya pakai bajingan-bajingan begundal di DPR, ya Pak Luhut. Kenapa? Karena Pak Luhut ngerti permainan koboi-koboi yang ada di DPR. Terpenuhi yang kedua. Yang ketiga, kalau Anies mensyaratkan wakil presidennya mampu untuk mengelola pemerintahan secara birokratik junto teknokratik, pasti cuma Pak Luhut. Karena Pak Luhut berhasil menyelesaikan banyak soal terus sehingga dapat banyak penugasan dari Pak Jokowi. Kan itu masuk akal kan? Lalu orang marahin saya, marahin FNN, kok Rocky pro Luhut. Bukan saya pro Luhut, tapi parameter Anies hanya ada pada Luhut. Kan gitu. Jadi orang-orang ini, yang otaknya dangkal juga, jadi fanatik pada Anies, lalu musuhin saya tuh. Padahal, saya justru menguji parameter itu. Lain kalau dikatakan kan AHY bisa. Loh, saya bilang iya AHY juga saya dorong, tetapi di dalam parameter Anies AHY enggak masuk. Kenapa? AHY enggak punya pengalaman teknokratik, belum pernah memerintah. Jadi, orang marah ke saya. Loh, Anies yang bikin (persyaratan). Kalau sekarang misalnya saya bilang, oke, AHY enggak bisa, berarti siapa yang punya pengalaman di pemerintahan. Gibran. Sekarang saya bilang tuh, Anies ambil Gibran saja wakil presidennya kan? Kan Gibran punya pengalaman jadi walikota. Nanti orang marah lagi ke saya. Itu namanya orang sudah masuk pada fanatisme. Padahal, kita ingin supaya politik ditumbuhkan dengan parameter-parameter akademis. Kalau kita uji sekarang Gibran, Gibran masuk kriteria ketiga dari Anies, punya pengalaman pemerintahan. Gibran mampu nggak menertibkan perkelahian politik nanti di DPR, karena saya bayangkan kalau Anies menang, tetap saja partai politik bukan dikuasai Anies. Kan tetap minoritas PDIP, partai pendukung Nasdem segala kan. Jadi, hal semacam itu yang kita uji. Apakah Gibran punya pengalaman pemerintahan? Punya, walikota. Apakah Gibran mampu? Belum tentu dia mampu. Apakah Gibran nambahin suara, pasti nambahin suara dari wilayah PDIP. Jadi, Gibran tinggal satu soal. Jadi semua kita ukurkan berdasarkan parameter yang dibuat oleh Anies sendiri. Kan begitu. Aher boleh dimajukan karena Aher punya pengalaman pemerintahan. Boleh nggak Aher menambahkan suara, ya sama juga tuh. Aher dengan Anies sama tuh suaranya. Syarat kedua dari Anies, mampu menertibkan persaingan politik di DPR, kelihatannya tidak mampu, karena PKS juga sedikit. Sama nasibnya dengan Demokrat. Mana mungkin Demokrat mampu untuk menguasai parlemen. Tetapi, kalau Aher lebih mungkin karena presiden Anies terpilih, lalu suara pergi ke PKS tuh, maka suara PKS naik tuh. Saya nggak membayangkan Anies terpilih suara Nasdem naik. Lain itu. Jadi Anies terpilih presiden, tapi Nasdem suaranya ya segitu-gitu saja kan? Orang menganggap ya lebih baik pasangkan saja. Kalau saya memilih Anies, sebagai muslim misalnya, maka saya akan memilih PKS. Kira-kira begitu ukurannya. Enggak ada terbalik begitu. Jadi kalkulasi Nasdem juga bisa keliru. Nah, semua ini adalah permainan di kepala untuk kita atur. Kenapa politik tumbuh dengan kekacauan ini. Karena nggak ada nol persen. Kan itu intinya kan. Jadi, karena tukar tambah, Anies terpaksa mesti pasang parameter, yang memang secara awal orang langsung lihat kesan bahwa Anies memang ingin serius. Nah, bahkan saya tambahkan, seandainya Anies dapat calon wakil presiden yang memenuhi kriterianya, pertama menambahkan suara, kedua mampu mengendalikan politik di Parlemen, dan ketiga dia akan mampu menjalankan pemerintahan. Oke. Wakil presidennya sudah cocok, siapapun namanya. Terus tiba-tiba, dua minggu pertama tagihan dari kreditur internasional tuh, dua minggu berikutnya tagihan dari China soal harus bayar kelebihan atas anggaran di kereta cepat, macam-macaam. Dua minggu kemudian ada ketegangan di Indo Pasifik, nah lantas itu bubar pemerintahannya tuh. Karena Anies akan digoyang kembali oleh petahana, karena dia menang bukan atas dukungan Pak Jokowi. Jadi, Anies akan mendapat oposisi lebih besar justru ketika dia menang. Dan, ketika dia menang, beban politik dan ekonomi yang dibebankan oleh Presiden Jokowi mulai ditagih di minggu kedua, kalau dia menang. Ini semua bayangan di kepala dan kita mesti mampu untuk bikin konstruksi di kepala, begitu. Supaya relawan juga paham, nggak sekadar memilih, tetapi ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, itu sebetulnya intinya kenapa kita hentikan fanatisme itu. Soal Etika Politik Jokowi Yang kedua tadi soal Bivitri. Bivitri bagus menerangkan soal itu karena Bivitri memang pakar hukum tata negara, dia bisa melakukan perbandingan secara ketatanegaraan dunia. Memang nggak ada dalam tradisi Presiden itu muncul sebagai raja di dalam sistem Republik. Lain kalau Pak Jokowi itu raja maka boleh semua orang minta restu sebagai Sabdo Pandito Ratu. Jadi kita balik lagi pada feodalisme kan. Gerindra sudah putuskan Pak Prabowo calon presiden. Itu keputusan Gerindra, keputusan dari sebuah partai, dan itu keputusan tertinggi kehendak anggota. Ngapain lagi minta izin pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bilang nggak bisa, misalnya, lalu Gerindra mau ngapain? Demikian juga Golkar, memutuskan Pak Airlangga jadi calon presiden, tapi saya minta izin dulu. Artinya, Airlangga atau Prabowo nggak peduli dengan keputusan kongres atau munasnya, kan? Jadi, hal-hal semacam ini mesti kita terangkan dan Bivitri mengingatkan bahwa ini bukan monarki loh. Justru karena demokrasi maka kekuatan rakyat itu ada pada partai politik, bukan pada presiden. Presiden itu kan dipilih di dalam sistem yang kompetisinya fair. Jadi, kalau presiden kasih sinyal saya maunya Prabowo, itu artinya presiden tidak tahu etika demokrasi. Ya boleh saja dia bilang diam-diam, empat mata, tetapi dia mengucapkan ke publik artinya dia punya preferensi. Apa hak presiden untuk mengatur munas. Jadi, Presiden akan bilang Munas Golkar itu harus dibatalkan, demikian Munas Demokrat. Semua munas harus dibatalkan karena saya hanya peduli Munas Gerindra. Itu nggak boleh diucapkan. Jadi, mestinya Pak Prabowo juga mengatakan, iya, terima kasih Pak Presiden, tetapi itu bukan cara demokratis. Airlangga juga bisa bilang begitu. Supaya orang tahu bahwa Gerindra itu dipimpin Prabowo, bukan oleh Jokowi. Supaya orang tahu bahwa Golkar itu dikendalikan oleh Airlangga, bukan oleh Jokowi. Supaya orang ngerti bahwa PKB itu adalah milik Cak Imin (Muhaimin Iskandar), bukan milik Pak Jokowi. Kan itu intinya. Jadi, begitu sebetulnya kalau saya teruskan logika dari Mbak Bivit tadi. Saya coba komentari, tetapi sekaligus pertanyaan lagi kepada Anda, politik yang Anda sebut tadi fanatisme berlebihan, sekarang anak-anak muda menyebutnya baper. Baper ini enggak boleh dalam politik dan yang perlu kita ingatkan sebagai media, FNN itu menjaga jarak pada semua kekuasaan, pokoknya kita jaga jarak pada semuanya. Tetapi, one day, media itu juga harus punya keberpihakan. Dan, itu jelas parameternya kapan kita mesti berpihak. Yang kedua, saya kira saya tadi mikir-mikir ketika Anda menjelaskan itu, tetapi sebenarnya Pak Jokowi juga enggak bisa disalahkan sendirian. Karena Pak Prabowo itu bolak-balik memuji Pak Jokowi di mana-mana, berkali-kali. Bahkan Pak Prabowo sudah menyatakan kalau terpilih jadi presiden ingin membentuk kabinet seperti kabinet Pak Jokowi. Pak Airlangga juga bilang begitu bahwa capres dari KIB harus konsultasi dulu ke Pak Jokowi. Begitu juga dengan Puan Maharani yang sebenarnya dia juga petugas partai, dia datang kepada Pak Jokowi dan dia minta-minta dukungan untuk menjadi calon presiden. Jadi, Pak Jokowi juga punya kecenderungan semacam itu, tapi para politisi kita juga punya seperti itu. Jangan-jangan ini kultur baru di kita, kultur demokrasi monarki. Iya, kalau dirumuskan, relawannya baper, tokoh-tokohnya caper. Pak Parbowo caper itu, atau kalau saya mau lebih tajam lagi, cemen. Pak Prabowo mesti bilang gitu karena dia ada di dalam. Nggak mungkin dia mengatakan bahwa yah, itu payah Pak Prabowo. Pak Prabowo ada di dalam, Airlangga ada di dalam. Jadi kita mesti bedakan mereka sebagai Menteri, terpaksa mesti muji-muji Jokowi kan. Tetapi, begitu ada persaingan politik, batas itu hilang. Dia mesti kembali pada konstituennya yang menghendaki otonomi. Jadi itu intinya sebetulnya. Kita nggak ada soal, Airlangga muji-muji, tetapi orang akan ingat Airlangga itu pemimpin Golkar. Jangan sampai keputusan Golkar dianulir hanya karena pujiannya pada Jokowi. Jadi, kesulitannya begitu. Di mana ini dimulai? Ini semua dimulai oleh kesalahan Pak Jokowi sendiri yang dulu menghendaki supaya nggak ada partai politik masuk. Sekarang partai politik masuk. Kita nggak bisa membedakan ini Airlangga atau Prabowo menteri atau sebagai ketua partai. Jadi, kacau perpolitikan kita. Etika itu yang musti kita bersihkan. Dengan kata lain, mereka yang memihak pada presiden, ya sudah bilang saja bahwa kami tidak akan bersaing dengan Presiden Jokowi. Tapi, diam-diam kan Airlangga mulai menarik diri dari KIB dan mulai kasih sinyal bahwa dia bisa bersaing. Jadi, sebetulnya itu yang disebut sebagai pragmatisme. Pragmatisme artinya mengambil keputusan ketika semua hal sudah diuji. Itu namanya pragmatisme. Ditemukan kembali pengertian baru. Kalau sekarang bukan pragmatisme tapi oportunisme, kalangan oportunis. Ya, ini para penjilat sebetulnya. Kita tidak ingin lihat Indonesia tumbuh dalam ludah yang berlebihan dari para penjilat. (ida/sws)

Arab Saudi Bidik 15 Juta Jemaah Umrah RI, LaNyalla Minta Pengawasan Diperketat

BY FNN Rabu, 09 November 2022 17:35:59 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik kebijakan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia yang menargetkan 15 juta Jemaah umrah asal Indonesia. Hanya saja, ia berharap pengawasan turut diperketat. Target 15 juta jemaah umrah asal Indonesia tiap tahun itu, merupakan bagian dari program Vision 2030 Arab Saudi. Program ini menargetkan kunjungan warga negara asing, termasuk umrah, sebanyak-banyaknya. Menurut LaNyalla, kabar ini merupakan angin segar bagi pelaku bisnis Travel Haji dan Umrah. Meskipun ada saingan dengan aplikasi Smart Pilgrims yang dikucurkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. \"Tentu ini kabar yang sangat baik dan diharapkan mampu menjadi pemantik perekonomian dan berdampak baik bagi usaha travel di Indonesia. Meskipun harus bersaing dengan aplikasi Nusuk dan sejenisnya,” kata LaNyalla, di sela kunjungan daerah pemilihan di Jawa Timur, Rabu (9/11/2022). Namun LaNyalla juga mengingatkan, pentingnya pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang harus diperketat. \"Pemerintah harus berkaca dari kejadian yang lalu, saat terjadi penipuan haji dan umrah yang merugikan masyarakat. Ini tidak boleh terulang kembali, banyak masyarakat yang sudah merindukan tanah suci pasca pandemi. Sudah menabung lama, kalau tertipu kan itu keterlaluan,\" ujar LaNyalla. Ia menambahkan, terkait perubahan kebijakan terkait umrah yang tidak lagi dengan Kemenag tetapi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hal itu perlu diatur dengan jelas. \"Jangan sampai melahirkan polemik dan rebutan lahan bisnis, karena harus tetap bermuatan ibadah bagi jemaah, bukan sekadar wisata religi semata. Harus jelas benang merahnya,\" katanya. (mth/*)

AASB Desak Pemerintah Taati Putusan MK

BY FNN Rabu, 09 November 2022 16:19:28 0

Jakarta, FNN – Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) tiba di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (9/11/2022) pukul 11.15 WIB. Aksi tersebut digelar untuk mendesak penentuan Upah Mininum tahun 2023, agar Pemerintah menaati Putusan MK yaitu tidak menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mana UU Cipta Kerja tersebut telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat. \"Nama-nama yang saya sebutkan silakan memisahkan diri dan mempersiapkan untuk bertemu dengan MK,\" ucap Arif Minardi, Presidium AASB. Arif menambahkan bahwa perwakilan tersebut diantara lain yaitu Bung Jumhuri, Ibu Narti, Bung Fernandi, Bung Nano, dan Bung Idris. Sebelum bertemu dengan MK, peserta aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. (Ind)

Bagaimana Transisi Energi: Mengurangi Konsumsi BBM Solar Seliter Saja Setahun Tidak Bisa!

BY FNN Rabu, 09 November 2022 15:46:17 0

Jadi, bandit solar Indonesia benar-benar merusak nama baik Presiden Joko Widodo di G20 yang diberi mandat memimpin dunia dan melakukan transisi energi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) PEMERINTAH dan PT Pertamina jika fokus ke masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar saja dalam dua tahun ke depan, maka mungkin separuh masalah emisi di Pertamina selesai terkait emisi CO2. Bayangkanlah BBM solar ini setiap 1 liternya sama dengan 2,4 kg karbon. Itu beban yang sangat besar sekali pada masa depan. Sementara di dalam solar berbagai masalah bertumpuk dan sampai sekarang tidak ada kemajuan untuk mengatasi atau menyelesaikan. Apa itu masalah di dalam bahan bakar solar: 1. Subsidi yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahun tak mengenal kata berkurang. Dunia akan bertanya mengapa Indonesia mensubsidi bahan bakar kotor begitu besar. 2. Solar ini kuotanya selalu jebol, tidak pernah dapat diperkirakan dengan benar. Dunia bertanya mengapa indonesia merencanakan penggunaan bahan bakar kotor saja jebol. 3. Mafia solar merajalela, maka dunia bertanya, bagaimana bisa bahan bakar kotor diperdagangkan secara kotor melibatkan aparat kotor begitu besar di negara ini. 4. Konsumsi solar yang meningkat setiap tahun. Dunia pun bertanya, mana komitmen Indonesia mengurangi konsumsi solar bahan bakar kotor setiap tahunnya. Paling tidak setahun mengurangi seliter saja, kok gak bisa? 5. Solar digunakan untuk pertambangan batubara dan sawit. Ini lebih gila lagi, bahan bakar kotor digunakan oleh pebisnis yang merupakan pelaku utama pengrusakan hutan Indonesia. Sudah kotor bahan bakarnya, hutan dirusaknya dengan bahan bakar itu. Jadi, bandit solar Indonesia benar-benar merusak nama baik Presiden Joko Widodo di G20 yang diberi mandat memimpin dunia dan melakukan transisi energi. Sementara Presiden Jokowi mengurangi konsumsi solar seliter saja di dalam negeri tidak bisa? Perlu dicatat, di sisi lain, hingga Juni 2022 lalu total solar subsidi yang sudah tersalurkan sebanyak 8,3 juta kiloliter. Adapun total kuota solar subsidi yaitu 14.9 juta kiloliter. Sumber lain mencatat, solar subsidi sekitar 18 juta atau 18 miliar liter. Data mobil diesel jadi masalah karena gak jelas. (*)

Rizal Ramli Sesuai Kriteria Menurut Presiden Jokowi

BY FNN Rabu, 09 November 2022 15:12:01 0

Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Ia menyebut bahwa reklamasi adalah hal yang biasa, tapi perlu memenuhi sejumlah persyaratan. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) MEMANG, Rizal Ramli adalah Anti-Tesa Presiden Joko Widodo. Karena, NKRI kini Krisis Ekonomi/Utang dan Krisis Akhlak-Moral, yang dambakan Tangan Dingin Kepemimpinan, ya Rizal Ramli. Ekonomi menjadi momok utama beberapa tahun ke depan: maka itu Capres-Cawapres 2024 wajib mempunyai pemahaman ekonomi yang baik, untuk membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera, dan berkeadilan sosial. Salah satu calon: Rizal Ramli! Sistem politik presidential threshold 20% menghalangi para calon pemimpin nasional terbaik berpartisipasi dalam Pilpres. Memalukan dan sekaligus menjadi skandal besar bangsa ini. Tantangan utama Indonesia dalam beberapa tahun ke depan adalah ekonomi. Maka itu, pemahaman ekonomi sangat kritikal bagi presiden mendatang, agar dapat membawa bangsa ini keluar dari resesi secepatnya. Salah satu orang tersebut yaitu Rizal Ramli, yang memiliki semua persyaratan dan kualifikasi sebagai Capres 2024. Yang tidak dimiliki olehnya hanya kuota presidential threshold 20%. Sekali lagi, sungguh memalukan, dan skandal besar, kalau Rizal Ramli tidak bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024, akibat sistem demokrasi “kriminal” presidential threshold 20%. Melansir Kompas.com, Ahad (6 November 2022, 06:00 WIB), Presiden Joko Widodo menilai Capres-Cawapres pada 2024 mendatang membutuhkan kandidat yang menguasai persoalan ekonomi makro dan mikro. “Memerlukan ini. Ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau, tidak hanya ngerti makro, bukan hanya ngerti... mikronya juga harus ngerti,” kata Jokowi dalam wawancara khusus seperti dikutip dari Kompas.id, Sabtu (5/11/2022). Jokowi menilai, kriteria lain yang sebaiknya dipenuhi Capres-Cawapres 2024 mendatang adalah mahir dalam mencerna data serta melakukan eksekusi kebijakan di lapangan. “Tapi (calon) memang harus mampu bekerja lebih detail. Menguasai data dan lapangan, kemudian memutuskan,” ucap Jokowi. Menurut Jokowi, hal itu diperlukan karena persoalan yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara lain ke depan diperkirakan bakal lebih pelik. Karena situasinya situasi yang tidak normal. Dalam acara HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 21 Oktober 2022 lalu, Presiden Jokowi sempat berpesan supaya partai politik tak keliru dalam menentukan Capres-Cawapres 2024. “Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden,” kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan kondisi perekonomian dunia pada 2023 diperkirakan bakal suram karena dampak berbagai persoalan. Itu berdasarkan prediksi dan kalkulasi dari lembaga-lembaga internasional. “Itu yang saya sampaikan itu (kondisi) dunia,” ujar Jokowi usai melakukan groundbreaking Wavin Manufacturing Indonesia, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (3/10/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden. “Ekonomi dunia tahun depan memang semua lembaga-lembaga internasional menyampaikan dalam posisi yang tidak baik. Dalam posisi yang lebih gelap,” katanya melanjutkan. Oleh karenanya, Jokowi meminta semua pihak harus berhati-hati. Meskipun perekonomian Indonesia tumbuh 5,44 persen, ia meminta pemerintah tetap waspada dengan krisis ekonomi apapun. “Kita harus waspada meskipun ekonomi kita tumbuh 5,44 persen. Itu adalah sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain tetapi kita tetap harus hati-hati, harus waspada dan selalu bersiap dalam posisi badai apapun. Harus siap,” katanya. Selain itu, kata Jokowi, perang antara Ukraina dan Rusia dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian dunia dan memicu terjadinya resesi. Ia mengingatkan kembali soal inflasi yang saat ini ditakutkan banyak negara. Pasalnya, nilai inflasi di sejumlah negara melonjak sangat tinggi. Inflasi semua negara biasanya hanya 1 sekarang 8, lebih dari 10 dan bahkan ada lebih dari 80 persen, ada 5 negara. Antitesa Jokowi Calon pemimpin nasional yang terbukti sebagai antitesa Jokowi, dan terbukti berani melawan kebijakan oligarki, terbukti pro rakyat, dengan menghentikan proyek reklamasi yang berpotensi mendapat untung Rp 400 – 700 triliun tidak lain adalah Rizal Ramli. Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Ia menyebut bahwa reklamasi adalah hal yang biasa, tapi perlu memenuhi sejumlah persyaratan. “Reklamasi di Indonesia itu biasa harus bisa, tapi harus bisa mengakomodasi beberapa sektor: kepentingan negara, kepentingan nelayan dan kepentingan rakyat,” ujar Rizal di acara Inspirato Liputan6.com di SCTV Tower, Senayan, Jakarta, seperti dilansir Liputan6 (22 Jul 2016, 12:39 WIB). Banyak yang bertanya kenapa proyek reklamasi pulau G dihentikan. Proyek ini pun tidak serta merta dihentikan tanpa ada alasan yang jelas. Rizal Ramli menegaskan, menteri-menteri terkait telah berdiskusi sebelum memutuskan untuk menghentikan proyek ini. “Setelah berdiskusi, kami sepakat untuk membagi pelanggaran reklamasi menjadi 3 yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat,“ jelasnya. Adapun pelanggaran yang disebutkan Rizal antara lain: 1. Pelanggaran ringan. Rizal mengatakan, pelanggaran ini adalah pelanggaran yang mencakup permasalahan administrasi saja, seperti kurangnya surat-surat, perijinan, dan sebagainya. Pada tahap ini pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pengembang yang melanggar. Tidak hanya pulau G namun pulau lainnya untuk melengkapi surat-surat dan administrasi lainnya. 2. Pelanggaran sedang. Rizal menuturkan penyebab lain dihentikannya reklamasi di Pulau G karena pelanggaran sengketa luas wilayah. Seperti membangun bangunan baru di atas kanal pembatas yang tidak semestinya. “Sebagai contoh Pulau C dan D yang melanggar luas wilayah dengan membangun bangunan baru yang tidak seharusnya di atas kanal pembatas sepanjang 100 m. Bangunan ini menutup akses nelayan ke Muara Angke dan juga menutup akses saluran banjir menuju laut lepas,” terang pria kelahiran Padang itu. 3. Pelanggaran berat. Dikatakan Rizal, pelanggaran berat ini adalah pelanggaran yang digolongkan sudah membahayakan ketiga sektor akomodasi di atas, yaitu pemerintah, nelayan dan masyarakat. “Pulau G itu sangat berpotensi membahayakan masyarakat untuk apa itu dilanjutkan? Kami sangat membuka kesempatan bagi investor untuk melakukan reklamasi tapi dengan berbagai syarat, jika merugikan dan membahayakan pasti tidak akan kita izinkan,” ujarnya. Rizal Ramli berani melawan oligarki ketika masih menjabat menteri di Kabinet, bukti pelayanan pada masyarakat khususnya nelayan menjadi prioritas utama Rizal Ramli, meskipun berisiko diberhentikan dari jabatan. Ia akhirnya diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan, yang antitesa Rizal Ramli. (*)

Panik Takut Anies Menang

BY FNN Rabu, 09 November 2022 15:00:09 0

Inmendagri Nomor 47 tahun 2022 dikeluarkan untuk memperpanjang PPKM tersebut. Kebijakan yang diteriaki publik karena dianggap ini mengada-ada. Covid-19 tetap bermakna untuk menakut-nakuti. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERITA cukup menggelitik pada acara Cokro TV Ade Armando mengajak kaum Nasrani untuk tidak memilih Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurutnya memilih Anies Baswedan itu sama dengan menukar iman. Kontan banyak pihak mereaksi negatif atas ajakan Armando. Lucunya teman sejawatnya, Abu Janda, turut mengecam politik identitas Ade Armando itu. Sikap berlebihan Ade Armando adalah cermin dari kepanikan bahwa Anies Baswedan sulit tertandingi. Termasuk oleh jagoan Ade sendiri yakni Ganjar Pranowo. Head to head Anies unggul dibanding Ganjar atau Prabowo. Hasil survey CSIS adalah contoh. Gegap-gempita sambutan Anies jauh melebihi keduanya. Ade Armando yang sudah pernah babak belur digebukin makin bonyok saja pikirannya. Mengajak umat Kristen tidak memilih Anies Baswedan dengan alasan tukar iman adalah pandangan picik dari seorang dosen kampus ternama. Anies telah membuat panik banyak kalangan, antara lain: Pertama, kalangan buzzer si tukang dengung. Denny Siregar, Eko Kunthadi, Nong Darol, Ade Armando, dan lainnya terus menyuarakan “ngak ngik ngok” dengan nada lirih dan khawatir. Mencicit seperti tikus celurut. Kedua, partai koalisi pemerintah. PDIP yang semakin teralienasi. Nasib satu koma Puan Maharani, bukan tandingan Anies. KIB nampaknya terbelah juga. Banyak kader PPP, PAN, dan Golkar menyuarakan Anies. Gerindra kehilangan kepercayaan diri dan semakin bingung untuk kawin paksa dengan Muhaimin Iskardar alias Imin. Prabowo Subianto bakal kalah KO. Ketiga, Jokowi sang Presiden yang plin-plan. Plin-nya ingin tiga periode, plan- nya dukung Ganjar. Plin-nya Wapres dari Prabowo plan-nya dukung Erick Thohir. Plin-nya tidak ada Pemilu, plan-nya Gibran Rakabuming Raka jadi Gubernur melalui Pemilu. Mengganjal Anies dengan jurus mabuk. Keempat, KPK yang tidak ajeg. Ketua KPK Firli Bahuri ingin Anies berstatus tersangka untuk kasus Formula E, tetapi anggotanya tidak temukan bukti. Sebaliknya KPK dituntut harus bongkar kasus e-KTP Ganjar dan Puan, serta temukan Harun Masiku, serta periksa dugaan penyimpangan APBN dan isu korupsi Jokowi saat jabat Walikoto Solo dulu. Kelima, lembaga survei pesanan. Dukungan membludak Anies menyulitkan setting permanen. Prabowo nomor satu, Ganjar kedua dan Anies pun buncit. Kepanikan terbukti dengan mulai tidak sering muncul survey. Di samping pembiayaan seret, juga sulit untuk terus-menerus membodohi rakyat. Lembaga survey adalah pabrik hoaks terbesar. Kepanikan pada banyak elemen yang menyebabkan Jokowi didorong untuk mengambil sikap terbaik, yaitu mundur. Diawali dengan anggota Kabinet \'nyapres\' yang segera mundur. Ternyata buru-buru lembaga kacung Istana, Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan bahwa Menteri tidak perlu mundur jika maju sebagai Capres. Bahwa Anies berpeluang besar menang. Rezim Jokowi terus memusuhi dan mengganjal. Bumi hangus adalah pilihan terakhir. Pemilu dicoba digagalkan dengan dua alasan krisis keuangan atau Covid-19 yang dianggap masih ada dan membahayakan. PPKM diperpanjang. Inmendagri Nomor 47 tahun 2022 dikeluarkan untuk memperpanjang PPKM tersebut. Kebijakan yang diteriaki publik karena dianggap ini mengada-ada. Covid-19 tetap bermakna untuk menakut-nakuti. Ujungnya tidak ada Pemilu. Presiden, DPR dan lainnya diperpanjang periode. Ini adalah antisipasi pahit atas Anies yang berpeluang besar mengalahkan Ganjar, Prabowo, Puan dan lainnya. Oligarki panik dan gemetaran. Bandung, 9 November 2022. (*)

Rakyat Wajib Bangkit Melawan “Demokrasi Kriminal”

BY FNN Rabu, 09 November 2022 10:47:07 0

Satu partai politik membuat perubahan UU Pemilu untuk menghapus presidential threshold menjadi 0 persen, dan atau dua, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu yang isinya menghapus presidential threshold menjadi 0 persen. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMILIHAN Presiden (Pilpres) masih cukup lama, tapi copras-capres sudah mulai ramai. Partai politik menaksir-naksir, siapa yang akan dijadikan jagonya, untuk diadu di arena pilpres. Sang jago berebut menunjukkan taji, dengan survei-survei buatan, siap untuk diadu. Negara ini seolah-olah milik mereka, milik para pemimpin 9 partai politik. Mereka dengan seenaknya menentukan siapa yang boleh menjadi presiden dan wakil presiden. Memangnya mereka itu siapa, di bumi Indonesia ini? Apa hak mereka bisa menentukan seenaknya, siapa bakal calon presiden dan wakil presiden? Memang mereka itu siapa? Apa hak 9 partai politik tersebut, sehingga bisa menentukan seenaknya, mendikte dan mempermainkan nasib bangsa besar ini, yang berjumlah 270 juta orang lebih? Mereka kasak-kusuk menentukan calon presiden. Nasib Anies Baswedan masih digantung, partai Demokrat dan PKS belum menentukan sikap. Nasib Ganjar Pranowo terkatung-katung, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih enggan mencapreskan Ganjar, PDIP malah memberi sanksi kepada Ganjar.  Nasib bangsa besar ini hanya ditentukan oleh 9 partai politik, yang masing-masing tersandera Presidential Threshold 20 persen, sehingga bangsa ini hanya bisa mendapatkan 3 atau 4 nama calon presiden, dari segelintir nama yang hanya berkutat seputar Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Puan Maharani, atau di lingkaran kedua ada Andika Perkasa dan Erick Thohir. Padahal, banyak tokoh nasional yang hebat, yang mencintai negeri ini setulus hati, yang mampu memimpin bangsa ini menjadi lebih baik, membuat rakyat lebih sejahtera, dan senantiasa membela kepentingan rakyat banyak.  Tapi mereka tidak bisa tampil di pentas nasional pilpres. Rakyat tersandera oleh sistem politik dan sistem presidential threshold 20 persen yang nyata-nyata melanggar konstitusi, melanggar kedaulatan rakyat. Yang, ironisnya, dilindungi oleh Mahkamah Konsitusi, yang menjelma menjadi pembela tirani. Haruskah rakyat diam saja melihat nasib negara dan bangsa ini dipermainkan oleh segelintir orang tersebut? Haruskah rakyat diam saja melihat nasib rakyat dirusak oleh persekongkolan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dengan membuat undang-undang yang merugikan negara dan bangsa, dengan membiarkan pelaksanaan pemerintahan tanpa pengawasan memadai, untuk kepentingan pribadi penguasa politik dan kroni-kroninya? Rakyat tidak boleh diam saja. Sudah waktunya rakyat bangkit. Sudah waktunya rakyat memperjuangkan dan merebut hak rakyat, hak kedaulatan rakyat, yang dijamin di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Rakyat wajib menuntut presidential threshold 20 persen dihapus menjadi 0 persen. Karena presidential threshold 20 persen merupakan kejahatan demokrasi, Kejahatan konstitusi. Maka itu, rakyat wajib menuntut: Satu partai politik membuat perubahan UU Pemilu untuk menghapus presidential threshold menjadi 0 persen, dan atau dua, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu yang isinya menghapus presidential threshold menjadi 0 persen. Semoga seluruh elemen rakyat kompak berjuang bersama-sama untuk merebut kedaulatan rakyat, untuk menghapus presidential threshold 20 persen. Semoga mahasiswa, buruh, akademisi, aktivis, dan seluruh elemen masyarakat lainnya, termasuk yang di daerah, terus berjuang sampai tuntutan ini dipenuhi. Semua perjuangan ini demi memperbaiki nasib rakyat Indonesia di masa depan, agar terbebas dari tirani partai politik. (*)

Kepemimpinan dan Dunia Global

BY FNN Rabu, 09 November 2022 08:47:54 0

Pemimpin yang diharapkan dalam pandangan Islam adalah yang tidak mudah diintimidasi oleh keadaan apapun. Pemimpin Islam itu punya “izzah” (rasa mulia) dan tidak minder di hadapan kekuatan apapun. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation/Chaplain for NYChh Bellevue Hospital SERING saya sampaikan bahwa dunia kita saat ini tak dapat disangkal lagi adalah dunia yang “deeply globalized”. Dunia yang sangat mengglobal dengan segala sophistikasi aspek positif dan aspek negatifnya. Dan siapapun yang hidup dalam dunia global kita saat ini akan terseret ke dalam pergerakan global yang maha dahsyat dan beyond our conventional expectations (di luar ekspektasi normal kita). Yang menggembirakan bagi Umat ini adalah bahwa Islam sebagai ajaran/acuan hidup yang baku tidaklah asing dengan keadaan dunia yang demikian. Segala sesuatu yang menjadi indikasi bahkan karakter penting dari dunia global terantisipasi dengan rapi oleh ajaran agama hanif ini.                                                                      Dari berbagai karakter dunia global itu, ambillah misalnya tiga hal yang sering saya sampaikan di mana-mana. Satu, berkarakter universal. Islam juga adalah ajaran universal (Rahmatan lil-alamin/hudan linnaas/Rabbal ‘alamin, dst). Dua, berkarakter cepat yang ditandai oleh kecepatan transportasi dan informasi. Islam itu berkarakter “kecepatan” (dan bergegaslah kepada ampunan Tuhanmu dan syurga). Tiga, dan saya kira ini yang terpenting untuk menjadi catatan Umat kali ini. Yaitu bahwa dunia global kita ditandai oleh keterikatan tapi sekaligus kompetisi yang tinggi (interconnectedness and high competition). Ternyata dari dulu Islam telah mengingatkan itu. Ayat-ayat yang memerintahkan berlomba-lomba seperti “dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan” itu mengindikasikan keduanya. Bahwa di satu sisi manusia itu saling terikat/tergantung, namun juga berkarakter kompetitif. Dan karenanya kompetisi dalam Islam itu bersifat “saling tergantung” (mutual in nature). Perhatikan kata: فاستبقوا (Fastabiqul Khoirot dan saling berlombalah kalian). Kata ini mengindikasikan kompetisi tapi dalam semangat kebersamaan. Berkompetisi tidak harus diartikan menjatuhkan, apalagi dengan ragam manipulasi dan ketidak jujuran. Kepemimpinan dan Dunia Global Saya pernah membaca bahwa kepemimpinan yang efektif itu minimal memiliki 10 karakter yang mendasar. Kesepuluh itu adalah kejujuran (Honesty), kemampuan mendelegasikan (Ability to delegate), komunikasi  (Communication), ada rasa humor (Sense of humor), percaya diri (Confidence), komitmen (Commitment), Karakter positif (Positive attitude), kreatifitas (Creativity, saya lebih menyebut inivatif), kemampuan menginspirasi (Ability to inspire), dan intuisi (Intuition). Keseluruhan karakter itu sebenarnya tersimpulkan secara sederhana dalam sebuah ayat Al-Quran di Surah As-Sajadah ayat 24: “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Kami.” Secara global ada tiga kesimpulan  penting dari Karakter kepemimpinan atau Pemimpin dalam pandangan Islam. Pertama, “yahduuna bi amrina” (memberikan petunjuk dengan perintah Kami (Allah). Makna dari potongan ayat ini adalah bahwa Pemimpin ideal itu adalah yang paham petunjuk Allah, sehingga mampu memberikan perintah, instruksi, atau kebijakan secara umum “bi amrina” (dengan atau sesuai perintah/ajaran Allah SWT). Masalahnya kemudian ketika Pemimpin itu tidak paham ajaran Allah, apalagi memang anti atau phobia dengan ajaran itu. Atau boleh jadi paham tapi tidak peduli bahkan juga anti dan phobia dengan petunjuk/ajaran Allah. Kedua, “lamma shobaru” (seraya bersabar). Hal ini dipahami bahwa memberikan petunjuk/kebijakan yang sesuai perintah Allah itu tidak mudah. Penuh tantangan dan pastinya memerlukan “mental yang solid”. Sabar itu adalah “a state of mentality” (keadaan mental) yang membaja di hadapan tantangan dan/atau sebaliknya godaan. Pemimpin yang sabar tidak mudah patah semangat karena tantangan yang ada. Tapi juga tidak mudah terjatuh ke dalam jebakan godaan. Ketiga, “bi ayaatina yuuqinun” (yakin dengan ayatKu/tanda-tanda kekuasanKu). Keyakinan itu menghasilkan ketetapan hati. Ketetapan hati itu yang sederhananya disebut “self confidence” (percaya diri). Pemimpin yang diharapkan dalam pandangan Islam adalah yang tidak mudah diintimidasi oleh keadaan apapun. Pemimpin Islam itu punya “izzah” (rasa mulia) dan tidak minder di hadapan kekuatan apapun. Merujuk kepada sepuluh karakter kepemimpin tadi yang tersimpulkan secara gamblang dalam ayat Al-Quran itu, tentu implikasi teknisnya ada pada wawasan yang luas (broaden mindset), berintegritas tinggi (punya Karakter dan akhlak), serta berkapabilitas (termasuk inovatif/kreatif dan memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi. Dari semua itu, menurut anda siapa calon yang layak? Saya tidak memerlukan jawaban anda. Yang saya inginkan adalah “consult your heart” atau dalam bahasa hadits: استفت قلبك (minta Fatwa pada kata hatimu) Semoga! NYC Subway, 8 Nopember 2022. (*)

Pertemuan G-20 di Bali Hanya Akan Menjadi Pertemuan Rondo-20? (2)

BY FNN Rabu, 09 November 2022 08:42:58 0

Jokowi berpikir dengan dibukanya dialog antara Presiden Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin, perubahan geopolitik akan mudah terjadi. If that easy, Turkey sudah melakukannya berkali-kali...! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global BEDA dengan kebijakan imperialism dan expansion Russia dan Vladimir Putin. Russia dan Vladimir Putin sering mencaplok territorial negara tetangga, dan Ukraina bukan yang pertama kali. Siapa yang berani punishing Russia dan Vladimir Putin for invading Ukraine...? PBB menjadi powerless untuk berani melawan Russia dan Vladimir Putin. The rule base of international order has been broken and UNITED NATIONS (UN) can\'t do nothing about it to punish Russia and Vladimir Putin...! Dengan kondisi geopolitik baru seperti itu, maka the rule base of international order yang dibuat setelah perang dunia II dan menjadi basis perdamaian dunia selama 74 tahun, sudah pecah, rusak dan broken...! Russia and Vladimir Putin has broken the international law and order dengan melakukan invasi militer ke Ukraina....! The world order has now changed...! Bagaimana mengembalikan tata hukum international dan universal multilateralism lagi....? Kondisi geopolitik sekarang ini, khususnya pelanggaran hukum international oleh Russia di Ukraina yang mengancam national security negara Uni Eropa, harus dipecahkan. 1). Menegakkan kembali the rule base of international order, yang selama 74 tahun terakhir telah dijalankan oleh PBB dengan baik. Tidak mungkin universal multilateralism bisa dijamin, bila the rule base of international order tidak bisa ditegakkan. 2). Satu-satunya cara untuk menempuh tujuan itu adalah to defeat Vladimir Putin dan Russia di Ukraina. Karena selama Vladimir Putin dan Russia menang di Ukraina, national security negara Eropa terancam dan the rule base of international order has \"Broken\", dan peran PBB menjadi meaningless...! 3). Tindakan NATO, USA dan Uni Eropa plus Australia dan Canada (54 negara) secara unity melakukan sangsi ekonomi terhadap Russia adalah bentuk dari Blok Baru yang muncul sebagai akibat dan konsekwensi dari tindakan Russia dan Vladimir Putin “breaking” the rule base of international order. 4). Bila Vladimir Putin hilang dari percaturan politik dunia, defeated atau stepping down, atau kejadian lain terhadap diri Vladimir Putin, baru the rule base of international order bisa ditegakkan to guarantee multilateralism bisa berjalan lagi, mungkin dengan berbagai new twists di Security Council di PBB. Selama Vladimir Putin berkuasa, akan sulit mengembalikan multilateralism, khususnya universal multilateralism. Tanpa jaminan itu, universal multilateralism yang muncul di dunia hanya sementara, seporadic, mudah terjadi conflicts, regional, akan muncul banyak blok-blok baru dan tidak ada “Universal Multilateralism” under one big umbrella seperti PBB. This is the new world order saat ini, entah disukai atau tidak. Tapi, itulah faktanya. Yang berpikir globalization masih ada dan tetap berjalan, itu orangnya lagi 76 ngimpi...! Sekarang ini dengan military invasion Russia di Ukraina, “globalization” sudah berakhir. Apakah pemimpin Indonesia seperti Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi dan Menkeu Sri Mulyani masih tidak bisa melihat that globalization has gone for good....? Dengan invasi militer Russia di Ukraina itu, the rule base of international order sudah “rusak”, sudah tidak ada, sudah broken dan PBB tidak berdaya untuk menghukum Russia. Karena itulah, dunia dan geopolitik global saat ini sudah pecah dan muncul blok-blok baru, karena peran PBB menjadi tidak berarti (meaningless). 1). The West (54 negara, NATO, G7, USA, European Union, Australia, Canada, dll) membentuk blok baru untuk melawan Russia dengan sangsi ekonomi, embargo dan military alliances. 2). Russia dan China ingin membentuk blok baru untuk melawan hegemony The West + BRICS countries. 3). Negara Timur Tengah, OPEC dan ASEAN bingung untuk memilih alliances dan banyak yang terjepit diantara 2 kepentingan, yakni kepentingan ekonomi dan pertahanan. 4). Saat ini Saudi Arabia ingin bergabung dengan BRICS, mungkin BRICS menjadi ABRICS atau ASBRICS. 5). Begitu juga Swedia dan Finlandia kini bergabung dengan NATO dan European Union secara militer dan dalam koordinasi pertahanan militer di Eropa. The world has changed and globalization has gone for good...! Bila pemimpin, akademisi dan diplomat Indonesia seperti Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi atau Menkeu Sri Mulyani berharap membuat perubahan geopolitik atau menghasilkan resolution dari pertemuan G20 yang significant, maka the underlying issue yang mengancam “national security” negara Eropa (European Union) harus dipecahkan dulu. Tanpa memecahkan the threats and the underlying issue yang mengancam national security negara Eropa sehingga The West mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap Russia, maka nggak usah 76 ngimpi akan menghasilkan significant resolution dari pertemuan G-20 di Bali. At best hanya akan menjadi pertemuan RONDO-20..! Rondo: (rocking and docking) for those world leaders in Bali for photo ops and chit chatting. Ingat: 1). Dialog itu selalu terbuka lewat back channels, lewat pihak ketiga dan indirect diplomacy, tetapi selalu gagal untuk menemukan compromised solution. Pintu dialog itu tetap ada dan terbuka. Menhan USA Lloyd Austin, sering menelphone Menhan Rusia Sergei Shoigu, ketika muncul potensi yang membahayakan akan terjadi perang nuclear. Jokowi berpikir dengan dibukanya dialog antara Presiden Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin, perubahan geopolitik akan mudah terjadi. If that easy, Turkey sudah melakukannya berkali-kali...! Yang menjadi masalah utama bukan tidak adanya keterbukaan atau pintu dialog, tetapi the Russia\'s invasion di Ukraina yang mengancam national security negara Eropa dan tuntutan Presiden Vladimir Putin yang tidak mungkin bisa diterima oleh rakyat Ukraina dan Presiden Zelenskyy. The underlying issues itulah yang harus dipecahkan oleh Presiden Jokowi, Menlu Retno atau Menkeu Sri Mulyani, bila ingin membuat perubahan geopolitik di dunia dan menghasilkan significant resolution dari pertemuan G-20 di Bali. Kepercayaan The West terhadap Russia saat ini sudah berubah dan ancaman kekuataan militer Russia terhadap national security negara Uni Eropa kini menjadi prioritas utama, bagi NATO, USA dan European Union. Selama kondisi geopolitik dunia itu tidak berubah, the new Cold-War antara The West Vs Russia dan China, antara G7 Vs BRICS akan terus berlangsung. As of right now, globalization has gone....! (*)

Semua Obat yang Ditarik Punya Izin Edar, Ketua DPD Minta BPOM Beri Penjelasan

BY FNN Selasa, 08 November 2022 21:05:29 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot kinerja BPOM dalam penarikan obat sirop terkait kasus gagal ginjal pada anak.  Menurut LaNyalla yang sedang kunjungan dapil di Jawa Timur, langkah menarik obat sirop dari pasaran mengundang pertanyaan.  \"Keputusan ini menimbulkan tanya. Sebab, seluruh obat yang ditarik itu memiliki izin edar dari BPOM. Termasuk, obat yang diduga mengandung Etilena Glikol (EG) dan Dietilena Glikol (DEG),\" ujar LaNyalla, Selasa (8/11/2022).  Dengan keluarnya izin edar, LaNyalla menilai BPOM seharusnya telah menjamin keamanan obat-obat sirop yang beredar di pasar.  \"Makanya menjadi sebuah ironi jika BPOM kemudian menarik obat-obatan sirop yang awalnya telah mereka beri izin edar. Artinya, BPOM tidak bisa lepas tangan terhadap kondisi yang terjadi saat ini,\" ujarnya.  LaNyalla pun meminta BPOM secepatnya memeriksa kandungan pelarut pada semua jenis Vaksin Imunisasi yang diberikan kepada bayi dan anak-anak.   “Karena ada testimoni orang tua korban, anaknya tidak pernah minum obat sirop, tetapi terpapar gagal ginjal akut dan meninggal,” tandasnya.    Senator asal Jawa Timur itu berharap BPOM memberikan keterangan kepada publik mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi.  Ditambahkan LaNyalla, BPOM juga jangan saling lempar ke Kementerian Perdagangan soal impor bahan baku EG dan DEG, karena regulasi yang tidak diatur BPOM untuk masuk dalam kategori bahan baku obat.  “Justru seharusnya masuk dalam kategori bahan baku obat. Sehingga seharusnya masuk kategori lartas (larangan terbatas, red),” urai Ketua Dewan Penasehat KADIN Jawa Timur itu.   Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memutuskan untuk mencabut izin edar tiga industri farmasi yang dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku pelarut Propilen Glikol dan produk jadi mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) melebihi ambang batas aman. (mth/*)

Tiba-tiba Belok Dukung Prabowo, Rocky: Sudah Kita Duga, Jokowi Butuh Penjamin

BY FNN Selasa, 08 November 2022 20:39:42 0

PRESIDEN Joko Widodo tampak bahagian ketika melontarkan kalimat, “Saya menang Pilpres 2 kali, setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. Apalagi, Prabowo Subianto langsung menyambutnya dengan sikap berdiri tegak dan hormat kepada Presiden Jokowi. Apakah itu sinyal bahwa Jokowi sudah tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo yang sebelumnya digadang-gadang sebagai Bakal Capres yang akan diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Golkar, PPP, dan PAN? Apalagi, sampai detik ini Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pun belum ada keputusan perihal nasib Gubernur Jawa Tengah ini, apakah PDIP akan beri tikel Bacapres kepada Ganjar atau Ketua DPR Puan Maharani. Prabowo sendiri memang tampak sumringah dengan ucapan Jokowi seolah telah memberi sinyal dukungan kepada mantan rivalnya pada Pilpres 2014 dan 2019 itu. Prabowo harus super hati-hati atas ucapan Jokowi yang hakikatnya tidak memiliki kekuatan dan bobot strategi politik sama sekali, apalagi ucapan Presiden bisa berubah-ubah dalam hitungan detik. Sebenarnya, ucapan Presiden Jokowi yang ditujukan kepada Menhan Prabowo Subianto itu tidak lebih dari upaya untuk menarik perhatian dan simpati dari Prabowo saja. Jokowi sedang mencari figur penggantinya yang nantinya itu benar-benar bisa melindungi dirinya setelah tak menjabat Presiden lagi. Karena jika mau jujur, Jokowi telah banyak melanggar konstitusi dan perundangan yang berlaku. Figur Ganjar Pranowo yang diharapkan dapat tiket dari PDIP ternyata hingga kini masih belum juga. Mau difasilitasi lewat KIB, di sana ada Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang lebih berhak mendapat tiket KIB maju Pilpres 2024 ketimbang Ganjar. Di sini Ganjar kan cuma penumpang “titipan” Jokowi saja.    Dalam kegalauan itulah Jokowi mencoba beralih pada figur Prabowo Subianto dengan celoteh, “setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. Bagaimana pandangan pengamat politik Rocky Gerung? Wartawan senior FNN Hersubeno Arief melakukan dialog dengan Presiden Akal Sehat ini dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (8/11/2022). Berikut petikannya. Ini perkembangannya menarik soal Ganjar, saya melihat kok tiba-tiba kelihatannya Pak Jokowi sudah mulai berubah haluan, meskipun ini masih bercanda gitu. Tapi, kalau bercanda berkali-kali menurut saya bukan bercanda lagi nih soal dukungan terhadap Pak Prabowo. Ya, itu point yang sebetulnya dari awal kita sudah duga bahwa Pak Jokowi akhirnya pertarungannya adalah siapa yang akan menjamin dia. Beberapa minggu lalu saya terangkan bahwa kelihatannya Pak Jokowi lebih mungkin percaya pada Prabowo daripada Ganjar.  Karena Prabowo sudah memperlihatkan kesetiaan dari oposisi berubah jadi pengikut. Dan, bahasa tubuh Pak Prabowo terlihat mampu untuk memberi keyakinan pada Pak Jokowi bahwa tugas dia untuk mengamankan Pak Jokowi sesudah lengser juga bisa dipastikan. Kalau Ganjar nggak jelas, mampu gak menjaga Pak Jokowi atau kepentingan-kepentingan Jokowi pasca lengser. Kan itu yang paling penting, terutama soal potensi Pak Jokowi untuk dipersoalkan di kemudian hari itu karena banyak kebijakan yang buruk soal IKN, soal Kereta Cepat Jakarta Bandung yang merugikan negara segala macam. Jadi, dia potensi itu dan dianggap bahwa Anies nggak mungkin menjamin itu karena Anies datang dari tradisi yang berbeda dan relawan Anies pasti akan menuntut Pak Jokowi untuk diperkarakan di kemudian hari. Jadi itu mungkin bertentangan dengan undang-undang kepresidenan. Tetapi, politik hari ini kan politik intai mengintai, masih ada dendam. Itu saya kira yang dibayangkan Pak Jokowi dan menganggap bahwa Prabowo lebih aman. Ya, memang lebih aman, tapi perubahan rezim kan seringkali bisa berlangsung tanpa melalui sistem yang normal. Nah, kalau sistem yang tidak normal itu terjadi, artinya Anies muncul sebagai pemenang pemilu atau kandidat yang dipilih rakyat melalui sistem yang tidak normal, maka berantakan seluruh agenda Pak Jokowi. Tapi, secara normatif saya kira sinyal itu buat Pak Prabowo. Apalagi Prabowo baru pulang dari Amerika dan mungkin bawa oleh-oleh cerita tentang potensi proksi Amerika diperlukan Indonesia untuk mengamankan Indo Pasifik dan macam-macam.  Jadi, kelihatannya ada semacam sinyal atau bukan sekadar sinyal sebetulnya,  ada kalkulasi yang sudah final dan itu yang akan jadi patokan partai-partai lain untuk bersiap-siap mengajukan calon tandingan. Kan begitu saja. Kalau Ganjar dari awal nggak jelas, dimain-mainkan Pak Jokowi, dibuatkan musra supaya dukung Ganjar ternyata musranya nggak jalan. Jadi, banyak pengikut Ganjar yang pasti kecewa pada Jokowi. Tapi kan mereka memang tahu bahwa Pak Jokowi janjinya cuma satu, Ganjar Ganjar Ganjar.  Tiba-tiba ada perubahan politik dunia di mana diperlukan seseorang yang paham tentang geostrategi. Lalu pertimbangan lain adalah kemampuan untuk deal dengan krisis pangan dan energi dan dianggap krisis tersebut melibatkan pengetahuan luas tentang bagaimana peta energi dunia, peta pangan dunia, dan kelihatan Ganjar mengurus Jawa Tengah saja nggak bisa. Dan itu akibatnya kalau orang yang hendak diusung itu gak memperhatikan global politik, perubahan di dalam era dunia. Jadi, mondar-mandir di tik-tok dari satu panggung ke panggung yang lain. Ganjar lupa bahwa isu dunia itu justru yang akan jadi penentu. Milenial juga berhitung tentang isu dunia, isu lingkungan, isu pangan, isu militer, globalisasi Eropa. Itu yang nggak ada di dalam pandangan Ganjar. Sangat mungkin Pak Prabowo pulang dari Amerika dibekali dengan perspektif geostrategi lalu diterangkan pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mengerti bahwa 2022 tidak sama seperti Indonesia 2019 atau bahkan 2024, ketika nggak ada problem dunia. Saya kira Pak Jokowi harusnya konsultasi dengan beberapa orang dekat dan menganggap bahwa ya sudah, Pak Prabowo saja. Itu dari perspektif kepentingan politik Istana. Beda dengan politik rakyat yang menganggap bahwa nggak ada urusannya Jokowi mau siapapun kalau orang menghendaki Anies ya jadilah Anies kan. Tidak mungkin Pak Jokowi itu jadi semacam patokan tunggal. Walaupun dia petahana tapi secara etis gak boleh petahana itu mendorong-dorong seseorang. Itu akan jadi pola nanti. Nanti di era berikutnya Pak Jokowi itu atau Pak Prabowo akan tentukan siapa presidennya. Jadi, untuk apa ada pemilu. FNN kembali mengingatkan bahwa demokrasi adalah peluang untuk semua orang, bukan sesuatu yang dimahkotakan oleh Presiden. Ini bukan sistem kerajaan. Pak Prabowo jadi kayak pangeran yang langsung ditunjuk oleh Jokowi. Nggak bisa dong. Pak Prabowo juga pasti merasa kurang enak kalau sekadar ditunjuk Jokowi. Pak Prabowo kan petarung, mau bersaing itu. Walaupun pesaingnya yang ngalahin Pak Prabowo yang dua kali menang. Jadi, etika politik tetap harus kita pegang. Jangan karena presiden sudah kasih sinyal yang berlebih bahwa yang akan datang itu adalah Prabowo maka semua orang bergerombol di sekitar Gerindra kembali. Nanti Nasdem gigit jari lagi karena sebetulnya bagian dari kekuasaan, tapi nggak dapat restu dari Jokowi. Demikian juga Ganjar. Relawan Ganjar pasti kecewa dan saya dorong relawan Ganjar untuk menentang keputusan Jokowi kan supaya orang nggak anggap kalau begitu relawan Ganjar dipermainkan Jokowi doang dong. Kan kasihan juga Projo cs itu. Suruh bikin musra, ujungnya Prabowo yang direstui. Itu yang saya anggap bahwa rasa moral bangsa ini hilang. Mengintip, minta dibujuk, itu ngapain. Kan itu juga relawan yang banyak LSM di situ, banyak dosen di Projo yang kehilangan harga diri pada akhirnya, dipermainkan oleh seseorang yang memang jatuh dari awal. Watak Pak Jokowi adalah pamer semua hal nanti kemudian dipilih sendiri, lalu dibentur-benturkan. Itu soalnya. Jadi, Jokowi sudah paham bagaimana ngerjain orang. Oke. Ketika beberapa hari yang lalu Anda mau memberikan sinyal bahwa kemungkinan besar Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, saya sebenarnya masih mikir-mikir. Tapi sekarang dengan dua kali Pak Jokowi menyatakan ini, meskipun bercanda, saya jadi mulai serius. Saya kemudian jadi teringat juga ketika dulu, lama sekali, videonya sekarang viral, Anda pernah berdebat dengan seorang politisi dari NasDem, yang Anda menyatakan bagaimana kalau tiba-tiba nanti Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Si politisi itu menghina Anda, bagaimana mungkin Nasdem mencalonkan Anies. Dan itu kejadian sekarang. Jadi menurut saya, jangan-jangan Anda mendapat bocoran, wangsit, atau Anda memang apa ini Bung Rocky? Kan dari awal kita deteksi Pak Prabowo dengan perhitungan dia yang semi misterius, walaupun kita tahu ujungnya masuk ke kabinet, lalu merasa bahwa hanya dengan cara itu dia bisa berguna, lalu dia yakinkan kepada Pak Jokowi bahwa sebagai seorang prajurit dia lebih mementingkan negara dibanding pertandingan politik. Lalu Pak Prabowo disingkirkan oleh pemilih muslim, lalu emak-emak ngomel pada Pak Prabowo. Tapi, Pak Prabowo yakin bahwa politik itu artinya mencari jaminan bahwa dia akan mampu untuk memimpin di ujung. Dan perlahan-lahan Pak Prabowo memperlihatkan bahwa kemampuan dia menandingi yang lain terbukti, walaupun sudah dicaci-maki sebetulnya oleh masyarakat pendukung Prabowo awal, tapi dia bisa buktikan bahwa dia bisa dan mampu untuk bertahan dengan ada sedikit kelucuan, ada sedikit percaya diri yang mungkin orang merasa kalau begitu Prabowo menyimpan strategi, ya cerdas juga Prabowo. Kira-kira begitu kan. Nah, itu kira-kira yang dibaca oleh Pak Jokowi. Maka kloplah. Yang kedua, relasi Pak Prabowo dengan Ibu Mega kan tetap terjaga. Walaupun dasarnya perjanjian batu tulis yang sering saya sebutkan ya itu tinggal batunya saja, tulisannya sudah hilang. Tetapi, pragmatisme politik juga tahu bahwa kira-kira Mbak Puan itu mau diasuh oleh siapa, sebagai wakil presiden misalnya, sebagai politisi yang kariernya masih panjang. Nggak mungkin dia diasuh oleh Ganjar. Jadi, kira-kira begitu. Ibu Mega juga merasa ya sudah pada Prabowo saja dititipkan. Dan Prabowo juga memperlihatkan kesetiaan kepada Ibu Mega. Jadi, sekali lagi, politik Indonesia itu jangan diukurkan melalui teori-teori komparatif politik, elektoral politik. Di sini tetap feodalisme berlangsung, di sini kasak-kusuk komunalisme jalan terus. Jadi, wangsit mesti dibaca dengan baik. Tetapi, apa artinya itu bagi kita, bagi rakyat Indonesia. Buruklah. Artinya demosnya hilang. Demokrasi dasarnya demos. Tapi demos-nya hilang. Jadi, transaksi antar elit yang dulu diterangkan oleh sosiologi klasik bahwa politik itu sebetulnya transaksi antar elit saja. Di mana pada akhirnya bertemu? Ya di pesta kawinan bertemu, atau di dalam upacara kenegaraan bertemu, sementara rakyat ya statusnya sebagai relawan saja, atau sebagai pendukung Jokowi segala macam. Ya fanatisme rakyat itu akhirnya berbalik menjadi semacam olok-olok saja. Elit akan olok-olok. Jadi, bayangkan buzzer itu bingung lagi. Dari awal sebetulnya mereka nggak taat azas kan. Dulu saya minta pada relawan Jokowi, usir Prabowo dari Istana tuh. Lalu saya dilaporkan, seolah saya menghina Prabowo. Padahal memang faktanya begitu. Kan itu haknya relawan Jokowi, kenapa Pak Prabowo ada di situ? Jadi, Pak Jokowi merasa bahwa ah, nggak penting relawan gua tuh. Kasih amplop tipis juga sudah diam. Itu yang sering saya terangkan, Pak Jokowi bagaimanapun, walaupun kapasitas konseptual dia di bidang pembangunan kurang, nggak mampu berpikir teknokratik, tapi dia mampu membaca psikologi orang. Apalagi sudah 7 tahun. Dia tahu yang ini mukanya cuma minta ditempeleng pakai amplop tipis, yang sana mesti dikeluarin sprindik dulu baru tunduk. Pak Jokowi sudah betul-betul jadi politisi yang paham bagian buruk dari etika massa civilian. Tapi bagian buruknya juga itu yang sedang dipakai oleh Pak Jokowi dan itu yang berhasil sebetulnya tuh. Jadi, dari segi etika politik, buruk sebetulnya. Tetapi, ya sudah. Terima saja faktanya karena kita saya senang bahwa akhirnya politik itu justru memburuk habis-habisan. Karena, kalau nggak memburuk enggak mungkin kita perbaiki. Jadi, biarkan saja itu. Dan ini kalau kita lihat, Pak Jokowi ini secara perlahan dia sudah mulai menunjukkan perannya, bukan hanya sekarang sebagai King, tapi nanti dia akan menjadi king maker, gitu kan. Kan kita lihat coba waktu ulang tahun Golkar, dia mengingatkan hati-hati milih calon presiden, jangan sembrono. Ini diulang lagi di depan Perindo. Dan dia juga menyatakan hati-hati pilih calon presiden. Dan yang luar biasa Hary Tanu pun kemudian menyatakan bahwa apapun pokoknya perintah dari Pak Jokowi akan dijalankan. Saya membayangkan bagaimana Pak Jokowi itu nggak merasa lebih nyaman di luar itu ya, kalau di PDIP dia cuma dianggap sebagai petugas partai, sementara di luar beliau betul-betul diperlakuan seperti raja gitu. Kan faktor utamanya di feodalisme kan. Dan, berkali-kali kita katakan, kalau begitu ngapain kalian bikin partai? Mahkamah partai di mana, dignitas partai di mana, martabat partai di mana kalau mengangguk-angguk pada presiden. Satu-satunya keterangan mengapa ketua-ketua partai itu menggut-manggut  bukan hanya karena feodalisme, tetapi karena ada komorbid pada mereka. Gampang nerangin itu. Kalau nggak ada komorbid, kalau nggak ada integritas etis, nggak ada bau korupsi, enggak terlibat di dalam satu dua penggelapan, itu pasti berdiri tegak semua. Sekarang semua partai mulai dipersoalankan. Nasdem mulai diusut tower apa itu, sprindiknya sudah keluar. Itu pertanda bahwa Anies sudah diam saja itu, nggak usah ikut-ikut lagi dalam politik. Jadi, sebetulnya semakin Anies digembirakan oleh masyarakat dan relawan, semakin Istana merasa harus ada kepastian siapa yang akan nantang Anies. Kira-kira begitu. Atau siapa yang musti disingkirkan. Jadi, kelihatannya itu yang terjadi. Seluruh perencanaan KPU nggak ada gunanya. Seluruh Munas yang dibuat, PPP bikin munas, PAN bikin munas, Golkar bikin munas, gak ada gunanya lagi. Kalau Pak Jokowi bergembira maka Pak Jokowi mulai mempermainkan. Ya, semakin tertuju jokenya Pak Jokowi. (sof/sws)

Ecek-Ecek dan Murahan, Jokowi: Saya Menang Pilpres 2 Kali, Setelah Ini Jatahnya Pak Prabowo

BY FNN Selasa, 08 November 2022 17:29:25 0

Jokowi sedang mencari figur penggantinya yang nantinya itu benar-benar bisa melindungi dirinya setelah tak menjabat Presiden lagi. Karena jika mau jujur, Jokowi telah banyak melanggar perundangan yang berlaku. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “KETIKA pasukanmu menghadapi musuh dan musuh tampaknya berkuasa, coba seranglah musuh pada titik tertentu. Kalau engkau berhasil merontokkan titik tersebut, tinggalkan titik tersebut seranglah berikutnya dan seterusnya, seolah-olah engkau sedang menempuh jalan berkelok” (Miyamoto Musashi). Kelemahan Presiden Joko Widodo, yaitu menumpuk macam-macam masalah, baik aspek ekonomi dan politik sudah pada titik nadir, dan demo rakyat sudah satu tema: Turunkan Jokowi! John Locke, “suatu pemerintahan hendaknya mencerminkan kehendak warganya, sebuah pemerintahan yang tidak melakukan hal itu telah kehilangan haknya untuk tetap ada”. Presiden bukan saja abai terhadap aspirasi suara pendemo, tetapi juga sudah menutup mata, telinga, dan hatinya. Semua orgumentasi dari para pakar dan negarawan untuk saran, kritik, dan kehati-hatian masuk telinga kanan dan keluar dari telinga yang lain. Ucapan: “Saya menang Pilpres 2 kali, setelah ini jatahnya Pak Prabowo” itu terbaca dengan jelas pikiran dalam kebuntuan, ada pesan: - Jangan menyerang saya untuk turun, kalian beperang dan bertengkarlah pada lahan Capres 2024. - Lupakan saya, jangan minta saya turun, sayapun masih ada kehendak dan niat untuk tambahan waktu berkuasa atau selama 3 periode. Jokowi lupa semua itu akan mental karena sesungguhnya Jokowi sedang dan sudah kehilangan pendukungnya, yang muncul itu rakyat melawan. Dirinya mulai terisolasi dan tersisa pendukung jadi-jadian massa bayaran yang sering dikumpulkan di Istana. Kekuatan politiknya menyisakan pilihan dengan cara-cara teror, ancaman, intimidasi primitif, dan itu akan tereliminasi, bahkan salah jalan dan kelola akan melahirkan percepatan musuh makin membesar. Saat ini Jokowi sesungguhnya ada pada posisi ketakutan sendirian, ketakutan resiko hukum paska lengser dan ketakutannya terpapar dalam bahaya yang setiap saat akan menimpanya, sementara jalan pencitraan sudah tertutup total. Ini akibat kekuasaan yang dimiliki selama ini hanya tergantung di luar dirinya daripada mengandalkan talentanya. Pada saat kekuasaannya mulai memudar otomatis dirinya masuk dalam kegelapan. Reaksinya sering tidak masuk akal, bereaksi berlebihan melakukan sesuatu di luar kontrol dan nekad tanpa arah. Situasinya apabila Jokowi terus melawan, perlawanan bisa makin membesar, bukan saja akan makin sulit, juga akan makin terisolasi dari rakyat berarti maut. Menghadapi keadaan kekuasaan yang makin tirani, alternatif jalannya adalah menempatkan diri pada posisi sentral, hadapi setiap adalah satu persatu, bunuh setiap masalah satu persatu. Mulailah dari masalah kecil sambil kesampingkan masalah yang paling berbahaya. Ciptakan momentum, baik fisik maupun psikologis yang akan membantu mengatasi semuanya. Bergerak cepat untuk melawan. Kemenangan dan kekuasaan pasti akan diraih dengan pikiran jernih fokus pada sasarannya. Tempatkan pengetahuan dan berpikir strategis. Abaikan urusan yang sama sekali tidak penting seperti kalimat “Saya menang Pilpres 2 kali, setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. Prabowo harus super hati-hati atas ucapan Presiden yang hakikatnya tidak memiliki kekuatan dan bobot strategi politik sama sekali, apalagi ucapan Presiden bisa berubah-ubah dalam hitungan detik. Ucapan Presiden Jokowi yang ditujukan kepada Menhan Prabowo Subianto itu tidak lebih dari upaya untuk menarik perhatian saja. Jokowi sedang mencari figur penggantinya yang nantinya itu benar-benar bisa melindungi dirinya setelah tak menjabat Presiden lagi. Karena jika mau jujur, Jokowi telah banyak melanggar perundangan yang berlaku. Figur Ganjar Pranowo yang diharapkan dapat tiket dari PDIP ternyata hingga kini masih belum juga. Mau difasilitasi lewat KIB, di sana ada Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang lebih berhak mendapat tiket KIB maju Pilpres 2024 ketimbang Ganjar. Di sini Ganjar kan cuma “numpang” naik saja.    Dalam kegalauan itulah Jokowi mencoba beralih pada figur Prabowo Subianto dengan celoteh, “setelah ini jatahnya Pak Prabowo”. (*)

Pesepeda Chasing the Shadow Greenpeace Dihadang di Probolinggo

BY FNN Selasa, 08 November 2022 13:40:37 0

Surabaya, FNN – Tim pesepeda Chasing the Shadow Greenpeace dihadang dan diintimidasi sekelompok orang dari beberapa organisasi masyarakat yang mengaku sebagai perwakilan masyarakat Probolinggo, Senin (7/11/2022). Sekelompok ormas tersebut mendatangi tim Greenpeace yang tengah singgah dalam perjalanan di Probolinggo. Mereka menyatakan menolak kegiatan bersepeda dan kegiatan kampanye Chasing the Shadow di Bali. “Salah satu teman kami yang ikut dalam rombongan dipaksa membuat surat pernyataan dengan tanda tangan di atas materai agar tidak melanjutkan perjalanan, atau tidak melakukan kampanye apa pun selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali,” kata Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dalam rilisnya yang diterima FNN, Selasa (8/11/2022). Tim pesepeda sudah mengalami intimidasi sejak berada di Semarang, baik dari orang-orang tak dikenal maupun yang berseragam polisi. Sekitar tujuh orang yang mengaku polisi sempat mendatangi tim Greenpeace yang sedang on air di sebuah stasiun radio. “Mereka menanyakan rencana aksi di Simpang Lima, Kota Semarang, padahal Greenpeace tak berencana menggelar aksi di kawasan tersebut. Di Semarang, Greenpeace menggelar acara pameran foto, diskusi, dan pertunjukan musik di Gedung Oudetrap, Kota Lama,” tambah Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Tata Mustasya. Sejumlah aparat berseragam Korps Bhayangkara dan militer juga kerap terlihat di tempat-tempat yang didatangi para pesepeda dan tim Greenpeace Indonesia, seperti di Desa Timbulsloko, Sayung, Demak, dan di Desa Tegaldowo, Gunem, Rembang. Represi semakin meningkat saat tim bergerak dari Semarang menuju ke Kota Surabaya. Tim Chasing the Shadow mengalami teror berupa pengintaian dari orang tidak dikenal dan indikasi perusakan kendaraan. Puncaknya terjadi dalam perjalanan menuju Probolinggo, di mana ancaman jika kami melanjutkan perjalanan disampaikan secara terang-terangan, baik secara lisan maupun melalui penggembosan ban kendaraan. “Kami menilai hal ini sangat merusak prinsip demokrasi dan mencederai kebebasan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi negara ini. Pola represif semacam ini juga banyak terlihat dalam kasus-kasus perampasan lahan, seperti di Kendeng dan Kulonprogo,” ungkap Leonard Simanjuntak. Dalam melakukan kampanye, Greenpeace selalu menerapkan prinsip-prinsip antikekerasan. Pesan kampanye yang mereka bawa dalam kegiatan tur sepeda adalah mengabarkan kepada publik bahwa krisis iklim sudah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, serta mengancam sejumlah aspek dalam kehidupan kita, termasuk pangan dan sejarah kebudayaan. Menurut Greenpeace, justru, kegiatan bersepeda merupakan salah satu cara mereka dalam mempromosikan solusi iklim untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Sepeda merupakan simbol kendaraan yang paling minim emisinya sebagai solusi iklim. Salah satu solusi untuk mencegah terjadi dampak krisis iklim adalah dengan melakukan akselerasi transisi energi. Dalam dokumen NDC, jika Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), transisi energi adalah hal mutlak yang harus dilakukan secara serius, ambisius, dan adil. “Hal ini merupakan seruan Tim pesepeda Chasing the Shadow Greenpeace yang disampaikan secara damai, kreatif, dan terbuka,” lanjut Tata Mustasya. Pemerintah dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan tak bisa berjalan sendiri untuk menangani krisis iklim dan membutuhkan partisipasi publik. Namun, ironisnya partisipasi warga negara untuk menyuarakan krisis iklim dan sekaligus solusinya justru dihadapkan pada tindakan represif dan pembatasan ruang demokrasi. Yang patut diingat oleh pengurus negara adanya ruang demokrasi bagi masyarakat sipil adalah prasyarat untuk bisa mewujudkan keadilan iklim. Karenanya kami mendesak agar pemerintah menghentikan upaya represif terhadap aktivis yang tengah menyuarakan keadilan iklim. Negara harus menjamin kebebasan berpendapat seluruh warganya. Tidak ada Indonesia yang maju dengan masih hadirnya represi terhadap aksi-aksi kreatif untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Polisi juga harus menjalankan perannya untuk memberikan rasa aman, bukan malah menciptakan ketakutan bagi warga negara. (mth/*)

Aliansi Aksi Sejuta Buruh Bersiap Geruduk MK

BY FNN Selasa, 08 November 2022 12:49:13 0

Jakarta, FNN – Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar aksi pada Rabu (9/11/2022) di Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi tersebut digelar untuk mendesak penentuan Upah Mininum tahun 2023, agar Pemerintah menaati Putusan MK yaitu tidak menggunakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang mana UU Cipta Kerja tersebut telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat. Tuntutan tentang kenaikan upah dan kesejahteraan buruh itu didasarkan karena selama tiga tahun tidak ada kenaikan upah padahal sudah terjadi kenaikan harga barang pokok. “Siap-siap kita turun untuk memahamkan kepada pemerintah tentang pengupahan,” ucap Arif Minardi, Presidium AASB. Dan aksi unjuk rasa besok direncanakan akan dihadiri oleh 2.000 orang massa aksi dari elemen buruh. (Rac)

Pertemuan G-20 di Bali Hanya Akan Menjadi Pertemuan Rondo-20? (1)

BY FNN Selasa, 08 November 2022 12:35:48 0

NATO dan USA berperang untuk kepentingan geopolitik global, dan tidak untuk “mencaplok” territory negara lain seperti yang dilakukan oleh Russia dan Vladimir Putin di Ukraina. Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global VLADIMIR Putin tidak akan berani datang pada G-20 meeting di Bali karena faktor keselamatan, berbahaya bagi dirinya. Ancaman assassination di dalam negeri saja sudah begitu tinggi, apalagi di luar Russia. Ke-143 negara di PBB condemning Russia yang telah annexed 4 daerah milik Ukraina secara illegal, yakni Luhanks, Donetks, Zaporizhzhia, dan Kherson. Presiden Ukraina Zelenskyy akan menghadiri pertemuan G-20 lewat virtual, karena faktor keselamatan diri juga. In time of war, tidak mungkin seorang kepala negara keluar dari negaranya. Bila Vladimir Putin hadir pada meeting G-20 hanya akan menjadi Target criticism bagi mayoritas anggota G-20. Belum lagi nanti harus mendengar pidato Presiden Ukraina Zelenskyy, yang most likely (kemungkinan besar) akan memutar video clips attrocities, rapes, tortures, destructions dan killings innocent civilians, babies and children untuk menunjukkan kepada dunia akan kejahatan perang Vladimir Putin di Ukraina. Dengan perhitungan itu, Presiden Russia Vladimir Putin tidak akan hadir pada pertemuan G-20 di Bali! Karena tidak ada untungnya bagi Vladimir Putin dan berbahaya sekali bagi keselamatan dirinya. Ekonomi RRC China saat mulai nyungsep…., Xi Jinping tidak akan pernah berani melakukan military invasion ke Taiwan karena ada negara USA yang akan melindungi Taiwan secara militer. Xi Jinping berkoar-koar akan menyatukan Taiwan dengan mainland China dengan cara apapun, termasuk kekuataan militer PLA, hanyalah untuk kebutuhan politik dalam negeri. Xi Jinping harus kelihatan kuat dan berani melawan USA, meski secara ekonomi sudah mulai nyungsep dan secara militer, tentara PLA belum pernah teruji dalam perang besar melawan negara besar, seperti USA. Apa yang terjadi dengan Russia saat ini yang menghadapi sanksi ekonomi dari Barat, membuat Xi Jinping mikir 100x untuk berani melakukan invasi militer ke Taiwan. Sekali China kena sanksi ekonomi dari Barat, ekonomi China akan masuk toilet lebih cepat dibanding Russia, karena 85% pembeli dan importers barang-barang dari RRC China adalah The West. Karena itu, untuk menyelamatkan ekonomi China dari collapsing, maka Xi Jinping akan kompromi dengan tuntutan USA, asal Xi Jinping bisa menyelamatkan perekonomian di China....! Diplomat Indonesia masih 76 ngimpi ingin membuat pertemuan G-20 sukses dan menghasilkan resolution, dengan membuka dialog antara: 1). Presiden Xi Jinping dan Presiden Biden. 2). Presiden Vladimir Putin dan Presiden Biden. The issue is not about having open dialog one on one. That opportunities for open dialog by phone or one on one are wide open that can be arranged by United Nation (UN), other nations such as Turkey. The underlying issue is not that, Indonesia...! The underlying issue is the \"military invasion of Russia\" in Ukraine that threaten the national security of all European countries...! Unless Indonesian diplomats understand this, I don\'t think they can understand The West, especially USA, NATO & European Union. A). Globalization Sudah Berakhir. Diplomat, akademisi dan Presiden Jokowi masih 76 ngimpi bahwasanya geopolitik dunia sekarang ini masih sama seperti sebelum perang di Ukraina terjadi. Itu kepercayaan, observation wishful thinking dan pikiran 76 ngimpi. Ketika Vladimir Putin Russia melakukan invasi militer di Ukraina, the rule base of international order sudah hilang, sudah rusak, sudah tidak ada lagi karena PBB tidak mampu menegakkan international laws untuk melawan Russia, sehingga peran PBB sekarang ini menjadi tak berarti (meaningless)...! Invasi militer Vladimir Putin Russia di Ukraina adalah akhir dari globalism, multilateralism dan akhir dari peran PBB sebagai universal multilateralism body. Akan tertapi karena masih belum ada pengganti PBB, maka peran PBB masih dipertahankan meski hanya ceremonial, hanya symbolic, photo ops dan diplomasi basa basi saja..! Secara prinsip peran PBB sudah hilang. A new world order has emerged...! A new Cold War has started...! Itulah mengapa sekarang muncul blok-blok baru sebagai konsekwensi logis dari hilangnya peran PBB. Globalization telah pecah menjadi small multilateralism...? Kata multilateralism itu memiliki pengertian yang simple dan broad. In contrast, atau berbeda jauh dengan pengertian bilateralism dan unilateralism. Pengertian sederhananya, multilateralism means coordinated diplomatic interaction of three or more countries, sudah bisa disebut multilateralism. Jadi NATO itu satu bentuk multilateralism. ASEAN, OPEC dan BRICS juga bentuk multilateralism. Tetapi pengertian multilateralism secara broad dan complex adalah PBB itu sendiri. Konsep di balik dibentuknya PBB adalah untuk menciptakan “universal multilateralism under one big umbrella”, supaya blok-blok kecil dan medium dari berbagai negara itu, bila terjadi conflicts bisa dijembatani dalam satu umbrella PBB dengan 5 big permanent members sebagai Big Bosses di UN Security Council. Masalah utama di PBB adalah ketika ada 1 anggota permanent security council yang melakukan Veto. Atau justru anggota permanent member UN Security Council yang melakukan pelanggaran terhadap hukum international yang disebut “the rule base of international order”. Contoh nyata seperti yang kini dilakukan oleh Vladimir Putin Russia dengan melakukan invasi militer di Ukraina, melanggar international law and order...! Inilah yang menjadi tantangan baru PBB. Bagaimana dengan serangan NATO dan USA di Iraq, Iran, Afghanistan, Bosnia, Kosovo, Kibya, Nicaragua, dll....? Tidak ada perang (War) yang bisa diterima oleh mereka yang mencintai perdamaian, peace and security. Semua negara yang ikut dalam perang memiliki alasan, kepentingan dan justifikasi masing-masing. Tetapi ada 1 hal yang membedakan antara perang Vladimir Putin di Ukraina dengan perang yang dilakukan oleh NATO dan USA. NATO dan USA berperang untuk kepentingan geopolitik global, dan tidak untuk “mencaplok” territory negara lain seperti yang dilakukan oleh Russia dan Vladimir Putin di Ukraina. 1). NATO tidak pernah memaksa satu negara untuk joint NATO. Mereka joint NATO karena keinginan negara itu sendiri untuk mendapatkan perlindungan militer dari NATO. 2). Selama 74 tahun USA dan NATO melakukan perang di berbagai negara, tidak satupun negara lain yang dicaplok territorial-nya, dan dijadikan negara bagian baru (State) yang ke #51, #52 atau #53. (*)

Pendidikan Iman dalam Al-Quran

BY FNN Selasa, 08 November 2022 10:50:45 0

Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil memberi pelajaran: “Hai anakku, jangan persekutukan Allah; mempersekutukan Allah sungguh suatu kejahatan besar.” (QS 31:13) Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PENDIDIKAN adalah usaha manusia dewasa mengenalkan seseorang terhadap dirinya, orang-orang di sekitarnya, dan alam semesta, serta Tuhannya supaya bisa menjaga diri sebagai ciptaan terbaik, dan berperan sebagai khalifah, serta memenuhi rencana Tuhan untuk dirinya. Iman ialah pembenaran dengan hati, dinyatakan dengan lisan, dan diejawantahkan dengan perbuatan. Pendidikan iman niscaya meliputi penguatan iman dalam hati, dan perluasan pengetahuan keimanan melalui melihat dan mendengar, dengan pernyataan keimanan secara lisan, serta pengalaman iman dengan perbuatan. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta (QS 21:107). Dia sungguh mempunyai akhlak yang agung (QS 68:4). Rasulullah SAW bersabda, “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji.” Struktur Iman: pembenaran dengan hati, pernyataan dengan lisan, dan pelaksanaan dengan anggota badan. Sungguh orang-orang yang berkata: “Tuhan kami adalah Allah” dan selanjutnya mereka berpegang teguh pada kejujuran, para malaikat akan turun kepada mereka dari waktu ke waktu: “Janganlah khawatir dan jangan sedih! Tapi terimalah berita gembira tentang surga yang dijanjikan kepadamu. (QS 41:30) Demi waktu sepanjang sejarah, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. (QS 103:1-3) Komposisi Iman ilmu dan amal. Ketahuilah, tiada tuhan selain Allah. Minta ampunlah atas dosamu, dan atas dosa orang beriman laki-laki dan perempuan; Allah tahu tempat usahamu dan tempat kediamanmu. (QS 47:19) Siapa yang mengerjakan amal kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, pasti akan Kami beri ia kehidupan yang baik, dan akan Kami balas dengan pahala yang sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (QS 16:97) Pintu Iman pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah melahirkan kamu dari rahim ibumu sementara kamu tidak mengetahui apa-apa; dan Dia membuat untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, supaya kamu bersyukur. (QS 16:78) Tuhan, kami mendengar orang yang memanggil mengajak kami iman, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, dan kami pun beriman. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa kami dan hapuskanlah dari kami segala perbuatan kami yang buruk, dan wafatkanlah kami bersama mereka yang banyak berbakti. (QS 3:193) Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya, mereka itulah yang mendapat bimbingan Allah, dan merekalah orang yang arif. (QS 39:18) Kondisi Iman bertambah dan berkurang. Bila ada surat yang diturunkan, di antara mereka berkata: “Siapa di antara kamu yang dengan itu imannya bertambah?” Orang yang beriman akan bertambah imannya, dan mereka bergembira. Tetapi yang hatinya sudah berpenyakit, akan menambah ragu hati yang sudah ragu, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. (QS 9:124-125) Orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut Allah tergetar hatinya, dan bila ayat-ayat-Nya dibacakan kepada mereka, bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. (QS 8:2) Pengembangan Iman dengan melihat, mendengarkan, dan melakukan. Sungguh! Pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian malam dan siang, pada pelayaran kapal-kapal di lautan dengan segala yang menguntungkan manusia, pada hujan yang diturunkan Allah dari langit, serta dihidupkan-Nya bumi sesudah mati, pada binatang-binatang dari segala jenis yang ditebarkan-Nya di seluruh bumi ini, pada perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi,- sungguh semua itu tanda-tanda bagi manusia yang berpikir. (QS 2:164) Mereka yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan. Mereka itulah yang benar-benar beriman; di sisi Tuhan mereka memperoleh derajat yang tinggi, pengampunan, dan rezeki yang bersih. (QS 8:3-4) Peneguhan Iman dengan Instruksi, dan Narasi. Katakanlah: “Jelajahilah bumi ini, kemudian lihatkan bagaimana akibat orang yang mendustakan kebenaran.” (QS 6:11) Katakanlah: “Ya Allah pemilik Kekuasaan, Kauberi kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki, dan Kacabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau memberi kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau memberi kehinaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala yang baik. Sungguh Engkau berkuasa atas segalanya. (QS 3:26) Bersabarlah seperti kesabaran para rasul yang begitu tabah, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka. Pada hari ketika mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, seolah mereka tinggal di dunia ini tak lebih hanya sebentar saja waktu siang. Tugasmu hanyalah menyampaikan, tetapi bukankah yang dibinasakan hanya mereka yang durjana? (QS 46:35) Akumulasi iman. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, – laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah – bagi mereka Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. (QS 33:35) Ujian iman: Hijrah dan Jihad. Mereka yang diwafatkan oleh malaikat karena berbuat zalim terhadap diri sendiri, malaikat bertanya: “Bagaimana kamu ini?” Mereka menjawab: “Kami tertindas di negeri ini.” Malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah luas, kamu dapat berhijrah?” Mereka akan tinggal di neraka, tempat Kembali yang terburuk. (QS 4:97) Apakah kamu mengira akan masuk surga tanpa mendapat ujian dari Allah, mereka yang berjihad dan yang sabar. (QS 3:142) Pemupukan iman dengan kisah. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan ia tinggal bersama mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun, kemudian banjir besar melanda mereka, sementara mereka tetap berlaku zalim. (QS 29:14) “Inilah Aku Tuhanmu! Tanggalkanlah terompahmu; engkau berada di lembah suci Thuwa. (QS 20:12) Jika kamu tidak menolongnya, Allah telah menolongnya, Ketika golongan orang kafir mengusirnya; dia salah seorang dari dua orang Ketika keduanya berada dalam gua, dan berkata kepada sahabatnya: “Jangan sedih, Allah bersama kita.” Lalu Allah melimpahkan ketenangan kepadanya, dan memberi kekuatan dengan suatu pasukan yang tidak kamu lihat. Dijadikannya seruan orang-orang kafir menyuruk jatuh, dan firman Allah menjulang tinggi sampai ke puncak. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (QS 9:40) Pemupukan Iman dengan perumpamaan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya tertanam kokoh, dan cabangnya menjulang ke langit. Menghasilkan buahnya setiap waktu dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia supaya mereka ingat. Dan perumpamaan kata yang buruk seperti pohon yang buruk, tercabut dari dalam bumi dan tak pernah mantap. (QS 14:24-26) Pemupukan Iman dengan sumpah. Demi matahari dan cahayanya yang cemerlang, demi bulan bila mengiringinya, demi siang bila menampakkannya, demi malam bila menutupinya, demi langit dan pembinaannya, demi bumi dan permukaannya yang luas, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Maka Ia menunjukkan kepadanya kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh, beruntunglah yang membersihkannya, dan rugilah yang mengotorinya. (QS 91:1-10) Pemupukan iman dengan pemandangan di hari kiamat. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Gempa hari kiamat sungguh kejadian yang amat dahsyat. Pada hari ketika kamu melihatnya; setiap ibu yang menyusui akan lupa pada yang disusui, dan setiap perempuan hamil akan keguguran kandungannya; kamu akan lihat manusia mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah sangat dahsyat. (QS 22:1-2) Pembelajaran iman dengan teladan. Sungguh, dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik; bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. (QS 33:21) Pembelajaran iman dengan nasihat. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sambil memberi pelajaran: “Hai anakku, jangan persekutukan Allah; mempersekutukan Allah sungguh suatu kejahatan besar.” (QS 31:13) Penanaman iman dengan shalat dan doa. Pada waktu malam shalat tahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu; niscaya Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji dan terhormat. Katakanlah: “Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar, dan berilah aku dari pihak-Mu kekuasaan yang dapat menolongku.” (QS 17:79-80) Di antara mereka berdoa: “Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia ini, dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api.” (QS 2:201) (*)

Pantulan Diri

BY FNN Selasa, 08 November 2022 09:31:19 0

Jika sang “juru selamat” tak kunjung datang, mengapa pemimpin yang ada tak berusaha memperkokoh “modal moral” politiknya? Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, bahwa kesenangan melihat orang lain bersalah atau menutupi kejahatan besar dengan menggunjing kejahatan kecil adalah proyeksi dari cahaya kegelapan di langit jiwa kita. Dalam warna dasar kegelapan itu, pepohonan tua berbuah hampa; sedang tunas-tunas muda layu sebelum berkembang. Bagai menegakkan batang terendam, setiap percobaan kebangunan, jatuh kembali ke kemunduran. Bahwa kita ingin sarapan pagi dengan harapan, tapi tak banyak orang yang menyalakan cahaya jiwa. Bagaimana bisa mengubah dunia ini, jika tak bisa mengubah diri sendiri? Jalaluddin Rumi berkata, “Kemarin aku merasa pintar, karenanya aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku lebih bijaksana, maka aku mulai mengubah diriku sendiri.” Setelah mampu memimpin diri, bolehlah orang mengembangkan harmoni  keluar dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan  dan tanggung  jawab. Pemimpin bukan hanya mengikuti kemauan rakyat, tapi  juga mendidik rakyat meraih kematangan pribadi. Dalam istilah Bung Karno, pemimpin harus dapat ”mengaktivir kepada perbuatan”: “mengaktivir bangsa yang ia pimpin kepada perbuatan. Kalau cuma menyerukan perbuatan, tetapi dalam kenyataan tak mampu mengaktivir rakyat kepada perbuatan, buat apa bermimpi jadi pemimpin.” Pengalaman bangsa-bangsa menunjukkan, hanya pemimpin politik yang memiliki ketangguhan “modal moral” yang bisa membawa komunitas politik keluar dari kubangan krisis. Yang dikehendaki bukan sekadar kualitas moral individual (orang baik), namun terutama kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi  kebajikan perseorangan itu ke dalam mekanisme dan kelembagaan politik yang bisa memengaruhi perilaku masyarakat. Jika sang “juru selamat” tak kunjung datang, mengapa pemimpin yang ada tak berusaha memperkokoh “modal moral” politiknya? Tak pernah ada kata terlambat untuk perbaikan dan pertobatan. Bagi para pemimpin yang ada, sebaikya menggemakan do’a St. Francis Asisi: “Tuhanku, jadikan aku instrumen kedamaian-Mu. Tatkala ada kebencian, kutaburkan  cinta; tatkala ada luka, maaf; tatkala ada keraguan, keyakinan; tatkala ada keputusasaan, harapan; tatkala ada kegepalan, cahaya; tatkala ada kesedihan, keceriaan.” Makrifat Pagi. (*)

Munas KAHMI dan Panggilan Pemilu 2024

BY FNN Selasa, 08 November 2022 02:00:37 0

Oleh karenanya, Munas ke-XI KAHMI hendaknya tidak sekadar mencari presidium baru, tetapi juga menyeleksi dan merekomendasikan satu-dua nama sebagai bakal Cawapres pendamping Anies. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR Terpilih/Anggota DPD RI PENGHUJUNG November tahun ini, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bakal menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di Palu, Sulawesi Tengah. Pelaksanaannya tepat di tengah kasak-kusuk politik menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Meski secara organisasi tidak berpolitik praktis, namun KAHMI adalah rahim bagi lahirnya sejumlah besar politisi tanah air dan pemimpin dalam berbagai komunitas masyarakat Indonesia. Maka, sungguh naif bila di pentas Pemilu, KAHMI menjadi pemain figuran, apalagi sekadar penonton. Ada banyak peran HMI-KAHMI yang terukir dalam sejarah perjalanan bangsa. Juga ada banyak panggilan yang belum dan harus ditunaikan demi menjawab tantangan kontemporer. Salah satu yang terdekat adalah Pemilu 2024. Melalui Pemilu, Indonesia memanggil putra-putri terbaiknya. KAHMI tidak boleh ketinggalan kereta. Kader KAHMI, HM Jusuf Kalla (JK) adalah sejarah gemilang KAHMI yang patut diulang. Dua kali momentum tercipta, dua kali pula JK menjadi wakil presiden. Oleh beberapa tokoh, JK bahkan seringkali disebut sebagai the real president. Salah satunya oleh Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, almarhum Buya Syafii Maarif. Pasca-JK, kini, ada nama kader HMI-KAHMI bertengger di jajaran empat besar bakal calon presiden (Capres) 2024 berelekabilitas tertinggi. Tidak perlu malu-malu menyebut nama. Dia adalah Anies Rasyid Baswedan. Anies telah menemukan momentumnya. Urusan berikutnya tinggal bagaimana menjaga momentum ini agar terus memiliki daya dorong kuat. Salah satunya dengan cawapres yang tepat. Hingga saat ini, bakal calon wakil presiden (Cawapres) Anies masih menjadi diskusi hangat. Bargaining politik agaknya masih berkecamuk. Nama Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansyah, dan Ahmad Heryawan ramai disebut-sebut. Namun, proses politik belum mengerucut kepada satu nama. Terbuka kemungkinan opsi munculnya satu-dua nama baru. Siapapun yang mumpuni dan sejalan dengan Anies tentu berhak mengisi, termasuk warga KAHMI. Lalu, mengapa KAHMI tak menyambut? Toh KAHMI tidak kekurangan stok. Warga KAHMI begitu majemuk. Ada elit partai politik Airlangga Hartarto, pengusaha Soetrisno Bachir, akademisi sekaligus birokrat Mahfud MD dan seterusnya. Mereka tumbuh dan berkembang di banyak habitat. Tetapi KAHMI tetap menjadi habitat istimewa. Keindonesiaan dan Keislaman Di luar sana, kader KAHMI berbeda warna almamater politik. Namun, tetap semangat mengokohkan keindonesiaan dan keislaman senantiasa menjadi benang merah perjuangan yang menjembatani jiwa dan pikiran mereka. Sayangnya, keindonesiaan dan keislaman itu pula yang justru mendapat tantangan maha berat belakangan ini. Ya, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hutang menggunung, ekonomi merapuh, kesenjangan sosial melebar, dan banyak problem besar lainnya. Sialnya, politik manajemen isu seringkali memosisikan Islam sebagai tersangka. Saat korupsi merajalela, wacana radikal booming. Ketika rupiah melemah, yang dipertentangkan justru Islam versus budaya. Menteri Agama RI bahkan menyebut Islam sebagai agama pendatang, memancing rakyat terus-menerus saling menegasi, melemahkan kohesivitas sosial. Keindonesiaan merapuh. Nilai-nilai Islam yang tadinya kongkrit dan sangat dibanggakan, dibuat ambigu. Politik identitas menyerang Anies, sementara lawan politiknya dibiarkan bebas berpolitik identitas. Tengoklah bagaimana Ade Armando menggiring opini publik dengan mengangkat isu politik identitas agama tertentu. Eksistensi Islam seakan ingin dibuat terpisah dari eksistensi negara. Seolah-olah, jika seseorang nasionalis, maka dia pasti bukan penganut Islam yang taat. Pun sebaliknya, jika ia penganut Islam yang taat, maka pasti dia tidak nasionalis. Situasi ini adalah tantangan bagi KAHMI. Situasi ini juga menambah daftar panjang alasan mendorong “orang” KAHMI sebagai Cawapres pendamping Anies. Anies telah meniti separuh perjalanan panjang menuju 2024. Separuh jalan berikutnya ikut ditentukan oleh figur Cawapres pendampingnya. Pasangan bakal Capres-Cawapres KAHMI bukan mimpi di siang bolong. Kita memerlukan pemimpin yang tidak hanya sejuk, ramah terhadap semua pemeluk agama, nasionalis dan intelek, tetapi juga memiliki karakter yang tidak saling memunggungi. Oleh karenanya, Munas ke-XI KAHMI hendaknya tidak sekadar mencari presidium baru, tetapi juga menyeleksi dan merekomendasikan satu-dua nama sebagai bakal Cawapres pendamping Anies. Rekomendasi Cawapres bukan perkara baru bagi KAHMI. Pada Munas IX 2014, KAHMI pernah merekomendasikan tiga nama Capres-Cawapres, yakni JK, Akbar Tanjung, dan Mohammad Mahfud MD, yang kemudian mengantar JK mendampingi Joko Widodo. Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI terpilih harus punya kemampuan mengonsolidasi harapan itu. Tentu bukan hanya soal politik. Begitu banyak problem bangsa ini yang menuntut partisipasi organisasi. Presidium MN KAHMI diharapkan mampu mengelola, menjembatani, dan mengoptimalkan potensi jutaan warga KAHMI di seluruh Indonesia. Namun, bagaimana pun juga, urusan kepemimpinan bangsa punya relasi terhadap semua persoalan negeri.  Maka momentum Pemilu adalah hal serius yang harus disikapi KAHMI. (*)

Capres KIB Belum Deal, Anies Bebas Beredar, Ganjar Malah Dihajar

BY FNN Senin, 07 November 2022 20:07:45 0

NASIB Ganjar Pranowo yang digadang-gadang sebagai Bakal Calon Presiden yang didukung Presiden Joko Widodo hingga kini belum jelas benar. Apakah dia bakal diajukan PDIP belum tentu juga. Karena di internal PDIP sendiri juga figur Puan Maharani masih diunggulkan sebagai Bacapres juga yang disokong Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga ibunya, sama-sama trah Soekarno. Sementara, jika PDIP memang tidak mencalonkan Ganjar, maka sekoci untuk Ganjar adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dimotori Golkar, PPP, dan PAN. Namun, tampaknya KIB juga tidak solid. Pasalnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga tampaknya sama-sama ingin maju sebagai Bacapres Golkar. Sehingga, nasib Ganjar juga masih terkatung-katung belum tentu dicalonkan KIB. Sementara, Menhan yang juga Ketum Gerindara Prabowo Subianto mendapat sinyal dari Presiden Jokowi yang akan mendukungnya maju sebagai Bacapres. Tapi, Prabowo “dihadang” dengan kasus Komponen Cadangan (Komcad). Dari nama-nama bursa Bacapres, hanya Anies Baswedan saja yang selama ini masih terbilang bebas ke mana-mana menemui relawan dan pendukungnya. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat semua ini? Ikuti dialognya wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (7/11/2022).    Ini ada hal yang menarik karena kemarin ternyata pertemuan antara KIB di Makassar tidak menghasilkan kesepakatan siapa yang akan diusung. Nah, yang menarik lagi, kan kita tahu Golkar ngotot, maunya dia yang jadi calon Presiden, tapi kemudian alasan yang dikemukakan secara formal oleh Airlangga Hartarto adalah menunggu 1-2 lagi anggota koalisi yang baru. Ya, itu artinya Airlangga paham bahwa Jokowi tidak akan bakal memaksakan calon dia tuh. Karena bukan sekadar Jokowi nggak mampu memaksakan, tapi fakta di lapangan bahwa calon Pak Jokowi, Ganjar itu makin lama semakin kacau pendukungnya. Jadi, PDIP tetap akan berupaya untuk memasang duri di sepanjang perjalanan politik Ganjar. Dan kelihatannya Pak Jokowi berbalik itu ke arah Pak Prabowo. Jadi, kira-kira KIB sinyalnya begitu, tunggu Prabowo saja sekalian gabungkan dengan Gerindra. Semua ini kan sinyalnya Pak Jokowi tuh. Jadi, Airlangga juga menganggap mungkin Pak Jokowi ingin Prabowo Subianto – Airlangga Hartarto yang maju sebagai pengganti beliau. Tapi, kita menduga-duga hal yang nggak kita inginkan sebetulnya. Ngapain sih semua orang menunggu restu Pak Jokowi, menunggu sinyal sana sinyal sini. Tetapi dari awal kan kita sudah prediksi bahwa KIB itu kan Koalisi Indonesia Berantakan. Sekarang ini makin berantakan. Sebentar lagi Koalisi Indonesia Bubar. Atau jangan-jangan menunggu sinyal dari Pak Jokowi sendiri, karena ini kan juga masih terus berlangsung musyawarah rakyat, musyawarah yang dilakukan oleh Projo. Dan saya membaca ini kemarin rupanya dilaksanakan di Sumatera Barat, di Padang, dan ditolak oleh mahasiswa karena berlangsung di kampus dan itu dianggap menggunakan politisasi kampus. Itu kayak tikus masuk ke sarang kucing. Kacau juga idenya. Ngapain datang ke Padang. Tetapi, memang kemampuan kita untuk menduga kekacauan kan dengan mudah dari awal kita tahu bahwa pasti ini akan bubar. Jadi, kalau dia batal di Padang karena ditolak itu artinya moral panitia ini juga hancur di mana-mana. Nanti dia pindah ke Palembang ditolak juga tuh. Jadi, mungkin sudah saatnya diucapkan saja supaya ngapain terus-menerus berupaya untuk membujuk rakyat. Padahal, elektabilitas Pak Jokowi sudah enggak diperlukan karena beliau sudah selesai. Jadi, enggak jelas kan ini musyawarah rakyat buat apa? Dari awal Jokowi bahkan sudah ogah menjenguk-jenguk musyawarah itu, sejak dari Ujung Pandang yang kedua juga sudah degradasi. Karena Jokowi sudah sibuk untuk nyari-nyari koalisi. Jadi, ngapain lagi itu musyawarah rakyat. Tetapi, tetap mau memperlihatkan bahwa relawan ini utuh. Namanya relawan ya utuh kalau amplopnya tebal. Makanya saya mikir-mikir kenapa mereka memilih Sumatera Barat, sementara yang di Makassar pun dibatalkan. Kita tahu kan dan mereka juga sangat tahu bahwa ini dari dua pilpres juga itu bukan daerah Jokowi. Di sana kekalahan Pak Jokowi justru telak. Ya, dari awal kan ide musyawarah rakyat hanya untuk menyenangkan hati Jokowi. Relawan direkrutlah, bahkan banyak akademisi yang jadi penasihat dari musra ini. Padahal, ngapain nih fungsinya dosen-dosen itu, dosen UI, dosen Gajah Mada, segala macam jadi penasihat dari musyawarah rakyat, tanpa tahu apa arahnya. Jadi, sebetulnya memang ada paket yang lengkap itu, bahkan pasti dibayar mahallah konsultan-konsultan akademis ini. Tapi dia sendiri nggak paham musyawarah itu mau ngapain. Demi apa itu? Demi memperpanjang masa jabatan presiden atau lebih menandingi musyawarah MPR? Jadi nggak jelas demi apa. Tetapi, yang jelas demi mengelu-elukan Ganjar tuh. Dan, agak ajaib, misalnya hal yang sudah jelas itu buat Ganjar, tapi kalangan akademisi masih menganggap itu netral. Ini gila kan? Cara berpikir dungu itu sudah masuk juga pada dosen-dosen UI, UGM, IPB, yang direkrut untuk jadi Dewan Pengawas dan Dewan Pengarah. Arahnya sekarang berantakan. Mestinya, ada semacam kelegaan dari panitia ini untuk mengatakan kami hentikan karena ada penolakan. Nanti ada yang mengatakan, kan di Padang jadi ditolak, ya pasti. Di tempat lain juga pastinya diam-diam sebenarnya orang enggak peduli lagi karena di depan mata kita yang bersaing itu Anies dan Ganjar. Dan Anies sudah lari lebih cepat daripada musyawarah rakyat. Jadi, bayangkan, misalnya, Anies ada di depan sekarang, Anies sudah lari di depan, tapi masih ada musyawarah rakyat juga. Jadi orang bingung ini mau ngapain. Bilang saja bahwa musyawarah undang Anies saja supaya jelas. Tapi takut kan. Musra ini takut masuk ke dalam wilayah di mana Anies bisa dimunculkan di Musra. Nanti orang bingung. Dan saya kira dengan situasi semacam itu kita jadi memahami ya kalau Ganjar kemudian ada indikasi yang melawan lagi PDIP. Kenapa? Ini kan kita baca di DPRD Jawa Tengah, itu mulai muncul protes karena ternyata Ganjar Pranowo nggak pernah datang kalau diundang rapat oleh DPRD Jawa Tengah, karena sibuk keliling-keliling nyapres. Bagaimana dia enggak sibuk keliling nyapres kalau Anies sudah keliling? Ya, itu Ibu Megawati banyak peluru buat pelan-pelan disiksalah Ganjar itu dengan perintah DPP. Tapi tetap kita akan tunggu Ibu Mega juga harus jelas memberitahu bahwa calon kami bukan Ganjar. Paling enggak dia bilang begitu. Karena dia memang belum ada calon. Jangan takut karena mungkin Puan belum fiks di situ, tetapi dia juga harus sebutkan bahwa calon kami bukan Ganjar, agar tahu dirilah sebetulnya. Jadi, sebetulnya dari awal kita duga keras bahwa permainan headline ini akhirnya dibatalkan oleh munculnya Anies di Medan itu. Anies di Medan ini bisa dua minggu muncul di headline terus. Sementara itu headline-nya Ganjar ternyata dia pemalas, ternyata dia enggak ngurus Jawa Tengah, lalu akan dikeluarkan lagi oleh PDIP. Ini buktinya, stunting di Jawa Tengah masih tinggi, ini buktinya kerusakan lingkungan, ini buktinya banjir segala macam. Jadi, PDIP sebetulnya yang akan ganjal Ganjar sendiri, diberi ganjaran oleh PDIP. Kalau kita lihat hari ini, sebenarnya seperti Anda sebutkan tadi, KIB pasti bubar gitu ya. Kalau tidak bubar justru KIB yang akan diakuisisi oleh yang lain gitu. Kalau bahasanya Pak Airlangga menunggu 1-2 partai lain. Tapi mungkin dari persepsi itu kita lihat justru KIB nanti yang akan di take over oleh koalisi yang lain. Memang begitu. Dan, ini semua menandakan bahwa makin lama Pak Jokowi makin lemah. Dia nggak punya grade lagi, tuh. Dia kasih sinyal supaya cepat-cepat dong, jangan rangkul-rangkulan saja. Airlangga bilang pegang tangan saja belum apalagi rangkul-rangkulan. Kira-kira begitu sinyalnya. Tapi bagus juga Golkar mulai kasih sinyal bahwa dia mandiri dan partai-partai lain pasti akan belajar dari Golkar. Dan Golkar tahu cara memeras yang cerdas. Kan Airlangga bilang tunggu lagi satu partai. Itu artinya, dia tahu siapa yang mesti dia gaet di situ, supaya Airlangga jadi firm sebagai calon presiden. Itu bagus juga. Jadi, paling tidak ada tiga calon presiden, walaupun tiga-tiganya kita nggak peduli. Oke, mari kita ngomongin realitasnya dulu. Jadi, kelihatannya sekarang yang real ini berarti setidaknya ada tiga kubu/koalisi. Pertama, koalisinya Anies (Nasdem, Demokrat, dan PKS) yang katanya sudah hampir selesai (90%); kedua, kubu PDIP, itu jelas dia tidak akan goyah dalam situasi semacam itu, yang terjadi nanti dia akan menarik partai lain. Ketiga, PKB dan Gerindra.  Sementara KIB ini potensinya mungkin akan diserap oleh Prabowo atau PDIP. Iya, itu saja. Dan, Airlangga kelihatan senyumnya bagus saja walaupun dia faktor akhirnya kan. Jadi, Golkar sekarang berbalik, Golkarlah yang menawan dua blok yang tadi itu. Bahkan, Golkar masih kasih sinyal bahwa dia masih akan tunggu mungkin nada terakhir dari Pak Jokowi itu. Jadi kelihatan betul bahwa pemilu ke depan itu nggak ada gunanya sebetulnya. Atau senyum terakhir di depan Jokowi karena persiapan mentalnya buruk. Sementara itu, calon presiden yang kita butuhkan adalah orang yang sudah beredar untuk memberitahu rakyat bahwa ini mandat dia, bahwa ini proposal dia untuk bangsa ke depan. Jadi, kita menunggu presiden untuk ajukan proposal, bukan kasak-kusuk di antara partai. Kasak-kusuk itu penyebabnya karena 20% itu. Sudahlah, kita mau mendengar bahwa Anies mau jadi calon presiden, oke ini konsep saya. Ganjar begini kasih konsepnya saja itu. Tunggu koalisi itu belakangan saja kan. Demikian juga Prabowo. Kan semua presiden di Amerika itu selalu sudah siap dengan bukunya. Dulu Bill Clinton mulai dengan bikin buku People First (Dahulukan Rakyat), Obama juga bikin buku Keberanian untuk Berharap. Jadi, semua calon presiden nggak usah peduliin kasak kusuk. Tapi, mereka mesti beredar. Nah, masalahnya Anies sudah bebas dari birokrasi maka dia beredar. Ganjar belum bebas dari birokrasi makanya dia dihajar. Jadi, sekarang ini justru secara mengejutkan Ganjar yang selama ini dielu-elukan dan dianggap ini orang yang tadinya akan dapat blessing dari Pak Jokowi malah nasibnya makin nggak jelas setelah pertemuan Makasar ini ya. Saya kira Ganjar banyak minum obat sekarang, obat penenang gitu. Karena kalaupun dia ditolak Pak Jokowi atau ditolak PDIP ya nggak ada soal, tetapi yang terjadi dia ditolak pada saat Anies dielu-eluhkan. Itu soalnya tuh. Ganjar lakukan fight back-lah. Pastikanlah, saya Ganjar Pranowo, saya ingin jadi presiden dan jika saya dihalangi oleh PDP maka saya akan lompati pagar PDIP atau saya keluar dengan baik-baik. Kan keluar PDIP itu hanya dengan dua cara, lewat pintu atau bongkar genteng. Tapi, itu orang melihat sebagai satu tindakan otentik dari seorang capres, bukan nunggu diombang-ambingkan. Makin lama Ganjar mentalnya juga terombang-ambing. Padahal, Anies sudah dengan firm kasih pidato tentang keadilan sosial, Anies bahkan tegaskan perubahan atau tidak. Jadi, nadanya sudah naik. Kemaren dia masih ragu-ragu. Begitu dia ketemu massa, emosi, ego, intelektualnya itu tumbuh. Nah, kita tunggu juga Ganjar begitu. Ganjar santai-santai ya nggak ada isinya kan. Mondar-mandir kiri kanan, tapi apa yang dia ucapkan. Kira-kira begitu. (ida/sws)

Paparkan Kedaulatan Ekonomi, Ketua DPD RI Kutip Hadits

BY FNN Senin, 07 November 2022 16:31:25 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengutip Hadits Riwayat Ahmad untuk memaparkan bagaimana kedaulatan ekonomi di Republik ini harus diimplementasikan. Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual di Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah se-Indonesia, Senin (7/11/2022), di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. “Sistem ekonomi Pancasila sudah sangat jelas, negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk, (untuk) menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” kata LaNyalla. Menurut LaNyalla, konsepsi Ekonomi Pancasila itu sejalan dengan konsep ekonomi Islam, di mana Public Goods dikategorikan dalam tiga sektor strategis yaitu air, ladang atau hutan, dan api atau energi. Ketiganya itu harus dikuasai Negara. “Bahkan dalam hadist Riwayat Ahmad, diharamkan harganya. Artinya tidak boleh dikomersialkan menjadi Commercial Goods. Seperti tertulis dalam Hadist Riwayat Ahmad, yang artinya; \'Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya\',\" tegas LaNyalla. Contoh konkret dalam perspektif di atas adalah bagaimana Sahabat Usman bin Affan diperintah oleh Rasul untuk membeli sumur air milik seorang Yahudi di Madinah saat itu, yang kemudian setelah dibeli, dia gratiskan airnya untuk seluruh penduduk Madinah. Sampai hari ini, sumur itu dikenal dengan nama sumur Usman. “Sehingga ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik nasional maupun asing,” ulas LaNyalla dalam kegiatan yang mengusung tema, \'Reformasi Hukum Indonesia: Wajah Hukum adalah Wajah Peradaban\'. Dalam hal pembagian, Senator asal Jawa Timur itu menilai terdapat garis demarkasi tegas antara wilayah public goods dan commercial goods, serta irisan di antara keduanya. Sehingga terjadi public, privat, people, partnership. “Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, termasuk sumber daya di daerahnya. Sehingga keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita,” ujar LaNyalla. Dikatakan, hal itu merupakan sistem asli yang lahir dari pemikiran luhur para pendiri bangsa, yang berbeda dengan Isme-Isme yang ada saat itu, seperti Liberalisme di Barat atau Komunisme di Timur. “Oleh karena itu, saya menawarkan Peta Jalan untuk mengembalikan Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dengan cara, kita kembalikan UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan kelemahannya dengan cara yang benar, bukan diganti total seperti saat Amandemen 1999-2002 silam,” pungkasnya. Sebab, hari ini, imbuhnya, Indonesia perlahan tapi pasti, menjadi bangsa yang individualis, liberal, sekuler dan kapitalistik. (mth/*)

Hebatnya Muhammadiyah Tidak Ikut Menari Dalam Irama Gendang Rezim Laknat Tentang Terorisme dan Radikalisme

BY FNN Senin, 07 November 2022 15:10:08 0

Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ketua LDK PWM DKI DI kala Ormas-ormas lain sibuk dengan urusan deradikalisasi yang disuarakan dan menjadi proyek BNPT tapi Muhammadiyah tidak tertarik. Kalau Ormas-ormas lain tergiur sampai ngeces melihat duit dalam program itu tapi Muhammadiyah tidak tertarik tuh. Itu kenapa? Karena Muhammadiyah udah terlalu kaya dan para pengurusnya gak tergiur dengan uang hamis bin bau anyir itu yang akan merugikan dan sebagai tertuduh umat Islam sendiri. Muhammadiyah lahir sebelum Indonesia merdeka. Dan sudah biasa menghadapi penjajah dan hafal betul tingkah pola penjajah dalam program Devide Et Impera-nya. Jadi jangan ajari Muhammadiyah dalam hal terorisme, radikalisme, ekstrisme dll. Itu udah kuno dan basi. Oleh karena itu tatkala Kepala BNPT Boy Rafli Amar berbicara di Muhammadiyah tentang hal itu di depan Ketum Muhammadiyah dan jajarannya yang saat itu ayahanda Prof. Dr. Din Syamsudin dkk tidak mendapat respon. Malah direspon sebaliknya. Bicara dan ajarin Muhammadiyah tentang terorisme, radikalisme, ekstrisme itu sama aja menggaramin air laut. Bukan Muhammadiyah sok tahu. Tapi Muhammadiyah tahu persis agenda apa di balik itu semua. Yang dirugikan pasti Umat Islam. Jadi Muhammadiyah gak mau bersekutu dengan yang hanya merugikan umat Islam. Kalau Ormas lain silakan. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Ada tetangga Ormas sebelah Lembaga Dakwahnya merilis tentang program deradikalisasi ke pemerintah kemudian meminta sebagian kelompok dalam Islam agar dilarang di Indonesia. Dan, lagi-lagi Muhammadiyah tidak tertarik dengan ide nyeleneh itu yang tercium bau sengat banyak cuan dalam proyek itu. Ini tergambar dalam pidato pengukuhan profesornya dalam bidang sosiologi yakni Ketum Muhammadiyah ayahanda Haidar Nasir. Beliau bukan memperkuat apa yang selalu digembar gemborkan pihak sebelah tentang moderasi beragama tapi beliau malah mengusulkan Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi. Kalau moderasi seperti ini tak ada yang dirugikan apalagi umat Islam. Begitulah kalau orang pintar melihat satu permasalahan yang tanpa ada harapan dapat jatah cuan di balik itu atau noting to lose. Sekali lagi jangan ajari Bebek dan Ikan Berenang karena hanya akan sia-sia. Sebagaimana jangan ajarin dan ajak-ajak Muhammadiyah menjadi Ormas yang Phobia kepada Islam dan umat Islam. Kalau mau jadi phobiaislam sendiri saja gak usah ajak-ajak yang lain ikut dengan kalian. Muhammadiyah masih banyak kerjaan. Masih banyak umat Islam yang belum terlayani di AUM-AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) seperti sekolah-sekolah, kampus-kampus, rumah-rumah sakit dan tempat-tempat yang lain dengan baik dan sempurna. Sekali lagi Muhammadiyah terlalu kaya dan tidak ikut memburu cuan dengan Memakan Bangkai sudara seiman dalam Islam. Warga persyerikatan tidak terdidik dengan hal seperti itu. Jiwa sosial di Muhammadiyah cukup tinggi sehingga gak ngiler memburu harta Islamphobia yang diprogramkan rezim laknatullah. Di muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Solo nanti akan menguatkan hal itu. Selamat bermuktamar. Semoga sukses. Nasrumminallah Wafathun Qoriib, wa Basysyiril mukminin. Wallahu A\'lam. (*)

Siapa Bilang Hak Suara Anda (Vote) Tidak Akan Membuat Perubahan? It All Matters

BY FNN Senin, 07 November 2022 14:46:55 0

Jangan pernah berpikir, hak suara anda itu tidak berguna. Sebaliknya, hak suara anda itu sangat berguna dan juallah semahal mungkin untuk membuat perubahan demi kepentingan bangsa dan negara. Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global PRESIDEN Barrack Obama sebelum menjadi State Senator di Illinois dan menjadi Presiden USA adalah seorang activist, tempatnya sebagai community activist. Apa itu community activist? Community activist adalah mereka yang secara volunteer mau meluangkan waktu untuk membantu masyarakat di sekitar guna mengatasi masalah yang dihadapi warga setempat, dalam segala hal, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, usaha, politik, sosial, hukum dan budaya. Intinya, seorang community activist adalah berkorban dan mengorbankan diri untuk membantu masyarakat setempat. Itulah yang dilakukan oleh Barrack Obama ketika belum terkenal dan dikenal di USA, jauh sebelum menjadi State Senator. Activist democracy dan activism di Forum Tanah Air (FTA) USA, FTA GLOBAL dan FTA-RI Nasional Indonesia adalah secara prinsip sama dengan community activist, hanya kita lebih fokus dalam urusan politik, ekonomi dan demokrasi. Namun demikian, sebagai activist kalian bebas memilih issue dan kegiatan yang kalian sukai untuk membantu masyarakat di sekitar anda. Kebutuhan yang sangat Penting in my view saat ini adalah memberikan edukasi publik untuk menjadi pemilik suara (voters) yang intelligence, brilliance dan punya harga diri. Kalian semua bisa menjadi seorang activist untuk bisa mengajak orang lain menjadi voters yang intelligence, brilliance dan punya harga diri dengan melakukan kegiatan avtivism didaerah kalian masing-masing. Jangan kalian jual hak suara kalian (vote) dengan harga yang sangat murah, Rp 50.000 atau Rp 100.000, tetapi mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Pentingnya bagi rakyat untuk memahami politik, paling tidak menjadi well-informed voters, kalau tidak bisa menjadi voters yang brilliance dan intelligence! Siapa itu voters yang intelligence dan brilliance? Tahukah mengapa Socrates itu awalnya tidak menyukai demokrasi dan demokrasi di Athen, Greece waktu itu diledekin oleh Socrates sebagai: Government of the MOB, by the MOB and for the MOB. The MOB yang dimaksud oleh Socrates adalah:  1). Ignorance voters 2). Un-informed voters 3). Ill-informed voters 4). Mis-informed voters 5). Mislead voters. Karena itu dalam demokrasi modern mulai 18th century onward, kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan demokrasi kuno diperbaiki dan ditutup dengan pillar demokrasi ke # 4 yang disebut Free Media atau Free Press, dengan freedom of the press, yang memiliki tugas dan tanggung-jawab to inform the public....! Kalau idealism journalism di Indonesia dijual murah demi isi perut, dibuat memeras dan cari duit, yang salah bukan demokrasi atau freedom of the press, tapi mental journalIist-nya....! Mendukung seorang Capres itu boleh-boleh saja dan saya tidak against any candidate. Yang saya inginkan, jadilah voters yang intelligence dan jangan mau dikibuli oleh Capres, Caleg, Cagub, Cawali, Cabup dan partai politik. Gunakan hak suara anda (vote) untuk memaksa para kandidat itu untuk membuat perubahan politik dan ekonomi lewat janji politik dan kontrak sosial secara tertulis, dengan materai Rp 10.000 dengan saksi-saksi dan kalau perlu dilegalisir di Notaris....! Karena perubahan politik lewat jalur conventional sudah tidak didengar oleh penguasa. Demo dan protes rakyat itu mudah tersalurkan dan cepat didengar pejabat negara yang punya rasa “malu” terhadap rakyat, punya rasa malu terhadap kedaulatan tertinggi rakyat, terhadap mandat yang diterima dari rakyat, tahu diri bahwa setiap bulan itu makan gaji juga dari uang rakyat, dan memiliki etika politik yang tinggi seperti di negara maju....! Lho wong ini berhadapan dengan pejabat negara dan regime ijazah palsu, tukang pembohong nomer wahid, the king of lip service rai gedhek, the king of HOAX maker, tidak punya malu terhadap kedaulatan tertinggi rakyat, bermental komunis, tidak punya rasa malu bahwasanya jabatan yang didudukinya itu adalah hasil mandat dari rakyat yang sifatnya sementara, gaji tiap bulan yang mereka makan juga uang dari rakyat. Pejabat negara dengan rai gedhek seperti itu sulit didemo dan diprotes dengan cara conventional....! Biar kalian demo dan protest teriak-teriak sampai mampus, tidak akan digubris oleh pejabat negara yang tidak punya malu, rai gedhek dan bermental komunis...! Satu-satunya jalan untuk memaksakan perubahan politik dari bawah ke atas adalah melakukan “long term demo” dengan specific Target dan strategy untuk mencapai tujuan demo dengan menciptakan Tekanan Ekonomi dan Tekanan Politik. Demo dan protes tanpa menciptakan Tekanan Ekonomi dan Tekanan Politik, sama saja bohong, hanya akan mendapatkan perhatian dari Media massa, media electronic dan media sosial. Hasilnya big zero insignificant...! Cara lain yang bisa ditempuh untuk memaksakan perubahan dari bawah ke atas adalah dengan membuat “janji politik dan kontrak sosial” secara tertulis dengan semua kandidat, untuk dipaksa membuat perubahan politik dan ekonomi lewat janji politik dan kontrak sosial. Bikinlah janji politik dan kontrak sosial itu secara tertulis, dengan saksi-saksi dan materai Rp 10.000 dan kemudian dilegalisir di Notaris. Ada 5 perubahan politik dan ekonomi yang minimal harus dituntut, dan sudah saya sebutkan berkali-kali dalam article sebelumnya. Simpan surat perjanjian dan kontrak sosial itu untuk keperluan kedepan...! Itu baru voters yang brilliance dan intelligence...! Karena suara kalian tidak gratis, dukungan anda punya nilai dan nilainya sangat mahal bagi partai politik dan semua kandidat...! Jangan pernah berpikir, hak suara anda itu tidak berguna. Sebaliknya, hak suara anda itu sangat berguna dan juallah semahal mungkin untuk membuat perubahan demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan partai politik, Capres atau Caleg...! Ketika kalian mulai jual mahal dengan hak suara anda, tidak memberikan dukungan secara gratis, maka para petinggi partai politik, kader partai politik, anggota DPR, Capres dan Caleg akan tunduk dan menghormati kalian. Trust me on this....! (*)

LQ Indonesia Law Firm Diundang Kemenkeu Terkait RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

BY FNN Senin, 07 November 2022 12:28:34 0

Surabaya, FNN – Maraknya kasus gagal bayar yang terjadi di Indonesia saat ini baik dari Koperasi maupun sektor keuangan yang telah diawasi Otoritas Jasa Keuangan tidak menutup kemungkinan terjadi gagal bayar seperti kasus fenomenal saat ini yakni kasus gagal bayar Koperasi Indosurya yang telah merugikan para nasabah tersebut hingga mencapai ratusan triliun. Pemerintah dalam hal ini lalai dalam mengawasi sektor-sektor keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat sehingga menelan banyak korban (rakyat), khususnya OJK, KEMENKOP, BAPPEBTI dan lembaga pengawas keuangan lainnya.  LQ Indonesia Law Firm seperti diketahui berprestasi menangani berbagai kasus seperti gagal bayar, investasi bodong dalam bentuk koperasi simpan pinjam, robot trading, reksa dana, MTN, investasi sembako, dan lainnya. “Kasus-kasus yang kami tangani yakni Koperasi Indosurya, Koperasi Sejahtera Bersama, Robot Trading DNA PRO, Auto Trade Gold, Net 89, Mahkota, Oso Sekuritas, dan lainnya,” kata Managing Partner LQ Indonesia Law Firm Surabaya Adv. Rizki Indra Permana, SH, MH. “Dalam penanganan perkara kami sangat totalitas dalam membela dan meperjuangkan hak-hak korban klien kami, maka dari itu kami sangat vokal dalam menyuarakan isi hati para korban yang ingin mendapatkan keadilan. Rizki Indra Permana menuturkan, maraknya kasus penipuan dengan modus menghimpun dana masyarakat dengan alibi investasi dan Koperasi Simpan Pinjam dengan menjanjikan bunga cukup besar serta sudah mendapatkan pengawasan dari KEMENKOP dan OJK. “Bukan hanya sekali dua kali kasus yang serupa terjadi, tetapi banyaknya pelaku-pelaku yang memanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri dengan modus berupa Koperasi Simpan Pinjam dan investasi. Dari beberapa kasus yang sedang ditangani LQ Indonesia Law Firm telah dilaporkan resmi ke pada pihak Kepolisian RI dan beberapa kasus sudah masuk dalam persidangan,” tuturnya. ”Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Sektor Keuangan) mempercayai LQ Indonesia untuk andil dalam Penyusunan atau Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait KSP/USP,” ungkapnya. Dengan diselengarakannya konsultasi publik ini yang mengundang LQ Indonesia Law Firm untuk berkontribusi dalam pemikiran dan sebuah ide gagasan diharapkan mendapat sebuah pandangan dan masukan terkait Rancangan Undang-Undang KSP/USP untuk kepastian para korban. Rizki Indra Permana berharap, agar dengan dibentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terkait KSP/ USP dapat mengatur kehidupan dalam suatu negeri supaya masyarakat memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Selain itu pelaku yang menggunakan berbagai modus untuk melakukan penipuan terkait Koperasi Simpan Pinjam dan Investasi Bodong tidak dapat berkutik dengan pembelaan yang dilakukan karena adanya undang-undang tersebut, dan hak-hak korban dapat dikembalikan sepenuhnya,” ujarnya. Ia menjelaskan, diundangnya LQ Indonesia Lawfirm membuktikan bahwa pemerintah sudah mengakui eksistensi dan prestasi serta sumbangsih LQ dalam penegakan hukum kasus koperasi dan gagal bayar sektor keuangan. LQ Indonesia Law Firm dapat dihubungi di 08174890999 (Jabodetabek) dan hotline 081804544489 (Surabaya) untuk memberikan bantuan hukum terkait permasalahan hukum dan siap dalam penanganan perkara secara cepat dan tepat,“ pungkasnya. (mth/*)

Penyerapan APBN Rendah Mencerminkan Pengelolaan Keuangan Negara Gagal

BY FNN Senin, 07 November 2022 12:03:02 0

“Artinya kalau memang punya belanja yang belum terserap ya kita pastikan diserap berkualitas, bukan kemudian harus jor-joran dibelanjakan,” jelas Febrio dalam kesempatan yang sama.  Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) INI jelas telah menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Surplus APBN begitu besar tapi PPN dan harga BBM dinaikkan dengan alasan APBN Akan Jebol, yang belakangan terbukti hanya isapan jempol alias pembohongan publik, dan kejahatan kepada rakyat? Tingkat penyerapan APBN begitu rendah, inflasi pangan sangat tinggi, pemerintah seharusnya membelanjakan APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok bawah. Tapi ini malah sebaliknya, menaikkan PPN dan harga BBM. Kok bisa pemerintah begitu jahat terhadap rakyatnya? Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, sisa uang belanja negara yang belum terserap nantinya bisa menjadi dana tambahan atau cadangan untuk pemerintah untuk APBN 2023. Apa itu tidak salah? Apa BKF tidak mengerti, bahwa APBN 2022 yang tidak terserap tidak bisa digunakan untuk APBN 2023? Penyesatan informasi? Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jum’at (28/10/2022), menyebutkan, tahun 2022 tersisa dua bulan lagi, namun masih ada Rp 1.200 triliun belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih belum terealisasi.Ia menjelaskan, di sisa akhir 2022, dari pagu belanja negara di dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun, pemerintah baru merealisasikan belanja sebesar Rp 1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6% hingga 30 September 2022.Artinya masih ada Rp 1.192,5 triliun yang belum diserap atau dibelanjakan.“Daftar belanja kita ada Rp 3.000 triliun, kalau itu dieksekusi semuanya, itu masih ada Rp 1.200 triliun yang akan di-spend (dibelanjakan) dalam 2 bulan ke depan. That\'s really big money,” jelas Sri Mulyani dalam seminar yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (28/10/2022). Dengan anggaran belanja yang belum terserap tersebut, Sri Mulyani meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2022 masih akan kuat, bahkan diperkirakan lebih tinggi dari Kuartal II-2022 yang mencapai 5,44% (year on year/yoy).Febrio menambahkan, untuk sisa belanja negara yang sekira Rp 1.200 triliun itu bukan artinya harus dihabiskan atau dibelanjakan.Menurut pemerintah, pasalnya untuk membelanjakan uang sebesar itu pada sisa akhir tahun menjadi tantangan tersendiri.“Artinya kalau memang punya belanja yang belum terserap ya kita pastikan diserap berkualitas, bukan kemudian harus jor-joran dibelanjakan,” jelas Febrio dalam kesempatan yang sama. Sehingga apabila belanja negara dalam APBN 2022 tidak bisa terserap dengan baik, maka artinya pemerintah bisa menghemat anggaran dengan konteks belanja yang berkualitas. Seperti dilansir CNBC Indonesia, Jumat (28/10/2022 19:14 WIB), sisa uang belanja negara yang belum terserap itu, kata Febrio, nantinya bisa menjadi dana tambahan atau cadangan pemerintah untuk APBN 2023.“Jadi, tahun depan itu kita antisipasi menghadapi ketidakpastian, bahwa karena ketidakpastian tinggi tahun depan, kita pastikan bahwa kita akan punya cash buffer yang cukup dari tahun 2022,” jelas Febrio. (*)

Kejahatan dan Kelicikan Manusia Iblis

BY FNN Senin, 07 November 2022 10:41:06 0

Bergaya mengejar bayangan radikalisme, terorisme, intoleran, dan bahkan fatamorgana politik identitas, rekayasa mereka sendiri. Dialah sebenarnya yang sedang memangsa bangsa dan negara ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KALAU itu Nash pasti akan terjadi karena semua ada genggaman pemilik yang serba Maha. Syetan atau Iblis akan menggangu manusia itu nash akan terjadi sampai saatnya bumi akan dihancurkan (hari Kiamat). Hanya ketika Syetan atau Iblis akan menggangu atau memusuhi manusia tetap ada rambu perjanjian yang syetan tidak akan bisa menerjang atau melanggarnya, yaitu ketika pada manusia berisi iman. Syetan atau Iblis akan melemah, mengecil dan menjauh. Ketika turun surat An Nash – Syetan atau Iblis bisa berwujud manusia ketika itu syetan, ia bisa masuk melalui aliran darah anak Adam (manusia), manusia bisa berubah menjadi liar, sadis, jahat, dan melebihi liciknya Iblis yang hanya tugas sebagai pembisik. Muncullah permusuhan saling memperdayai, saling bunuh antar manusia, bahkan saling memangsa sesama manusia yang mengaku umat beragama, apalagi dengan manusia bernyawa Dajjal. Manusia akan hilang kemanusiaannya berubah menjadi manusia hewan dan lebih hina karena akan sampai saling membunuh satu sama lain. Wahn yaitu  awal lahirnya manusia kapitalis yang buas, jahat, dan licik. Indonesia lahir dari perjuangan para syuhada ulama dan sebagian manusia sufi yang melahirkan rambu penjaga aturan keseimbangan hidup bernegara yang bhineka dan diharapkan bisa hidup bersama dengan damai, kemudian dihancurkan oleh para Syetan atau Iblis Oligarki yang nafsunya hanya untuk mengejar dunia. Semua terperangkap di dalamnya hanya alasan nafsu, butuh makan dan udud. Mereka terus bermain akrobatik memutar balikan kebenaran sampai UUD ‘45 dan Pancasila diporak-porandakan. Anehnya mereka masih mengaku paling pancasilais. Bergaya mengejar bayangan radikalisme, terorisme, intoleran, dan bahkan fatamorgana politik identitas, rekayasa mereka sendiri. Dialah sebenarnya yang sedang memangsa bangsa dan negara ini. Bergaya negarawan – menipu diri memanipulasi kalimat dalam Pancasila hanyalah ucapan tanpa makna. Bahkan, sampai mengatakan bahwa agama adalah musuh Pancasila. Kondisi ini hanya bisa diatasi dengan bersatunya umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia, sadar semua dalam bahaya dan harus bisa membasmi Syetan atau Iblis yang telah menyesatkan konstitusi dasar negara kita. Segera kembalikan dan kembali ke Pancasila dan UUD ‘45 asli, jalannya adalah Revolusi! (*)

Hampir Dapat Dipastikan KTT G20 Gagal

BY FNN Ahad, 06 November 2022 23:28:49 0

Jelas klaim ini tidak sesuai fakta, apakah bangsa ini tidak ada rasa malu lagi, “membajak” prestasi pihak lain, pihak internasional, untuk diakui sebagai miliknya? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BAHWA KTT G20 bakal gagal, sudah terbayang sejak lama. Seharusnya Indonesia bersikap realistis atas kemungkinan gagal ini. Sikap realistis ini akan lebih dihargai, karena kegagalan KTT G20 akibat terjadi perang Rusia dan Ukraina (dengan dukungan NATO). Tepatnya akibat serangan Rusia ke Ukraina. Perang ini membuat anggota G20 terpecah, bahkan konfrontasi langsung di antara mereka, antara Rusia dan NATO. Dalam kondisi seperti ini, berapa besar kemungkinan mereka dapat duduk berdampingan di dalam KTT G20 seolah-olah tidak ada apa-apa? Sebagian besar anggota G20 adalah anggota NATO (7 negara) dan sekutu dekat NATO (3 negara: Jepang, Korea, Australia). Sikap NATO terhadap Rusia terkait Ukraina sangat jelas. Sejak 2014, NATO mengutuk keras aneksasi (menurut NATO) yang dilakukan Rusia terhadap teritori Ukraina, Crimea, serta tidak mengakui pendudukan ini. Serangan Rusia atas Ukraina pada Februari lalu mendapat respons langsung dari NATO, yang secara terbuka memberi bantuan kepada Ukraina dalam segala hal untuk mempertahankan teritorinya, sekaligus memberi sanksi kepada Rusia. Bantuan kepada Ukraina datang dari seluruh negara anggota NATO. Tentu saja bantuan dari AS sangat menentukan. Oleh karena itu, kegagalan KTT G20 bukan hanya tidak akan menghasilkan komunike dalam bidang apapun, tetapi lebih dari itu. Hampir dapat dipastikan Joe Biden dan Vladimir Putin tidak akan hadir, begitu juga dengan anggota teras NATO lainnya. Apa artinya KTT G20 tanpa kehadiran langsung kepala negara itu, khususnya AS dan Rusia? Artinya gagal!  Klaim FIF Dalam rilisnya pada 9 September 2022 lalu, Bank Dunia mengungkapkan bahwa lebih dari US$1,4 miliar dalam komitmen keuangan telah diumumkan dan diharapkan lebih banyak lagi dalam beberapa bulan mendatang. Sejauh ini, komitmen telah dibuat oleh Australia, Kanada, China, Komisi Eropa, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, UEA, Inggris Raya, Amerika Serikat, Bill & Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust. Kita ketahui bahwa Financial Intermediary Fund (FIF) didirikan oleh World Bank untuk membantu negara berkembang (negara berpendapatan rendah dan menengah) menangani permasalahan pandemi yang didirikan pada 30 Juni 2022, dan mengadakan pertemuan pertama pada 8-9 September 2022. FIF juga melibatkan tenaga ahli dari WHO. Sejauh ini Bank Dunia berhasil mendapatkan komitmen senilai 1,4 miliar dolar AS dari berbagai negara dan yayasan philantropis dunia. Demikian dalam rilis World Bank pada 9 September 2022 lalu. Tapi, tahukah Anda, Presidensi G20 Indonesia telah mengklaim berhasil mengumpulkan FIF senilai US$1,4 miliar? Jelas klaim ini tidak sesuai fakta, apakah bangsa ini tidak ada rasa malu lagi, “membajak” prestasi pihak lain, pihak internasional, untuk diakui sebagai miliknya? Memang kasihan, bagi mereka yang miskin prestasi. Bisa jadi, mungkin klaim seperti inilah yang menyebabkan KTT G20 bakal gagal. (*)

Logika Cerdas Rocky Gerung: Luhut Cawapres Anies?

BY FNN Ahad, 06 November 2022 19:40:30 0

Dan sekaligus membuka kesempatan agar AHY dapat dipilih sebagai calon wakil presiden Anies, karena yang bersangkutan bukan dari rezim Jokowi selama dua periode ini. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) ROCKY Gerung sungguh sangat cerdas dalam menyampaikan misi di dalam diskusi publik. Sebelumnya elit Nasdem, Ahmad Ali, pernah mencetuskan atau mengusulkan, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai calon Wakil Presiden Anies Baswedan. Tanggapan publik ketika itu datar saja, bahkan bisa dibilang tidak ada reaksi. Sekarang kubu Anies mulai menentukan kriteria calon wakil presiden lebih serius, dan terukur. Apakah kriteria tersebut dari Anies atau dari NasDem, kurang pasti. Begitu mendapat kesempatan emas untuk membahas ini, Rocky Gerung tidak menyia-nyiakannya. Pertama, Rocky Gerung mengatakan bahwa kriteria atau check list yang dibuat kubu Anies Baswedan bukanlah untuk menyaring calon wakil presiden, tetapi untuk menghalangi: siapa saja yang tidak memenuhi kriteria maka tidak bisa menjadi wakil presiden Anies. Ini sebuah pengungkapan yang sangat penting dan brilian. Jelas, Rocky ingin mengatakan kriteria ini untuk mengganjal AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)! Luar biasa. Kedua, berdasarkan kriteria tersebut maka tidak ada satu orangpun yang memenuhi syarat dan bisa menjadi calon wakil presiden Anies. Kecuali hanya satu, yaitu Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Dengan pernyataan ini, Rocky ingin memainkan psikologis pendukung atau relawan Anies, Rocky ingin memancing kemarahan relawan Anies. Karena Rocky tahu bahwa relawan Anies tidak akan setuju kalau LBP menjadi wakil presiden Anies. Sebabnya, LBP dikenal luas sebagai orang yang sangat penting di belakang semua kebijakan Jokowi saat ini, yang banyak menuai protes dari masyarakat luas dan relawan Anies khususnya. Diharapkan, reaksi marah relawan Anies Baswedan dengan sendirinya akan menghentikan kubu Anies mencalonkan Luhut sebagai calon wakil presiden Anies. Bahkan diharapkan akan berdampak lebih luas, bukan hanya Luhut yang mendapat penolakan, tapi semua pihak yang terkait rezim oligarki ini. Artinya, inti dari pernyataan Rocky adalah untuk menutup kemungkinan Anies berkolaborasi dengan oligarki. Dan sekaligus membuka kesempatan agar AHY dapat dipilih sebagai calon wakil presiden Anies, karena yang bersangkutan bukan dari rezim Jokowi selama dua periode ini. Yang lebih hebat lagi, Rocky Gerung bersedia menjadi orang yang dicaci-maki oleh pendukung dan relawan Anies, karena berani “menghina” Anies dengan mendampingi Luhut sebagai wakil presiden Anies. Sungguh brilian! (*)

Mujahid Dakwah Abdullah Said

BY FNN Ahad, 06 November 2022 18:12:05 0

 Abdullah Said adalah mujahid dakwah multi talenta, sebagai sosok teoretisi dan praktisi. Acuan dakwahnya adalah sirah nabawiyyah, yang dalam tempo 23 tahun berhasil membangun peradaban baru. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta GAJAH mati itu meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jasa. Sebuah peribahasa tentang seseorang yang gemar berbuat baik semasa hidupnya, setelah meninggal dunia kebaikannya akan selalu dikenang. Salah satu mujahid dakwah menuju jalan Allah ialah KH Abdullah Said (1945-1998). Sejak belia Abdullah Said sudah menekuni syiar Islam. Pendiri organisasi kemasyarakatan Islam Hidayatullah ini mencurahkan seluruh usianya di jalan dakwah. Sejak muda ia menghayati makna amalan ikhlas lillahi taala. Tidak ada kata lelah dan menyerah dalam usaha menegakkan amar maruf nahi munkar. Ia lahir dengan nama Muhsin Kahar, bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 di Desa Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Ayahnya, Abdul Kahar Syuaib, beliau dai sekaligus imam kampung setempat. Ibundanya, Aisyah. Saat berusia 10 tahun, Muhsin Kahar alias Abdullah Said hijrah ke Makassar, mengikuti ayahnya. Sebelum hijrah ke Makassar, Abdullah Said hanya sempat menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hingga kelas tiga. Pendidikan formalnya tersebut dilanjutkannya di kota tersebut. Lulus dengan predikat terbaik, Muhsin Kahar melanjutkan pada sekolah agama, yakni Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) dengan ikatan dinas enam tahun. Ia pun meneruskan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Makassar. Abdullah hanya bertahan dua semester di kampus tersebut. Sebab, ia merasa tidak memperoleh ilmu baru di bangku kuliah. Antara energi dan waktu yang dikeluarkan dan hasil yang didapat dianggapnya tidak sebanding. Abdullah Said otodidak. Ia membaca banyak buku bertema agama Islam. Di antara penulis favoritnya ialah Buya Hamka, A Hassan, M Isa Anshari, dan M Natsir. Banyak majelis kajian didatanginya pada masa rihlah keilmuan nonformal ini. Begitu pula masjid-masjid tempat menimba ilmu dan hikmah dari sejumlah ulama. Semangat menuntut ilmu membuat Abdullah Said merantau dari satu daerah ke daerah lain. Salah satu daerah tujuannya ialah Ponorogo, Jawa Timur. Ia menyambangi Pondok Modern Darussalam Gontor walaupun hanya sepekan. Abdullah Said lalu menuju Pondok Pesantren Persis Bangil, tempat bertukar pikiran dengan Ustaz Mansyur Hassan. Berkat persahabatannya dengan putra ulama Persatuan Islam (Persis) A Hassan itu, ia kerap diundang untuk menjadi khatib di masjid-masjid Persis. Tiga bulan berikutnya, ia ke Jakarta untuk menimba ilmu dari sejumlah tokoh Muslim di sana. Barulah kemudian kembali ke Sulawesi Selatan untuk berdakwah. Sejak 1966 Ustaz Abdullah berkiprah di persyarikatan Muhammadiyah. Pertama-tama melalui Pemuda Muhammadiyah Cabang Sulsel dan Sultra. Dari persyarikatan tersebut ia mempelajari bagaimana sistem kaderisasi dai berjalan efektif. Inilah bekal yang sangat berharga untuk kelak merintis pesantren dan ormas Hidayatullah. Sebagai aktivis Pemuda Muhammadiyah, ia pernah menggemparkan seluruh Makassar. Cerita bermula pada 27 Agustus 1969. Bersama para pemuda Muhammadiyah Makassar, ia melakukan penyerbuan tempat perjudian lotto.  Banyak tokoh muda Muslim setempat yang diamankan di ruang tahanan Kodim 1408 Makassar. Atas saran sejumlah kawannya, ia pun meninggalkan kota itu. Dalam kondisi dikejar-kejar aparat kepolisian, ia pun memutuskan untuk mengganti nama, dari Muhsin Kahar menjadi Abdullah Said. Kota Balikpapanm Kalimantan Timur menjadi lokasi hijrahnya pada Maret 1970. Masyarakat Muslim setempat menerimanya dengan tangan terbuka. Setahun kemudian ia berhasil mengumpulkan sejumlah anak muda. Mereka kemudian diarahkan untuk mengikuti kaderisasi dai. Proses yang disebut Training Center (TC) Darul Arqam itu berlangsung dua kali, yakni tahun 1970 dan 1972, di kota tersebut. Selama di Kota Balikpapan, Ustaz Abdullah Said selalu mengamati kondisi kehidupan umat Islam. Menurutnya, kaum Muslimin sudah mulai terseret arus gaya hidup hedonisme. Anak-anak muda itu cenderung tertarik pada kesenangan duniawi, alih-alih menekuni ilmu-ilmu agama. Di daerah berjulukan Kota Minyak itu, sang ustaz ingin menggalakkan TC Darul Arqam. Bahkan, visinya ialah mewujudkan sebuah kampung kaderisasi muballigh. Dengan demikian, penempaan generasi muda di dalamnya dapat berlangsung dengan lebih intens. Ia mulai mengomunikasikan gagasannya itu kepada sejumlah dai, baik yang sebaya maupun senior. Jaringan Muhammadiyah yang ada di Kalimantan didayagunakannya untuk itu. Begitu pula dengan ormas-ormas lain. Pada awalnya, mereka mengira bahwa Ustaz Abdullah semata-mata hendak menyebarluaskan TC Darul Arqam, agar seperti kaderisasi dai di lingkungan Pemuda Muhammadiyah. Namun, pada akhirnya disadari bahwa ulama dari Sulawesi Selatan itu ingin “bergerak” lebih maju. Yakni, merealisasikan sebuah tempat yang memang khusus dibuat sebagai kawah candradimuka para pemuda Muslim. Tak butuh waktu lama Ustaz Abdullah dikenal luas reputasinya sebagai seorang orator ulung. Banyak masjid di Balikpapan yang mengundangnya berceramah. Dalam tiap kesempatan tausiyah, ia menyelipkan pesan tentang pentingnya membangun kawasan kaderisasi dai. Allah SWT memudahkan jalannya. Sejumlah tokoh mendukung gagasannya. Hasan Ibrahim, alumnus Pesantren Krapyak yang pernah juga menimba ilmu di Akademi Tarjih Muhammadiyah. Muhammad Hasyim HS, yang pernah nyantri di Pondok Modern Gontor. Dan, Muhammad Nazir Hasan seorang dai lokal yang saat itu sedang belajar di Akademi Tarjih Muhammadiyah. Mereka membantu Ustaz Abdullah mewujudkan impiannya, membangun kampung perkaderan di Balikpapan. Pada 1 Muharram 1393 Hijriyah atau 5 Februari 1973 dia diberi sebuah lahan di Karang Bugis, Kalimantan Timur. Berdirilah kompleks pondok pesantren yang dinamakan Hidayatullah. Pada 1976, Ustaz Abdullah menerima wakaf berupa tanah seluas 5,4 ha dari seorang dermawan. Lokasi area itu di Gunung Tembak, sekira 33 km dari Kota Balikpapan. Dengan sokongan dari Walikota Balikpapan saat itu, H Asnawie Arbain, berdirilah pusat pembinaan Hidayatullah di sana. Pesan untuk Para Dai Sejak 1970-an, Ustaz Abdullah Said alias Muhsin Kahar telah cukup sukses dalam menghadirkan kaderisasi dai. Terlebih lagi, pada masa itu mulai mendirikan Pesantren Hidayatullah – yang di kemudian hari bertransformasi menjadi organisasi masyarakat (ormas) Islam. Kawasan Gunung Tembak, Kalimantan Timur, yang semula hanya tanah semak belukar, diubahnya menjadi cahaya peradaban. Dari sanalah para pemuda Muslim dididik dan ditempa agar menjadi muballigh yang andal, baik pada aspek ilmu dan kognitif, maupun mental dan akhlak. Salah satu target Ustaz Abdullah ialah menyebarkan syiar Islam seluas-luasnya, termasuk ke daerah-daerah pedalaman di Tanah Air. Sejak tahun 1975 para pemuda yang lulus kaderisasi di Gunung Tembak dikirim ke banyak kawasan yang kini diistilahkan sebagai 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Dalam setiap momen pelepasan dai ke daerah 3T, Ustaz Abdullah Said selalu memberikan nasihat. Para mubaligh itu hendaknya selalu menautkan hati dan pikiran kepada Allah SWT. Dengan begitu, lelah mereka insya Allah menjadi ibadah. Dalam menyampaikan dakwah, mereka juga disarankan untuk menggunakan tutur kata yang santun dan komunikatif, guna hindari permusuhan di antara sesama Muslimin. Salah satu kiat yang disampaikan ialah kebiasaan tahajud. Kalau bisa, jangan lewatkan satu malam pun tanpa melakukan shalat lail. Kini, Hidayatullah telah menapaki usia 50 tahun. Sejak pertama kali dibentuk sebagai yayasan, hingga diresmikan sebagai sebuah ormas, Hidayatullah terus berkiprah di Indonesia. Spirit Ustaz Abdullah Said selalu menjadi inspirasi sehingga seluruh aktivitas yang memantapkan hati dengan gigih di jalan dakwah. Hidayatullah telah memiliki 33 dewan perwakilan wilayah, 260 perwakilan daerah, dan 70 cabang. Banyak lembaga pendidikan didirikan di bawah naungan ormas tersebut. Di antaranya 200 Pusat Pendidikan Anak Saleh (PPAS), yang di dalamnya seratusan anak yatim diurus dan dididik. Ada pula lembaga pendidikan tinggi, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah di Depok, Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman Al-Hakim (STAIL) di Surabaya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan. Bahkan, pada 2013 berdirilah STT STIKMA Internasional Malang. Program kaderisasi dai terus berlangsung. Setiap tahun sekira 150 dai muda dikirim ke daerah-daerah. Hampir selalu 50 persen di antaranya merupakan alumni pendidikan tinggi. Abdullah Said adalah mujahid dakwah multi talenta, sebagai sosok teoretisi dan praktisi. Acuan dakwahnya adalah sirah nabawiyyah, yang dalam tempo 23 tahun berhasil membangun peradaban baru. Generasi terdahulu telah menabur benih-benih jihad fi sabilillah, tugas dari generasi masa kini adalah menyemai, merawat, dan mengembangkannya. Nashrun minallah wa fathun qarib... yang artinya, Pertolongan Allah dan kemenangan sudah dekat… (*)

Rocky Gerung Goyang Logikanya

BY FNN Ahad, 06 November 2022 16:26:00 0

 Otomatis statement tawaran LBP sebagai Cawapres Anies Baswedan tersebut otomatis akan mental dan tidak berbasis realitas terbaca hanyalah akal-akalan bulus dari akal yang tidak sehat. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ROCKY Gerung (RG) bakal membentuk gerakan Liga Boikot Pemilu (LBP) sebagai bentuk protes atas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold berupa kepemilikan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional seperti diatur dalam UU Pemilu. Mulanya, ia meminta partai-partai politik menggugat ambang batas 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) demi demokrasi Indonesia. Rocky menganggap seharusnya tidak ada presidential threshold dalam pencalonan presiden pada pilpres. “Kalau kalian masih berupaya koalisi demi merebut tiket, itu artinya kalian enggak paham demokrasi. Kalau kalian enggak paham, saya akan pimpin gerakan untuk boikot pemilu, namanya LBP, Liga Boikot Pemilu,” ujar Rocky mengutip 20Detik, Kamis (23/6/2022). Suara lantang dan penuh keyakinan masih basah mengiang-ngiang di benak masyarakat penuh harap kejutan apa yang akan dilakukan oleh Bung Rocky Gerung tersebut. Namun, lho, lho, lho ada bisikan demit dari mana tiba-tiba mengeluarkan statement Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai Cawapres Anies Baswedan. Dengan nada serius lebih lanjut mengatakan: “Cuman satu, Luhut Binsar Panjaitan, saya serius. Kalau kita logika bagus begitu cara berpikirnya,” ucap Rocky Gerung dalam diskusi bertajuk \'Siapa Cocok Dampingi Anies\' yang diselenggarakan FNN, Rabum 2 Oktober lalu. Seolah ada beban dengan tekanan hanya Luhut yang memenuhi kriteria sebagai pendamping Anies Baswedan. Sampai di sini bisa dibaca, ada yang tidak wajar pada Rocky Gerung dan pasti sangat dipahami membicarakan Cawapres ketika Anies sendiri belum menjadi Capres resmi, adalah lelucon yang tidak lucu. Bisa saja seorang Capres akan dideklarasikan dalam satu paket dengan wakilnya. Sekalipun tidak wajar dan terkesan RG sedang menggoyang atau mungkin akal sehatnya mulai goyang, dampak politiknya cukup besar. Tidak penting soal reaksi Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS yang konon akan mengusungnya, ada indikasi kuat RG telah bermain politik praktis akan melemparkan Anies dari bursa Capres 2024. Apakah RG sudah masuk dengan kekuatan politik besar akan menggangu Anies? Hanya sekedar prediksi bisa salah dan bisa benar. RG mengemas ada tiga poin kriteria pendamping yang dibutuhkan Anies di antaranya: - memiliki elektabilitas yang tinggi, mampu menstabilkan politik parlemen dan bisa membangun Indonesia dengan gaya teknokrat. - orang yang mampu berkontribusi dalam memenangkan Anies adalah yang berasal dari wilayah sekuler bukan dari elektoral Anies. - pendamping yang mampu menertibkan begundal-begundal DPR adalah orang yang pernah menjadi koboi. Ketiga poin tersebut dalam standar akal sehat langsung patah. Bahwa orang yang mampu untuk menertibkan koboi-koboi politik juga harus pernah jadi koboi. Itu kedunguan yang terang benderang. Tidak mungkin: Koordinator Oligarki harus bunuh diri dan sebelumnya harus membunuh geng komplotannya. Ketua Laboratorium Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk, menuturkan bahwa kemampuan politik Anies Baswedan mendapat penilaian tertinggi, khususnya kemampuan memenangi negosiasi dalam tarik-menarik di antara berbagai kepentingan. Jangan lupa fenomena pendukung Anies Baswedan muncul spontan, tampak sangat masif, histeris dan lebih kuat dari pendukung Prabowo – Sandi saat itu.  Para pendukung datang karena belive, yaitu bertemunya sebuah keyakinan antara nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesederrhanaan dan kesopanan dengan figur Anies. Bagi umat Islam jauh lebih melekat karena faktor ghiroh. Dan, hebatnya Anies memiliki pendukung lintas agama dan golongan yang bersih dari kepentingan-kepentingan kelompoknya. Apakah Rocky Gerung lupa bahwa pendukung Anies tipe believe lebih kuat dari tipe interested. Kalimatnya sederhana: “I have believed with Mr Anies Baswedan: Saya sudah percaya dengan bapak Anies Baswedan”. Tanpa minta imbalan selain imbalan untuk bisa hidup bersama dikemudian hari. Pada tipe believe apapun yang masuk pada dirinya akan terfilter sebagai penguat referensi atau bahkan akan ditolak. Believed untuk dipahami bukan untuk didiskusikan. Otomatis statement tawaran LBP sebagai Cawapres Anies Baswedan tersebut otomatis akan mental dan tidak berbasis realitas terbaca hanyalah akal-akalan bulus dari akal yang tidak sehat. Sebagaimana warga negara sah dan biasa saja ketika seseorang sudah ada kepentingan politik harus siap berkonflik kepentingan demi ambisi dan tujuan politiknya. Kekuatan seseorang membuat pesan politik biasanya karena ada faktor antara lain: - Ada pesanan dari seseorang yang memiliki kedudukan, wewenang dan kekuasaan. - Ada misi dan kepentingan pribadi dan golongannya. - Ada hubungan afiliasi (hubungan agama, darah, perkawinan maupun hubungan pertemanan). - Ada gratifikasi dan fasilitas lainnya. Saya percaya Bung Rocky Gerung dengan kemampuan intelektualnya yang luar biasa sedang menggoyang akal sehatnya atau memang ada gangguan, sehingga akal sehatnya sedang goyah dan goyang. Sampai lupa dengan Liga Boikot Pemilu (LBP)-nya. (*)

Rocky Gerung: Demo Tuntut Jokowi Mundur Itu Ada Alasan, Nodong Senjata, Itu Baru Makar

BY FNN Ahad, 06 November 2022 15:20:24 0

MENGAPA setiap kali ada unjuk rasa Presiden Joko Widodo kabur dari Istana sehingga terkesan menghindar? Itulah yang terjadi pada Jun’at, 4 November 2022. Bersamaan dengan moment tersebut, pada paginya, Presiden Jokowi secara mendadak ada agenda kunjungan ke Jawa Timur, tepatnya ke Mojokerto. Mengutip Antara, keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden menyatakan Presiden Jokowi beserta rombongan lepas landas menumpangi pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekira pukul 7.30 WIB.Presiden dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, disambut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto, dan Danlanudal Juanda Kolonel Laut Heru Prastyo.Dari bandara, Presiden melanjutkan perjalanan menuju pabrik bioetanol PT Energi Agro Nusantara (Enero) di Mojokerto. Di sana, Presiden menghadiri acara “Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi”. Mengapa Presiden Jokowi sering menghindar ketika terjadi demonstrasi yang digelar rakyatnya? Untuk menjawabnya, wartawan senior FNN Hersubeno Arief berdialog dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Offial, Sabtu (5/11/2022). Berikut petikannya. Bung Rocky, ini rupanya media itu memperhatikan kenapa Pak Jokowi setiap kali ada unjuk rasa pasti selalu meninggalkan Istana. Dan, ada saja yang tadinya enggak ada kegiatan, tiba-tiba ada kegiatan. Dalam kasus yang kemarin, demo 411 itu kan banyak sekali yang unjuk rasa kemudian minta Pak Jokowi mundur. Tapi pada saat yang bersamaan ternyata Pak Jokowi pergi ke Jawa Timur, ke Mojokerto. Dan alasan dari biro protokol Istana, katanya Pak Jokowi sudah punya jadwal lama yang tertunda, dan oleh Pak Menteri BUMN diminta lagi untuk hadir. Tapi kenapa dipilih bersamaan dengan aksi unjuk rasa di sekita Istana? Itu yang dipertanyakan media. Ya, sudah terjadi berapa kali itu. Kalau satu kali itu kebetulan, kalau dua kali kebangetan, kalau tiga kali ketakutan. Kalau sekali lagi kedunguan namanya. Kan orang akhirnya catat pola Pak Jokowi bereaksi terhadap politik. Terhadap relawan Jokowi, dia begitu senang gembira, ada di dalam suasana, lalu terbawa gelak tawa, dan terlihat kalimatnya jadi berbunga-bunga tuh. Itu kalau dengan relawan. Tetapi, kalau dengan demonstran, mahasiswa, guru, buruh, itu sepertinya enggak mau menyambut kan. Kalau nggak mau menyambut enggak apa-apa kan, kirim wakil saja. Tetapi, akhirnya jurnalis tahu bahwa polanya nanti Pak Jokowi pasti akan minta pagi-pagi buatkan saya agenda untuk keluar kota tuh. Kira-kira begitu kan. Itu sebetulnya sejenis kepengecutan. Karena itu rakyat dia, dia mesti hadapi dan apapun yang disebut kalau 411 pasti warnanya Muslim. Dan itu justru harus dihadapi oleh Pak Jokowi karena selama ini yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yang sedang dikerjakan Pak Jokowi, adalah memecah-belah bangsa dengan isu-isu Islamofobia. Saya sebut Pak Jokowi dalam pengertian administrasi, kebijakan-kebijakan yang memecah-belah bangsa itu makin lama makin terlihat. Buzzer-buzzer Pak Jokowi nggak henti-hentinya lakukan Islamofobia. Jadi, kelihatannya politik Islam dipancing untuk demonstrasi supaya diperlihatkan bahwa ini betul-betul Islamofobia politik Islam. Jadi, jebak menjebak itu sebetulnya. Dan, itu buruk sekali. Satu peristiwa dikaitkan dengan peristiwa yang lain, lalu di ujungnya, oh itu karena Islam tuh. Ya memang karena Islam itu mayoritas, tapi kan kita mesti tahu bahwa yang diperjuangkan Islam itu adalah keadilan, bukan negara Islam yang diperjuangkan tuh. Bahwa narasinya begitu itu adalah hak komunitas itu untuk membayangkan keadilan di dalam satu kekhalifahan. Tapi, sebetulnya kan secara historis itu enggak mungkin. Apalagi, secara ekonomi untuk membiayai revolusi menuju negara Islam. Jadi, sebetulnya kan dengan mudah kita anggap bahwa enggak, itu hanya ingin protes terhadap ketidakadilan. Secara teknis nggak mungkin itu terjadi. Tetapi, Pak Jokowi sudah keburu punya pikiran bahwa ini ngapain nemuin mereka yang beroposisi berbasis agama. Jadi, Pak Jokowi sebetulnya kalau dia masuk akal politiknya, dia bisa temui demonstran supaya terlihat bahwa Pak Jokowi tidak pro Islamofobia. Nah, sementara ini, kalangan Pak Jokowi, termasuk orang-orang yang tadinya punya pandangan demokratis, itu kemudian mengolok-olok politik muslim, lalu membentur-benturkan dengan data kependudukan bahwa yang Kristen itu seharusnya satu blok, jangan terpecah belah. Itu mereka justru memprovokasi politik identitas. Jadi kalau ditanya apa ya akan diwariskan oleh Pak Jokowi? Satu, adalah IKN yang mangkrak; dua, adalah masyarakat yang terbelah. Ya ,oke. Mari kita dudukkan secara proporsional ya tentang demokrasi dan kemudian hak publik, hak warga negera untuk melakukan unjuk rasa, di Indonesia ini kelihatannya seolah-olah bahwa kalau unjuk rasa itu identik bahwa akan terjadi kerusuhan atau kekacauan. Dan itu yang kemudian membuat aparat keamanan bertindak represif dalam soal unjuk rasa. Padahal, sebenarnya hak menyatakan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Ya, itu yang harus diamankan. Jadi, hak saya untuk demonstrasi itu yang mesti dijaga, bukan dipamer-pamerkan bahwa hak saya akan merusak demokrasi. Justru terbalik. Hak saya minta dijaga supaya demokrasi itu betul-betul tumbuh di dalam perbedaan pandangan. Kan demonstrasi itu tanda ada perbedaan pandangan. Nggak mengangguk-ngangguk saja seperti ketua-ketua partai yang ngangguk-ngangguk di depan Presiden. Rakyat membutuhkan ekspresi. Kalau alasannya itu berbahaya, di mana ada demonstrasi yang tidak menimbulkan semacam kerusuhan? Tapi, tidak ada kerusuhan yang membahayakan demokrasi kalau betul-betul aparat bekerja sesuai dengan SOP. Karena itu yang terjadi. Sekarang kita ditakut-takuti, kalau ada kumpulan massa itu berarti akan terjadi seperti Kanjuruhan. Oh enggak. Lain. Itu SOP yang buruk pasti akan terjadi seperti yang di Kanjuruhan. Sekarang pagelaran musiknya Ahmad Dhani nggak bisa dilakukan karena dianggap itu akan mengarah pada keributan. Kalau begitu nanti kampanye juga nggak usah dilakukan karena akan mengarah pada keributan. Jadi, semua kumpulan massa ditakuti. Padahal, sebetulnya tugas aparat memungkinkan kumpulan massa itu berjalan dengan damai. Orang yang nonton musik enggak akan merusak, dia mau senang-senang saja. Kecuali ada gas air mata dilemparkan pada penonton, ya panik lagi kan. Jadi, hal-hal yang sudah pernah terjadi, jangan jadi preteks bahwa itu akan terjadi lagi. Justru itu yang mesti dibuktikan bahwa tidak akan terjadi seperti Kanjuruhan. Jadi, jangan karena ada Kanjuruhan maka semua perhimpunan manusia itu, crowd ini yang mau dilarang. Kan jeleknya begitu cara berpikir kekuasaan. Nanti terjadi seperti Kanjuruhan. Nah, justru mesti dicegah supaya jangan terjadi Kanjuruhan. Kan terbalik-balik. Saya kira agak berbeda ya Bung Rocky karena musiknya Ahmad Dhani, kita tahu dia seorang pemuda dan kita tahu dia orang yang sangat kritis terhadap pemerintahan. Dan kita tahu juga kemarin misalnya ketika acara Jakarta Berdendang juga sempat menimbulkan (kisruh), mereka itu bukan oposisi, justru menimbulkan entertaimen. Tadi malam juga berlangsung pertunjukan Korea atau apa gitu kemudian ada sejumlah penontonnya berdesak-desakan, kemudian sampai ada yang pingsan. Akibatnya pertunjukan kemudian dihentikan. Saya kira ini kita masih terpengaruh dalam situasi Kanjuruhan, di Taiwan, di Seoul Korsel, dan sebagainya sehingga membuat petugas keamanan tidak mau mengambil risiko. Ya. Lama-lama orang naik Transjakarta juga dianggap potensial untuk desak-desakan segala macam. Jadi, kepanikan itu justru yang membuat kita merasa kalau begitu nggak ada caranya dong untuk menjamin bahwa perkumpulan manusia itu dalam bentuk ekspresi atau nonton musik atau apapun itu bisa dimungkinkan untuk dilakukan tanpa ada kecemasan. Kan tugas dari pengatur ketertiban publik adalah menjamin keamanan, bukan mengamankan orang yang akan menonton. Kan itu beda. Jadi, sebetulnya konsep kepublikan kita itu berubah sama sekali karena kita akhirnya masuk dalam kecemasan yang kita buat sendiri sebetulnya. Padahal, dengan Kanjuruhan, mesti ada semacam pembelajaran supaya nggak akan lagi ada contoh yang lain, yang menjurus pada situasi seperti di Stadion Kanjuruhan. Demikian juga soal demonstrasi, presiden pasti tahu bahwa ini akan ada potensi untuk jadi kerusuhan maka dia pergi dari situ tuh. Justru dia pergi dari situ menimbulkan semacam dendam sehingga nanti akan balik lagi demonstran. Dan pengamanan dengan mudah dilakukan, bahkan di awalnya 212 juga Pak Jokowi temui dan enggak ada apa-apa itu. Karena orang mau mengeluh, rakyat itu mau mengeluh pada pemimpinnya, eh pemimpinnya kabur. Bagaimana jalan pikirannya? Itu kan rakyat dia. Nah, kalau rakyat mengeluh ya dia mesti dengar. Bukan dia tutup telinga, apalagi melarikan diri, artinya dia tidak bertanggung jawab sebetulnya tuh. Dan itu sudah berkali-kali kan. Jadi orang lihat oh polanya begitu, mentalnya segitu doang. Kalau ngancem-ngancem pada ketua partai bisa, tapi menemui demonstran kok nggak berani kan. Jadi, akhirnya timbul satu kesan bahwa ya ada perilaku yang oportunis sebetulnya pada kepala negara kita. Oke. Mari kita dudukkan juga secara proporsional karena saya menyimak ini (kita tonton video-video dari aksi kemarin) unjuk rasa 411. Oke, di situ memang muncul juga tuntutan agar Presiden mundur. Dan kita selalu menganggap kalau tuntutan mundur itu bukan berarti harus makar loh ya, karena itu juga dijamin secara konstitusi untuk menuntut seorang presiden mundur. Yang nggak boleh itu justru tuntutan untuk seorang presiden yang mau maju terus sampai tiga periode kan. Justru itu yang dilarang oleh konstitusi. Ya, saya dapat banyak postingan dan banyak buzzer yang menganggap ini sudah makar nih. Lah, orang minta presiden mundur itu ada alasannya. Kalau ditodong dengan senjata untuk mundur baru itu namanya makar. Ini permintaan dengan analisis kan Jadi, itu mundur demi kebaikan bangsa sebetulnya, bukan untuk menghancurkan bangsa. Tapi, karena sudah timbul semacam antipati, kalau yang ngomong oposisi maka itu buruk, lalu presiden menganggap bahwa ya sudah enggak usah diladenin gitu. Ya enggak perlu diladeni juga. Kan itu cuma wacana. Artinya, didiemin aja, enggak usah dibalas dengan itu makar segala macam. Jadi, hak untuk mengucapkan kejujuran pikiran terhalang karena ketakutan akan adanya pidana. Kalau saya bilang presiden mundur saja karena enggak mampu untuk membereskan potensi perpecahan bangsa yang basisnya rasialisme, yang basisnya agama, yang basisnya primordial. Ini memang faktanya. Memang faktanya bangsa ini terbelah kok. Sudah berkali-kali Presiden minta supaya sudah selesaikan konflik masa lalu, tetapi jalan terus. Yang provokasi siapa, ya pihak presiden, pihak pendukung presiden yang terus-menerus menganggap bahwa jangan sampai negara ini jatuh pada pemimpin yang namanya kearab-araban atau Islam atau radikal atau radikun segala macam, itu kan terbaca betul oleh publik bahwa itu adalah kerjaan para pendukung Presiden. Itu bodohnya di situ tuh. Berupaya untuk membangkitkan harapan pemimpin baru, tapi takut kalau ada pemimpin baru yang berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Padahal biasa saja. Kan itu cuma dihitung policy Anies misalnya apa bedanya jenis keadilan Anies dengan jenis keadilan Ganjar. Kan orang mau tahu. Jadi, orang enggak mau lihat ada perspektif lain, kalau setelah Jokowi harusnya Ganjar itu. Oleh karena itu, Ganjar harus didukung oleh Islam maupun oleh Kristen. Kan itu yang dipromosikan sekarang dengan segala macam ancaman. Kalau Kristennya terbelah maka Ganjar akan kalah itu. Apa itu. Dari mana risetnya. Itu omong kosong yang kosongnya sangat besar. Oke, kita ini kelihatannya masih berkutat terus pada hal-hal yang seperti itu, yang seharusnya nggak perlu terjadi lagi. Dan ini yang menurut saya membuat kita nggak pernah maju sebagai bangsa, karena hal-hal yang elementer ini nggak pernah kita beresin. Justru malah yang hal-hal yang remeh temeh yang kita perdebatkan terus. Kalau misalnya orang menilai di ujung pemerintahan Pak Jokowi apa yang ditinggalkan Pak Jokowi itu: yang pertama adalah dendam yang berketerusan dan itu membahayakan yang kita sebut peradaban demokrasi ke depannya yang akan dihuni oleh anak-anak milenial. Karena itu anak-anak milenial menganggap ini ngapain kita terus memuja NKRI harga mati, kalau yang terjadi terus adalah persaingan, pertentangan, dan nggak ada satupun perintah Pak Jokowi untuk menghentikan olok-olok itu yang didengar oleh buzzer-buzzer beliau.  Jadi, buzzer-buzzer Pak Jokowi ini juga enggak mau dengar apa yang sudah diterangkan oleh Pak Jokowi. Hentikan sinyal-sinyal primordial itu, tetap berjalan. Hentikan sinyalnya rasis, tetap berjalan. Hentikan Islamofobi, tetap berjalan. Jadi partai-partai pun yang seharusnya bersifat moderat, ikut di dalam orkestrasi yang Islamofobis semacam itu. (sof/sws)

Gratifikasi Jokowi Ada di Balik Dinding

BY FNN Ahad, 06 November 2022 10:45:27 0

Jangan sampai terkecoh dengan penampilan yang mengintimidasi atau menyilaukan, sehingga merancukan penampilan lahiriah dengan apa yang menggerakkannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “MANUSIA mengandalkan tenggorokan untuk pernapasan dan (juga) untuk memelihara nyawanya. Ketika tenggorokan dicekik, organ panca indranya akan kehilangan kepekaannya dan tidak lagi berfungsi normal. Ia tidak akan sanggup merentangkan anggota anggota tubuhnya, akan menjadi kebas dan lumpuh. Tak akan sanggup bertahan dan akhirnya mati”. (The Wiles Of War). Ketika pilar kekuasaan dan pilar penopang menghadapi musuh mulai kritis gratifikasi kekuasaannya mulai retak, yang bersangkutan akan kelihatan linglung, nanar, dan gelisah. Gratifikasi Presiden Joko Widodo sudah terlacak oleh rakyatnya, apa yang membuat masih bisa bertahan, siapa yang memandu tindakannya dan sumber yang melandasi kekuatannya. Semua bukan bersumber dari kekuatan dalam dirinya. Gerakan fisik sudah terlihat seringkali penampilan lahiriahnya dilebih-lebihkan. Bahkan sesekali menyesatkan karena kuasa tidak berani menunjukkan kelemahannya. Di balik penampilannya tersebut itulah “pusat gravitasi”. Pusat segala kuasa dan gerakannya tersebut tergantung yang akan mengatur keseluruhannya. Menyerang pusat gratifikasi ini, menetralkan, atau malah menghancurkannya adalah serangan paling hakiki keseluruhan strukturnya akan ambruk. Memukul dan menyerang di sini adalah cara terbaik untuk mengakhiri konflik secara pasti dan ekonomis. Jangan sampai terkecoh dengan penampilan yang mengintimidasi atau menyilaukan, sehingga merancukan penampilan lahiriah dengan apa yang menggerakkannya. Untuk menemukan pusat gratifikasi harus dikenali dan dipahami dengan tepat, psikologi dan budaya ketika yang bersangkutan bergerak. Struktur dan cara berpikir dan prioritas mereka. Sering bersifat abstrak tetapi tetap akan mudah dilacak pada reputasinya, kapasitas yang akan memperdayai hidupnya dan tidak bisa disembunyikan. Jokowi hanya bisa hidup di balik dinding, berlindung dari kekuatan dirinya, kekuatan itu melindunginya. Jangan membentur-benturkan kepala kita ke dinding atau mengepungnya. Temukan pilar dan penopang yang menjadikan dinding tersebut berdiri yang memberikan kekuatan. Gali di bawah dinding tersebut, rusak di fondasinya hingga dinding tersebut ambruk dengan sendirinya. Ambil pilihan tindakan: - runtuhkan sumber ekonomi Oligarki bersamaan dengan momentum krisis ekonomi global - hentikan hutang negara dan hentikan ambisi investasi sebagai jubah andalannya - hentikan syahwat pembangunan infrastruktur untuk semuanya - putus ketergantungan ekonomi dengan China - pulangkan semua TKA China dengan paksa - segera kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli Poin di atas adalah tenggorokan rejim saat ini apabila dicekik pasti akan ambruk dan runtuh. Tidak ada pembalikan terhadap dalil atau prinsip ini. (*)

Rocky Gerung: Begitulah Konsep Punakawan di Istana Memanfaatkan Prestasi Semu untuk Dipamerkan

BY FNN Sab, 05 November 2022 15:38:22 0

PERTEMUAN Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) Keempat diselenggarakan pada 12-13 Oktober 2022, bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group) 2022. Dalam pertemuan terakhir di bawah Kepresidenan G20 Indonesia tersebut, para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan kembali komitmen mereka untuk memecahkan tantangan ekonomi global yang meningkat dan berfokus pada hasil nyata. Presidensi G20 Indonesia terus berupaya untuk menjaga semangat dan efektivitas G20. Pada pertemuan penutup Jalur Keuangan, Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan aksi konkret dan berdampak yang dituangkan dalam simpulan FMCBG G20. Pertemuan FMCBG G20 pada Oktober 2022 lalu dihadiri secara langsung oleh sejumlah pimpinan yang tercatat sejak pandemi, di mana 66 pimpinan hadir secara langsung, dan hanya 4 orang yang hadir secara virtual. Secara keseluruhan, pertemuan tersebut dihadiri oleh 371 delegasi, di mana 304 orang hadir secara langsung dan 67 orang hadir secara virtual. Selain itu, Presidensi G20 Indonesia kembali mengundang Menteri Keuangan Ukraina pada pertemuan ini, menandakannya sebagai undangan ke-3 yang dilaksanakan selama masa presidensi. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) membahas enam agenda, yaitu: 1) Ekonomi Global; 2) Arsitektur Keuangan Internasional; 3) Peraturan Sektor Keuangan; 4) Investasi Infrastruktur; 5) Keuangan Berkelanjutan; dan 6) Perpajakan Berkelanjutan. Dalam pertemuan ke-4 ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, Menteri Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Perry Warjiyo memimpin sidang bersama-sama. Disebutkan, G20 berhasil mengumpulkan Finansial Intermediary Fun (FIF) 1,4 miliar dollar dan dana ini akan digunakan untuk pembiayaan kesiapsiagaan pencegahan dan respon pandemi di masa depan. Belakangan, hasil kumpulan dana itu diklaim sebagai keberhasilan Presiden Joko Widodo yang menjadi Presidensi G20. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat klaim ini? Berikut petikan dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (4/11/2022). Tentang Isu Politik Global Bung Rocky, kita update dulu peristiwa hari ini, 4 November 2022, banyak sekali gerakan aksi turun ke jalan di Jakarta. Ada yang 411, ada juga buruh yang turun menuntut perbaikan upah, dan sebagainya. Kemudian di dunia juga ada perkembangan-perkembangan menarik, yakni soal percobaan pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan tetapi gagal karena dia hanya tertembak di bagian kaki. Ada timnya yang meninggal dunia. Itu update kita hari ini (4/11/2022) dan dunia memang semakin panas. Ya, kita mulai dengan peristiwa yang mendebarkan itu lalu kita mulai kalkulasi kenapa mantan Perdana Menteri itu, Jepang kemarin, Pakistan, masih dimusuhi orang itu, masih ada dendam. Kan seharusnya dalam tradisi demokrasi sudah selesai, sudah mempertanggungjawabkan kebijakannya, entah itu ada yang dipidana dulu baru bertanggung jawab, tapi ada yang memang lengsernya baik-baik, tetapi rasa keadilan sosial itu ternyata membekas dalam itu. Dan apapun itu, dendam pribadi segala macam, itu diarahkan kepada seseorang yang menyebabkan kesulitan kehidupan dari mungkin cuma satu orang rakyat yang merasa susah kehidupan, apalagi kalau banyak rakyat yang merasa bahwa kepemimpinan seorang Presiden di masa lalu itu penuh dengan penipuan, penuh dengan manipulasi. Jadi, yang kita sebut dimensi keadilan dia lebih panjang dari tahun pemilu. Dia akan ada dalam benak orang, apalagi kalau dia berhadapan dengan situasi riil pada satu saat yang kemudian dia ingat ini akibat dari kebijakan-kebijakan masa lalu, akumulasi kita hadapi sekarang sebagai rakyat. Itu yang menyebabkan pembunuhan politik itu berlangsung terus-terus kendati seseorang sudah dilengserkan. Sebaliknya, ada yang sudah dilengserkan karena korupsi tapi kemudian diingat kembali bahwa dia punya poin dalam membuat masyarakat itu merasa lega dibandingkan dengan yang sekarang. Itu yang terjadi misalnya pada presiden Lula di Brazil kemarin. Jadi, selalu ada perspektif yang menetap dalam sejarah, yaitu ingatan memori kolektif yang memungkinkan orang memuji ulang Sang Pemimpin atau bahkan mengintai dia kendati dia bukan lagi memimpin. Nah, itu pelajaran buat Indonesia tuh, ketika kita lagi kasak-kusuk untuk bikin Pemilu, sebetulnya di belakang itu ada kalkulasi. Ini calon berikutnya akan punya dendam atau tidak terhadap yang sekarang. Mungkin calon berikutnya akan jadi penerus yang sekarang, tetapi rakyat merasa bahwa bukan itu yang harus dibereskan, tetapi kejahatan di masa lalu. Jadi, bagi saya memori kolektif itu atau past event itu hal yang sudah lampau itu, akan terbawa kembali ke dalam masa kini, ke dalam current situation bila keadaan hari ini memberi kesan bahwa ini disebabkan oleh yang ada di belakang. Jadi, ini juga harus saja kita sebut bahwa ini juga sinyal atau waring Pak Jokowi karena ketika beliau lengser tetap saja ada orang yang dendam, ada orang yang tidak merasa diuntungkan atau bahkan merasa tersingkir di dalam politik Pak Jokowi selama 7 tahun itu. Itu yang mesti kita bayangkan sebetulnya, bukan sekadar nyari capres-capres yang hasil manipulasi atau hasil policy yang tuker tambah. Tentang G20 Oke kita teruskan ya, berkaitan dengan geopolitik global, G20 yang akan segera berlangsung di Indonesia, Zelensky sudah menyatakan bahwa dia tidak akan hadir kalau presiden Putin dari Rusia hadir. Sementara Presiden Putin, meskipun dia menyatakan bahwa dia saling menyebut saudara dengan Pak Jokowi, tapi kemungkinan dia kehadirannya juga belum pasti. Dia menyatakan atau dia memastikan bahwa akan mengirim delegasi tertinggi untuk KTT G20 di Bali, tetapi untuk kehadiran dia sendiri menyatakan mungkin. Mungkin dia hadir. Nah, menurut saya, sebenarnya kan bagaimanapun kehadiran Putin ini tentu saja prestise bagi Pak Jokowi dibanding Zelensky. Zelensky ini kan lebih pada satu kredit tertentu bahwa Indonesia punya peran dalam perdamaian. Kira-kira begitu yang saya bayangkan. Iya, kalau kita lakukan preleminary analysis, analisis pendahuluan awal, artinya ada sinyal dari Zelensky bahwa dia protes bahwa Indonesia berpihak pada Rusia. Kira-kira begitu. Dan, protes Presiden Ukraina Zelensky itu artinya konsultasi dengan NATO. Konsultasi dengan NATO artinya sinyal dari Amerika Serikat. Jadi, sebetulnya Amerika Serikat lagi menekan Indonesia melalui NATO junto Zelensky untuk balancing di dalam politik G20 nanti. Karena terkesan Indonesia kasih porsi yang lebih banyak pada Rusia daripada pada Ukraina soal kemarin, kendati memang dianggap bahwa Indonesia berusaha mendamaikan. Iya, tetapi faktor luar negeri bukan cuma itu masalahnya tuh, tetap bagi Amerika tekanan pada Indonesia adalah Anda mau berpihak kepada siapa dalam politik Ukraina itu. Itu faktor kecil di dalam perubahan geopolitik dunia tuh. Tetap China akan tuntut Indonesia di dalam soal Ukraina, itu di belakang Ukraina ada China, di belakang perang Rusia – Ukraina ada China di situ. Dan proksi China di Ukraina tersebut adalah Rusia dan sebaliknya proksi Rusia di Ukraina adalah China. Jadi, backup-mem-backup itu. Itulah yang akan jadi komplikasi dalam mengatur delegasi mana yang akan disambut duluan di G20. Itu pasti dalam satu minggu ini kan terbaca kesibukan pemerintahan Departemen Perhubungan, kalangan militer, intelijen yang masuk bolak-balik ke Bali hanya untuk mengatur misalnya parkir pesawat Biden di mana nanti. Presiden Rusia minta supaya anggota security-nya itu ditambah, dikasih hotel khusus. Kan pusing mengatur begituan aja kan. Jadi, dari segi permainan opini dunia, Indonesia itu diuji, mampu nggak menyelenggarakan sebuah perhelatan dunia, yang bisa menjamin keamanan, bisa menjamin tidak terjadinya senggol-senggolan intelijen antara Rusia dan Amerika nanti misalnya. Itu rumit sekali. Karena itu saya membayangkan itu kelihatannya Rusia memang nggak akan datang karena dia akan minta diperlakukan lebih istimewa dibanding Amerika. Amerika juga lakukan tekanan yang sama. Itu saya kira di atas kertas. Dan, sekarang ini kita dengar juga ada semacam psywar karena ada semacam spekulasi kesehatan Presiden Putin itu kan juga semakin kencang, dan kemarin ada katanya dokumen-dokumen yang membocorkan kesehatan kesehatan Putin gitu. Tapi ini harus dilihat juga bagian dari psywar internasional antara blok barat dengan Putin. Iya, itu psywar itu akan jalan terus. Mungkin akan disusun bagaimana misalnya Joe Biden berpapasan di dalam ruangan sidang itu. Siapa yang mesti kasih sinyal supaya yang sana lewat sini, yang sana lewat situ. Jadi, kira-kira, yang Ukraina itu lebih cepat memberi sinyal bahwa kami nggak ingin ada Rusia. Kira-kira begitu. Oke. Mari kita ngomongin G20 itu kaitannya dengan masalah domestik ya. Ini saya banyak sekali dikirimin flayer-flayer. Disebutkan, G20 berhasil mengumpulkan finansial intermediary fun (FIF) 1,4 miliar dollar dan dana ini akan digunakan untuk pembiayaan kesiapsiagaan pencegahan dan respon pandemi di masa depan. Ini enggak dijelaskan ini pandeminya di mana. Tapi orang kalau membaca ini, kalau di Indonesia ini pasti untuk dalam negeri. Dan ini kemudian ada juga: konkret, inilah kontribusi G20 Indonesia untuk sembuhkan dunia. Saya kira sebenarnya ini enggak salah memang, karena kalau disebutnya G20 Indonesia saja, enggak disebutkan G20 di Indonesia. Tapi kalau kita cari-cari sebenarnya ini kan bukan kerjaannya Pak Jokowi ya. Ya, itu dengan mudah orang lihat bahwa ini iklan-iklan nyolong program orang tuh. Kita tahu bahwa dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, World Bank itu sudah lancarkan mengumpulkan uang itu. Dia bujuk bahkan korporasi dibujuk supaya kasih dana buat FIF itu. Jadi, semua prestasi yang memungkinkan Indonesia dianggap oleh dunia karena harus pameran prestasi di G20, itu enggak ada lagi filternya. Mestinya kita malu, kita mengklaim sesuatu yang bukan kita yang lakukan. Nggak ada Indonesia mengumpulkan dana segitu. Itu proyek Bank Dunia. Jadi, sekali lagi, jangan-jangan pasang poster yang hanya untuk memviralkan sesuatu atau mendorong, ini kan nanti buzzer-buzzer ini akan bilang Presiden Jokowi karena dia Ketua G20 dia berhasil mengumpulkan 1,4 miliar dollar. Itu kita mau cari di mana proyek itu, apa proyek BUMN? Itu proyeknya World Bank dan semua orang tahu bahwa itu adalah hasil dari upaya World Bank untuk membujuk negara-negara maju menyumbang, membujuk korporasi lewat CSR. Jadi jangan bagian-bagian bohong itu dipamerkan terus. Jadi, ini semacam poster gede-gedean yang lagi ditebar di seluruh dunia itu. Saya datang  ke Galunggung ada tulisan: Terima kasih Pak Jokowi BLT, Bansos segala macam. Gak ada yang pernah membuktikan bahwa itu sampai ke rakyat atau tidak. Padahal, sebetulnya data dari macam-macam LSM, itu dana BLT dikorupsi sampai banyak betul kepala desa yang kena korupsi itu. Dan kadang-kadang dibiarkan supaya memilih partai tertentu yang mengedarkan BLT itu. Jadi, kelihatannya bahwa poster-poster yang bertebaran, entah itu di tingkat global dalam rangka menyambut G20 maupun di tingkat lokal dalam rangka mempromosikan prestasi Presiden Jokowi, BLT, itu mungkin dibuat oleh relawan-relawan yang sedang ingin menjilat pada Pak Jokowi. Itu bahayanya. Jadi satu waktu Pak Jokowi akan diprotes, ini kok Anda klaim ya. Demikian juga BLT, kok nggak ditulis di situ berapa banyak yang dikorupsi. Bukan Pak Jokowi wajahnya senyum-senyum bagi BLT dan apa namanya bantuan upah segala macam itu. Jadi, begitulah, dalam ketiadaan konsep maka semua punakawan di istana itu memanfaatkan prestasi semu itu untuk dipamerkan. Itu prestasi semu yang dipamerkan. Oke, tapi mari kita pelan-pelan kita bahas dua fakta yang berbeda ini walaupun sebenarnya akhirnya kesimpulan kita sama. Pertama, soal klaim finansial FIF  Finansial Intermediary Fun tadi yang dilakukan oleh Bank Dunia, tapi kemudian ini secara halus dispin bahwa itu seolah-olah prestasi dari kepemimpinan Indonesia. Saya penasaran memang dan ternyata kemudian ini kita ketemu, saya ketemu link-nya nih yang dari World Bank Project. Ini memang jelas di sini artikelnya pada tanggal 30 Juni 2022. Jadi sudah sebelumnya itu munculnya. Mudah-mudahan ini bukan kerjaan Pak Jokowi tapi hanya kerjaaan buzzer yang menyebar keberhasilan semua yang diklaim. Kedua, ini baliho yang terkesan memang tidak didesain bahwa itu serius banget dari negara, seolah-olah itu adalah inisitaif dari rakyat. Tapi yang menjadi pertanyaan (ini Anda lihat ini di Cinere), tapi waktu Anda ke Galunggung Anda lihat juga baliho-baliho ini ya. Di Sentul itu, juga penuh dengan poster itu. Di Jawa Barat yang di mana suara presiden itu jatuh di Jawa Barat, itu penuh dengan baliho itu. Dan itu betul-betul di pematang sawah, di pinggir hutan ada itu. Jadi, saya bayangkan ini pasti oligarki yang pasang itu, karena agak sulit kita bayangin bahwa itu dipasang oleh Istana itu. Iya, masif sekali. Buat apa Istana pasang kalau Presiden Jokowi sudah berkali-kali pidato. Jadi, tiba-tiba kok ada upaya untuk mengelu-elukan kembali Presiden Jokowi. Jadi, itu yang kita anggap sebagai permainan komunikasi massa yang bodoh itu. Dan nggak ada orang tahu ini apa isinya tuh. Coba buka Google tentang BLT dan kepala desa, itu banyak betul kan yang dibui. Jadi, hal-hal yang saya semacam ini dan yang juga tadi prestasi Bank Dunia diklaim oleh Indonesia dengan sangat tipis sebetulnya, lalu dianggap bahwa ini prestasi. Jadi, jangan berbohonglah. Bilang saja bahwa itu World Bank di G20 nanti akan melaporkan pengumpulan dana itu dan Indonesia kebetulan G20 maka Indonesia mungkin sekali akan diminta untuk mendistribusikan. Tapi jangan bilang itu dikumpulkan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana uang dunia dikumpulkan oleh Presiden Jokowi itu sama dengan klaim, Ukraina telah berhasil didamaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi, Pak Jokowi sendiri dijebakkan di situ oleh para penjilat. Ini kedunguann politik saja sebetulnya. Iya, betul. Itu soal misalnya impor gandum untuk pangan dunia itu Turki, bukan Pak Jokowi yang mendamaikan. Gitu yang punya peran itu. Jadi berlebihan ini ketololan-ketololan itu. Dengan mudah orang bisa cari dari mana ini isu itu. Dan poster-poster G20 itu seolah-olah membanggakan bahwa Indonesia terpilih karena reputasinya Pak Jokowi maka Indonesia terpilih untuk memimpin G20. Lo, G20 itu arisan. Kita kebagian hari ini, bukan dipilih. Memang sudah waktunya. Jadi, begitu banyak hal yang dipakai justru untuk mem-backup kekuasaan yang sudah lemah. Itu makin lemah jadinya kan orang anggap ya sudah lemah masih bohong. (ida/sws)

Rocky Gerung Dihujat Habis-habisan Oleh Emak-emak

BY FNN Sab, 05 November 2022 14:21:36 0

Jakarta, FNN – Seorang emak-emak menghujat pengamat politik, Rocky Gerung. Perisriwa tersebut terjadi saat diskusi, “Siapa Cocok Mendampingi Anies”, di Jakarta, Rabu, 2 November 2022. Hujatan yang disampaikan oleh Ima itu pun membuat suasana ruang diskusi menjadi riuh. “Diskusi kita sangat menarik sekaligus membengongkan saya, karena tadi (Prof. Firman Noor) mengatakan indikator seorang (calon) wakil presiden ada delapan.  Setidaknya akhlaknya baik, berintegritas, mempunyai chemistry dengan presiden nanti,” kata Ima dari komunitas Manis. Ima pun menceritakan selama ini menjadi fans (penggemar) berat Rocky Gerung. “Bahkan saya bisa dikatakan sebagai pengagum berat Abang (Roky) gitu,\" ucap Ima bersemangat. Akan tetapi, ia merasa patah hati terhadap RG, panggilan akrab Rocky Gerung.  “Sekarang patah hati dengan pernyataannya. Terus terang saya bisa patah hati, saya bisa menjadi nol di hati dan pikiran saya,” katanya. “Kenapa? Karena ketika indikator bilang ada delapan, kemudian memunculkan calon Bapak LBP (Luhut Binsar Panjaitan), saya langsung syok. Sebab, delapan  indikator yang dipaparkan (Firman Noor) tidak ada satu pun menurut saya ada pada LBP,\" katanya berapi-api. Ima pun menyebut Rocky Gerung terlalu picik dalam dunia politik, ketika menilai Anies Baswedan. Apalagi, harus mengambil orang-orang hitam (Rocky menyebut begundal dan koboi) di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Ia mengatakan, tidak pantas Rocky Gerung menyebut-nyebut LBP menjadi calon pendamping Anies Baswedan. Sebab, dalam pandangannya, Menteri Koodinator Maritim dan Investasi itu banyak mengambil kebijakan yang merugikan telah masyarakat. Kita share saja  pribahasa yang mengatakan, \" Di atas langit masih ada langit.\" Kalau ini,  \"Di atas Bapak Presiden masih ada Luhut.  Bisa dikatakan seperti itu,\" katanya. Jadi pengambil kebijakan di Indonesia ini kebanyakan bukan  Jokowi, tetapi  sebenarnya Luhut. Menurut Ima, Anies Baswedan sudah perfext (sempurna). Dari segi fisik oke, dari segi akhlak mantap. Anies serba oke. Karena itu, ia pun mengajukan pasangan Anies yang pas adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Meski mungkin dari latar belakang politiknya belum terlalu wow,  tetapi ada di belakangnya. Bapaknya (Susilo Bambang Yudhoyono) yang pernah menguasai negeri ini.  \"Ketika mau mendaur ulang bisa,\" kata Ima. Hujatan Paling Indah Rocky pun menanggapi hujatan itu dengan santai. \"Hujatan paling indah seminggu ini. Dihujat emak-emak,\" katanya. \"Begini ya. Anies yang membikin kriteria itu, bukan saya yang bikin. Kalau terjadi bagaimana?\" ujarnya. Kalau terjadi continue and change yang paling mungkin adalah LBP. Saya hanya memasangkan parameter yang dibuat oleh Anies sendiri. Yang mampu  menstabilkan politik ya LBP. Oleh karena itu, saya bertanya ada nggak  yang bisa lawan  LBP? AHY tidak punya pengalaman tekhnokratif, sedangkan Anies membutuhkan orang yang mempunuai pengalaman itu. Lain kalau Anies bilang kriteria saya cuma satu, saya pilih sendiri dan itu nanti saya ucapkan sendiri jangan pake keiteria. \"Saya perlu wakil presiden yang dicalonkan oleh ibu, oleh emak-emak, oleh relawan. Apa itu keluar gak dari mulut Anies? Tidak ada! Itu yang saya bilang mesti fair!\" ucap Rocky yang serinh dipanggil Profesor Akal Sehat itu. Anies tida mengatakan kriteria saya mau 8 kek mau 10 mau 20 karena saya  elektabilitasnya sudah tinggi, karena saya moralitasnya sudah tinggi, karena saya dipercaya dalam hubungan internasional. \"Anies nggak ucapkan itu.  Dia bahkan bikin kriteria untuk napi yang nggak boleh jadi calon wakil presidennya, bukan siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh itu!\" kata Rocky. Itu yang saya ucapkan tadi,  jangan gairah kita akhirnya menutupi analisis. Ia mengatakan kembali ketika pernah menyebutkan Anies akan dicalonkan Nasdem. \"Semua marah. Tidak mungkin, tidak mungkin! Sekarang sudah terjadi. Bagaimana kalau Anies akhirnya menteri-menteri Nasdem di reshuffle terus mantan Gubernur DKI Jakarta itu menggantikan menteri Nasdem di kabinet, lalu anda kecewa dengan saya nggak?\" ujar Rocky. Ia pun mengingatkan pentingnya polirik itu diasuh dengan pikiran, bukan emosi. \"Jadi, Anies tahu keterangan saya. Jadi sekali lagi bukan saya yang ngurusin LBP. Akan tetapi kriteria yang dipasang itu memungkinkan orang menafsirkan bahwa harus ada unsur dari dalam kekuasaan untuk mendampingi Anies,\" ucapnya. Menurut Rocky, seja awal ia sudah mengatakan, Anies bukan pengganti Jokowi, bukan penerus Jokowi. Dia orang yang berbeda itu LBP berbeda apa tidak? Tida berbeda. Tetapi Anies kasih kriteria itu punya pengalaman tekhnokrat punya pengalaman memimpin negara siapa coba? Ia mengimbau relawan Anies supaya akalnya mesti bersih dalam melihat persoalan. Dalam berpolitik harus ada kejeniusan. Kalau dikatakan saya mengusulkaj LBP, bukan. \"Saya mempersoalkan kriteria yang dibuat oleh Anies sehingga Anies terjebak sendiri pada kesulitan itu,\" ujar Rocky. Rocky kemudian menyebutkan, yang pertama mendeklarasikan Anies (sebagai Capres) adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Lalu Anda tanya, kok KPK? Memang, karena KPK-lah yang mengincar Anies. Karena seperti itu, sehingga orang merasa ok, Anies kita dijadikan presiden saja ketimbang dijebak oleh KPK. (Anw).

Apakah Jokowi (Menginginkan) Ketum PDIP?

BY FNN Sab, 05 November 2022 11:09:48 0

Jokowi memiliki Putra dan Mantu yang bersinar terang sebagai Walikota. Tentu ini jabatan Eksekutif yang mirip dengan keluarga George Bush saat jadi Presiden AS ke-41 kelak digantikan Geroge Bush Jr yang waktu itu Gubernur Texas. Oleh: Andrianto, Aktivis dan Pengamat Kebangsaan ADA yang menghebohkan di jagad kandang banteng saat doa agar Joko Widodo Ketum PDIP. Sontak tensi makin meninggi berpacu seiring belum jelasnya tiket Capres dari PDIP. Apakah salah jika ada yang mendo\'akan Jokowi menjadi Ketum PDIP setelah Megawati Soekarnoputri. (Jabatan yang sudah disandang Megawati sejak 1993 Kongres Luar Biasa di Surabaya). Apakah itu doa yang baik? Bukankah doa justifikasinya selalu baik. Apalagi Do\'a dari elemen relawan Ganjar Pranowo yakni KAMI Ganjar (Koalisi Aktivis dan Milineal Indonesia) yang dipimpin eks petinggi KNPI Joko Priyoski. Yang bikin dahi berkerut reaksi dari pendukung militan Ganjar Pranowo, yakni para BuzerRP yang menyatakan KAMI Ganjar abal-abal. Bukankah doa itu harapan, lagipula disebutkan bila Ganjar Presiden maka untuk memperkuat pemerintahan, PDIP yang diprediksi semua lembaga survei akan mendapat pemilih suara terbesar di Parlemen. Agar selaras dengan Ganjar di eksekutif, maka Jokowi Ketum PDIP. Tentu ini harapan dari KAMI Ganjar. Publik menilau endorsmen Jokowi ke Ganjar tentu bukan tanpa reserve. Jokowi butuh pengganti yang bisa diandalkan loyalitasnya, mengingat banyaknya kasus dan peristiwa poitik berupa pelanggaran HAM (tragedi Bawaslu, KM 50 dll) dan surutnya demokrasi dengan penangkapan aktivis yang dosisnya melebihi era Orba, bahkan Yusril Ihza Mahendra menyakini otoriterisme terhadap Bambang Tri dan Gus Nur perihal isu ijasah palsu. Belum lagi banyaknya project mercusuar sifatnya seperti IKN dan pemihakan ke para Oligarki Ekonomi seperti dinyatakan Faisal Basri yang mengecam keras soal tata kelola Sumber Daya Alam Nikel yang untungkan elit terdalam Jokowi yang berkongsi dengan negara Asing/RRC. Selama ini terlihat gesture Jokowi berupaya keras menjajakan Ganjar, meski PDIP lewat Rakernas ke-2-nya yang dibacakan Ganjar sendiri bahwa domain Capres itu Ketum PDIP yakni Megawati. Namun, tidak berlangsung lama Jokowi justru menggelar MUSRA (Musyawarah Rakyat) elemen relawan militan Jokowi untuk Pencapresan. Nah reaksi Ganjar sendiri sangat keras perihal doa ini. Padahal Relawan KAMI Ganjar bukankah sifatnya non struktural? Memangnya sudah ada relawan resmi Ganjar? Akhirnya kita jadi teringat ujaran terkenal Ketua Mao Zedong, memancing ular keluar dari tanah. Sebuah ungkapan era Revolusi Kebudayaan China, terjadinya penyingkiran tokoh yang kritis terhadap Mao. Akhirnya publik memang menangkap adanya benih-benih keretakan yang parah di kandang banteng. Apalagi dengan makin menuanya usia Megawati. Selain Jokowi memang tidak ada kader yang menonjol lagi. Meski ada Puan Ketua DPR. Puan tentu lebih banteng ketimbang Jokowi. Puan kader yang alami proses natural dan berjenjang sampai akhirnya jadi Petinggi di PDIP. Hal pengkaderan ini tidak dialami Jokowi yang blum pernah jadi pengurus PDIP bahkan saat inipun, bukan pengurus. Pasca Presiden dengan usia yang relatif fresh tentu Jokowi tidak ingin ulangi kesalahan Suharto dan SBY. Keduanya dengan sikond berbeda abai terhadap keluarganya. Bahkan yang tragis Suharto yang besarkan Golkar, Keluarga Cendana tersingkir dari Golkar. SBY pun nyaris terguling dari Partai yang didirikannya akan dibegal oleh orang lingkaran dalam Istana. Jokowi memiliki Putra dan Mantu yang bersinar terang sebagai Walikota. Tentu ini jabatan Eksekutif yang mirip dengan keluarga George Bush saat jadi Presiden AS ke-41 kelak digantikan Geroge Bush Jr yang waktu itu Gubernur Texas. Jokowi pastinya akan mengawal proses Sang Putra ke jenjang tertinggi seperti dirinya. Dan ini bisa terjadi bila Ganjar yang didukungnya bisa menggantikannya. Maka logis do\'a jadi manifest Jokowi Ketum PDIP. Bagaimana menurut anda? (*)

Para Pengacara Desak Keterbukaan Penanganan Pandemi Covid-19

BY FNN Sab, 05 November 2022 09:06:42 0

Jakarta, FNN – Para pengacara yang tergabung dalam Garda Hukum 508 kembali menuntut transparansi pemerintah dan DPR RI terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah banyak menelan korban jiwa dan menghabiskan anggaran yang sangat besar. Tuntutan itu mereka sampaikan melalui fakta integritas yang dibacakan oleh Ketua GH 508 Gideon saat mendeklarasikan pengukuhan Garda Hukum 508 di Monumen Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Kamis (3/11/2022). Pendiri GH 508 Joko Ahmad Sampurno menegaskan, sejauh ini pihaknya menduga adanya kejanggalan dalam penanganan pandemi dan penerapannya sehingga banyak memicu korban baik yang terpapar maupun yang meninggal dunia. “Diduga banyak penyimpangan hukum dan undang-undang yang dilakukan oleh oknum. Selain itu juga tentang Undang-Undang Karantina yang dibuat oleh DPR sebelum Covid-19 melanda Indonesia,” ungkap Joko melalui keterangan resminya di Jakarta pada Jumat (4/11/2022). Joko mengatakan bahwa dalam menghentikan pandemi yang terjadi saat ini, Kementerian Kesehatan dunia dan Indonesia tidak menggunakan prosedur penghentian pandemi Covid-19 yang sesuai dengan Ilmu Biologi dan Ilmu Kedokteran dalam memberantas virus. “Penghentian Pandemi Pathogen (Virus/Bakteri) dilakukan dengan membasmi Virus/Bakteri atau membasmi pembawanya. Artinya, untuk menghentikan pandemi Covid-19 adalah dengan membasmi Virus Covid-19 atau mengecilkan kelembaban udara,” tegas Joko. Sayangnya, lanjut Joko, Kementerian Kesehatan di seluruh dunia lebih memilih menggunakan strategi Karantina, 5M, dan Vaksin. Sehingga justru diduga malah menghasilkan pembesaran Pandemi Covid-19. “Karena permasalahan itulah akhirnya kami membentuk Garda Hukum 508 yang akan mengawal semua proses hukum juga dalam menuntut transparansi (dari) pemerintah maupun pihak DPR terkait penanganan Pandemi Covid-19 selama ini,” ujarnya. Joko menegaskan sejauh ini pihaknya sudah menyurati dan menyerahkan maklumat atas tuntutannya kepada lembaga-lembaga terkait demi memberikan asas keadilan bagi masyarakat. “Garda Hukum 508 akan mengawal Proses Hukum Pandemi Covid 19 agar Rakyat Indonesia mendapat keadilan di depan Hukum Negara Indonesia. Demikian Pula jika diperlukan Garda Hukum 508 juga siap membantu Proses Hukum ditingkat dunia Internasional,” tutup Joko (red)

Siap-Siap Tembus Rp 16.000 Per Dolar AS

BY FNN Jum'at, 04 November 2022 19:24:14 0

Apakah keyakinan ini akan menjadi kenyataan? Bagaimana konsekuensinya kalau meleset? Apakah kebijakan BI masih bisa beradaptasi tepat waktu terhadap perubahan ekonomi global yang sangat cepat? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) BANK Sentral Amerika atau Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya pada hari Rabu (2/11) sebesar tiga perempat persen untuk keempat kalinya secara berturut-turut, tetapi juga mengisyaratkan bahwa Fed dapat segera mengurangi tingkat kenaikan suku bunganya. Langkah Fed itu menaikkan suku bunga jangka pendek utamanya ke kisaran 3,75% hingga 4%, level tertinggi dalam 15 tahun. Kenaikan suku bunga itu adalah yang keenam yang dilakukan bank sentral tahun ini – sebuah rentetan yang telah membuat KPR dan pinjaman konsumen dan bisnis lainnya semakin mahal dan meningkatkan risiko resesi. Dengan kurs rupiah sempat tembus Rp 15.820 per dolar AS itu, tidak terlalu mengejutkan. Karena, sejak Mei 2022 lalu, kebijakan moneter Bank Indonesia terasa sangat spekulatif. Kurs rupiah sudah diperkirakan akan terus melemah, tergantung seberapa kuat intervensi kurs oleh otoritas moneter. Setelah kebijakan spekulatif, kini BI bermain api, hanya menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point pada 22 Oktober lalu, padahal the Fed, FOMC, mengadakan rapat pada 1-2 November 2022, dan diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya paling sedikit 75 basis point, dan menjadi kenyataan. Membuat selisih suku bunga acuan BI dengan the Fed sangat kecil sekali, memicu dolar mengalir ke luar negeri dan kurs rupiah terdepresiasi tajam. Siap-siap tembus Rp 16.000 per dolar AS. Sejauh mana BI masih terus kuat intervensi? Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) pertahankan tingkat suku bunga acuan di 3,5 persen pada Juli lalu. Meski inflasi tahunan (total) sampai dengan Juni 2022 sudah mencapai 4,35 persen. Bahkan, inflasi pangan mencapai 9,1 persen. Namun demikian, tingkat inflasi tersebut tidak membuat BI khawatir. Karena BI lebih mempertimbangkan tingkat inflasi INTI, yang menurut BI masih sangat rendah. Hanya 2,63 persen. Karena itu, BI tidak menaikkan suku bunga acuan. Inflasi Inti adalah komponen inflasi dengan pergerakan persisten, artinya tidak termasuk komponen inflasi yang bersifat fluktuatif seperti pangan dan energi (yang bisa tiba-tiba naik dan turun).Sebelumnya, awal pekan ini, BI menjual SBN (Surat Berharga Negara) di pasar sekunder senilai Rp 390 miliar, untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan tentu saja untuk menekan inflasi (Inti). Artinya, BI berpendapat, inflasi Inti yang merambat naik ke 2,63 persen itu disebabkan jumlah uang beredar meningkat.Meskipun masih sangat rendah, BI berpendapat inflasi Inti harus ditekan, melalui pengetatan uang beredar. Tetapi, untuk inflasi Non-Inti, yaitu inflasi pangan dan energi, sepertinya BI tidak bisa berbuat banyak, menyerahkan global untuk mengatasinya.BI sangat paham dampak dan konsekuensi dari bauran kebijakannya ini. BI berpendapat ekonomi Indonesia mampu menghadapi konsekuensi tersebut.Pertama, kurs rupiah akan menghadapi tekanan cukup serius. Karena perbedaan suku bunga di AS dan Indonesia menjadi sangat kecil, sehingga dapat memicu arus dolar keluar dari Indonesia. Apalagi kalau suku bunga the FED naik lagi pada awal pekan depan, maka arus dolar bisa lebih deras lagi mengalir ke luar negeri. Rapat dewan gubernur the FED diselenggarakan pada 26-27 Juli lalu.Kedua, penjualan SBN sebesar Rp 293 miliar sepertinya hanya kebijakan basa-basi saja. Jumlah ini sangat tidak signifikan. Hanya untuk pengaruhi faktor psikologis pasar saja. Kecuali kalau kebijakan ini akan berlanjut terus, dan menjadi signifikan. Maka, dampaknya, pertumbuhan ekonomi akan tertekan.Kebijakan penjualan SBN ini terlihat tidak konsisten. Kalau BI menganggap inflasi INTI masih rendah, seharusnya BI tidak perlu memperketat uang beredar, yang akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Kalau kebijakan ini hanya untuk pengaruhi faktor psikologis pasar saja, maka kebijakan ini tidak berarti sama sekali dalam melawan inflasi (INTI).Kebijakan moneter BI seperti digambarkan di atas mengandung risiko cukup besar, sulit terukur, dan bisa dikatakan mengandung unsur “spekulatif”?Sepertinya BI sangat yakin jumlah cadangan devisa cukup besar untuk bisa memenuhi arus dolar keluar dari Indonesia, tanpa mengganggu kurs rupiah. Artinya, BI sangat yakin intervensi kurs rupiah akan efektif, dapat menahan kurs rupiah di sekitar Rp 15.000.Apakah keyakinan ini akan menjadi kenyataan? Bagaimana konsekuensinya kalau meleset? Apakah kebijakan BI masih bisa beradaptasi tepat waktu terhadap perubahan ekonomi global yang sangat cepat? Kalau meleset agak jauh, mungkin bisa berakibat fatal bagi perekonomian Indonesia: Kurs rupiah dan cadangan devisa bisa tergelincir. (*)

Popularitas Dr. Craig Considine dan Komunitas Muslim Amerika

BY FNN Jum'at, 04 November 2022 16:26:17 0

Di luar dugaan saya, tidak berselang lama setelah saya mengirim DM (direct message) beliau merespon di kedua platform itu. Tidak sekedar menjawab. Tapi mengenalkan diri sebagai pengagum (entah apa yang dikagumi). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation BANYAK kalangan yang bertanya sejak kapan dan dari mana saya mengenal Dr. Craig Considine, seorang professor yang saat ini sangat populer di kalangan Komunitas Muslim, tidak saja di US, tapi juga di berbagai belahan dunia Islam. Beliau menjadi populer karena kwalitas kecendekiawanan (Scholarship) dan kegigihan mencari ilmu (tholabul ‘ilm). Terlepas dari kesimpulan yang dia telah capai hingga saat ini, Dr. Considine telah memecahkan es (breaking the ice) dalam dunia keilmuan ketika sampai kepada kebenaran tentang “the other” (orang lain). Hal ini yang membawanya kepada kesimpulan bahwa Muhammad (SAW) adalah Nabi dan utusan Tuhan.  Dia mencintainya sebagai role model (tauladan) khususnya dalam aspek-aspek kemanusiaan (humanity) dan sosial. Bahkan dia memposisikan diri sebagai “Muslim apologist” (seorang pembela Rasulullah dan ajarannya). Kata-kata “mengimani, mencintai, dan membela” bagi saya adalah pengakuan  yang perlu diapresiasi dari seseorang yang terbuka mengaku Kristen. Hati manusia tidak diketahui dan tidak terukur. Allahlah yang mengarahkan dan menentukan kemudian apa dan bagaimana seseorang dalam keimanan. Kali ini bukan itu yang akan saya bahas lagi. Tapi sedikit latar belakang dari mana, di mana, dan bagaimana saya mulai mengenal Dr. Craig Considine yang ahli di bidang sociologi ini. Kenapa tiba-tiba saja saya dekat, bahkan saling mendukung dalam upaya membangun jembatan kesepahaman (bridge of understanding) untuk dunia yang lebih damai. Awal dari semua itu telah cukup lama. Pada sekitar tahun 2006 lalu, ketika saya masih seorang Imam di Islamic Cultural Center of New York (96th Street Mosque), saya mendapat kunjungan kehormatan dari Professional Akbar Ahmed. Beliau adalah mantan Dubes Pakistan di Inggris yang belakangan menjadi Chair Ibnu Khaldun Institute dan professor ilmu-ilmu Islam dan sosiologi di Washington University. Kehadiran beliau ketika itu untuk mewawancarai saya tentang “American Muslim” untuk proyek buku yang beliau tulis: A Journey to America. Beliau saat itu hadir di kota New York, selain mewawancarai saya juga hadir di Muslim Day Parade atau Parade Islam yang saya ketuai. Beliau juga ditemani oleh dua orang mahasiswanya. Salah satunya adalah mahasiswa muda yang bertugas mengambil gambar atau video. Mahasiswa itulah yang di kemudian hari menjadi Prof. Craig Considine, PhD. Sebagai seorang mahasiswa saat itu yang sedang bertugas menemani professornya tentu saya tidak terlalu peduli. Fokus saya adalah memberikan perhatian kepada Prof. Akbar Ahmed yang saya anggap sangat populer dan honorable (dihormati). Considine muda hanya seorang mahasiswa yang bertugas memegang kamera milik sang professor. Sejak itu kami tidak pernah lagi berkomunikasi apalagi bertemu. Hampir 10 tahun kemudian, sekitar tahun 2016, saya membaca sebuah artikel tentang Rasulullah (SAW) yang ditulis oleh seorang Professor non Muslim. Artikel itu begitu indah dan jujur, mendorong saya untuk mencari tahu siapa gerangan sang penulis; Craig Considine. Saya pun mulai mencari tahu. Pihak pertama yang saya tanya adalah Prof. Google. Ketika saya tanya Google, dengan semangatnya si Google memberikan jawaban yang banyak. Termasuk bio data, afiliasi, hingga ke media sosialnya. Awalnya saya tidak yakin Craig akan merespon. Siapalah saya. Hanya seorang aktivis jalanan yang tidak dikenal. Bukan seorang cendekiawan (ilmuwan). Bukan juga akademisi. Karenanya saya coba saja menghubungi lewat media sosialnya. Kalau tidak salah menelusuri twitter dan FB miliknya. Saya semakin kagum karena keberanian dan kejujurannya sebagai non Muslim. Di luar dugaan saya, tidak berselang lama setelah saya mengirim DM (direct message) beliau merespon di kedua platform itu. Tidak sekedar menjawab. Tapi mengenalkan diri sebagai pengagum (entah apa yang dikagumi). Dalam respon ketika itu beliau sampaikan: “Imam Ali, thank you for reaching out to me. I am one of your fans. I know you, but you don’t know me. I am the student who came to meet you along Dr. Akbar Ahmed some years ago…etc”. Singkat cerita lagi, beliau mengenalkan diri bahwa beliau sedang mendalami tentang kehidupan Muhammad (the life of Muhammad) dari aspek sosiologi. Dan beliau sedang menyelesaikan penulisan sebuah buku tentang Nabi Muhammad (SAW). Bahkan meminta saya menjadi salah seorang yang menuliskan testimoni bagi buku beliau jika nantinya diterbitkan. Dan saya lakukan itu. Pada tahun 2018 lalu saya undang Dr. Conside menjadi pembicara utama di acara tahunan Nusantara. Beliau bahkan sangat senang dan bahagia dengan undangan itu. Lalu pada 2022 ini, setelah dua tahun absen karena Covid-19, beliau hadir tidak sekedar jadi narasumber. Tapi beliau menjadi recipient (penerima) Nusantara Award 2022. Saya hanya ingin mengatakan bahwa hidup manusia itu seringkali tidak diprediksi. Hari ini tidak dikenal, bahkan tidak ada yang mau mengenalnya. Di esok hari menjadi terkenal dan banyak yang ingin mengenalnya. Dr. Considine dikenal dan terkenal karena karya-karya dan inovasi di bidang keilmuan. He deserves it. For that, congratulations my friend! NYC Subway, 3 Nopember 2022. (*)

Ubah Saja BNPT Menjadi BNPO Atau BNP-PKI!

BY FNN Jum'at, 04 November 2022 15:35:46 0

Tentu semuanya memang hanya sekadar dugaan belaka tapi bisa jadi benar adanya. Kenyataan dan realitas yang terjadi saat ini negara dalam ancaman Oligarki dan indikasi kuat akan bangkitnya kembali PKI. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TOKOH Muhammadiyah Din Syamsuddin mengaku sudah menduga bakal terjadi sesuatu saat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko bicara tentang radikalisme dan politik identitas jelang Pemilu 2024, kata Din Syamsuddin dalam keterangan, Rabu, 26 Oktober 2022. Sebaiknya Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) diubah menjadi Badan Nasional Penanggulangan Oligarki (BNPO)  atau Badan Nasional Penanggulangan Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (BNPK-PKI). Cabut dan ubah UU Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai kondisi aktual negara dalam ancaman Oligarki dan kebangkitan PKI. Pada masa perkembangan virus Covid dengan program PPKM dan macam- macam aturan untuk pencerahan virus Covid, BNPT seperti pensiun dari kerjanya, sunyi senyap tenang dalam posisinya. Akhir-akhir ini menjelang tahun politik 2023, narasi radikalisme dan terorisme kembali digulirkan bak gorengan lama yang berusaha dipanaskan kembali keberadaannya. Bahkan sudah beranak lahirnya narasi Politik Identitas di aduk dengan khilafah. Di balik getolnya pemerintah untuk memerangi paham radikalisme-terorisme ini muncul opini, sebenarnya persoalan radikalisme-terorisme itu diduga kuat hanya merupakan sebuah proyek yang berbahaya karena bisa memecah-belah persatuan umat dan bangsa Indonesia. Sangat mungkin ini hanya untuk menutup beberapa situasi negara dalam kondisi gawat akibat ulah Oligarki yang telah memporak-porandakan tata kelola negara dan bersamaan sangat kuat diduga akan munculnya kembali kebangkitan PKI. - Apa itu radikalisme begitu penting untuk diwaspadai? - Apakah radikalisme ini sebenarnya hanya sebuah proyek belaka? - Siapa sebenarnya yang menjadi korban terbesarnya? - Apa agenda terselubung di balik getolnya kampanye anti radikalisme-terorisme di Indonesia? Sampai detik ini, narasi radikalisme belum mendapatkan pengertian dan makna yang jelas di tengah-tengah masyarakat kita. Sebab tudingan yang didengungkan mengenai radikalisme acapkali sarat dengan kepentingan politik tertentu yang menyertainya. Bahkan, seringkali tudingan-tudingan tersebut dialamatkan kepada pihak-pihak yang dianggap telah mengancam eksistensi penguasa atau ditujukan kepada mereka yang katanya bermaksud mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan arah tembakan lurus kepada umat Islam. Ancaman terhadap penggantian Pancasila dan UUD 1945 itu sangat jelas dan terang benderang bukan datang dari umat Islam. Ancaman tersebut justru datang dari rezim bersama kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat atas remot kaum kapitalis Oligarki yang telah berkali-kali mengamandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002.  Kekuatan itulah yang saat ini riil telah mengganti UUD 1945 menjadi UUD 2002. Tiba-tiba urusannya melesat jauh ke soal radikalisme, teroris, khilafah dan politik identitas. Secara yuridis dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memang berulangkali digunakan diksi “radikalisasi”. Tidak dijelaskan definisi dari radikalisme itu sendiri sendiri sehingga tidak jelas makna yang dimaksudkannya. Selain itu hingga saat ini belum ada lembaga negara yang secara sah dapat menentukan siapa saja yang bisa disebut radikal dan tindakan apa yang bisa dilakukan kepadanya. Karena radikalisme tidaklah sama dengan terorisme, bahkan BNPT pun sebenarnya tak punya legitimasi untuk menentukan kriteria radikal maupun ekstrem dan siapa saja yang harus diwaspadainya. Terlalu banyak analisa kalau persoalan radikalisme – terorisme hanya merupakan sebuah proyek, antara lain oleh mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hafidz Abbas dikutip beberapa media menyebut bahwa kasus terorisme di Indonesia selama ini terkesan seperti proyek belaka. Jauh sebelumnya, sinyalemen radikalisme-terorisme telah dijadikan proyek juga disampaikan oleh Mantan Ketua Umum PBNU dua periode (1999-2009), KH Hasyim Muzadi (sebelum beliau meninggal dunia). Secara tersirat menilai bahwa permanenisasi isu radikalisme-terorisme di Indonesia ini sepertinya sudah dijadikan proyek-proyek yang permanen sifatnya. Laksamana TNI Purnawirawan Mulyo Wibisono, mantan Komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis (BAIS) ini bahkan tanpa tedeng aling-aling menyebut ada kemungkinan kemunculan teroris Solo beberapa waktu yang lalu sebagai rekayasa pihak BNPT untuk mendapatkan kucuran dana, dana dari si polisi dunia, seperti dikutip itoday, Sabtu (8/9/2012). Membaca narasi soal radikalisme-terorisme di atas memang memunculkan sebuah tanda tanya benarkah persoalan radikalisme-terorisme di Indonesia itu hanya sekadar proyek belaka? Terlepas dari benar atau tidaknya sinyalemen yang menyatakan program pemberantasan radikalisme dan terorisme sebagai proyek semata, yang jelas program ini sasaran dan korbannya kepada umat Islam. Wajar Muhammadiyah yang secara tegas menolak ajakan BNPT untuk bersama-sama memerangi radikalisme dan terorisme di Indonesia atau menolak untuk bergabung dalam program deradikalisasi di Indonesia. “Muhammadiyah berdiri sejak 1912, jauh sebelum Republik ini berdiri, apalagi BNPT. Kami sudah berpengalaman menangani soal radikalisme,” papar Pak Din. Benar apa yang dikatakan oleh Jhon Pilgers, seorang jurnalis Australia bahwa korban terbesar terorisme adalah umat Islam. Hakikatnya tak ada perang terhadap radikalisme-terorisme, yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme sebagai kedoknya. Untuk umat Islam, mereka membaginya menjadi 4 golongan:1) Muslim Fundamentalis; 2) Muslim Tradisionalis; 3) Muslim moderat (liberal); Dan, 4) Muslim Sekuler. Dengan adanya penggolongan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak yang berkepentingan dalam memecah-belah umat islam atau politik devide et empera. Melalui skema pembagian ini dengan mudah akan diperuncing perbedaannya dan saling dibenturkan satu dengan lainnya. Sehingga, tidak perlu susah payah menyerang kaum muslimin, cukup memakai politik devide et empera. Selain mengandung nuansa proyek yang merugikan kepentingan umat Islam, isu radikalisme dan terorisme juga dicurigai mengandung misi terselubung yang merugikan bukan hanya umat Islam tapi bangsa Indonesia pada umumnya. Agenda terselubung itu diantaranya: - Mendangkalkan keyakinan umat Islam yang menjalankan syariat agamanya. - Patut dicurigai bahwa narasi radikalisme hanya alat untuk memukul pihak-pihak yang dinilai tidak sejalan dengan penguasa. - Stigmatisasi radikal sengaja disematkan kepada ulama (ustadz) dan tokoh masyarakat yang lantang menyuarakan kebenaran dan berani menantang kebijakan rezim yang tidak menjalankan amanah yang diberikan rakyat kepadanya. - Kampanyekan kalau syariat dan khilafah Islam dianggap sebagai sistem yang tidak toleran terhadap non muslim atau yang berbeda agama. - Narasi radikalisme yang dikembangkan saat ini bisa jadi merupakan upaya untuk menutupi kebobrokan sistem neoliberal kapitalisme yang telah menggurita di Indonesia yang merugikan rakyat, bangsa dan negara. Digaungkan untuk Pengalihan Isu? Menayangkan drama radikalisme seolah menjadi ‘end game’ dari pemerintah untuk menutupi masalah-masalah yang ada dan ketidakmampuannya dalam menangani permasalahan yang menjadi kewajibannya. Tentu semuanya memang hanya sekadar dugaan belaka tapi bisa jadi benar adanya. Kenyataan dan realitas yang terjadi saat ini negara dalam ancaman Oligarki dan indikasi kuat akan bangkitnya kembali PKI. Ini waktunya UU terkait Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) diubah menjadi Badan Nasional Penanggulangan Oligarki (BNPO) atau Badan Nasional Penanggulangan Kebangkitan Partai Komunis Indonesia (BNPK-PKI). BNPT yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Kita harus melihat dengan jernih persoalan radikal-radikul ini, sehingga nantinya tidak terjebak pada konflik horizontal yang panjang dan melelahkan diantara anak-anak bangsa. Karena akan sangat merugikan integritas, persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak permasalahan bangsa dan negara ini yang perlu ditangani segera, sehingga isu radikalisme, terorisme, khilafah dan politik indentitas sangat berbahaya kalau direkaya hanya untuk menutupi masalah negara dari bahaya Oligargi dan perkembangan PKI saat ini. (*)

Kalimantan Selatan Kaya SDA, Tapi Masyarakat Tidak Sejahtera

BY FNN Jum'at, 04 November 2022 14:49:25 0

Jakarta, FNN – Masuknya industri tambang ke Kalsel tidak selaras dengan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyatnya. Dosen Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Muhammad Uhaib As’ad membeberkan hasil analisisnya terkait situasi yang ada di Kalsel.  KOPI Party Movement pada Kamis (3/11/2022) mengadakan seminar “Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi Dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri” di daerah Jakarta Selatan.  “Parameternya. Satu, infrastruktur ekonomi tidak berbanding dengan rusaknya sumber daya alam. Kemudian pendidikan dan kesehatan,” jelas Uhaib As’ad.  Menurutnya, yang menikmati sumber daya alam ini bukan warga tapi kelompok bisnis, penguasa lokal, dan partai politik. Ini merupakan jaringan terstruktur dan ia juga menduga keterlibatan mafia dalam kasus tambang ini.  “Dan ini kan ada jaringan yang terstruktur. Dengan institusi kekuasaan, militer, kepolisian. Ini menjadi rahasia umum, orang semua tahu itu. Karena Kalsel ini sebagai industri tambang terbesar kedua. Itu menjadi instrumen bertemunya kepentingan para politisi, para pebisnis. Ini yang saya sebut dengan the rise of local oligarch,” tegasnya.  Uhaib As’ad juga mengatakan adanya hubungan dengan oligarki daerah dan oligarki pusat karena jaringan yang terstruktur ini. Tambang tidak bisa dilihat hanya sebagai aktivitas ekonomi dan bisnis, melainkan tambang dilihat sebagai instrumen perselingkuhan antara politisi dan pebisnis.  Menurut pengalaman Uhaib As’ad, tidak ada satupun buku dan jurnal yang mengatakan negara dengan kekayaan alam otomatis akan menjadi kaya. Karena sumber daya alam di negara-negara tersebut dikuasai oleh penguasa dan aparat.  Uhaib As’ad dalam seminar ini menjadi pembicara pertama. Selain Uhaib, ada 8 pembicara lainnya. Denny Indrayana (Pakar Hukum Tata Negara), Adrianus Meliala (Pakar Kriminologi UI), Bambang Rukminto (ISESS), Sugeng Teguh Santoso (IPW), Swary Utami Dewi (Pemerhati Lingkungan), Melky Nahar (JATAM), Kisworo (Koordinator WALHI Kalsel), M. Hatta Taliwang (Kepala IEPSH). (Fer)

LQ Indonesia Lawfirm Laporkan Dugaan Tindak Pidana Investasi Bodong Bisnis Sembako dan Simpan Pinjam, Korban Tertipu 7,8 Miliar Rupiah

BY FNN Jum'at, 04 November 2022 11:20:23 0

Jakarta, FNN – Maraknya kasus penipuan yang menggunakan modus investasi kerja sama kembali harus menelan korban. Tidak tanggung-tanggung, kerugian yang dialami oleh korban mencapai 7,8 milyar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Advokat Rizki Indra Permana, SH, MH, dan Advokat Jaka Maulana, SH, dari LQ Indonesia Law Firm selaku kuasa hukum korban. Ditemui sesuai membuat laporan, Rizki menjelaskan bahwa kehadirannya adalah untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pencucian uang. “Jadi hari ini kami dari LQ Indonesia Law Firm, bertindak selaku kuasa hukum dari klien kami, telah membuat laporan kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang,” ungkapnya. Disinggung mengenai siapa yang dijadikan sebagai terlapor, Advokat Jaka juga mengungkapkan ada 2 (dua) nama yaitu Saudara A.S.A.P dan Saudari K.I.F.S. “Jadi A.S.A.P dan K.I.F.S ini adalah pasangan suami isteri. Awalnya pada sekitar tahun 2019, K.I.F.S memperkenalkan klien kami kepada A.S.A.P. Di mana kemudian A.S.A.P dan K.I.F.S menawarkan kerjasama dalam bidang pengadaan sembako dan simpan pinjam dengan iming-iming keuntungan sebesar 3% per bulan. A.S.A.P bahkan memberikan garansi bahwa bisnis ini sangat aman, hingga berjanji akan memberikan Sertifikat yang dijaminkan di investasi simpan pinjam jika terjadi masalah di kemudian hari,” jelas Jaka. “Tidak hanya sampai di situ terlapor juga mengaku kepada korban seorang pengusaha dari Casa Jardin Jakarta Barat, yang mana mempunyai kedekatan dengan adik dari pemilik KSP Indosurya. Akhirnya oleh karena tergiur dengan bujuk rayu tersebut, korban pun bersedia untuk menyerahkan uang kepada A.S.A.P sebagai dana investasi secara bertahap dengan nilai total keseluruhan Rp 7,8 miliar,” lanjutnya. “Namun ternyata pada kenyataannya hingga sampai jatuh tempo, keuntungan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bahkan dana pokoknya pun tidak dikembalikan,” ungkapnya. Korban atas nama VKT pun kemudian menghubungi hotline LQ Indonesia Lawfirm di 081804544489, untuk meminta perlindungan hukum dan mendatangi kantor di Plaza BRI Lantai 7, Jl. Basuki Rahmat No. 122, Surabaya. “Setelah kami mendapatkan keterangan dari korban, tim kami langsung segera melakukan gelar internal guna menentukan upaya penanganan perkara ini. Dan laporan kepolisian yang kami buat hari ini adalah salah satu dari beberapa upaya hukum yang akan kami tempuh guna menyelesaikan permasalahan ini,” kata Jaka. Advokat Rizki Indra Permana juga menyatakan pihaknya amat geram melihat masih banyaknya penipuan dengan modus investasi bodong semacam ini. “Selama ini kami di LQ Indonesia Lawfirm berfokus untuk menerangi segala bentuk kejahatan bermodus investasi bodong semacam ini, sudah banyak yang kami tangani, antara lain KSP Indosurya, Koperasi KSP SB dan lain-lain, tapi ironisnya, meski pun sudah sebegitu viral perkara yang kami tangani, ternyata tidak juga menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga kami sangat geram ketika kami mendapatkan keterangan korban soal perkara ini,” jelas Rizki. “Yang besar-besar lagi kita bersihin, eh, yang kecil-kecil ternyata masih banyak berjalan. Makanya kami melalui laporan polisi ini juga ingin memyampaikan peringatan bagi para oknum yang masih menjalankan praktek investasi bodong agar segera menghentikan seluruh kegiatannya akan kami tumpas sampai ke akarnya. Kami percaya hukum bisa ditegakkan dalam perkara ini,” tutup Rizki. (mth/*)

Capres Oligarki Bakal Tergerus pada Pilpres 2024

BY FNN Jum'at, 04 November 2022 11:07:54 0

Jakarta, FNN – Pemilihan presiden (pilpres) 2024 akan diwarnai dengan calon dari oligarki. Jika itu terjadi akan berdampak buruk bagi kelangsungan demokrasi di tanah air. Untuk membedah hal itu, Political and Public Policy Studies (P3S) dan esensinews.com terpanggil mengadakan diskusi daring yang akan dihelat Kamis (03/11/2022) pukul 15.00 WIB. Hal itu disampaikan Direktur P3S, DR Jerry Massie Ph.D., Senin (1/11/2022). Menurut dia, pentingnya publik paham akan bahaya capres didanai kelompok oligarki. Awal pemilu 1955 bebas dari gurita dan cengkeraman oligarki. Namun hal itu, jauh berbeda dengan pesta demokrasi pemilu belakangan ini. \"Mereka punya sasaran dan tujuan mebguasai aset-aset di negeri ini, presiden pilihan mereka akan dijadikan doll (boneka) dan dairy cows atau (sapi perah). Ini menjadi ancaman kelangsungan berbangsa dan bernegara,\" ujarnya. Dikatakannya lagi, modus \'money politics and political promise\' (janji politik) akan menjadi senjata mereka. Webinar akan menghadirkan sejumlah pakar bakal antaranya, Muslim Arbi (Pengamat Politik), Jerru Massie (Pakar Politik) Said Didu (Ekonom), Anthony Budiawan (Pakar Ekonomi), Ray Rangkuti (Koordintor LIMA), dan Marwan Batubara (Direktur IRESS). Harapannya, dalam webinar ini akan ada konklusi yang dapat diambil demi pemilu yang berintegritas dan berkualitas. (mth/*)

Dosen UNISKA: Tambang Sudah Menjadi Instrumen Persekongkolan Oligarki

BY FNN Jum'at, 04 November 2022 10:15:07 0

Jakarta, FNN – Dosen Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Muhammad Uhaib As’ad mengatakan, tambang bukanlah sekedar aktivitas ekonomi bisnis. Menurutnya, tambang sudah menjadi instrumen persekongkolan oligarki, baik oligarki lokal maupun pusat.  Uhaib As’ad mengatakan pendapatnya pada Kamis (3/11/2022) di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan. Seminar yang berjudul “Mengungkap Persekongkolan Geng Tambang di Polisi Dengan Oligarki Tambang #ReformasiTotalPolri” diadakan oleh KOPI Party Movement untuk memperlihatkan masalah di institusi penegak hukum dan penguasa.  Uhaib As’ad menegaskan, tambang sudah menjadi instrumen membangun basis patronasi politik dan bisnis. Tambang juga disebutkan sebagai instrumen persekongkolan saat menjelang Pilkada.  “Tambang menjadi political marketing yang dimainkan oleh bos-bos tambang atau mining boss, atau local strongmen. Dan, menjadi Satpol team financial local election,” jelas Uhaib As’ad.  Menurutnya, tambang tidak bisa dilihat hanya sekadar aktivitas ekonomi. Kehadiran tambang juga menciptakan banyak masalah yang cukup parah. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kerusakan ekologi di Kalimantan Selatan tidak bisa diungkapkan dengan sebatas kata-kata.  “Penggundulan hutan, kemudian lubang-lubang tambang, kemudian marginalisation of local community, poverty of local community, pengusiran warga di lahan-lahan yang sudah dimiliki sejak turun-temurun karena ada kekuatan oligarki. Yang di-back up oleh kekuatan aparat keamanan,” katanya.  Selain itu, ia juga melihat tambang menimbulkan konflik sosial antar warga dan perusahaan, antar perusahaan dan perusahaan. Menurutnya, jadi ada satu lingkaran konflik yang terjadi di lapangan industri tambang.  Seperti diketahui, di Kalimantan Selatan ada sekitar 40% mendekati 50% luas wilayah telah diekspansi oleh industri tambang dan kelapa sawit. Namun demikian, Uhaib As’ad mengatakan, masuknya industri tambang yang luar biasa ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. (Fer)

LaNyalla Minta Peternak Kecil dan Mandiri Dapat Akses Subsidi Pakan Ternak

BY FNN Jum'at, 04 November 2022 09:41:01 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan pemerintah untuk menjamin akses bagi peternak kecil dan mandiri. \"Rencana pemerintah memberikan subsidi pakan ternak cukup positif. Apalagi tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga daging dan telur. Tapi, subsidi itu harus benar-benar tepat sasaran,\" kata LaNyalla, Kamis (3/11/2022).  Menurutnya, peternak skala kecil dan mandiri harus mendapatkan manfaat dari program ini.  \"Karena merekalah sebenarnya objek dari subsidi. Oleh sebab itu, kebijakan subsidi pakan ternak harus dipastikan tidak meleset dan sampai ke mereka yang membutuhkan,\" katanya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, selama ini yang diuntungkan pasar adalah peternak korporasi.  \"Dengan modal yang besar serta akses pasar yang kuat, peternak korporasi jelas lebih diuntungkan dalam kondisi harga yang tidak stabil. Di sisi lain, peternak skala kecil dan mandiri terancam gulung tikar alias bangkrut,\" ujarnya. LaNyalla juga berharap subsidi dapat berkontribusi maksimal terhadap stabilitas harga produksi. \"Jangan sampai subsidi hanya dapat dinikmati oleh pemodal besar sedangkan peternak kecil hanya menonton dan dapat angin surga semata. Kan kasian,\" ujarnya. (mth/*) 

Semarakkan Muktamar Muhammadiyah, UBN Roadshow Dakwah

BY FNN Jum'at, 04 November 2022 09:02:02 0

Jakarta, FNN – Pimpinan AQL Islamic Center KH Bachtiar Nasir atau akrab disapa UBN dijadwalkan melakukan roadshow dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu-Ahad, 5-6 November 2022. Roadshow dakwah UBN di kedua kota tersebut dalam rangka menyemarakan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Solo, Jawa Tengah pada 18-20 November 2022 mendatang. “Ya, UBN insyaallah akan melakukan kegiatan dakwah di Sukoharjo dan Karanganyar. Ini bagian dari memeriahkan Muktamar Muhammadiyah. Untuk diketahui, UBN ini kan bagian keluarga besar Muhammadiyah,” kata Humas AQL Islamic Center, Novitasari kepada media, Jum’at (4/11/2022). Diinformasikan Novitasari, pada Sabtu, 5 November 2022 pukul 19.30 WIB UBN dijadwalkan mengisi tablig akbar dengan tema “Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta”. Lokasi acara di lapangan Desa Wonoreja, Sukoharjo. Sementara pada Ahad, 6 November 2022 pukul 07.00 WIB, UBN akan mengisi kajian Ahad pagi di Alun-alun Kabupaten Karanganyar. Adapun tema yang disampaikan “Membumikan Alquran di Bumi Intanpari”. “Insyaallah kedua kegiatan dakwah ini dapat disaksikan secara live streaming di kanal-kanal media sosial milik AQL,” jelas Novitasari. Novitasari berharap roadshow dakwah UBN berjalan sukses dan membawa manfaat keilmuan bagi umat Islam. Seperti diketahui, Muktamar Muhammadiyah ke-48 akan berlangsung di Kota Solo tanggal 18-20 November 2022. Muktamar ini sudah dua kali ditunda karena terkendala Pandemi Covid 19. (TG)

Penyakit Itu Bernama Wahan

BY FNN Jum'at, 04 November 2022 08:15:42 0

Diakui atau tidak, sadar atau tidak, bahwa kehinaan demi kehinaan telah menyelimuti kehidupan Umat ini. Dan itu terjadi hampir dalam semua lini kehidupan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DALAM sebuah haditsnya Rasulullah SAW pernah memprediksi bahwa Umat ini suatu ketika akan menjadi bagaikan “buih” di tengah lautan. Terombang-ambing seiring tiupan angin yang berlalu. Di hadits yang lain disebutkan bahwa suatu masa Umat ini akan menjadi bagaikan “sepotong daging” (lezat) yang diperebutkan oleh anjing-anjing (yang kelaparan). Di hadits pertama para sahabat bertanya: “Apakah ketika itu kita sedikit (minoritas) ya Rasulullah?” Beliau menjawab: bahkan kalian ketika itu banyak (mayoritas). Tapi saat itu kalian dihinggapi penyakit “wahan”. Sahabat kembali bertanya: “apa itu wahan ya Rasulullah?” Baginda Rasul menjawab: cinta dunia dan benci (takut) mati”. Informasi yang disampaikan oleh Rasulullah di atas terasa semakin nyata ketika kita mau dan berani membuka mata kesadaran bahwa Umat ini memang sedang dihinggapi penyakit itu. Penyakit yang terindikasi oleh tendensi “materialistik” dengan mengabaikan nilai-nilai ukhrawi (spiritualitas). Ketika Rasulullah menjawab tentang apa itu wahan sesungguhnya beliau tidak memberikan arti kata maupun defenisi dari kata itu. Justeru yang beliau sampaikan adalah indikator atau penyebab terjadinya penyakit wahan itu. Seolah beliau ingin menyampaikan bahwa terjadinya penyakit wahan ini disebabkan oleh “حب الدنيا وكراهية الموت\" (cinta dunia, takut mati). Cinta dunia adalah penggambaran situasi kejiwaan (mental state) manusia yang sangat terkungkung oleh tendensi duniawi. Penyebutan cinta dunia ini  merupakan penggambaran dari cara pandang kehidupan manusia yang materialis dan bersifat sementara. Dalam bahasa kininya “cinta dunia” ini lebih dikenal dengan cara pandang atau konsep hidup yang materialis. Pahamnya dikenal dengan materialisme. Perilakunya dikenal dengan materislistik. Dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan “المادية” atau cara pandang kehidupan yang dibatasi oleh hal-hal yang bersifat fisikal. Dengan demikian peringatan Rasulullah SAW tentang penyebab penyakit tadi sesungguhnya ada pada konsep kehidupan manusia yang saat ini telah mendominasi dunia, hampir tanpa kecuali. Paham materialisme seolah menjadi “diin” (jalan hidup) yang menguasai dunia. Dan Umat ini telah terpenjara di dalam paham itu. Untuk itu, dengan sendirinya sudah pasti penyakit wahan itu menjadi penyakit kronis yang menimpa Umat ini. Penyakit yang menjadikannya tidak memiliki posisi (stand) yang jelas dan tegas dalam merespon berbagai pergerakan global masa kini. Jika kita lihat lebih dekat lagi, sebenarnya kata “wahan” itu memiliki koneksi dengan kata “kehinaan” (hinatun). Kata ini juga memiliki konotasi yang dekat dengan kata “hayyin” (هين) yang bermakna lemah (tidak memiliki sofistikasi). Saya tidak bermaksud menggali derivasi kata ini. Tapi intinya adalah bahwa Umat ini sejak masa Rasulullah SAW telah diprediksi akan menderita penyakit wahan. Dan wahan dapat dimaknai sebagai kehinaan, rendah diri, atau situasi di mana Umat ini kehilangan “izzah” (kemuliaan). Diakui atau tidak, sadar atau tidak, bahwa kehinaan demi kehinaan telah menyelimuti kehidupan Umat ini. Dan, itu terjadi hampir dalam semua lini kehidupan. Di bidang perekonomian Umat tetinggal bahkan sering jadi sapi perahan. Secara militer jadi obyek dagang dan uji coba peralatan militer dunia. Secara ilmu dan tekonologi sangat terbelakang. Secara politik seringkali jadi mainan dunia global dan kekuatan dunia. Bahkan, secara sosial budaya jadi obyek kapitalisasi budaya orang lain. Dan semua itu terjadi karena cinta dunia tanpa kontrol (materialisme) yang mengakibatkan hilangnya harga diri (kemuliaan). Tanpa harga diri dan perasaan mulia dengan agama ini Umat tidak akan punya pegangan yang kuat (العروة الوثقي). Akibatnya, Umat hanya akan terbawa arus kekuatan dunia sesuai keinginan dan kepentingan mereka. Masanya membuka mata! NYC Subway, 2 Nopember 2022. (*)

Ketua DPD RI dan Dewan Pertimbangan Presiden Bahas Persoalan Bangsa

BY FNN Kamis, 03 November 2022 21:48:14 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto membahas berbagai persoalan kebangsaan yang ditinjau dari berbagai sudut pandang saat silaturahmi di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (2/11/2022). Turut dibahas juga persoalan-persoalan yang terjadi di daerah sebagaimana tugas dan fungsi DPD RI. Masalah daerah ini menjadi pembahasan yang sangat serius. LaNyalla mengatakan, peran, fungsi dan tugas Wantimpres yang sangat penting berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. “Wantimpres ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kami terbuka ingin memberikan masukan, bertukar pikiran dan membahas masalah kebangsaan dan persoalan strategis nasional,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, perbaikan bangsa ini perlu dilakukan bersama untuk mewujudkan cita-cita nasional, yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. “Sehingga, apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional ini bisa kita capai, sesuai dengan apa yang diinginkan para pendiri bangsa,” tutur LaNyalla. LaNyalla melanjutkan, DPD merupakan mitra strategis pemerintah. DPD RI juga bukan berasal dari kalangan partai politik. LaNyalla mengatakan aspirasi yang disalurkannya adalah murni suara hati rakyat dan daerah. “Kami ini adalah jembatan daerah dan pusat. Maka, perlu sekiranya ke depan dilakukan pertemuan seperti ini secara berkala agar kita dapat mencarikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi rakyat dan daerah,” harap LaNyalla. Ketua Wantimpres, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menjabarkan sudah sejak lama pihaknya mencanangkan untuk berkunjung ke DPD RI. Tujuannya adalah untuk meminta masukan agar dapat dirumuskan dalam sebuah kebijakan yang akan disampaikan kepada Presiden. \"Kami harus lebih banyak bertemu, berbincang, melihat situasi dan perkembangan, untuk selanjutnya kami analisis dan memberi masukan dalam tataran kebijakan kepada Presiden,\" ujarnya. Wiranto mengaku telah banyak meminta masukan dari berbagai institusi. Belum lama ini, Wantimpres melakukan pertemuan dengan para pembantu Presiden. Wantimpres juga bertemu dengan Ketua MPR RI. \"Sekarang kami berkunjung ke DPD RI untuk meminta masukan dan berbincang masalah nasional yang kita hadapi bersama. Kami yakin banyak sekali referensi perkembangan di pusat dan daerah yang dimiliki DPD RI,\" tutur Wiranto. Selain Wiranto, jajaran Wantimpres yang hadir dalam silaturahmi adalah Putri Wisnuwardani dan Sidarto Danusubroto beserta jajaran. Sementara Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI, Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Turut mendampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Andiara Aprilia Hikmat (Banten), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Persidangan, Sefti Ramsiaty. (mth/*)

Ketika Indonesia dan Presiden Jokowi Mendapat Mandat Memimpin Dunia

BY FNN Kamis, 03 November 2022 20:29:25 0

Bagaimana bisa Indonesia menjalankan. Apakah Indonesia mampu? Setahu kita, dunia sudah mampu gayuh sepeda 100 km, Indonesia merasa dirinya hanya bisa gayuh sepeda 2 km. Bagaimana memimpin? Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) INDONESIA memimpin dunia sudah benar, Presiden Jokowi sudah dilantik sebagai G20 Presidency, dan Indonesia telah diangkat menjadi Climate Change Super Power. Percaya tidak percaya, ini merupakan takdirnya Indonesia dan Jokowi. Secara spiritual ini wahyu jagat telah turun. Banyak yang mengira ini bukanlah sebuah posisi yang penting, bahkan ini cuma giliran kepemimpinan G20. Pandangan demikian sah-sah saja. Namun, dari sisi geopolitik saat ini dugaan semacam itu keliru. Karena ini adalah ujian terakhir bagi G20. Kredibel, kuat atau cuma dahan rapuh atau kerupuk. Selain itu, ini untuk pertama kali Indonesia berada pada posisi kepemimpinan yang sejalan dengan kebutuhan geopolitik dengan pembukaan UUD 1945, yakni menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya butuh cara yang benar, satu cara saja bagi Indonesia untuk menuntaskan amanahnya. Kesempatan yang tidak akan datang lagi, kalau sekarang tidak bisa menjalankan, maka tidak akan pernah bisa apa-apa. Jokowi mesti berpikir keras, satu cara bisa tuntaskan banyak masalah. Satu kali dayung 7000 kilometer lebih panjang Indonesia terlampaui, jadi cara apa yang bisa dilakukan Indonesia – Jokowi? Coba kita perhatikan bagaimana kepemimpinan dunia pernah terjadi dalam sejarah modern yang kita dengar. Pertama, harus dipimpin atau dipandu oleh sebuah falsafah dan ideologi. Sebuah cara pandang baru yang merupakan jalan yang harus ditempuh dan itu tentu saja menjadi tawaran Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah strategi, yakni sebuah konstitusi baru dunia, konstitusi bersama yang jika dipegang secara konsisten maka masih ada peluang dunia selamat. Sebaliknya, jika tidak konsisten dan konsekuen maka dunia terus meluncur ke arah jurang sebagaimana yang terjadi sekarang sedang meluncur deras ke jurang. Ada yang berpegangan pada pohon, dahan, dan ranting yang telah rapuh. Pegangan yang lain belum disediakan oleh Indonesia. Ketiga, Indonesia harus dapat menyediakan uang. Untuk bisa menyediakan uang maka ada tiga cara yang bisa ditempuh oleh Indonesia yakni: Pertama, Indonesia harus membuat uang yang dapat digunakan seluruh dunia untuk dapat keluar dari masalah tidak adanya uang untuk menjalankan sistem baru yang ditawarkan indonesia. Kedua, kalau tidak bisa membuat uang maka Indonesia harus mencari uang. Ketiga, kalau tidak bisa mencari uang maka Indonensia harus meminta semua orang mengumpulkan uang. Tapi menjadi pemimpin kalau cuma bisa meminta orang mengumpulkan uang, wibawa pemimpin itu tidak ada. Pemimpin tidak boleh menjadi pengengemis, apalagi mengemis kepada yang sedang susah. Setelah selesai dalam masalah uang, maka harus membangun organisasi kerja multilateral yang kuat, tangguh dipercaya, dan mempunyai kredibilitas untuk menjalankan strategi yang ada. Di dunia ini terdiri jua dari orang tidak baik. Orang orang yang punya uang tapi membuat kerusakan. Juga, ada orang baik, tapi tidak punya kekuatan untuk berbuat kebaikan. Inilah fungsi organisasi baru yang akan dibangun. Organisasi yang mengurus perusahaan, mengurus negara dan mengurus seluruh anggota masyarakat dunia. Tapi mungkin pemerintah Indonesia, Jokowi bingung bagaimana memimpin dunia, bukan hanya memimpin negara-negara, tapi memimpin masyarakat dunia. Bagaimana bisa Indonesia menjalankan. Apakah Indonesia mampu? Setahu kita, dunia sudah mampu gayuh sepeda 100 km, Indonesia merasa dirinya hanya bisa gayuh sepeda 2 km. Bagaimana memimpin? Begini saja dulu, coba tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mau, dan bersedia mengemban amanah ini. Cara menunjukkan kemauan itu bisa dimulai dari APBN Indonesia dan dana CSR Indonesia akan dialokasikan untuk membiayai komunitas global yang mau mendedikasikan hidup mereka pada perbaikan dunia, membangun inisiatif iklim dan mendorong keterbukaan digitalisasi secara internasional bagi  transparansi.  Kalau belum punya uang bisa dimulai dengan membiayai Asia dulu, kalau uang masih sangat sedikit bisa dimulai dari Asean. Intinya mulai dengan menjadi pemimpin yang banyak memberi. Bagaimana sinuhun, iso apa ora? (*)

GNPR Desak Jokowi Turun

BY FNN Kamis, 03 November 2022 19:23:15 0

Jakarta, FNN – Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) akan menggelar aksi damai Akbar 411 di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat (4/11/2022). Dalam jumpa pers, Presidium GNPR yang diwakili oleh Muhammad Husein Al Attas menyampaikan ada enam poin terkait aksi Akbar 411, yaitu: 1. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi, meninjau, dan mengkritisi kinerja pemerintahan; 2. Kebebasan berserikat yang dilindungi pasal 28E UUD 1945; 3. GNPR dan rakyat sudah beberapa kali turun tapi tidak digubris, hal itu menandakan kegagalan pemerintahan; 4. Menuntut presiden untuk mundur; 5. Tuntutan GNPR merupakan permintaan demokrasi yang dilindungi UU; 6. Mengajak seluruh elemen untuk turun ke jalan. Acara yang sudah direncanakan dan memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sejak Kamis (20/10/2022) lalu tersebut akan melibatkan ribuan massa dari berbagai organisasi dan tokoh masyarakat dengan pengamanan internal 1000 orang dan 100 orang tenaga medis. Jokowi dituntut untuk mundur, meskipun sudah 8 tahun menjabat, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Dan ada banyak kasus yang terjadi selama kepemimpinannya, antara lain kasus KM 50, pembunuhan Brigadir J, tragedi kemanusia Kanjuruhan, dan lainnya. (Rac)

Surat Terbuka Untuk Menteri Keuangan

BY FNN Kamis, 03 November 2022 16:11:47 0

Jakarta, 3 November 2022 Kepada Yth. Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan RI Cq. Dirjend Pajak Kementerian Keuangan RI Di Jakarta.   Perihal : Bayar PPN 2 (Dua) Kali untuk Barang Yang Sama Dengan hormat,  Semoga Ibu sehat selalu sehingga bisa berfikir dan bertindak dengan jernih dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan.  Selanjutnya perkenankan saya atas nama keluarga menyampaikan pertanyaan atau keluhan karena saya merasa dirugikan atas suatu transaksi yang mengharuskan saya membayar PPN hingga 2 (Dua) Kali. Adapun kronologinya adalah sebagai berikut: 1.   Pada tahun 2012 saya membeli apartemen di Kota Kasablanka Jakarta Selatan dengan cara dicicil dan setelah hampir 10 tahun,  saya mengalami kesulitan keuangan terutama karena saya dipenjara akibat mengungkapkan ketidaksetujuan saya terhadap UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang saat ini sudah dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Pada saat saya dipenjara itulah cicilan ke bank itu benar-benar macet.   2.   Saat saya bebas untuk sementara, saya berusaha keras untuk melunasi hutang ke bank tersebut namun ternyata sudah di buy back (diambil kembali) oleh developernya yaitu dari GRUP PAKUWON dengan membayarkan sisa hutang saya ke bank.   3.   Selanjutnya saya berencana untuk membayar sisa hutang ke bank tersebut (dana buy back) kepada developer namun developer tidak mengijinkan. Menurut developer, apartemen itu bisa kembali menjadi milik saya dengan skema yaitu saya harus membeli lagi apartemen yang sama tersebut dari developer. Adapun dananya adalah dari dana saya yang sudah diterima developer selama 10 tahun itu kemudian menambahkan lagi kekuarangannya sehingga sama dengan harga jualnya, dan dengan keharusan membayar PPN lagi.   4.   Karena saya terjepit maka akhirnya saya terpaksa menyetujui skema tersebut walau sebelumnya saya sudah bertanya kepada seorang pejabat pada Ditjend Pajak namun tidak bisa memberi penjelasan dan jalan keluar.   5.   Dengan skema ini artinya saya membayar PPN sebanyak 2 (Dua) Kali untuk barang yang sama. Padahal setahu saya, PPN itu adalah pajak kepada konsumen akhir dan hanya dibayarkan 1 (Satu) Kali saja.   6.   Terkait hal ini saya ingin mempertanyakan dan menyampaikan keluhan terhadap kejadian yang menimpa saya ini. Namun lebih daripada itu, saya meyakini bahwa peristiwa yang saya alami ini boleh jadi menimpa banyak orang lainnya.   7.   Pertanyaan saya, apakah skema seperti yang saya uraikan di atas itu dibenarkan menurut aturan pajak? Kalau aturan itu memang benar, maka sebaiknya aturan itu diubah karena sangat merugikan konsumen dalam hal ini rakyat Indonesia karena dalam keadaan kesulitan, bukannya dibantu pemerintah malah diperas dengan membayar PPN hingga 2 (Dua) Kali. Sekiranya pembayaran PPN 2 (Dua) Kali itu suatu kesalahan penerapan, maka tolong segera kembalikan uang saya dan juga mungkin uang konsumen lainnya yang mengalami hal serupa, karena uang itu tentulah sangat berharga buat keluarga saya dan juga keluarga lainnya.   8.   Saya sadar betul bahwa selama ini APBN telah dikelola secara ugal-ugalan yang akhirnya pemerintah tidak punya uang. Menurut saya, silahkan mengambil langkah-langkah cerdas untuk memperkokoh APBN namun janganlah dengan cara memajaki rakyat seenaknya. Saya menunggu jawaban dari Ibu Menteri Keuangan cq. Dirjen Pajak tentang hal ini dan semoga harapan saya terkabul yaitu pemerintah tidak “memeras rakyat” dengan cara memajaki rakyat dengan seenaknya. Demikian surat ini saya sampaikan dan atas perhatian Ibu Menteri, saya ucapkan terimakasih. Salam,    Moh Jumhur Hidayat Rakyat Indonesia (*)

Berkelut dengan Kasus Korupsi Fadel Muhammad

BY FNN Kamis, 03 November 2022 13:31:23 0

Jakarta, FNN – Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KAMPAK) M. Yusuf menyuarakan suaranya terhadap dugaan kasus korupsi Dana Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Selama Satu Periode Anggaran (SILPA) dan Dana Alat Kesehatan yang dilakukan oleh Anggota DPD RI, Fadel Muhammad. Yusuf mengatakan bahwa dugaan korupsi ini sudah berlangsung pada 2001 tentang APBD Gorontalo dan 2004 yang melibatkan Fadel Muhammad. Aksi KAMPAK dilakukan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Kamis (3/11/2022). Meskipun kasus ini sudah ditetapkan SP3 dan didukung Kejagung, namun aliansi KAMPAK tetap menyuarakan keadilan. “Kejagung merespon dengan baik, menerima, dan kita bisa melaporkan tindak lanjutnya, bukti-bukti terus dikumpulkan untuk disampaikan nanti,” ujar Yusuf selaku Koordinator Aksi. Sebanyak 100 massa aksi menginginkan bahwa tindakan kasus korupsi ini, KAMPAK berharap Fadel dihukum berat sesuai dengan aturan hukum dan perundangan yang berlaku. “Ya, meski sudah SP3 tetapi sudah dibuka kembali. Kalau memang Fadel terbukti, ada tindakan kasus korupsi, kita mau semuanya ditahan, supaya kelar. Waktu itu yang ditangkap hanya anggota DPR saja. Padahal ada Fadel Muhammad yang menandatangani tidak serta merta di tahan juga. Ini tidak adil bukan?\" tambahnya. Kasus ini berkelut sejak 2001 dan masih terus berlangsung hingga saat ini, 2022. (Ind)

Solusi Resesi Global: Hukum Progresif dan Keadilan Substantif

BY FNN Kamis, 03 November 2022 11:01:50 0

Mana yang akan terbukti? Kebangkitan sistem kekhalifahan baru ataukah makin kokohnya raksasa India, China dan Amerika? Atau justru yang akan terjadi adalah Cycle of Fear: Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo DIREKTUR Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, pernah memberikan komentar penting terkait ancaman resesi yang melanda dunia. Ia menyebut bahwa pelemahan ekonomi itu kemungkinan besar terjadi. Kristalina mengatakan prospek ekonomi global telah “gelap secara signifikan” sejak April 2022 lalu. Ia mengatakan bahwa IMF akan menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi global di angka 3,6% untuk tahun 2022. Disebutkan bahwa resesi global ini disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi secara hampir bersamaan. Seperti penyebaran inflasi yang lebih universal, kenaikan suku bunga yang lebih substansial, perlambatan pertumbuhan ekonomi China, dan meningkatnya sanksi terkait dengan perang Rusia di Ukraina. Beberapa riset menyebutkan bahwa resesi ekonomi kemungkinan besar terjadi tahun depan. Terbaru, analisa Nomura Holdings menyebutkan bahwa resesi akan dialami negara-negara ekonomi besar seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Australia, Korea Selatan (Korsel), dan juga zona Euro (Kepala Riset Pasar Global Nomura, Rob Subbaraman). Enam negara ini berisiko mengalami resesi yang lebih dalam dari perkiraan jika kenaikan suku bunga memicu kegagalan perumahan dan deleveraging,\" tulis laporan yang dijelaskan Subbaraman itu. Bagaimana dengan China? Subbaraman juga memberikan penjelasan terkait China. Menurutnya, China memiliki tren cukup aneh di mana kebijakan nol-Covid tetap diterapkan, sementara ekonominya diprediksi bebas dari resesi. Mungkin kita akan kagum dengan keadaan ini, dan boleh jadi hal ini sesuai Ramalan NIC bahwa di tahun 2020-an China Menjadi Raksasa dan ada pula Ramalan Khilafah Baru akan muncul. Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat (National Inteligent Council/NIC) pada Desember 2004, “A New Caliphate provides an example of how a global movement fueled by radical religious identity politics could constitute a challenge to Western norms and values as the foundation of the global system” [Maping The Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project]. Dokumen ini berisikan prediksi atau ramalan tentang masa depan dunia tahun 2020 yang telah lalu. Dalam dokumen tersebut, NIC memperkirakan bahwa ada empat hal yang akan terjadi pada tahun 2020-an yakni: (1) Dovod World: Kebangkitan ekonomi Asia. China dan India bakal menjadi pemain penting ekonomi dan politik dunia; (2) Pax Americana: Dunia tetap dipimpin dan dikontrol oleh AS; (3) A New Chaliphate: Kebangkitan kembali Khilafah Islam, yakni Pemerintahan Global Islam yang bakal mampu melawan dan menjadi tantangan nilai-nilai Barat; (4) Cycle of Fear: Muncul lingkaran ketakutan (fobia), yaitu ancaman terorisme dihadapi dengan cara kekerasan dan akan terjadi kekacauan di dunia – kekerasan akan dibalas kekerasan. Dari dokumen tersebut jelas sekali bahwa negara-negara Barat meyakini bahwa Khilafah Islam akan bangkit kembali. Menurut mereka, Khilafah Islam tersebut akan mampu menghadapi hegemoni nilai-nilai peradaban Barat yang kapitalistik sekuler. Bagaimana dengan Indonesia? Tekanan inflasi tinggi di AS juga mendorong kenaikan suku bunga acuan lebih tinggi. Secara historis tekanan inflasi tinggi di AS direspon dengan kenaikan suku bunga acuan yang tinggi juga di Indonesia. Ini bisa berpotensi menimbulkan gejolak dan volatilitas karena peranan dollar Amerika Serikat di dalam transaksi dunia lebih dari 60% dan ini memberikan dampak signifikan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau kita cermati megapa resesi global khususnya di bidang ekonomi adalah karena Potensi Kenaikan Hutang dan Bunga. Dua hal ini lekat dengan pengelolaan perekonomian berbasis Sistem Kapitalisme Sekuler yang jauh dari tuntunan Alloh dan dengan demikian pasti telah terjadi Krisis Spiritualitas. Runtuhnya Sebuah Negeri Bermula dari Krisis Spritualitas Jika anda bertanya, apa sebab peradaban dunia dewasa ini justru bergerak mengalami kemunduran? Sejak dari ancaman perubahan iklim, ancaman kelaparan (krisis pangan), ancaman peperangan dan ancaman dari berbagai wabah penyakit menular, maka salah satu jawabannya dapat ditemukan dalam Al-Qur\'an surah Al-Rum. Di dalam Surah ini, Allah SWT memberitahu sebab-musabab hancurnya kerajaan Persia dan Romawi yang pernah menjadi negara adidaya pada masanya. Jadi inilah sebab musabab runtuhnya dua kerajaan besar di masa lampau (Persia dan Romawi/Konstantinopel). Dari sisi kemajuan pembangunan infrastruktur (pisik/lahiriah), mereka memang terdepan. Ayat ini juga mengakui hal itu. Namun mereka lalai dalam urusan kehidupan akhirat. Pola kehidupan semacam ini akan berpengaruh pada Hukum-Hukum yang Ditetapkan dan Diterapkan, yakni Hukum yang tidak memiliki Dimensi Keluhuran melainkan hanya Berdimensi Duniawi yang hanya berdasarkan Konsensus manusia yang dzalim. Ini terjadi baik dalam sistem sosial komunisme maupun liberal kapitalisme. Keduanya Sekuler dan telah terbukti \"menyengsengsarakan\" umat manusia dengan tanda-tanda Resesi Global. Apa solusinya? Secara singkat dapat dikatakan kita harus kembali kepada Hukum Progresif yaitu Hukum yang berdimensi spritualitas kehidupan. Mengapa begitu? Karena dimensi spritualitas ini memiliki keluhuran, ketinggian, kemuliaan daripada dimensi duniawi. Dengan demikian, jika menghendaki Peradaban duniawi kokoh, memiliki kedudukan yang mulia, tinggi, berkeadaban dan tidak mudah Jatuh Dalam Resesi maka kehidupan spritualitas dalam suatu masyarakat hendaknya diperhatikan Dan Membingkai Hukum yang Ditetapkan dan Diterapkan. Hukum apa yang sangat Progresif itu? Tidak lain adalah Hukum Alloh, Syariah Islam yang agung dalam mengelola kehidupan dalam segala aspeknya yang jauh dari praktik Ribawi. Bagaimana bisa diterapkan? Apakah dalam negara demokrasi bisa? Bisa tetapi tidak kaffah dan cenderung Prasmanan sehingga sulit juga untuk berkelit dari ancaman Resesi Global. Satu-satunya cara untuk dapat terjadi penetapan dan penerapan Hukum Islam adalah Sistem Pemerintahan Islam Global yang disebut Kekhalifahan atau pun Imamah. Sistem Pemerintahan dengan Hukum Islam inilah yang akan menjamin hadirnya Keadilan Substantif. Namun, berdasarkan sejarah, kita harus sadar betul bahwa setiap negeri, setiap peradaban tumbuh dan berkembang dalam dua alam sekaligus, secara beriringan (paralel) dalam batas-batas waktu yang telah ditetapkan atasnya. Dan oleh sebab itu, pasti adanya bahwa setiap negeri, setiap peradaban memiliki durasi masa pertumbuhan, perkembangan, dan kejayaannya masing-masing, untuk selanjutnya mengalami keruntuhan pada waktu yang telah ditentukan (oleh Allah) atasnya. Artinya, kekuasaan itu dipergilirkan. Kebanyakan, pengabaian kehidupan spritual itu terjadi karena tiadanya keyakinan pada diri seorang individu bahwa pertemuan dengan Allah merupakan keniscayaan yang pasti akan terjadi. Dan karena itu, mereka abai untuk melakukan persiapan-persiapan menyambut saat tibanya masa pertemuan yang dijanjikan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan Resesi Global selalu berulang terjadi. Pertanyaannya adalah: Apakah meski terlambat Ramalan NIC akan terbukti dengan melihat fakta-fakta yang muncul sekarang ini? Mana yang akan terbukti? Kebangkitan sistem kekhalifahan baru ataukah makin kokohnya raksasa India, China dan Amerika? Atau justru yang akan terjadi adalah Cycle of Fear: Muncul lingkaran ketakutan (fobia), yaitu ancaman terorisme dihadapi dengan cara kekerasan dan akan terjadi kekacauan di dunia – kekerasan akan dibalas kekerasan. Tabik...!!! Semarang, Rabu: 2 November 2022. (*)

Magma dan Bara Revolusi Akan Meletus

BY FNN Kamis, 03 November 2022 10:05:24 0

Amarah rakyat akan terbakar dan meletus. Magma gunung akan meletus dan gelombang tsunami akan datang, revolusi akan muncul, bersamaan dengan lahirnya pemimpin Revolusi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “ALAM telah memutuskan bahwa apa yang tidak sanggup membela diri, tak akan dibela” (Ralp Waldo Emerson). “Saat ini Indonesia telah menjadi milik kaum elit, para borjuis – kapitalis Oligarki, bebas mengatur dan mengendalikan negara dengan suka cita menjadi ambtenaar”. Terpantau dari media sosial telah memancing amarah, kejengkelan, kepada rezim yang mengatur negara dengan ugal-ugalan. Suara keras dari moncong pengeras suara pendemo, meminta agar Presiden Joko Widodo bersedia menemuinya. Rezim justru menjauh mendengar aspirasi apalagi dialog dari hati ke hati dengan pimpinan demo. Dari balik Istana justru terdengar nyaring keangkuhan Jokowi mengatakan: “berapa lama kalian akan bertahan untuk berdemo”. Presiden keluar-masuk melalui pintu belakang Istana. Keangkuhan dan kesombongan terus muncul di saat rezim seharusnya bisa bersama rakyat bergandeng tangan menghadapi kondisi ekonomi dan politik negara yang makin runyam dan gelap. Kebuntuan komunikasi antara rakyat dengan rezim menimbulkan percikan api ketidakpuasan dan kekecewaan makin membesar, arahnya bisa menjadi bara magma menjelang saatnya lahir gerakan people power atau Revolusi. Keadaan bergerak menuju titik terendah, penderitaan rakyat makin meluas. Rezim putar lidah menakut-nakuti (riil memang menakutkan) dengan terus memberi sinyal keadaan akan makin gelap, dengan bahasa yang rakyat tidak semua paham makna arus pengaruh global ekonomi yang terus memburuk. Loh menakut-nakuti rakyat tercium bau busuk hanya akan dijadikan alasan menunda Pilpres 2024. Agar tetap berkuasa sebagai boneka Oligarki. Sekuat- kuatnya berbohong pasti akan terkena batunya, semuanya akan terbongkar. Pada situasi sulit dan ketika para praktisi, ahli dalam bidang masing-masing khususnya para pakar ekonomi memberi saran stop proyek mercusuar seperti infrastruktur, sperti IKN agar dihentikan sementara, rezim fokuslah menolong menyelamatkan ekonomi rakyat. Sifat pongah rezim tersebut justru balik memberi jalan keluar seperti sedang kesurupan, melesat jauh dari rasional dan akal sehat dengan balik memukul rakyat dengan cuap-cuap, “Silakan tanam singkong, makan keong, enceng gondok”. Kebuntuan memaksa dan terpaksa para pakar sementara tetap di tempat, mengisi waktunya terus berdiskusi teori-teori klasik mengatasi resesi global yang dari satu negara ke negara lain. Membahas realitas memang berat bagaimana mengatasi kondisi yang makin mencekam. Sekalipun muncul dengan pemikiran riilnya tetapi masih jauh dari memadai sebagai kekuatan moral mendesak rejim lebih realistis mengatasi keadaan yang makin kritis. Rakyat terus menimbun rasa amarah, tapi tak tahu akan ke mana salurannya, jalan keluarnya masih menemui tembok buntu. Dalam media sosial saling melupakan kemarahannya tanpa titik temu bahkan sering terjadi pertengkaran sendiri dalam ruang yang sama-sama pengap dan gelap. Kesadaran sesekali muncul suara galaknya ini, waktunya rezim harus turun atau diturunkan dengan gerakan revolusi. Sayang, semuanya belum terlihat menjadi kekuatan yang riil masih saling menunggu, berharap sesekali memerintah orang lain untuk segera bergerak. Anehnya antara yang memerintah dan diperintah sama-sama berada di tempat yang sama. Semestinya dialog-dialog teori harus disudahi, mewujud, dan beranjak dari ruang debat tanpa ujung, bergerak menuju ruang perumusan pergerakan untuk penyelesaian masalah. Masalah yang sudah terang-benderang sewajarnya harus metamorfosa menjadi sebuah gerakan. Karena terus dibahas ketika selera gaya analis makin kelelahan justru makin buram dan gelap, semestinya dirumuskan menjadi lebih terang dan realistis Kemurkaan rakyat akan membentuk gelombang tsunami, sekalipun saat ini belum menunjukkan tanda gerak-gerik mengarah menjadi gelombang dahsyat penggulingan rezim. Fakta semua masih bermain-main dengan dalil wait and see, sedang di situlah sebenarnya seorang pengecut bersembunyi dan tiarap. Mereka tetap terus menunggu momentum, tidak sadar momentum hanya akan datang dengan tangan-tangan, keringat, dan keberanian kita untuk bergerak berjuang merubah keadaan yang makin sulit. Revolusi memang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda, kalau lahar magma gunung amarah rakyat sudah waktunya meletus pasti akan pecah gunung tersebut, lahar akan menyambar dan menerjang kemana-mana. Amarah rakyat akan terbakar dan meletus. Magma gunung akan meletus dan gelombang tsunami akan datang, revolusi akan muncul, bersamaan dengan lahirnya pemimpin Revolusi. “Kehidupan adalah suatu pertempuran panjang, kita harus berjuang dalam setiap langkahnya....” (Athur Schopenhuer) ... (*)

Menyoal Presiden Sebagai Kepala Negara Tanpa Konstitusi

BY FNN Kamis, 03 November 2022 08:57:27 0

 Padahal TNI adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Tetapi dalam UUD 2002 itu jelas tidak ada kata kepala negara, maka kekuasaan presiden bisa melakukan sekehendaknya. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KETELEDORAN yang sangat fatal dalam mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002, karena di dalam UUD 2002 tidak ada satu pasalpun tentang Presiden sebagai kepala negara. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Indonesia juga negara yang berdasar pada konstitusi. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial. Di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Kita bisa bayangkan jika kepala negara tidak diatur dengan jelas di dalam konstitusi, maka tentu akan menjadi tidak jelas batas kekuasaan dan bisa menjadi penyalagunaan wewenang. Di dalam UUD 1945 tentang kepala negara ada di penjelasan kekuasaan kepala negara pada pasal 10,11,12,13,14,15, UUD 1945 kekuasaan kepala negara itu dijelaskan pada penjelasan UUD 1945. Ketika UUD 1945 diamandemen rupanya pengamandemen lupa memasukkan Presiden sebagai Kepala Negara tentu saja ini sangat fatal dan bisa berujung salah tafsir dan penyalagunaan wewenang. UUD 1945 Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dalam pasal 10 Presiden sebagai apa kepala pemerintahan atau kepala negara tidak jelas sebab tidak ada pasal tentang kepala negara. Dalam situasi apa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kalau tidak ada penjelasan tentang kepala negara ini sangat gawat, sebab Presiden bisa menyeret TNI dalam kehendaknya atau sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Padahal TNI adalah alat negara, bukan alat kekuasaan. Tetapi dalam UUD 2002 itu jelas tidak ada kata kepala negara, maka kekuasaan presiden bisa melakukan sekehendaknya. Dari kasus ini harusnya profesor tata negara itu sadar terjadi bahaya dalam kenegaraan kita tidak ada jalan lain kecuali kembali pada UUD 1945 dan Pancasila. Kebobrokan sistem demokrasi liberal yang justru merampas kedaulatan rakyat dan demokrasi dikuasai oligarki. (*)

Kisruh Stok Beras Nasional, Pintu Masuk Jokowi Reshuffle Nasdem

BY FNN Kamis, 03 November 2022 08:52:58 0

SETELAH nama Anies Baswedan diumukan sebagai Bakal Calon Presiden dari  Partai Nasdem, kini partai besutan Surya Paloh dalam dilema. Kabar yang kini beredar, menteri Nasdem bakal di-reshuffle dari Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. Diawali dari kontroversi stok beras nasional, melalui Menteri Perdagangan dari PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kita menipis. Padahal, menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa stok beras melimpah. Adakah pernyataan Presiden Jokowi yang minta waktu seminggu pada Mentan untuk memastikan stok beras nasional aman saat Rapat Kabinet Terbatas itu sengaja dilontarkan sebagai sinyal Syahrul Yasin Limpo bakal didepak dari Kabinet? Untuk mengetahui kontroversi stok beras itu, wartawan senior FNN Hersubeno Arief melakukan dialog dengan pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Rabu (2/11/2022). Berikut petikannya. Bung Rocky, ini makin seru ya, seperti sudah kita prediksi. Ini koordinasi dalam pemerintah juga makin seru. Saya baca kemarin hasil rapat kabinet terbatas, presiden meminta waktu seminggu pada Mentan untuk memastikan stok beras nasional aman. Dan ini saya kira ada kaitannya dengan pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa CBP (cadangan beras pemerintah) menipis. Sementara, kata Mentan Syahrul Yasin Limpo melimpah. Kalau ada yang menyatakan menipis suruh dateng ke Departemen Pertanian. Ini menarik. Mundur sedikit supaya lebih seru dikit, waktu itu Badan Pangan Nasional menyatakan stok kedelai tinggal satu pekan, giliran dibantah oleh Mendag, kerena kan kedelai urusan impor, hoaks katanya. Bagaimana Anda melihat ini. Ini sebetulnya persoalan internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang bersaing dengan koalisi Nasdem. Jadi, kita tahu kalau persaingan antar-menteri sudah dari zaman awal. Bahkan dari zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebetulnya selalu terjadi persaingan antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian kalau soal stok pangan. Karena bagi Kementerian Perdagangan lebih baik impor karena di situ ada fee kan? Sementara kalau Kementerian Pertanian enggak, dia mau produksi. Jadi, sebetulnya dia bisa diselesaikan oleh Menkonya tuh supaya terjadi keputusan bersama. Menko membawahi Pertanian dan Perdagangan. Tetapi, konyolnya, Menkonya Golkar, Perdagangan PAN, Pertanian Nasdem. Jadi, nggak mungkin di antara mereka itu ada koordinasi karena tiga-tiganya kan partai politik yang sedang cari dana sekaligus cari kesalahan orang. Ini saling cari kesalahan tuh. Karena Nasdem sebetulnya sedang dalam keadaan terpojok di depan Presiden, lalu diterjemahkanlah oleh Mendag yang dari PAN itu bahwa Presiden memang ingin menghukum Nasdem maka dia lanjutkan itu untuk membuli menterinya Nasdem. Kira-kira begitu. Nah, Airlangga sebagai ketua senior KIB ya nontonnya dari atas. Dia biarin saja menterinya Nasdem dan PAN berkelahi. Itu akibatnya kalau presiden bermain-main politik dalam soal kebijakan. Kenapa presiden harus sampai turun tangan, padahal sebetulnya ada Menko yang bisa menyelesaikan. Jadi, terlihat bahwa Presiden Jokowi dikompori sebetulnya untuk cepet-cepet tendang satu menteri dari Nasdem supaya bisa diganti oleh entah dari Golkar atau dari PAN. Kira-kira begitu. Ini juga mesti dilihat bahwa itu sebagai persaingan internal yang kita sebut dari awal bahwa saling amputasi dalam kabinet pasti terjadi. Ini yang lagi berlangsung, saling amputasi tuh. Kalau rumornya kemarin bukan PAN yang dapat tambal tapi malah PKS yang disuruh masuk. Ya, PKS nunggu di tikunganlah. Kalau begituan kan PKS jago. Jadi pasti akan ada reshufle yang orang juga sudah pasti tahu bahwa Nasdem akan direshufle. Masa’ nggak ada hukuman pada Nasdem yang sudah menyimpang dari cara berpikir Presiden dengan mengusung Anies Baswedan, misalnya. Demikian juga Prabowo Subianto mungkin akan disentil sedikit karena tiba-tiba menggandeng Cak Imin (Muhaimin Iskandar) tanpa lapor Presiden. Kira-kira begitu. Jadi, kita menonton sebetulnya satu orkestrasi di dalam kabinet yang tidak ada konduktornya. Jadi orkestrasi yang saling saut-menyaut di kalangan kabinet. Dan, Presiden pasti akan kasih sinyal untuk menghajar Nasdem. Itu gampang saja tuh, jadi nggak usah rumit-rumit publik bahwa ini permainan politik bikin harga yang justru folatil kan. Jadi, justru sinyal itu yang bikin pasar lokal, para spekulan mulai masuk tuh. Kalau begitu ya impor dong. Jatah saya kan masih ada di atas kertas. Maka PAN langsung kasih sinyal impor dan semut-semut langsung berkerumun di sekitar Menteri Perdagangan. Oke, sebelum  kita ngomong politiknya, lebih baik kita ngomongi koordinasinya dulu karena ini bukan hanya soal Mentan dan Mendag, tapi juga dengan Badan Pangan dan Mendag tadi. Jadi saya bingung bagaimana sebetulnya pemerintah dikelola, antara satu lembaga dengan lembaga lain, antara satu departemen dengan departemen yang lain saling bantah dan saling menegasikan. Ya, keterangannya ini tahun politik. Semua hal diupayakan supaya jadi kacau. Jadi, bagaimana presiden memimpin rapat lalu mendengar hoaks, lalu dia putuskan sendiri. Kan mestinya dia tegur dulu, kasih sanksi dong mereka yang bermain hoaks itu. Nanti Nasdem kasihan dia, kena getahnya. Jadi, permainan semacam ini akan berlanjut. Terus soal informasi dari Badan Pangan itu pasti ada risetnya. Badan Pangan itu kan semacam badan strategis soal bahan pangan dan ketersediaan. Kalau dia sebut hoaks, orang nggak percaya itu, bagaimana kita dapat informasi tentang data pangan nasional kalau Badan Pangannya sendiri disebut hoaks atau sebaliknya. Departemen Perdagangan itu datanya apa? Lalu berpikir kalau begitu Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas itu dengan informasi dari mana kan? Itu konyolnya kan. Jadi misinformasi itu menyebabkan dis-informasi di publik. Publik berpikir bahwa kami dipermaikan dan konsumen pasti dirugikan. Kan susah warung-warung kecil itu berbisnis kalau data yang masuk dalam WA mereka itu bertentangan. Iya. Atau jangan-jangan ini impor yang banyak itu tidak masuk ke dalam data Badan Pangan Nasional. Karena bagi Departemen Perdagangan semakin banyak impor kan semakin bagus buat mereka. Ya, itu yang sering kita bahas berkali-kali bahwa data itu harusnya data publik yang sama. Tetapi, karena menterinya adalah ketua partai maka pasti ada yang disembunyikan sedikit karena mungkin impornya belum nyetor, masih ada stok sedikit. Ya nggak mungkin dia laporkan ke Badan Pangan Nasional. Lain kalau menterinya teknokrat. Zulkifli Hasan kan bukan teknokrat. Jadi dia tetap menganggap bahwa setiap satu liter kedelai itu ada harganya setoran importir. Itu sudah jadi rahasia umum kenapa kita anggap bahwa dulu Presiden Jokowi juga konyol, dia sudah janjikan supaya kabinetnya bukan dari partai politik tapi dari teknokrat, sekarang dia kejebak sendiri tuh. Karena nggak mungkin partai politik di dalam kabinet tidak memainkan insider trading-lah, yang disebut sebagai mencari rente. Oke, jadi kekacauan ini semua muaranya pada politik, karena rensiking itu kan untuk biaya politik juga. Itu yang menjelaskan kenapa kemudian Nasdem walaupun sudah mendukung Anies masih bertahan mati-matian kalau bisa jangan ditendang dari kabinet. Karena ada pos tiga menteri ini akan signifikan walaupun tinggal dua tahun lagi. Itu yang Anies tidak bayangkan bahwa dia sebetulnya dijebakkan di situ. Dan orang menganggap bahwa ya sudah itu sudah terjadi. Nasdem juga konyol karena mestinya Nasdem berpikir bahwa Anies itu diajukan sebagai presiden lengkap dengan wakil presiden. Sekarang kita masih tunggu bagaimana caranya Anies kasih persayaratan ABCD untuk menjadi wapresnya. Sementara sumber daya untuk mendukung Anies secara formal itu Nasdem pasti nggak punya uang. Itu kita lihat justru relawan daerah itu yang dengan betul-betul keyakinan bahwa tanpa oligarki pun Anies bisa jadi presiden. Itu yang sebetulnya jadi ketakutan Pak Jokowi sekarang. Bahkan, Nasdem mungkin juga berpikir ya sudah keluarkan saja kami dari kabinet. Toh Anies sudah melenggang melalui relawan. Tetapi, di ujungnya Nasdem juga sadar bahwa nanti ada partai pesaing yang bisa ambil alih Anies, lalu Nasdem kehilangan akses pada Anies. Dan, Anies juga merasa bahwa ya dia dicalonkan oleh Nasdem, tetapi juga banyak partai lain yang mungkin lebih jujur dalam mencalonkan Anies. Kan Anies mulai belajar bahwa Nasdem ada tipu-tipunya kalau begitu. Dia masih disuruh cari wapres artinya disuruh cari pemodal. Kan gampangnya begitu. Bukan sekadar cari suara. Oh, jadi itu pointnya ya. Bukan seolah-olah legowo, tapi cari modal sendiri ya. Kalau dia jujur, mestinya Nasdem bilang begini: Kami sudah minta Anies untuk cari wakil presiden sendiri, tapi dia sudah jadi presiden kami, kami akan membiayai. Kan mestinya Nasdem yang membiayai. Karena itu kami tahu kami akan berselisih dengan Pak Jokowi, dengan menteri yang lain di dalam kabinet. Tapi kami ambil risiko untuk keluar karena kami sudah siap untuk membiayai Anies. Ternyata enggak tuh. Kan sinyalnya mestinya Nasdem keluar saja supaya Anies lega. Demikian juga sebaliknya tuh, investor politik merasa wah, Nasdem nggak ada duitnya. Ngapain kalau 90% masih datang dari wilayah oligarki. Begitu oligarki masuk ke Anies, maka Anies akan kehilangan dukungan. Karena orang ingin melihat Anies sempurna, walaupun itu terlalu utopia untuk berpolitik tanpa dukungan oligarki. Sementara Nasdem nggak mungkin keluar dari wilayah oligarki. Mungkin Nasdem kebingungan karena menipis amplop-amlop untuk dijadikan bahan politik. Itu sudah dibaca dengan baik oleh Jokowi dan mulailah Jokowi ancam-ancam dikit, kalau dalam seminggu nggak ada gua ganti lo. Kira-kira begitu. (sof/sws)

Profesor Machfud MD dan Memedi Khilafah

BY FNN Rabu, 02 November 2022 16:55:17 0

Syariah tentang ekonomi sedang berkembang pesat Ekonomi Syariah dan lembaga keuangan syariah. Syariah tentang produk halal dijalankan oleh pemerintah. Bukannya semua ini hukum Khilafah. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PERNYATAAN Menko Polhukam RI Mahfud MD menyindir semua pihak yang ingin mengganti demokrasi dan ideologi Pancasila di Bumi Tanah Air. Hal itu diungkapkan oleh Mahfud pada saat menghadiri acara Kongres Forum Rektor PTN se-Indonesia yang berlangsung di Universitas Airlangga, Surabaya, Ahad (30/10/2022). Memang perlu waspada ada yang ingin mengganti dengan khilafah tetapi itu baru impian. Sementara Prof Mahfud MD lupa bahwa negara ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sudah tidak ada lagi ideologi Pancasila. Dan sejak itu sistem MPR diganti dengan Presidensil. Sehingga, kekuasaan diperebutkan dengan pertarungan banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan, jelas bertentangan dengan Pancasila. Dongeng Khilafah tersebut hanya untuk menakut nakuti umat. Yang justru pernyataan soal khilafah dilontarkan di tengah pusatnya ilmu pengetahuan yaitu Forum Rektor. Apa yang membuat kita ketakutan terhadap Khilafah? Khilafah itu mau mengganti Ideologi Pancasila, partai bukan, kekuasaan juga tidak punya. Jadi memedi atau momok Khilafah itu sangat tidak rasional jika dijadikan alat untuk menakut-nakuti kaum cerdik pandai yang tergabung dalam Forum Rektor kan sangat tidak relevan, dan seharusnya Forum Rektor membuat kajian dan kritis terhadap keadaan bangsa dan negaranya saat ini. Mengapa ideologi Individualisme, Liberalis, dan Kapitalis dibiarkan mengganti Ideologi Pancasila? Bahkan, lebih gila lagi dengan menggunakan sistem Presidensil visi-misi negara diganti dengan visi-misi Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Dengan begitu negara sudah tidak lagi bertujuan Masyarakat Yang Adil dan Makmur. Jadi negara ini sudah bukan negara yang di-Proklamasi-kan 17 Agustus 1945. Bahkan, hari ini Pancasila sudah tidak menjadi Ideologi Negara, bukannya Ideologi Negara berdasarkan Pancasila itu oleh pendiri negeri ini diuraikan pada Batang Tubuh UUD 1945. Bukannya negara berdasarkan Pancasila itu adalah negara Khilafah model Indonesia. Khilafah itu dasarnya Tauhid dan sistemnya Majelis. Negara berdasarkan Pancasila dasarnya Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid ), sistemnya MPR (majelis). Jadi, negara berdasarkan Pancasila itu Khilafah model Indonesia, bukannya Syariah Islam dijalankan di negeri ini. Syariah tentang Pendidikan ada dari Taman Pendidikan Al Qur\'an sampai perguruan tinggi. Syariah tentang kehidupan muamala kawin cerai, bagi waris, negara mendirikan Pengadilan Agama. Syariah tentang ibadah negara ikut mengatur hari-hari besar keagamaan umat Islam, umroh, dan Haji diatur melalui pelayanan haji dan umroh. Syariah tentang ekonomi sedang berkembang pesat Ekonomi Syariah dan lembaga keuangan syariah. Syariah tentang produk halal dijalankan oleh pemerintah. Bukannya semua ini hukum Khilafah. Jadi tidak masuk akal jika Khilafah dijadikan memedi untuk menakut-nakuti bangsa ini. Sudahlah, sebaiknya berhenti membuat Islamophobia dengan memedi Khilafah. Lebih baik energi bangsa ini untuk mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 Asli agar kita tidak termasuk menjadi pengkhianat bangsa dan seharusnya Forum Rektor itu menjadi garda terdepan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila untuk menyelamatkan masa depan bangsa. (*)

Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Melanggar Konstitusi, Bisa Kena Tindak Pidana Korupsi

BY FNN Rabu, 02 November 2022 15:27:11 0

Dalam hal ini, sudah ada niat jahat (mens rea). Yaitu, sudah tahu bahwa semua ini melanggar konstitusi, tapi tetap dijalankan. Dan sudah ada tindakan dan perbuatan (actus reus), yaitu penggunaan keuangan daerah. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) TAHUN 2022 dan 2023 tidak ada pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota. Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 tersebut akan diganti dengan Penjabat Kepala Daerah yang dipilih atau ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Jumlah Kepala Daerah yang habis masa Jabatannya pada 2022 berjumlah 101 Kepala Daerah, dan pada 2023 berjumlah 170 Kepala Daerah. Pengangkatan atau penunjukkan Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri ini pada hakekatnya bertentangan dengan Konstitusi yang mewajibkan Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Artinya, tidak boleh diangkat atau ditunjuk, oleh siapapun termasuk oleh presiden, sesuai perintah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) yang berbunyi: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota “dipilih secara demokratis”. Bunyi Pasal 18 ayat (4) ini sangat jelas, tidak bisa ada interpretasi lain. Yaitu, dipilih secara demokratis, yang berarti pengangkatan atau penunjukkan Kepala Daerah, menurut konstitusi, tidak sah: alias melanggar konstitusi. Maka itu, sebagai konsekuensi, menurut konstitusi telah terjadi kekosongan pejabat Kepala Daerah, untuk daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya sudah habis pada 2022 ini. Karena, Penjabat Kepala Daerah yang diangkat atau ditunjuk tersebut, menurut konstitusi, tidak sah. Sehingga yang bersangkutan, menurut konstitusi, juga tidak sah bertindak atas nama pemerintah daerah. Artinya, semua tindakannya tidak sah, dan melanggar konstitusi dan hukum. Termasuk penggunaan keuangan daerah atau APBD juga tidak sah, sehingga bisa masuk kategori merugikan keuangan daerah (negara), yang mana masuk kategori tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, sudah ada niat jahat (mens rea). Yaitu, sudah tahu bahwa semua ini melanggar konstitusi, tapi tetap dijalankan. Dan sudah ada tindakan dan perbuatan (actus reus), yaitu penggunaan keuangan daerah. Semoga semua tindakan yang bertentangan dengan konstitusi ini dapat segera dikoreksi. Semoga semua pihak dapat menghormati dan mentaati konstitusi. Bangsa yang tidak taat konstitusi, bangsa yang dengan sengaja melanggar konstitusi, akan menuju bangsa gagal. (*)

Menyoal Sindiran Menkopolhukam: Sistem Pemerintahan Khilafah Berhadapan dengan Demokrasi dan Pancasila

BY FNN Rabu, 02 November 2022 14:24:52 0

Jejaknya Masih Jelas. Bukankah, kita juga pernah dibantu khilafah ketika kita melawan penjajah Belanda? Apakah kita akan melupakan begitu saja jejak kekhalifahan di negeri ini? Itu tidak fair! Itu a-history! Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo OKEZONE.com dan berapa media online tanggal 30 Oktober 2022 mewartakan bahwa Menko Polhukam RI Mahfud MD menyindir semua pihak yang ingin mengganti Demokrasi dan ideologi Pancasila di Bumi Tanah Air. Hal itu diungkapkan Mahfud ketika menghadiri acara Kongres Forum Rektor PTN se-Indonesia yang berlangsung di Universitas Airlangga, Surabaya, Ahad Minggu (30/10/2022). Mahfud MD mengatakan: “Ada yang bilang kayak gini \'pak ini negara Pancasilanya sudah gagal pak harus diganti ideologinya\', lalu saya tanya ganti dengan apa, lalu dia bilang \'karena ideologi Pancasila sudah gagal, maka kita ganti saja menjadi khilafah\', memangnya kalau khilafah sudah pasti bagus? Ndak, jawab dia”. Kemudian ia mengajak audience untuk berpikir rasional dengan memperbaiki demokrasi. Pertanyaannya, apakah khilafah itu ideologi yang disejajarkan dengan Pancasila? Apakah betul dalam sistem pemerintahan khilafah tidak ada kejahatan? Apakah betul jika kita memilih sistem pemerintahan kekhalifahan itu tidak rasional dan bertentangan dengan Pancasila? Sebagai umat yang meyakini Tuhan Alloh sebagai Sang Khaliq dan menyadari diri manusia sebagai mahluk ciptaannya, tentu kita harus kembali kepada fitrah manusia yakni: (1) tunduk kepada penciptanya dengan cara mengakui keberadaannya (bertauhid); (2) mewujudkan ketundukan kepada sang Khaliq dengan cara menyembahnya (beribadah); dan yang ke (3) menjalankan hukum-hukum Alloh di muka bumi (bersyariat). Di samping itu manusia dilengkapi dengan kefitrahan yang lain yaitu: akal sehat. Maka, dengan kedua fitrah itu kita bersama dapat bertanya kepada diri kita: layakkah kita mengkriminalkan ajaran Islam khilafah yang nota bene datang dari petunjuk Alloh dan rasul-Nya serta kebebasan berpendapat yang mendasar dan hal itu merupakan HAM yang dijamin oleh Konstitusi UUD NRI 1945? Saya menyadari betul bahwa tidak ada kebebasan tanpa batas, tetapi ketika kebebasan itu terus ditakuti dan diintimidasi, masih adakah kebebasan itu? Untuk menentukan suatu ajaran itu terlarang atau tidak perlu dilakukan pengujian oleh: (1) Lembaga keagamaan yang menaunginya, kalau tentang khilafah, maka MUI berwenang mengujinya. (2) Putusan Pengadilan atau ketentuan UU yang secara tegas menyebutkan untuk itu. Selama ini belum ada fatwa MUI dan Putusan Pengadilan atau Ketentuan UU yang menyatakan bahwa Khilafah itu sebagai ajaran Islam (bidang fikih) yang terlarang dan bertentangan dengan Pancasila. Perlu dicatat, Khilafah itu bukan ideologi, melainkan ajaran Islam tentang sistem pemerintahan ideal menurut tuntutan Alloh, Rasul, dan para sahabat. Khilafah bukan ideologi yang disejajarkan dengan komunisme, kapitalisme, juga radikalisme. Karena sebagai bagian dari ajaran Islam maka khilafah boleh didakwahkan. Tujuannya agar umat tahu tentang sistem pemerintahan ini sehingga tidak “plonga-plongo” ketika suatu saat sistem ini Tegak di Muka Bumi sebagaimana Janji Rasululloh dalam hadist yang Shohih. Jadi, tidak ada salahnya jika siapapun orang, lembaga, ormas Islam Mendakwahkan Khilafah selama tidak ada unsur kekerasan, pemaksaan, dan apalagi makar. Persekusi terhadap Pendakwah Khilafah Sebagai Ajaran Islam Apa itu persekusi (persecution)? Secara umum, arti persekusi adalah suatu perlakuan buruk dan sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis oleh individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau golongan lain dengan cara memburu, mempersusah, dan menganiaya, karena perbedaan suku, agama, atau pandangan politik. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian persekusi adalah suatu sikap/ tindakan permusuhan, pemburuan, dan penganiayaan terhadap seseorang atau golongan tertentu, terutama karena ras, agama, dan keyakinan politik. Berdasar definisi tersebut peristiwa penggrudukan kyai, ustadz yang pernah dilakukan oleh ormas atau oleh orang atau pun kelompok orang tertentu dapat diklasifikasikan sebagai Persekusi dengan bukti di lapangan telah ada: (1) Tindakan kekerasan (secara psikis): bentakan, paksaan pengakuan, cercaan, perintah memaksa membuat surat pernyataan, ancaman). (2) Tindakan permusuhan terhadap kelompok karena perbedaan keyakinan agama dan politik (khilafah), anggota kelompok jelas dpt dideteksi dari ucapan-ucapan pelaku dan suasana \"perburuan\" oleh kelompok sangat jelas sekali. Kalau pelakunya ormas, maka konsekuensi hukumnya kembali kepada UU Ormas karena yang melakukan persekusi itu statusnya sebagai Ormas. Jadi, anggota, bahkan Ketua ormas seharusnya patut diduga telah melakukan persekusi dan tindakan hukum yang memenuhi larangan Ormas sesuai dengan Pasal 59 ayat 3: a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap agama (ajaran agama), dan kelompok (golongan, HTI), lihat penjelasan ayat ini. b. Melakukan penistaan agama, penodaan agama dengan pernyataan tentang khilafah sebagai ideologi terlarang – sementara khilafah bukan ideologi, melainkan sistem pemerintahan – dan dengan demikian dianggap bukan bagian ajaran Islam. Ini pelecehan dan penodaan agama (Ps 156a KUHP). c. Melakukan tindakan kekerasan secara verbal dan psikis terhadap Ustadz, Kyai, mengganggu ketentraman umum dengan cara gerudukan dan teriakan permusuhan. d. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum dengan cara  membatasi kebebasan bergerak, melakukan kekerasan psikis dan verbal, menginterogasi dugaan pelanggaran hukum, upaya pemaksaan membuat pernyataan atau perjanjian. Sanksinya dapat berupa: (1) Sanksi Administratif. Pencabutan Badan Hukum atau SKT Ormas sekigus pembubaran ormas oleh Menkum HAM. (2) Sanksi Pidana. Anggota/Pengurus dapat dijatuhi pidana penjara mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun (Ps 59 c dan d) atau seumur hidup  atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun (Ps 59 a dan b). Menurut saya tidak fair bila kita mengharamkan sistem pemerintahan khilafah dan memusuhi orang yang mempelajari dan mendakwahkan khilafah, apalagi hendak disusun Proposal tentang Protokol Kampus, Masjid dan Pesantren Anti Khilafah. Itu tidak fair! Mengapa, karena dalam sejarah selama 1300 tahun umat Islam memang dalam kepemimpinan dengan sistem kekhilafahan, apapun bentuk dan variasinya. Bahkan, bukankah beberapa wilayah Indonesia sempat menjadi bagian atau wakil kekhalifahan Ustmani, misalnya Demak, DI Yogyakarta? Jejaknya Masih Jelas. Bukankah, kita juga pernah dibantu khilafah ketika kita melawan penjajah Belanda? Apakah kita akan melupakan begitu saja jejak kekhalifahan di negeri ini? Itu tidak fair! Itu a-history! Khilafah itu jelas terbukti merupakan bagian dari fikih siyasah, sehingga khilafah adalah ajaran Islam, bukan ajaran terlarang. Oleh karena itu mendakwahkannya bukanlah tindakan kriminal dan bukan terpapar radikalisme. Bahkan, persekusi pada pendakwah khilafah baik oleh perorangan maupun organisasi merupakan perbuatan pidana yang dapat dijerat denagan KUHP (Pasal 156a) dan UU ITE serta UU Ormas 2017. Kalau demikian, maka kriminalisasi khilafah dan dakwahnya sebenarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Islam itu sendiri. Tabik...!!! Semarang, Selasa: 1 November 2022. (*)

Meraih Kemenangan Itu Dengan Gerakan, Bukan Oleh Dogma Teori Statis

BY FNN Rabu, 02 November 2022 09:57:56 0

Kalau negara makin zalim dan tirani, Perubahan dengan revolusi mungkin mengejutkan, namun menyegarkan bahkan menggairahkan. Negara harus dikembalikan dengan kita bertindak dan bergerak cepat sesuai dinamikanya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEBIJAKAN saya adalah tidak mempunyai kebijakan (Abraham Lincoln). Kemenangan seseorang dalam sebuah peperangan tidak dapat diulang – semua kemenangan merupakan jawaban atas berbagai keadaan yang selalu berubah (Sun-Yzu). Bahwa kelemahan untuk menang dan kekalahan dalam setiap perjuangan perlawanan kita selalu menyimpang sejak awal, karena tidak selaras dengan momen sekarang, tidak peka terhadap keadaan. Reaksinya selalu berubah terhadap hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Teori dan ide yang dicerna dianggap sebagai pamungkas padahal tidak ada hubungan dengan masa kondisi kita sekarang. Semakin banyak buku, teori dan pemikiran hanyalah memperparah masalahnya. Para pahlawan pejuang kita saat itu, menjadi ahli strategi yang paling kreatif bukan karena mempunyai pengetahuan lebih banyak, melainkan mereka sanggup (apabila perlu) menyingkirkan anggapan sebelumnya dan hanya fokus pada momen/keadaan sekarang (saat itu). Pengetahuan, pengalaman, dan teori mempunyai keterbatasannya sendiri. Menghadapi kekacauan kehidupan adalah keadaan saat ini. Carl von Clause (filsuf besar perang): menyebut itu sebagai fiksi yaitu perbedaan antara cara pandang kita yang berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Para pejuang pahlawan kita saat itu adalah kesanggupan menyesuaikan pemikiran dengan keadaan yang berubah-ubah, sehingga responnya menjadi sangat realistis. Kalau hanya mendasarkan pada teori-teori yang pernah dicerna dengan pengalaman masa lalu responnya akan sangat lamban, mengecewakan dan pasti akan gagal. Ahli strategi yang sesungguhnya, pikirannya seperti sebuah sungai, semakin cepat mengalir akan semakin baik mengikuti perkembangan dan menanggapi perubahan. Menyegarkan dirinya dan energi akan semaki besar. Ahli teori seperti lumpur dalam sungai  akan menetap dan mengeras di sana, menghambat alirannya. Kebutuhan untuk memerangi dan memenangkan sebuah perjuangan adalah memulihkan aliran pikiran alami. Menurut Napoleon Bonaparte, prinsip perang apa yang ia ikuti, dia menjawab tidak mengikuti prinsip perang manapun. Kejeniusan adalah kemampuan menanggapi keadaan, memanfaatkan keadaan yang ada dengan sebaik-baiknya – ia seorang oportunis sejati. Demikian pula Jenderal Sudirman atau strategi Pangeran Diponegoro dan lainnya. Meyakini teori secara kaku mempunyai hukum yang sulit dijelaskan atau aturan abadi yang sama dengan mengambil posisi kaku, statis, yang akan menjatuhkan kita sendiri. Teori akan memperluas visi, tetapi tidak boleh menjadi dogma. Pada situasi yang baru lebih baik berprinsip tidak tahu apa-apa. Dan harus siap belajar dari awal yang akan melahirkan teori sendiri yang lebih canggih daripada mengandalkan teori dari buku orang lain. Vo Nguyen Giap mengatakan operasi militer yang sukses adalah kemampuan menelaah setiap situasi yang sama sekali baru. Strategi yang mutahir dan unggulan memandang segala sesuatu apa adanya sangat peka terhadap bahaya dan kesempatan. Mereka melupakan masa lalu – kondisi aktual sekarang terlalu menarik bagi mereka. Pasukan Pangeran Diponegoro tidak pernah mengulang strateginya – strategi terus mengikuti kerumitan dan kekacauan dengan mengambil kemungkinan baru untuk mengatasi keadaan. Perluasan hakiki dari evolusi tersebut adalah perang gerilya yang memandang kekacauan dengan menjadikan ketidak teraturan tidak mudah diramalkan sebagai strategi. Pasukan gerilya tidak akan pernah mengulang taktik yang sama. Jangan pernah menerapkan taktik dan teori manapun secara kaku, jangan biarkan menetap pada posisi statis, mempertahankan ide tertentu mengulang manuver yang sama yang tidak hidup. Aristoteles mendefinisikan bahwa kehidupan oleh gerakan, maka yang tidak bergerak sudah mati. Jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang sia- sia. Pastikan kita terus bergerak untuk negara ini kembali kepada kiblat perjuangannya. Kalau negara makin zalim dan tirani, Perubahan dengan revolusi mungkin mengejutkan, namun menyegarkan bahkan menggairahkan. Negara harus dikembalikan dengan kita bertindak dan bergerak cepat sesuai dinamikanya. Orang yang berperang menurut aturan yang sama pasti gagal. Sebab perang itu progresif (Ulysses). Sama halnya kita melawan kekuasaan yang zalim harus digulingkan atau dihentikan dengan dengan gerakan yang menyesuaikan keadaan saat ini. (*)

Nestapa UUD 1945

BY FNN Rabu, 02 November 2022 08:39:46 0

Bahwa, kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta  PASCA Reformasi 1998, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen, yakni 1999, 2000, 2001, dan 2002. UUD 1945 hasil amandemen dinamai UUD NRI 1945. Para aktivis peduli konstitusi dan masalah negara yang tergabung dalam sebuah grup WhatsApp dengan 296 peserta menolak amandemen UUD 1945 dan berjuang untuk kembali ke UUD 1945. Mereka menyebut UUD 1945 hasil amandemen sebagai UUD 2002. Efek fatal amandemen tersebut adalah hapusnya kedudukan MPR sebagai pemberi mandat Presiden. Akibatnya, Presiden memiliki kedudukan yang setara dengan MPR. Karena itu tidak ada lembaga negara yang bisa meminta pertanggungjawaban Presiden. Jika Presiden bertanggung jawab langsung kepada Rakyat, apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertaji untuk mengontrol kebijakan dan sepak terjang Presiden, sedangkan mayoritas anggota DPR adalah pendukung Penguasa? Anthony Budiawan menulis bahwa keputusan amandemen UUD 1945 tidak lepas dari pengaruh “Washington Consensus”, yakni kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh “Washington(-based) Instutitions”, yaitu IMF dan World Bank. Program Kebijakan Ekonomi tersebut wajib diikuti negara penerima bantuan IMF seperti Indonesia pada 1997/1998, sebagai persyaratan bantuan. Masih menurut Anthony Budiawan, untuk menjalankan program kebijakan ekonomi tersebut agar lancar, maka UU, bahkan UUD, yang bertentangan dengan program kebijakan ekonomi, wajib diubah. Program IMF tersebut dinamakan Structural Adjustment Programs (SAP), yang isinya Liberalisasi, Privatisasi, dan Globalisasi (LPG). Maka itu, tidak heran banyak sekali UU yang diubah secara mendasar pada periode Indonesia di bawah cengkeraman IMF, termasuk Perubahan UUD. Hasilnya, ekonomi Indonesia sangat terbuka untuk asing, Indonesia menjadi pasar perusahaan global (Globalisasi), BUMN, termasuk BUMN strategis diprivatisasi, dan tidak ada batasan PMA (Liberalisasi). UUD (amandemen) 2002 merampas kedaulatan daerah. Utusan daerah dan utusan golongan dikeluarkan dari MPR yang juga sudah tidak berdaulat lagi. Pilpres langsung membuat daerah tidak berdaya. Terjadi perampasan kekayaan Daerah ke Pusat bersama kroni oligarki. Pihak status quo berupaya keras mempertahankan UUD 2002, karena bisa berkuasa mutlak. Mereka menuduh pihak yang ingin kembali ke UUD asli sebagai antek Orba. Padahal UUD asli tidak ada hubungannya dengan Orba. Justru yang menghidupkan kembali UUD asli adalah Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Penggantian UUD 1945 itu adalah sebuah penghianatan. Upaya kembali ke UUD 1945 Asli itu juga harus ekstra hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Bukan tidak mungkin itu juga akan dimanfaatkan oleh rezim saat ini beserta para oligarki di belakangnya untuk menjadikan kekuasaan Presiden sekarang 3 periode, atau bahkan presiden seumur hidup. Maka pembatasan 2 periode jabatan presiden tetap perlu dipertahankan. Kembali ke UUD 1945 dengan adendum. Aktivis yang lain berpendapat bahwa kembali ke UUD 1945 asli adalah wajib, tapi tidak di era Jokowi; tunggu presiden baru, karena masih ada orang-orang yang berusaha 3 periode lewat amandemen UUD 2002 atau dekrit kembali ke UUD 1945 asli dengan menekan Ketua Umum partai untuk mendukung amandemen terbatas UUD 2002. Para pendiri negara ini sudah memikirkan segala kemungkinan, kalau batang tubuh kurang jelas, misal tentang pembatasan masa jabatan Presiden, bisa ditulis dalam penjelasan. Kalau ada aturan yang perlu ditambahkan, misalnya pasal 33, bumi air dan \"udara\", bisa masuk pada aturan tambahan. Kalau ada pasal yang perlu direvisi bisa masuk dalam aturan peralihan. Begitu kembali ke UUD 1945 Presiden adalah Mandataris MPR. Sewaktu-waktu MPR bisa menurunkannya. Tidak harus melalui MK, karena MK sudah bubar, dan masuk menjadi kamar MA. Perjuangan itu memerlukan persatuan dan pengorbanan. Apalagi perjuangan untuk melakukan perubahan secara total dan \'radikal\'. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, adalah refleksi persatuan pemuda dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka telah berhasil membuat sejarah perjuangan bangsa. Jika kita memang menghendaki perubahan, maka harus berani berkorban dan menggalang persatuan. Sayangnya, di antara kita belum bersatu, bahkan ada mencurigai dan menghujat dengan penuh kebencian terhadap orang-orang yang sebenarnya satu barisan dalam gerakan perubahan. Pasal 7 UUD 1945 sudah disalahtafsirkan sedemikian rupa, sehingga Suharto berkali-kali dipilih kembali, dan tak seorang pun berani menolak interpretasi tersebut, hingga tiba masa reformasi. Sayangnya, Reformasi akhirnya juga telah disimpangkan demikian rupa, hingga membuahkan UUD 2002 yang membawa nestapa pada Bangsa. Kembali ke UUD 45 Asli adalah sebuah keharusan, kalau masih ingin mempertahankan Negara Republik Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah yang sebelumnya di bawah kekuasaan kerajaan, kesultanan atau bangsawan yang berdaulat, sebelum mereka sepakat menyerahkan kedaulatannya dengan mendirikan Negara baru, Negara Republik Indonesia, pada 17 Agustus 1945. UUD 2002 hasil empat kali amandemen sudah merampas Kedaulatan Daerah, dengan menghapus Utusan Daerah, sehingga Daerah tidak mempunyai suara lagi untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden, dan hanya menjadi (suku) bangsa inferior di Negara Republik Indonesia yang dikuasai sekelompok kecil elit politik dan oligarki pengusaha. Mereka merampas kekayaan Daerah, seperti batubara, mineral, hutan dan perkebunan, untuk memperkaya kelompok mereka sendiri dengan cara membuat UU untuk kepentingan mereka, agar perampasan kekayaan sumber daya alam tersebut dapat dilakukan seolah-olah legal. Sedangkan rakyat Daerah pemilik kekayaan alam tersebut dibiarkan miskin, bahkan diusir dari lahan pertambangan, perkebunan atau kawasan proyek real-estate untuk oligarki. Mereka bahkan diintimidasi kalau melawan. Kasus Wadas adalah contoh yang masih segar dalam ingatan kita. Hanya dalam waktu 20 tahun cengkeraman kekuasaan Pusat terhadap Daerah semakin memburuk dan sudah pada tahap tidak bisa ditoleransi lagi. Eksploitasi kekayaan alam Daerah semakin tidak terkendali. Di lain sisi, kerusakan alam semakin buruk dan mengakibatkan bencana alam yang tak terperi. Kalau kondisi ini tidak segera diperbaiki maka tinggal tunggu waktu Daerah akan memisahkan diri dari Negara. Efek amandemen UUD 1945 lainnya adalah pemilihan Presiden langsung oleh semua Rakyat Indonesia. Hal ini bertentangan dengan sila keempat Pancasila bahwa: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Efek domino perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden ialah lahirnya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, terutama pasal 222 tentang Presidential Threshold 20%. Dampak Pilpres langsung adalah pembelahan anak bangsa serius. Menurut Anthony Budiawan, pada era ini publik sengaja dipecah-belah oleh rezim melalui buzzeRp dan survei. Bahkan, Mesin buzzeRp langsung bekerja siap menghancurkan dan mematikan pendapat yang tidak diinginkan, sekaligus membentuk opini menyesatkan: memproduksi masyarakat akal sehat versus akal bulus. Pada 8 Oktober 2022 Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi membuat pernyataan sikap antara lain sebagai berikut. Bahwa, UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para Bandar dan Bandit politik leluasa melakukan apa saja. Bahwa, peran DPR, MK, KPU, KPK hingga POLRI kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para Bandit dan Bandar politik. Bahwa, praktik politik tidak bisa menjadi alasan mengganti UUD45 diganti dengan UUD2002. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Bahwa, kita telah kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara. Bahwa, UUD 1945 bukan sekadar dokumen akademik, tapi dokumen sejarah yang menjadi fondasi negara ini. Atas kesimpulan telaah dan kajian tersebut, KAMI Lintas Provinsi, bersikap bahwa: 1. Saatnya rakyat meminta dan mewajibkan Negara secepatnya mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 asli versi Dekrit Presiden Soekarno 1959. 2. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lanskap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode adendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. 3. Memfungsikan dan mereposisi MPR RI kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Kedaulatan harus dikembalikan ke tangan rakyat, bukan ke partai politik. 4. Presiden dipilih oleh MPR sebagai mandataris MPR untuk menjalankan GBHN sebagai amanah rakyat, bukan petugas partai, apalagi menjadi badut politik kaki tangan para taipan. 5. Kembali ke UUD45 adalah pertobatan bangsa ini. Paska mengganti menjadi UU 2002 semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkeram Bandar dan Badut politik saat ini adalah ekspresi para penguasa yang terkutuk. Ya Allah satukan hati dan langkah kami untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Bimbinglah dan berikan petunjuk yang benar, serta ridhai perjuangan ini, amin. (*)

Dilema Ganjar, Antara Penumpang Gelap dan PDIP

BY FNN Rabu, 02 November 2022 07:50:01 0

DUKUNGAN Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk bisa maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin tampak. Apalagi, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang di dalamnya terdapat Golkar, PAN, dan PPP, mulai terang-terangan bakal mengusung Ganjar. Zulkifli Hasan, Ketum DPP PAN, misalnya, secara terbuka menyatakan, jika PDIP tidak mencalonkan Ganjar, maka KIB akan mengusung Ganjar. Semua itu sudah atas “restu” Presiden Jokowi. Tampaknya, dengan kekuasaan yang dipegangnya, Jokowi juga mulai “main sandera” terkait tokoh-tokoh partai yang kasusnya sudah ada di tangan KPK. Kartu truk “sprindik” KPK sengaja dilempar ke publik untuk memberi sinyal, kalau macam-macam KPK akan “turun tangan”. Anies Baswedan dengan Formula-E. Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar juga disandera dengan memunculkan kembali kasus “kardus durian”. Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto pun tak lepas dari sandera Komponen Cadangan (Komcad). Sebagai partai yang sudah bergabung di KIB pun, Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto juga tak lepas dari “sandera sprindik”. Bagaimana pengamat politik melihat fenomena tersebut? Berikut ini kutipan dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (1/11/2022). Kita kembali ngomongin soal politik Indonesia dan kelihatannya ada tanda tanya makin menarik tentang kekhawatiran Pak SBY bahwa Pilpres itu hanya akan dilaksanakan dua calon, itu mulai tampak bentuknya. Sekarang ini, bukan hanya soal Anies Baswedan dengan formula E, Cak Imin (Muhaimin Iskadar) dengan kardus durian, ini muncul lagi ini soal Komcad, anggaran Komcad pasti mengaitkan dengan Pak Prabowo, yang dimuat Tempo ini soal borok anggaran pasukan cadangan. Nah, sejumlah pengadaan barang sudah mendahului kontrak, sebagian barang didatangkan sebelum ada anggaran. Payung hukum ke Pasukan Cadangan ini dinilai memberi celah penyelewengannya. Mungkin saja ini betul, ada persoalan-persoalan itu, tapi orang jadi sensitif. Apa ini bagian dari upaya supaya tetap dua calon, dan tanda-tanda bahwa Ganjar Pranowo itu akan jadi capres dari KIB itu sudah makin jelas, karena sudah disuarakan oleh PAN yang menginginkan agar Ganjar maju ke Pilpres. Saya kira memang begitu, karena apapun rumus yang kita pasang untuk menghitung politik, di ujungnya hasilnya adalah jaminan bahwa Pak Jokowi tidak akan diganggu gugat, paling nggak 5 tahun ke depan. Itu yang dimulai dari upaya Pak Jokowi dan timnya untuk memastikan hanya ada dua calon. Calon yang satu adalah calon dia yang pasti jadi, calon yang lain boleh tapi nggak akan jadi. Jadi sebetulnya itu. Kan nggak ada cara lain untuk membaca kemampuan Pak Jokowi politiking. Karena Pak Jokowi masih punya kekuasaan maka semua partai pasti ada dalam kendali dia tuh. Apakah Pak Jokowi punya komorbid, banyak. Tapi, dia lebih banyak mengendalikan mereka yang berupaya untuk melawan dia tuh. Buat sementara begitu teknik politiknya. Nah, kalau setiap pesaing mulai diajukan kasus, itu artinya ada kecemasan pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak cemas, dia bilang saja siapapun boleh, yang penting saya sudah pilih Ganjar. Sekalian kalian bertanding melawan Ganjar. Mau Puan, mau Prabowo, Anies, siapa pun. Tapi kelihatannya di hitungan di istana itu fifty-fifty. Sebab jangan sampai sangat mungkin Ganjar iya, tapi Anies yang menang. Ganjar iya, tapi Prabowo yang menang, Ganjar iya, tapi si orang lain yang menang. Jadi, tetap akan diatur bahwa pesaing nomor 2 itu nggak boleh terlalu dielu-elukan. Kalau misalnya soal Komcad tadi, Komponen Cadangan, semacam cadangan sipil untuk mem-backup (wamil kalau dulu), itu kemudian juga pasti kena ada anggaran besar di situ, mulai diumpankan soal Komcad ini.  Balik pada isu politik tadi, menurut saya, potensi Pak Prabowo untuk melampaui Ganjar juga tersedia tuh. Karena Pak Prabowo langsung mau bersama dengan PKB, dengan Cak Imin. Itu dua kekuatan yang justru bisa komplementer. Kan Pak Prabowo kemarin kehilangan dukungan umat Islam karena Prabowo masuk ke kabinet. Jadi, teknik Pak Prabowo atau Gerindra untuk minta dukungan umat Islam lewat Cak Imin itu pasti signifikan. Jadi, ketakutan istana kalau Cak Imin dan Pak Prabowo bergabung. Nah, kalau sekarang ini ada soal Komcad dipersoalkan itu sebetulnya sinyal bahwa Pak Prabowo belum diizinkan untuk menggandeng Cak Imin, kira-kira begitu. Kalau Cak Imin, langsung dikasih tahu, Anda jangan macam-macam ya. Jadi, perintah istana selalu jangan macam-macam. Kira-kira begitu kan. Itu buruknya demokrasi, karena tadi PT 20% itu kan sehingga sibuk kasak-kusuk cari koalisi. Jadi, kira-kira di dalam keadaan sekarang semuanya masih debatebel, bahkan Ganjar masih sangat jauh untuk dinyatakan sebagai tokoh yang sudah diedarkan ke mana-mana tuh. Sementara Anies juga diedarkan, tapi oleh relawan yang betul-betul konsisten, nggak tunggu uang relawan Anies. Saya tahu. Kemaren saya mondar-mandir di Jawa Barat dan saya lihat betul bahwa relawan itu lakukan hal yang harapan besar supaya Anies jadi. Jadi, harapan besar itu dibaca oleh istana sebagai ancaman. Lain jika Anies bilang, melalui Nasdem saya akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi atau tim Pak Jokowi nggak akan terlalu takut dengan kemunculan Anies. Tapi, sekali lagi, Nasdem juga pasang posisi untuk siap-siap ditendang dari koalisi kan. Itu makin berbahaya lagi tuh. Kalau Nasdem yang ditendang dari koalisi, itu artinya Nasdem akan all out dukung Anies dan bergerilya ke mana-mana. Nanti uang Nasdem sebetulnya juga nggak ada untuk melawan uang oligarki. Tetapi, oligarki bisa terbagi dua juga, karena menganggap ya sudahlah, kalau Anies secara faktual, walaupun secara elektroniral belum bisa dinyatakan sebagai capres, tapi secara faktual sudah ada di mana-mana. Lalu diam-diam ada yang mulai pindahin fokus amplop itu dari Ganjar ke Anies. Jadi, kira-kira terbaca oleh istana bahwa Anies sebetulnya sedang menguat dan ada indikasi akan dapat sumbangan dana dari oligarki. Nah, bagi kita yang menghendaki Anies untuk bersih, itu akan kita tantang tuh. Karena Anies harusnya di percobaan politik di Indonesia bahwa dia bisa menang jadi presiden tanpa uang oligarki kok. Jadi bayangin misalnya kalau satu juta orang itu kumpulin masing-masing Rp 100.000, itu jadi Anies jadi presiden. Itu sudah Rp 10 triliun dia peroleh. Tetapi, Anies juga punya semacam mental yang ragu-ragu, antara ikut di dalam perpolitikan yang normal atau memanfaatkan momentum ini untuk mengajari Indonesia bahwa dia bisa jadi pemimpin tanpa asuhan oligarki. Ini betul-betul pemimpin yang tumbuh dari kerelaan orang untuk menitipkan harapan pada dia tuh. Itu yang kita dorong pada Anies sebetulnya. Dan potensi itu ada ya pada rakyat kita. Ada, dan potensinya besar sekali. Orang ingin melihat kontras saja. Orang nggak mau lihat Ganjar siapa, ya Jokowi;  siapa lagi, Prabowo, Prabowo adalah Jokowi. Kira-kira begitu kan. Sandi (Sandiaga Uno) bahkan yang masih punya standing agak khusus, karena masih dekat dengan emak-emak, tetap dianggap begitu. Jadi, keributan di istana akan dimulai oleh dukungan yang berlebih pada Anies. Oke. Tapi, supaya jangan salah paham dulu ya publik. Kita menyatakan, soal korupsi itu dua hal yang berbeda. Bahwa kemudian sekarang BPK menemukan penyimpangan-penyimpangan dana di komponen cadangan, ya oke itu silakan dilanjut. Bahwa kemudian dari kasusnya Cak Imin itu silakan dilanjut. Tapi, yang jadi persoalan buat kita kan sekarang menjadi threat off. Ada yang tidak dilanjutkan karena dia berada dalam dukungan pemerintah, tetapi ada yang dicari-cari karena dia berpotensi akan menjadi oposisi dari pemerintah. Itu yang kita persoalkan kan. Itu yang orang akhirnya rumuskan bahwa KPK itu sudah jadi peralatan politik istana kan. Kan susul-menyusul. Padahal kita dari awal saya sudah bilang, Cak Imin Anda masih ada problem lo dengan kardus. Cak Imin temen saya, jadi saya suka-suka aja bicara sama dia. Dia ketawa-ketawa saja tuh. Jadi, sekali lagi, memang dicicil, istana itu mencicil bersamaan dengan naiknya elektabilitas lawan politiknya, dia cicil ancaman sprindik kan. Itu ngeheknya begitu. Dari awal saja kan bilang bahwa nggak bisa maju karena potensi sprindik. Ini orang sudah maju, Anies sudah maju dihalang-halangi oleh formula E, Cak Imin sudah maju, kardus tiba-tiba dibongkar, Pak Prabowo walaupun menteri tapi kemudian ada sinyal bahwa ada Komcad di bawah Departemen Pertahanan. Komponen cadangan itu rekrutmennya seluruh daerah, itu berarti ada uang besar di situ. Jadi, permainan politik yang mungkin juga ada soal permainan uang, tapi permainan kasak-kusuk ini untuk menghalangi seseorang, itu yang menjengkelkan sebetulnya. Publik makin merasa kalau begitu ya sudah nggak usah ada Pemilu aja. Langsung saja aklamasi. Tinggal ditunggu setelah aklamasi ditangkap KPK apa enggak? Oke. Sekarang mari kita bicara KIB. KIB ini kemarin, misalnya kita tangkap sinyal ini, terutama dari PAN, mereka akan menunggu PDIP. Kalau ternyata PDIP tidak mencalonkan Ganjar Pranowo maka KIB akan mencalonkan. Tidak lama kemudian juga muncul pernyataan dari Zulkifli Hasan. Jadi ini resmilah dan mereka ingin memasangkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil. Tetapi, Golkar, selama ini kan menyebut sebagai harga mati bahwa Airlangga Hartarto itu, meskipun belakangan Airlangga sendiri tidak mau menanggapi soal pencalonan Ganjar ini, dan kita tahu bahwa sebenarnya Pak Airlangga juga tahu bahwa ini harus dikonsultasikan ke Pak Jokowi dulu. Jadi, ini sudah mulai mengerucut. Sebenarnya memang kita sudah tahulah karena PPP dan PAN sudah deklarasi-deklarasi di berbagai daerah untuk mendukung Ganjar gitu. Sementara Golkar sendiri kelihatannya masih dilematis soal ini. Cara berpikir Golkar selalu dia pragmatis, tapi sekaligus gak mau kehilangan kesempatan. Kan ada yang pragmatis tiba-tiba dia melipir sendiri saja. Karena itu, bagi Airlangga kan, Airlangga juga mengerti bahwa Golkar itu kuat loh sebetulnya. Dalam wilayah-wilayah tertentu di mana orde baru berhasil itu, Golkar nggak pernah kalah. Jadi, kita tahu ada komponen caption market dari Golkar yang memang diasuh oleh jumlah proyek yang bisa diperlihatkan langsung sebagai proyek Golkar tuh. Misalnya, soal BLT, kan tetap Airlangga yang dapat poin di situ, walaupun di klaim-klaim oleh Erick Thohir di beberapa tempat. Tetapi, Golkar juga tahu bahwa BLT itu banyak yang dikorupsi oleh Kepala Desa. Dan saya baca sebetulnya banyak betul kepala desa yang dipanggil Kejaksaan karena salah BLT. Tetapi, soal BLT ini kan yang harusnya jadi tempat Golkar mempromosikan diri, itu juga bisa dijadikan sebagai sinyal bahwa Golkar mengonsumsi BLT. Padahal, sebetulnya bukan Golkar yang korupsi, tapi Golkar menyalurkan itu untuk dikorupsi atau dibiarkan dikorupsi oleh sejumlah kepala desa yang lebih dekat dengan partai yang lain sebetulnya kan. Jadi, Golkar menunggu sebetulnya isu apa yang bisa diajukan supaya orang ingat bahwa Golkar itu partai modern. Nah, itu kehilangan momentum karena sudah diledek duluan oleh Pak Jokowi sehingga Airlangga sebetulnya secara sederhana sudah separuh tangannya sudah ditarik-tarik oleh Pak Jokowi untuk pergi ke Ganjar. Tapi Golkar ini kan faksinya macam-macam. Ada yang masih mau ke Anies, ada yang mau ke  Ganjar. Jadi, nggak mungkin Golkar itu diarahkan sama seperti Pak Jokowi mengarahkan PPP atau PAN. Itu lebih mudah. Kalau Golkar susah. Dia punya, namanya juga beringin akarnya ke mana-mana, dibongkar satu yang sana masih bisa bertahan. Itu uniknya Golkar atau itu enaknya Golkar. Oke. Jadi, walaupun sebenarnya tadinya sudah selesai lah itu KIB, itu sudah di tangan Pak Jokowi, tapi tetap muncul kerumitan-kerumitan internal gitu. Saya menginginkan kerumitan itu dibikin lebih rumit lagi sampai kekacauan berlangsung lama. Golkar kan nggak perlu terlalu takut karena Pak Airlangga mungkin ada sprindiknya tapi Pak Airlangga mampu untuk mengucapkan kembali janji dia pada anggota bahwa dia akan tunduk pada kongres, bahwa dia adalah ketua terpilih untuk jadi presiden. Kan itu yang mesti dipegang. Kalau enggak orang anggap ya buat apa kalian kongres dan memutuskan presiden kalau mau jadi presiden akhirnya tidak berdasarkan hasil kongres, tapi restu Presiden Jokowi. Kan begitu. Itu yang mungkin membedakan Golkar dengan Nasdem, yang secara langsung tunjuk saja Anies tuh atau PDIP yang masih ngotot bahwa harus ada kader dari PDIP. Jadi Pak Jokowi sebetulnya juga disandera oleh ambisi dia sendiri kan. Dia mau ambisi tapi yang bisa dia perintah di KIB ya cuma PAN dan PPP. Golkar belum tentu bisa dia perintah. Golkar paham itu dan kirim-kirim sinyal lah. (ida/sws)

Megawati Harus Turunkan Jokowi Jika Ingin Selamat

BY FNN Selasa, 01 November 2022 17:39:47 0

Kinilah saatnya Megawati bersama rakyat ikut menuntut Jokowi agar mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Jokowi sudah banyak melanggar konstitusi. Tarik “Surat Tugas” Jokowi yang ditunjuk sebagai Petugas Partai PDIP. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) RASANYA sulit sekali untuk minta Presiden Joko Widodo “turun tahta”, meski demo besar-besaran telah dilakukan oleh mahasiswa, buruh, emak-emak, dan elemen masyarakat lainnya. Tidak kurang juga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah pula memberi penilaian Kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin: NASAKOM, “Nasib Satu Koma”. Ini karena indeks prestasinya “satu koma” saja. Praktis tidak ada satu prestasi pun yang bisa dibanggakan dari slogan “kerja-kerja-kerja” itu. Jokowi – Ma’ruf lebih mengejar pembangunan infrastruktur ketimbang menyejahterakan rakyatnya. Mahasiswa dan buruh pun akhirnya mengancam Jokowi bakal menurunkan massa yang lebih besar lagi. Apakah Jokowi masih bisa bertahan hingga pada 2024 nanti? Jika melihat penilaian BEM UI kepada kabinet Jokowi-Ma\'ruf tentu saja hal itu sulit dipertahankan. IP seluruh Menteri itu rata-rata “satu koma” sehingga disebut Nasakom. IP terendah 1,O diberikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang disebut sebagai “Malaikat Pelindung Institusi Bobrok” dan Ketua KPK Firli Bahuri “Si Pelanggar Kode Etik”. IPK (Indeks Prestasi Kurang Ada) tertinggi adalah Nadiem Makarim 1,7 dan segera digelari “Menteri yang Salah Urus Pendidikan”. Di tengahnya itu ada “Penjahat Pengkhianat Demokrasi” yaitu Luhut Binsar Panjaitan (1,3) dan Bahlil Lahadalia (1,4). Sementara Sri Mulyani, Arifin Tasrif, dan Suharso Monoarfa dilabeli sebagai “Tukang Bakar Duit Rakyat”. Sebelumnya, BEM UI malah pernah memberi predikat kepada Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service”. Rasanya bosan sekali jika harus menulis ulang daftar janji-janji Jokowi. Yang jelas, rakyat sudah bosan dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Jokowi lebih mengutamakan kelangsungan ekonomi para oligarki dengan berbagai fasilitas kebijakan yang menguntungkan mereka ketimbang urusan “perut rakyat”. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru bernama Nusantara salah satunya. Presiden Jokowi sampai harus “membebaskan pajak” selama 30 tahun kepada mereka, sementara rakyat dicekik dengan beragam pajak dan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga sembako, barang, dan jasa. Memang, Indonesia diketahui masuk dalam daftar 10 negara dengan ekonomi terbesar dunia versi Dana Moneter Internasional (IMF). Bahkan, Indonesia itu berada di posisi ke-7, di atas Inggris dan Perancis. Daftar ekonomi terbesar dunia mengacu pada tingkat Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mengacu Purchasing Power Parity (PPP). Indonesia mencatatkan PDB sebesar USD 4,02 triliun pada 2022. Angka ini tertuang dalam laporan World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2022. PPP sendiri merupakan salah satu ukuran perbandingan nilai mata uang yang ditentukan oleh daya beli uang tersebut terhadap barang dan jasa di tiap-tiap negara. Posisi paling atas ditempati oleh China dengan besaran PDB USD 30 triliun, diikuti Amerika Serikat dengan PDB USD 25 triliun, dan India dengan USD 11,6 triliun. Berikutnya Jepang tercatat memiliki PDB USD 6,1 triliun, Jerman mencatatkan PDB USD 5,3 triliun, dan Rusia USD 4,6 triliun. Sementara, Brazil, Inggris, dan Perancis berada di bawah Indonesia. Secara berurutan mencatatkan PDB sebesar USD 3,78 triliun, USD 3,77 triliun, dan USD 3,68 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus melesat sampai akhir tahun 2022 ini. Dia juga membuat skenario terkait tantangan yang akan dihadapi pada 2023 nanti. Adapun optimisme tersebut muncul karena Indonesia konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen selama tiga kuartal beruntun sejak Triwulan IV 2021. Dan, itu masih akan terus berlanjut sampai tiga bulan terakhir pada 2022 ini. Namun, menurut DR. Fadhil Hasan, PhD, kalau hanya diukur GDP based PPP, kita ukuran raksasa (10 besar), tapi kan kita juga masuk 100 negara termiskin di dunia. “Dengan ukuran kemiskinan Bank Dunia itu, sekitar 150 juta masuk kategori miskin. Kita raksasa yang miskin,” tegasnya. Dan, tak berlebihan kalau ada yang menilai, misalnya, menilai Sri Mulyani itu bakar duit negara karena kita lihat sekarang kemarin ada data terbaru angka hutang kita sampai sekarang ini sudah tembus sampai 7.420 triliun. Dengan begitu, kalau rasio pembayaran pokok dan hutangnya kita sekarang  sudah tembus sampai Rp 1.000 triliun. Padahal, pendapatan kita kisaran Rp 2.000-an triliun saja, sementara APBN kita Rp 3.000 sekian. Jadi, sekarang ini kira-kira pendapatan kita itu, untuk membayar bunga dan pokok hutang saja sudah lebih dari 40% dari pendapatan kita. Dan, hampir dipastikan bahwa kita ini hanya bisa membayar pokok dan bunga hutang itu dengan hutang baru. Siapapun yang terpilih jadi Presiden berikutnya, itu justru yang diingatkan oleh BEM. Jadi, BEM juga mengingatkan beban yang akan ditanggung oleh presiden baru, bukan hanya mengingatkan Sri Mulyani, Jokowi, dan yang lainnya. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, karena ini perjanjian yang ada MoU dan akan dinyatakan sebagai liabilitinya adalah negara, yang akan dijadikan tanggungan adalah aset negara. Investor melihat Indonesia masih bisa digaruk sumber dayanya. Jadi, sekali lagi, ini hutang yang akan dibebankan pada 4 hari pertama presiden baru 2024 itu. Jika terjadi di luar 2024, lebih mudah untuk negosiasi dengan internasional bahwa ini ada force majeure. Dan itu artinya rakyat tidak menghendaki galang- gulung hutang yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Tapi, itu juga sulit karena orang tetap mau melihat pergantian kekuasaan ini berjalan mulus. Artinya, tak ada semacam people power atau revolusi rakyat. Dengan kata lain, Presiden Jokowi akan menyelesaikan tugasnya pada 2024. Justru kalau mulus maka bebannya menjadi berat buat presiden berikutnya, kecuali ada eskip yang mengatakan, presiden di depan tidak boleh diikat oleh presiden yang sekarang. Sebenarnya jika melihat kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia terkini, sudah sepatutnya Presiden Jokowi “lempar handuk” saja. Mundur dari kursi Presiden RI, diikuti oleh Wapres Ma’ruf Amin. Tidak ada kebaikan sama sekali jika Jokowi-Ma’ruf meneruskan hingga akhir masa jabatannya 2024. Adanya “konflik” kepentingan di internal PDIP hingga muncul isu Jokowi akan kudeta Megawati untuk menggantikan posisinya sebagai Ketum DPP PDIP bisa jadi momentum Megawati mendesak agar Jokowi mundur dari jabatannya.   Bahwa kudeta atas kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang oleh Muhaimin Iskandar merebut PKB dan kudeta atas Amien Rais di PAN bisa saja menjadi inspirasi bagi Jokowi guna merebut PDIP dari trah Soekarno dengan bantuan Ganjar Pranowo dan “pengkhianat” di PDIP sendiri. Fakta tersebut tampak dari bagaimana Presiden Jokowi mendukung Gubernur Jawa Tengah itu maju sebagai Bakal Calon Presiden 2024. Padahal, Megawati belum memutuskan siapa yang akan diusung PDIP nanti. Yang jelas, putrinya yang Ketua DPR Puan Maharani itu juga berambisi maju Pilpres 2024. Pertanyaannya, jika berbagai survei menyebut elektabilitas Ganjar Pranowo itu tertinggi dibandingkan Anis Baswedan dan Prabowo Subianto, tetapi mengapa Megawati tak langsung menugaskannya, seperti saat mengusung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019? Perlu dicatat, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Tengah sebagai daerah yang dipimpin Ganjar Pranowo masuk dalam daerah termiskin di Indonesia. Menurut Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, itulah yang menjadi pertimbangan dan membuat PDIP tak juga kunjung mendukung Ganjar. “Sebagai gubernur yang miskin prestasi karena Jawa Tengah menurut data BPS adalah Provinsi termiskin di Jawa tentu membuat Megawati dan PDIP berpikir ulang untuk memberikan tiket partainya kepada Ganjar Pranowo,” kata Achmad, Selasa (25/10/22). Dia juga menyoroti pendukung Ganjar di luar PDIP yang terlihat menekan PDIP dan Megawati untuk segera mengusung Ganjar. Antara lain, dengan mendesak KPK untuk memeriksa Puan karena diduga terlibat E-KTP. “Megawati dan PDIP tentunya akan mengevaluasi kembali bagaimana (dulu) dukungan terhadap Jokowi sebagai presiden RI baik pada periode pertama maupun kedua. Bagaimana tekanan terhadap PDIP dari eksternal dapat dirasakan sangat kuat saat itu,” jelas dia.   Kinilah saatnya Megawati bersama rakyat ikut menuntut Jokowi agar mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Jokowi sudah banyak melanggar konstitusi. Tarik “Surat Tugas” Jokowi yang ditunjuk sebagai Petugas Partai PDIP. Bukankah Megawati sudah punya pengalaman melengserkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dari singgasana Presiden? Gabung bersama mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk melengserkan Jokowi.   Megawati akan dikenang oleh rakyat sebagai “Nasionalis Sejati” seperti Bung Karno jika berhasil selamatkan NKRI. (*)

Setan dan Iblis di Indonesia Minta Pensiun Dini

BY FNN Selasa, 01 November 2022 15:01:13 0

 Jadi apalagi tugas saya kalau sudah diambil-alih oleh mereka. Lebih baik saya pensiun dini saja, sembari menikmati setan/iblis manusia yang bertingkah melebihi tugas saya sebagai setan/iblis. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM sebuah dialog imajiner, setan suatu ketika menghadap Allah SWT sambil berkata: “Wahai Tuhanku kami selaku bangsa syetan minta pensiun dini saja”. Tuhan lalu bertanya: “Kenapa minta pensiun, padahal dulu saat kamu saya usir dari surga, kamu sendiri yang memohon agar kamu beserta keturunanmu diberikan lisensi dan dispensasi untuk selalu menggoda dan menyesatkan manusia agar menjadi penghuni neraka?” Setan pun menjawab: “Ya Tuhan, ada dua alasan mendasar kenapa saya beserta pasukan minta pensiun dini”. Alasan pertama: sekarang kelakuan manusia sudah melebihi kami setan, hamba kuatir dan takut nanti justru kami yang tergoda dan lebih tersesat dari manusia. Coba saja lihat ya Tuhan, ketika kami para setan menggoda manusia untuk mencuri, ternyata manusia malah sangat bengis, sadir dan kejam, merampok, korupsi, membunuh sesama manusia tanpa alasan yang hak. Kami hanya menggoda manusia supaya menggoda isteri tetangga, eh ternyata manusia malah berzina menjadi budaya mereka. Ujung-ujungnya manusia itu selalu menyalahkan setan, padahal yang enak mereka. Alasan kedua, ungkap iblis, sebelum kami goda pun manusia sudah kesetanan, sehingga kami para setan hampir tidak punya pekerjaan lagi karena manusia sendiri sudah berubah menjadi setan alias kesetanan. Mereka sudah menjadi setan sebelum digoda setan. Atas keadaan dan kejadian seperti ini saya para setan (iblis) harus pensiun dini, menganggur tak mempunyai pekerjaan karena diambil alih oleh manusia. Saya memang kadang bangga telah berhasil membujuk dan menggoda mereka tetapi mereka justru lebih jahat dari saya sebagai setan (iblis). Memang saya berhasil mengacak-acak mereka jangan takut dengan Tuhan. Maka sekalipun saat sebelum pegang jabatan telah disumpah atas nama-Mu mereka akan selalu melanggar sumpahnya. Justru saya (iblis) yang jadi takut sendiri, saya menggoda manusia karena laknat-Mu. Tetapi kami semua sesungguhnya sangat takut dengan adzab dan siksaan-Mu. Manusia yang memiliki benteng, sehingga bangsa kami setan tak akan bisa menggangu mereka yang memiliki iman. Tetapi mereka malah menantang-Mu dan tidak percaya pada alam ketika mereka akan diadili atas kekuasaannya di dunia, di alam kelanggengan. Kata mereka jangan percaya, itu hanya bohong karena nota bene .. belum pernah dibuktikan. Mereka sama sekali tidak takut dengan mubahalah padahal itu sumpah atas nama-Mu yang bohong akan terkena akibatnya karena perjanjiannya siapa yang berbohong akan kena azab-Mu. Mereka malah menantang-Mu dengan memenjarakan manusia yang menuntun mubahalah. Pewaris Nabi para yang sedang menebar kebajikan justru ditangkap dan dipenjarakan hanya dengan alasan khilafah, radikal dan intoleran, padahal agama-Mu adalah “rahmatal Lil \'alamiin”…. Jadi apalagi tugas saya kalau sudah diambil-alih oleh mereka. Lebih baik saya pensiun dini saja, sembari menikmati setan/iblis manusia yang bertingkah melebihi tugas saya sebagai setan/iblis. Hal ini mengingatkan kita pada statement Prof. Salim Said, bahwa manusia Indonesia, Tuhan saja sudah tidak ditakuti. Kalau sudah begini jangan pernah bicara Pancasila. Karena keadaan sudah kembali ke alam jahiliyah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata: “Orang yang mencintai kekuasaan, dunia dan harta (secara berlebihan) tidak akan lepas dari tiga (kerusakan dan penderitaan): Kekalutan (pikiran) yang tidak pernah hilang, keletihan yang berkepanjangan dan penyesalan yang tiada akhirnya\". Iqra: “sadar dan ingatlah kita baca kisah nyata tentang kekelaman umat-umat para Nabi dulu di kitab-kitab agama, dan perihnya hati para Nabi-nabi, ketika menghadapi umatnya. Setelah kita lihat keadaan bangsa kita hari ini, apa kita baru mengerti ternyata Allah yang Maha Benar, atas Kuasa-Nya menenggelamkan dan memusnahkan sejumlah umat terdahulu itu... dalam sekejap .. musnah tanpa bekas”. “Maha benar Allah dengan segala Firman-Nya”. (*)

Kerajaan Ide

BY FNN Selasa, 01 November 2022 13:49:34 0

Perlu juga dibekali keahlian spesifik dengan wawasan generalis. Kurikulum pendidikan liberal arts perlu diberikan pada masa awal perkuliahan disusul dengan disiplin ilmu yang lebih spesifik pada tahap berikutnya. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia SAUDARAKU, dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan tinggi kita begitu menggandrungi “dunia fantasi”: meraih predikat world class university. Tanpa kejelasan apa maknanya; apa pendefinisi utama yang membuat suatu universitas bisa dikatakan world class? Pagi ini saya membaca buku Empire of Ideas: Creating the Modern University from Germany to America to China, karya William C. Kirby (2022). Ketidakjelasan pemahaman membuat universitas lebih fokus memenuhi kriteria yang diukur dalam sistem pe-ranking-an; melupakan keluasan misi Tridharma Pendidikan Tinggi. Sesungguhnya, pendefini utama “world class” itu tidak seragam. Terkait erat dengan filosofi dan misi. Otoritas China lebih tekankan aspek kontribusi pada kebajikan publik sebagai penentu utama suatu universitas itu kelas dunia. Otoritas lain lebih tekankan peran universitas dalam inovasi. Ada pula yang menekankan sentralitas tradisi. Namun, apapun pendefinisi utamanya, impian world class itu pada akhirnya terpulang kepada kualitas tenaga akademik (faculty), mahasiswa, tata kelola (governance), dan keterlibatan internasional. Butuh tenaga akademik bermutu tinggi yang terus memproduksi berbagai riset. Untuk itu perlu wahana yang menjamin “kebebasan mengajar”, “kebebasan belajar”, dan “kebebasan meneliti” yang memerlukan semacam kontrak sosial implisit antara universitas dan masyarakat luas. Butuh kemampuan menarik mahasiswa berpotensi tinggi seraya merawat mutu lulusan secara produktif dan istimewa. Mahasiswa harus mampu menghubungkan keilmuan dengan realitas kehidupan. Perlu juga dibekali keahlian spesifik dengan wawasan generalis. Kurikulum pendidikan liberal arts perlu diberikan pada masa awal perkuliahan disusul dengan disiplin ilmu yang lebih spesifik pada tahap berikutnya. Butuh sistem tata kelola yang efektif dan fleksibel, disertai kepemimpinan yang kuat tapi kolegial. Maka, diperlukan derajat independensi dari campur tangan politik dalam urusan pemilihan dan pendidikan dengan sumberdaya yang memadai untuk melaksanakan visinya. Butuh ekosistem kondusif bagi pengembangan jaringan dan keterlibatan internasional. Guna internasionalisasi temuan lokal sambil menyerap temuan dan keahlian luar. Mampu memadukan cerlang budaya lokal dengan visi global. (*)

Kembali ke UUD 1945?

BY FNN Selasa, 01 November 2022 10:03:13 0

Persekolahan massal paksa sebagai instrumen teknokratik penyiapan buruh trampil, bukan instrumen pencerdasan kehidupan bangsa, adalah hambatan laten upaya kita kembali ke UUD ‘45. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts USULAN baru-baru ini oleh beberapa tokoh pergerakan, purnawirawan jenderal, dan para raja dan sultan Nusantara agar Presiden Jokowi menerbitkan Dekrit Presiden secara terkoordinasi untuk memberlakukan kembali UUD 1945 untuk menghadapi beberapa hambatan berikut. Hambatan pertama sekaligus terbesar adalah polarisasi yang tajam bangsa ini ke dalam kelompok “cebong” dan “kadrun”. Gita Wiryawan menyebut, kanker medsos yang menyebabkan keterbelahan parah ini. Bahkan para intelektual pun terbelah menjadi Jokowers dan oposannya. Bagi Jokowers, Jokowi adalah presiden dengan capaian reformasi paling spektakuler nyaris tanpa cacat, sambil menuding bahwa para oposannya adalah sisa-sisa Orde Baru yang ingin kembali berkuasa. Artinya, tidak ada urgensi sama sekali untuk kembali ke UUD ‘45. Lagi pula, parpol yang kini menguasai jagad politik nasional akan keberatan untuk melepas semua privileges yang dihadiahkan oleh UUD 2002. Hambatan kedua adalah luka lama yang hingga kini belum sembuh akibat kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melawan Anies Baswedan dalam Pilgub DKI 2017 silam. Hujan di hulu belum teduh, luka lama belum sembuh. Luka lama ini tidak cuma melahirkan polarisasi yang parah antara cebong dan kadrun, sekaligus melahirkan harapan bahwa ummat Islam punya peluang memenangkan Pilpres dalam arsitektur legal perpolitikan yang liberal kapitalistik ini. Mulyadi Tadampali mengatakan bahwa jagad politik saat ini dipenuhi para bandit politik yang logistiknya disokong oleh para taipan bandar politik, sementara Pemilu dikendalikan oleh para badut politik di MK, KPU, KPK, sampai POLRI. Bahkan bagi para die hard Jokower, skandal Ferdy Sambo sekalipun tidak membuktikan bahwa Jokowi meraih kemenangan politik karena dukungan Satgassus Merah Putih. Berbagai produk regulasi yang dimungkinkan oleh UUD 2002, termasuk UU IKN, yang berpihak bagi kepentingan pemodal besar asing maupun aseng, tidak dilihat sebagai maladministrasi publik. Hambatan ketiga adalah publik yang buta huruf politik karena cukup lama diposisikan sebagai jongos politik setelah menjadi jongos ekonomi sejak Orde Baru hingga hari ini. Depolitisasi masyarakat, dan pen-jongos-annya telah mendungukan masyarakat. Kemiskinan yang berlarut telah melahirkan budaya nriman yang mencengangkan. Ini sekaligus membuktikan bahwa pendidikan kita telah gagal total untuk menyediakan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Slogan Merdeka Belajar Kampus Merdeka membuka kenyataan bahwa bangsa ini sedang belajar merdeka. Persekolahan massal paksa sebagai instrumen teknokratik penyiapan buruh trampil, bukan instrumen pencerdasan kehidupan bangsa, adalah hambatan laten upaya kita kembali ke UUD ‘45. Jika kelahiran Orde Baru, lalu Orde Reformasi hanya peristiwa revolusi istana yang elitis, kali ini kita membutuhkan perubahan yang lebih substansial yang sesungguhnya diharapkan Soekarno dkk the founding figures sebagaimana telah dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuh dan penjelasannya. Kembali ke UUD 1945 sejatinya adalah Reproklamasi Kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini. Gunung Anyar, 1 Nopember 2022. (*)

Kate Victoria Lim Minta Jaksa Agung Dicopot dan Diproses Hukum Atas Dugaan KTP Palsu

BY FNN Senin, 31 Oktober 2022 21:18:44 0

Jakarta, FNN – Sejumlah pengacara dan elemen masyarakat kembali mengelar aksi di depan Kejaksaan Agung dan Istana Presiden bertujuan untuk menyatakan keberatan atas kejanggalan penahanan Alvin Lim yang berbanding terbalik dengan tidak diprosesnya dugaan KTP ganda milik Jaksa Agung Burhanudin yang ada 3 tahun lahir berbeda.  Kate Victoria Lim meminta kepada Presiden Joko Widodo agar bertindak tegas dan segera mencopot Jaksa Agung Burhanudin. \"Saya hanya ingin Presiden tegas dan jadi panglima hukum, ayah saya sudah buat aduan beserta bukti 3 data identitas berbeda diduga milik Jaksa Agung Burhanudin, namun tidak pernah ditindaklanjuti, karena Burhanudin atasan Jamwas. Mana mungkin bawahan periksa atasan. Saatnya Presiden Jokowi bertindak tegas,\" katanya. \"Masyarakat sedang dalam krisis hukum dimana kepercayaan kepada institusi Kejaksaan ada pada titik nadir karena banyak nya oknum aparat yang melawan hukum dan menindas masyarakat. Saatnya Presiden menunjukkan kewibawaan dan membenahi hukum di Indonesia selaku panglima tertinggi yang kami semua hormati,\" harap Kate, Senin (31/10/2022). Kate selama seminggu terakhir, sibuk membongkar terkait dugaan KTP palsu Jaksa Agung Burhanudin, baik di podcast Uya Kuya maupun di kanal Youtube Quotient TV dan UI Watch untuk memperoleh keadilan karena ayahnya malah ditahan atas dugaan ikut serta mengunakan KTP palsu. \"Sedangkan Jaksa Agung yang sudah dilaporkan malah tidak pernah di proses hukum. Mana asas \'equality before the law\' atau persamaan di muka hukum? Yang ada hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,\" tegasnya. Para advokat dan elemen masyarakat yang berunjuk rasa berjanji akan meggelar aksi mingguan hingga tuntutan mereka dipenuhi dan didengarkan pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, Advokat Alvin Lim ditahan secara janggal dan mendadak setelah selesai memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri. (mth/*)

Di Tengah Badai PHK, Jumlah Penduduk Produktif Meningkat, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tetapkan Prioritas

BY FNN Senin, 31 Oktober 2022 20:47:47 0

Jakarta, FNN – Gelombang PHK di sejumlah industri manufaktur, terutama tekstil, harus disikapi dengan sangat cermat oleh pemerintah. Apalagi ledakan bonus demografi, berupa meningkatnya jumlah penduduk usia produktif sudah di depan mata. Demikian ditegaskan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Senin (31/10/2022) di Jakarta.  Dikatakan LaNyalla, sudah seharusnya pemerintah menentukan skala prioritas. Jangan mengejar yang ingin, tetapi lakukan yang dibutuhkan. “Kalau keinginan pasti banyak. Termasuk mempercepat IKN, itu kan keinginan. Tetapi persoalan ketersediaan lapangan kerja usia produktif di semua wilayah ini harus jadi skala prioritas, di tengah badai PHK dimana-mana,” tukasnya.   Menurut LaNyalla, bonus demografi sebesar 114 juta jiwa usia produktif harus dikelola. Termasuk kualitas SDM-nya dengan memastikan mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. “Setelah itu salurannya kemana, itu juga harus dipikirkan,” imbuhnya.   Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, angka yang sangat besar ini merupakan anugerah dan kekuatan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, jumlah ini akan menjadi ancaman dan akan memberi dampak pada kompleksitas masalah sosial.  \"Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan adalah kualitas SDM, sehingga angkatan kerja mampu menangkap peluang, menempatkan diri dan juga mampu menjadi SDM yang terampil pada bidang-bidang yang sedang potensial berkembang,\" tutur LaNyalla.   Ketua Dewan Penasehat Kadin Jawa Timur itu menegaskan, jika tidak ada perimbangan dengan lapangan kerja yang cukup, maka sama dengan kita sedang menggali kuburan sendiri. “Karena pasti akan timbul persoalan yang lebih besar di kemudian hari,\" pungkas LaNyalla.  Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.  Kebijakan tersebut diambil untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang saat ini terjadi di Indonesia yang memiliki 70 persen penduduk berusia produktif dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 144 juta orang.   Namun di tengah pencanangan program tersebut, resesi dan inflasi ekonomi memaksa tingginya angka pemutusan hubungan kerja di beberapa sektor. (mth/*)

Bersama Anies Tanpa Indonesia Menangis

BY FNN Senin, 31 Oktober 2022 17:13:40 0

Telah menjadi milik seluruh anak bangsa, Anies memenuhi dahaga melepas kerinduan rakyat akan pemimpin sejati. Pemimpin yang respek, menghormati dan menghargai rakyatnya. Mampu merangkul perbedaan dari kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Terbukti telah bekerja nyata, bukan citra apalagi sekedar retorika. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI BAGAI lilin kecil di gelap malam-malam gulita. Redup lemah hampir-hampir tiada daya. Sesungguhnya walaupun sedikit kau berarti, bagi mata hati dalam buta meraba. Seperti itulah perumpamaan kehadiran Anies Baswedan, berjibaku melawan  kejahatan bersama dan kehancuran sistem. Bersama rakyat, Anies tertantang dan akan membuktikan, bagaimana layaknya dan sebenarnya bernegara. Anies hanya sebagai Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi manfaatnya terasa ke seluruh Indonesia. Bukan hanya kebijakan pembangunannya yang memang tak mampu mencapai ke pelosok nusantara. Bukan juga kewenangannya yang memang terbatas ruang dan waktu, tidak mengalir hingga ke daerah-daerah terpencil. Namun, kerja nyata dan prestasinya membuat decak kagum setiap mata yang melihat dan setiap telinga yang mendengarnya. Kabar-kabar keberhasilannya tersebar dari mulut ke mulut, menelusuri negeri dari Sabang hingga Merauke. Ruang media sosial tak pernah sepi membicarakan pesonanya, seluruh jemari bergerak mengutip dan menyebarkan asa kebaikan negeri dalam personalnya. Bagai hujan sehari menghapus kemarau panjang setahun, begitulah wujud kehadiran Anies usai mengemban amanat sebagai Gubernur Jakarta yang eksistensinya semakin didamba. Warga Jakarta terasa puas dan semangat menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasinya. Kemajuan kotanya dan kebahagiaan warganya, seakan ingin ditularkannya ke seantero negeri, tak cukup berhenti hanya sampai di Jakarta. Rakyat antusias mengabarkannya, menyebarkan kebaikan figur pemimpin yang sederhana dan bersahaja, namun gilang-gemilang karyanya. Letih berurai keringat, darah, dan nyawa, rakyat begitu peluh merindukan figur pemimpin yang melindungi dan melayani. Terlalu lama makan janji dan kenyang dengan mimpi-mimpi. Rakyat begitu menderita karena didera hidup dalam tekanan dan rutin dieksploitasi. Bukan kejujuran yang memandu, namun kebohongan yang beraksi saban hari. Bukan pemimpin yang mengayomi, negeri semakun ironi karena kiprah pejabat dan politisi tanpa nurani. Krisis kepemimpinan, seperti tanpa pemerintahan dan cenderung menjadi negara gagal. Fakta dan realitas itulah yang telah lama dirasakan rakyat. Tahun-tahun panjang penuh nestapa, rakyat banyak menanggung beban dari dosa-dosa kalangan durjana pengelola negara. Harapan terbesit dari suasana Jakarta. Meninggalkan jejak pemimpin yang bijak dan berwibawa. Cerdas, bersih, dan santun, menyalip maraknya isu, intrik, dan fitnah. Kesalehan sosialnya mampu menepis badai sikap kebencian dan permusuhan. Ia tak punya waktu untuk meladeni suara nyinyir dan julid. Ia dituntun oleh semangat menunaikan amanah, dan totalitas pengabdian diri untuk negeri. Dikenal, dibela, dan dicintai, begitulah pemilik nama lengkap Anies Rasyid Baswedan mendapat perlakuan rakyat.  Telah menjadi milik seluruh anak bangsa, Anies memenuhi dahaga melepas kerinduan rakyat akan pemimpin sejati. Pemimpin yang respek, menghormati dan menghargai rakyatnya. Mampu merangkul perbedaan dari kebhinnekaan dan kemajemukan bangsa. Terbukti telah bekerja nyata, bukan citra apalagi sekedar retorika. Memang tak terbantahkan dan sudah menjadi rahasia umum. Bahwa Negara sejahtera, di mana kemakmuran dan keadilan bukan hal mudah, tetapi juga bukan mimpi. Kehadiran Anies dan karyanya, secara perlahan namun pasti menuntun rakyat mewujudkan keinginan para “the founding fathers” dan cita-cita proklamasi kemerdekaan itu. Anies yang rendah hati, juga Anies yang berbudi pekerti dan dengan segudang prestasi. Berangkat dari Jakarta menjejaki seluruh negeri, siap menghapuskan derita setiap anak bangsa. Terimakasih Jakarta dan kini Indonesia memanggil, terasa tepat ditujukan ke Anies. Sepertinya rakyat boleh bangga dan berbesar hati karena boleh jadi pada waktunya, bersama Anies tanpa Indonesia menangis. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 31 Oktober 2022/5 Rabi\'ul Akhir. (*)

Darah Segar Muhammadiyah Itu Proporsional

BY FNN Senin, 31 Oktober 2022 16:08:57 0

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan da\'wah dan gerakan tajdid adalah organisasi yang dilahirkan untuk siap menghadapi hal-hal tersebut di atas. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan MANTAN Ketum PP Muhammadiyah Prof DR Dien Syamsuddin menyampaikan pandangan segar tentang darah segar di Muhammadiyah. Agenda Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta tanggal 18-20 Nopember 2022 di samping penyampaian jawaban atas tanggapan peserta Muktamar yang dikemukakan secara daring pada 5 Nopember 2022 juga fokus terhadap pemilihan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Melalui Sidang Tanwir pada 18 Nopember 2022, 94 calon yang dinyatakan telah memenuhi syarat akan dipilih dan ditetapkan menjadi 39 calon tetap. Selanjutnya, 39 calon ini yang akan dipilih oleh seluruh peserta Muktamar menjadi 13 anggota PP Muhammadiyah. Ketua Umum dan Sekretaris Umum dimusyawarahkan oleh 13 Pimpinan terpilih. Inilah Demokrasi berbasis musyawarah yang berlaku di lingkungan Muhammadiyah. Kolektif kolegial menjadi prinsip kepemimpinan yang dijalankannya. Buya Anwar Abbas, salah seorang Ketua PP Muhammadiyah menyambut konstruktif ungkapan Prof Dien tentang darah segar tersebut. Tekanannya pada kriteria komitmen dan pemahaman nilai Al Qur\'an dan As Sunnah. Di samping segar menurutnya harus memiliki idealisme dan integritas. Mampu menghadapi tantangan perubahan di tingkat lokal, nasional maupun global. Muhammadiyah tentu memiliki sumber daya insani yang cukup untuk itu. Darah segar yang ideal adalah proporsional. Jika 13 anggota PP yang akan dipilih dan terpilih komposisi 7 personal lama dan 6 yang baru maka hal itu sudah cukup bagus. Apalagi kalau terbalik. Ada nuansa keberlanjutan dan perubahan. Inilah makna dari penyegaran tersebut. Bukankah tiga anggota PP Muhammadiyah yang ada telah meninggal dunia dan itu harus tergantikan? Tiga ledakan besar (three explotions) yang harus diantisipasi Muhammadiyah ke depan. Pertama, jumlah penduduk yang semakin meningkat (population). Hal ini menuntut kualitas sumber daya insani yang siap untuk berkompetisi. Apalagi dalam peluang “bonus demografi”. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology). Kemampuan untuk melakukan healing dengan sarana iptek yang berkembang cepat science tell us how to heal and how to kill. Ketiga, pergeseran nilai dan relasi (changing ethics and norms, relationship between man and man, man and nature). Pemahaman Qur\'an dan Sunnah secara bayani, burhani dan irfani akan mampu mengantisipasi perubahan nilai tersebut. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan da\'wah dan gerakan tajdid adalah organisasi yang dilahirkan untuk siap menghadapi hal-hal tersebut di atas. Pandemi Covid 19 telah berhasil di antisipasi dan warga Muhammadiyah nampak bersemangat untuk mensukseskan dan menggembirakan Muktamar ke-48. Berjuta anggota akan hadir di Solo dengan bahagia. Untuk melanjutkan dan melakukan perubahan. Dalam rangka \"memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta\". Bandung, 31 Oktober 2022. (*)

Predator Politik Saling Menjegal

BY FNN Senin, 31 Oktober 2022 15:41:35 0

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi? PDIP memang “seksi”, bisa mengusulkan capres sendiri tanpa tergantung partai lainnya. PDIP bisa mengusung sendiri paslon Capres-Cawapres. Tapi, ketika tidak lagi sejalan dengan penguasa, maka keseksiannya bisa menjadi bumerang: target “dikudeta”. Tidak tanggung-tanggung, target penghancuran langsung diarahkan ke Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri, putri dan ibunya yang menjabat Ketua DPP dan Ketua Umum DPP PDIP. Sepertinya sikap politik PDIP dan Megawati bertentangan dengan keinginan para oligarki penguasa yang mau meneruskan status quo, akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Di lain pihak, Megawati tidak berkenan, alasannya belum menentukan capres: atau mau mendorong Puan? Perselisihan semakin keras dan terbuka. Pertama, Puan langsung jadi sasaran tembak. Sekelompok orang mengaku Sahabat GP 2024 meminta KPK periksa Puan dalam skandal E-KTP: ini permintaan wajar atau politis? Puan dianggap penghalang untuk bisa capreskan Ganjar? Sahabat GP 2024 meminta KPK harus segera memeriksa Puan Maharani, yang juga Ketua DPR dalam skandal E-KTP.  Semua nama yang disebut terpidana Setya Novanto termasuk Ganjar Pranowo sudah diperiksa KPK, namun sampai saat ini Puan belum diperiksa lembaga antirasuah itu.  “Kami dari Sahabat GP 2024 menyerahkan secara tertulis dalam bentuk surat meminta KPK agar segera memeriksa Puan dalam skandal E-KTP,” kata Yonpie anggota Sahabat GP 2024, dalam video yang beredar.  Yonpie mengatakan, KPK tidak boleh tebang pilih dalam kasus korupsi E-KTP.  “Jangan ada tebang pilih dan Puan belum pernah diperiksa KPK padahal dalam dakwaan Mantan Ketum Partai Golkar Setya Novanto nama Puan mencuat di Persidangan Tindak Pidana Korupsi E-KTP. Kasus korupsi E-KTP ini harus dibuka terang benderang hukum tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah,” ungkapnya.  Hampir semua nama yang disebut Setya Novanto dalam Sidang Tipikor sudah dipanggil KPK termasuk Ganjar Pranowo yang juga dinyatakan tidak cukup bukti dan clear dalam kasus korupsi E-KTP tersebut.  “Dikuatkan oleh kesaksian Novel Baswedan kala itu sebagai penyidik KPK menyebutkan Ganjar tidak termasuk dari orang yang mengembalikan hasil Korupsi E-KTP artinya Ganjar tidak terlibat dalam kasus tersebut,” paparnya. Sebelumnya, Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDIP, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan US$ 500.000.  Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018). “Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” kata Setya Novanto kepada majelis hakim.  Menurut Novanto, pada suatu waktu pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Made Oka Masagung datang ke rumahnya. Ia menyebut, saat itu Oka menyampaikan bahwa ia sudah menyerahkan uang kepada anggota DPR.  “Saya tanya pada waktu itu ‘Wah untuk siapa?’ Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf, karena ada juga saudara Andi di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 (dollar AS) dan untuk Pak Pramono 500.000 (dollar AS),” kata Novanto.  Saat majelis hakim mengonfirmasi ulang keterangan itu, Novanto menegaskan bahwa ia hanya mendengar soal penyerahan uang kepada anggota DPR itu dari Oka Masagung dan Andi Narogong. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga membantah pernyataan Novanto tersebut. Ia mengatakan, saat proyek e-KTP dijalankan, PDIP sebagai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain.  Sasaran kedua langsung mengarah ke jantung lawan, mematikan. Relawan Ganjar lainnya doakan Jokowi terpilih jadi Ketum PDIP. Artinya, Megawati akan dikudeta? Apakah akan ada “PDIP tandingan” dan Megawati tersingkir? Apakah tanda Trah Soekarno akan berakhir? Koalisi Aktivis dan Millennial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (KAMI-Ganjar) bakal menggelar doa, zikir dan istigasah agar Gubernur Jawa Tengah itu bisa menjadi Capres dan terpilih menjadi Presiden RI. Selain itu, mereka juga bakal mendoakan agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024. “Sebagai bangsa yang percaya terhadap Tuhan dan Pancasilais, segala usaha dan upaya yang akan kami lakukan harus diawali dengan doa dan harapan agar mendapat Ridho dan rahmat Allah SWT. Apalagi menetapkan calon pemimpin bangsa ini ke depan,\" ungkap Koordinator KAMI-Ganjar, Joko Priyoski dalam keterangan tertulis pada Rabu, 26 Oktober 2022 lalu. Ia menambahkan, KAMI-Ganjar bukan sekadar organisasi relawan biasa. Organisasi itu telah terstruktur dan diklaim tersebar di seluruh Indonesia. “Kami akan adakan acara sakral ini di seluruh Indonesia menurut ajaran Islam. Agar nanti kerja-kerja politik, bisa dimenangkan oleh Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI. Lalu, agar Pak Jokowi paska tidak menjadi presiden lagi di 2024 bisa menjadi Ketum PDIP periode 2024-2029,” kata pria yang akrab disapa Jojo itu. Mengapa KAMI-Ganjar yakin Jokowi dapat dipilih menjadi Ketum PDIP pada kongres mendatang? KAMI-Ganjar yakin Jokowi bisa terpilih menjadi ketum karena PDIP bukan partai kerajaan Presiden Jokowi dan Megawati tiba di Rakernas PDIP, Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. (dok. PDIP) Menurut Jojo, Jokowi berpeluang untuk memimpin PDIP pada 2024. Sebab, partai berlambang banteng hitam dan moncong putih itu adalah partai demokrasi. Fatsunnya PDIP, kata dia, bukan partai kerajaan. “Maka, kami berharap Pak Jokowi mau dan bisa terpilih kelak menjadi ketum ketika Kongres PDIP tahun 2024 nanti,” kata pria yang mengaku juga adalah aktivis 98 itu, seperti dilansir IDN Times. Ia mengaku yakin bila PDIP dipimpin oleh Jokowi dan Ganjar terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 maka itu akan berimbas semua program Nawacita Jokowi yang sudah dirintis dan telah direalisasikan bisa tetap dipertahankan. Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah? PDIP sudah terpecah: semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi? Atau Megawati akan melawan, dan balik “kudeta” Jokowi melalui parlemen, seperti kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berhasil dijatuhkan? Apakah Megawati masih mampu? (*)

Haedar Nasir Versus LD-PBNU Dalam Merespon Program Deradikalisasi Rezim Joko Widodo

BY FNN Senin, 31 Oktober 2022 11:52:07 0

Betapa tolerannya umat Islam Indonesia, dengan adanya fakta telanjang, bahwa ada segelintir etnis lain dan beragama lain, atau minoritas etnik dan minoritas agama tapi bisa menguasai 50% (mayoritas) aset nasional negeri ini. Oleh: Budi Nurastowo Bintriman, Pengamat Sosial Politik BARU-baru ini, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (LD-PBNU) mengadakan Rakernas. Tentu ada beberapa tema yang dibahas di dalamnya. Namun ada satu hal yang menarik perhatian publik, yaitu respon NU terhadap fenomena intoleransi, ektremisme, radikalisme, dan terorisme. Isu-isu tersebut juga menjadi perhatian bagi Haedar Nasir. Perhatiannya tersebut berwujud dalam pidato pengukuhan profesornya dalam bidang sosiologi. Ia memberi judul “Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi”. Antara LD-PBNU dengan Haedar Nasir ternyata banyak perbedaan, bahkan pertentangan. Maka perbedaan dan pertentangan tersebut menjadi sangat menarik pula untuk diangkat ke publik. Semoga tulisan ini mendewasakan, mencerdaskan, dan mencerahkan bangsa ini, dan umat Islam ini. Atas rumusan-rumusan yang terpublikasi (yaitu: ekstremisme, radikalisme, dan terorisme) yang hendak diberantas, tampak nyata terasa, bahwa LD-PBNU lebih fokus menyasar ke Islam. Ini bisa dirunut dengan istilah-istilah yang dimunculkan, seperti: wahabi, takfiri, tuduhan bid\'ah, hijrah fest ataupun hijab fest. Ditambah lagi, LD-PBNU merujuk pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD, bahwa ajaran wahabi sama sekali tidak cocok dengan corak, kultur, dan karakter umat Islam Indonesia. Dan ,Said Aqil Siraj menyatakan bahwa ajaran wahabi adalah pintu masuk terorisme di Indonesia. Sementara bagi Haedar, fenomena intoleran, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme mempunyai spektrum universal. Artinya, semua ajaran entah itu agama, kepercayaan, filsafat dan lain sebagainya mempunyai peluang yang sama untuk terhinggapi penyimpangan-penyimpangan tersebut. Itu bukan melulu ada dalam Islam saja. Di sini tampak jelas, bahwa LD-PBNU terlalu menyederhanakan persoalan. Akibatnya bisa terjadi distorsi yang justeru menyesatkan masyarakat. Haedar mengistilahkannya justeru terjadi “bias islamophobia”. Kemudian LD-PBNU mengusulkan pada pemerintah agar lebih menggencarkan lagi program deradikalisasi dengan istilah Da\'i Kamtibmas dan Satgas Da\'i Maritim. Dan, ke sini-sininya, LD-PBNU menawarkan kerjasama NU-Polri untuk program deradikalisasi pemerintah. Istilah “Da\'i Kamtibmas” dan “Satgas Da\'i Maritim” sangat berbau pendekatan keamanan-militeristik. Maka itu seolah mengkonfirmasi apa yang ditengarai oleh Haedar Nasir. Cara-cara rezim Joko Widodo dalam menghadapi isu intoleran, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme masih sama dengan cara-cara rezim Orla dan Orba, yaitu dengan pendekatan keamanan-militeristik. Haedar mengkhawatirkan bahwa kekerasan yang dihadapi dengan kekerasan justeru akan melahirkan kekerasan baru tanpa berkesudahan. Ini terbukti dengan sangat terang-benderang, bahwa fenomena intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme tak pernah tuntas, tak pernah ada kejelasan, dan justeru semakin samar serta misterius. Makanya Haedar malah menengara bahwa sebenarnya persoalan intoleransi, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme itu sangat erat kaitannya dengan konspirasi global. Menurutnya semua itu pasti ada backing-nya, ada sponsor dan dana besar di belakangnya. Kekuatan global itu bermain dan berkelindan dengan kekuatan domestik. Tujuannya tentu untuk menangguk keuntungan besar-besaran material dari bumi Indonesia. Parahnya, Haedar menengarai, bahwa program deradikalisasi yang bias Islamophobia itu memang justru untuk terus diproduksi meskipun sejatinya obyeknya itu sendiri tak ada. Sebab program ini beraroma proyek. Maka pihak-pihak yang mudah goyah terhadap godaan rupiah pasti menjadi pendukung program tersebut. Menurut Haedar, rezim Joko Widodo yang menerapkan program deradikalisasi (beraroma islamophobia) sejatinya sedang merugikan bangsa sendiri, wabil khusus merugikan umat Islam. Maka Haedar mengajukan konsep “Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan dalam Perspektif Sosiologi”. Konsep yang nir kekerasan. Ini sejalan dengan nilai kasih-sayang yang ada pada semua agama yang ada di Indonesia. Karena bangsa Indonesia sudah teruji sebagai bangsa yang memiliki sifat adaptif dan akukturatif. Contoh ekstremnya adalah penerimaan bangsa ini terhadap agama Katholik atau Protestan yang menjadi agama kaum penjajah. Satu fakta lagi yang bisa diungkap untuk mengkonfirmasi analisis Haedar betapa baiknya dan betapa tolerannya bangsa Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam. Betapa tolerannya umat Islam Indonesia, dengan adanya fakta telanjang, bahwa ada segelintir etnis lain dan beragama lain, atau minoritas etnik dan minoritas agama tapi bisa menguasai 50% (mayoritas) aset nasional negeri ini. Untuk itu, kita tidak boleh lelah mendorong moderasi atau sikap tawasuth! Kita musti terus menyadarkan pihak-pihak yang menggelorakan program deradikalisasi yang beraroma islamophobia! Konsep deradikalisasi yang dilahirkan dari Barat. Yaitu bangsa Barat yang daam sejarah panjangnya (ratusan tahun) kotor oleh lumuran darah kekejian dan kedzaliman (sejak era merkantilisme hingga detik ini). Wallahu a\'lam bishshawwab... (*)

Anies itu Fakta, Bukan Citra

BY FNN Senin, 31 Oktober 2022 11:23:10 0

Menjual sesuatu yang menarik dan menggoda tapi sejatinya penuh kepalsuan. Berbeda dengan figur Anies yang asli dan genuin, figurnya merupakan fakta bukan citra. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI TOPENG itu tidak hanya untuk menutupi wajah. Topeng juga bisa dipakai menggelapkan jiwa dan raga. Etika dan moralitas menguap, terbang terusir oleh kepalsuan diri. Seluruh tubuh dan ruhnya, tenggelam oleh pesona dan kemolekan citra. Semu memang, meski terlihat indah sesaat. Tidak sekedar tanpa integritas, hadirnya juga tanpa kemanusiaan yang hakiki. Angin kebencian dan permusuhan terus menggelayuti kiprah Anies Baswedan sebagai pemimpin yang terus “flowering”. Seakan tidak pernah surut dari gelombang dendam sosial dan politik. Anies tetap bersahaja dan bergeming melewati badai isu, intrik dan fitnah yang ingin membunuh karakter kepemimpinannya. Prestasinya diabaikan, penghargaannya tak dinilai, begitulah upaya menjegal Anies dibawa sampai ke kedengkian hati oleh lawan-lawan politiknya. Amarah dan dengan disertai perilaku jahat yang kuat korelasinya dengan kekuasaan, tak pernah sepi dari perjalanan karir Anies. Asal bukan Anies dan kalau perlu Anies harus disingkirkan dari dinamika politik, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi pada Pilpres 2024. Namun sayang sungguh sayang, upaya setengah mati dari konspirasi untuk  menyingkirkan Anies tak pernah berbuah manis. Selalu kegagalan dan jalan buntu menjungkalkan Anies yang dijumpai lawan politik, para pelaku tabiat buruk manusia yang berkolaborasi dengan setan. Menjadi budak kapitalis dan kacung komunis, gerombolan lingkaran dan sub koordinat rezim tersebut dengan segala cara ingin menjatuhkan Anies. Sebuah hawa nafsu jahat berbentuk sistem dengan sekumpulan orang, yang tidak ingin Anies tampil sebagai pemimpin yang mencerahkan bagi rakyat, negara dan bangsa serta agama. Kenapa upaya membegal Anies dengan pelbagai cara keji dan berbiaya mahal itu tak kunjung berhasil? Jawabannya sederhana, selain didukung rakyat, Anies selalu tampil apa adanya. Dengan kesederhanaan, ketulusan dan kejujuran dalam bertugas mengemban amanat rakyat. Tentu saja dengan kerja keras dan kerja cerdas, yang dibekali qua intelektual dan qua ideologi. Sikap rendah hati, terbuka dan egaliter juga menjadi penguat behavior cerdas dan santun yang dimiliki Anies. Kenyataan-kenyataan itu yang tak terbantahkan dan tak bisa dimanipulasi, oleh anasir kekuatan apapun yang tak ingin perubahan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Anies. Dengan tidak mengecilkan dan “under estimate”, kebanyakan sosok pemimpin lain yang ikut memeriahkan kontestasi capres ini, memang tak bisa ditutup-tutupi dan tidak bisa disembunyikan oleh para politisi dan pejabat kompetitor Anies. Karena, kebanyakan sudah tersandera, bahkan hampir semuanya terbelenggu dalam dosa politik dan catatan hitam sejarah. Ada yang terlibat skandal korupsi E-KTP, kasus Semen Mendem, tragedi Wadas hingga kejahatan terhadap perusakan lingkungan dan komunitas. Mirisnya lagi, bakal capres-capres mentereng dan penuh gaya itu, ternyata juga sering terlibat dalam pembajakan kostitusi, hingga berhubungan gelap dengan korporasi hitam dan mafia, serta pelbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Betapapun populer dan eksentriknya bertingkah, bakal capres-capres yang sangat bergantung pada oligarki itu, sudah menjadi kartu mati di mata rakyat. Betapapun uang berlimpah dan fasilitas menggiurkan miliknya berupaya membeli demokrasi. Mengapa hal itu terjadi dan mengemuka untuk menelanjangi pemimpin yang cenderung disebut boneka atau wayang kekuasaan? Penilaiannya juga tidak terlalu rumit, mereka itu pemimpin palsu, pemimpin yang lahir dari demokrasi kapitalistik dan transaksional. Mereka yang membeli jabatan dengan uangnya tersebut, kemudian menghisap  kekayaaan negara sebesar-besarnya dengan menggunakan kekuasaannya itu. Uang untuk membeli dan membangun pencitraan itu sesungguhnya bertolak-belakang dengan realitas dirinya. Harta dan kewenangannya tersebut mungkin bisa menjadi bengkel yang dapat memperbaiki rupanya, tapi tak akan mampu mengobati dan menyembuhkan penyakit pikiran dan hatinya. Tetap menjadi virus berbahaya bagi demokrasi yang sehat, karena orientasi jahat dan distorsi tersebut adalah kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Bagus kemasannya, sangat buruk isinya, begitulah karakter beberapa bacapres yang tidak ada dalam figur Anies. Sekali lagi, isi lebih penting dan utama daripada kemasannya. Karena isi akan menemukan bentuknya, sebaliknya kemasan yang akan mencari bentuknya. Tidak ada kemasan tanpa isinya. Tak sekedar baik di luar, namun bobrok di dalamnya. Menjual sesuatu yang menarik dan menggoda tapi sejatinya penuh kepalsuan. Berbeda dengan figur Anies yang asli dan genuin, figurnya merupakan fakta bukan citra. Kepribadian Anies yang otentik, yang memiliki karakter dan integritas, jauh dari pencitraan. Ya, bukan pencitraan yang selama ini bertebaran dalam wujud banyak pemimpin penuh janji dan segudang kebohongan. Keji pula. Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 31 Oktober 2022/5 Rabi\'ul akhir 1444 H. (*)

Jokowi Mundur, Indonesia Maju

BY FNN Senin, 31 Oktober 2022 10:18:38 0

Kalau saja republik ini ingin tetap ada dan tercatat di peta dunia, seperti melalui “poin of no return” yang harus berani menghadapi perjuangan dan resiko apapun untuk Indonesia yang lebih baik. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI INDONESIA sepertinya sedang dipimpin oleh “gerombolan bromocorah”. Sekelompok manusia bermental korup juga bengis, bergabung dengan penjahat perampok harta negara dan pembunuh rakyat. Tak ketinggalan, perilaku seks bebas dan menyimpang ikut mewarnai pentas panggung politik para bajingan berdasi yang sering berdalih atas nama rakyat dan konstitusi. Semua kejahatan kemanusiaan itu begitu sempurna, seakan menggantikan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Ini bukan soal konstitusional atau inkonstitusional. Ini juga bukan soal sesuai masa jabatannya atau berhenti di tengah jalan. Ini menyangkut keselamatan dan masa depan NKRI. Tidak perlu menunggu sampai dua tahun, langkah-langkah preventif mutlak dilakukan agar republik ini tidak semakin hancur. Situasi dan kondisi negara ini sudah sama dengan penyakit yang kronis dan akut. Sistem ketatanegaraan yang semakin amburadul berbarengan dengan perilaku menyimpang para aparatur pemerintahan. Bukan sekedar distorsi kekuasaan, rezim semakin terang-benderang melakukan kejahatan terstruktur dan sistematik. Negara ini tidak boleh kalah oleh segelintir penghianat bangsa. Rakyat harus bangkit, melawan dan menyelamatkan Indonesia tercinta berapa pun besar dan mahalnya perjuangan tersebut. Bangsa Indonesia sejak dalam kepemimpinan hampir dua periode Jokowi, semakin mengalami kerusakan. Kecenderungan negara gagal sudah semakin terasa ketika kebohongan demi kebohongan terbukti dalam mengurus negara. Bukan hanya tak terbukti dalam mewujudkan janji kampanye ketika pilpres,  pemerintah lebih parah lagi, banyak menghasilkan kebijakan yang membuat rakyat sengsara dan menderita. Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik hanya berbuah kekuasaan yang korup, tiran dan menindas. Tak ada lagi tempat bagi akal sehat, nurani, dan budi pekerti. Tak ada lagi sedikitpun celah bagi etika dan moralitas. Tak boleh ada keleluasaan untuk tumbuhnya kemanusiaan dan Ketuhanan. Kekacauan penyelenggaraan negara yang diselimuti dengan pelbagai kejahatan kemanusiaan. Bukan saja mengubur keyakinan rakyat terhadap keberadaan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Kebanyakan Pejabat dan sebagian besar pemimpin berubah menjadi psikopat politik yang karena orientasi materi, menghalalkan segala cara hanya untuk memenuhi dan memuaskan syahwat dunia. Rakyat menjadi terbelah, sebagian terpinggirkan dan frustasi, sebagian lagi mengikuti jalan sesat setan berwujud aparat negara. Banyak yang terus mengambil sikap kritis dan kesadaran perlawanan, namun tidak sedikit yang menghamba pada kekuasaan. Sudah banyak korban yang berjatuhan, teraniaya, dan bahkan menemui kematian karena konsisten menegakkan kebenaran dan keadilan. Begitupun ada yang mengambil posisi aman, menjilat dan ikut menikmati kue kekuasaan meski tenggelam dalam kemunafikan. Dengan krisis kepemimpinan seiring krisis moral yang berdampak pada krisis multidimensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia juga telah mengalami kehancuran nyaris di semua aspek. Kebudayaan kapitalistik yang hedon telah membuat rakyat tercerabut dari akar nilai-nilai spiritual dan religi. Keinginan mencari kesenangan hidup dan mengabaikan prinsip-prinsip ahlakul kharimah, membuat hampir seluruh rakyat Indonesia hanya menjadi bangsa yang sekedar beragama tetapi tak Bertuhan. Kebohongan demi kebohongan, fitnah keji dan pembunuhan sudah menjadi pemandangan biasa dalam pergaulan sosial dan interaksi kebangsaan. Rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan rezim boneka dan aparat monster tersebut, layaknya populasi penduduk yang primitif dan barbar yang hidup di dalam era modern. Sejak rezim Jokowi memimpin, Indonesia menjadi negara terbelakang, bahkan tertinggal 100 tahun dari negara yang hanya ada di kawasan Asia Tenggara. Pembelahan sosial telah menimbulkan luka dalam dan sulit disembuhkan bagi persatuan dan kesatuan nasional. Kehidupan ekonomi dan politik yang membuat kehidupan rakyat dibebani oleh utang dan krisis keuangan, membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa kuli di atas bangsa kuli. Begitu pula dengan kedaulatan negara, harga diri, kehormatan serta martabat bangsa yang semakin terpuruk. Indonesia menjadi sempurna menuju negara gagal, ketika ditambah sistem pertahanan dan keamanan menjadi begitu sangat lemah. Hal ini terbukti bukan hanya pada ranah sosial, ekonomi, dan politik, dalam penguasaan persenjataan konvensional dan biologis, militer Indonesia masih tergolong memiliki alutsista yang secara kualitatif dan kuantitatif masih jauh dari standar dan belum mampu menjamin keselamatan dan kesinambungan eksistensi NKRI. Pandemi Covid-19 beserta kontroversi dan eksesnya menjadi bukti yang tak terbantahkan, betapa rapuhnya Indonesia dalam skala lokal dan terlebih lagi global. Rasanya, ini bukan sekedar subyektifitas dalam melihat fenomena mirisnya Indonesia, yang sejatinya negara besar dan kaya. Republik yang sarat historis dan ideologis serta mumpuni menjadi bangsa pemimpin dan disegani di dunia, namun apa daya, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Rezim Jokowi, sebuah komunitas politik dengan pemimpin boneka didampingi birokrat hipokrit dan badut-badut buzzer yang konyol ini, Indonesia nyaris tenggelam oleh perilaku menyimpang dari kekuasaan rezim Jokowi yang tak ubahnya bagai penjahat berkedok aparatur negara dan dilindungi konstitusi. Sebuah entitas politik pemerintahan yang sanggup menerkam, mengoyak, dan mencabik-cabik Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Pada akhirnya tak ada pilihan lain lagi, yang terbaik bagi keselamatan rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Kalau saja republik ini ingin tetap ada dan tercatat di peta dunia, seperti melalui “poin of no return” yang harus berani menghadapi perjuangan dan resiko apapun untuk Indonesia yang lebih baik. Maka menjadi keharusan yang wajib dilaksanakan, bahwasanya saatnya Jokowi mundur sehingga menjadikan Indonesia maju. Dari catatan pinggiran labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 30 Oktober 2022/4 Rabi\'ul Akhir 1444 H. (*)

Berpikir Tentang IKN Presiden Jokowi

BY FNN Senin, 31 Oktober 2022 09:22:07 0

Pemerintah masih sempat menghapus subsidi. Dan, menghilangkan BBM jenis premium. Konon, awal November 2022, harga BBM akan dinaikan lagi. Dapat  dipastikan, harga-harga akan naik lagi. Rakyat semakin tercekik lagi. Oleh: Syafril Sjofyan, Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 LAMA saya berpikir. Merenung. Tentang hati seorang Presiden. Joko Widodo. Seperti apa, perhatiannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan pada kondisi kelam. Namun yang tergambarkan dalam benak pikiran saya ini hanyalah keberpihakannya kepada pemilik modal, investor (Asing). Bahkan, sangat terkesan keberpihakannya “hanya” kepada dirinya sendiri. Betapa tidak. Ketika resesi ekonomi 2023 sudah di depan mata, krisis yang menghantui dengan ancaman kebangkrutan dan kehidupan kelam, yang akan diderita semua pihak, Presiden Jokowi terkesan abai. Dalih yang disampaikan selalu ini sebagai dampak Covid-19. Dampak perang Ukraina-Rusia yang berkepanjangan. Dampak perang dagang USA – RRC yang berlangsung sejak lama sampai sekarang. Dampak krisis pangan global. Yang sudah diderita rakyat Indonesia. Kenaikan harga BBM juga berdampak pada kenaikan harga semua kebutuhan. Akibat PHK dan bangkrutnya UMKM ketika dua tahun Covid-19 itu, belum sembuh benar. Sekarang sudah terjadi lagi PHK ratusan ribu karyawan di berbagai Perusahaan padat karya. Karena order dibatalkan buyer. Tidak ada lagi order baru dari buyer. Sebab, kemampuan beli para buyer drastis anjlog karena krisis ekonomi global. Jokowi tetap “ngotot” perihal mimpinya. Yakni, pada akhir masa jabatannya HUT Proklamasi 2024 harus di IKN (Ibu Kota Negara) baru di Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur. Apapun “caranya”. Bahwa tindakan Presiden Jokowi hanya satu, mewujudkan mimpi pribadinya. Tak peduli apapun yang akan terjadi. Menggerogoti APBN yang sudah bolong-bolong. Pembayaran utang dengan utang lagi. Sepertinya Jokowi “tidak peduli” dengan krisis ekonomi yang melanda. Presiden Jokowi cukup berkata bahwa 2023 krisis terjadi. Indonesia akan kelam. Titik. Meski anomali dari krisis kelam, Jokowi ternyata malah “menjual” secara obral dan “banting harga” penggunaan lahan dan pembangunan IKN Nusantara itu. Sangat terkesan, IKN tersebut ke depannya akan “jadi jajahan” para pemilik modal dengan segala fasilitas yang sangat memanjakan dan menggiurkan bagi para investor. Sebegitunya Jokowi hanya untuk mewujudkan mimpinya. Dalam kondisi “kelam” katanya, tetap Keukeuh (Bahasa Sunda: “bandel/keras kepala”). Ungkapan ini pernah disampaikan Setya Novanto (mantan Ketua DPR, dan mantan Ketua Golkar yang menjadi pesakitan KPK) tentang sosok Jokowi. Delapan tahun berkuasa Presiden Jokowi punya hobi “lempar-lempar” hadiah kepada rakyatnya. Sampai sekarang tidak pernah berubah. Tidak ada orang terdekat yang mampu mencegahnya. Jokowi bagai “sinterklas” bagi-bagi amplop pada setiap kunjungannya. Sebagai Presiden melibatkan diri dalam kegiatan teknis secara langsung  membagikan BLT. Bagi sebagian kalangan rakyat miskin, Presiden Jokowi itu baik. Menghadapi “keadaan kelam” karena krisis ekonomi “tidak terlihat” empatinya  terhadap penderitaan yang akan dihadapi rakyatnya. Tugasnya sebagai kepala pemerintahan meningkatkan kesejahteraan sekurang-kurangnya menjaga agar kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh tetap bisa bertahan meski dalam kondisi sulit, Sepertinya abai. Padahal menurut para ekonom, akibat krisis ekonomi, recovery cukup lama dan diperkirakan 5 tahunan. Sebagai Presiden, Jokowi “belum pernah” menyampaikan “kiat-kiat” apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan oleh rakyatnya. Kiat kepada Kepala Rumah Tangga, para UMKM, dan para Pengusaha besar yang tengah melakukan PHK besar-besaran. Begitu juga kiat dari Presiden untuk para pejabat pusat dan daerah dalam menghadapi “kekelaman” tersebut. Presiden Jokowi lebih “asyik masyuk” sendiri untuk mewujudkan mimpi, beristana baru di IKN. Sebenarnya tulisan ini sudah saya tulis dua hari lalu. Belum saya kirimkan ke media. Sebab masih berpikir keras. Apa yang ada di benak Presiden. Terutama dalam menghadapi kelamnya kondisi ekonomi. Saya tunggu kiat dari Jokowi dalam menghadapi kekelaman, tidak ketemu juga. Karena memang tidak ada. Sementara investor dimanjakan dengan berbagai kemudahan di IKN. Pemerintah masih sempat menghapus subsidi. Dan, menghilangkan BBM jenis premium. Konon, awal November 2022, harga BBM akan dinaikan lagi. Dapat  dipastikan, harga-harga akan naik lagi. Rakyat semakin tercekik lagi. Keberpihakan Presiden Jokowi “berlebih” kepada pemilik modal dan mimpinya. Bukan kepada rakyatnya. Si miskin cukup disuap dengan BLT dan lemparan hadiah. Mengenaskan. Eling Pak Presiden. Bahwa kekelaman akan terjadi. Itu kata Bapak Presiden sendiri, bukan saya atau rakyat, lho?! Bandung, 30 Oktober 2022. (*)

Kader Pemuda Pancasila Jawa Timur Satu Suara Dukung LaNyalla Presiden 2024

BY FNN Senin, 31 Oktober 2022 01:40:47 0

Surabaya, FNN – Forum Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Jawa Timur mendukung Ketua Umum Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai Presiden 2024, Minggu (30/10/2022), di Surabaya. Rakerwil 2022 MPW Pemuda Pancasila yang digelar di Graha Kadin Jawa Timur, dihadiri oleh seluruh pengurus MPW Pemuda Pancasila Jatim dan pengurus inti dari 38 Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila di seluruh Jatim. Ketua Harian MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menegaskan dukungan kepada LaNyalla sebagai Presiden 2024 ini adalah bentuk dukungan konkrit MPW dan MPC kepada kader yang dianggap memiliki kapabilitas dan loyalitas terhadap organisasi. \"Kami memandang Pak LaNyalla adalah kader yang sudah puluhan tahun di Pemuda Pancasila. Beliau berkeringat, baik itu material maupun moril memperjuangkan dan menjalankan Pemuda Pancasila. Gagasan-gagasan beliau tentang kebangsaan serta kedaulatan rakyat di Indonesia sangat baik, utamanya dalam hal ajakan untuk kembali ke Pancasila dan kedaulatan ekonomi Indonesia,\" tegasnya. LaNyalla, lanjut Adik, berupaya mengembalikan marwah UUD 45 dan menata kembali kedaulatan rakyat Indonesia. Bahkan ia berkeliling Indonesia, termasuk keliling kampus untuk menyuarakan hal tersebut. Adik menilai, ide-ide yang selama ini disuarakan dan menjadi konsen LaNyalla adalah ide yang sebenarnya harus dilakukan Indonesia, baik yang terkait dengan kembali ke UUD 45, terkait oligarki ataupun yang terkait dengan bagaimana mengatur Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia. \"Kita harus betul-betul berdaulat sebagai bangsa. Selama ini, kami belum merasakan bahwa negara ini betul-betul berdaulat terhadap sumber daya alam. Kita memiliki SDA yang sangat luas, tetapi bagaimana SDA bisa menyejahterakan rakyat, ini yang banyak disuarakan oleh Pak LaNyalla yang harus ditata secepatnya,\" kata Adik. Ia menegaskan, masyarakat harus tahu bahwa sebenarnya ide-ide LaNyalla adalah ide yang harus secepatnya diselesaikan oleh bangsa dan negara Indonesia. \"Dan kami di MPW akan support terus agar Indonesia bisa lebih berdaulat, Indonesia bisa lebih berjaya, sesuai dengan cita-cita kita 2050 Indonesia Emas. Kalau ini tidak dikerjakan secepatnya kita akan kehilangan momentum. Ini harus kita dukung dan kita lakukan bersama untuk menjaga kedaulatan rakyat,\" ungkap alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tersebut. Adik juga menegaskan, keputusan mendorong LaNyalla sebagai Presiden 2024 ini nanti akan kami bawa ke Rakernas menjadi salah satu usulan dari MPW Pemuda Pancasila Jatim. \"Terkait statemen dari Ketua Umum Pemuda Pancasila Pusat yang mendukung Anis sebagai Capres, MPW Jatim mempersilahkan saja, karena itu juga bukan keputusan di forum tingkat tertinggi organisasi,” tegas Adik. Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekjen Majelis Pengurus Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, M Ridwan, menyatakan keputusan dukungan terhadap salah satu kader yang mencalonkan sebagai Capres sebagai aspirasi di forum formal Rakerwil seperti ini adalah hal yang sah dilakukan. \"Itu sah-sah saja. Kalau ada kader Pemuda Pancasila yang dianggap mumpuni, kualifikasinya bisa dipertanggungjawabkan untuk dibuatkan aspirasi di forum formal organisasi seperti ini, saya pikir sah-sah saja,\" kata Ridwan. Ridwan juga menganggap LaNyalla adalah kader Pemuda Pancasila yang memiliki kapasitas yang sangat mumpuni dan teruji. Selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Jatim dan Ketua PSSI, ia juga sudah menjabat sebagai Ketua Umum MPW Pemuda Pancasila Jatim lebih dari satu periode dan sekarang memiliki posisi strategis sebagai Ketua DPD RI. \"Artinya wajar saja kader dan anggotanya memberikan dukungan kepada beliau untuk  mencalonkan diri sebagai Presiden di 2024. pemahaman tidak titik, statement itu. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Pemuda Pancasila wajib mendukung kadernya baik yang akan menuju legislatif, DPD, DPR RI, DPRD maupun Bupati dan Walikota, Gubernur bahkan Presiden. Itu harus didukung,\" pungkasnya. (mth/*)

Amandemen UUD 1945 Tak Lepas dari Kepentingan “Washington Consensus”

BY FNN Ahad, 30 Oktober 2022 14:18:54 0

Jakarta, FNN - Dalam Acara Syukuran Sumpah Pemuda di Jakarta, Sabtu, 29 Oktober 2022, ada pernyataan menarik dari Edwin Soekowati, Presidium Front Nasional Pancasila yang juga Ketua umum Aliansi Nasionalis Indonesia. Menurutnya, ada kepentingan global melalui Washington Concensus. Ada 10 program utama tapi yang terpenting program: liberalisasi ekonomi dunia atau pasar bebas (non proteksi), privatisasi BUMN, kesempatan yang sama antara investor asing dan lokal di suatu negara tanpa ada proteksi bagi investor asing tersebut. “Untuk itu pihak global melihat UUD Indonesia, yaitu UUD 1945 tidak bisa menunjang program Washington Consensus,” ungkap Edwin Soekowati. Karena dianggap terlalu nasionalistik, sosialistik dan proteksianalistik bagi kepentingan Nasional. Jadi, harus diamandemen, menjadi UUD 2002 yang jiwanya liberalistik, individualistik dan kapitalistik. UUD 2002 dibuat dan diinisiasi oleh kelompok global melalui NGO-NGO asing seperti NDI, Republik Institute, Boston Institute, USAID dan lain-lain kerja sama dengan LSM lokal yang tergabung dalam ornop. “Jadi, jelas UUD 2002 tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia yang dicetuskan dengan Kemerdekaan 17-08-45 dan dikonstitusionalkan tanggal 18-08-45 melalui UUD 45 asli,” tegas Edwin Soekowati. Dalam menghadapi persoalan sistem bangsa Indonesia yang liberal dan kapitalistik yang membuat Indonesia babak belur menghadapi berbagai masalah di negara ini, Edwin Soekowati, mengatakan untuk harus kembali ke UUD 1945. “Kembali ke UUD 45 yang sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 170845,” papar Edwin Soekowati yang juga mantan anggota DPR Fraksi PDI periode 1987-1992 dan anggota KPU RI 1999. Mayjen Purn Prijanto mengusulkan Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan untuk kembali ke UUD 1945. “Cara untuk membuka tergemboknya MPR akibat UUD 2002. Cara ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari kehendak rakyat melalui konvensi atau musyawarah antar pimpinan supra dan infra struktur politik, referendum,” ungkapnya. Menurut Prijanto, Dekrit Presiden yang Terkoordinasikan bersumber dari kehendak rakyat. “Bukan kehendaknya Presiden. Syukur-syukur, Presiden selaku Kepala Negara memiliki kesadaran yang sama dengan rakyat,” papar mantan Wagub DKI Jakarta ini. Pokok-pokok kehendak rakyat, lanjut Prijanto, harus dituangkan dalam Dekrit/Keppres agar tidak diselewengkan dalam Sidang di MPR meliputi pernyataan. Pertama, telah terjadi kegentingan negara, utamanya masalah terbelahnya persatuan bangsa. “Kedua, UUD 45 terdiri dari Pembukaaan, Batang Tubuh, Penjelasan dan Adendum. Ketiga, Dasar Negara adalah Pancasila, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tidak bisa diperas-peras,” paparnya. Keempat, Presiden dan Wapres hanya dua kali untuk jabatan yang sama. “Kelima, anggota DPD menjadi anggota MPR dan Utusan Golongan dibicarakan dan diputuskan pada persidangan MPR pada tahap awal, sehingga MPR merupakan pengejawantahan rakyat,” ungkap Prijanto. Mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo menyebut, Indonesia telah mengalami kemunduran sejak UUD 1945 diamandemen. Ia pun meminta untuk kembali ke UUD 1945. Dalam amandemen UUD 1945 itu, kata Agustadi, setiap pasal dihilangkan penjelasan aslinya. Padahal, penjelasan tersebut tidak boleh diubah. “Dalam praktiknya dihilangkan, sehingga penjelasan ini merupakan hal-hal pokok yang dijelaskan hal-hal yang kurang jelas dalam batang tubuhnya, tapi sekarang dihilangkan,” paparnya. Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno mengatakan, batang tubuh UUD 1945 tak lagi utuh setelah empat kali amandemen. Ia berharap UUD 1945 dikembalikan seperti aslinya, namun tetap ada adendum penyempurnaan menyesuaikan zaman. “Kita ingin kembali ke UUD 1945 yang utuh awal dahulu. Kalau ada tambahan itu sifatnya di adendum lewat lampiran-lampiran sampai ke depan, generasi muda nanti juga boleh menambahkan. Tapi UUD 1945-nya tetap, lampirannya menyesuaikan jaman, boleh. Sekarang ini yang terjadi batang tubuhnya dirusak, diamandemen,” ungkapnya. (mth)

WNA Bisa Tinggal 10 Tahun, Bahaya: Bisa Dimanfaatkan Jelang Pilpres 2024

BY FNN Ahad, 30 Oktober 2022 13:51:47 0

Migrasi warga China ke Indonesia bersamaan sejumlah anak muda di China saat ini lebih memilih untuk menyerah ketika berhadapan dengan situasi buruk. Tindakan tersebut di China dikenal dengan sebutan “Bailan”. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEBIJAKAN second home visa alias visa rumah kedua yang diperuntukkan bagi Warga Negara Asing (WNA) atau eks Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru dikeluarka Pemerintah, sangat berbahaya terutama menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Selama 10 tahun mendapatkan second home visa, sangat mungkin bakal dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan politik khususnya jelang Pilpres 2024. WNA bisa tinggal 10 tahun, kemungkinan akan dimanfaatkan lebih dalam oleh WNA asal China untuk kepentingan yang lebih luas baik aspek ekonomi atau politik untuk mengendalikan Indonesia. Terbitnya visa tersebut menjadi pembenaran isu serbuan warga China bisa mencapai ratusan juta orang, mengingat penduduk China kini mencapai 1,4 miliar. Kebijakan WNA bisa tinggal 10 tahun di Indonesia, membuat Presiden Joko Widodo layak dicurigai punya agenda sendiri. Sangat mungkin kepatuhan Jokowi sedang menjalankan perintah pemerintah Presiden Xi Jinping untuk mengurangi beban pemerintah dan negaranya, yaitu kepentingan terselubung untuk ekspansi memindah kepadatan penduduknya ke Indonesia. Mantan kepala BIN Sutiyoso mengungkapkan kekhawatirannya akan terus berdatangannya tenaga kerja asing (TKA) dari China, dia bahkan menjamin mereka tak akan kembali lagi ke negaranya. “Saya jamin orang itu gak akan pulang ke negaranya,” tegas Sutiyoso pada Senin, 22 Mei 2022. Ungkapan Sutiyoso bukan asalan-asalan karena ada isu bahwa warga China yang sudah keluar dari negaranya akan dihapus data kependudukannya. Dengan demikian, warga tersebut akan berusaha menjadi WNA di negara yang mereka datangi dan tidak akan pernah kembali kenegaranya. “Agar semua orang Indonesia waspada tehadap serbuan TKA asal China dan segera sadar akan kemungkinan etnis China menjadi mayoritas di tanah air,” tegas Sutoyo. Warga Negeri Tirai Bambu akan migrasi ke Indonesia karena kejamnya aturan yang ada di negara asal mereka. Salah satunya adalah aturan larangan punya anak, maksimal satu orang. Maka mereka akan berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk beranak pinak di Indonesia, pada saatnya mereka menjadi etnis mayoritas di tanah air. Migrasi warga China ke Indonesia bersamaan sejumlah anak muda di China saat ini lebih memilih untuk menyerah ketika berhadapan dengan situasi buruk. Tindakan tersebut di China dikenal dengan sebutan “Bailan”. Bailan secara harfiah berarti ‘biarkan membusuk’. Sebagaimana diberitakan South China Morning Post, gerakan kaum rebahan ini muncul dari sentimen generasi muda China yang merasa mereka tak memiliki kekuatan untuk merespons tekanan ekspektasi sosial di negara itu. Kebijakan ini membuat miris jika jumlah warga asal China akan datang ke Indonesia tanpa kendali, ke depan khawatir situasinya akan lebih buruk lagi. Kita mengingatkan, seluruh warga negara Indonesia tidak boleh tinggal diam. Rakyat Indonesia harus paling depan mengamankan NKRI dari penjajahan gaya baru yang lebih berbahaya, dari penjajahan Belanda yang makan waktu 350 tahun. Penjajahan gaya baru akan mengambil negara untuk selamanya. Presiden Jokowi harus membatalkan second home visa ini, karena ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara. (*)

Ganjar Dielu-elukan, Anies Disingkirkan, Prabowo Dilemahkan

BY FNN Ahad, 30 Oktober 2022 11:55:53 0

GANJAR Pranowo, politisi PDIP yang masih menjabat Gubernur Jawa Tengah akhirnya disanksi tegoran lisan oleh DPP PDIP. Itu terkait dengan pernyataan kesiapa Ganjar untuk maju sebagai Bakal Calon Presiden, meskipun tidak ada restu dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bukan hanya Ganjar yang ditegor oleh DPP PDIP. Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudi Hardiatmo, juga terkena imbas karena menyatakan dukungannya pada Ganjar untuk maju Pilpres 2024 mendatang. Isu pun kemudian melebar pada adanya “operasi” dari Relawan Ganjar yang menginginkan agar Presiden Joko Widodo mengambil-alih kepemimpinan di PDIP sehingga pengajuan Ganjar untuk kontestasi Pilpres 2024 tidak ada lagi kendala. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan yang menimpa PDIP ini? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (29/10/2022). Ada dua topik menarik, yang pertama berkaitan dengan konflik di internal PDIP yang kelihatannya seperti kita duga ini makin serius; yang kedua tanda-tanda yang Anda sebut tadi menjadikan kalau tetap Pemilu itu hanya dua calon sudah terlihat juga, dengan kasusnya Cak Imin (Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar), kasus kardus durian itu akhirnya mulai dibongkar-bongkar lagi oleh KPK dan NU sudah mendukung untuk dibongkar tuntas kasus itu. Mari kita bicara soal PDIP dulu ya. Kemarin kan Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudi Hardiatmo dikenai sanksi dan dia ngomong sama wartawan 45 tahun dia gabung di PDI, bukan PDIP, baru sekali ini dia kena sanksi, di luar ternyata dia kemarin menyelenggarakan ulang tahunnya Ganjar Pranowo di Solo. Tapi kelihatannya ulang tahun ini bukan hal yang berdiri sendiri, nggak mungkin tidak by desain, karena saat bersamaan ribuan relawan Ganjar katanya disebut berkumpul di Tugu Proklamasi, Jakarta, merayakan ulang tahun Ganjar sekaligus mendorong dia untuk jadi presiden. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, partai sopo iku, kata Ganjar Pranowo. Nah ini saya kira serius. Ya, ini fenomena ketika uang masuk kembali. Kan kalau kita lihat di Jakarta itu upaya untuk memastikan Ganjar itu tidak dihalangi berarti ya mesti dielu-elukan terus-menerus kan. Ganjar sebetulnya nggak suka sama PSI, tapi Ganjar tunduk pada Kakak Pembina yang membina Ganjar maupun membina PSI. Sama saja itu, jadi diselesaikan sama Kakak Pembina itu. Sementara, kita melihat juga fenomena yang sama di Solo, dan Solo itu lebih otentik karena Pak Rudi itu orang yang betul-betul paham bahkan sampai urat nadi PDIP. Dia yang juga membesarkan Pak Jokowi di Solo, yang juga akhirnya menerima Gibran sebagai walikota walaupun kita tahu dulu beliau sinis karena menganggap politik seolah-olah dipaksakan dari pusat, nggak ada suara daerah. Sekarang Pak FX Rudi ini kemudian memihak pada Ganjar. Itu masuk akal betul karena dianggap bahwa itu hak dia untuk menentukan Jawa Tengah. Dan sebetulnya PDIP memang tidak konsisten dari awal tuh. Kalau melarang Ganjar, ya larang. Apa larangan yang paling bagus ya cabut kartu anggotanya. Kan Ganjar juga seolah-olah disiksa oleh PDIP, dipermainkan. Jadi Ganjar fight back akhirnya. Dan, mereka yang menganggap bahwa PDIP keterlaluan, nggak ada sikap politik selain ngacak-ngacak dari dalam. Nah, itu sebetulnya yang membuat Pak Rudi merasa betul-betul tersinggung karena dia senior betul dan dia paham betul kapan PDIP lemah, kapan PDIP kuat. Dan dia adalah bagian dari kaki PDIP yang sangat kuat. Jadi, itu yang menunjukkan bahwa PDIP akhirnya berantakan di dalam. Kalau kemarin orang masih anggap itu teknik PDIP untuk bikin kontroversi supaya menaikkan elektabilitas partai, enggak. Enggak begitu jadinya. Kalau balik lagi pada fenomena Ganjar, Ganjar adalah calon yang kira-kira andalan utama dari Pak Jokowi, sudah selesai. Dan pasti juga Pak Jokowi ingin jangan sampai cuma Ganjar. Kalau Ganjar saja yang dicalonin nggak jadi pemilu kan? Lalu Pak Jokowi kasih sinyal pada KIB, Airlangga Hartarto segala macam. Tapi kan faktanya elektabilitas Pak Airlangga masih jauh. Dan, Ganjar sudah di depan. Nah, karena itu mesti dipastikan bahwa Ganjar mau dihambat oleh PDIP dia akan jalan sendiri. Jadi, tetap di ujung peristiwa ini, persaingan Pak Jokowi dan Ibu Mega yang nggak pernah selesai.  Nah, bagi publik, sebetulnya okelah Ganjar dijadikan sebagai calon Presiden, tapi Ganjar ada problem loh dengan dengan E-KTP, bahkan di dalam kasus yang sama juga Setya Novanto menyebut nama PDIP beberapa orang. Bukan hanya Ganjar. Bahkan Puan Maharani disebut di situ. Jadi, kelihatannya Ganjar akan dibersihkan namanya supaya Pak Jokowi punya calon yang bisa dia pegang karena makin lama makin nggak jelas. Pak Jokowi ingin kejelasan siapa yang bisa diandalkan sebagai pembawa panji-panji Jokowinomik walaupun Jokowinomik maksudnya utangnomik. Berikut, kalau kita mau fair harusnya Ganjar ditantang oleh orang yang setara. Yang setara sekarang cuma Prabowo Subianto. Prabowo dan Anies Baswedan. Tetapi, kita tahu Anies lebih berat dijadikan sebagai pesaing Ganjar karena Anies bisa menang terhadap Ganjar. Maka musti dicari supaya Anies tidak terlalu naik elektabilitasnya, kendati Anies sebenarnya lebih riil karena relawan itu enggak tunggu Kakak Pembina untuk mem-backup Anies di daerah-daerah. Yang kini jadi problem sekarang kawan saya Cak Imin. Karena sudah mulai dibongkar lagi kasus kardus duren. Tapi sebetulnya arahnya bukan pada Cak Imin. Arahnya pada Prabowo kan. Karena Pak Prabowo dan Cak Imin akan duet dan mungkin akan deklarasi secepat-cepatnya, maka ada kekhawatiran bahwa suara Prabowo itu akan bergabung dengan suara PKB. Dan itu berarti agak berat buat Ganjar untuk menghadapi Prabowo kalau gabung dengan PKB. Tetapi, bagi Istana ya Pak Prabowo mesti diajukan sebagai calon, tapi jangan dengan Cak Imin, kira-kira begitu. Jadi, kalau kita baca sinyal pertama itu, artinya Cak Imin tidak direstui oleh Presiden untuk jadi calon Pak Prabowo karena bisa calon ini yang menang. Jadi, bola panasnya sebetulnya ada pada Pak Prabowo, mau lanjut dengan Cak Imin, atau cari orang lain, dan itu berarti kesempatan konsolidasi partai makin lama makin tertinggal, karena orang mau cepet-cepet tahu Prabowo dengan siapa tuh. Atau mungkin Prabowo balik lagi ke Puan dan itu jadi problem baru lagi itu. Jadi, komplikasinya di situ sebetulnya dan semua itu kita sudah bahas berkali-kali. Semua kedunguan ini terjadi karena ngotot dengan 20%. Ini clear ya kelihatannya sekarang mulai petanya kelihatan jelas bahwa yang disampaikan Pak SBY bahwa Pak SBY turun gunung mendengar ada desain hanya 2 capres, itu mulai terbayang. Kelihatannya capresnya maunya Jokowi itu pasti Ganjar sekarang ini setelah dia enggak berhasil tiga periode, nanti berpasangan dengan siapa mungkin Airlangga atau siapa. Dan kemungkinan besar mau nggak mau Pak Prabowo didorong balik lagi ke Puan Maharani. Kalau itu kontestasinya potensinya Ganjar untuk menang itu besar. Kira-kira gitu ya. Sementara Anies itu pasti dieksekludit. Iya. Sebetulnya ini program untuk menghalangi Anies sebetulnya. Karena itu, dicari dua di depan itu siapa. Tapi 2 di depan enggak boleh sama kuat. Musti Ganjar yang paling kuat. Jadi Pak Prabowo juga akan dilemahkan, Anies akan disingkirkan. Itu kira-kira. Jadi, kalau dibikin headline, bunyinya kira-kira “Ganjar dielu-elukan, Anies disingkirkan, Prabowo dilemahkan”. Begitu gampangnya. Oke, sekarang saya jadi paham ketika pernah kita bahas juga sebelum puncak hari peringatan ulang tahun Golkar, Sekjen Golkar menyatakan bahwa akan ada anggota KIB yang baru. Dan ketika ditanya oleh wartawan siapa, nanti lihat saja siapa yang hadir. Kedua, Pak Airlangga juga ngomong bahwa ini tiketnya sudah premium. Kalau ada yang gabung lagi jadi VIP, di depan Jokowi. Saya waktu itu menduga siapa, kemungkinan kalau Cak Imin yang digerilya, tapi Cak Imin waktu itu tetap bergeming, jadilah sekarang Firli Bahuri, Ketua KPK, turun tangan. Kira-kira begitu kan. Iya, itu gampang kalau kita lihat. Keinginan Istana yang atau sinyal Istana yang samar-samar itu, harusnya disambut oleh Cak Imin waktu itu. Tapi Cak Imin juga politisi yang lihai, yang merasa bahwa ini sama saja bohong. Dijebak di situ dan jadi kan. Jadi, sebetulnya bagian-bagian politik kita itu sudah masuk pada bagian yang paling buruk, itu tukar-tambah yang kasar gitu. Ini kan transaksi kasar, yang di sana mau disingkirkan, yang di sini mau disprindkan, mau dikeluarin lagi. Tapi kita mau dorong saja supaya kekacauan itu makin cepat. Rakyat kan memang ingin ada kekacauan supaya terjadi perubahan cepat, bukan rakyat ingin kekacauan ansih. Itu juga salah. Rakyat enggak ingin kekacauan, rakyat ingin perubahan. Tetapi, demi perubahan dipercepat, kekacauan adalah prasyaratnya. Jadi, kalau berantakan semua ini, orang akan anggap bahwa oke kalau begitu bikin saja dewan negara untuk memilih Presiden. Semua ini akan berujung pada yang berkali-kali kita uji hipotesisnya. Ini akan ada perang besar-besaran. Indonesia akan berantakan karena ini soal to be or not to be. Prabowo pasti enggak menginginkan dia dicalonkan untuk sekadar boneka-bonekaan. Karena selama ini dia sudah tahu bahwa teknik-teknik itu dipakai dari 2019, bahkan. Jadi, Pak Prabowo nggak mungkin terjebak dalam masalah itu. Dia akan melakukan perlawanan strategis yang lain. Apalagi Pak Prabowo baru pulang dari Amerika Serikat dan kelihatannya dapat sinyal dari Paman Sam untuk kepemimpinan yang diperlukan oleh Amerika, karena situasi di Asia Pasifik dan Asia Tenggara yang agak kritis menjelang 2024. Jadi, faktor Global pasti menguntungkan Pak Prabowo. Faktor lokal juga akan dipakai Pak Prabowo untuk menyatakan, dia memang dari awal membantu Pak Jokowi, tapi ambisi Pak Prabowo nggak mungkin ditahan hanya oleh dua pencalonan yang kita sebut sebagai bualan-bualan politik. Jadi, mari kita dorong Pak Prabowo supaya terus saja maju kendati Cak Imin lagi disorot KPK. Karena hanya dengan cara itu kita pastikan ada kompetisi yang sehat. Demikian juga Anies, kita dorong relawan untuk jangan mundur kendati Anies akan disingkirkan dalam permainan politik. Demikian juga Ganjar Pranowo, maju saja terus supaya PDIP belajar bahwa memperlambat pencalonan justru membuat partai itu kehilangan hak dia untuk meneruskan era Soekarno. Jadi, tetap PDIP mesti cari calon sendiri yang memang akan dikalahkan. Tapi PDIP lebih bergengsi kalau mengatakan memang kami nggak perlu Ganjar, yang penting kami ada kader. Emang Ganjar doang yang kami andalkan. Ini masa depan Soekarnoisme. Kira-kira begitu. Orang tunggu satu istilah lagi yang kuat dari Ibu Mega juga supaya orang paham Megawati pemimpin, bukan sekedar menunggu dibujuk. Kalau gitu kita fokus lagi ke soal PDIP. Jadi, kalau kemarin kita hanya melihat tanda-tanda, kita anggap tadinya ini cuma manuver relawan, itu kemarin yang relawan ngomong soal Pak Jokowi calon Ketua Umum itu saya kira baru pion saja. Kemudian sekarang ini bidak-bidak yang lain mulai dimajukan. PDIP itu akhirnya habis kalau Ganjar jadi presiden artinya Presiden Jokowi memerintah dari belakang, dan PDIP bisa tiba-tiba bikin Kongres Luar Biasa, Ganjar jadi ketua partainya atau Pak Jokowi justru yang menganggap Ganjar harus bantu Jokowi untuk mengambil-alih PDIP, hal itu demi anak-anak Pak Presiden yang perlu partai juga di 2029 nanti. Kan percepatan-percepatan begini mesti kita baca bahwa enggak mungkin Pak Jokowi nggak punya keinginan untuk meneruskan dinastinya di dalam politik. Dan, yang paling mudah adalah mengambil-alih PDIP kan. Jadi, akan terjadi semacam Moeldokowisasi tuh, cara Pak Moeldoko ambil-alih Demokrat. Karena capek bikin partai mending ambil-alih saja. Demikian juga hal yang sama, kimia politik yang sama, ada pada Pak Jokowi. Jadi, akan ada permainan yang memang kotor, tetapi itu konsekuensi dari politik yang nggak mau bersaing dari awal di 0%. Jadi, semua hal yang pernah kita analisis itu memang ujungnya soal 0% ini yang jadi masalah. Sekarang mereka rasain sendiri tuh, karena nggak ada satu pun partai yang mau ikut pikiran FNN pada waktu itu. Ini faktor Pak Jokowi. Kemudian orang bertanya-tanya, apa iya ini hanya kepentingan Pak Jokowi semata. Apakah ada kepentingan justru sebenarnya Pak Jokowi itu hanya menjalankan agenda kepentingan di belakangnya yang jauh lebih besar. Pasti. Jadi, kontinyuiti itu ada karena seluruh perangkat politik Pak Jokowi kan dipegang bukan oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi juga punya ambisi, jadi ya sudah bertautlah itu antara akumulasi atau kepentingan oligarki yang bisa disebut oligarki dan ambisi Pak Jokowi untuk meneruskan legasinya. Kan Pak Jokowi nggak mungkin hanya berhenti pada Jokowi. Sama seperti Pak SBY akhirnya diteruskan oleh Agus Harimurti itu. Dan Agus Harimurti akhirnya belajar untuk jadi politisi yang tulen, bukan sekadar jadi anak presiden. Kan itu intinya. Karena Demokrat akhirnya tumbuh sebagai partai modern, merasa bahwa oke kepemimpinan memang ada pada dinasti Agus Harimurti, tetapi Agus Harimurti menunjukkan kemampuan dia untuk belajar politik dan pelan-pelan tumbuh sebagai pemimpin. Pak Jokowi juga pasti akan ikuti pola yang sama, karena itu pola biasa di dalam soal dunia dan dalam soal regenerasi pemimpin-pemimpin dunia. Itu yang terjadi di Pakistan, di India, macam-macam. Tetapi, Pak Jokowi belum dapat kepastian, nanti setelah 2024 siapa yang akan jamin dia tuh. Tentu orang yang paling dekat dengan Jokowi, yaitu Ganjar. Prabowo itu kan bukan orang dekat Pak Jokowi. Prabowo masuk ke dalam kekuasaan karena unsur pragmatisme terutama. Kalau Ganjar memang ada di situ dan di-train untuk menjadi penerus Jokowi. Jadi, begitulah keadaan kita. Pengembangan politik nggak terjadi. Yang terjadi adalah sikut-sikutan, intrik segala macam. Itu yang kita sebut Indonesia ini punya peralatan demokrasi, partai, Pemilu, lembaga-lembaga advokasi hak asasi manusia, tapi fungsi-fungsi itu nggak dijalankan. Jadi hanya ada lembaga tanpa pelembagaan. Itu istilahnya di dalam ilmu politik. (ida/sws)

APBN Jebol, Hanya Isapan Jempol

BY FNN Ahad, 30 Oktober 2022 10:25:18 0

Sehingga, secara keseluruhan, total realisasi subsidi energi, yaitu subsidi BBM, LPG dan listrik, per September 2022 hanya mencapai Rp 123,8 triliun, jauh lebih rendah dari anggaran sebesar Rp 208,93 triliun: atau hanya 59,25 persen saja. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) APBN akan jebol. Kalimat yang sangat populer pada Agustus lalu. Sekaligus menakutkan. Disuarakan ramai-ramai oleh para menteri, seirama dan senada. APBN akan jebol diorkestrasi untuk pembenaran menaikkan harga pertalite dan solar. Yang akhirnya benar-benar dinaikkan pada 3 September 2022. Alasan APBN akan jebol, karena subsidi BBM (yang kemudian dikoreksi menjadi subsidi energi) sangat besar, mencapai Rp 502 triliun: negara manapun tidak kuat menyangganya, katanya. Bagaimana realisasinya hingga saat ini? Apakah APBN sudah jebol? Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi APBN pada Agustus 2022 mengalami surplus Rp107,4 triliun, dan per akhir September 2022 masih mencatat surplus Rp60,8 triliun. Artinya, APBN baik-baik saja. Sehat-sehat saja. Tidak jebol. Sedangkan realisasi subsidi BBM dan LPG masih sangat rendah, jauh lebih rendah dari yang “dipropagandakan”. Realisasi subsidi BBM dan LPG per Agustus 2022 hanya Rp 71,21 triliun, atau hanya 47,67 persen dari anggaran subsidi BBM dan LPG sebesar Rp149,37 triliun (belum termasuk dana kompensasi BBM), terdiri dari subsidi BBM Rp 14,58 triliun dan LPG Rp 134,79 triliun. Sedangkan realisasi subsidi listrik per Agustus 2022 hanya 51,85 persen dari anggaran. Dengan demikian, realisasi subsidi BBM, LPG dan listrik, atau dinamakan subsidi energi, hanya 48,86 persen dari anggaran. Sangat rendah. Atau, lebih tepatnya, subsidi yang dianggarkan jauh lebih besar dari yang diperlukan. Artinya, anggaran menggelembung, atau digelembungkan, untuk menaikkan harga BBM? Jadi, bagaimana APBN bisa jebol? Data per akhir September 2022 juga memperkuat bahwa APBN baik-baik saja. Realisasi subsidi BBM dan LPG per September 2022 hanya 58,9 persen dari anggaran. Artinya, APBN baik-baik saja, tidak akan jebol. Sedangkan realisasi subsidi listrik per September 2022 juga sangat rendah, hanya 60,15 persen dari anggaran. Sehingga, secara keseluruhan, total realisasi subsidi energi, yaitu subsidi BBM, LPG dan listrik, per September 2022 hanya mencapai Rp 123,8 triliun, jauh lebih rendah dari anggaran sebesar Rp 208,93 triliun: atau hanya 59,25 persen saja. Apalagi kalau dibandingkan angka “propaganda” Rp 502 triliun, jauh lebih rendah lagi? Maka itu, APBN akan jebol sepertinya hanya isapan jempol saja? Dalam kamus Indonesia, isapan jempol artinya kabar tidak benar, atau kabar bohong. Karena, pertama, APBN per September 2022 masih sangat sehat, mencatat surplus sangat besar, yaitu Rp60,8 triliun. Kedua, subsidi energi baru mencapai 59,25 persen dari anggaran, masih sangat rendah. Sehingga tidak salah, APBN Jebol hanya Isapan Jempol? (*)

Amanat Pendidikan Untuk Kemajuan

BY FNN Ahad, 30 Oktober 2022 09:42:12 0

Nun. Demi pena dan demi catatan yang ditulis manusia. Dengan karunia Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila. Sungguh, bagimu pahala yang tiada putusnya. Sungguh, engkau mempunyai akhlak yang agung. (QS 68:1-4). Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta PENDIDIKAN adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan mereka melalui pembelajaran. Bangsa Indonesia mengenal berbagai jenis, tingkat, dan bidang pendidikan, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan keagamaan, pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan kedinasan, pendidikan kejuruan, pendidikan moral, pendidikan nasional, dan pendidikan profesional. Pendidikan merupakan usaha sadar manusia dewasa untuk mengenalkan seseorang terhadap dirinya, orang-orang di sekitarnya, dan alam semesta, serta Tuhannya agar dapat menjaga eksistensinya sebagai ciptaan terbaik dan berperan sebagai khalifah di bumi, serta memenuhi rencana Tuhan untuk dirinya. Maha Besar Allah Pemelihara semesta alam dan Pencipta manusia dengan curahan kasih sayang-Nya. Dia membekali manusia dengan potensi-potensi diri untuk menggapai pengertian, pengetahuan, dan pandangan rohani, agar dapat memahami alam semesta dan dirinya sendiri serta mengenal-Nya lewat isyarat-isyarat yang mengagumkan, dan mengagungkan-Nya dalam kebenaran. Potensi utama untuk mengenal dunia adalah pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran; Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS 16:78) Sejak dalam kandungan setiap insan sudah berikrar kepada Allah SWT bahwa Dia adalah Tuhan Pemeliharanya. Itulah fitrah tauhid yang disematkan Allah SWT dalam diri manusia. Sementara ilmuwan menyebutnya God spot, titik ketuhanan, yang berada pada belahan tertentu otaknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran; Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, “Bukankah Aku Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Ya, kami bersaksi!” Demikianlah supaya kamu pada hari kiamat tidak berkata, “Ketika itu kami lalai.” Atau agar kamu tidak mengatakan, “Leluhur kami mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami anak keturunan sesudah mereka. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?” Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. (QS 7:172-174) Manusia mengetahui Allah SWT Tuhan semesta alam. Atas dasar itu manusia mengakui kewajiban dan tanggung jawab kepada-Nya. Allah SWT pun telah mengilhami manusia tentang ketakwaan dan kedurhakaan. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, dan gagallah mereka yang mengotorinya. 1. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari; 2. dan bulan bila mengiringinya; 3. dan siang bila menampakkannya; 4. dan malam bila menutupinya; 5. dan langit serta pembinaannya; 6. dan bumi serta penghamparannya; 7. dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya; 8. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya; 9. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya; 10. dan merugilah orang yang mengotorinya. (QS 91:1-10). Kemampuan yang tersembunyi dalam diri setiap orang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan mengingatkan tentang bahaya yang mengancam hidupnya. Akan tetapi untuk membangkitkan kemampuan itu perlu imbauan kepada setiap orang melalui “suara yang sayup-sayup” dalam dirinya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk, dan siapa yang dibiarkan sesat, mereka itu menganiaya diri sendiri (QS 7:178) Pendidikan perdana Tuhan kepada Adam ialah mengenal nama-nama segala sesuatu sebagai simbol pengatahuan. Kemampuan belajar merupakan keunggulan tertentu manusia dibandingkan dengan malaikat dan makhluk-makhluk-Nya. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (sifat-sifat) semua benda; lalu semua diperlihatkan kepada para malaikat dan Dia berfirman, “Beritahukanlah kepada-Ku nama-nama semua ini jika kamu benar.” Mereka berkata, “Mahasuci Engkau. Tiada ilmu pada kami kecuali apa yang sudah Kauajarkan kepada kami. Engkaulah Yang Mahatahu lagi Maha Bijaksana.” (QS 2:31-32). Pendidikan perdana pada Nabi pungkasan ialah membaca dengan wahyu lima ayat pertama. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah yang menggantung. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah. Yang mengajar manusia menggunakan pena. Mengajar manusia apa yang tak ia ketahui. (QS 96:1-5). Dalam wahyu perdana tersebut Allah SWT mengulang perintah membaca dua kali, dan mengulang kosakata mengajar dua kali pula tanpa menyebutkan apa yang mesti dibaca. Maknanya, agar manusia proaktif membaca apa saja yang bisa menambah ilmu, iman, dan amal, serta meningkatkan kearifan hidupnya. Bukankah Allah SWT menciptakan manusia tanpa tahu apa-apa?  Jangan kau ikuti apa yang tidak kau ketahui, karena setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. (QS 17:36). Seseorang tidak cukup hanya baik untuk dirinya sendiri, tetapi ia harus membawa keselamatan dan kemaslahatan bagi sesama. Allah SWT berpesan dalam Al-Quran; Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia kafir dan batu. Penjaganya malaikat yang keras lagi kasar, dan tidak mendurhakai Allah tentang apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS 66:6). Para Nabi membimbing umat untuk mendengarkan ajakan orang yang menuntun ke jalan Allah. Hai kaum kami, penuhilah seruan Allah dan berimanlah kepada-Nya. Dia akan mengampuni segala dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Siapa yang tidak mendengarkan ajakan orang yang menyeru ke jalan Allah, ia tak dapat menggagalkan rencana Allah di bumi dan tak ada pelindung selain Dia. Mereka dalam kesesatan yang nyata. (QS 46:31-32). Allah SWT mendidik melalui jalan dakwah para da’i-Nya. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pesan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapat petunjuk. (QS 16:125). Allah SWT sekaligus memberikan rambu-rambu seruan para rasul-Nya. Engkau tak pernah mengharap Al-Quran diturunkan kepadamu, kecuali sebagai rahmat dari Tuhanmu. Janganlah menjadi penolong orang kafir. Jangan ada apa pun yang akan merintangi kau dari ayat-ayat Allah sesudah diturunkan kepadamu. Ajaklah mereka kepada Tuhanmu, dan janganlah masuk golongan kaum musyrik. Janganlah kamu seru tuhan lain selain Dia. Segala yang ada akan binasa, kecuali wajah-Nya. Segala ketentuan ada pada-Nya, dan kepada-Nya kamu dikembalikan. (QS 28:86-88). Para Rasul mendidik umat secara optimal lalu berserah diri kepada Allah swt. Syu’aib berkata, “Wahai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan ia member aku rezeki yang baik dari-Nya? Aku tidak ingin menentangmu atas apa yang aku larang; yang kuinginkan hanyalah kerukunan semampuku. Keberhasilanku dalam tugas ini hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali. (QS 11:88). Para Nabi mendidik dan mengajar dengan tindakan dan keteladanan. Allah swt memberikan testimoni dan rekomendasi kepada para rasul-Nya. Sungguh, dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik; bagi bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari kemudian, dan banyak mengingat Allah (QS 33:21). Nun. Demi pena dan demi catatan yang ditulis manusia. Dengan karunia Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila. Sungguh, bagimu pahala yang tiada putusnya. Sungguh, engkau mempunyai akhlak yang agung. (QS 68:1-4). Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan terdidik dengan saksama. Hai orang-orang beriman, bila dikatakan kepadamu berilah tempat dalam pertemuan, berilah tempat, Allah akan memberi tempat yang lapang kepadamu, dan bila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kamu dan mereka yang diberi ilmu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 58:11) Orang-orang yang terdidik dan berpngetahuan luas bertakwa kepada Allah SWT. Demikian pula di antara manusia, binatang melata, dan hewan ternak, terdiri atas berbagai macam warna. Yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah mereka yang berpengetahuan. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. (QS 35:28) Pendidikan diharapkan menjadi proses memanusiakan manusia sehingga semua manusia dapat menjadi warga Negara yang lebih baik. Para pendidik niscaya mendidik, bukan menghardik, mengajar, bukan menghajar, mengajak, bukan mengejek; memandu, bukan mengadu; merangkul, bukan memukul. (*)

Di Hadapan Pengurus PITI, Komjen (Purn) H. Syafrudin: “Hilangkan Istilah Aseng, Asing, Cebong dan Kadrun!”

BY FNN Ahad, 30 Oktober 2022 09:11:47 0

Jakarta, FNN – Pembina Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Komjen (Purn) H. Syafrudin Kambo mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan diksi seperti \'asing\', \'aseng\', \'kadrun\' dan \'cebong\' jika istilah itu  dijadikan alat untuk memunculkan polarisasi di masyarakat. Hal itu disampaikan Syafrudin saat memberikan sambutan pada pelantikan Pengurus PITI Periode 2022-2027 di Gedung DMI, Jakarta, Sabtu (29/10/2022). Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu mengakui bangga dengan PITI yang telah ikut berkiprah dalam mengisi setelah Republik Indonesia lahir dan merdeka.                  . Untuk itu Syafruddin mengajak bangsa Indonesia bersyukur karena di negara yang beragam suku dan agamanya tapi tetap satu negaranya yaitu Indonesia. “Tapi di Arab, satu sukunya, satu bahasanya tapi negaranya ada kurang lebih 17 negara,” ia mengingatkan. “Mari kita hindari sekat-sekat. Karena itu tidak boleh ada lagi istilah asing, aseng, cebong, kadrun, sehingga memunculkan polarisasi.” tegas Syafruddin. Karena itu, mantan Wakapolri ini mengajak semua pihak untuk melihat Indonesia sebagai sebuah perahu besar. “Indonesia ibarat kapal besar dan semua berhak ikut didalamnya. Apalagi kita sedang menuju Indonesia Emas tahun 2045,” ajaknya. Lebih lanjut ia menyebutkan pelantikan pengurus PITI ini bertepatan dengan momentumnya Hari Sumpah Pemuda dan Maulid Nabi Muhammad SAW. “Insya’ Allah dengan pelantikan PITI bertepatan dengan dua momentum itu PITI dapat barokahnya,” ucapnya. Dalam pelantikan itu ditampilkan juga sambutan Ketua Dewan Masjid Indonesia, HM Jusuf Kalla dan ucapan selamat dari Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo melalui video dan tausyiah yang disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengingatkan agar pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) memberikan yang terbaik kepada anggotanya dan masyarakat baik di bidang dakwah maupun sosial. “Terutama menjaga persatuan Indonesia dan memberikan motivasi bagi kebaikan. Karena pengurus itu intinya adalah pengabdian,” kata Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan Periode 2014-2019 itu. Ia melanjutkan, kiprah PITI juga harus diarahkan kepada upaya mendorong semangat kemajuan dan persatuan bangsa. “Pengurus adalah pengabdian, jadi harus mendorong semangat kemajuan bangsa ini serta menjaga persatuan,” ujar JK seraya mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh pengurus PITI yang baru dilantik. Sedangkan Ketua Umum PITI Periode 2022-2027, Dr. H. Serian Wijatno, SE, MM, MH dalam pidato sambutannya mengatakan kepengurusan PITI hasil Muktamar tahun ini adalah untuk melanjutkan roda kepengurusan PITI sebagai ikhtiar melaksanakan perjuangan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamiin dalam NKRI yang berlandaskan Pancasila. “Karenanya saya berpesan kepada pengurus  yang dilantik kiranya agar serius dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dan peran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi,” ucapnya. Serian yang juga mantan atlet nasional bulutangkis ini menaruh harapan besar untuk menjadikan organisasi ini maju dan berkembang serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya umat Islam dari kalangan Tionghoa. “Pengurus PITI dituntut untuk lebih produktif, lebih inovatif dan lebih energik. Mari bekerjalah dengan penuh keseriusan, keikhlasan, kesabaran dan semangat,” ajak Serian kepada para pengurus PITI. PITI, dahulu dikenal sebagai Pembina Iman Tauhid Islam adalah sebuah organisasi Islam Tionghoa-Indonesia. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 14 April 1961. PITI tidak bertalian dengan organisasi sosial politik manapun. Ketua PITI sebelumnya yaitu H. Anton Medan yang wafat pada Senin, 15 Maret 2021. Sepeninggal Anton Medan, kemudian dijabat H. Denny Sanusi sebagai Penjabat Sementara. (bunayya saifuddin)

Ketua DPD RI: Pemerintah dan Pertamina Harus Jamin Akses BBM Masyarakat Desa

BY FNN Sab, 29 Oktober 2022 12:31:43 0

Jakarta, FNN – Susahnya masyarakat di pedesaan bisa mendapatkan BBM, menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina harus menjamin seluruh masyarakat tak mampu bisa menjangkau BBM subsidi, termasuk masyarakat pedesaan. Dijelaskan LaNyalla, ia telah menerima aspirasi dari masyarakat desa mengenai hal ini. Termasuk masyarakat desa di Majalengka, Jawa Barat, yang mengadukan jika mereka harus membayar hingga Rp 14.000 perliter demi mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Padahal, bandrol Pertalite hanya Rp10.000 perliter. Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan jika pengawasan harus dilakukan dengan ketat. \"Yang harus diingat, SPBU memang sudah tidak boleh menjual ke pengecer semenjak UU Migas ada, SPBU hanya boleh menjual ke end user,\" tuturnya, Sabtu (29/10/2022). Menurut LaNyalla, BUMDes sebenarnya bisa menjual BBM dengan membuka Pertashop. “Tapi, Pertashop hanya menjual Pertamax. Kita harapkan Pertamina memberikan kebijakan lebih. Sehingga Pertashop yang ada di desa juga bisa menjual BBM jenis lain, khususnya subsidi. Sehingga masyarakat desa bisa menikmatinya sesuai dengan harga pasaran,” jelasnya. Untuk beberapa kasus di desa, terutama desa-desa di pegunungan yang susah dijangkau oleh truk Tangki, menurut LaNyalla, masih dimungkinkan untuk diskresi. “Tapi harus ada rekomendasi dari kelurahan lewat bupati untuk pembelian di SPBU melalui drum. Hanya saja mekanisme penjualan ke konsumen, khususnya untuk Pertalite dan Bio Solar, tetap harus tercatat secara digital,” katanya. Untuk kasus Majalengka, LaNyalla mengimbau sebaiknya melalui mekanisme yang sudah ada. Artinya, Kades atau Lurah intens berkoordinasi dengan jajaran di atasnya, termasuk kepolisian untuk menjamin distribusi. “Contoh di Madiun, saat petani membutuhkan BBM untuk mengisi genset yang digunakan untuk air sawah, bupati minta dialokasikan BBM-nya ke Pertamina. Kemudian Pertamina menunjuk SPBU yang boleh menyalurkan BBM-nya,\" terang LaNyalla. (mth/*)

Anies Diteriaki Presiden Saat Peluncuran Buku Sabri Saiman

BY FNN Sab, 29 Oktober 2022 09:37:45 0

Jakarta, FNN – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri peluncuran buku biografi tokoh Jakarta Utara Sabri Saiman di Bidakara, Jakarta, Jumat malam (28/20/22). Kehadiran Anies saat memasuki ruangan, sontak membuat keriuhan peserta  dan meneriaki Presiden. “Nah ini baru Presiden beneran, Allohu Akbar,” pekik seorang yang hadir. Meski terlambat datang, namun kehadiran Anies di penghujung acara ini kembali hangat. Anies datang mengenakan kostum batik coklat dan seperti biasa tetap segar dan penuh senyum ceria. Kedatangan Anies langsung disambut Sabri Saiman. Menurut Anies, Sabri Saiman adalah sosok yang dalam pergaulan sosial sangat unik, berkarakter dan penuh semangat, terutama di kalangan Jakarta Utara. “Bang Sabri adalah juga sosok yang senantiasa memikirkan orang (dan rakyat) dibandingkan dirinya sendiri,” ungkapnya. Anies juga mengisahkan, sebagian besar hidup Bang Sabri Saiman untuk kerja sosial kepada masyakat. Sehingga wajar selalu menjadi rujukan untuk studi dan pengembangan di Jakarta. Untuk itu pula, kata Anies, sepatutnya kita bersyukur sekali Jakarta Utara punya sosok seperti Sabri Saiman. “Jika Jakarta Utara aman, maka Jakarta juga aman,” nilai Anies. Menurut Bakal Capres RI Anies Baswedan, begitu banyak tokoh yang juga memiki pengalaman panjang dan menarik tapi hanya menempel di badan dan tidak ditulis. Namun, pengalaman orang itu tidak ditulis, sehingga pengalaman itu tidak bisa dipetik hikmahnya. Maka sudah tepat apa yang dilakukan teman-teman Bang Sabri untuk menulisnya. “Apa yang dialami Bang Sabri ini bisa jadi pelajaran kita semua. Kita punya banyak tokoh, tapi saat wafat hanya jadi dongeng saja tidak ada dokumentasi semasa hidupnya,” tuturnya. Anies juga mengungkapkan, ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies adalah sosok terdepan dalam mengutamakan keinginan masyarakat. “Terus terang ini jadi cirinya, saya sering jika bediskusi dengan beliau mejanya ikut bergetar karena gebrakan Bang Sabri apalagi bila berbicara tentang sosial dan kemanusiaan,\" ungkap Anies sambil tersipu. (bunayya saifuddin)

Renungan Sumpah Pemuda: Pemuda, Bangkit Melawan atau Mati Kelaparan!

BY FNN Sab, 29 Oktober 2022 08:51:36 0

Persoalannya adalah bagaimana pemuda ini akan mampu menjadi Avant Garde bagi penjaga nasionalisme jika mereka sendiri dihantui kecemasan yang berjangka panjang. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle BERBAGAI berita hari-hari ini bicara tentang Sumpah Pemuda mengharapkan kejuangan pemuda untuk membangun persatuan nasional, sebagaimana yang diharapkan bangsa ini jika merujuk pada sejarahnya, Sumpah Pemuda 1928. Persoalannya adalah apakah pemuda kita saat ini, mempunyai kemampuan untuk berbicara nasionalisme? Atau sebaliknya, pemuda saat ini menjadi beban negara yang harus diselamatkan? Dalam tulisan saya terdahulu, “Gelombang PHK dan Perfect Storm: Buruknya Nasib Buruh Indonesia” (12/10/2022), yang dapat diakses beberapa media online, telah dibahas lebih dari satu juta pengangguran baru selama 9 bulan tahun ini. Hal itu dapat dilihat dari 2,2 juta pencairan JHT. Banyak diantara mereka kaum muda, karena tabungan JHT-nya masih beberapa tahun. Pertanyaannya seberapa besar pengangguran kaum muda? Dalam data bank dunia, https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=ID, pengangguran kaum muda usia 15-24 tahun berada pada angka 16% tahun 2021. Jauh di atas kelompok usia lainnya atau angka total 5,8 % (Februari 2022). Angka usia 15-24 ini berada pada 15,9% pada saat Jokowi mulai berkuasa. Pada saat SBY berkuasa, pengangguran kaum muda usia itu berkisar 26%, turun hampir 10% ketika SBY turun. Artinya, selama Jokowi berkuasa pengangguran kaum muda usia ini tetap begitu saja, secara rerata. Jumlah usia 15-24 berjumlah 21,3 juta jiwa dan usia 15-44 tahun berjumlah 88,61 juta jiwa. Jika kita asumsikan usia muda itu di bawah 45 tahun, maka jumlah usia sangat muda telah memasuki dunia kerja hampir mencapai 25%. Pengalaman buruk mereka sebagai pencari kerja di awal kehidupannya, seperti susah mendapatkan pekerjaan dan gaji yang tidak bisa mencukupi, membuat kemungkinan adanya krisis kehidupan pada hidup mereka kelak. Secara kualitatif sulitnya sarjana mendapatkan pekerjaan dan sulitnya mempunyai penghasilan yang cukup dalam bekerja diuraikan dalam artikel CNN Indonesia (28/10/2022), dalam “Sarjana Susah Cari Kerja, Siapa Yang Salah?” dan “Barisan Para Perantau Muda Ke Jakarta: Sulit Menabung, Dibunuh Sepi”. Memang pemerintah mengklaim telah terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,45 juta selama kuartal Indonesia/2022, namun angkatan kerja baru yang masuk mencari kerja mencapai 4,2 juta, pada saat yang sama (merdeka.com, 9/5/2022). Dari penyerapan naker itu mayoritas pada pertanian, yang hampir 1,9 juta pekerja, lalu sektor pengolahan dan perdagangan, masing-masing 840 ribu dan 640 ribu. Tapi, gelombang PHK yang terjadi saat ini telah menunjukkan secara total terlihat tidak terjadi pertumbuhan lapangan kerja di Indonesia. Bagaimana dengan pemuda yang bekerja? Pada tulisan terdahulu saya, yang saya singgung di atas, saya sudah membahas temuan “Mekari White Paper”, April 2022 yang dilansir Kompas (10/10/2022), di mana terjadi kemerosotan daya beli karyawan sebesar 74%, 61% tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan 15% saja yang masih punya tabungan jika di-PHK, serta uraian survei Litbang Kemenhub (Kompas, 9/10/2022) tentang penghasilan Ojek online, berkisar Rp 50.000 – Rp 100.000 per hari yang langsung habis dalam sehari. Mereka adalah kaum muda, yang sebesar 40,6% berusia 20-30 tahun. Data kuantitatif ini jika kita sambungkan dengan laporan CNN Indonesia di atas, yang menggambarkan sosok-sosok pekerja muda di Jakarta, yang bertahan hidup tanpa tabungan, namun harus bertahan di Jakarta, karena tidak punya alternatif kerja dengan penghasilan lebih baik, apalagi balik ke desa, tentu lebih semakin nyata, bahwa kaum muda sudah terjebak dalam kehidupan pas-pasan. Kesulitan menciptakan lapangan kerja, sebenarnya juga dapat terlihat dari laporan CNN Indonesia (27/10/2022), dalam judul \"Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi”. Berita ini menggambarkan upaya pemerintah menciptakan pelatihan berorientasi kerja. Di mana disebutkan bahwa dari anggaran yang disalurkan pemerintah pada Balai Latihan Kerja (BLK) di Bandung, Sidoarjo, dan Solo masing-masing Rp 100 miliar hanya mampu menciptakan naker terserap sebanyak 674 orang, 1.257 orang, dan 1.432 orang. Sejumlah 3.000-an orang pekerja dengan anggaran lebih 300 miliar pelatihan menunjukkan susahnya menciptakan “link and match” antara pencari kerja (skill and competence) dan penyedia kerja. Gambaran tentang buruknya nasib kaum muda sudah kita gambarkan. Kita masih melihat ini dalam standar resmi pengangguran. Jika kita bicara riil, maka cakupan defenisi pengangguran dapat diperluas lagi. Jika di Amerika, BPS mereka menentukan angka pengangguran standar dengan ukuran U3, namun ukuran riil dengan U6, angkanya berbeda jauh. Dalam kamus Britannica, “How is the U.S. Unemploynent Rate Calculated”, yang memuat pengertian U3 dan U6 tersebut, disebutkan bahwa angka standar pengangguran Amerika 2022 adalah 4,4%, namun secara riil sesungguhnya 8,7%. Secara umum kita sudah memperlihatkan bahwa kaum muda dan pemuda mengalami persoalan besar bagi dirinya sendiri. Mereka menjadi bagian dari sistem perekonomian kita yang menempatkan mereka sebagai alat produksi semata, yang digunakan untuk memenuhi rumus-rumus pembangunan ekonomi ala neoliberal. Mengapa demikian? Sistem ekonomi kapitalis yang berkembang di Indonesia memang dijalankan dengan prinsip sebagai berikut: pertama, ekonomi harus bertumbuh tanpa memikirkan pertumbuhan untuk siapa. Yang pasti pertumbuhan ekonomi selama ini lebih menguntungkan kaum kapitalis oligarki yang segelintir jumlahnya. Kedua, jika inflasi tidak terkendali, maka pemerintah dan Bank Sentral harus merem inflasi dengan menaikkan suku bunga. Dengan suku bunga yang tinggi uang beredar berkurang. Namun, resikonya adalah PHK. Mengatur inflasi pada tingkat 2-3 % adalah rumusan yang tidak perduli nasib pekerja. Ketiga, Flexicurity. Ini sebuah prinsip di mana hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja diusahakan pada titik kepentingan terbatas sekali. Kapan merekrut pekerja dan mem-PHK dipersilakan pada pengusaha. Ini disebut Flexiblity Labour Market. Aspek Security, yakni kesejahteraan pekerja atau pekerja yang di PHK, diserahkan pada negara. Pengusaha tidak mau terlibat. Pekerja Indonesia sudah masuk pada fase ini, sehingga pekerja tidak punya lagi kepastian hidup dan karir. Bangkit Melawan atau Mati Kelaparan Krisis ekonomi yang akan melanda Indonesia, sudah pasti akan (dijadikan alasan) memperburuk nasib kaum muda pekerja. PHK, pembayaran upah jam-jaman, penurunan upah riil, dan lain sebagainya akan terus terjadi dan bertambah buruk. Banyak orang memprediksi akan terjadi tahun depan. Persoalannya adalah bagaimana pemuda ini akan mampu menjadi Avant Garde bagi penjaga nasionalisme jika mereka sendiri dihantui kecemasan yang berjangka panjang. Ini adalah pertanyaan besar bagi kaum muda ketimbang orang-orang meminta kaum muda menjaga persatuan nasional. Sebab, pula perpecahan nasional selama ini bukanlah tanggung jawab pemuda, melainkan pertarungan politik kaum tua. Tanggung jawab pemuda saat ini adalah merebut Indonesia untuk mereka miliki demi masa depan mereka. Merebut artinya tidak membiarkan Indonesia berjalan tanpa memastikan kepentingan kesejahteraan kaum muda meningkat dan berkelanjutan. Sedangkan memiliki artinya memastikan mereka bukan sekedar buruh murah yang tergantung pada kepentingan segelintir kapitalis pemilik kekuasaan. Di sinilah letak kepentingan kita membicarakan kaum muda dan pemuda kita. Bukan menyerahkan urusan politik perpecahan, isu persatuan dan tetek bengek lainnya. Pemuda harus kita sadarkan untuk bangkit melawan kaum kapitalis atau mati kelaparan. Salam. (*)

Ultimatum Jokowi, Mahasiswa dan Buruh Kembali Bergerak

BY FNN Sab, 29 Oktober 2022 08:28:07 0

RASANYA sulit sekali untuk minta Presiden Joko Widodo “turun tahta”, meski demo besar-besaran telah dilakukan oleh mahasiswa, buruh, emak-emak, dan elemen masyarakat lainnya. Tidak kurang juga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah pula memberi penilaian Kabinet Joko Widodo – Ma’ruf Amin: NASAKOM, “Nasib Satu Koma”. Ini karena indeks prestasinya “satu koma” saja. Praktis tidak ada satu prestasi pun yang bisa dibanggakan dari slogan “kerja-kerja-kerja” itu. Jokowi – Ma’ruf lebih mengejar pembangunan infrastruktur ketimbang menyejahterakan rakyatnya. Mahasiswa dan buruh pun akhirnya mengancam Jokowi bakal menurunkan massa yang lebih besar lagi. Apakah Jokowi masih bisa bertahan? Berikut ini dialog Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (28/10/2022). Tentang Sumpah Pemuda, 28 Oktober Halo-halo, apa kabar Anda semua? Ketemu hari Jumat ini, ya bersama dengan saya Hersubeno Arif dan Bung Rocky Gerung, dari Rocky Gerung official Forum News Network. Bung Rocky, hari ini tanggal 28 Oktober ya, ini bersamaan dengan hari Sumpah Pemuda dan juga hari ini ada unjuk rasa besar-besaran di Jakarta dan beberapa tempat di kota di Indonesia. Ya, ada kebangkitan kembali semangat Sumpah Pemuda dan justru karena bangsa ini ada di depan pintu gerbang perpecahan. Jadi, kita harus mengingat kembali bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, justru para pemuda ini yang sudah memerdekakan bangsa ini sebelum negara ini merdeka itu. Dan kita ingat bahwa kan janji Sumpah Pemuda itu nusa satu, bangsa satu, dan bahasa persatuan satu. Dia nggak bilang satu bahasa, bahasa Indonesia itu bahasa persatuan di antara bahasa-bahasa daerah yang berbeda itu. Jadi jelas dari awal, filosofi dari Sumpah Pemuda itu kira-kira bunyinya begini: karena kami berbeda maka kami memerlukan persatuan. Jadi, itu pentingnya ontologinya karena kami berbeda, kami memerlukan persatuan. Sekarang, rezim ini justru membalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan itu konyolnya begitu kan. Jadi, sebetulnya pengertian-pengertian pluralitas itu dari awal dipahami oleh anak-anak muda ini. Mereka tahu bahwa Sulawesi pasti beda wataknya dengan Sumatera, orang Batak beda dengan Jawa, tetapi demi sesuatu di masa depan, dia bersatu. Dengan kata lain, jangan hapuskan perbedaan itu, karena justru adanya perbedaan itu yang membuat mereka bergembira untuk bersatu. Sekarang kami Pancasila, yang lain berarti bukan. Jadi, demi Pancasila semua nggak boleh. Itu kacau kan sebetulnya.  Jadi, Pancasila itu harus dianggap sebagai ide yang mempersatukan, bukan ide yang membasmi perbedaan. Itu soalnya tuh. Itu terkait dengan soal Islamofobia. Islamofobia itu seolah-olah menganggap bahwa semua hal yang berbau Islam itu berbahaya buat persatuan. Justru karena ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, segala macam diperlukan merawat perbedaan. Jadi, kita mengingat Sumpah Pemuda dalam upaya merawat perbedaan, bukan memusuhi perbedaan. Itu poinnya. Dan yang lebih penting sebetulnya anak muda cuma bersumpah Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa. Mereka nggak bersumpah satu pajak. Dan kalau kemudian kita proyeksikan sekarang, dengan rendah hati kita mesti bilang bahwa tokoh-tokoh Pemuda dulu, para founding parent kita itu jauh lebih cerdas dan jauh lebih bijak dibandingkan kita sekarang ini ya. Iya betul, karena mereka nggak pernah berkoalisi. Mereka datang dengan indentitas sendiri bahwa kami datang dengan perbedaan tapi kami bangga dengan perbedaan itu. Itu sebetulnya yang mesti dirayakan dalam demokrasi. Kalau sekarang, itu semuanya menganggap ini mesti koalisi demi supaya menghimpun kekuatan. Semua partai itu justru kuat, ngapain ada koalisi-koalisi. Memangnya sistem parlementer, ada koalisi segala macam. Ini sebetulnya etika politik kita dari awal itu paham betul apa itu demokrasi, apa itu pluralitas, apa itu perbedaan. Sekarang nggak ada, jadi harus sama ya. Koalisi ini harus sama, walaupun partai-partai berbeda, tapi kita sama-sama harus tunggu sinyal dari Presiden Jokowi. La itu untuk apa. Bagaimana mental begitu. Tentang Buzzer (Komisari BUMN) yang Mengubah Kata Khilafah Menjadi Khilafuck Dan beberapa hari ini kita kembali diganggu buzzer yang menjadi komisaris. Dan ketika menjadi komisaris juga dia nggak berubah sifatnya dari buzzer, misalnya mengubah kalimat Khilafah menjadi Khilafuck. Itu apa? Kadang-kadang saya bingung. Ini kalau kita biarkan ini ngaco, tapi kalau kita ikut mengomentari kita jadi ikut bodoh, gitu. Itu kalau dia ikut Kongres ‘28 bisa ditempeleng sama anak-anak muda ’28, lo bego banget sih. Bayangkan, misalnya 100 sekian tahun setelah Sumpah Pemuda masih ada kunyuk-kunyuk seperti itu tuh, yang berupaya untuk menyelipkan kebencian dengan framing, dengan frasa-frasa bodoh semacam itu kan. Jadi, kelihatan memang orang ini nggak ada otaknya itu. Mau diapain kan. Dia orang yang gak ngerti, mau ditempeleng juga nggak ngerti kenapa dia harus ditempeleng, mau dihina dia merasa ya sudah memang bagian gua menghina-hina kan. Jadi, ini yang disebut sebagai ,,,, g itu. Bahkan, yang banal pun, yang kejahatan pun dia nggak paham. Dia nggak paham bahwa dia komisaris dari BUMN yang adalah digaji oleh rakyat. Kan itu lembaga negara. Kalau dia anak swasta mungkin dia bisa bilang ya gua kan nggak digaji. Ini Komisaris BUMN, digaji oleh negara lewat APBN, tapi menghina rakyat yang menggaji dia. Mau diapain coba. Itu dalam bahasa filosofi ada namanya nausea, rasa muak dari rakyat tetapi muaknya aneh. Muak lihat orang bodoh. Kira-kira begitu. Ya kalau dia memang sudah susah gitu, mau diapain. Tapi, yang jadi persoalan kok justru malah pemerintah mengangkat dia menjadi komisaris, dan kemudian juga ketika kasus-kasus semacam ini dilaporkan ke polisi justru dilindungi. Itu kan yang jadi persoalan serius malah. Ya, saya bergaul dengan rakyat bawah. Setiap kali saya naik gunung, masuk desa-desa, pasti saya ketemu tukang ojek, penjaga keamanan sekolah, segala macam itu, dan mereka adalah rakyat biasa, rakyat kecil itu, yang punya pandangan politik berbeda dengan Pak Jokowi. tetapi, kalau saya bicara dengan mereka yang orang sering bilang bodoh, enggak. Itu pintar semua, rakyat kecil itu pintar. Mereka paham bagaimana membedakan isu itu kebencian dan kritik itu. Ini komisaris kok bisa dungu. Apapun istilahnya, memang dia dungu sebetulnya, dan itu yang justru akan diselamatkan oleh pimpinan BUMN. Oh, ini nggak begitu, dia begini. Apa? Itu dari segi pernyataan, memilih kalimat saja sudah buruk gitu kan. Jadi, di saat kita justru merayakan Sumpah Pemuda, ada seorang pemuda dungu yang berupaya memecah-belah bangsa. Tentang Gerakan (Demo) Mahasiswa Tetapi, di tengah kedunguan itu kita masih punya harapan karena mahasiswa, terutama dari BEM seluruh Indonesia hari ini mulaibergerak gitu. Dan tuntutan mereka juga sangat substansial karena mereka ingin Presiden Jokowi mencabut omnibuslaw dan kemudian segera mengeluarkan Perpu. Kalau tidak, ini akan unjuk rasa terus-menerus. Dan kita tahu kan dampak dari omnibuslaw itu seperti apa. Iya itu. Dan, disambut oleh buruh. Jadi akan ada gerakan baliklah gitu. Mungkin si Komisaris ini minta ditakar IQ-nya oleh BEM UI. Dan BEM UI tidak pernah anggap, itu barang, bukan orang. Tapi balik tadi pada kritik BEM UI dan itu kemudian diikuti oleh banyak daerah sekarang, menganggap bahwa yang diucapkan oleh BEM UI memang itu proposal alternatif itu. Artinya, kalau negara membiarkan hal-hal yang fundamental itu dilindungi oleh hukum yang dia buat sendiri juga, itu artinya ada hak rakyat untuk terus mempersoalkan. Dan demonstrasi akan berlanjut. Jadi terlihat betul bahwa kemampuan publik untuk membuat kontras bahwa yang dilakukan oleh rezim ini sudah buruk semua tuh. Bahkan, dalam omnibuslaw ternyata ada bagian pasal yang menganulir sifat pidana dari ijazah. Kan hal-hal begituan yang kemudian orang curiga, kalau begitu sudah berlangsung jauh, sehingga kemudian yang kita baca kemarin lawyer-nya Bambang Tri itu atas permintaan Bambang Tri konsultasi menarik kembali kasus itu. Tentu saja orang lantas berpikir ada apa di belakang itu, segala macam alasan teknikalitas, nggak mungkin orang lagi di penjara itu dibawa ke dalam sidang untuk peristiwa yang lain. Itu sebetulnya memang diakali begitu supaya dia nggak masuk dalam sidang kan. Jadi, terlihat bahwa semakin soal ijazah ini ditutup-tutupi itu justru semakin terlihat atau semakin terasa bahaya memang ada yang enggak benar kan. Jadi, apapun, itu entah alasan lawyernya nebis in idem nanti, agar mencegah nebis in idem, tapi publik sudah merasa bahwa kalau begitu ini akan jadi black number lagi nih kasus ini. Jadi, balik pada BEM, BEM melihat semua itu bahwa ada ketidakadilan yang dipalsukan, ada pemerataan yang enggak jadi, ada akumulasi yang berlanjut dengan konsekuensi disparitas, karena semua itu enggak ada satupun di antara anggota kabinet, termasuk presiden, yang IP-nya dikasih dua. Semua di bawah dua. Artinya buruk. Jadi, kalau istana saja buruk, apalagi buzzer-buzzer-nya kan. Saya sebenarnya termasuk orang yang menghindari untuk membicarakan para buzzer ini, karena menurut saya ini pekerjaan mubazir dan mengotori pikiran kita saja. Tapi kalau sudah berlebihan seperti ini, ya mau nggak mau kita mesti membicarakannya. Ya, sekadar untuk melampiaskan kebingungan kita dalam memahami persoalan kok bisa ada sebuah negara dikelola seperti ini. Jadi, semua hal yang diucapkan Presiden Jokowi itu, “nanti kita ada bonus demografi”, apa? Apa deviden yang akan kita peroleh kalau kita nggak kasih investasi baik pada bangsa ini. Jadi, sekali lagi, ada yang masih nikmat untuk menunggu deklarasi-deklarasi capres ini, tetapi secara umum masyarakat menganggap ya adalah, tapi buat apa kita masuk ke dalam kerumitan itu. Ya, putuskan saja Anies Baswedan jadi presiden. Kira-kira begitu.  Jadi, orang sudah frustrasi sebenarnya, lu mau ngapain gitu. Walaupun tetap Anies mesti diuji, tapi di benak publik menganggap semuanya bohong begitu kan. Lebih baik proteksi Anies, tapi kemudian Anies juga masuk di dalam jebakan-jebakan tuh. Jadi, hal-hal semacam ini akan terbawa terus, sementara di depan mata kita itu ada ancaman krisis pangan dan energi, Indonesia sudah mau kehilangan kemampuan untuk memproduksi pangan sendiri. Gitu-gitulah. Iya, betul-betul. Untung diingatkan Anda. Saya juga baru baca itu Pak Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengingatkan agar Bulog segera serap produksi gabah dari para petani karena katanya stok beras itu sekarang menipis di Bulog. Ini serius sekali Bung Rocky kalau sampai terjadi. Ya, itu stok kurang itu artinya ya ada betulnya juga di Bulog buffer stoknya itu buffernya dinaikin, tapi sekaligus Menteri Perdagangan memberi sinyal silakan para importir mulai mengimpor. Mendua sebetulnya itu. Tetapi, ya Menteri Perdagangan lebih enak meng-import daripada ngurusin pertanian rakyat.  Kalau Menteri Pertanian sih iya, dia pasti ingin beras rakyat itu di-stok di Bulog. Tapi kalau Menteri Perdagangan ya itu nggak ada fee-nya tuh, mending import-lah. Jadi kita mesti waspada kalau, pokoknya kalau kabinet yang ngomong itu soal laporan rakyat, itu mesti waspada. Bisa sebaliknya tuh. (ida/sws)

BEM SI Demo Tutupi Jalan, Orator: Kami Mencari Atensi

BY FNN Jum'at, 28 Oktober 2022 19:48:18 0

Jakarta, FNN – Polisi sempat dorong-dorongan dengan mahasiwa untuk menggeser massa aksi ke pinggir jalan. Pasalnya, BEM SI gelar demo di tengah jalan dan halangi lalu-lintas putaran Air Mancur Thamrin. Akibatnya, kendaraan dari arah jalan Budi Kemuliaan ke arah jalan Merdeka Selatan terhambat. Diketahui, pada Jumat (28/10/2022) terjadi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Selatan. Menurut Koordinator Pusat BEM SI, Muhammad Yuza Augusti, aksi diikuti oleh berbagai kampus dari banyak daerah. Orator pertama, Samsul naik ke atas mobil komando saat polisi melakukan dorong-dorongan dengan mahasiswa. Ia mengaku yang dilakukan mahasiswa bukanlah untuk merusuh dan memprovokasi, melainkan untuk mencari atensi. “Jangan salah teman-teman. Kami di sini bukan untuk merusuh. Tapi ini adalah untuk mencari atensi,” tegas Samsul. Tema demo ini berdasarkan unggahan Instagram @bem_si yaitu \"8 Tahun Kegagalan Jokowi\". Menurut postingan tersebut, banyak sekali isu-isu yang belum terselesaikan. Selama 2 menjabat tidak membawa apapun. (Fer)

Dr. Nurhadi Terpilih Sebagai Ketua APPSANTI Periode 2022-2024

BY FNN Jum'at, 28 Oktober 2022 13:03:01 0

Denpasar, FNN – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) ke-III di UNDIKSHA Denpasar, Bali, yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2022 telah memilih Dr. Nurhadi, Mhum, sebagai Ketua APPSANTI periode 2022-2024. Periode sebelumnya APPSANTI dipimpin Ubedilah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Nurhadi adalah Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi yang juga sebagai Ketua Program Strudi (Kaprodi) tersebut di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Solo, Jawa Tengah. Nurhadi telah menyelesaikan S3-nya di University of Innsbruck Astria bidang Antropologi.     Pemilihan Ketua APPSANTI berlangsung secara aklamisi. Pimpinan sidang yang terdiri dari Prof. Dr Ferdinan Karebungu, MSi dari UNIMA Manado, Dr. Atika Wijaya, MSi dari UNNES Semarang, dan I Wayan Putra Yasa, SPd, MPd dari UNDIKSHA Denpasar telah memimpin persidangan pemilihan Ketua APPSANTI melalui mekanisme musyawarah mufakat dan secara aklamasi dari seluruh peserta Munas telah memilih empat pengurus inti yaitu Dr. Nurhadi dari UNS Surakarta sebagai Ketua, Dr. Eka Vidya Putra dari UNP Padang sebagai Sekretaris, Dr. Rosramadhana Nasution dari UNIMED Medan sebagai Wakil Ketua, dan Dr. A Octamaya Tenri Awaru dari UNM Makasar sebagai bendahara.      Nurhadi dalam sambutannya setelah terpilih sebagai ketua APPSANTI menyampaikan bahwa dirinya akan menjalankan amanah Munas dan akan terus berupaya untuk membuat APPSANTI turut berkontribusi bagi kemajuan dunia pendidikan maupun kehidupan sosial bangsa Indonesia secara umum. “Bismillah saya akan bersama sama bersinergi dengan bapak ibu semuanya untuk menjalankan amanah ini dan terus secara lebih maju meningkatkan peran APPSANTI untuk masa depan dunia pendidikan sosiologi antropologi dan turut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial bangsa ini,” tegas Nurhadi di tengah forum Munas. (sws)

MUNAS III APPSANTI: Mendikbud Diminta Lakukan Evaluasi

BY FNN Jum'at, 28 Oktober 2022 12:55:27 0

Denpasar, FNN – Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (APPSANTI) ke-III di UNDIKSHA Denpasar, Bali, yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2022 selain mengubah sejumlah pasal dalam AD/ART dan program umum organisasi, juga menghasilkan lima rekomendasi eksternal.        Lima rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, mendesak pihak kementerian pendidikan dan kebudayaan memperhatikan substansi pengembangan kurikulum sekolah merdeka mata pelajaran sosiologi dan antropologi di sekolah menengah atas dengan mengutamakan design masa depan masyarakat Indonesia menuju society 5.0 dengan tetap mengedepankan visi kebangsaan dan keIndonesiaan yang maju dan humanis. Kedua, kepada seluruh stakeholder pendidikan agar menempatkan pandangan-pandangan sosiologis dan antropologis terkait kebhinekaan sebagai bagian utama dalam implementasi kurikulum merdeka di semua jenjang pendidikan. Ketiga, merekomendasikan untuk setiap perguruan tinggi anggota APPSANTI untuk meningkatkan Kerjasama dengan para praktisi pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka. Keempat, mendesak Kemendikbud agar melakukan evaluasi terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan membuat kebijakan yang tidak merugikan mahasiswa kependidikan terkait masa depan pilihan profesinya sebagai tenaga pendidik. Kelima, mendesak agar LAMDIK (Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) melakukan evaluasi terkait besaran biaya akreditasi program studi yang terlalu besar agar proses akreditasi program studi tidak menjadi subjek komodifikasi. I Wayan Putra Yasa, salah satu pimpinan sidang Munas APPSANTI menyebut, pentingnya melakukan evaluasi konstruktif terhadap sejumlah kebijakan pendidikan di era disrupsi saat ini, termasuk evaluasi terhadap LAMDIK. “Saya kira hasil rekomendasi ini baik untuk kemajuan pendidikan, termasuk evaluasi harga Akreditasi Program Studi yang mahal, ini aspirasi mayoritas peserta Munas,” ujar I Wayan Putra Yasa yang juga Kaprodi Pendidikan Sosiologi UNDIKSHA Denpasar.    Sebelumnya diberitakan bahwa Munas III APPSANTI berlangsung di UNDIKSHA Denpasr hingga 28 Oktober 2022. (sws)

Inisiasi-Inisiasi “Nekad” Nusantara

BY FNN Jum'at, 28 Oktober 2022 12:31:00 0

 Proyek pendirian Pondok pesantren ini sendiri terdorong oleh semangat itu. Nusantara termotivasi melakukan sesuatu, dan “quite big and ambitious”, untuk mengenalkan Indonesia khususnya dalam konteks sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SEKIRANYA Saya ingin menyimpulkan Nusantara Foundation itu dalam satu kata, mungkin kata yang tepat: “determinasi” atau “nekad”? Kata determinasi mungkin terlalu positif. Karenanya saya lebih cenderung untuk memakai kata “nekad”. Memang sejak berdirinya pada bulan September 2013 lalu Nusantara telah melakukan banyak gebrakan yang secara sederhana dapat dilihat berani, bahkan mungkin sangat “nekad”. Penamaan Nusantara itu sendiri sesungguhnya terbangun di atas semangat itu; berani (nekad)? Kata Nusantara di Amerika sangat tidak populer. Orang tidak mengenal apa Nusantara itu. Sehingga penamaan yayasan ini dengan Nusantara riskan untuk tidak mendapat atensi dari masyarakat. Nusantara didirikan pertama kali oleh sekolompok muallaf murid-murid saya ketika itu dengan tujuan utamanya: pengadaan “Muallaf Center” di Kota New York. Dengan dukungan Dompet Dhuafa ketika itu dengan berbagai kegiatan diluncurkan, termasuk kelas-kelas khusus untuk muallaf. Namun di awal berdirinya Nusantara telah menginisiasi sebuah kegiatan yang lagi-lagi terasa “nekad”. Kegiatan itu adalah mensponsori pelaksanaan World Zakat Forum (WZF) bekerjasama dengan Badan Zakat Nasional (Baznas) dan banyak Laznas dari dunia Islam. Hadir di acara tersebut 70 peserta dari 25 negara. Beberapa bulan kemudian Nusantara menginisiasi pelaksanaan Seminar Islam di PBB New York. Seminar yang membahas sejarah dan pengaruh Islam di bumi Nusantara lagi-lagi “nekad”. Hadir sebagai pembicara ketika itu beberapa professor dan ahli Indonesia (Indonesianis) dari beberapa Universitas Amerika. Bahkan dari Indonesia hadir juga Bapak Dahlan Iskan, Aa Gym, dan beberapa tamu lainnya. Berselang beberapa bulan kemudian Nusantara kembali “nekad” mengadakan sebuah acara seminar besar dengan tema: “Challenging extremism together globally”. Hadir sebagai pembicara beberapa professor dan ahli di bidang ini. Salah satunya adalah Prof. Robert Hefner dari Boston University yang sangat populer itu. Berbagai acara “nekad” Nusantara berhasil dilaksanakan, termasuk beberapa kegiatan dialog antar pemeluk agama, out-reach programs (mengenalkan Islam ke beberapa Universitas Amerika), dan beberapa kegiatan sosial/keagamaan lainnya. Bahkan beberapa kali mengadakan “Muslim fashion show” bersama Dian Pelangi, Elzatta, dan lain-lain. Inisiatif “nekad” terbesar Nusantara dimulai pada penghujung tahun 2018 lalu. Langkah ini oleh sebagian orang dianggap tidak masuk akal, minimal over ambisius. Tapi itulah realitanya. Nusantara menginisiasi pendirian pondok pesantren di Amerika Serikat. Dan ini dilakukan di saat Islam mengalami tekanan yang luar biasa di bawah kepemimpinan Donald Trump. Saya tidak membahas lagi inisiatif “nekad” ini di sini. Karena saya yakin banyak yang telah mendengar dan mengenalnya. Walau proyek itu masih dalam proses dan sedang berjalan, tapi berita yang menggembirakan adalah bahwa derap langkah juang itu terus bergerak. Berbagai inisiatif “nekad” juga dilakukan di lokasi Pondok. Termasuk acara-acara sosial, buka puasa, dengan mengundang tetangga-tetangga non Muslim yang belum pernah sama sekali bersentuhan dengan Islam. Juga kegiatan “nekad” boarding school selama dua bulan di tahun 2019 dan 2021 dengan peserta yang harus dibatasi. Program GLP for students dan GLP for Ustadz juga sebuah program kepemimpinan yang terasa “nekad”. Beberapa hari lalu US Department of State (Kemenlu US) meminta Nusantara menjadi host pertemuan antara tokoh-tokoh agama Timur Tengah (Middle East) dan Amerika. Pertemuan ini disponsori oleh Kemenlu Amerika untuk membahas beberapa kemungkinan kerjasama di bidang pendidikan. Diakui Isu Islamophobia dan anti semitisme selalu menjadi tema utama pertemuan itu. Annual talk on the Prophet (pbuh). Di tahun 2019 lalu, persis sebelum terjadi pandemi covid Nusantara kembali menginisiasi kegiatan “nekad” lainnya. Kegiatan itu adalah pertemuan tahunan di bulan Rabiul Awal dengan nama: “Annual talk on the Prophet Muhammad (pbuh)”. Acara tersebut sekaligus dirangkaian dengan penggalangan dana bagi kesinambungan berbagai kegiatan Nusantara, khususnya pembangunan pondok pesantren yang dimaksud. Covid menutup pintu untuk kegiatan ini selama dua tahun (2020-2021). Alhamdulillah di tahun 2022, tepatnya Sabtu 29 Oktober ini Nusantara kembali melangsungkan acara “nekad” itu. Persiapan acara dilakukan dengan lebih matang. Berbagai inisiatif Nusantara yang saya sebut “nekad” ini memang terasa nekad. Selain karena saya sadar dengan segala keterbatasan, baik tenaga SDM dan dana, juga karena keterbatasan kesempatan di tengah berbagai tanggung jawab di kota New York. Acara annual talk Sabtu ini menjadi sangat penting karena selain akan menghadirkan seseorang yang saya sebut “a Muslim by heart”, Dr.Craig  Considine, juga akan hadir beberapa pejabat Amerika. Di antaranya anggota Kongress Grace Meng, NY Senator John Lui, NY Rep. David Weprin, perwakilan kantor Walikota dan Kepolisian New York. Tentu akan sangat baik bagi upaya promosi Indonesia jika pejabat perwakilan pemerintah RI juga hadir. Undangan telah dikirimkan kepada semua. Semoga mereka melihat acara ini sebagai ajang yang baik, tidak saja untuk memperlihatkan dukungan kepada warganya. Tapi juga sebuah kesempatan untuk PR dan networking yang saya yakin sangat diperlukan oleh Indonesia di luar negeri. Proyek pendirian Pondok pesantren ini sendiri terdorong oleh semangat itu. Nusantara termotivasi melakukan sesuatu, dan “quite big and ambitious”, untuk mengenalkan Indonesia khususnya dalam konteks sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Bukan dengan kata-kata dan slogan. Tapi dengan aksi dan kenyataan. Kata seorang teman: “jika mereka membangun imej dengan asumsi-asumsi, kita respon dengan aksi dan fakta”. See you all this Saturday, 29 October. Starts at 4:30 PM, ends by 9:30 PM. Venue: Agra Palace: 116-33 Queens BLVD Forest Hills, NY 11735. New York, 27 Oktober 2022. (*)

Langkah Kecil Menuju Revolusi

BY FNN Jum'at, 28 Oktober 2022 11:14:33 0

Langkah kecil perlu menciptakan ilusi perlaha-lahan menggerogoti sedikit demi sedikit. Jangan khawatirkan ketika ada reaksi mereka marah karena itu tanda emosi mereka terlibat. Habisi mereka pada saat masih kecil. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KETIKA Jenderal Charles de Gaulle melarikan diri ke Inggris ia mempunyai satu sasaran – memulihkan kehormatan Prancis, akan memerdekan Prancis. Seandainya de Gaulle mengumumkan niatnya ia pasti sudah dipandang sebagai campuran berbahaya antara ilusi dsn ambisi. Sebagai gantinya dengan luar biasa sabar dengan tetap fokus pada sasarannya de Gaulle menggerogoti sedikit demi sedikit. Kunci untuk menjadikan efektif adalah mempunyai kesadaran yang jelas pada sasarannya, lalu mengidentifikasi area kecil yang harus dikuasai. Untuk setiap gigitan harus mempunyai gigitan yang mempunyai logika strategi keseluruhan, sehingga tidak seorangpun mencium niatnya. Kalau gigitan terlalu besar, tidak akan sanggup menangani dan kewalahan dengan berbagai masalah. Cara kerja strategi: ambil tanpa diskusi dan peringatan – musuh akan bereaksi entah melawan atau memberi kerugiannya tanpa melawan. Ambil yang benar-benar berharga. Mainkan naluri konservatif mereka pada umumnya lebih kuat daripada naluri akuisitif mereka. Melakukan Fait accomply, kuncinya adalah bereaksi cepat tanpa diskusi. Bagian dari konservatifme adalah memilih diskusi yang tidak ada habis- habisnya tanpa mengambil tindakan. Diskusi sudah berlalu sudah tiba saatnya mengambil tindakan adalah kehormatan serta bobot. Semua kita tidak pernah mengetahui kapan Oligarki berdiskusi, semua kekuatan politik dan ekonomi sudah dalam genggamannya. Bahkan gabah (beras) lokal petani sudah dalam kendalinya. Masalah terbesar ada manusia terperangkap pada impian besar hanya impian dan kesulitan fokus pada sasaran dan tidak ada langkah langkah kecil yang diperlukan. Nafsu selalu ingin ada lompatan raksasa menuju sasaran. Dalam dunia sosial (alam) apapun untuk sampai pada besar dan stabil tumbuh secara perlahan lahan. Langkah kecil adalah tindakan berhubungan dengan manfaat psikologis tak terukur, terhubung dengan langkah besar. Langkah kecil bersifat terapeutik (pengobatan) dari pada tindakan. Langsung saja Fait accomply cara terbaik untuk mengambil kendali. Langkah kecil perlu menciptakan ilusi perlahan-lahan menggerogoti sedikit demi sedikit. Jangan khawatirkan ketika ada reaksi mereka marah karena itu tanda emosi mereka terlibat. Habisi mereka pada saat masih kecil. Mustahil akan terjadi People Power atau Revolusi tanpa langkah kecil yang mendahuluinya. (*)

BEM UI Jengkel dan Frustasi, Kinerja Jokowi dan Seluruh Pembantunya Dikasih Nilai Nasakom

BY FNN Jum'at, 28 Oktober 2022 10:54:35 0

BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menilai bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin gagal memenuhi janji-janjinya dan menjawab kekecewaan publik. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Melki Sedek Huang menyatakan, setelah 3 tahun memerintah, Jokowi dan Ma\'ruf sudah semestinya berhenti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kegelisahan bagi publik. “Sikap kita jelas, 3 tahun kepemimpinan Pak Jokowi dan Ma\'ruf Amin, kami merasa cukup sudah berbagai kegelisahan ini sudah hadir, cukup sudah Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, cukup sudah Pak Jokowi menghadirkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan,” kata Melki. Melki menuturkan, ada 8 isu yang disorot BEM UI dalam evaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf yang semuanya masih dianggap belum berhasil. Salah satunya, kata Melki, Jokowi gagal melakukan reformasi kepolisian yang menjadi salah satu misi saat maju sebagai calon presiden pada 2014 lalu. “Salah satu misi Pak Jokowi di dalam Nawacita adalah bagaimana institusi kepolisian dapat menjadi harapan masyarakat dalam mengais keamanan, tapi buktinya justru isntitusi kepolisian malah jadi pihak yang paling berperan dalam hilangnya nyawa-nyawa di Kanjuruhan,” ujar Melki. Ia juga menilai Jokowi gagal menghadirkan pendidikan yang inklusif berkaca dari mahalnya biaya pendidikan tinggi. Terkait isu pendidikan, BEM UI juga menyoroti kebebasan berpendapat di lingkungan kampus yang seringkali dibatasi. “Belum lagi soal reforma agraria, belum lagi soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang belum selesai, dan juga bagaimana komtimen Pak Jokowi dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan hukum yang berpihak pada masyarakat,” kata Melki. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan BEM UI tersebut? Berikut petikan dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (27/10/2022). Bung Rocky, ini kelihatannya anak-anak UI, BEM UI ini bener-bener lagi marah besar pada Pak Jokowi, marah atau frustasi dengan Pak Jokowi. Karena kemudian disebut ini dikasih semua kabinet ini, nilainya itu, dari Pak Jokowi, Pak Wapres, sampai seluruh menteri dan juga para penegak hukumnya diberi IPK-nya itu cuma di bawah 2. Ini cuma satu koma sekian. Ini nilainya enggak lulus kalau nilainya nasakom gitu. Iya, itu nasakom (nasib satu koma). BEM UI tersebut punya yang namanya Departemen Strategis. Mereka selalu secara rutin mengevaluasi, bahkan rektornya sendiri dievaluasi kok dan rektornya mungkin nol koma itu. Jadi kabinet itu di-wacths. Ada Kabinet Wacht versi UI karena anak-anak UI ini kan juga punya akses ke dalam data, juga punya akses pada politisi-politisi itu. Dosen-dosen mereka yang tajam-tajam selalu bocorkan keadaan gitu. Jadi, semua senior UI itu pasti diakses oleh BEM UI itu. Jadi, dia well inform. Dan, itu yang membedakan BEM UI mungkin dengan daerah. Tetapi, itu satu nafas sebetulnya. Cuma, BEM UI karena dekat dengan Jakarta jadinya lebih mudah untuk mengucapkan ledekan. Tetapi, BEM seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama tuh. Saya sudah ke BEM-BEM di negeri ini juga begitu. Di Mataram, saya ke Mataram, ke Denpasar, Universitas Udayana tuh. Macam-macam itu, di Palu, daerah kecil di Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, mungkin dalam sebulan ini sudah 30 universitas undang saya tuh. Jakarta juga begitu yang swasta-swasta. Semua (BEM) ada dalam suasana yang sama itu, mau menilai, ini Pak Jokowi mau dikasih nilai berapa tuh. Dan semua merasa bahwa memang tidak ada prestasinya itu. Satu-satunya yang terus digenjot adalah soal IKN. Ini mahasiswa juga jengkel, ini bukannya memperbaiki pendidikan malah memperbaiki IKN. Sementara IKN dipromosikan kami nggak boleh kasih kritikan. Begitu kan. Kan mahasiswa sudah menganggap bahwa Jokowi sibuk dengan IKN, enggak peduli dengan pemilu sebetulnya, mau siapapun ganti presiden tetap harus IKN dilanjutkan. Bahkan, sudah dipastikan dalam kalau ada sidang pokok-pokok haluan negara maka IKN akan dimasukkan sebagai ketetapan. Jadi, mahasiswa merasa ini ada urusan apa sih presiden dan kabinet itu, hanya muter-muter dalam soal yang nggak ada hubungannya dengan cita-cita negara. Sementara kondisi masyarakat semakin memburuk. Bahkan, mereka mulai menghitung bahwa IKN itu kan yang untung yang punya tanah di situ. Itu sudah pasti untung. Tiga ratus ribu hektar tanah untuk ibukota negara itu pemiliknya adalah oligarki. Artinya, Presiden Jokowi mau servis oligarki. Kalaupun dibangun di situ proyek-proyeknya juga untuk oligarki. Jadi, semua mahasiswa menganggap hal yang paling berbahaya adalah presiden lupa pendidikan politik dan hanya sibuk dengan mengurus infrastruktur. Nah, itu yang kemudian dibaca dengan baik dalam statistik, lalu BEM UI kasih poin. Jadi, yang bagi kita dampaknya negatif semua. Tentu bereaksilah. Presiden pasti bereaksi berbicara, menteri bereaksi, segala macam akan bereaksi itu. Tapi masyarakat justru memuji itu kan. Jadi, apapun yang terjadi, dalam reaksi balik dari istana terhadap kritik dan dalam meme yang memang serius itu, rakyat merasa memang diwakili suara kita oleh BEM UI. Itu artinya masyarakat daerah juga merasa diwakili oleh seorang mahasiswa di daerah masing-masing. Jadi, sudah terjadi kesepakatan bahwa suara mahasiswa adalah suara emak-emak, suara mahasiswa adalah buruh, suara mahasiswa adalah suara masa depan. Sudah, itu intinya. Itu nggak mungkin dibantah oleh... Nanti juga ada istana suruh bikin survei, lalu dipakai big data segala macam. Nggak ada itu. Karena ini soal legitimasi, bukan soal legalitas. Gitu loh masalahnya. Oke. Dan saya kira ini, kalau kita lihat datanya cukup komprehensifkan. Saya sih baca meme-nya yang mereka buat lengkap seluruh kabinet dapat penilaian gitu. Dan yang menarik, Ibu Sri Mulyani, yang notabene Guru Besar UI juga dapet nilainya 1,7. Sementara kemudian, terutama penegakan hukum gitu, ya Kejaksaan, KPK, Kepolisian, itu nilainya lebih rendah lagi. Kalau Kepolisian dan KPK cuman 1,0 gitu ya. Ini menurut saya cukup kejam juga ya mereka memberikan penilaian terhadap kabinet dan pemerintahan Jokowi. Iya, karena mereka bandingkan, sebetulnya fair betul, mereka bandingkan yang dijanjikan Jokowi, yang dijanjikan Yasona Laoly, Menteri Hukum, ini semua menteri yang pernah berjanji itu gagal, nggak bisa mewujudkan itu. Lalu alasannya covid, alasannya macam-macam. Ya, iya, tapi mereka mesti kasih alasan yang bisa diterima oleh metodologi mahasiswa itu. Di dalam metodologi riset BEM UI, itu adalah apologi. Sebetulnya memang dari awal bohong saja. Jadi covid datang untuk membenarkan kebohongan mereka kan. Kan itu maksudnya. Demikian juga krisis pangan, krisis energi dunia, untuk membohongi supaya mereka selamat, ini kan karena keadaan eksternal atau ada eksternaliti. Enggak. Bukan karena itu. Dari awal arah ke perwujudan janji Pak Jokowi melalui kabinetnya itu gagal semua. Jadi mahasiswa nggak mungkin ditipu oleh headline Humas Istana. Jadi ngaco aja berkoar-koar para juru bicara istana karena diganti sini diganti situ, tetap mahasiswa menganggap kalian itu, satu blok istana, itu sebetulnya minus tuh. Sudah bagus kita kasih 1,7 tuh. Sebetulnya minus kalau dibandingkan dengan janji presiden, ya sudah minus semua kan. Jadi, nanti kan iya, ada infrastruktur yang enggak direncanakan dibuat, enggak ada dijanji dibuat. Itu juga enggak dihitung oleh mereka kan. Jadi, BEM UI hanya menghitung apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dalam kampanye, itu yang dia evaluasi. Bukan yang enggak dijanjikan lalu tiba-tiba tapi kita sudah bikin ini kan. Iya tapi enggak dijanjikan. Itu artinya, ada kejahatan baru untuk memainkan hal yang tidak dijanjikan. Jadi tetap, logika dari BEM UI atau akademisi umumnya adalah metodologi, enggak ada hubungan dengan kebencian di situ.  Dan nggak berlebihan kalau kita misalnya menilai Ibu Sri Mulyani itu bakar duit negara karena kita lihat sekarang kan kemarin ada data terbaru angka hutang kita sampai sekarang ini sudah tembus sampai 7.420 triliun ya. Dengan begitu, kalau rasio pembayaran pokok dan hutangnya itu sekarang sudah tembus sampai 1000 triliun. Bayangkan itu pendapatan kita cuma berapa gitu, cuma 2000 sekian, APBN kita 3000 sekian. Jadi, sekarang ini kira-kira pendapatan kita itu, untuk membayar bunga dan pokok hutang saja sudah lebih dari 40% dari pendapatan kita. Dan, hampir dipastikan bahwa kita ini hanya bisa membayar pokok dan bunga hutang itu dengan hutang baru. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan nanti. Jadi, berhutang baru untuk membayar bunga dan pokok kan? Atau mau siapa pun presidennya. Itu justru yang yang akan diingatkan oleh BEM. Jadi, BEM bukan sekadar mengingatkan Sri Mulyani, Jokowi, Laoly, Kejaksaan dan segala macam, BEM juga mengingatkan beban yang akan ditanggung oleh presiden baru. Kan nggak mungkin itu, kecuali dengan gampang Anies dan Ganjar atau siapa pun yang menjadi presidennya nanti mengatakan oke. Kita akan minta supaya internasional membatalkan. Nggak bisa. Karena ini perjanjian-perjanjian yang ada MoU dan akan dinyatakan sebagai liabilitinya adalah negara, yang akan jadi tanggungan adalah aset negara. Kan investor melihat Indonesia masih bisa digaruk sumber dayanya. Jadi, sekali lagi, ini hutang yang akan dibebankan pada 4 hari pertama presiden baru 2024 itu. Jika terjadi di luar 2024, lebih mudah untuk negosiasi dengan internasional bahwa ini ada force majeure. Dan itu artinya rakyat tidak menghendaki galang gulung hutang yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Tapi itu juga sulit karena kan tetap orang mau melihat ini muluslah pergantian kekuasaan. Justru kalau mulus maka bebannya jadi berat buat presiden berikutnya kecuali ada eskip yang mengatakan bahwa presiden di depan tidak boleh diikat oleh presiden yang sekarang. Justru semua partai yang ingin mencalonkan presiden mesti kulonuwun pada Pak Jokowi. Itu anehnya Indonesia, sudah bebannya besar, tapi masih minta izin lagi pada petahana. Petahana ya yang bikin kesulitan pada kalian. Kan itu dungu namanya. Kalau dulu ada istilah gali lubang tutup lubang, sekarang nggak cukup gali lubang baru ini. Karena saya kira gali dua lubang baru itu untuk menutup satu lubang lama gitu yang terjadi. Iya, itu memang terasa dan ajaib memang, ini mereka yang masih kasak kusuk buat cari koalisi. Apa sebetulnya poinnya? Jadi, rakyat mesti kita didik bahwa ini semua akan terjebak di dalam beban yang ditinggalkan Presiden hari ini nih. Karena itu, bikin kontras, supaya publik internasional juga kalau negonya gampang nanti. Kan kalau misalnya Anies mengatakan kami akan beda dengan Pak Jokowi, nah publik akan maafin, publik internasional atau investor internasional kemudian akan oke, karena Anda akan berbeda, kami kasih diskon. Tapi kalau Anda hanya penerus utang Jokowi maka beban hutang itu akan ditagihkan kepada Anda. Ini juga tim Anies Baswedan rada kurang berpikir membayangkan itu. Bung Rocky, saya mengamati, dalam situasi semacam ini saya melihat ada kesan Pak Jokowi itu, saya tidak tahu apakah beliau tidak paham atau beliau teraliminasi dari realitas gitu? Kenapa saya tanyakan ini, terutama soal ibukota baru, itu kan ternyata pak Jokowi tetap memaksakan dan kemarin misalnya naik kapal patroli TNI gitu, beliau menyusuri jalur logistik IKN, dan sebagainya. Loh, beliau tahu nggak sih bahwa IKN terancam batal tidak terlaksana. Tapi beliau kemudian melakukan hal semacam itu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada Presiden kita ini. Dia menunggangi imajinasi dari pendukung-pendungkungnya yang juga sebetulnya, yang namanya imajinasi itu delusinya lebih besar daripada faktanya. Jadi semua pendukung Jokowi membayangkan memang akan terjadi, kenapa? Karena mereka sudah lihat laptop Pak Jokowi yang benar-benar keren. Demi masa depan, kita tahu bahwa IKN itu keren betul. Itu kayak kota di masa depan. Tapi itu di laptop kan. Kalau saya dengar dengan orang-orang yang bahkan intelektual yang ada di daerah-daerah itu merasa hebat betul ya. Iya, tapi itu di laptop. Bagaimana di-breakdown yang di laptop itu menjadi proposal bisnis. Wong semuanya kabur kok. Jadi, Pak Jokowi sebetulnya realitas baru yang dia bayangkan itu, itu juga disponsori oleh semacam ya dihipnosis, semacam ide palsu dari para pendukungnya itu. Pak Jokowi pun merasakan kami saya masih didukung oleh relawan masih menganggap. Ya, masuk akal secara estetik, tapi secara finansial itu nggak bisa tuh. Jadi, kelihatannya kan orang nggak paham bahwa ibukota baru akan dibangun di lahan sekitar 250-300.000 hektar. Lalu orang bertanya, itu lahannya siapa? Lahannya negara? Bukan. Itu lahan dari oligarki yang sudah ada kelihatannya, ada HPH, ada tambang segala macam itu. Itu kan akan dihitung sebagai kalau dijual kan dibeli negara kan itu dihitung habisnya. Jadi, sebelum IKN itu jalan dan pasti setelah jalan dia bubar, tanah-tanah itu sudah diperoleh transfernya ke oligarki. Kan itu yang diriset oleh masyarakat sipil sejak setahun lalu bahwa yang diuntungkan pertama adalah pemilik tanah yang menyewa dari negara dibeli lagi oleh negara dengan harga tinggi itu karena faktor bisnis. Yang kedua, begitu mulai dibangun relasi negara dengan oligarki ini juga yang akan menentukan siapa yang akan membangun. Jadi, semua hal yang ada di atas kertas itu akhirnya kita pastikan IKN itu adalah ibukota oligarki. Lalu kita siapa? Kita disuruh bayar pajak untuk membiayai 30-40% dari IKN itu kan? Kan itu yang mestinya masuk di kepala kalangan aktivis atau LSM atau intelektual analis-analis, bahkan di daerah-daerah yang ada kampusnya. Tapi, nggak bisa berpikir rasional karena dihipnosis oleh realitas palsu yang digambarkan oleh Presiden Indonesia di 2045 akan punya Ibukota yang kira-kira bertetangga dengan surga. Jadi disebutnya apa Bung Rocky, hiperealitas atau apa disebutnya. Boleh disebut hiperialitas, tapi dalam psikologi namanya itu disebut delusi. Membayangkan sesuatu yang nggak mungkin. Kalau ilusi masih mending tapi ini delusi, hal yang pasti nggak mungkin tapi dibayangkan mungkin supaya tetap pada attachment dengan Presiden Jokowi kan. Itu sama dengan kita merasa mesti ada attachment dengan Bung Karno, nanti Bung Karno jadi otoriter di ujung hidupnya. Tetapi tetap Bung Karno adalah hebat, iya hebat kira-kira di awal kemerdekaan. Setelah itu beliau setelah ‘59 jadi otoriter. Tapi, bagian otoriter dari Bung Karno enggak mau dilihat, lalu kita pergi terus menganggap Bung Karno hebat-hebat-hebat. Itu delusi namanya. Kan sejarah mestinya ada faktanya, Soekarno hebat tetapi di ujungnya dia jadi buruk. Itu yang mesti kita tetapkan sebetulnya. Kita enggak menghina Bung Karno, dia adalah Bapak Proklamasi, tapi di ujung dia jadi otoriter. Demikian juga Jokowi, di awal dia menjanjikan pro rakyat, di ujung dia pro oligargi. Kan itu mesti dipisahin kan. Nah, kalau itu disambung terus namanya delusi. Itu orang sakit jiwa sebetulnya ya, yang membayangkan bahwa presiden Jokowi masih sama seperti di awal waktu dielu-elukan. Dan enggak ada satupun mulai dari Esemka, kalau kita sebut kira-kira ada 300 kebohongan. (sof/sws)

Sumpah Pemuda?

BY FNN Jum'at, 28 Oktober 2022 08:04:34 0

Sentimen-sentimen primordial kesukuan justru mulai marak akhir-akhir ini. Langkah ini adalah sebuah langkah mundur, jika bukan pengkhianatan, Soempah Pemoeda. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya. @Rosyid College of Arts HARI ini, 28 Oktober 2022, kita mengenang Soempah Pemoeda 94 tahun silam. Peristiwa itu menandai kelahiran sebuah bangsa baru, yaitu Bangsa Indonesia. Segera perlu dicermati bahwa Bangsa Indonesia tidak lahir secara alami, tapi buah imajinasi anak-anak muda dari berbagai suku yang tinggal di sebuah bentang alam yang semula disebut sebagai Hindia-Belanda. Imajinasi tersebut kemudian disebut anak-anak muda itu sebagai bangsa Indonesia. Peristiwa Soempah Pemoeda itu dengan demikian melahirkan dua imajinasi baru : bangsa sebagai entitas baru yang melampaui suku, dan Indonesia yang menggantikan Hindia-Belanda. Peristiwa itu sangat penting karena terbukti kemudian memungkinkan Proklamasi Kemerdekaan bangsa terjajah itu 17 tahun kemudian oleh Soekarno-Hatta. Imajinasi para pemoeda itu yang menjelaskan mengapa Emanuel Macron tidak lama ini mengkhawatirkan kemunduran Barat sebagai kekuatan imajinasi yang selama 200 tahun lebih mendominasi dunia. Macron mengatakan bahwa konflik Rusia-Ukraina merupakan bukti pengeringan imajinasi Barat vis-a-vis Timur yang dengan susah payah didaku oleh China. Permusuhan NATO vs Rusia adalah blunder geostrategi karena membiarkan AS untuk mendorong terus permusuhannya dengan Rusia itu sebagai permusuhan Barat dengan tetangga dekat Eropa sendiri. Rusia semakin menempatkan diri sebagai Eurasia karena dimusuhi terus-menerus oleh NATO. Kejadian Kamis pagi kemarin di sebuah SMA swasta di kawasan Juwingan Surabaya menjadi penting bagi saya dalam memaknai Sumpah Pemuda hari ini. Bersama istri dan juga Kepala Sekolahnya, kami menyaksikan putra-putri SMA Kertajaya bercerita tentang foto-foto di sekitar rumah mereka yang mereka ambil sendiri beberapa waktu sebelumnya. Rumah-rumah pemuda-pemudi ini tersebar luas sejak di Jojoran, Sidotopo, Benowo, Menganti, hingga Gubeng Kertajaya. Beberapa diantaranya tinggal di Homesantren di kawasan Tambaksari. Rumah-rumah itu pada umumnya sederhana, dalam kampung yang padat penduduk. Rico yang tuna netra tinggal di Homesantren. Sebagian lagi yatim atau bahkan yatim piatu seperti Yunita yang bercita-cita jadi dokter. Zuhair yang tinggal di sekitar Gelora Bung Tomo berkisah tentang mengintip pertandingan sepakbola dari atas loteng rumahnya. Bercerita di depan teman-temannya tentang rumah mereka masing-masing beserta kenangan indah bersama keluarga adalah sebuah proses memaknai pengalaman sebagai imajinasi yang dikonstruksi kembali. Belajar adalah proses memaknai pengalaman sebagai imajinasi, sebagai dongeng. Banyak yang tidak menyadari bahwa bangsa ini, dan juga Indonesia adalah dongeng kolektif, sebuah imagined community, bukan in factu, tapi in statu nascendi yang terus dilahirkan dalam imajinasi. Begitu imajinasi kolektif para pemuda ini hilang, maka hilang pula bangsa dan Indonesia. Begitulah tingkat kerapuhan bangsa Indonesia ini. Tentu sangat berbahaya sekali jika para penguasa dengan sembrono memberi pengalaman buruk berbangsa dan bernegara melalui berbagai maladministrasi publik di mana banyak hukum dibuat bukan untuk kepentingan masyarakat kecil, tapi untuk mempertahankan kekuasaan para elit politik dan segelintir taipan. Hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pendidikan melalui persekolahan massal paksa dijadikan instrumen pencetakan buruh trampil bagi kejayaan invetasi para pemilik modal asing dan kaki tangan domestiknya. Pemilu hanya menjadi istrumen transfer bersih hak-hak politik publik pemilih ke para elit partai politik, bukan untuk memastikan siklus kepemimpinan yang semakin meritokratik yang menghasilkan pelayanan publik yang semakin pula memberdayakan, mencerdaskan, dan memerdekakan bangsa ini. Polarisasi yang makin tajam antara kelompok cebong dan kampret alias kadrun tidak bisa dibiarkan menghancurkan imajinasi kolektif bangsa ini. Sayang sekali rezim saat ini justru memelihara tidak sedikit kanker medsos buzzer bayaran untuk mempertajam keterbelahan bangsa ini. Jika Sumpah Pemuda membuka sebuah spektrum baru bagi barisan suku-suku yang menjadi sebuah bangsa baru, rezim oligarki saat ini justru menempuh jalan sebaliknya: membiarkan keterbelahan ini untuk tetap berkuasa sambil menjadi kaki tangan kekuatan-kekuatan nekolimik asing. Sentimen-sentimen primordial kesukuan justru mulai marak akhir-akhir ini. Langkah ini adalah sebuah langkah mundur, jika bukan pengkhianatan, Soempah Pemoeda. Kegiatan Zuhair, Yunita, dan Rico dkk bercerita di depan kelas di sebuah kampung di Surabaya itu penting dari perspektif pemuda Indonesia saat ini. Di kampung Peneleh yang tidak jauh dari Juwingan, dulu HOS Tjokroaminoto mulai membangun imajinasi kolektif bangsa ini bersama Soekarno muda. Ingatlah bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah imajinasi kolektif yang rapuh. Pemuda Indonesia saat ini, sejak millenials sampai Gen-Z tidak boleh membiarkan diri menjadi korban kemiskinan imajinasi segelintir orang yang sok berkuasa. Jemursari, 28 Oktober 2022. (*)

Wanita Berjilbab Masuk Istana: Taktik “Etok Etok”

BY FNN Kamis, 27 Oktober 2022 17:48:34 0

 Jangan direspon atau kalaulah akan direspon beritahu, dugaan sinetron ini mereka sedang latihan saja. Mereka sering tidak menyadari melakukan taktik yang sama pada kondisi-kondisi yang berbeda itu kesalahan dan fatal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIKATAKAN oleh Prof Din Syamsuddin: Istana tersebut ia anggap sebagai self fulfilling prophecy atau perkabaran tentang sesuatu yang bakal terjadi. Masyarakat luaspun sudah paham paska Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko singgung tentang radikalisme, tidak makan waktu lama akan ada kejadian etok-etok (pura-pura) sebagai pembenaran atas ucapannya. “Membatasi diri dengan taktik yang itu-itu saja tidak selalu perlu. Kalau mampu beradaptasi terhadap keadaan, kita akan lebih dapat melepaskan diri dari bahaya” (Fables Aesop). Kesalahan fatal adalah mengganggap sukses dengan taktik yang sama pada keadaan yang sudah berubah. Dalam forum kajian politik Merah Putih, peristiwa wanita berjilbab berusaha masuk Istana – bukan topik penting sekalipun dengan kelakar tetap dibahas sekenanya dengan super santai. Seorang wanita yang \"berjilbab dan berhijab\" disertai cadar berjalan di depan Istana Merdeka. Tiba-tiba di depan gerbang utama dia menodongkan pistol FN ke arah seorang Paspampres. Polisi lalu-lintas yang bertugas di sekitar Istana lantas segera mengamankan perempuan tersebut. Kini yang bersangkutan berada di Polres Metro Jakarta Pusat, dan menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran kasus ini “masih didalami”. Dugaan kuat pengulangan taktis yang sama dengan kejadian wanita berjilbab yang tiba-tiba menerobos Mabes Polri di Jl Trunojoyo. Rakyat lebih cepat cara mendalaminya bahwa itu hanya sekedar mainan. Kesan pendapat netizen di medsos bahwa yang bersangkutan hanya bermain-main menodongkan senjata. Dugaan kuat pistol mainan dan sama sekali tidak terdengar ada tembakan. Terlalu sering munculnya skenario yang sama orang stres, gila atau gemblung jadi-jadian. Terkesan semuanya hanya skenario siapa yang menjadi peran action-nya di pintu gerbang Istana dan siapa Paspampres yang harus pura-pura beraksi cepat merespon satu paket rekayasa yang biasa dengan taktik yang sudah usang tidak menyediakan keadaan yang sudah berubah. Sangat mungkin hanya untuk mengalihkan tekanan isu ijazah palsu yang sangat kuat menerpa Istana. Apalagi Presiden Joko Widodo barusan salah counter attack dengan mengatakan ijazah tidak penting, yang penting skill. Pernyataan itu jelas sangat fatal. Spontan rakyat mencibir dengan sindiran tersebut, “itu benar skill menipu, bohong-bohongan dll. We…” Framing ke sentuhan tuduhan stigma dan radikalisme akan coba ditiupkan kembali atau setelah Moeldoko menyinggung politik identitas, dan skenario pelaku harus memakai jilbab bisa saja dalam paket skenarionya. Hanya itu kecil arahnya nyasar ke sana. Drama diupayakan ke arah islamophobia bisa terjadi, tetap saja sasaran jangka pendek agar masyarakat beralih perhatian ke istana terkait ijazah palsu bagaikan bom nuklir yang jatuh di istana. Sangat mungkin kalau test the water ini gagal sesuai tujuan akan ada plan skenario baru semata untuk menolong istana dari serangan peluru ijazah palsu yang sudah dicoba terus-menerus di-counter tetap gagal total. Kalau skenario perempuan bercadar gagal menarik dan mengalihkan isu ijazah palsu, maka peristiwa itu akan segera di senyapkan, plan lanjutan harus dihidupkan pada penangkapan teroris jadi-jadian tetap dalam kendali skenarionya. Antisipasi atas kejadian dengan taktik yang selalu sama, terlalu vulgar dan abal-abal diduga dan terduga kuat hanya main-mainan dan dagelan. Jangan direspon atau kalaulah akan direspon beritahu, dugaan sinetron ini mereka sedang latihan saja. Mereka sering tidak menyadari melakukan taktik yang sama pada kondisi-kondisi yang berbeda itu kesalahan dan fatal. Cara yang sama, taktik etok-etok atas kejadian tersebut sudah ada dalam memori kamus rakyat itu kekonyolan yang sia-sia. (*)

Marak Kasus Ginjal Anak, Partai Buruh Akan Gelar Aksi di Kemenkes

BY FNN Kamis, 27 Oktober 2022 14:47:16 0

 Jakarta, FNN – Partai Buruh dan Serikat Buruh akan menggelar demonstrasi di kantor Kementerian Kesehatan. Menurut Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam siaran persnya pada Selasa (16/10/2022), mereka menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Kesehatan pada Jumat (28/10/2022) pukul 10.00 WIB. Aksi unjuk rasa itu adalah bentuk protes dan keprihatinan atas maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang telah menelan 143 korban tewas. Partai Buruh juga mendesak tanggung jawab kepada seluruh institusi atau fasilitas kesehatan di dalam negeri dan membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap apa yang terjadi. “Kami minta agar dibentuk tim nasional pencari fakta terhadap melayangnya 143 nyawa anak anak,” ujar Said Iqbal. Partai Buruh dan organisasi Buruh juga mendesak agar Menteri Kesehatan  Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito untuk mengundurkan diri. “Ini ada ratusan nyawa melayang, tetapi mereka yang bertanggungjawab seperti tidak merasa bersalah,” tegasnya. (Rac)

Kate Victoria Lim Tanya Jaksa Agung Terkait Proses Hukum KTP Ganda di Kanal Uya Kuya

BY FNN Kamis, 27 Oktober 2022 13:43:35 0

Jakarta, FNN – Kate Victoria Lim gadis 15 tahun, anak pengacara Alvin Lim,  ketika diwawancarai Uya Kuya menyampaikan keluh-kesah dan aspirasinya terkait penegakan hukum di Indonesia. Hal ini imbas dari ditahannya Alvin Lim dari dugaan \'ikut serta\' memalsukan KTP.  Dalam podcast Uya Kuya, Kate mempertanyakan kenapa hal yang sama terkait dugaan KTP palsu atas nama ST Burhanudin dengan 3 tahun lahir berbeda,  justru tidak pernah diproses atau diselidiki oleh pihak berwenang padahal, Alvin Lim sudah membuat laporan resmi ke Jamwas terkait KTP aspal milik Jaksa Agung ini. Kate mempertanyakan kenapa ada perbedaan penanganan kasus dugaan KTP palsu yang digunakan oleh Jaksa Agung? “Aneh, pejabat negara ditanyakan perihal dugaan KTP palsu, bukan dijawab/ klarifikasi, malah dikriminalisasi oleh oknum aparat? Ayah saya divonis 4,5 tahun untuk kerugian 6 juta perak, sedangkan Pinangki terima gratifikasi milyaran, hanya vonis 4 tahun. Apakah Adil?” tanyanya. Kate Victoria Lim menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya, ayahnya dikriminalisasi. Sebelumnya juga Alvin Lim sempat ditahan 9 bulan atas sangkaan penculikan anak. Padahal Alvin Lim hanya mengambil Kate, anak kandungnya sendiri dari rumah orang lain. Alvin Lim yang terkenal vokal, disebut Dahlan Iskan sebagai pengacara paling berani menghajar polisi dan jaksa serta membela masyarakat yang menjadi korban investasi bodong. Prestasinya antara lain, mengawal kasus Indosurya hingga Henry Surya ditahan. Bahkan, berani membongkar modus P19 mati Kejaksaan yang sempat membuat Henry Surya lepas demi hukum. Kate Victoria Lim, selaku putri tunggal Alvin Lim, sejak ayahnya ditahan mulai aktif bersuara meneriakan keadilan. Bahkan ikut dalam orasi di depan gedung MA dan Kejagung meminta agar ayahnya dibebaskan. Karena menjadi korban kriminalisasi. Gerakan Alvin Lim dan Kate Victoria Lim mendulang dukungan masyarakat luas yang mayoritas merasakan dampak buruknya penegakan hukum di Indonesia. (mth/*)

Era Meritokrasi Pemilu 2024 Anies Antitesa Jokowi

BY FNN Kamis, 27 Oktober 2022 12:35:25 0

Tentu pada 2024 nanti suksesi kepemimpinan akan beda dengan 2019, sebab pertarungan kepentingan akan sangat tajam dan akan menghalalkan segala cara. Sebab ini soal hidup matinya kelompok oligarki bisa jadi keris Empu Gandring akan mewarna perhelatan perebutan kekuasaan. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PILPRES masih tahun 2024. Ketika ada partai yang mendeklarasikan calon Presidennya, partai besar PDIP menyoroti langkah Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau Capres 2024. Langkah NasDem sebagai partai koalisi pemerintah itu dinilai PDIP tak sesuai etika politik yang diharapkan, karena Anies selama ini diketahui memiliki pandangan berbeda dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Pandangan politik berbeda ya memang harus berbeda dan itu sudah menjadi kehendak rakyat. Mengapa, sebab rakyat ingin kembali pada tujuan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan cita-cita negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menjadi ribut di koalisi pendukung PDIP ketika ada yang mengatakan Anies adalah antitesa Jokowi. Mengapa harus baper dan langsung marah, bukannya kontestasi pilpres itu adu konsep menawarkan apa yang dikehendaki rakyat? Bahkan harusnya memang calon bisa menawarkan antitesa dari Inkamben, misal selama ini banyak janji-janji yang tidak ditepati ya antitesanya buat janji- janji yang ditepati, selama ini diatur oleh oligarki, ya buat antitesanya negara ini merdeka tidak tergantung oligarki. Utang yang sudah menggunung ya buat antitesanya tidak lagi hutang yang sembrono. Menjual aset-aset negara seperti PLN ya buat antitesanya bahwa pemerintah berdaulat atas energi, korupsi yang merajalela ya antitesisnya korupsi dihabisi sampai keakar-akarnya. Kepolisian yang sudah berada di titik nadir ya buat antitesanya supaya Kepolisian bermartabat. Memperbaiki negeri ini dari keterpurukan perlu antitesa untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi. Pada Pilpres 2024 sudah saatnya politik Indonesia berubah, pemimpin harus terapkan Meritokrasi tidak lagi karena KKN, atau dinasti politik, dan asal-usul tidak jelas rekam jejaknya. Pemimpin harus terukur dan mempunyai kemampuan yang bisa ditelusuri rekam jejaknya. Istilah Meritokrasi (merit, dari bahasa Latin: mereō; dan krasi, dari bahasa Yunani Kuno: κράτος kratos, \'kekuatan, kekuasaan\') adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. 1. Kemajuan dalam sistem seperti ini didasarkan pada kinerja, yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan. 2. Meskipun konsep meritokrasi telah ada berabad-abad lamanya, istilah ini sendiri diciptakan pada tahun 1958 oleh sosiolog Michael Dunlop Young dalam buku distopia politik dan satirenya yang berjudul The Rise of the Mercy. Bangsa ini tidak bisa lagi dipimpin dengan pemimpin yang tidak jelas rekam jejaknya dan harus berani menegakkan kebenaran terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan pendiri negara bangsa ini yaitu Pancasila dan UUD 1945 asli. Saya sering dengar pidato Aneis Baswedan yang mengatakan bahwa hutang kita mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pernyataan sepert ini tidak sederhana, sebab mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak mungkin diletakkan pada sistem Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan antitesa dari Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Artinya, tidak ada jalan lain mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau tidak kembali pada Pancasila dan UUD 1945 yang asli. Artinya, sistem MPR harus dikembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, dengan GBHN-nya dan presiden mandataris MPR. Tentu pada 2024 nanti suksesi kepemimpinan akan beda dengan 2019, sebab pertarungan kepentingan akan sangat tajam dan akan menghalalkan segala cara. Sebab ini soal hidup matinya kelompok oligarki bisa jadi keris Empu Gandring akan mewarnai perhelatan perebutan kekuasaan. Antara Pendawa dan Kurawa, antara kaum akal sehat melawan akal dengkul. Tetapi saya yakin bahwa era kengawuran dan pengkhianatan terhadap negara proklamasi akan berakhir. Allah akan turun tangan, sebab negara ini didirikan berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, didirikan, dan dipertahankan dengan resolusi jihad yang penuh dengan panjatan doa-doa para ulama sesepuh bangsa ini. Tentu Allah tidak akan membiarkan negara ini hancur-lebur. (*)

Operasi Intelijen di Muhammadiyah dalam Muktamar Agar Jangan Memilih Pengurus yang Kritis pada Rezim

BY FNN Kamis, 27 Oktober 2022 11:58:05 0

Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Ustadz Kampung dan Ketua LDK PWM DKI DI setiap Ormas pasti ada operasi intelijen jika mau Muktamar atau semisal dengan itu agar tidak mengakomodir para pengurus Muhammadiyah yang kritis pada pemerintah. Operasi intelijennya diantara lain mulai mengumpulkan beberapa peserta di beberapa propinsi yang akan ikut Muktamar kemudian di-briefing oleh pengurus pusat yang jadi kacung penguasa agar para peserta jangan memilih pengurus lama yang kritis pada rezim penguasa yang suka menangkap Ulama. Para pengurus pusat yang diincar itu saat ini, yakni diantara lain Ayahanda Anwar Abbas, Ayahanda Busro Muqoddas, Ayahanda KH Muhyidin Junaidi, dan Ayahanda Dahlan Rais (adik dari Amin Rais). Untung di Muhammadiyah pakai sistem Kolektif Kolegial. Jadi kelompok yang akan intervensi di Muhammadiyah gak bisa bermain. Sebagaimana mereka suka bermain dalam pemilihan ketum dan pengurus Ormas lain. Para penghamba penguasa itu hanya bisa seperti di atas itu. Main di tiap-tiap provinsi berkolaborasi dengan pengurus yang bisa dijadikan alat penguasa untuk menyingkirkan mereka-mereka yang tidak disukai rezim laknatullah. Yah kalau para kader Muhammadiyah bila gak sayang pada Muhammadiyah maka akan ikut saja apa yang dimauin rezim. Bagi mereka slogan Hidup-Hidupkan Muhammadiyah Jangan Cari Hidup di Muhammadiyah gak berlaku lagi. Yang ada banyak-banyak cari jabatan di Muhammadiyah agar bisa numpang hidup di Muhammadiyah. Kalau itu yang terjadi maka ke depan Muhammadiyah akan jadi Fosil hanya enak jadi bahan cerita pernah ada Ormas yang sangat kaya dengan AUM (Amal Usaha Muhammadiyah)-nya yang bejibun tapi diurus oleh orang-orang yang gak amanah. Kita tulis ini karena kita kader sejak dari rahim ibu kita yang dulu dari NA sampai \'Aisyiyah. Jadi kita gak mau Muhammadiyah jadi Bancakan orang-orang yang tamak dan rakus numpang hidup di Muhammadiyah. Kita Bukan Ormas Anti Pemerintah. Pemerintah itu wajib dibantu agar tidak salah jalan dalam membawa bahtera NKRI. Salah satu cara membantu itu dengan menghidupkan Budaya Kritis. Supaya kelihatan di Muhammadiyah kita punya Otak karena suka berdebat dengan argumen bukan dengan sentimen. Mari kita tunjukkan kepada pencinta rezim laknat bahwa kita gak bisa dibeli dan diatur dengan cara memilih suara terbanyak pada orang-orang yang gak disukai rezim. Ada anak muda potensial yang telah jadi Profesor yang bisa jadi Nakhoda Baru di Muhammadiyah yakni Prof. Dr. H. Abdul Mukti, MA. Muhammadiyah harus di-reshuffle. Pengurus yang sudah tua-tua yang sudah udzur silakan Mundur. Berikan kesempatan Kader Muda yang belum Terkontaminasi dengan rezim laknat. Selamat bermuktamar. Jangan sampai kita kehilangan JATI DIRI kita sebagai warga persyerikatan. Nasrum Minallah wa Fathun Qoriib. Wallahu A\'lam ... KiranaRSCM, 271022. (*)

Menempa Daya Muda

BY FNN Kamis, 27 Oktober 2022 10:57:11 0

Dengan menggali modal sejarah, kita bisa bercemin bahwa peristiwa Sumpah Pemuda bisa dilukiskan sebagai ekspresi pembongkaran kreatif (creative destruction). Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim, Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia INDONESIA tanpa komitmen memberdayakan kaum muda ibarat pohon melupakan akarnya. Menulis dalam majalah pengobar kemajuan, Bintang Hindia (volume no. 14/1905: 159), Abdul Rivai mendefinisikan “kaum muda” sebagai “semua orang Hindia [muda atau tua] yang tak lagi berkeinginan untuk mengikuti aturan kuno, namun sebaliknya bersemangat untuk mencapai rasa percaya diri melalui pengetahuan dan ilmu”. Munculnya istilah “kaum muda” sendiri merefleksikan usaha intelektual dari kaum inteligensia baru untuk menemukan batas imajiner antara diri mereka dengan aristokrasi tua dengan cara mengkonstruksi penanda beda bagi kedua kelompok tersebut. Anggota bangsawan “tua” disebut “bangsawan usul”, sedangkan anggota bangsawan “muda” disebut “bangsawan pikiran”. Pada terbitan pertama majalah yang sama tahun 1902, Rivai mengingatkan bahwa demi kemajuan, “Tak perlu memperpanjang perbincangan kita mengenai ‘bangsawan usul’ karena kemunculannya memang telah ditakdirkan.... Saat ini, pencapaian dan pengetahuan-lah yang akan menentukan posisi seseorang. Inilah situasi yang melahirkan munculnya ‘bangsawan pikiran’.” Kedua jenis bangsawan itu lantas dipertautkan dengan komunitasnya masing-masing. Pengikut “bangsawan usul” diasosiasikan dengan komunitas “kaum tua” atau “kaum kuno”, sedangkan penganjur “pikiran” diasosiasikan dengan komunitas “kaum muda”. Dalam perkembangannya, istilah kaum muda digunakan secara luas dalam liputan media dan wacana pendukung bangsawan pikiran. Sebuah usaha merepresentasikan identitas kolektif dari mereka yang memiliki kesamaan tekad untuk memperbaharui masyarakat Hindia melalui jalur keilmuan-kemajuan. Sejak itu, istilah kaum muda atau pemuda selalu dirapatkan dengan kualitas pengetahuan/keterpelajaran seperti tercemin dalam kemunculan entitas “pemuda-pelajar”. Istilah Belanda ‘jong’, yang kerap digunakan untuk menamai satuan-satuan organisasi pemuda-pelajar pada dekade awal abad ke-20, tidak merujuk pada sembarang pemuda, melainkan memiliki konotasi khusus pada “yang muda-yang terpelajar-yang berilmu”. Jenis pemuda macam inilah yang kemudian melahirkan “Sumpah Pemuda” pada 28 Oktober 1928, sebagai tonggak penciptaan kebangsaan Indonesia. Peringatan Sumpah Pemuda menjadi momen pengingat bahwa pada awal pertumbuhan gagasan ke-Indonesia-an, kaum muda-lah yang menjadi inisiator, pemimpin, sekaligus pelaksana politik kebangsaan. Adapun politik dalam kesadaran pemuda terpelajar ini adalah politik akal-budi untuk mengupayakan resolusi atas problem-problem kolektif (kaum terjajah) melalui pengikatan solidaritas kekitaan dan pemenuhan kebajikan publik. Peluang dan Ancaman Dengan cetakan dasar ke-Indonesia-an seperti itu, usaha apa pun untuk memancangkan kembali marwah bangsa ini harus mempertimbangkan fitrah perjuangan emansipasi berbasis daya muda dan daya pengetahuan. Kesadaran akan pentingnya usaha merevitalisasi daya muda dan daya pengetahuan itu menemukan kembali relevansinya dalam usaha Indonesia menghadapi tantangan masa kini. Berdiri awal dekade kedua abad ke-21, di tengah dunia yang baru beringsut dari cengkraman pandemi Covid-19, seperti deja vu yang menyerupai latar peristiwa Sumpah Pemuda. Berakhirnya Perang Dunia I, suasana kehidupan di Hindia Belanda memasuki masa krisis dan katastrofi yang akut. Hal itu ditandai oleh ambruknya kehidupan perekonomian, krisis industrial dan krisis pangan, akibat disrupsi perang, bersamaan dengan cengkraman pandemi influenza (1918-1920) yang memakan korban kematian sekitar 4,6 juta jiwa.  Krisis perekonomian membuat pemerintahan kolonial mengetatkan ikat pinggang, dengan menguatkan tindakan represif. Suasana demikian justru membangkitkan semangat perlawanan dari minoritas kreatif kaum muda untuk menyatukan berbagai gugus perjuangan ethno-nationalism ke dalam suatu blok historis bersama, dengan menciptakan komunitas imajiner (civic-nationalism) baru bernama Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi monumen kesadaran kebangsaan baru, yang telah membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Bila kaum muda terpelajar pada masa kolonial mampu merespon tantangan zamannya, sanggupkah kaum muda masa kini merespon tantangan zaman baru? Untuk itu, kita perlu memiliki bayangan ke mana pendulum sejarah kehidupan dunia bergerak pasca pandemi Covid-19.  Salah satu skenario yang bisa kita rujuk adalah pandangan Peter Zeihan dalam buku, The End of the World is Just the Beginning (2022). Menurutnya, perkembangan globalisasi dalam beberapa dekade terakhir sebenarnya dipicu oleh kepentingan Amerika Serikat untuk melumpukan Uni Soviet selama perang dingin,  melalui aliansi strategis dengan berbagai negara lintas-benua. Untuk itu, Amerika Serikat telah menawarkan bantuan keamanan, investasi, infrastruktur teknologi, finansial dan pasar global. Rantai pasokan berskala global dimungkinkan karena proteksi angkatan laut AS. Dolar AS menopang pasar finansial dan internasionalisasi energi. Komplek-komplek industri inovatif tumbuh untuk memuaskan konsumen AS. Kebijakan keamanan AS menekan negara-negara bersengketa untuk melucuti senjata. Miliaran orang memperoleh makanan dan pendidikan berkat sistem perdagangan global yang dipimpin AS. Berkat semua itu, globalisasi merebak dengan membuat segala hal jadi lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Dengan berakhirnya perang dingin, AS kehilangan kepentingannya untuk mempertahankan itu. Kecuali bila AS terlibat perang langsung dengan negara-negara adidaya baru, pendulum sejarah akan berbalik arah menuju de-globalisasi. Tandanya mulai dicanangkan pada era pemeritahan Donald Trump: “America First”. Dan keterisolasian berbagai negara semasa pandemi covid-19 yang lalu mempercepat proses ke arah itu. Bila era deglobalisasi menjadi kenyataan, negara dan kawasan tak memiliki pilihan lain kecuali membuat barang sendiri, menanam makanan sendiri, memenuhi energi sendiri, bertempur dengan senjata sendiri, dan mengerjakan semua itu dengan penduduk dan sumberdayanya sendiri. Dalam menghadapi perkembagan tersebut, Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara geografis, Indonesia berada di kawasan strategis sebagai gerbang menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia Timur dan India, sekaligus batu loncatan menuju pusat ketegagan geopolitik global di masa depan. Secara demografis, Indonesia beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; bisa terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan (aging). Kita juga memiliki keanekaragaman sumberdaya sebagai sumber rantai pasok bagi industri sendiri. Tantangan terbesar yang kita hadapi adalah rendahnya modal manusia (human capital). Padahal, berdasarkan pengalaman gerak maju lintas-negara, kendati faktor terwariskan (geografi, demografi, geologi, sumberdaya alam) bisa berkontribusi terhadap kemajuan, faktor yang paling menentukan adalah modal manusia. Alhasil, bila Indonesia gagal membangun kualitas hidup dan kapabilitas manusia, maka di negeri yang begitu strategis dan kaya potensi sumberdaya ini, kelimpahan penduduk muda tak akan menjadi bonus demografi lagi, melainkan bencana demografi. Apa yang Harus Dilakukan? Untuk bisa merespon tantangan tersebut, kita perlu melakukan perubahan konsepsi pembangunan dengan menyadari kembali khitah ke-Indonesia-an. Seperti kebangkitan nasional di masa lalu yang dikobarkan kaum terpelajar sebagai produk pembangunan kualitas manusia, begitu pun peta jalan kemajuan Indonesia masa kini. Pembangunan tak boleh hanya dipahami sebatas pembangunan infrastruktur fisik dan indikator perekonomian kuantitatif (PDB, pendapatan per kapita, dan sejenisnya). Pembangunan itu pada hakekatnya harus dipahami sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Kalau kita bicara kualitas hidup, kata kuncinya adalah kapabilitas dan keberfungsiannya dalam memecahkan problem riil masyarakat. Dan kalau kita bicara kapabilitas dan keberfungsian, tumpuan utamanya adalah pendidikan dengan dukungan sistem politik dan sistem perekonomian yang kondusif. Pendidikan baik dapat meningkatkan kapabilitas manusia dengan keunggulan dalam pengetahuan, keterampilan-tata kelola, dan karakter, yang dapat menumbuhkan pribadi baik sekaligus warga negara dan warga dunia yang baik. Dalam kaitan itu, Ray Dalio (2021) mengingatkan bahwa  sepanjang sejarah peradaban, kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya menghadirkan suatu sistem yang di dalamnya orang-orang berpendidikan baik bisa bekerja sama secara damai, dengan penghormatan terhadap hukum, peraturan dan ketertiban masyarakat, hingga dapat melahirkan berbagai inovasi dan produktivitas yang melambungkan kesejahteraan. Sistem demikian bisa terlahir dalam kehadiran negara yang sehat. Negara yang memiliki kepemimpinan kuat dan kapabel dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan kehadiran warga sipil yang bisa dikelola akan lebih memiliki daya resiliensi dan responsi  daripada negara yang tak memiliki kualitas tersebut. Negara yang lebih inventif akan lebih makmur dan lebih mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan ketimbang negara yang kurang inventif. Politik Kebudayaan Gerak maju pembangunan berbasis kapabilitas manusia memerlukan transformasi paradigmatik dari pendekatan politik dan ekonomi sebagai panglima menuju budaya sebagai panglima. Kebudayaan harus menjadi dasar dan haluan pembangunan yang dibudayakan di jantung pendidikan. Seperti diingatkan Bung Hatta, apa yang diajarkan dalam pendidikan adalah kebudayaan, sedang pendidikan sendiri adalah proses pembudayaan – melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa dan olah raga, yang dapat berfungsi optimal dalam kehadiran lingkungan tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera yang baik. Dalam usaha itu, strategi kebudayaan dituntut melakukan reorientasi pada dimensi mitos (keyakinan), logos (pengetahuan) dan etos (karakter kejiwaan).  Pada dimensi mitos, kita harus menyangkal mitos yang memandang status quo senioritas, kekayaan dan keturunan sebagai  ukuran kehormatan dan tumpuan kemajuan.  Mitos baru harus dimunculkan dengan mempercayai kualitas manusia dan kapasitas kaum muda sebagai ukuran kehormatan dan agen perubahan.  Seiring dengan itu, kaum muda sendiri diharapkan dapat menyelamatkan kepercayaan rakyat kepada Republik, dengan mengembalikan politik pada khitahnya sebagai seni untuk mewujudkan kemaslahatan bersama (common good). Seiring dengan itu, mitos lama yang mempercayai bahwa kemenangan suatu golongan harus dibayar oleh kekalahan golongan lain mesti diganti dengan mitos baru yang mempercayai keutamaan berbagi kebahagiaan dengan merayakan kemenangan secara bersama. Potensi kekayaan dan keragaman Indonesia tak boleh dibiarkan terus dikuasai secara eksklusif dan berjalan dalam situasi “plural-monokulturalisme”, tanpa kesediaan saling berbagi dan berinteraksi. Harus diciptakan wahana yang dapat menguatkan semangat persatuan dalam perbedaan (bhinneka tunggal ika), lewat perluasan jaring-jaring konektivitas (perjumpaan) dan inklusivitas (kesetaraan dan keadilan), yang dapat mengatasi prasangka dan kecembuan sosial dan memperkuat rasa saling percaya, serta menghasilkan  persenyawaan yang unggul dan produktif . Pada dimensi logos, pengukuhan kembali kekuatan ilmu sebagai ukuran kehormatan terasa penting ketika daya pikir (bangsawan pikiran) mulai direndahkan kembali oleh “kebangsawanan usul” baru, dalam bentuk oligarki-plutokrasi, politik dinasti, dan popularitas “tong kosong”, yang membawa mediokritas dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan merajalelanya mediokritas, etos kreatif dan ekonomi inovatif sebagai basis kemakmuran dan daya saing bangsa tak memiliki topangan yang kuat. Jika bangsa ini hendak merestorasi elan vitalnya, seperti yang pernah dihidupkan oleh pemuda pelopor di masa lalu, tak ada jalan lain bahwa modal pengetahuan dan pemahaman (logos) perlu ditingkatkan dengan memperbaiki sistem pembelajaran sosial secara kolektif (collective social learning). Bahwa kemajuan dan kesejahteraan rakyat harus dipandang sebagai hasil dari proses belajar sosial, melalui kesetaraan kesempatan (opportunities) dan kebebasan (freedom) bagi siapa pun untuk belajar mengembangkan diri dan meraih apa yang dilihat seseorang secara reflektif sebagai sesuatu yang bernilai. Untuk memberi lingkungan yang kondusif bagi penguatan modal pengetahuan, praksis demokrasi harus kembali dipimpin oleh orientasi etis ‘hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan nalar-pengetahuan dan kearifan. Seturut degan itu, selain perlu penguatan sistem pendidikan inklusif, dunia pendidikan juga diharapkan menjadi wahana penumbuhan budaya demokrasi dan kompetensi kewargaan (civic competence). Harus dicegah proses pendidikan yang mengarah pada eksklusivisme dan segregasi sosial. Kapitalisasi dunia pendidikan harus dibatasi dengan meneguhkan kembali standar meritokrasi di atas daya beli. Pada dimensi etos, perlu ada transformasi karakter untuk membebaskan bangsa dari perbudakan mental dan mentalitas budak yang kurang memiliki daya kemandirian, suka eker-ekeran mempertentangkan hal remen-temeh dengan mudah terpukau pada gebyar lahir ketimbang isi batin. Terkait hal ini, energi kaum muda harus diarahkan untuk memperkuat etos kejuangan. Meski minoritas kreatif masih tumbuh, energi etos kaum muda hari ini banyak terkuras oleh kecenderungan mental menerabas, keguyuban kekerasan dan permusuhan, serta kecenderungan menutupi kemalasan dan melempar tanggung jawab dengan menyalahkan pihak lain. Demi kebahagiaan dan kemajuan bersama, etos negatif tersebut harus diganti dengan etos solidaritas, etos mandiri, etos kerja dan etos kreatif sesuai dengan bakat dan karakter masing-masing. Dengan menggali modal sejarah, kita bisa bercemin bahwa peristiwa Sumpah Pemuda bisa dilukiskan sebagai ekspresi pembongkaran kreatif (creative destruction). Menerobos kecenderungan kejumudan, serba ragu, konformis, status kita tangkap api Sumpah Pemuda sebagai ekspresi pembongkaran kreatif (creative destruction). Menerobos kecenderungan kejumudan, serba ragu, konformis, status quois dan parokialis dari kaum tua, para pemuda-pelajar, umumnya berusia di bawah 30 tahun, datang dengan ilmu dan etos kreatif. Etos kreatif ini, seperti dilukiskan Margaret Boden dalam The Creative Mind (1968), bersendikan kepercayaan diri dan kesanggupan menanggung risiko, sehingga memiliki keberanian untuk mendekonstruksi bangunan lama demi konstruksi baru yang lebih baik. Itulah trayek kebangkitan bangsa di masa lalu, itu pula trayek kebangkitan bangsa menuju masa depan. (*)

IKN: Presiden Sudah Berada di Jalan Buntu

BY FNN Kamis, 27 Oktober 2022 09:49:56 0

Akan dikaji dengan cara apapun IKN akan mengalami kegagalan. Kegagalan dari caranya sendiri yang terlalu berambisi, spekulasi dengan rancang bangun asal-asalan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih GAMBARAN: “Belati bentuknya panjang dan runcing. Tidak pernah diasah. Dalam bentuknya itulah terletak kesempurnaannya sebagai alat untuk menembus secara bersih dan dalam. Entah ditusukkan ke bagian samping, belakang atau menembus jantung, efeknya tetap fatal”. Presiden Joko Widodo seperti sales yang terus menawarkan investasi di Ibu Kota Negara (IKN), namun sepertinya banyak kendala mengarah ke situasi buntu. Pemerintah melakukan “Obral” IKN berupa fasilitas dapat HGB 160 tahun, tax holiday 30 tahun, tax reduction sampai 350 persn. Luar biasa promosinya. Ini seolah tanah Kalimantan itu sudah menjadi milik “pribadi” saja. Cara yang paling dangkal untuk berusaha menarik investasi adalah melalui omongan tanpa apapun yang nyata di belakangnya. Pengaruh yang dihasilkan oleh sekadar goyang lidah sepertinya tidak akan terlalu berarti. Hanya ingin memukul emosi, menyilaukan, dengan gambaran, harapan, dan stimulus dengan janji-janji peluang emas yang mereka mengira akan menarik dan menyentuh para investor. Selama ini merasa sebagai penguasa yang paling berkuasa seringkali enggan menerima masukan, saran, dan nasihat dari para punggawa pemilik ilmu sesuai ahlinya. Didorong emosi ambisi dan mungkin karena proyek titipan, di luar kemampuan untuk menolaknya. Intinya, terlalu banyak membanjiri perkataan yang merasa paling tahu dan benar justru selama ini kosong dari kecocokan antara kata dengan realitanya, akan berdampak pantulan balik yang negatif atau pasti mental. Ketika Presiden Jokowi hanya bicara secara umum tentang kebaikan IKN tanpa mampu menjelaskan apa persisnya tentang kebaikan tersebut. Dia sedang menyembunyikan sesuatu di balik yang ia maksud. Ketika menghadapi kondisi seperti inilah kita harus curiga. Ini bukan akan membangun Ibu Kota Negara tetapi justru akan menjual Ibu Kota Negara. Dia selalu menggunakan kata-kata manis silakan investasi apa saja – obral IKN berupa fasilitas dapat HGB 160 tahun, tax holiday 30 tahun, tax reduction sampai 350 persen. Itu adalah bahasa samar, berbunga-bunga penuh dengan metafora yang cerdik. Siapapun yang terperangkap ke dalamnya bisa dipastikan akan terjebak pada kekonyolan tersebut. Dugaan kuat Presiden Jokowi sendiri sesungguhnya tidak meyakini apa yang dikatakannya itu tetapi ia katakan sebagai benar. Selalu menyembunyikannya dengan kebohongan sehingga dampaknya akan selalu mendapatkan kesulitan. Karena sekuat apapun menyembunyikan kebohongan pasti akhirnya jebol. Akan dikaji dengan cara apapun IKN akan mengalami kegagalan. Kegagalan dari caranya sendiri yang terlalu berambisi, spekulasi dengan rancang bangun asal-asalan. Presiden sudah berada di jalan buntu. Tak ada saran terbaik selain, sebaiknya dihentikan sebelum berakibat lebih fatal. (*)

Survei Kepercayaan Publik: TNI Nomor 1, Polri 3 Terbawah

BY FNN Rabu, 26 Oktober 2022 21:43:20 0

Jakarta, FNN – TNI berada di peringkat pertama, kemudian disusul Basarnas di peringkat kedua dan BNPB di peringkat ketiga. Sementara, Polri terpuruk di posisi 3 (tiga) terbawah bersama partai politik dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Itu adalah hasil survei yang dilakukan oleh Indonesian Political Opinion (IPO) untuk mengukur tingkat kepercayaan publik pada lembaga non Kementerian. Menurut Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra, alasan kepercayaan publik kepada Polri menurun adalah karena dalam 5 bulan terakhir kondisi penegakan hukum di Indonesia berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Ia menunjukkan hasil survei IPO pada Rabu (26/20/2022) di Jakarta Selatan. “KPK banyak mendapat kritik, kemudian Kejaksaan juga sedang ada ujian besar. Mulai dari kasus korupsi besar, misalnya Duta Palma dll. Termasuk juga ramainya terkait dengan bebasnya Jaksa Pinangki misalnya, termasuk Polisi juga menghadapi banyak kasus,” ungkap Dedi. Ini terlihat dari hasil survei mengenai penegakan hukum. Hanya ada 36% suara yang mengatakan baik dan 1% sangat baik. Sementara itu terdapat 53% suara mengatakan buruk dan 6% sangat buruk. Polri mendapatkan kesan buruk dari masyarakat. Ada 76% yang mengikuti pemberitaan Polri dan 83% suara yang mengetahui kasus penembakan Brigadir Yosua. Kesan buruk juga bisa didapat melalui pengalaman yang berurusan dengan kepolisian. Terdapat 74% suara mengatakan pernah berurusan dengan kepolisian dan 71% dari suara tersebut mengatakan tidak puas dengan layanan kepolisian. Survei ini mengambil representasi sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar secara nasional. Metode atau teknik pengambilan sampel menggunakan MRS (Multi Random Sampling) atau pengambilan sampel bertingkat. Tingkat pengukuran kesalahan (margin of errror) 2,90 persen, atau dengan tingkat akurasi data 95% hingga maksimalnya 97%. (Fer)

Hasil Survei IPO: Pemilu Selesai 1 Putaran Jika Anies Dipasangkan dengan Ganjar

BY FNN Rabu, 26 Oktober 2022 21:29:13 0

Jakarta, FNN – Dalam hasil survei yang dilakukan oleh Indonesian Political Opinion (IPO) menunjukkan jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo, maka akan ada potensi pemilu akan selesai dalam 1 putaran. Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah Putra memaparkan hasil survei di acara Rilis Survei Nasional dan Soft Launching Ipolink di Resto Balakenam Dapoer Rakjat, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/10/2022). IPO membuat 8 skema Capres potensial. Di antara semua skema, pemasangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memperoleh suara tertinggi dengan total 41,5%. “Kalau Anies Baswedan bertemu dengan Ganjar Pranowo lalu melawan Prabowo Subianto-Erick Tohir dengan Puan Maharani-Muhaimin Iskandar, maka jaraknya cukup jauh. Anies-Ganjar di posisi 41,5%, ini punya potensi 1 putaran kalau bisa begitu,” jelas Dedi. Selain itu, Anies terlihat 2 kali menempati posisi pertama jika dipasangkan dengan tokoh berbeda. Pasangan Anies-Sandiaga mendapatkan perolehan 32,4% disusul oleh pasangan Airlangga-Ganjar 24,9% dan Puan-Erick 13,6%. Pemasangan Anies-Erick Tohir juga berhasil memperoleh banyak suara dengan 34,2%. Dedi mencatat ada tokoh-tokoh yang punya potensi untuk meningkatkan daya pilih seperti Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, AHY, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Selain itu, ia juga menambahkan nama-nama tokoh yang akan menurunkan perolehan suara. “Tapi ada nama-nama yang justru akan menjadi beban. Yang pertama paling terlihat adalah Puan Maharani, yang kedua ada Erick Tohir, kemudian Salim Segaf,” Dedi menambahkan. Seperti yang diketahui, IPO sendiri merupakan lembaga riset sosial dan opini publik berbasis kajian akademik. Sejak tahun 2013, IPO telah melakukan penelitian politik, demokrasi, masalah sosial dan isu gender. (Fer)

Sepertinya Anies Lebih Sreg Pilih AHY Cawapres

BY FNN Rabu, 26 Oktober 2022 14:18:45 0

Jakarta, FNN – Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Partai NasDem, Anies Rasyid Baswedan membagikan momen kebersamaan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keduanya bertemu di kediaman pribadi Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa (25/10/2022) siang. Momen keduanya dibagikan melalui akun instagram pribadi Anies, @aniesbaswedan. Anies sendiri secara khusus mengunggah sejumlah foto pertemuannya dengan AHY di pendopo rumahnya. Keduanya terlihat tersenyum sedang berbincang hanya berdua. Apakah ini adalah sinyal Anies bakal pilih AHY sebagai bakal Cawapresnya? Sebelumnya, Ketum NasDem Surya Paloh sudah memberi kebebasan kepada Anies untuk memilih sendiri Bacawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024 mendatang. Petinggi PKS dan Demokrat telah sepakat dengan Surya Paloh tersebut.  Tiga partai pendukung pun, PKS, Demokrat, dan NasDem, sepakat masing-masing membentuk tim kecil. Dan, pada siang itu, Anies juga bertemu dengan tim kecil dari tiga partai yang sedang dekat dengannya.  Perwakilan NasDem ada Ketua DPP Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya. Dari PKS ada Wakil Ketua Majelis Syura M. Sohibul Iman serta dua Kepala Staf Presiden PKS Pipin Sofian dan Juru Bicara M Kholid. Demokrat juga mengirim dua perwakilan, yakni Iftitah dan Waketum Benny K. Harman.  Seperti diketahui, tim kecil bentukan NasDem, Demokrat, dan PKS kian intens melakukan pertemuan dalam penjajakan koalisi yang lebih serius lagi. Mereka mulai membahas siapa calon pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ketua DPP NasDem Willy Aditya dalam keterangannya mengatakan bahwa tim kecil hari ini tengah berkumpul. Mereka melakukan pertemuan di kediaman Anies Baswedan, Bacapres usungan NasDem. Meskipun demikian, hanya moment berdua dengan AHY yang secara khusus diunggah Anies dalam akun instagramnya secara terpisah. Kedua tokoh muda ini, Anies dan AHY, sudah kerap digadang-gadang bakal berpasangan sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam keterangannya, Anies mengaku berdiskusi banyak hal dengan putra sulung Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. “Sebuah kehormatan siang tadi mas AHY berkenan mampir, dan kami diskusi berdua cukup panjang,” ujar Anies, Rabu (26/10/2022). Menurut Anies, keduanya juga saling mencocokkan catatan dan bacaaan. Ia mengaku senang bisa berdiskusi dengan AHY mengenai banyak hal. “Selalu menyenangkan dan mencerahkan kalau berdiskusi, tukar pikiran dengan mas AHY. Membahas dari soal sejarah hingga tantangan Indonesia ke depan,” ujarnya. “Alhamdulillah ketika gagasan tentang bernegara ditopangtinggikan, maka begitu banyak titik temu dalam berdiskusi. Sekali lagi, terima kasih mas AHY,” pungkas Anies. (mth/*)

Letjen Purn Suharto: Rakyat Harus Bergerak Lakukan Revolusi!

BY FNN Rabu, 26 Oktober 2022 11:00:19 0

Jakarta, FNN – Polisi telah dimanfaatkan oleh presiden untuk meraih dan mengamankan kekuasaan. Polisi dengan kewenangan yang berlebih ikut bermain politik. “Karena selama ini Polri memang dijadikan alat oleh Presiden untuk meraih sekaligus mengamankan kekuasaannya,” kata mantan Komandan Jenderal Marinir Letjen (Purn) Suharto saat menjadi nara sumber diskusi bertajuk “Tegakkan Martabat Bangsa: Reformasi Total Polri Dimulai Dengan Audit Satgassus Merah Putih Segera” di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Kata Suharto, kalau hanya mendengungkan reformasi Polri itu sama saja mengikuti keinginan pemerintah. “Yang harus dilakukan adalah mereformasi pemerintahan secara keseluruhan,” ungkapnya. Artinya, harus dilakukan revolusi. “Rakyat harus bersatu untuk bergerak melakukan revolusi untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sudah sangat carut-marut ini,” tandasnya. Suharto berharap revolusi bisa menghasilkan kesepakatan agar Bangsa Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang asli. Sedangkan pembicara lain, Marwan Batubara mengungkapkan, ada dugaan Satgassus Merah Putih berperan menjadi salah satu organ penting untuk mensukseskan Capres-Cawapres dukungan rezim oligarki, termasuk dalam mengepul dana dan promosi media secara massif. Satgassus terindikasi pula terlibat dalam kasus pembantaian enam pengawal Habib Rizieq Syihab di KM 50 jalan Tol Jakarta Cikampek. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo berperan sebagai pimpinan penanganan kasus dengan didukung oleh sekitar 30 anggota Satgassus. Modus manipulasi serta rekayasa atas kasus dan penghilangan barang bukti, hingga penggusuran TKP seperti terjadi pada rest area KM 50, merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. “Dengan berbagai kejahatan berkategori mafia di atas, termasuk kejahatan politik, maka pembubaran Satgassus oleh pemerintah melalui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tanpa pertanggungjawaban, pada 11 Agustus 2022 yang lalu, sangat tidak cukup,” ungkap Marwan Batubara. Karena, “Sepak terjang Satgassus jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan hukum yang berlaku. Dan, rakyat pun jelas menolak sikap dan kebijakan pemerintah tersebut,” tegasnya. Sementara Anthony Budiawan mempertanyakan, apakah Indonesia sudah menjelma menjadi negara Kepolisian, alias Police State, dengan Satgassus sebagai Secret Police? A police state is a country in which the government controls people\'s freedom by means of the police, especially secret police. Negara Kepolisian atau Police State adalah negara otoritarian, menggunakan kekuatan polisi (rahasia) untuk mengawasi aktivitas warga, membatasi kebebasan berpendapat, anti kritik serta represif, terhadap pihak yang berseberangan. Apakah Satgassus memainkan peran polisi rahasia? (mth/*)

Degradasi Regulasi Ketenagalistrikan Agar PLN Bubar Lebih Cepat?

BY FNN Rabu, 26 Oktober 2022 10:37:11 0

Untuk memperlancar pengalihan aset ini, maka digunakan seabrek istilah dalam bahasa asing, tapi kesannya asal comot. Lah kok rasanya saya tahu siapa konsultannya. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) KATA orang tua di kampung, air itu jernih di hulunya tetapi semakin ke hilir makin keruh, karena perilaku manusianya. Ini adalah pengibaratan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana negara awalnya mengatur semua yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, tetapi seiring perjalanan waktu semua dirusak oleh para pengurus negara, pemerintah, dan legislatif. Pada 37 tahun yang lalu, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. UU ini dengan baik mengatur bagaimana negara memastikan rakyat berdaulat atas ketenagalistrikan. PLN ditunjuk sebagai perusahaan negara yang bertugas untuk menjalankan layanan ketenagalistrikan nasional. Demikian juga pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam layanan ketenagalistrikan diberikan peluang. Sistem kelembagaan yang dibangun dalam UU Nomor15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yakni: (1) Integrasi dalam penyediaan ketenagalistrikan mulai dari pembangkit listrik, Transmisi hingga Distribusi; (2) Pengadaan listrik di mulai dari titik pembangkitan sampai masyarakat. Kaidah ini yang selalu mau dirongrong oleh berbagai kepentingan; (3) Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (KUK) diberikan peluang usaha. UU ini mempersilakan berbisnis, yang penting tidak merugikan negara dan ada dalam integrasi layanan listrik yang dijalankan oleh negara. Namun, sejak era reformasi yang semangatnya liberalisasi ekonomi terjadilah pergeseran filosofi, strategi melalui regulasi pelembagaan liberalisasi dalam sektor ketenagalistrikan. UU ketenagalistrikan dibongkar secara total. Strategi pengusahaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara  sebagai pelaksanaan  kedaulatan rakyat tidak lagi diutamakan. UU Ketenagalistrikan era reformasi memang bermaksud menyerahkan bisnis listrik kepada oligarki modal. Ora Kapok Di bawah sikap takluk pada agenda liberalisasi ekonomi yang disponsori modal asing bekerja sama dengan konglomerat busuk dan oligarki nasional, maka disahkanlah UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. UU ini mempreteli hak menguasai negara dalam penyediaan ketenagalistrikan melalui pasal pasal unbandling pengelolaan PLN baik secara vertikal maupun horizontal. Usaha penyedian listrik oleh PLN selaku perpanjangan tangan negara hendak dipotong-potong untuk sebagian diserahkan ke pihak swasta atau agar sebagian menjadi bisnis yang dikuasai swasta. UU ini dinyatakan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK yang disampaikan majelis hakim MK dalam sidang pembacaan putusan atas permohonan judicial review UU 20/2002 terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh BHI, Serikat Pekerja PLN, dan Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKA PLN) di kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/12/2004). Amar putusan ini dibacakan oleh 9 hakim, termasuk Ketua MK Jimly Ash-Shiddiqie, secara bergiliran. Dalam amar putusannya, MK menetapkan bahwa pasal 27, 28, 33, dan 54 UUD 1945 telah dilanggar oleh ketentuan di dalam UU 20 Tahun 2002. Pelanggaran itu, terutama terhadap pasal yang menyatakan bahwa listrik merupakan komoditi yang dapat dikompetisikan dan ditingkatkan harga jualnya dan listrik merupakan cabang usaha yang cukup dikuasai oleh negara dalam konsep perdata. Lima tahun kemudian disahkan UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. UU ini sama dengan UU sebelumnya yang membawa konsep penyelenggaraan ketenagalistrikan secara unbandling. Skema yang dibangun UU ini adalah pengelolaan ketenagalistrikan secara terpisah pisah baik secara horizontal maupun vertikal atau keduanya secara bersamaan. Tentu saja maksudnya supaya listrik yang dipisah-pisah itu dapat diambil-alih oleh swasta atau diserahkan bagian bagiannya secara utuh 100 persen kepada swasta. UU yang sudah mati dibangkitkan lagi oleh oligarki Indonesia. Lagi-lagi UU Nomor 30 Tahun 2009 dibatalkan oleh MK. Dari pasal-pasal yang diuji itu, ada 2 pasal yang akhirnya dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1. “Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi salinan putusan MK. MK juga menyatakan, “Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Oligarki Indonesia memang gak akan bisa tobat. Kegagalan dua kali tidak menjadikan mereka kapok. UU Ketenagalistrikan kembali dimasukkan ke dalam Omnibuslaw yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Ketenagalistrikan yang sudah mati dua kali dihidupkan kembali. Dalam cluster ketenagalistrikan UU Cipta Kerja konsep liberalisasi ketenagalistrikan dibangkitkan lagi dari dalam kuburnya. Lagi-lagi UU ini dibatalkan oleh MK. Kali ini yang dibatalkan adalah proses formalnya dan memberi tenggang waktu kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU ini. Pokrol Bambu Namun, bukannya memperbaiki kesalahan formil dalam UU Ciptaker, akan tetapi malah menjadikan UU Ciptaker sebagai dasar bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan turunan dari UU Ciptaker terutama dalam sektor ketenagalistrikan. Oligarki Indonesia seperti orang kebelet pipis tidak tahan untuk mempercepat liberalisasi PLN atau bahasa lainnya agar aset-aset PLN segera bisa dipreteli, sehingga bisnis listrik ke depan tidak didominasi PLN. Wah ini adalah main pokrol bambu. Pemerintah bergerak bagaikan hantu membuat berbagai agenda privatisasi PLN, yakni melalui sub holding PLN. Anak anak perusahaan PLN dipisahkan dari induknya, agar bisa dilepas ke swasta. Usaha melepaskan ke swasta melalui sub holding dilanjutkan dengan IPO, lease back, strategic partner hingga pengalihan aset. Baru-baru ini Pemerintah mengalihkan aset PLN pada PT Bukit Asam, BUMN tambang batubara yang sebagian sahamnya dimiliki pihak swasta. Alasannya untuk mempercepat penutupan pembangkit batubara tersebut, dengan alasan mencapai target Net Zero Emission (NZE). Kok kayaknya gak nyambung antara tujuan dan tindakan. Apakah PT BA kesulitan jual batubara sehingga diserahkan pembangkit PLN? Atau apakah PT BA kesulitan uang sehingga diajak jualan listrik PLTU dengan sistem take or pay dengan PLN? Untuk memperlancar pengalihan aset ini, maka digunakan seabrek istilah dalam bahasa asing, tapi kesannya asal comot. Lah kok rasanya saya tahu siapa konsultannya. Saya pernah dengar dia orang yang suka deception dengan bahasa asing itu  ceramah tentang taktik seperti begitu. Gunakan istilah asing yang banyak dalam menjual aset negara. Pertama dialihkan ke BUMN Tbk, setelah itu dialihkan ke swasta murni. Kalau ini sudah jual aset namanya. Ngono Mas. (*)

Meneropong Nakhoda Baru di Muhammadiyah Menjelang Muktamar

BY FNN Rabu, 26 Oktober 2022 09:33:51 0

Dan, hebatnya pula Muhammadiyah tidak mengambil bagian Amar Ma\'ruf dan Nahi Mungkar dalam kedzaliman ini. Maka jadilah kemungkaran menari-nari di hadapan kita semua. Oleh: Moh. Naufal Dunggio, Aktivis dan Ustadz Kampung MUKTAMAR adalah forum tertinggi di setiap Ormas. Mengubah aturan dan memilih pemimpin dalam 5 tahun sekali di setiap Ormas, maka Muktamar tempatnya. Begitu juga di Muhammadiyah. Di Muktamar nanti harus ada penyegaran kepengurusan. Ayahanda yang sudah tua-tua dan mulai sakit-sakitan silakan legowo diganti dengan yang yunior yang smart dan berenergi serta Berani menentang badai. Sebagaimana dulu Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Berani menentang badai di tengah-tengah kepungan penjajahan. Alhamdulillah Muhammadiyah masih berlanjut sampai sekarang. Kalau sekarang kita butuh NAKHODA seperti itu bukan sebaliknya hanya suka main di ZONA AMAN dan gak mau di koreksi dan dikritik. Apalagi era sekarang era milenial. Pengurus yang gak mau dikritik silakan diam di rumah sambil tahlilan. Kalau mengkritik berdasarkan argumen maka terimalah kritik itu. Tapi, kalau berdasarkan sentimen cukup didengar saja. Masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Makin kedepan tantangan Muhammadiyah makin kencang. Apalagi kalau gak mau nurut penguasa. Maka dicari² celah untuk mengacaukan dari dalam Muhammadiyah. Sekarang saja ada ayahanda yang tidak disukai oleh rezim dan berniat mau singkirkan ayahanda tersebut dari kepengurusan Muhammadiyah yang 13 itu. Tapi karena sistem yang dipakai muhammadiyah tidak sama dengan Ormas-ormas lain maka susah Muhammadiyah diintervensi. Di pimpinan pusat ada tiga nama yang pantas untuk jadi Nakhoda Baru di Muhammadiyah setelah era Ayahanda Haidar Nasir. Yakni Ayahanda Anwar Abbas, ada ayahanda Busro Muqoddas dan ada ayahanda Abdul Mukti. Ketiga ayahanda itu sudah teruji dalam kepemimpinan kemarin. Kenapa hanya tiga itu. Itu karena penulis hanya tahu ketiga ayahanda ini di saat merespon persoalan umat dan penguasa. Kalau yang lain banyak yang pintar tapi lebih banyak diam main di zona aman. Kenapa ayahanda Haidar Nasir harus diganti, karena Muhammadiyah butuh penyegaran pengurus. Kalau ditanya kepada penulis cenderung ke mana, maka ane akan jawab ayahanda Abdul Mukti lebih cocok dan lebih segar dalam memimpin Muhammadiyah. Sebab kalau beliau yang jadi Nakhoda banyak anak muda yang jadi kader lebih dimanfaatkan untuk kelanjutan Muhammadiyah. Tapi yang jelas Muhammadiyah Tidak Boleh Melepaskan ketiga aset ini dalam kepengurusannya yang 13 nanti. Ini harus diperhatikan oleh para peserta Muktamirin. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Ketiga ayahada tersebut di atas adalah Top Ten dalam menggawangi Muhammadiyah ke depan. Dan kalau nanti ayahanda terpilih jadi Nakhoda harus hati-hati dan siap dikritik karena kritik itu bukan barang haram. Dan, yang paling penting Ijazah para ayahanda yang terpilih harus jelas, jangan Aspal. Jangan ditanya salah satu pengurus, tapi yang jawab satu angkatan sambil pakai acara reunian yang basa-basi yang baru kenalan waktu itu. Sekarang negeri ini lagi dilanda tsunami kepalsuan dan tipu-tipu. Dan hebatnya yang bersangkutan tidak merasa berdosa melakukan itu. Dan, hebatnya pula Muhammadiyah tidak mengambil bagian Amar Ma\'ruf dan Nahi Mungkar dalam kedzaliman ini. Maka jadilah kemungkaran menari-nari di hadapan kita semua. Kalau kedzaliman ini kita biarkan dan dianggap lumrah maka tidak mustahil tsunami beneran akan melanda negeri ini terutama Jakarta. Na\'udzubillahi Mindzalik. Selamat bermuktamar. Carilah pemimpin yang Smart, \'Alim, Shaleh dan Berani menentang badai penguasa. Semoga Muhammadiyah tetap jaya dan selalu membangun negeri dan membantu umat yang papa. Wallahu A\'lam ... (*)  

Rishi Sunak dan Anies Baswedan: Warna Kulit vs Ideologis

BY FNN Rabu, 26 Oktober 2022 07:00:24 0

Apakah Indonesia lebih rasis dari Inggris? Apakah moralitas kita terganggu jika warna kulit Anies berbeda dengan kita, seperti yang dituduhkan antara lain oleh Sri Bintang Pamungkas? Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle RISHI Sunak, 42 tahun, keturunan India, istrinya India, telah dilantik menjadi orang nomer satu di Inggris kemarin. Satu miliar empat ratus juta penduduk India ikut merayakan pelantikan itu, penuh bangga. Berbagai media internasional dan lokal (India), pada Senin (24/10/2022), telah mengaitkan Hari Raya Hindu, Diwali, sebaai hari kemenangan kebaikan atas keburukan, memberikan dua berkah besar, yakni India menang Cricket atas Pakistan dan dilantiknya Sunak sebagai Perdana Menteri. Kejadian ini membawa kenangan manusia pada seorang bernama Mahatma Gandhi. Pada 129 tahun lalu, Gandhi yang baru menyelesaikan kuliahnya di bidang hukum di Inggris, menggigil kedinginan di stasiun KA Pietermaritzburg, Afsel. Gandhi diturunkan paksa di stasiun itu oleh petugas kereta karena dia naik kereta kelas bisnis. Tujuannya masih jauh ke Pretoria. Kelas bisnis hanya untuk kulit putih, namun tidak dicantumkan di tiket. Awalnya Gandhi menolak turun. Tapi apa daya. Bahkan, Gandhi ketakutan untuk mengambil selimutnya di tas. Akhirnya dia merintih dalam kedinginan sepanjang malam. Namun, dari sinilah Gandhi mulai bangkit menjadi pemimpin Bangsa India. “I was born ini India, but was made in South Africa,” kata Gandhi sebagaimana dimuat The Hindu (2019) dalam artikel “A visit to Pietermaritzburg station, where Gandhi was pushed off the train in South Africa”. Artikel ini juga memuat hari itu adalah hari kebangkitan “Satyagraha”. Gandhi marah dengan diskriminasi rasial yang menimpanya. (Sebagai catatan ajaran Satya Graha atau menolak kerjasama dengan musuh telah mengilhami perjuangan Bung Karno). Gandhi (dan Nehru) berhasil memerdekan India 74 tahun lalu dari Inggris. Inggris telah menjajah India selama 89 tahun, setelah mereka tercatat menduduki Benggali tahun 1757 (190 tahun sebelum merdeka). Setelah kemerdekaan, orang-orang India menjadikan Inggris sebagai tempat utama migrasi, baik untuk mengais rejeki maupun menggapai pendidikan tinggi. Beberapa waktu lalu, seorang menteri Inggris mempersoalkan banyaknya orang India yang tidak pulang ke India, melewati batas visa kunjungan yang diberikan. Namun, tanpa bisa dibayangkan, sekarang orang India bukan lagi menjadi pedagang kelontong di London, tapi dengan Sunak menjadi Perdana Menteri, telah jadi orang tertinggi. Jauh dari London, di Indonesia seorang keturunan Arab, Anies Baswedan, 53 tahun, telah dilantik Partai Nasdem, beberapa waktu lalu, sebagai kandidat presiden Indonesia 2024. Puluhan ribu rakyat pun tumpah ruah di Jakarta melepaskan Anies dari posisi Gubernur tanggal (16/10/2022) lalu. Mereka semakin cinta kepada Anies, khususnya sejak dia dicalonkan sebagai Presiden. Drone Emprit, lembaga survei model tercanggih, Crowdsourcing Methode, menunjukkan kepopuleran Anies Baswedan jauh sekali di atas kandidat lainnya, di medsos saat ini, antara lain 4,4 kali lipat dari Ganjar Pranowo dan 16,7 kali dari Prabowo. Namun, jalan panjang masih menghantui Anies Baswedan, karena dia masih membutuhkan partai pendukung lainnya, rencana KPK mentersangkakan atas kasus Formula E dan Presiden Jokowi yang mendukung kandidat lainnya. Lalu untuk apa judul artikel ini membandingkan Rishi Sunak dan Anies Baswedan? Pertama adalah soal warna kulit. Sebagai India, Sunak saat ini menjadi simbol kebhinekaan. The New York Times, (24/10/2022) menulis berita dengan judul “Sunak’s Ascent Is a Breakthrough for Diversity, With Privilege Attached”. Bahwa Penerimaan rakyat Inggris ini sekaligus penerimaan atas dua simbol minoritas, bukan kulit putih dan bukan Kristen, sebagai pemimpin mereka. Kedua, soal pendidikan. Sunak merupakan sosok yang menempuh pendidikan di tempat utama di Inggris dan Amerika. Dia berhasil lulus kuliah di Oxford, Inggris dan Stanford, Amerika. Ketiga, soal profesionalisme. Sunak merupakan Bankers dari Goldman Sach, salah satu perusahaan keuangan terkemuka di dunia. Keempat, Sunak merupakan India-Inggris, yakni orang yang lahir dan dibesarkan di Inggris. Bukan imigran seperti kakeknya. Kelima, dia unggul sebagai kandidat di partai yang memerintah, yakni partai Konservatif. Khususnya untuk menggantikan Liz Truss sebagai pemimpin partai, sekaligus Perdana Menteri. Bagaimana dengan Anies? Soal warna kulit, Sri Bintang Pamungkas (SBP) telah menyerang Anies dalam artikelnya 3 hari lalu, yang menyebar di berbagai group WA. Arab seperti Anies Baswedan, seperti juga orang-orang China menurut SBP tidak punya hak dan moralitas politik untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Mereka adalah manusia yang seharusnya berterima kasih sudah dapat makan dan minum di negeri ini. Pikiran seperti SBP ini memang telah berkembang sepuluh tahun lalu, ketika SBP, yang terang-terangan, dan berbagai pihak lainnya yang samar, menolak Jokowi jadi pemimpin, karena dia dianggap mereka tidak Indonesia asli. Kalimat “Indonesia Asli” memang tercantum dalam UUD 1945 asli sebagai calon presiden. Namun, setelah UUD itu diamandemen, tahun 1999-2002, kalimat Indonesia asli itu diubah menjadi hanya “Warga Negara Indonesia” sejak kelahirannya. Artinya, secara legal itu tidak menjadi persoalan. Yang digugat SBP adalah soal kepantasan dan moralitas. Untuk di Inggris kejadian Sunak dapat diperkirakan sebagai berikut, pertama, memang ada diversity dalam masyarakat mereka saat ini, atau kedua, mereka terpaksa membutuhkan orang yang tepat dan mampu menyelamatkan perekonomian mereka dari krisis. Atau ketiga, rakyat Inggris telah hancur lebur karena krisis begitu besar, sehingga mereka tidak mampu lagi mengontrol sirkulasi elite politik. Perkiraan ini sebenarnya merupakan analisa dari berbagai analis dalam media-media internasional. Semuanya tentu perlu didalami. Dalam asumsi kebhinekaan (diversity) seharusnya Indonesia lebih baik dari bangsa kulit putih. Sejarah 250 tahun bangsa kulit putih menjajah dunia, diskriminasi dan kebencian rasial selalu menjadi senjata utama mereka untuk membantai manusia lainnya. Alasan Sri Bintang memojokkan Anies Baswedan secara rasialis tentunya justru kurang bermoral. Memang benar bahwa boleh jadi kita akan memberikan tongkat komando menyelamatkan negara ini pada bangsa pribumi, atau akan lebih bermoral, dengan catatan memang ada pemimpin bangsa kita yang bebas korupsi. Namun, kita harus membuka peluang Anies untuk bisa muncul sebagai pilihan yang terbaik. Jangan dibunuh karakternya sebelum bertanding. Sehingga ini memperluas pilihan yang ada. Namun, dibanding dengan Sunak, orang biasa, Anies Baswedan memiliki warisan kejuangan dari kakeknya sebagai pendiri Negara Indonesia 77 tahun lalu. Warisan sejarah ini adalah warisan patriotisme yang mampu menjamin kecintaan Anies pada Indonesia. Moralitas yang seharusnya ditantang oleh oposite Anies adalah kemampuan Anies untuk membangun kembali negeri kita. Sebab, pertanyaan semua negara yang dihancurkan pandemi COVID-19, perang dingin dunia barat versus Rusia/China dan badai krisis ekonomi dunia saat ini, adalah bisakah bangsa itu bangkit, bukannya bangkrut? Apakah Anies akan membawa keselamatan atau kehancuran? Untuk menjawab ini sangat terhubung dengan kapasitas dan jejak langkah Anies itu sendiri. Dalam ukuran kapasitas, ditambah jejak pendidikan, Anies tentu jauh di atas semua kandidat yang ada. Skala pengelolaan negara, baik sebagai Menteri Diknas maupun Gubernur DKI, Anies telah melewati kerja dengan kompleksitas dan skala yang tinggi. Gubernur Jateng, seperti Ganjar Pranowo, misalnya, merupakan jabatan yang terdesentralisasi kekuasaannya, terbagi dengan walikota dan bupati di sana, tidak sebesar Anies. Kapasitas dan pendidikan Anies setara dengan Sunak di Inggris itu. Meskipun, negara mereka jauh lebih besar. Perbedaan Anies dan Sunak terletak pada ideologinya. Sunak mewakili simbol kapitalis, di mana mazhab berpikir dia mempunyai rujukan pada Adam Smith dan Margareth Thatcher, yakni Mini Government, Pajak Rendah, dan Pertumbuhan Tinggi. Sementara Anies akan lebih sosialistik alias Pancasilais, yakni membangun negara dan rakyat sekaligus, sebagaimana selama Gubernur dia membuat jargon “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”. Ideologi Anies bertumpu pada pembangunan manusia, keadilan bersama dan demokrasi. Untuk kemenangan Sunak tersebut, kaum buruh dan sosialis di Inggris tidak menyambut gembira. Nadia Whittome, tokoh buruh Inggris keturunan India mengingatkan kaum buruh bahwa Sunak adalah pilihan buruk buat rakyat kecil. Menurutnya, dalam Al-jazeera, Senin (24/10/2022), “Rishi Sunak as Prime Minister isn’t a win for Asian representation,” katanya. “He’s a multi-millionaire who, as chancellor, cut taxes on bank profits while overseeing the biggest drop in living standards since 1956. Black, white or Asian: if you work for a living, he is not on your side,” lanjutnya. Dikaitkan dengan ideologis, pemikiran Sri Bintang yang mengutamakan “presence”  bukan “Essence”, perlu kita singkirkan untuk sementara waktu. Sebab, Bangsa Indonesia saat ini benar-benar membutuhkan pemimpin yang dengan segenap jiwanya ingin menyelamatkan bangsa. Jadi, Sunak dan Anies mempunyai kesamaan dalam kebutuhan suatu bangsa ketika dilanda krisis. Mereka hadir ketika krisis besar datang. Keduanya mempunyai kapasitas dan sekolah yang baik. Keduanya lahir dan besar di dalam negerinya. Bedanya Sunak besar dalam lingkungan Partai Konservatif yang pro kapitalis, sedangkan Anies Baswedan tumbuh dalam “Kawah Candradimuka” Pancasila yang sosialistik. Penutup Perdana Menteri Inggris yang berdarah India dan Anies Baswedan berdarah Arab mempunyai kemampuan, kapasitas dan pendidikan yang sama mumpuni untuk membangun negaranya. Semua bangsa di dunia benar-benar mengharapkan pemimpin yang mampu membangun kembali sebuah negara setelah pandemi Covid-19, perang dingin Barat vs. Rusia/China dan badai krisis ekonomi saat ini. Kerelaan Bangsa kulit putih Inggris yang biasanya rasis, menunuk Sunak, bisa jadi benar-benar menunjukkan adanya diversity atau kebhinekaan pada masyarakat Inggris saat ini, setidaknya dalam membawa mereka keluar dari krisis. Apakah Indonesia lebih rasis dari Inggris? Apakah moralitas kita terganggu jika warna kulit Anies berbeda dengan kita, seperti yang dituduhkan antara lain oleh Sri Bintang Pamungkas? Kita perlu menghindari pembunuhan karakter pada calon pemimpin yang mungkin bangsa ini sedang membutuhkan. Dengan bolehnya setiap WNI bertarung untuk Capres, sesuai dengan UUD 1945 Amandemen, setidaknya pertanyaan moralitas calon presiden ke depan adalah terkait dengan patriotisme dan kecintaan mereka pada negara, bangsa dan rakyat. Kita membutuhkan Essensi bukan Eksistensi saja. (*)

Jangan Kecelik Lagi, Kata Cak Nun...! (2)

BY FNN Selasa, 25 Oktober 2022 23:50:07 0

Selain membiarkan terbentuknya Partai Koalisi yang menguasai suara mayoritas, keberadaan Tyranny Majority itu dibiarkan dan tetap melakukan voting! Itu namanya demokrasi lontong sayur! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global, City Council 2002 & 2008 ITULAH mengapa di US Senate, ada mekanisme Filibuster di mana 1 orang Senator bisa melakukan Filibuster untuk menghentikan 99 Senator lainnya untuk tidak mengambil voting. Alasannya? Karena 1 Senator yang mewakili satu negara bagian (State) itu suaranya bisa mewakili 40 juta orang, seperti State of California (CA). Bila ada RUU yang mau di-voting di US Senate dan RUU itu merugikan satu negara bagian, maka 1 Senator itu memiliki kekuasaan untuk melakukan Filibuster agar seluruh senate tidak melakukan voting. 3). Parliamen (MPR/DPR/DPD) harus menciptakan mekanisme seperti Filibuster di US Senate, untuk menghilangkan keberadaan Tyranny Majority, seperti terbentuknya Partai Koalisi pro pemerintah yang menguasai mayoritas suara di DPR. Sebab, bila tyranny majority yang berbentuk partai koalisi yang pro pemerintah itu dibiarkan begitu saja ketika voting akan dilakukan, kan sudah jelas kelompok mereka yang menang voting terus? This is no brainer! Ini sistem deliberation dan voting model apa? Tapi itu yang sudah dijalankan di Indonesia puluhan tahun, bukan? Karena itu, MPR/DPR/DPD harus membuat mekanisme sendiri untuk menghilangkan Tyranny Majority di Parliamen. Tidak sulit amat menciptakan sistem atau mekanisme itu untuk menghilangkan Tyranny Majority di MPR, DPR dan DPD, jika diperlukan, saya bisa membantu! Sehingga ketika terjadi deadlock (musyawarah untuk mufakat tetapi mufakat tidak dicapai), maka suara 1 orang anggota MPR, DPR atau DPD bisa menghentikan voting, karena mereka mewakili suara puluhan juta orang Daerah. Itulah mekanisme Filibuster di US Senate, karena 1 Senator mewakili 1 negara bagian, seperti California, mewakili 40 juta suara rakyat California. Tidak mungkin 1 suara Senator yang mewakili 40 juta suara di negara bagian, sama nilainya dengan suara Senator dari Alaska, Wyoming atau North Dakota yang hanya mewakili suara rakyat negara bagian yang lebih sedikit. Karena itu, supaya adil, fair dan square untuk semua Senator dari 50 negara bagian, diciptakan mekanisme Filibuster untuk semua Senator, guna melakukan Filibuster (menghentikan voting di US Senate), bila 1 Senator wakil negara bagian itu merasa dirugikan oleh RUU (Bill) yang akan di-voting. Itu artinya, di US Senate tidak ada Tyranny Majority meski, dalam satu masa, partai Republican menguasai US Senate, dan di masa lainnya, partai Demokrat menguasai US Senate. Tetapi setiap senator di US Senate itu bisa melakukan Filibuster, artinya 1 suara Senator bisa mengalahkan 99 suara Senator yang lain. Itulah konsep Deliberation dan Voting dalam Representative-Democracy. Tidak seperti konsep deliberation dan voting di DPR sekarang! Selain membiarkan terbentuknya Partai Koalisi yang menguasai suara mayoritas, keberadaan Tyranny Majority itu dibiarkan dan tetap melakukan voting! Itu namanya demokrasi lontong sayur! 4). Sistem, proses, prosedurial dan mekanisme deliberation di US House of Representative dan di US Senate itu sangat complex, ada banyak steps yan00g harus ditempuh, ketika terjadi deadlock dan sebelum voting diambil. Ini perlu penjelasan tersendiri karena sangat complex dan perplexing. 5). Ketika voting dilakukanpun, masih ada steps, proses, prosedur dan mekanisme serta kondisi yg harus dipenuhi untuk voting bisa dilakukan, salah satunya adalah tidak boleh ada Tyranny Majority. Tetapi steps, proses, prosedur dan mekanisme banyak sekali yang harus dipenuhi, sebelum akhirnya semua anggota House of Representative atau anggota US Senate itu setuju untuk mengambil voting up and down. Ini juga perlu penjelasan tersendiri karena sangat complex dan perplexing. Sistem deliberation di DPR, aturan sidang di DPR, aturan voting mulai dari sidang di era Konstituante tahun 50\'an dan 60\'an hingga sekarang, masih belum dan tidak ada yang demokratis, dalam pandangan saya sebagai activist democracy 20 tahun lebih. Bahkan acuan dan standards yang dipakai dari Sila ke-4 Pancasila, juga tidak jelas dan abstracts. 1). Bagaimana mengukur Hikmat/Hikmah (Kehikmatan) dan Kebijaksanaan seorang anggota Parliamen (DPR)? 2). Ukuran standarnya apa? 3). Dan siapa yang mengukur? Beda dengan di US Congress dan semua anggota State\'s Legislature, yang dipakai pedoman itu nyata, kongkrit dan jelas, seperti aturan yang ada di: 1). Robert\'s Rule of Order (Parliamentary Proceedings Guidelines) untuk semua anggota Legislatif di USA, mulai dari City Council hingga anggota US Congress. 2). Di masing-masing negara bagian (State) ada 1 aturan atau UU lagi sebagai penjelasan dan penyempurnaan aturan persidangan umum (public meetings) untuk anggota Legislatif negara bagian (State), mulai anggota City Council hingga anggota State\'s Legislature. Di negara bagian California ada UU tersendiri, yakni California Government Code Section 54950 to 54960 yang dikenal dengan disebutan: UU \"The Brown Act.\" (*)

Peta Dukungan Pilpres 2024: Ganjar China; Anies, Prabowo, Andika, Amerika Serikat

BY FNN Selasa, 25 Oktober 2022 23:25:06 0

SETELAH sempat “dicekal” selama beberapa tahun, Prabowo Subianto pekan lalu akhirnya bisa masuk dan berkunjung ke Kementerian Pertahanan AS di Pentagon. Prabowo datang sebagai Menteri Pertahanan RI. Adakah pembicaraan dengan koleganya di Pentagon itu terkait dengan gelaran Pilpres 2024 dan dukungan kepada tokoh-tokoh Indonesia yang bakal tarung dalam Pilpres 2024 nanti? Ataukah ada agenda lain menyangkut situasi politik di Indo Pasifik yang perlu mendapat perhatian serius dari AS dan Indonesia? Terutama ancaman China yang juga berkepentingan dengan isu Pilpres 2024? Untuk mengetahui itu semua, berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (25/10/2022).   Tentang Geopolitik Global Halo halo, apa kabar Anda semua. Senang sekali masih terus bisa meng-update berbagai informasi aktual untuk Anda semua lewat channel Rocky Gerung official, bersama saya Hersbeno Arif dan Bung Rocky Gerung. Cerah nih, Bung Rocky, latar belakangnya bunga-bunga lagi menghijau. Ya, bunga menghijau, yang sedang gugur adalah kekuasaan. Oh, begitu ya. Ya, kalau ada yang gugur, pasti selalu ada yang tumbuh. Itu juga yang terjadi di Inggris, yang kita amati ini menarik sekali karena untuk pertama kalinya saya kira dalam sejarah, ada imigran India itu yang menjadi Perdana Menteri di Inggris, di tengah situasi yang sangat menantang di Inggris.  Kita nggak tahu berapa lamanya akan bertahan. Yang sebelumnya kan cuma 44 hari bertahan. Nah, sementara di China, ini kelihatannya Xi Jinping makin menguatkan mencengkeramkan kukunya di sana karena dia menjadi presiden di periode ketiga, dan bisa jadi mengarah ke seumur hidup gitu nanti. Dan, dia sudah mulai menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Nah, kalau kita ngomongin China, bagaimanapun juga itu pasti ada kaitannya dengan geopolitik global dan terutama Indonesia kalau untuk kawasan Asia Tenggara. Sementara, untuk Inggris itu juga jangan lupa bagian dari kaukus, kaukus antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang pasti juga memperhatikan Indonesia. Mari kita bicarakan ini dari dampak globalnya Bung Rocky. Ini pembicaraan yang tiba-tiba harus kita lakukan karena ada perubahan dalam geopolitik sebetulnya. Dan betul, kalau kita mulai dari Inggris, kita anggap bahwa itu satu terobosan bahwa akhirnya politik identitas nggak bekerja lagi di situ. Bayangkan kalau di Indonesia, misalnya, nggak mungkin itu terjadi. Karena ini mesti dicari macam-macam cara, nanti kalau ada seseorang yang punya potensi dilabeli politik identitas. Nah, ini keturunan India yang betul-betul karena kemampuan dia, dulu dia Menteri Keuangannya Boris Johnson, jadi dari partai yang sama, partai konservatif. Dan kelihatannya Inggris mengandalkan pikiran-pikiran partai konservatif yang sangat liberal untuk menyelesaikan perekonomian di negeri itu. Dan, kelihatannya publik Inggris masih percaya. Tetapi, yang lebih penting adalah sinyal bahwa partai konservatif, kalau dia memerintah, itu dia pasti akan sejalan dengan politik Amerika Serikat. Kebetulan AS bukan partai konservatif. Tetapi ada kepentingan bersama, yaitu di kawasan Indo Pasifik dan Australia justru. Karena kita tahu Amerika lagi bikin konsolidasi untuk memastikan bahwa China tidak boleh terlibat di Ukraina, melalui proksi Rusia. Jadi, kelihatannya Perdana Menteri Inggris yang baru itu akan ada di dalam jaringan baru politik di Asia dan Indo Pasifik, yaitu untuk mengkontain China.  Kan tradisi partai konservatif akan selalu hati-hati atau bahkan bersifat reaktif terhadap China tuh. Kalau partai buruh mungkin sedikit lebih demokrat atau lebih luwes atau lebih moderat. Kalau partai konservatif di Inggris pasti dalam upaya untuk membentengi ekspansi ekonomi China, terutama, walaupun China sekarang lagi melarat karena ekonominya enggak tumbuh. Tapi itu soal penting buat kita pelajari. Ada sebut saja realignment di Eropa untuk memastikan bahwa China enggak boleh masuk di dalam persaingan dengan Eropa, terutama, karena krisis di Ukraina. Itu satu poin. Yang kedua, yang lebih menarik lagi, tentu adalah perubahan di China yang akhirnya dipastikan bahwa Xi Jinping kembali memimpin China tuh. Kendati kita baca banyak protes di masyarakat China bahwa Xi Jinping selama ini tidak memperlihatkan proses pembaruan demokratis. Jadi, kalau periode ketiga itu pasti nggak ada beban lagi pada Xi Jinping, untuk melakukan politik yang semakin otoriter. Kan dalam sejarah China Xi Jinping ini adalah orang yang menanamkan ideologinya sendiri itu, yang disebut Xi Jinpingcort, pikiran-pikiran Jinping yang dianggap sebagai sukses. Sekarang Xi Jinping dianggap sebagai semacam dewa. Karena itu, China harus diajari pikiran Xi Jinping. Itu yang ada di kurikulum-kurikulum Universitas sekarang, yang diprotes sebetulnya. Jadi, sebetulnya, kalau kita lihat tadi apa inchargement-nya bagi Indonesia, pasti Jinping akan meneruskan aktivitas koboi-koboian di China Selatan, di Indo Pasifik tuh. Karena memang nggak mungkin Jinping berubah menjadi lebih moderat. Justru dia ingin dapat kekuasaan tambahan supaya dia bisa pastikan bahwa China akan jadi setara dengan Amerika, senior super power. Kalau sekarang ini masih junior super power. Nah, yang menarik adalah apa nanti reaksi Amerika terhadap Xi Jinping? Ya pasti Amerika akan pasang barikade laut, segala macam kemampuan militer Amerika akan dikerahkan ke Indo Pasifik dan China Selatan atau Asia umumnya tuh. Sekarang, bagi Indonesia kira-kira mau ngapain gitu. Kan Amerika tetap akan tekan Indonesia untuk jadi proksi dia untuk menghalangi ekspansi China. Jadi, presiden berikutnya pasti tangan Amerika akan bermain di Indonesia. Kira-kira begitu gampangnya kan. Sebab, dalam dua tahun ke depan, Amerika pasti akan minta kepastian, Anda proksi mana. Jadi, kita lihat nanti, kampanye-kampanye presiden pasti akan diwarnai oleh kepentingan politik regional Amerika di Indo Pasifik. Ya, sebelum kita masuk ke Indonesia, kita terusin sedikit ya supaya analisisnya nyambung katanya. Kan walaupun tidak liberal, ini partai Demokrat itu justru dalam geopolitik global itu selama ini sangat berbeda dengan Partai Republik di mana Partai Republik lebih pada mementingkan kepentingan dalam negeri. Tapi kalau Partai Demokrat, persoalan HAM akan menjadi soal yang dia seriusin kan. Jelas bertabrakan dengan China kan. Itu betul yang diingatkan Hersu bahwa Partai Republik selalu dia melihat ke dalam kekuatan Amerika, gitu. Nah, itu yang disebut tadi sebagai American first. Tetapi, dalam politik luar negeri, apalagi kalau dipimpin oleh Demokrat, itu tema HAM jadi kekuatan sekali. Karena ada doktrin sejak perang dunia ke-2 bagi Amerika, siapapun yang melanggar HAM, siapapun yang mengkhianati kebebasan politik, siapapun yang berupaya untuk menganeksasi dengan kekerasan, itu artinya melanggar prinsip-prinsip universal human right declaration yang Amerika pasti ada di belakangnya tuh. Jadi, Amerika enggak peduli itu, mau negara apapun, kalau tanda-tanda ekspansionis, dia akan hajar. Amerika sendiri ekspansionis, tapi dia nggak memperluas wilayah itu. Nah, beda dengan Rusia pasti akan perluas wilayah, China akan perluas wilayah, Amerika tidak pernah memperluas wilayahnya, itu bedanya. Karena dia menganggap bahwa dia dapat mandat dari para pendirinya untuk mempertahankan wilayah bebas, di manapun. Jadi, kalau dibilang Amerika akan intervensi pasti, karena itu adalah perintah sejarah. Bahwa tidak boleh ada negara yang menganeksasi negara lain atas dasar kekuasaan. Jadi, itu pentingnya. Jadi, betul bahwa kita akan lihat bahwa dalam politik luar negeri, China terhadap China, Amerika akan sama dengan Inggris, yaitu kepentingannya sama, yaitu mencegah ekspansi teritorial dari China, terutama yang sedang terancam adalah Taiwan. Politik Indonesia Ya. Oke. Nah, ini mari kita masuk ke Indonesia. Kemarin kita lihat betapa pengaruh kuat dari Xi Jinping yang kelihatan adalah salah satu pesaingnya  ya. Kemarin kita belum dapet konfirmasi tentang bagaimana Hu Jintao presiden sebelumnya ditarik keluar dari Kongres Partai Komunis China. Seperti biasa, kita enggak pernah dapat penjelasan yang resmi, tetapi video-video menunjukkan perdana menteri yang dari partainya Hu Jintao dan ini proksinya Hu Jintao digusur dari PKC. Artinya, memang ini semakin powerfull Xi Jinping ini. Dan seperti Anda sebutkan tadi, ini pertempurannya di Indonesia bagaimanapun 2024 mereka pasti akan mengamati itu. China akan mengamati, Amerika juga akan mengamati dengan cermat. Itu nasib kita tuh. Karena kita mau sebut negara besar iya, tapi kita nggak punya kemampuan sebagai super power. Negara kita besar doang gitu. Tapi dalam politik proksi itu lebih menentukan daripada besarnya negara tuh. Jadi, kelihatannya memang all the President Man itu, Xi Jinping mau pastikan bahwa saya mau diingat sebagai pembentuk China yang super power. Karena itu, nggak boleh ada satupun elemen dalam pemerintahan saya yang masih mendua tuh. Jadi, ekspansionisme atau watak ekspansionis dari Xi Jinping akhirnya diperlihatkan dengan mencegah siapapun yang masuk ke situ. Karena yang unik dalam China itu, kalau dia presiden sekaligus menguasai tentara merah, itu kuat sekali kan. Nah, ini baru jarang sebetulnya Presiden itu sekaligus jadi komandan tentara merah. Di sini Xi Jinping memastikan bahwa militer ada di bawah dia tuh. Jadi, komandonya bisa lebih cepat dan saya kira itu dari beberapa tahun lalu Jinping melakukan perubahan habis-habisan di tubuh militer supaya dengan mudah dikendalikan oleh dia tuh. Faksi-faksi dibuat atas nama kepentingan nasional, tapi yang dia taruh adalah orang-orang dia. Kira-kira kalau di Indonesia itu panglima-panglima teritorial itu punya mandat langsung dari Xi Jinping. Jadi sebagai presiden dia dengan mudah menggerakkan kekuatan militer. Jadi di situ bertumpu ambisi Xi Jinping untuk menjadi pemimpin dunia, sekaligus Ambisi ekspansionisnya, dengan akibat demokrasi makin merosot di China tuh. Dan pada saat bersamaan juga itu terjadi di Indonesia ya. Artinya, sekarang kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi di bawah era Pak Jokowi itu kita bergerak lebih mendekat kepada China, meski Pak Luhut mencoba membuat balancing dengan tetap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Tapi ada trend yang sama itu antara China dengan Indonesia, yakni semakin memburuknya iklim demokrasi. Ini ada satu penelitian terbaru yang ditulis oleh Profesor Leadle dengan Pak Saiful Mujani yang akan didiskusikan juga menyoroti bagaimana demokrasi Indonesia di era Jokowi ini menurun. Ya, saya baca itu artikel yang ditulis oleh Saiful Mujani kawan saya. Dan orang bertanya-tanya wah sudah mulai kritis ini Pak Saiful Mujani pada Presiden. Tapi kita tahu Saiful Mujani adalah orang yang belajar komparatif politik dan terpaksa dia musti terangkan bahwa Indonesia dalam ukuran apapun buruk demokrasinya. Kan itu. Walaupun dia suka bikin survei yang seolah-olah mengindikasikan kepemimpinan Jokowi, tetapi ini terjadi semacam paradoks, bagaimanapun lembaga survei mau mempromosikan Jokowi, ya di internasional Jokowi itu jatuh indeks demografinya itu. Apalagi di Leadle. Kan enggak bisa disogok untuk mengatakan ini baik-baik saja. Jadi, sebetulnya kita tahu bahwa keadaan kita memang buruk. Jadi, penting untuk mengetahui pikiran dunia bahwa Indonesia buruk. Karena itu, dalam persaingan 2024 nanti, ketika Xi Jinping mulai menyusun kembali kekuatan di Indo Pasifik, tentu Amerika akan cari partner Indonesia, siapa? Kan secara historis Indonesia itu selalu menjadi proksi Amerika untuk kontain komunis di Asia Tenggara itu. Yang terjadi kemudian berubah, Amerika mensponsori pemerintahan otoriter demi stabilitas di Asia Pasifik. Kan itu yang terjadi sehingga pada waktu itu Indonesia punya kepemimpinan politik di ASEAN melalui figur Pak Harto. Tapi kemudian pemburukan ekonomi menyebabkan perubahan macam-macam. Nah, sekarang kita lagi berpikir, di mata Indonesia kira-kira yang paham soal global politik siapa ya? Ganjar Pranowo? Itu agak susah tuh karena Ganjar paham soal Wadas doang, kira-kira begitu. Anies Baswedan, itu mungkin karena Anies sekolah di sana dan kedekatan dengan tokoh-tokoh Senator di Amerika cukup punya akses. Yang lebih potensial pasti Prabowo karena Prabowo kemarin sudah diterima di Departemen Pertahanan di Pentagon. Sangat mungkin itu juga dibicarakan. Seminggu yang lalu kan kita dapat berita dari Amerika bahwa Prabowo bertemu dengan petinggi di Pentagon itu. Dan itu pasti terkait dengan keamanan di Indo Pasifik tuh. Jadi, secara logis ya mungkin Prabowo akhirnya diterima Amerika, walaupun dulu tidak boleh masuk Amerika karena soal HAM. Tetapi, sejak dua tahun terakhir kan Amerika memungkinkan Prabowo untuk masuk ke Amerika. Jadi, sekali lagi, Indonesia ada di dalam kawasan yang agak rawan karena intervensi Amerika pasti akan masuk dalam pemilu Indonesia itu. Jadi bagi kita, ini kita cuma bikin analisis ya, bukan kita Pro Prabowo atau Pro Anies atau anti Ganjar, enggak, kita cuma memberitahu bahwa publik internasional akan menghitung faktor kepemimpinan baru Indonesia di dalam konteks keamanan Indo Pasifik, kira-kira begitu. Oke, tapi kalau kita buat pemetaannya supaya lebih mudah gitu ya, kita menyebut nama-nama calon yang sudah muncul di publik ya, ada Ganjar, Prabowo, Anies, bahkan juga mungkin kalau kita ngomongin soal geopolitik lokal kita mau memasukkan faktor Andika Perkasa di situ ya, Panglima TNI yang jelas ke Amerika gitu. Jadi kita bisa lihat misalnya ini posisinya kalau bicara soal kepentingan Pak Jokowi dan proksi Pak Jokowi, Ganjar dalam hal ini pasti akan lebih dekat dengan China gitu. Artinya, China punya kepentingan untuk men-support Ganjar, dalam hal ini begitu ya. Kemudian, tapi kalau Amerika mungkin referensinya Amerika akan ada Prabowo, Andika Perkasa, maupun Anies Baswedan. Gitu kan Bung Rocky. Itu selalu ada faktor yang nggak pernah dihitung oleh para politisi Indonesia tuh. Bahwa menguatnya China itu artinya mengajak duel Amerika. Amerika selalu punya posisi bila Anda ingin damai, bersiap-siaplah untuk perang. Jadi, sebetulnya penguatan China itu justru membahayakan Ganjar karena Ganjar nggak akan dipromosikan Amerika karena sinyalnya Ganjar adalah proksi Jokowi, dan Jokowi pasti proksinya China tuh. Dan Pak Luhut berupaya balancing itu. Pak Luhut kan paham tentang perubahan politik ke depan. Nah, Pak Jokowi enggak paham itu, jadi Pak Jokowi masih ngotot soal Ganjar, padahal sebetulnya dalam segi perhitungan politik global ya Ganjar itu nonfaktor karena dia enggak paham politik internasional. Karena ya ada dalam sejarah record dekat dengan China tuh. Jadi itu soalnya tuh. Sementara Prabowo tentu paham politik global, paham sebagai Menteri Pertahanan apalagi. Jadi, Pak Prabowo diuntungkan dalam situasi ketegangan di Indo Pasifik. Dia punya kedudukan yang strategis untuk menyatakan bahwa Indonesia dalam bahaya, persiapannya mesti ini-ini tuh. Kira-kira itu. Jadi, mungkin Pak Prabowo bilang ya itu kan gua sudah bilang kan. Gua sudah prediksi bahwa Indo Pasifik ini berbahaya, karena itu sudah betul saya ada di dalam, dan Pak Jokowi memang instingnya bagus. Kira-kira begitu. Oke, ini kan kita memetakan saja Bung Rocky, bagi kita memberikan panduan pada publik bahwa sebenarnya kita, bagaimanapun juga Indonesia itu, kita tidak bisa hidup dalam tempurung. Geopolitik global itu sangat berpengaruh, dan karena itu tentu saja kita harus memilih figur-figur pemimpin itu yang memang paham geopolitik global, punya kecakapan dalam mengelola politik geopolitik global, dan juga diterima oleh komunitas-komunitas politik global gitu kan harusnya. Itu yang kita sebut sebagai momentum yang pragmatik sebetulnya. Walaupun Indonesia secara normatif dituntun oleh prinsip bebas aktif segala macam, tapi nanti harus ditafsirkan bebas aktif itu bebas untuk aktif ke mana? Kira-kira begitu kan. Bebas aktif bukan berarti yang sana oke yang sini oke, yang sana enggak yang sini enggak. Enggak begitu, karena ketegangan dunia itu sekarang imperatifnya adalah soal ekonomi itu. Dan kemiskinan di Eropa sudah menjadi-jadi dan selalu orang anggap, kalau terjadi krisis ekonomi dunia maka cara penyelesaiannya adalah dengan perang. Itu yang sudah menjadi standar berpikir bahwa perang itu akan memulihkan semangat untuk membangun. Kira-kira begitu kan. Itu yang terjadi di perang dunia ke-2 ketika Eropa dihajar habis oleh pasukan sekutu Amerika lalu datang pemulihan melalui Marshall Plan, lalu Eropa dibangun kembali, lalu Bank Dunia kumpulin uang untuk merekonstruksi Eropa. Lalu efeknya bagi dunia ekonomi tumbuh lagi. Itu semacam dalil bahwa ekonomi itu bisa ditumbuhkan melalui perang. Jadi kita juga harus bersiap untuk menerima fakta itu bahwa ke depan seseorang yang disebut calon presiden Indonesia pasti akan diasuh oleh kepentingan Amerika itu. Dan itu riil. Itu yang namanya riil politik. Yang normatif politik tentu kita ingin supaya kita tidak mengulangi masuk dalam jebakan kolonialisme atau imperialisme. Tapi, sekali lagi, kita cuma mau hitung itu di peta sebetulnya, sebagai analis. Kita nggak pro Ganjar, tidak ingin mengelu-elukan Pak Prabowo, ingin menasihati Anies supaya juga belajar lebih banyak tentang potensi 2024, karena nanti Anies akan ditagih bahwa mampu nggak dia menyelesaikan potensi konflik China dan Amerika tuh. Sementara hutang kita pada China masih sangat besar kan. Jadi, ini soal-soal itu. Jadi, Anies diuji apakah dia akan masuk dalam jebakan baru, dia harus punya proksi oligarki. Ganjar juga akan diuji mampu nggak membaca politik kawasan. Nah, kalau Prabowo akan merasa tanpa diuji saya sudah paham. Kira-kira begitu. Itu faktanya begitu sih. (sof/sws)

Kalau Rakyat Menghendaki, Mudrick SM Sangidu Siap Pimpin Revolusi

BY FNN Selasa, 25 Oktober 2022 22:09:51 0

 “Apakah kalian sanggup melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim saat ini?” tanya Mudrik kepada peserta. Serentak peserta menjawab: \"Sanggup...!!!\" seraya menggemakan kalimat takbir. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BERSAMA Bapak Mudrick SM Sangidu: telah bergerak dari Solo Raya – sekalipun masih skala kecil dan lokal – adalah bagian dari gelombang dahsyat people power yang akan terjadi. Berangkat dengan kesadaran bahwa sumber masalah itu dari orang Solo. Kata Rocky Gerung, orang Solo harus ikut bertanggung jawab. Politik Solo adalah sumbunya pendek. Sejarah pernah membuktikan diawali dari Solo melebar ke Semarang – Jogja berubah menjadi huru-hara Nasional. People/Revolusi satu-satunya pintu perubauan, Solo Raya siap atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Konsolidasi langsung dengan tokoh masyarakat masing-masing daerah (Solo - Wonogiri - Sragen, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo dan Boyolali). Segera dan secepatnya adakan koordinasi dengan semua tokoh pergerakan dari masing-masing daerah menyamakan pikiran, kekuatan, dan dukungan logistik (satu paket). Menentukan langkah gerakan riil dan taktis. Menunjuk pemberani sebagai leader pergerakan. Suasana psikologis saat awal mereka kita temui: Selama ini mereka hanya mengeluh, takut, dan ke mana harus mengadu. Mereka hanya menunggu ada pimpinan penggerak dan pemberani. Awalnya mendengar people power atau Revolusi tidak paham, dan bahkan hanya ketakutan. Setelah ada penjelasan versi bahasa yang mereka bisa pahami, ini hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan – mereka baru mengerti, memahami, dan barulah muncul ghiroh semangat dan keberanian. Kekuatan Solo Raya harus dikoordinasikan dengan kekuatan Magelang Raya, Jogjakarta, dan Semarang. Kekuatan Jogjakarta dan Semarang serta belahan daerah lainnya, harus secepatnya dikoordinasikan. Apa yang akan dilakukan harus segera dirumuskan dengan jelas dan pasti menjadi pergerakan setelah pertemuan para tokoh pergerakan dalam waktu dekat. Perjuangan ini harus dan akan konek dengan arus pergerakan dengan daerah lainnya khususnya dengan gerakan di Jakarta. Bergerak dan berjuang bersama, kita harus bergerak dan berjuang bersama semua sadar dan menyadari ada pembagian tugas masing-masing dan tetap harus bersinergi menghadapi keadaan yang makin tidak menentu dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jangan pernah mencela atau menyepelekan setiap pergerakan demo sekecil apapun – mereka telah bergerak dengan tenaga, pikiran, waktu dan finansialnya masing masing. Satu orang yang telah bergerak di depan lebih mulia daripada ribuan orang yang hanya diam ditempat. Dalam setiap sambutannya, Mudrick menyampaikan bahwa people power yang kita lakukan ini adalah dalam rangka ber-amar makruf nahi munkar. “Kondisi negara saat ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut. Kewajiban kita adalah untuk melawan kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim saat ini,” katanya. Lebih lanjut Mudrick mengajak seluruh Aktivis Pergerakan khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya untuk bangkit melawan rezim yang zalim kepada rakyatnya. \"Ini saatnya, kita diam ditindas atau bangkit melawan,” tegas Mudrick yang diikuti pekikan takbir peserta. “Apakah kalian sanggup melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim saat ini?” tanya Mudrik kepada peserta. Serentak peserta menjawab: \"Sanggup...!!!\" seraya menggemakan kalimat takbir. Salah satu peserta ada yang bertanya, kapan people power ini akan dilakukan? Maka Mudrick menjawab, “Saatnya adalah sekarang. Dan kita semua adalah pemimpin. Jangan pernah bergantung kepada siapa pun. Kita adalah pemimpin.” Selanjutnya Mudrick menyampaikan bahwa semua komponen masyarakat harus saling bersinergi. Jangan mudah terpecah-belah. Yang tidak ada keberanian berada dalam gelanggang, jangan mengendurkan semangat teman-temannya. Bahkan bisa membantu dengan apapun dan sekecil apapun bantuan tersebut. Bisa dengan dana maupun doa. Mudrick meminta segera disosialisasikan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Ada koordinator-koordinator di tiap-tiap kecamatan untuk lebih memudahkan komunikasi dan mensinergikan kekuatan rakyat. Pasti Terjadi Kerusakan negara datang dari Solo, maka masyarakat Solo juga harus ikut bertanggung jawab! People power pasti terjadi. Rakyat selama ini hanya mengeluh tak tahu kemana harus mengadu. Rakyat makin takut dengan ganasnya rezim melakukan penangkapan hanya beda aspirasi. Rakyat hanya menunggu dan menunggu pemimpin berani untuk bergerak menghentikan keadaan yang makin carut marut dan rakyat menjadi korbannya. People power atau Revolusi hanya itulah jalannya setelah semua pendekatan secara konstitusional dan demo-demo diabaikan dan tidak gubris sama sekali. Gerakan Solo Raya telah terkoordinasi dan dipastikan akan sambung dengan  gerakan dari Jogjakarta. Nyambung dengan Magelang Raya dan daerah di Jawa Tengah khususnya. Tentunya akan sambung dengan gerakan di Jakarta. People power adalah hak rakyat sebagai pemilik kekuasaan negara. Sekiranya rakyat menghendaki Mudrick SM Sangidu siap pimpin people power. Dan people power pasti terjadi kalau rezim tetap ambigu dan menyepelekan aspirasi rakyat yang saat ini pada puncak kemarahan dan menginginkan ada perubahan negara ke arah yang lebih baik. (*)

Mayjen Farid Makruf Bicara Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana

BY FNN Selasa, 25 Oktober 2022 16:39:50 0

Jakarta, FNN – Mayjen TNI Farid Makruf menjelaskan bagaimana peran TNI dalam penanganan bencana alam di Indonesia. Ia menegaskan, TNI adalah milik rakyat Indonesia yang bekerja dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.  Hal itu disampaikan dalam kursus seminar DMHA (Disaster Management & Humanitarian Assistance) ini diselenggarakan oleh DRRC UI (Disaster Risk Reduction Center UI) pada Selasa (25/10/2022). Seminar ini sering diselenggarakan untuk memberikan gambaran tentang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan dengan fokus pada strategi pengurangan resiko dan ketahanan. DRRC juga berkolaborasi dengan University of Hawai’i-Manoa dan The Asian Institute of Technology Thailand.  Peran TNI dalam menangani bencana meliputi pemberian tempat berlindung, pencarian korban hilang, dan pembuatan perencanaan evakuasi. Mayjen Farid menjelaskan, dalam penanganan evakuasi khususnya, TNI melibatkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau yang dikenal BASARNAS.  Mayjen Farid menceritakan bagaimana pengalamannya dalam melakukan penyelamatan korban terjebak reruntuhan masjid karena gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018.  “Dari 12 orang yang terjebak tersebut, kita berusaha menyelamatkan mereka. Kemudian Basarnas menurunkan peralatan untuk mengangkat reruntuhan bangunan. Dari pagi sampai jam 5 sore, akhirnya selesai. Dari 12 orang, kita telah berhasil menyelamatkan 8 dan sisanya meninggal karena tidak adanya makanan dan minuman serta reruntuhan bangunan menimpa mereka,” jelas Mayjen Farid.  Ia juga menegaskan bahwa TNI telah melakukan operasi penyelamatan nyawa semacam ini tidak hanya di NTB, juga di banyak tempat dan telah berkali-kali. Bahkan untuk ke depannya, Mayjen Farid menginginkan adanya penanganan evakuasi yang lebih baik agar lebih banyak nyawa yang bisa selamat.  “Bagaimana dengan ke depannya? Saya menyarankan agar kita mempunyai kendaraan yang sangat baik. Kita punya kendaran untuk mengangkat semua reruntuhan untuk menyelamatkan korban selamat yang tertimbun. Kemudian tidak hanya mobil ambulans, kita juga membutuhkan kendaraan yang lebih baik untuk membawa korban ke rumah sakit. Jika kita bisa membangun rumah sakit di lapangan dekat dengan terjadinya bencana, mungkin kita akan bisa menyelamatkan nyawa lebih baik,” ujar Mayjen Farid.  Seperti yang diketahui, Indonesia adalah negara yang rawan terkena bencana alam. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama periode 1 Januari hingga 18 Oktober 2022 telah terjadi 2.860 peristiwa bencana alam di Indonesia. Korban yang terdampak tercatat ada 3.593.497 orang. (Fer)

Jangan Kecelik Lagi, Kata Cak Nun...! (1)

BY FNN Selasa, 25 Oktober 2022 14:02:24 0

Karena dalam prinsip-prinsip demokrasi, yang ada hanyalah kedaulatan rakyat, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi yang memberikan dan menyebutkan kedaulatan partai politik! Oleh: Chris Komari, Activist Democracy, Activist Forum Tanah Air (FTA) USA & Global, City Council 2002 & 2008 JANGAN 76 ngimpi, Capres yang diusung oleh partai politik itu akan berbuat yang significant terhadap kepentingan rakyat di atas kepentingan partai politik dan oligarchs? Apapun hebatnya seorang Capres, ketika sudah diikat janji politik (kontrak politik) oleh partai pengusung dan Konglomerat oligarchs yang mengeluarkan dana untuk membiayai Pilpres, tidak mungkin Capres itu akan melawan kepentingan partai pengusung dan oligarchs di atas kepentingan rakyat. That is almost impossible and wishful thinking. Karena itu, rakyat Indonesia yang harus lebih pinter dari Capres, lebih pinter dari petinggi partai politik dan oligarchs, untuk tidak mendukung Capres dengan gratis. Semua Capres itu harus ditodong, diikat dengan janji politik dan kontrak sosial dengan rakyat secara tertulis. Ada 5 perubahan yang harus terjadi di Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari tangan jahil petinggi partai politik. Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang baik dan benar (true and full democracy), konsep dasarnya adalah \"kedaulatan rakyat\" (sovereignty of the people atau popular sovereignty), bukan kedaulatan pemerintah! Artinya, Pemerintahan itu ada untuk \"melayani\" rakyat, dan rakyat itu ada \"tidak\" untuk melayani pemerintah. Itu harus benar-benar ada implementation-nya dalam pemerintahan secara nyata, bukan hanya lip service dan hoax. Kedua, dari 11 prinsip-prinsip demokrasi, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi itu yang memberikan atau menyebutkan kedaulatan partai politik. Tidak ada sama sekali. Bila sekarang di tanah air Indonesia, partai politik sangat berkuasa bahkan lebih di atas kedaulatan rakyat, itulah yang harus kalian sadari, harus dibongkar dan diperbaiki dengan mengembalikan kedaulatan tertinggi dari tangan partai politik kepada rakyat. Anomaly demo-krasi yang sudah berubah menjadi partai-krasi itulah yang harus menjadi fokus dan prioritas nomer #1 bagi seluruh anggota masyarakat di Indonesia. Prioritas kalian bukan Capres, bukan Pilkada dan bukan Pileg, tetapi merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dikudeta, dimanipulasi dan diambil alih oleh partai politik. Karena itu, seluruh elemen masyarakat Indonesia perlu menuntut janji dan membuat kontrak politik kepada semua Capres, semua Caleg dan semua calon pemimpin daerah untuk \"mau berjanji\" (membuat social contract) dengan rakyat untuk mengembalikan kedaulatan rakyat\" dari tangan partai politik, dengan: 1). Membatalkan UU MD3, dan mengembalikan hak recall (PAW) kepada rakyat. 2). Membatalkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pasal 222, yang dikenal dengan istilah Presidential Threshold 20%. 3). Memisahkan semua anggota Legislatif, DPR, DPD dan DPRD dari ikatan partai politik dengan UUD atau UU tersendiri. 4). Membatasi kedaulatan partai politik dan keberadaan partai politik tidak boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat dengan membatalkan UU partai politik dan menggantinya dengan UU partai politik yang lebih demokratis. 5). Memisahkan \"text asli\" UUD 1945 dengan text 4x amandemen, sebab text asli UUD 1945 dengan segala kekurangan dan kelebihannya harus dijaga, dihormati dan dilestarikan sebagai jada, karya dan hasil compromised version dari para pendiri NKRI. Karena itu, text asli UUD 1945 harus dibiarkan utuh dan dipisahkan dengan semua text 4x amandemen, seperti yang dilakukan di Amerika Serikat (AS). Kelima hal di atas itulah yang saat ini harus diminta dan ditodongkan kepada semua Capres, Caleg,dan pemimpin daerah 2024. Apa untungnya kalian mendukung seorang Capres, tetapi tidak mau membuat janji politik secara \"tertulis\" dengan rakyat? Jadi kalau ada Capres yang mau dan berani membuat 5 janji politik (social contracts) di atas secara tertulis dengan rakyat, maka siapapun nama Capres itu, masih akan sangat menguntungkan rakyat. Daripada seorang Capres yang keren, pinter, religious, pinter berbicara, pinter berbahasa Jawa, Inggris dan Arab, punya prestasi politik segudang dan punya title sepanjang kereta api, tetapi tidak mau dan tidak berani membuat janji politik dan social contracts dengan rakyat untuk melakukan 5 perubahan di atas! Percuma, karena tidak menguntungkan rakyat dan hanya menguntungkan oligarchs! Karena selama kedaulatan rakyat itu masih dikuasai partai politik, jangan berharap ada perubahan politik di tanah air Indonesia! Prove me I am wrong on this! Silakan dibuktikan saya salah dalam soal ini! Voting dalam Pemilu (Pilsung) dan Voting dalam Deliberation di Parliamen (DPR/Congress) itu 2 hal yang berbeda, baik secara konsep, prinsip, sistem, proses, prosedur, dan mekanismenya jauh sangat berbeda! 1). Dalam Pilsung (Pemilu), One Man-One Vote artinya memang satu hidung punya 1 suara. Justru bila ada 1 hidung memiliki atau mewakili ratusan, ribuan atau jutaan suara, seperti system Noken di Irianjaya di mana 1 Kepala Suku mampu influence dan directing semua anggota suku untuk memilih satu kandidat atau satu partai politik itu yang salah kaprah dan tidak demokratis. Karena Pemilu (Pilsung) adalah manifestasi, aktualisasi dan implementasi dari sistem pemerintahan Direct-Democracy! Di mana rakyat sendirilah yang langsung memberikan suara dan mandat kepada seorang calon pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat di pemerintahan. Itulah Direct-Democracy! 2). Tapi beda dengan sistem, proses, prosedur dan mekanisme Representative-Democracy, seperti dalam Deliberation dan Voting di Parliament (DPR). Semua anggota Legislative (DPR) adalah representatives of the people (wakil-wakil rakyat), sebagai manifestasi atau cerminan dari Representative-Democracy. Karena semua anggota Legislative (MPR, DPR, DPD) itu adalah mewakili rakyat (representing the people), bukan mewakili partai politik! Juga bukan menjadi boss rakyat, kemudian mengkudeta kedaulatan rakyat dan berbalik posisi dan status menjadi wakil-wakil partai politik. Anggota legislative adalah wakil rakyat, bukan wakil partai politik. Karena dalam prinsip-prinsip demokrasi, yang ada hanyalah kedaulatan rakyat, tidak ada satupun dari 11 prinsip demokrasi yang memberikan dan menyebutkan kedaulatan partai politik! Dalam Deliberation dan Voting di Parliament (DPR); proses pengambilan keputusan di Parliament (DPR) atau yang dikenal dengan istilah Deliberation, konsep demokrasi One Man-One Vote bukan berarti suara 10 rondo ucul mengalahkan suara 1 profesor. Itu pengertian konsep One Man-One Vote yang salah, dan jelas tidak paham prinsip demokrasi khususnya on separation of power, checks and balances. Perlu diketahui, suara 1 anggota DPR atau DPD dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mewakili puluhan juta suara rakyat daerah, yang jauh lebih besar dibanding wakil anggota DPR dan DPD dari Irianjaya atau Maluku. Jadi tidak mungkin dalam Representative-Democracy, konsep One Man-One Vote dalam deliberation diartikan suara 10 rondo ucul mengalahkan suara 1 orang profesor! (*)

Puan Maharani-lah Capres PDIP

BY FNN Selasa, 25 Oktober 2022 11:27:20 0

Akan lebih baik segera deklrasikan Puan Maharani, sehingga pemilih captive PDIP yang di kisaran 20% jadi lebih tahu dan mensosialisasikannya. Oleh: Andrianto, Aktivis 98 dan Pengamat Kebangsaan JATUH talak 1 kepada Ganjar Pranowo yang pede menyatakan siap untuk Capres 2024. Sudah bisa diduga dari hasil Rakernas II PDIP Juni 2022 yang dibacakan sendiri oleh Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa Capres hak prerogatif Ketum PDIP tiada lain ya Megawati Soekarnoputri. Publik menangkapnya sebagai pemborgolan terhadap Ganjar. Tidak mungkin sang pembaca tidak mengerti makna yang dibacanya. Sebelumnya, itu memang terlihat PDIP sudah gusar dengan manuver Ganjar yang ambisius dengan ditopang Cyber Army dan perangkat relawan yang dulu pendukung Joko Widodo. PDIP seperti halnya PKS adalah partai kader yang lebih mengutamakan kader yang loyal pada perintah partai, jabatan adalah Penugasan bukan Perebutan. Situasi Ganjar yang ambisius ini yang membuat kader senior seperti Bambang Pacul, Trimedya Panjaitan dan juga Masinton Pasaribu jadi mempertanyakan kapabilitas Ganjar? Ganjar belum pernah mentas di level nasional kecuali pernah menjadi anggota DPR biasa yang namanya justru keserimput skandal E-KTP. KPK mencatat, sudah 8 x memeriksa Ganjar dan juga menghadirkan ke persidangan. Situasi Ganjar beda jauh dengan Jokowi dulu yang terkesan tidak ambisius dan menunggu dengan sabar titah dari Mega jelang dua bulan pemilu. Ganjar Pranowo bisa jadi bertindak semborono karena ada dukungan dari Jokowi. Sering terlihat Jokowi bersama Ganjar. Bahkan dalam acara relawan utamanya, Jokowi memberi angin kepada Ganjar. Jokowi tentu lebih nyaman sama Ganjar Proteksi hukuman KPK dari kasus E-KTP jadi collateral loyalitas selamanya. Apalagi KPK sekarang anak cabang eksekutif langsung di bawah Presiden? Jokowi butuh orang yang loyal untuk amankan proyek-proyek mercusuar yang untungkan Oligarki tapi rugikan rakyat Indonesia. Situasi dan kondisi politik sudah makin terbaca, Gerindra sudah resmi Capreskan Prabowo Subianto. Nasdem Capreskan Anies Baswedan bahkan Golkar sejak munas 2 tahun lalu Capreskan Airlangga Hartarto. Maka masuk akal bilamana PDIP Capreskan kader utamanya sekaligus kader ideologis dan biologis yakni Puan Maharani. Jalannya pemerintahan 8 tahun ini yang ugal-ugalan jauh dari gambaran ideal PDIP. Hutang yang menumpuk hingga lebih dari Rp 7.000 triliun, ekonomi yang pro Oligarki, hukum yang suram ditambah kohesi sosial yang bisa mengancam integrasi bangsa warisan Bung Karno sang inspirator PDIP. Dapat dikatakan eksprimen menjadikan Presiden sebagai petugas partai telah gagal. Sang petugas ternyata lebih jadi petugas oligarki. Tentu keledaipun tak mau jatuh pada lubang yang sama. Tinggal menunggu waktu saja Ganjar Pranowo di-kick out alias dipecat untuk melapangkan jalan Putri Mahkota, yakni Puan Maharani sang kader utama. Lantas gimana peluangnya? Dalam kontestasi pemilu disamping figur tentu mesin partai dan momentun jadi azas kemenangan. Elektabilitas Puan yang kecil akan berderek dengan ruang waktu. Contohnya dulu Jokowi juga rendah ketika berduel lawan Foke atau Ganjar ketika berduel sama Bibit saat Pilkada. Ya itu pilkada? Ini kan pilpres? Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dulu modalnya tidak setinggi Mega, makanya Mega pede menggaet Cawapres dari ormas NU, KH Hasyim Muzadi. Jelang dua bulan pemilulah ada accident Jenderal taman kanak-kanak kepada SBY yang tidak lagi dilibatkan di kabinet. SBY lantas mundur dari kabinet dan menyatakan siap Capres dan sejarah sudah kita ketahui hasilnya. Jadi waktu masih tersedia buat Puan Maharani. Lagipula pemilu bukan soal menang kalah. Kehormatan sebagai partai besar jadi pertaruhan PDIP. Toh PDIP sudah pernah menjadi oposan dan pernah jadi pemenang. Akan lebih baik segera deklrasikan Puan Maharani, sehingga pemilih captive PDIP yang di kisaran 20% jadi lebih tahu dan mensosialisasikannya. Untuk Cawapresnya ada 5 figur yang layak dan bisa menutupi kekurangan Puan yakni Jenderal Andhika Perkasa, Kepala BIN Budi Gunawan dan Tito Karnavian, Mendagri. Dari kalangan sipil juga ada Muhamimin Iskandar dan Mahfud MD. Meski lebih pas duet Puan dan Budi Gunawan. Bagaimana menurut Anda? (*)

Dalam Aksi Damai, Kate Victoria Lim Minta Keadilan di MA dan Kejagung

BY FNN Senin, 24 Oktober 2022 23:05:32 0

Jakarta, FNN – Masyarakat yang terdiri dari advokat, wartawan, LSM, dan elemen masyarakat memenuhi area Patung Kuda Monas, yang semula aksi damai untuk meminta keadilan akan dilakukan di depan gedung Mahkamah Agung dan aksi damai di depan Kejaksaan Agung RI, Senin (24/10/2022). Aksi Damai kali ini sangat unik karena hadirnya putri tunggal advokat vokal Alvin Lim yang turut memberikan orasinya. Perlu diketahui, Alvin Lim dieksekusi sebelum putusan In Cracth, yang mana diduga melanggar SEMA tahun 1985 karena Alvin Lim sebelumnya telah lepas demi hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga seharusnya menunggu putusan MA.  Kate Victoria Lim menunjukkan kedewasaan dan keberanian di luar sehingga mempesona pengunjung dan masyarakat yang melihat aksi damai itu. Kate di atas mobil komando mengumandangkan, “Bebaskan Alvin Lim! Di mana keadilan bagi masyarakat?” ucap Kate dengan lantang. Kate dalam keterangan pers mengungkapkan sulitnya mendapatkan keadilan bagi masyarakat, dimana hukum hanya dimiliki oleh orang berduit dan berkuasa. “Saya minta agar Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan dapat menegakkan hukum dengan rasa keadilan. Dua pelaku utama divonis 2,5 tahun, tapi papa saya yang katanya ikut serta malah divonis 4,5 tahun. Dimana keadilan? Hukum sangat tajam ke papa saya, tapi tumpul ke oknum pejabat seperti Jaksa Pinangki hanya vonis 4 tahun,” jelasnya. Sebelumnya Advokat Alvin Lim ditahan kejaksaan terkait dugaan ikut serta pemalsuan KTP karena memberikan alamat kantor hukumnya ke pelaku utama. Di mana alamat kantor digunakan untuk buat KTP palsu dan merugikan Allianz sejumlah 6 juta rupiah atas klaim rumah sakit. Kate menduga bahwa hal tersebut adalah rekayasa oknum tertentu yang terganggu atas suara vokal ayahnya. (mth/*)

Rocky Gerung: Bu Mega, Kalau Anda Teguh Pendirian, Pecat Ganjar, Dewan Kolonel dan Hasto

BY FNN Senin, 24 Oktober 2022 17:09:35 0

GANJAR Pranowo dipanggil DPP PDIP untuk klarifikasi soal pernyataannya yang menyebutkan bahwa dia “siap nyapres”. Gubernur Jawa Tengah yang sedang naik daun karena hasil surveinya selalu di atas Anies Baswedan itu harus datang langsung pada Senin sore (24/10/2022). Surat panggilan atas nama DPP PDIP itu ditandatangani oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Kedua DPP PDIP Komarudin Watubun. Menurut Hasto, pemanggilan itu bukanlah tanpa alasan karena saat ini PDIP masih fokus membantu masyarakat. PDIP kini belum memprioritaskan soal pencapresan untuk Pemilu 2024. Karena, lanjutnya, terkait dengan pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.“PDI Perjuangan makin menguat dalam bergerak ke bawah untuk nyatu dengan kekuatan rakyat. Masalah capres, ya, belum diumumkan oleh Bu Mega,” ujarnya. Sebenarnya apa yang terjadi di PDIP sekarang ini? Pengamat politik Rocky Gerung berusaha menganalisa bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (24/10/2022). Halo apa kabar Anda semua. Senang sekali ketemu pada hari Senin. Wah, ini Senin yang cerah jadi mudah-mudahan juga semua Anda dalam kondisi juga cerah dan semangat hari ini ya, seperti saya lihat Bung Rocky seger nih. Biasanya kalau habis akhir pekan, habis naik gunung, jadi seger yang Bung Rocky. Ya, saya seger naik gunung. Ada yang berupaya naik kekuasaan, tapi bingung sendiri. Iya. Bener. Saya bingung dengan apa yang terjadi di PDIP. Kenapa semuanya kok ditegur gitu ya. Ganjar Pranowo siap nyapres ditegur, tapi loyalisnya Paun Maharani juga ditegur itu Dewan Kolonel, bahkan dikasih surat peringatan keras dan terakhir. Gitu kalau tidak salah ingat saya. Ini kan serius banget. Apa yang terjadi sebetulnya Bung Rocky. Itu kan kayak orang, dia lihat tetangganya kok tiap hari pesta gitu kan, lalu dia bingung sendiri. Dia mau pesta, pengantinnya nggak ada. Kan gitu tuh soalnya. Jadi, dia ngoceh saja di dalam rumahnya sendiri itu. PDIP juga begitu nih. Mau pesta, tapi pengantin enggak ada. Itu soalnya semacam itu. Dan, Ibu Mega, dalam usia yang senja, dia harusnya kasih keputusan lebih tepat, tapi justru saya menduga itu aparat di sekitar Bu Mega itu nggak kasih informasi yang benar kepada Ibu Mega. Kan Ibu Mega makin lama aksesnya makin terbatas karena memorinya juga makin berkurang itu, sehingga kapasitas Ibu Mega untuk bikin prediksi juga harus dibantu dengan baik. Sementara, Hasto ngoceh-ngoceh kiri-kanan nggak jelas. Ini Mega yang ngomong, apa ada faksi lain yang sedang menuntun Hasto. Ini kan masalahnya di situ tuh. Dan, kelihatannya orang-orang khusus yang ada di sekitar Ibu Mega enggak lagi mau kasih poin yang masuk akal, karena mungkin Mega akan bereaksi lagi kan. Jadi, selama Puan Maharani tidak dipastikan sebagai kader Soekarnois maka rakyat akan menganggap bahwa kalau begitu PDIP sudah selesai dong. Kan soalnya cuma satu kan, pastikan saja bahwa Puan adalah kader Soekarno. Di dalam dirinya tuh mengalir darah kepemimpinan. Kenapa ragu, kan itu. Nanti dia diganggu oleh Pak Jokowi ganggu dengan KIB, lalu Ganjar Pranowo bikin manuver sendiri, sementara Anies Baswedan sudah petentang-petenteng, gembira di seluruh Indonesia kan. Jadi, ini kecemburuan ada orang pesta membuat Ibu Mega gelisah. Kegelisahan itu sebetulnya yang mestinya kita bantu. Ibu Mega, Anda terkenal atau diingat sebagai orang yang selalu teguh pada pendirian jika menyangkut disipiln partai. Jadi kalau cuma ngancam-ngancam, ya buat apa. Ya pecat saja kan. Pecat Ganjar, pecat Dewan Kolonel, kalau bisa pecat Hasto tuh!  Iya. Sebenarnya kan memang kita membaca pikiran Ibu Mega itu dari apa yang diucapkan oleh Hasto, walaupun kadang-kadang kita meragukan apakah betul memang pernyataan Ibu Mega atau sekedar mengatasnamakan Bu Mega, itu karena kita lihat yang tidak konsisten, terutama dalam kasus Ganjar, misalnya. Pada awalnya ditanya oleh wartawan ketika Ganjar menyatakan siap untuk maju capres dia menyatakan itu masih dalam koridor-koridor partai, kan begitu. Lalu, beberapa hari kemudian dia bilang bahwa itu akan dipanggil, diklarifikasi, karena tetep saja itu hak prerogatif Ibu Mega. Jadi saya kira mungkin di sini Hasto bicara pada media dan ditegur oleh Ibu Mega dan dia salah menafsirkan apa yang dipikirkan Ibu Mega. Itu double lost translation sebetulnya. Jadi, dua kali kacau, Hasto berupaya untuk memahami pikiran ibu Mega walaupun dia sudah bertahun-tahun mendampingi Bu Mega, tapi akhir-akhir ini dia nggak bisa nangkap Ibu Mega maunya apa? Ibu Mega juga mau berupaya untuk memikirkan apa yang bisa disebutkan sebelum diputuskan, Hasto mendahului. Jadi, kekacauan komunikasi itu memang berlangsung di dalam PDIP karena nggak ada calon yang betul-betul kuat kan. Kalau punya calon kuat dia masa bodoh mau Dewan Kolonel, Dewan Jenderal, Dewan Bripka, juga nggak penting. Yang penting saya sebagai ketua partai, Ibu Mega sudah tahu siapa yang saya inginkan. Tapi nanti ada soal ya, itu tunggu waktu. Iya, dalam penantian itu, semua hal bermain, bahkan orang-orang dekat Mega juga sudah merasa kalau begini memang PDIP nggak ada harapan. Kan begitu kira-kira. Kalau saya nguping-nguping banyak yang melihat ya ini mungkin masa paling buruk dalam PDIP. Karena di ujung usia Ibu Mega yang sudah bijak sebetulnya, Ibu Mega masih harus ngurus partai sampai soal tetek bengek-nya kan. Jadi harusnya dipreteli saja bahwa Ibu Mega harusnya mengatakan bahwa saya sudah punya calon, karena itu calon lain yang berupaya untuk mengganggu PDIP kasih disiplin yang final. Kan selesai? Sehingga Ganjar juga lega, oh, dia nggak didukung oleh PDIP. Ya, mungkin juga Ganjar bisa bilang ya lebih baik gua nempel ke Anies buat jadi menteri pariwisata nanti itu. Karena Ganjar lagi senang berwisata walaupun sudah ditegur jangan keluar kota, eh dia wisata-wisata. Oke. Memang saya kira nggak adil ya memberikan beban terlalu berat kepada Ibu Megawati seperti sekarang karena selalu dikatakan oleh Bu Mega bahwa “Kan kalian yang memberi saya hak prerogratif untuk menentukan presiden.” Padahal, untuk menentukan seorang presiden perlu pertimbangannya sangat banyak dan tidak bisa kalau Bu Mega tidak mendapat masukan-masukan dari berbagai kalangan, terutama para kader yang dia percaya kan? Ya, Bu Mega cuma hitung satu soal, yaitu Pak Jokowi sendiri. Karena setiap upaya Ibu Mega untuk menghalangi Ganjar, itu di belakangnya, Ibu Mega itu tahu, Jokowi ini masih presiden. Jadi keinginan Pak Jokowi itu seringkali juga akhirnya ditahan di dada oleh Ibu Mega supaya nggak berselisih terlalu jauh tuh. Kan itu masalahnya. Dan, ini kan kirim-mengirim sinyal. Pak Jokowi juga makin lama merasa bisa mengatur PDIP. Kenapa? Itu karena PDIP nggak punya kader. Kan itu. Yang dianggap satu-satunya kader yang dibanggakan PDIP ya Pak Jokowi sendiri. Kan begitu ceritanya kan. Jadi, Pak Jokowi masuk di dalam manajemen batin yang berupaya untuk dikirim sinyal tanpa saya PDIP juga akan ambruk. Kira-kira itu. Nah, sinyal itu kemudian diperkusi oleh pers, oleh macam-macam, dan dianggap yang memang itu faktornya. Lain kalau Pak Jokowi dari awal dibimbing oleh Ibu Mega sehingga Jokowi tahu bahwa dia harus bersarang di PDIP. Tapi karena teguran-teguran Mega, sindiran-sindiran Mega yang sering kali menyakitkan hati Pak Jokowi, ya Pak Jokowi pasti melakukan semacam revans. Kan begitu kan. Jadi, politik ada dua dimensi. Dimensi revans, dimensi pembalasan itu selalu ada dalam kompetisi politik, juga dimensi momentum. Nah, itu yang sekarang hilang dalam Ibu Mega. Momentumnya hilang. Ibu Mega sudah terburu dikepung juga oleh Anies dan Pak Prabowo juga sudah merasa ya sudahlah kalau PDIP mencla-mencle ya mending dengan Muhaimin Iskandar saja kan. Begitu kira-kira psikologi Bu Mega. Itu yang enggak bisa dibaca oleh orang sekelas Hasto. Hasto belum bisa baca begituan. Cuma Mega yang punya batin yang kuat. Setelah tapa brata mungkin minggu ini Bu Mega akan keluar dengan statement to be or not to be, Puan atau bukan, kalah atau menang nggak ada soal. Itu yang orang tunggu dari Ibu Mega. Iya. Dan kelihatannya begini, kalau Anda bicara bahasa tubuhnya, memang kelihatan beda sekali ketika Pak Jokowi berada di lingkungan PDIP dengan di lingkungan Golkar. Kita ingat dulu bagaimana bahasa tubuh Pak Jokowi menghadapi Ibu Mega dan bahasa tubuh Pak Jokowi saa kemarin ketika pidato peringatan Puncak Golkar. Bagaimana Pak Jokowi dengan santai mencandai semua yang hadirlah, mulai dari Pak Ical yang dibilang lagi sumringah wajahnya karena batubara harganya naik, bahkan Pak Luhut yang pakai baju jas kuning pun juga dicandai oleh Pak Jokowi sampai disuruh berdiri oleh Pak Jokowi karena kaget. Jadi, ini kelihatan benar bahwa Pak Jokowi itu merasa at home banget gitu ya, merasa nyaman ketika di lingkungan Golkar itu. Dia bukan merasa nyaman. Pak Jokowi merasa kalau di PDIP dia adalah alat dari PDIP. Kalau di Golkar di KIB, KIB itu alatnya Jokowi. Ini kan alat gue nih, semua bisa gua buli. Ya tentu ada hal yang Pak Jokowi kasih sinyal, eh gua tahu kelakuan lu semua, kira-kira begitu kan. Kalau di PDIP susah Pak Jokowi bilang begitu. Karena ada soal kalah mental, kalah moral, kalah aura dengan Ibu Mega. Kalau yang di KIB Pak Luhut teman baik Jokowi, jadi dia tahu bercanda pun Pak Luhut pasti paham. Airlangga ya mungkin sedikit nyut-nyut nih, ini apa maksudnya apa. Kira-kira begitu kan. Kalau dua partai yang lain di KIB sudah pasti itu, enggak mungkin berupaya untuk kasih sinyal melebihi apa yang diminta oleh Pak Jokowi. Ya dua partai, PPP dan PAN itu ya sudahlah, itu saya sebut itu bukan lagi peralatan Pak Jokowi, tapi mainan hiburan Pak Jokowi. Sebetulnya kalau kita baca, selain bercanda Pak Jokowi itu jelas nyindir Surya Paloh walaupun Surya Paloh nggak merasa disindir soal sembrono. Kemudian yang tadi bercanda dengan Pak Ical, Pak JK, Pak Luhut, semua dicandain, tapi kepada Pak Airlangga dan KIB saya kira itu semacam warning, ancaman, yang dia menyatakan: “Jangan hanya rangkul-rangkulan, segera mengumumkan siapa capresnya”. Kan itu maksudnya tentu Pak Jokowi ingin kepastian karena bagaimanapun sekarang juga kan tetap berusaha di kalangan internal KIB itu untuk mereka berebut tiket. Padahal kan sebenarnya kita tahu bahwa mereka itu tidak berhak menentukan siapa capresnya, karena itu tiketnya Pak Jokowi, bukan tiket KIB. Nah, di situ kita masuk pada problem etika politik. Pak Jokowi dengan enteng  memaksakan itu. Dan sebetulnya partai-partai itu bisa tersinggung dong, eh urusan apa presiden nyuruh KIB untuk cepet-cepet, urusan kitalah karena kita belum dapat calon. Jadi, mustinya Golkar, PPP, PAN tersinggung karena disuruh buru-buru. Kan dalam tradisi demokrasi nggak bisa dong Pak Presiden nyuruh partai politik. Tapi karena partai politik memang sudah jadi alat atau permainan presiden, ya presiden coba-coba ya gue mau bermain nih, mana peralatan. Nah, Golkar sodorin Airlangga, PAN sodorin Ganjar, PPP juga hal yang sama. Tapi semua soal itu kan menunjukkan bahwa nggak ada sebetulnya tuntunan etis dalam politik. Apalagi Pak Jokowi, petentang petenteng di situ juga karena sebetulnya terlarang kalau kita mau pakai konsep politik. Tetapi, sekali lagi, konsep kita kan bukan partai yang mandiri. Ini kan partai yang diasuh langsung oleh Presiden sebagai kenikmatan politik dia tuh. Jadi, kita nggak lihat marwah Golkar di situ. Kita nggak lihat marwah Nasdem, kita nggak lihat marwah PPP, apalagi PAN. PKB juga sama saja tuh. Jadi semua hal menunjukkan bahwa president under control, dan itu bagus bagi presiden sebagai pemain politik, tapi buruk buat demokrasi. Masa partai-partai nunduk-nunduk saja pada presiden yang enggak punya partai. Ajaib itu. Jadi, sebetulnya bagian itu yang saya soroti itu bahwa ini semua partai disuruh oleh Presiden untuk mengikuti kehendaknya. Itu yang berbahaya bagi demokrasi. Tapi kita tahu semuanya punya komorbit, karena itu disuruh vaksin 30 kali pun pasti mau nih partai-partai. (ida/sws)

PDIP Minta Klarifikasi Ganjar Siap Capres?

BY FNN Senin, 24 Oktober 2022 15:08:48 0

Jakarta, FNN – Akhirnya, DPP PDIP memanggil kadernya Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah pada Senin sore (24/10/2022). Undangan itu ditandatangani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun. Adapun tujuan dari undangan tersebut adalah meminta klarifikasi Ganjar. Sayangnya, tidak dijelaskan detail apa hal yang membuat Ganjar harus datang melakukan klarifikasi. Acara tersebut dilakukan secara tatap muka di Kantor DPP PDIP.Belum diketahui apakah Ganjar hadir memenuhi undangan tersebut. Namun, dalam surat undangan yang tersebar di awak media, Ganjar Pranowo “wajib datang”. Sebelumnya Hasto mengungkapkan bahwa partainya akan memanggil Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap jika ditugaskan sebagai calon presiden (capres). Pemanggilan tersebut untuk meminta klarifikasi Ganjar Pranowo atas pernyataannya itu.“Kita tunggu saja momentumnya, Pak Ganjar akan kami lakukan klarifikasi terkait dengan pernyataannya,” kata Hasto di GBK Arena Senayan, Jakarta, Ahad (23/10/2022), sebagaimana dilansir Antara.Dikatakan oleh Hasto bahwa klarifikasi akan dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun. Selain Ganjar, Hasto menyebutkan bahwa partainya juga akan menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo. Hal itu setelah Rudy kedapatan mendukung Ganjar Pranowo yang menyatakan siap maju sebagai capres pada 2024.“Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan di PDIP, sehingga Pak Rudy pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi,” tegas Hasto.Tak hanya kepada dua kader partai tersebut, Hasto menegaskan, pihaknya akan menindak tegas seluruh kader yang mencoba bermanuver terkait dengan capres pada Pemilu 2024, termasuk kepada ‘Dewan Kolonel’ yang dibentuk anggota Fraksi PDIP dalam mendukung Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai capres.Beberapa waktu lalu Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya menjadi calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Namun, sebagai kader partai dia menerima semua keputusan yang ditetapkan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.“Capres kan, (Capres) PDI Perjuangan itu (hak) prerogatifnya Bu Mega,” kata Ganjar saat ditanya soal kesiapannya menjadi Capres 2024 nanti, di sela-sela kunjungannya ke Boyolali pada Rabu (19/10/2022). (mth)

Bjorka Bakal Muncul Lagi Awal November 2022?

BY FNN Senin, 24 Oktober 2022 13:18:00 0

Jakarta, FNN – Bjorka seolah memang sudah hilang ditelan bumi. Terakhir, dia muncul saat melakukan doxing terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali saat terjadi peristiwa Stadion Kanjuruan, Kabupaten Malang, 1 Oktober 2022. Menurut Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Bjorka itu bukan hacker sesungguhnya. Dia disebut muncul, hanya untuk membuat kekacauan.  “Bjorka ini memang ada, orang yang sengaja mau bikin kekacauan,” ujarnya saat acara pembukaan “Seminar dan Pelatihan Cyber Security untuk 1.000 Santri se-Indonesia” di Jakarta, Sabtu, 22 Oktober 2022. Hasil penelitian sementara BSSN menemukan bahwa Bjorka bukan hacker sesungguhnya. Menurut Hinsa, Bjorka mengumpulkan data yang dicuri atau dibeli kemudian dimunculkan.  Hinsa menyinggung soal data kepresidenan yang beberapa waktu lalu itu dibocorkan Bjorka, menurutnya itu hanya data keluar masuk surat.  “Sebenarnya dokumen ada klasifikasinya, biasa, rahasia dan sangat rahasia. Apakah hanya daftar surat keluar masuk itu (bisa) dianggap rahasia? Tidak juga,” ungkap Hinsa. Doxing terhadap Menpora meliputi nama lengkap, nomor ponsel, NIK, serta nomor KK Amali. Selain itu, ada alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, hingga jenis kendaraan Menpora. Korban doxing lainnya, yaitu termasuk Kepala BSSN, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, Anies Baswedan, Puan Maharani, Denny Siregar hingga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.  Bjorka juga menjual data yang diduga milik pelanggan PLN, data browsing pengguna IndiHome, data registrasi kartu SIM, dokumen rahasia Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Selebriti Nikita Mirzani pernah menantang Bjorka agar membuka data pribadi milik Nikira. Tapi, peretas yang sampai saat ini tidak diketahui identitasnya itu menyebut tidak memiliki waktu meladeni dan mengatakan bahwa Nyai, sapaan akrab Nikita Mirzani sedang mencari sensasi saja. “Bjorka elo hacker apa tukang ngarang sih. Bikin heboh 1 Indonesia tapi data-data ngambil dari kelurahan sama di Google plus dikasih bumbu-bumbu bohong sama ngarang,” tulis Nyai di Instagram pribadinya.  Apakah Bjorka memang benar-benar tidak akan muncul lagi dan membuat heboh Indonesia? Tampaknya tidak juga. Kabarnya, Bjorka akan muncul lagi pada akhir Oktober atau awal November 2022.   Bjorka dimungkinkan diam sampai akhir Oktober 2022. Konon, sekarang ini Bjorka sedang proses hapus jejak. Dan, untuk mengamankan Bitcoin miliknya agar tak bisa dideteksi. Menurut seorang netizen yang pernah “bersalam” di Darkweb, Bjorka mungkin akan kembali beraksi akhir FNN, Senin (24/10/2022). Mengapa Bjorka serang Indonesia? Bjorka menjelaskan, dia serang Indonesia hanya ingin memberi pelajaran saja. Sebab, pengamanan data yang dilakukan selama ini ecek-ecek. Jadi, gampang dijebol. Seharusnya dengan anggaran yang digunakan selama ini, sistem yang mampu dibeli Indonesia sudah super canggih. “Artinya, (sudah) banyak uang anggaran yang raib oleh sulapan para pejabat. Anggaran yang raib itu sudah dihitung. Nanti akan dibuka ke umum pada waktunya. Sehingga, kebocoran dapat segera terungkap,” kata Bjorka, seperti dikutip netizen tadi. (mth)

LaNyalla: Sila 1 Pancasila Adalah Spirit Utama Menjalankan Negara

BY FNN Ahad, 23 Oktober 2022 21:24:00 0

Kediri, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan negara ini untuk berpegang pada spirit Ketuhanan dalam mengatur kehidupan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sila Pertama Pancasila. Dijelaskan LaNyalla, Sila Pertama Pancasila, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, merupakan payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara. \"Oleh karena itu sudah seharusnya kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama,\" ujar LaNyalla saat mengisi Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kota Kediri, Minggu (23/10/2022). Oleh sebab itu, LaNyalla menegaskan jika kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, apalagi merugikan rakyat, jelas telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama yang artinya telah melanggar norma hukum tertinggi, Pancasila. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, para pendiri bangsa sudah berpikir jauh ke depan untuk menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan. Agar mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan. Namun, bangsa ini sudah durhaka pada para pendiri bangsa. Pemikiran-pemikiran luhur mereka yang tertuang dalam Pancasila ditinggalkan. Bangsa ini tercerabut dari akar bangsanya sehingga menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter. \"Kita tahu perubahan atas Naskah Asli UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam telah mengubah 95 persen isi Pasal-Pasal di dalamnya, sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. Bahkan Penjelasan UUD 1945 naskah asli dihapus total. Sehingga Pasal-Pasal dalam Konstitusi baru itu justru menjabarkan Ideologi lain, yaitu Individualisme dan Liberalisme. Tak heran jika belakangan ini Kapitalisme dan Sekulerisme semakin menguat di Indonesia,\" paparnya. Penghilangan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi yang dilakukan secara “malu-malu tapi mau”, atau “malu-malu kucing” inilah, kata LaNyalla, sebagai pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut. \"Untuk itu kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang Pancasila yang hari ini sudah ditinggalkan,\" ungkapnya. Menurut LaNyalla, bangsa ini harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem Demokrasi bangsa ini. Dimana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan Sistem Syuro, yang sebenarnya diadopsi dari sistem yang sudah sangat dikenal dalam ajaran Islam. Yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Didalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari Partai Politik. Tetapi juga ada Utusan dari seluruh Daerah dan Utusan Golongan-Golongan yang lengkap. \"Karena itulah saat ini saya berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus menjadikan bangsa ini berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila,\" tukasnya. Hadir Ketua Ponpes Wali Barokah Kota Kediri, Drs. H. Sunarto, M.Si, Ketua DPD LDII Kota Kediri, H. Agung Riyanto, S.Si, Ketua DPD LDII Kab. Kediri, dr. H. Agus Sukisno, Ketua Kadin Kab. Kediri, David Tompo Wahyudi, Segenap guru dan pengurus Ponpes Wali Barokah, jajaran Pengurus DPD LDII Kab. & Kota Kediri dan Santriwan-Santriwati Ponpes Wali Barokah Kota Kediri. (mth/*)

Isi Kuliah Umum di UNP Kediri, LaNyalla Paparkan Penyebab APBN Selalu Minus

BY FNN Ahad, 23 Oktober 2022 21:05:15 0

Kediri, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan APBN Indonesia selalu minus. Pertama, Indonesia harus menutup defisit APBN dengan utang luar negeri yang berbunga sangat tinggi. \"Tahun ini bunga utang saja mencapai Rp400 triliun,\" ujar LaNyalla, saat mengisi Kuliah umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Jawa Timur, Ahad (23/10/2022). Sementara di tahun 2023 nanti, dalam nota Rancangan APBN, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp 700 triliun.  \"Penyebab utamanya karena perubahan Pasal 33 UUD 1945 akibat Amandemen Konstitusi pada 1999 hingga 2002. Pasal 33 yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasan, diubah menjadi 5 ayat dengan menghapus naskah penjelasannya. Perubahan itu telah mengubah sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi liberal kapitalistik,\" ujarnya. LaNyalla menjelaskan, dari situlah lahir puluhan undang-undang privatisasi dan swastanisasi cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Perekonomian bangsa kemudian dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar bukan atas usaha bersama antara rakyat, perusahaan negara dan swasta. \"Negara akhirnya sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. Negara hanya berfungsi sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing,\" ujarnya. Mazhab perekonomian Indonesia pun berubah, dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat.  \"Neraca APBN Indonesia menjadikan Pendapatan Negara dari Pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang berasal dari pengelolaan atau penguasaan negara atas Sumber Daya Alam, justru menjadi sumber pendapatan sampingan,\" katanya.  Mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu mengatakan, negara dengan keunggulan komparatif sumber daya alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. \"Indonesia negara kaya, punya keunggulan komparatif sumber daya alam dan biodiversity hutan serta iklim yang mendukung untuk menjadi lumbung pangan. Apalagi sumber kekayaan laut dan garis pantai Indonesia, yang merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada.  Pendapatan dari pengelolaan itu yang harusnya dimaksimalkan,\" papar LaNyalla. Ditambahkan oleh dia, konsep mazhab ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto hanya tepat bagi negara seperti Amerika Serikat.   “Di sana terdapat ratusan perusahaan raksasa dunia yang dimiliki warga Amerika dan berkantor pusat di Amerika. Sehingga pajak yang mereka kontribusikan juga besar ke dalam neraca APBN mereka sendiri 0,” imbuhnya.   Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Juga industri-industri lainnya, termasuk farmasi dan obat-obatan, industri militer serta industri besar lainnya. Karena itulah, saat ini LaNyalla menawarkan gagasan untuk mengingat kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan kaya akan sumber daya alam ini. Supaya bangsa ini bisa mewujudkan tujuan nasional yaitu memajukan Kesejahteraan Umum. Supaya penduduk Indonesia tidak semakin miskin dan bangsa ini tidak terus menerus menjadi negara berpendapatan rendah. \"Kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi,\" tuturnya. Hadir dalam Kuliah Umum, Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT) PGRI, Juli Sulaksono MM, Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri, Dr Zainal Afandi  MPd, Seluruh pejabat struktural di lingkungan UNP Kediri dan para mahasiswa UNP Kediri. (mth/*)

Rocky Gerung: Nasdem Tidak Paham, Rakyat Ingin Pengganti Jokowi Bukan Penerus, Anies Terjebak Sekarang

BY FNN Ahad, 23 Oktober 2022 19:39:39 0

AKHIRNYA Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara. Menurut Surya Paloh, pihaknya tidak mempunyai alasan untuk mundur dari koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin hingga 2024. Sebab, pemerintahan Jokowi dianggap baik oleh NasDem. “Enggak ada alasan bagi Nasdem untuk mundur kalau bukan dimundurkan,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri kegiatan silaturahmi kebangsaan dengan sejumlah doktor dan guru besar dari berbagai universitas di Ballroom Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (22/10/2022). Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu. Meskipun ada beberapa hal yang perlu perbaikan. Dengan demikian, Surya Paloh mengatakan, Nasdem akan tetap menjadi bagian koalisi pemerintah dan memperjuangkan supaya pada masa akhir jabatannya, Presiden Jokowi dapat meninggalkan warisan yang baik. “Harapan kami, berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi dalam 2 tahun ke depan beliau meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berarti sebagai legacy (warisan). Itu yang harus diperjuangkan oleh Nasdem,” ujarnya. Bagaimana kelanjutan hubungan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (22/10/2022). Berikut ini dialog lengkapnya. Halo-halo Bung Rocky, kita ketemu di akhir pekan. Ya, selalu kita omongin dan kita ulang-ulang terus, mestinya kalau akhir pekan itu kita ngomongnya yang agak santai dikit, ngomongin sport, ngomongin live style, atau ngomongin seks, seperti di RGTV gitu ya. Tapi kelihatannya kita nggak dikasih napas dengan situasi politik di Indonesia. Mau nggak mau kita mesti ngomongin politik. Ya, ini kita ngomongin akhir pekan tentang topik akhir pemerintahan. Akhir Nasdem dan Golkar. Kira-kira begitu. Kan selalu ada isu yang bisa ditafsirkan dua tiga kali, setelah Pak Jokowi datang ke Golkar lalu terbit semacam persamaan politik baru bahwa Golkar sebetulnya lebih dekat dengan Jokowi daripada Nasdem. Kan kira-kira begitu. Lalu Golkar, sudah, dia mulai eksploitasi itu. Ya berhaklah Golkar eksploitasi pujian Jokowi itu. Nah, Nasdem nggak dapat pujian tapi dapat sindiran. Berarti siapa yang akan berakhir di akhir pekan ini. Kira-kira begitu. Tapi menarik ini ya. Sebenarnya kalau kita amati ada operasi-operasi rahasia di balik itu yang mencoba menarik balik Nasdem. Ini sinyalnya jelas dari Sekjen Partai Golkar beberapa hari sebelum pertemuan menyatakan bahwa akan ada anggota baru di KIB. Siapa? Silakan saja nanti lihat siapa yang datang. Kemudian Pak Airlangga juga waktu itu bicara soal tiketnya sudah premium nih, tinggal VIP saja. Kalau ditambah lagi dengan teman-teman ketua umum yang hadir di sini, ya tinggal VIP. Dan kita malam ini siap-siap teken-teken. Tapi sampai akhir pertemuan, ternyata tidak ada yang teken-teken dan yang jadi gabung di KIB itu. Itu juga jadi nelangsa sebetulnya. Presiden Jokowi kayak mengemis begitu. Kasih kepastian dong, saya bakal dijamin oleh siapa. Itu sebetulnya ngemis kan? Dan itu yang kita anggap permainan politik yang dari awal memang tidak setara tuh. Jika dia nggak setara, ngapain Presiden Jokowi mesti seolah-olah kasih sinyal, ya kalau Ganjar Prabowo nggak bisa ya Airlangga-lah, tapi janganlah Anies. Kira-kira begitu kan gampangnya bacanya. Karena itu, Nasdem yang bereaksi lebih cepat. Ya, kalau enggak ada soal apa-apa ngapain Surya Paloh bereaksi kan. Dia bilang saja ya kan presiden sudah kasih sinyal, yaitu itu Airlangga. Ya kami nggak apa-apa, tapi tetap Anies. Itu lebih masuk akal cara berpolitiknya. Jadi yang baper pertama justru Pak Surya Paloh, itu nggak boleh begitu. Dan memang bapernya karena kesalahan dia tuh. Karena orang menganggap Pak Jokowi itu akan digantikan 2024. Itu berarti akan menggantikan orang yang berbeda dengan Jokowi. Siapa yang berbeda dengan Jokowi? Selama ini cuma Anies yang berbeda tuh. Jadi publik merasa oke, Anies akan menggantikan dengan Jokowi. Ini Anies adalah pengganti Jokowi, bukan penerus Jokowi. Kan begitu kan. Nah, yang terjadi Nasdem bilang enggak, Anies adalah penerus Jokowi. Lalu terjadilah kekacauan pada relawan. Relawan berpikir, lo kami menginginkan Anies itu pengganti Jokowi, bukan penerus. Kenapa Nasdem jadikan Anies penerus, ya karena Nasdem ada di dalam. Kalau mau konsisten, Nasdem keluar, supaya Jokowi diganti calon Nasdem. Kalau ini kan cuma diteruskan. Ya, kalau diteruskan ya mending yang lain. Kira-kira begitu. Jadi, kesalahan dari awal adalah Nasdem enggak paham bahwa rakyat itu menginginkan ada pengganti Jokowi, bukan penerus. Jika penerus sudah ada tuh, Ganjar itu penerus Jokowi. Kalau Anies dianggap penerus, ya Anies sama Ganjar saja kalau begitu dua-duanya. Itulah kalkulasi Nasdem yang tidak tuntas. Jadi Anies kejebak sekarang di situ. Apalagi kan kemudian Pak Surya Paloh menyatakan dia tidak akan mundur, tetap mengawal pemerintahan Jokowi – Ma’ruf sampai tahun 2024, kecuali dimundurkan oleh Pak Jokowi itu lain hal. Menurut saya, sebenarnya kalau mau menang banyak, itu seperti yang Anda katakan, komplit... saja sekarang, kan paling ini Pemerintah Jokowi tinggal 2 tahun. Kalau dia gamblingnya dengan Anies berhasil, kan dia punya waktu 10 tahun. Jadi oke kalah dulu di awal, kan Pak Surya biasalah, Pak Surya ini kan pedagang. Gambler. Jadi tahulah yang seperti ini harusnya. Ya, kira-kira waktu Surya Paloh/Nasdem mencalonkan Anies itu kan kejar-kejaran sama KPK. Kira-kira begitu kan. Nah, sekarang kelihatannya justru Nasdem yang mungkin akan dikejar-kejar KPK. Mana kita tahu keadaannya kan. Karena ini hal yang sebetulnya setiap saat semua partai itu potensi untuk disprindikkan. Bagaimanapun, Presiden Jokowi masih punya kuasa. Jadi, sindiran Presiden Jokowi itu harus diterjemahkan oleh Nasdem, apa sindirannya itu. Mundur atau dimundurkan? Kalau dimundurkan berarti ada sesuatu tuh. Masa dimundurkan kemudian berupaya untuk ya memang kita sudah siap untuk mundur. Jadi, etika politik mengatakan kalau Anies itu dideskripsikan atau dibayangkan sebagai pengganti Jokowi, sejak sekarang lakukan kontra-argumen, kontra-kebijakan. Kan itu gampangnya. Cuma kan enggak mungkin tiba-tiba Nasdem menyatakan diri sebagai oposisi. Wah, itu berantakan seluruh tukar tambah yang sedang dirancang. Jadi, sekali lagi kita mau lihat sebetulnya, itu kita sudah tahu ya, zig zag-nya Pak Surya Paloh itu jago ya. Tetapi, itu membahayakan Anies. Anies itu makin lama makin hilang pengaruhnya kalau Nasdem tetap berada di dalam keabu-abuan. Kan itu kan. Jadi Anies cemerlang di tingkat relawan, tapi kemudian redup di tingkat Nasdem. Kira-kira begitu jadinya. Jadi, ini sebenarnya walaupun Pak Jokowi pakai politik Jawa, sindir menyindir, harusnya Pak Surya Paloh tahulah kalau yang disindir itu Pak Surya Paloh. Tapi Pak Surya Paloh tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Saya kira tahu beliau, dan ini tinggal adu jago ini. Tentu nanti ada sindiran baru nanti dari Pak Surya Paloh. Mungkin lagi disiapkan dalam minggu ini. Nyindir mertua, kena tetangga. Kira-kira begitu. Begini, jadi bagian-bagian yang absurd dalam politik Indonesia, itu dibikin justru jadi permainan, jadi gimik. Padahal, rakyat mau dapat kepastian. Rakyat nggak mau gimik. Itu urusan elit deh. Rakyat ingin siapa sebetulnya yang akan menggantikan Jokowi, bukan untuk meneruskan Jokowi. Mengganti artinya ada pembeda tuh. Kalau dikatakan bahwa Nasdem masih bagus relasinya dengan Pak Jokowi, berarti harus diteruskan oleh Anies. Kita Cuma mau meluruskan saja jalan pikiran publik. Publik menuntut Anies lakukan hal yang berseberangan dengan Jokowi. Boleh, enggak? Ya, boleh. Supaya ada kompetisi. Kalau enggak itu cuma lama-lama orang ah, kalau begitu Anies memang mau continuity saja, nggak ada change di situ tuh. Jadi, Nasdem mencegah Anies untuk melakukan change, padahal rakyat memilih Anies ingin ada change. Paradoksnya di situ. Dan, kita maunya kongkretlah. Kalau memang mau dukung Anies ya nggak usah dimundurkan, langsung mundur saja dari kabinet. Kan gitu ya Bung Rocky. Ya, itu langsung dapet limpahan suara. Jadi, Anies tidak dikalkulasi oleh Nasdem. Dalam dua minggu terakhir Nasdem merasa lo kok nggak masuk setoran-storan dari oligarki. Karena memang nggak jelas kan. Jadi ada saja oligarki yang menginginkan ada perubahan. Ada oligarki yang ingin contnuity. Nah, sekarang Nasdem bingung, yang mana sebenarnya yang ingin menjadi proponent yang mendorong Anies tiba di 2024. Kalau enggak, dia kesulitan. Kan partai-partai lain yang ingin bergabung dengan Anies juga kesulitan tuh. PKS tentu tunggu sinyal. Apalagi Demokrat. Kan akhirnya Anies itu kedinginan sendirian. Lain kalau sudah ada selimut wakil presiden, Anies lebih nyaman. Karena Anies betul-betul sendirian saja tuh. Kan jadi ancaman juga kalau orang anggap bahwa Anies adalah penerus Jokowi lalu Demokrat bilang kami mendukung Anies, itu artinya Demokrat penerus Jokowi dong. Demikian juga PKS. Kita sudah bantu kasih analisis sebetulnya. Nanti kita kalkulasi ya apakah Pak Jokowi itu hanya berhenti pada sindiran dan nanti seperti Anda prediksi dua minggu lagi akan ada sindiran baru atau mungkin ada langkah kongkret. Kalau langkah kongkret mungkin menurut saya dicicil dulu gitu, kan ada tiga itu menteri kabinet. Ini yang mesti jadi kita hitung juga ini. Kalau Pak Jokowi cerdas, jangan di-reshuffle. Begitu di-reshuffle, Nasdem bisa naik daun. Kami didholimi segala macam. Ini bukan dikomporin ya. Ini cuma mbayangin, bagaimana menyiksa Nasdem sebetulnya. Ya biarin saja diambangin. Satu diganti, tapi yang lain nggak tuh. Ada sinyal-sinyal begitu. Tapi kita nggak usulkan itu karena itu buruk sebetulnya. Tapi sudah, politik Indonesia memang hukum-hukum kan. Jadi, kita juga senang kalau Nasdem diambangkan, tetapi ada dijewer kecil dari tiga tinggal dua. Nah, mulai tuh, mlipir-mlipir sampai akhirnya 2024 habis sama sekali. Lain kalau Pak Surya Paloh bilang, oke demi etika politik kami tarik tiga menteri kami. Pak Jokowi, maaf sekali. Terima kasih, tapi kami akan mendukung walaupun kami tidak ada di pemerintahan. Nah, itu lebih masuk akal tuh. Kalau masih bilang kami akan mendukung karena itu kami ada dalam pemerintah, itu membingungkan. Jadi, apa namanya, sinyal itu enggak jelas. Mau mendukung  Anies, masyarakat pendukung Anies ingin Anies di luar kawasan pemerintah, tapi Nasdem justru seret Anies masuk ke kawasan pemerintahan. Jadi sangat mungkin nanti Pak Jokowi kalau jahil akan tarik satu menteri dari Nasdem, terus dimasukin Anies. Kacau. (sof/sws)

Anies dan Demokrasi Bau Amis

BY FNN Ahad, 23 Oktober 2022 14:26:55 0

Perlahan tapi pasti, Anies mampu menjadi personal garansi untuk rakyat Indonesia dengan pelbagai prestasi dan penghargaan sebagai gubernur Jakarta. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI ANIES Baswedan bukan orang kaya, Anies bukan dari partai politik, dan Anies juga bukan berasal dari oligarki. Anies hanya punya kesederhanaan, karakter, dan integiritas. Semua faktor yang tidak masuk dalam kriteria pemimpin yang dilahirkan oleh demokrasi kapitalistik dan transaksional. Masihkah ada tempat di republik ini bagi figur yang amanah, jujur, dan adil untuk memandu jalan keselamatan bagi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI? Anies memang fenomenal, ia menjadi pemimpin yang memiliki keunikan, tidak biasa dan sarat prestasi setelah Soekarno dan Soeharto. Anies pemimpin yang sebenarnya, yang tak luput dari pro dan kontra, banyak yang mencintainya, namun tak sedikit yang membencinya. Anies telah menempuh jalan penderitaan, dipenuhi isu, intrik, dan fitnah meskipun terbatas memimpin Jakarta. Mungkin, seperti pepatah makin tinggi pohon semakin tinggi angin menerjang. Anies dan keberhasilannya membangun ibukota negara itu, kini menapaki panggung politik nasional, menyambut aspirasi rakyat yang menghendakinya menjadi presiden. Tantangan terbesarnya bukan pada apresiasi dan persfektif politik kedaulatan rakyat, melainkan pada sistem demokrasi yang selama ini dijalankan. Secara teori dalam aspek formal dan konstitusional, negara Indonesia memang menganut demorasi Pancasila, akan tetapi secara substansi dan esensi dalam penyelenggaraannya, jelas dan faktual mempraktekkan demokrasi neo liberal yang berisi pemilu kapitalistik dan traksaksional. Demokrasi yang sangat bergantung pada kekuasaan dan kepemilikan modal, memang selalu bertolak belakang dengan keinginan suara rakyat. Sistem pemilu baik pileg, pilpres dan pilkada yang dikontol dan direkayasa oleh oligarki yang mewujud korporasi, partai politik dan birokrasi. Mereka hanya menguntungkan segelintir orang yang menggengam kekuasaan, kelompok lingkaran dan irisannya. Undang-undang dan regulasi yang selama ini mengatur teknis pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yang mengusung amanat cita-cita kemerdekaan itu, menjadi terasa hambar, semu  dan cenderung menghianati kedaulatan rakyat. Rekayasa, manipulasi dan kamuflase menjadi utama dalam konspirasi pemilu yang penuh kebohongan dan kejahatan itu. Bukan melahirkan pemimpin yang memiliki karakter dan integritas, pseudo demokrasi justru menghasilkan dinasti rezim korup, menindas, dan anti demokrasi yang hakiki. Mulai dari parpol dan perpanjangan tangannya di lingkungan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian menyasar pada ormas dan organisasi keagamaan, para pemimpin spiritual, intelektual, dan akademisi. Hingga pada gerakan mahasiswa dan aktifis serta pelbagai komunitas kritis  perlawanan. Demokrasi yang glamor dan mewah itu, menjadi lumpuh terasa sekarat, lunglai oleh bujuk rayu jabatan, uang dan fasilitas lainnya. Di tengah-tengah keniscayaan demokrasi, rakyat, negara, dan bangsa terus terpuruk karena krisis multidimensi yang menyelimuti seluruh aspek kehidupan. Negara kaya tapi miskin, bangsa yang besar tetapi kerdil, berlimpah sumber daya alam tapi dalam kesengsaraan dan penderitaan karena tradisi korup dan terjerat utang, rakyat dan pemimpinnya mengagungkan Pancasila tapi terbiasa berperilaku penuh kebiadaban. Kini, saat dunia dihantui gejala resesi ekonomi global. Indonesia yang sejak lama rentan dengan krisis dan salah urus dalam tata-kelola negara, terancam mengalami kebangkrutan nasional. Distorsi yang akut secara personal dan sistem dalam pemerintahan serta kehidupan sosial di bawahnya, mengharuskan seluruh rakyat tanpa terkecuali mengambil langkah-langkah kongkrit penyelamatan negara dan bangsa Indonesia. Tak cukup reformasi saat birokrasi dan institusi negara terlanjur diliputi penyakit mental materialistis begitu akut dan kronis. Pembenahan sumber daya manusia dan pembaruan sistem menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Politik uang, bagi-bagi kekuasaan dan merampok keuangan negara dengan cara konstitusional, tak boleh ada tempat lagi dalam pesta demokrasi. Kalau Ingin mendapatkan pemerintahan yang \"clear and clean\" serta negara yang merdeka dan bermartabat sesungguhnya, maka keinginan itu menjadi    disadari sebagai sesuatu yang  \"to be or not to be\". Dalam demokrasi, rakyat harus berani mengambil sikap memilih kepentingan pragmatis sesaat atau kesinambungan dan untuk masa depan Indonesia sebagaimana negara ini awalnya didirikan. Membangun Demokrasi Sehat Keberanian sekaligus kejelian partai Nasdem mengambil momentum dari situasi politik nasional, saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya dalam pilpres 2024, bisa dibilang sebagai bentuk kepeloporan dan titik awal pembangunan demokrasi yang sehat dan berkeadaban. Sebagai salah satu bagian dari koalisi pemerintahan dan berada dalam lingkar kekuasaan, manuver Nasdem menggandeng Anies tak lepas dari kontroversi dan polemik. Di satu sisi bisa dianggap sebagai penghianatan oleh kalangan rezim, tapi di sisi lain diapresiasi sebagai proses kematangan politik dan jiwa besar Nasdem. Dengan segala resikonya, Nasdem mampu keluar dari kemelut konflik kesadaran ideal spiritualnya dengan kesadaran rasional materialnya. Nasdem berhasil mengambil pilihat sulit antara tetap menjadi “insider” dengan kue kekuasaan dan segala fasilitasnya, atau mengedepankan moralitas dan etika politik yang cerdas, visionerm dan bermartabat. Pilihan sudah dijatuhkan, Anies dengan atitutte dan kesantunan dalam behaviornya, membuat Nasdem kepincut mengusungnya sebagai capres. Babak baru demokrasi yang sehat baru saja melangkahkan kakinya. Anies yang seiring waktu menjadi figur magnet bagi keinginan dan harapan rakyat untuk menghadirkan negara kesejahtraaan, setidaknya dekat dengan  kemakmuran dan keadilan. Perlahan tapi pasti, Anies mampu menjadi personal garansi untuk rakyat Indonesia dengan pelbagai prestasi dan penghargaan sebagai gubernur Jakarta. Tidak sekedar maju kotanya dan bahagia warganya, kegemilangan Anies memoles Jakarta menjadi lebih baik sebagai kota modern dan humanis, membuat seluruh rakyat kepincut dan mulai meliriknya sebagai pemimpin masa depan. Tidak terkecuali parpol yang secara fundamental dan signifikan melahirkan kepemimpinan nasional. Nasdem memang menjadi yang pertama, namun bukan yang terakhir mengusung Anies sebagai capresnya. Masih ada PKS dan Demokrat yang patut diduga jatuh hati pada Anies. Rakyat akan menunggu PKS dan Demokrat melewati pergolakan batinnya,  memilih politik ideal atau politik realitas. Publik harap-harap cemas akan keberanian PKS dan Demokrat menjadi penjaga kemurnian demokrasi yang berkeadaban, mengikuti jejak langkah seperti yang sudah dimulai Nasdem. Rakyat, negara, dan bangsa Indonesia, sepertinya akan memasuki masa-masa penentuan akankah demokrasi semakin tenggelam atau mulai bangkit kembali menemukan jatidirinya. Kapitalisme yang selama ini menghidupi perjalanan demokrasi kita, akankah menemukan antitesa dari kesadaran rakyat dan elit pemimpin khususnya dari kalangan partai politik. Mungkinkah lahir partai politik pelopor penyelamat bangsa yang akan merubah wajah demokrasi. Entah parpol sedang dalam kesadaran atau tidak, memahami atau tidak, atau mungkin juga sedang berkutat dalam pergumulan orientasi mau atau tidak mau melakukannya. Perjalanan masa depan Indonesia, dengan Anies sebagai nahkodanya, tinggal parpol yang menyediakan perahu besarnya. Sementara Anies dengan segala jerih payah dari suka dan duka perjalanan kepemimpinannya, harus sabar dalam menyelami dan menggauli demokrasi yang masih terasa bau amis. Dari catatan pinggiran labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 23 Oktober 2022/26 Rabi\'ul Awal 1444 H. (*)

Rule of Laws

BY FNN Ahad, 23 Oktober 2022 10:04:19 0

Negeri ini merupakan tempat perjumpaan seluruh sistem hukum dunia: hukum berbasis keagamaan berdampingan dengan civil law dan common law ala Indonesia – dalam bentuk hukum adat, ditambah hukum internasional yang diratifikasi. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, banyak kritik dialamatkan pada ahli hukum kita. Kebanyakan terkesan sebagai legal technician; kurang memahami visi hukum sebagai penanda peradaban, akibat lemahnya pemahaman filsafat dan kesejarahan hukum. Hari ini saya baca buku The Rule of Laws, karya Fernanda Pirie (2021), yang mengupas sejarah 4.000 tahun usaha manusia menertibkan dunia. Visi tentang ketertiban sendiri beragam. Sistem hukum dasar yang dikembangkan di Mesopotamia, China, dan India berbeda dalam bahasa, logika, dan tujuan. Visi hukum tradisi Mesopotamia tekankan keadilan, China tekankan disiplin, Hindu tekankan tertib kosmos. Visi hukum keadilan lebih akomodatif terhadap hak (rights); visi hukum disiplin dan tertib kosmos lebih tekankan kewajiban. Pelembagaan hukum sebagai sarana pembentuk peradaban berkembang melalui proses adopsi dan adaptasi. Model hukum Mesopotamia, dengan kode Hammurabi sebagai landmark-nya, memengaruhi pelembagaan hukum dalam tradisi Semitik-Abrahamik dan Greco-Romawi dengan corak berbeda. Dalam tradisi Semitik-Abrahamik, kode Hammurabi itu diadopsi kerangka dasarnya untuk diadaptasikan dengan tradisi dan adat Yahudi sebagai kaum nomaden; lalu diintegrasikan dalam sistem hukum keagamaan yang tekankan kewajiban. Kristen dan Islam melanjutkan jalur ini dengan mengadopsi sebagian hukum Yahudi (Hammurabi) untuk didaptasikan dengan tuntunan agama baru dan tradisi lain. Kristen mengawinkankannya dengan tuntunan Injil dan tradisi hukum Greco-Romawi. Islam mengawinkannya dengan tuntunan Qur\'an, tradisi Nabi Muhammad, dan adat lokal; menjadikan ahli agama sebagai otoritas perumus hukum, meski umumnya terbatas pada hukum pribadi dan keluarga. Sedang hukum publik diatur penguasa, meski secara teori harus memperhatikan tuntunan ulama dan kaidah agama. Di sisi lain, tradisi Greco-Romawi mengadopsi kode Hammurabi itu untuk diadaptasikan dengan adat lokal dan sistem Republik Romawi yang melembagakan hukum berbasis sistem hukum negara (state law). Melahirkan sistem civil law yang menyebar luas seiring perluasan pengaruh (republik dan imperium) Romawi dan Romawi Suci. Sisakan Inggris, yang tak pernah takluk (sepenuhnya) pada Romawi, kembangkan sistem common law, berbasis adat, tradisi dan dekrit lembaga peradilan. Di luar itu, India dengan sistem sosial Hindu berbasis kasta, menempatkan kaum Brahmana sebagai otoritas perumus hukum yg menuntun warga dan penguasa hidup tertib harmoni (kosmos) di jalan dharma-agama sesuai kasta, yang dirumuskan dalam Dharmasutra. Adapun di China, hukum selalu merupakan produk penguasa. Guru agung, seperti Konghucu, tak terlalu percaya pada efektivitas hukum tertulis; lebih mempercayai keteladan moral penguasa. Dgn demikian makin menguatkan posisi penguasa sebagai perumus dan penentu hukum. Bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini merupakan tempat perjumpaan seluruh sistem hukum dunia: hukum berbasis keagamaan berdampingan dengan civil law dan common law ala Indonesia – dalam bentuk hukum adat, ditambah hukum internasional yang diratifikasi. Menjadi tantangan mendebarkan, bagaimana sistem hukum Pancasila mampu merekonsiliasikan keragaman tradisi dan sumber hukum itu ke dalam suatu sistem hukum nasional. (*)

Bendung Anies, Jokowi Dorong KIB Segera Deklarasikan Capres

BY FNN Ahad, 23 Oktober 2022 09:00:55 0

PRESIDEN RI Joko Widodo berpesan terkait siapa yang akan dipilih Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk Pilpres 2024. Pesan tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada puncak perayaan HUT ke-58 Golkar di Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10) malam. “Saya denger-denger dan saya melihat tiap hari itu Pak Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar) tuh rangkulan terus dengan Pak Mardiono (Plt Ketum PPP M. Mardiono) dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus,” ujar Jokowi.“Tapi saya yakin sebentar lagi pasti akan segera menentukan [bakal capres dan/atau cawapres yang akan didukung untuk Pilpres 2024], kita tunggu saja,” lanjutnya.Dalam kesempatan itu, secara umum Jokowi mengimbau dalam memilih capres pada 2024 mendatang tak boleh sembrono. Dia pun mengibaratkan pemilu itu seperti memilih pilot yang akan menerbangkan pesawat dengan rakyat Indonesia sebagai penumpangnya. Sebelumnya, Airlangga dalam sambutan untuk HUT partainya memamerkan bahwa KIB sudah memiliki tiket \'premium\' untuk mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024 mendatang.Pernyataan itu disampaikan Airlangga di hadapan Presiden Jokowi, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan sejumlah elit parpol lainnya saat berpidato di acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta Pusat.Menurut Airlangga, tiket \'premium\' yang dimiliki KIB itu bisa berubah menjadi tiket VIP bila mendapatkan bantuan dari petinggi parpol lain. Apa yang sebenarnya terjadi di Golkar dan KIB sehingga membuat Presiden Jokowi berkomentar seperti di atas itu? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (22/10/2022). Halo-halo Bung Rocky, ini kita ketemu di akhir pekan. Hari ini Sabtu, ini enaknya ngomongin apa nih kalau akhir pekan begini. Ya, akhir pekan kita ngomong hal yang ringan, yang basa-basi. Ya, yang basa-basi kemarin saya lihat Anda mulai ngomong-ngomong yang ringan tuh. Saya nggak tahu ngomong ringan atau berat untuk ketemu Bang Haji Rhoma Irama. Bakal bikin obrolan bareng sama Bang Haji ya. Ya, kemarin saya mampir dari Sukabumi terus lewat jalan Depok situ, ingat bahwa Bang Roma itu pernah ngajak saya dari 2-3 bulan lalu. Jadi, saya mampir saja di situ dan Rhoma Irama bercerita banyak sebetulnya, karena dia bukan cuma musisi, dia juga politisi. Dia bahkan beberapa kali diinterogasi oleh dulu namanya Laksus di zaman orde baru, waktu peristiwa Priok, dia juga diperiksa terkait peristiwa Amir Biki. Banyak cerita inside soal Istana juga, tapi ada hal-hal yang memang hanya Rhoma dan Istana Pak Harto yang tahu soal-soal itu. Tapi, dia cerita kisi-kisinya. Lebih dari itu, Rhoma selalu gembira melihat politik tumbuh lagi. Karena saya bilang ya politik dan musik itu sama-sama ekspresi bebas gitu. Jadi kalau orang ekspresikan dalam politik, ada yang lewat lirik. Itu uniknya Rhoma Irama. Kan kehidupan Rhoma ini sudah dibahas ada yang mungkin jadi disertasi. Jadi, dia fenomenal betul. Soal Ulang Tahun Golkar Oke. Kita ngobrolin ini agar nggak terlalu serius ngomongin politik. Tapi tentu saja orang mencermati tadi malam, Pak Jokowi hadir dalam ulang tahun ke-58 Golkar, dan namanya juga ulang tahun partai politik jadi kita pasti melihat isyarat-isyarat politik yang muncul di situ. Saya setidaknya mencatat empat hal di situ. Pertama, Pak Jokowi masih membahas soal ijazahnya karena di situ ada Bang Akbar Tanjung dan mengingatkan bahwa dia itu teman sekolahnya Ibu Nina Akbar Tanjung waktu SMP. Kedua, mengingatkan ini kelihatannya nyindir Pak Surya Paloh, karena di situ kalau milih capres itu jangan sembrono. Wah, ini kalimatnya “sembrono” itu serius digunakan di kalimat itu. Ketiga, saya kira ini berkaitan mengingatkan KIB ini, kenapa KIB enggak segera deklarasi ya, gitu. Walaupun jangan cepet-cepet, tapi ya jangan rangkul-rangkulan terus, kata Pak Jokowi. Keempat, beliau mengingatkan bahwa ini karena tadi berkaitan dengan track record presiden harus jelas, ini nggak boleh sembarangan dan beliau melihat Pak Airlangga ini sudah punya jam terbang yang tinggi, gitu kata Pak Jokowi. Saya jadi kemudian menyimak apa sih yang disampaikan oleh Pak Erlangga sebelumnya, oh dia mengingatkan bahwa dia berterima kasih sudah diberi waktu, diberi kesempatan magang di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi waktunya naik kelaslah. Kira-kira begitulah empat poin. Saya enggak tahu kalau Anda punya catatan lain. Ya, ini namanya gayung bersambut, tapi bisa saja gayungnya bocor. Jadi, nggak bisa mandi juga tuh. Tetapi peristiwa-peristiwa semacam ini kan kita anggap ya ada bagian basa-basi, ada bagian sensasi saja tuh. Kan nggak ada yang penting sebetulnya di situ selain Golkar mau mengatakan dia sudah melakukan konsolidasi itu. Dan, konsolidasi Golkar dipamerkan di depan partai-partai yang lain. Itu artinya semacam eh gua sudah segini loh. Kan itu memang kalau kita lihat Golkar ini partai modern, enggak ada intrik di dalam enggak bisa diselesaikan internal. Kalau partai lain kan intriknya dibawa ke pengadilan. Jadi, Golkar sebenarnya tumbuh dengan rasionalitas. Golkar berupaya untuk memperlihatkan kembali kemampuan teknokratik dia tuh. Jadi, dari segi kapasitas teknokratik itu Golkar berlebih. Demikian kira-kira inti yang ingin diterangkan oleh Golkar di depan presiden dan partai lain bahwa mereka siap menjadi instrumen teknokratik dari negeri ini dan itu ada sejak zaman Orde Baru. Itu yang continue di dalam Golkar sendiri. Yang diskontinyu adalah tradisi Golkar untuk mengucapkan pikiran supaya orang tahu posisi dia di mana. Dulu Golkar di zaman Akbar Tanjung lebih frontal mengucapkan pikiran, tapi kemudian makin lama makin zig-zag. Jadi, pragmatisme Golkar akhirnya dilihat sebagai opportunistik sebetulnya. Pragmatisme itu bagus bagi Golkar yang paham bahwa program mendahului leader. Dan, kalau leader-nya ada itu bagus betul. Zaman dulu Pak JK (Jusuf Kalla) jelas ada arahnya atau zaman Akbar Tanjung lebih lagi. Nah, Pak Airlangga harus kasih sinyal pada Pak Jokowi supaya Pak Jokowi paham arahnya. Tapi, Pak Jokowi langsung menuntut saja. Ini kalian pro Ganjar atau Erlangga sebetulnya yang mau diucapkan. Tapi Golkar dalam hal itu kan pintar untuk menyembunyikan maksudnya tuh. Dan, pasti akan ada tokoh Golkar lain yang berbicara tidak sejalan dengan yang dibicarakan oleh Airlangga. Itu biasa tuh. Nanti akan dianggap oh iya, itu Airlangga menyatakan diri akan meneruskan proyek-proyek Pak Jokowi, tapi yang lain faksi lain bilang enggak, Airlangga kita mau jadikan presiden, tidak perlu lewat KIB, misalnya. Karena KIB itu bisa jadi jebakan. Jadi, hal-hal begituan yang kira-kira, ini kan nggak ada yang final. Jadi, penyebab dari basa-basi ini semuanya karena kita tidak final. Karena itu, publik mungkin lebih suka melihat aspek personal, dan Presiden kemarin itu menyebutkan nama istri Pak AkbarTanjung. Lalu orang ingatkan lagi, wah kayaknya masih baper nih Pak Presiden karena persidangan masih ditunda, dan orang masih nunggu kehadiran Pak Jokowi dengan ijazahnya di pengadilan. Itu justru yang membuka ingatan orang bahwa Pak Jokowi, Anda masih ditunggu loh di Pengadilan.  Saya lihat pidato Presiden itu di dalam bahasa tubuh presiden ada semacam kegamangan karena menanti keputusan KIB. Padahal Presiden bisa paksa saja kan. Jadi, masalahnya Golkar semacam menyimpan agenda baru bahwa dia melihat ada perubahan dalam arah politik publik. Gairah pada Anies itu bertambah, lalu Ganjar akhirnya menekatkan diri untuk berlawanan dengan Ibu Megawati. Jadi, kira-kira Golkar sekarang punya second opinion terhadap dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira yang ingin dimintakan kejelasan oleh Pak Jokowi. Itu sebabnya kenapa KIB ini kan semacam keanehan dalam politik Indonesia. Semua ada di dalam kontrol Pak Jokowi, tapi bikin-bikin KIB. Itu kira-kira atas suruhan Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi kerepotan sendiri itu. KIB lama-lama membentuk koloni sendiri. Kan itu masalahnya. Koloni itu bisa berbeda dengan hal yang dibayangkan awal oleh Pak Jokowi. Jadi, kecemasan Pak Jokowi karena “hanya rangkul-rangkulan” itu justru disebabkan karena Pak Jokowi membiarkan KIB itu tumbuh sebagai koloni di dalam kabinet, sehingga Pak Jokowi akhirnya mengingat bahwa salah seorang bekas ketua Golkar istrinya adalah sahabat Pak Jokowi. Jadi, netizen pindah fokus lagi, oh itu masalahnya sehingga Pak Jokowi menyebutkan Ibu Nina karena persidangan tentang status ijazah Pak Jokowi masih berlangsung dan akan lama itu. Ini satu event dua peristiwa. Saya juga menangkap itu, karena pada pidatonya Pak Airlangga mengingatkan bahwa tiket dari KIB itu premium karena udah di atas PT 20%. Kalau nambah lagi ini tinggal tinggal VIP. Artinya kan kalau tiketnya VIP ya mesti mendapat treatment yang juga VIP, kan kira-kira begitu yang disampaikan. Ya. Dan saya melihat bahasa tubuh-bahasa tubuh di situ berupaya menduga KIB ke mana. Yang paling cemas sebetulnya adalah Pak Surya Paloh karena sudah ambil tiket duluan tapi kurang premium. Kira-kira begitu. Mungkin Pak Surya Paloh merasa kalau tunggu sebentar mungkin dapat tiket premium, walaupun Anies premium di tingkat dukungan massa. Dukungan rakyat premium, bahkan VIP. Tapi karena Nasdem yang akhirnya ragu-ragu untuk melihat atau untuk mempromosikan Anies sebagai antitesa, ya publik merasa ya ini gua beli premium tapi kok disuruh nonton di luar lapangan. Kira-kira begitu kan. Lebih buruk lagi kalau ada tiket premium tapi penuh, lalu pasang televisi nonton di luar lapangan. Ini kira-kira keadaan politik Indonesia. Anies Baswedan tumbuh dengan baik di rakyat, tetapi Nasdem yang mendorong Anies justru kembali menjadi konservatif. Kan itu intinya. Nah, Golkar membaca itu. Jadi, mungkin Golkar anggap ya sudah, sama kita saja. Jadi, sangat mungkin juga Airlangga Hartarto – Anies. Atau ya macam-macamlah, Go Anies. Kira-kira begitu. Go Anies sudah mulai ada nih. Ada foto-foto anak-anak muda yang memakai baju kuning dan Go Anies dan kabarnya Akbar bakal deklarasi besok. Ini pasti elemen-elemen di dalam tubuh Golkar meskipun tidak menyatakan nama Golkar. Ya, saya kira itu sinyalnya. Kan orang tahu Go Anies artinya orang tahu ya Anies Golkar. Tapi, semua ini sinyal-sinyal untuk memancing di air keruh. Karena ketidakpastian. Kan semua tidak pasti. Mereka nggak mau yang pasti kan? Ya, sampai sekarang saya juga masih berpikir kenapa tanggung banget ya langkahnya Nasdem itu. Kenapa dia kemudian tiba-tiba ketika sudah sangat maju, kan ini bagaimanapun juga keberanian Nasdem itu luar biasa dengan mencalonkan Anies dan kita tahu ada bayang-bayang Firli Bahuri di belakang. Kan itu operasi intersep dari Nasdem terhadap KPK. Tapi kenapa tanggung, jalan kok tiba-tiba mundur lagi, dan itu yang membuat kemudian kelihatan Airlangga jadi lebih baik sama Airlangga, gitu. Ya, itu yang mungkin disindirkan oleh Pak Jokowi, karena itu, jangan cepat-cepat tapi kemudian salah pilih. Kira-kira begitu sindiran Pak Jokowi kepada Nasdem. Walaupun sudah berupaya seluruh aparat Nasdem sekarang di front line mengatakan ya sudah, kami tetap Anies, tapi tetap mendukung Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan. Ya tentu saja, mana ada partai yang nggak mendukung Pak Jokowi, mau kena sprindik apa. Tapi, sebetulnya publik mau lihat Nasdem ini kok tiba-tiba jadi jadi ngeyel yang nggak ada arah, gitu kan. Apa takut? Begitu sebetulnya. Jadi, terjadi reaksi balik dari relawan yang sudah pasang persneling 3 ternyata Nasdem sebagai partai pendukung retrait, pasang mundur. Itu intinya kan. Itu adalah sifat dari politik yang nggak ada kepastian sebetulnya. Kalau Nasdem dari awal pasti ya dia promosikan bahwa Anies dan wakil presidennya yang sudah dipilih Anies kita deklarasikan. Kan selesai masalahnya. Ini akibat masih nyari-nyari sponsor atau mungkin amplopnya kurang tebal, belum tebal, transaksi belum terjadi. Sebetulnya kalau saya rumuskan Nasdem artinya takut lagi pada ancaman Pak Jokowi. Dan itu menimbulkan demoralisasi pada relawan-relawan. Kan relawan menganggap kami berdiri di belakang Nasdem. Lah, Nasdem-nya mundur. Ya bagaimana relawan mau maju tuh. Tabrakan dong. Saya kira sebenarnya di luar itu kita juga melihat bahwa Pak Jokowi memang sudah punya agenda sendiri di luar PDIP. Dia sekarang merasa berada di atas anginlah, kira-kira posisinya begitu. Ya, jadi pertemuan kemarin Golkar itu 2 hal dipastikan: pertama Pak Jokowi merasa nggak perlu lagi berbasa basi dengan PDIP atau telepon-teleponan sama Bu Mega. Karena dia tahu bahwa KIB itu bisa ditumbuhkan sebagai alternatif juga akhirnya. Nah, di KIB, tentu yang paling senior adalah Airlangga. Dan PPP yang kemarin kasak-kusuk untuk mendukung Ganjar itu juga akhirnya apa? Itu secara ideologis, secara historis, enggak ada PPP mendukung Ganjar yang dari segi apapun nggak cocok dengan paradigma PPP sebagai partai Islam dan partai yang harusnya tunggu dalam posisi oposisi gitu. Kan itu intinya tuh. Jadi percuma sebetulnya PPP itu berupaya manuver di depan Pak Jokowi kalau publik tidak melihat koneksi ideologis antara Ganjar dan PPP. Itu masalahnya tuh. Nah itu yang kemudian dibaca dengan baik oleh Golkar. Golkar menang banyak kemarin. Jadi, selamat ulang tahun sambil pesta-pesta kecillah. Karena Pak Jokowi kelihatannya juga punya second opinion terhadap siapa yang akan meneruskan legacy dia. Nah, di situ kalau Golkar manuver itu tidak diragukan. Kemampuan Golkar untuk sepak kiri sepak kanan, padahal dia tahu jalan yang dia harus tempuh, itu keahlian oportunis dari Golkar. (ida/sws)

Santri Itu Penghulu Perubahan

BY FNN Sab, 22 Oktober 2022 22:09:24 0

Akhirnya, santri-santriyah itu bagaikan air segar yang mengalir. Ketika terhambat di sebuah tempat, akan menemukan jalan lain untuk menghadirkan kesegaran dan kehidupan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Alumni Pesantren Muhammadiyah “Darul-Arqam Gombara” Makassar SATU hal yang akan diingat oleh sejarah di negeri tercinta adalah bahwa di negeri ini ada satu hari yang diperingati sebagai Hari Santri. Konon ini jadi bagian dari perjuangan teman-teman NU yang pada akhirnya diterima dan ditetapkan oleh pemerintah dengan sebuah Keppres. Usaha ditetapkannya Hari Santri ini mengingatkan saya bagaimana lika-liku perjuangan kami Komunitas Muslim di kota New York memperjuangkan untuk ditetapkannya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai holiday (hari libur) sekolah. Perjuangan itu memakan waktu kurang lebih tujuh tahun. Ikhtiar itu kami mulai sejak Michael Bloomberg menjabat Walikota saat itu. Setelah berhasil meloloskan resolusi dukungan DPRD New York, kami mendesak Walikota untuk menanda tangani Resolusi itu untuk menjadi UU di Kota New York. Sayang hingga akhir tugasnya sebagai walikota New York, Michael Bloomberg gagal meresmikan Id sebagai hari libur sekolah di Kota New York. Di era walikota Bill de Blasio saat itulah ketika beliau meminta dukungan kami pada pilkada ketika itu, kami mengikat dukungan itu dengan komitmen Walikota untuk nantinya meresmikan Id sebagai hari libur sekolah di Kota New York. Beliau setuju dan jadilah Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur sekolah di Kota dunia ini. Benar tidaknya tentang proses penetapan Hari Santri ini telah menjadi bagian dari barteran dukungan politik. Bagi saya hal itu tidak terlalu penting. Dan itu sah-sah saja. Di situlah harusnya salah satu makna jihad politik. Ormas-ormas Islam harusnya mampu menjadi bagian dari perjalanan atau proses politik itu. Memperjuangkan kepentingan Umat lewat politik walau tidak harus berpolitik. Sebagai santri, saya sendiri tentunya bangga bahwa pada akhirnya santri mendapat pengakuan resmi. Saya katakan resmi karena sesungguhnya pengakuan bangsa ini kepada santri menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Santri tidak akan bisa dipisahkan dari sejarah perjalanan besar bangsa ini. Santri itu pilihan dan mutamayyiz (Istimewa). Di masa lalu ada semacam persepsi yang terbangun seolah anak-anak yang disekolahkan di pesantren itu adalah pembuangan. Artinya, hanya mereka yang tidak lolos masuk sekolah negeri atau sekolah lainnya yang dimasukkan ke pesantren. Maka pesantren misalnya identik dengan anak-anak nakal dan terbelakang. Persepsi ini saya yakin dengan sendirinya telah bergeser atau tergeser oleh realita bahwa ternyata santri itu memiliki potensi dan kapabilitas yang tidak kurang, bahkan tidak mustahil lebih dari mereka yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah lainnya. Santri-santriyah itu memiliki azam (keinginan yang kuat) yang terbangun di atas kepribadian yang mandiri. Seseorang tidak akan bertahan dan berhasil di pesantren kecuali dengan keinginan yang solid dan matang. Hal itu karena situasi pesantren yang menuntut (demanding) dalam segala hal. Santri santriyah juga selama di pesantren tidak saja belajar keilmuan (tholab al-ilm). Justeru di pesantren mereka belajar kehidupan. Saya bisa mengistilahkan latihan hidup (life training). Mereka belajar hidup sebagai manusia yang independen, disiplin, dan tentunya dengan tatapan masa depan yang besar dan optimisme. Salah satu pesan kyai, KH Abdul Djabbar Ashiry, di saat saya pamit ke luar negeri untuk sekolah adalah tentang belajar hidup ini. Dalam bahasa Arab yang tertata rapih dan fasih beliau mengatakan: “nak, kamu itu di pesantren ini tidak saja telah menimbah Ilmu. Tapi kamu telah belajar hidup. Di mana saja kamu berada niscaya kamu siap untuk hidup”. Santri itu juga bermental baja. Dunia yang semakin kejam dengan persaingan yang semakin ketat hanya akan bisa ditaklukkan dengan mentalitas baja. Manusia yang bermental kerupuk akan hancur berkeping dilabrak pergerakan dan perubahan yang tidak terkirakan (unexpected). Dengan sendirinya permasalahan hidup manusia juga semakin kompleks. Di pesantrenlah santri-santriyah ditempa untuk berani, percaya diri dan tidak minder (rendah diri). Mereka tumbuh tetap dalam ketawadhuan. Tapi memiliki keberanian dan percaya diri yang tinggi untuk mengambil bagian dari perubahan dan tantangan hidup yang ada. Santri-santriyah juga adalah sosok yang menggabungkan dua kekuatan dan modal hidup manusia terbesar. Kedua kekuatan dan modal hidup terbesar itu adalah kekuatan intellectual (akal) dan kekuatan spiritual (hati). Dengan dua kekuatan ini mereka menjadi manusia “Ulul albaab” yang siap mengarungi bahtera kehidupan dengan kompleksitas permasalahannya. Di sinilah kita lihat partisipasi dan keterlibatan para santri-santriyah dalam segala lini kehidupan manusia. Baik itu pada tataran personal maupun publik. Mereka menjadi politisi, pengusaha dan ragam profesi lainnya dengan kedua kekuatan tersebut. Kuat akal dan kuat hati. Mereka tidak mudah tertipu karena berakal. Tapi mereka juga tidak perlu jadi penipu karena punya hati. Santri-santriyah juga memiliki ragam kemampuan yang mumpuni. Selain penguasaan bahasa asing yang cukup, lebih dari sekolah-sekolah lain, mereka memiliki kemampuan delivery yang tinggi. Di pesantren-pesantren diajarkan ceramah (muhadhorah), Diskusi hingga mujadalah (debat), baik dalam bahasa lokal maupun bahasa asing. Ini menjadi salah satu modal utama bagi para santri untuk mengambil bagian dalam kehidupan dunia yang semakin mengglobal. Dunia global yang menjadikan manusia seolah hidup di bawah satu atap yang sama. Dan karenanya komunikasi menjadi salah satu modal yang menentukan. Tentu banyak keunikan atau keistimewaan santri-santriyah itu. Tapi satu hal yang tak kalah pentingnya adalah bahwa santri-santriyah tidak sekedar jadi agen-agen perubahan. Mereka harus menjadi penghulu perubahan itu. Dengan modal dan kekuatan akal dan spiritualitas, yang didukung oleh mental baja tadi, mereka siap mengarungi bahtera kehidupan ini dengan segala dinamikanya. Betapa santri-santriyah dengan segala perubahan dunia yang “unexpectedly changing” dan “deeply challenging” tetap tegar. Tidak lentur (terbawa arus) dan tidak pula terombang-ambing oleh derasnya goncangan kehidupan. Karenanya, dalam dunia yang saat ini dikenal sebagai dunia global yang tantangannya semakin besar, serta perubahan yang ada semakin cepat, santri-santriyah diharapkan selalu berada di garda depan untuk menyetir arah l perubahan dunia. Akhirnya, santri-santriyah itu bagaikan air segar yang mengalir. Ketika terhambat di sebuah tempat, akan menemukan jalan lain untuk menghadirkan kesegaran dan kehidupan. Santri bagaikan pohon yang subur nan sehat. Meninggi dengan ranting-ranting dengan buah-buah segarnya setiap saat. Akarnya kuat menghunjam ke dalam tanah. Tak rapuh dan tak mudah tercabut oleh hembusan angin liar. “بعيد النظر بل رسيخ الأصل” (bervisi jauh ke depan, namun tetap mengakar pada dirinya”. Selamat Hari Santri! Makassar, 20 Oktober 2022. (*)

Ubedilah Badrun: Saya Hitung Rezim Ini Selama Lima Tahun Korupsi Rp 300 Triliun

BY FNN Sab, 22 Oktober 2022 16:05:42 0

Jakarta, FNN – Nilai korupsi yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dihitung oleh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun. Sosok yang kerap disapa Kang Ubed ini menyampaikan hasil perhitungannya tersebut dalam diskusi publik bertajuk \"Indonesia Dalam Belantara Benturan Kepentingan\" yang digelar di Sekretariat PMII, di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022). “Rezim ini telah mengkorupsi hampir Rp 300 triliun uang dalam lima tahun terakhir,” kata Kang Ubed. Menurut mantan aktivis 98 ini, jika nilai korupsi hasil perhitungannya itu dipakai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), maka akan lebih memberikan manfaat bagi Indonesia. “Angka Rp 300 triliun itu kalau mau menjadikan mahasiswa profesor itu bisa sampai 3.000 mahasiswa jadi profesor,” urainya. “Atau kita bisa membangun hampir 300-an universitas sekelas Harvard,” sambungnya menuturkan. Maka dari itu, Kang Ubed menyayangkan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi satu persoalan yang diperjuangan saat reformasi justru kembali merajalela, bahkan dipertontonkan oleh keluarga pejabat. “Salah satu penyebab korupsi adalah kerakusan rezim, dan ini terjadi. Dan yang mengatakan negara ini negara para koruptor itu bukan saya, tapi Presiden RI (Joko Widodo), dia sudah mengatakan koruptor sudah masuk kategori extraordinary crime,” ucapnya. “Lalu kemudian kita lihat, apakah Presiden (Jokowi) dengan seluruh keluarganya menampilkan performa yang anti KKN itu? Tapi buktinya tidak,” tegas Kang Ubed. (mth/*)

Muhammad SAW: Sang Mutiara-05

BY FNN Sab, 22 Oktober 2022 12:45:29 0

Di sìnilah salah satu makna terbesar dari kata “rahmah” itu. Bagaimana Muhammad telah dihadirkan oleh sang Pencipta untuk memberikan GPS atau road map dari perjalanan hidup ini. Dari mana, di mana, apa/bagaimana, dan ke mana. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation  MUHAMMAD SAW memang dilahirkan, dan diutus bukan sekedar membawa risalah samawiyah (heavenly message) atau pesan langit. Beliau pada dirinya perwujudan dari pesan itu. Dan karenanya beliau bukan hanya pembawa (carrier). Tapi pada dirinya terpatri (perwujudan) risalah itu. Keseluruhan pesan-pesan langit itu tersimpulkan dalam satu kata “رحمة”. Rahmah yang secara populer dan sederhana diterjemahkan dengan “kasih sayang” memaknai seluruh hal yang berkaitan dengan risalah dan diri baginda Rasulullah SAW. Dengan kata lain, tak satu sisi manapun dari risalah atau hidup Muhammad kecuali sebagai perwujudan dari “kasih sayang” itu. Rasulullah memang dikenal luas oleh Umatnya sebagai “rahmatan lil-alamin”, seperti yang digambarkan oleh Al-Qur’an: “dan tidaklah Kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai “rahmatan lil-alamin”. Pernyataan Ilahi itu sebenarnya adalah sebuah penyimpulan bahwa tidak satupun yang berkaitan dengan Rasulullah dan risalahnya kecuali menjadi bagian dari kasih sayang itu. Di antara sekian kerahmatan baginda Rasulullah itu adalah bahwa beliau hadir membawa sekaligus sebagai “nuur” (lentera) kehidupan. Kehadiran beliau memang dimaksudkan untuk memberikan penerangan di tengah kegelapan dunia (zhulumat) seperti yang disebutkan pada bagian lalu. Salah satu perwujudan nur atau cahaya itu adalah menghadirkan peta hidup (road map) kehidupan yang jelas. Peta kehidupan yang dihadirkan baginda Rasul ini begitu jelas, terang benderang, menerangi akal dan batin yang tidak mengalami polusi hawa nafsu yang jahat. Kehidupan itu adalah perjalanan (journey) atau safar dari titik poin yang telah ditetapkan (amran maqdhiyan) ke titik poin yang juga telah ditentukan. Walaupun titik-titik perjalanan dari mana dan kemana sudah jelas dan pasti, namun bagaimana menjalaninya yang kemudian penuh dengan lika liku dan ketidak menentuan. Kehidupan dunia ini penuh dengan ketidak pastian. Ketidak pastian (uncertainty) dunia itu menjadikan manusia pada umumnya mengalami kebingugan yang dalam (deep state of confusion), bahkan kejahilan yang tidak tertolerir. Prilaku manusia yang bingung dan jahil itulah yang menimbulkan berbagai destruksi (Al-fasad) atau kerusakan dalam berbagai manifestasinya. Akibatnya manusia yang seperti ini kehilangan kemanusiaan, bahkan berubah menjadi “bagaikan hewan bahkan jauh lebih jahat dari hewan dalam kesesatan” (Al-qur’an). Dalam dunia yang penuh gulita dan ketidak menentuan saat ini betapa banyak manusia yang terjatuh ke dalam kehinaan itu (asfala saafiliin). Mereka kemudian berjalan dalam hidup ini penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura pintar dalam kebodohan yang sangat. Pura-pura kaya dalam kemiskinan yang menyakitkan. Pura-pura bahagia dalam penderitaan yang tiada ujung. Adakah kebodohan yang lebih tinggi dari ketidak tahuan pencipta dan orientasi hidup? Mereka yang tidak mengenal pencipta sedang mengalami disorientasi yang paling mengerikan. Karena sedang terjadi self paradoks yang luar biasa. Haji katanya nurani itu tidak akan pernah mengingkari Penciptanya. Itu adalah fitrah. Maka ketika manusia tidak mengenal penciptanya maka di saat itu terjadi pengingkaran yang hebat. Pengingkaran inilah yang dikenal dengan kata “kufur”. Dan pengingkaran terbesar adalah mengingkari hari nurani itu. Disorientasi hidup manusia menjadi masalah terbesar juga ketika mereka gagal mengenal “jalan hidup” (shirat) yang benar (al-Mustaqim). Dan itu sederhana. Dari mana, di mana (apa dan bagaimana) dan kemana. Bisa dibayangkan betapa lelahnya kehidupan manusia yang tidak mengenal jalan hidup (orientasi) yang lurus itu. Bayangkan anda berjalan di sebuah gurun pasir yang luas. Anda ingin sampai ke sebuah tujuan. Tapi anda tidak saja bahwa anda tidak tahu arah jalannya. Tapi lebih dari itu, bahkan tak tahu ke mana tujuan perjalanan itu. Sungguh sangat melelahkan pastinya. Di sìnilah salah satu makna terbesar dari kata “rahmah” itu. Bagaimana Muhammad telah dihadirkan oleh sang Pencipta untuk memberikan GPS atau road map dari perjalanan hidup ini. Dari mana, di mana, apa/bagaimana, dan ke mana. Dan karenanya jika saja manusia sadar tentang siapa Muhammad dalam menyelamatkan manusia dari disorientasi kehidupan itu pastinya mereka akan mengapresiasi. Itulah alasan terpenting kenapa Umat ini mencintai Rasulnya melebihi siapa saja setelah Allah. Bahkan lebih mencintainya dari dirinya sendiri. NYC Subway, 21 Oktober 2022. (*)

FKM Akan Deklarasikan Anies Baswedan Capres

BY FNN Sab, 22 Oktober 2022 12:33:16 0

 Jakarta, FNN – Pada Jum’at, (21/10/2022) berlangsung acara FKM (Forum Kabah Membangun) yang merupakan bagian rangkaian pra deklarasi akhir Oktober ini di Jogjakarta. Acara yang berlangsung di Hotel Santika TMII Jakarta Timur itu, dibuka oleh Ketua FKM Drs. H. Habil Marati yang menyatakan, FKM wadah aktivis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang prihatin dan gelisah dengan kondisi PPP. Padahal PPP adalah partai lama yang disegani di era Orba jika dibandingkan sesama partai lama Golkar dan PDI yang lebih berhasil saat ini. PPP saat ini nomor buncit di parlemen dan nyaris tidak lolos Presidential Threshold (PT). “FKM akan berjuang agar PPP dapat besar kembali. FKM akan menggalang kekuatan untuk men-support figur Capres yang miliki kedekatan dengan umat dan konstituen PPP,” tegas Habil Marati. Habil Marati Ketua FKM akan mendeklrasikan Anies Baswedan sebagai Capres dengan Cawapresnya dari TNI. Menurut pengamat politik Rocky Gerung sebagai narsum, politik makin suram dengan tekanan ekonomi yang makin parah. “Pemerintah seperti hilang upaya dan kemampuannya,” ungkap Rocky Gerung. Rocky Gerung ragu pemerintah siap hadapi krisis. “Untuk Capres Anies yang baru dideklrasikan Partai Nasdem sangat mungkin diganggu dan akan terus dihambat karena Jokowi dan oligarkinya punya capres lain,” lanjutnya. Ridwan Saidi, tokoh senior yang juga menjadi narsum menyatakan, bahwa lebih utama benahi sistemnya dulu. “Harus ada perubahan total. Reformasi telah gagal,” ujarnya. Menurut Babe Ridwan, bila tidak ada pembenahan mendasar, pemilu tidak ada artinya. Sementara itu, Tb Massa Jafar menyatakan, pemilu nanti akan berlangsung sengit dan politik identitas bisa saja terjadi sebagai keniscayaaan politik. Diskusi berlangsung dinamis yang juga dihadiri beberapa tokoh antara lain,  Moh. Jumhur Hidayat (Ketum KSPSI), Hatta Taliwang (mantan anggota DPR), Syahrial Agamas, Prof Anwar Sanusi, Wahyuni Reffi, Umar Husin, Hersubeno Arief (wartawan senior FNN), Andrianto (Aktivis Pergerakan 98) dan puluhan peserta. (mth)

Hanya Salah Kirim Email, Mendagri Inggris Mundur, di Indonesia 134 Nyawa Melayang, Tak Ada yang Mundur

BY FNN Sab, 22 Oktober 2022 11:32:47 0

  MENTERI Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengundurkan diri pada Rabu (19/10/2022), hanya karena membagikan dokumen resmi dari surel pribadinya. Mengutip Antara, pengunduran diri Braverman yang dilakukan hanya 43 hari setelah dia ditunjuk oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss – yang akhirnya menyusul mengundurkan diri – semakin menunjukkan kekacauan politik yang mencengkeram Inggris. Dalam surat pengunduran dirinya kepada perdana menteri yang diunggah di Twitter, Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya. “Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan. Tapi, saya harus pergi,” katanya. Sebagai menteri dalam negeri, dia memegang standar tertinggi dan pengunduran diri adalah hal yang benar untuk dilakukan. “Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka,” ujar Braverman, melanjutkan. Namun, Braverman kemudian berkomentar mengenai pemerintahan Truss. “Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini,” kata Braverman. Entah ada hubungannya atau tidak dengan pernyataan Braverman ini, pada Kamis (20/10/2022), hanya enam minggu setelah menjabat, Perdana Menteri Inggris Liz Truss mengundurkan diri Pengumuman PM Inggris Liz Truss mundur terjadi setelah Menteri Keuangan barunya, Jeremy Hunt, membatalkan hampir semua agenda ekonomi yang dia usulkan. Langkah Hunt seharusnya menjadi dorongan untuk pertumbuhan, tetapi di sisi lain kebijakan itu menjadi deklarasi kegagalan politik Truss. Pada awal Oktober ini, pada Konferensi Partai Konservatif di Birmingham, Truss masih berusaha menggalang dukungan partai untuk pendekatan kontroversialnya dalam meningkatkan ekonomi Inggris. “Saya memiliki tiga prioritas untuk ekonomi: pertumbuhan, pertumbuhan, pertumbuhan,” katanya. Pemilihan Truss awalnya diharap menghadirkan perubahan dari era penuh gejolak mantan Perdana Menteri Boris Johnson. Itulah situasi politik di negeri Pangeran Charles III. Mungkinkah sikap seperti itu bisa terjadi di Indonesia? Berikut ini dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (21/10/2022). Halo halo, apa kabar Anda semua kembali berjumpa dengan saya Hersubeno Arief dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini ada breaking news, saya kira menarik ini, Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri karena salah kirim email. Itu urusan dinas tapi menggunakan email pribadi. Ini menurut saya kabar sangat-mengejutkan. Ini terjadi di Inggris, bukan di Indonesia. Tadinya saya berharap itu terjadi di Indonesia, ternyata bukan. Tapi, nggak lama setelah itu ternyata Perdana Menterinya berhenti juga, karena krisis ekonomi di Inggris dan memang mengerikan ini resesi di Inggris, banyak orang yang sudah tidak makan berhari-hari karena harus membayar biaya energi yang sangat tinggi dan sebagainya. Tapi, saya kira sebenarnya kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Inggris, bagaimana etika publik, itu yang saya kira sering bener kita bicarakan. Di Indonesia ini, ada sekarang seorang pejabat, meskipun dia bukan pejabat pemerintahan, tapi pejabat organisasi PSSI, yang dituntut mundur, disindir-sindir oleh Pak Mahfud, tetap juga nggak mundur. Gitu. Ya, itu yang selalu kita sebut bahwa kedudukan moral seorang pejabat publik itu sebetulnya menjadi tuntunan masyarakat, bukan elektabilitasnya tuh. Kan kalau kita anggap misalnya Perdana Menteri Inggris itu elektabilitasnya tinggi, dia tahu bahwa dia gagal untuk membuktikan janji-janjinya walaupun orang tahu itu karena krisis Eropa menyebabkan separuh dari atau bahkan lebih dari separuh penduduk Inggris kekurangan dana untuk membeli makanan. Jadi itu pertanggungjawaban dari seorang pemimpin. Juga sang menteri yang hanya salah mengirim email, memakai email pribadi untuk urusan publik, itu menyebabkan dia merasa malu. Jadi itu standar moralnya begitu kan. Apalagi kalau Indonesia dianggap sebagai bangsa yang bermoral, kenapa nggak pakai standarnya Inggris? Yang lebih berat ya standar negara-negara di Timur, Jepang misalnya, Korea Selatan. Kan kita juga sama-sama negara Timur yang standarnya lebih tinggi dari Barat, misalnya. Tapi, justru itu yang nggak terjadi karena feodalisme kita masih tinggi, karena arogansi di kita masih tinggi. Jadi, itu sebetulnya yang jadi sinyal, yang sering kali kita terangkan lewat FNN ini. Buat apa sih elektabilitas pejabat publik kalau etikabilitas itu nol? Kan itu intinya? Jadi, kita mau ajari bangsa ini sebetulnya dengan mencontoh bangsa lain, tapi nanti dibilang itu kan Barat. La justru Barat yang bermutu kalau begitu kan. Jadi, sinisme kita selalu pada mereka yang menganggap Timur itu beretika, ternyata enggak tuh. Ya, Ketua PSSI, bahkan Menpora, sebetulnya mundur saja. Kan ini semua peristiwa publik yang akan dicatat dalam sejarah. Justru kalau ketua PSSI mundur, maka selesailah problem etis kita. Mereka adalah contoh. Bahwa itu cuma jabatan, ngapain jabatan itu kemudian toh lima tahun lagi orang lupa siapa Menpora siapa ketua PSSI, tapi peristiwa Kanjuruhan itu akan diingat terus. Nah, kalau ada semacam satu radikal break di dalam mental pejabat-pejabat yang terkait dengan peristiwa itu, bukan terlibatlah, terkait dengan peristiwa itu, dan paket itu kemudian diingat oleh sejarah dan milenial 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi akan ingat, kok enggak ada ya pertanggungjawaban etis dari pemimpin terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi Kanjuruhan. Kan itu soalnya kan? Dan apalagi secara teknis ya sudahlah itu kita tutup saja Kanjuruhan. Ngapain itu yang dijadikan dasar untuk memanipulasi kejahatan kan? Jadi, hal-hal yang teknis macam itu yang orang anggap pemerintah kok seluruh kabinet ini atau sistem birokrasi Presiden Jokowi, tidak dituntun oleh yang kita sebut noblesse oblesse itu. Jadi, ketinggian moral itu kok hilang, padahal bangsa ini selalu dielu-elukan sebagai negara atau bangsa dengan moral standing yang kuat. Dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa menjawab dengan mudah, mengapa bangsa kita ini seperti jalan di tempat gitu, sementara bangsa-bangsa lain bergerak maju. Karena tadi itu, persoalan tadi. Kita sebenarnya tidak punya seperti yang digembar-gemborkan bahwa kita punya nilai-nilai adiluhung itu, itu hanya sekedar slogan saja, tapi realitasnya tidak. Nah itu istilah yang saya cari-cari dari beberapa bulan lalu, itu istilah noblesse oblesse itu sebenarnya adiluhung ternyata. Istilahnya bahkan lebih hebat dari istilah Barat, yaitu adiluhung. Dua kata yang menunjukkan bahwa betul himbauan moral itu atau dorongan moral itu, itu yang harusnya dilekatkan pada pejabat publik. Jadi, kelihatannya gagal. Dan, kalau kita lihat pembicaraan hari-hari ini, tetap politik itu bertambah tanpa ada dimensi moral tadi, dimensi keadiluhungan dari politik. Politik baru disebut politik kalau dimensi adiluhungnya itu ada pada para pemimpin. Kalau nggak, jadi dangkal kan? Memalsu di mana-mana, bohong di mana-mana, itu kan yang terjadi. Ya, kenapa mungkin orang bisa dengan mudah melihat gambarnya. Kenapa sih Bung Rocky dan kita di FNN selalu bicara soal etikabilitas. Etikabilitas itu yang pertama. Soalnya elektabilitas itu kan kita tahu, kita paham sekali bahwa elektabilitas itu juga manipulatif. Iya, betul. Kan yang disebut orang sekarang terpukau dengan elektabilitas. Kalau kita tanya dari mana kalian tahu elektabilitasnya, dari survei. Lah, surveinya sendiri tidak punya etika, ngapain dipercaya elektabilitas yang dibuat oleh surveiyor yang etikabilitasnya rendah. Pertanggungjawaban keuangan nggak pernah ada, dianggap dan publik padahal dana privat. Ini hal yang standar dalam politik. Nah, euforia politk kita hari ini adalah euforia material, bukan euforia spiritual. Padahal, konstitusi kita minta presiden untuk pertahankan status etis dari kedudukan dia sebagai Presiden. Dan di situ kita gugat. Jadi, kalau kita bilang 0% itu sebetulnya untuk mengembalikan etika politik. Dua puluh persen (20%) itu pengkhianatan etis dalam demokrasi. Tapi mungkin suatu waktu kita perlu semacam kesulitan luar biasa supaya bangsa ini belajar. Mudah-mudahan ekonomi betul-betul memburuk supaya kabinet belajar, mudah-mudahan ya kira-kira begitu, persaingan-persaingan ini saling membuka borok bahwa mereka yang sedang bersaing menuju RI 1 itu sebaiknya saling menghina, saling membuka borok bahwa ya itu dia juga pernah terlibat dalam kasus kok. Jadi, begitu sebetulnya. Kita ingin perkelahian ini sempurna, yang buruk itu dibuka, supaya yang tersisa nanti hanya yang baik bagi rakyat kan. Begitu cara kita melihat filter kompetisi politik.                                           Tapi saya kira tadi ya, soal pemburukan ekonomi, saya yakin Anda pasti akan kecewa, karena memang sebenarnya tanda-tanda semacam itu ada, karena misalnya Gubernur Bank Indonesia sudah menyatakan bahwa kuartal ketiga itu capital outflow itu akan keluar bahkan sangat tinggi. Dan tadi juga saya berbicara dengan ekonom Awalil, dia memprediksikan juga memang ini nanti rupiah kita bisa juga tembus sampai 20.000. Perkiraan dia mungkin kalau akhir tahun ini terlalu cepat, tapi pada kuartal kedua atau kuartal pertama itu akan terjadi. Tetapi, justru kalau di Indonesia itu yang terjadi bukan malah pemerintahan mundur, tapi itu yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menjustifikasi mengeluarkan Perppu untuk memperpanjang masa jabatan. Ya, itu nanti pasti plafon yang dibataskan pada APBN ini akan diterobos lagi,  walaupun enggak boleh lewat melampaui 3% segala macam, tapi kalau kita lihat misalnya bahasa tubuh Pak Jokowi, dia masih yakin bahwa Indonesia masih akan bertumbuh. Karena itu, kemarin pamer soal IKN diobral segala macam gitu. Dan, orang nggak ngerti bahwa ya mungkin sekali itu penting, tapi kan dulu proposal IKN itu dari Pak Jokowi untuk mengundang investor asing di dalam kondisi IKN itu akan dituntun oleh nama-nama besar, Raja Arab Saudi, Tony Blair. Nah, ketika mereka semua pergi dan kemudian ekonomi dunia itu betul-betul seringking, mengalami penyusutan luar biasa, apalagi yang ingin ditunggu oleh Pak Jokowi. Investor akan lari aja kan? Jadi, hal semacam itu, apalagi volatilitas rupiah kita semakin lama semakin tertekan dan ya satu waktu terpaksa BI mesti ikut apa yang dikehendaki oleh federal reserve, jadi suku bunga dinaikkan lalu mulai terjadi. Investor merasa mending gua tahan duit deh daripada investasi di Indonesia tuh. Demikian juga UMKM. UMKM juga merasa kalau suku bunga naik bagaimana mereka berupaya. Bunganya tinggi untuk pinjam. Jadi, keadaan itu memang real di kita tuh. Tapi, pemerintah selalu merasa ini mesti ada dewa penyelamat. Ya, siapa yang mau menyelamatkan. Poin kita selalu adalah ambisi politik akan dibatasi oleh APBN, tapi Presiden Jokowi mau langgar itu terus menerus. Sebelum terjadi hal-hal yang mendebarkan, sebetulnya arah ke itu sudah mulai terasa. Di mana-mana orang sudah mulai berkeluh kesah, dan tabungan habis, nggak ada lagi yang bisa dibelanjakan tuh, inflasi nggak bisa dikendalikan, dan BI tentu kita tahu rumusnya ya udah beli aja tuh sebanyak mungkin tuh valuta asing. Tapi seberapa kuat daya tahan itu. Jadi, sekali lagi, kalau nggak ada ketegangan politik mungkin lebih mudah mengatur ekonomi tersebut. Tapi, Ibu Sri Mulyani pasti menganggap bahwa proposal teknis dia mungkin bisa diterima oleh donor-donor luar negeri. Tetapi, kalau soal korupsi masih ada, bahkan soal BLT itu dikorupsi sampai tingkat desa kok. Nah, itu kan data yang ada di tempat-tempat di mana para investor berkumpul kan. Jadi, para investor dunia justru melihat Indonesia sedang terpuruk. Oleh karena itu, ya sudah, pura-pura beli, supaya harganya naik, padahal di bawah dia beli lagi pada harga yang paling rendah dari saham-saham yang sebetulnya sudah jadi sampah, tapi kan diulas-ulas terus seolah-olah itu bermutu. PSSI itu cuma satu contoh bagaimana moral pemimpin. Ini kan PSSI lembaga internasional yang harusnya FIFA mestinya puji PSSI kalau ketuanya mundur. Kan FIFA nggak bisa tekan. Jadi FIFA ini mau menunggu ini kematangan, kedewasaan kepemimpinan di PSSI itu bagaimana? Ya, yang terjadi malah mereka ngajak main bola itu katanya. Yang kemarin kata mereka itu permintaan dari FIFA, jadi bagaimana mungkin kita menolak kalau ada tamu minta. Kita berduka ya cukup berdoa, tapi tetap sekali-kali ada fun. Nah, menurut saya ini tidak ada sensitivitas sama sekali. Itu PSSI mesti baca juga, masa’ FIFA minta PSSI bubar, mesti diganti. Justru dengan FIFA bilang: mari kita main sama-sama, justru itu semacam teguran bahwa oke, Anda itu ada dalam sorotan masyarakat Indonesia tuh. Sebetulnya di lapangan tersebut lobi saja FIFA, oke minggu depan kami akan lakukan perubahan, akan ada pengunduran diri, resain segala macam, supaya FIFA pulang ke markasnya dengan lega hati kan. Kan dia juga merasa ngapain datang ke Indonesia dan tak menemukan semacam penyesalan dari pengurus PSSI. Yang ditunggu-tunggu itu sebetulnya, jangan dibalik-balik. FIFA yang minta main bola, ngapain main bola dalam keadaan orang masih berduka.  Dan lucu sekali ini penjelasan PSSI ketika ditanya oleh media “Bagaimana dengan rekomendasi dari TGIPF bahwa mereka diminta mengundurkan diri?” Karena bahasanya juga “mungkin”. TGIPF itu mendorong mereka untuk mundur, apalagi pemerintah. Karena itu dianggap nanti campur tangan, enggak boleh itu oleh FIFA. Tentu bahasa yang digunakan, selain seperti Pak Mahfud nyindir dengan standar moral, kemudian juga soal rekomendasi dan jawaban yang disampaikan oleh PSSI itu yang menurut saya sangat konyol “Itu kan cuma rekomendasi”. Gila bener ya. Jadi, nggak ada penghormatan pada lembaga yang dibuat oleh negara untuk menyelesaikan soal ini. Justru kalau dia bersifat rekomendasi itu adalah proposal moral paling tinggi itu. Kalau sampai teguran hukum itu orang malu dong. Harus dinyatakan mundur lu. Justru rekomendasi itu yang membuat orang yang sensor etiknya kuat oh ya saya ditegur ya memang saya salah tuh. Sama seperti Menteri Dalam Negeri Inggris yang cuma diberitakan sedikit dia sadar oh, iya, saya salah ya, itu untuk hal yang publik. Kan enggak ada orang yang minta Mendagri yang juga perempuan itu mundur. Tapi hati nuraninya bilang, my innercall minta saya untuk berhenti. Nah, kita tunggu innercall dari petinggi-petinggi PSSI. Seolah-olah enggak ada innercall, nggak ada panggilan dari dalam batin, jadi menganggap bahwa itu saya tidak bertanggung jawab, bukan kesalahan saya. Memang, itu bukan pertanggungjawaban hukum, orang minta pertanggung-jawaban etis, supaya orang merasa lega ada yang bertanggung jawab minimal. Kalau semua bilang ya itu bukan saya, berarti nggak ada yang bertanggung jawab dong. Jadi memimpin pertanggungjawaban secara etis itu yang ditunggu oleh publik, yang bagi bangsa yang adiluhung itu yang diutamakan sebetulnya. (sof/sws)  

LaNyalla: Yang Ada Saat Ini Bukan Pembangunan Indonesia, Tapi Pembangunan 'di' Indonesia

BY FNN Jum'at, 21 Oktober 2022 20:17:12 0

Malang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan jika pembangunan yang ada saat ini bukanlah pembangunan Indonesia, tetapi pembangunan di Indonesia.   Hal itu ditegaskan LaNyalla saat mengisi Kuliah Umum dengan tema Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan, di Politeknik Negeri Malang (Polinema), Jumat (21/10/2022).  Hadir dalam acara tersebut Direktur Politeknik Negeri Malang Supriatna Adhisuwignjo, ST, MT, para Wakil Direktur, Ketua Senat dan jajaran, para Dosen dan para mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Ketua KADIN Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto.   LaNyalla mengingatkan kembali pesan Presiden Soekarno di awal kemerdekaan mengenai bagaimana negara mengelola kekayaan Sumber Daya Alam. Menurutnya, Bung Karno pernah berujar, biarlah cadangan kekayaan alam di Indonesia dipendam terlebih dahulu, sambil menunggu putra-putri Indonesia mampu mengelola dengan keahliannya.  \"Artinya, konsepsi dasar pembangunan Indonesia memang seharusnya melibatkan putra-putri yang memiliki keterampilan dan skill untuk terlibat dalam pembangunan bangsanya. Itulah rumusan ideal yang seharusnya dijalankan,\" kata LaNyalla.  Ia menjelaskan, kepentingan nasional suatu negara, terutama dalam konteks ekonomi, adalah di atas segala-galanya. Hal itulah yang membuat para pendiri bangsa merancang sistem ekonomi Indonesia sebagai negara yang memiliki keunggulan komparatif, yang berbeda dengan sistem yang diterapkan di negara-negara Barat maupun di Timur.  \"Sistem ekonomi Indonesia dikenal dengan sistem ekonomi Pancasila. Yang secara hakikat, negara harus berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,\" ujarnya.   Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, ada tiga pilar utama yang menggerakkan roda perekonomian Indonesia, yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik nasional maupun asing.   \"Tentu dengan pembagian yang tegas, antara wilayah public goods, yang mutlak harus dikuasai negara dan wilayah commercial goods untuk swasta, serta irisan di antara keduanya yang menggabungkan kerja bersama. Sehingga terjadi proses usaha bersama,\" jelas LaNyalla.  Konsep itu tertuang dalam pasal 33 naskah asli UUD 1945 beserta Penjelasannya, sebelum konstitusi diubah total tahun 1999 hingga 2002 silam. Amandemen membuat nafas dan konsep perekonomian nasional kini lebih condong kepada sistem ekonomi liberal kapitalistik. Mekanisme ekonomi pun diserahkan kepada pasar.  \"Akibatnya, orang per orang pemilik modal semakin kaya, termasuk modal asing. Negara pun tak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam,\" papar LaNyalla.   Negara hanya berfungsi sebagai pemberi izin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing. Negara mengandalkan pajak dan royalti yang sangat kecil dari perusahaan tersebut.  \"Ini adalah konsep pertumbuhan ekonomi, di mana negara tak boleh terlibat dalam mekanisme pasar. Tentu sangat berbeda dengan konsep pemerataan ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa,\" bebernya.   Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP bukan pada pajak rakyat.  Mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu mencontohkan pembangunan smelter agar perusahaan tambang nikel tak mengekspor nikel mentah ke luar negeri. Menurutnya, yang membangun smelter adalah perusahaan Tiongkok, dengan memboyong tenaga kerja dari Tiongkok.  \"Jadi, kalau dikatakan Tesla telah sepakat membeli nikel olahan dari Indonesia, itu artinya Tesla membeli dari perusahaan Tiongkok itu, yang kebetulan mendapat ijin untuk menguras nikel yang ada di bumi Indonesia,\" jelas LaNyalla.   Sedangkan negara hanya mendapat pajak dari perusahaan. Lalu mendapat royalti yang sangat kecil dari nikel yang tambang, dan mendapat uang pungutan dari bea ekspor.  \"Inilah mengapa APBN Indonesia selalu minus. Sehingga harus ditutup dengan utang luar negeri yang bunganya sangat tinggi,\" ujar LaNyalla.  Padahal, kata LaNyalla, membangun Smelter hanya butuh biaya sekitar Rp10 triliun sampai Rp 20 triliun. Negara pasti mampu membangun sendiri, karena alokasi untuk membangun jalan tol, jembatan, bendungan di Kementerian PUPR ratusan triliun rupiah setiap tahun dari APBN.  \"Konsep dan sistem ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa bukan itu. Itulah mengapa saya menawarkan gagasan tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa ini. Dan, kita harus kembali kepada Pancasila,\" demikian LaNyalla. (mth/*)

Komnas HAM Belum Pernah Melakukan Penyelidikan Kasus KM 50

BY FNN Jum'at, 21 Oktober 2022 19:13:51 0

Jakarta, FNN – Pengacara senior Wirawan Adnan berpendapat bahwa Komnas HAM tak pernah melakukan penyelidikan kasus KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Apa yang dilakukan Komnas HAM hanyalah laporan pemantauan. Menurutnya, Komnas HAM bersifat enggan untuk menyelidiki kasus KM 50. Pendapatnya disampaikan dalam acara webinar, “Menggugat Peran Satgassus Merah Putih dalam Peristiwa Pembantaian 6 Pengawal HRS di KM 50” pada Kamis, 20 Oktober 2022. Sebelumnya, pada 7 Desember 2020 telah terjadi penembakan di Rest Area KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Kejadian ini menewaskan 6 anggota laskar FPI dan penembakan itu dilakukan oleh 3 anggota polisi, yaitu Briptu Fikri Ramadhan, Ipda Elwira Priadi, dan Ipda Yusmin Ohorella. Wirawan mengatakan, alasan Komnas HAM hanya melakukan pemantauan dan bukan penyelidikan adalah karena Komnas HAM hanya menggunakan wewenangnya sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. “Perannya Komnas HAM pada waktu itu adalah cerminan pemerintah yang unwilling. Itu memang tidak bersedia mengungkap. Nah selama ini, (dalam) pengamatan kami adalah bahwa Komnas HAM itu belum pernah melakukan apa yang disebut sebagai penyelidikan,” jelas Wirawan. Sekarang ini kepengurusan Komnas HAM sudah baru dan periodenya 2022 hingga 2027. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan penyelidikan serius dan jauh dari rasa enggan. “Kalo bisa terungkap kasus KM 50, juga akan mudah terungkap tentang ada Satgassus Merah Putih dan yang lainnya,” tegasnya. Diskusi webinar ini dihadiri oleh beberapa tokoh. Mulai dari Letjen Purn. Yayat Sudrajat (Mantan Sesmenko Polhukam), Heru Susetyo (Advokat HAM), Rizal Fadhillah (Pemerhati Kebangsaan), Aziz Yanuar (Pengacara), hingga Marwan Batubara (TP3). (Fer)

Presiden Berupaya “Bungkam” Stadion Kanjuruhan?

BY FNN Jum'at, 21 Oktober 2022 17:30:38 0

Bagi Devi, peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu adalah genosida. Menurutnya, ia nyaris tak mengenal jenazah anaknya karena tubuh kedua putrinya menghitam. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) STADION Kanjuruhan, Kabupaten Malang, akan diruntuhkan total setelah peristiwa penembakan gas air mata polisi pada Sabtu, 1 Oktober 2022, lalu yang menelan korban 134 penonton dari Aremania tewas. Keputusan itu disampaikan Presiden Joko Widodo setelah bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Istana Negara, pada Selasa, 18 Oktober 2022. Alasannya, supaya memenuhi standar FIFA. Keamanan di stadion tersebut dinilai tak layak, sehingga harus ada renovasi total yang dilakukan nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR). “Stadion Kanjuruhan di Malang akan kita runtuhkan. Kita bangun lagi sesuai standar FIFA. Kita jadikan contoh standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton dan pemain,” ujar Jokowi. “Lha koq stadionnya (benda mati) yang disalahkan, kan gas air mata polisi dan PSSI yang salah? Dari dulu ngeles dan mengelak berkilah terus, tidak berjiwa besar. Berjiwa kerdil?” begitu komentar netizen di grup WhatsApp. Padahal, Stadion Kanjuruhan tersebut menjadi “saksi bisu” yang jika diminta kesaksiannya terkait penembakan gas air mata polisi itu bisa “bicara” secara faktual tanpa rekayasa pihak tertentu yang ingin menutupi kejadiannya. Benar dengan apa yang ditulis wartawan senior Tjahja Gunawan. Penyelesaian peristiwa Kanjuruan itu dengan pendekatan “proyek”. Digusur dan diratakan, untuk kemudian dibangun kembali dengan dalih agar sesuai standar FIFA. Jika pada akhirnya Stadion Kanjuruhan yang diresmikan semasa Presiden Megawati Soekarnoputri pada 9 Juni 2004 (kini berusia 18 tahun) itu benar-benar digusur, sesuai perintah Presiden Jokowi, jelas ini adalah upaya legal menghilangkan atau merusak TKP atas “peristiwa kriminal”. Sehingga, tidak ada lagi “bukti” dan petunjuk terkait hilangnya nyawa 134 penonton Aremania itu. Padahal, meski “bisu”, Stadion Kanjuruhan masih bisa “bicara” sebagai saksi atas apa yang terjadi di dalamnya.  Stadion Kanjuruhan terletak di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, itu kapasitasnya 30.000 penonton. Stadion yang dibangun dengan biaya Rp 35 miliar ini menjadi markas Arema FC yang bermain di Liga 1 dan Persekam Metro FC yang bermain di Liga 3. Hapus CCTV Kabar mengejutkan datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang mengungkap berbagai temuan soal CCTV yang merekam peristiwa Stadion Kanjuruhanmenyusul tewasnya 134 penonton Aremania. Salah satunya adalah adanya rekaman CCTV selama 3 jam saat kejadian yang sudah dihapus. Rekaman yang dihapus yaitu setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022. Usai pertandingan yang berakhir dengan skor 3 : 2 untuk Persebaya, penonton turun ke stadion, dan rangkaian Baracuda melakukan evakuasi terhadap tim Persebaya. “Dapat terekam melalui CCTV yang berada di Lobby Utama dan Area Parkir,” demikian tertuang dalam dokumen TGIPF Kanjuruhan yang sudah dilaporkan kepada Presiden Jokowi pada 14 Oktober 2022. Rekaman CCTV tersebut mulai dari pukul 22.21.30 dapat merekam peristiwa dengan durasi selama 1 jam 21 menit. “Selanjutnya rekaman hilang (dihapus) selama 3 jam, 21 menit, 54 detik,” tulis dokumen TGIPF. Rekaman baru muncul kembali kemudian, selama 15 menit saja. Walhasil, hilangnya durasi rekaman CCTV ini menyulitkan atau menghambat tugas tim TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga, TGIPF melaporkan bahwa mereka sedang berupaya untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri. Mengapa rekaman selama 3 jam, 21 menit, 54 detik itu sampai “hilang” dan harus diminta ke Mabes Polri? Penghilangan (penghapusan) petunjuk rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan ini mengingatkan kembali “hilangnya” CCTV saat menjelang tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Belakangan terungkap di persidangan Ferdy Sambo, tim JPU menyebut, nama Tim CCTV yang menghapus CCTV di rumah dinas Duren Tiga, sama dengan Tim CCTV KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Tidak hanya itu. Penghilangan TKP KM 50 juga akan dilakukan atas Stadion Kanjuruhan. Konfirmasi soal ini sudah disampaikan Presiden Jokowi dengan alasan disesuaikan dengan standar FIFA. Pernyataan Presiden Jokowi tersebut mengarah adanya kesalahan konstruksi Stadion Kanjuruhan sebagai penyebab tewasnya korban penembakan gas air mata polisi. Jelas sekali, Jokowi terkesan “melindungi” kesalahan fatal polisi yang telah menembakkan gas air mata ke arah penonton di atas tribun. Padahal, TGIPF menyimpulkan bahwa gas air mata menjadi pemicu utama kepanikan penonton yang berujung meninggalnya 132 orang (kini 134 orang)! Jadi, bukan karena fasilitas stadion yang “tidak sesuai” standart FIFA. Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua TGIPF telah menegaskan peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antarsuporter! “Perlu saya tegaskan, tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antarsuporter. Sebab pada pertandingan itu suporter Persebaya tidak boleh ikut menonton,” tegas Mahfud MD.   Pernyataan Presiden Jokowi yang “menyalahkan” kondisi Stadion Kanjuruhan hingga menyebabkan tewasnya 134 korban Aremania karena saling berdesak-desakan itu, jelas kontroversi dengan fakta medis dan rekaman dalam video yang beredar. Untuk mencari penyebab sebenarnya atas meninggalkan dua putrinya, Devi Athok Yulfitri, warga Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, mengajukan otopsi ulang untuk dua putrinya yang meninggal saat peristiwa Kanjuruhan. Dua anak Devi yakni Natasya (16) dan Nayla (13) masuk dalam daftar korban tewas saat pertandingan Arema Vs Persebaya. Melansir Kompas.com, Ahad (16/10/2022, 14:34), Devi bersedia melakukan otopsi untuk kedua anaknya agar proses hukum atas tragedi tersebut segera terungkap. “Supaya menjadi terang, apa sebenarnya yang menyebabkan meninggalnya kedua anak saya dan 130 korban lain dalam tragedi itu,” ungkap Devi, saat ditemui, Sabtu (15/10/2022). Menurut Devi, ia sempat kecewa dengan pernyataan Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo yang menyebut gas air mata tak mematikan. Bagi Devi, peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu adalah genosida. Menurutnya, ia nyaris tak mengenal jenazah anaknya karena tubuh kedua putrinya menghitam. “Maka mari kita otopsi ulang korban. Lihat apa penyebab kematiannya. Ini karena saya melihat sendiri kedua anak saya, tubuhnya menghitam, keluar darah dari hidung, dan mengeluarkan busa. Bagi saya ini adalah genosida,” kata dia. Devi juga mengajak keluarga korban lain bersedia otopsi ulang agar penyebab tewasnya para korban segera diketahui. “Maka mari kita otopsi ulang korban. Lihat apa penyebab kematiannya,” ujar dia. Fakta medis tersebut jelas. Serbuk yang menyebar di udara yang ditembakkan polisi itulah sebagai penyebab mengapa mereka tewas. Bukan karena fasilitas stadion yang disebut-sebut belum berstandar FIFA. Masih kurang bukti? (*)

Kepada Ketua DPD RI, Wakil Bupati Malang Luruskan Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan

BY FNN Jum'at, 21 Oktober 2022 09:24:11 0

Malang, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendapatkan pelurusan isu-isu liar terkait jumlah korban tragedi Kanjuruhan, saat bertemu Wakil Bupati Malang, Drs Didik Gatot Subroto, SH, MH di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (20/10/2022).  Beberapa media asing dan media sosial menyebut jumlah korban jiwa pasca laga Arema FC vs Persebaya Surabaya pada 1-2 Oktober 2022 mencapai lebih dari 200 orang.  Disampaikan oleh Wakil Bupati Malang, bahwa jumlah korban jiwa yang benar adalah 133 orang.  \"Korban jiwa yang benar sampai update terakhir adalah 133 orang. Jadi kalau di luaran ada yang mengatakan jumlah meninggal lebih dari itu, dipastikan adalah tidak benar,\" ujar Didik.  Menurut Wabup, seandainya jumlah korban jiwa lebih dari yang sekarang, otomatis ada protes maupun komplain dari korban lainnya. Pasalnya ada bantuan dari beberapa pihak yang diterima oleh ahli waris.  \"Logikanya kalau yang meninggal lebih dari 200, pasti teriak. Karena ada bantuan atau tali asih, yang jika ditotal mencapai Rp 115 juta per kepala,\" katanya.  Bantuan tersebut, lanjut Wabup, berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah (meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu).  \"Belum lagi bantuan dari BAZNAS, Bank Jatim, owner Arema dan para anggota DPR dapil Malang,\" tambah Didik.  Dijelaskan juga oleh Didik bahwa biaya pengobatan dan perawatan para korban ditanggung oleh pemerintah daerah dan sudah ada instruksi dari Bupati.  \"Memang dari korban yang meninggal, jumlah terbanyak dari Kabupaten Malang. Disusul warga Kota Malang dan Kota Batu. Kami pemkab berkomitmen menanggung semua biaya perawatan para korban,\" tukas dia.  Ketua DPD RI mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Malang dalam tragedi Kanjuruhan. Dia menyampaikan rasa duka dan prihatin sekaligus berharap korban jiwa tidak bertambah lagi.  \"Saya berharap para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit segera sehat kembali. Kita apresiasi upaya keras Pemkab dalam hal ini,\" tukas LaNyalla. (mth/*)

Kasus Ginjal Anak, Ketua DPD RI Minta Kemenkes Buka Informasi yang Jelas

BY FNN Jum'at, 21 Oktober 2022 09:14:04 0

Surabaya, FNN – Fenomena kasus penyakit ginjal akut yang menjangkiti anak-anak di Indonesia mendapat perhatian serius Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. Sebab, selain masih simpang siurnya informasi, Kemenkes juga belum memberikan informasi yang jelas dan terbuka.  “Terutama menyusul ditariknya sejumlah obat sirup pada anak. Ini harus dijelaskan. Sebutkan daftar merk atau nama obatnya. Karena tidak semua masyarakat jeli melihat komposisi kandungan dalam obat. Jangan ada informasi yang masih kabur atau kurang jelas,” tukas LaNyalla di Surabaya, Kamis (20/10/2022).  Sebagai antisipasi, langkah Kemenkes meminta faskes dan yankes serta apotik menarik obat sirup dari peredaran sudah bagus. Tapi harus diiringi juga dengan informasi yang jelas, karena sebagian obat-obatan itu pasti masih ada di rumah kita masing-masing,” tuturnya.   Poinnya adalah komunikasi dan pesan harus jelas. Karena masyarakat adalah objek utama dari kebijakan itu. Sehingga mereka harus tahu produk apa saja yang ditarik.   Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, pemerintah dan Kemenkes tidak boleh memberikan informasi yang berubah-ubah dan membingungkan.  Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menginstruksikan kepada masyarakat agar tidak mengonsumsi obat sirup untuk sementara waktu, imbas dari adanya kasus gangguan ginjal akut misterius.  Kemenkes juga meminta tenaga kesehatan tidak meresepkan obat sirup kepada pasien, serta apotek agar tidak menjual obat sirup.  Instruksi itu tertuang dalam surat edaran Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) Pada Anak.  Adapun kasus gangguan ginjal akut (acute kidney injury atau AKI) misterius ini menyerang anak-anak. Kasus serupa terjadi di Gambia, dengan puluhan anak meninggal dunia usai mengonsumsi obat mengandung zat kimia berbahaya, etilen glikol.  Temuan senyawa etilen glikol itu terdapat pada beberapa obat batuk maupun parasetamol sirup. Etilen glikol merupakan salah satu dari tiga senyawa/zat kimia berbahaya yang ditemukan terkait kasus gangguan ginjal akut misterius tersebut.  Tiga zat kimia berbahaya yang dimaksud, yaitu etilen glikol/ethylene glycol (EG), dietilen glikol/diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE).  Kemenkes mencatat jumlah penderita gangguan ginjal akut misterius mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia hingga Selasa (18/10/2022).  Sebanyak 99 di antaranya meninggal dunia. Mayoritas pasien yang meninggal adalah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Angka kematian pasien yang dirawat di RSCM mencapai 65 persen. (mth/*)

Muhammad SAW: Sang Muatiara-04

BY FNN Kamis, 20 Oktober 2022 22:59:33 0

Dan, karenanya sebagai Umat yang menauladani beliau hendaknya kegelisahan dan keresahan itu ditumbuh suburkan di saat berbagai penyelewengan dan kezholiman merajalela. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DUNIA yang gelap saat ini biasa juga disebut dengan dunia yang tidak menentu (a world with uncertainty). Dunia yang seperti ini pastinya mengalami kebingungan yang dalam (deep confusion). Di era Rasulullah SAW dunia seperti ini disebut dengan dunia yang penuh kegelapan (zhulumat). Kata “ظلمات” (dzulumaatin, kegelapan) dalam bahasa Al-Quran tidak saja dimaknai sebagai situasi di mana cahaya atau sinar tidak ada (absen). Tapi juga menggambarkan situasi kekacauan (chaotic) yang menimbulkan keresahan, bahkan penderitaan. Kata ini pada dasarnya lebih identik dengan keadaan yang keluar dari batas-batas kewajaran. Keadaan yang melanggar batas-batas kewajaran (thabiat) dalam bahasa sehari-sehari disebut “kezholiman” (zhulm). Kezholiman dalam berbagai wujudnya inilah yang menjadi kegelapan dalam hidup manusia. Kezholiman dalam akidah (syirik), kezholiman dalam pendidikan (kebodohan), kezholiman dalam kehidupan sosial dan perekonomian (ketidak adilan sosial), kezholiman dalam perpolitikan (kediktatoran). Baik kediktatoran kasar maupun halus, termasuk kediktatoran yang diakui sebagai sebuah prilaku politik “diktator yang Konstitusional”. Mekah saat itu penuh dengan ragam kegelapan atau kezholiman ini. Situasi ini yang menjadikan Muhammad yang batinnya terpelihara dalam kefitrahan menjadi resah. Beliau kemudian tergerak untuk melakukan perubahan. Hanya saja ketika itu beliau dalam kesendirian. Perilaku zholim ketika itu seolah telah menjadi bagian dari alam (alami). Melakukan sesuatu yang melawan kezholiman justeru akan dianggap keanehan, bahkan pemberontakan. Muhammad SAW yang ketika itu sesungguhnya telah memasuki masa hidup profesional sebagai “menejer bisnis” atau CEO di masa kini. Beliau mengelolah perusahaan isterinya yang saat itu dikenal sebagai “businesswoman” yang sangat berhasil dan terhormat. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Namun kesibukan Muhammad sebagai CEO tidak menjadikannya lupa akan tanggung jawab sosialnya. Membawa perubahan, menghadirkan cahaya dalam kehidupan manusia. Dari hari ke hari beliau resah. Gelisah dengan berbagai penentangan terhadap fitrah manusia dan kehidupan. Beliau pun seringkali menjauhkan diri dari situasi yang demikian. Seolah ingin melepaskan keresahan dan kegelisahan itu. Beliaupun menghabiskan banyak waktu di dalam sebuah gua di atas sebuah gunung di luar kota. Inilah yang dikenal dalam sejarah dengan “takhannuts” dan gunungnya kemudian lebih dikenal dengan sebutan “jabal Nur”. Kata “takhannuts” dimaknai sebagai perenungan yang mendalam dalam kesendirian. Sebagian menyamakannya dengan kegiatan meditasi. Sebagian yang lain cenderung melihatnya mirip dengan kegiatan “nyepi” dalam tradisi Hindu. Tapi pastinya walau ada persamannya, kegiatan “takhannuts” ini memiliki makna substantial maupun tujuan yang berbeda yang bukan saatnya saya elaborasikan. Hal yang paling mendasar dari takhannuts ini adalah bahwa kegiatan ini terlahir dari kegelisahan dengan berbagai deviasi yang terjadi dalam masyarakat dan kehidupan manusia. Maka dengan sendirinya kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi dari berbagai masalah kehidupan itu. Harapan untuk menemukan solusi itulah yang sesungguhnya terpenuhi dengan diangkatnya secara formal baginda Muhammad menjadi RasulNya (bi’tsah) dengan diturunkannya tuntunan (wahyu) untuk solusi yang dimaksud. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada bagian dari tulisan ini adalah bahwa salah satu karakter dasar Muhammad adalah anti “kegelapan” (kezholiman, penyelewengan) dalam kehidupan manusia. Ada rasa kemarahan dan minimal keresahan, kegelisahan dengan berbagai penyelewengan yang terjadi di sekitarnya. Dan, karenanya sebagai Umat yang menauladani beliau hendaknya kegelisahan dan keresahan itu ditumbuh suburkan di saat berbagai penyelewengan dan kezholiman merajalela. Jangan sampai di satu sisi Umat ini mengaku pengikut Muhammad tapi pada saat yang sama membiarkan kezholiman itu tumbuh subur. Lebih jahat tentunya ketika ada di kalangan Umat ini menjadi kolaborator kezholiman. Bahkan menjadi pelakuka kezholiman… wal’iyadzu billah! NYC Subway, 20 Oktober 2022. (*)

Firli Bahuri, Anies Baswedan dan Kegilaan Adam Wahab

BY FNN Kamis, 20 Oktober 2022 22:29:40 0

Dalam hal percakapan singkat Adam Wahab dan Firli, Adam begitu cerdik menanyakan isu penangkapan Anies Baswedan, sehingga langsung direspon cepat oleh Firli Bahuri. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle PEMBICARAN Adam Wahab dan Firli Bahuri, Ketua KPK, jadi perbincangan para aktivis yang kemarin hadir pada pemakaman almarhumah Intan, istri Teguh Santosa, pemimpin media online RMOL. Adam adalah pegiat medsos, mantan petinggi Kantor Staf Presiden (KSP) di era Luhut Binsar Panjaitan dan Teten Masduki, serta saat ini Ketua Alumni Institut Teknologi Bandung. Pembicaraan ini diungkap pula oleh Adam dalam akun Twitter dia, @DonAdam, sebagai berikut: “Ketemu Pak Firli dipemakaman istri sahabat. + Masih ingat saya Pak, ketika lebaran lalu sy ke rumah? - Iya ingat² + Kapan Anies ditangkap Pak? - Wah, ternyata banyak ya yg pengen Anies ditangkap? + Iya Pak, tapi tangkap Kaesang dulu. Lalu dia bergegas ninggalin sy. Salah sy apa?” (https://twitter.com/DonAdam68/status/1582879467311362048?t=nKIgOy0J4PpHlw2q91J6_Q&s=08) Pembicaraan itu memuat soal penangkapan Anies Rasyid Baswedan, yang isunya di publik cukup menguat, khususnya sebelum pencapresan Anies oleh partai Nasdem beberapa waktu lalu. Analisa politik yang dipahami pengamat, percepatan pencapresan itu, yang awalnya akan dilakukan pada November nanti, karena isunya tepat hari Selasa, sehari setelah pencapresan itu, adalah tanggal/hari penetapan Anies sebagai tersangka. Nasdem atau Surya Paloh melakukan langkah \"pre-emptive\", melakukan upaya \"perlindungan\". Langkah KPK ini dikaitkan dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Andi Arief, Partai Demokrat, beberapa waktu lalu, yang kedua mereka membuat pembicaraan pentersangkaan Anies oleh Jokowi ataupun penangkapannya menjadi tersebar luas. Pembicaraan juga bergeser ke mana-mana, bahwa Anies tidak dikehendaki oligarki untuk maju sebagai kontestan capres ke depan. Di sini orang-orang pro Anies, khususnya ummat Islam yang dahulunya banyak pendukung Prabowo ketika pilpres 2014 dan 2019, juga dikabarkan banyak mulai mendaftar sebagai anggota Nasdem. Begitu juga muncul isu kekesalan sebagian umat Islam bahwa PKS seharusnya sebagai oposisi dan pro Islam lebih bertanggung jawab menyelamatkan Anies ketimbang Nasdem. KPK sendiri menyatakan bahwa pentersangkaan Anies tidak ada urusan politik, melainkan semata-mata karena urusan hukum. Professor Romli Atmasasmita, koruptor yang pernah di penjara dua tahun, menjadi saksi ahli yang memberatkan Anies. Dia menyebutkan bahwa Anies memang mempunyai unsur (mensrea) diduga melakukan tindakan pidana (lihat Tempo, 4/0/22). Dr. Ahmad Yani, praktisi hukum yang juga Ketua Partai Masyumi, yang mem-briefing saya tentang bagaimana KPK bisa mentersangkakan seseorang itu, menurut KUHAP menyatakan bahwa memang KPK bisa saja mentersangkakan Anies. Merujuk KUHAP, ada 5 unsur terkait hukum yang dua unsur terpenuhi bisa membawa Anies ke persidangan. Kelima unsur tersebut yakni adanya surat-surat, adanya saksi, adanya keterangan ahli, adanya petunjuk dan adanya pengakuan/keterangan tersangka. Pembuktian lebih lanjut dapat dilakukan kemudian di persidangan. Namun, Yani mengatakan bahwa secara prioritas, kasus Anies ini jauh di bawah urusan skandal Kaesang Pangarep, anak Joko Widodo, yang pernah dilaporkan Ubaidillah Badrun; urusan RS Sumber Waras dan \"tanah Cengkareng\" yang terkait Ahok; kasus suap perijinan Meikarta dan kasus Bansos, yang masih harus dikembangkan; ataupun suap E-KTP yang terungkap di persidangan Setya Novanto di mana dinyatakan Ganjar Pranowo dan anggota komisi 2 DPR lainnya terlibat, untuk disidik lebih dalam, jika KPK memang mau. Urusan Anies, jika dipaksakan menjadi prioritas KPK, maka memang terkesan KPK melakukan tebang pilih pada penanganan kasus-kasus yang ada, yang disesuaikan dengan agenda politik nasional. Terutama mengingat belum ada indikasi Anies Baswedan secara nyata merugikan negara pada kasus E-Formula, jika kita tidak ingin mengatakan Indonesia harusnya bangga dengan event tersebut. Dalam hal percakapan singkat Adam Wahab dan Firli, Adam begitu cerdik menanyakan isu penangkapan Anies Baswedan, sehingga langsung direspon cepat oleh Firli Bahuri. Adam mampu mengungkapkan tingginya isu penangkapan Anies ini ke dunia medsos. Sekarang menjadi terang bagi kita semua bahwa Anies benar-benar sedang ditarget KPK. Pernyataan Adam berikutnya rada gila, \"...tangkap Kaesang dulu\". Di sini Adam tepat menunjukkan bahwa kasus Anies ini harusnya bukan prioritas KPK. (*)

Ganjar Siap Nyapres, Rocky Gerung: Lebih Baik Menantang Sekarang Daripada Dipermalukan Nanti

BY FNN Kamis, 20 Oktober 2022 21:39:42 0

PERTEMUAN Istana Batu Tulis antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri membuahkan hasil. Tampaknya Jokowi dengan Megawati sudah ada “kompromi” politik terkait dengan soal Capres yang bakal diajukan PDIP. Ini tampak dari internal PDIPusai Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden (Capres). Para elit partai banteng sejauh ini masih tetap tenang. Sikap Ganjar itu juga dinilai tak melewati batasan. Dalam pernyataannya, Ganjar memang mengaku bersedia menjadi calon RI-1. Namun, hanya jika partainya berkenan mengusung dia. \"Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap,” kata Ganjar dalam wawancara yang diunggah kanal YouTube BeritaSatu, Selasa (18/10/2022). “Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik, menurut saya, semua orang mesti siap soal itu,” tuturnya, seperti dilansir berbagai media. Meski begitu, Ganjar mengatakan bahwa dirinya menghormati etika politik di internal PDIP. Bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu kini tengah membangun relasi dengan sejumlah partai politik untuk pemilu. Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto sendiri kini juga tampak “bijak” dengan tidak lagi bernada menyindir seperti sebelumnya jika Ganjar bicara terkait Capres. Menurut Hasto, pernyataan Ganjar masih dalam batas wajar. Sebab, meski mengaku siap maju sebagai capres, Ganjar juga mengatakan bahwa penting untuk mengikuti mekanisme partai terkait pencapresan. “Pak Ganjar kan bicara kalau ditugaskan. Ya kalau,” katanya. “Dalam konteks seperti ini, kita kan berbicara bahwa skala prioritas saat ini semua kader partai turun ke bawah untuk mengejar prestasi yang setinggi-tingginya di tengah rakyat,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022). Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat apa yang terjadi di PDIP itu? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Presiden Akal Sehat Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis, 20 Oktober 2022.   Halo halo, apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya di Rocky Gerung Official. Ini ketemu di hari Kamis, 20 Oktober dengan tetap seperti biasa mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tensi politik di Jakarta khususnya, terus semakin memanas ya Bung Rocky. Dan ini akan terus panas kayaknya sampai kemudian apakah Pilpres 2024 nanti berlanjut atau tidak, itu akan terus panas. Itu sudah bisa kita prediksi dari sekarang Bung Rocky. Iya, ini kita rekaman pagi ini, karena saya juga perubahan buat kasih kuliah umum nanti di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya diundang buat membahas hal yang kita bahas setiap hari. Jadi, FNN menjadi semacam referensi semua Universitas, karena saya selalu diminta untuk coba diterangkan bebih detail dong, jangan ada yang sembunyikan di FNN. Jadi, kampus selalu minta begitu. Kita bisa pakai bahasa yang lebih tertib di kampus. Tapi mereka tahu bahwa iya, tapi kita dapat sensasinya dari FNN karena itu kita undang Pak Rocky. Kira-kira begitu. Saya sudah lima kampus bolak-balik nih. Ada orang yang menghitung, selama 2 bulan ini kira-kira sudah 60 kampus. Jadi, saya anggap ya sudahlah itu bagian dari upaya kita untuk menerbitkan kembali akal sehat. Kembali kepada politik yang hari-hari ini terlihat bahwa Ganjar Pranowo akhirnya nekat melawan. Tetapi, Ganjar itu enggak mungkin berani melawan kalau Kakak Pembina enggak bilang lawan. Oke. Saya lagi penasaran dengan Ganjar. Dari kemarin saya tanya apakah ini hasil pertemuan di Batu Tulis, kemudian ada komitmen antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega untuk dukung Ganjar. Padahal, orang pasti menduga pasti bukan soal Ganjar, yang dibicarakan pasti soal Puan. Tetapi, kan Pak Jokowi memberi sinyal bahwa oh, PDIP belum memberikan calon. Nah, tiba-tiba kok gerakannya Ganjar meningkat. Iya, artinya saya kira Pak Jokowi putuskan sudah Ganjar saja deh, apapun risikonya. Tetapi, Ibu Mega kemudian harus kita ingatkan bahwa Ibu Mega sangat disiplin. Kemarin, Ibu Mega meminta Pak Jokowi untuk memecat menteri-menteri Nasdem karena dianggap indisipliner. Kan kira-kira begitu. Yang kita bayangkan pertemuan dengan Pak Jokowi pasti soal ketaatan bernegara. Kan Nasdem nggak mendukung presiden dan Anies Baswedan tidak didukung oleh Presiden Jokowi, maka memang layak itu diberhentikan. Bagus juga Bu Mega berpikir begitu supaya bersih dong. Kalau beroposisi ya jangan ada di kabinet. Kira-kira itu pesan buat Pak Surya Paloh kan melalui tekanan pada Pak Jokowi. Dan mungkin Pak Jokowi mempertimbangkan itu. Oke, akan ada reshuffle. Kira-kira begitu kan? Kan yang normal begitu, pasti di-reshuffle dong. Nggak mungkin Pak Jokowi nggak reshuffle. Tetapi, dengan prinsip yang sama, kita minta juga pada Ibu Mega tuh. Kalau Nasdem ditendang karena indisipliner, ya Ganjar juga harus ditendang kan? Kan dia indisipliner juga di PDIP. Kan FNN cuma mau lihat yang masuk akal supaya Ibu Mega konsisten dong. Orang yang indisipliner ya dikeluarin dari partai, jangan sekedar meminta Nasdem dikeluarin dari kabinet karena indisipliner. Itu saya kira. Dan, kita tahu Ibu Mega selalu tegak lurus dengan prinsipnya. Mudah-mudahan Ganjar dikeluarin dulu dari PDIP, baru Pak Jokowi bilang oke karena Ibu Mega sudah konsisten maka saya akan keluarkan Nasdem dari kabinet. Kira-kira begitu. Dan sebetulnya tanpa diminta pun sinyal itu sudah disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristyanto. Dia mengingatkan bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran disiplin partai, terutama berkaitan dengan pencalonan Presiden, termasuk dia sendiri, bisa dipecat. Dia juga mengingatkan Rudi Hadiat, mantan Walikota Surakarta, yang wakilnya Pak Jokowi, dan sekarang menjadi pendukung Ganjar Pranowo. Ya, saya kalau Hasto yang ngomong, saya juga anggap dia suka mendua kan. Sangat mungkin juga pikiran Hasto itu mendorong Ganjar dipecat agar Ganjar nyalonin diri tidak melalui PDIP, sementara PDIP pasang Puan Maharani. Kan banyak juga brutus di PDIP dan saya mencoba membaca itu karena tidak mungkin Hasto terlalu banyak bicara kalau dia sendiri nggak punya agenda yang mungkin juga menyelinapkan agenda lain di situ. Tetapi, sudahlah, itu kita hanya bisa melihat dari luar, soal-soal dalam PDIP. Yang kita tuntut adalah kepastian dari PDIP soal Ganjar. Dan, Ganjar merasa ya karena nggak ada kepastian ya dia nyapres aja sendiri. Nah, kalau itu kita dukung. Kita dukung Ganjar nyapres dan kita dukung Ibu Mega memecat Ganjar. Supaya fair itu, supaya terlihat keseimbangan atau kesetaraan moral di dalam politik Indonesia. Dan kita dukung juga Mbak Puan untuk nyapres. Ya, pasti kita dukung. Bukan berarti kita dukung suara perpecahan di PDIP. Secara normatif kan Ibu Puan musti nyapres. Ibu Mega menganggap bahwa lebih baik malu, nggak punya capres atau capresnya kurang elektabilitasnya daripada capres yang indisipliner. Kan begitu. Karena orang akan merasa kalau Ganjar tetap mencalonkan sendiri dan Ibu Mega tidak pecat itu artinya Ibu Mega tidak konsisten dengan pikirannya tuh. Masa orang yang sudah indisipliner masih dipelihara tuh. Lalu jadi presiden nanti juga indisipliner terhadap kepemimpinan Ibu Mega. Begitu. Kita hanya mengingatkan soal kelurusan etika atau kelurusan value pada Ibu Mega. Iya, kalkulasinya seperti apa ya ketika Ganjar Pranowo dan Kakak Pembina ini kemudian berani memutuskan akhirnya speak up, gitulah, bicara pada publik, siap. Artinya, sinyal pertama tentu kepada PDIP kan? Baru kemudian pada publik Indonesia. Ya, pasti Ganjar juga hitung itu. Lebih baik menantang sekarang daripada dipermalukan nanti kan. Jadi, Ganjar pasang posisi sekarang karena posisi dia sudah di-backup oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitu kan. Kalkulasi orang sudah pasti, kalau Ganjar maju, Puan maju, past PDIP terbelah suaranya. Siapa yang diuntungkan? Pasti Pak Prabowo-lah yang diuntungkan karena berhadapan dengan suara yang terpecah. Jadi, kelihatannya juga Pak Jokowi mengambil risiko bahwa ya kalau Ganjar dikalahkan, masih ada Pak Prabowo yang memang lebih setia pada Pak Jokowi sebetulnya dibandingkan dengan Ganjar yang sekedar petugasnya, petugas partai. Kan Ganjar petugas-petugasnya kan? Pak Jokowi kan petugas partai. Ganjar petugasnya Pak Jokowi. Jadi Ganjar petugas dari petugas. Gitu. Nah, itu pasti orang menganggap bahwa ya sudahlah segera secara leadership ya lebih baik Pak Prabowo, kira-kira begitu. Saya membayangkan analisis di atas kertas. Tapi mari kita kalkulasi Ganjar, kalau kemudian dia nekat untuk mencalonkan diri tanpa dukungan dari PDIP, karena walaupun sebenarnya selama ini dia mungkin cukup pede karena ditopang oleh hasil-hasil survei yang kita sendiri kalau soal hasil surevei kan tidak terlalu percaya dengan hasil survei. Itu hitungannya nanti kalau misalnya Nasdem ditekan untuk mundur dan Nasdem tahu konsekuensinya, apakah Nasdem akan bilang oke jangan mundurin kami, tapi kami akan beralih ke Ganjar. Kan Ganjar juga ada di dalam tiga nama yang disebut Nasdem kan? Jadi, memang Anies Baswedan itu belum karena tadi, di belakang Anies kan ada kekuatan yang masih bersaing, figur Pak SBY terlalu kuat dibandingkan dengan Surya Paloh, figur Ibu Mega juga terlalu kuat dibandingkan dengan Pak Jokowi terhadap Ganjar. Jadi, perpecahan di dalam partai itu memang pasti terjadi. PDIP akan pecah karena ada Puan dan ada Ganjar. Demikian juga Nasdem pasti akan pecah karena di dalamnya juga ada Ganjar dan Anies yang sudah disebutkan. Dan masih ada Pak Andika tuh. Kan belum disebutkan oleh Pak Surya Paloh bahwa mereka sudah tidak lagi memperhitungkan Ganjar dan Anies. Jadi, sangat mungkin juga karena tekanan komorbidnya tinggi, tiba-tiba Surya Paloh bilang, oke kalau begitu ya sudah. Karena Anies juga belum dapat sinyal dari Demokrat dan PKS, ya sudah, mending Ganjar saja yang sudah ketahuan itu didukung oleh Pak Jokowi. Jadi, sekali lagi, di Indonesia itu terhalang sebetulnya moralnya karena harus mengakali 20% itu. Itu sebetulnya. Pokoknya di situ tuh. Binatang atau setan gentayangan itu yang 20% itu, yang membayangi mereka tapi mereka tidak bisa keluar dari bayang-bayang setan 20%. Iya, bukankah itu memang penghalang atau rintangan yang memang sengaja mereka buat sejak awal dengan sadar. Iya, mereka buat dengan sadar, tapi kemudian mereka terjebak sendiri di situ. Itu soalnya. Mereka nggak pernah membayangkan bahwa akan ada kerumitan semacam ini sehingga mereka enggak pernah membayangkan bahwa Ibu Mega akan bersikeras untuk mencalonkan dari dalam PDIP. Jadi, soal-soal semacam ini yang dari awal kita sudah tahu ini komplikasinya panjang. Nah, ini bagian sebetulnya yang kita tagih kepada presiden. Presiden sebetulnya tidak mengajarkan etika politik. Dia justru menjebakkan partai-partai ini dalam persaingan antara iblis. Iblis maksudnya kejahatan. Iblis nggak terlibat, tapi iblis merasa namanya dicabut setiap kali ada kejahatan iblis disebut tuh. Kita balik lagi. Anda yakin bahwa kali ini Ganjar tidak akan muter balik lagi. Ini sekarang dalam posisi dia tahu bahwa risiko yang dia akan hadapi dengan dia menyatakan itu. Iya, saya kira itu. Karena pasti sudah bicara dengan Pak Jokowi dan saya kira Pak Jokowi bagus, putuskan saja bahwa saya dukung Ganjar. Nggak usah pilih-pilih lagi kan. Toh, kalau Ganjar enggak jadi, masih ada Prabowo yang bisa diandalkan kembali Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi sangat paham itu. Kan beliau sudah 7 tahun memerintah. Dia tahulah bahasa tubuh manusia. Dan segitu saya kasih jempol pada Pak Jokowi dalam soal politicking. Itu kira-kira. Dan itu sebetulnya terpaksa Pak Jokowi mesti politicking karena dia nggak dapat jaminan melalui apa yang dia lakukan dalam kepemimpinan dia. Dia nggak dapet jaminan bahwa infrastruktur dia mesti akan diteruskan oleh orang lain, selain Ganjar atau Prabowo yang sudah berjanji. Dia enggak dapat jaminan bahwa hutan-hutan dia itu akan dilunasi oleh orang lain, selain yang udah berjanji. Anies mungkin merasa ngapain saya lunasi hutang Pak Jokowi. Anies bisa ikut pola Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, yang menganggap bahwa ini hutang yang disebabkan oleh ketamakan. Jadi kami nggak mau bayar tuh. Kasus semacam ini tentu dipertimbangkan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi ingin dikenang sebagai orang yang berhasil dalam kepemimpinannya itu. Jadi, saya kira Pak Jokowi itu saja obsesinya. Paling nggak IKN diteruskan, paling nggak infrastruktur jangan dibatalkan, paling enggak hutang-hutang itu dilunasi, baru Pak Jokowi lega. Kelegaan itu yang memungkinkan Pak Jokowi berpikir untuk membangun dinasti politik baru melalui anak-anak beliau yang sekarang berkiprah dalam politik. Kemudian yang untuk nasionalnya karena mereka belum siap dan Pak Jokowi melihat opsi yang paling memungkinkan sekarang ini yang dibawah kendali dia adalah Pak Ganjar Pranowo ya. Sementara kalau Pak Prabowo itu opsi yang lain, tapi tetap terbuka kemungkinan juga semacam itu. Ya. Jadi sebetulnya aman bagi Pak Jokowi karena ada dua kandidat yang saya kira enggak akan berkhianat kepada Pak Jokowi kan. Pak Prabowo kan orang yang tahu etika politik. Demikian juga Ganjar, ya jelas, Ganjar itu diasuh langsung untuk jadi bumper Jokowi terhadap Megawati. Jadi, semua itu, ini kita analisis dari segi yang biasa disebut deskriptif politik, bukan normatif ya. Kalau kita pakai normatif, semua ini kacau, semua ini syaitoniah wataknya. Tetapi, kita mau lihat sebetulnya sampai di mana sih kemampuan manuver dari tokoh-tokoh ini kan dalam konteks ekonomi yang memburuk, investor yang kabur karena suku bunga bakal dinaikkan. Sektor riil yang akhirnya berantakan, daya beli konsumen yang akhirnya disembunyikan uangnya di bawah bantal karena menganggap nggak ada bahaya ekonomi di depan. Jadi krisis ekonomi politik yang akan menguji justru permainan di antara tokoh-tokoh ini. Tetapi, saya kira kalau kita kembali lagi ke soal kalkulasinya PDIP, enggak semudah yang kita bayangkan bahwa Ibu Megawati itu akan menyerahkan tiket kepada Ganjar ya, karena ini berkaitan tentu saja dengan masa depan PDIP dan masa depan, terutama trah Soekarno. Ya, itu yang saya bayangkan. Setiap malam Ibu Mega pasti gelisah, ini bagaimana partai kalau dia tinggalkan. itu konsekuensi dari kaderisasi yang macet kan. Kan berkali-kali FNN terangkan bahwa kesiapan kader PDIP itu tidak maksimal tuh. Karena yang disebut Soekarnonisme itu sekadar slogan. Mungkin cuma Ibu Mega memegang Soekarnoisme. Yang lain kan menganggap bahwa ya mumpungisme yang lebih penting atau kapitalisme lebih penting. Padahal Bung Karno nggak suka kapitalisme. Tapi di PDIP justru yang mempromosikan hal-hal yang bersifat liberal. Itu bertentangan sebetulnya kan? Dan jauh betul jarak antara pikiran sosialis Bung Karno dan cara berpikir PDIP tentang ekonomi. Bahkan PKS itu lebih Soekarnois dalam soal ekonomi karena langsung kemakmuran dan keadilan. Itu sebetulnya. Jadi kita mau membandingkan krisis politik PDIP itu, satu ada krisis kader, dua ada krisis ideologi. Bung Karno mengajarkan hal-hal yang betul-betul menyangkut hak rakyat kecil, PDIP justru meninggalkan itu dengan mem-backup oligarki itu atau minta di-backup oligarki. (sof/sws)

Demo Tolak Kenaikan BBM di Patung Kuda: Pengamanan Beton 3 Lapis Dipasang

BY FNN Kamis, 20 Oktober 2022 16:58:42 0

Jakarta, FNN – Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan mahasiswa menggelar demo pada Kamis (20/10/2022) di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo ini dikawal dengan pengamanan yang cukup ketat. Demo dimulai pukul 13.30 WIB dan diperkirakan ada sekitar 1.000 orang yang hadir dalam demo ini. Tapi, sampai demo dimulai, massa mahasiswa belum juga muncul. Peserta demo, Ajat mengaku ada beberapa aliansi buruh yang ikut dalam demo ini. “Seribu orang paling. Ada dari beberapa aliansi. Tapi, atas nama GEBRAK,” kata Ajat. Untuk mengamankan demo ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, menurunkan 2.800 personel dan disebar di beberapa titik. “Sebanyak 2.800 personel gabungan TNI, Polri, dan Pemda,” jelas Komarudin. Terlihat di lokasi demo ada 3 lapis beton dan 2 lapis kawat berduri dipasang. Akibatnya jalan Merdeka Barat ditutup dan dialihkan. Berdasarkan spanduk demo. Tuntutan dalam demo ini terdiri dari pencabutan UU Cipta Kerja, pembatalan revisi UU P3, dan RKUHP. Pembatalan revisi UU Sisdiknas, setop tindakan represifitas aparat terhadap warga sipil, serta wujudkan reforma agraria. (Fer)

Aktualisasi Resolusi Jihad Masa Kini

BY FNN Kamis, 20 Oktober 2022 13:47:45 0

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Presidential Threshold 20% telah menyimpang dari konstitusi. Begitu pula penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk masa dua tahun. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta DI mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 ialah seruan KH Hasyim Asy’ari kepada para ulama dan santri pondok pesantren di berbagai penjuru Indonesia untuk membulatkan tekad melakukan jihad membela tanah air melawan penjajah yang berpuncak pada pertempuran 10 November 1945 di Kota Surabaya. Munculnya resolusi jihad tidak dapat dipisahkan dari peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya. Setelah kemenangan Tentara Sekutu atas Jepang yang ditandai dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat pada 14 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan secara de facto pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari berikutnya, Indonesia menetapkan Undang-Undang dan Pemerintahan Indonesia serta Lembaga Legislatif (PPKI), sehingga dinyatakan merdeka secara de jure. Pendaratan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) di Indonesia memicu kemarahan rakyat Indonesia yang tak rela untuk dijajah kembali oleh Belanda. Saat itu Indonesia tengah mempertahankan kemerdekaan dari tekanan penjajah. Beragam upaya dan provokasi dilakukan dalam menggoyahkan kemerdekaan Indonesia. Kondisi yang kian memanas mendorong Presiden Soekarno untuk berkonsultasi kepada KH Hasyim Asy’ari yang mempunyai pengaruh di hadapan para ulama. Melalui utusannya, Presiden Soekarno menanyakan hukum mempertahankan kemerdekaan. KH Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa umat Islam harus melakukan pembelaan terhadap tanah air dari ancaman asing. Pada tanggal 21-22 Oktober 1945 KH Hasyim Asy’ari berinsiatif melakukan rapat konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura di Bubutan, Surabaya. Lahirlah keputusan bernama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad menyatakan perjuangan untuk merdeka adalah perang suci (jihad). Resolusi tersebut ditetapkan sebagai persiapan rakyat menolak pendudukan kembali Belanda yang tergabung dalam NICA. Pemerintah Republik Indonesia pun menyebarkan Resolusi Jihad melalui surat kabar pada 26 Oktober 1945. Berikut isi teks asli fatwa resolusi. Bismillahirrochmanir Rochim Resoloesi: Rapat besar wakil-wakil daerah (Konsoel2) Perhimpoenan Nahdlatoel Oelama seloeroeh Djawa-Madoera pada tanggal 21-22 October 1945 di Soerabaja. Mendengar: Bahwa di tiap-tiap Daerah di seloeroeh Djawa-Madoera ternjata betapa besarnja hasrat Oemmat Islam dan ‘Alim Oelama di tempatnja masing-masing oentoek mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAOELATAN NEGARA REPOEBLIK INDONESIA MERDEKA. Menimbang: a. Bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menurut hoekoem Agama Islam, termasoek sebagai satoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam. b. Bahwa di Indonesia ini warga negaranja adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam. Mengingat: 1. Bahwa oleh fihak Belanda (NICA) dan Djepang jang datang dan berada di sini telah banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang menganggoe ketentraman oemoem. 2. Bahwa semoea jang dilakoekan oleh mereka itu dengan maksoed melanggar kedaoelatan Negara Repoeblik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah di sini maka beberapa tempat telah terdjadi pertempoeran jang mengorbankan beberapa banjak djiwa manoesia. 3. Bahwa pertempoeran2 itu sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanja oentoek mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanja. 4. Bahwa di dalam menghadapai sekalian kedjadian2 itoe perloe mendapat perintah dan toentoenan jang njata dari Pemerintah Repoeblik Indonesia jang sesoeai dengan kedjadian terseboet. Memoetoeskan: 1. Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap oesaha2 jang akan membahajakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia teroetama terhadap fihak Belanda dan kaki tangannja. 2. Seoapaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat “sabilillah” oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam. Soerabaja, 22 Oktober 1945 Resolusi Jihad dikukuhkan dalam Muktamar XVI NU di Purwokerto pada tanggal 26-29 Maret 1946 yang menegaskan sikap NU dalam membela kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Resolusi Jihad NU 1. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan.2. Pemerintah RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun jiwa. 3. Musuh-musuh Indonesia, khususnya orang-orang Belanda yang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan Sekutu (Inggris), sangat mungkin ingin menjajah kembali bangsa Indonesia setelah Jepang ditaklukkan. 4. Umat Islam, khususnya warga NU, harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. 5. Kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 kilometer (sama jaraknya dengan qashar, di mana meringkas shalat boleh ditunaikan oleh Muslim santri). 6. Mereka yang berada di luar radius itu mempunyai tanggung jawab mendukung saudara-saudara Muslim mereka yang tengah berjuang dalam radius tersebut. Presiden Joko Widodo menetapkan Resolusi Jihad sebagai tonggak Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 guna mendorong semangat santri untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam perspektif Islam jihad fi sabilillah merupakan pengejawantahan iman, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran, Orang-orang mukmin ialah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tak pernah ragu, berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Mereka itulah orang-orang yang tulus hati. (QS Al-Hujurat/49:15) Mukmin berpredikat sebagai umat terbaik, mengemban amanat menunaikan tugas amar makruf nahi munkar di tengah umat manusia. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk segenap manusia, menyuruh orang berbuat benar, dan melarang perbuatan mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, niscaya baiklah bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka orang fasik. (QS Ali Imran/3:110). Rasulullah saw bersabda, “Siapa yang menyaksikan kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, tetapi itulah selemah-lemah iman”. (HR Muslim) Allah swt berpesan dalam Al-Quran, Katakanlah, “Kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku; Allah akan mencintai kamu dan mengampuni segala dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Ali Imran/3:31) Allah SWT menjelaskan karakter orang-orang munafik yang berlawanan secara diametral dengan orang-orang mukmin sebagai berikut. Kaum munafik, laki-laki dan perempuan, mempunyai saling pengertian satu dengan yang lain; mereka menganjurkan yang mungkar, dan melarang yang makruf; dan mereka menggenggam tangan. Mereka telah melupakan Allah, dan Dia pun melupakan mereka. Golongan orang munafik itulah orang-orang fasik. (QS At-Taubah/9:67) Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, saling menjadi pelindung satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruf, dan melarang yang mungkar, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, serta patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah/91:71) Dalam konteks kekinian santri dipanggil untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan apa saja dan dari penjajahan siapa saja. Santri niscaya berjihad melawan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta segala penyimpangan dari pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan empat kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 telah menyimpang dari jiwa UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, dan dari nilai-nilai Pancasila. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dengan system one man one vote (satu orang satu suara) menyimpang dari sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Presidential Threshold 20% telah menyimpang dari konstitusi. Begitu pula penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk masa dua tahun. Menjadi tanggung jawab bersama untuk mengembalikan UUD NRI 1945 pada relnya. Masih ada dan cukup waktu untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala-kepala Daerah sebelum perhelatan akbar nasional Pemilihan Presiden 2024! Allah SWT berpesan dalam Al-Quran, Katakanlah, “Bekerjalah demi kebaikan, Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada Yang Maha Tahu segala uang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At-Taubah/9:105) Gajah mati meninggalkan gading; Harimau mati meninggalkan belang; Manusia mati meninggalkan jasa; Selamat Hari Santri Nasional. (*)

LaNyalla: Bangsa Ini Tak Boleh Hanya Jadi Host untuk Investor Asing

BY FNN Kamis, 20 Oktober 2022 13:01:36 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dengan tegas meminta agar bangsa ini tidak menjadi host buat investor asing dengan hanya mengeluarkan ijin semata. Menurutnya, pemerintah harus bisa mengelola kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat. Saat memberikan Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, Rabu (19/10/2022), LaNyalla mengatakan posisi negara sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. “Negara hanya berfungsi layaknya host, hanya sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing. Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,\" tegasnya. Senator asal Jawa Timur itu menilai kondisi sekarang sangat ironi. Karena, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam di bumi dan di laut, rakyatnya semakin banyak yang miskin dan rentan menjadi miskin. \"Atas dasar itulah saya menawarkan gagasan untuk menata ulang arah perjalanan bangsa. Gagasan tersebut telah saya tuliskan di dalam buku Peta Jalan Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,\" kata LaNyalla. Dijelaskan LaNyalla, bangsa ini harus mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk dan bangsa yang kaya akan sumber daya alam. \"Kita harus kembali kepada Pancasila agar tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa, tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya dan tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter,\" ucap dia.  Menurut LaNyalla, penghilangan ideologi bangsa dimulai ketika terjadi perubahan Konstitusi selama periode tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. \"Saya paham situasi saat itu. Dimana bangsa ini memiliki satu common sense untuk melakukan anti-thesa terhadap apa yang berlangsung di era Orde Baru. Sama halnya dengan situasi di era tahun 1966 dan 1967, dimana rakyat saat itu menginginkan anti-thesa terhadap apa yang berlangsung di era Orde Lama,\" tukas LaNyalla.   Namun, praktek yang dilakukan Orde Lama dan Orde Baru adalah penyimpangan dari nilai Sistem Demokrasi Pancasila. \"Artinya Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli memang perlu disempurnakan. Karena masih ada ruang  terjadinya praktek penyimpangan, yang terbukti terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukan diganti total,\" tuturnya. \"Namun apa yang kita lakukan di tahun 1999 hingga 2002 adalah mengganti total UUD 1945 naskah asli menjadi Undang-Undang Dasar baru. Karena isi pasal-pasalnya telah berubah lebih dari 95 persen,\" imbuh dia.  Kondisi itu, lanjut LaNyalla, sangat berbahaya. Jauh sebelum bangsa ini merdeka, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1928, pejuang Pendidikan Ki Hajar Dewantoro sudah mengingatkan, bahwa jika anak didik tidak diajar dengan kebangsaan dan nasionalisme, maka di masa depan, sangat mungkin mereka akan menjadi lawan kita.  \"Sebab penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dapat dilakukan dengan metode non perang militer. Tetapi dengan memecah belah persatuan, mempengaruhi, menguasai dan mengendalikan pikiran dan hati warga bangsa. Makanya kita menjadi kurang waspada dan gagal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa,\" paparnya. Kuliah Umum ini sendiri dihadiri Rektor UHW Perbanas Surabaya, Dr Yudi Sutarso SE, MSi, para Wakil Rektor, Dekan dan para mahasiswa. Sedangkan Ketua DPD RI datang bersama Ketua KADIN Surabaya M Ali Affandi. (mth/*)

Habis Anies Terbitlah Heru

BY FNN Kamis, 20 Oktober 2022 12:53:18 0

Jika benar, keterlambatan mencalonkan Anies karena kalah cepat dengan pengumuman tersangka oleh KPK akan membuat Anies sulit masuk ke gelanggang politik. Oleh: Djohermansyah Djohan, Pendiri Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) TANGGAL 16 Oktober 2022 genap Anies Rasyid Baswedan selama lima tahun menjabat Gubernur Jakarta. Periode pertamanya memimpin ibu kota selesai. Tapi tidak ada pemilihan umum setelah Anies lengser. Pemilihan Gubernur Jakarta baru akan digelar 2024 karena Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 10/2016 mewajibkan pemilu secara serentak di 541 daerah otonom pada 27 November 2024. Pemilihan kepala daerah serentak ini mengikuti tata waktu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang disatukan penyelenggaraannya pada 14 Februari 2024. Menurut para penyusun UU Pemilihan Kepala Daerah, pemilu serentak bertujuan menyederhanakan pemilu dan agar keriaan demokrasi ini berjalan efisien. Kemudian, siapa yang menggantikan Anies memimpin DKI Jakarta selama dua tahun mendatang? Di sinilah pangkal soalnya. Pembuat UU Pilkada tidak hati-hati, baik disengaja ataupun tak sengaja, mengatur jabatan kosong yang telah  ditinggalkan kepala daerah yang pemilihannya tak klop dengan jadwal pemilu serentak dengan menunjuk penjabat dari kalangan pegawai negeri sipil. Penunjukan ini akan berakibat pada legitimasi kepala daerah. Sesuai amanah konstitusi, UU Pilkada seharusnya menyediakan mekanisme pemilihan oleh DPRD atau memperpanjang masa jabatan kepala daerah hingga terselenggara pemilu berikutnya. Mengangkat pegawai negeri sipil oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri, selain mencederai demokrasi, juga rawan konflik kepentingan. Terlebih lagi di masa jabatan kepala daerah yang ditunjuk itu ada pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah. Sudah bukan rahasia lagi penjabat dari kalangan PNS selama ini gampang disetir dan ditunggangi kepentingan politik. Di daerah, pada era demokrasi elektoral kini, faktor figur kepala daerah sangat menentukan. Dia menjadi lokomotif dalam melakukan transformasi. Suatu daerah bisa maju, jalan di tempat, atau malah mundur, bila salah memilih pemimpin kepala pemerintahannya. Karena itu pejabat yang berwenang mengangkatnya perlu hati-hati dan hendaknya menjadikan kriteria baku sebagai pedoman penunjukannya. Di samping itu, sejak 2007, warga Jakarta telah memilih sendiri secara langsung gubernurnya. Pada tahun itu sebagian besar penduduk Jakarta memilih Fauzi Bowo, seorang birokrat pemerintahan DKI Jakarta yang berkarier dari staf biasa hingga menjabat Sekretaris Daerah. Ia dikalahkan Wali Kota Solo Joko Widodo saat maju sebagai petahana di periode kedua. Dalam pemilihan kepala daerah 2017, Anies Baswedan mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama, wakil Jokowi yang melaju ke kursi presiden pada 2019. Rektor Universitas Paramadina yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi DKI-1 mengalahkan Basuki lewat pertarungan sengit yang diwarnai politik identitas. Semua itu adalah proses demokrasi yang seharusnya tak diabaikan begitu saja oleh para pembuat undang-undang kita. Kini masa jabatan Anies Baswedan selesai. Menurut ketentuan pasal 201 ayat 10 UU Pilkada Nomor 10/2016, jabatan gubernur harus diisi oleh pegawai negeri yang menyandang jabatan setara eselon 1. Semula hanya Menteri Dalam Negeri yang bisa mengusulkan tiga nama calon pelaksana tugas gubernur kepada presiden. Belakangan atas desakan masyarakat, DPRD boleh pula mengajukan tiga nama. Tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta kepada Presiden Jokowi adalah Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden yang pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara; Marullah Matali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang pernah menjabat Wali Kota Jakarta Barat; dan Bachtiar, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang pernah menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Riau. Dalam sidang tim penilai akhir (TPA) pada 6 Oktober 2022, Presiden Jokowi memutuskan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Berarti dia dianggap “clean” dan cakap memimpin DKI Jakarta. Jika ada beberapa kasus hukum yang berkaitan dengan Heru Budi seperti disuarakan Masyarakat Antikorupsi (MAKI), TPA tentu telah membahasnya dengan teliti. Nyatanya, Presiden telah menjatuhkan pilihan siapa yang memimpin Jakarta dua tahun ke depan. Naiknya Heru Budi menjadi DKI-1 memunculkan kesan “gubernur rasa Istana” untuk menunjukkan dulu ada “gubernur rasa Menteri Dalam Negeri”. Pada pilkada 2017, Jokowi juga mendapuk Heru Budi berpasangan dengan Basuki namun gagal. Butuh lima tahun Jokowi bisa menunaikan cita-citanya mengangkat Heru jadi Gubernur Jakarta. Setelah melantiknya, Jokowi berpesan agar Heru mengendalikan banjir Jakarta, menurunkan kemacetan melalui integrasi transportasi publik, juga membereskan tata ruang. Tugas lain adalah memfinalkan APBD DKI Jakarta 2023 paling lambat 30 Nopember 2022 ini. Dalam konteks itu, kemampuan Heru meyakinkan DPRD DKI Jakarta bakal diuji, sehingga anggaran bisa diketok tepat waktu. Dua tugas penting lain Heru Budi Hartono adalah memfasilitasi kepindahan ibu kota negara Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan mendukung kelancaran pemilihan legislator dan pemilihan presiden 14 Februari 2024 serta pemilihan Gubernur Jakarta 27 November 2024. Sebagai “orang Istana” rasanya Heru Budi Hartono tak akan banyak kesulitan menanganinya, karena ia punya akses ke pucuk kekuasaan, pengelola otorita Nusantara, para menteri dan pimpinan lembaga sipil dan militer. Sebagai pegawai negeri, Heru tentu wajib netral, tidak memolitisasi aparatur sipil negara, dan tidak mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta pada 2024. Bagaimana nasib Anies Baswedan? Di luar soal keberhasilannya menata Jakarta, meluaskan transportasi publik, menurunkan kemacetan, ia juga pemimpin yang kontroversial. Guna mewujudkan mimpi membuat Jakarta jadi kota global, pada 14 Juni 2022 ia menggelar balapan Formula E dengan alokasi biaya hajatan sekitar Rp 380 miliar. Belakangan KPK memeriksa Anies untuk menyelidiki dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik itu. KPK kabarnya segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka korupsi. Menurut majalah Tempo, rencana pengumuman itu yang membuat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh buru-buru mengumumkan Anies sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Jika benar, keterlambatan mencalonkan Anies karena kalah cepat dengan pengumuman tersangka oleh KPK akan membuat Anies sulit masuk ke gelanggang politik. Dari kursi gubernur Jakarta kini Anies Baswedan terlempar ke kursi calon presiden. Bila hasil surveinya menanjak, koalisi partai pengusung berhasil dibentuk, dan calon wakil presiden yang dipilihnya bisa menambah suara, Anies berpeluang besar memenangi pemilihan presiden 2024. Berarti, ia meneruskan jejak Joko Widodo yang naik ke kursi Presiden dari jabatan gubernur DKI Jakarta. Kalau Anies Baswedan kalah dan tak jadi calon presiden, jika mau, ia masih terbuka peluang ikut lagi berlaga di pemilihan Gubernur Jakarta untuk periode kedua. Tapi ia harus menunggu pemilihan berikutnya setelah keriuhan pemilihan presiden beres akibat kekacauan desain Pemilu serentak dalam UU Pemilihan Kepala Daerah. (*)

Ketika Rakyat Rindukan Perubahan

BY FNN Kamis, 20 Oktober 2022 12:14:29 0

Bahkan Mendagri Tito Karnavian – yang di mata publik sangat Jokowi sentris dalam artian berseberangan dengan Anies – mengakui kesuksesan cucu pahlawan nasional AR Baswedan itu. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior Harian Jawa Pos DI tengah sebaran hoax oleh para buzerRp, ternyata animo masyarakat terhadap pencapresan Anies Baswedan begitu luar biasa. Karenanya tidak terbayangkan lagi bahwa Anies hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Yang memang ibukota negara. Tapi dibandingkan dengan luas kepulauan Nusantara, ianya hanyalah sebuah titik kecil saja. Sebuah noktah merah dalam peta wilayah Republik Indonesia. Tak pelak hal ini tentu menimbulkan pertanyaan: Mengapa Anies begitu digandrungi? Ada apa, sehingga begitu luasnya dukungan dari berbagai kalangan di seantero bumi Nusantara? Tidak hanya di Jakarta, atau pulau Jawa saja. Tapi bahkan menyebar dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya dari mereka yang menyaksikan perjalanan politik Anies. Minimal 10-20 tahun terakhir. Tapi bahkan juga dari mereka yang mungkin sama sekali belum pernah mendengar nama tokoh idola ini. Melihat kecenderungan itu, tak banyak yang dapat dikomentari. Kecuali, rakyat seantero Nusantara sangat mengharapkan adanya perubahan. Tidak hanya perubahan bagi perbaikan kehidupan mereka. Tapi juga perubahan secara menyeluruh. Pertama, dari tata kelola pemerintahan. Kedua, perubahan sosok yang mengendalikan kekuasaan. Sesuai arah kebijakan yang pernah dilakukan. Menurut kacamata rakyat banyak, tentu saja. Apakah kebijakan yang ada selama ini berpihak kepada mereka atau tidak? Dan dari semua harapan dan asa yang terkandung di hati rakyat banyak, tampaknya perubahan yang kedua itulah yang paling ditunggu-tunggu. Karena, selama tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, rakyat merasakan kehidupan yang semakin sulit. Sebagai akibat dari kebijakan yang centang prenang. Sekali lagi, di mata rakyat banyak, tentu saja. Meskipun pemerintah selalu mengatakan telah berusaha keras untuk menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Di tengah suasana yang ada sekarang ini, ternyata sejumlah nama telah ditampilkan sebagai para calon presiden yang akan datang. Paling tidak masa 5 tahun pasca 2024. Spanduk mereka yang ingin namanya dikenal masyarakat luas – dan tentu saja berharap sebagai yang terbanyak akan dicoblos rakyat pada Pemilu 2024 nanti – telah tersebar di mana-mana. Di pojok-pojok jalan di pusat kota. Bahkan sampai ke jalan-jalan di daerah pelosok yang jauh. Dengan senyuman sumringah terbaiknya. Berikut janji-janji bila terpilih nanti. Yang semuanya berjanji akan mengangkat harkat dan martabat rakyat banyak. Seperti yang pernah dilontarkan Jokowi menjelang pemilu 2014 dan 2019. Satu hal yang paling penting diingat, tentu saja, bahwa rakyat tidak ingin tertipu lagi. Baik oleh janji-janji manis yang hanya manis di bibir saja, tapi juga yang terlalu pahit dalam kenyataan. Begitu juga oleh sosok yang selalu ditampilkan. Yang begitu terkesan sederhana. Sangat merakyat. Sampai menjadi satu-satunya calon presiden di muka bumi yang berani masuk gorong-gorong. Sebagai gambaran akan siap bermandikan lumpur dan kotoran demi kesejahteraaan rakyat. Yang pada kenyataannya, sangat jauh panggang dari api. Semua itu telah terpatri dalam benak rakyat selama 7 tahun terakhir ini. Dengan kenyataan, hampir semua janji tidak ditepati. Termasuk janji akan mensejahterakan kehidupan rakyat. Dengan membuat ekonomi meroket. Tidak akan menambah hutang. Tidak akan bagi-bagi kekuasaan. Dan, akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan. Dan sejumlah janji manis yang lain. Yang terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu. Hanya Anies Baswedan Perasaan kecewa yang begitu rupa dan semakin meningkatnya ketidak-percayaan publik terhadap penguasa, membuat rakyat mengharapkan sesuatu yang lain. Tepatnya, rakyat rindu perubahan. Agar penguasa nanti berpihak kepada mereka. Tidak ingin mendengar pada saatnya nanti ada yang bilang: Penguasa lebih peduli kepentingan oligarki dari pada kepentingan rakyat yang telah menjatuhkan pilihan untuknya dalam dua kali pemilu terdahulu. Dan, di antara sejumlah nama yang sudah beredar sebagai Capres Republik Indonesia ke depan, ternyata hanya Anies Baswedan yang memperlihatkan kecenderungan yang mungkin akan memenuhi harapan mereka. Hal ini tidak didasarkan subyektifitas kepada sosok maupun kepribadian Anies semata-semata. Yang tak perlu ditampilkan kesederhanaannya dari dandanan yang mirip rakyat jelata. Apalagi untuk ikut-ikutan masuk gorong-gorong segala. Tapi lebih-lebih pada figur yang siap bekerja keras untuk kemajuan seluruh anak bangsa. Tak peduli apa pun suku, agama, ras maupun etnisitasnya. Yang mungkin lebih mampu membebaskan diri dari pengaruh oligarki. Baik oligarki politik maupun ekonomi. Seperti yang telah diperlihatkannya ketika lima tahun memimpin ibukota Jakarta. Dan yang paling penting, dialah satu-satunya calon yang diharapkan akan mampu merajut kembali tata kelola pemerintahan, ke arah yang lebih baik. Yang terbebas dari pengaruh dan tekanan partai koalisi. Membangun kembali kepercayaan publik, dengan memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang begitu terpuruk. Meningkatkan penegakan hukum. Kalau perlu dengan mengganti orang-orang yang tidak kompeten. Dan, mendorong dilakukannya perbaikan ketentuan undang-undang dasar, selepas amandemen undang-undang yang kebablasan pasca reformasi. Begitu juga, meluruskan tupoksi sejumlah lembaga – semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) – yang kesannya cenderung jadi alat penguasa. Lalu, the last but not least, menghilangkan keterbelahan anak bangsa. Yang sejauh ini terjadi karena kebijakan penguasa membayar para buzzer. Demi memperbaiki citra yang terpuruk dan menghadapi serangan lawan-lawan politik. Di balik alasan mengapa orang merindukan sosok pemimpin seperti Anies tidak lain karena prestasi yang telah ditorehkannya selama lima tahun memimpin ibukota Jakarta. Terutama karena Anies telah memenuhi hampir seluruh janji kampanyenya. Hal ini antara lain dapat dilihat dari paparan Sosiolog Musni Umar. Yang  menilai Anies Baswedan sukses membangun Ibu Kota dalam 5 tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Musni dalam tulisannya berjudul \'Refleksi 5 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan: Sukses Bangun Jakarta Tanpa Penggusuran, Barnis For Anies 2024\'. “Dalam refleksi 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan memimpin Jakarta, kita bisa lihat berbagai kemajuan yang diwujudkan,” tulis Musni, seperti dikutip Sabtu (15/10/2022). Menurutnya, kesuksesan Anies membangun Jakarta bisa dilihat dari berbagai macam bidang, baik itu bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, pembangunan infrastruktur, hingga revitalisasi sejumlah kawasan dan lainnya. Secara lebih rinci Musni menyebut, keberhasilan Anies merealisasikan program melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi, serta praktik perdagangan orang dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman. Mewujudkan pembukaan 200.000 lapangan kerja dengan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga. Dalam upaya menghasilkan 200.000 pewirausaha baru selama 5 tahun. Anies juga membangun sistem transportasi umum terpadu. Dalam bentuk interkoneksi antar moda dan perbaikan model manajemen layanan transportasi massal. Begitu juga membangun kembali Kota Tua yang diubah namanya menjadi kawasan Batavia. Membangun 377 taman kota, termasuk Tebet Eco Park dan Taman Literasi Christina Martha Tiahahu Blok M yang sangat disukai warga Jakarta. Dan, di antara legacy Anies yang paling fenomenal, kata sosiolog kondang itu, ialah pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) dan Sirkuit Taman Impian Jaya Ancol, yang sukses luar biasa menyelenggarakan balap mobil Formula E. Sekarang, meski para buzzerRp tak henti-henti melecehkan kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu, namun mata hati dan mata kepala rakyat dapat melihat dengan terang benderang. Bukti nyata sukses kepemimpinan Anies di Jakarta. Yang mandiri dan terbebas dari pengaruh maupun tekanan pihak mana pun. Bahkan, Mendagri Tito Karnavian – yang di mata publik sangat Jokowi sentris dalam artian berseberangan dengan Anies – mengakui kesuksesan cucu pahlawan nasional AR Baswedan itu. Ketika bicara di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (17/10/2022), Tito mengatakan, permasalahan di Jakarta sangat kompleks. Tapi Anies dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah. (*)

Ayahnya Ditahan, Putri Alvin Lim: Papi Ditahan Karena Banyak Bela Masyarakat

BY FNN Rabu, 19 Oktober 2022 22:35:10 0

Jakarta, FNN – Pengacara vokal Alvin Lim dijemput paksa jaksa saat berada di Bareskrim dan langsung ditahan di Rutan Salemba, Selasa (18/10/2022) malam. Ini terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam banding kasus dugaan pemalsuan dokumen. Kuasa hukum Alvin Lim dari LQ Indonesia Lawfirm, Saddan Sitorus memprotes penahanan kliennya. Sebab menurutnya hingga tadi malam, pihaknya belum menerima salinan putusan banding tersebut. Saddan justru mengetahui surat putusan dari pihak Rutan Salemba. \"Kami mempertanyakan proses penahanan kejaksaan, karena sampai sekarang kami belum mendapatkan apa yang dimaksud dalam putusan tersebut,\" ujar Saddan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022) malam. \"Tetapi kami tadi sudah membaca pihak lapas, ada di poin 6, bahwa terdakwa harus ditahan,\" imbuhnya. Saddan mengaku aneh dengan bunyi dari putusan tersebut. Sebab sepengetahuannya, putusan Pengadilan Tinggi DKI hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana tak disebutkan adanya perintah penahanan. \"Tapi dalam hal ini ada penambahan frasa (penahanan Alvin Lim),\" ucapnya. Saddan pun mempertanyakan urgensi penahanan Alvin. Ini mengingat, Alvin bukanlah seorang mafia, penjahat besar apalagi teroris. Justru kontribusi Alvin dalam mereformasi dunia penegakan hukum, menurutnya sangat signifikan. \"Alvin Lim ini bukan teroris yang harus dilakukan dengan sangat-sangat menarik perhatian. Kita ketahui Alvin Lim adalah lawyer yang vokal dalam beberapa hal mengkritisi tatanan pemerintahan, tatanan hukum yang sekarang memang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya negara sangat beruntung memiliki Alvin Lim, karena Alvin Lim memberikan nuansa baru dalam penegakan hukum yang ada,\" tuturnya. Sementara, putri Alvin Lim, Kate Victoria Lim, bersedih atas penahanan sang ayah. Walau demikian, remaja 13 tahun itu ikut mengkritisi proses hukum terhadap ayahnya. \"Bapak aku sekarang dipenjara karena cinta klien-kliennya. Dia divonis maksimal 4.5 tahun, sementara pelaku utamanya di kasus ini cuma 2,5 tahun. Masuk akal nggak?\" ujar Kate. Menurut dia, sikap dan tindakan sang ayah selama ini hanya ingin membela masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan, termasuk para korban investasi bodong. Namun karena dalam upaya tersebut menyinggung banyak pihak yang terlibat atau harus bertanggung jawab, kata dia Alvin harus menanggung risiko yang ia alami saat ini. \"Memangnya papi aku siapa? Papi aku cuma mau ngebela korban-korban masyarakat investasi bodong. Papi aku cuma mau menegakkan keadilan. Tapi sekarang papi aku yang malah dipenjara. Sementara penjahatnya bebas berkeliaran di sana,\" tutur Kate. \"Papi aku ngebela masyarakat sampai bikin video-video. Karena dia tahu no viral no justice,\" sambungnya. Kate pun meminta perhatian dan bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkopolhukam Mahfud MD terkait persoalan ini. \"Papi saya dipenjara karena dia banyak membela masyarakat di luar sana. Dan kalau saya harus dipenjara, saya rela. Karena saya mau membela papi saya. Bapak saya di sini hanya korban, masa korban dipenjara? Penjahatnya di luar sana tepuk tangan,\" papar Kate. \"Mohon maaf kalau ada salah kata atau apa pun. Karena saya di sini hanya ingin membela papi saya,\" pungkas Kate. (mth/*)

Rocky Gerung: Membangun IKN Baru Itu Sama dengan Fir'aun Bangun Piramida

BY FNN Rabu, 19 Oktober 2022 22:25:10 0

PRESIDEN Joko Widodo dalam acara jajak pasar atau market sounding untuk menawarkan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada investor. Kepada para pengusaha dalam negeri, Jokowi meyakinkan, peluang investasi di ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu terbuka lebar. “Investasi terbuka lebar, mau di mana? Di sebelah mana? Di kawasan inti, ya harganya beda. (Di sini juga) ada financial center, healthcare center, education center, silakan,\" katanya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa malam, 18 Oktober 2022. Pemerintah mengejar pembangunan megaproyek agar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur segera terealisasi. Sesuai rencananya, pemerintah membutuhkan dana Rp 466 triliun untuk memindahkan ibu kota sampai tahap terakhir pada 2045 mendatang. Menurut Jokowi, tak seluruh ongkos pembangunan itu didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dari Rp 466 triliun, hanya Rp 89,4 triliun di antaranya yang akan dibiayai dengan APBN. Sedangkan sisanya, Rp 235,4 triliun, akan dipenuhi dari investor swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian Rp 123,2 triliun lainnya dari dukungan BUMN dan BUMD.   Tak hanya itu. Pemerintah juga menawarkan Tax Holiday 30 Tahun dan juga  HGB 160 Tahun. “Itu kelihatannya Pak Jokowi panik karena itu satu-satunya jejak yang ingin dia tinggalkan, IKN,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung ketika berdialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (19/10/2022).  Berikut petikan dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, seger nih Bung Rocky, habis liburan di Bali ya? Ya, saya kasih kuliah di Universitas Udayana, Denpasar, ramai sekali, dan orang bertanya semua hal soal masa depan Anies Baswedan, soal milenial mau ngapain di 2024, soal investor yang nggak masuk ke IKN, macam-macam, soal pembangunan LPG di pinggir laut Benoa segala macam, soal lingkungan, soal politik. Jadi, mahasiswa pulih lagi sebetulnya, akal sehatnya. Demikian juga dosen-dosen. Saya ketemu banyak dosen Universitas Udayana yang menganggap bahwa momentum ini adalah momentum yang mengerikan. Kira-kira begitu. Mereka bilang, kalau Pak Jokowi bilang itu ada langit gelap, apalagi Bali, itu mengerikan. Jadi, begitu cara mereka melihat. Juga mereka melihat G20 di Bali nanti itu mau apa katanya. Buat apa sebetulnya? Apa itu cuma konsolidasi kapital global. Jadi, kritisi semua dari Udayana, bagus betul ketika saya kemarin kasih kuliah di situ. Walaupun sekarang ini ya memang lagi mau melihat ya, karena menjelang G20 saya baca tingkat hunian hotel di Bali sudah sampai 70%. Bagaimanapun ini juga seasen yang ditunggu-tunggu juga. Iya, dari segi itu ada soal, kan pasti yang pertama masuk di situ adalah CIA, segala macam intel pasti sudah masuk situ. Itu konsekuensinya kampus-kampus akan diliburkan. Kira-kira begitu. Jadi, akan ada pengendalian keamanan yang super ketat. Yes. Oke. Jadi kalau Anda mendeteksi mood publik itu, apa sekarang? Fear, anger, hopeless, atau apa? Fear. Dan, semacam frustrasi saja. Kan kalau kita bicara dengan kalangan akademis itu serius, artinya mereka merasakan. Ya kalau buzer ya tetap saja merasa ini bagus segala macam, walaupun perutnya sudah keroncongan. Tapi, kalau akademisi yang bicara itu terlihat bahwa mahasiswa itu betul-betul mengerti apa yang terjadi pada bangsa ini. Dan, aspek-aspek lingkungan kan di Bali, soal pariwisata dan lingkungan, itu betul-betul itu hidup mati wilayah itu. Keadaan itu yang saya kira perlu untuk kita perhatikan, gejala-gejala awal dari krisis ekonomi itu pasti justru terbaca di pusat-pusat pariwisata, karena nggak ada orang yang bisa masuk di situ atau ingin investasi di wilayah-wilayah yang kelihatannya tidak lokatif dalam satu ya sebut saja satu dua semester ke depan. Oke, kita bicara kemarin Presiden Jokowi dalam sebuah forum untuk promosi IKN kelihatannya kalau saya lihat ini betul-betul diobral habis IKN ini, karena Pak Jokowi ini ngomong bahwa sudah banyak yang akan masuk investasi, rumah sakit dan sebagainya, terus IKEA bahkan masuk disebut Pak Jokowi. Tapi yang juga menarik Pak Jokowi, ternyata ini saya baca rupanya diobral habis ini. Ada tax holiday sampai 30% bagi investor yang akan masuk ke sana. Kemudian juga tax reduction-nya sampai 350%. Sebelumnya kan menteri ATR menawarkan sampai HGB itu selama 160 tahun. Ini kan dahsyat Bung Rocky. Itu kelihatannya Pak Jokowi panik karena itu satu-satunya jejak yang ingin dia tinggalkan IKN, IKN, IKN. Jadi et all cost akan dilelang, barang basi yang mau dilelang itu. Kan sebetulnya orang sudah hitung tuh nggak bakal ada investor yang masuk dan akhirnya dibuka segala macam, dijual, dan makin lama tekanan pada lingkungan makin besar karena dijual murah, yang akhirnya amdalnya nggak diperlukan lagi karena siapa saja boleh masuk di situ. Juga Bambang Soesatyo bilang dia mau bikin sirkuit di situ. Artinya, akan banyak karbondioksida yang dibuang di situ, di paru-paru dunia tuh. Jadi, memang dari awal perencanaan, tidak menghitung jejak ekologi yang bakal punah di situ. Yang ada jejak ekonomi. Dan, orang merasa bahwa ya Presiden Jokowi akhirnya terbuai oleh ambisi untuk meninggalkan monumen besar di IKN. Padahal, orang nggak peduli lagi dengan itu, orang peduli dengan masa depan lingkungan, orang peduli dengan startup yang sebetulnya jadi bagian kepentingan bisnis masa depan yang juga anjlok di dunia itu. Kan startup semuanya habis sebetulnya itu. Nggak ada lagi orang bermain startup yang dibanggakan oleh Pak Jokowi dulu sebagai Unicorn, macam-macam itu. Jadi dunia lagi mengalami konsolidasi karena dua soal, krisis energi dan potensi perang dunia tuh. Sementara, Pak Jokowi mempromosikan, bahkan hampir gratis IKN untuk mengundang investor. Investor nggak bakal ke situ karena mereka punya cara berpikir bahwa dunia sedang berubah, ngapain masuk ke Indonesia yang itu- itu juga hasilnya nanti itu. Jadi, bujukan-bujukan bisnis itu enggak akan berpengaruh pada kehidupan ke depan. Dan, para investor dunia justru lagi kabur dari Indonesia. Oke, saya tadi sebut HGU, tapi maksudnya HGB. Saya tidak tahu apakah ini keterbatasan wawasan atau memang karena sekadar ambisi itu, melihat bahwa dunia sedang berubah. Sebenarnya dunia sedang bergerak ke arah kutub yang berbeda, sementara kita bergerak ke kutub yang lain dan terus-menerus itu dipromosikan dengan obral-obralan. Ya, itu yang disebut dalam keadaan kacau atau ketidakpastian, lakukan hal terbalik. Padahal, yang terbalik itu justru yang menjerumuskan kita hari ini. Jadi, mengundang kembali investor dalam keadaan dollar dipanggil pulang oleh Joe Biden karena inflasi di Amerika masih tinggi. Jadi, nggak masuk akal konsolidasi Amerika sebagai penyumbang terbesar gerak ekonomi itu masih ingin memulihkan dirinya sendiri, yang itu artinya semua orang yang punya uang itu mending balik ke Amerika dolarnya daripada masuk ke Indonesia yang kepastian politiknya juga enggak bisa dijamin. Kan orang berhitung, Anies jadi presiden enggak nih kalau 2024? Apakah Anies akan jamin bahwa 160 tahun itu akan berhasil membuat 30% tax dan segala macam insentif itu bisa sustainable. Kan tetap soalnya adalah keyakinan para investor tentang masa depan politik Indonesia. Rasa aman itu yang nggak bisa diberikan oleh pemerintah hari ini. Pemerintah hari ini masih akan ngotot, gampang investor masuk saja karena nanti Anies atau siapapun Ganjar Pranowo, itu akan teruskan proyek Jokowi. Oh, iya. Itu di dalam upaya janji kampanye begitu, tapi di ujungnya orang pasti akan tuntut Anies atau siapapun jadi presiden, dia mesti bikin kontra konsep dengan Pak Jokowi. Jadi banyak juga yang pasti akan dibatalkan oleh presiden berikutnya. Kan enggak bisa presiden sekarang mengikat kepentingan presiden berikutnya. Itu yang harusnya dilihat sebagai faktor yang akan menghambat investor karena investor selalu ingin ada kepastian politik. Ya. Oke. Jadi meskipun diobral murah seperti itu, Anda enggak yakin bahwa ini akan berhasil pembangunan ini. Kan sesuatu diobral murah itu karena nggak bermutu sebetulnya. Jadi, kalau semakin diobral murah, orang anggap ya kalau begitu tunggu saja sampai obralnya betul-betul sampai 99%. Jadi, investor juga mempermainkan kita kan. Mereka tahu kita butuh, bunganya bakal ditinggikan, atau Indonesia jual murah dengan segala macam fasilitas pajak yang dipermudah. Dan, itu sebetulnya. Itu bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi bilang sumber daya alam kita itu dipakai untuk kepentingan rakyat, bukan diobral dengan cara murah untuk membiayai ambisi Presiden Jokowi. Selalu itu poinnya. Dan, saya selalu ingin terangkan bahwa saya beroposisi pada Pak Jokowi sebagai presiden, bukan pada menteri-menterinya. Menteri-menterinya kan disuruh saja itu. Banyak menteri juga yang terpaksa bermain oportunisme karena sudah mau habis masa jabatannya. Jadi, sekali lagi, publik mesti diajarkan bahwa masa depan republik kita itu tergantung pada perubahan politik di 2024. Apalagi kalau 2024 nggak terjadi itu, terjadi percepatan perubahan karena tekanan publik dan tekanan sosial ekonomi. Nah, investor pasti sudah tahulah gelagat permainan politik di Indonesia yang masih peras memeras. Dan, kelihatannya kalau saya baca ini, ada dua jurus yang dimainkan Pak Jokowi dalam mengobral IKN. Pertama, ngobrol IKN; kedua, dia mulai semacam menagih atau dalam tanda petik menekan sebenarnya. Dia sekarang misalnya kelompok Ciputra yang ditanya, kapan ini komitmennya masuk. Ini yang baru muncul Ciputra, tapi saya kira pasti banyak kelompok bisnis lain yang juga ditekan untuk segera masuk ke sana. Ketiga, memberikan janji-janji manis bahwa ada 9 rumah sakit itu sudah masuk, IKEA juga akan masuk. Saya membayangkan, kan biasanya produk-produk semacam ini sesuai dengan demand-nya. Kalau tidak ada masyarakat, yang masuk rumah sakit siapa. Rumah sakit itu siapa pasiennya? Terus produk-produk IKEA (perabot rumah tangga) kalau tidak ada yang membeli bagaimana? Siapa juga yang membeli di sana? Oh, itu urutan-urutan berpikirnya juga ngaco Pak Jokowi. Kan dulu Pak Jokowi janjikan bahwa itu pertama yang akan dipindahkan adalah ASN. Berapa? Lima ribu atau sepuluh ribu. Itu yang nggak ada kepastian. ASN merasa, sudahlah mending gua pensiun daripada pindah ke tempat yang modelnya nggak bisa dia bayangkan, jauh dari mana-mana segala macam. Jadi kalau itu enggak dipastikan, siapa yang membangun rumah sakit? Masa rumah sakit buat korban-korban galian beton IKN. Itu cacing masuk rumah sakit, burung yang kehabisan oksigen juga masuk rumah sakit gara-gara ambisi Pak Jokowi. Apa begitu yang dikonsepkan ya. Ciputra juga mau ngapain di situ, bikin bangunan untuk kemudian jadi hutan kembali kan. Jadi, memang prospek yang tidak dituntun dengan akal sehat, dengan variabel soal environment, soal potensi gangguan keamanan di situ, soal tekanan dunia internasional supaya Indonesia tetap mempertahankan paru-paru dunia, jadi semua itu nggak dihitung karena Presiden Jokowi putuskan pembangunan itu secara politik, tanpa mendahulukan AMDAL. Kan itu konyolnya. Dari, dulu kita sudah bilang tuh, AMDAL dulu baru keputusan politik. Ini sudah keputusan politik, baru AMDAL. Saya dapat undangan banyak juga dari kampus di Kalimantan untuk mulai mempersoalkan AMDAL, kendati mereka dapat proyek untuk membenarkan. Tapi, kira-kira para dosen dan rektor di Kalimantan berubah pikirannya, melihat bahwa dunia ogah-ogahan sebetulnya untuk mendukung piramida dari Pak Jokowi. Ini kan kayak orang membangun piramida itu, korbannya banyak betul. Membangun Ibu Kota Negara itu kayak Firaun bangun Piramida. Supaya diingat, memang diingat. Tetapi, korban-korban pembangunan itu tuh berserakan di pondasi piramida. Itu yang mestinya kita ingatkan kepada Pak Jokowi supaya bijak. Batalkan saja, kan gampang tuh. Cuma membatalkan, lalu bilang nanti dipertimbangkan oleh presiden berikutnya. Ini beliau sendiri, Pak Jokowi, nggak kena beban. Beban oleh ambisinya sendiri. Sementara beban yang sedang dia hadapi ada beban soal ijazah yang juga akan panjang ceritanya. Walaupun soal ijazah nggak penting buat saya karena apa sih kertas itu. Tapi ini soal kejujuran, dan itu yang akan dibongkar publik terus. Kira-kira itu. Jadi kita berharap Pak Jokowi lakukan kontemplasi untuk semua hal, mumpung masih ada 3 semester sebelum 2024. Sebenarnya, dari sini saja kita sudah mulai bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Pak Jokowi menyatakan ada investor yang mau masuk, kemudian diobral, kemudian juga nagih mereka-mereka para pengembang untuk segera masuk, itu sudah bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan IKN tanpa kita menyatakan gagal atau tidak. Iya, kalau itu di daftar lemarinya Menteri Bahlil, itu MoU kan ada tiga lemari besar. MoU, janji kesepakatan, itu akhirnya dibatalkan oleh keadaan ekonomi dunia dan kalkulasi para investor tentang masa depan politik Indonesia. Jadi bagian ini yang aneh, mana ada investor yang melihat kekacauan lalu dia datang untuk ambil untung. Dia berpikir, bisa kejebak di situ tuh gua, enggak balik modal gua. Itu soalnya. Dan sebenarnya, situasi dunia itu seperti situasi ekonomi rumah tangga kita secara umum gitu, rumah tangga orang-orang Indonesia, ketika ekonomi sedang memburuk maka ya mereka akan lakukan adalah tentu saja memperkuat daya tahan domestik dulu, walaupun ditawarin obral murah dan sebagainya. Tapi kita menganggap bahwa itu barang enggak penting buat kita, untuk apa. Dan situasi sekarang kan gitu, orang sekarang kann gitu. Hati-hati, beli yang hanya kebutuhan saja dan cash money itu jauh lebih aman ketimbang diinvestasikan. Ya, itu prinsip pertama dalam dalam ekonomi, yaitu kehidupan rumah tangga dulu, aturan rumah tangga yang mesti mereka diselamatkan. Tetapi juga mereka lihat ya rumah tangga Pak Jokowi juga lagi berantakan, rumah tangga negara ya. Ya, mengambil keuntungan dari rumah tangga Republik Indonesia yang lagi berantakan ngapain? Jadi dia pasti ngurus rumah sendiri. Jadi poin itu selalu dengan mudah kita tadi ilustrasikan semacam itu. Jadi, orang bisa ngertilah. Ini dunia gonjangganjing, ketidakpastian di Eropa, China, ketidakpastian hubungan Jepang dengan anggaran dia yang diusulkan untuk meningkat, inflasi di Amerika yang belum bisa terkendali, segala macam, suku bunga Federal Research dinaikkan, impact-nya ke Indonesia itu justru tekanan. Jadi, semua soal itu enggak bisa sekadar dijanjikan 160 tahun, 30 tax holiday, itu enggak ada itu. Itu bagi investor dia cuma lihat, ini saham-saham yang tadinya blue chip lagi rontok gitu. Saham-saham startup lagi rontok, enggak ada yang mau invest di situ. Sementara Pak Jokowi sudah lupa tuh bahwa dia menginginkan startup itu bergerak untuk mendukung ekonomi itu enggak jalan. Jadi, semua kekacauan variabel dunia itu enggak dipedulikan oleh Pak Jokowi karena dia tetap anggap IKN itu adalah legasi dia, pameran terakhir beliau yang pasti akan jadi puing-puing nanti. Kalau dalam dua semester ini nggak ada tanda-tanda dibangun ya sudah makin lama investor makin oke, selamat tinggal janji-janji Presiden Jokowi. (ida/sws)

Reformasi Total Polri Harus Segera Dilakukan

BY FNN Rabu, 19 Oktober 2022 19:06:32 0

Jakarta, FNN – KOPI Party Movement kembali mengadakan diskusi yang bertema, “Habis Sambo dan Tragedi Kemanusian Kanjuruhan Terbitlah Teddy, Quo Vadis Reformasi Total Polri?” di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (19/10/2022). Menghadirkan enam tokoh nasional sebagai pembicara utama, Komjen (Purn) Susno Duadji (Mantan Kabareskrim Polri), Dr. Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara), Kamaruddin Simanjuntak (Praktisi Hukum), Laksamana Madya (Purn) Soleman B. Ponto (Mantan Kepala BAIS TNI), Dr. Sidra Tahta (Pengamat Sosial dan Kepolisian), dan Haris Azhar (Direktur Eksekutif LOKATARU). Diskusi dibuka oleh Gigih Guntoro yang memberikan kata pengantar dan sekaligus pemantik. Selanjutnya acara dibawakan oleh Haris Rusly Moti sebagai moderator. Dalam diskusi Kolaborasi Peduli Indonesia (KOPI) Party Movement tersebut, hampir seluruhnya berpendapat bahwa masalah kepolisian adalah sistem. Pertama, sistem kepolisian di bawah presiden memberikan peluang menyalah-gunakan kewenangan. Dan satu solusi untuk mengatasi hal itu adalah dengan menempatkan Polri berada di bawah satu kementerian. Agar tidak lagi memberikan multifungsi Polri. Kedua, soal struktur belum ada perubahan. Performa polisi sampai saat ini masih sebagaimana Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketiga, soal kultur, hedonisme, kesombongan sebagai suatu akibat. Solusinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) agar membuat kajian untuk membenahi Polri, serta menempatkan Polri di bawah satu kementerian. Soleman Ponto menyatakan bahwa disiplin Polri masih sama dengan militer. Sehingga, perilaku polisi bukan pelayanan melainkan fungsi militer. “Polri tidak berubah, kata orang Aceh serupa lah tuh. Polri tetap menjadi pegawai negeri, bukan pegawai negeri sipil. Polisi sekarang bukan polisi Indonesia, tetap polisi militer,\" terang Soleman. Bahkan, Soleman memberikan pendapat satu kerusakan sistem dalam Polri berupa perbandingan bagaimana militer menentukan seorang Panglima butuh waktu enam bulan sebelum pengangkatan, berbeda dengan kasus Teddy Minahasa yang baru diangkat tetapi sudah ditangkap karena narkoba. \"Ada data dan informasi yang tidak sampai kepada Kapolri. Ada kesengajaan atau tidak ada sistem dalam polisi ini. Ini situasi yang membuktikan. Jadi, apa? Tiba hari tiba akal,\" ucap Soleman. Soleman menekankan bahwa polisi harus mengerti perasaan semua orang dan juga sesuai dengan budaya Indonesia yang beragam. Di sisi lain, Kamaruddin juga menyoroti pola rekrutmen, pola mental, dan pemberian gaji serta jabatan di Polri. \"Pola mental kepolisian sangat buruk, kalau tidak diberi uang dia tidak bekerja. Mentalnya mental uang,\" tukas Kamaruddin. \"Itu mental kepolisian kita karena berpihak pada mafia. Rebut kepolisian dari tangan mafia. Rebut pemerintah dari mafia,\" tegas Kamaruddin. Hal tersebut pun dipertegas oleh Haris Azhar yang menyatakan bahwa ada polisi dan pejabat yang memiliki jabatan dan wewenang yang tinggi, bukan hanya soal pengamanan tambang atau perkebunan sawit, tetapi juga memiliki saham di dalamnya. Dan dia pun menyarankan untuk dapat mengubah Polri dengan mengungkap kasus-kasus besar. \"Yang harus dilakukan Mabes Polri dan pimpinan adalah mengungkap kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabat Polri atau anggota-anggota Polri. Itu yang harus dilakukan oleh Mabes {Polri. Ga usah ngurusin kasus-kasus yang cetek-cetek,\" ucap Haris, tegas. Adapun rekomendasi fundamental yang disarankan oleh Margarito Kamis dalam mereformasi Polri adalah dengan menempatkan Polri di bawah satu kementerian dan mengubah Undang-undang Kepolisan. Serta pengaturan ulang soal koordinasi dan pengawasan bagi kepolisian. Dan bila perlu dibuat badan yang independen untuk itu. \"Tanpa itu semua, jangan bermimpi ada perubahan,\" tegas Margarito. Dan persoalan kurangnya pengawasan tersebut juga dibenarkan oleh Susno Duadji sebagai mantan Kabareskrim. \"Pengawasan kurang, atau boleh tidak ada pengawasan eksternal. KPK yang personilnya tidak sampai 5000 saja ada tim pengawas, komisi Nasional. Hakim, ada komisi yudisial,\" ucap Susno.   Susno Duadji juga menambahkan bahwa masyarakatlah yang mendesain Polri. Dan untuk dapat mengubah Undang-undang Kepolisan, perlunya dukungan politik dari DPR dan juga keseriusan Presiden. Dan sebagai pembicara terakhir, Sidra Tahta menambahkan bahwa Polri seharusnya membangun kepercayaan, kemitraan, dan pelayanan terbaik. Dia mengatakan bahwa 80 persen fungsi kepolisian adalah pelayanan. Sidra mengatakan bahwa perubahan Polri butuh dorongan dari masyarakat. Hal itu karena polisi yang dibuat pada Belanda untuk menjaga Belanda. Dan juga sistem kepolisian yang digunakan adalah sistem Eropa Kontinental. Dan satu masalah yang krusial lainnya yang dikatakan Sidra adalah masyarakat tidak mengerti cara berkomunikasi dan mengawasi kepolisian. Masalah yang sulit adalah kita menggunakan sistem kepolisian Eropa kontinental. Belanda membuat polisi di Indonesia mejadi kepolisian yang menjaga Belanda. Pertama, bahwa Polri ini perlu melanjutkan reformasi total. Polri belum bisa menempatkan diri secara profesional, akuntabel. Dan, kewenangan Polri yang luas harus segera dibatasi agar tidak terjadi kesewenangan. (Rac)

Ketua DPD RI Ungkap Kunci Utama Bangkitkan Perekonomian Indonesia saat Beri Kuliah Umum di Unitomo

BY FNN Rabu, 19 Oktober 2022 15:02:35 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan kunci utama membangkitkan perekonomian nasional adalah kembali kepada sistem ekonomi Pancasila. Menurut LaNyalla, sebelum konstitusi diubah tahun 1999 hingga 2002, konsep sistem ekonomi Pancasila tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. \"Namun, bangsa ini sudah salah arah. Hanya demi mengejar angka pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan Tax Ratio, mekanisme ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Dibiarkan tersusun dengan sendirinya. Bukan lagi disusun atas usaha bersama,\" kata LaNyalla dalam Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan di Universitas Dokter Soetomo, Surabaya, Jatim, Selasa (18/10/2022). Begitu pula posisi negara yang sudah tidak lagi menguasai secara mutlak bumi air dan kekayaan alam. Menurutnya, negara hanya berfungsi sebagai pemberi ijin atas konsesi-konsesi yang diberikan kepada swasta nasional yang sudah berbagi saham dengan swasta asing. \"Padahal, negara dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam seperti Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,\" ujarnya. Ditegaskan LaNyalla, konsep atau Mazhab pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pemasukan negara dari Pajak Rakyat atas Pendapatan Domestik Bruto di beberapa negara memang sukses diterapkan. Tetapi belum tentu dapat diterapkan untuk negara seperti Indonesia. LaNyalla mencontohkan Amerika Serikat. Puluhan perusahaan raksasa dunia semua berkantor pusat dan dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat. Mereka semua tidak memindahkan kantor atau unit usahanya keluar dari Amerika Serikat. Sehingga miliaran US Dolar keuntungan mereka terdistribusi menjadi pemasukan Pajak bagi pemerintah Amerika Serikat. Begitu pula industri lainnya, seperti industri film Hollywood yang sampai hari ini mampu mencetak laba miliaran US Dolar dari monetize royalty atas pemutaran film-film produksi mereka di ratusan negara di dunia. Belum industri-industri lain, termasuk farmasi dan obat-obatan serta senjata. \"Bagi Amerika, konsep pajak sebagai sumber pemasukan utama bisa dilakukan. Tetapi bagi negara seperti Indonesia tentu tidak. Dan memang konsep pertumbuhan ekonomi yang dikampanyekan oleh masyarakat Global, berbeda dengan konsep pemerataan ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa kita,\" paparnya. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, konsep dan sistem ekonomi yang dirancang para pendiri bangsa dalam Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Naskah Asli yang sudah dihapus total, harus kembali diterapkan. \"Kunci agar Indonesia maju dalam ekonomi adalah negara harus kembali berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,\" ungkap dia.   Kemudian tiga pilar ekonomi Indonesia yaitu koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik swasta nasional maupun asing melakukan  proses usaha bersama secara sinergis. Tentu dengan posisi pembagian yang tegas, antara wilayah public goods dan wilayah commercial goods, serta irisan di antara keduanya. \"Makanya saya menawarkan gagasan untuk kita mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Kita harus kembali kepada Pancasila. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Karena kita harus selalu belajar dari sejarah,\" tuturnya. Hadir Rektor Universitas Dr Soetomo, Dr Siti Marwiyah, SH. MH, Para Wakil Rektor, mantan Anggota DPR RI, Dr Achmad Rubaie, SH. MH, Para Dekan dan mahasiswa Unitomo. (mth/*)

Political Genosida dan Perlawanan Partai Politik

BY FNN Rabu, 19 Oktober 2022 13:41:17 0

Kami menggunakan istilah political genocide, karena begitu banyak institusi partai politik yang diberangus. Hampir 50 persen dari jumlah partai politik yang mendaftarkan diri diberangus. Oleh: Dr. Ahmad Yani, SH, MH, Advokat Senior, Mantan Anggota DPR RI, Ketua Umum Partai Masyumi “KALAU partai-partai politik dikubur, yang berdiri di atas nisan kuburan itu diktator” (M. Natsir, Ketua Umum Partai Masyumi 1949-1959). Kita semua berharap pemilu yang Langsung, Bebas, Umum, Rahasia, Jujur, dan Adil. Kita ingin pemilu terselenggara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tentu itu harapan kita semua sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama sekali sebagai negara hukum dan negara ber-kedaulatan rakyat. Pemilu yang demokratis dan konstitusional adalah pemilu yang bersandar pada azas dan tujuan dari pemilu itu sendiri. Dimulai dengan cara-cara yang benar dan adil sesuai hukum yang berlaku. Dengan pemilu itu, setiap warga negara diberi kesempatan untuk berkompetisi memperebutkan suara rakyat, baik dalam pemilu legislatif, senator maupun presiden dan wakil presiden. Itulah hakikat dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Setiap warga negara bersama kedudukannya dalam hukum pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecuali nya”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu institusi yang diamanatkan UUD 1945 sebagai penyelenggara pemilu sesuai amanat UU itu, seyogyanya memiliki sikap demokratis dan konstitusional, serta menyiapkan segala kebutuhan untuk terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil serta konstitusional. Namun, patut disayangkan, lembaga negara (KPU) yang disebut sebagai pelaksana demokrasi justru tidak memahami hakikat dasar demokrasi Pancasila yang telah menjadi bagian dari nilai luhur bangsa Indonesia. Bagaimana mungkin kebebasan konstitusional warga negara yang telah mengikuti prosedur untuk mendirikan suatu partai politik diberangus begitu saja tanpa menggunakan instrumen hukum yang berlaku. Terlihat jelas ketika KPU, mengeliminasi 16 partai politik secara sewenang-wenang, dan tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi atau tahap selanjutnya dengan sebuah surat, bukan surat keputusan. Tentu saja ini mengherankan bagi siapa saja yang belajar hukum Administrasi. Sesungguhnya kebebasan mendirikan partai politik tidaklah mudah. Perlu biaya dan tenaga yang maksimal untuk memperoleh syarat-syarat menjadi partai politik itu. Tidak mudah seperti semudah KPU menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat dan diputuskan tanpa proses verifikasi administrasi. Lalu dengan alasan apa KPU menyatakan bahwa partai politik yang mendaftar secara resmi dan diserimonialkan sebagai peserta pemilu itu dinyatakan tidak lolos, padahal baru mendaftarkan diri? Pada 1-14 Agustus 2022 adalah saat proses pendaftaran partai politik peserta pemilu. Namun setelah selesai mendaftar tiba-tiba KPU menyatakan 16 partai politik tidak lolos tahap pendaftaran. Darimana KPU ini bisa menilai dokumen persyaratan parpol padahal belum melakukan verifikasi administrasi. Semua ini tidak lain adalah sebuah tindakan politik pemberangusan atau yang kami sebut sebagai Political Genocide. Dengan otoritas tanpa dasar hukum, 16 partai itu dinyatakan tidak lengkap syarat dan Dukumen sehingga tidak bisa ikut tahap selanjutnya yang pada akhirnya digagalkan menjadi peserta pemilu. Tidak diterbitkan berita acara dan surat keputusan seperti biasanya tindakan administrasi kelembagaan. Hanya pemberitahuan atau Surat Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilu, tidak ditandatangani oleh Ketua dan Komisioner KPU. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf d UU 7/2017: “Ketua KPU mempunyai tugas: d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU”. Ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf d, tidak dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari, melainkan oleh pegawai KPU, bukan juga Anggota KPU. Tetapi akibat hukum dari tindakan itu membuat partai-partai politik yang dinyatakan tidak lengkap berkas, tidak bisa mengikuti tahap verifikasi. Sekali lagi saya katakan, ini politik genosida, di mana kebebasan setiap warga negara untuk membentuk partai politik dan melaksanakan ketentuan UU tentang Partai Politik “dihabisi” begitu kasar. Dasar Hukum Partai Politik Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi. Tanpa partai politik, maka demokrasi akan merosot menjadi tirani, dan mencegah partai politik untuk ikut pemilu tanpa alasan dan dasar hukum jelas tentu itu mewarisi sifat tirani itu sendiri. Keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi telah dijamin secara konstitusional melalui pasal 28 UUD 1945. Mendirikan partai politik adalah hak konstitusional setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan syarat untuk berdirinya Partai Politik. Syarat itulah yang juga menjadi syarat untuk mendaftar ke KPU. Yaitu, 100 persen tingkat provinsi, 75 persen tingkat kabupaten/kota, 50 persen tingkat kecamatan dan 1/1000 dari jumlah pemilih setiap kabupaten/kota, serta kepengurusan tingkat Pusat sampai daerah, 30 persen harus ada keterwakilan perempuan. Itulah syarat bagi partai politik untuk mendapatkan Surat Keputusan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Syarat tersebut telah terpenuhi sehingga partai-partai politik mendaftar ke KPU dengan asumsi bahwa KPU lah yang akan  melakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk partai baru sehingga dengan verifikasi itu partai dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai partai peserta pemilu atau tidak. Sesuatu yang tidak mudah bagi para pendiri partai untuk mendapatkan Surat Keputusan badan Hukum dari Menkumham, karena harus melewati proses pemenuhan syarat itu. Tentu bagi teman-teman yang mendirikan partai politik mengerti bagaimana tenaga, waktu, biaya telah dikeluarkan, namun dengan semudah itu oleh KPU dinyatakan tidak lolos disaat pendaftaran. Kami bisa maklumi kalau keputusan lolos atau tidak itu, berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU. Namun, sebelum dilakukan verifikasi, langsung dinyatakan telah gugur, tanpa Surat Keputusan. Apakah ini yang dinamakan negara Hukum? Eksekusi Tanpa Keputusan Tindakan KPU sebagian besar tidak mengindahkan kaidah negara hukum. Dalam negara hukum semua harus bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ini tidak terpenuhi, sepanjang mengenai pendaftaran dan verifikasi partai politik. Bayangkan saja, KPU membuat sebuah norma yang mewajibkan semua partai politik menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol bukanlah instrumen pendaftaran partai politik, dan tidak diatur sama sekali dalam UU 7/2017. Darimana datangnya Sipol ini? Sipol itu dari Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 diantaranya dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. Artinya, Sipol ini dapat diartikan sebagai bentuk diskresioner dari KPU, dia tidak bisa dijadikan norma yang dapat mengikat calon Partai Partai Politik Peserta Pemilu, oleh karena KPU bukanlah pembentuk norma melainkan hanya pelaksanaan norma. Karenanya, keberadaan diskresioner tersebut (Sipol) tidak boleh melampaui kewenangan, dan tidak boleh juga memunculkan atau menciptakan keadaan hukum baru yang dalam sifatnya menghalangi hak Partai Politik atau menangguhkan hak Partai Politik sebagian atau seluruhnya sementara atau permanen, yang menimbulkan beban tambahan kepada Partai Politik. Yang lebih aneh lagi dan tidak bisa diterima nalar hukum yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 baru ditetapkan dan diundangkan pada 20 Juli 2022, itu artinya hanya 11 hari sebelum pendaftaran Parpol untuk mendaftar sebagai calon Partai Politik Peserta Pemilu (P4), akan tetapi KPU telah membuka Sipol dan memberikan Akun dan pasword Sipol kepada Parpol pada tanggal 24 Juni 2022. Sebelum Parpol resmi mendaftar di KPU. Tindakan KPU tersebut jelas sekali tanpa dasar hukum atau Abuse of Power. Dengan instrumen yang tidak memiliki dasar hukum itulah, KPU menyatakan 16 parpol dinyatakan tidak lolos tahap pendaftaran. Yang lebih aneh lagi, saat menyatakan tidak lolos, KPU tidak menuangkan dalam Berita Acara sebagai sebagaimana yang menjadi Standar Operasional Prossedur Pendaftaran Partai Politik. Bahwa setiap Partai yang dinyatakan tidak lengkap dokumen pendaftaran dituangkan dalam Berita Acara. Hal itu dinyatakan juga dalam pernyataan ketua KPU pada tanggal 16 Agustus dan Surat Bawaslu kepada KPU nomor: 258/PM.00/K1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022. Berita acara itu tidak pernah ada, tidak pernah diterbitkan dan partai politik dinyatakan gugur tanpa Surat Keputusan. Ini menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Upaya Hukum Kami sebagian besar partai politik yang tak lolos pemilu melayangkan gugatan ke Bawaslu RI untuk melakukan sidang Adjudikasi sengketa Proses. Namun, Bawaslu menyatakan gugatan kami tidak dapat diterima karena tidak memiliki objek. Kami merasa heran dengan keputusan Bawaslu tersebut. Seharusnya dari awal sebagai pengawas, Bawaslu menegur KPU, tapi itu tidak dilakukan. Maka kami menduga KPU dan Bawaslu secara bersama-sama melakukan upaya genosida politik terhadap partai-partai ini. Seharusnya dari awal Bawaslu mengingatkan KPU untuk mentaati prosedur dan ketentuan Undang-undang dalam proses pendaftaran Partai politik itu. Ini tidak terjadi sama sekali, lalu memutuskan bahwa gugatan kami tidak memiliki objek Hukum. Begitu juga ketika kami mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Pengadilan TUN menyatakan bahwa Surat dari KPU itu bukan objek sengketa, karena itu bukan Surat Keputusan. Artinya, tidak memenuhi syarat sebagai keputusan bersifat konkrit, individual dan final. Karena itu, kami menyadari ini bukan hanya persoalan proses pendafataran dan verifikasi, tapi ini persoalan yang lebih mendasar, yaitu pemberangusan kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk mendirikan partai politik. Genosida Politik Tibalah kami pada kesimpulan bahwa apa yang kami alami bukanlah sekedar persyaratan parpol. Toh, persyaratan tersebut telah dinyatakan terpenuhi oleh Menkumham. Ini adalah persoalan politik dengan menggunakan instrumen kekuasaan untuk menghalangi jalannya Demokrasi yang jujur dan adil. Sistem demokrasi tidak pernah membatasi keterlibatan warga negara dalam setiap agenda-agenda politik, semasih itu dalam tidak menyalahi Hukum. Meskipun 16 Partai politik itu sudah berusaha mengikuti aturan main yang diatur dalam Undang-undang, tetap juga diberangus dengan cara-cara otoritarianisme. Dalam sejarah, pemberangusan massal itu terjadi ketika Rezim fasis di Jerman dan Komunis di Uni Soviet berkuasa. Kedua negara itu menggunakan senjata untuk memberangus lawan-lawan politik dan membunuh setiap orang tanpa proses Hukum. Dalam demokrasi dan politik, kerap kita jumpai pembunuhan dalam bentuk lain. Yaitu memberangus kebebasan dengan cara-cara seperti yang lebih halus dengan memainkan aturan hukum. Maka kami melakukan deklarasi \"Gerakan Melawan Pilitik Genocide\". Bersama 6 parpol yang dinyatakan oleh KPU dan Bawaslu tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen pendaftaran. Ada Partai Masyumi (Dr. Ahmad Yani), Partai Perkasa (Eko Suryo Sancoyo), Partai Reformasi (H. Syamsahril Kamal), Partai Pandai (Dr. Farhat Abbas), Partai Pemersatu Bangsa (Dr. Eggy Sujana), Partai Kedaulatan (Denni Cillah). Kami menggunakan istilah political genocide, karena begitu banyak institusi partai politik yang diberangus. Hampir 50 persen dari jumlah partai politik yang mendaftarkan diri diberangus. Tidak ada keputusan Hukum, tidak ada instrumen demokrasi dan instrumen politik yang dilewati, tetapi tetap dieksekusi tanpa putusan. Kalau bukan genosida, lalu apa yang pantas untuk dilabelkan ke KPU selaku penyelenggara pemilu seperti itu? (*)

Terbongkar: Ada Tim Spesialis Perusak CCTV di KM 50, Duren Tiga, dan Kanjuruhan

BY FNN Rabu, 19 Oktober 2022 10:49:28 0

KABAR mengejutkan datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang mengungkap berbagai temuan soal CCTV yang merekam Tragedi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, menyusul tewasnya 133 penonton Aremania. Salah satunya adalah adanya rekaman CCTV selama 3 jam saat kejadian yang sudah dihapus. Rekaman yang dihapus yaitu setelah pertandingan Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022. Usai pertandingan yang berakhir dengan skor 3 : 2 untuk Persebaya, penonton turun ke stadion, dan rangkaian Baracuda melakukan evakuasi terhadap tim Persebaya. “Dapat terekam melalui CCTV yang berada di Lobby Utama dan Area Parkir,” demikian tertuang dalam dokumen TGIPF Kanjuruhan yang sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 14 Oktober. Rekaman CCTV tersebut mulai dari pukul 22.21.30 dapat merekam peristiwa dengan durasi selama 1 jam 21 menit. “Selanjutnya rekaman hilang (dihapus) selama 3 jam, 21 menit, 54 detik,” tulis dokumen TGIPF. Rekaman baru muncul kembali kemudian, selama 15 menit saja. Walhasil, hilangnya durasi rekaman CCTV ini menyulitkan atau menghambat tugas tim TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Sehingga, TGIPF melaporkan bahwa mereka sedang berupaya untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri. Penghilangan (penghapusan) petunjuk rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan ini mengingatkan kembali “hilangnya” CCTV saat menjelang tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI). Belakangan terungkap di persidangan Ferdy Sambo, tim JPU menyebut, nama Tim CCTV yang menghapus CCTV di rumah dinas Duren Tiga, sama dengan Tim CCTV KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Tak hanya itu. Sepertinya, penghilangan TKP KM 50 juga akan dilakukan atas Stadion Kanjuruhan. Konfirmasi soal ini sudah disampaikan Presiden Joko Widodo, dengan alasan disesuaikan dengan standar FIFA. Pengamat politik Rocky Gerung membahas soal ini dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (18/10/2022). Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kita di hari Selasa. Hari selasanya cerah ini karena melihat situasi politik  Indonesia yang makin dinamis. Saya memakai bahasa yang netral, makin dinamis. Ya, di luar cerah. Saya lagi di Denpasar karena mau kasih kuliah umum di Universitas Udayana. Serius nih, Anda bisa masuk di Udayana sekarang? Luhut effect. Jadi, mahasiswa sekarang merasa sudah cukup berani karena mengundang saya, Faisal Basri, dan Zainal Arifin. Dan, itu sebetulnya kan pikiran-pikiran yang pasti menghajar Jokowi lagi atau pemerintahan. Tapi, kita mau uji apakah kampus itu bisa memulihkan keyakinan bahwa poin akademis, pikiran akademis, tidak boleh dihambat oleh kepentingan politik. Mudah-mudahan. Tetapi, yang ingin kita melihat sekarang adalah peristiwa-peristiwa politik yang susul-menyusul. Betul tadi dinamis sekali tuh. Anies (Baswedan) mulai dipertanyakan ini mau continuity atau mau change sebetulnya. Oke. Kalau nggak salah sebulan yang lalu, Anda masih di tetangganya Bali sedikit, di Mataram Anda masih dicekal di kampus Universitas Mataram. Sekarang Anda sudah bicara di tengah kabinet dan di depan riil presiden gitu, jadi rupanya sekarang orang loh kalau di depannya Pak Luhut saja bisa bicara, kalau Gibran saja datang ke rumah, masa kampus enggak boleh. Gitu kira-kira ya. Betul. Selain persidangan ijazah, persidangan Sambo, macam-macam. Kan mesti ada persidangan akademis memang tempat orang bersidang akademis. Ngapain ditahan-tahan orang untuk bicara di kampus. Itu intinya tuh. Dan semua juga kampus yang lain melakukan hal yang sama. Demikian juga halnya tunjuk menunjuk Rektor, macam-macam itu, hilangin-lah. Rektor, semua calon pemimpin bisa diuji di kampus, mulai dari menguji pimpinan Universitas sendiri tuh. Jadi, money politic mesti dihilangkan. Oke Bung. Ini sekalian kita omongin supaya kalau ada mahasiswa yang mau mahasiswa PTN gitu yang menggunakan Anda enggak ragu lagi, karena dua pekan yang lalu kalau tidak salah saya dan Anda kan diundang bicara di UNJ, terus saya tanya sama mahasiswa “Ini serius, kalian mengundang saya sama Bung Rocky? Coba tanya rektornya dulu deh. Nggak lama kemudian dia bilang, oke, rektor setuju Pak Hersu, nggak ada masalah. Pemulihan politik memang mulai dari pemulihan akal sehat. Bung Rocky, kita ngomongin yang saya kira fokus publik kemarin bagaimana kepolisian kemarin sudah mulai berlangsung sidang dari Ferdy Sambo. Dan orang mencermati dengan jelas bagaimana bukan hanya konstruksi hukum, bahkan sampai gestur tubuhnya, pakaian yang digunakan, dan sebagainya itu diperhatikan orang. Itu artinya apa, memang publik betul-betul masih tetap mengawal apakah betul sudah ada keseriusan dari kepolisian untuk berubah setelah kemarin dipanggil, dimarahi oleh Pak Jokowi selama 15 menit. Ya betul. Dan efek yang bagus dari Pak Jokowi akhirnya diperlihatkan bahwa delegitimasi di dalam kepolisian itu berlangsung drastis. Walau Pak Jokowi di ujungnya itu masih memberi sinyal otoriter itu, hajar, tegas, segala macem. Presiden boleh kasih perintah melalui saluran institusi, bukan di depan publik meminta polisi untuk tegas dan dengan bahasa yang dihubungkan dengan pidato Pak Jokowi beberapa tahun lalu, bulan lalu, hajar mereka, kalau bisa door kalau sesuai dengan hukum. Itu dengan wajah yang pada akhirnya orang sambungkan, ya tidak begitu demokrasi. Demokrasi itu menuntut percakapan. Kalau bisa percakapan ngapain pakai senjata kan? Itu soalnya. Jadi, sekali lagi, ini persidangan-persidangan ini juga akan dipakai untuk memulihkan yang kita sebut akal sehat berpolitik. Nggak boleh ada saling mengintai lewat CCTV lalu kalau ternyata yang kena adalah bagian yang bisa jadi opini publik lalu disembunyikan CCTV-nya. Padahal CCTV itu dimaksudkan untuk memperjelas perkara, bukan untuk mengaburkan. Ya buat apa dikasih CCTV kalau akhirnya dikaburkan. Ya biarin saja kalau begitu. Jadi, soal-soal semacam itu yang saya…. Ini kemarin Anda menyinggung soal CCTV. Saya kira kalau soal persidangan Sambonya biar proses berjalan dan kemudian kita akan melihat fakta-fakta yang terungkap dan Anda mungkin sudah membaca di media-media lain. Tapi ada angle yang menarik yang tadi Anda sampaikan itu. Ternyata ada benang merahnya ini berkaitan dengan kepolisian. Kemarin terungkap dalam sidang-sidang Sambo bahwa itu sebenarnya tim yang menghancurkan CCTV di rumah dinas Ferdy Sambo itu ternyata sama dengan tim yang mengambil CCTV di KM 50. Itu media-media memberitakan semua seperti itu. Wah, saya jadi terkejut langsung, kita tahu benang merahnya. Tetapi, saya lebih terkejut lagi ketika TGIPF kemudian dalam dokumen yang menyebutkan bahwa CCTV di Stadion Kanjuruhan, di lobi Kanjuruhan, 3 jam lebih itu hilang, ada bagian yang hilang. Dan itu bagian yang sangat penting. Jadi, ini kelihatannya sudah menjadi semacam SOP. Nah, kalau ini baru SOP ini, setiap kali menghilangkan CCTV. Nah, menurut saya, ini sangat serius Bung Rocky. Wah, kalau itu betul-betul jadi SOP, ya dipublikasi dong bahwa polisi sekarang punya tim khusus CCTV gitu. Kan itu bahayanya, karena nanti orang nggak percaya lagi penegakan hukum. Ya, CCTV-CCTV itu kan barang bukti, kenapa dihilangkan? Menghilangkan barang bukti itu kriminal loh. Jadi, bagian-bagian itu juga mesti kita ingatkan bahwa polisi juga bisa diadukan sampai menghilangkan barang bukti. Yang lebih berbahaya, fungsi dari CCTV ini untuk menjelaskan duduk perkara yang itu bisa diedit kembali. Itu yang lebih gila lagi kan. Kalau ternyata edit- mengedit itu didasarkan pada kepentingan untuk menyelamatkan seseorang. Jadi, dalam negara demokrasi kita ingin agar semua kota kalau bisa dikasih CCTV, walau itu petanda buruk bahwa nggak ada lagi kebebasan manusia. Tetapi, justru kalau mau dibuat pengamanan, ya fair, dibuka saja apa yang tertangkap di dalam CCTV. Kan enggak ada sebetulnya rasa aman kalau di mana-mana ada CCTV. Sama seperti orang bilang di kampung gua ini aman banget, karena di mana-mana ada CCTV, di mana-mana ada polisi. Itu enggak aman artinya. Aman artinya ada kesederhanaan, ada kehangatan antara tetangga, itu fungsinya.  Jadi, balik lagi pada soal tadi. Itu harus diterangkan, dijelaskan, kalau memang ada tim yang dilatih untuk memanipulasi CCTV, itu adalah kejahatan, lepas dari apapun. Nah, soal terorisme mungkin dijadikan dasar, tapi ya nggak ada terorisme di lapangan bola lah. Kira-kira begitu. Jadi, fungsi-fungsi security ini betul-betul harus diawasi justru oleh mata publik. Publik tahu, CCTV untuk kepentingan publik, bukan untuk memanipulasi peristiwa. Dan yang menarik, ini yang di KM 50 dan yang di rumah dinas Duren Tiga, itu timnya sama, dari Divisi Propam. Ini yang bikin kita kaget. Ini kan tugasnya dia juga mengawasi atau menjadi komisi etik dari polisi. Nah, kita belum tahu apakah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan juga dilakukan oleh Divisi Propam atau tidak. Kalau itu terjadi, ini dobel-dobel ini, serius sekali Bung Rocky.  Ya, itu transparansi mestinya dari awal. Kalau kita merasa bahwa kita ingin propam itu melindungi kita dari perilaku aparat kepolisian, sekarang justru propam melindungi aparat kepolisian yang berupaya untuk mengkriminalisasi rakyat. Kan itu yang kita anti sebetulnya? Kita ingin betul-betul polisi melakukan hal dengan maksud yang sempurna, yaitu rasa aman publik. Rasa aman publik itu bisa terganggu oleh kelakuan oknum-oknum yang buruk. Nah, kelakuan itu yang harusnya di-wash oleh Propam. Kan gitu. Betul, dia adalah komisi etik dari kepolisian atau bahkan offersite commitee itu yang bisa melihat semua hal dengan perspektif kejujuran. Jadi, kalau Propam sendiri enggak jujur dan sekarang Propam menjadi masalah karena ada soal Sambo, orang menganggap bahwa ya sudahlah, kita perlu polisi memang, tapi lebih baik nggak ada polisi daripada polisi menghalang-halangi kejujuran. Jadi, sinyal tersebut mesti kuat ditangkap oleh Pak Kapolri supaya kalau ada reformasi polisi, bagian-bagian ini justru yang mesti diucapkan lebih dahulu, bukan soal anggaran, bukan soal persiapan untuk persenjataan. Enggak itu. Polisi tanpa senjata itu pasti dihormati rakyat. Kan itu yang kita contoh dari Jepang, dari Inggris segala macam. Polisi itu diam-diam di pojok saja tapi semua orang memberi salam, bahkan polisi di China itu dielu-elukan oleh rakyat. Jadi, hal ini yang mesti kita ulangi, yaitu civilian value, nilai-nilai sipil, harus melekat di dalam watak publik kepolisian. Watak publik artinya begitu dia keluar rumah, Pak Polisi itu tahu bahwa dia akan menghadapi berbagai macam kepentingan publik yang beragam, dan itu yang dianggap sebagai tugas dia, memelihara keragaman pikiran publik, bukan menyatukan dengan ancaman kekerasan.  Ya. Saya kira ini penting diseriusin. Orang mungkin tidak terlalu memperhatikan soal ini, tapi saya kira orang mulai tertarik begitu melihat benang merahnya, loh, kok ini sudah mulai ada modus yang sama, selalu seperti itu. Itu baru yang terungkap ke publik. Kita tidak tahu dalam kasus-kasus yang lain gitu. Dan, kebetulan kasus ini kan saya kira kasus-kasus besar yang mesti kita perhatikan dari kepolisian. Kasus KM 50, bagaimanapun itu juga masih jadi dark number karena itu walaupun sudah ada tersangkanya tapi dibebaskan. Itu juga bisa disebut dark number. Kemudian juga soal Sambo ini yang sudah mulai diadili. Nah, Kanjuruhan, kita belum tahu sampai sekarang bagaimana prosesnya. Hari ini, ketua umum PSSI yang juga polisi katanya akan dipanggil oleh kepolisian untuk diperiksa di Polda Jawa Timur. Akhirnya, satu-satu mulai terawasi. Bukan sekedar terbuka, tapi terawasi oleh publik. Publik kritis untuk melihat algoritma, di sana timnya ini, di sini timnya itu, sama, sasarannya CCTV. Jadi, ada tim khusus yang memang ahli CCTV, ahli untuk memanipulasi data. Kan itu yang ada di benak publik. Ini pertanda bahwa kita masuk di dalam republic of fears, republik kecemasan, karena diintai terus, dan bisa pengintaian itu dimanipulasi. Buku Republic of Fears itu menggambarkan aktivitas intelijen di zamannya Sadam Husein. Semua orang merasa ketakutan, semua orang merasa diawasi, tapi semua orang juga merasa ingin dilindungi. Jadi psikologi itu yang dimainkan oleh kekuasaan, ingin dilindungi supaya aman, tapi sebetulnya sedang diawasi sehingga kita cemas kan. Jadi, filosofi itu yang juga saya ingin sampaikan pada teman-teman polisi, supaya diperhatikan. Rakyat ingin dilindungi, bukan ingin diawasi. Itu soalnya. Oke. Kan sekarang orang mulai menagih gara-gara ini, ketiga di Komisi III Pak Sigit mengatakan ada novum, ada bukti baru pada kasus KM 50. Nah, orang mulai menghubungkan soal ini. Ini penting Pak Listyo Sigit. Dan kita tahu kan, setelah kemarin habis dikumpulkan di istana, itu semacam secara tidak langsung kita mendapat isyarat dari Pak Jokowi bahwa Pak Listyo Sigit aman dan diminta untuk meneruskan reformasi di Polri, memperbaiki situasi di tubuh Polri. Saya kira dengan mandat dari Pak Jokowi, walaupun sempat tidak disalami di HUT TNI, tapi tetap sekarang Pak Listyo Sigit saya kira ini untuk sementara reda, office politik ingin dongkel mendongkel Kapolri. Ya. Itu artinya orang melihat ya siapapun yang mengganti sama juga. Mending Pak Sigit saja yang nerusin. Jenderal Sigit yang paling mungkin diminta untuk memulihkan kepolisian. Ya sudah, kita harus terima kemudian Pak Sigit, tapi dengan satu alasan kuat bahwa Pak Sigit harus kembalikan polisi pada etika sipil, karena polisi itu datangnya dari orang sipil. Jadi bagian itu sebetulnya yang penting kita sampaikan kepada Pak Sigit. Yang kedua, mumpung Pak Sigit itu mungkin lagi dimusuhi oleh semua kelompok, kan semua kelompok musuhin Pak Sigit, ya sudah, tutup mata saja, jalan terus saja kan. Kan dimusuhi semua orang artinya nggak ada beban bagi dia. Lain kalau cuma dimusuhi satu pihak. Itu bahaya. Jadi, karena dia justru dimusuhi semua orang, dia ambil jalan lurus saja. Dan yang musuhan itu biarin saja berkelahi di belakang dia kan. Tapi dia ingin membenahi yang di depan tuh. Saya kira begitu masalahnya. Jadi, kalau memang masih ada perang antar geng, pasti terjadi itu. Karena yang diincar adalah kedudukan terakhir, yaitu Kapolri. Tetapi, justru dengan perang antar geng yang habis-habisan tadi, yang tersisa pasti mereka yang bersih kan. (sof/sws)

Kembalikan POLRI ke Khittahnya: Melindungi, Mengayomi, dan Melayani

BY FNN Rabu, 19 Oktober 2022 10:06:03 0

Dengan melakukan Muhabalah Rakyat yang terzolimi memohon keadilan pada Allah, sehingga berbagai kejadian yang tidak patut kita lihat pada hari-hari ini diperlihatkan oleh Allah. Oleh: Anhar Nasution, Anggota DPR RI Periode 2004 s/d 2009 UNDANG-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Preambul MENIMBANG, poin b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; Niat luhur yang terkandung di dalam makna dasar Undang-undang tersebut amatlah sangat manusiawi dan humanis, seharusnya ada sebuah departemen yang khusus mensosialisasikan dan memberikan pemahaman secara terus- menerus kepada masyarakat, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan mencapai masyarakat madani Baldatun Toyyibatun warobbun Ghofur sangatlah mudah untuk diwujudkan. Namun, kenyataan hari ini kita dapatkan adalah sebuah lembaga kepolisian lebih mengarah kepada Militeristik dengan mengedepankan tindakan Represip melalui lembaga Brimob, Densus 88, dan belakangan oleh Tito Karnavian saat menjabat Kapolri dibentuk lagi Satgassus Merah Putih yang masyarakat tidak tahu jelas fungsi dan tugasnya. Jangan disalahkan kalau kemudian rakyat menilai berbagai kekacauan dan kerusuhan baik mulai penanganan aksi-aksi demo masyarakat, mahasiswa dan kaum buruh yang melakukan kritik kepada pemerintah yang merupakan hak-hak berdemokrasi selalu berujung pada bentrokan dan kerusuhan. Penangkapan-penangkapan kelompok yang dilabelkan Teroris begitu represif dan brutal belakangan kita dengan kasat mata menyaksikan penangkapan para Ustadz/ulama yang dilabelkan Radikal dan para aktivis yang bersuara kritis ditangkap dengan sangkaan melanggar Undang-Undang pasal karet yang membuat rasa keadilan dan kesamaan hukum di Negara ini sudah tidak didapatkan lagi oleh rakyatnya. Belakangan kita menyaksikan terungkapnya berbagai kasus yang menggradasi dan memperburuk Citra Polri sampai ke titik nadir sangatlah membuat hati kita perih dan miris. Berbagai kasus yang tidak perlu saya uraikan berulangkali kita saksikan  menjadi titik balik dari kesalahan penerapan Undang-undang yang digagas begitu sangat luhur bagaimana seharusnya peran dan tugas Polri ditengah-tengah masyarakat. Saya masih teringat ketika mengikuti Latihan Bela Negara dalam hal Kamtibmas sekitar tahun 1996 yang dilakukan oleh Binmas Polri, pelatihan Kamtibmas bagi Aktivis Generasi muda dan Mahasiswa selama 1 bulan di Kelapa Dua amat sangatlah besar manfaatnya kami rasakan. Kami sangat memahami tugas-tugas dan fungsi Polri, sehingga membuat para aktivis saat itu betul-betul menyatu dengan Polri dan secara sadar kami ikut mensosialisasikannya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sayangnya saat ini Lembaga Binmas Polri itu nyaris tak terdengar lagi. Kalau pun ada di tingkat Kelurahan bernama Binmas yang kadangkala di setiap kelurahan di Jakarta hanya ada 2 atau 3 personil saja aparat kepolisian ditempatkan di sana dan itupun kita sering mendengar guyonan aparat yang ditempatkan di Kelurahan tersebut adalah petugas-petugas yang tidak punya prestasi dan Relasi dengan atasan. Yang seharusnya merekalah yang menjadi Etalase Polri, yang menjadi contoh teladan dit engah-tengah masyarakat yang mampu Melindingi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat. Seharusnya anggota Polri yang ditempatkan di setiap kelurahan tersebut sekurang-kurngnya 1 regu kader-kader terbaik Polri dalam bidang Kemasyarakatan dengan berbagai Disiplin Ilmu. Ironisnya masyarakat selalu ditampilkan dengan wajah-wajah bengis personil Brimob dengan senjata lengkap saat menangani aksi-aksi demo mahasiswa dan masyarakat. Wajah-wajah tegang dari Anggota Densus 88 ketika mereka menangkap orang yang dilabelkan teroris, begitu juga saat menangkap Ulama/ Ustadz dan para Aktivis. Sudah saatnya hal ini segera diakhiri, sudah banyak korban, hal-hal buruk dan berbagai rekayasa yang diciptakan mungkin hanya untuk mendapatkan tambahan anggaran APBN atau pembenaran hanya untuk mencari dana-dana talangan yang tidak sah dan melanggar Undang-undang dibenarkan dengan payung hukum Kedaruratan. Banyak sudah kesalahan dan penzoliman terhadap rakyat, ulama, dan para aktivis yang dipertontonkan pada kita hukum duniawi sudah tidak lagi bisa diharapkan rakyat, sehingga rakyat menyerahkan dan memohon turunnya Hukum Allah yang Maha Adil. Dengan melakukan Muhabalah Rakyat yang terzolimi memohon keadilan pada Allah, sehingga berbagai kejadian yang tidak patut kita lihat pada hari-hari ini diperlihatkan oleh Allah. Jangan sampai semua rakyat, khususnya ummat Islam, ber-muhabalah, sehingga kejadian-kejadian yang lebih dahsyat akan menimpa negara kita tercinta ini. Allah tidak rela limpahan Rahmad atas Bangsa ini dirampas oleh segelintir manusia-manusia Serakah yang Zolim. (*)

Hentikanlah Membodohi Masyarakat!

BY FNN Selasa, 18 Oktober 2022 19:34:04 0

Namun, yang terjadi kemudian, menurut Luhut, kalau tidak ada suntikan dari APBN, proyek kereta cepat terancam mangkrak. Maka, melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021, pemerintah membolehkan APBN membiayai KCJB. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economic and Policy Studies-PEPS) JUDUL berita @kompascom menarik, dapat diartikan “hentikanlah membodohi masyarakat: Kalau B to B, artinya tidak pakai duit APBN. Kalau pakai duit APBN, maka jangan ngotot klaim B to B”. Ironi Kereta Cepat: Ngotot Diklaim B to B, Tapi Pakai Duit APBN Kompas.com – (26/05/2022, 10:41 WIB). Semakin membodohi masyarakat, semakin terlihat diri sendirilah yang bodoh. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah berkali-kali menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah murni bisnis alias business to business (B to B). Disebutkan, proyek kereta cepat yang menghubungkan Padalarang dan Halim ini digarap oleh konsorsium terdiri dari beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan dari China, untuk kemudian membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).  Hal ini sekaligus menepis tudingan adanya jebakan utang China dalam mega proyek tersebut. Luhut mengatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah investasi jangka panjang. “Itu adalah utang produktif. Ada yang bilang hidden debt. Itu yang bilang hidden debt saya text, kau datang kemari tunjukin hidden debt-nya di mana,” tegas Luhut dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (26/5/2022). “Wong saya yang nangani kok. Hidden debt kalau dibilang G to G, ini tidak ada. Itu B to B,” tambahnya. Meski menuai banjir kritik dan dinilai melanggar janji, pemerintah bergeming dan tetap mengucurkan duit APBN untuk menambal pembengkakan biaya investasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCKB). Namun demikian sampai saat ini, baik pemerintah maupun pihak KCIC masih kukuh menganggap proyek ini B to B.  Mengutip Antara, proyek pembangunan KCJB) tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dan komitmen pendanaan dari China Development Bank (CBD). “Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium (leading consortium) KCJB tersebut bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi Covid-19,” ungkap Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam keterangannya. Menurutnya, struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh CDB dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium. Dari 25 persen ekuitas dari ekuitas itu, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia karena menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia. PMN yang akan dialokasikan pemerintah sebesar Rp 3,4 triliun, digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium. Sedangkan pinjaman CBD diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS atau setara Rp 64,9 triliun. Dalam beberapa kesempatan, baik Presiden Joko Widodo maupun para pembantunya, berungkali menegaskan bahwa proyek KCJB adalah murni dilakukan BUMN. Menggunakan skema business to business. Biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari China. Dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan. “Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,\" kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015. “Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN,” ucap Jokowi menegaskan. Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah. Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis. “Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya b to b, bisnis,\" tegas Jokowi kala itu. Namun, yang terjadi kemudian, menurut Luhut, kalau tidak ada suntikan dari APBN, proyek kereta cepat terancam mangkrak. Maka, melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021, pemerintah membolehkan APBN membiayai KCJB. Apakah ini berarti penyimpangan dari skema business-to-business menjadi business-to-goverment? Bagaimana kalau nantinya proyek kereta cepat ini rugi? Apakah akan pakai dana APBN lagi, untuk menambal kerugian tersebut? Perlu diingat, banyak proyek kereta cepat di China mengalami rugi operasional sangat besar, dan proyek KCJB itu diperkirakan juga akan mengalalami rugi operasional yang cukup besar. (*)

Universitas Muhammadiyah Demo Tolak Kenaikan BBM

BY FNN Selasa, 18 Oktober 2022 17:23:21 0

Jakarta, FNN – Unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih terus berlanjut. Di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, kembali digelar aksi tolak kenaikan harga BBM dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan jumlah massa aksi sekitar 100 orang hadir pada pukul 15.00 WIB, Selasa (18/10/2022). Terlihat massa aksi datang dengan sejumlah atribut, mulai dari jas almamater, bendera, dan spanduk yang di antaranya bertuliskan \"Tolak Kenaikan Harga Bbm Bersubsidi\" dan \"Rakyat Menjerit\". Adapun tuntutan dari aksi tersebut adalah menolak dan kembali menurunkan harga BBM bersubsidi. Dan, massa aksi akan terus melakukan unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM bersubsidi bila Pemerintah belum juga memenuhi tuntutan yang dilayangkan. Selain dari orasi, nyanyian, dan pembacaan puisi. Massa aksi juga melakukan pembakaran ban di tengah aksi. (Rac)

Sidang Perdana Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

BY FNN Selasa, 18 Oktober 2022 16:01:42 0

Jakarta, FNN – Sidang perdana dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022). Sidang yang dijadwalkan pukul 09.40 WIB, sempat molor dan berpindah ke Ruang Sidang Wirjono Projodikoro 1 yang lebih besar dari Ruang Sidang Ali Said karena pengunjung sidang melebihi kapasitas ruangan, hingga sidang dibuka sekitar pukul 11.30 WIB oleh Hakim Ketua Heneng Pujadi. Agenda sidang pertama adalah pembukaan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat, Bambang Tri Mulyono yang diwakili oleh lima kuasa hukumnya, Eggi Sudjana, Ahmad Khozinudin, dkk. Ada empat pihak tergugat, mulai dari Tergugat 1, Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kapasitas sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Tergugat 2, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Tergugat 3, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI). Dan Tergugat 4, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Gugatan yang dilayangkan adalah Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa penyerahan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan/palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Dalam persidangan perdata tersebut, Eggi Sudjana mempertanyakan kehadiran para tergugat yang seharusnya tidak boleh diwakili. Terkhusus Jokowi yang diwakili oleh pihak Kejaksaan Agung yang dianggap tidak hadir oleh Majelis Hakim karena tidak membawa surat kuasa. Dan, sehubungan dengan kurang lengkapnya dokumen dari pihak penggugat maupun tergugat, persidangan ditunda dan dilanjutkan pada Senin, 31 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB. Eggi dan para pengunjung sidang berharap agar Jokowi datang sendiri, sebab gugatannya terhadap personal. “Pada tanggal 31 Oktober kita berharap, saya sudah omong di depan Majelis Hakim, Jokowi harus hadir. Apabila Jokowi tidak hadir juga, kita berharap Hakim memutuskan dengan pasti ijazahnya palsu,\" ucap Eggi selepas sidang. “KSP mau membantah atau apa, silakan ke sini. Siapkan yang jagoan-jagoan lawyer itu, lawyer dikasih kuasa, lawan kita,” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama Eggi menjelaskan, yang perlu dilakukan adalah edukasi hukum dan menaatinya. “Jadi, itu yang harus diberikan edukasi hukum. Ini bukan sok jago-jagoan, tapi hak hukum. Oleh karena itu, sudilah kiranya Presiden Jokowi yang terhormat, mengertilah hukum dan taatilah hukum sesuai sumpah jabatan anda,” ucap Eggi tegas. “Pasal 9 Undang-undang Dasar 1945 mengatakan Presiden dan Wakil Presiden akan menjalankan Undang-undang sebaik-baiknya dan selurus-lurusnya bagi Nusa dan bangsa. Tapi, kenapa digugat gak datang? Berarti Anda mengingkari sumpah Anda sendiri,” terang Eggi. (Rac)

UPN Veteran Jatim Minta Dukungan LaNyalla untuk Pembukaan Fakultas Kedokteran dan Tambahan Beasiswa Bagi Mahasiswa

BY FNN Senin, 17 Oktober 2022 22:47:17 0

Surabaya, FNN - Kedatangan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dimanfaatkan oleh Rektor UPN untuk meminta dukungan dalam pembukaan Fakultas Kedokteran dan usulan beasiswa bagi mahasiswa. Hal itu disampaikan langsung oleh Rektor UPN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi MMT, IPU kepada LaNyalla, Senin (17/10/2022). Dikatakan oleh Prof Akhmad Fauzi, UPN Veteran Jatim sudah lahir sejak 63 tahun lalu dengan beberapa kali perubahan status. Mulai tahun 2014 UPN Veteran Jatim menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kemendikbud dan Ristek. \"Kita membuka 31 bidang studi dengan 7 fakultas. UPN merupakan perguruan tinggi terakreditasi A. Dalam pengelolaan keuangan juga sudah dua kali mendapatkan WTP. Bahkan kami sudah dinyatakan layak membuka fakultas kedokteran. Untuk itu dalam kesempatan ini kami memohon dukungan dari Ketua DPD RI agar kami segera bisa membuka fakultas tersebut,\" kata Prof Akhmad. Selanjutnya, kampus UPNVJT berkomitmen dan mengukuhkan diri sebagai kampus bela negara. Hal ini sesuai semangat dan kontribusi para veteran sebagai pendiri UPN yang notabene mereka adalah para pejuang kemerdekaan. \"Sehingga kami bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar, tapi punya rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang mampu mengawal NKRI menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara lain,\" ujarnya. Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UPNVJT, Catur S meminta dukungan Ketua DPD RI terkait beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu. Dari 20 ribu mahasiswa, menurutnya, ada 700 mahasiswa yang perlu diberi diberi beasiswa. Namun UPNVJT baru mampu meng-cover 400 mahasiswa, sehingga 300 mahasiswa belum bisa ditangani. \"Kami minta bantuan, dukungan maupun dorongan Pak Ketua agar sisanya, sekitar 300 mahasiswa ini bisa mendapatkan beasiswa. Mungkin Bapak bisa sampaikan ke Kementerian berwenang atau pihak terkait lainnya,\" ujar dia. Ketua DPD RI meminta agar aspirasi tersebut dituangkan secara resmi dan tertulis. Nantinya aspirasi tersebut akan disampaikan pada pihak berwenang. \"Pada prinsipnya saya siap mendukung agar Fakultas Kedokteran ada di kampus ini. Mudah-mudahan segera terealisasi. Kami siap mengawal,\" ujarnya. \"Mengenai kekurangan beasiswa bagi mahasiswa, nanti akan kita usahakan untuk disampaikan ke Kementerian berwenang. Kita sama-sama mencari jalan keluar terbaik, supaya adik-adik mahasiswa ini tetap mendapatkan pendidikan terbaik di sini,\" tukas dia. (mth/*)

Rocky Gerung: Saya Tetap Menganggap bahwa Frustrasi Publiklah yang Menyebabkan Anies Meledak sebagai Figur

BY FNN Senin, 17 Oktober 2022 21:57:38 0

AHAD, 16 Oktober 2022, menjadi hari terakhir Anies Rasyid Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta. Dan, Ahad itu pula, dia berpamitan tinggalkan Balai Kota Jakarta yang selama 5 tahun menjadi tempat kerjanya. Jutaan warga Jakarta melepas Anies Baswedan untuk kemudian disambut oleh rakyat Indonesia. “Itu pertanda ada kerelaan. Itu namanya relawan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (16/10/2022). “Jadi, kelihatannya Indonesia mengubah atau publik pemilih mengubah cara berpolitik. Nggak menunggu lagi serangan fajar. Jadi betul-betul Anies adalah antitesis dari pemerintahan Pak Jokowi,” lanjut Rocky Gerung. Menurutnya, dengan cara itu, orang mengerti, semakin bisa dipastikan Anies pemenang Pemilu 2024. “Tetapi, semakin dipastikan juga Anies akan dapet rompi orange,” ungkap Rocky Gerung. Bagaimana Rocky Gerung melihat semua ini? Lebih lengkapnya ikuti dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, apa kabar Anda semua. Hari ini, Ahad 16 Oktober 2022. Hari ini di Jakarta dan di berbagai wilayah terjadi kemeriahan karena melepas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Saya dapat laporan di berbagai daerah. Saya baca saja ya ini, bukannya di Jakarta, ini di Jabar, itu ada konvoi parade nelayan, di Jawa Tengah juga jalan santai di Simpang Lima, Jateng, Magelang, Jateng; di Purworejo, di Temanggung, di Wonosobo, di Surakarta, di luar Jawa Bengkulu, Sulteng, kemudian di Banyumas, ke Sulawesi Tenggara, banyak sekali. Jadi menurut saya menarik ya, bagaimana kemudian ada seseorang yang baru melepas jabatan sebagai Gubernur tapi kemudian sambutannya luar biasa di seluruh Indonesia. Ya, itu pertanda ada kerelaan. Itu namanya relawan. Saya juga dapat banyak banget undangan itu, dari nelayan yang mengundang para sastrawan. Jadi, kalau sekarang dianggap hari Pemilu, itu berbondong-bondong orang nyoblos Anies, itu bisa aklamasi. Jadi, itulah kekuatan dari kesederhanaan, kesadaran relawan, relawan yang bisa deklarasi dari pinggir pantai, dari kios-kios bengkel. Jadi, kelihatannya Indonesia mengubah atau publik pemilih mengubah cara berpolitik. Nggak menunggu lagi serangan fajar. Bayangkan kalau relawan Anies menunggu amplop, itu nggak pernah terjadi. Jadi, itu bedanya dengan peristiwa kemarin-kemarin yang proses pemilihan presiden itu penuh dengan ampop. Anies nggak pasang baliho di mana-mana tuh. Ada baliho kecil-kecil dan cuman kalimat-kalimat. Belum pasang baliho Anies sudah dimobilisasi oleh keinginan untuk mempercepat perubahan. Jadi, betul-betul Anies adalah antitesis dari pemerintahan Pak Jokowi. Dengan cara itu, orang mengerti, semakin bisa dipastikan Anies jadi pemenang Pemilu. Tetapi semakin dipastikan juga Anies akan dapet rompi orange. Kan begitu tuh jadinya. Tetapi, sekali lagi, konfrontasi ini konfrontasi etis, karena memang ada soal-soal yang kriminal itu pasti dipaksakan. Jadi, pikiran publik sudah sampai di situ. Apalagi kalau dianggap bahwa Anies bersalah. Oke, kalau begitu yang lain juga bersalah. Jadi, Pemilu enggak bisa jadi karena semua calon itu juga punya komorbit sebetulnya. Apa saja orang bisa cari-cari, tapi sekali lagi, kelegaan kita bahwa Anies bisa menyelesaikan Jakarta dan ada yang menyambut dia kembali. Nah, kita bayangkan misalnya kalau Pak Presiden Jokowi lengser pada 2024, mustinya ada yang menyambut dengan sambutan semacam ini dan sambutan itu mesti otentik, bukan sambutan yang ada panitia pusatnya. Enggak begitu tuh. Panitia pusat selalu berupaya untuk cari donor ke oligarki soalnya. Jadi, kelihatan bahwa ada oligarki, tapi oligarki hati nurani. Itu yang membuat Anies diasuh oleh oligraki hati nurani. Itu kerelaan betul. Ini dalam minggu ini saya 3-4 kali ke daerah dan kerelaan itu betul-betul datang dari keinginan untuk melihat Indonesia yang bersih. Ini supaya jangan terlalu dianggap bahwa kita bagian dari tim kampanye Anies Baswedan, saya usulkan dua sudut pandang dalam mendiskusikan fenomena hari ini karena fenomena ini tidak hanya di Jakarta, tapi betul-betul fenomena di seluruh Indonesia kalau kita lihat itu. Di luar yang saya bacakan, saya juga dapat banyak WA. Saya mengusulkan dua, tapi silakan Anda kalau nanti mau melihat dengan persepsi yang berbeda. Pertama, itu bahwa sebenarnya fenomena Anies ini adalah semacam frustrasi publik terhadap situasi saat ini sehingga mereka membutuhkan sebuah figur antitesa. Publik ingin keluar dari situ. Kedua, kita ingin mendorong bahwa ke depan harusnya politik kita ini keluar dari jeratan oligarki dan untuk keluar dari jeratan oligarki tersebut harus ada kesadaran dan kerelaan publik untuk sebagai relawan tadi. Jadi, siapapun nanti, ke depan juga, kalau presiden yang kita inginkan kita pilih dan kita rame-rame mengusungnya. Saya usul itu Bung Rocky, silakan kalau Anda mau menambahkan. Yang pertama memang frustasinya karena keadaan ekonomi, dan sosial segala macam, sehingga orang ambil jalan pintas saja bahwa Anies, apapun dia Anies saja tuh. Jadi, itu yang first image, image pertama, satu persepsi pertama publik adalah kami frustrasi dengan keadaan, keadaan ekonomi, keadaan kehidupan sosial, keadaan keberagaman, segala macam. Dan, itu orang ekspresikan Anies bisa lakukan perbaikan. Tetapi tetap kita mau bilang Anies 0% apa enggak? Anies punya potensi untuk berimpit lagi dengan oligarki apa nggak? Pasti ada impitan-impitan ke depan tuh. Tapi bagi publik ini anggap ya sudahlah nanti saja diberesin itu. Pokoknya Anies dulu deh. Jadi, kira-kira sudah sampai di situ ya. Kenapa? Karena ketidakjujuran dalam proses pemilu kan, termasuk yang menghambat 0%. Publik tentu kalau saya ngomong di mana-mana, ya benar Pak Rocky, 0% itu penting buat Anies. Tapi buat sementara sudahlah nggak usah dibikin itu, nanti toh Anies akan ubah itu. Jadi sudah segitu persepsi publik. Itu terkait juga dengan keterangan Pak Presiden kemarin pada polisi itu bahwa keadaan kita memasuki pemilu itu rentan atau sangat rawan, karena memang Pak Jokowi betul-betul tahu bahwa elu-elu pada Anies sudah nggak bisa lagi ditahankan sehingga itu memungkinkan terjadi krisis sosial. Lalu Pak Jokowi perintahkan supaya jangan ragu-ragu polisi untuk menindak yang masih kira-kira sinyal politik identitas justru yang diberikan oleh Pak Jokowi kemarin. Padahal, sebetulnya orang tahu Anies itu dipolitikidentitaskan oleh persaingan yang tidak bisa diselesaikan oleh Pak Jokowi sendiri kan. Jadi, kalau ditanya kenapa ada ketegangan sosial seperti yang dikonsentrasi Pak Jokowi kemarin, karena Pak Jokowi tak berhasil membuat perbandingan antara pemerintahan dan oposisi. Kalau oposisi jalan, nggak akan ada semacam kecurigaan bahwa oh, ini Islomofobia. Karena kita langsung tahu yang beroposisi pasti terhadap kebijakan. Yang beroposisi pasti namanya antitesis. Kan itu intinya. Jadi, sekali lagi fenomena Anies ini betul-betul fenomena keinginan untuk melihat politik yang bersih. Bahwa Anies tetap akan kita tagih 0% itu adalah problem akademis kita supaya Pemilu itu dituntun dengan rasionalitas, bukan dengan 20% yang adalah permainan tukar tambah itu. Jadi, tetap saya menganggap bahwa frustrasi publiklah yang menyebabkan Anies meledak sebagai figur. Itu intinya. Dan, kita mesti ingat bahwa politik Indonesia kadang kala di ujung dipasang palang untuk mencegah orang yang dielu-elukan rakyat. Tapi, rakyat pasti akan melawan. Itu susahnya tuh. Nah, kalau rakyat melawan dengan alasan bahwa Anies itu sudah dinyatakan sebagai calon presiden rakyat, itu susah tuh. Karena tetap akan ada upaya, ini kan calon presiden rakyat mana calon presiden partai wong dia belum punya wapresnya. Dan, threshold-nya mungkin nggak bisa dicapai kalau cuma dua partai mengusung Anies. Jadi, sekali lagi kita balik pada apa yang disebut persepsi publik yang bisa mendahului seluruh aturan Pemilu. Jadi, aturan pemilu bisa dibalik nanti karena ada tekanan publik yang besar-besar. Jadi, seperti ini sudah semi revolusi sebetulnya, sudah semi people power. Oke, tapi kita bahwa ternyata publik tetap percaya dengan sistem demokrasi. Kan kita kemarin khawatir dengan sistem demokrasi itu. Tapi ternyata mereka tetap anggap oke ini jalan yang terbaik dan kita mesti mencari, mungkin karena persoalannya figur yang salah yang kita dukung gitu ya. Ya, kalau dibahasakan secara terbalik, iya. Banyak juga yang frustrasi yang merasa kami salah pilih itu. Kenapa? Itu karena Pak Jokowi ternyata tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pak Jokowi lebih banyak memperhatikan proyek-proyek mercusuar. Jadi, kesadaran itu datang dari keadaan politik dan ekonomi sendiri yang memang digagas oleh Pak Jokowi. Kan sebetulnya Pak Jokowi nggak memenuhi janji, lepas dari isu ijazah segala macam, memang tidak dicapai. Memang pencitraan tetap dilakukan Ibu Sri Mulyani, oleh menteri-menteri. Tapi, itu kan palsu. Orang tahu itu data, bukan fakta. Orang bilang datanya bagus, iya, tapi faktanya adalah kemiskinan. Data pertumbuhan meningkat, iya, tapi faktanya subsidi dicabut, macam-macam tuh. Jadi, segala hal yang berhubungan dengan keadaan masyarakat yang real, itu dirasakan oleh para relawan Anies, itu langsung dinyatakan sebagai hak Anies untuk memperbaiki bangsa ini. Dan, itu yang saya sebut tadi, euforia yang tak tertahankan. Ini menarik Anda bicara soal ijazah. Saya sendiri itu terheran-heran gitu ya. Ijazah ini ternyata menjadi isu yang sangat besar kalau kita amati. Dan itu bukan hanya level bawah loh. Itu level kalangan atas juga sangat mempercayai soal itu. Saya cuma heran saja, pertama sudah ada bantahan dari UGM. Jadi sudah ada otoritas resmi dan itu pun tetap di-denial oleh publik. Kedua, kalau katakanlah misalnya memang betul itu ada ijazah palsu, terus apa pentingnya sekarang, karena kan itu sebagai syarat untuk maju pilpres dan Pak Jokowi kan nggak akan maju lagi gitu. Tapi orang tetap makan isu itu. Apa sebenarnya yang memahami situasi ini. Jadi, kecurigaan ada di setiap sudut gang. Bahkan, kecurigaan terhadap apa benar presiden kita kemarin itu berijazah apa tidak. Padahal, sebetulnya apa pentingnya sih ijazah. Kan kalau dia sudah memimpin, selesai. Tetapi orang menuntut justru aturan yang mensyaratkan seseorang itu harus sarjana. Jadi, bagian ini sebenarnya juga ngaco. Ngapain nuntut presiden jadi sarjana tuh. Ya bagus juga kalau dia sarjana, tapi kalau dia sarjana tapi tidak bisa berpikir, apa gunanya tuh. Kan seringkali saya katakan ijazah itu tanda seseorang pernah belajar, bukan karena dia pernah berpikir. Itu prinsipnya dulu tuh. Nah, kalau begitu, nanti kita melihat bahwa memang ada kualifikasi tertentu, yaitu kemampuan untuk membuat desain pikiran. Ibu Susi Pudjiastuti itu akhirnya mesti nyari-nyari ijazah SMA atau apa yang orang nggak pentinglah, ngapain. Jadi, nanti saja kalau betul-betul kekuatan rakyat menginginkan, ya sudah dianulir saja tuh ijazah. Sebaliknya, ada yang punya Profesor berderet-deret sebagai pemimpin, itu juga enggak bisa mikir. Kan itu yang terjadi. Dan, masih menunggu lagi dapat guru besar dari mana-mana. Tetapi, balik pada pembuktian ijazah tadi, keterangan Ibu Rektor itu nggak ada gunanya. Karena palsu tidaknya ijazah itu mudah diforensik. Jadi, kan sama dengan mencari tahu ini uang palsu atau beneran. Ya bandingkan saja dengan uang benarnya. Apa? Ya semua ijazah itu sama dengan uang, ada jejak kimianya tuh. Jadi, kertasnya palsu apa enggak? Kan kertas ijazahnya itu kan kertas yang khusus. Jadi beda. Kan saya pakai kertas yang saya punya tahun ‘50 sama kertas tahun ‘90 beda. Beda kualitasnya atau beda pabrik yang nge-print. Printing-nya juga bisa. Itu teknologi dengan mudah bisa membedakan ini uang palsu, ini uang benar, ini ijazah palsu, ini ijazah bener. Jadi, bukan karena keterangan administrasi dari Rektor. Orang juga tahu itu bahwa Rektor bisa saja beri keterangan, tetapi pembuktian palsu tidaknya itu atas barangnya. Kan itu. Jadi, nanti di pengadilan pasti akan dibuka, secara teknis ini palsu atau aspal (asli tapi palsu) karena kok kertasnya beda dengan kertas cetakan yang ada pada mereka yang betul-betul memperoleh ijazah. Tapi kita mesti kasih satu sinopsis bahwa publik memang akhirnya mengintai dan mencari-cari apa yang bisa membuat Presiden Jokowi dipermalukan, kira-kira begitu kan. Tentu kita ingin supaya ya dipermalukan tapi apa ujungnya tuh. Kan tetap, presiden Jokowi mungkin bisa bilang iya memang ini ada soal, tapi saya sudah selesai jadi presiden. Itu juga apologi. Jadi, tetap satu Indonesia itu nuntut. Nah, itu sebetulnya bagus karena Indonesia menuntut penyelesaian di pengadilan dan itu silakan berdebat di pengadilan. Saya mendorong supaya Pak Presiden juga cari arsipnya, kasih tahu saja ini ijazah saya dan silakan dideteksi pakai mungkin alat untuk memeriksa dollar palsu atau rupiah palsu, sama juga. Gampanglah secara teknis. (ida/sws)

Gue Lepas Anies untuk Jadi Presiden

BY FNN Senin, 17 Oktober 2022 15:45:33 0

Biar orang lain dan dari daerah lain teriak-teriak politik identitas, Anies di Jakarta telah bekerja membangun toleransi, kesetaraan, dan keadilan. Adil buat semuanya. Semua warga negara tanpa terkecuali. Oleh: Alex Wibisono, Aktivis Tinggal di Kota Depok RAKYAT Jakarta menangis. Haru setelah ditinggal Anies Baswedan. Selama ini, Anies jadi kebanggaan warga Jakarta. Selain Ali Sadikin, Gubernur DKI yang legend itu. Lima tahun sudah, Anies membersamai rakyat Ibu Kota. Banyak perubahan, walaupun banjir hujatan. Tapi, Anies tidak pernah membalasnya. Goodbener. Begitulah harusnya seorang pemimpin. Sadar kritik dan hujatan. Gue demen banget. Rakyat Ibu Kota pun puas. Bahkan sangat puas. Ingin lagi Anies memimpin Jakarta untuk kedua kali. Hal mudah jika Anies mau. Rakyat Jakarta pasti mendukungnya. Seandainya kagak ada partai yang mengusung, rakyat Jakarta siap kumpulkan KTP. Sekejap kilat akan terkumpul. Mudah, pakai banget. Jadi calon independen. Sepertinya ada tugas yang lebih besar. Anies harus urus Indonesia. Inilah amanah yang harus diambil. Kalau bukan Anies, siapa lagi? Rakyat Jakarta harus ikhlas. Mereka telah melepas Anies hari Ahad kemarin. Tangis haru mewarnai pelepasan itu. Selesai satu tugas, tugas lain yang lebih besar menunggu di depan mata, kata Anies. Anies mengajak semuanya untuk bersama-sama. Untuk bergerak dan melangkah ke depan. Ambil tanggung jawab bersama. Warga Jakarta tahu apa yang dimaksud oleh Anies. Spontan mereka teriak Anies Presiden. Anies tidak lagi urus Jakarta, tapi urus Indonesia. Anies tidak hanya urus 10,6 juta warga, tapi 275 penduduk Indonesia. Rakyat telah meminta kepada Anies untuk jadi presiden 2024. Ini dibaca dari elektabilitas Anies dalam berbagai survei. Selalu berada di tiga besar. Nasdem lalu menangkapnya, kemudian tanggal 3 Oktober kemarin deklarasikan Anies. Rencananya Demokrat dan PKS menyusul deklarasi pada 10 Nopember bulan depan. Kalau PPP dan PAN menunggu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar. Sepertinya kagak lama lagi. Lu percaya omongan gue. Semua orang tahu, ada pihak yang kuat sekali untuk mengahalangi Anies. Mereka berupaya jegal Anies. Tapi rakyat berada di belakang Anies. Puluhan hingga ratusan ribu massa yang kemarin hadir di Bundaran HI sampai Jl. Merdeka Selatan siap back up Anies. Siap kawal Anies. Siap bekerja bersama Anies menuju pilpres 2024. Belum lagi massa pendukung Anies yang berkumpul di setiap daerah. Mereka ikut serta melepas Anies dari kabupaten masing-masing. Seperti di Semarang, mereka melepas Anies dari kawasan Simpang Lima. Ada pula yang di gedung seperti para pendukung Anies di Solo. Anies percaya bahwa mereka pendukung setia. Mereka ikhlas. Anies meminta mereka untuk luruskan niat dalam melangkah. Ikhlas niat untuk membangun Indonesia yang berkeadilan. Dan, memperjuangan kesetaraan diantara semua warga negara. Itulah pesan terakhir Anies di Jalan Merdeka Selatan. Biar orang lain dan dari daerah lain teriak-teriak politik identitas, Anies di Jakarta telah bekerja membangun toleransi, kesetaraan, dan keadilan. Adil buat semuanya. Semua warga negara tanpa terkecuali. Dari manapun berasal, suku dan agama apapun, warga berhak mendapatkan hak untuk diperlakukan setara oleh negara. Diawali kesetaraan itu di Jakarta, lalu untuk Indonesia. Dipimpin Anies, DKI Jakarta teduh dan damai. Indonesia pun akan merasakan hal yang sama jika orang seperti Anies ini menjadi pemimpinnya. Depok, 17/10/2022. (*)

Bengis: Jika Negara Hukum Berubah Menjadi Negara Polisi

BY FNN Senin, 17 Oktober 2022 15:01:30 0

Itu yang harus dirumuskan dengan standarisasi yang tepat sehingga hukum tidak lagi diperdagangkan. Hukum dagang boleh, dagang hukum jangan. Hukum Industri harus dipelajari, industri hukum jangan. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo HAMPIR genap 4 bulan, publik di semua lini telah disibukkan dengan proses penanganan dan pengungkapan pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Hari ini, Senin, 17 Oktober 2022 Tim majelis hakim yang diketuai YM Wahyu dan beranggotakan Morgan dan Alimin mulai menyelenggarakan sidang kasus pembunuhan berencana sekaligus obstruction of justice dengan terdakwa Ferdy Sambo dkk. Dalam berkas dakwaan, lima tersangka disangkakan melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP. Mereka adalah Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo Putri Candrawati, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma\'ruf. Sementara dalam kasus obstruction of justice, selain Ferdy Sambo ada juga Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto yang dijerat dengan Pasal 49 jo Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat 1 jo Pasal 32 Ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 55 Ayat (1) dan/atau Pasal 221 Ayat (1) ke-2 dan/atau Pasal 233 KUHP. Pada awal pengungkapan kasus, tampak terkesan bahwa penanganan kasus ini tidak dilakukan secara PRESISI sesuai dengan tagline transformasi POLRI PRESISI yang merupakan abreviasi dari PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan. Narasi yang dibangun sejak awal akhirnya porak-poranda begitu Brigadir E \"speak up\" bahwa dirinya bukan satu-satunya pelaku (penembak) dan ada yang memerintahkan menembak serta terungkapnya fakta-fakta hukum lainnya. Dalam kasus ini terkesan tampak begitu jelas bahwa substansi dan prosedur hukum tidak lagi diakui keberadaannya di negara hukum sekalipun oleh penegak hukum itu sendiri, yakni polisi. Belum selesai persoalan Sambo, di awal bulan Oktober 2022 terjadi tragedi kemanusiaan yang juga terindikasi aparat pengamanan (polisi) terlibat dalam terbunuhnya 132 suporter sepak bola Aremania di stadion Kanjuruhan, Malang. Belum tuntas penyelesaian tragedi Kanjuruhan, lagi-lagi muncul peristiwa baru soal perdagangan narkoba seberat 5 kg sabu-sabu yang ini malah melibatkan seorang Kapolda dan bawahannya secara terstruktur. Intinya, atas peristiwa hukum akhir-akhir ini, banyak oknum polisi yang justru terlibat dalam tindak kejahatan atau juga dikenal criminals in uniform hampir terjadi di semua lini kehidupan. Boleh jadi, polisi memang dipakai sebagai alat untuk menjalankan kejahatan dengan tujuan merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara oleh pihak-pihak tertentu. Apakah polisi ingin mengubah negara hukum (rechtsstaat/law state) menjadi negara polisi (police state)? Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Demikian pula antar sesama warga negara, juga memiliki persamaan di depan hukum. Bila tidak ada persamaan hukum dalam sistem ketatanegaraan dan sistem peradilan di Indonesia, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya \"Equality Before The Law\" adalah tidak ada tempat bagi \"backing\" yang salah, melainkan undang-undang merupakan \"backing\" terhadap yang benar. Sistem peradilan pidana di Indonesia ditengarai telah lama menjadi industri hukum sebagaimana disinyalir oleh Menkopolhukam Mahfud MD dalam forum ILC pada 11 Februari 2020. Ia menemukan praktik hukum di mana orang yang benar dibuat salah dan orang salah dibuat benar. Juga, praktik pengalihan perkara dari pidana ke perdata dan/atau sebaliknya. Bahkan katanya, ada polisi yang membuat surat kaleng untuk dirinya sendiri agar dapat menceraikan istrinya. Ini merupakan sindiran tajam terhadap praktik yang diselenggarakan, baik oleh polisi, jaksa, hakim, maupun advokat. Maka, tidak heran jika saat ini penegakan hukum lebih berorientasi pada untung-rugi (Dagang) dengan mengabaikan persoalan kebenaran dan keadilan. Keadaan ini persis dengan pernyataan William T. Pizzi tentang trials without truth.  Bilamana praktik-praktik industri hukum oleh oknum-oknum penegak hukum di negeri ini benar adanya dan terus dibiarkan, maka akan memunculkan adanya berbagai corporation atau perusahaan dan perbisnisan di dunia hukum, di antaranya: 1. Police Corporation 2. Prosecutor Corporation 3. Court Corporation 4. Prison Corporation dan 5. Advocate Corporation Bukankah begitu logika sederhananya? Yang terakhir akan terjadi: Indonesia Corporation. Bila demikian adanya, maka sesungguhnya negara ini telah menjelma menjadi perusahaan raksasa yang berwajah dingin tetapi bengis terhadap rakyatnya sendiri. Hilang karakter diri sebagai negara benevolen. Yang tersisa boleh jadi adalah tinggal hubungan bisnis antara Produsen dan Konsumen. Produsennya Negara dan Swasta sedang konsumennya adalah rakyatnya sendiri. Akhirnya kepengurusan negara ini hanya sebatas Profit bukan Benefit. Itukah yang diinginkan, ketika Negara Hukum Kesejahteraan Sosial kita akan bermetamorfosis menjadi Negara Industri Hukum? Polisi khususnya sebagai garda terdepan penegakan hukum pun tidak boleh menjadi agen industri hukum ini karena ketika polisi telah menjadi agen industri penegakan hukum maka sejak di garda ini pun penegakan hukum sudah dipenuhi pertimbangan untung rugi, bukan pertimbangan kebenaran dan keadilan. Jika bukan lagi dua hal tersebut yang menjadi pertimbangan polisi dalam melaksanakan pekerjaannya bahkan jika polisi sudah mau menjadi alat pemerintahan negara untuk mewujudkan \"kejahatan-kejahatan politiknya\", maka di saat itulah negara ini telah menjadi Police State. Kita tentu tidak menghendaki keadaan yang demikian terjadi di negeri ini. Menyimak praktik hukum yang tengah terjadi, mungkin ada benarnya tentang Industri Hukum yang sempat viral seperti yang disebutkan Menkopolhukam. Saya kemudian berkhayal mungkinkah dalam industri hukum ini kita peroleh justice dalam proses trial-nya atau justru yang akan muncul adalah: trial without justice? Industri hukum dapat terjadi di semua lini penegakan hukum ketika setiap lini tersebut berupaya memperjualbelikan kebenaran dan keadilan. Sanksi pidana mungkin juga tidak mempan, maka kata kuncinya adalah Akhlak! Akhlak yang mana? Ukurannya apa? Itu yang harus dirumuskan dengan standarisasi yang tepat sehingga hukum tidak lagi diperdagangkan. Hukum dagang boleh, dagang hukum jangan. Hukum Industri harus dipelajari, industri hukum jangan. Kita tidak ingin rechtsstaat (negara hukum) berubah menjadi police state (negara polisi) karena hanya akan melahirkan industri hukum yang bengis. Tabik...! Semarang, Senin, 17 Oktober 2022. (*)

Bukan Orang Baru, Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

BY FNN Senin, 17 Oktober 2022 14:11:32 0

Jakarta, FNN – Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Pelantikan Penjabat ini dilaksanakan pada Senin (17/10/2022) di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri. \"Mengangkat saudara Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama satu tahun,” kata Tito. Heru bukanlah orang baru dan telah berkarier selama belasan tahun di Pemprov DKI Jakarta. Ia juga dikenal dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada saat Ahok mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok ingin menjadikan Heru sebagai Calon Wakil Gubernur melalui jalur independen. Namun akhirnya Ahok mencalonkan diri lewat jalur politik dan berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat, politisi PDIP. Awal karir Heru sebenarnya telah dimulai pada 1993 sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara dan terus menanjak. Pada 2013, posisi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta diemban oleh Heru. Lalu tahun 2014, Heru ditunjuk Jokowi untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Jabatan Kepala Biro Daerah-lah yang membuatnya bisa dekat dengan Jokowi dan akhirnya diberikan kepercayaan lebih. Hanya setahun menjabat Wali Kota, lalu pada 2015 ia kembali ke Pemprov DKI dan menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kini Heru resmi dilantik jadi Pj Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100/P/2022. Heru terpilih dari tiga kandidat. Terdapat dua kandidat lainnya, yaitu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah. (Fer)

Hakim Supaya Jatuhkan Hukuman Mati Bagi Ferdy Sambo

BY FNN Senin, 17 Oktober 2022 13:09:27 0

Jakarta, FNN - Kasus pembunuhan brigadir Nopriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J telah sampai pada persidangan. Senin, 17 Oktober 2022 menjadi sidang perdana bagi empat orang terdakwa pembunuhan, yaitu Ferdy Sambo (FS), Putri Candrawathi (PC), Kuat Ma\'ruf (KM), dan Ricky Rizal (RR). Agenda sidang perdana tersebut adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Demi terwujudnya penegakan keadilan, organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Batak Bersatu (PBB) mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk mengawal proses peradilan. PBB menghadirkan sekitar 500 orang anggota dan simpatisannya. Namun,  tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke ruang sidang karena penuh. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta PBB, DF Siringo-Ringo menjelaskan, tidak ada yang bisa masuk ke ruang sidang.  \"Kegiatan ini (kedatangan mereka) adalah mengawal, memastikan bahwa acara sidang pertama FS berjalan dengan baik. Sehingga apa yang menjadi tuntutan untuk kita, berjalan sesuai dengan rencana,\"  katanya. Sebagian anggota PBB lainnya menunggu di luar gerbang PN Jaksel dan menuntut agar bisa masuk. Sempat terjadi keributan dengan aparat polisi yang berjaga ketat di pintu gerbang PN Jakarta Selatan, yang berada di Jalan Ampera itu. \"Itu adalah bentuk kecintaan anggota kami, ikut menyaksikan proses peradilan pada hari ini,\" ucap Siringo-Ringo. PBB mengharapkan agar FS diberikan hukuman mati. \"Tuntutan kami adalah sesuai dengan aksi damai pada bulan sebelumnya. Atas izin ketua kita, bahwa tuntutannya adalah dihukum mati,\"  ujarnya menegaskan. PBB akan mempercayakan proses peradilan kepada JPU dan majelis hakim dalam menegakan keadilan. \"Tentu percayakan proses hukumnya. Kami harapkan Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai penuntut yang benar-benar sesuai fakta di lapangan. Hakim, diharapkan benar-benar tidak tebang pilih menegakkan supremasi hukum,\" ucapnya. (Rac)

Hadapi Resesi, LaNyalla Ajak Kepala Daerah Fokus Perkuat UMKM dan Belanja Lokal

BY FNN Senin, 17 Oktober 2022 02:01:08 0

Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan jika setiap daerah menggunakan produk dan jasa lokal, maka pertumbuhan ekonomi akan bergerak terus dan stabil. Menurut LaNyalla, hal tersebut merupakan upaya antisipasi menghadapi resesi dunia yang diprediksi akan terjadi tahun 2023. \"Makanya saya mengajak para kepala daerah untuk menggenjot produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah masing-masing. Dorongan kepala daerah menghidupkan UMKM dengan kebijakan atau regulasi yang tepat merupakan sebuah langkah penting,\" ucap LaNyalla, saat reses di Surabaya, Minggu (16/10/2022). Menurutnya, jika setiap daerah tidak memiliki kesiapan sejak dini, ekonomi akan kolaps oleh ancaman resesi. Tentu yang paling terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah, bukan para pejabat. \"Di sinilah perlunya kepala-kepala daerah untuk terus memberdayakan UMKM di daerah masing-masing sehingga masyarakat tetap memiliki aktivitas keekonomian,\" lanjut dia. LaNyalla juga mengapresiasi beberapa daerah, salah satunya Jawa Tengah yang terus menggenjot realisasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemanfaatan produk dalam negeri. Dikatakan Senator asal Jawa Timur itu kualitas produk lokal masih belum optimal, namun ini tentu menjadi pekerjaan rumah Pemda untuk terus meningkatkan kualitas, sehingga pada masanya nanti produk lokal akan bisa bermain di pasar global. \"UMKM harus terus didampingi prosesnya, dengan melakukan kurasi supaya kualitas dan kontinuitasnya bisa terjaga. Termasuk keberlanjutannya dalam hal pemasaran,\" ucap LaNyalla. Ia pun memberi contoh yang dilakukan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur yang membuka Rumah Kurasi di beberapa daerah di Jatim. (mth/*)

Anies Baswedan dan New Hope

BY FNN Ahad, 16 Oktober 2022 14:48:36 0

Saya melihat Anies adalah antitesa dari rezim Jokowi ini. Sudah lazimnya era kebosanan itu berlaku universal. Rakyat pasti ingin sikon baru. Rakyat butuh New Hope (harapan) dan Anies bisa jadi figure of change-nya. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98 HARI ini Anies Rasyid Baswedan tuntaskan masa pengabdian di DKI Jakarta. Sebagai kota center of Indonesia, Jakarta adalah kota terbesar dari sisi luas 505 km persegi mirip dengan luas Singapura. Dengan penduduk jika siang 12 juta dan malam 8 jutaan, maka Jakarta kota terluas dan terpadat di Indonesia. Yang mendekati Surabaya 215 km/4 juta penduduknya. Jakarta yang didirikan Fatahilah ketika berhasil mengusir kolonial Portugis, makin berkembang melampaui Demak yang saat itu ibukota Mataram Islam. Jadi ketika Belanda dipimpin admiral JP Coen menjadikan Jakarta, lantas menamakan Batavia menjadi pusat kolonial Belanda yang saat itu jadi trio kolonialis selain Portugis dan Spanyol. Jadi memang sudah historical takdirnya Jakarta jadi pusat pemerintahan yang juga pusat ekonomi. Bila merefeksi 5 tahun Anies memimpin Jakarta sudah banyak berubah wajah kemanusiannya. Tata kelola transportasi juga lebih baik. Meski problem utama kemacetan dan banjir tidak juga tertuntaskan, tetapi ini bisa debatble, mistri yang belum terpecahkan kenapa Jakarta tak bisa meniru Tokyo jadi kota Megapolitan sehingga Jakarta dengan kota satelitnya Bekasi, Bogor, Depok, bisa terkoneksi sehingga policy makers bisa komfrehensif. Menjadi Gubernur Jakarta memang special, dalam setiap survey Anies juga masuk 3 besar. Apalagi Nasdem juga sudah mendeklrasikan Anies Sebagai Bakal Capres. Saya rasa itu bagus, jauh-jauh hari masyarakat tahu bakal pemimpinnya. Apakah Anies akan launch tergantung dari persepsi kinerja Rezim Jokowi ini, bila makin terpuruk dengan isu Polri, ekonomi rupiah yang makin lunglai, demo-demo yang tiada henti minta harga BBM diturunkan, maka Anies bisa makin moncer. Saya melihat Anies adalah antitesa dari rezim Jokowi ini. Sudah lazimnya era kebosanan itu berlaku universal. Rakyat pasti ingin sikon baru. Rakyat butuh New Hope (harapan) dan Anies bisa jadi figure of change-nya. Catatan Prestasi Kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta bakal berakhir hari ini, Ahad, 16 Oktober 2022. Sejak lima tahun menjabat, beberapa karya dan pencapaian Anies menjadi sorotan masyarakat. Berikut beberapa prestasi dari Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI, dilansir Radaraktual.com. Pencapaian Anies merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawabannya selama ia memimpin DKI Jakarta. Berikut ini daftar prestasi yang dibanggakan Anies Baswedan selama 5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta: 1. Jakarta Internasional Stadium (JIS) Menjelang purnatugas Anies berhasil menyelesaikan pembangunan stadion sepak bola yang diberi nama Jakarta Internasional Stadium (JIS) berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia membanggakan mahakaryanya ini sebagai satu-satunya stadion beratap penuh di Asia-Pasifik. Adapun JIS dibangun dengan dana APBD sebesar Rp 4,5 triliun. Menurutnya, jika pembangunan JIS sebagai bukti penuntasan janji yang telah ia sampaikan kepada The Jakmania saat lima tahun yang lalu. Stadion dengan kapasitas 82 ribu penonton itu memiliki atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis. Meski begitu, JIS bukanlah proyek Anies sendirian selama menjabat gubernur. Diketahui proyek ini telah melewati sebanyak empat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta. Selama proses pembangunannya, proyek ini juga sempat menuai kritik dan penolakan dari beberapa kalangan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Pemprov DKI telah menggusur sejumlah bangunan-bangunan yang dianggap liar di kawasan tersebut, tepatnya pada 24 Agustus 2008. 2. Penyelenggaraan Formula E Ajang balap mobil listrik internasional, Formula E telah sukses digelar di DKI Jakarta pada Sabtu (4/6/2022) lalu. Gelaran Formula E berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Ajang balap ini menjadi momentum yang penting di era kepemimpinan Anies Baswedan. Anies memamerkan keberhasilan gelaran ajang balap yang masuk dalam rangkaian acara ‘Jakarta Hajatan’ pada beberapa kesempatan penting di hadapan para pejabat. Anies menyebut jika suksesnya ajang balapan mobil listrik itu telah berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh dunia. Adapun pembangunan sirkuit Formula E menggunakan dana anggaran sebesar Rp 60 miliar. Anies mengungkapkan jika gelaran Jakarta E-Prix adalah yang tersukses selama gelaran balapan tersebut dalam sewindu. 3. Pembangunan Jalur Sepeda Pada masa pemerintahannya, Anies menggencarkan pembangunan jalur sepeda. Anies menargetkan tersedianya 535,68 km jalur sepeda pada 2026 di Jakarta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur yang diteken pada 10 Juni 2022, yaitu Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo menyatakan pada 31 Agustus lalu Jakarta sudah mempunyai 114,5 km jalur sepeda dan jalur ini akan tambah sebapanjang 195 km lagi. Terakhir, pada tanggal 21 September lalu, Anies mengungkapkan Jakarta telah memiliki 103 jalur sepeda. 4. Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Sejak pandemi Covid-19 pada 2020 lalu, Anies berinovasi dengan membuat aplikasi digital Jakarta Kini (JAKI). Aplikasi ini digunakan oleh Pemprov DKI sebagai pusat informasi dalam penanganan kasus Covid-19 dan banjir di DKI Jakarta. 5. JakLingko Prestasi Anies selanjutnya berkenaan dengan mobilitas Jakarta yaitu integrasi transportasi. Dia membanggakan pencapaian Tarif Integrasi Transportasi JakLingko. Dengan JakLingko semua warga dapat menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi JakLingko untuk bertransaksi pada seluruh moda. Hal ini mengingat sebelumnya mereka harus butuh kartu-kartu berbeda untuk bisa mengakses transportasi yang berbeda. Tarif JakLingko yakni maksimal Rp 10 ribu dengan tujuan ke mana saja. 6. Pelebaran Trotoar Revitalisasi trotoar di DKI Jakarta terus digencarkan di era Anies Baswedan. Hal ini dapat terlihat pada sejumlah ruas jalan, trotoar kini sudah menjadi lebih lebar ketimbang sebelumnya. Meskipun sejumlah jalanan aspal menjadi agak sempit. 7. Sumur Resapan Sumur resapan termasuk salah satu karya Anies yang sangat kontroversial. Ide dasarnya yaitu Pemprov DKI ingin membuat air masuk ke dalam tanah. Namun nyatanya, tidak semua karakter tanah di Jakarta mampu menyerap air. Pada saat pembangunannya juga menuai kritik karena menyebabkan kemacetan dibeberapa titik jalan. 8. Revitalisasi Kota Tua Batavia Anies Baswedan telah mengubah zona Rendah Emisi (Low Emission Zone/LEZ) Kota Tua. Dalam revitalisasinya itu, saat ini Kota Tua hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki, bus TransJakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus. Tapi setelah kebijakan ini diresmikan masih ada saja kendaraan yang keluar masuk ke Jl Pintu Besar Utara. 9. Gratiskan PBB di bawah Rp 2 M Pada masa jabatan Anies, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi beberapa rumah warga yang mempunyai nilai jual objek pajak di bawah Rp 2 miliar gratis. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 yang mengatur tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 ini. 10. Rumah DP Rp 0 Rumah DP Rp 0 menjadi salah satu program Anies yang menuai kontroversi. Pada masa kampanyenya, program tersebut direncanakan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Belakangan, diketahui program itu hanya ditujukan bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 15 juta per bulan. Namun, program tersebut hingga kini terus berusaha direalisasikan dan pada 21 September 2022 lalu Anies menyatakan jika sudah membangun sebanyak 2.332 unit hunian dengan skema DP Rp 0. Nah itulah daftar prestasi Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI yang menuai pujian hingga kontroversi di tengah masyarakat. (*)

Jenderal Dagang Narkoba, Catatan Delapan Tahun Revolusi Mental Jokowi

BY FNN Ahad, 16 Oktober 2022 02:48:50 0

 Saatnya kini Kapolri mendekatkan diri jajarannya pada ulama, Pendeta, pusat-pusat ibadah dlsb, untuk mengasah akhlak. Mengasah akhlak akan menjauhkan manusia dari serakah maupun kebendaan belaka. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle JENDERAL polisi bintang dua dan baru saja ditunjuk menjabat Kapolda Jawa Timur, jabatan prestisius, Teddy Minahasa, menjadi pedagang narkoba, yang berhasil dibongkar pihak kepolisian di Jakarta. Ini berita terheboh sepanjang sepekan ini, disamping soal isu ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi, yang menjadi perbincangan publik. Bersamaan dengan munculnya berita Teddy Minahasa, beberapa perwira polisi yang diundang Jokowi ke Istana Negara, ditemukan 8 Kapolda sedang positif mengkonsumsi narkoba. Situasi ini berbarengan dengan laporan media bahwa terjadi peningkatan peredaran narkoba saat ini. Bahkan, setelah rezim Jokowi mengumandangkan \"War on Drugs\". Luar biasa hancurnya moral polisi kita. Harapan atas keberadaan polisi semakin mengecil. Presiden, anggota DPR dan masyarakat ramai-ramai mengecam polisi selama beberapa bulan belakangan ini. Setidaknya sejak kasus Ferdy Sambo, sebagaimana merujuk CNN Indonesia dalam berita \"Ramai Kritik Kasus Polri: Sambo, Kanjuruhan Hingga Teddy Terseret Sabu\", (15/10/2022), baik anggota DPR oposisi (Demokrat) maupun pendukung pemerintah (PDIP) melihat polisi seperti tiada harapan lagi bagi perbaikan bangsa. Dalam berita ini bahkan presiden pun sepertinya sudah putus harapan. Bagi Jokowi tentu saja lebih mengerikan. Sebab, reputasi Jokowi sebagai pemimpin sebuah negara yang akan menggelar perhelatan G20, yang bulan depan akan dilangsungkan di Indonesia, dapat pula dipertanyakan dunia. Bagaimana mungkin mengamankan sebuah event raksasa jika pengamanan dilakukan oleh polisi yang kini justru perlu diamankan? Revolusi Mental Yang Gagal Dalam tulisan saya dua bulan lalu berjudul \"Rektor Koruptor dan Gagalnya Revolusi Mental\", saya telah membahas kegagalan revolusi mental ini. Kembali pada kesempatan ini saya mengutip makna revolusi mental yang dimaksud Jokowi, yakni \"suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala\" (sumber situs Keminfo) dan \"Revolusi mental Jokowi” ditandai dengan prinsip integritas, etos kerja dan gotong royong. (situs Kemendikbud). Melihat pengertian di atas sudah sepantasnya Jokowi bercermin bahwa revolusi mental itu sudah jauh dari harapan. Keinginan Jokowi yang disampaikan pada polisi di Istana kemarin, yakni jangan bermewah-mewah diantara penderitaan rakyat saat ini, seperti pepatah mendulang air ke muka sendiri. Sebab, dengan besarnya kekuasaan polisi dalam naungan Jokowi, tentu artinya itu cermin diri Jokowi sendiri, sebagai sebuah kesatuan. Persoalan Ferdy Sambo, pembantaian Kanjuruhan dan terakhir kasus Teddy Minahasa, menunjukkan bahwa spektrum kerusakan mental yang luas pada kepolisian kita. Sehingga selama 8 tahun pemerintahan Jokowi, baik ketika polisi memakai istilah Promoter lalu kini, Presisi, sebagai acuan (budaya) kerja mental mereka semakin terpuruk. Tentu saja kita mengapresiasi masih adanya elit-elit polisi yang tetap berani melakukan perbaikan, seperti dalam kasus Sambo, di mana diberitakan ada jenderal berbintang 3 mengancam mundur jika Sambo tidak di penjara (lihat: \"Diminta Buka Sosok Jenderal Bintang 3 yang Ancam Mundur di Kasus Sambo, Mahfud: Saya Tidak Bisa Dipaksa\", Kompas, (22/8/2022). Atau keberanian Polda Metro Jaya membongkar jaringan penjual narkoba yang melibatkan Jenderal Teddy, dan juga tentu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendukung reformasi kepolisiank (misalnya juga ketika langkah cepat Kapolri mencopot Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta terkait dengan kasus Kanjuruhan). Namun, segelintir elit polisi yang ingin perubahan ini pastinya menghadapi hambatan yang sangat besar, baik karena kerusakan mental tadi maupun tantangan eksternal dari pihak-pihak yang berhasrat menjadikan kepolisian hanya sebagai alat, baik para bandar, cukong-cukong dan juga para politisi. Revolusi Akhlak Bila Jokowi sudah menyaksikan sendiri kemerosotan mental polisi, khususnya terkait statemen-statemennya ketika menerima kedatangan seluruh perwira polisi kemarin di Istana, maka sesungguhnya perlu dicari jalan keluar yang tepat. Pembenahan struktur polisi agar berorientasi pada pelayanan masyarakat bisa dilakukan oleh Jokowi dan Kapolri secara sistematis. Namun, itu tidak akan berhasil jika perombakan kultural tidak dilakukan. Perombakan kultural ini hanya bisa dimulai dengan sebuah tobat besar-besaran dan dilanjutkan dengan memperbaiki moral atau akhlak polisi. Sebagai penegak hukum polisi harus masuk pada pepatah \"membersihkan yang kotor tidak mungkin dengan sapu yang kotor\". Polisi harus mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka harus jadi teladan. Mereka harus bersyukur atas apa yang mereka peroleh sebagai rezekinya. Nasihat Jokowi untuk tidak silau dengan kemewahan, dalam situasi yang serba memuja benda saat ini, hanya bisa dilakukan dengan mendekatkan diri pada ajaran agama. Polisi harus dekat dengan ulama, kyai, Masjid, Pendeta, Gereja dan lain-lain sesuai dengan agamanya. Apabila moralitas polisi sebagai penegak hukum mendapatkan kepercayaan rakyat, melalui perbaikan akhlak, maka cita-cita Jokowi dalam Nawacita, menciptakan Indonesia yang aman dan nyaman tentu dapat terjadi. Penutup Kepolisian kita diambang kehancuran moral dan mental. Jokowi telah mengundang seluruh perwira polisi ke Istana kemarin lalu dan memberi petuah agar jajaran polisi tidak silau kemewahan, bekerja jangan terlalu menjelimet seperti yang digambarkan Presisi, dan kembali menjadikan polisi untuk kepentingan rakyat. Semua kejadian terakhir, Sambo, Kanjuruhan, dan kasus Teddy Minahasa, menunjukkan Revolusi Mental Jokowi telah gagal. Jokowi dan Kapolri harus bekerja keras untuk mereformasi kepolisian agar kembali pada fungsinya, mengayomi rakyat. Namun, Jokowi dan Kapolri hanya bisa menyelesaikan masalah struktur, seperti memperbaiki renumerasi, jenjang karir atau lainnya, namun tanpa perbaikan kultural, yakni akhlak dan moral, langkah ini tidak akan merubah banyak. Saatnya kini Kapolri mendekatkan diri jajarannya pada ulama, Pendeta, pusat-pusat ibadah dlsb, untuk mengasah akhlak. Mengasah akhlak akan menjauhkan manusia dari serakah maupun kebendaan belaka. Jajaran elit di sekitar Kapolri maupun para penasehatnya harus mengalami perombakan, ke arah perbaikan akhlak tadi. Langkah jajaran Polresta Malang yang melakukan Sujud memohon ampun beberapa hari lalu, paska Tragedi Kanjuruhan, perlu dijadikan contoh awal yang perlu diapresiasi. Semoga perbaikan institusi Kepolisian dapat berlangsung sukses. (*)

Ketua DPD RI Apresiasi Kapolri yang Tegas ke Dalam

BY FNN Sab, 15 Oktober 2022 13:24:31 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan apresiasi kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang melakukan pembenahan serius dalam institusi Polri. LaNyalla menilai Jenderal Sigit tegas ke dalam, demi mengembalikan marwah dan citra kepolisian yang menurun di mata masyarakat. “Apresiasi harus diberikan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang serius membenahi institusi Polri. Ia bahkan bergerak cepat dalam pembenahan itu,” kata LaNyalla, Sabtu (15/10/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, Kapolri tidak segan mencopot dan memecat anggota Polri yang merugikan institusinya. “Polri harus bersih dari orang-orang yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Karena, Polri bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat. Kepercayaan masyarakat harus dijaga,” tandasnya. Dengan alasan tersebut, LaNyalla memberikan dukungan atas pembenahan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. LaNyalla juga berpesan agar Polri tidak tebang pilih dalam mengusut perkara. Karena salah satu sorotan masyarakat adalah adanya perbedaan perlakuan terhadap laporan-laporan yang diajukan masyarakat. “Jenderal Sigit jangan ragu. Lurus saja. Kita pasti mendukung pembenahan yang dilakukan, agar Polri menjadi lebih baik,” katanya. LaNyalla pun berharap tidak ada lagi kasus-kasus yang dilakukan atau melibatkan anggota Polri. Belakangan ini, sorotan tajam memang sedang diterima Polri menyusul berbagai aksi yang melibatkan anggotanya. Kasus pertama adalah pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan atasannya, Irjen Ferdy Sambo. Belum selesai kasus ini, muncul Tragedi Kanjuruhan yang melibatkan sejumlah anggota polisi akibat melepaskan tembakan gas air mata ke tribun. Terbaru, Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa, yang baru beberapa hari dipilih menggantikan Irjen Nico Afinta, terjerat kasus narkoba. Padahal, Irjen Teddy belum dilantik menjadi Kapolda Jawa Timur. (mth/*)

Gaduh dari Duren 3 ke Kanjuruhan hingga Ijazah dan Narkoba

BY FNN Sab, 15 Oktober 2022 12:27:22 0

Kekuasaan diperebutkan dengan menghalalkan segala cara. Merusak sistem negara yang berdasar Pancasila. Oleh: Ferry Is Mirza DM, Wartawan Utama, Sekertaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim SILIH berganti terjadi kegaduhan di NKRI ini. Diawali bulan Juli peristiwa Duren 3 pembunuhan Brigadir Joshua yang ditembak oleh Irjen Pol Ferdy Sambo dan Bharada Elizer. Lalu, disusul 1 Oktober, tragedi Stadion Kanjuruhan 132 Aremania-Aremanita nyawanya terenggut akibat gas air mata yang ditembakan aparat Brimob Polda Jawa Timur. Lalu, mencuat gugatan ijazah milik Joko Widodo yang menurut pelapornya, Bambang Tri, diduga kuat aspal. Karuan saja beritanya membuat gonjang-ganjing kendati masih dalam proses di meja hijau. Belakangan, Bambang Tri pun ditangkap aparat polisi. Dan, kegaduhan yang seru terjadi Jumat kemarin (14/10/2022). Beberapa media online mainstream menurunkan berita tanda tanya berjudul Irjen Tedi Minahasa Ditangkap? Diduga terkait Narkoba. Karuan saja heboh lah... Pasalnya pada waktu bersamaan – Jumat siang itu –  semua pejabat jajaran Polri dari Mabes, Mapolda hingga Mapolres dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara. Kasus Duren 3 yang populer dengan istilah Sambo itu berujung pemecatan Ferdy Sambo dan dicopot dari jabatan prestisius Kadivpropam Mabes Polri. Selain Sambo, ikut dipecat dengan tidak hormat dari Polri dua Brigjen dan beberapa Pamen ikut terseret dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sedangkan, dalam tragedi stadion Kanjuruhan pasca laga Liga 1 Arema vs Persebaya yang mana korbannya masuk dalam rekor dunia karena 132 orang pria wanita tua muda yang tewas. Yang tak kalah heboh dan bikin gaduh, soal gugatan Bambang Tri atas keabsahan ijazah Jokowi yang sedang diproses meja hijau di PN Jakarta Pusat. Jika terbukti ijazahnya palsu, tentu ini bukan sekedar heboh, tapi gempa dahsyat negeri ini. Negeri ini memang banyak tetuanya. Tidak bisa sembrono berbuat nista sebab para pepunden negeri ini tidak akan mengijinkan bagi mereka yang berbuat menimbulkan aib. Kasus di tubuh Polri yang tidak ada jedahnya, mulai kasus Sambo sampai terungkap adanya Satgassus Merah Putih. Disusul ada polisi melakukan perbutan tidak senonoh. Kemudian kasus Kanjuruhan yang memakan korban ratusan manusia. Semua tidak kunjung terang seakan mbulet mencari selamat. Teranyar disusul dengan kasus Irjen Pol Tedy Minahasa yang pada tanggal 10 Oktober lalu atas Skep Kapolri ditetapkan jadi Kapolda Jatim, diduga menjadi bandar Narkoba. Tentu ini bukan bikin gaduh tapi mengerikan. Beruntung Tedy batal menjabat Kapolda Jatim, kini menghuni tempat khusus di Jl. Trunojoyo Jaksel, Mabes Polri. Pejabat yang diberi amanah bangsa ini kebanyakan memang tidak pernah jujur dan tidak mau bertanggungjawab terhadap apa yang diperbuatnya. Kegaduhan mulai Duren 3 yang drakor itu, semula Sambo ngotot istrinya diperkaos oleh alm Bigadir J. Ternyata semua yang diucapkan Sambo hoax. Begitupun soal tragedi stadion Kanjuruhan, meski masih berjalan investigasi siapa yang menjadi sebab akibat, nampaknya berliku. Juga soal dugaan ijazah palsu Jokowi menjadi perhatian yang sangat luas di negeri ini. Tentu kita tidak ingin hal ini benar terjadi. Jika benar ini aspal, tentu akan menjadi tsunami bagi negeri ini. Akan merembet ke segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelajaran yang sangat mahal bagi bangsa ini jika pemalsuan ijazah Jokowi itu terbukti. Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 ternyata berakibat “kerusakan” yang dialami NKRI begitu dahsyat. Sistem liberal dan kapitalis benar-benar mampu merusak moral bangsa ini. Kekuasaan diperebutkan dengan menghalalkan segala cara. Merusak sistem negara yang berdasar Pancasila. Pemilihan presiden (Pilpres) dengan banyak-banyakan suara, kalah-menang. Pertarungan kuat-kuatan jelas bertentangan dengan UUD\'45, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. (*)

Muhammad SAW: Sang Mutiara-03

BY FNN Jum'at, 14 Oktober 2022 23:29:55 0

Keadaan dunia seperti ini yang merindukan kehadiran Muhammad SAW. Seorang Rasul yang telah dilahirkan dan diamanahi untuk menghadirkan lentera kehidupan Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation TAK bisa terpungkiri lagi bahwa Rasulullah SAW dihadirkan untuk menjadi manusia terbaik dan termulia. Nilai-nilai (values) agung yang beliau miliki menjadikan semua kalangan tak mampu mengingkari kata batinnya untuk mengakui jika beliau adalah manusia sempurna. Kesempurnaan yang kita maksud tentunya adalah kesempurnaan dalam mewakili wajah Islam yang sempurna (kamaliyat Al-Islam). Karena beliau memang adalah “the walking qur’an” (Al-Quran yang berjalan). Kesempurnaan baginda Rasulullah ini diakui, bahkan oleh mereka yang tidak mengimaninya sebagai utusan Tuhan (Rasul Allah). Ketidak imanan mereka atau kekafiran mereka kepada kerasulan (risalah atau ajarannya) tidak mampu menutup realita akan keagungan dan kemuliaan sosok Rasulullah SAW. Sikap ini sekaligus menampakkan sebuah paradoks. Mengingkari kerasulan Rasulullah yang relevansinya pengingkaran kepada “risalah” (ajaran atau message) Rasulullah. Tapi, di sisi lain mengagumi Rasul yang sejatinya memiliki kepribadian yang terbentuk mulia karena risalah itu. Bukankah “akhlak Rasulullah adalah Al-Qur’an?” (Hadits). Sikap paradoks itu terjadi, bahkan terbuka tanpa malu. Ambillah sebagai misal, bagaimana dunia Barat dengan konsep sekularisme sudah berusaha memisahkan antara agama dan kehidupan publik. Seolah urusan agama itu adalah urusan privat dengan ruang yang sangat sempit dalam rana kehidupan manusia. Islam itu sholat dan dzikir. Tapi Islam jangan dikaitkan dengan ekonomi dan pasar. Itu relevan dengan masjid. Tapi, jauhkan Islam itu dari parlemen. Sikap paradoks itu kemudian terjadi ketika seorang penulis Barat menempatkan Muhammad sebagai pemimpin dunia yang paling berpengaruh dengan pengakuan positif. Bahwa betapa Muhammad SAW telah menghadirkan kepemimpinan yang luar biasa. Memberikan pengaruh positif kepada milyaran manusia dengan pendekatan yang unik. Ketika Michel Chart memberikan penilaian kepada Rasulullah itu apakah penilaian itu ada pada kepemimpinan agama dalam arti yang sempit? Atau penilaian itu adalah kepemimpinan yang bersifat universal dalam kehidupan manusia? Logika sederhana pastinya menyimpulkan Bahwa kepemimpinan yang dimaksud itu adalah kepemimpinan universal kemanusiaan (imaman linnas). Bahwa Muhammad SAW telah hadir sebagai “Most Influential” dari 100 pemimpin dunia yang dinilai saat itu. Sungguh pengakuan di bawah alam sadarnya bahwa Muhammad dan risalahnya (Islam) telah hadir membawa tuntunan kepemimpinan yang paling dirindukan oleh dunia. Sikap Barat khususnya dan dunia umumnya terhadap baginda Rasulullah ini merupakan penampakan ketidak jujuran mereka kepada Rasulullah SAW. Persis sikap orang-orang musyrik Mekah ketika itu. Memperlihatkan resistensi yang tinggi kepada Rasulullah. Tapi ketika mereka berada di antara kaum mereka sendiri mereka memuji ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Kelahiran Rasulullah SAW lima belas abad silam tetap menjadi “busyra” (berita gembira) kepada dunia yang sedang dilanda berbagai dekadensi dalam segala lini kehidupan dan sedang terjangkiti penyakit kronis. Berbagai ancaman itu semakin nampak. Kebangkrutan ekonomi tak dipungkiri. Kebangkrutan politik yang terancam oleh kebangkitan new konservatisme yang bertopeng Demokrasi. Dan, yang paling berbahaya adalah kebangkrutan moralitas manusia. Korupsi dan deviasi dari kehidupan “Fitri” yang melanda secara masif kehidupan manusia pada galibnya karena kebangkrutan moralitas tadi. Jahatnya seringkali kekuatan perekonomian dan kekuasaan politik menjadi alat untuk meloloskan berbagai deviasi (immoralitas) itu. Oligarki mengontrol kekuasaan yang mengantar kepada legalisasi berbagai penyelewengan itu. Terjadi justifikasi berbagai deviasi atau korupsi dengan dalih Konstitusi. Penyelewengan-penyelewengan itu kemudian menjadi biasa bahkan dibungkus dengan Konstitusi. Pada akhirnya terjadi pembenaran korupsi dan deviasi atas nama Konstitusi (penyelewengan konstitusional). Keadaan dunia seperti ini yang merindukan kehadiran Muhammad SAW. Seorang Rasul yang telah dilahirkan dan diamanahi untuk menghadirkan lentera kehidupan. Kini Nabi itu dirindukan oleh dunia. Mungkin dalam bahasa Karen Amstrong: “Muhammad, the Prophet of our time”. Judul buku yang luar biasa itu mengakui secara jujur bahwa Muhammad itu adalah “salvation” (penyalamatan) dunia saat ini dari ambang kebangkrutannya. Semoga! NYC Subway, 13 Oktober 2022. (*)

Pejabat Polri Dipreteli Lalu Dipanggil Presiden ke Istana

BY FNN Jum'at, 14 Oktober 2022 23:11:46 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo memanggil para petinggi Polri ke Istana Negara pada Jumat (14/10/2022) untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam menjalankan tugas. Arahan ini berlangsung secara tertutup dan Polri yang datang wajib menggunakan seragam dinas tanpa penutup kepala dan tongkat. Bahkan, handphone juga dilarang dan hanya alat tulis yang diizinkan untuk dibawa. Analis Komunikasi Politik & Militer UNAS, Selamat Ginting di channel Youtube Hersubeno Point mengatakan. seakan-akan pejabat Polri dipreteli. Menurutnya, pertemuan ini spesial karena berbeda dari sebelumnya. Bahkan Presiden juga mengimbau untuk anggota Polri melakukan sholat Jum’at di Istana. “Seperti dipreteli, tidak bawa senjata, tidak boleh bawa handphone, tidak boleh bawa tongkat komando, tidak boleh bawa ajudan, bahkan topi juga tidak. Jadi seperti dalam tanda petik, dipreteli,” kata Selamat Ginting kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Jumat (14/10). Menurutnya, memang ada beberapa kasus yang membuat Polri terpuruk. Kasus Ferdy Sambo dan Stadion Kanjuruhan membuat posisi Polri di mata masyarakat jatuh. Ia merasa Polri merasa defensif dan tidak menunjukkan rasa empati dari kasus Kanjuruhan. Sementara temuan Komnas HAM berbeda dari pernyataan Humas Polri mengenai penggunaan gas air mata yang tidak berbahaya. “Ini menimbulkan efek bahwa kenapa polisi begitu defensif. Padahal temuan Komnas HAM misalnya dan juga hampir semuanya mengatakan bahwa persoalan ini dipicu oleh penggunaan senjata gas air mata yang tidak lazim di lapangan sepakbola,” jelas Selamat. Ia menambahkan, saat petinggi Polri disuruh datang dengan syarat dan ketentuan yang banyak, itu adalah tanda bahwa Presiden marah, jadi bukan marah dengan pernyataan tapi dengan cara simbolisasi. Pada pertemuan ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku ada 559 anggota Polri yang hadir. Ada 24 pejabat utama Mabes Polri dan 33 Kapolda. Namun, ada 3 orang berhalangan dan diwakili. (Fer)

Pamitan, Anies Tetap Akan Jalankan Amanah Konstitusi untuk Jakarta dan Indonesia

BY FNN Jum'at, 14 Oktober 2022 23:01:04 0

Jakarta, FNN – Menuju akhir jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menggelar acara perpisahan bersama Wakil Gubernurnya, Ahmad Riza Patria dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara yang digelar di Pendopo Balaikota, Jakarta Pusat pada Jumat Sore (14/10/22) yang dibuka dengan tari-tarian tradisional dan nyanyian lagu Betawi yang membuat seluruh hadirin ikut menari. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Marullah Matali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan rasa senang dan terima kasih dapat bekerja dengan Anies dan mengakhiri sambutannya dengan doa. Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Riza Patria di dalam sambutannya. Riza juga menyampaikan permohonan maaf selama dua tahun masa kerjanya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Acara pun disambung dengan sambutan Anies Baswedan sebagai acara inti perpisahan. Dalam pidatonya, Anies memaparkan berbagai prestasi Jakarta selama lima tahun masa jabatannya. Dia mengatakan yang tersulit dalam memimpin adalah kolaborasi, yang kemudian menjadikan ruang rapat sebagai ruang diskusi, bukan instruksi yang menjadi antitesis dari sebuah kesulitan, hingga menjadikan Jakarta sebagai kota bertaraf dunia. \"Kita mempercayai di belakang karya, di situ ada gagasan, ada narasi. Dan, kita secara perlahan menyaksikan publik pelan-pelan mulai merasakan apa yang disebut sebagai karya dan bagaimana gagasan di belakangnya,\" ucap Anies. Dalam kesempatan tersebut, Anies mengatakan, meski masa jabatannya berakhir, dirinya akan tetap menjalankan amanah konstitusi bahkan yang lebih besar untuk Jakarta dan Indonesia. \"Anies Baswedan untuk dapat membangun Jakarta secara langsung telah berhenti di sini. Tapi tidak dengan ibu bapak sekalian. Perjuangan memajukan kota secara langsung, membahagiakan keluarga, menjalankan amanah konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial akan terus berlanjut,\" tutur Anies. \"Kita yang di pemerintahan ini, bekerja dengan rencana yang jelas dan itu saya titip kepada ibu dan bapak sekalian. Rencana-rencana ke depan adalah untuk diwujudkan bersama-sama,\" tukas Anies menitipkan Jakarta kepada ASN dan warga Jakarta. Anies juga menyatakan selama lima tahun memimpin Jakarta, dirinya merasa berada di lingkungan yang menyenangkan, guyub, dan bersaudara. Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu, mulai dari partai politik yang mengusung, seluruh jajaran ASN, dan warga Jakarta. (Rac)

Produsen Hoak Tukang Dawet, Ternyata Eks Pengurus PSI

BY FNN Jum'at, 14 Oktober 2022 10:44:13 0

SUPRAPTI, wanita yang mengaku menjadi saksi mata dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, ternyata bekas pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dalam pengakuannya yang ia rekam lalu diviralkan, Prapti mengaku melihat sendiri para suporter membawa minuman keras ke dalam stadion. Keruan saja pengakuan abal-abal ini membuat keluarga korban dan Aremania marah. Prapti dianggap tak punya empati. Belakangan ini, karena tidak kuat  menahan gempuran netizen, Prapti akhirnya minta maaf. Dialog Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Offcial, Kamis (13/10/2022), membahas soal tewasnya 131 orang Aremania. Berikut petikannya. Halo halo Bung Rocky, kembali kita ngobrol ya. Ini hari Kamis ya. Kemarin ada berita yang kita tunggu-tunggu, tukang cendol itu setelah diuber oleh Komnas HAM, oleh TGIPF, oleh Polisi, oleh Aremania, ketemu juga tukang cendolnya. Tukang cendolnya rupanya politisi PSI dan pernah jadi pengurus di Malang. Dan itu yang lebih lucu lagi, kemudian ternyata kan itu satu rangkaian, sebelumnya juga dikatakan bahwa ditemukan miras gitu, nyambung dengan tukang cendol yang cerita bahwa mabok semua aremania itu. Ternyata, yang polisi emukan itu botol obat-obatan untuk sapi punya Dispora. Jadi, ini benar-benar deh, jadi antiklimaks tapi lucu, tapi sekaligus itu membuat kita miris ya dengan situasi semacam ini. Ya, jadi semua hal akhirnya berupaya disambung-sambungkan dan hal yang paling berbahaya adalah kalau kerumitan tersebut akhirnya murni carikan penyelesaian dengan cerita-cerita yang akhirnya tidak tersambung sebetulnya. Ini saya lagi di Malang, lagi kasih ceramah, di komunitas-komunitas. Dan, kalau saya bicara dengan teman-teman di sini, itu di setiap gang ada poster yang meminta pertanggungjawaban Pak Polisi itu. Beberapa saya kirim nanti. Dan, itu terhubung lagi dengan ketidakpercayaan orang bahwa ini bukan sekadar kejadian yang tidak terkendali, tapi ada semacam kesengajaan itu. Itu yang saya anggap bahwa agak telat sebetulnya polisi melakukan pemetaan terhadap kesan di dalam masyarakat Malang. Memang ada polisi Malang yang mengambil inisiatif untuk minta maaf dengan bersujud, tapi sebetulnya itu harusnya diikuti oleh seluruh polisi nasional supaya ada kelegaan. Dan, kalau kita anggap bahwa polisi ramai-ramai bersujud di satu Indonesia, itu lebih terasa pengalaman batin kita untuk berempati pada korban itu. Tapi itu nggak terjadi dan tegangan itu ada di semua gang, termasuk di kampung-kampung kecil itu orang pasti merasa ini ada yang sengaja ditutup-tutupi oleh negara.  Jadi, sudah sampai di situ sebetulnya kecurigaan masyarakat Aremania ini terhadap kemungkinan penyelesaian kasus di Malang ini. Saya mengambil kesimpulan bahwa untuk memulihkan ini panjang karena ada batin yang tergores besar di dalam masyarakat Malang. Ya, jadi itu hampir semua gang ya di kota-kota Malang. Jadi mood publik terhadap polisi sekarang ini lagi betul-betul sangat tidak bagus di Malang. Iya. Itu semua jalan-jalan besar itu, poster, baliho gede-gede itu bertuliskan usut tuntas, ini pembunuhan segala macam. Itu dengan mudah kita lihat. Kalau saya tanya pada mereka ini jadi bagaimana membersihkan kota ini, oh nggak mungkin dibersihkan. Dicopot hari ini spanduknya besok muncul lagi tuh. Jadi, ini akan lama, saya menganggap akan lama karena sudah sampe pada semacam kesadaran bahwa pengabaian itu menyebabkan bangsa ini retak sebetulnya. Dan, dia kemudian terkait dengan isu-isu lain bahwa ini persaingan di dalam tingkat elit kepolisian kenapa harus kami yang tanggung getahnya. Kira-kira begitu. Jadi, orang mulai mencium bahwa masyarakat Malang itu membaca dengan cara yang berlapis-lapis, bukan sekadar itu kriminal, tapi di belakang itu ada upaya untuk mendorong bagaimana kita (menangkap ya). Jadi, bagi mereka ini bukan sekedar apa yang ada di lapangan tapi ada desain yang tak terbaca. Kira-kira begitu. Dan mereka yang jadi korban. Oke. Bisa jadi ini potret yang terjadi di Malang. Tapi, sebenarnya potret yang sama tapi dengan penyebab yang berbeda juga terjadi di seluruh nasional. Ya, itu intinya tuh. Bahkan, ada yang menganggap kenapa soal semacam ini terjadi ketika ada kasus Sambo, ketika ada kenaikan BBM. Jadi, seolah-olah seluruh peristiwa di Malang itu dikaitkan dengan upaya menutupi kasus-kasus besar yang lain. Itu sudah jadi semacam pola berpikir. Tapi, bagi masyarakat Malang sendiri, lebih dari itu bahwa kalau orang lewat di stadion itu lalu orang nggak mau nengok ke kiri enggak mau nengok kanan, mau cepat-cepat saja berlalu dari peristiwa itu. Jadi, bekas batin itu betul-betul dalam dan itu yang saya anggap berupaya untuk dihilangkan, tapi muncul lagi. Begitu cara mereka melihat masalah ini. Dan itu yang kemarin kita bahas ya bagaimana tercermin dari media sosial mereka bahwa mereka, orang yang begitu cinta mati dengan bola, tiba-tiba sejak peristiwa itu dia memutuskan mereka tidak akan lagi kembali untuk nonton bola. Boro-boro nonton, lewat saja mereka nggak mau negok ke arah stadion. Iya, itu saya bicara dan kesan saya begitu, berupaya menghilangkan trauma tapi dengan cara itu juga semacam dendam sebetulnya. Dendam yang masih belum bisa mereka pahami itu. Bahwa ada yang kehilangan anak, ada yang menganggap bahwa masa depan kota Malang akhirnya jadi runyam. Jadi, seperti kota yang kehilangan kegembiraan lagi. Dasarnya itu. Ya, jadi ini kalau tahapan-tahapan psikologinya kita sebut mereka dalam tahapan angry gitu. Ya, dan mau melepaskan angry itu ke mana tuh kalau angry itu hanya terhadap kepolisian ya itu mungkin lebih mudah dilakukan. Karena polisi sudah minta maaf di tingkat lokal. Tapi mereka masih merasa ada hal yang masih disembunyikan tuh. Jadi, PSSI lain cara mereka melihat PSSI, tim yang dibuat juga disinisin, jadi belum dapat semacam merasa tenang batinnya itu selama ... kan mereka masih menduga betul 271, 231, ada yang anggap enggak itu pasti 700 orang atau 400 orang. Jadi tetap mereka menduga kok bisa tuntas ya. Jadi, mereka menduga bahwa lebih dari itu yang meninggalkan di situ. Kita mau bayangkan misalnya bagaimana memulihkan kepercayaan bagi publik Malang yang merasa bahwa Istana kok nggak tulus ya merasakan kepedihan kami. Kira-kira itu deep psikologinya, psikologi dalamnya begitu. Ya, jadi prosesnya saya kira masih lama ya. Dari denial, angry, sampai tahap acepted atau menerima itu prosesnya panjang sekali itu. Ya, betul. Saya tadi seharian itu ada di tiga komunitas, diundang oleh LSM, ada lembaga lain, lembaga pendidikan semacam pendidikan mental itu, dimulai dengan minta saya untuk terangkan apa sebetulnya dilihat dari luar itu kejadian di Malang ini apa? Jadi, saya ikut hanyut sebetulnya, karena mereka anggap mereka enggak mengerti apa yang terjadi itu. Jadi, bayangkan misalnya saya mesti ngomong tentang politik, ngomong tentang ilmu pengetahuan, tapi dimulai dengan pertanyaan itu. Pita hitamnya ada di dalam spanduk mereka lalu mereka meminta keterangan apa yang terjadi. Ya saya hanya bisa terangkan seperti yang berkali-kali saya terangkan di FNN bahwa ini bukan tragedi, karena tragedi itu di luar kapasitas manusia untuk memikirkan akibatnya. Jadi, ini adalah kejahatan bahkan saya sebut seperti itu. Dan mereka merasa iya memang ini kriminal tapi kami bahkan mengucapkan kata kriminal, kami nggak mampu lagi. Jadi, betul-betul kayak orang gagu yang enggak tahu apa sih yang terjadi. Jadi, kebingungan tersebut yang kemudian diliputi dengan berbagai macam pertanyaan yang akhirnya pertanyaannya itu jadi kecurigaan bahwa ini suatu perbuatan konspiratif. Kira-kira begitu alam pikirannya. Itu pentingnya ada semacam tim psikologi untuk membaca emosi yang tertahan ini apa? Nah, itu emosi bisa berubah menjadi sesuatu yang justru destruktif di dalam situasi kesulitan ekonomi hari-hari ini. Itu yang saya dapat, tangkap dari cara mereka berbicara. Bahkan, ada yang bisik-bisik, ini bagaimana Pak Rocky, nanti kalau Pak Rocky terangkan mungkin di sekitar kita ada polisi yang berkeliaran segala macam. Jadi, dalam forum akademis pun dianggap begitu tuh. Itu intinya tuh. Jadi, ketakutan yang dibalut oleh ketidakpercayaan terhadap makna peristiwa ini. Jadi, bagi mereka ini sesuatu yang kira-kira dia mau bilang bahwa ini sudah direncanakan. Saya musti katakan ini karena begitu semacam tapisan yang saya dapat dari mental mereka. Karena keterangannya simpang siur maka mereka menganggap ini artinya ada yang direncanakan untuk satu upaya menjebloskan seseorang atau ini suatu upaya untuk menutupi kasus-kasus lain yang ada di dalam politik Indonesia. Sudah sampai di situ kecurigaan publik. Saya sulit membayangkan, karena kalau kita bicara misalnya ada 131 atau 132 keluarga yang mengalami trauma dan saya kira lebih dari itu, termasuk yang luka-luka, itu saja kita sulit membayangkan. Apalagi, kemudian kalau ini satu kota atau satu wilayah kan selalu disebutnya Malang Raya, yang mengalami semacam itu. Saya kira ini memang beban yang luar biasa, terutama untukk para pemangku kepentingan di sana, Walikotanya, Bupatinya, dan sebagainya. Ya, itu beredar sampai ke pelosok Jawa Timur sebetulnya. Saya ngomong dengan orang Pasuruan, beberapa wakil walikota misalnya itu dan berapa pejabat yang bertemu di airport, itu karena mungkin mereka tahu saya bicara dengan FNN, lalu saya sikerubuti untuk diskusi. Jadi, cara mereka berdiskusi itu lain, ada bisik-bisik, tapi kemudian terlihat bahwa ada kecurigaan terhadap keadaan itu. Itu bahasanya begitu. Dan yang saya ceritakan tadi, itu di mulut-mulut gang itu spanduk semua. Dan, ada yang besar, ada yang kecil, tetapi bahkan tuduhan kami dibunuh, usut tuntas segala macam. Jadi, keterangan sosiologisnya kira-kira bahwa ada keadaan anomi itu, keadaan yang tak bisa diterangkan dengan urutan yang lengkap. Jadi, keadaan yang semacam ini yang bsa membuat frustrasi itu bercampur dengan kecurigaan. Kalau sekadar frustasi pada peristiwa itu mudah saja stratnya itu diusut. Tapi, ini frustrasi yang terkait dengan kecurigaan. Itu susahnya tuh. Nah, itu pentingnya presiden misalnya lakukan tindakan yang lebih, sebut saja, lebih komprehensif bahwa kepolisian harus betul-betul diarahkan untuk, luka batin ini hanya bisa diobati oleh kalau ada pepatah mengatakan kira-kira bunyinya begini nih: luka itu hanya bisa dibuat diobati oleh tombak yang melukainya. Kira-kira begitu kalau mengutip salah seorang filsuf, menganggap bahwa hanya pembuat luka yang bisa mengobati luka yang ia lakukan itu pada pihak lain. Ya. Dan saya kira ini nggak akan tertangkap ya kalau mereka tidak langsung menyelami, menyempatkan waktu untuk menangkap aspirasi masyarakat itu. Kalau sekadar kunjungan-kunjungan yang hanya sekilas saja, saya kira nggak dapet ya feelnya mood publik tadi. Ya, itu, bahkan saya mesti bayangkan misalnya bagaimana memberi nama peristiwa ini. Kan sesuatu yang betul-betul out of the blue, tiba-tiba meledak, lalu orang merasa sebanyak itu kejadian di lapangan yang terbatas itu, dan kenapa tidak misalnya kok tidak diantisipasi. Kalau memang betul-betul gas air mata itu berbahaya dan akan digunakan nggak ada soal. Bagi mereka ya sudah memang potensi kerusuhan. Tapi disiapkan mitigasinya, misalnya di semua pintu itu yang 13 pintu itu misalnya ditaruh satu ambulans masing-masing, karena dianggap ini akan ada kejadian yang membahayakan maka dokter-dokter disiapkan. Ternyata tidak. Jadi, orang merasa atau masyarakat Malang merasa bahwa memang apa ini didesain untuk menjebak kami, tewas di dalam lapangan. Jadi, sampai di situ mereka mendalami keadaan dirinya sendiri. Saya bisa membayangkan, dalam kondisi semacam itu, bagaimana mereka tidak tambah frustrasi menghadapi sikap dari para petinggi negara kita, juga sepak bola, juga PSSI, dan lain-lain yang semuanya seolah-olah kemudian saling lempar tanggung jawab. Saya membaca pernyataan dari Pak Mahfud MD yang memimpin TGIPF, bahwa saling lempar tanggung jawab, baik liga, PSSI, juga penyelenggara tayangan, dalam hal ini Indosiar. Ya, yang saya sebut tadi, ada sikap fatalistis sebetulnya, dan merasa apa pun yang diucapkan ya sudahlah, suka-suka kalian deh mau ngapain. Kira-kira begitu. Jadi frustrasinya sudah sampai di situ, menganggap bahwa kami dipermainkan, kami semacam menuntut somasi tapi dianggap itu sekedar ingin cari gara-gara. Jadi, hal yang akhirnya orang musti kalau kita gambarkan psikologinya, diserap ke dalam batin sendiri dan seringkali batinnya enggak cukup lega untuk menyimpan masalah ini secara tertib dan suatu saat dia bisa meledak lagi. Jadi, trauma itu kalau tidak ada outlet, itu bahayanya. Dia akan disalurkan di dalam kasus yang lain. Itu kira-kira begitu keterangan akademisnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan akan disimpan sebagai trauma dan trauma itu selalu ingin cari jalan keluar, dan jalan keluar itu bisa di jalan keluar yang betul-betul tanpa kita duga, tumpah di dalam peristiwa yang lain atau peristiwa berikutnya nanti. Dalam politik kita kan banyak betul peristiwa yang bisa berlangsung hanya karena keresahan sosial, tidak bisa dijelaskan, dan manusia itu punya ruang hidup yang kalau dia sesak dia akan meledak. Ya, saya bisa menangkap dan memahami apa yang Anda sampaikan, tapi saya sampai sekarang memang juga kesulitan untuk mendefinisikan gitu, apa yang terjadi di Malang. Kita bisa bayangkan, bagaimana mungkin kita melakukan trauma healing gitu terhadap satu kota, satu wilayah, atau bahkan juga satu provinsi. Ya, itu betul harus dapat istilah itu, trauma healing untuk satu wilayah itu. Satu kayak ruang gelap yang tiba-tiba hampir di depan kita. Jadi, ini betul-betul ruang gelap dan kita bisa bayangkan di luar ruang gelap itu orang saling menduga yang di samping saya ini musuh atau kawan. Jadi itu intinya. Komunitas yang bertumpuk-tumpuk di sini, itu mulai menyusun semacam strategi untuk melupakan, tapi kemudian diingat lagi. Strategi untuk minta pertanggungjawaban tapi kemudian pasrah bahwa ya nggak ada gunanya juga. Jadi, dari apatisme jadi fatalisme, fatalisme menjadi anomi. Kalau kita pakai istilah psikologi, kira-kira begitu. Suatu keadaan yang tanpa aturan lagi itu, batin yang digores terlalu dalam lalu merasa sudah nanti alam semesta akan selesaikan. Kira-kira kepasraan itu terhubung dengan ketidakpercayaan pada lembaga-lembaga yang mungkin masih ditugaskan oleh negara untuk meneliti soal ini. Ya, apalagi temuan-temuan tadi kemudian yang saya sampaikan di depan soal tuduhan miras dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa itu merupakan sebuah kekonyolan gitu kan dalam mendeteksi. Masa’ nggak bisa membedakan antara minuman keras dengan obat-obatan untuk menggemukkan sapi dan sebagainya. Ini kan membuat mereka tambah frustrasi. Saya kira saya ingin menyampaikan kepada teman sahabat-sahabat di Malang, Aremania, dan warga Malang, saya bisa memahami apa yang Anda rasakan. Tetapi saya tidak bisa mengatakan, karena ini terlalu complicated persoalannya. Iya, itu kira-kira begitu, betul sekali. Karena kalau saya bereaksi nanti seolah-olah ada jalan keluar, tapi bagi mereka itu sebenarnya hanya ingin mengeluh saja. Kira-kira itu. Dia mengeluh, tanpa dia tahu didengar apa nggak didengar, susah juga tuh. Tapi, bagi kita yang dari luar, kan kita cuma nonton di televisi segala macam. Begitu saya bertemu secara riil dengan masyarakat di sini,  Malang itu kayak kota yang kehilangan cahaya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan saya kira kita bersama dengan warga Malang. Dan Mari kita doakan mudah-mudahan mereka bisa segera melalui duka cita ini ya. (ida/sws)

Pak Ibul, Dapat Salam dari HRS Tuh!

BY FNN Jum'at, 14 Oktober 2022 08:09:00 0

Awal September lalu Forum News Network (FNN) bertamu ke kediaman Habib  Rizieq Syihab (HRS) yang tengah menjalani bebas bersyarat sejak Rabu (20/7/2022) lalu. Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan yang biasa dipanggil Iwan Bule, disingkat Ibul, jadi topik pembicaraan. Kok bisa?   Oleh: Rahmi Aries Nova, Wartawan Senior FNN          DALAM obrolan semi serius lebih dari dua jam kami membicarakan banyak hal, merekonstruksi banyak peristiwa, dan pada akhirnya memetik banyak hikmah dari kejadian demi kejadian yang dialami Habib Rizieq Syihab (HRS). Salah satu yang serius adalah saat HRS menceritakan Ketua Umum PSSI Iwan Bule.  \"Dia yang ingin mengkriminalisasi saya lewat kasus chat mesum. Yang akhirnya memaksa saya pergi ke Mekkah, Arab Saudi,\" ujar HRS. Bisa dibayangkan andai saja kasus itu bisa dibawa Iwan Bule, yang kala itu adalah Kapolda Metro Jaya dengan Nico Afinta,  Kapolda Jawa Timur yang dicopot karena tragedi Kanjuruhan, Malang, sebagai Dirreskrimumnya, ke pengadilan betapa akan dipermalukannya HRS dan keluarga. Padahal, jelas-jelas chat mesum yang dipakai Ibul untuk menjerat HRS adalah fitnah dan rekayasa. Bahkan, Hermansyah ahli IT yang membuktikan hal itu disergap dan dibacok di jalan tol oleh orang-orang yang tidak dikenal. Singkat cerita, saat HRS di Mekkah beberapa petinggi Polri dan BIN (Badan Intelijen Negara) justru mencoba \'berdialog\' dengan HRS. \"Saya tidak anti dialog, tapi harus ada win-win, mereka ada permintaan, saya pun ada,\" jelas HRS. Di antara permintaan HRS yang dipenuhi adalah di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atau dihentikannya penyidikan beberapa kasus yang membelitnya, baik di Polda Metro Jaya maupun Polda Jawa Barat. Tentu saja termasuk kasus chat mesum bidikan Iwan Bule dan Nico. Semua bukti tertulis didokumentasikan oleh HRS. Dicopotnya Iwan Bule dari jabatan Kapolda Metro pada 21 Juli 2017, konon juga bagian dari \'negosiasi\' HRS. Begitu pula Anton Charliyan yang dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jabar pada 25 Agustus 2017. Iwan Bule sendiri seperti memberi isyarat bahwa pencopotan dirinya, digantikan Idham Azis, yang akhirnya jadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian, ada hubungannya dengan HRS. Ia bahkan mengeluarkan pernyataan kontroversial usai dimutasi, dengan menyebut-nyebut nama Habib Rizieq.  Begini persisnya omongan Iwan Bule saat itu, seperti dilansir VIVA.co.id: \"Itu (Rizieq, red) saudara saya juga. Satu iman sama saya. Terima kasih mungkin doanya beliau kepada saya, Alhamdulillah saya diberikan jabatan strategis sama Pak Kapolri, karena saya juga berkawan sama beliau (Rizieq, red). Saya sudah bilang tunggu beliau kembali. Pasti akan kembali. Enggak mungkin lama di sana (Mekkah),\" kata Iwan Bule ketika itu. Dalam pernyataannya, jelas Iwan Bule tidak menghargai HRS karena hanya menyebut HRS dengan Rizieq tanpa Habib. Doa yang dia sebut bisa jadi maksudnya permintaan HRS secara tersirat dan dua kalimat terakhir sepertinya bernada \'ancaman\' jika HRS kembali ke tanah air. Begitulah waktu terus berjalan, setiba dari Arab Saudi, HRS kembali dikriminalisasi. Hanya karena menyebut dirinya sehat dan baik-baik saja, HRS harus mendekam di penjara sejak 12 Desember 2020 hingga 19 Juli 2022, kehilangan enam laskarnya dalam peristiwa pembantaian KM 50 dan organisasinya Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Usai menjalani masa tahanan 1 tahun 7 bulan, HRS kini memang belum bisa bebas sepenuhnya. Statusnya masih \'tahanan kota\' dan gerak-geriknya terus diawasi, tetapi jiwanya merdeka, bahagia. Wajahnya selalu bersinar melihat kerinduan umat padanya. Setiap hari lima ratus hingga seribu orang mengantre di kediamannya, di Petamburan, untuk bertemu dengannya. Mereka datang dari seluruh Indonesia. Bagaimana dengan Iwan Bule?  Saat ini ia tengah didesak mundur dari kursi Ketua Umum PSSI setelah insiden gas air mata oleh aparat kepolisian yang menelan korban 132 jiwa.  Sejarah mencatat, di masa kepemimpinannya Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi ladang pembantaian Aremania pada Sabtu kelabu, 1 Oktober 2022 lalu. Jika Nico akhirnya dicopot dari jabatannya, Iwan Bule, sepertinya, akan \'ditolong\' FIFA (Federasi Sepakbola Internasional) yang datang ke Jakarta untuk \'menyelamatkan\' event miliknya, Piala Dunia U-20 2023, dan keluguan Shin Tae-yong, pelatih tim nasional yang akan pasang badan untuknya. Badannya mungkin selamat, tetapi jiwanya pasti tidak. Terlebih jika Ibul tahu ada salam dari HRS untuknya. (*)

Luhut Ingin Perkuat Persatuan Bangsa, Rocky Gerung: Basis Sosial Kita Retak

BY FNN Kamis, 13 Oktober 2022 22:24:32 0

Jakarta, FNN – Resesi ancam perekonomian dunia. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta bangsa ini menyatu dan gunakan istilah “Perang Rakyat Semesta” untuk hadapi inflasi. Sementara itu, Rocky Gerung pada kanal Youtube-nya, Rocky Gerung Official Kamis (13/10/2022) mengatakan basis sosial bangsa ini sudah retak. Saat Luhut menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Selasa (30/8/2022), ia meminta kepada rakyat untuk kompak dan menanam bawang, cabai, tomat sebagai langkah meredam inflasi. Menurutnya, rakyat tak perlu cara yang canggih, cukup tanam dan berusaha untuk tidak kekurangan cabai dan tomat di rumah. Kekompakan inilah yang ia sebut sebagai “Perang Rakyat Semesta”. “Kita dalam menghadapi keadaan sekarang ini harus kompak, saya ulangi kompak!. Kata kompak seperti bahasa tentara itu perang rakyat semesta, semua kita bersatu padu mengahadapi ini (inflasi),” jelas Luhut. Di lain pihak, Rocky mengaku memang ada ancaman krisis atau bahkan saat ini sedang berlangsung. Ia juga berpendapat jika kurs Rupiah bermasalah, itu bisa diselesaikan dengan cara teknis. Namun, yang jadi masalah menurutnya adalah basis sosial kita retak. “Jadi kalau Pak Luhut bilang Perang Semesta, sebetulnya juga bukan sekadar ada frontline yang dipersiapkan untuk menghadapi badai dari luar. Tetapi juga untuk menemukan mampu gak kohesivitas bangsa ini menghadapi badai yang lagi datang ke kita. Kalau gak ada pemilu, mungkin lebih mudah untuk atasi masalah ekonomi,” kata Rocky. Rocky juga mengatakan masih banyak orang membicarakan politik identitas dan ini juga yang membuat kondisi sosial kita berbahaya. Menurutnya, saat ini Luhut sedang berusaha memberikan rasa aman, padahal kondisi sosial tidak memungkinkan rakyat bersatu. Resesi diperkirakan akan merugikan perekonomian global hingga 4 triliun dollar pada 2026 menurut International Monetary Fund (IMF). Pada 2023, diprediksikan pertumbuhan ekonomi global hanya akan mencapai 2,9%. Kedepannya, ekonomi global terlihat gelap akibat resesi dan ketidakstabilan keuangan. (Fer)

Jari Manies untuk Masa Depan Indonesia Bersama Anies

BY FNN Kamis, 13 Oktober 2022 21:00:19 0

Jakarta, FNN – Relawan Anies Rasyid Baswedan mendeklarasikan Jari Manies (Jaringan Rakyat Indonesia Bersama Anies) sekaligus diskusi \"Mencari Figur Cawapres Anies Baswedan\" di Warunk Upnormal, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat pada Kamis (13/10/2020). Jari Manies yang diinisiatori oleh Rahman Toha akan menjadi sebuah tim pemenangan Anies dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 yang berada di 34 provinsi Indonesia. \"Untuk me-launch, mendeklarasikan kecil bahwa kita akan menjadi bagian penting bagi kemenangan Anies Baswedan,\" ucap Rahman membuka acara. Rahman Toha dalam kata pengantarnya mengatakan bahwa Anies adalah tokoh yang tepat sebagai pemimpin Indonesia karena Anies merupakan tokoh yang modern, visioner, dan terlihat dari kepemimpinannya menjadi gubernur DKI Jakarta yang membuat Jakarta menjadi kota yang maju dengan sistem interkoneksi. \"Pak Anies Baswedan telah sukses memimpin DKI Jakarta. Sehingga, bisa membuat Jakarta aman, nyaman, modern dan harmonis. Ditambah tantangan global Indonesia ke depan kita perlu pemimpin yang cerdas, memiliki visi dan narasi serta kemampuan memimpin yang kuat, dan itu ada pada sosok Anies Baswedan,\" tegas Rahman. Dan, di akhir pernyataannya, Toha menegaskan bahwa orang baik harus dukung orang baik dan Anies adalah orang baik. Dia juga menjelaskan bila orang baik tidak berbaris dengan rapih, maka tidak akan bisa melakukan perbaikan sistem yang buruk. (Rah)

Muhammad SAW: Sang Mutiara-02

BY FNN Kamis, 13 Oktober 2022 16:19:38 0

 Karenanya dengan wafatnya Rasulullah SAW, Umat ini dengan sendirinya diamanahi untuk melanjutkan misi tersebut. Ragam ayat dalam Al-Quran menegaskan kewajiban itu.  Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation  SALAH Satu hal yang biasa dipahami secara tidak proporsional tentang Rasulullah SAW adalah bagaimana relasi dan kewajiban Umat ini kepada beliau. Apakah relasi darah, ras atau suku? Apakah relasi kebangsaan? Atau relasi Umat ini dengan beliau jauh melebih semua bentuk relasi kemanusiaan apapun?  Relasi Umat dan Rasulullah ternyata sebuah relasi yang melebihi relasi sosial kemanusiaan apapun. Melebihi relasi darah dan kekeluargaan, ras dan etnis, dan juga kebangsaan. Relasi umat dan Rasulnya adalah relasi “hati”.  Relasi hati ini yang terekspresikan dalam wujud keimanan (Al-iman), kecintaan (al-hubb), dan kasih sayang (ar-Rahmah).  Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan itu begitu banyak. Salah satunya di surah Al-A’raf ayat 157: “Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur\'an), mereka itulah orang-orang beruntung”.  Kecintaan Umat ini kepada beliau juga dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Bahkan digambarkan bagaimana kecintaan kepada beliau melebihi kecintaan seseorang kepada diri, orang tua dan anak, dan kepada siapapun. Rasulullah sendiri misalnya dalam sebuah hadits menekankan: “Tidak beriman di antara kalian hingga dia mencintai aku lebih dari orang tuanya, anaknya, dan semua manusia”.  Penggambaran kasih sayang yang ada diantara Rasul dan Umatnya digambarkan dalam Al-Quran Surah Muhammad: “Muhammad Rasulullah. Dan yang orang-orang yang bersamanya tegas kepada orang-orang kafir dan saling mengasihi di antara mereka”.  Yang ingin juga saya uraikan kali ini secara singkat adalah apa saja kewajiban utama Umat ini kepada baginda Rasulullah SAW. Kewajiban itu mencakup 6 hal:  Satu, kewajiban mengenal Rasulullah (Ma’rifatur Rasul). Dalam agama ini memang semuanya berdasarkan kepada ma’rifat. Iman kepada Allah sekalipun esensinya karena ma’rifat. Karenanya dasar dari semua relasi umat dan Rasul adalah ma’rifat (mengenal). Bagaimana mungkin mengimani, mencintai tanpa mengenalnya? Di sìnilah salah satu makna urgensi belajar sirah Rasul SAW.  Dua, kewajiban menginami Rasulullah seperti yang disebutkan di atas. Syahadat Laa ilaaha illa Allah tidak sempurna dan tak akan diterima tanpa syahadat kepada Rasulullah: Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kewajiban ini bukan sekedar mengimaninya sebagai Rasul. Tapi mengimaninya sebagai Rasul yang terakhir dan membawa ajaran yang sempurna. Tiga, mencintai Rasulullah. Selain sebagai persyaratan iman kepada beliau, mengimaninya juga menjadi prasyarat untuk membersamai beliau di dalam syurgaNya Allah SWT. Kesimpulan ini diambil dari pertanyaan seorang sahabat tentang hari Kiamat yang berujung pada: “engkau akan bersama dengan siapa engkau cintai di dalam syurga”.  Empat, menauladani dan mengikuti (mentaati) Rasulullah. Ayat tentang Ketauladanan tentunya sangat populer (laqad kaana lakum fii Rasulillah uswatun hasanah). Demikian pula penegasan prasyarat iman kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah (qul inkuntum tuhibbuna Allaha fattabi’uun). Dalam hadits lain Rasulullah menekankan bahwa semua umatnya akan masuk syurga kecuali yang membangkang. Ketika ditanya siapa pembangkang itu? Beliau menjawab: “siapa yang mentaatiku masuk syurga. Tapi siapa yang tidak mentaatiku maka dia membangkang”.  Lima, membela kemuliaan dan kehormatan Rasulullah. Selain memang bagian dari keimanan untuk membela (nashoruuh wa azzaruuhu) kecintaan (rasa emosi atau sentimen) Umat ini melebihi kepada diri dan siapapun. Kecintaan ini menumbuhkan rasa “ghirah” atau kecemburuan dan kemarahan jika kehormatan dan kemuliannya dirusak. Teman-teman non Muslim, khususnya di dunia Barat, gagal memahami ini. Sehingga mereka terkadang terheran-heran ketika Umat ini siap berkorban membela Rasulnya.  Enam, melanjutkan misi (dakwah) kerasulan Muhammad SAW. Rasulullah adalah utusan Allah yang terakhir. Beliau dikenal sebagai “penutup kenabian” (khatamun nabiyyin). Pada sisi lain beliau adalah Rasul untuk seluruh alam (alamin) hingga akhir zaman. Konsekwensi logis dari kenyataan itu adalah bahwa misi risalah dan kenabian mutlak berlanjut ke seluruh penjuru alam hingga akhir masa.  Karenanya dengan wafatnya Rasulullah SAW, Umat ini dengan sendirinya diamanahi untuk melanjutkan misi tersebut. Ragam ayat dalam Al-Quran menegaskan kewajiban itu.  Satu diantaranya adalah: “katakan (wahai Muhammad) inilah jalanku. Yaitu mengajak ke jalan Allah, saya dan siapa saja yang menjadi pengikutku”.  Demikian enam kewajiban umat terhadap Rasulullah yang wajib dijalankan dan dijaga hingga akhir zaman. Pengakuan sebagai Umat tapi pada saat yang sama tidak mengikuti keenam hal yang dimaksud boleh jadi sebuah pengakuan palsu.  NYC Subway, 12 Oktober 2022. (*)

HUMANIKA Tuntut Satgas Tuntaskan Tagihan Obligor BLBI

BY FNN Kamis, 13 Oktober 2022 13:48:26 0

Jakarta, FNN – Dimulai dari krisis moneter (krismon) yang saat itu melanda Asia, Negara kita pun terkena imbasnya. Ekonomi collapse meruntuhkan per-Bank-an nasional. Untuk itulah atas nasehat IMF, Pemerintah mengucurkan skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bermula pada 1997-1998, ketika Bank Indonesia (BI) memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut akibat diterpa krisis moneter. Pada Desember 1998, Bank Indonesia kemudian menyalurkan dana bantuan Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. “BLBI terbesar ke Salim Grup (Rp 52 triliun, Gajah Tunggal (RP 40 triliun), Bank Intan (Rp 1,4 triliun) dan bank-bank lainnya,” ungkap Sobarul Fajar, Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) kepada FNN, Kamis (13/10/2022).  Namun, dana BLBI justru banyak diselewengkan oleh para penerimanya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Agustus 2000, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 138 triliun.  “Akibatnya Pemerintah terbebani lagi dengan rekapitalasi yang membuat bengkaknya kerugian keuangan negara. Hingga saat ini kita menanggung sekitar 60 triliun di APBN sampe tahun 2030,” lanjut Sobarul Fajar.  Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dengan Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD. Menurut Sobarul Fajar, di bawah kepemimpinan Mahfud MD ada sedikit titik terang terkait penyelesaian kasus BLBI dengan menyita atas harta dan kekayaan lain yang terkait dengan obligor antara lain PT Bank Asia Pasific atas nama Setiawan Harjono/Hendrawan Haryono dan pihak lain yang terafiliasi, berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT Bogor Raya Development; PT Asia Pasific Permai, dan PT Bogor Raya Estatindo seluas total keseluruhan 89,01 hektare, berikut lapangan golf dan fasilitasnya, serta dua bangunan hotel. Penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian hak tagih negara dana BLBI yang berasal dari obligor PT Bank Asia Pasific sebesar Rp3,57 triliun. Sedikit informasi dalam data Kemenkeu dan BPK, disebutkan bahwa per Desember 2020 Bank Intan masih memiliki utang kepada negara sebesar Rp 136,43 miliar. Namun kepada Pansus BLBI DPD, Fadel bersikeras bahwa masalah utang BLBI Bank Intan sudah selesai. Sayangnya pengakuan Fadel tersebut tidak didukung bukti berupa Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan perbankan nasional (BPPN). “Dari data di atas kami menghimbau kepada Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang dipimpin oleh Bapak Mahfud MD segera telusuri dan tindak kasus BLBI yang sangat merugikan negara ini dan sesuai dengan target Pak Mahfud MD yang menargetkan kasus BLBI harus tuntas pada tahun 2023 nanti. Untuk itulah Humanika menuntut!” tegasnya.   1. Segera di tuntaskan kasus BLBI terhadap semua Obligor tanpa pandang bulu tercatat masih ada 335 Obligor lagi. 2. Khusus BLBI Bank Intan agar segera prioritas diutamakan mengingat sang Obligor Fadel Muhammad yang saat ini anggota DPD masih tertunggak Rp 136 miliar. 3. Segera berikan ultimatum dalam batas waktu, jika tidak dibayarkan segera sita hartanya untuk mendukung keuangan negara. (mth/*)

Istikharah Politik Cawapres Anies: Antara Khofifah dan AHY

BY FNN Kamis, 13 Oktober 2022 13:22:22 0

Di tingkat nasional, Khofifah juga dapat diandalkan. Ia berpotensi meraup suara dari kaum perempuan, karena Khofifah adalah Ketua Muslimat Nahdhatul Ulama (NU). Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR Terpilih/Anggota DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI PARTAI NasDem resmi mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden (Capres) 2024. Dalam tempo dekat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat diperkirakan menyusul. Melihat cuaca politik pekan-pekan terakhir ini, tidak menutup kemungkinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergabung. Setali tiga uang dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Tidak ada keraguan, wajah Anies bakal terpajang di kertas suara Pemilihan Presiden (Pilpres). Syaratnya dua. Pertama, yaitu jika para punggawa politik menjungjung tinggi Pemilu jujur dan adil, mendorong Pemilu tepat waktu, juga tidak saling mengkriminalkan. Syarat kedua, Anies bakal lolos menuju kontestasi Pilpres jika partai-partai pengusungnya tak egois memaksakan Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres). Di titik ini, kompromi politik memang jadi tikungan krusial. Tidak hanya bagi Anies, tetapi nyaris semua koalisi partai dalam kontestasi Pilpres kerap buyar dan bubar, tergelincir karena tidak satu kata soal Cawapres. Lain halnya dengan Anies, ada kesan dan pesan serta kredo tidak tertulis yang ditangkap publik, Cawapres akan ditentukan berdasarkan pertimbangan paling rasional. Tentu saja yang memiliki daya katrol elektabilitas mumpuni. Karakter dan personal branding Anies yang berlatarbelakang akademisi cuma intelektual, sangat identik dengan rasionalitas dan hal-hal saintifik, tentu menjadi bagian penting dalam pertimbangan menentukan Cawapres. Bukan soal like or dislike, apalagi preferensi selera pribadi. Pemilihan Cawapres sangat mendasar, menentukan, tetapi juga krusial sekaligus rentan. Keliru memilih Cawapres sama halnya bunuh diri politik. Tidak heran, kalau media massa, pengamat, dan lembaga survei gempita menyodorkan analisa. Ada yang objektif, ada pula yang (mungkin) pesanan. Tantangan terbesar koalisi Partai Nadem, PKS, dan Demokrat ada pada Cawapres. Di antara nama-nama yang sering disebut-sebut, agaknya ada dua yang paling moncer, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY bukan anak muda biasa. Dia luar biasa. Dia ketua umum partai, visioner, cerdas, muda, dan bisa diandalkan dalam urusan kepemimpinan. Leadhership AHY teruji ketika Partai Demokrat diobok-obok pihak lain. AHY membuktikan, dirinya mampu menyatukan seluruh kadernya dalam satu barisan, bersama menghalau pengkudeta dari Istana. AHY punya daya ungkit elektabilitas tinggi. Pemilih milenial bakal tertarik dengan figurnya yang elok, muda, dan segar. Tidak diragukan, AHY punya modal dan peluang besar mendampingi Anies. Tetapi, apakah AHY sebagai Cawapres Anies adalah realistis secara politik? Harus diakui, AHY belum sepenuhnya berpengalaman dalam politik. Tanpa berniat memandang sebelah mata, sepak terjangnya di politik masih seumur jagung. Faktor sang ayah, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), memang tidak boleh ditepikan. Namun, dalam konteks kepemimpinan nasional, AHY harus dipandang sebagai figur yang mandiri. AHY dan Anies cenderung dipersepsikan publik sebagai tokoh oposisi. Anies adalah kanal bagi kaum oposisi, sementara Partai Demokrat yang dipimpin AHY cukup representatif untuk disebut oposisi sebagai partai non-pemerintahan. Maka, kombinasi Anies-AHY adalah kombinasi oposisi dengan oposisi. Sekilas ini luar biasa dan mengundang euforia besar. Persoalannya, apakah gabungan keduanya mampu mengalahkan kekuatan kartelisasi politik saat ini?  Kita tidak pesimistis. Hanya saja, harus berhitung cermat mengkalkulasi potensi perolehan suara, bukan hanya pasangan bertalenta dan enak dipandang. Sistem pemilihan one man one vote mau tak mau mengharuskan kita mengalkulasi pasangan Capres-Cawapres dari sisi dukungan suara masing-masing individu secara matematis, kongkrit, dan realistis. Caplok Suara Lawan Dalam konteks itulah Khofifah punya nilai lebih. Selain memiliki pengalaman politik mumpuni, basis dukungannya jelas, kongkrit, dan relatif di luar lingkaran oposisi. Menggandeng Khofifah sama halnya mencaplok suara lawan, sekaligus mengerem serangan politik bertajuk politik identitas, khilafah, dan seterusnya. Jawa Timur sering dianalisa sebagai penentu kemenangan Pilpres, selain Jawa Barat tentu saja. Inilah kelebihan utama Khofifah. Figurnya jelas mampu menambah bobot perolehan suara secara signifikan, mengingat lumbung suara Anies di Pulau Jawa diperkirakan berada di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Di tingkat nasional, Khofifah juga dapat diandalkan. Ia berpotensi meraup suara dari kaum perempuan, karena Khofifah adalah Ketua Muslimat Nahdhatul Ulama (NU). Dari perspektif koalisi partai, Khofifah sekaligus bisa menjadi jalan tengah yang memecah kebuntuan koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Mereka punya sejarah. Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, Khofifah didukung Partai Nasdem dan Partai Demokrat. PKS justru berada di kubu Syaifullah Yusuf. Partai Demokrat akan mendapat berkah lain jika koalisi penyokong Anies memilih Khofifah. Alasannya, Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, Emil Dardak, yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur secara otomatis menggantikan posisi Khofifah sebagai gubernur. Bukankah itu cukup manis? Maka, ada baiknya Partai Demokrat melihat dari sisi lain, menghindari kacamata kuda AHY sebagai Cawapres. Toh AHY masih sangat muda. Perjalanan politiknya masih panjang dan insya’ Allah gemilang. Dia calon pemimpin bangsa di masa depan. Apapun itu, Anies jugalah yang (sebaiknya) menentukan. Seperti kata Bang Surya Paloh, masalah Cawapres ini kita serahkan sepenuhnya kepada istikharah Anies Baswedan. (*)

Humanika Desak Tuntaskan Kasus BLBI, Sita Asset Fadel Muhammad

BY FNN Kamis, 13 Oktober 2022 12:39:33 0

Jakarta, FNN – Kasus penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali menuai demonstrasi dari masyarakat.  Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) melakukan unjuk rasa untuk mendesak satuan tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI di bawah kepemimpinan Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Pertahanan, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk menuntaskan kasus BLBI.  Kasus yang bermula sejak krisis moneter itu merugikan keuangan negara sebesar Rp138 triliun sejak dikucurkannya dana sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank pada Desember 1998.  Dalam aksi yang digelar di depan kantor Kemenko Polhukam pada Kamis (13/10/2022) itu, Humanika mendesak Ketua Satgas BLBI untuk menyita harta Fadel Muhammad agar segera melunasi hutang sebesar Rp136 miliar sebagai obligasi Bank Intan yang mengaku telah melunasi hutang tanpa didukung Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).  Desakan tersebut disebabkan Fadel adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang merupakan wakil rakyat.  Imbauan lain dari Humanika kepada satgas BLBI adalah menyegerakan untuk menuntaskan kasus BLBI tanpa pandang bulu terhadap 335 obligor dan memberikan ultimatum untuk melunasi dalam batas waktu, bila tidak dibayarkan maka segera situ hartanya. (Rac)

RUU EBT Mengaburkan Rencana Transisi Energi Indonesia

BY FNN Kamis, 13 Oktober 2022 10:39:51 0

 Ini luar biasa bandar EBT Indonesia. Mereka mau menghasilkan portofolio EBT agar mendapatkan uang internasional dengan menabrak UU Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan.  Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)  RUU Energi Baru Terbaharukan (EBT) yang saat ini sedang dibahas di DPR tampaknya justru mengaburkan rencana transisi energi Indonesia. RUU EBT sepertinya mengikuti pola yang digunakan selama ini dalam menjalankan Mega Proyek 35 ribu Megawatt telah terbukti gagal.  Pola semacam ini menganut prinsip liberalisasi ketenagalistrikan, yang sudah menghilangkan fungsi negara dan melemahkan PLN dan memperkaya oligarki listrik.  Padahal negara dan BUMN-lah yang harusnya berada di depan menyukseskan transisi energi sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016, tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).  Lalu mengapa negara dan BUMN malah hendak dihilangkan perannya?  Setidaknya ada 3 pasal dalam RUU EBT yang berpotensi mengaburkan rencana transisi energi Indonesia yakni pasal 29 A, pasal 47 A dan Pasal 60 yang secara garis besar berisikan:  1. Memberikan kewenangan penuh kepada swasta untuk membuat pembangkit EBT, berbisnis jaringan dan menjual listrik EBT-nya sendiri kepada masyarakat, perusahaan dan lainnya.  2. Memberikan kewenangan penuh kepada sektor swasta untuk pemanfaatan jaringan listrik PLN melalui mekanisme pemanfaatan bersama jaringan PLN. PLN wajib membuka akses kepada swasta untuk memanfaatkan jaringan PLN.  3. Dengan memanfaatkan jaringan PLN tersebut pembangkit swasta dapat menjual listrik EBT secara langsung kepada konsumen individu atau perusahaan.  Ketiga hal itu memang terasa janggal jika dikaitkan dengan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa PLN akan fokus ke binis jaringan. Dengan UU EBT jaringanpun disikat sektor swasta. Lalu negara dan PLN dapat apa?  RUU EBT sama dengan  melanggengkan liberalisasi ketenagalistrikan dengan menyerahkan potensi sumber daya EBT Indonesia kepada sektor swasta, dengan berbagai insentif dan fasilitas dari pemerintah.   DPR dan Pemerintah tidak mau belajar dari mega proyek 35 ribu Megawatt yang sangat memanjakan oligarki swasta. Akhirnya ambyar, kan?  Bahkan, agar liberalisasi UU EBT dengan sembarangan membuat satu pasal yakni pasal 60 bahwa UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tidak berlaku sepanjang itu adalah EBT.  Ini luar biasa bandar EBT Indonesia. Mereka mau menghasilkan portofolio EBT agar mendapatkan uang internasional dengan menabrak UU Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan.  Padahal RUU EBT merupakan salah satu regulasi kunci bagi ketahanan energi, pertahanan dan keamanan negara Indonesia ke depan. Dunia telah melakukan pelarangan pembatasan dalam seluruh lini bagi konsumsi energi fosil.  Instrumen pembatasan meliputi pajak karbon, pembatasan perdagangan dan pelarangan sektor keuangan dan perbankan untuk membiayai energi fosil. Dengan demikian energi terbaharukan akan menjadi energi utama di masa depan. Jadi hati hatilah transisi energi adalah isue utama bagi Ketahanan Nasional. (*)

Bertemu Dubes dan Perwakilan Kadin di Singapura, Ketua DPD RI Bicara Cita-Cita Masa Depan Indonesia

BY FNN Kamis, 13 Oktober 2022 09:18:35 0

Singapura, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mencita-citakan Indonesia masa depan adalah negara yang menjadi Lumbung Pangan Dunia dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif iklim, kesuburan tanah, dan potensi lautnya.  Indonesia juga diharapkan menjadi  harapan hidup penduduk bumi dengan penyediaan Oksigen melalui Biodiversity Hutan dan menjadi surga pariwisata alam natural di dunia. \"Inilah yang sekarang saya kampanyekan, untuk menata ulang Indonesia, agar Negara kembali berdaulat, berdikari dan mandiri. Agar cita-cita itu bisa diwujudkan,\" kata LaNyalla saat bertemu perwakilan Kadin dalam kunjungan kerjanya di Singapura, Rabu (12/10/2022).  Hadir juga dalam kesempatan itu Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, perwakilan atase ekonomi, atase perdagangan & perwakilan BKPM. Menurut LaNyalla, Indonesia sebenarnya negara kaya raya karena memiliki keunggulan Komparatif Sumber Daya Alam dan Biodiversity Hutan serta iklim dan tanah yang subur serta hasil laut yang melimpah.  \"Namun sejak tahun 80-an, ada upaya sistematis yang membuat negara harus melepaskan diri dari penguasaan atas Sumber Daya Alam dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,\" ucap Senator asal Jawa Timur itu.  Bahkan, lanjutnya, negara seolah dipaksa untuk menyerahkan penguasaan SDA kepada Swasta Nasional maupun Swasta Asing, atau share holder antara mereka. Sehingga tidak ada lagi pemisahan yang tegas antara public goods dan commercial goods atau kuasi di antara keduanya.  \"Negara ibaratnya hanya sebagai “host” atau master of ceremony alias “MC” untuk investor yang akan mengeruk Sumber Daya Alam dan lahan hutan di Indonesia. Hal itu dilakukan hanya demi angka Pertumbuhan Ekonomi yang ekuivalen dengan Tax Ratio. Padahal seharusnya Negara dengan keunggulan Komparatif seperti Indonesia, lebih mengutamakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),\" paparnya. Itulah, kata LaNyalla, kesalahan paradigma. Sehingga banyak sekali “Paradoksal” yang terjadi di Indonesia. Dimana negara yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, justru memiliki ratusan juta penduduk miskin dan rentan miskin. Sementara segelintir orang menjadi sangat kaya raya. Puncak dari kesalahan sistem itu terjadi saat Indonesia melakukan Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, dimana telah mengganti isi pasal-pasal Konstitusi Indonesia lebih dari 95 persen.   \"Akibatnya Indonesia sudah meninggalkan Konsep Bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Kita justru menjabarkan ideologi baru, bukan lagi Pancasila, tetapi Individualisme dan Liberalisme. Karena itu hari ini Indonesia menjadi negara dengan sistem ekonomi Kapitalis Liberal,\" tuturnya. Oleh karena itu, di berbagai kesempatan, dirinya selalu mengkampanyekan untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat bagi anak cucu. \"Arah perjalanan bangsa ini semakin menjauh dari cita-cita yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter,\" ungkap dia. (mth/*)  

Muhammad (SAW), Sang Mutiara-01

BY FNN Kamis, 13 Oktober 2022 09:11:49 0

Dalam sebuah syair yang lain disebutkan: “kesempurnaannya mencapai puncak ketinggian. Keindahannya menyingkap kegelapan. Semua sisinya begitu indah. Maka bersholawatlah kepadanya dan keluarganya”.  Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation  HARI-hari ini Umat Islam di seluruh penjuru dunia mengingat kelahiran Muhammad, Rasulullah SAW. Terlepas setuju atau tidak dengan berbagai cara atau acara untuk mengingat kelahiran itu, Umat semuanya tanpa kecuali pastinya sepakat untuk selalu memperbaharui dan memperkuat keimanan dan kecintaannya kepada Muhammad SAW.  Sehingga sesungguhnya perbedaan pendapat dan sikap itu tidak perlu menjadikan Umat ini terpecah dan saling bermusuhan karenanya. Masing-masing punya hak berpendapat dan mengambil sikap sesuai keyakinan masing-masing. Toh, sekali lagi, semuanya memilki iman dan cinta kepada baginda Rasul sebagai “common ground”.  Terlepas dari perdebatan tentang “Maulid” atau kelahiran Rasulullah SAW mungkin ada baiknya kita sekali melihat siapa dan bagaimana harusnya kita menempatkan Rasulullah SAW. Sebab seringkali terjadi sikap “eksejerasi” (berlebihan) akibat tendensi ekstrim dalam melihat Rasulullah SAW. Ekstrim dalam melihat Rasul ini menjadikan sebagian lepas pegangan keagamaan dan cenderung mengikuti emosi atau sentimen semata.  Al-Qur’an sendiri memberikan beberapa defenisi atau karakteristik tentang Rasul. Baik dari aspek akhlak yang sangat dipuji (wa innaka la’alaa khuluqin ‘azhim) hingga ke aspek kejiwaan yang begitu kasih dan sayang kepada seluruh manusia (rahmatan lil-alamin). Bahkan Al-Qur’an juga menyebut beliau sebagai sosok yang sangat “tegas” kepada kekufuran (asyiddaa alal kuffaar). Namun sangat lemah lembut kepada sesama (rauufun rahim).  Kali ini saya akan mengutip satu ayat yang mendefenisikan Rasulullah dengan sangat unik. Ayat itu ada di Surah Al-Kahf ayat 110 yang berbunyi: “Katakan (wahai Muhammad) kalau saya adalah manusia seperti kalian diwahyukan kepadaku bahwasanya tuhan kalian adakah Tuhan yang Satu”.  Ayat ini sangat dalam dan luas untuk dirincikan. Tapi secara global ada dua sisi penting dari Rasulullah yang diekspos. Satu, bahwa Muhammad itu manusia seperti manusia lainnya. Dua, bahwa Muhammad itu mendapatkan wahyu tentang Tuhan yang Maha Tunggal.  Sebagai “basyar” dengan penekanan “mitslukum” atau seperti manusia lain bermakna bahwa Muhammad itu juga memiliki semua karakteristik atau sifat dasar manusia lainnya. Beliau makan, minum, tidur, lelah, marah (walau marahnya untuk kebaikan), bahkan sedih dan menangis (ketika putranya meninggal). Rasulullah juga punya hasrat hawa nafsu atau syahwat dan karenanya melakukan pernikahan.  Realita ini yang kemudian menjadikan orang-orang kafir Quraish mempertanyakan “Kenapa bukan malaikat yang diutus kepada mereka”? Bahkan mempertanyakan sosok Muhamad sebagai orang biasa. Bukan seorang raja atau seseorang yang kaya raya.  Sungguh maha bijak Allah ketika mengutus RasulNya dari kalangan manusia biasa. Karena dengan itu sang Rasul akan menjalani kehidupan sebagaimana manusia lainnya. Beliau menikah dan membangun keluarga misalnya untuk menjadi contoh bagi manusia untuk melakukan hal yang sama.  Walaupun beliau adalah manusia biasa tapi pada lanjutan ayat Allah menegaskan: “diwahyukan padaku (Muhammad)”. Menunjukkan bahwa realita sebagai manusia biasa tidak menjadikannya seperti manusia lainnya. Tapi justeru beliau adalah manusia agung, unik dan Istimewa. Memiliki berbagai kelebihan dan sempurna dalam kapasitasnya sebagai manusia.  Realita ini  menampakkan sebuah paradoks: manusia biasa, tapi tidak seperti manusia yang lain. Tapi memang itulah yang digambarkan misalnya dalam puji-pujian para pencinta, khususnya di kalangan Muslim Asia Selatan: “Muhammad itu manusia. Tapi bukan seperti manusia. Tetapi Muhammad adalah mutiara. Dan manusia bagaikan bebatuan”.  Dalam sebuah syair yang lain disebutkan: “kesempurnaannya mencapai puncak ketinggian. Keindahannya menyingkap kegelapan. Semua sisinya begitu indah. Maka bersholawatlah kepadanya dan keluarganya”.  Keindahan baginda Rasulullah yang begitu sempurna ini karena tersinari oleh wahyu (yuuhaa) yang memang memiliki kekuatan yang dahsyat: “sekiranya Al-Qur’an ini Aku turunkan di atas sebuah pegunungan niscaya engkau akan lihat gunung itu goncang dari takut kepada Allah”.  Kekuatan wahyu yang membentuk keindahan Rasul Muhammad itu sekaligus menghadirkan nilai (value) dalam kehidupan beliau. Sehingga dengan nilai itu beliau menjadi “walking Qur’an” (Al-Quran yang berjalan). Sekaligus dengan kehidupan yang sempurna dalam nilai itu menjadikan beliau tauladan bagi seluruh manusia: “Sungguh pada diri Rasul itu ada suri tauladan untuk kalian”.  Pada hari-hari mengingat kelahirannya itu marilah kita semua berusaha memperbaharui iman, meningkatkan kecintaan, sekaligus membangun komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai role model (suri tauladan) untuk kita dalam segala lini kehidupan.  NYC Subway, 11 Oktober 2022. (*)

Kekebalan Hukum Lukas Enembe, Yorrys Raweyai: Fokus Saja ke Hukum Jangan Bawa-bawa ke Politik

BY FNN Kamis, 13 Oktober 2022 08:29:30 0

Jakarta, FNN – Kopi Party Movement kembali menggelar acara dengan tema \"Korupsi, Judi, Money Laundering dan Kekebalan Hukum Lukas Enembe\" di Dapoe Pejaten, Jakarta Selatan pada Rabu, 12 Oktober 2022. Acara tersebut menghadirkan tujuh tokoh nasional sebagai pembicara, salah satunya adalah Yorrys Raweyai, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Papua. Dalam diskusi tersebut, Yorrys menceritakan tentang pertemuan Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia) dan ketua MPR yang salah satu pembicaraannya mengenai korupsi. \"Salah satu yang menjadi pembicaraan serius tentang masalah korupsi, pemberantasan korupsi. Ketua MPR mengatakan bahwa 5 kali atau buat KPK 5 lagi tidak bisa memberantas korupsi kalau kita masih pakai model penyelesaian sekarang ini,\" tukas Yorrys. Yorrys menegaskan bahwa dalam rangka pemberantasan korupsi, hal pertama yang harus dimiliki adalah prinsip menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dan, menuntaskan kasus Lukas Enembe sebagaimana koruptor lainnya. Dan, Yorrys juga menegaskan permasalahan kasus Enembe begitu sulit karena banyaknya campur tangan institusi pemerintah hingga dibawa ke ranah politik.  Nah, kenapa begitu Lukas, ini (kasus) menjadi begitu hebat? Karena menurut saya ini kan masalah hukum. Harusnya institusi yang menangani cukup KPK dan polisi. Tetapi, diekspos secara nasional oleh Menko Polhukam, ada KPK, ada PPATK, ada simbol Menko Polhukam. Bahwa ada masalah yang begitu serius. Kemudian entrinya hanya gratifikasi satu miliar. Orang jadi bertanya-tanya, ini apa sih maksudnya?\" tuturnya. \"Masa gratifikasi satu miliar? Kemudian PPATK menyorot penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian daerah Rp500 miliar. Ini sudah dibuktikan karena ada pemindahan duit sebanyak 55 juta dollar sekaligus ke negara luar. Itu mekanismenya panjang sekali dan ini agak susah,\" ucap Yorrys menambahkan. Yorrys juga mencoba menjelaskan alasan Lukas Enembe tidak dapat memenuhi panggilan KPK dikarenakan kondisi Lukas yang memang sudah lama mengalami sakit dan perlu perawatan khusus. Dan dia juga menjamin bahwa Lukas akan memenuhi panggilan bila kondisinya membaik, serta tidak membawa masalah tersebut ke ranah politik. Kita fokus saja ke hukum, dan jangan kita terlalu paksalah ditangkap. Dia sendiri punya komitmen, kan dia gak kabur. Fokus aja ke hukum jangan bawa-bawa ke politik,\" tukas Yorrys. (*)  

Politik Makin Gaduh, Bakal Reda Jika Jokowi Turun

BY FNN Kamis, 13 Oktober 2022 02:37:57 0

TIADA hari tanpa gaduh. Itulah kenyataan yang terjadi sejak Joko Widodo menjadi presiden. Maklum ada sebagian masyarakat yang merasa kelahiran Jokowi sebagai pemimpin tidak dikehendaki. Untuk mengakhiri kegaduhan tanpa ujung itu, pengamat politik Rocky Gerung menyarankan Jokowi turun saja, agar semua keributan berhenti. “Sebaiknya Pak Jokowi turun saja supaya lebih mulus pertandingan politik. Karena selama Pak Jokowi masih berupaya untuk punya pengaruh di dalam persaingan politik, ya itu memancing keributan,\" kata Rocky kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (12/10/22). Rocky juga menyoroti akrobat Ganjar Pranowo yang terus berkeliling Indonesia sebagai upaya mempertahankan kekuasaan Jokowi pasca lengser. Bagaimana analisis Rocky terkait Buku Jokowi Undercover-2, Anies Baswedan, dan Airlangga Hartarto, berikut wawancara lengkapnya. Apakabar Bung Rocky? Ini baru dari trans Sulawesi ya? Ya, saya habis muter-muter Sulawesi Tengah dengan masyarakat akademis. Seperti biasa, ditolak di Universitas Islam Negeri, tapi mahasiswanya pinter, mereka semua ke hotel akhirnya. Akhirnya, tiket kuliah saya dijual, dan yang masuk berebut juga tuh. Jadi menang banyak mahasiswa. Ini  Universitas Negeri yang ini di bawah Depag. Padahal, saya berteman sama Menteri Agama, tetapi nggak tahu, rektornya menolak. Ya sudah mahasiswa pindahin ke hotel dengan konsekuensi mereka jual tiket dan tiket habis. Jadi saya dapat honor karena dianggap menguntungkan. Bagaimana Anda mengobrol sepanjang perjalanan bertemu sama mereka? Mood publik tuh seperti apa sih sekarang? Ya, itu berupaya untuk saya baca di situ, Palu ini kan unik, ada begitu banyak partai ideologi di situ, tapi selalu ada percakapannya tegang terus. Tapi di ujungnya mereka saling paham bahwa kita berbeda, jadi ada yang langsung menyatakan saya Nasdem, saya Anies. Ada yang seberangnya pantai itu. Jadi saya kasih kuliah umum di dua tempat, satu di kampus yang ditolak tapi pindahin ke hotel, satu lagi di warung kopi. Di Palu ada warung kopi di mana semua partai ada di situ. Mahasiswa dan semua ormas juga ada di situ, dari HMI sampai PRD ada di situ. Dan biasa di situ. Orang ratusan datang juga tuh. Kayaknya di sana musti menikmati Kalemdo (Kaki Lembu Donggala). Oke, kita balik lagi ke Jakarta, dan akhirnya Universitas Gadjah Mada memberikan pengumuman secara resmi bahwa Pak Jokowi itu adalah alumni dari Fakultas Kehutanan. Ini kenapa sih dibiarkan lama mengambang dan baru sekarang Rektor memberikan penjelasan gitu? Saya kira itu jadi clear, dan semua isu itu kan pada ujungnya musti ada yang kasih keterangan tuh. Jadi, kalau ibu Rektor UGM sudah bilang, ya sudah terima saja itu kan. Mau diapain lagi. Kan itu intinya. Jadi, kita mau ngorek-ngorek sesuatu yang sebetulnya juga dangkal juga korek-korekannya. Ya, ini soal Jokowi Undercover. Dulu yang pertama jilid 1 saya menyatakan justru saya protes karena Pak Tito bilang itu tidak karya ilmiah. Lalu saya protes. Kalau begitu Pak Tito Mendikbud dong. Kan karya ilmiah itu ditentukan di Universitas. Pak Bambang Tri itu dulu terbitin seri pertama, saya bilang bahwa harusnya kalau itu karya ilmiah dibahas di Universitasnya. Universitasnya kan menolak waktu itu. Ya sudah, itu kontroversi. Yang sekarang juga masih kontroversi karena baru beredar versi barunya tuh. Tapi karena sudah diterangkan oleh ibu rektornya, sudah terima saja. Bahwa itu kemudian akan jadi bukti di pengadilan negeri, ya sudah silakan saja kan. Jadi lebih jelas lah keadaan kita. Tentu orang merasa bahwa isu politik akhirnya nyerempet ke segala hal. Orang juga musti paham bahwa apapun isu yang akan terjadi, kan nggak bisa dibatalkan. KPU sudah menyatakan Pak Jokowi Presiden. Itu tinggal soal moral saja sebetulnya itu, bener apa nggak. Tapi klarifikasi datang dari Lembaga resmi UGM. Dan saya sebenarnya juga mikir-mikir apa pentingnya sekarang meributkan ijazah Pak Jokowi di akhir masa jabantannya. Ini kan jadi nonfaktor, yang tidak bisa mempengaruhi harga beras untuk naik atau turunlah, kira-kira begitu. Atau harga bahan pokok turun juga nggak ada pengaruhnya kan gitu. Iya, dan Pak Jokowi juga turun nggak ada pengaruhnya karena dianggap bahwa ya sebaiknya Pak Jokowi turun saja supaya lebih mulus pertandingan politik. Karena selama Pak Jokowi masih berupaya untuk punya pengaruh di dalam persaingan politik, ya itu memancing keributan juga. Keributan di PDIP, keributan di dalam kabinet sendiri. Jadi ribut-ribut di istana justru disebabkan oleh Pak Jokowi masih ingin mengendalikan politik. Padahal, etikanya harusnya Pak Jokowi sudahlah, biarkan saja mereka yang bersaing di situ. Supaya orang juga menjadi teduh. Ganjar juga mencari kepastian, ini mau didukung Jokowi apa enggak? Kalau enggak didukung ya dia mau jalan sendiri saja kira-kira, karena relawannya juga siap siaga untuk mem-backup Ganjar. Oke. Karena Anda menyinggung Ganjar, ini kan menarik. Ini saya baca ternyata Ganjar baru saja melakukan roadshow, nggak main-main. Dari Bali, kemudian ke Makasar, kemudian ke Sulawesi Barat, Mamuju.  Kan kita ingat dulu dia termasuk yang sudah diingatkan oleh PDIP untuk agar selalu berkoordinasi dengan PDIP kalu mau keliling-keliling ke luar daerah. Kita sebutnya dulu sebagai tahanan kota gitu.  Apakah ini kaitannya dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Mega kemarin, yang kemudian Pak Jokowi menyatakan bahwa belum ada calonnya di PDIP gitu? Itu juga efek dari Pak Jokowi mengucapkan gak ada calonnya atau belum ada calonnya di PDIP. Itu berarti bahwa bagi Ganjar ya dia nggak akan dicalonkan oleh PDIP, maka dia berupaya untuk mencari konstituen sendiri. Itu reaksi Ganjar saja. Kan Ganjar enggak mungkin menunggu dicalonkan oleh PDIP sementara secara pribadi dia merasa dukungan dia itu berlanjut terus. Dan Anies juga berlanjut terus. Jadi, sebetulnya itu hal yang normal bagi Ganjar untuk memilih jalannya sendiri. Dan kita dukung Ganjar beredar ke mana-mana, karena bagi kita itu urusan PDIP ya urusan dialah. Tetapi kita mau lihat ada figur yang akan bertanding nanti, jangan sampai Anies nggak ada penanding sebetulnya kan. Begitu ceritanya. Kalau dibilang nggak etis, itu urusan PDIP. Etis nggak etis yang penting menjelang tahun pemilu sudah ada seseorang yang menyatakan diri ingin maju dalam pilpres. Anies Baswedan dengan tegas mengatakan ingin maju. Ini lepas dari soal tukar tambah koalisi ya. Tapi kan kita mau lihat keberanian orang untuk tampil. Kalau ada 0% saya juga mau tampil. Kalau kita lihat ini kelihatannya memang pasca pencalonan Anies, kemudian tensi politik menjadi naik. Golkar, meskipun dibantah oleh Agung Laksono bahwa Pak Akbar Tanjung dia tegak lurus dengan Airlangga Hartarto, tapi berbagai sumber internal di Golkar menyebutkan yang memang terjadi perpecahan itu. Jadi polarisasi mereka juga mereka realistislah Ganjar. Sorry, maksud saya Airlangga Hartarto ini secara elektabilitas enggak mungkin juga dihadapkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Kemudian PDIP juga masih terus baper, terus menyerang Nasdem, dan juga menyerang Anies. Dan yang enggak sehat ini soal politik identitas lagi yang dibawa-bawa. Kan yang kita mau jangan ngomongin politik identitas, ngomongin soal kinerja saja deh. Ya, Golkar gamang karena jelas secara organisasi, hak untuk mencalonkan Presiden itu akan tiba pada ketua partainya tuh. Tapi, Golkar tahu juga ya bagaimana, Golkar itu nggak bertumbuh elektabilitasnya kan. Dia musti koalisi itu. Dan saya lihat Golkar itu partai yang modern sebetulnya dan punya standar kepemimpinan. Kalau enggak bisa dia enggak akan paksa. Itu sebetulnya lebih baik ya lakukan itu, ucapkan itu, walaupun coba-coba masih ada tuh. Tapi kan ini masih 3 semester ke depan. Kan kita enggak tahu siapa yang kena sprindik duluan kan di antara ketua-ketua partai ini. Sudahlah, itu biarin saja karena Pak Airlangga juga punya dimensi lain untuk mengukur kapasitasnya tuh. Mungkin ada pembicaraan dengan Pak SBY atau macam-macam lah. Tapi itu kita nggak peduli sebetulnya. Yang kita peduli adalah medan politik yang harusnya sama itu. Nah, kalau Ibu Mega misalnya kasak-kusuk dengan Pak Jokowi, itu artinya benar, PDIP enggak ada kader. Kalau ada kader kan mau diangkat Jokowi kek atau mau didukung Jokowi, bilang saja kan, kami ingin mencalonkan Ibu Puan tuh. Tapi Ibu Puan kan kurang. Ya enggak ada soal, yang penting kami punya tiket. Ngototnya begitu saja kan. Kalau enggak, terlihat PDIP itu nyari pinjaman elektabilitas dari Jokowi akhirnya tuh.  Padahal Jokowi lagi berpikir ya dia sendiri mampu untuk menuntun Ganjar masuk di dalam pertandingan dengan Puan pada akhirnya. Jadi kira-kira begitu. Walaupun mungkin semacam pragmatisme PDIP akan jatuh ke Ganjar juga, tapi itu juga tidak etis karena Ganjar udah dinyatakan sebagai tahanan, tapi Ganjar masih beredar sendiri. Jadi Ganjar tahu bahwa dia sekarang, bukan dia ditawan oleh PDIP, tapi  PDIP ditawan oleh dia. Jadi, satu waktu dalam logika pencarian konstituen, kalau Ganjar misalnya sudah melampaui Anies maka masuk akal kalau Ganjar akhirnya merasa dipinang kembali oleh PDIP kan. Nah, itu memalukan nanti. Bahwa Ganjar sebetulnya merasa bahwa ya sudah, nggak perlu lagi, karena saya sudah bisa sendirian. Cuma, sialnya Ganjar enggak punya partai kalau dia sendirian. Jadi tetap bagi Ganjar, itu bagus buat Ganjar untuk tetap roadshow untuk tunjukkan bahwa di luar PDIP nama dia itu masih kuat. Sama seperti Anies. Anies juga belum ada partai pendukung yang fiks, baru Nasdem. Dna Nasdem kan cuman merdekarasikan, bukan akan mengongkosi Anies. Anies disuruh cari uang sendiri juga. Itu taktik Nasdem saya kira begitu, untuk menaikkan elektabilitas Nasdem dipasang Anies. Tapi untuk Anies jadi presiden, kapasitas Anies itu harus didampingi dengan orang lain yang belum selesai itu siapa wapresnya. Dan itu terhubung dengan cara mencari uang untuk membiayai kampanye kan. Jadi kalau Anies sendiri ya pasti nggak nyampe tuh. Anies tergantung pada wakil presiden, calon wakil presidennya, yang juga punya jaringan untuk mengumpulkan dana Pemilu. Nah, ini menarik ya ketika Anda menyinggung soal dana Pemilu. Kan kita tahu bahwa selama ini biaya politik yang mahal itu membuat para politisi ini, para kandidat ini, terjebak kepentingan oligarki. Karena, mau nggak mau, ketika mereka bicara soal Pemilu, itu bicara duat duit dan duit itu larinya pasti oligarki. Tetapi, apakah Anda tidak melihat potensi itu sekarang, yang kita sebut sebagai potensi volunternya dari masyarakat untuk katakanlah dulu dalam skala kecil juga pernah dilakukan pada zaman Pak Prabowo dengan Sandi, sumbangan sumbangan. Mungkin enggak kalau Anda lihat dari Anda keliling-keliling ke daerah-daerah ini Bung Rocky.  Walau Anies relawannya itu lebih otonom tuh. Nggak tergantung pada dana pusat. Saya perhatikan bahwa orang membentuk relawan dan langsung mengumpulkan uang atau materi untuk bikin model kampanye. Jadi, Anies relatif lebih independen dalam soal relawannya tuh, tetapi di ujungnya tetap diperlukan misalnya dana untuk saksi itu. Dana yang dipersiapkan untuk hari-hari terakhir. Dan itu sangat rentan. Kan dana itu pasti habis di ujung Pemilu kan dan itu yang diintai oleh oligarki untuk disulap supaya berpindah kan nantinya di ujung. Kalau sekarang euforia pada Anies relatif nggak memerlukan dana karena semua orang datang ke situ untuk bikin deklarasi. Kan itu nggak mahal. Tapi, begitu mulai tahun pemilu yang kampanye beneran itu mobilisasi itu diperlukan. Diperlukan mobil, fasilitas kampanye, segala macam karena Anies mungkin akan kewalahan. Kalau dia konsisten, dia akan kewalahan. Kalau dia pragmatis, dia akan cari investor. Dan investor itu pasti cuman 2-3 orang yang juga menginvestasi pada caleg yang lain. Itu mudah sekali kita baca bahwa Anies akan ada kesulitan untuk mencari investor. Supaya dia bisa, ya pasti investor itu balik lagi pada oligarki. (sof/sws)

Demo Partai Buruh Beri 6 Tuntutan, Orator: Musuh Kita Omnibus Law

BY FNN Rabu, 12 Oktober 2022 17:13:23 0

Jakarta, FNN – Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja melakukan aksi di kawasan Patung Kuda pada Rabu (12/10/2022). Helmi, seorang orator aksi mengatakan Omnibus Law adalah musuh bagi buruh dan yang menyebabkan perjuangan buruh hilang dalam sekejap. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, demo kali ini diikuti puluhan ribu buruh, petani, nelayan, guru honorer dan aktivis gerakan sosial lainnya. Ia juga mengaku demo ini dilakukan secara serentak di 34 provinsi Orator demo, Helmi mengatakan perjuangan buruh sudah semakin sulit akibat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah beserta kroninya. Ia juga berpendapat bahwa UU Omnibus Law adalah musuh buruh. \"Lahirnya Omnibus Law, inilah yang menjadi common enemy semua buruh. Musuh kita semua, musuh kita bersama yaitu Omnibus Law,” tegas Helmi. Helmi mencoba mengingat pada 2012 saat buruh merasa menang dan bangga. Kala itu jika buruh ingin menaikkan uang makan dan menaikkan uang gaji, yang dibutuhkan adalah berunding. \"Kita ajak berunding. Bawa sedikit masalah selesai. Tapi pengesahannya itu 1 tahun atau 2 tahun,” jelas Helmi. Dalam demo ini, Omnibus Law UU Cipta Kerja mendapat penekanan sejak awal orasi. Selain itu, ada tuntutan lainnya seperti penolakan harga BBM, kenaikan UMK/UMP tahun 2013 sebesar 13%, menolak PHK massal, sampai tuntutan untuk mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). (Fer)

Logika Prof Romli Miring

BY FNN Rabu, 12 Oktober 2022 16:33:39 0

 Kebijakannya merugikan keuangan negara, sehingga dia divonis bersalah oleh hakim, meski kemudian dalam putusan kasasi dibebaskan. Jadi, integritasnya masih diragukan.  Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ANAK-anak dalam kajian Politik Merah Putih, mencoba menguji dengan santai satu persatu logika Prof. Romli Atmasasmita tentang dugaan tindak pidana oleh Anies Baswedan dalam pelaksanaan Formula E. Menurut logika argumentasi Prof Romli Atmasasmita, Guru Besar Universitas Padjadjaran, Bandung, Anies terbukti bersalah dalam kasus Formula-E. Prof Romli yakin Anies telah melakukan tindak pidana. Pertama, menurut Prof Romli, tidak ada pos anggaran untuk Formula-E di dalam APBD 2019, sehingga pelaksanaan proyek tanpa anggaran tersebut melanggar keuangan daerah (DKI). Ternyata: Anggaran Formula-E memang tidak tercantum dalam APBD DKI 2019. Tetapi, ada di dalam APBD Perubahan (APBD-P) DKI 2019. \"Argumentasi Romli otomatis gugur\". Kedua, meskipun tidak ada anggaran, Anies memaksa menjalankan proyek Formula-E dengan memberi kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman kepada Bank DKI. Menurut Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochammad Ardian, Pemprov DKI Jakarta tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan kepada DPRD terkait peminjaman jangka pendek yang digunakan untuk pembiayaan Formula E pada 2019. “Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, pinjaman jangka pendek tidak meminta pertimbangan dari Kemendagri atau persetujuan dari DPRD,\" kata Ardian saat dihubungi, Kamis (11/11/2021). Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus, peminjaman uang Rp 180 miliar ke Bank DKI untuk talangi pembayaran commitment fee Formula E sesuai prosedur. Dia mengatakan, pinjaman tersebut sudah dilunasi dengan pencairan DPPA Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Desember 2019. \"Argumentasi Romli melenceng\". Ketiga, perjanjian dengan Formula-E tersebut menggunakan business-to- government yang melanggar persetujuan Kemendagri, yang mengharuskan pendekatan business-to-business. Dari hasil studi kelayakan terbaru, kelanjutan penyelenggaraan Formula E disebutkan bisa mandiri dengan skema business to business. Faktanya bahwa Pemprov DKI Jakarta juga menunjuk Jakpro untuk menjalankan Formula E tersebut. “Selain itu hasil studi kelayakan juga menunjukan bahwa sukses pelaksanaan Formula E terdapat manfaat finansial, manfaat ekonomi dan manfaat reputasional. \"Argumentasi Romli miring\". Menurut hasil audit BPK terhadap Formula-E yang dipublikasi 20 Juni 2022 menyatakan Formula-E Jakarta layak dilaksanakan. Dan hasil pelaksanaan Formula E tidak ada kerugian negara dan tidak ada pelanggaran pidana. Terlacak oleh kajian politik Merah Putih bahwa argumentasi dari Prof Romli Atmasasmita itu gugur, melenceng, dan miring terkesan sangat dekat dengan pesanan politik yang dipaksakan. Yang perlu dicatat, menurut situs resmi unpad.ac.id, Prof Romli Atmasasmita adalah Guru Besar Hukum Pidana Internasional. Jejak digital pun mencatat, Prof Romli pernah diadili terkait dengan tindak pidana korupsi saat menjabat Dirjen di Depkumham. Kebijakannya merugikan keuangan negara, sehingga dia divonis bersalah oleh hakim, meski kemudian dalam putusan kasasi dibebaskan. Jadi, integritasnya masih diragukan. Mantan napi korupsi koq berpendapat soal dugaan tindak pidana korupsi dari orang lain. (*) 

Demo Buruh Skala Besar, Personel Gabungan Diturunkan

BY FNN Rabu, 12 Oktober 2022 15:53:52 0

Jakarta, FNN – Demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (12/10/2022) digelar oleh buruh dan organisasi serikat pekerja. Diketahui ada sekitar 3.200 personel gabungan diturunkan untuk mengawal demo ini. Demo kali ini sedianya diikuti oleh 50.000 buruh dari berbagai wilayah seperti Banten dan Jawa Barat. Tapi, menurut keterangan peserta demo, hanya ada sekitar 10.000 orang yang menghadiri aksi ini. \"Ya sekitar 10.000. Tapi kayaknya kurang lah,\" terang Anong kepada FNN. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menghimbau massa untuk tertib saat berdemo. Selain itu, ia juga meminta massa untuk melakukan demo di Silang Barat Daya Monas agar tidak terjadi penutupan jalan. \"Namun manakala mereka mau melaksanakan di depan Sapta Pesona ya tentu dengan sangat terpaksa Jalan Merdeka Barat harus kita tutup,” terang Komarudin. Namun, seperti yang terlihat di lokasi demo, di Jalan Merdeka Barat telah ditutup dan pengamanan yang dilakukan tak seketat demo-demo sebelumnya. Hanya ada 2 lapis tembok beton dan 1 lapis kawat berduri. Terlihat juga polisi berbaris di belakang beton pembatas sedang berjaga. Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, menjelaskan aksi tersebut adalah upaya untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) secara masif dalam ancaman resesi global.  Tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi,” ujar Said. (Fer)

"Gelombang PHK dan Perfect Storm": Buruknya Nasib Buruh Indonesia

BY FNN Rabu, 12 Oktober 2022 15:43:58 0

Sampai saat ini, hanya Anies Baswedan yang setuju dengan kenaikan upah buruh tinggi, semua capres lainnya yang muncul di bursa capres, tidak pernah memikirkan nasib buruh.  Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SAID Iqbal, Ketua Partai Buruh, yang berewokan mirip Lula Da Silva, tokoh Buruh Brazil, kemarin memberi ultimatum kepada pemerintah dan pengusaha untuk tidak mengorbankan nasib buruh ketika ancaman resesi dunia datang ke Indonesia. Ancaman resesi ini, dalam istilah Luhut Binsar Panjaitan disebutkan sebagai  \"Perfect Storm\", atau sebuah badai sempurna, bisa memporak-porandakan ekonomi kita. Dan Iqbal mengancam akan menurunkan massanya, kaum buruh, menolak gelombang PHK massal di depan Istana. Dari banyaknya pemberitaan media saat ini terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ada dua buah berita menarik yakni \"Ada Gelombang PHK, Klaim JHT Meningkat Sebanyak 2,2 Juta Pekerja\" dan \"Di DKI Jakarta Ada 395.866 Pekerja Kena PHK Telah Mengklaim JHT\" keduanya oleh Kompas, (30/9/2022 dan 5/10/2022). Dalam penjelasan peningkatan jumlah PHK, selama Januari - Agustus tahun ini, disebutkan terjadi peningkatan sebesar 49% atau lebih dari satu juta jiwa, secara nasional, dibandingkan tahun lalu. Kedua berita di atas menunjukkan bahwa telah lebih dari sejuta orang memang mengalami PHK, tahun ini. Jumlah ini hampir dipastikan pula pekerja formal, karena mereka terdaftar sebagai peserta JHT BPJS ketenagakerjaan. Apakah \"Perfect Storm\" yang dimaksudkan oleh LBP sudah tiba? Menurut konsensus para ahli krisis yang dimaksudkan akan datang tahun depan. CNN Internasional memberitakan dalam \"5 signs the world is headed for a recession\", (2/10/2022), antara lain: \"While the consensus is that a global recession is likely sometime in 2023, it’s impossible to predict how severe it will be or how long it will last. Not every recession is as painful as the 2007-09 Great Recession, but every recession is, of course, painful.\" Meski krisis akan datang tahun depan, sebelum badai krisis datang kita sudah melihat gelombang PHK begitu dahsyatnya saat ini. Apalagi ketika badai krisis datang? Atau kita bisa sebaliknya, melihat perspektif ekonom Chatib Basri, bahwa badai itu hanya akan memperlambat ekonomi saja, tidak sampai membuat krisis. Sebab, krisis ekonomi adalah situasi penurunan aktifitas ekonomi, seperti GDP, penurunan inkome riil, penurunan lapangan kerja, dan penurunan industri, selama beberapa quarter dalam grafik yang tajam. Menurut Basri, kemungkinan kita seperti tahun 2007-2008 saja. Tidak besar dampaknya, hanya perlambatan. Terlepas krisis datang, seperti kata Luhut, maupun hanya perlambatan kata Chatib Basri, nasib buruh yang terpuruk sudah menjadi kenyataan. Said Iqbal, dalam pernyataannya diberbagai media mengatakan bahwa badai krisis yang disampaikan pemerintah hanyalah upaya menakut-nakuti. Seharusnya, pemerintah bekerja keras untuk membuat tidak ada (lagi) krisis sehingga tidak ada PHK. Caranya dengan meningkatkan daya beli kaum buruh melalui kenaikan upah sebesar 13%. Sehingga nantinya terjadi konsumsi yang lebih besar dan perputaran ekonomi membaik. Persoalan upah buruh memang menyedihkan paska pandemi covid-19. Survei Mekari April 2022 dalam judul \"Mekari Whitepaper: Laporan Kesejahteraan Karyawan 2022 terhadap 5500 karyawan dari 300 perwakilan divisi SDM”, Kompas, (10/10/2022), menunjukkan 74% karyawan mengalami kemerosotan daya beli, sebanyak 61% mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan hanya 15% yang masih mampu bertahan jika terjadi PHK. Survei ini memotret buruh dalam sekor formal. Sektor formal, sekali lagi, adalah sektor yang secara hirarkis memberikan kesejahteraan lebih baik dari buruh sektor non formal dan informal. Sehingga secara keseluruhan kita dapat membayangkan kesejahteraan pekerja kita mayoritas dihantui ketidakpastian hidup. Untuk memperkuat gambaran buruknya nasib pekerja kita, sebuah survei yang dilakukan Litbang Kementerian Perhubungan tentang Ojek Online, Kompas (9/1/2022), sebagai berikut: pendapat pengemudi ojek perhari hampir sama dengan pengeluaran mereka, yakni berkisar Rp. 50.000-Rp.100.000. Mereka adalah anak usia 20-30 tahun sebanyak 40,63%, dan menjadi pengemudi ojol sebagai penghasilan utama sebanyak 54%. Jumlah pengemudi Ojol ini berkisar 4 jutaan. Untuk kelompok GO-JEK sendiri, dream.co.id, (5/8/22), memberitakan jumlah mitra GO-JEK sebesar 3,7 juta pengemudi. Survei Litbang Kementerian Perhubungan itu dilakukan September paska kenaikan BBM. Kenaikan BBM ini memperburuk situasi ekonomi buruh yang di survei Mekari di atas. Pada April terjadi kemerosotan daya beli, lalu pemerintah memberi kado kenaikan BBM pada September. Inflasi terjadi begitu tinggi. Buruh semakin merana. Untuk keperluan daya beli buruh, pemerintah membuat BSU (Bantuan Subsidi Upah) pada program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) 2022. Ini sudah berlangsung 3 tahun. Program ini dimaksudkan untuk mensubsidi buruh sebesar Rp 600.000 sekali pertahun, kepada 14,6 juta buruh. Jika itu dikalikan, maka uang yang disalurkan kepada buruh untuk subsidi adalah Rp. 8,76 T. atau 1,9% dari anggaran PEN (Rp 455,6 T). Sampai saat ini pemerintah mengklaim telah menyalurkan kepada sekitar 8 juta pekerja. Tergerusnya daya beli buruh tentu saja tidak mampu diimbangi oleh program subsidi upah yang hanya menyentuh sedikit jumlah pekerja. BBC berbahasa Indonesia mengungkapkan hal itu dalam berita \"Bantuan Subsidi Upah 2022: \'Cemburu Sosial\' Bagi Puluhan Juta Pekerja Informal\", (6/4/2022). Jumlah pekerja informal disebutkan 78 juta jiwa dan formal sebanyak 53 juta jiwa tahun 2021. Sesungguhnya kecemburuan pun terjadi bagi pekerja formal yang tidak mendapatkan. Timbul Siregar, ketua serikat buruh OPSI dalam \"BSU 2022 yang Tidak Sesuai Janji\", progresnews.Info, (1/9/2022), juga memperkuat telah terjadi kecemburuan sosial dikalangan buruh dalam subsidi upah yang sangat terbatas ini. Bersatulah Kaum Buruh Demonstrasi Partai Buruh yang dilakukan Said Iqbal dkk hari ini menjadi bagian dari demonstrasi kaum Buruh yang sudah berlangsung secara berkali-kali selama beberapa bulan ini. Gelombang PHK Buruh diantara kesulitan ekonomi, baik inflasi maupun resesi, akan menyengsarakan buruh dan keluarganya. Setiap buruh umumnya menanggung seorang istri dan dua anaknya. Artinya puluhan juta kaum buruh menderita saat ini. Dan ini perlu jalan keluar bersama dari pemimpin kaum buruh. Kelompok buruh yang di pimpin Said Iqbal selama ini berjarak dengan kelompok buruh yang dipimpin oleh Jumhur Hidayat. Keterpisahan terjadi karena kedekatan mereka yang berbeda pada kekuasaan Jokowi. Namun, tantangan yang besar ke depan, Gelombang PHK dan penderitaan buruh akibat hancurnya daya beli, menuntut adanya kebersamaan sikap dalam merespon kebijaksanaan Jokowi, khususnya siapa dikorbankan pemerintah jika terjadi krisis? Apakah buruh atau orang-orang kaya? Jika buruh ingin menyelamatkan diri, maka keniscayaan persatuan kaum buruh harus segera terjadi. Dimulai dengan evaluasi atas berbagai kebijakan Jokowi yang anti buruh, seperti UU Omnibus law, kebijakan kenaikan upah rendah, pemberangusan hak-hak berserikat buruh dan anggaran PEN yang lebih memihak pengusaha ketimbang buruh. Setelahnya buruh harus bersatu mencari pemimpin ke depan. Pemimpin bangsa ini dihuni mayoritas elite yang tidak pro buruh. Mereka hanya melihat kekuasaan sebagai karir hidup dan penghambaan material alias memperkaya diri. Kaum buruh ke depan perlu membangun pakta persekutuan dengan calon presiden yang mau tunduk pada kepentingan buruh, bukan tunduk pada kepentingan oligarki. Penutup Gelombang PHK sudah terjadi. Ini belum lagi jika badai krisis dunia atau \"Perfect Storm\" datang tahun depan. Bagaiamana kita mampu melihat jutaan buruh menjadi pengangguran dan keluarga buruh menjadi pengemis? Survei telah memotert, sebagiannya, nasib buruh yang semakin terpuruk, yakni kehilangan daya beli pada awal tahun lalu dan semakin hancur dalam survei Litbang Kemenhub setelah kenaikan BBM. Belum lagi buruh pada sektor informal. Untuk itu kaum buruh harus bersatu. Melawan semua kebijakan Jokowi yang anti buruh. Tidak bisa terpisah seperti selama ini, sebagiannya masih berdekatan dengan Jokowi, sebagiannya berposisi. Kebersamaan buruh dibutuhkan untuk melawan arah nasib buruh yang hancur dan akan semakin hancur. Dalam kebersamaan itu, kaum buruh juga harus membangun pakta persekutuan dengan capres yang pro buruh. Sampai saat ini, hanya Anies Baswedan yang setuju dengan kenaikan upah buruh tinggi, semua capres lainnya yang muncul di bursa capres, tidak pernah memikirkan nasib buruh. Begitupun, pakta persekutuan kepada calon pemimpin ke depan merupakan agenda terbesar dari kebersamaan kaum buruh untuk merubah nasib buruh kedepan. Selamat Berjuang. (*)

PKI SIBAR, Menyingkap Cara Pandang Intelijen Belanda Untuk Mendesain Indonesia Pasca Kemerdekaan

BY FNN Rabu, 12 Oktober 2022 12:47:51 0

Jangan-jangan SIBAR dari awal memang cuma diplot sebagai organ cangkang untuk menyusun jejaring Van der Plas yang bersih dari unsur-unsur yang berjiwa nasionalis baik di lapisan sipil maupun militer. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) ADA buku bagus yang sudah ada di rak koleksi buku saya sejak 10 tahun lalu, ditulis oleh Harry A Poeze berjudul: PKI SIBAR, Persekutuan Aneh antara Pemerintah Belanda dan Orang Komunis di Australia 1943-1945. Persekutuan aneh bermula ketika PKI gagal melancarkan pemberontakan terhadap Belanda pada 1926-1927, pemerintah kolonial Belanda mengirim ribuan anggotanya ke Tanah Merah, kamp tawanan yang keras dan terpencil di Nugini Selatan. Atau kelak lebih dikenal dengan Boven Digul. Pada saat Jepang masuk Indonesia dan menggantikan Belanda sebagai penjajah, arus balik terjadi. Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Maka para tawanan anggota PKI, bersama-sama para para tawanan politik lainnya yang juga tokoh pergerakan nasional baik dari para nasionalis radikal, para pemimpin Islam dan pengikut Tan Malaka, kemudian diungsikan ke Australia, atas desakan dari Van der Plas. Inilah awal persekutuan aneh orang-orang PKI dan Belanda. Maka orang-orang PKI yang ada dalam pembuangan di Australia, kemudian membentuk Serikat Indonesia Baroe (SIBAR) pada 1944. Tujuannya adalah menjadikan dirinya sebagai Partai Negara yang akan memimpin Indonesia setelah mengalahkan Jepang. Hanya saja setelah Jepang kalah pada Agustus 1945 dalam Perang Dunia II, maka persekutuan aneh Belanda-PKI SIBAR pun jadi tidak relevan lagi. Bahkan sejak Sukarno-Hatta memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, PKI SIBAR sontak hilang dari catatan dan ingatan sejarah. Kalau begitu, di mana aspek menarik dari buku karya sejarawan Belanda Harry A. Poeze itu? Menurut sang penulis yang juga banyak menulis riwayat hidup Datuk Ibrahim Tan Malaka, dia merasa tergugah menulis buku ini karena dua hal. Pertama, ini persekutuan aneh yang jarang-jarang terjadi, mengingat Belanda selalu dalam satu persekutuan strategis dengan Inggris, Amerika dan Prancis sejak pasca Napoleon Bonaparte. Kedua, persekutuan Belanda-PKI SIBAR menyingkap permainan intelijen Belanda untuk menyusun skema Indonesia pasca Perang Dunia II. Sehingga dalam konteks ini, gagasan Van der Plas yang terkenal misterius dan pemain kunci dalam komunitas intelijen Belanda pada masa kolonial, membangun persekutuan dengan PKI SIBAR, dimaksudkan untuk memplot PKI dalam operasi bendera palsu. Rencana Van der Plas memplot PKI SIBAR sebagai boneka Belanda meski tanpa harus disadari oleh kader-kader PKI itu sendiri, memang sangat mendukug. Mengingat beberapa kader kuncinya seperti Sardjono, Ketua de fakto PKI misalnya, sama sekali tidak tahu-menahu perkembangan yang terjadi dalam Perang Dunia II kala itu. Menarik mengutip laporan kawan Sardjono yang ada di Australia: “Sardjono dan para tahanan lain tidak tahu-menahu tentang Perang Dunia II. Mereka hanya tahu sedikit tentang serangan Jepang dan niatan mereka terhadap Hindia Belanda, Sardjono adalah satu-satunya pemimpin revolusioner di dunia yang tidak tahu bahwa Trotzky sudah meninggalkan Uni Soviet dan mati. Hitler telah menguasa Jerman, Italia menjajah Abyssinia, Spanyol mengalami perang saudara, Jepag menguasai sebagian China, dan Jerman menyerang Uni Soviet.” Meskipun Poeze dalam bukunya menilai laporan kawannya Sardjono ini dilebih-lebihkan, namun ada setitik kebenaran dalam pernyataan tersebut. Besar dugaan saya, kawannya Sardjono yang membuat laporan ini tergolong kategori kader ideologis dan lumayan berwawasan intelektual. Sehingga laporan tentang Sardjono ini menggambarkan betapa kudet-nya (kurang update) seorang kader PKI yang tergolong pemain kunci di partai. Kondisi macam ini sudah tentu sangat dikenali betul oleh Van der Plas. Van der Plas merupakan salah seorang pejabat pemerintahan kolonial Belanda yang punya sifat yang tidak biasa, misterius, namun sangat berpengetahuan luas mengenai orang-orang Indonesia baik ciri sosial maupun budayanya. Lebih dari itu, Van der Plas merupakan satu-satunya pejabat kolonial Belanda yang selain fasih bahasa Indonesia, juga mengenal secara pribadi sebagian besar kaum elit Indonesia. Sehingga Van der Plas dianggap merupakan otak di balik strategi cerdas Belanda terutama pada fase ketika Belanda membentuk pemerintahan pengasingan di Australia seturut masuknya Jepang di Indonesia pada 1942, hingga saat Jepang menyerah, maupun ketika Belanda mencoba kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu sebagai pemenang perang dunia II. Banyak kalangan yang meyakini Van der Plas telah membentuk jaringan intelijen di Indonesia pasca kemerdekaan, sehingga sempat muncul istilah Kader-Kader Van der Plas, untuk menggambarkan banyaknya orang-orang elit Indonesia yang sengaja disusupkan Belanda ke berbagai instansi-instansi pemerintaham, TNI, maupun partai-partai politik. Kalau melihat skema Van der Plas ini, usaha memplot PKI SIBAR masuk dalam orbit operasi intelijen Belanda, jadi sangat masuk akal. Apalagi dengan kualitas orang nomor satu PKI di pengasingan seperti Sardjono sebagaimana laporan tertulis kawannya yang di Australia tadi. Selain itu, tersirat lewat buku Poeze ini, tergambar betapa rapuhnya kader-kader PKI dalam kemampuan intelektual maupun penguasaan ideologinya. Sehingga tak heran begitu mudahnya masuk perangkap pengaruh Belanda. Dikiranya lewat kerjasama dengan Belanda untuk melawan fasisme Jepang di Asia dan fasisme Jerman di Eropa, PKI bisa bangkit dan berjaya kembali. Coba simak betapa naifnya para kader PKI SIBAR pimpinan Sardjomo ini. Dalam rencana dasar, tujuan SIBAR adalah berusaha bersama-sama pemerintah Belanda untuk mencapai kebebasan Indonesia dari tangan musuh. Kedua, menyediakan dasar Indonesia Baru yang demokratis. Lebih celaka lagi, PKI SIBAR secara gamblang berjanji tidak akan melanggar hukum Belanda dan pemerintah Australia. Dari klausul pendirian SIBAR ini saja, tersingkap betapa naif dan tidak imajinatifnya kader-kader komunis yang jadi eksil di Australia tersebut. Andaikan waktu itu Indonesia kembali dikuasai Belanda, maka klausul PKI itu berada dalam genggaman Belanda sepenuhnya. Atau lebih buruk lagi, orang-orang PKI SIBAR dengan senang hati bersedia jadi agen-agen proksi Belanda. Kenaifan komunis yang lain lagi adalah, Sardjono dalam salah satu artikelnya meyakini sepenuhnya Belanda siap melaksanakan demokrasi dan reformasi. Tentu saja pandangan Sardjono semacam itu ibarat mimpi di siang bolong. Mana mungkin negara penjajah untuk melestarikan jajahannya memberikan kebebasan dan demokrasi pada rakyat jajahannya? Namun justru kualitas semacam itu merupakan sasaran empuk dari aparat-aparat Netherlands Force4s Intellience Service/NEFIS Belanda, untuk menggarap jejaring intelijennya di Indonesia pasca kemerdekaan Indoesia. Sebab tren ke arah Indonesia merdeka, sudah disadari oleh orang jenius intelijen Belanda macam Van der Plas. Sebagaimana laporan yang disampaikan Layanan Keamanan Australia, pihak NEFIS menyadari bahwa Belanda sudah tidak mungkin lagi menjajah Indonesia secara langsung seperti dulu. Maka, harus berkompromi dengan bangsa Indonesia, dan menawarkan mereka peran yang lebih besar dalam skema Netherlands East Indies atau Hindia Belanda. Dengan kata lain, tersirat Belanda lewat orang-orang macam Van der Plas, bermaksud menyusun jejaring agen-agen proksi di semua sektor strategis baik pemerintahan maupun swasta. Baik di kalangan sipil maupun militer. Dalam konteks PKI SIBAR inilah, skenario Van der Plas menemukan salah satu mata-rantainya justru dari kalangan komunis. Seperti kesimpulan Van der Plas sendiri tentang kepribadian Sardjono, tokoh sentral PKI dalam pengasingan di Austrtralia: Sardjono pada dasarnya tipikal orang fanatik sekaligus pemimpi. Biasanya, seperti juga dengan tipikal yang sama di kalangan aktivis pergerakan Islam, fanatik sekaligus pemimpi/pengkhayal, sasaran empuk masuk perangkap Operasi Bendera Palsu (False Flag Operation). Kalau mencermati meletusnya pemberontakan Madiun September 1948 yang dipimpin Muso yang berakhir dengan tumpasnya gerakan tersebut, Sardjono dan beberapa eksponen SIBAR yang kemudian menjadi pengurus inti PKI di Indonesia pada 1946, bukan saja ikut terlibat aksi Madiun, bahkan kemudian dihukum mati sebagai pemberontak pada Desember 1948. Apakah pemberontakan Madiun September 1948 juga melibatkan operasi intelijen Belanda? Menarik untuk dikaji lebih dalam. Namun salah satu jejak keterlibatan Belanda bisa saja ada, mengingat fakta bahwa Hardjono, salah satu pentolan PKI yang satu haluan dengan Sardjono dan sama-sama ikut dihukum mati akibat aksi Madiun, ternyata pernah direkrut NEFIS sebagai karyawan di Holandia. Menghilangnya SIBAR dari peredaran, seturut kembalinya Sardjono, Hardjono Cs ke Indonesia pada 1946 dan mendirikan kembali PKI pada tahun yang sama, sepertinya skenario operasi intelijen Van der Plas sudah gagal total. Benarkah demikian? Tidak juga. Sebab setidaknya, Sardjono dan Hardjono, pemain kunci PKI sejak 1946, setahun setelah Indonesia merdeka, hingga hancurnya pemberontakan Madiun 1948, telah berhasil membersihkan unsur-unsur yang berpandangan nasionalis di dalam tubuh PKI Sibar. Sehingga sejak itu Sardjono Cs menjadi kekuatan fron komunis yang berhaluan internasional. Jangan-jangan SIBAR dari awal memang cuma diplot sebagai organ cangkang untuk menyusun jejaring Van der Plas yang bersih dari unsur-unsur yang berjiwa nasionalis baik di lapisan sipil maupun militer. Sementara Sardjono Cs yang didorong mendirikan PKI SIBAR mengira sedang membangun imperium politiknya sendiri. Padahal sejatinya menjadi alat tersembunyi Van der Plas dan NEFIS untuk menyusun barisannya sendiri untuk merongrong kedaulatan nasional Indonesia pasca Proklamasi 17 Agustus 1945. (*)

Mayjen Soenarko: Peristiwa Kanjuruhan, Polisi Sadis, Brutal dan Biadab

BY FNN Rabu, 12 Oktober 2022 07:21:32 0

Jakarta, FNN – Aparat polisi yang mengamankan pertandingan sepakbola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, telah menembakkan gas air mata ke tribun yang diisi ibu-ibu hingga anak-anak yang tidak melakukan tindakan berbahaya. Mayjen TNI Purn Soenarko menyebut apa yang aparat lakukan itu adalah sadis dan brutal. Pada Sabtu (1/10/2022) di Malang, Jawa Timur terjadi tragedi memilukan. Ada 40 anak-anak tewas dari 131 korban kekerasan polisi dengan gas air mata. Soenarko pada dalam webinar yang digelar Selasa (11/10/2022) mengatakan,  reaksi dari para tokoh dan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa banyak orang sangat wajar. Soenarko mengatakan, pemerintah/aparat harus mempertanggungjawabkan kebrutalan yang telah dilakukan. \"Kenapa saya bilang sadis dan brutal? Penonton di tribune yang isinya campur segala macam kelompok. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak tidak melakukan tindakan yang mengancam, ditembak dengan gas air mata. Itu kan tindakan sadis dan biadab, brutal,” terang Soenarko. Dalam kasus ini, proses hukum harus ada yang dinyatakan bersalah. Tapi kini, narasi yang beredar dari mulut pejabat dan aparat mengusik hati keluarga korban. “Ada yang mengatakan bahwa tangganya terlalu tinggi, ada yang mengatakan pintunya terlalu sempit. Tapi anehnya korban itu gak numpuk di tangga itu, gak numpuk di pintu itu. Korban itu berhamburan di dalam stadion maupun di luar stadion,” Soenarko menjelaskan. Soenarko menyayangkan aksi aparat yang telah menembakkan gas air mata ke tribune padahal kerusuhan ada di lapangan. Menurutnya, banyak narasi menyedihkan seperti alasan korban meninggal adalah terinjak-injak bukan gas air mata. Justru ia menegaskan bahwa korban bisa terinjak-injak karena tempat korban duduk ditembak gas air mata. Walaupun merasa pesimis terhadap investigasi kasus, namun Soenarko tetap menginginkan semuanya diusut tuntas. Ia merasa masih ada orang jujur yang bisa menyelesaikan kasus ini. \"Tuntutan untuk diusut secara jujur, transparan, jujur. Rakyat menuntut, silakan lihat baleho itu. Untuk menenangkan keluarga, jangan seperti yang lalu-lau,” tutupnya. (Fer)

Ngotot Puan Capres, PDIP Terancam Tak Dapat Partner Koalisi

BY FNN Rabu, 12 Oktober 2022 03:10:41 0

FAKTANYA, manuver Partai NasDem yang declare Anies Baswedan sebagai bakal Calon Presiden, telah membuat PDIP kalang-kabut. Sejumlah langkah pun ditempuh. Presiden Joko Widodo yang terkesan berseberangan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo, bertemu Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Sabtu, 8 Oktober 2022. Namun, Presiden Jokowi tak mau membuka isi pembicaraan dalam pertemuan itu. Jokowi hanya menjelaskan, pertemuan dengan Megawati itu bertujuan untuk menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang sedang tidak jelas.  “Yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” kata Jokowi usai pelantikan Gubernur DIY dan kepala LKPP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 oktober 2024. “Kesulitan kita membayangkan PDIP itu sebetulnya mau maju apa nggak? Calonnya siapa?” tanya pengamat politik Rocky Gerung dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, Selasa (11/10/2022)/ “Jadi, saya lihat bahwa karena ketiadaan calon, maka calon yang potensial menandingi Puan pasti dipangkas. Anies terutama dan yang pertama tuh. Jadi masalahnya bukan mencarikan calon, tapi memangkas calon yang potensial untuk mengganggu elektabilitas Puan,” tegas Rocky Gerung. “Jadi, periode satu semester ke depan proyek PDIP, proyek Pak Jokowi adalah de-Aniesisasi itu. Anies musti dihilangkan dulu sebagai faktor. Jadi, faktor Anies ini sudah jadi duri dalam daging demokrasi, kira-kira begitu. Musti dicabut dulu,” lanjutnya. Lebih lengkapnya, berikut petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Oke, sekarang kita ngomongin soal pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Di tengah situasi Itu kan sekarang sudah mulai bermunculan statemen-statemen seperti PKB misalnya, yang menyatakan bahwa mereka kelihatannya akan segera mendeklarasikan capres Pak Prabowo dengan Cak Imin dan nggak perlu lagi bicara dengan PDIP. Juga bantah-membatah di Golkar, Agung Laksono misalnya, ketua Dewan Pakar. Jangan-jangan, kalau lihat skenario semacam ini, PDIP bisa nggak dapat partner pada Pilpres 2024 ya Bung Rocky. Sekali lagi, ini masih jauh. Kalau disebut calon presiden itu artinya sudah diiyakan oleh KPU. Ini kan KPU yang mustinya mengumumkan ini calon presidennya. Kalau sekarang kan masih bakal-bakal calon presiden. Karena ini ada soal koalisi, ada hal yang mendasar, yaitu hitung-hitungan presiden iya tapi kalau nggak ada calon wakil presidennya apa? Karena kan satu paket. Kan yang dipilih ada presiden dan wakil presiden. Jadi, setiap kali kita dengar deklarasi, ya kita tahu itu mungkin 20% masuk akalnya. Selebihnya enggak ada. Anies dicalonkan sebagai presiden tapi sebetulnya dia belum dinyatakan calon presiden karena belum punya kualifikasi yang diijinkan oleh aturan, kecuali KPU sudah menyatakan oke. Demikian juga Anies belum pasti mau Wapres dengan siapa walaupun elektabilitas tinggi kalau wakil presidennya tidak ada yang tetap. Misalnya Anies diboikot wapresnya tuh, semua orang merasa nggak perlu kasih Wapres pada Anies, ya nggak bisa maju juga. Jadi, ini soal-soal yang disebabkan oleh 20% itu, tapi kekonyolan ini kan mau ditutupi dengan pikiran bahwa kalau sudah diajukan ke dalam media massa oleh lembaga survei maka merekalah calon presiden. Jadi, calon presiden yang disodorkan oleh media massa yang mengutip hasil survei. Kan itu problem kita. Jadi, sekali lagi, desain-desain awal itu enggak jelas. Ini di ujungnya juga bisa berputar-putar tuh. Nah, kesulitan kita membayangkan PDIP itu sebetulnya mau maju apa nggak? Calonnya siapa? Oke. Ada calon presidennya, Puan Maharani. Oke, itu keputusan partai untuk menyelamatkan kekacauan kalkulasi. Kalau Puan ditaruh, sudah nggak ada kekacauan. Tinggal orang kampanye buat Puan, maka akan disegerakan kolonel-kolonel ini untuk mengumpulkan suara. Itu lebih masuk akal, tetapi sekaligus orang ya siapa wakil presidennya. Bisa saja nggak ada orang yang mau jadi wakil presiden Puan. Karena merasa begitu Puan dinyatakan presiden, wakil siapapun itu akan membuat Puan kalah bersaing dengan Anies. Kira-kita begitu. Jadi, saya lihat bahwa karena ketiadaan calon, maka calon yang potensial menandingi Puan pasti dipangkas. Anies terutama dan yang pertama tuh. Jadi masalah kita bukan mencarikan calon, tapi memangkas calon yang potensial untuk mengganggu elektabilitas Puan. Begitu cara melihatnya sebetulnya, secara riil politik. Ini kalau saya baca Hasto, ini kemungkinan mereka baru akan mengumumkan calonnya itu pada bulan Juni tahun 2023, tahun depan. Jadi masih ada sekitar setengah tahun lagi, masih lama. Tapi kita lihat pertempurannya di media sudah ada. Bagaimana Hasto rajin mendowngrade Anies sekarang, misalnya. Begitu juga mulai merasa bahwa Nasdem ini jadi pengganggu dan karena itu harus segera disingkirkan dari kabinet. Tapi, dalam hal ini keliatannya Hasto atau PDIP tidak sendirian karena Jokowi Mania juga sudah mulai menyuarakan itu pentingnya segera dikeluarkan dari kabinet si Nasdem itu. Jadi, periode satu semester ke depan proyek PDIP, proyek Pak Jokowi adalah de-Aniesisasi itu. Anies musti dihilangkan dulu sebagai faktor. Dan, tunggu bulan Juni itu lama betul. Padahal Ibu Puan sendiri mengatakan tahun politik tiba lebih cepat. Ini akhirnya jadi lambat juga tuh karena ada penghalang, yaitu faktor Anies. Jadi faktor Anies ini sudah jadi duri dalam daging demokrasi, kira-kira begitu. Musti dicabut dulu. (Ida/sws)

Rocky Gerung: Politik Indonesia Selalu Diasuh oleh Isu-isu Dangkal Hanya untuk Menjebloskan Seseorang dalam Opini yang Buruk

BY FNN Rabu, 12 Oktober 2022 03:07:37 0

PRESIDEN Joko Widodo punya alasan tersendiri, mengapa memutuskan menunjuk Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, pilihan itu didasarkan pada perkenalannya yang sudah terjalin lama dengan Heru. \"Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali, sejak jadi (dia) Walikota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan,\" katanya, Senin (10/10/2022). Menurut Jokowi, rekam jejak Heru sudah teruji. Selain itu, komunikasi Heru yang kini menjabat Kepala Sekretariat Presiden dengan berbagai elemen dinilai baik.\"Saya tahu betul rekam jejak secara bekerja, kapasitas, kemampuan saya tahu semuanya dan komunikasinya sangat baik dengan siapa pun sehingga kita harapkan nanti ada percepatan, percepatan,\" katanya.Adapun Heru ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI berdasarkan hasil Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Heru Budi Hartono jelas bukan sosok asing di tubuh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dia pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Terakhir Heru menjabat Walikota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.Heru juga pernah mengisi jabatan di Pemprov DKI di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dia ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit. Presiden juga menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan sejumlah pesan kepada Heru terkait pengembangan DKI Jakarta ke depan. Jokowi berharap kapasitas yang dimiliki Heru dapat menunjukkan kepada masyarakat terkait perkembangan signifikan, utamanya dalam penanganan banjir dan kemacetan, yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta. “Kemarin sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang. Itu saja.”  Berikut petikan dialog antara Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (11/10/2022). Halo halo, Bung Rocky. Ketemu hari ini, Selasa. Hari ini di Malang rencananya akan ada unjuk rasa besar-besaran dari Aremania memprotes soal ucapan Ade Armando. Dan kemudian soal Pj Gubernur DKI Jakarta. Itu kan Anies tanggal 16 Oktober, dia akan mengakhiri masa jabatannya. Dan itu rencananya akan dilepas secara besar-besaran oleh para relawan di Jakarta. Jadi acaranya cukup besar katanya. Jadi, itu akan dilepas dan pada Seninnya nanti pejabat baru, Gubernur Heru Budi Hartono, itu akan dilantik pada tanggal 17 Okotober. Saya agak terkejut ketika Pak Jokowi meminta Heru Budi agar membereskan soal kemacetan dan banjir di Jakarta dalam waktu yang singkatlah, begitu. Itu update beritanya hari ini. Iya, itu Pak Jokowi sendiri yang bilang ya nggak mungkin kalau Gubernur yang mengatasi banjir  dan mau jadi presiden. Jadi, Pak Heru ini juga harus jadi presiden dulu. Hal yang buruk kita ingat selalu. Tetapi pada saat yang sama itu kan sinyal bahwa Anies nggak sukses. Kan itu terbaliknya cara melihat persoalan. Jadi disindirlah Anies bahwa Anies nggak sukses loh, jadi jangan pilih Anies. Kira-kira begitu yang diucapkan Pak Jokowi pada publik. Tetapi, publik nggak merasa penting-penting amat karena Anies kan sudah tidak bertanggung jawab lagi tuh. Kan publik bisa bilang, kan Anies sudah kadaluwarsa sejak beberapa minggu lalu kan, dihentikan. Jadi, jangan Anies saja dong yang disalahin, nggak bisa bikin policy kok. Ini permainan alasan saja sebetulnya. Ya. Dan kita tahulah ada message-lah di dalamnya. Hal yang paling mendebarkan sekarang adalah memperhatikan kasak-kusuk antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Itu ngapain itu pertemuan di sana, lalu Pak Jokowi menerangkan problem bahwa itu belum selesai, masih ada ya macam-macamlah. Tapi kita mau lihat sebetulnya ujungnya apa. Kalau DKI sudah diganti Gubernur, berarti kita tunggu. Ini masih ada musim hujan satu bulan ke depan itu. Apa yang akan dilakukan? Kalau lebih buruk lagi banjirnya ya diganti lagi dong Plt-nya karena nggak mampu untuk menyelesaikan banjir atas perintah presiden. Kita pastikan karena ini memang masuk musim hujan ya. Ini kan hujannya baru mulai deras sekarang, walaupun mestinya sejak bulan September lalu. Sekarang hujan baru besar-besarnya. Nanti Desember - Januari itu akan parah dan saya kira nanti orang tetap akan menyalahkan Anies ya kalau banjirnya masih terus berlangsung sampai Januari. Ya, jadi nanti berubah lagi itu. Orang akan salahin, salah sendiri, harusnya Anies diperpanjang. Anies punya kemampuan. Jadi hal-hal begitu yang akan politik Indonesia selalu diasuh isu-isu dangkal hanya untuk menjebloskan seseorang dalam opini yang buruk. Itu konyolnya di situ. Dan kita pengen itu sebenarnya berhentilah membuat narasi-narasi semacam itu karena ini yang saya kira menjelaskan mengapa kita sebagai bangsa itu enggak pernah maju, jalan di tempat. Saya kira nggak ada salahnya karena IQ kita kan rata-rata 78. Jadi kalau begitu realitasnya. Ya, problem kita selalu dalam soal itu. Ketidakmampuan untuk melihat suatu masalah secara konsepsional, secara makro, bahkan, secara komprehensif, menyebabkan pendangkalan percakapan politik. Nanti mungkin awal Desember Pak Heru sebagai Penjabat Gubernur bilang, itu saya tidak mungkin selesaikan kecuali saya jadi Presiden. Jadi, nanti diskusinya soal-soal yang dangkal itu, sementara ekonomi nggak bisa dipulihkan lagi, sementara masalah-masalah mendasar bangsa ini, soal ketegangan politik, juga tidak berlanjut. Jadi, poin-poin dasar bernegara diabaikan hanya karena berupaya untuk cari sensasi dengan kirim-kirim sinyal. Pak Jokowi jelas mengirim sinyal bahwa Anies tidak sukses, berarti yang akan sukses adalah Pak Heru, karena sudah dikasih tugas baru lagi untuk selesaikan macet, selesaikan banjir. Kalau Pak Heru juga gagal, nanti Pak Heru akan kasih alasan lagi kenapa dia gagal. Jadi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah penyelesaian mendasar sistem pemerintahan kita. Nanti orang berpikir ya Pak Heru kan ditaruh di situ bukan karena dipilih rakyat, jadi dia pasti nggak perlu bertanggung jawab pada rakyat. Kan dia ditunjuk oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi, masalah itu kembali lagi soal legitimasi. Sekian banyak pemimpin daerah tidak punya legitimasi dan itu berarti ada problem. Memang, beberapa di daerah saya tahu ada yang bermutu memang, yang mengerti soal lingkungan, yang paham soal organisasi birokrasi, tapi dia tetap tidak punya legitimasi karena tidak dipilih oleh rakyat. Ya. Oke. Dan dalam beberapa hari ini kan kalau kita lihat ya soal penunjukan ini, kita sudah jelas ini orang Istana ini (Pak Heru) dulu orang dekatnya Ahok dan Pak Jokowi. Kemudian ada berita terbaru juga ini Bung Rocky, kepala LKPP (lembaga yang kemarin ditinggalkan oleh Azwar Anas) yang diangkat menjadi menteri, ini sekarang diisi oleh mantan Walikota Semarang, yang habis masa jabatannya, dan dia kemudian sekarang mengisi lembaga LKPP ini, lembaga tinggi negara. Ini kader PDIP dan Ibu Megawati mengingatkan agar hati-hati di situ duitnya banyak banget gitu. Nah, itu juga petanda “tolong simpan ya uangnya itu, jangan kasih ke siapa-siapa. Amankan uang yang banyak itu. Buat apa? Ya tentu buat sesuatulah. Tapi kita sudah bikin dugaan buruk sebetulnya, seringkali kita anggap ya kan dia mungkin profesional di bidang itu, tapi begitu disebut ini kader PDIP lalu berubah lagi cara berpikir kita, ya mungkin karena kemarin Ibu Mega ketemu dengan Pak Jokowi maka Ibu Mega mengusulkan seseorang untuk di LKPP karena itu lahan yang basah. Jadi, orang akhirnya curiga-mencurigai karena nggak ada pakem. Seseorang diangkat itu dalam kapasitas apa, dengan kualitas apa. Kan masalah-masalah seperti ini yang nggak pernah kita tahu. Pak Jokowi jelas tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang sumber daya manusia di tingkat pusat karena Pak Jokowi lingkungan pergaulannya juga sempit. Jadi, pasti Pak Jokowi juga dapat informasi saja. Tolong ini diangkat, tolong itu diangkat. Lalu dia mulai hitung batu tuh, yang mana yang duluan tersebut yaitu yang kira-kira diangkat. Jadi, ini lagi masalah rekrutmen yang basis legitimasinya tidak ada basis kapasitas. Itu menimbulkan dugaan bahwa pejabat publik diangkat karena transaksional, bukan karena kapasitas. (Ida, sws)

Bola Panas BBM: Tunggu Sidang Rakyat!

BY FNN Selasa, 11 Oktober 2022 21:10:42 0

Jika tidak diredam dengan menarik ulang kebijakan kenaikan harga BBM, implikasinya bisa mengganggu stabilitas nasional. Sesuatu yang tidak bisa dicegah karena menyangkut hak asasi rakyat. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR Terpilih/Anggota DPD RI KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipaksakan saat situasi ekonomi rakyat paceklik, lagi-lagi membuktikan betapa lemahnya kapasitas pemerintah mengelola keuangan negara. Pemerintah tidak memiliki komitmen keberpihakan kepada rakyat. APBN superjumbo yang terus bertambah saban tahun, tak diimbangi dengan kemampuan mendistribusikan kesejahteraan. Menaikkan harga BBM dengan alasan membenani APBN jelas merupakan argumen fatal. Padahal, rakyat yang menggunakan BBM tersebut terbukti berkontribusi memompa denyut ekonomi dalam skala yang masif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 52,9% pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga. Termasuk terdorong oleh kelompok masyarakat menengah bawah. Maka keputusan mengerek harga bensin dipastikan berefek ganda. Inflasi gila-gilaan di depan mata. Kenaikan harga BBM sudah disahuti dengan kenaikan biaya logistik, ongkos transportasi, hingga kenaikan harga sembako. Ujungnya bisa ditebak. Angka kemiskinan yang meroket sulit dihindari. Kita bertanya-tanya, dicampakkan kemana ideologi ekonomi Pancasila yang jelas-jelas memerintahkan agar mengarus-utamakan kepentingan rakyat di atas agenda-agenda politik temporer? Kenaikan harga BBM adalah potret ideologi yang salah arah. Diperparah lagi pada saat yang sama, alokasi anggaran digelontorkan untuk proyek-proyek yang punya potensi mangkrak dan bermasalah. Seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Negara. Seperti biasa, setiap kali ada kebijakan yang menuai penolakan rakyat, aneka argumen selalu dilontarkan pemerintah. Dijadikan narasi pembenar menopang kenaikan harga BBM. Lantas, buzzer, pengamat dan juga media didikte untuk menguatkan narasi itu. Namun, apapun argumentasinya, sepanjang kenaikan BBM tidak dibarengi pembukaan lapangan kerja memadai, sepanjang itu pula akan berdampak serius. Kenaikan BBM tidak sebatas harga yang melonjak, tetapi tentang kesejahteraan atau daya beli masyarakat. Artinya, ini bukan hanya perkara BBM semata. Ini tentang ketahanan ekonomi rakyat melawan serangan melambungnya harga-harga kebutuhan. Pada tahun ini saja, sebelum BBM naik, nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), harga elpiji dan tarif listrik non subsidi telah mendahului. Itu belum termasuk geliat harga minyak goreng akibat ulah oligarki ekonomi. Kondisi itu pura-pura tidak disadari oleh pemerintah. Bahkan, Presiden Joko Widodo dengan enteng membandingkan harga BBM Indonesia dengan Jerman, Singapura dan Thailand, tanpa membandingkan daya beli masyarakatnya. Sekali lagi, problem kenaikan BBM ada pada kesejahteraan dan daya beli dari masyarakat. Alih-alih mengatasi sumber persoalan, Pemerintah mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti yang sudah-sudah. Padahal, BLT yang diambil dari duit subsidi BBM itu tidak menjamin naiknya daya beli mereka. Terlebih lagi, karena sulit menentukan imbas inflasi sebagai efek multiplier kenaikan BBM terhadap produk lainnya. Kalau pemerintah serius mencari solusi, sebenarnya banyak jalan yang bisa diterabas. Misalnya, hentikan saja mega proyek Ibu Kota Baru berbiaya superjumbo nan ambisius itu. Juga stop proyek-proyek yang berpotensi merugikan negera seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung. Hapus gaji pensiun pejabat negara, termasuk anggota parlemen. Bersamaan dengan itu, harus ada upaya membuat keseimbangan primer hingga nol yang secara otomatis berimplikasi pada pengurangan utang luar negeri. Setiap tahun pemerintah dipaksa menyisihkan Rp805 triliun duit APBN untuk membayar utang. Rinciannya, Rp400 triliun untuk membayar cicilan dan Rp405 triliun untuk membayar bunga. Utang inilah yang nyata-nyata membebani APBN, bukan subsidi yang nota bene adalah hak rakyat dan memjadi kewajiban konstitusional yang negara harus tunaikan, bukan pula duit pensiun Pegawai Negeri Sipil. Gigihnya pemerintah menambah utang dan mempertahankan proyek-proyek kontroversial menunjukkan ketidak-berpihakannya kepada rakyat. Apalagi, dengan narasi Subsidi sebagai beban APBN dan seolah olah menjadi beban negara. Sinyalemen itu muncul dari sanggahan sejumlah pengamat terhadap harga keekonomian BBM yang dinilai terlalu tinggi. Juga muncul dari para ekonom yang menyatakan, nilai subsidi BBM Rp502 triliun sebagaimana dinyatakan Jokowi adalah tidak benar. Nilai itu adalah akumulasi beberapa subsidi energi. Bukan subsidi BBM saja. Atas sanggahan itu, ada kecendrungan rakyatlah yang dipaksa memeras keringat membayar gunungan utang itu. Caranya, ya dengan menaikkan harga agar diperoleh margin lebih besar. Sementara itu, duit utang yang sebagian dipakai membangun infrastruktur, nyatanya ada yang tidak tepat sasaran, ada pula yang berpotensi merugi. Dan kita tidak pernah menagih tanggungjawabnya. Bagi masyarakat, matematika di atas mungkin terlalu rumit. Urusan mereka sederhana, yakni bagaimana agar dapur tetap mengepul sehingga aktivitas bisa berjalan normal. Kalau urusan perut ini terganggu, arahnya tentu bisa kemana-mana. Apalagi eskalasi gelombang demonstrasi terus membesar. Di daerah, pengadangan truk-truk tangki BBM dan penutupan jalan telah dilakukan mahasiswa. Demikian pula aksi mogok yang dilakukan oleh kelompok-kelompok buruh. Jika tidak diredam dengan menarik ulang kebijakan kenaikan harga BBM, implikasinya bisa mengganggu stabilitas nasional. Sesuatu yang tidak bisa dicegah karena menyangkut hak asasi rakyat. Kini bola panas di tangan Presiden. Apakah membiarkan bara penolakan itu terus membesar, atau menerima tuntutan rakyat dan mahasiswa menurunkan kembali harga BBM? Kita tunggu “Sidang Rakyat” pada Kamis, 20 Oktober 2022, pekan depan. (*)

Skenario (Bilamana Terjadi) Revolusi

BY FNN Selasa, 11 Oktober 2022 16:29:30 0

Sebab, tidak bisa dibantah bahwa di antara triumvirat itu Prabowo-lah yang paling senior. Dan, karena keseniorannya itulah, rasanya tidak mungkin Tito maupun Retno mau atau berani melangkahi Prabowo. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) MANUVER Partai NasDem yang declare Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal Calon Presiden, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Anies dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah membuat PDIP “kalang-kabut”. Akhirnya, Presiden Joko Widodo yang terkesan “berseberangan” dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dukungannya kepada Ganjar Pranowo, bertemu Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Sabtu, 8 Oktober 2022. Jokowi menjelaskan, pertemuan dengan megawati bertujuan untuk menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang sedang tidak jelas.  “Yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasikan,” kata Jokowi usai pelantikan Gubernur DIY dan kepala LKPP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 10 oktober 2024. Sehingga, kata Jokowi, stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting saat ini. “Jangan sampai kita mau menjelang pemilu, padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita. Itu yang kami enggak kehendaki,” ujar Presiden Jokowi. Tak hanya dengan Megawati saja, Jokowi menyebut isu ini juga dibahas dalam pertemuan dengan Ketua Umum partai politik lainnya. “Sehingga saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu, termasuk juga untuk 2024 lah, kami enggak mungkin tutupi itu,” kata dia.  Jokowi membantah bahwa pertemuan tersebut bagian dari lobi Megawati agar Jokowi mendukung Ketua DPR Puan Maharani untuk menjadi calon presiden 2024. “Tanya Bu Mega, wong kandidatnya belum diputuskan,” kata dia. Rasanya sangat tidak mungkin jika dalam pertemuan Jokowi-Megawati di Istana Batu Tulis itu tanpa pembicaraan soal “nasib” Puan Maharani yang harus “bersaing” di internal PDIP dengan Ganjar Pranowo. Apalagi, fakta hasil beberapa lembaga survei selalu “mengunggulkan” Ganjar ketimbang Puan. Jika PDIP memaksakan Puan sebagai bakal Capres PDIP, ini jelas akan membuat Ganjar kecewa berat. Dan, petinggi PDIP sendiri juga tahu bahwa nama Puan “tidak laku” dijual di masyarakat. Sehingga, bukan tidak mungkin pada akhirnya, diambil jalan tengah. Bisa saja Jokowi-Megawati mengambil kesepakatan Batu Tulis II antara Jokowi bersama Megawati untuk mengusung paslon Ganjar Pranowo-Puan Maharani sebagai bakal Capres-Cawapres 2024. Seolah mengulang “sejarah”, pada 2014 Megawati akhirnya mengalah kepada Jokowi yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, menerima tugas sebagai bakal Capres PDIP pada 2014.   Sekjend DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan antara Megawati dan Jokowi itu memang direncanakan secara periodik dan sering dilakukan di Istana Merdeka, Istana Bogor, maupun di Batu Tulis. Alasan dipilihnya Batu Tulis sebagai lokasi pertemuan, menurut Hasto, daerah tersebut memiliki alasan historis. Dia menceritakan lokasi itu sebagai tempat saat megawati mempersiapkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi, itu suatu tempat yang secara historis kepemimpinan Pak Jokowi juga sangat kuat. Suasana kebatinan (yang sangat kuat) itulah yang mengambil pembahasan fundamental bangsa dan negara,” katanya. Sedangkan mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari PDIP, Hasto mengatakan itu menjadi kewenangan Megawati. Menurut Hasto para kader tetap disiplin menunggu arahan Megawati. Hasto juga menegaskan pdi perjuangan tidak ingin terburu-buru menetapkan dan mendeklarasikan bakal capres demi pengaruh ekor jas atau coattail effect, yakni merujuk pada hasil yang diraih dengan melibatkan tokoh penting atau tokoh tersohor. Pernyataan Hasto itu sepertinya menyindir NasDem yang secara terburu-buru deklarasi pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. Tapi, yang jelas, deklarasi itu setidaknya telah membuat PDIP panik. Ketum NasDem Surya Paloh tampaknya ingin mengulang sukses Pilkada Jawa Barat 2017 yang saat itu mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai bakal Cagub Jabar 2017. Inilah yang ketika itu membuat PDIP merasa “tidak nyaman” atas manuver Surya Paloh itu. Karena, konon, PDIP juga “mengincar” RK. Beragam manuver pun kemudian ditempuh PDIP, termasuk bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis itu. Setidaknya, tempat pertemuan itu bisa mengingatkan Jokowi bahwa PDIP-lah yang berjasa atas sukses Jokowi meraih jabatan Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI pada Pilpres 2014. Puan Maharani sendiri juga telah bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, menyusul dukungan terbuka tokoh senior Golkar Akbar Tanjung terhadap Anies Baswedan. Satu-satunya halangan yang kini tengah dihadapi Anies adalah manuver Firli Bahuri, Ketua KPK, yang ngotot ingin memproses hukum Anies terkait dengan penyelenggaraan balapan Formula E di Jakarta. Skenario yang konon dirancang Presiden Jokowi hanya akan ada dua paslon, menambah panik PDIP maupun Jokowi sendiri. Apalagi, ada pernyataan Anies akan dipenjara. Info yang diterima Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu dapat dipastikan akurat sekali. Saya yakin, SBY punya “mata dan telinga” yang bisa melihat dan mendengar ucapan Presiden Jokowi itu. Sekelas SBY tidak mungkin berani bilang seperti itu jika mata dan telinganya tidak menjangkau “mulut” Jokowi. Perlu diingat, baik SBY maupun Surya Paloh itu pernah sama-sama di Golkar. Mereka pasti akan saling membantu jika pada akhirnya mereka satu gerbong dalam Pilpres 2024 nanti.    Revolusi Semesta Skenario “copras-capres” di atas bisa terjadi bila kondisi politik nasional dalam keadaan normal hingga menjelang Pilpres 2024 nanti. Tapi, jika melihat sikon politik akhir-akhir ini dengan maraknya demo anti kenaikan harga BBM yang semakin massif, peta politiknya tentu bakal berubah total.Apalagi, suara desakan agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden juga marak saat demo BBM, karena dianggap membuat rakyat semakin susah. Ekonomi pun memburuk. Hutang sudah mencapai angka Rp 7.000-an triliun. Rakyat dicekik dengan beragam “pajak”. Selain BBM, listrik juga naik. Mahasiswa sendiri berencana akan melakukan “Sidang Rakyat” pada Kamis, 20 Oktober 2022. Yang diadili nanti adalah Presiden Jokowi. Bisa disebut, ini sebagai puncak aksi mahasiswa dan rakyat Indonesia yang mengkritisi pada kebijakan Presiden Jokowi yang tidak “pro rakyat”.   Jika Kamis pekan depan benar-benar terjadi “revolusi semesta” yang diikuti oleh mahasiswa, buruh, emak-emak, dan elemen masyarakat lainnya, dapat diprediksi Presiden Jokowi bakal “tergusur” dari jabatan Presiden. Kalau sudah begitu keadaannya, maka Wakil Presiden RI, KH Ma\'ruf Amin akan naik pangkat menjadi Presiden RI ke-8. Namun, akan menjadi berbeda halnya jika hasil \"Sidang Rakyat\" itu juga menyeret sang Wapres sebagai pihak yang ikut diturunkan. Ketika hal itu terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku universal, kursi kepemimpinan nasional ada di tangan Triumvirat: Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Artinya, Prabowo Subianto, Tito Karnavian, dan Retno Marsudi akan menjadi pimpinan nasional sementara dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu dalam jangka waktu tertentu, lebih-kurang 6 bulan. Dan, jika memang itu yang terjadi, mimpi Prabowo sebagai \"Presiden RI\" bisa terwujud, meski hanya sementara. Pertanyaannya mengapa? Sebab, tidak bisa dibantah bahwa di antara triumvirat itu Prabowo-lah yang paling senior. Dan, karena keseniorannya itulah, rasanya tidak mungkin Tito maupun Retno mau atau berani melangkahi Prabowo. Di sinilah kepemimpinan Prabowo akan benar-benar diuji. Apakah memang Prabowo sebagai pemimpin eksekutif nasional yang bisa membawa Indonesia kembali menuju pada demokratisasi sesuai amanat konstitusi, atau malah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi? (*)

PLN Berada di Garis Depan Memandu Yang Lain Mencapai Net Zero Emission

BY FNN Selasa, 11 Oktober 2022 15:07:00 0

Terserah Indonesia, kalau mau mempersiapkan diri, kemungkinan masih ada Opportunity dalam 2 isu ini. Indonesia adalah climate super power. Indonesia adalah metaverse alam nyata. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) TIDAK lama lagi, kurang lebih 10 tahun lagi tidak ada yang bisa menghindar dari isu emisi karbon yang telah diletakkan secara internasional sebagai masalah paling besar umat manusia sekarang ini. Industri migas, Pembuang kitan listrik, Ekstraktif industri, manufacturing, industri keuangan, perbankan, jasa-jasa, konsumen akhir, semua tidak lagi dapat menghindar dari semua denda yang akan dibebankan terhadap semua emisi karbon yang dihasilkan. PT PLN sebagai perusahaan BUMN ketenagalistrikan mengambil tempat paling depan untuk memimpin segenap sektor yang lain. Mengapa? Karena di masa depan semua harus elektifikasi, semua harus menuju ke listrik, tidak ada lagi motor bakar yang dapat bertahan dari denda emisi, mesin mesin industri akan berganti dengan mesin listrik, alat alat transportasi akan berpindah ke listrik, seluruhnya sampai dengan kapal kapal tengker pengangkut BBM. Tampaknya mau tidak mau, suka tidak suka nantinya PLN akan memimpin. Melaksanakan seluruh proses transisi energi pada semua lini, mulai dari bahan bakar primer, pembangkit listrik, jaringan, hingga usaha meningkatkan kesadaran konsumen, semua memang harus dikerjakan oleh PLN. Roadmap atau peta jalan transisi energi yang telah ditetapkan PLN setahun yang lalu tentu tidak mudah untuk dijalankan. Hambatan dan rintangan akan datang baik dari aspek politik, ekonomi, hingga masalah sosial budaya, semua memang menjadi beban tugas berat PLN untuk menyelesaikannya. Setiap kebijakan yang akan diambil PLN terkait dengan pelaksana roadmap tersebut sudah pasti banyak yang tidak senang. Karena bisnisnya terganggu. Namun, masalah transisi energi telah menjadi faktor kunci bagi ketahanan nasional. Dunia telah memutuskannya. Penataan keuangan global yang baru telah mengambil isue transisi energi dan digitalisasasi sebagai pintu faktor kunci membangun tatanan keuangan baru. Terserah Indonesia, kalau mau mempersiapkan diri, kemungkinan masih ada Opportunity dalam 2 isu ini. Indonesia adalah climate super power. Indonesia adalah metaverse alam nyata. Bukan perubahan besar kalau tanpa resiko. Semua hanya dapat diwujudkan dengan direction yang kuat. Tahun depan 2023 diramalkan resesi melanda dunia, krisis energi, krisis keuangan, akan mendera dalam waktu bersamaan. Transisi energi adalah salah satu strategi mempersiapkan Ketahanan Nasional menyongsong perubahan yang kadang menyakitkan hati. (*)

Peringati Maulid Nabi di Singapura, Ketua DPD RI: Ketidaktaatan dalam Beragama Merusak Moral Bangsa

BY FNN Selasa, 11 Oktober 2022 14:29:11 0

Singapura, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan berbagai kebobrokan moral, degradasi sikap mental, serta kejahatan perilaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia, disebabkan oleh meluasnya ketidaktaatan dalam mengamalkan ajaran agama. Hal itu disampaikan LaNyalla saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diselenggarakan oleh Majelis Shalawat An Nida, di Singapura, Ahad (9/10/2022). “Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum justru dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jawaban sederhananya karena tidak taat mengamalkan ajaran agama. Karena tidak taat maka pasti tidak istiqomah  mengamalkan ajaran-ajaran agama,” tegas LaNyalla. Akibatnya, dalam penyelenggaraan negara pun terjadi banyak kerusakan sistem seperti bercokolnya oligarki politik dan ekonomi yang sengaja menyengsarakan rakyat, sehingga tidak terjadi keadilan sosial. “Kalau saja ada keadilan, pasti anda semua mencari nafkah di negeri sendiri, tidak perlu bekerja di negara lain,” ucap LaNyalla, disambut tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran Indonesia, yang semuanya adalah wanita. Menurut LaNyalla, itulah sebabnya dirinya menawarkan gagasan agar UUD 1945 dikembalikan ke naskah aslinya sebagai sebuah jalan keluar. Karena amandemen yang dilakukan kemarin telah mengubah 97 persen naskah konstitusi menjadi konstitusi baru yang berbeda dari aslinya. “Perjuangan tersebut saya tawarkan untuk menyelamatkan Indonesia, antara lain agar ibu-ibu semua bisa bekerja dengan tenang di negeri sendiri, tidak perlu mencari pekerjaan di negara orang lain,\" ujar LaNyalla, disambut pekik dukungan dan tepukan tangan meriah dari ratusan pekerja migran. LaNyalla menjelaskan, sikap dan pernyataan tegasnya itu bukanlah sebagai oposan terhadap pemerintah. Melainkan sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat agar pemerintah bisa memperlakukan rakyat secara adil. “Sebab kehadiran kami di sini adalah untuk menjemput aspirasi warga Indonesia yang bekerja di sini,” ujar LaNyalla, seraya menambahkan bahwa pernyataan yang sama telah ia sampaikan kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, bahkan telah ia sampaikan juga kepada Presiden Joko Widodo. Peringatan Maulid Nabi sendiri dibuka oleh Penasihat Majelis Shalawat An Nida, Ustazah Dr. Nola Zain Salman, dan dihadiri juga oleh Wakil Duta Besar RI untuk Singapura, Djati Ismoyo. (mth/*)

Indonesia Bersatu: Alvin Lim Rangkul Tokoh Lintas Agama dan Suku Demi Perbaikan Hukum

BY FNN Selasa, 11 Oktober 2022 10:43:32 0

Jakarta, FNN – Advokat Alvin Lim, SH, MH, MSc, CFP, CLA selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm menyerukan agar \"Indonesia Bersatu\", Indonesia jadi negara ketiga dan penuh korupsi karena tidak bersatu dan banyak perpecahan. \"Saya melihat bahwa satu-satunya cara Indonesia bisa maju dan bebas dari korupsi ketika masyarakat dan para tokoh lintas agama, suku dan antar golongan. Saya akan silaturahmi ke masing-masing tokoh nasional, baik radikal, moderate maupun ignoran, untuk mengumpulkan dukungan demi perbaikan hukum di Indonesia. Saya tidak mampu berjuang sendiri, maaf saya ada keterbatasan,\" ucap Alvin Lim dalam rilis di Jakarta, Senin (10/10/2022). Dalam perjalananya bersilaturahmi, Alvin Lim menjelaskan bahwa dirinya diterima oleh Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, dimana Immanuel memberikan dukungan penuh kepada Alvin Lim dan berpihak kepada dirinya demi perbaikan hukum. \"Saya Immanuel Ebenezer, dukung dan ada di pihak Alvin Lim untuk perbaikan pemerintah dan hukum,\" ujar Ebenezer pendukung Ganjar Pranowo di Restoran Teras Bude. Selain bertemu Ebenezer, Alvin Lim mengajak keluarganya, istri dan anaknya bertemu dengan Imam Besar Habib Rizieq Shihab dan diterima di DPP FPI Petamburan. Habib Rizieq Shihab dan para petinggi FPI menemui Alvin Lim dan keluarga dan menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum dan undang-undang, walau berbeda agama. \"Saya mendukung perjuangan selama tidak ada penistaan agama dan kriminalisasi terhadap ulama,\" ujar Habib Rizieq dengan tersenyum lebar. Alvin Lim mengucapkan pentingnya persatuan dan menghilangkan kesan radikal dan FPI sebagai organisasi menakutkan. \"Saya datang sebagai saudara setanah air, walau berbeda agama penuh rasa hormat dan toleransi. Beliau ternyata nasionalis dan tidak menakutkan seperti yang kebanyakan orang dengungkan. Habib Rizieq punya pandangan sendiri dan perjuangan beliau membela ulama. Beliau setuju dengan konsep persatuan walau beda agama dan suku, demi kemajuan bangsa. Berjiwa nasionalis,\" ungkapnya. Alvin Lim juga mengunjungi Tokoh Tionghoa yang cukup dikenal di Surabaya, Koh Wei Fan yang dituakan dan berjiwa amal dan sederhana. Diterima di rumah pribadinya, Koh Wei Fan, sangat senang menerima Alvin Lim dan menyatakan dukungannya dari tokoh Tionghoa Surabaya agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. \"Saya dukung perjuangan Alvin Lim, saya tahu tidak mudah namun akan menguntungkan seluruh masyarakat. Tokoh Tionghoa muda yang berjiwa berani dan nasionalis,\" ucap Koh Wei Fan di Surabaya. Alvin Lim menyatakan bahwa perjuangannya tidak akan mudah, pasti akan ada suara-suara miring dan oknum-oknum yang tidak suka ketika orang menegakkan kebenaran. \"Namun hanya dengan Indonesia Bersatu maka Indonesia bisa maju. Berkaca dari kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), dan 212. Sebagai minoritas, saya sangat toleransi dan menjauhkan diri dari bicara Agama, suku dan masalah partai. Saya tidak memihak partai tertentu dan bukan suruhan siapapun. Melainkan tujuan saya penegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat,\" pungkasnya. (mth/*)

Bendera Palsu Demokrasi dan Riba

BY FNN Selasa, 11 Oktober 2022 10:19:12 0

Tanpa kekuatan ekonomi, umnat tidak mungkin bisa membangun kekuatan politik. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @ Rosyid College of Arts DI tengah skandal Ferdy Sambo yang belum jelas akhirnya, kita dikejutkan dengan kekisruhan stadion Kanjuruhan yang telah menewaskan 131 korban meninggal, serta ratusan lainnya luka dan sakit akibat terinjak-injak sesama penonton, dan hipoksia serta gas air mata yang dilontarkan aparat keamanan. Di tengah suasana berkabung nasional itu, perhatian kita segera tersedot pada deklarasi bacapres Anies Baswedan oleh Parpol Nasdem. Dikabarkan bahwa deklarasi ini merupakan upaya pemimpin Nasdem Surya Paloh untuk melindungi Anies dari ancaman penangkapan Anies oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula-E.  Sementara itu sekelompok ummat Islam yang merindu tokoh nasional untuk memperbaiki nasib mereka dari intimidasi islamophobik rezim ini sedang kesengsem berat oleh sosok Anies Baswedan. Berpuluh kelompok sukarelawan dan penggemar Anies bermunculan untuk mendukungnya maju sebagai bacapres idaman mereka dalam Pilpres 2024. Menilik rekam jejaknya, serta hasil polling elektabilitas para bacapres selama beberapa bulan terakhir, Anies muncul sebagai tokoh bacapres yang sangat populer mengungguli Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dan beberapa tokoh lainnya. Penting dicermati sinyalemen Mulyadi Tadampali dari FISIP UI bahwa sejak UUD 1945 diganti UUD 2002, adopsi ekonomi yang makin liberal kapitalistik membuat demokrasi Indonesia makin dikuasai oleh para bandit politik yang didukung logistiknya oleh para bandar politik, sementara hampir seluruh perangkat polhukam diawaki oleh para badut politik di DPR, MK, KPK dan KPU. Aparat keamanan semakin menjadi alat kekuasaan yang makin brutal dan mematikan bukan bagi penjahat tapi bagi rakyat sipil biasa yang seharusnya justru dilindungi dan diayomi. Hukum makin tajam ke bawah, namun makin tumpul ke atas menghadapi para bandit, bandar dan badut politik itu. Gaduh politik itu telah berhasil mengalihkan perhatian dan energi kita pada ancaman yang secara senyap senantiasa merongrong Republik ini yaitu ekonomi kapitalisme yang bertumpu pada ekonomi ribawi, yaitu ekonomi yang mengandalkan transaksi-transaksi pemerolehan laba secara tidak adil dan penuh tipu daya. Riba bukan cuma soal bunga pinjaman, namun juga penggunaan luas uang kertas atau fiat money yang tidak memiliki nilai intrinsik apapun. Pelarangan penggunaan dinar emas ataupun dirham perak dalam konstitusi IMF yang disepakati dalam pertemuan Bretton Woods pada 1944 telah mendorong banyak negara yang baru merdeka sejak PD II untuk mencetak uang kertas mereka masing-masing, lalu dipaksa menerima USDollar sebagai alat tukar dalam perdagangan antar-negara. Kemudian, sebagai negara pemenang perang, melalui keputusan Presiden Nixon, AS pada 1971 secara sepihak melepaskan USDollar dari basis emas sehingga AS boleh mencetak USD out of thin air. Demikian itulah full fledged capitalism merampok kekayaan ummat manusia bagi segelintir elit ekonomi di planet ini. Begitulah kapitalisme Barat telah menjadi instrumen penjajahan dan dominasi baru oleh Barat terhadap negara-negara yang baru merdeka itu. Baru dalam beberapa tahun terakhir ini saja, baik China maupun Rusia mulai melawan dominasi US Dollar dengan Yuan dan Rubel dalam perdagangan dunia ini. Keruntuhan USSR pada awal 1990an telah didaku (claimed) sebagai penanda kemenangan kapitalisme melawan komunisme. Oleh Francis Fukuyama ini disebut sebagai The End of History and the Last Man (1992). Namun dunia yang sejak itu makin didominasi kapitalisme berkali-kali mengalami krisis serta peperangan, sementara ketimpangan serta kemiskinan tetap persisten berkepajangan. Konflik Rusia vs Ukraina, dan AS vs China yang terjadi saat ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa kapitalisme telah gagal membuktikan janji-janjinya tentang kemakmuran dan keadilan bagi semua. Fareed Zakarya telah meramalkan akhir dari kejayaan AS dalam the Post-American World (2008). Ini dikonfirmasi kemudian oleh Emanual Macron sesaat setelah kemenangannya dalam Pilpres Perancis 2022 bahwa Barat telah kehilangan imajinasi politiknya. Ketergantungan Eropa kepada AS dengan memusuhi Rusia tetangga dekatnya sendiri adalah geostrategic blunder. Kini Eropa kelimpungan dihantam krisis energi dan pangan yang serius akibat penghentian pasokan gas Rusia dan gandum Ukraina. Setelah pandemi Covid-19 usai, Dunia kini memasuki krisis eksistensial yang lebih besar akibat keruntuhan lingkungan, ancaman perang nuklir, dan resesi besar ekonomi global.  Sementara itu ummat Islam Indonesia sendiri masih saja ikut tergoda untuk mempertaruhkan nasibnya pada Pilpres 2024 dengan satu kepercayaan bahwa dengan kemenangan politik (berkuasa), ummat Islam boleh berjaya secara ekonomi. Sejak pemisahan Bank Indonesia dari Pemerintah RI meniru the Fed terpisah dari US Government, fakta sejarah menunjukkan bahwa ritual politik yang disebut Pemilu adalah sebuah operasi bendera palsu sekaligus instrumen legitimasi untuk mempertahankan ekonomi ribawi yang dikuasai para bandar politik yang secara ajeg menggerogoti kekuatan ekonomi ummat dan memperjongoskannya. Tanpa kekuatan ekonomi, umnat tidak mungkin bisa membangun kekuatan politik. Menolak riba dengan meninggalkannya adalah aksi politik yang akan menusuk jantung kekuatan oligarki domestik dan global yang tiada henti mencengkram Republik lontong sayur ini. Gunung Anyar, 11 Oktober 2022. (*)

Pancasila dan Politik Berkeadaban

BY FNN Selasa, 11 Oktober 2022 09:12:42 0

Doa Muslim pada shalat tahajud, “Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar, dan berilah aku dari pihak-Mu kekuasaan yang menolongku.” (QS 17:79-80) Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PANCASILA adalah pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menghayati dan meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, melalui perjuangan yang penuh pengorbanan pikiran, jiwa, dan raga, serta nyawa. Dalam perjalanannya Pancasila mengalami pengayaan redaksional dan semantik hingga menjadi rumusan final pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Para pendiri bangsa mampu menyelami pandangan masyarakat Nusantara masa lalu dan membangun tatanan baru untuk Indonesia modern. Pancasila pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pancasila menyerap, menerima, dan menumbuhkan segala budaya, serta ideologi positif yang dapat berkembang berkelanjutan. Nusantara menjadi pusat persemaian dan penyerbukan silang budaya yang mengembangkan berbagai corak kebudayaan. Pancasila merupakan satu kesatuan dari lima sila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memberi kekuatan hidup bangsa dan membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir dan batin dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila penuntun sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila cerminan suara hati nurani manusia Indonesia yang menggelorakan semangat dan harapan akan hari depan yang lebih baik. Kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan hidup, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, masyarakat, maupun bangsa. Pancasila menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial. Kemajuan seseorang ditentukan oleh kemauan dan kemampuannya dalam mengendalikan diri dan kepentingannya dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat dan negara. Dengan sila pertama manusia Indonesia menyatakan percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agama dan beridabah menurut ajaran agamanya. Manusia Indonesia saling menghormati dan bekerja sama membina kerukunan hidup sesama umat beragama. Kebebasan beragama diakui sebagai salah satu hak paling asasi di antara hak-hak asasi manusia. Dengan sila kedua, manusia Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sama hak, derajat, dan kewajibannya, tanpa pembeda-bedaan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, serta kedudukan sosial, dan sebagainya. Sila kedua menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong kegiatan kemanusiaan, membela kebenaran, dan keadilan, serta mengembangkan sikap saling menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia.   Dengan sila ketiga manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar kebinekaan, dan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan sila keempat manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Keputusan menyangkut kepentingan bersama dilakukan dengan musyawarah dan mufakat menggunakan akal sehat, sesuai dengan hati nurani yang luhur, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Permusyawaratan dalam demokrasi didasarkan atas asas raionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, berorientasi jauh ke depan, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak yang dapat menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Praktik Pemilihan Presiden secara langsung oleh semua warga negara Republik Indonesia dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara) tidak sejalan dengan sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan sila kelima manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Pancasila merupakan satu kesatuan utuh yang terpadu dan tak boleh dipisahkan yang satu dari yang lain. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian seterusnya. Sebagai dasar negara Pancasila niscaya menjadi landasan Undang-Undang Dasar dan Undang-undangan lain serta peraturan-peraturan turunannya. Segala Undang-Undang dan peraturan yang tidak sejalan dengan Pancasila, sejak hari proklamasi, Jumat 17 Agustus 1945 hingga hari ini, harus ditinjau ulang, diperbaiki, dan/atau dibatalkan. Politik adalah usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik yang akan hidup bahagia, karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Politik mengandung unsur interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Politik adalah usaha untuk menentuan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum menyangkut peraturan dan alokasi sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan dan wewenang, guna membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Kegiatan politik menyangkut cara bagaimana kelompok mencapai keputusan kolektif dan mengikat melalui pendamaian perbedaan-perbedaan di antara anggotanya. Kegiatan politik suatu bangsa bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya yang tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Politik dalam bentuk paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang berkeadilan. Persepsi adil itu dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi dan zaman yang bersangkutan. Politik dalam bentuk paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Politik adalah perebutan kuasa, tahta, dan harta. Pengelolaan kebinekaan merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan kohesivitas sosial yang akan membuat penduduk lintas agama dan lintas etnis nyaman. Setiap warga negara harus mempercayai sesama warga dan pemerintah untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang bermanfaat secara inklusif. Politik identitas merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politik yang kerap dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu nasionalis dan agamis. Antara nasionalisme dan agama sesungguhnya tidak bisa dibenturkan. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Konsep politik Islam termuat dalam kosakata kunci mulk, imam, khalifah, ulul amri, dan sulthan dalam Al-Quran. Allah swt Pemilik kekuasaan. Dia berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan sekaligus mencabutnya dari siapa saja yang dikehendaki-Nya. Boleh jadi kekuasaan itu memuliakan seseorang, dan bisa jadi menghinakannya. Kebaikan adalah sejalan dengan kehendak Allah swt, dan kejahatan berarti pengingkaran terhadap kehendak-Nya. Terang dan gelap secara simbolis berarti ilmu dan kebodohan, kesenangan dan kesedihan, kesadaran rohani dan kebutaan rohani. Takdir dan kehendak Allah swt juga berlaku seperti dalam dunia lahir. Di tangan-Nya segala kesempurnaan. (QS 3:26-27). Dalam pengertian rohani “kalimat” bermakna kehendak, keputusan, atau rencana Allah swt. Dalam segala hal Nabi Ibrahim saw memenuhi kehendak Allah swt. Ia membangun tempat suci Ka’bah, dan menyerahkan segala keinginan kepada kehendak-Nya. Maka Allah swt menjanjikan kepemimpinan dunia. Nabi Ibrahim pun bermohon untuk keturunannya juga, tetapi janji Allah swt tidak akan sampai kepada orang-orang yang terbukti berdusta. (QS 2:124) Khalifah yang sempurna ialah yang mempunyai kemampuan inisiatif sendiri, tetapi kebebasan kehendaknya memantulkan adanya kehendak penciptanya. Kekuasaan Nabi Daud sebagai raja, dan bakat kearifan, keadilan, serta kerasulannya dianugerahkan Allah swt kepadanya sebagai amanat. Bakat-bakat besar yang diberikan ini, yang diberikan kepada siapa saja, tentu bukan untuk dibangga-banggakan. (QS 38:26). Ulul amri ialah pihak yang memegang kekuasaan atau bertanggung jawab yang dapat mengambil keputusan –mereka yang menangani berbagai macam persoalan. Sungguhpun begitu, keputusan terakhir di tangan Tuhan. Dari Dialah para nabi mendapat wewenang. Oleh karena itu di dalam Islam tidak ada pemisahan secara tajam antara soal-soal yang sakral dan sekular. Adanya suatu pemerintah biasa diharapkan berjalan di atas kebenaran, dan dapat bertindak sebagai pemimpin yang saleh, benar, dan bersih pula. Kita harus menghormati dan mematuhi pemegang kekuasaan yang demikian. (QS 4:59). Doa Muslim pada shalat tahajud, “Tuhanku, masukkanlah aku ke jalan masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari jalan keluar yang benar, dan berilah aku dari pihak-Mu kekuasaan yang menolongku.” (QS 17:79-80) Masuk dan keluar mengandung berlapis makna. Pertama, secara umum, masuk dan keluar dalam segala tingkat kehidupan. Kedua, masuk dalam kematian, dan keluar pada waktu kebangkitan. Ketiga, bagi Nabi Muhammad saw, memasuki kehidupan baru di Medinah yang masih merupakan peristiwa-peristiwa masa depan, dan keluar dari kehidupan di kota Mekah yang penuh dengan segala penindasan, di samping lingkungan yang penuh kebohongan. Keempat, dihubungkan dengan hijrah yang akan terjadi, “Biarlah itu timbul dari niat karena kebenaran dan kehormatan rohani belaka, dan bukan dari niat karena rasa dendam terhadap kota Mekah atau para penindasnya, atau karena ambisi pribadi maupun kekuasaan duniawi dari kota Medinah, yang dalam segalanya sudah siap berada di bawah telapak kaki Rasulullah saw.        Rasulullah saw bersabda, “Setiap kamu adalah seorang pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya…” Sumpah Presiden Republik Indonesia “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” (*)

Buruh Ancam Kosongkan Pabrik dan Turunkan Jokowi

BY FNN Selasa, 11 Oktober 2022 02:19:56 0

Jakarta, FNN – Sekretaris Jenderal DPP FSP LEM SPSI Arif Minardi bersama buruh lainnya mengancam akan mengosongkan pabrik dan menurunkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya apabila tuntutan mereka tidak digubris. Hal ini disampaikan Arif pada orasinya di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (10/10). Unjuk rasa yang dipelopori oleh berbagai serikat buruh bertajuk \"Aliansi Aksi Sejuta Buruh\" dari berbagai daerah ini memulai demonstrasi sekitar pukul 13.41 WIB dan memadati ruas Jalan Medan Merdeka Barat. Demo terpantau kondusif dengan arahan dari beberapa massa di atas mobil komando yang diterjunkan ke lokasi. Salah satu orator yang juga merupakan Ketua Umum Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Arif Minardi menegaskan bahwa terdapat dua pilihan antara demo akan diberhentikan atau Joko Widodo yang mundur dari jabatannya sebagai presiden. “Maka ada dua pilihan, kita berhenti demo atau Pak Jokowi yang mundur jadi presiden,\" tegas Arif dalam orasinya di Patung Kuda pada Senin, 10 Oktober 2022. Dalam orasinya, Arif mengajak buruh lainnya untuk siap mengosongkan pabrik demi menggelar aksi besar-besaran agar mendapat respons dari presiden. \"Kawan-kawan, kita siap mengosongkan pabrik, maka kita akan aksi,\" ujar Arif. Arif mengajak agar demonstrasi bisa menghasilkan perubahan. \"Kalau Anda semua, buruh, tidak turun besar-besaran, kita akan begini terus. Saya tidak mau demo begini terus. Kita harus akhiri. Kita harus akhiri Jokowi sebagai presiden karena dia tidak menggubris demo-demo kita, dia hanya menggubris teman-temannya,\" tuturnya menambahkan. Diketahui, sebanyak 35-40 serikat buruh mengikuti demonstrasi kali ini. Arif mengatakan akan mengumumkan kepada massa yang lebih banyak untuk menutup rangkaian demo terakhir nanti. \"Karena ini sedikit, terus ini sebagian kecil sebetulnya. Kami ingin, kan kalau kayak gini terus juga nggak lucu juga. Orang kasihan demo terus. Makanya, terakhir harus kita umumkan,\" ujar Arif saat ditemui setelah menyampaikan orasi. Demonstrasi buruh ini dilandasi dengan tuntutan pencabutan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), turunkan harga BBM, dan batalkan RUU KUHP. Lantaran tidak adanya respons pemerintah menyebabkan buruh geram dan akan kembali melakukan aksi hingga Presiden Jokowi lengser  (oct)

Eggi Sudjana: Tembok Pembatas dan Kawat Duri, Polisi Melanggar Hukum

BY FNN Senin, 10 Oktober 2022 23:06:56 0

Jakarta, FNN – Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) untuk menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), serta batalkan undang-undang Cipta Kerja dan RUU KUHP di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Senin, 10 Oktober 2022. Pengamanan demonstrasi dengan tembok beton dan kawat berduri kembali menjadi sorotan. Eggi Sudjana, aktivis Indonesia yang juga seorang advokat dalam orasinya mengatakan bahwa pengamanan tersebut telah melanggar hukum. \"Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, harusnya polisi memfasilitasi demo kita diterima oleh presiden. Jadi, barikade itu melanggar hukum,\" ucap Eggi. Eggi juga mengatakan, seharusnya aparat kepolisian mempertemukan demonstran kepada presiden agar dapat melakukan audiensi. “Tidak ada di dalam undang-undang itu. Itu penyimpangan hukum, tidak benar. Pasal 13 Anda bisa baca, siapa yang didemo difasilitasi oleh polisi harus ditempatkan ketemu dengan yang didemo,\" tukas Eggi. \"Persoalannya kita menghadapi orang-orang yang tidak mau mengerti hukum. Padahal itu sudah ada dalam hukumnya,\" tutur Eggi menambahkan. Adapun aksi AASB hari ini adalah aksi kedua setelah aksi pertama pada 10 Agustus 2022. (Rac)

Mega Bertemu Jokowi, PDIP Dorong Nasdem Segera Dikeluarkan dari Kabinet

BY FNN Senin, 10 Oktober 2022 22:42:54 0

PRESIDEN Joko Widodo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor pada Sabtu (8/10/2022). Menurut Kepala Negara, pertemuan tersebut membahas beberapa hal mulai dari soal ekonomi hingga politik jelang 2024. Jokowi menilai stabilitas politik dan keamanan domestik saat ini menjadi penting. Pasalnya, kedua hal tersebut memiliki korelasi langsung dengan stabilitas ekonomi. “Jangan sampai menjelang Pemilu 2024 ada persoalan besar dalam ekonomi global dan ekonomi kita ikut terganggu. Itu yang kita tak kehendaki, sehingga saya intens berbicara dengan ketua partai politik,” katanya di Istana Merdeka, Senin (10/10/2022). Hanya itukah yang dibicarakan Jokowi dan Megawati? Pengamat politik Rocky Gerung membahasnya bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (10/10/2022). Berikut ini petikan dialognya.   Halo halo, Bung Rocky. Kita mulai percakapan hari Senin ini, seperti kita juga sudah prediksi, ketegangan politik itu terus meningkat, gitu. Dan kelihatannya, sinyal-sinyal dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ini mulai ada tekanan agar Nasdem segera didepak dari kabinet, karena dia membuat analoginya itu yang paling menarik adalah perobekan bendera Belanda di atas hotel Mojopahit di Surabaya dulu, jadi warna birunya yang disobek, sekarang tinggal warna merah putihnya. Karena katanya Nasdem sudah punya calon presiden sendiri. Itu ramai juga ini Bung Rocky. Ya, waktu itu yang menyobek bendera Belanda itu adalah pejuang. Kalau sekarang yang nyuruh nyobek itu ya orang yang ada di dalam. Mustinya yang menyuruh menyobek yang dari luar, kalau yang dari dalam itu pengkhianat justru. Itu cara membuat metafor juga kadangkala kacau. Dan saya kira ini sebetulnya nggak terlalu terkejut kalau ada tekanan-tekanan semacam itu ya, karena memang seperti yang kita perkirakan bahwa akan ada ketegangan-ketegangan semacam itu setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan dan sekarang ini di dunia maya mulai diserang dengan namanya bukan Nasdem tapi jadi Nasdrun, Nasional Demokrat tapi kadrun. Masih saja itu narasinya. Artinya, nggak berhenti orang untuk membahas Islamofobia juga itu. Nasdrun itu semacam tema yang diparodikan, tapi di belakang itu ada desain (gerakan) Islammofobi. Dan orang sudah menduga siapa sebetulnya yang masih doyan Islamofobi. Ya sudah pasti yang menginginkan supaya persaingan politik itu tidak didasarkan pada politik identitas. Kan begituan-begitaun saja itu. Jadi bolak-balik lagi di situ. Tetapi, kalau PDIP dalam dua tiga hari terakhir ini sangat intensif untuk memojokkan Nasdem, itu sama artinya PDIP kehilangan endosi untuk memajukan dirinya sendiri kan. Kan kalau dalam persidangan politik, kalau Nasdem tumbuh maka PDIP harus tumbuh juga, supaya terjadi konfrontasi pikiran dalam bentuk debat misalnya. Kalau PDIP ingin melecehkan Nasdem, itu artinya PDIP nggak mampu untuk menumbuhkan diri sendiri. Jadi, menunggu orang lain jatuh baru dia merasa unggul. Lalu orang (bilang)  jatuhin dong dalam persaingan yang fair. Jadi, itu kritik saya. Tapi itu adalah permainan politik. Dan Nasdem juga pasti akan kirim lagi bikin sinyal baru itu. Itu menunjukkan juga sekaligus memang ide dari Presiden Jokowi untuk hanya dua calon dan itu juga yang bocor pada SBY, memang sedang berlangsung. Nah, PDIP akhirnya terbaca juga hanya ingin dua calon, kira-kira begitu kan. (Hasto juga menyampaikan hal yang sama, dua calon). Hasto kan dari awal merasa bahwa efisien. Jadi, sebetulnya PDIP berupaya untuk mendekatkan pada Jokowi supaya Jokowi nggak marah betullah pada PDIP. Padahal, Pak Jokowi juga merasa sudah saatnya Nasdem... bikin kekuatan blok sendiri kan. Jadi, tetap persaingan itu berlangsung, tapi tanggung gitu. Kalau PDIP betul-betul ingin menghukum Pak Jokowi karena peristiwa yang kemarin, ya nggak usah bikin kehebohan dan mengatur pertemuan dengan Ibu Mega, lalu ditafsirkan itu sebagai pertemuan dua Soekarnois. Ngapain kan. Dan orang juga merasa bahwa iya, Presiden Soekarno dulu bener, tapi banyak hal yang juga buruk kepada Presiden Soekarno, yaitu menjadikan dirinya presiden seumur hidup. Apa itu yang mau kita tiru? Kan bukan itu. Yang ingin kita tiru adalah cara berpikir Bung Karno yang kritis, yang logikanya bagus, metaforanya bagus, cara menjebak orang dalam perdebatan bagus. Itu mustinya tuh. Jadi, ingatkan bagian bagus dari cara berpikir Bung Karno. Itu yang nggak terlihat pada PDIP yang kader-kadernya tidak mampu berpikir secerdas Bung Karno. Itu saja. Dan sebenarnya kita dengan jelas kelihatannya kemarin pertemuan itu, apalagi kan kita kemarin ingat Hasto menyatakan, ini bicara tentang kesinambungan pemimpin nasional yang dimulai dari Bung Karno, Ibu Megawati, dan kemudian Pak Jokowi. Dan itu artinya saya kira pasti mereka mengingatkan bahwa ya harusnya terjatuh ke tangan PDIP lagi. Itu yang harus diingatkan oleh Ibu Megawati ke Pak Jokowi, kira-kira begitu. Jadi, harus trah Soekarno-lah kira-kira sekarang yang harus jadi. Gitu kan. Iya. Jadi, terlihat bahwa PDIP itu cemas sekali tuh. Akibatnya, pindah lagi bandulnya. Sekarang Pak Jokowi bisa distribusikan sisa-sisa grip dia, sisa-sisa genggaman dia ke siapa. Sangat mungkin juga PDIP berpikir jangan-jangan Jokowi sudah bikin Gentlement Agreement dengan Pak Surya Paloh. Hal-hal semacam itu menimbulkan spekulasi bahwa PDIP tidak siap untuk berkompetisi karena kadernya kurang. Ini saya gambarkan secara deskriptif saja. Dan kita bisa uji itu di dalam, ini tadi saya ngomong dengan mahasiswa di Palu dengan LSM di Palu, juga partai-partai politik yang ada di situ. Dan, semuanya minta analisis tentang hubungan Ibu Mega dengan PDIP, hubungan Nasdem dengan Ibu Mega, serta hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi di dalam kondisi Anies dicalonkan oleh Nasdem dan Nasdem masih bagian dari pemerintah. Jadi, sampai ke bawah juga orang bicarakan itu tuh. Dan, orang merasa bahwa politik Indonesia kasak-kusuk di antara mereka saja tuh. Jadi, hak rakyat untuk memperoleh perdebatan politik bermutu itu dibatalkan oleh saling jegal di Istana tuh. Tadi teman-teman di Palu menganggap bahwa ya sudah, biarin saja kan. Ada Nasdem, ada PDIP, ada Pak Jokowi. Ya sudah, kita mau cepat-cepat lihat kampanye sampai ke daerah tuh. Anies bertengkar dengan Ganjar, Ganjar bertengkar dengan Puan, Puan bertengkar dengan Prabowo, masyarakat Palu menginginkan cara berpikir itu. Saya kira juga seluruh Indonesia menginginkan itu walaupun saya dan FNN tetap menganggap bahwa Pemilu itu susah untuk diperlihatkan kualitasnya kalau masih ada 20%. Tapi rakyat menginginkan orang melihat ada pertengkaran langsung dalam bentuk debat, bukan kirim-kirim sinyal, ini pertemuan Batu Tulis, yang ini sobek bendera. Itu apa? Tapi, kalau kita lihat sinyalnya Bung Rocky, walaupun sudah berlangsung pertemuan di Batu Tulis, kelihatannya agenda Pak Jokowi masih jalan terus sendiri. Kita kemarin mendengar PPP yang bergabung dalam KIB Banten kan sudah mulai mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Kemudian ini kemarin di Jawa Timur, muskwilnya Jawa Timur juga menyebut 10 nama, ada nama Anies dan sebagainya, tapi tetap menempatkan Ganjar di urutan teratas. Ini kan bukan kadernya sendiri yang calonkan. Malah kadernya sendiri, Pak Yasin, yang sekarang ini Wakil Gubernur Jawa Tengah, malah ditempatkan di urutan ke-10. Saya kira kan ini kita tahu belaka bahwa ini bagian dari operasi politik dan merupakan sinyal bahwa Pak Jokowi terus bergerak juga dengan agendanya sendiri. Bayangkan misalnya milenial, kemarin saya masih ngobrol dengan kalangan milenial tentang isu lingkungan bersama Green Peace, dan isu ini masuk tuh, kalangan milenial merasa apa sih sebetulnya yang mau kita pilih apa, yang kita ikuti siapa, ini operatornya siapa sih. Jadi, ini pemilih pemula yang merasa terus nantinya apa yang mau dipamerkan dari kasak-kusuk itu. Mereka mengikuti, tapi mereka nggak ngerti itu. Kenapa mesti ada 10 sih? Kenapa bahkan Nasdem juga dikritik? Kenapa nggak satu saja dari awal Anies. Kenapa musti 3 kan? Kan bagi mereka aneh, mencalonkan orang tapi ada 10. Itu dianggap ini kok kayak ada sembunyi-sembunyian, ngumpet-ngumpet gitu, atau mau menang banyak, tapi pasangnya macam-macam, lalu sebetulnya nggak ada yang diunggulkan. Jadi, memasang banyak orang itu harusnya ada yang diunggulkan. Tetapi, betul tadi ini saling meraba dulu. Kan kirim-kirim rabaan politk dulu tuh di antara tokoh-tokoh itu kan. Tapi kelihatannya memang PPP itu ya memang massa PPP ya pasti ke Anies-lah, walaupun direkayasa tapi kalau saya bertemu dengan mereka merasa ya itu kan partai yang bikin tuh. Tapi societal base ini, basis di bawah itu menganggap bahwa yang paling cocok dengan PPP ya Anies. Itu intinya kan. Bahkan, mereka tanya ke saya, itu apa argumennya ya kenapa PPP dekat dengan Anies. Ya karena Anies beroposisi, dan PPP punya tradisi beroposisi juga tuh. Yang nggak beroposisi sekarang yang memang mencari jabatanlah dalam pemerintahan kan. Saya sendiri juga pernah berbincang, kita juga membahas adanya forum Ka\'bah Membangun, itu kader-kader senior, orang-orang seperti Pak Mudrik Sangidu dan sebagainya. Itu kan ini kita tahu nih tokoh-tokoh selain ini tokoh kultural gitu kita sebutnya ya. Ya, itu kan perahu retak masalahnya. Mau ditempel secara formil melalui PPP yang resmi diakui negara. Padahal, PPP itu berceceran, berserakan di mana-mana, dan bisa dikumpulkan dengan ide yang sama, ide yang satu. Lalu nanti timbul dua versi, nanti deklarasinya di sana, Anies PPP juga massanya, yang di sana Ganjar. Lalu orang bingung tuh. Tapi orang akan lihat, ya kalau Ganjar deklarasinya rapi, itu artinya ada uang di situ tuh. Dan dideklarasikan oleh elit partai PPP, sementara Suharso Monoarfa yang sebetulnya elit juga disingkirkan. Lalu orang merasa oh, itu artinya memang orang yang dikehendaki adalah Ganjar, bukan hasil dari konferensi dari bawah. Jadi, perpecahan sudah pasti terjadi, dan selalu dalam perpecahan semacam itu, massa itu yang cair itu akan pergi pada orang yang dizolimi itu. Jadi, semakin Anies dideklarasikan di KPK, ini kan begitu pikirannya kan, makin orang akan memilih Anies. Jadi, sebetulnya Anies itu pertama kali dideklarasikan di KPK, bukan di Nasdem. Tapi justru itu yang menjadi heboh dan dukungan kepada Anies terjadi setelah Firli mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Oke. Tetapi sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh PPP ini dan kita tahu PPP itu adalah KIB, tahu bahwa ternyata meskipun bertemu di Batu Tulis, ya tetap saja ada nggak ketemulah antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Ini kalau orang bilang seperti satu ranjang tapi dua mimpi, gitu ya Ya, susah. Sebetulnya bukan lagi satu ranjang, tapi connecting door-lah. Jadi, tetap terlihat, yang cemas itu PDIP. Itu intinya. Jokowi nggak cemas, karena dia merasa dia sudah punya musyawarah kerja, sudah punya Ganjar segala macam. Tetap Pak Jokowi kendati masih meraba-raba arahnya tapi dia merasa lebih firm sebetulnya dalam politik. Jadi, tersingkir sebenarnya PDIP. Karena itu, PDIP butuh rekonsiliasi dengan Jokowi dan publik merasa ya berarti PDIP lemah dong. Katanya petugas partai, tapi kok minta bertemu petugas partai. Panggil saja mustinya kan. Jadi, sinyal itu menunjukkan PDIP galau dalam menghadapi fenomena Anies style. Jadi, kalau Anda baca ini kemungkinan besar bisa-bisa justru PDI yang nantinya nggak dapat partner ya? Ya, itu. Lama-lama nanti orang anggap ya PDIP 20% iya, tapi kan 20% itu tiket. Yang orang tanya, terus nonton siapa di situ punya tiket tapi mau nonton siapa. Puan tetap nggak bisa naik suaranya itu. Padahal, PDIP berapa minggu lalu bilang, nggak, kami akan maju sendiri. Kalau mau maju sendiri ngapain masih bertamu ke Pak Jokowi. Orang baca juga begitu. Kangen ya atau tahulah bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya potensial untuk bikin betok sendiri di luar PDIP kan. Itu bahayanya. Ya Pak Jokowi sebagai seorang politisi yang sudah 7 tahun, dia mengerti itu kimia politiknya. Di situ keunggulan Pak Jokowi, dia mengerti kimia politik. Tapi kita senang saja kan. Bahwa ini cekcok lalu berantakan ya yang paling senang ya sayalah, karena saya memang nggak menginginkan lihat ada persatuan. La pemilunya curang. Kan saya usulkan terus supaya kan mustinya partai-partai yang nggak punya kuota 20% itu rame-rame bikin deklarasi bahwa kami membubarkan fraksi kami di DPR. Itu baru ada kejutan. Kan nggak ada soal kan bubarin  fraksi DPR kan bikin orang oh ya itu ada pemberontakan etis di situ kan. (Ida/sws)

Anies dan Beban Perubahan

BY FNN Senin, 10 Oktober 2022 13:04:03 0

Jika bangsa ini ingin selamat, tidak ada jalan lain selain kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila   PILPRES 2024 pertarungan sudah dimulai, berbagai strategi mulai dirancang untuk menjegal Anies Baswedan. Pilpres 2024 bisa jadi akan terjadi banyak korban yang membuka terjadinya goro-goro sebab nafsu Angkara murka telah membelit penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Sekenario-skenario mulai dirancang dan dijalankan seakan negara ini hanya milik sekelompok tertentu yang tidak lagi mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara. Inkamben inginnya 3 periode ini dan terbentur konstitusi kemudian membuat trik lagi lewat Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya lembaga ini tidak boleh membuat pernyataan kalau tidak menjadi gugatan masyarakat. Bak petir di siang bolong juru bicara MK itu mengatakan Inkamben Presiden boleh mencalonkan menjadi wakil presiden dalam pilpres 2024. Mulai terjadi perdebatan kalau Inkamben terpilih menjadi wakil presiden kemudian di tengah perjalanan presiden berhalangan tetap maka presidennya siapa? Sebab konstitusi sudah membatasi 2 periode maka terjadi kekosongan ini yang harusnya dipikir oleh MK sebelum membuat pernyataan. Strategi-strategi berikut adalah mengganti Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota dengan Penjabat (Pj) yang ditunjuk langsung oleh Mendagri ini merupakan penyalahgunaan wewenang, sebab Pj itu tidak lebih dari tiga bulan dan tidak boleh membuat kebijakan yang strategi. Masa jabatan Pj ada yang lebih dari dua tahun jelas merupakan kekuasaan yang tidak berdasar legimitasi rakyat. Merusak tatanan demokrasi dan ini adalah strategi yang menghalalkan segala cara. Cara-cara menjegal lawan dengan menggunakan KPK guna mengkriminalisasi Anies, dan ini bisa terjadi sebab ada lembaga yang tak ingin terjadi perubahan karena hari-hari ini mereka itu berada di zona aman dan tidak ada yang bisa mengkontrol sangking kuatnya lembaga ini. Bahkan, water tes yang telah dilakukan dengan pembantaian ratusan jiwa di Stadion Kanjuruan, Kabupaten Malang, tidak bergeming dan tak ada jenderal yang bertanggung jawab dan akhirnya tragedi ini cukup kambing hitamnya pintu stadion dan bangunan yang tidak tersertifikasi, artinya lembaga, ini super-super kuat dan tidak ada yang bisa melawan. Jika pilpres tidak membuat perubahan yang mendasar, maka tidak perlu lagi pilpres, sebab akhirnya hanya untuk kepentingan oligarki semata. Anies ini sosok yang menjadi tumpuan banyak rakyat yang mempunyai akal sehat untuk melakukan perubahan. Beban berat siapapun yang terpilih mendapat warisan utang yang sudah menggunung. Membersihkan tubuh Polri dengan reformasi polri meletakan pada tempatnya tidak lagi menjadi negara di dalam negara, sebab UU mengatur tidak boleh merangkap jabatan tetapi ya UU ditabrak. Anies selalu dalam pidatonya ingin mewujudkan cita-cita negara Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin mewujudkan Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia terwujud kalau UUD 1945 sudah diganti dengan UUD 2002 yang basisnya Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme dengan sistem presidensil negara sudah tidak berdasarkan Pancasila. Dengan digantinya UUD 1945 maka sesungguhnya yang diamandemen itu ideologi Pancasila. Dengan digantinya sistem MPR dengan Presidensil maka visi misi Negara dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak ada lagi. Sebab visi misi negara diganti dengan puluhan visi misi Presiden, visi misi Gubernur, dan Visi misi Bupati/Walikota. Bukannya setiap pemilu dilakukan perdebadan dan antar calon yang di perdebadan visi misi bahkan disiarkan langsung di TV-TV. Jika bangsa ini ingin selamat, tidak ada jalan lain selain kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Jadi, kalau Anies ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila. (*)

Maknai Kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ketua DPD RI: Kemenangan Era Baru

BY FNN Ahad, 09 Oktober 2022 19:39:39 0

Jakarta, FNN – Perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriyah, memiliki makna tersendiri bagi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu berharap hal ini tak hanya sekedar perayaan semata. Tetapi harus mampu menemukan makna di balik kisah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. “Dalam beberapa kisah disampaikan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ditandai dengan hancurnya Pasukan Gajah yang datang menyerang Ka’bah. Ini memiliki makna yang mendalam, yakni kehancuran musuh-musuh Allah SWT dan datangnya era baru,\" kata LaNyalla, Sabtu (8/10/2022). Dikatakan LaNyalla, selain hancurnya pasukan gajah, peristiwa lainnya yang menandai kelahiran Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah padamnya api yang disembah kaum Majusi serta datangnya cahaya. Berangkat dari hal tersebut, LaNyalla mengajak kepada seluruh umat Islam untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut. “Mengenai tanda terbitnya cahaya, saya yakin bahwa setiap perjuangan akan ada hasil akhirnya. Cahaya menunjukkan sebuah kemenangan,\" ujarnya. Berangkat dari hal itu, LaNyalla menilai umat Islam harus menjadi pemenang dan memberikan energi positif terhadap lingkungan di mana tempat kita ini berada. “Islam harus menjadi Rahmatan Lil \'Alamain sebagaimana yang menjadi spirit agama Islam ini. Umat Islam juga harus terus menjadi pemenang, utamanya terhadap dirinya sendiri dalam melawan hawa nafsu yang merugikan diri sendiri dan sesama anak bangsa,\" ingat LaNyalla. LaNyalla juga meminta kepada seluruh umat Islam untuk turut mempedomani ahlak dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. \"Tentu pedoman itu dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang kita inginkan bersama-sama, yakni bagaimana rakyatnya hidup sejahtera berdampingan satu sama lain,\" harap LaNyalla. (mth/*)

Pembina Repro: Tekad Kawal Prabowo Subianto Sebagai Presiden

BY FNN Ahad, 09 Oktober 2022 19:09:21 0

Jakarta, FNN – Perjuangan para relawan yang akan mengantarkan Prabowo Subianto menuju kursi Presiden diawali dengan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo atau REPRO yang berlangsung di kantor Repro, Jakarta, Sabtu (8/10/2022). Pembina Repro Tommy Sanger mengatakan satu tekad untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. “Kita menerima siapa saja yang ingin bergabung, dengan bekal pengalaman waktu yang lalu, pengalaman beliau (Prabowo Subianto) dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Itulah modal kita hari ini, mari bergandengan tangan semua saudara- saudara kita yang akan bergabung,” katanya. Hotmian Siregar mengatakan peresmian Sekretariat Nasional Relawan Prabowo tingkat nasional sebagai satu wadah untuk perjuangan bangsa. “Peresmian ini sebagai awal perjuangan bersama untuk melahirkan pemimpin yang benar, pro terhadap rakyat, mau mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Prabowo Subianto, negarawan sejati, seorang rival politik yang mau menjadi pembantu Presiden, hanya untuk satu kata \'pengabdian\' kepada negara dan bangsa hingga akhir hayat,\" katanya. Ia mengatakan dalam setiap pidatonya, Prabowo Subianto mengemukakan dengan tegas dan lantang. :Itulah pemimpin yang tidak munafik, pemimpin yang memiliki prinsip. Yang diinginkan sebagai landasan bagi peradaban bangsa,” lanjutnya. Ia juga mengatakan masih banyak kesedihan dan tangisan Ibu Pertiwi. “Masih ada duka yang disembunyikan, jeritan rakyat yang tidak tersampaikan. Makanya kita mengajak semua untuk bangkit dan berjuang karena segala sesuatu pasti ada campur tangan Tuhan. Semoga kita diberi jalan yang terbaik dalam perjuangan ini,” harapnya.  Sekretaris Jenderal Repro Abdul Rakhman menjelaskan bahwa relawan sudah ada dari Papua sampai Aceh dalam 27 provinsi. “Desember 2022 ini akan kami adakan konsolidasi nasional gerakan Prabowo yang akan dihadiri seluruh relawan dari provinsi dan kabupaten dan seluruh jaringan yang akan kami bangun seluruh Indonesia. Untuk menutup seluruh kecurangan-kecurangan, sehingga relawan kali ini untuk menyempurnakan ‘kemenangan’ Prabowo Subianto. Prabowo tak pernah kalah,” tegasnya. Ia menegaskan Repro siap mengawal Prabowo Subianto. “Tahun 2024 kami siap mengawal pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI yang ke- 8,” tegasnya. Repro terbuka untuk siapa saja, untuk semua elemen masyarakat. Dalam konferensi pers tersebut, Lendry SH mengatakan tujuan peresmian Sekretariat ini adalah sebagai titik awal pergerakan ini. Repro sudah memiliki DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) pada 27 provinsi, DPC, ranting hingga tingkat RT/RW. “Itu yang sedang kami galakkan sehingga para relawan yang mau bergabung, silakan. Inilah titik nol pergerakan kami,” ujarnya. (mth/*)

Mewaspadai Skenario Jahat Penundaan Pemilu

BY FNN Ahad, 09 Oktober 2022 18:33:40 0

Jika penundaan Pemilu dipaksakan, bisa ditebak akar rumput akan bergejolak. Pada titik inilah peran 272 Pj kepala daerah cukup signifikan. Sembari menenangkan gejolak di wilayah masing-masing, para penjabat itu dapat saja mendukung penundaan Pemilu atas nama rakyat daerah yang dipimpinnya. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR Terpilih/Anggota DPD RI MENJELANG Pemilu 2024, akan ada 272 Penjabat (Pj) kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023. Situasi ini dapat menjadi amunisi dahsyat mendorong agenda busuk penundaan Pemilu. Jumlah 272 jelas signifikan. Angka ini adalah separuh dari total kepala daerah seluruh tanah air. Indonesia memiliki 416 kabupaten, 98 kota dan 34 provinsi. Totalnya, 548 pemerintah daerah. Tak seperti kepala daerah yang dihasilkan melalui pemungutan suara pemilu, penjabat bupati dan wali kota diajukan oleh gubernur dan dipilih oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Sedangkat pejabat gubernur diajukan oleh Mendagri dan kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Penunjukan itu rentan dieksploitasi untuk kepentingan politik pada Pemilu (Pemilihan Umum). Indikasi Pemilu akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil bukan isu baru. Isu ini telah diteriakkan beberapa pihak, seperti Mantan Presiden Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono. SBY menduga Pilpres 2024 akan direkayasa hanya diikuti oleh dua pasang calon presiden dari kalangan “mereka”. Namun, mereka kecele. Partai Nasdem mendadak mendeklarasikan Anies Baswedan. Saya menduga, deklarasi lebih awal ini ada kaitannya dengan isu kriminalisasi Anies Baswedan sebagaimana laporan utama Koran Tempo, 1 Oktober 2022. Meski perolehan suara Nasdem masih jauh dari ambang batas (Presidential Threshold) 20 % pencalonan presiden, namun deklarasi dilakukan agaknya dengan keyakinan penuh, PKS dan Demokrat bakal menyusul. Deklarasi Anies telah memecah kebuntuan dan apatisme berpolitik rakyat. Deklarasi itu sekaligus merontokkan skenario jahat mendesain Pemilihan Presiden (Pilpres) hanya dua kandidat. Ada kegelisahan besar. Ada ketakutan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 silam terulang di Pilpres 2024. Ambisi Menunda Pemilu Kini, tersisa dua kemungkinan skenario busuk lainnya. Yaitu: Pertama, tetap memaksakan kasus Formula E yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) untuk menjerat Anies. Kemungkinan ini telah saya urai dalam tulisan yang lain (Baca: Anis Dijegal, Rakyat Berontak). Kedua, memaksakan penundaan Pemilu. Gagasan untuk membatalkan atau menunda Pemilu seperti bara dalam sekam. Begitu angin bertiup, ada energi, bara ini akan berubah menjadi angin yang bisa meluluhlantakkan bangunan demokrasi kita. Potensi energi ini salah satunya ada pada 272 penjabat (Pj) kepala daerah. Dengan menguasai mereka ini berarti menguasai separuh wilayah Indonesia secara politik. Tidak heran, saat memilih salah satu dari tiga nama calon Pj Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan DPRD Provinsi Jakarta, Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono, yang juga Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Sebagai Kasetpres, Heru adalah orang dekat jokowi. Dengan situasi kebatinan seperti itu, pj kepala daerah sulit bertindak netral terkait Pemilu 2024. Alih-alih menjaga independensi, sang penjabat sementara malah bisa berperan aktif mengegolkan misi penundaan Pemilu. Agenda penundaan Pemilu tersebut punya banyak varian. Tempo hari, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim 110 juta big data menginginkan Pemilu ditunda. Dalam kesempatan lainnya, tiga ketua umum (Ketum) partai menggelontorkan ide Pemilu ditunda. Dan, konon, mereka mendengar kemauan itu dari kalangan pengusaha dan petani. Opini yang ingin dibangun itu adalah penundaan Pemilu lahir dari keinginan masyarakat. Namun, hal ini tidak mudah karena yang dirasakan masyarakat berbeda dengan yang diopinikan para pejabat itu. Rakyat menolak. Penolakan tersebut tercermin dari hasil penelitian beberapa lembaga survei, selain terjadi gelombang kritik di media sosial. Artinya, bahwa penundaan Pemilu mustahil dilakukan atas nama kehendak masyarakat. Maka, harus ada cara lain menuju perpanjangan masa jabatan. Salah satu yang dicurigai adalah menunda Pemilu dengan alasan keterbatasan anggaran. Ketimbang variabel sebelumnya, variabel ini lebih memungkinkan sehingga harus diwaspadai dengan saksama. Pasalnya, penundaan Pemilu dimungkinkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disebutkan, penundaan pemilu dapat dilakukan atas empat variabel, yaitu bencana alam, gangguan keamanan nasional, kondisi ketertiban sosial, dan hal lain yang mengganggu tahapan Pemilu. Variabel terakhir terasa begitu longgar, sehingga bisa menjadi pintu masuk kesulitan anggaran. Anggaran Pemilu sebesar Rp 76,6 triliun bukan duit sedikit bagi negeri yang sedang paceklik ini. Terlebih, untuk pencairan kebutuhan tahapan Komisi Pemilihan Umum tahun 2022 saja, Pemerintah sudah ngos-ngosan. Atau, jangan-jangan kesan ngos-ngosan sengaja dicitrakan. Soalnya, krisis keuangan itu tidak terlihat saat pemerintah begitu bersemangat membangun Ibu Kota Baru berbiaya super jumbo, Rp 466 triliun. Jika penundaan Pemilu dipaksakan, bisa ditebak apa yang bakal terjadi di akar rumput: bergejolak. Pada titik inilah peran 272 Pj kepala daerah cukup signifikan. Sembari menenangkan gejolak di wilayah masing-masing, para penjabat itu dapat saja mendukung penundaan Pemilu atas nama rakyat daerah yang dipimpinnya. Pemerintah bisa merayu Anggota Dewan Perwakilan Rayat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota lembaga negara lainnya untuk juga menikmati kue perpanjangan masa jabatan. Saya meyakini, mayoritas teman-teman di DPD  akan menolak. Entah dengan DPR dan lembaga lain. Lalu, rakyat dapat apa? Bisik-bisik di kalangan teman-teman oposisi yang mengatakan, anggaran Pemilu 2024 boleh jadi dialokasikan ke masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Alasannya apa, dasarnya hukumnya apa, itu soal yang mudah saja dirumuskan. BLT terbukti mampu meredakan gejolak. Ini adalah cara lain “menyogok” rakyat. (*)

Program Mobil Dinas Listrik Bisa Memperburuk Perubahan Iklim, Patut Ditunda

BY FNN Ahad, 09 Oktober 2022 17:28:41 0

Dengan komposisi bauran pembangkit listrik di Indonesia seperti ini, maka mobil BBM sepertinya jauh lebih bersih dari mobil listrik. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMERINTAH akan mengganti mobil dinas pemerintah menjadi mobil listrik. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun, alasan atau tujuan mengganti kendaraan dinas menjadi mobil listrik tersebut tidak dijelaskan.  Apakah karena total biaya operasional selama kepemilikan, atau yang dikenal dengan total cost of ownership, untuk mobil listrik lebih murah dibandingkan dengan mobil BBM (berbahan bakar minyak)? Atau apakah mobil listrik lebih bersih dari mobil BBM, artinya emisi karbon mobil listrik lebih rendah dibandingkan mobil BBM? Alasan yang mana, yang menjadi dasar keputusan pemerintah mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik tersebut? Atau keduanya? Menurut beberapa kajian di Amerika Serikat bahwa biaya operasional dan kepemilikan mobil listrik tidak selalu lebih murah dari mobil BBM. Bahkan menurut caranddriver.com, https://www.caranddriver.com/shopping-advice/a32494027/ev-vs-gas-cheaper-to-own/, yang membandingkan mobil listrik dengan mobil BBM, untuk merek dan jenis mobil yang sama, total cost of ownership (TOC) mobil BBM ternyata lebih irit dari mobil listrik. Caranddriver.com membandingkan total biaya kepemilikan Mini Cooper Hardtop BBM dengan Mini (Cooper) Electric. Hasilnya, Mini Cooper BBM lebih irit $7.858 untuk total biaya kepemilikan selama 3 tahun. Belum termasuk insentif tax credit untuk mobil listrik, apabila ada. Total biaya kepemilikan tiga tahun Mini Cooper Hardtop BBM sebesar $41.454 versus Mini Cooper Electric sebesar $49.312. Sedangkan selisih biaya kepemilikan selama tiga tahun untuk Hyundai Kona BBM (sebesar $39.817) versus Hyundai Kona Electric (sebesar $55.311) lebih besar lagi. Hyundai Kona BBM lebih irit $15.494. Bagaimana di Indonesia? Apakah mobil listrik lebih irit? Jangan sampai keputusan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik malah akan membebani APBN. Belum lagi memperhitungkan devisa yang terkuras, karena mobil listrik harus diimpor dari luar negeri. Sedangkan mobil BBM diproduksi di dalam negeri. Bukankah Presiden Jokowi sering mengatakan, betapa bodohnya kita harus impor terus, padahal ada produksi dalam negeri? Atau, apakah mungkin keputusan mengganti mobil dinas pemerintah dengan mobil listrik karena emisi karbon mobil listrik lebih rendah, alias lebih baik, dari mobil BBM? Pendapat ini juga tidak sepenuhnya benar, tergantung bagaimana listrik tersebut diproduksi, apakah menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi fosil seperti batubara, gas, solar? Kalau porsi EBT dalam pembangkit listrik sangat besar, seperti di Selandia Baru yang mencapai 80 persen, maka emisi karbon mobil listrik pasti jauh lebih baik, atau lebih rendah. Tetapi di Indonesia sangat beda. Indonesia bukan Selandia Baru. Bauran pembangkit listrik di Indonesia masih dikuasai energi fosil, khususnya batubara yang merupakan energi yang sangat kotor. Pada tahun 2020, porsi EBT hanya 6,13 persen, dan tenaga air 8,04 persen. Sedangkan energi fosil batubara mencapai 64,27 persen, gas mencapai 17,81 persen dan BBM (solar) mencapai 3,01 persen. Dengan komposisi bauran pembangkit listrik di Indonesia seperti ini, maka mobil BBM sepertinya jauh lebih bersih dari mobil listrik. Maka itu, pemerintah seharusnya berupaya memperbesar porsi EBT di dalam bauran pembangkit listrik terlebih dahulu, sebelum memutuskan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik, agar emisi karbon pembangkit listrik menjadi lebih rendah, dan emisi karbon mobil listrik lebih bersih dari mobil BBM. Jangan sampai keputusan mengganti mobil dinas dengan mobil listrik seperti yang terjadi pada wacana konversi kompor gas ke kompor listrik, yaitu untuk menyerap surplus listrik PLN, dan sekaligus menciptakan proyek APBN? (*)

Klaim Jokowi Soal Indonesia Tak Disanksi FIFA Disorot Media Asing

BY FNN Ahad, 09 Oktober 2022 17:02:39 0

Jakarta, FNN – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia tak terkena sanksi FIFA usai ada peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.   Kata Presiden, “Kemarin saya menerima surat dari FIFA sebagai tindak lanjut hasil pembicaraan saya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino 3 Oktober lalu. Berdasar surat itu, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA,” ujarnya di YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/10/2022).Pernyataan Presiden Jokowi ini kemudian menjadi sorotan beberapa media asing.South China Morning Post, Hong Kong, menuliskan kabar itu dalam sebuah artikel berjudul, “FIFA tidak akan memberikan sanksi pada Indonesia atas kecelakaan fatal, ujar Presiden Indonesia Widodo”.“Presiden Indonesia mengatakan negaranya tidak akan mendapatkan sanksi dari badan regulasi sepak bola dunia setelah penembakan gas air mata di stadium yang setengahnya terkunci dan menyebabkan kecelakaan di pintu keluar, membunuh 131 orang, termasuk 17 anak-anak,” tulis dalam paragraf pertama pemberitaan media itu. Media Singapura, Channel NewsAsia, juga ikut menyoroti pernyataan Jokowi ini. “Presiden Indonesia mengatakan FIFA tidak akan menerapkan sanksi atas kerusuhan sepak bola mematikan,” bunyi judul artikel media itu.“Presiden Indonesia Joko Widodo pada Jumat (7/10) mengatakan badan regulasi sepak bola dunia tidak akan menerapkan sanksi kepada negara setelah kerusuhan di stadion pekan lalu yang membunuh 131 orang,” tulis artikel Channel NewsAsia. Media Amerika Serikat Associated Press, Bloomberg, dan media yang berbasis di Arab Saudi Arab News, juga turut mengangkat klaim Jokowi ini.Pemerintah Indonesia sendiri baru-baru ini mengizinkan media asing untuk ikut melakukan investigasi independen terkait tragedi Kanjuruhan. “Ya biar aja ndak apa-apa, bagus, kita ndak melarang,” kata Menkopolhukam Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (7/10/2022).Mahfud juga mengungkapkan laporan investigasi tersebut dapat dilihat dan dicocokan dengan investigasi berbagai instansi. Selain itu, ia berpendapat masyarakat bisa menilai sendiri laporan yang muncul.“Kalau dulu kan dilarang, nanti kita cocokkan mana yang paling rasional, mana yang paling faktual,” ujarnya. Menurut Direktur Eksekutif INFUS (Indonesia Future Studies) Gde Siriana Yusuf, adalah wajar klaim Presiden Jokowi mendapatkan sorotan dunia internasional karena apapun informasi yang diterima Jokowi, FIFA sendiri belum resmi mengumumkannya. “Karena tentunya FIFA juga akan menjelaskan alasan-alasannya kenapa. Tetapi yang pasti, previllege ini yang diberikan FIFA kepada Indonesia akan dipertanyakan negara-negara lain. Kewibawaan FIFA akan dipertaruhkan. Apalagi moto FIFA kan Fair Play,” tegas Gde kepada FNN. Jika klaim Presiden Jokowi itu pun benar, Gde pribadi melihatnya karena FIFA menilai bahwa suporter Aremania yang tewas di stadion Kanjuruhan murni menjadi korban kesalahan aparat, yaitu terkait penggunaan gas air mata yang dilarang FIFA digunakan dalam stadion. “Artinya akan tidak fair, jika sepakbola Indonesia mendapat sanksi, yang pada akhirnya berdampak pula pada kehidupan klub dan suporter,” lanjut Gde. Jika kita lihat sanksi yang pernah dikeluarkan FIFA umumnya karena adanya bentrok antar suporter yang bisa mengakibatkan jatuh korban nyawa atau kerusakan stadion. “Dalam hal ini jelas FIFA menganggap Klub dan Suporter lah yang bertanggung jawab,” ungkapnya. (mth/sws)

Jangan Khawatir, Menteri Keuangan Indonesia Tidak Ada Komitmen Sama Sekali Terhadap Transisi Energi

BY FNN Ahad, 09 Oktober 2022 10:30:16 0

Hal yang paling kasar dan kesannya ngecengi seluruh Menteri Keuangan Dunia adalah APBN Indonesia terus menggenjot program penjaminan negara bagi pembangunan pembangkit fosil batubara. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) APA buktinya? Silakan periksa APBN Indonesia dari waktu ke waktu, apakah ada agenda transisi energi yang dibiayai besar-besaran. Tidak ada, seupil pun kurang. Bahkan hingga RAPBN 2023 pun agenda transisi energi tidak tampak dalam RAPBN. Padahal, Menteri Keuangan adalah orang yang paling berkuasa atas APBN. Apalagi dengan UU Nomor Tahun 2020 semua kekuasaan atas keuangan negara berada di tangan Menteri Keuangan. Yang perlu diingat, agenda transisi energi adalah agenda utama G20 dan merupakan agenda yang saling melengkapi dengan COP 26. Indonesia pun telah meratifikasinya kesepakatan iklim COP 26 tersebut dan Indonesia sekarang adalah ketua G20. Penentu segala kesepakatan dalam G20 adalah pertemuan Menteri Keuangan bersama Gubernur Bank Indonesia dan gubernur bank sentral seluruh negara anggota. Dalam pertemuan inilah semua agenda utama G20 disepakati lalu ditandatangani oleh presiden dan dibawa pulang ke negara masing masing. Sekarang tiga agenda utama G20, yakni pemulihan ekonomi pasca Covid, digitalisasi dan transisi energi. Agenda ini adalah agenda yang merupakan program lanjutan dari kesepakatan sebelumnya, yang urut dari sejak pertemuan awal G20. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang menjabat sekarang sudah mengikuti pertemuan G20 sejak organisasi ini didirikan pertama di AS, lalu di London dan seterusnya. Semua kesepakatannya menteri keuangan Indonesia terlibat dalam menentukannya. Lalu, apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Indonesia? Semua agenda dibawa pulang, lalu kemudian disimpan di dalam laci, lalu Menteri Keuangan tidak mengerjakannya dan kembali ke agenda yang lain, jauh dari semua yang disepakati di internasional. Sebenarnya agenda siapa yang dikerjakan Menteri Keuangan Indonesia? Ini patut kita pertanyakkan. Kalau agenda rakyat tampaknya bukan, tapi kalau agenda internasional juga tampaknya bukan. Apakah dia bekerja untuk sekelompok orang di dalam negeri? Mengabdi pada sekelompok orang kuat dan super kaya. Kelompok 1 persen orang? Bayangkan, sebentar lagi Indonesia akan menggelar pertemuan puncak G20 di Bali, dan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani sangat bangga karena dia berada di meja utama dalam seluruh rangkaian pertemuan G20 Indonesia Presidency. Sri Mulyani duduk di meja paling terhormat, bukan saja sebagai tuan rumah, namun lebih dari itu. Tapi, di belakang para pemimpin dunia, Menteri Keuangan Indonesia malah merencanakan RAPBN 2023 untuk tetap terus menggenjot eksploitasi SDA fosil, terutama batubara melalui deforestasi untuk menopang keuangan pemerintah. Hal yang paling kasar dan kesannya ngecengi seluruh Menteri Keuangan Dunia adalah APBN Indonesia terus menggenjot program penjaminan negara bagi pembangunan pembangkit fosil batubara. Ini demi agar pengusaha batubara terus bisa mengakses uang perbankan BUMN. Lah gunanya Menkeu memimpin pertemuan menteri keuangan dan bank sentral dunia itu untuk apa? Meok aja? (*)

Airlangga Disprindikkan, Golkar Mau Pilih Jokowi atau Main-main dengan Oposisi?

BY FNN Sab, 08 Oktober 2022 22:57:36 0

MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi impor garam industri. Susi diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada 2016-2022. Menurut Susi Pudjiastuti, pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, ia juga mengerti soal produksi dan regulasi garam. Kejagung tengah menyidik kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota, pemberian persetujuan, pelaksanaan, dan pengawasan impor garam periode 2016-2022. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat semua ini? Berikut dialog antara Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (8/10/2022). Petikannya. Oke, sekarang sudah agak kendor syarafnya, kita ngomongin hal serius. Ini Bung Rocky, kelihatnnya ada tanda-tanda, saya lihat ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bakal disprindikkan ini kelihatannya. Istilah disprindikkan jadi ngetrend sekarang ini. Dan yang main ini adalah Kejaksaan Agung. Ini berkaitan dengan impor garam, dan itu terjadi pada waktu dia masih menjadi menteri perindustrian 2016-2019, karena yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung itu, periode 2016 sampai 2022. Dan sudah dipanggil juga, Bu Susi (Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) sudah dipanggil. Dan ketika dipanggil Ibu Susi santai banget, kenapa sih heboh banget. Itu kan biasa kalau dipanggil. Rupanya Bu Susi merasa tenang-tenang saja, cuman dimintain opini gua tentang ini, kan gitu kira-kira, atau penjelasan gua tentang bagaimana rekomendasi soal impor garam itu. Itu kalau kita lihat sinyalnya, kalau dipanggil oleh Kejaksaan, orang langsung berpikir jaksanya partai mana. Kan kira-kira begitu. Dan orang langsung tahu bahwa karena Airlangga pemimpin KIB dan KIB masih samar-samar ke mana arahnya itu, mungkin masih ke Ganjar segala macam, maka musti dikerjain. Jadi, kalau kita bisa lihat urutan KIB itu berantakan itu, mulai dari Suharso Monoarfa. Sekarang Airlangga tuh, jadi jelas arahnya itu membubarkan KIB. Tapi mungkin juga memang ada fakta yang dulu juga sudah disebutkan soal garam ini. Jadi, saya kira PDIP merasa sudah nih, KIB dibubarin saja karena nggak jelas arahnya. Lalu PDIP mungkin berpikir di ujungnya kita selamatkan Ganjar tapi kita bubarkan KIB, nah itu mulai dispridik-sprindikkan. Kan itu cara berpikirnya. Tetapi orang langsung berupaya untuk lihat, oh itu berarti. Bu Susi memang gampang-gampang saja. Kan Susi bilang bahwa dia cuma izinkan 1,8 tapi Menteri Perindustrian lakukan dua kali lipat dari itu, yaitu 3,7. Jadi ya Bu Susi dipanggil untuk menerangkan kenapa Anda kasih 1,8 terus Menteri Perindustrian bikin 3,7. Kan Susi kira-kira mau bilang begitu. Ya sudah, karena Susi juga dianggap sebagai sedikit melawan arus pada saat dia keluar, lalu mulai diganggu-ganggu juga. Tapi, ya sudah kita anggap saja itu bagian yang pasti terjadi karena jarang menteri yang nggak ada komorbit. Buat saya, Airlangga harusnya cepat-cepat ambil-alih isu itu sebelum dia menjadi isu politik. Kan ini sebetulnya isu politik, yaitu mengincar KIB. Itu soalnya itu. Agak sulit ya kita melepaskan ini dari soal politik ya. Ya, kan semua data disimpan, disembunyikan. Nanti kalau ada seseorang mau naik itu kakinya disprindikkan, nanti setelah itu macam-macamlah. Kan Pak Airlangga banyak kasus yang privat sampai yang publik. Jadi, Golkar diuji sekarang, mau merapat ke Jokowi atau main-main dengan oposisi. Karena mungkin terbaca Airlangga juga kasih sinyal pada Anies Baswedan. Kan hal-hal semacam itu dibaca oleh Istana sebagai berbahaya kalau KIB itu tidak kompak. Padahal, kita sudah sebutkan dari awal, beberapa minggu lalu, pasti kabinet Pak Jokowi sudah berantakan, karena masing-masing ingin selamatkan diri. Jadi, sudah ini langkah-langkah terakhir untuk mengkonsolidasi. Tapi, dia bisa juga jadi back fire. Kan kalau Airlangga bilang saya mendukung Anies, lalu Airlangga cari penyelamatan pada opini publik tuh. Dan itu juga teknik yang bagus saja. Jadi, kita gambarkan ini secara permainan saja tuh. Kalau kita pasang cara berpikir etika, ya semuanya memang berantakan, memang ngacau. Nah, tapi kalau tadi nuansanya politik lebih kuat, pertanyaan saya apakah ini indikasi bahwa front antara istana dengan PDIP itu semakin menguat karena kita tahu waktu kasus dulu, sawit, yang melibatkan juga menteri perdagangan, M Lutfi, itu juga dengan tegas bahwa itu bagian dari operasi pengumpulan dana untuk 3 periode. Dan kita waktu itu jadi paham kenapa kemudian Kejaksaan yang memainkan, bukan KPK. Ya, kan selalu ada isu sampingan di situ. Tapi isu utama adalah persaingan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP). Kan isu utamanya ada di situ tuh. Jadi, yang lain kita masukkan dalam persamaan politik. Dan, sekarang kita mau uji seberapa kuat Airlangga itu mengkonsiliasikan Golkar. Kan ini cuma soal Golkar mampu nggak untuk mencegah Airlangga disprindikkan. Nah, tuker tambahnya apa dengan Pak Jokowi? Ibu Mega juga merasa kalau melapor-lapor ke Teuku Umar mungkin bisa diatur jenis spridiknya tuh. Kira-kira begitu. Kita mesti lihat ini sebagai political game murni itu. Kalau soal pidananya, ya kalau dari awal saja kan. Jadi, selalu ada yang disimpan dan yang disimpan itu dalam upaya untuk menjegal lawan politik. Dan belajar pengalaman dari kasus ekspor kelapa sawit, kan kita tahu kemudian kasus bisa dilokalisir hanya sampai level Dirjen, level pengusaha, dan level perantara. Level kementeriannya tidak. Padahal, waktu itu orang berpikir mana mungkin level Dirjen bisa mengambil keputusan yang begitu besar tanpa ada permainan dengan di atasnya atau blessing dari di atasnya. Iya, Pak Airlangga sudah berkali-kali mengalami hal yang sama dan yang kena sebagai Menko agak jauh tuh. Tapi ini dia sebagai Menteri Perindustrian pada waktu itu. Dan kesaksian Ibu Susi (Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan) tentu harus dianggap sebagai kesaksian yang memberatkan Pak Erlangga. Kan itu soalnya. Tapi, itu juga pasti ada variabel lain yang lagi ditunggu oleh Kejaksaan. Ini baru membuka peta dan saya katakan tadi ujian utamanya adalah kegigihan Golkar untuk bertahan atau keluar dari kabinet. Kalau Airlangga misalnya dalam prosesnya akhirnya keluar, dia akan dielu-elukan juga oleh oposisi itu karena dianggap bahwa ini tekanan politik, bukan kriminal murni itu. (Ida/sws)

Rocky Gerung: Dicapreskan PSI, Ganjar Makin Jelas Didukung Oligarki

BY FNN Sab, 08 Oktober 2022 22:55:48 0

KALI ini PDIP benar-benar marah dengan manuver Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang secara terbuka mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024. Menurut PDIP, PSI dinilai tak punya tata krama karena Ganjar Pranowo merupakan kader PDIP. “Seharusnya tata krama dalam demokrasi dapat dihormati. Pak Ganjar kan sudah memberikan jawaban yang sangat tegas bahwa beliau adalah kader PDIP,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/10/2022). Menurut Hasto, sikap politik PSI dan PDIP pada 2014 sama dan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dalam praktiknya, PSI dinilai banyak melakukan manuver yang merugikan PDIP. Meski demikian, kata Hasto, PDIP tidak akan menegur PSI. Sebab, setiap partai memiliki kedaulatan sendiri. “Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bersama-sama menghormati etika politik itu. Karena itulah jangan rendahkan martabat para calon-calon pemimpin itu hanya efek elektoral, hanya efek ekor jas,” katanya. Menurut Hasto, tugas partai sesuai konstitusi dan undang-undang yakni menyiapkan calon pemimpin bagi bangsa dan negara melalui proses kaderisasi. “Jadi, itu hal yang akhirnya terbuka bahwa Ganjar ingin sesuatu yang lebih final, bukan sekadar para pecicilan itu. Kan justru dia dijebakkan di dalam soal yang berbahaya, karena dianggap sebagai PSI, lalu PSI dikaitkan dengan oligarki,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. “Tentu Pak Jokowi tetap ingin Ganjar-Ganjar-Ganjar, tetapi melihat tukar tambahnya apa? Sementara, Anies melesat. Dan poin yang selalu ingin tunggu adalah kapan Anies dijegal secara sistematis?” lanjutnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (8/10/2022). “Kan ini baru dijegal kecil-kecil kan dan kita musti kasih tahu bahwa Anies pasti akan dijegal. Bukan kita ingin Anies dijegal, tapi dalam kalkulasi yang habis-habisan, Anies pasti akan dijegal,” tegas Rocky Gerung. Berikut petikan lengkap dialognya. Halo halo, Bung Rocky. Ini kita ketemu di akhir pekan, tapi selalu kayaknya kita nggak bisa ngomong terlalu santai ya di akhir pekan ini, karena selalu topik-topiknya yang berat. Ya, kita bikin ringan tapi menusuk. Oke. Jadi terpaksa ya, topiknya tetap berat tapi delivery-nya kita buat ringan supaya orang nggak terlalu mengernyutkan keningnya karena sejak kemarin itu orang memang sedang lagi banyak ketawa itu. Politik loh, tapi menarik, bisa dibuat tawakan. Ini soal pernyataan Ganjar Pranowo yang dicapreskan PSI, kemudian dia tanya, masa tanya dulu, “PSI itu sopo?” katanya. PSI siapa itu. PSI dapat singkatan baru, Partai Sopo Iku. Jadi, itu hal yang akhirnya terbuka bahwa Ganjar ingin sesuatu yang lebih final, bukan sekadar para pecicilan itu. Kan justru dia dijebakkan di dalam soal yang berbahaya, karena dianggap sebagai PSI, lalu PSI dikaitkan dengan oligarki. Kan publik akhirnya lihat itu. Tentu Ganjar juga diasuh oligarki, tapi dia nggak mau bagian-bagian receh dari oligarki ini yang mendukung dia. Dan Ganjar juga pasti berpikir ini pasti cari duit PSI. Kan kalau PSI ucapkan deklarasi Ganjar itu artinya bagi PSI tolong biayai kami. Kan begitu otak bocilnya ini kan. Jadi, bagian-bagian buruk dari upaya seolah kami pro Ganjar, ya Ganjar juga ngerti, jangan tipu guelah. Ya Ganjar paham itulah. Jadi, pukulan balik bagi PSI dan itu yang menunjukkan bahwa kualitas PSI memang dari awal itu rentan untuk dimainkan oleh siapa saja. Ini partai yang akhirnya jadi mainan semua orang. Itu yang saya sayangkan. Padahal, saya selalu ingatkan, saya yang paling pertama membrief PSI dalam bidang idiologi, bahwa Anda generasi baru, coba bikin politik yang bersih. Tapi, akhirnya jadi pragmatis semua kan. Nah, itulah nasib dari politik yang sekadar diasuh untuk menikmati bonus material, tapi kemudian kehilangan pakem. Itu masalah dari PSI yang juga awalnya teman-teman saya, tapi kemudian membuli-buli saya. Ya, sekarang rasain dibuli langsung oleh Ganjar. Oke, tapi saya kira selain soal tadi, yang membuat Ganjar semakin kikuk dalam hubungannya dengan PDIP ya, tentu saja, kalau ada hubungannya dengan pencapresan. Ya, itu poinnya. Kan Ganjar selalu ingin tunggu sinyal. Tapi, mungkin juga di ujungnya nanti PDIP anggap ya sudah, daripada nggak ada akar rotan pun berguna, daripada nggak ada calon, Ganjar pun berguna. Kan begitu. Jadi, kader PDIP tanpa kader ya artinya orang lihat mana yang rasional tuh. Nah, PSI mungkin melihat itu bahwa akhirnya Ganjar akan ikut PDIP. Padahal, sebetulnya politik hari ini betul-betul sangat cair dan semuanya bisa terjadi itu. Tentu Pak Jokowi tetap ingin Ganjar-Ganjar-Ganjar, tetapi melihat tukar tambahnya apa? Kan itu pada akhirnya. Sementara, Anies melesat. Dan poin yang selalu ingin ditunggu adalah kapan Anies dijegal secara sistematis? Kan ini baru dijegal kecil-kecil dan kita musti kasih tahu bahwa Anies pasti akan dijegal. Bukan kita ingin Anies dijegal, tapi dalam kalkulasi yang habis-habisan, Anies pasti akan dijegal. Bahkan, Pak Prabowo, Gerindra, pasti akan menjegal Anies. Kan nggak mungkin Anies beredar langsung bersaing dengan Prabowo. Dan, kalau Ganjar mungkin lebih mudah disingkirkan dalam opini publik karena kontras langsung terjadi. Ganjar cuma tetesan Jokowi, Anies betul-betul kontra paradigm pada hal baru. Nah, Prabowo zig-zag di antara itu tuh. Dan, kesulitan Prabowo adalah memastikan dia akan meneruskan proyek Pak Jokowi atau betul-betul jadi otonom dalam radar Jokowi. Itu intinya. Oke. Jadi lumayanlah ya kita, walaupun ngomong politik tapi rada ringan, karena saya lihat sekarang ini banyak sekali di media sosial orang lagi banyak ketawa-ketawa. Jadi saya pikir bagus jugalah dalam situasi yang seperti sekarang masih ada yang bisa membuat tertawa. Dalam hal ini, menurut saya jasa PSI tetap harus kita akui, berhasil membuat situasi politik menjadi lebih cair, menjadi lebih lucu. Ya, bagian itu yang kita support. Lakukan lebih banyak. Ya, paling nggak ada cocktail effect di situ kan. Ekor jasanya itu mungkin dapat 0,0 sekian persen, di situ. Tapi jalan sekadar cocktail effect. Ini sebetulnya orang melihat bahwa itu permainan anak kecil yang sudah kehabisan mainan lalu cari mainan yang akhirnya Ganjar dipermainkan di situ. Kan itu sebenarnya mempermainkan Ganjar tuh. Apalagi Ganjar nggak ada di situ tuh. Jadi ini sebetulnya cocktail effect saja. (Ida/sws)

Pasca Deklarasi, Serangan ke Anies Makin Masif: Waspadalah!

BY FNN Sab, 08 Oktober 2022 17:29:13 0

Tetap para relawan dan pendukung Anies harus waspada. Waspada, waspada dan waspada. Antisipasi segala kemungkinan. Kan masyarakat semua sudah pada tahu kelakuan mereka. Siapa mereka? Ah, lagak pilon aja lu. Oleh: Alex Wibisono, Aktivis Tinggal di Kota Depok KAGAK ada cara lain kalahkan Anies Rasyid Baswedan. Serang, serang, dan serang terus. Fitnah, fitnah, dan fitnah terus. Jegal, jegal, dan jegal terus. Kalau masyarakat dijejali fitnah terus-menerus, lama-lama bisa percaya juga. Banyak yang sudah percaya. Sekali dua kali kagak percaya. Tapi, kalau sudah 100x akan percaya. Ini yang dilakukan para buzzer itu. Pesaing Anies kagak diunggulkan. Kagak siap untuk beradu gagasan, beradu prestasi, beradu rekam jejak. Kagak siap. Panik. Maka, satu-satunya cara ya serang Anies. Serangannya berupa fitnah. Ini lebih efektif. Juga, serangan SARA. Kadrun, itu SARA bro. Pasca deklarasi Nasdem yang diikuti silaturahmi dengan lautan massa dari kader Demokrat, ini akan membuat para pesaing semakin panik. Mereka akan tingkatkan serangan. Semua peluru sudah mulai dimuntahkan. Waspada bro! Semua hasil kerja di DKI Jakarta akan dibongkar-bongkar. Ratusan kilometer jalur sepeda, satu lubang aspal saja ditemukan, akan jadi viral. Akan diulas berulangkali. Apalagi kalau ada yang pura-pura jatuh di dekat lubang. Wow. Akan digoreng sampai kering. Jakarta International Stadium (JIS), ada satu pengemis di pintu gerbangnya, akan jadi framming berita. Seoleh JIS kotor dan kumuh. Padahal, boleh jadi pengemis dikirim oleh oknum. Namanya juga drama. Begitulah polanya selama ini. Akan terus begitu. Lu pasti paham. Masyarakat perlu lu kasih tahu juga. Biar paham. Yang ada di otak mereka adalah menyerang. Hari ke hari cari obyek yang bisa jadi bahan menyerang. Cari terus. Ubek-ubek sampai ketemu. Karena, hanya itu yang mereka punya. Kagak punya yang lain. Adu cakep, kalah. Adu gagah, kalah. Adu otak, kalah. Adu kesantunan, kalah. Adu prestasi, apalagi. Adu elektabilitas, ya berkompetisi aja dengan fair. Kagak usah main serang dan main fitnah. Cemen lu. Makin lu banyak fitnah, itu tandanya calon lu kagak punya prestasi. Kagak punya yang bisa dibanggain. Kalau kagak punya, kenape maksain nyapres. Pensiun aje dah... husnul khatimah bro. Serahkan Indonesia kepada ahlinya. Aman dan damai negeri ini. Adil dan sejahtera bro. Rumornya, pada tanggal 16 Oktober nanti, ada ratusan karangan bunga yang dikirim ke Balaikota DKI. Isinya hujat Anies. Waduh, ngeri kali. Semoga aja ini hoaks. Semoga ya. Hoaks, hoaks, hoaks. Semoga. Biar kagak bikin gaduh. Kagak pantes. Kagak elok. Bisa kualat pada rakyat. Namanya juga rumor. Desas desus. Kalau ternyata nanti bener, siapa kira-kira yang kirim ya? Tetap para relawan dan pendukung Anies harus waspada. Waspada, waspada dan waspada. Antisipasi segala kemungkinan. Kan masyarakat semua sudah pada tahu kelakuan mereka. Siapa mereka? Ah, lagak pilon aja lu. Bro, atu yang gue mau kasih tahu lu. Dengan segala cara Anies mau dijegal. Itu intinya. Selama ini, mereka halalkan segala cara. Lu dan para pendukung Anies mesti siap-siap hadapi mereka. Jangan pakai emosi. Tetap taat hukum dan santun. Itu ajaran Anies Baswedan. Depok, 8/10/2022. (*)

Fadel Muhammad: Banyak Anggota DPD Tarik Tanda Tangan Mosi Tidak Percaya

BY FNN Sab, 08 Oktober 2022 11:30:07 0

Jakarta, FNN – Fadel Muhammad menyebut 39 dari 97 anggota Dewan Perwakilan Daerah mencabut tanda tangan mosi tidak percaya untuk mencopot dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.Fadel mengatakan bila ada satu saja anggota DPD yang sebelumnya melakukan penandatangan mosi tidak percaya kemudian menarik dukungan maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa mosi tidak percaya itu tidak sah.\"Apalagi, saat ini jumlahnya mencapai 39 anggota dan tidak tertutup kemungkinan akan terus bertambah,\" kata Fadel di Jakarta, Jumat, dikutip dari siaran pers.Menurut dia, banyaknya anggota DPD yang menarik dukungan karena mereka sadar alasan yang dipakai Ketua DPD untuk mengajukan mosi tidak percaya inkonstitusional.Fadel mengatakan alasan mosi tidak percaya yang digalang Ketua DPD karena ia dianggap lalai memberikan laporan kinerja pimpinan MPR selama tiga tahun berturut-turut mengada-ada karena keharusan menyampaikan laporan kinerja pimpinan MPR itu tertuang dalam keputusan DPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib yang diputus pada Februari 2022.\"Ini tata tertibnya saja baru diputus pada Februari 2022, sementara saya dibilang tidak membuat laporan selama tiga tahun,\" ujarnya.Sementara itu Anggota DPD Angelo Wake Kako mengaku menarik diri dari mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad karena proses yang ditempuh tidak sesuai prosedur.Senator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berharap sengketa internal DPD segera berakhir.\"Ketua DPD harus berani mengoreksi kesalahan dirinya sendiri,\" ujarnya. (mth/Antara)

Mengapa Kembali ke UUD 1945?

BY FNN Sab, 08 Oktober 2022 11:20:12 0

Contoh mutakhir maladministrasi publik adalah bagaimana pemerintah ini memberikan HGB 160 tahun untuk menarik investor IKN. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts SAAT komitmen bacapres Anies Rasyid Baswedan untuk kembali ke UUD 1945 dipertanyakan, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, gagasan untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli adalah keinginan besar tentara. Selanjutnya dia mengatakan bahwa persoalan Republik ini bukan hanya soal rancangan UUD, tetapi praktik nyata politik. Baik Orde Lama ataupun Orde Baru adalah bukti nyata bagaimama UUD 1945 ditafsirkan dan dipraktikkan sesuai agenda sesat Soekarno dan Soeharto. Ini pernyataan yang sulit dibantah, tapi menyembunyikan kesalahan yang berbahaya. Seperti MPR hasil reformasi bisa seenaknya menggganti UUD 1945, restu Refly seperti mengatakan anak-anak boleh mempertanyakan status akad nikah ayah ibunya sendiri. Pembentukan negara seperti dinyatakan dalam keseluruhan UUD ‘45 adalah hasil kesepakatan agung para pendiri bangsa. Oleh Al Qur\'an, negara itu disebut sebagai mitsaaqan ghaalithan, setara dengan aqad nikah. Kita boleh saja tidak suka dengan siapa ayah ibu kita, tapi kita sebagai anak hasil aqad nikah itu tidak punya pilihan kecuali menerima aqad nikah itu apa adanya. Perubahan aqad bisa dilakukan dengan addendum untuk merespons dinamika disruptif global, regional dan nasional. Fitrah negara kepulauan bercirikan Nusantara dengan keragaman hayati dan budaya yang luar biasa, serta dengan bentang alam seluas Eropa ini meniscayakan pemerintahan maritim yang kuat serta desentralisasi. Jika Prof. Kaelan UGM saja mengatakan bahwa sejak penggantian UUD ‘45 menjadi UUD 2002 bangsa ini telah murtad, maka bisa dikatakan juga bahwa kita telah menjadi bastard yang lahir di luar nikah. Penting segera untuk disadari bahwa kehidupan kita bukan soal infrastruktur dan gedung-gedung megah pencakar langit serta pabrik-pabrik saja, tapi juga serangkaian jalinan janji-janji dan kesepakatan-kesepakatan. Begitulah kesetiaan pada janji dan kesepakatan para pendiri bangsa tersebut merupakan nilai penting dalam kehidupan bersama ini yang ditandai dengan  kemajemukan. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan kosong, tetapi amanah yang mensyaratkan kesetiaan. Praktik politik tidak bisa menjadi alasan mengapa UUD 1945 bisa diganti dengan UUD 2002. Jika UUD bisa diganti oleh MPR hasil Pemilu, maka kesesatan praktik politik akan selalu memperoleh pembenaran UUD melalui penggantian tersebut. Kita akan kehilangan norma-norma dasar negara. Ini berbahaya karena kita kehilangan pedoman. Jika setiap generasi boleh mengganti kesepakatan awal pendirian negara, maka kita seperti membangun rumah pasir yang tidak kunjung selesai. UUD ‘45 bukan sekedar dokumen akademik, tapi ia adalah dokumen sejarah yang menjadi pondasi negara ini. Sinyalemen bahwa kembali ke UUD ‘45 itu keinginan tentara adalah tidak benar. Dwi Fungsi ABRI adalah praktik politik Orba seperti dwi fungsi (atau malah multi fungsi) polisi adalah praktik politik rezim Jokowi. Jika dwi fungsi ABRI itu adalah hasil tafsir Soeharto, banyak maladministrasi publik seperti dwi fungsi polisi adalah buah dari kesalahan tata kelola yang lahir dari UUD 2002. Benar sinyalemen Prof. Sri Edi Swasono bahwa deformasi besar-besaran  kehidupan berbangsa dan bernegara adalah fitur orde reformasi yang paling nyata. Contoh mutakhir maladministrasi publik adalah bagaimana pemerintah ini memberikan HGB 160 tahun untuk menarik investor IKN. Kembali ke UUD 1945 adalah pertobatan dari kemurtadan dan kebastardan bangsa ini. Hingga itu terjadi, maka semua kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercengkram bandit, bandar dan badut politik saat ini adalah ekspresi para munyuk yang terkutuk. Ngawi, 8 Oktober 2022. (*)

Mahasiswa Harapkan Penegakan HAM di Masa Depan

BY FNN Sab, 08 Oktober 2022 10:10:33 0

Jakarta, FNN – Mengenal lebih dekat dengan posisi HAM di NKRI dalam kegiatan Diskusi Publik yang diadakan oleh Green Force UNJ, Kampus A, Rabu (5/10/2022). Gerakan mahasiswa Indonesia selalu mengambil peran dalam perubahan demokrasi, khususnya HAM. Yenny Silvia dari LBH Jakarta yang menjadi pemantik pertama dalam diskusi publik tersebut. Yenny menerangkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang tidak dapat direnggut, HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang berasal dari Tuhan, dan HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir yang pelaksanaannya tergantung dari pemerintah setempat. Namun, HAM yang terakhir selalu menjadi kontroversi. “Pandangan politik yang berbeda terhadap masyarakat atau kita sebagai warga dengan pemerintah. Hak-hak yang seharusnya kita dapat, namun pemerintah bersikap represif. Contohnya pada zaman PKI,” kata Yenny. Kemudian, Wahyudi al Maroky, Direktur Pamong Institue menjadi penyambung pemantik pertama. Karena, ia berasal dari Papua, memberikan banyak insight sebagai korban dari represifnya pemerintah dan OPM. “Saya tidak berharap pada pemerintah yang duduk di sana, tapi saya berharap banyak pada kalian, mahasiswa yang duduk di depan saya,” tegas Wahyudi. “Iya memang benar, tidak perlu kami, pemateri di sini berharap terhadap oligarki, karena kalian-lah 5-10 tahun mendatang, akan meruntuhkan praktik-praktik oligarki,” kata Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN. Hersubeno Arief, menjadi pemantik terakhir. Ia memberikan materi berdasar poin HAM \"Hak Berpendapat dan Berekspresi\" terlebih karena berprofesi sebagai wartawan. “Kita tidak bisa diam saja, sumber kerusakan oligarki yang menguasai. Penguasa dibesarkan oleh Pengusaha. Begitupun sebaliknya,” tambah Hersubeno. Pada hakikatnya, HAM belum pernah benar-benar berjalan dan diposisikan dengan baik. Negara seharusnya menempati posisi yang sangat sentral dalam konsep HAM. Pemikiran yang bersifat kontraktual antara negara (pemerintah) dengan rakyatnya. Tidak ada lagi pelanggaran by ommission dan pelanggaran by commission. (Ind)

My Pertamina Dikubur Bersama Kompor Induksi?

BY FNN Sab, 08 Oktober 2022 07:58:07 0

Padahal isu digitalisasi adalah isu yang sebangun dengan isu perubahan iklim. Lihat saja di G20 yang saat ini Indonesia selaku ketuanya, isu soal perubahan iklim dan digitalisasi menjadi agenda utama forum internasional yang anggotanya negara dengan GDP terbesar di dunia. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MASING masing negara dan perusahaan memiliki masalah yang berbeda-beda dengan penggunaan energi fosil. Sehingga bisa memiliki strategi yang berbeda serta beragam untuk mencapai net Zero Emission. Demikian juga dengan Indonesia yang memiliki perusahaan negara yang memproduksi energi fosil, yakni Pertamina. Sebagai perusahaan terbesar di negara ini, dapat mengambil tindakan yang lebih beragam dalam mencapai komitmen net Zero Emission tersebut. Salah satunya komitmen besar yang dapat dibangun Indonesia adalah melalui digitalisasi konsumsi energi fosil BBM dan LPG. Mengapa pendataan melalui digitalisasi berkaitan dengan net Zero Emission? Kita mulai dari analisis sederhana mengapa pendataan konsumsi BBM dan LPG dapat dikatakan sebagai komitmen besar? Karena dengan pendataan itu maka konsumsi BBM dan LPG di Indonesia akan berkurang secara significant. Artinya, Pertamina dapat mengurangi emisi karbon dengan cara semacam ini. Mengapa demikian? Kita akan ulas. Di Indonesia BBM dan LPG adalah barang bersubsidi. Berarti Indonesia selalu menghadapi dua masalah besar terkait isue climate change, yakni penggunaan energi fosil dalam jumlah besar dan energi fosil yang disubsidi penggunaannya dalam jumlah besar. Dua masalah. Sebagai BBM dan LPG subsidi tentunya harganya lebih murah dari BBM umum dan LPG subsidi. Sementara sebagian besar BBM dan LPG yang dijual di Indonesia adalah BBM dan LPG subsidi bukan BBM dan LPG non subsidi. Sedikitnya 40 persen BBM yang diperdagangkan adalah BBM subsidi dan sebanyak 80 persen LPG yang didistribusikan adalah LPG 3 kg atau LPG subsidi. Menurut regulasi BBM dan LPG subsidi ini hanya dapat dikonsumsikan oleh kelompok yang berhak saja. Dengan demikian jika BBM dan LPG dikonsumsi oleh yang tidak berhak maka itu adalah ilegal. Apa yang terjadi? Konsumsi BBM dan LPG menjadi tidak terkendali. Setiap perencanaan yang dibuat pemerintah selalu salah. Kuota BBM dan LPG subsidi selalu jebol. Maka terjadi kesalahan lagi atau kesalahan ketiga yakni BBM dan LPG subsidi digunakan atau dikonsumsi secara ilegal di Indonesia. Tidak sampai dis ana kesalahannya. Ternyata BBM subsidi terutama solar banyak dimanfaatkan oleh kelompok perusak lingkungan yang menjadi musuh utama isu perubahan iklim, yakni kelompok perkebunan sawit dan pertambangan batubara. Maka terjadilah kesalahan keempat yakni BBM solar subsidi di Indonesia digunakan secara ilegal oleh kelompok penghasil emisi terbesar di Tanah air yakni pertambangan batubara dan perkebunan sawit. Mengenai kebenaran hal tersebut sebenarnya pemerintah dalam hal ini menteri ESDM memiliki datanya. Namun tampaknya mereka tidak berdaya menghadapi permainan para pengusaha batubara dan sawit. Walaupun pemerintah mengeluarkan pernyataan agar pengusaha sawit dan Batubara dilarang menggunakan solar subsidi namun hal ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh penegak hukum di lapangan. Pendatataan Dapat Menekan Emisi Karbon Program pendataan melalui digitalisasi my Pertamina sebetulnya sangat tepat untuk menekan konsumsi BBM dan LPG subsidi. Karena dengan pendataan maka hanya kelompok yang berhak yang dapat menggunakan BBM dan LPG bersubsidi dan dipastikan BBM dan LPG bersubsidi tidak lagi diselewengkan. Berapa penurunan konsumsi BBM dan LPG yang diharapkan? Paling tidak sejumlah konsumsi perusahaan sawit dan batubara ditambah ekspor ilegal ke luar negeri atau ke negara-negara tetangga yang harga BBM dan LPG-nya lebih murah dan ditambah penggunaan BBM subsidi oleh industri serta penggunaan LPG subsidi oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak. Itu semua adalah jumlah yang sangat banyak dan significant. Dengan demikian digitalisasi pendataan melalui My Pertamina akan menjadi langkah penting bagi perusahaan Pertamina untuk mencapai komitmen net Zero Emission pada bagian hilir. Tentu saja langkah-langkah di hulu juga dikerjakan. Dengan pendataan maka usaha pemerintah di hilir seperti program komplenter melalui kompor induksi dapat terjadi secara lebih alamiah dan tidak bersaing dengan LPG. Sehingga patut disayangkan sekarang adalah program pendataan melalui My Pertamina tidak lagi bergaung. Adanya suara suara sumbang sebelumnya yang memprotes pendataan ini telah dimanfaatkan oleh banyak pihak yang tidak berhak menggunakan BBM dan LPG subsidi. Tampaknya pemerintah terus mengalah dengan mereka. Padahal isu digitalisasi adalah isu yang sebangun dengan isu perubahan iklim. Lihat saja di G20 yang saat ini Indonesia selaku ketuanya, isu soal perubahan iklim dan digitalisasi menjadi agenda utama forum internasional yang anggotanya negara dengan GDP terbesar di dunia. Jadi bagaimana ini Pak Jokowi? Apakah nasib pendataan digitalisasi melalui My Pertamina akan dikubur seperti kompor induksi? Ingat Pak Jokowi, jaman sekarang data adalah kunci! (*)

Aliansi Aksi Sejuta Buruh Bersiap Longmarch Menuju Istana Merdeka

BY FNN Sab, 08 Oktober 2022 02:25:54 0

Jakarta, FNN – Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan melakukan longmarch dari Serang, Banten menuju Istana Merdeka pada 8-9 Oktober 2022. Longmarch yang dilaksanakan AASB hanya dihadiri oleh massa dari Banten dan bersatu dengan massa aksi lainnya dari Jabodetabek untuk melaksanakan demonstrasi tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, cabut Undang-undang (UU) No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan batalkan RUU-KUHP pada 10 Oktober di Istana Merdeka sebagaimana yang dikatakan Arif Minardi, Presidium AASB ketika dihubungi Forum News Network (FNN). Adapun jumlah massa aksi ditargetkan sejumlah 25 ribu orang. \"Karena ada perubahan rencana, rencananya kita ini ada 25 ribu,\" ucap Arif Minardi. \"Nanti berikutnya misalkan ini gak digubris, ya kita berikutnya menuntutnya, ya presiden mundur, gitu aja. Nah, di situ harus gede-gedean (demonstran yang banyak),\" tukas Arif menambahkan. Arif juga mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin bertemu selain dari presiden untuk diskusi. \"Kalau bukan presiden yang menerima, kita gak akan ke sana (diskusi), jangan ketemu, kecuali presiden langsung. Kalau bukan presiden kita gak akan menemui mereka,\" ungkap Arif. Adapun aksi yang akan digelar oleh AASB tersebut merupakan aksi di hari ke 38 sejak kenaikan harga BBM bersubsidi sejak 3 September lalu. (Ir)

Platform Politik Anies?

BY FNN Sab, 08 Oktober 2022 02:17:00 0

Sambil menunggu Anies mengucapkan platform politiknya, kita sebagai publik pemilih cuma bisa berharap agar tak seperti menunggu Godot yang dirindukan kedatangannya tapi tak kunjung datang juga. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts ANIES Rasyid Baswedan telah dideklarasikan beberapa hari lalu sebagai bacapres Nasdem yang dipimpin Surya Paloh. Dengan rekam jejak yang cukup meyakinkan, kini Nasdem dengan menggandeng Anies makin kuat untuk menarik PKS dan Demokrat berkoalisi mengajukan Anies sebagai bacapres 2024. Dari sekian nama tokoh nasional yang populer, Anies telah membuktikan diri sebagai tokoh dengan elektabilitas yang tinggi. Yang kini masih sepi dari perbincangan publik adalah platform politik para bacapres. Di sinilah letak masalah praktik demokrasi kita yang sangat prosedural, jauh dari substansi demokrasi. Setiap Pemilu kita selalu disibukkan oleh hingar-bingar pribadi para calon, bukan platform politik yang diperjuangkannya. Lalu Chris Komari menyebutnya sebagai demokrasi lontong sayur yang ludes setelah hajatan pemilu usai. Padahal, seperti disinyalir oleh Sri Edi Swasono, sudah cukup banyak bukti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami deformasi serius setelah penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002. UUD 2002 dan UU turunannya telah menjadi papan lontar banyak masalah maladministrasi publik di mana UU dibuat bukan untuk kepentingan publik pemilih, tapi untuk kepentingan bandar politik yang membiayai peserta Pemilu, termasuk calon Presiden. Jika kerusakan arsitektur legal formal ini tidak pernah diperbaiki oleh presiden terpilih, maka dia akan selalu menjadi bagian dari masalah yang mendera Republik ini. Kecenderungan otoriterianik Orwellian rezim saat ini makin sulit disembunyikan. Semua lembaga negara produk UUD 2002 kini jatuh menjadi alat kekuasaan rezim dengan dukungan para bandar politik yang makin kekenyangan dalam menikmati berbagai kekebalan hukum dan konsesi ekonomi di berbagai sektor pembangunan sejak batubara hingga sawit. Oleh Laksamana Sukardi, UUD 2002 telah membuka bagi kesalahan tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para bandit politik leluasa melakukan apa saja, kecuali memperhatikan kepentingan publik. Seperti yang disinyalir Mulyadi Taampali, baik DPR, MK, KPU, KPK hingga POLRI kini hanya menjadi badut politik yang dengan sukarela menjadi alat kekuasaan para bandit dan bandar politik. Skandal Sambo hingga saat ini belum jelas konsekuensinya bagi reformasi POLRI, sementara skandal stadion Kanjuruhan direduksi hanya persoalan teknis stadion, bukan inkompentasi aparat keamanan. Bagi banyak purnawirawan, ulama, tokoh dan cendekiawan, presiden yang layak dipilih adalah sosok yang berani mengagendakan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945 versi Dekrit Presiden Soekarno 1959. Untuk mengantisipasi tuntutan adaptasi dengan lansekap global strategis yang berkembang, perubahan atas UUD 1945 dimungkinkan dengan metode addendum, tanpa mengubah Pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya. Rakyat yang selama era reformasi ini telah menjadi jongos atau yatim politik harus dimerdekakan dengan mereposisi MPR RI kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Kedaulatan harus dikembalikan ke tangan rakyat, bukan ke partai politik. Presiden dipilih oleh MPR sebagai mandataris MPR untuk menjalankan GBHN sebagai amanah rakyat, bukan petugas partai, apalagi menjadi badut politik kaki tangan para taipan. Sambil menunggu Anies mengucapkan platform politiknya, kita sebagai publik pemilih cuma bisa berharap agar tak seperti menunggu Godot yang dirindukan kedatangannya tapi tak kunjung datang juga. Akhirnya, pemilu hanya instrumen pemiluan rakyat yang makin mahal, tapi gagal merekrut pemimpin yang sanggup menyelamatkan Republik ini dari cengkraman para bandit, bandar dan badut politik. Ngawi, 7 Oktober 2022. (*)

Sidang Paripurna DPD RI Terima Rekomendasi Pansus BLBI dan Jiwasraya

BY FNN Sab, 08 Oktober 2022 01:26:03 0

Jakarta, FNN – Sidang Paripurna ke-4 DPD RI yang berlangsung pada Jumat (7/10/2022), menerima hasil kajian dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BLBI dan Jiwasraya. Sidang dihadiri seluruh unsur pimpinan, di antaranya Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin. Dalam rekomendasinya yang dibacakan Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin, ada sembilan poin yang dihasilkan. Di antaranya Pansus BLBI menemukan beban obligasi dalam APBN senilai Rp47,78 triliun per September 2022. Pansus BLBI juga menemukan adanya ketidakwajaran dalam proses penjualan aset obligor oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada pembeli baru. \"Pansus BLBI juga menemukan belum adanya tindak lanjut dari pemerintah terkait temuan audit BPK yang diduga adanya tindak pidana korupsi,\" tegas Bustami. Bustami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk membuka informasi mengenai BLBI seluas-luasnya dalam rangka menuntaskan kasus ini secara transparan, akuntabel dan proporsional. \"Selanjutnya, dalam rangka menuntaskan kasus ini, kami berharap DPD RI segera membentuk Pansus baru untuk dapat segera berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung dan Polri,\" pinta Bustami. Dalam laporan kasus Jiwasraya yang dibacakan Ajiep Padindang, Pansus juga menemukan beberapa hal pokok dalam perkara tersebut. Di antaranya adanya prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan gagal bayar sehingga tanggung jawab diambil-alih pemerintah dari Jiwasraya. \"Penyertaan modal oleh pemerintah juga belum diselesaikan dengan baik dan tidak jelas manfaatnya untuk para pemegang polis,\" tutur Ajiep. Selanjutnya, adanya mayoritas nasabah yang dikatakan telah setuju, nyatanya setelah melalui penelusuran data tersebut tidak valid dan cenderung pembohongan publik. \"Kami meminta kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN agar segera menyelesaikan persoalan ini tanpa dicicil,\" tutur Ajiep. Ajiep juga meminta kepada pimpinan DPD RI untuk bersurat kepada Presiden RI atas tidak kooperatifnya Menteri BUMN dalam pembahasan kasus ini. \"Menteri BUMN telah tiga kali tidak memenuhi undangan DPD RI dalam pembahasan masalah ini,\" ujar Ajiep. (mth/*)

Anies Rasyid Baswedan Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kediaman Habib Rizieq

BY FNN Jum'at, 07 Oktober 2022 23:57:01 0

Jakarta, FNN – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sollalahu \'Alaihi Wasallam, di kediaman Habib Rizieq Syihab (HRS), Petamburan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Oktober 2022. Anies datang sekitar pukul 22.15 WIB. Anies yang datang sendirian disambut langsung oleh HRS. Ia mengenakan peci hitam, baju putih dan celana hitam terlihat berbincang-bincang dengan HRS. Sebelum peringatan Maulid Nabi, terlebih dahulu dilaksanakan akad nikah  putri HRS, Syarifah Mumtaz dengan Habib Muhammad bin Hadi Alhabsyi, di Majelis Markaz Syariah Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Markaz Syariah Petamburan tersebut berlangsung meriah. Jamaah sudah mulai berdatangan sejak shalat Ashar. Setelah selesai shalat Maghrib berjamaah, dilanjutkan pembacaan surat Yasin, zikir dan doa. Kemudian, setelah shalat \'Isya diteruskan peringatan Maulid Nabi. Beberapa ulama dan habaib menyampaikan ceramah. Sejumlah ulama, habaib, dan kiai hadir dalam acara tersebut. Antara lain, Ketua Umum GNPF Ulama, Yusuf Martak, sejumlah pimpinan FPI dan PA 212, antara lain KH. Ahmad Sabri Lubis dan Ustaz Slamet Ma\'arif. (MD).

Tragedi Kanjuruhan dan Rendahnya Budaya Malu Bangsa Kita

BY FNN Jum'at, 07 Oktober 2022 22:43:30 0

Dalam kacamata sosiologi, \"shame culture\" merupakan spirit bangsa Asia, baik Korea, Jepang, China dan juga harusnya Indonesia. Budaya Jawa, “Wedi Wirang, Wani Mati” (Lebih baik mati daripada malu) sudah lama hilang, meski mungkin tidak sepenuhnya. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle AREMANIA, klub suporter Arema FC, telah mensomasi Presiden Joko Widodo, Kapolri, Ketum PSSI, Panglima TNI, Menpora, DPR RI, PT. LIB (Liga Indonesia Baru), Direktur LIB dan panpel kompetisi sepakbola di Kanjuruhan, Malang, yang lalu paska tragedi Kanjuruhan. Sepekan lalu, Sabtu, 1 Oktober 2022, kita mengenang tragedi besar dalam sejarah persepakbolaan kita, sebuah pembantaian brutal terhadap supporter sepakbola. Catatan kematian terakhir adalah 131 jiwa, diantaranya puluhan anak-anak dan wanita. Dari sembilan somasi Aremania, kita akan membahas poin pertama, yakni permintaan maaf dari Presiden, Ketua Umum PSSI, Kapolri, Panglima TNI, dan lainnya. Poin permintaan maaf yang dimaksud adalah poin budaya, bukan soal apakah pihak yang dituju terkait langsung, melainkan sebuah pertanggungjawaban moral, khususnya ketika kejadian ini adalah persoalan nasional dan bahkan internasional, jadi kita bukan hanya sekedar mencari kambing hitam. Permintaan maaf terutama ditujukan pada Ketua PSSI. Sebab, netizen dan masyarakat meyakini bahwa PSSI lah simbolik identitas persepakbolaan kita. Permintaan maaf dari Iwan Bule (Mochammad Iriawan, ketua umum PSSI) sebenarnya sudah dia sampaikan pada Ahad, 2 Oktober lalu. Namun, kenapa masyarakat tetap tidak puas dan tetap masih meminta Iwan Bule meminta maaf? Bahkan suara itu terus menggema di media sosial? Untuk Iwan Bule sendiri ini, sebenarnya permintaan maaf yang diinginkan masyarakat, khususnya netizen, bukan sekedar minta maaf saja, melainkan minta maaf yang disertai rasa bersalah, malu dan lalu mengundurkan diri dari ketua umum PSSI. Sebab, di Indonesia permintaan maaf seringkali hanya merupakan \"lip service\", tanpa makna. Dalam berbagai media, disebutkan Iwan Bule tidak terima dengan permintaan netizen agar dia mengundurkan diri, bahkan katanya dia harus terus menjabat sebagai bentuk tanggung jawab. Dengan demikian, menurutnya, dia justru harus mengaudit kenapa kerusuhan itu terjadi. Dan dia juga merasa tidak terlibat dalam tataran teknis pelaksanaan pertandingan, khususnya urusan pengamanan, antara Arema FC dan Persebaya itu. Sesungguhnya, permintaan mundur pada Iwan Bule bukan saja dari netizen, yang dalam petisi change.org saja sudah mencapai 32.000 orang, melainkan banyak pihak, baik ketua Bonek (supporter Surabaya), Barnis (Relawan Anies), pengurus PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan tokoh-tokoh persepakbolaan. Sebenarnya bagaimana mengukur kejadian Kanjuruhan tersebut dengan sebuah pernyataan maaf yang serius? Apakah permintaan suporter Arema FC terlalu mengada-ada? Untuk itu kita harus melihat bagaimana standar moral elit kita dalam sebuah insiden yang bersifat menggegerkan atau dengan magnitute yang sangat besar. Kita mulai dari membandingkan dengan Korea Selatan. Mengapa Korea, karena bangsa ini masuk dalam rumpun \"Shame Culture\", bukan \"Guilt Culture\", seperti Jepang, Ras China dan juga Indonesia. Dalam “The Shame Culture”, David Broke, The New York Times, 15 Maret 2016, mengatakan bahwasanya seseorang sangat takut mengalami “Social exclusion”, apalagi di era media sosial saat ini. Pada medio April 2014, sebuah kapal Ferry yang mengangkut ratusan pelajar tenggelam di Korea. Sebanyak 187 orang meninggal. Sebelas hari kemudian Perdana Menteri Korea menyatakan mundur dari pemerintahan. Dalam pernyataannya yang dimuat BBC (27/4/14), \"cries of the families of those missing still keep me up at night\" (Tangisan keluarga dari orang-orang yang meninggal menghantui saya setiap malam. The Guardian (27/4/14) memberitakan bahwa mundurnya Chung Hong Won itu sebagai simbol maaf dari pemerintah Korea. Di Korea, Chung adalah orang kedua setelah Presiden. Meskipun urusan tenggelamnya The Sewol Ferry itu secara teknis adalah tanggung jawab kapten kapal, krew dan pejabat terkait lalu-lintas kapal, namun rasa malu, rasa bersedih dan penghormatan terhadap keluarga yang berduka diambil tanggung jawabnya oleh kepala pemerintahan. Itulah \"Shame Culture\". Di Indonesia pepatah Jawa \"Wedi Wirang, Wani Mati\" merupakan ajaran yang sama dengan di Korea Selatan di atas. Artinya, takut menanggung malu, lebih baik mati. Memang tidak seperti di Korea maupun Jepang yang sudah sangat terkenal budaya ini, tapi sebagai umpama, ada juga di Indonesia, misalnya, eks Dirjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Djoko Sasono. Alumni ITB itu menyatakan diri bersalah dan mengundurkan diri akhir tahun 2015, karena terjadi kemacetan di mana-mana pada akhir tahun 2015. Dia tidak ingin menyalahkan anak buahnya, apalagi pelaksana jalan tol. Alumni ITB lainnya, Sigit Pramudito, juga mengundurkan diri pada waktu yang hampir bersamaan dengan Djoko itu. Sigit adalah eks Dirjen Pajak, dirjen yang jabatannya paling bergengsi di Indonesia. Sigit pun mengaku malu dan menyatakan mundur karena target penerimaan pajak tidak tercapai. Dia tidak ingin menyalahkan siapapun. Kedua alumni ITB itu, punya rasa malu, tentu sebuah anomali saat sekarang ini. Memang mengharapkan elit-elit negara yang mempunyai budaya rasa malu sangatlah susah saat ini. Apalagi dalam situasi mengejar jabatan merupakan tujuan elit-elit bangsa dengan segala cara dan kasak kusuk. Belum lagi sogok-menyogok dan bekerjasama dengan mafia atau oligarki dalam merebut jabatan-jabatan prestise. Iwan Bule adalah contoh elit kita, dimana mengaku salah dan lalu mengundurkan diri sangatlah berat. Padahal salah di sini maksudnya, sekali lagi, bukan dalam pengertian hukum saja, melainkan utamanya moral atau kultur. Ini adalah cerminan resmi elit bangsa kita saat ini. Kekurangan rasa malu. Kepolisian sudah membuat 6 orang jadi tersangka. Termasuk direktur liga LIB. Pihak keamanan, polisi dan sekuriti pertandingan, tentu saja harus ada yang jadi tersangka, karena terjadi kekerasan dan kematian saat mereka bertugas mengamankan wilayah itu. Namun, penggunaan Gas Air Mata untuk pertandingan bola, merupakan kejahatan besar. Orang-orang yang menonton bola tidak mengerti tentang itu, berbeda dengan mahasiswa dan buruh yang berdemonstrasi anti pemerintah. Kelompok mahasiswa ini biasanya menyiapkan diri dengan odol atau lainnya jika mereka memperkirakan ada gas air mata. Odol itu di oles di sekitar wajah. Itupun situasinya di daerah terbuka di mana mereka bisa melarikan diri. Oleh karenanya, secara niat atau perencanaan awal, suporter atau penonton pertandingan sudah diasumsikan sama dengan demonstran atau kelompok vandalis. Inilah kerusakan moral dari penyelenggara dan pihak aparatur negara. Ini sudah menjadi kultur kekerasan polisi yang buruk selama ini. Oleh karenanya tidak heran berbagai LSM berdimensi hukum, seperti LBH, PBHI, dan lainnya menyerukan Reformasi Kepolisian. Isu Reformasi kepolisian ini memperkuat gema isu ini paska Kasus Ferdy Sambo. Rakyat Indonesia tidak terima dengan polisi yang kulturnya penuh kekerasan dan kurang cinta pada rakyatnya. Di sini pula letak tuntutan maaf Aremania terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pemberian sanksi pidana terhadap kelompok pelaksana teknis sebenarnya seperti hanya mencari kambing hitam saja, jika melihat magnitude persoalan ini, dan pandangan dunia internasional yang menunggu tunggu solusi. Presiden Jokowi boleh jadi memerintahkan TGIPF, yang diketuai Mahfud MD, bekerja untuk mencari fakta, namun sebaiknya sebelum sanksi pidana terjadi, refleksi moral harus secepatnya dilakukan. Harus ada pernyataan maaf yang diikutin dengan rasa bertanggung jawab, yakni mundur dari jabatannya, apakah itu Iwan Bule atau Kapolri. Jika tidak, maka kekecewaan rakyat akan terus membara. Kita melihat bahwa Aremania dan Aremanita terkesan mulai mengapresiasi pentersangkaan 6 pihak dan permintaan maaf, namun secara keseluruhan masyarakat masih merindukan permohonan maaf pada level yang sangat tinggi dari penyelenggara persepakbolaan, yakni pimpinan PSSI ataupun pimpinan Kepolisian. Ini penting sebagai simbolis moral dan rasa malu dalam skala yang diinginkan masyarakat kita dan dunia. Penutup Somasi Aremania terhadap Presiden, Kapolri, Ketum PSSI dan yang lainnya mempunyai landasan moral penting untuk kita dukung. Tentu saja somasi ini mewakili perasaan masyarakat kita semua. Karena terjadi pembantaian manusia dengan sadis di Kanjuruhan, yang dilakukan oleh aparat negara. Bangsa ini perlu belajar budaya malu, maksudnya elit bangsa, khususnya yang berkuasa. Jangan membiarkan bangsa ini terbiasa mencari kambing hitam. Dalam kacamata sosiologi, \"shame culture\" merupakan spirit bangsa Asia, baik Korea, Jepang, China dan juga harusnya Indonesia. Budaya Jawa, “Wedi Wirang, Wani Mati” (Lebih baik mati daripada malu) sudah lama hilang, meski mungkin tidak sepenuhnya. Kita harus mendorong sifat-sifat bermoral dan bertanggung jawab pemimpin kita. Jokowi harus minta maaf, Kapolri harus minta maaf dan Iwan Bule harus mundur. Itu di luar urusan pidana, ini soal moral dan budaya malu. Itu juga  diluar jadwal kerja tim TGIPF yang dipimpin Mahfud MD. Dengan demikian kepedihan atas kematian ratusan korban Kanjuruhan bisa terobati, setidaknya sebagiannya. (Sebuah Renungan Diakhir Weekdays, Puncak 7/10/22) (*)

Rocky Gerung: Kalau Anies Bilang Saya Bersama AHY, Maka Pemilu Selesai

BY FNN Jum'at, 07 Oktober 2022 21:48:55 0

AKHIRNYA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertandang ke kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/22). Kedatangan Bakal Calon Presiden Partai Nasdem ini disambut hangat Ketum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didampingi sang istri Anisa Pohan. Inilah pertemuan pertama AHY dengan Anies sejak ia ditetapkan oleh Nasdem sebagai bakal Capres Nasdem. Kedua tokoh muda itu sepakat untuk berjalan bersama dalam Pilpres 2024 mendatang. Setelah selesai pertemuan tersebut, Anies-AHY keluar dengan senyum bahagia dan memberikan pernyataan pers kepada awak media. Anies Bertemu AHY. Deal Cawapres? Menurut pengamat politik Rocky Gerung, dugaan itu sebaiknya dimungkinkan atau pasti dimungkinkan karena kepentingan politik Anies. Kan Anies maju di depan forum Nasdem, Surya Paloh mempersilakan Anies untuk memilih Wakil Presiden,” katanya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (7/10/2022). “Kalau Anies bilang saya bersama AHY itu pemilu sudah selasai tuh. Kan Pak SBY pasti akan turun gunung, PKS pasti akan dukung, dan semua orang merasa sudah kita aklamsi saja,” lanjutnya dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petika dialog lengkapnya.   Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat, tetap semangat ya karena perkembangan politik di Indonesia ini makin menarik. Dan pagi tadi ada pertemuan antara AHY dengan Anies Baswedan. Dan ini pasti banyak orang yang menunggu-nunggu karena setelah Nasdem kemarin mendeklarasikan ditunggu-tunggu ini bagaimana dengan Demokrat. Dan saya kira justru yang krusialnya di sini ya. Kalau PKS, meskipun kita tidak terlampau mengecilkan, tapi relatif akan lebih muluslah. Perkiraannya gitu ya Bung Rocky. Ya, kita sebetulnya dengan intuisi kita bisa raba apa hasil pembicaraannya, kan gitu. Dugaan itu sebaiknya dimungkinkan atau pasti dimungkinkan karena kepentingan politik Anies terutama. Kan Anies maju di depan forum Nasdem, Pak Surya Paloh mempersilakan Anies untuk memilih wakil presiden sendiri. Anies maju di depan publik tentu dengan pertanyaan di kepalanya sendiri, siapa yang saya musti ucapkan pada publik.  Jadi urgensinya itu tuh. Urgensinya adalah menjelaskan apa yang dimaksud oleh Pak Surya Paloh sebagai silakan pilih calon wakil presiden sendiri. Jadi, itu yang membayang-bayangi Anies sehingga dua hari ini Anies terbawa mimpi itu, siapa yang dia mimpikan buat jadi calon wakil presiden. Tentunya dia berhitung bahwa dia musti ambil calon wakil presiden untuk menambah suaranya. Kan itu pentingnya. Nggak mungkin dari kalangan Nasdem sendiri. Kan itu sama dengan jeruk menanam jeruk. Kalau diambil misalnya, jadi saya bayangin dilema Anies dalam 2 hari ini, kalau diambil dari kalangan muslim, pertanyaannya apa nggak cukup pemilih Muslim pada Anies. Dan kalau diambil dari kalangan PDIP, apa PDIP rela menyodorkan calonnya untuk diwapreskan pada Anies? Jadi, itu yang kita sebut rasional expectation di dalam teori-teori pembuatan keputusan. Tentu Anies berpikir bahwa figur AHY sudah diucapkan dari awal sebagai tokoh baru juga dan sama-sama muda. Tinggal menghitung, berarti Anies memerlukan wilayah dari masyarakat sipil yang masih ada unsur militernya. AHY dicitrakan itu. Anies musti ambil wilayah dari kalau AHY sebagai intelektual, Anies sendiri juga intelektual, jadi nggak nambah apa-apa itu. Tetapi, di sini ada nuansa dukungan kepada AHY karena orang tetap merasa harus ada bagian militer yang masuk dalam aura kepemimpinan Anies. Itu intinya. Tentu dia nggak mungkin ambil Andika tuh karena agak riskan sebetulnya kedudukan Anies kalau menggandeng Andika. Kontroversinya lebih banyak. Jadi Anies lebih berpikir sebagai seorang pembuat keputusan yang harus menduga kira-kira arah pemerintahan ke depan seperti apa. Nah, karena itu, Anies cepat-cepat pergi ke Demokrat dan kita mesti ingat juga bahwa Demokratlah yang pertama kali memberi semacam perlindungan etik kepada Anies itu. Dengan Pak SBY turun gunung kan itu maksudnya buat melindungi Anies jangan sampai dikriminalkan demi dua calon yang diusulkan oleh presiden secara implisit. Tapi saya kira kalau ke Demokrat itu bukan semata-mata soal wakil ya, tetapi soal yang selalu kita tentang terus, yakni soal ambang batas pencalonan atau PT 20%. Mau nggak mau kan sekarang pasti dalam kalkulasi Anies dia musti pragmatis bahwa realitasnya hari ini dia pasti mendapatkan dukungan dari 20% itu, dan itu pilihannya pada Demokrat dan kemudian bertambah lagi dengan PKS. Itu kan yang tersedia, kira-kira itu sementara ini. Ya itu yang hitungan untuk mengakali hambatan ya Anies berpikir begitu tuh. Ya, bahwa saya nggak mungkin dapat 20% dari Nasdem dan ditugaskan oleh Pak Surya supaya cari, tentu cari wakil yang juga bisa memenuhi kuota 20%. Jadi, itu betul tadi, secara pragmatis begitu. Tapi, juga kita ingat bahwa Demokrat juga menolak 20% tuh yang memang orang kontroversi, itu Pak SBY dulu bikin begituan. Enggak. Dulu Pak SBY kan hanya memutuskan threshold itu karena sudah menghitung bahwa PDIP partai yang berkuasa waktu itu menginginkan 25%. Jadi, kalau kita lihat sejarahnya, memang itu sudah selesai. Sekarang kita lihat Demokrat sudah berupaya juga sudah beberapa kali mengatakan supaya 0%, walaupun Demokrat nggak pergi ke Mahkamah Konstitusi itu karena dia punya kekuatan di DPR. Harusnya Demokrat lakukan hal yang lebih radikal, itu bubarkan saja fraksinya kalau misalnya DPR tidak meminta judicial review sebagai lembaga. Karena saya selalu membayangkan kalau Demokrat misalnya bilang kami akan berpartner dengan Anies, tetapi dengan konsekuensi bahwa harus 0%. Kalau enggak 0%, kami bubarkan fraksi kami. Dan bubarkan saja kan. Karena sebentar lagi Pemilu kan, bikin fraksi baru. Membubarkan Demokrat, fraksinya dibubarkan di DPR, itu akan diikuti oleh Nasdem. Nasdem juga bilang begitu. Jadi, semua fraksi di DPR yang mendukung Anies sebaiknya membubarkan fransaksinya itu. Jadi gempa bumi politik dan itu langsung naik suara partai-partai itu. Kan tinggal nunggu satu tahun lagi kan ada fraksi baru dengan elektabilitas tinggi. Jadi, ini usulan radikal saya. Jadi, balik lagi pada tadi, karena kan mereka mau zig-zag mengatasi barrier entry yang 20% tuh. Dan PKS juga kemarin mengajukan dia tidak 0% tapi dia minta 7% atau 7-9%, tapi juga ditolak juga kan? Ya justru PKS lebih mudah. Kan sudah ditolak, jadi ya bubarin saja fraksinya kan.  Sebetulnya, yang kita sebut sebagai pemberontakan etis di situ tuh kami membubarkan karena Pemilu akan bersifat curang. Karena bersifat curang maka kami nggak mau ikut. Tapi nanti juga dia ikut karena akan terjadi ... Ini cuma desain kecil saja supaya ada gimik. Jadi, point saya selalu Anies ada kesulitan, dia mewakili masyarakat sipil yang ingin Anies itu tegakkan etika politik. Saya mendorong juga Anies tegakkan etika politik, tetapi secara deskriptif secara realitas Anies tidak mungkin kalau nggak melewati 20%. Kan itu. Nanti kita kasih pembenaran pragmatis, tapi harus dengan jelas bahwa Anies terpaksa melakukan koalisi demi menyiasati 20%. Baru kemudian diterangkan nanti dalam konferensi pers, kenapa dengan Demokrat, kenapa dengan PKS. PKS dan Demokrat menghendaki 0%, tapi gagal di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dua partai itu berhak untuk melakukan tindakan moral, yaitu mengeluarkan fraksinya. Ini proposal saya yang akan saya paksakan sebetulnya. Oke, tapi jangan dipikir bahwa persoalan wapres ini soal yang yang mudah ya. Satu tentu saja kalkulasi elektabilitas yang dari sisi Anies dan timnya, tapi juga ada sisi kepentingan partai yang itu sangat penting. Katakanlah Demokrat, begitu dia mengusung Anies dan AHY yang menjadi wakilnya, pasti dia juga akan dapat yang kita sebut sebagai cocktail effect, libasan ekor bias. ... ya. Begitu. Sementara, kalau PKS saya hitung-hitung mereka kelihatannya nggak ngotot walaupun mengajukan 5 nama, tapi otomatis mereka begitu mengusung nama Anies pun juga mereka sudah langsung dapat cocktail effectnya tadi. Lebih dari itu, kita mau lihat bahwa tentu Demokrat juga pasang gengsi karena Demokrat lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan Nasdem sebagai partai ya. Tetapi, Anies secara personal diambil duluan oleh Nasdem tuh. Kan kesulitan Demokrat nggak mungkin dia bilang dia duluan tuh karena ada AHY yang pimpinan partai. Tapi itu akan bisa diselesaikan jam 09.00 oleh 2 anak muda ini, yang punya kemampuan untuk negosiasi secara rasional. Kira-kira begitu. Dan kalau itu terjadi, sudah selesai. Pemilu sudah selesai sebetulnya. Kalau Anies bilang saya bersama AHY itu pemilu sudah selasai tuh. Pak SBY pasti akan turun gunung, PKS pasti akan dukung, dan semua orang merasa sudah kita aklamsi saja. Dan seperti kita perkirakan kemarin ini efek bola saljunya sudah pasti akan terjadi. Kemarin kita singgung soal Akbar Tanjung, tapi kemudian Ahmad Ali mengaku dia majelis PAN itu juga sudah mendukung. Saya nggak tahu apa majelis PAN yang dimaksud. Tetapi, yang saya tahu juga ini kan ada satu tim juga, tim penyelamat PPP. Kan di luar PPP yang ada sekarang ada tim penyelamat juga. Saya lupa namanya, Forum Ka\'bah Membangun. Itu juga saya mendengar kabarnya mereka akan segera mendeklarasikan untuk mendukung Anies dan saya kira ini otomatis pasti konstituen akan bersama mereka juga gitu. Iya, tadi saya dapat info itu dari FKM namanya Forum Ka’bah Membangun. Ada orang-orang pinter di situ yang biasanya memang ada kalangan PPP yang teguh pendirian untuk beroposisi. Jadi bagus juga ada FKM yang mau mendeklarasikan Anies. Tapi ini bukan sekedar soal deklarasi, tapi menguji apakah peristiwa di PPP itu masuk akal apa nggak? Kira-kira begitu kan? Lagi-lagi, kalau kita bayangkan misalnya Anies ketemu Demokrat, lalu kemudian ketemu Partai Golkar. Jadi, semacam reuni Golkar saja kan? Kan Nasdem dari Golkar, Demokrasi juga dari Golkar, Golkar sekarang juga tokoh-tokohnya mendukung Anies. Ya sudah, anggap saja reuni Golkar, tapi bukan reuni orde baru ya. Ini bahaya. Reuni Golkar Baru karena ada Pak Akbar Tanjung. Ya, kita tahu di Golkar, seperti dikatakan Pak Akbar Tanjung, di situ banyak elemen KAHMI atau elemen HMI yang di mana Anies berasal, itu pasti saya kira sekarang mereka sendiri juga sudah mulai ancang-ancang yang di Golkar. Iya, jadi jaringan Anies sebetulnya sudah terbentuk. Ada yang sudah otentik, ya ada HMI, KAHMI segala macam. Golkar juga sebetulnya melihat bahwa perahu sudah retak di istana. Jadi sudah KIB itu semacam stempel awal, tapi stempel akhirnya adalah KAB, Koalisi Anies Baswedan. Jadi, Anda tidak akan melihat satu hal yang katakan yang dramatis mengalami deadlock pertemuan di antara AHY dengan Aniesi. Saya kira nggak akan ada deadlock, yang ada nanti konferensi pers bersama yang sifatnya diplomatis. Ya kami akan melihat ini peluang terbuka dan demi bangsa harus ada percakapan. Ya kita sudah hafal gaya bahasa Demokrat, bahasa Anies juga saya hafal. Itu mudah mudah disimpulkan. Etikanya begitu.(Sof/sws)

Demo Desak Ketua KPK Mundur Tetap Berlanjut Walau Disiram Hujan

BY FNN Jum'at, 07 Oktober 2022 16:00:13 0

Jakarta, FNN - Ketua KPK Firli Bahuri didesak mundur oleh Komunitas Peduli Keadilan dikarenakan dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan terkait gelaran Formula E. Walau hujan mengguyur, demo tetap berlanjut dan orator bergantian menaiki mobil komando. Aksi ini dilakukan pada Jum\'at (7/10/2022) di depang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 14.30 WIB. Menurut Koordinator Demo, Bintang mengaku telah melakukan pemberitahuan bahwa akan ada 1000 orang yang akan menghadiri demo. Namun, sampai berita ini ditulis, hanya ada sekitar 100 orang yang berada di lokasi. Peserta demo mengaku masih ada massa yang berada di jalan. Berita Tempo, 1 Oktober 2022 dengan judul \"Manuver Firli Menjegal Anies\" menjadi pemicu demo ini. “Kepada Firli Bahrudin Mundur! Mundur! Mundur! Mundur!” teriak orator. Diketahui, Firli diduga melakukan kriminalisasi terhadap Anies dengan cara mendesak Satgas penyelidik untuk menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Ketua Satgas penyelidik, Raden Arif, telah membeberkan hasil investigasi dan ternyata bukti yang ada belum cukup. “Pak Anies adalah orang yang bijaksana. Tapi kenapa tiba-tiba dipanggil KPK?” kata orator lainnya. Anan, peserta aksi bependapat kehadirannya dan rekan-rekannya adalah untuk berdialog dengan Firli. “Kan kita di sini beraspirasi. Keluar dong, temuin kita,” pinta Anan. Dalam aksi ini, terdapat 7 manifesto yang disampaikan oleh Komunitas Peduli Keadilan. Dari desakan KPK untuk profesional dan tidak melanggar kode etik, desakan meminta Firli mundur, hingga pemberhentian kriminalisasi terhadap Anies. (Fer)

Kejahatan Negara Kepada Negara Makin Menggila

BY FNN Jum'at, 07 Oktober 2022 10:05:57 0

Arah politik negara pun tunduk dan lumpuh total pada kapitalis Oligarki yang sudah menguasai hampir semua kekuatan negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TEORI Robert Michels: The iron law of Oligargi (hukum besi Oligarki). Melenggang pada rezim Mobokrasi: “pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan”. Lahirlah mimpi, unconstitutional and plain stupid (inkonstitusional dan bodoh). Dampaknya kerusakan, kekejaman dan kekerasan di mana-mana. Ketika negara sudah berubah menjadi Neo Liberalism saat bersamaan negara sudah dalam kendali para kapitalis Oligarki, semua perangkat negara menjadi jongos pelaksana kebijakan mereka. Hilang lenyap norma keadaban, landasan konstitusi arah negara sudah menjadi sampah. Yang tersisa tinggal kekerasan dan pemaksaan kehendak. Dugaan sangat kuat keonaran, kerusuhan, kekejaman, dan kekerasan datang dari Istana. Menjelang Pilpres 2024 siapapun tanpa kecuali yang tidak seirama dan sejalan dengan para bandit, bandar politik pasti akan digilas, dipersekusi dan  di kriminalisasi. Arah politik negara tunduk dan lumpuh total oleh para kapitalis Oligarki yang sudah menguasai semua kekuatan negara. Hukum telah berubah wajah menjadi kekuasaan. KPK terduga sudah gelap mata menjalankan kekuasaan politik hukum sesuai perintah istana. Habisi semua lawan politik yang tidak sejalan rezim boneka saat ini. Aaron Connely: Jokowi has been building a uniquely close relationship with the police ... The police now act as both a security and political force, actively building legal Cases againt govenent opponent (and) silencing critics. (“Jokowi telah membangun hubungan dekat yang unik dengan polisi ... Polisi Sekarang bertindak sebagai kekuatan keamanan dan politik aktif membangun kasus hukum melawan lawan pemerintah (dan) membungkam kritik”). Banyak contoh kasus yang dengan mudahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi atau kekuatan negara menjadi “pengawal” rezim Jokowi yang anti kritik. Pembunuhan Brigadir Joshua oleh mantan atasannya Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo bisa disebut sebagai “kejahatan negara kepada negara”. Karena keduanya itu adalah alat negara juga. Peristiwa tewasnya ratusan penonton (suporter) Aremania sebagai akibat dari tembakan gas air mata alat negara (Polri) di Stadion Kanjuruhan bisa disebut juga sebagai “kejahatan negara kepada negara”, karena rakyat itu termasuk bagian dari syarat adanya Negara.   Arah politik negara pun tunduk dan lumpuh total pada kapitalis Oligarki yang sudah menguasai hampir semua kekuatan negara. Makin keras dan kejam Kejahatan Negara kepada Negara. Jadi, saat rezim ini kebentur akal waras, semua kesurupan. (*)

Peristiwa Kanjuruhan Bukan Tragedi tapi Kriminal, Harus Ada yang Bertanggung Jawab!

BY FNN Jum'at, 07 Oktober 2022 07:54:23 0

SOMASI dari Aremania yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera meminta maaf tak digubris Istana. Bahkan, menyusul tembakan polisi dengan gas air mata pada penonton di Stadion Kanjuruhan itu sedang disorot dunia. “Kasus ini membuat Aremania atau rakyat Indonesia marah, bahkan sampai ke seluruh dunia. Di Eropa bahkan orang pakai pita hitam. Itu menunjukkan bahwa ini kasusnya itu bukan sekadar pintu, Pak Jokowi. Jadi, minta maaf dululah, baru kita ngomong tentang bagaimana memperbaiki,” tegas Rocky Gerung, dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (6/10/2022). Menurut pengamat politik itu, ini persoalan serius, tetapi ditanggapi seolah peristiwa biasa itu. Lalu dipakai istilah tragedi. Tragedi artinya sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan karena dia bukan faktor manusia. “Manusia itu dicemplungkan nasibnya oleh kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, di luar kapasitas dia, artinya alam yang membuat tragedi. Kalau ini bukan alam yang membuat,” tegas Rocky Gerung dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. “Itu pentingnya Pak Jokowi di dalam keadaan krisis semacam ini datang ke publik, kasih public address. Pak Jokowi datang kasih pidato pendek yang menenangkan. Jadi, jangan defensif atau apologetik,” lanjutnya. Berikut ini petikan dialog lengkapnya. Halo halo... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita mesti mengawali hari ini dengan keberkahan Bung Rocky, karena terlalu banyak masalah di negeri kita ini dan kalau nggak kita kuat-kuat nggak banyak-banyak berdoa, ini berat situasinya Bung Rocky. Doa itu kita panjatkan setelah kita berniat untuk menyelesaikan masalahnya. Kan Tuhan bilang, kalau Anda tidak mampu menyelesaikan masalah jangan berdoa tuh. Jadi selesaikan masalahmu, maka doamu akan kami kabulkan. Ya, kira-kira itu. Ya, sepekat. Kita ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu baru berdoa. Jangan nggak ngapa-ngapain lalu berdoa. Itu salah fatalis namanya. Iya, itu fatalis namanya. Dalam pepatah bahasa Latin namanya Ora Et Labora, bekerja dan berdoa. Jadi bekerja dulu gitu. Iya, agama juga mengajarkan begitu ya. Jadi, Tuhan tidak akan mengubah nasib sebuah bangsa kalau bangsa itu tidak mengubah sendiri. Nah, ini yang terjadi justru Pak Jokowi yang mau mengubah pintu di Kanjuruhan, karena kemarin Pak Jokowi rupanya melakukan inspeksi dan akhirnya beliau melihat satu pintu di situ yang disebut sebagai kuburan massal. Ada satu pintu yang terkunci. Ini yang orang heran kenapa pintu bisa terkunci. Biasanya kan kalau pertandingan selesai pintu-pintu itu langsung dibuka. Bagus kalau pintunya terkunci, asal yang disemprotkan itu adalah parfum. Orang nggak akan berebut keluar tuh. Tetapi, kalau yang disemprot adalah gas air mata kan, jadi kelihatannya Pak Jokowi dia ada pepatah bilang begini, “You cannot see the wood for the trees” ‘Anda tidak bisa melihat hutan kalau terpaku pada pohon-pohon’. Demikian juga Pak Jokowi, dia nggak bisa lihat problem besarnya karena terpaku pada hal-hal remeh-temeh itu. Kunci digembok segala macam. Kan semuanya bermula karena kepanikan. Datangnya kepanikan kenapa? Karena ada gas air mata. Kalau parfum yang disemprotkan, orang gembira-gembira saja tuh. Jadi, hal semacam ini menunjukkan juga pemahaman beliau tentang akar persoalan itu kurang sekali. Orang tentu akan kecewa ini bagaimana kok urusannya urusan pintu, itu kan urusan gampang saja. Kan ini semua tempat juga bisa bikin perbandingan. Tapi, kasus ini membuat Aremania atau rakyat Indonesia marah, bahkan sampai ke seluruh dunia. Bahkan di Eropa itu orang pakai pita hitam, itu menunjukkan bahwa ini kasusnya bukan sekedar pintu, Pak Jokowi. Jadi, minta maaf dululah baru kita ngomong tentang bagaimana memperbaiki. Karena rasa empati pada korban itu kurang diperlihatkan. Langsung ya nanti kita usut segala macam. Bukan sekadar Pak Jokowi, tapi  juga Ketua PSSI segala macam. Jadi, nggak ada semacam pendalaman batin tentang peristiwa itu. Itu kan masalahnya. Karena itu, kemudian Arema atau masyarakat umum bahkan Persebaya, bahkan segala macam, kan kita lihat sekarang adalah seluruh suporter yang dulu berkelahi atau musuh-musuhan sekarang berkompak untuk mengatakan itu karena aparat. Jadi suporter di mana-mana juga sekarang merasa bahwa kami juga bisa kena hal yang sama tuh. Jadi, bagian ini yang musti didalami oleh Presiden Jokowi. Kita ingin Presiden Jokowi itu punya perspektiflah. Kini, seluruh masyarakat menunggu itu. Apa perspektif presiden. Ternyata, perspektifnya sesempit pintu yang dimasalahkan. Ya, dan kemudian beliau meminta diaudit seluruh stadion. Padahal, persoalannya bukan di stadionnya. Jelas ada Komnas HAM sudah memberikan semacam gambaran awal, dari pertemuan awal mereka persoalannya bukan di suporter yang turun ke lapangan yang membuat kerusuhan. Kemudian, secara khusus New York Times yang menyoroti. Kalau New York Times serius menyorotinya, karena ternyata memang polisi kita tidak terlatih dan kemudian juga tidak pernah diminta tanggung jawab. Jadi selalu berulang. Setiap kali ada kesalahan, ya tidak ada tanggung jawab. Itu sebenarnya inti persoalannya. Betul. Jadi, tanggung jawab itu yang kita tagih pada aparatur tentu saja. Aparat tertinggi dikendalikan oleh Presiden. Tetapi, mungkin terlalu tinggi kalau ke Presiden. Kapolda ada tuh. Ini bukan sekadar siapa yang di lapangan atau panitia yang ada di lapangan. Kan aparat yang tidak terlatih, aparat yang tidak mengerti cara penanganan kerusuhan di dalam ruangan tertutup, itu yang mustinya diaudit atau minimal ditata ulang. Pak Presiden ngomong tentang aparat, bukan tentang infrastruktur yang sempit di situ. Kan begitu cara kita melihat soal. Dari awal kita sudah bisa lihat gerakan gas itu ke mana. Harusnya, misalnya kalau mau sekadar asal-asalan, mestinya gas itu ditembakkan ke pintu yang terkunci. Lah itu pintunya jebol baru gitu kan. Tapi, tetap orang menghitung itu lapangan sepak bola ya pasti potensial ada kerusuhan. Karena itu, latih cara mengatasi kerusuhan, bukan dengan membabi-buta menembakkan kiri-kanan tuh. Jadi, bagian-bagian teknis itu kan mudah dibaca, tetapi Presiden juga harus mengerti bahwa penyelesaiannya bukan penyelesaian teknis. Ini satu sistem pengamanan yang buruk di mana-mana tuh. Pengamanan mahasiswa juga buruk segala macam, demonstrasi. Ini sistem pengamanan pelatihan aparat kita. Itu yang mesti diperbaiki Pak Presiden. Bukan mata Anda itu tertuju pada pintu yang sempit. Itu juga jadi sempit perspektif Anda. Karena kalau kemudian dipersoalkan Stadion Kanjuruan ini bisa jadi persoalan dengan Bu Megawati, karena ini stadion yang meresmikan Ibu Megawati loh. Jangan-jangan Pak Jokowi juga nggak tahu tuh. Oh, ya akhirnya orang kait-kaitkan hal semacam itu. Tapi Ibu Megawati nggak pernah berpikir bahwa aparat penjaga ketertiban pertandingan itu tak terlatih. Tentu Ibu Megawati merasa sudah terlatih sehingga ya bagian-bagian tersebut sebetulnya akhirnya orang kaitkan lagi kan. Ya Ibu Mega nanti akan berkomentar, ya kan saya buat itu dengan asumsi Bapak Jokowi akan melatih kepolisian. Jadi, jangan salahkan saya. Kira-kira begitu. Sebenarnya, seluruh dunia juga, yang dari jauh pun, sudah bisa langsung mengambil kesimpulan ketika kita tahu bahwa korban itu akibat ada orang berlarian karena semprotan gas air mata. Kenapa mereka bisa menyimpulkan itu? Karena FIFA sudah jelas melarang ada penggunaan gas air mata, sementara Kapolda misalnya menyatakan bahwa itu sesuai dengan SOP. Dari situ saja makanya seorang kolumnis di New York Times atau juga Bayern Munchen atau bahkan pemain seluruh dunia bisa langsung menyimpulkan ada persoalan yang serius pada petugas keamanan, bukan pada suporter atau pada stadionnya. Nah, informasi-informasi begini yang aparatnya Pak Jokowi atau staf khusus segala macam nggak brief. Pak Jokowi perlu diberi briefing tuh, internasional begini. Terjemahkan New York Time, terjemahkan koran-koran yang di Eropa supaya Pak Jokowi ngerti: Oh, iya ya, semua sepakat bahwa ini melanggar aturan FIFA, bahwa seluruh dunia langsung bisa melihat apa penyebab dari kejadian brutal itu. Jadi, dunia nggak melihat pintunya. Jadi, Pak Jokowi mesti diajarin supaya bisa berpikir lebih lebar, supaya dia dapat perspektif dengan perbandingan-perbandingan tuh. Ini bukan cuma salah Pak Jokowi, itu memang kapasitas beliau begitu. Tapi staf di sekitar beliau tidak kasih informasi yang benar sehingga Pak Jokowi akhirnya merasa ya ini cuma soal karena pintu kecil itu. Jadi hal-hal begini yang dari dulu kita ajarkan pada istana, supaya berpikirnya itu lebar dan dalam. Itu masalahnya. Kita jadi penasihat informal juga nih. Apa boleh buat Bung Rocky, karena kan kemarin juga kita baca bagaimana staf khusus Presiden Jokowi yang tetap bersikukuh atas somasi Aremania terhadap Presiden Jokowi dan juga para otoritas yang lain. Tetapi, menurut mereka apa urusannya Pak Jokowi harus minta maaf. Ini yang saya kira mesti kita jelasin. Ini staf khusus dungu juga nih. Kan itu somasi untuk meminta perhatian Pak Jokowi terhadap keadaan psikososial dari masyarakat yang getir, yang marah segala macam. Kan somasi itu artinya teguran etis. Memang dia disebut somasi karena cuma itu jalannya. Tapi kan dalam hukum yang beradab, kalau disomasikan orang mesti oh iya, gua salah, jangan-jangan ya. Itu namanya somasi. Somasi itu bukan tuntutan hukum. Itu adalah awal dari menyadarkan orang yang bersalah. Itu somasi. Jadi, staf khusus presiden ini, siapa mereka mereka, nggak paham tentang dasar pertama dari somasi adalah etika imperatif. Itu dia nggak ngerti belajar dari mana dungu-dungu ini. Ini betul-betul membuat membuat publik menjadi sangat kecewa dan ternyata sikap-sikap semacam itu ya sikap lari dari tanggung jawab itu diikuti juga oleh di bawahnya, misalnya PSSI. Ketua umum PSSI mengatakan bahwa tanggung jawabnya bukan pada PSSI. Tanggung jawabnya itu pada panpel. Haduh... Saya jadi speechless deh mau ngomong. Kalau begitu tanggung jawabnya ada pada si pemegang kunci pintu itu. Jadi, begitu kan. Atau kunci pintunya yang tanggung jawab. Kan ini gila reasoning dari istana kan. Itu kayak orang nggak terdidik dalam berpikir, asal jeplak saja. Kami nggak akan minta maaf karena nggak perlu lagi karena presiden sudah pastikan diusut. Memang itu presiden ngomong diusut apa nggak ngomong diusut, itu pasti harus diusut. Jadi, yang lebih penting adalah dimensi etik dari peristiwa itu yang membuat orang jengkel, marah, sedih, geram, segala macam. Kan itu disomasi. Jadi, hati nurani publik minta presiden minta maaflah. Nanti Istana bilang kenapa kita minta maaf, itu kan yang salah adalah juru kunci, yang pegang kunci kan. Itu saya bayangkan cara berpikir istana ini yang betul-betul ya sering saya sebut dungu itu. Bukan orangnya yang dungu, tapi cara berpikirnya dungu. Keadaan dunia marah, lalu dianggap bahwa ya nggak perlu minta maaf. Loh, seluruh dunia itu marah, FIFA marah karena kalian itu nggak ngerti manajemen kerusuhan itu. Jadi, itu intinya tuh. Ini bahayanya kalau presiden dikelilingi oleh orang-orang yang hanya punya keahlian teknis, teknis hukum apalagi. Itu nggak ngerti bahwa di belakang teknikaliti dari hukum itu ada desain etis di situ, ada moral clarity. Somasi itu untuk minta moral clarity. Begitu cara berpikirnya tuan-tuan dan puan-puan yang ada di istana. Saya kira wajar kalau Anda pagi ini kelihatan rada emosional. Karena ini serius betul, tapi ditanggapi seolah peristiwa biasa itu, yang nggak perlu minta maaf segala macam. Lalu dipakai istilah tragedi. Di mana ada tragedi. Di dalam peradaban, kalau kita baca asal-usul kata tragedi, tragedi artinya sesuatu yang tidak mungkin dihindarkan karena dia bukan faktor manusia. Manusia itu dicemplungkan nasibnya oleh kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia, di luar kapasitas dia, artinya alam yang membuat tragedi. Kalau ini bukan alam yang membuat. Ini yang membuat adalah petugas keamanan, dan itu yang nggak dipahami oleh istana. Oh, ini tragedi kemanusiaan. Nggak ada. Tragedi kemanusiaan itu tidak bisa diprediksi. Nah, peristiwa di Malang itu bisa diprediksi. Sesuatu yang bisa diprediksi pasti bisa dikontrol. Nah, gagal kontrol itu artinya gagal prediksi tuh. Itu bukan karena kehendak alam. Kalau tragedi karena kehendak alam. Di luar kapasitas manusia. Kalau ini ada di dalam manajemen yang dikelola oleh sistem yang gagal untuk memberi rasa aman. Itu yang mesti dipahami dungu-dungu yang berkeliling di sekitar Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi nggak ngerti sebetulnya beda antara tragedi dan kriminal. Oke. Kita teruskan evaluasinya ya, karena kalau kita tadi lihat New York Times, jelas. Dia jelas menuding langsung petugas keamanan, dalam hal ini kepolisian, ada memang tentara tapi di situ diperbantukan gitu ya. Dan, ini sebenarnya kalau kita lihat memang terjadi soal serius kelihatannya di internal kepolisian. Kemarin, ini kita geger ada dua Bintara polisi Polda di Polda Papua Barat yang rupanya diminta mengantarkan kue ulang tahun untuk TNI yang kemarin itu  merayakan ulang tahun ke-77, tapi malah melakukan pelecehan. Kue ulang tahunnya malah dijilat, dia menyatakan supaya tidak panjang umur, dan sebagainya. Dan ini membuat pimpinan Polri kalang kabut dan harus minta maaf pada pimpinan TNI. Dalam keadaan semacam ini, kita selalu minta pertanggungjawaban. Saya ini  rumuskan kembali bahwa tragedi tidak perlu ada pertanggungjawaban karena itu desain semesta. Tetapi, ini butuh pertanggungjawaban. Nah, karena itu, kemudian orang merasa bahwa kalau nggak ada pertanggungjawaban, jadi semua orang bisa suka-sukanya gitu melecehkan atau menghina segala macam. Jadi, satu paket bahwa institusi Polri itu memang disorot publik dan nggak ada pembenahan. Sudah dari kasus Pak Sambo itu nggak ada pembedahan, lalu terjadi ekses-akses semacam itu. Bayangkan misalnya kalau kemarahan itu tumpah bersama dengan kemarahan buruh, kembaran suporter, dan kemarahan TNI. Kan berantakan. Nah, itu pentingnya Pak Jokowi di dalam keadaan yang krisis semacam ini datang ke publik, kasih public address. Itu biasa dalam hal yang betul-betul dramatis. Ada bencana, ada segala macam. Itu Pak Jokowi datang kasih pidato pendek yang menenangkan. Itu intinya. Jadi, jangan defensif atau apologetik. Jadi, lakukan sesuatu secara dorongan keras dari batin bahwa bangsa ini sedang retak. Suatu peristiwa yang barusan terjadi di Malang itu ternyata tidak dipahami oleh anggota polisi yang ada di Papua, misalnya. Jadi, emang ini yang anggota di Papua mungkin ya sangat junior, dia belum bisa paham bahwa kita ada dalam kecemasan, bahwa institusi polisi itu ada dalam sorotan tajam, bahkan dari internasional menganggap bahwa polisi itu memang nggak terlatih gitu. Dan orang akan anggap bahwa polisi Indonesia juga berbahaya kalau begitu, menangani potensi rakyat segala macam kalau terjadi G20, misalnya. Cara memandang kita itu lihat hutannya, bukan sekadar lihat pohon-pohonnya. (Ida/sws)

Jihad Era Sekarang

BY FNN Kamis, 06 Oktober 2022 22:26:34 0

Di antara jihad yang harus diprioritaskan saat ini ialah menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi konstitusi, melawan korupsi, manipulasi, politik uang, penistaan agama, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi ulama, dan teror buzzer, serta penyebaran hoaks. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ISTILAH jihad sangat populer di dunia, baik di Timur maupun Barat. Salah satu konsep pokok ajaran Islam tersebut paling sering disalahpahami, baik oleh kalangan Muslim maupun non-Muslim. Dua pandangan ekstrem di kalangan Muslim, yakni jihad dipahami sebagai perang fisik melawan orang kafir dan perang melawan hawa nafsu. Stereotipe pandangan Barat bahwa jihad adalah perang suci untuk menyebarkan agama Islam. Secara bahasa jihad berarti mencurahkan daya upaya. Menurut istilah jihad adalah perjuangan untuk melakukan transformasi guna mewujudkan ideal-ideal Islam. Jihad ialah bekerja sepenuh hati untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya. Kosakata jihad terulang 41 kali dalam Al-Quran. Sebagian turun pada periode Mekah dan sebagian besar lainnya turun pada periode Madinah. Dalam sejarah Islam peperangan antara umat Islam dan kaum Kafir terjadi pada tahun kedua setelah hijrah Nabi Muhammad saw bersama para sahabat ke Madinah. Di antara ayat-ayat jihad periode Mekah adalah sebagai berikut. “Andaikata Kami menghendaki benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah menghadapi mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar”. (QS 25:51-52). Betapa pun beratnya beban dakwah itu, Nabi Muhammad SAW tidak boleh tunduk kepada kemauan orang kafir. Maka, janganlah engkau taati kemauan orang-orang kafir, karena mereka berada pada jalur kehidupan yang salah. Berjuanglah menghadapi mereka dengan Al-Quran, dengan membaca, menghayati, mengamalkan, dan menjelaskan isinya kepada mereka dengan semangat perjuangan yang besar. Engkau berhadapan dengan manusia yang sangat angkuh. Hadapilah orang-orang kafir dengan ketegasan dan kesungguhan hati. Bantahlah ucapan-ucapan mereka dengan dalil-dalil dan argumentasi yang kuat. Jangan sekali-kali berhenti dari berjuang di jalan Allah walaupun hal itu menjadikan kamu lelah. Ini akan menambah derajatmu di hadirat Tuhanmu dan akan memberikan manfaat sangat besar di seluruh alam.     Diantara pesan jihad dalam Al-Quran periode Medinah adalah sebagai berikut. “Orang-orang mukmin ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ragu-ragu, berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang tulus hati”. (QS 49:15). Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah, meyakini semua perbuatan dan sifat-sifat-Nya, serta membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Kemudian, sepanjang waktu mereka tidak ragu-ragu sedikit pun dan tidak goyah pendiriannya. Mereka berjihad dengan menyerahkan harta dan mengorbankan jiwa raga di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar dalam ucapan dan perbuatan mereka. Mereka benar-benar beriman, dan benar imannya.  Jihad adalah ujian keimanan. Pada periode Madinah, sebagian ayat-ayat jihad adalah dalam konteks perang, sebagaimana tertera dalam surat Al-Anfal dan At-Taubah berikut. “Mereka yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah; dan mereka yang memberi perlindungan dan bantuan, mereka itulah yang saling melindungi satu sama lain. Sedangkan mereka yang beriman, tetapi tidak berhijrah, kamu tidak berkewajiban melindungi mereka sebelum mereka juga berhijrah. Tetapi, jika mereka meminta bantuan dalam soal agama, maka wajib kamu menolong mereka, kecuali kepada suatu golongan, yang antara kamu dengan mereka terikat oleh suatu perjanjian. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS 8:72). “Berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, dan yang memberi perlindungan dan bantuan, mereka itulah orang yang beriman sebenarnya. Mereka diberi ampunan dan rezeki yang mulia”. (QS 8:74). “Mereka yang beriman kemudian dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, maka mereka termasuk golongan kamu. Tetapi, mereka yang mempunyai pertalian kerabat, lebih berhak satu sama lain menurut Kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segalanya”. (QS 8:75). Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik”. (At-Taubah/9:24). Jihad bertujuan agar manusia mengabdi kepada Allah swt semata dengan menghilangkan segala bentuk kekerasan, dan menundukkan dunia kepada kebenaran, serta menciptakan keadilan. Jihad meliputi perang, membelanjakan harta, dan segala upaya untuk mendukung agama Allah. Kaum muslim diizinkan berperang ketika diserang musuh dan untuk mempertahankan kebebasan dakwah di jalan Allah, mencegah fitnah, menegakkan keadilan, dan membela kaum tertindas, serta menjamin keamanan dari segala bentuk permusuhan. Jihad di waktu damai dilakukan dalam bentuk membangun kehidupan yang baik dengan kekuatan tenaga, otak, dan keikhlasan berkorban dalam mengisi jiwa dan mendidik umat. Jihad dilaksanakan berdasar tuntunan Al-Quran dan sunah Rasulullah, serta teladan langkah-langkah perjuangan Nabi saw sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Sasaran jihad adalah orang-orang kafir, munafik, dan siapa pun yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan sunah Nabi SAW. Sarana jihad adalah harta benda dan jiwa-raga. Imbalan jihad adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sedangkan sanksi meninggalkannya ialah neraka jahanam. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, “Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa raga dan harta mereka supaya mereka beroleh surga. Mereka berperang di jalan Allah; mereka membunuh atau dibunuh. Itulah janji sebenarnya dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah? Bergembiralah dengan janjimu yang telah kamu berikan, dan itulah kemenangan yang besar”. (QS At-Taubah/9:111) Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah jihad. Ilmuwan berjihad dengan ilmunya, pemimpin berjihad dengan kekuasaannya, pengusaha berjihad dengan hartanya, dan seterusnya. Dalam konteks kekinian dan keindonesiaan jihad dilakukan dalam kerangka dakwah amar makruf nahi munkar. Bertindak mengajak berbuat kebajikan dan mencegah segala kemungkaran. Rasulullah saw bersabda, “Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi… Siapa yang menyaksikan kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangannya; jika tidak mampu, maka dengan lisannya; jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman”. (HR Muslim). Allah SWT mencela orang-orang yang tidak satu antara kata dan perbuatan. “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Dalam pandangan Allah sangat keji bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan”. (QS 61:2-3) Mengajak kepada kebajikan harus dilakukan secara baik dan bijak. Demikian pula, mencegah kemungkaran niscaya dilakukan dengan baik dan elegan. Mencegah kemungkaran secara mungkar hanya akan beranak kemungkaran belaka. Di antara jihad yang harus diprioritaskan saat ini ialah menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi konstitusi, melawan korupsi, manipulasi, politik uang, penistaan agama, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalisasi ulama, dan teror buzzer, serta penyebaran hoaks. Allah SWT juga memperingatkan manusia agar tidak tertipu oleh karya maupun angan-angannya. “Janganlah kamu menyangka orang yang bergembira dengan apa yang mereka kerjakan, dan ingin mendapat pujian dari yang tidak mereka kerjakan, dan janganlah kamu mengira mereka akan lolos dari azab. Bahkan azab yang mengerikan itulah buat mereka”. (QS 3:188) Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. (WS Rendra) Semoga ujung pena masih lebih tajam daripada ujung pedang. (Ebiet G Ade) Selamatkan Negerimu dengan HP-mu! (*)

Yatim Politik?

BY FNN Kamis, 06 Oktober 2022 19:09:44 0

Bagi para bandar politik, kepresidenan Anies tidak banyak membawa masalah asalkan sebagai Presiden Anies mau mengakomodasi banyak kepentingan para bandar politik itu. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts TULISAN Prof. Ahmad Humam Hamid dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, baru-baru ini tentang peran Surya Paloh sebagai “Wali Politik” Anies Baswedan menarik dicermati. Deklarasi pencapresan Anies oleh Nasdem pada Senin, 3 Oktober 2022, yang lalu seolah mengakhiri status yatim politik Anies selama ini. Melalui tradisi Aceh tueng bila, sebagai orang Aceh, Paloh menyatakan bahwa dia siap pasang badan menghadapi siapapun yang berniat mengganggu Anies. Sebagai bakal calon presiden, Anies memiliki cukup rekam jejak yang boleh mengantarkannya sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan. Namun segera harus dicatat bahwa sejak MPR digusur dari posisinya sebagai lembaga tertinggi negara melalui penggantian UUD 1945 menjadi UUD 2002, tidak cuma Anies yang menjadi yatim politik, seluruh rakyat Indonesia pun menjadi yatim politik. Tidak ada lagi yang bisa melindungi rakyat dari perundungan politik, justru oleh partai politik sendiri yang melalui UUD 2002 itu praktis telah merampas hak-hak politik rakyat melalui Pemilu. Pemilu telah menjadi alat legitimasi kekuasaan parpol untuk terus melakukan perundungan atas pemilihnya sendiri melalui berbagai maladministrasi publik. Berbagai UU dibuat bukan untuk kepentingan rakyat pemilih, tetapi untuk kepentingan para elit parpol dan para taipan yang menyediakan logistik bagi partai-partai politik itu. Dengan UUD 2002 dan berbagai UU politik turunannya justru telah membuka peluang monopoli radikal politik oleh parpol. Demokrasi Indonesia menjadi demokrasi lontong sayur yang menghilang begitu hajatan Pemilu selesai. Dengan data pemilih yang acakadut, keamanan data pemilu yang meragukan, rakyat pemilih harus menghadapi para bandit politik yang disokong oleh para bandar politik untuk menerima apapun hasil Pemilu yang diselenggarakan oleh para badut politik. Begitulah Pemilu menempatkan rakyat pemilih menjadi jongos politik, lalu segera menjadi yatim politik yang memilukan. Oleh karena itu penting untuk diwaspadai, bahwa siapapun presidennya, keyatiman politik rakyat pemilih serta kepiluan hidup yang menimpanya kemudian adalah konsekuensi secara langsung dari arsitektur legal perpolitikan nasional saat ini. Kita tahu bahwa negara yang kuat hanya mungkin dibangun olen masyarakat sipil yang mandiri, cerdas, dan merdeka. Masyarat sipil seperti itu tak mungkin diawaki oleh warga negara yang yatim politik, apalagi harus menghadapi polisi yang intimidatif, dan brutal sebagai alat kekuasaan serta instrumen kriminalisasi lawan-lawan politik penguasa. Setelah skandal Ferdy Sambo, lalu skandal Kanjuruhan menjadi bukti paling mutakhir kebrutalan polisi. Supremasi sipil harus dimulai dengan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai UUD 1945. Sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, MPR akan menjadi wali politik bagi bangsa yang majemuk dan hidup dalam bentang alam kepulauan bercirikan Nusantara seluas Eropa ini. Presiden hanya mandataris MPR yang diberi amanah untuk menjalankan GBHN, bukan petugas partai untuk memenuhi kepentingan para bandar politik. Melalui permusyawaratan oleh para wakil rakyat itulah dipastikan bahwa Republik ini mampu menjalankan misinya bagi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apapun hasil Pilpres 2024 nanti sudah pasti harus sesuai dengan skenario yang telah disiapkan dan direstui oleh para bandar politik. Anies bisa terpilih bisa tidak. Bagi para bandar politik, kepresidenan Anies tidak banyak membawa masalah asalkan sebagai Presiden Anies mau mengakomodasi banyak kepentingan para bandar politik itu. Apakah sebagai presiden kelak, Anies memiliki keberanian yang cukup untuk mengakhiri keyatiman politik rakyat pemilihnya ? Gunung Anyar, 6 Oktober 2022. (*)

“Lebih Dari 100 Orang Dibunuh Polisi”

BY FNN Kamis, 06 Oktober 2022 16:03:52 0

Siapa yang perintahkan dan mengizinkan Brimob Polda Jatim itu membawa gas air mata yang jelas-jelas dilarang oleh FIFA. Masa’ sekelas AKBP, apalagi Irjen tidak tahu (atau pura-pura tidak tahu) ada larangan FIFA itu? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) ANGKA Resmi korban tewas akibat tembakan gas air mata polisi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, sebanyak 131 orang supporter Arema FC. Sementara, data “tidak resmi” berdasarkan fakta di lapangan hingga malam tadi mencapai 219 korban tewas. Banyaknya korban tewas, termasuk diantaranya anak-anak itu, telah menarik perhatian dunia. Tidak hanya FIFA. Bahkan, Fans klub raksasa asal Jerman Bayern Munich mengecam polisi yang menggunakan gas air mata sehingga menewaskan lebih 100 orang meninggal dunia termasuk belasan anak-anak dalam Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022) itu. “Lebih dari 100 Orang Dibunuh Polisi” – demikian umpatan dalam spanduk kecaman fans Bayern Munich yang berduka atas korban tembakan gas air mata polisi di Stadion Kanjuruhan. “Tragedi” Kanjuruhan itu menjadi insiden kelam kedua di dunia sepak bola setelah tragedi Peru. Sekedar catatan, Top 5 korban sepak bola di dunia: 1. Stadion Nasional Lima: Peru vs Argentina, 318 (m), 500 (s), 26/05/1964; 2. Stadion Kanjuruhan - Malang: Arema vs Persebaya, 219 (m), 150 (s), 02/10/2022; 3. Accra Sport Studium: Hearts of Oak vs Asante Kotoko; 126 (m), 7K (s), 09/05/2001; 4. Hillsborough Studium - Sheffield; Liverpool vs Nothingham Forest; 96 (m); 5. Ellispark, Johannesburg: Soweto vs Orlando Pirates, 11/04/2001. Aksi solidaritas suporter atas tragedi Kanjuruhan terus bermunculan. Terbaru fans Bayern Munich yang melakukannya saat menyaksikan laga Viktoria Plzen dalam lanjutan Liga Champions, di Allianz Arena, Rabu (5/10) dini hari WIB. Fans Bayern Munich membentangkan spanduk besar. Isinya menyalahkan tindakan polisi yang menembakkan gas air mata dalam tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu (1/10/2022) malam WIB. Berawal dari beberapa suporter Arema FC, Aremania, yang turun ke lapangan. Pertandingan berakhir dengan penaklukan Persebaya atas Arema 3-2. Mereka langsung turun ke lapangan, tidak jelas apa maksudnya. Menariknya, dari video yang beredar bisa dilihat, tak lama berselang, tiba-tiba polisi berseragam Brimob dari Polda Jatim menembakkan gas air mata ke arah Tribun penonton, bukannya “mengamankan” suporter yang turun ke lapangan tadi. Itulah yang membuat pononton di Tribun 1-14 menjadi panik, berusaha untuk  menyelamatkan diri lari ke beberapa titik pintu keluar yang ternyata terkunci. Sehingga, terjadi penumpukan di titik-tidik tersebut.   Penonton yang panik tersebut berdesakan dan saling injak sehingga kesulitan bernapas saat berusaha keluar dari pintu stadion. Akibatnya, sebanyak 131 orang dinyatakan meninggal dunia. Ratusan lainnya kini sedang dirawat di sejumlah rumah sakit di Malang Raya. Sebenarnya, masuknya suporter ke tengah lapangan setelah peluit panjang ditiupkan adalah hal yang lazim di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Hal itu pula yang saat itu dilakukan “perwakilan” suporter Arema FC pasca pertandingan vs Persebaya, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tapi, hal yang lazim di dunia sepakbola itu berbuah “tragedi” mengenaskan. Ratusan pendukung Arema yang menyaksikan pertandingan big match tanpa kehadiran suporter Persebaya itu harus meregang nyawa. Kepanikan akibat lontaran gas air mata yang membabi-buta oleh polisi ke tribun penonton ditengarai sebagai penyebabnya. Aparat keamanan telah melanggar SOP yang ditetapkan FIFA, induk organisasi sepak bola tingkat Dunia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung mencopot Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat dari jabatannya. Pencopotan Kapolres Malang ini terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Selain mencopot Kapolres Malang, Kapolri juga mencopot sembilan pejabat di kepolisian lainnya terkait dalam tragedi yang menewaskan ratusan orang itu. Berdasarkan rilis resmi, korban tewas mencapai 131 orang. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, keputusan menonaktifkan Kapolres tersebut setelah dilakukan analisa dan evaluasi dari tim investigasi yang dibentuk Kapolri. “Malam ini, Kapolri sudah mengambil satu keputusan, memutuskan untuk menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat,” kata Dedi yang dikutip dari Antara, Senin (3/10/2022). Dedi menjelaskan keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST 20 98 X KEP 2022. Ferli dimutasi sebagai Perwira Menengah Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri. Ferli Hidayat digantikan AKBP Putu Kholis Arya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. “Ferli Hidayat dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan AKBP Putu Kholis Arya,” kata Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menyebut sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta juga menonaktifkan jabatan Komandan Batalyon (Danyon), Komandan Kompi (Danki), dan Komandan Peleton (Danton) Brigade Mobile (Brimob). “Sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jatim juga melakukan langkah yang sama. Melakukan penonaktifan, jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak sembilan orang,” katanya. Nama-nama yang dinonaktifkan tersebut adalah AKBP Agus, AKP Hasdarman, Aiptu Solihin, Aiptu M Samsul, Aiptu Ari Dwiyanto, AKP Untung, AKP Danang, AKP Nanang, dan Aiptu Budi. Hingga kini, semua masih dalam proses pemeriksaan tim. “Semuanya masih dalam proses pemeriksaan tim malam ini,” katanya. Menurut pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (4/10/2022), khusus tentang soal Malang ini, orang mau mem-by pass itu dengan menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan. Itu juga keliru. Karena dalam tragedi itu tidak ada unsur manusia. Tragedi itu sesuatu yang terjadi karena nasib manusia dikendalikan oleh hal-hal di luar kemampuannya. “Itu namanya tragedi,” tegasnya. Sekarang, kita harus minta pertanggungjawaban. Artinya, dia bukan tragedi. Dia adalah satu add of commission atau minimal add commission, pembiaran. “Kalau mungkin bukan kesengajaan itu masih orang catat juga, kalau bukan kesengajaan kenapa ditembakkan ke arah Tribun, sehingga itu bikin panik sebetulnya,” ujar Rocky Gerung pada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Mungkin kita bisa sebut sementara itu add of commission, yaitu pembiaran. “Nah, ini soalnya dan sampai sekarang yang saya ikuti keterangan pers dari PSSI, Kapolda, segala macam, seolah-olah itu datar saja, sebagai peristiwa biasa itu,” lanjut Rocky Gerung. Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta akhirnya meminta maaf atas insiden Stadion Kanjuruhan. Nico mengakui kesalahan dalam pengamanan di sana, sehingga ratusan nyawa hilang dalam tragedi tersebut. “Saya sebagai Kapolda prihatin sekaligus meminta maaf jika di dalam proses pengamanan yang berjalan terdapat kekurangan,” ujar Irjen Nico Afinta, saat menjenguk korban luka yang dirawat di RSUD Syaiful Anwar, Kota Malang, Selasa (4/10/2022). “Ke depannya akan kami evaluasi bersama pihak terkait. Harapannya ke depan adalah pertandingan sepak bola yang aman, nyaman, dan menggerakkan ekonomi,” sambungnya. Ia menambahkan, Polda Jatim bersama tim Mabes Polri berupaya semaksimal mungkin agar setiap korban luka mendapatkan bantuan perawatan. “Bapak Kapolri memberikan perhatian secara khusus kepada seluruh korban dengan memberikan bantuan perawatan kepada setiap korban dan diserahkan kepada keluarga masing-masing,” katanya. Usai proses kemanusiaan selesai, jenderal bintang dua itu menegaskan bakal melakukan proses penegakan hukum kepada siapa saja yang bersalah dalam tragedi Kanjuruhan. “Kami berdoa semoga semua permasalahan ini bisa diselesaikan bersama-sama,” tutur Nico Afinta. Selain itu, Polda Jatim juga akan berkoordinasi dengan pemprov terkait perbaikan sarana dan prasarana yang rusak di stadion itu.  Sebelumnya, Irjen Nico Afinta mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bentuk upaya menghalau serangan oknum suporter yang merangsek turun ke lapangan Stadion Kanjuruhan. “Para penonton turun ke tengah lapangan, dan berusaha mencari para pemain dan official untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan,” ujar Kapolda, seperti dikutip Democrazy.id (Oktober 04, 2022). “Oleh karena itu, pengamanan dan pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka (penonton) tidak masuk ke dalam lapangan atau mengejar para pemain,” sambungnya. Akan tetapi imbas dari penembakan gas air mata ini mengakibatkan ribuan suporter yang datang ke stadion, keluar dengan cara yang tak teratur. Jadi, “Akhirnya setelah terkena gas air mata, mereka pergi ke satu titik di pintu keluar pintu 10 dan 12,” ungkap Nico Afinta. Di sana terjadi penumpukan, di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. “Kemudian dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit,\" ujar Kapolda. Mungkinkah Kapolri Listyo Sigit “dikerjain” oleh jaringan Ferdy Sambo yang masih kuat di lingkungan Polri? Sudah jelas aturan FIFA tidak boleh ada gas air mata di dalam stadion, koq malah menembakkan gas air mata. Buktinya video pada 5 jam sebelum even, Kapolres Malang Firli Hidayat hanya melarang pasukan tidak boleh membawa senjata. Tapi, tidak menyebutkan larangan membawa gas air mata. Video pengarahan itu kini beredar di media sosial. Jika persoalan “pembunuhan” Stadion Kanjuruhan ini tak diusut tuntas, dan mengadili pimpinan Polri yang harus bertanggung jawab (bukan sekedar polisi di level eksekutor lapangan), efek dominonya berpotensi chaos: Rakyat vs Polri. Siapa yang perintahkan dan mengizinkan Brimob Polda Jatim itu membawa gas air mata yang jelas-jelas dilarang oleh FIFA. Masa’ sekelas AKBP, apalagi Irjen tak tahu (atau pura-pura tidak tahu) adanya larangan FIFA itu? Jangan sampai peristiwa Stadion Kanjuruhan itu disebut sebagai “the killing field” suporter Aremania. (*)

Reformasi Kepolisian Dengan Penataan Ulang

BY FNN Kamis, 06 Oktober 2022 13:24:05 0

 Rakyat harus berani meminta dan menekan pada negara untuk membubarkan kepolisian yang ada pada saat ini dan harus ditata ulang dengan ketat untuk mengembalikan Tugas Pokok Kepolisian. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BELUM kering ingatan masyarakat kekejaman aparat kepolisian (sebelum kasus Ferdy Sambo terbongkar) yang sangat kejam mengatasi massa demo, dipukul, diseret, diinjak, ditendang, dan perilaku kejam lainnya di luar nalar perikemanusiaan. Muncul peristiwa pembantaian 6 (enam) laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi. Terbongkarnya kasus Sambo setelah membunuh ajudannya merembet ke kasus 303 dengan segala fakta yang mengerikan tergambar betapa keji dan kejam perilakunya. Tepat sehari setelah momentum G-30-S/PKI, tepatnya pada Sabtu, 1 Oktober 2022, terjadi “ladang pembantaian” (the killing field) oleh polisi yang memakan korban ratusan orang meninggal dunia. Dalam satu serangan perangpun tidak memakan korban demikian banyak, dan tak satupun yang gentle bertanggung jawab. Gila: terkesan sedang dibangun membela diri dengan mengerahkan pasukan BuzzerRp, dan terpantau beberapa pejabat negara merekayasa membenarkan tindakan brutal dan kejam pembantaian tersebut. Prof Rizal Ramli spontan membuka tabir kebiadaban mereka, dikatakan: Polisi Indonesia telah dilatih oleh polisi China dalam beberapa tahun terakhir, tidak heran tidak menghormati hak asasi manusia,\" ujar Rizal Ramli dikutip dari unggahan twitternya, @RamliRizal (4/10/2022). Gaung bersambut The New York Times mengatakan: “Indonesia\'s pollice force is highly militarised poorly trained in crowd control, has never been held accountable for missteps, expert say” (Kepolisian Indonesia sangat termiliterisasi, kurang terlatih dalam pengendalian massa, tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah, kata pakar). Kata The Times, polisi Indonesia tidak pernah seberkuasa dan \'sekejam\' ini. Selama tiga dekade lebih Soeharto berkuasa, militer sering dianggap berkuasa. Namun selepas 1998, polisi berkuasa sangat. Soal pembantaian massal itu: “without warning sprayed tear gas at tens of thousands of spectators crowded in a stadium” (tanpa peringatan lebih dulu lalu menyemprotkan gas air mata ke puluhan ribu penonton yang memadati sebuah stadion). Kita dikejutkan dengan pernyataan Aaron Connely: Jokowi has been building a uniquely close relationship with the police. The police now act as both a security and political force, actively building legal Cases againt govenent opponent (and) silencing critics. (Jokowi telah membangun hubungan dekat yang unik dengan polisi. Polisi sekarang bertindak sebagai kekuatan keamanan dan politik aktif membangun kasus hukum melawan lawan pemerintah (dan) membungkam kritik). Kalau analisa Aaron Connely tersebut benar, maka semua kekacauan aparat kepolisian yang semakin liar dan kejam, Presidenlah yang paling bertanggung jawab. Pengamat sosial politik dari Australia, Jacqui Baker, menilai kegagalan reformasi di institusi Polri sebagai salah satu penyebab tak langsung tragedi maut di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (1/10/2022 ). Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kalau Tupoksi Kepolisian sudah diabaikan dan tidak berfungsi lagi maka jalan keluarnya adalah: Rakyat harus berani meminta dan menekan pada negara untuk membubarkan kepolisian yang ada pada saat ini dan harus ditata ulang dengan ketat untuk mengembalikan Tugas Pokok Kepolisian. Mencontoh Negara Meksiko yang telah berhasil menata ulang kepolisian yang terlanjur rusak berat terlibat jaringan korupsi. (*)

PKI dan Keppres 17 Tahun 2022

BY FNN Kamis, 06 Oktober 2022 11:24:52 0

Yang jelas bukan untuk menjadikannya PKI korban. Kalau PKI korban, siapa penjahatnya yang dituduh? TNI AD, NU, Muhammadiyah, atau KAPPI, KAMI? Tentu ini akan mengorek luka lama dan bisa terjadi perang saudara. Oleh: Ir Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KEPUTUSAN Presiden Nomor 17 Tahun 2022 banyak mendapat perhatian. Di satu sisi banyak yang curiga untuk minta maaf ke PKI yang telah melakukan pembunuhan sadis terhadap Jenderal Angkatan Darat dan Kudeta terhadap negara. Juga, oleh antek-antek PKI digoreng terus untuk menghilangkan jejak dan fakta kudeta disertai pembunuhan sadis dan menuduh orang lain untuk bertanggung jawab, kelakuan PKI, memfitnah, berdusta, dan menimpakan kesalahan pada orang lain sudah hal yang biasa dilakukan. Berbohong, berdusta itu adalah karakter PKI. Kalau kita membaca Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tersebut memang tidak ada klausul untuk menyelesaikan persoalan PKI, tetapi kita perlu waspada. Mari kita coba membaca Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Pertimbangan Keppres Presiden Nomor 17 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; Bahwa hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu belum terselesaikan secara tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; Bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi, guna mewujudkan penghargaan atas nilai hak asasi manusia sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan nasional; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Jadi, kalau kita baca di atas yang akan diselesaikan itu pelanggaran HAM masa lalu, soal PKI tidak disebutkan, memang PKI bukan pelanggaran HAM tetapi perang saudara. PKI bukan pada1965 saja melakukan makar, tetapi pada 1946 dan 1948 juga melakukan pemberontakan di Madiun yang banyak membunuh Kiai-Ulama, Pegawai Negeri yang kemudian dimasukan ke sumur, hal ini rupanya modus yang sering dilakukan. Pada 30 September 1965 yang lebih dikenal dengan G-30-S/PKI itu juga telah terjadi kudeta sekitar pukul 13.00, Untung melalui RRI Dewan Revolusioner mengumumkan Kabinet demisioner dan kepangkatan tentara di atas Kolonel diturunkan Untung yang berpangkat Kolonel inilah kudeta sesungguhnya. Sementara simpatisan PKI menuduh Pak Harto melakukan kudeta merangkak itu ndak ada. Itu karangan dan agitasi PKI saja. Penjelasan ini disampaikan oleh Amelia Yani, putri Pak Yani. Dari cerita ini jelas bahwa PKI melakukan kudeta. PKI telah melakukan kudeta dengan membunuh jenderal-jenderal Angkatan Darat jadi PKI telah berkhianat tidak bisa negara meminta maaf. Kalau Keppres Nomor 17 Tahun 2022 untuk kepentingan PKI, dan memutar balikkan fakta menjadi korban, tentu tidak akan bisa. Sebab ada Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Isi dari TAP MPRS XXV/1966 terdiri dari empat pasal, yaitu: Pasal 1 Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS. Pasal 2 Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang. Pasal 3 Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan. Pasal 4 Ketentuan-ketentuan diatas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia. Jadi jelas Keppres Nomor 17 Tahun 2022 yang baru dikeluarkan Presiden Joko Widodo bukan untuk menyelesaikan PKI. Tetapi, bisa untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, misal kasus Munir, Kasus KM 50, kasus banyaknya pendemo yang mati di depan KPU saat Pilpres 2019, tewasnya 800 lebih petugas KPPS. Yang jelas bukan untuk menjadikannya PKI korban. Kalau PKI korban, siapa penjahatnya yang dituduh? TNI AD, NU, Muhammadiyah, atau KAPPI, KAMI? Tentu ini akan mengorek luka lama dan bisa terjadi perang saudara. Kasus PKI secara alamiah sudah selesai, banyak anak turun PKI duduk di DPR MPR, DPRD. Juga banyak yang menjadi pejabat. Tetapi yang namanya PKI itu gak bisa menerima dan bersyukur, selalu kalau merasa kuat ingin bangkit dan menggilas Umat Islam dan mengganti Pancasila dengan Trisila, Ekasila, itu sudah tabiat PKI. Maka waspada kalau tidak ingin terjadi perang saudara. (*)

Tanggapan dan Klarifikasi Rumah Pancasila

BY FNN Kamis, 06 Oktober 2022 08:58:48 0

Beberapa hari terakhir dan ada informasi bahkan sudah berlangsung dalam 3 tahun terakhir di setiap bulan September, beredar informasi organisasi-organisasi yang konon adalah underbow atau berafiliasi pada PKI, yang satu diantaranya tertulis Rumah Pancasila.  Dalam kaitan itu, kami, Rumah Pancasila merasa perlu memberikan tanggapan dan klarifikasi sebagai berikut:  1. Bahwa kami merasa keberatan, sangat dirugikan dan terusik dengan informasi itu, apalagi tidak jelas siapa yang menyebarkan dan memasukkan Rumah Pancasila sebagai organisasi yang dinyatakan sebagai organisasi berafiliasi PKI/komunisme.  2. Kami, Rumah Panca Sila adalah organisasi yang bukan organisasi massa, namun lebih menekan pada aktivitas kajian-kajian dan menulis tentang Panca Sila dan ideologi Pancasila. Banyak sekali tulisan -tulisan kami tersebar di media sosial seperti Facebook, Whatapp Group, dan medsos lainnya. Karena hal ini, maka kami sama sekali tidak pernah melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan massa dalam jumlah besar.  3. Dalam aktivitas kami, justru kami lebih sering berkunjung dan berdiskusi tentang Pancasila dan UUD 1945 di pondok-pondok pesantren dengan kyai-kyai dan para santrinya. 4. Kami adalah organisasi yang sangat terbuka dalam berdiskusi dan membungun wacana-wacana tentang Panca Sila dan UUD 1945 dengan siapa saja, bahkan dengan aparat-Apara negara kami juga terbuka dan berinteraksi dengan intensif.  5. Kesemuanya bisa manjadi bukti tak terbantahkan bahwa tidak satu pun kegiatan dan pemikiran yang menyimpulkan bahwa kami berafiliasi pada PKI/komunisme.  6. Basis pemikiran dan falsafah yang kami anut adalah Pancasila. Panca Sila bagi kamu justru adalah anti liberalisme dan komunisme sekaligus. Sehingga justru menjadi sangat aneh dan mencurigakan mengapa kami dimasukkan sebagai bagian dari organisasi-organisasi yang berafiliasi pada PKI.  7. Oleh karena itu, kepada penyebar informasi itu, kami menuntut agar menghapus Rumah Pancasila dari daftar tersebut, sekaligus mengundang dan menantang diskusi terbuka tentang hal tersebut agar semua menjadi terang benderang duduk persoalannya.  Demikian tanggapan dan klarifikasi kami, Rumah Panca Sila untuk menjadi periksa.    Prihandoyo Kuswanto (Ketua) Bagus Taruno L (Sekretaris Jenderal)

Ngotot Jadikan Anies Tersangka, KPK Bisa Menjebak Anies Sekaligus Jokowi

BY FNN Kamis, 06 Oktober 2022 08:51:40 0

TAMPAKNYA Ketua KPK Firli Bahuri masih bersikeras melanjutkan proses “hukum” Anies Rasyid Baswedan ke tingkat penyidikan terkait gelaran balap mobil listrik Formula E. “Kan kemarin saya bilang, pasti akan dilanjutkan karena duel habis-habisan sebetulnya. Kalau diloloskan ya sudah, habislah. Ganjar habis, Puan habis, segala macam itu. Kan begitu KPK bilang oke, kami hentikan penyelidikan itu, maka elektabilitas Anies naik gila-gilaan kan. Karena itu orang merasa ini dia penyelamat kita,” kata pengamat politik Rocky Gerung. “Tapi, sebagai teman dan sebagai orang yang melihat bahwa potensi Anies untuk maju itu harus kita dukung, sama seperti potensi Ganjar untuk maju sebagai presiden juga kita dukung, kita menginginkan ada satu standar bahwa semua orang boleh maju di dalam kompetisi,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (5/10/2022). “Padahal kita cuma ingin ada satu aura, yaitu kompetisi. Kompetisi adalah kemampuan akal pikiran untuk mengucapkan program, untuk berdebat dengan lawan politik,” tegas Rocky Gerung. Lebih lengkapnya, berikut ini petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo Bung Rocky, ketemu lagi kita, ngobrol. Kemarin kalau nggak salah saya bertanya kepada Anda, ini setelah Nasdem mendeklarasikan capresnya, berani tidak KPK meneruskan kasus ini. Dan kalau kita simak pernyataan dari wakil ketua KPK, Alexander Marwata, mereka bilang jalan terus, karena ini kan belum resmi pencalonan, baru satu partai saja. Jadi, ini tidak menghalangi proses penyidikan yang harus dilakukan oleh KPK.   Ya, kemarin saya bilang, pasti akan dilanjutkan karena ini duel habis-habisan sebetulnya. Kalau diloloskan ya sudah, habislah. Ganjar habis, Puan habis! Begitu KPK bilang oke, kami hentikan penyelidikan itu, maka elektabilitas Anies naik gila-gilaan. Karena orang merasa ini dia penyelamat kita. Psikologi itu akan terjadi. Nah, pasti kekuasaan menghitung itu. Karenanya, saya bikin teori bahwa pasti Anies akan dijegal. Bukan saya ingin Anies dijegal, tetapi secara kalkulasi politik real Anies pasti dijegal. Jadi, KPK pasti akan melawan deklarasi itu tuh. Nah, sekarang kita bandingkan, bayangkan misalnya begitu KPK bilang “enggak kami akan terus” maka akan ada reaksi. Dari mana reaksi? Pertama pasti dari pendukung Anies. Siapa pendukung Anies yang pasti akan marah. Pertama, pasti 212. Kira-kira begitu jalan pikirannya kan? Lalu negara bilang, nah, tuh kan Anies cuma didukung 212. Lalu Nasdem mungkin akan bilang, iya, kita sudah lakukan yang maksimal, tapi ya sudah kita percaya pada sistem hukum, lalu Nasdem kemudian melemah lagi. Ya, ini karena KPK kita hormati. Habis juga akhirnya Anies. Itu yang saya uji sebagai jebakan-jebakan kecil yang berbahaya bagi Anies. Tapi, oke, mungkin Anies juga sudah antisipasi itu. Tetapi, sebagai teman dan sebagai orang yang melihat bahwa potensi Anies untuk maju itu harus kita dukung, sama seperti potensi Ganjar untuk maju sebagai presiden juga kita dukung, kita menginginkan ada satu standar bahwa semua orang boleh maju dalam kompetisi. Kan orang akan bilang ya Ganjar juga masih ada kasus sprindik, sama saja sebetulnya. Begitu Ganjar dicalonkan, lawan politiknya mulai aduk-aduk lagi itu. Ada soal e-KTP. Tetapi, kita musti fair, kasih kesempatan pada Anies, kasih kesempatan pada Ganjar Pranowo, Ibu Puan, siapapun, AHY atau Ridwan Kamil bahkan, supaya ada kegembiraan dalam politik ini. Jadi, jangan hal-hal kecil itu dipakai untuk menjegal seseorang. Kalau memang faktanya kriminal, ya sudah putuskan itu sebagai kriminal. Dan sebenarnya gini ya, kita ini sekarang dengan peristiwa ini membuat publik semakin paham dan semakin terbuka permainan di balik layar yang selama ini. Kan selama ini coba ditutupi gitu, kemarin misalnya Pak SBY nyebut soal turun gunung gitu, Beny Harman menyebut genderuwo, dan kita sekarang jadi tahu siapa genderuwonya itu. Tapi kan genderuwo, setan, dan lain-lain tuyul kan biasanya ada yang memelihara juga, begitu. Ya jelas, tuyul diumpankan. Kalau genderuwo dijadikan sebagai pengganggu. Lalu kita berpikir bahwa berarti banyak dukun yang lagi bermain di belakang politik. Padahal kita cuma ingin ada satu aura, yaitu kompetisi. Itu intinya. Kompetisi ya kemampuan akal pikiran untuk mengucapkan program, untuk berdebat dengan lawan politik. Kalau begini ini, bagaimana kita menikmati perdebatan intelektual di forum-forum publik tentang siapa yang layak jadi capres kalau isu di belakang itu genderuwo, tuyul, segala macam, kan nggak fair itu. Apalagi kalau soal Anies. Anies ini to be or not to be bagi negara. Lain halnya kalau Anies bilang oke, saya mencalonkan diri karena saya ingin meneruskan program-program strategis dari Bapak Presiden Jokowi, maka kedudukan Anies sama dengan Pak Prabowo, sama dengan Ganjar, sama dengan siapapun yang ingin meneruskan. Tetapi, karena Anies itu dianggap berbeda secara ideologi perencanaan pembangunan dengan Pak Jokowi, maka dia akan dijegal. Itu bahayanya. Sebetulnya biasa saja kan? Orang nggak ingin meneruskan program Pak Jokowi, emang kenapa? Kan setiap 5 tahun programnya berubah sesuai dengan visi presiden baru. Itu dasar pertandingannya di situ selalu. Tapi gini ya, kalau toh kemudian KPK tetap nekat dan artinya KPK itu, kita nyebut juga bukan hanya KPK ya, itu ada kepentingan-kepentingan di belakangnya, dalam hal ini kekuasaan. Apakah dalam situasi sekarang ini mereka tidak menyadari bahwa melakukan mitigasi gitu ya. Situasinya berbeda. Pemerintah sekarang tidak sepowerfull sebelumnya. Ya, dia tahu. Tapi, dia anggap kami cuma alat. Kami juga nggak mungkin lakukan hal yang sebaliknya kalau nggak ada perintah dari agen-agen yang lebih tinggi dari dia. Kan sinyal itu dari awal kita tangkap gituan selalu kita hubungkan dengan memangnya status KPK sekarang itu sama seperti KPK di awal-awal? Kan enggak. Dan orang-orang kritis di KPK justru tersingkir. Jadi, bagian-bagian ini yang orang anggap ya KPK sebetulnya paham bahwa nggak etis mempersoalkan sesuatu yang masih bersifat administratif. Penyelenggaraan administrasi kegubernuran Anies itu dikait-kaitkan dengan potensi Anies untuk melawan Jokowi. Kan di benak kepala orang, kalau KPK menghalangi Anies, dianggap bahwa Anies memang akan melawan kebijakan Jokowi. Ya memang, kan harus ada kontras. Orang bosen misalnya dengan kepemimpinan Pak Jokowi, biasa saja kan. Lalu, terbaca di dalam elektabilitas bahwa kepuasan publik menurun, tetapi kemudian dimanipulasi oleh lembaga survei. Tapi faktanya Anies tidak pernah mengatakan akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi, melanjutkan program Pak Jokowi, itu yang saya anggap kejujuran dari Anies mengatakan bahwa saya memang berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau Anies sama dengan Pak Jokowi ngapain gua dukung Anies, mending gua dukung Pak Jokowi saja. Kan beliau yang lebih lebih dulu memberi jalan bagi kemajuan Indonesia. Kalau begitu. Apalagi kalau ilmunya lebih rendah dari Pak Jokowi. Untuk apa kita pilih lagi ya. Iya, kalau retorika Anies buruk, ya sudah. Kan Anies akan bilang saya akan ikuti cara diplomasi Pak Jokowi, yaitu pergi ke forum internasional sambil nenteng-nenteng laptop atau apa, ya nggak begitulah. Kan orang mau lihat ada orang yang masuk dalam forum internasional dengan pikiran yang cerdas dan manfaatkan momentum internasional untuk menagih kepentingan Indonesia di forum internasional. Itu yang Pak Jokowi enggak pernah lakukan, bertahun-tahun Pak Jokowi nggak pernah hadiri persidangan internasional yang memerlukan kecepatan berpikir. Bukan saya katakan Jokowi tidak mampu, tapi Pak Jokowi memang wataknya begitu. Dia mungkin nggak suka forum-forum internasional, tapi Anies suka. Nah, kita, orang yang suka pada forum internasional dimanfaatkan pasti akan menganggap Anies harus lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Jokowi. Apakah Jokowi buruk karena nggak masuk forum internasional? Nggak juga. Karena itu wataknya Pak Jokowi itu. Tetapi, dalam kalkulasi kita seharusnya presiden memanfaatkan forum-forum internasional. Itu intinya. Iya. Oke. Beginilah. Tadi Anda memperkirakan bahwa misal kalau kemudian pemerintah nekat itu mungkin mereka bisa kendalikan dan Nasdem juga bisa buang badan gitu, kalau orang Medan bilang gitu. Tetapi kalau Anda lihat mood publik yang sangat merasakan, kita bisa merasakannya, mood publik ingin ada perubahan, apakah yang ini akan kembali lagi seperti kasus-kasus serupa gitu, ketika ada banyak korban tewas pada saat Pilpres lalu, kemudian juga banyak kasus-kasus unlawfull killing dan sebagainya, rakyat akan diam saja kalau itu sampai dilakukan oleh KPK. Ini akan terjadi yang disebut public justice itu. Orang akan tagih keadilan di jalanan, atau street justice. Jadi, itu bahayanya. Karena orang-orang di sekitar Pak Jokowi itu seolah-olah ingin menyelamatkan Pak Jokowi dengan menutupi mata Pak Jokowi tentang keresahan publik. Pak Jokowi saya kira tidak punya akses yang riil untuk merasakan bahwa ada kemarahan publik. Ini adalah kesalahan dari orang-orang di luar Pak Jokowi itu. Ketidakmampuan Jokowi untuk berinteraksi langsung secara intelektual dimanfaatkan oleh mereka supaya Pak Jokowi terlindungi. Padahal, itu justru berbahaya. Saya ingin menyelamatkan figur Pak Jokowi jutru supaya Pak Jokowi ngerti bahwa bagian-bagian masyarakat itu ada yang dimanipulasi untuk sekedar menjilat-jilat beliau. Itu intinya. Dan kita mulai meragukan apakah betul Pak Jokowi bisa menyelesaikan periode kepemimpinannya sampai 2024. Potensi social unrest, potensi kekacauan kita hari ini. Jadi tingkat kemarahan publik itu tinggi sekali hari ini. Itu yang tidak dikenali Pak Jokowi. Kenapa? Karena akses Pak Jokowi untuk mengerti itu dihalangi oleh para penasihatnya tuh. Saya pikir itu. Selain kritik saya yang langsung tertuju pada Pak Jokowi, ya saya juga menganggap bahwa ada lingkungan yang jadi bemper di situ. Tentu itu disewa oleh oligarki, disewa oleh intelijen segala macam. Itu bahayanya, presiden yang kapasitasnya kurang, lalu dimanfaatkan oleh mereka yang punya kepentingan. Jadi, artinya bukan hanya Anies dong yang terjebak ya. Pak Jokowi juga mungkin tanpa sadar juga bisa dijebakkan dalam situasi semacam ini. Iya, tentu banyak orang yang menganggap Pak Jokowi, Anies nanti akan memenjarakan Anda setelah dia terpilih. Lalu, Pak Jokowi mulai pasang strategi, kalau begitu kita upayakan supaya Anies jangan maju tuh. Kan padahal nggak ada percakapan itu di publik. Orang Indonesia adalah pemaaf, orang Indonesia mengerti bahwa kapasitas Pak Jokowi tidak mampu untuk dipakai membuktikan janji-janjinya. Ya sudah, orang sudah anggap itu kan. Dan semua publik internasional juga tahu bahwa Pak Jokowi nggak punya kapasitas melebihi yang dia janjikan, yang ekonomi akan tumbuh sekian, oposisi nanti tidak diperlukan segala macam, itu berbalik kan? Jadi, biasa saja di ujung kepemimpinan seseorang yang sudah 7 tahun, Pak Jokowi ngerti tentang politik, tetapi publik menganggap bukan itu yang kita tagih dari Pak Jokowi. Janji-janjinya itu musti diperlihatkan dan itu nggak terjadi. Lalu, Pak Jokowi berdasarkan informasi penasihatnya, ini kan ada covid, karena segala macam. Loh, sebelum covid pun Indonesia sudah nggak tumbuh. Jadi apologia itu yang justru membuyarkan harapan kita bahwa Jokowi bisa tampil sebagai pemimpin bermutu dan dicatat dalam sejarah kita. Nanti setelah 2024 orang akan tanya apa sejarah Pak Jokowi? Yang orang ingat adalah beliau nggak mau minta maaf soal Arema. Apa prestasi Pak Jokowi? Prestasi dia adalah menghalangi Anies jadi presiden. Kan itu buruk ya, dan itu yang kita ingatkan sebetulnya. Kalau saya katakan Istana itu dungu karena cara itu, bukan pribadi orang yang dungu tapi cara mereka melindungi Pak Jokowi itu dungu. Itu yang nggak mungkin berubah dari cara saya menganalisis. Jadi sikap KPK akan tetap terus maju untuk menghalangi Anies Baswedan ini sesungguhnya tidak hanya menjebak Anies saja tapi juga menjebak Pak Jokowi juga ya. Betul. Itu Pak Jokowi terjebak di situ tuh. Mungkin dia ingin bercakap-cakap dengan Anies, tapi lingkungannya bilang jangan. Mungkin Pak Jokowi ingin bercakap-cakap dengan Habib Rizieq Shihab, tapi lingkungannya yang bilang jangan, berbahaya itu, tuker tambahnya berat segala macam. Jadi ini soalnya tuh. Jadi, Pak Jokowi dihipnosis oleh lingkungannya sendiri untuk makin tidak punya kapasitas membaca arah demokrasi itu. Dan bagi kita semua sebenarnya kita nikmati saja soal ini dan karena kita sebenarnya mengingatkan bahwa biang persoalan seluruhnya itu adalah 0%. (Sof/sws)

Aktivis Petisi 28 Curigai Semua Institusi Terlibat Kasus Sambo

BY FNN Rabu, 05 Oktober 2022 22:56:18 0

Jakarta, FNN – Kasus pembunuhan Brigadir J adalah pintu dugaan adanya dugaan kejahatan yang dilakukan Satgassus Merah Putih. Haris Rusly, aktivis Petisi 28 merasa ada sikap tidak serius dari penguasa untuk mengusut tuntas kasus ini. Seminar \"Satgassus Merah Putih Polri Terlibat Mafia Tambang!?\" dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022) di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat. Terdapat 5 pembicara yang hadir dalam seminar ini: Said Didu, Anthony Budiawan, Yusri Usman, Boyamin Saiman dan Haris Rusly. Menurut Haris, kejahatan Satgassus yang sudah terbongkar dan juga telah diumumkan seperti mafia judi online, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Ia berharap bukan hanya kasus pembunuhan Brigadir J saja yang ditangani serius dan jangan sampai ada sikap lepas tangan. “Jangan sampai ada kesan pembiaran. Ada kesan, apa ya? Kalau kita perhatikan yang ada di negara kita hari ini. Jangan-jangan semua terima, semua terlibat. Sehingga tidak ada pejabat yang berani bertindak,” ungkap Haris. Aktivis Petisi 98 itu merasa pejabat dan penegak hukum hanya memberikan pernyataan di depan publik. Tapi setelah itu tidak ada tindakan nyata. Publik pun akan menciptakan rasa curiga menurutnya. Haris juga meminta kepada Presiden Joko Widodo secara langsung untuk membenahi institusi Polri. Saat ini wajah Polri sudah bonyok dan berbau busuk. Menurutnya, walau Polri sudah melakukan pencitraan, itu tak akan cukup. Jadi ia meminta kepada Presiden untuk memimpin dan manata ulang Polri secara langsung. “Presiden harus pimpin langsung, menata ulang. Mengajukan revisi terhada Undang-Undang Polri agar kewenangannya itu dibatasi. Lalu menempatkan Polri seperti TNI di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika. Supaya apa? Supaya Polri ini lebih fokus pada fungsi utamanya,\" pungkas Haris. (Fer)

Publik Kecewa Ferdy Sambo Diumpetin dalam Pelimpahan Tahap II Tersangka

BY FNN Rabu, 05 Oktober 2022 22:19:42 0

Jakarta, FNN – Pihak media mengaku merasa kecewa saat Ferdy Sambo tidak ditampilkan kepada publik ketika pelimpahan tahap II tersangka kasus pembunuhan Brigadir J digelar di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) pada Rabu (05/10). Sebelumnya, pihak kejaksaan berjanji untuk menampilkan tersangka kepada media seusai pemeriksaan. Namun, hal tersebut gagal dilakukan dikarenakan anggota Brimob mengawal ketat Ferdy Sambo saat hendak meninggalkan Gedung Kejaksaan Agung dan langsung digiring ke dalam kendaraan taktis Mako Brimob. Aksi saling dorong antara pasukan Brimob dengan awak media pun tidak terhindarkan. Dalam pantauan lapangan, terlihat anggota Brimob membentuk border dengan mengelilingi Ferdy Sambo sehingga menyulitkan para awak media untuk mengambil gambar maupun video. Amarah reporter semakin tersulut lantaran sikap anggota Brimob yang cenderung menghalang-halangi tugas mereka dalam meliput. Oleh karena itu, banyak reporter yang menyampaikan rasa kecewa mereka kepada aparat yang bertugas. Protes dan sindiran seperti \"Jangan dihalangi, Pak\", \"Brimobnya suruh pergi saja\", serta ujaran lainnya sebagai ungkapan kekecewaan para reporter dan mereka menanyakan urgensi dikerahkannya Brimob dalam mengawal tersangka. Pihak kejaksaan sempat meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan dengan alasan keamanan. Kemudian, pihak media mengajukan kesepakatan bahwa akan tertib dan tidak menimbulkan kerusuhan dengan syarat pihak kejaksaan tidak lagi menurunkan anggota Brimob untuk menghalangi wartawan. Permintaan tersebut dipenuhi dan kejaksaan menampilkan para tersangka lainnya secara bergilir dan kondusif. Selain itu diketahui, istri FS, Putri Candrawathi juga digiring menuju mobil taktis saat aksi protes reporter dengan anggota Brimob terjadi sehingga hanya sebagian kecil dari wartawan yang berhasil menangkap momen PC meninggalkan Gedung Kejagung. (oct)

Survei IPO soal Pj Gubernur DKI Jakarta, Bahtiar dinilai paling diharapkan Publik

BY FNN Rabu, 05 Oktober 2022 20:49:42 0

Jakarta, FNN – Bahtiar, calon Penjabat Gubernur Jakarta menjadi sosok yang paling dipilih warga untuk menahkodai roda pemerintahan DKI Jakarta paska periode kepemimpinan Anies Baswedan selesai. Persepsi warga itu tercermin dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menelaah siapa tokoh yang paling diharapkan publik Jakarta untuk mengisi jabatan Pj Gubernur hingga 2024 mendatang. Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa warga Jakarta menginginkan sosok yang menahkodai wilayah yang telah menjadi episentrum politik, bisnis dan pemerintahan di republik ini, adalah sosok yang ramah dan merakyat (34 persen), netral dari kepentingan politik (27 persen), dan netral dari polarisasi politik masa lalu (11 persen). “Bahtiar dianggap masyarakat Jakarta sebagai tokoh yang paling mungkin meredam polarisasi, dan ini bagus karena akan berdampak pada kepercayaan publik atas penunjukan Pj Gubernur,” ujar Dedi saat menggelar Konferensi pers hasil survei yang dilakukan pada periode 23-26 September 2020 itu pada Rabu 5 Oktober 2022. Dalam survei tersebut, Bahtiar mampu mengungguli dua calon Pj lainnya, yaitu Heru Budi Hartono dan Marullah Matali ketika responden disodori pertanyaan siapakah calon penjabat Gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih jika Bapak/Ibu diberi hak suara untuk memilih. Dari pertanyaan itu, Bahtiar meraih skor 37 persen, Marullah Matali 24 persen, dan Heru Budi Hartono 8 persen. Sementara 31 persen responden menjawab tidak tahu/tidak menjawab. “Masyarakat berharap pada Bahtiar setidaknya karena tiga fakto, ia dinilai mapan dan punya kapasitas dalam hal birokrasi, tidak memiliki latar belakang politis dan memiliki integritas sebagai ASN,” imbuhnya. Menurutnya, posisi Bahtiar yang saat ini tercatat sebagai ASN di Kemendagri, menjadikan ia dinilai publik sebagai sosok yang paling netral di antara dua calon Pj Gubernur Jakarta lainnya sehingga terbebas dari intervensi dan kepentingan politik. Untuk diketahui, Heru Budi Hartono saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretriat Kepresidenan, kemudian Marullah Matali menduduki jabatan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta. “Bahtiar diuntungkan oleh posisinya di Kemendagri, dengan posisi itu ia menjadi satu-satunya tokoh yang bebas persepsi, bukan orangnya Anies Baswedan, juga bukan orangnya Jokowi (Joko Widodo). Ini harapan publik mengapa Bahtiar diunggulkan untuk rekomendaesi Pj Gubernur,” pungkas Dedi. Untuk diketahui, survei IPO tersebut dilakukan di DKI Jakarta secara hybrid (melalui kuesioner digital dan sambungan telepon) dengan jumlah responden 400 orang melalui sambungan telepon, dan 1.000 orang melalu kuesioner digital. Margin error 2,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Bun/*)

Ketua DPD RI Dorong Proses Ratifikasi Perjanjian Bilateral Indonesia-Singapura

BY FNN Rabu, 05 Oktober 2022 20:45:57 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memanfaatkan pertemuan dengan Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, untuk (segera) mendorong proses ratifikasi perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura. Dalam pertemuan di Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan itu, Rabu (5/10/2022), LaNyalla menjabarkan perjanjian yang diresmikan di Bintan pada 25 Januari 2022 oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Joko Widodo. Namun, perjanjian tersebut ternyata belum dapat direalisasikan karena belum diratifikasi. \"Khususnya Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, Flight Information Region, dan Perjanjian Ekstradisi,\" papar LaNyalla. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, tertundanya proses ratifikasi perjanjian-perjanjian itu karena dibuat menjadi satu paket. Sehingga, proses ratifikasinya juga harus dilakukan secara bersamaan. Seandainya ratifikasi bisa dipisahkan, prosesnya akan berjalan secara bertahap. Pada tahap pertama Perjanjian Ekstradisi bisa diratifikasi terlebih dahulu. \"Kemudian menyusul ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, karena pembahasannya di parlemen sedikit lebih kompleks,\" tutur LaNyalla. Pada 25 Januari silam, PM Singapura Lee Hsien Loong mengatakan bahwa bahwa Perjanjian Ekstradisi dan Kerja Sama Pertahanan ini sebagai bentuk kedewasaan hubungan kedua negara. Dan, perjanjian ini juga telah mempertimbangkan kepentingan kedua pihak dan mewakili keseimbangan manfaat yang baik. \"Yang kami lihat bukan saja bentuk kedewasaan, tetapi adanya trust yang semakin matang sebagai negara bertetangga yang mempunyai hubungan baik, karena saling membutuhkan,\" ujar LaNyalla. Soal Perjanjian Kerja Sama Pertahanan, LaNyalla menilai ada satu permasalahan utama yang sejak tahun 2007 lalu hingga saat ini adalah tentang latihan bersama Angkatan Laut Singapura dengan negara-negara lain di dalam perairan Indonesia sebanyak empat kali dalam setahun. \"Singapura dan Indonesia melihatnya sebagai bentuk kedewasaan dalam bertetangga. Sementara parlemen dan berbagai komponen masyarakat Indonesia melihat hal ini sebagai urusan kedaulatan yang tak bisa ditawar-tawar. Sebab, ada dasar hukumnya di konstitusi dan berbagai undang-undang terkait,\" tutur LaNyalla. Itu sebabnya, LaNyalla menilai ratifikasi perjanjian-perjanjian itu sebaiknya dipisah, jangan dipaketkan, agar kita bisa secepatnya melangkah ke depan secara bersama-sama tanpa ada hambatan. Sebab, saat ini, kita seperti disandera oleh kesepakatan untuk memaketkan ratifikasi perjanjian-perjanjian itu ke dalam satu paket. \"Di situ masalahnya, meskipun yang saya tahu sudah ada banyak penyesuaian antara narasi perjanjian yang ditandatangani di Bali tahun 2007 dengan yang ditandatangani di Bintan pada 25 Januari tahun ini,\" urai LaNyalla. LaNyalla juga menyambut baik Kerja Sama Strategis Tiga Jembatan yang telah ditegaskan dalam pertemuan para menteri kedua negara kita pada 12 Maret 2021. Yaitu kerja sama pembangunan Jembatan Digital, Jembatan Travel Bubble dan Jembatan Batam-Bintan. \"Pembangunan jembatan Bintan-Batam yang melibatkan kepentingan Singapura akan memperlancar arus barang, jasa, dan manusia termasuk wisatawan ke dan dari Singapura sehingga dapat meningkatkan dan memperluas interaksi perekonomian kedua negara bertetangga, bahkan semakin memperbesar peluang interaksi bisnis di kawasan Sijori,\" ujar LaNyalla. LaNyalla juga mengapresiasi peningkatan FDI Singapura ke Indonesia sebesar 34 persen sejak 2020 mencapai hampir USD10 miliar, justru ketika Covid-19 sedang melanda kawasan ini. \"Hal ini peningkatan terbesar investasi Singapura ke Indonesia dalam 8 tahun terakhir,\" tutur LaNyalla. LaNyalla berharap agar kerja sama ekonomi Singapura-Indonesia terus diperluas mencakup kerja sama dengan semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Katanya, semua ini akan terjadi bila hubungan pelaku usaha dan institusi-institusi negara kita semakin akrab. Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin, mengatakan perjanjian bilateral yang telah terjalin antara Singapura dan Indonesia merupakan kesepakatan yang telah terjalin antarkedua negara. \"Ini bukan hanya bentuk kematangan konektivitas kedua negara, tetapi juga merupakan wujud betapa pentingnya hubungan antara Singapura dan Indonesia,\" tutur Tan Chuan-Jin. Perjanjian Kerja Sama Ekstradisi dan Pertahanan misalnya, Tan Chuan-Jin menilai hal itu sebagai bentuk kebutuhan kedua negara yang tidak dapat dihindarkan. “Kami di parlemen membuka kesempatan untuk berdiskusi dan membicarakan detail mengenai perjanjian bilateral tersebut,” lanjutnya. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama Bidang Keamanan, Tan Chuan-Jin menilainya hal tersebut sebagai bentuk memperkuat pertahanan kedua negara. Namun, Tan Chuan-Jin tak tahu persis bagaimana Indonesia menindaklanjuti perjanjian bilateral tersebut. \"Kami berharap Indonesia bisa secepatnya untuk melakukan ratifikasi terhadap perjanjian bilateral tersebut, karena menjadi kebutuhan bersama. Bagaimana teknisnya, apakah seperti yang disampaikan Ketua DPD RI tadi, untuk dipisah, saya kira kita bisa mendiskusikan hal itu lebih jauh,\" tutur Tan Chuan-Jin. Ia percaya Indonesia bisa segera menyelesaikan problematika di internal mereka terkait ratifikasi perjanjian bilateral tersebut. \"Yang pasti, kami berkomitmen untuk terus menjalin hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Kami melihat ini sebagai langkah penting ke depan untuk memajukan hubungan kedua negara. Dalam banyak hal, ini melambangkan komitmen kedua negara melangkah ke depan sebagai sahabat,\" ucap Tan Chuan-Jin. Di sisi lain, Tan Chuan-Jin juga menegaskan bahwa negaranya sangat terbuka bagi kerja sama ekonomi dan investasi. \"Saya berharap Singapura dan Indonesia bisa berkembang bersama-sama untuk memperkuat perekonomian masing-masing. Tentu ini semua dilakukan untuk kemajuan bersama Indonesia dan Singapura,\" ucap Tan Chuan-Jin. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Sylviana Murni, Ketua BKSP DPD RI yang merupakan Senator dari DKI Jakarta, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Sefti Ramsiaty, Kepala Biro Setpim Sanherif Hutagaol, Kepala Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media (PHM) DPD RI, Mahyu Darma serta staf ahli Ketua DPD RI bidang luar negeri Pitan Daslani. Sedangkan Ketua Parlemen Singapura, Tan Chuan-Jin didampingi sejumlah staf, di antaranya Kwok Fook Seng (Singapore Ambassador to Indonesia), Janson Chang (Counsellor) dan Anne Quah (Senior Principal Assistant Clerk). (mth/*)

Pembacaan Naskah Prestasi Anies Baswedan di Depan Gedung KPK

BY FNN Rabu, 05 Oktober 2022 19:57:24 0

Jakarta, FNN – Relawan Anies Baswedan membacakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan selama menjabat. Muhammad Hamim selaku Humas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) membacakan sejumlah prestasi yang digapai Anies. “Pak Anies dari tahun 2017 sampai dengan 2021 memberikan sederet prestasi. Pertama, dengerin nih prestasi Pak Anies, mendapatkan Transportasi Award 2020, kemudian dari Kemenag juga dapat penghargaan. Dari PT Transportasi Jakarta juga dapat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima tahun berturut-turut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucap Hamim memaparkan. “Kemudian Pak Anies juga berhasil membina BUMD terbaik selama 5 tahun, seluruh BUMD-nya mendapatkan Top Award dari tahun 2017 sampai 2022. Kemudian meraih sembilan kategori juara umum anugerah publik dari PTSP. Kemudian layanan JAKI (Aplikasi Jakarta Kini), kata Hamim menambahkan. Hamim juga mengatakan pencapaian Anies lainnya adalah banyaknya ruang terbuka hijau (RTH), Jakarta Internasional Stadium (JIS), juga jalan-jalan di Sudirman, Kota peduli Hak Azasi Manusia (HAM), serta penghargaan nasional dan internasional lainnya. Dan pencapaian Anies juga dapat dinikmati oleh para penyandang disabilitas sebagaimana yang dikatakan oleh Mia selaku Ketua Kemonitas Disabilitas Kreatif Indonesia (DKI). “Dengan program-program pak Anies ini, kota Jakarta jadi semakin maju dan pesat, dan juga semakin cantik dan bagus terutama untuk kaum disabilitas, terima kasih Pak Anies, telah memfasilitasi banyak sekali jalan-jalan untuk program-program disabilitas. Jalan dan akses untuk para disabilitas,” ucap Mia. “Salah satu yang mendukung kami, Rusunawa. Rusunawa dari pak Anies ada akses untuk disabilitas,” tukas Mia menambahkan. Selain itu, berdasarkan informasi dari Bang Japar, ketua KPK Firli Bahuri telah menerima perwakilan massa aksi untuk diskusi. Walaupun cuaca mendung, massa aksi tetap melanjutkan acara sekitar pukul 10.00 WIB. Acara berakhir sekitar pukul 11.00 WIB yang ditutup dengan foto bersama massa aksi di depan gedung KPK. Lalu massa aksi membubarkan diri dengan teratur. (Rac)

Relawan Anies Mendesak KPK Usut Kasus Besar, Bukan Formula E

BY FNN Rabu, 05 Oktober 2022 15:54:12 0

Jakarta, FNN – Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) menyatakan sikap menolak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi alat politik penguasa. Rabu, 5 Oktober 2022, Bang Japar yang disuarai oleh M. Hamim selaku Humas bersama elemen masyarakat dari Komunitas Aspirasi Emak-emak, Yayasan Disabilitas Kreatif Indonesia, dan Tokoh Masyarakat Makassar, menyatakan tujuh seruan terhadap KPK agar terus menjaga integritas dan independensi, yaitu: 1. KPK harus independen tidak boleh berpolitik praktis; 2. KPK harus mengusut tuntas kasus Sumber Waras yang merugikan negara; 3. KPK tidak boleh berpolitik dan mengkriminalisasi orang; 4. Jika KPK berpolitik, negeri ini akan semakin pelik; 5. Selamatkan KPK dari tangan orang-orang yang haus kuasa; 6. Saat hukum dijadikan alat politik, maka tinggal menunggu waktu negeri ini runtuh; 7. KPK lembaga antikorupsi, bukan lembaga penjegal capres yang punya integritas. Selain dari seruan sikap, Bang Japar juga akan terus mendukung Anies Baswedan dalam ajang Pemilihan Presiden 2024. Dan. juga Ketua Umum Komunitas Aspirasi Emak-emak meminta kepada ketua KPK, Firli Bahuri untuk fokus terhadap kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Harun Masiku, dan Djoko Tjandra karena memberikan kerugian besar terhadap negara. Dan, tidak sekedar mengurus kasus Formula E yang tidak ada bukti terhadap Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. “Buat KPK, tolong KPK, Pak Firli fokus pada kasus-kasus besar dan kasus-kasus lama. Kasus lama itu salah satunya itu kasus Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) Sumber Waras (rumah sakit), terus kasus Harun Masiku yang tak ketemu, sampe sekarang masih berkeliaran. Tolong KPK fokus yang terbaru, ayo siapa nih yang kabur? Djoko Tjandra Rp107 triliun,” tukas Wati. Wati juga mendesak ketua KPK agar KPK terus memburu koruptor yang masih berkeliaran, “Halo Pak Firli buruan cari itu, jangan yang kecil yang ecek-ecek dikerjain. Tapi cari yang besar-besar, KPK itu ongkosnya mahal triliunan cari yang koruptor yang korupsinya itu triliun dan ratusan triliun.” “Jadi, tolong Pak Firli tangkap yang pada kabur itu, fokus ke sana jangan fokus yang kecil-kecil, apalagi Anies Baswedan gak ada korupsinya gak ada hubungannya ya kan semuanya?” ucap Wati menambahkan. (Fik)

Baku Cepat, Baku Cegat

BY FNN Rabu, 05 Oktober 2022 15:16:30 0

Publik melihat kualitas kepemimpinannya di DKI Jakarta. Begitu juga hasil kerjanya. Dan bukankah para calon lawannya juga mengakui kualitas dan kapabilitasnya itu? Kalau tidak mengakui, kenapa mereka harus takut? Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior BAKU Cepat, Baku Cegat. Apakah itu yang terjadi dalam deklarasi Anies Baswedan sebagai Bakal Calon (Balon) Presiden pada Pilpres 2024 oleh Partai Nasdem? Seperti diduga banyak kalangan? Yakni, ketika Ketum Nasdem Surya Paloh memutuskan untuk adu cepat agar segera mendeklarasikan Balon Presidennya, Senin (03/10/2022) lalu. Setelah berkembangnya isu bahwa Ketua KPK Firli Bahuri sangat ngotot agar Anies segera dijadikan tersangka dugaan korupsi perhelatan balap mobil Formule E. Hal itu sebagai salah satu upaya Ketua KPK mencegat pencapresan Anies. Sebelum ada yang mencapreskan Gubernur DKI Jakarta itu. Bagaimanapun, pendeklarasian Anies Baswedan oleh Surya Paloh dan dugaan pemaksaan kehendak untuk mentersangkakan Anies oleh Firli Bahuri tak pelak menjadi isu terpanas minggu ini. Publik tentu saja segera merespon. Komentar pro dan kontra di berbagai platform media sosial karenanya juga tak henti bermunculan. Ada yang beranggapan Surya Paloh terlalu kesusu. Karena terlalu cepat mengumumkan Balon Presidennya. Memajukan tanggalnya dari tanggal 16 November yang direncanakan sebelumnya. Tapi di balik itu, ada pula yang berpandangan bahwa langkah Surya Paloh ini sangat brilian. Sebagai “king maker”, dia begitu piawai mengambil keputusan. Menjatuhkan pilihan terhadap seseorang yang menurutnya memiliki potensi paling besar untuk meraih kemenangan dalam pilpres 2024 mendatang. Dan bila itu terjadi, Nasdem tentu akan memperoleh coattail effect-nya. Yaitu meningkat tajamnya perolehan suara Nasdem, sebagai akibat dari popularitas dan elektabilitas Anies. Selain itu, bukankah ada pula yang menganggap langkah Surya Paloh ini sebagai langkah yang kontroversial dan sangat berani? Berseberangan langsung dengan keinginan penguasa. Mbalelo dari kesatuan koalisi pemerintahan yang partainya ada di dalamnya. Dan yang paling disorot, karena langkah ini bertolak belakang juga dengan keinginan Presiden Joko Widodo, khususnya, yang mengharapkan agar pilpres 2024 mendatang hanya diikuti dua pasang calon. Dan di mata publik, dua pasang calon dimaksud adalah para calon di luar Anies. Sementara, beberapa hari lalu, publik bahkan dikejutkan oleh pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. Dalam rekaman video berdurasi 1.52 menit – sebagaimana dikutip beberapa media Ahad (25/9) – dia membongkar strategi untuk memenangkan Ketua DPR RI Puan Maharani. Balon Presiden andalan yang digadang-gadang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Andi mengatakan, satu-satunya cara Puan menang Pilpres 2024 adalah dengan menjegal lawan politik dan calon presiden lainnya dengan cara kriminalisasi. “Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang, semua ditangkapin aja,” katanya. Lalu, apakah dengan begitu Anies sebagai salah satu balon paling potensial akan ditangkap menggunakan KPK? Apakah tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku mentersangkakan, kemudian memenjarakan seseorang, dengan bukti-bukti yang tidak cukup? Apakah pemerintah dan partai penguasa begitu khawatir terhadap potensi seorang Anies Baswedan? Apakah dengan begitu tidak akan berpikir ulang menggunakan lembaga anti rasuah itu sebagai strategi licik untuk meraih kemenangan? Calon Nihil Kualitas Terlepas dari kasak-kusuk sejumlah pihak dalam menyongsong pilpres dan pemilu legislatif 2024 mendatang, berbagai pertanyaan tentu berkelebat di benak masyarakat Indonesia sekarang. Tapi pertanyaan paling penting bagi bangsa ini adalah bagaimana menerapkan sistem demokrasi yang benar. Setelah banyak kalangan yang tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Buktinya, ada sebagian masyarakat yang menyebut rezim yang dihasilkan dari pemilu 2019 ini, misalnya, sebagai “rezim kardus digembok”. Seperti sering ditemukan dalam komentar-komentar warganet di berbagai platform media sosial. Terkait kotak suara yang digunakan. Yaitu yang terbuat dari kardus yang digembok. Lucu dan aneh. Tapi juga nyata. Di kalangan anak bangsa yang dapat berpikir jernih, dirasakan semakin tumbuhnya kesadaran tentang betapa pentingnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Baik pada 2024 maupun pemilu-pemilu selanjutnya. Yaitu bila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua mendapat perlakuan yang sama. Bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Bila semua itu terpenuhi, maka bolehlah kita berharap bahwa bangsa ini akan mampu menghadirkan dan menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis. Dari situ pun kita boleh berharap bisa menghasilkan para pemimpin yang kualified. Memiliki kapasitas terbaik, punya kapabilitas dalam mengatasi masalah dan merupakan sosok pemimpin yang integritasnya tidak diragukan lagi. Yang akan berjuang memajukan kesejahteraan bersama. Sehingga seluruh rakyat sejahtera. Sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Sejauh ini, amat sangat disayangkan bahwa kita terperangkap dalam sistem yang buruk. Calon pemimpin yang muncul ke permukaan tidak lepas dari kenyataan L4. Yaitu “Lu Lagi Lu Lagi”. Itu semua disebabkan adanya keterbatasan jumlah calon, sebagai akibat dari kebijakan mempertahankan Presidential Threshold 20 persen. Yang semakin memperdalam cengkeraman partai-partai besar dan koalisinya. Sementara mereka minus calon pemimpin yang berkualitas. Dengan demikian, sekarang semakin terang benderang  bahwa pemunculan nama-nama bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang begitu nihil kualitas. Karena masing-masing calon yang dimunculkan tidak diukur elektabilitas, kapasitas dan integritasnya dari segi konsep yang hendak mereka usung. Sebaliknya, pengusungan mereka hanyalah dari kuatnya dukungan partai maupun dukungan oligarkhi politik dan ekonomi. Sebab itu, pemilu 2024 dan pemilu-pemilu berikutnya akan sulit disebut sebagai pemilu yang jurdil. Bila keadaan ini tidak berubah. Pertarungan yang akan terjadi hanyalah soal-soal kuat-kuatan semata. Artinya, yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Yang besar akan menundukkan yang kecil. Melaksanakan apa yang disebut “hukum rimba”. Karena itulah, ketika Anies tampil sebagai salah satu calon alternatif, banyak yang panik. Terutama mereka yang akan ikut bertarung dalam perebutan jabatan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 nanti. Sehingga ada yang mencoba menjegal langkahnya, agar jangan sampai dicalonkan. Pertanyaanya, kenapa? Tentu saja, karena selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta, Anies sudah memperlihatkan kualitasnya. Diakui atau tidak, Anies sudah menunjukkan prestasinya. Prestasi yang tidak dimiliki para calon lawan. Masyarakat di seantero Nusantara – tak hanya masyarakat Jakarta – melihat dengan mata telanjang kenyataan-kenyataan itu. Sehingga mereka mengelu-elukannya sebagai calon pemimpin masa depan. Bahwa segala macam survei dan poling pendapat selama ini yang tidak menempatkan elektabilitas Anies pada peringkat satu ternyata dipandang publik sebagai kepalsuan dan kebohongan. Upaya sejumlah pihak yang selama ini sengaja mengerdilkan namanya, ternyata berbuah sebaliknya. Publik melihat kualitas kepemimpinannya di DKI Jakarta. Begitu juga hasil kerjanya. Dan bukankah para calon lawannya juga mengakui kualitas dan kapabilitasnya itu? Kalau tidak mengakui, kenapa mereka harus takut? Yang tidak kalah menarik, ternyata lembaga think tank seperti Center for Strategic and International Studies (CSIS), termasuk Indonesia Lawyers Club (ILC), dalam surveinya belum lama ini, menempatkan elektabilitas Anies di urutan pertama. Jika pemilu diselenggarakan sekarang. Rakyat sudah sangat merindukan tampilnya pemimpin yang mumpuni. Memiliki kualitas, kapabilitas dan integritas. Yang mampu keluar sebagai pemenang dalam pertarungan adu konsep. Bukan kuat-kuatan dukungan partai atau pun oligarkhi. Jangan sampai terjebak lagi seperti beli kucing dalam karung. (*)

Rocky Gerung: Amarah Itu Masih Ada pada Pendukung, juga Publik Indonesia, Keadaan Ini Bisa Menjadi Pemicu Kerusuhan Lebih Besar

BY FNN Rabu, 05 Oktober 2022 14:05:39 0

KAPOLRI Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang, AKBP Ferli Hidayat dari jabatannya. Pencopotan Kapolres Malang ini terkait tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Selain mencopot Kapolres Malang, Kapolri juga mencopot sembilan pejabat di kepolisian lainnya terkait dalam tragedi yang menewaskan ratusan orang itu. Berdasarkan rilis resmi, korban tewas mencapai 131 orang. Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, keputusan menonaktifkan Kapolres tersebut setelah dilakukan analisa dan evaluasi dari tim investigasi yang dibentuk Kapolri. “Malam ini, Kapolri sudah mengambil satu keputusan, memutuskan untuk menonaktifkan sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat,” kata Dedi yang dikutip dari Antara, Senin (3/10/2022). Dedi menjelaskan keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST 20 98 X KEP 2022. Ferli dimutasi sebagai Perwira Menengah Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri. Ferli Hidayat digantikan AKBP Putu Kholis Arya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. “Ferli Hidayat dimutasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan AKBP Putu Kholis Arya,” kata Irjen Dedi Prasetyo. Dedi menuturkan sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta juga menonaktifkan jabatan Komandan Batalyon (Danyon), Komandan Kompi (Danki), dan Komandan Peleton (Danton) Brigade Mobile (Brimob). “Sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jatim juga melakukan langkah yang sama. Melakukan penonaktifan, jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak sembilan orang,” katanya. Nama-nama yang dinonaktifkan tersebut adalah AKBP Agus, AKP Hasdarman, Aiptu Solihin, Aiptu M Samsul, Aiptu Ari Dwiyanto, AKP Untung, AKP Danang, AKP Nanang, dan Aiptu Budi. Hingga ini, semua masih dalam proses pemeriksaan tim. “Semuanya masih dalam proses pemeriksaan tim malam ini,” katanya. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat peristiwa Kanjuruhan ini? Ikuti dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (4/10/2022). Berikut petikannya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat, tetap semangat ya. Kita terus terang sampai sekarang masih terus berduka dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan. Dan jujur ini sebenarnya membuat mood kita menjadi makin buruk hidup di negara Indonesia ini. Begitu ya Bung Rocky. Apalagi sampai sekarang belum ada satupun otoritas yang merasa bertanggung jawab dan menyatakan pasang badan. Ya, itu tadi kalimat yang benar, bukan bagus, tapi benar itu mood kita makin hilang itu. Dan memang kedukaan itu silih berganti, tapi khusus tentang soal Malang ini, orang mau mem-by pass itu dengan menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan. Itu juga keliru. Karena dalam tragedi itu tidak ada unsur manusia. Tragedi itu sesuatu yang terjadi karena nasib manusia dikendalikan oleh hal-hal di luar kemampuannya. Itu namanya tragedi. Sekarang, kita harus minta pertanggungjawaban. Artinya, dia bukan tragedi. Dia adalah satu add of commission atau minimal add commission, pembiaran. Kalau mungkin bukan kesengajaan itu masih orang catat juga, kalau bukan kesengajaan kenapa ditembakkan ke arah Tribun, sehingga itu bikin panik sebetulnya. Mungkin kita bisa sebut sementara itu add of commission, yaitu pembiaran. Nah, ini soalnya dan sampai sekarang yang saya ikuti keterangan pers dari PSSI, Kapolda, segala macam, seolah-olah itu datar saja, sebagai peristiwa biasa itu. Dan berupaya untuk bahkan ada yang menyalahkan boneknya tuh, ada yang menyalahkan panitianya tuh. Ya memang, kalau kita usut satu-persatu, ada emosi dari Arema itu. Tapi itu biasa di dalam pertandingan yang to be or not to be. Bahwa ada tambahan karcis yang dijual mungkin saja. Karena memang itu prime time, orang ingin dapat tambahan buat panitia, misalnya. Begitu pikirannya. Dilakukan pada malam hari, karena mengejar jam tayang supaya iklan masuk. Itu segala macam hal bisa kita lukiskan di situ. Tidak ada narkoba segala. Itu upaya untuk mengalihkan masalah. Ini adalah kesalahan prosedur. Pertama-tama itu yang harus dipastikan. Dan FIFA menganggap itu yuridiksi kami kalau soal aturan, kenapa kalian langgar. Jadi, hal-hal semacam ini yang jadi kontroversi. Tetapi, dalam kontroversi ini harus ada satu orang datang ke depan publik dan saya bertanggung jawab. Setelah itu kemudian yang lain mungkin akan menganggap oke, kalau Anda bertanggung jawab, apa yang mesti Anda lakukan. Sebelum tim yang dibentuk Menkopolhukam atau siapa lakukan pekerjaan, semuanya musti mengundurkan diri, yang merasa terlibat sedikit pun harus mengundurkan diri. Ketua panitia, ketua PSSI, Menpora, segala macam. Jadi, ini pelajaran etik kita. Karena ini bukan tragedi kemanusiaan, tapi ini kekacauan koordinasi. Itu intinya. Kalau segala sesuatu tragedi kemanusiaan, nggak ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab alam semesta, nggak mungkin begitu, nggak boleh begitu. Jadi etika pertanggungjawaban itu yang kita tagih sekarang, termasuk Kapolri. Kalau di tingkat akhir Kapolri bilang saja bahwa saya memang gagal karena tadi, publik akhirnya bertambah-tambah pada ketidaksiapan polisi untuk menangani hal yang paling remeh-temeh saja dia nggak mampu itu. Itu menjaga keamanan di dalam stadion, apalagi nanti menjaga lapangan yang lebih luas, lapangan politik Pemilu segala macam. Itu saya kira kemarahan kita akhirnya mesti kita ucapkan. Iya. Dan memang kalau kita amati, mix feeling di publik itu saja mereka yang   terlibat langsung berduka, apalagi korban, mereka yang keluarganya menjadi korban, bahkan para pemain. Saya membaca mereka banyak yang kemudian mengalami traumatis karena mereka melihat bagaimana mayat bergelimpangan di ruang yang mencoba menyelamatkan ruang pemain, tapi di depan pemain. Saya kira ini panjang rangkaiannya ini, trauma healingnya masih panjang, dan karena ada 32 orang yang tewas itu anak-anak. Sebetulnya bisa dibuatkan simulasi sebelumnya kalau terjadi berantakannya pertandingan itu ke mana exit-nya. Polisi harusnya terlatih bikin antisipasi itu. Ada dana banyak untuk melatih aparat kepolisian kita. Kenapa hal itu terjadi? Kedisiplinan. Kenapa tidak ada disiplin. Mungkin juga itu bagian dari frustrasi sosial, boleh saja bikin analisis itu bahwa penonton atau suporter itu sebetulnya ada frustrasi itu bahwa nanti malam timnya kalah, tapi juga harga BBM buat pulang pakai motor tinggi. Jadi, itu sudah bertumpu di situ, antara kesulitan ekonomi dan kemarahan psikis itu. Tetapi, itu semua bisa diantisipasi. Kan manajemen sepak bola seluruh dunia standar dan kita tahu semua kemungkinan jenis kerusuhan sudah ada di video. Kita sudah belajar dari sejarah segala macam. Yang paling bahaya juga di Argentina berapa puluh tahun lalu. Jadi, semua hal, Liverpool. Jadi, ada sebetulnya modeling untuk bikin itu. Tetapi, terlihat ada arogansi juga di lapangan bahwa tembak kiri kanan itu pakai gas air mata kan. Ya, itu konyolnya di situ. Tetapi, sekali lagi, peristiwa itu sudah terjadi, harus ada yang bertanggung jawab sampai ke tingkat yang paling atas.  Iya. Ini semua mata sebenarnya tertuju kepada aparat kepolisian. Ada juga memang tentara yang diperbantukan di situ dan juga mengambil tindakan-tindakan yang juga melakukan bukan hanya pelanggaran, menurut Panglima TNI, sudah pidana. Karena menghajar penonton yang tidak bersenjata, apalagi menendang dari belakang dan sebagainya. Saya kira ini tepat. Kapolri juga sudah mencopot Kapolres Malang, dan juga sejumlah Komandan Brimob. Tetapi, kita tetap melihat saja bahwa tidak ada sensitifitas terhadap situasi. Misalnya, mereka tidak sadar menjadi perhatian publik ketika ketua umum PSSI dalam pidatonya menyatakan “para hadirin yang berbahagia”. Itu pun membuat para netizen marah luar biasa, ditambah lagi ternyata ada akun Twitter dari Polsek yang mengucapkan kata-kata tidak pantas di Bantul, Yogyakarta, yang justru menyakan itu bencana ini. Kemudian ada juga, mungkin ini kesalahan informasi saja, ada seorang dosen yang menulis di Kompas cetak, yang menyebut itu akibat dipicu oleh tawuran Persebaya dengan Arema. Padahal, tidak ada penonton dari Persebaya. Ini semua orang marah dan Kompas juga harus minta maaf karena ini. Jadi, ini kekacauan pengertian apa yang disebut sebagai kerusuhan, apa yang disebut sebagai crowd. Tetapi selalu orang melihat apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini sehingga hal yang betul-betul menyebabkan air mata hanya ditanggapi dengan konferensi pers. Kan itu soalnya. Jadi, dalil-dalil peradaban kita hilang. Nah, Panglima TNI mengambil atau memberi contoh yang juga terobosan itu. Oke, kami ambil-alih kalau aparat kami itu langsung kena pidana. Kan kepolisian juga bisa tiru itu kan. Oke, bahwa sudah terjadi semacam kekacauan maka untuk sementara Kapolri mengatakan oke, tersangka pertama adalah Kapolres. Kira-kira begitu. Lalu nanti yang akan kami proses pada Kapolda berlanjut begituan. Karena kalau orang sebenarnya lihat kalau itu sekedar Kapolres, ya apa? Emang ini hanya hal kecelakaan beruntun saja? Jadi, sebetulnya masyarakat kita kalau kita baca reaksi netizen itu, netizen betul-betul paham apa yang disebut keadilan, apa yang disebut kejujuran informasi. Karena itu, mereka marah. Bahkan, statement kecil netizen marah. Jadi, ada stok etika sebetulnya pada rakyat kita, yang baru bisa dimunculkan ketika ada peristiwa yang dramatis semacam ini. Jadi, bagian-bagian ini kita ucapkan terima kasih karena netizen peka sekali dengan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Dan, itu juga sebenarnya energi kita untuk melakukan perubahan total dalam cara kita bernegara. Ya. Saya kira Kapolda layak untuk dicopot karena desakannya sangat kuat, apalagi pada statement pertamanya dia dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan gas air mata itu sesuai dengan SOP. Bayangkan ada seorang Kapolda yang tidak memahami bahwa itu ada statuta FIFA hal macam ini. Ya, itu saja sudah menunjukkan bahwa itu kalimat apologetik atau kalimat defensif bahkan. Seolah-olah ya sudah itu prosedurnya betul. Jadi, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disiplin etik yang harusnya dipegang oleh polisi nggak ada tuh. Nah, seharusnya ketika terjadi peristiwa itu, Prima faci, si Kapolda bilang, itu, apapun, saya bertanggung jawab. Maka saya mengundurkan diri. Bahwa soal itu prosedur boleh nggak boleh, itu lain soal. Karena, ini ada jumlah yang fantastis dalam kasus sejarah persepakbolaan atau sejarah olahraga dunia. Oke, satu hal sebetulnya, kita satu mendapati, saya membaca juga ini menarik bagaimana komentar netizen, saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh komika Abdurahman (anak Malang), yang menyimpulkan kenapa semua ini terjadi, ya karena bangsa ini dipimpin oleh orang yang bodoh. Itu saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Bjorka juga. Dan, memang damoaknya ya seperti ini. Dan memang seperti tidak semata-mata Pak Jokowi, tetapi di hampir semua level terjadi semacam kebodohan itu. Ya, itu wisdon yang bisa ditangkap oleh seorang komika dan fasilitas yang dijalankan oleh negara untuk menghasilkan pemimpin yang cerdas memang tidak berjalan, dari atas sampai kepada pimpinan-pimpinan yang harusnya mengawasi potensi ketegangan sosial, kekacauan semacam ini, kan semua adalah kesalahan komandan. Kira-kira begitu harusnya diterjemahkan. Komandan tertinggi itu ya Presiden, komandan di wilayah keamanan ya Kapolri, demikian seterusnya. Jadi, betul komika itu mengatakan bahwa kita memang ada di dalam suasana seolah-olah kepemimpinan-pemimpinan di wilayah publik itu kekurangan pengetahuan. Jadi, hal-hal yang sepele tadi soal aturan FIFA, ya sudah, bilang oke memang kami salah, tapi jangan wah itu dimungkinkan segala macam, dan nanti ada debat, ini juga lapangan terbuka kan? Ya enggak, lapangan bola itu lapangan tertutup karena dikelilingi oleh tembok itu. Lapangannya terbuka, tapi di dalamnya enclav. Jadi, cara ngeyel-nya itu memang bodoh. Itu masalahnya. Jadi, si komika itu betul. Dia nangkap dengan baik suasana kepemimpinan kita atau kondisi kepemimpinan bangsa ini. Sementara ini, kan menurut saya nggak perlu terjadi, ini para suporter ada kemudian memberikan semacam ultimatum kepada pemerintah, kalau dalam 7 hari tidak ada yang bertanggung jawab mereka akan mencari sendiri. Karena mereka merasa bahwa mereka punya rekaman videonya, mereka juga melihat rekaman CCTV yang ada di situ, saksi-saksi mata mereka banyak, bahkan mereka bisa bercerita bagaimana ada satu pintu yang ditutup rapat dan itu kemudian jadi semacam kuburan massal karena orang berdesak-desakan di situ. Ya, ini suasana balas dendam itu, amarah itu masih ada pada pendukung. Bahkan, publik Indonesia marah sebetulnya. Dan keadaan ini yang bisa jadi pemicu kerusuhan yang lebih besar itu. Akan ada demonstrasi mahasiswa, demonstrasi buruh yang tertunda tapi agendanya tetap ada, lalu kemarahannya ini meledak, misalnya, karena diambil alih oleh para suporter yang memang tahu siapa-siapa pelaku itu. Walaupun mungkin si pelaku itu merasa kami cuma aparat.  Tetapi, keadaan ini kan membutuhkan outlet, membutuhkan saluran kemarahan. Jadi, jangan sampai terjadi ada penghakiman jalanan lagi itu. Ini penting kenapa kondisi ini mesti dinyatakan sebagai kedaruratan sosial atau ada istilah di dalam hukum. Tetapi, sifat kedaruratan ini nggak boleh sekadar dicarikan penyelesaiannya lewat penghukuman yang kecil-kecilan atau keterangan pers yang terlalu dangkal. Jadi, musti betul-betul secara dalam diperlihatkan dari awal persiapan itu kacau, dari awal aspek-aspek bisnis lebih ditekankan daripada aspek-aspek keselamatan. Kan ini semuanya tuh. Karena itu, kalau ada tim, tim itu betul-betul harus berjarak dengan kekuasaan, berjarak dengan para sponsor, agar betul-betul terbuka apa yang terjadi di lapangan Kanjuruhan ini. Pemburukan Kita kemarin bicara bahwa ini kenapa terjadi pemburukan di seluruh sektor. Dan kita mesti bersiap-siap gitu ya bahwa ini bukan yang terakhir apa yang terjadi ini. Kita tidak tahu dalam bentuk apa. Kalau kemarin kita lihat ekonomi yang buruk, politik memburuk, sekarang bahkan olahraga yang menjadi ini salah satu, bahkan satu satunya mungkin, hiburan untuk kelas bawah, ini juga memburuk. Kita mesti bersiap-siap bahwa akan ada pemburukan-pemburukan lain. Ya, itu saya bisa tangkap bahwa sebagian besar publik menganggap memang polisi nggak bermutu lagi. Tetapi, demikian sebaliknya, polisi merasa kami tertekan terus dengan suasana. Kami juga orang sipil yang ditugaskan untuk membawa senjata. Keadaan ekonomi buruk, psikologi prajurit kelihatan tertekan karena soal psikososial yang disebabkan oleh kesulitan ekonomi. Jadi, nanti akan ada salah menyalahkan itu. Nah, ini bahayanya kalau akhirnya aparat kepolisian merasa jatuh mentalnya, lalu mengakui kalau begitu sudah deh, silakan kalian suka-suka. Padahal, tetap kita butuh satu institusi kepolisian yang di tengah keadaan yang berbahaya ini, tampil, tunjukkan bahwa kami tetap bersama dengan rakyat, kami tahu penderitaan itu, kami ingin perbaiki. Kalau itu enggak ada lagi maka lenyaplah yang disebut pembusukan institusi kepolisian ini. Ini hal yang mendasar dan saya kira Pak Kapolri harus bikin semacam, ya saya enggak tahu menyebut apa, tapi satu keputusan radikal untuk mengatakan bahwa saya masih akan memimpin dan saya akan memimpin itu dengan cara yang sangat cepat. Itu yang ditunggu. Kendati orang juga menganggap ya sebaiknya Kapolri sekaligus tinggalkan jabatan saja, kembalikan mandat itu pada Pak Presiden. Kalau itu terjadi juga akan ada peristiwa lainnya, yaitu persaingan para bintang ini untuk menjadi Kapolri. Padahal, masih ada kasus Sampo yang juga bagian dari kesulitan untuk menentukan pemimpin Polri selanjutnya. Jadi, betul tadi, kompleksitas ini seolah-olah dicurahkan dari langit supaya kita belajar sebagai bangsa bahwa problem kita banyak betul. Bukan sekadar deklarasi-deklarasian capres. Tapi begini ya, saya membayangkan, katakanlah Pak Kapolri sekarang ini memutuskan mundur karena banyak sekali persoalan yang dia tidak bisa tangani secara tuntas gitu. Tapi sebenarnya persoalannya, intinya itu pada internal lembaga institusi kepolisian itu sendiri. Saya teringat berkali-kali juga banyak yang menyatakan bahwa polisi kita itu memang sudah overloaded. Tugasnya banyak sekali: mengamankan sepak bola, urusan administrasi, sampai lalu-lintas. Mulai SIM, STNK, kemudian lalu-lintas, narkoba, macam-macam. Semua diurus kepolisian, sehingga akhirnya tugas pokok utama dia sebagai pelindung dan pengayom masyarakat jadi terabaikan. Belum lagi tugas-tugas politik yang juga harus dikerjakan. Iya, saya mau terangkan tadi, ada penugasan politik dan itu bikin frustrasi sebetulnya. Jadi, ambang frustrasi atau ambang kemarahan publik juga jatuh bersamaan dengan ambang frustrasi dalam lembaga kepolisian sendiri. Karena banyak juga teman-teman polisi yang agak berjarak melihat ini bagaimana ya institusi yang saya bayangkan kok jadi rapuh sekali. Jadi itu poinnya. Tapi, kalau kita mau katakan oke ini semacam penanda bahwa diperlukan reformasi total. Nah, kalau istilah reformasi total diajukan, itu betul-betul maksudnya total. Kita mungkin berpikir bahwa yaitu beban hirarki polisi itu terlalu besar. Dari Kapolri sampai ke Kapolres. Kenapa polisi nggak dikembalikan saja kepada kabupaten di bawah Bupati sehingga lebih enteng bebannya. Tapi kemudian orang akan menganggap wah itu berat betul, karena musti bongkar segala hal. Ya, memang itu konsekuensinya, mengubah sistem kepolisian itu. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa polisi itu diasuh oleh masyarakat sipil. Jadi, misalnya pengangkatan Kapolri itu nggak perlu Presiden, masyarakat sipil saja bersepakat. Kami mau si polisi ini. Jadi, bukan fasilitas politik yang menentukan seorang itu jadi Kapolri dan dilambangkan bahwa kepolisian itu di bawah presiden. Enggak, polisi itu adalah hasil transaksi masyarakat sipil untuk meminta negara mengamankan atau memberi rasa aman. Itu poinnya. Jadi, yang berkepentingan adalah masyarakat sipil, bukan masyarakat politik. Itu yang saya anggap bahwa paradigma pengasuhan polisi itu kembalikan pada masyarakat sipil. Biarkan masyarakat sipil nentuin siapa Kapolres. Kira-kira begitu gampangnya. (Ida/sws)

Pelangi Indonesia

BY FNN Rabu, 05 Oktober 2022 08:24:59 0

Clifford Geertz melukiskan etos klasik Islam kepulauan ini bersifat menyerap, adaptif, gradualistik, estetik, dan toleran. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, dalam agama cinta (rahmat bagi semesta), kebenaran dan keadilan tak mengenal penganut dan bukan penganut. Cinta itu memeluk semuanya. Warga bangsa boleh berbeda keyakinan, tapi cinta menyatukannya. Kekuatan mencintai dengan melampuai perbedaan inilah yang kemudian melahirkan pelangi Indonesia indah. Harmoni dalam kemajemukan adalah cetakan dasar bangsa ini. Berbilang bangsa dalam zona keseragaman terguncang hadapi globalisasi keragaman. Bahkan, bangsa maju kembali mengeja multikulturalisme secara tergagap. Tak sedikit gagal, berujung populisme dengan supremasi tribalisme anti-asing, anti-perbedaan. Beruntung, Indonesia banyak makan asam garam. Bangsa maritim di tengah persilangan arus manusia dan peradaban dunia, sudah terbiasa menerima perbedaan. Jauh sebelum merdeka, para pemuda lintas etnis dan agama sudah menemukan penyebut bersama dalam keragaman bangsa. Saat dasar negara dan konstitusi dirumuskan, perwakilan berbagai golongan terwakili, menghadirkan negara semua buat semua. Dalam napak tilas refleksi diri bisa kita kenali hidup religius dengan kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk negeri ini. Sejak zaman Majapahit, doktrin agama sipil untuk mensenyawakan keragaman agama telah diformulasikan oleh Mpu Tantular dalam Sutasoma, “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”. Islam Indonesia sendiri, yang dianut sebagian besar penduduk, meski – seperti agama lainnya – tak luput dari sejarah kekerasan, dalam sapuan besarnya didominasi warna kedamaian dan toleransi kuat. Walau doktrin dan mazhab radikal memang selalu ada, tapi pengaruhnya relatif terbatas dan dilunakkan oleh ragam ekspresi komunitas Islam dan kehadiran ragam agama. Clifford Geertz melukiskan etos klasik Islam kepulauan ini bersifat menyerap, adaptif, gradualistik, estetik, dan toleran. Dengan demikian terbuka lebar kemungkinan untuk melampaui perbedaan religio-kultural, memperlunak perbedaan itu dan menjadikannya pada batas toleransi yang memberi prakondisi kesiapan bekerjasama lintas-kultural. Modal sosial terpenting bangsa ini terlalu berharga untuk dikorbankan demi ambisi elit politik. Mari kita jaga dengan memperluas jaring interaksi dan kesetaraan dengan semangat bersatu dan berbagi. (*)

Wah, Beneran: Jokowi dan Polisi Dikulitin, Nih!

BY FNN Rabu, 05 Oktober 2022 07:29:19 0

Kepolisian menjadi semakin penting bagi Jokowi. Ketika Polri terjun lebih dalam ke politik untuk mengamankan pemerintah, ia juga menuai lebih banyak manfaat. Oleh: Made Supriatma, Peneliti Tamu di Institut ISEAS–Yusof Ishak, Singapura PADA Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengangkat Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri. Dengan menunjuk Tito Karnavian yang relatif muda, Jokowi mewariskan beberapa generasi pejabat senior kepolisian yang sudah memiliki hubungan baik dengan elit politik Jakarta. Karnavian terbukti menjadi sekutu presiden yang andal, mengawasi kasus-kasus penting terhadap kritikus pemerintah seperti Robertus Robet, seorang aktivis hak asasi manusia yang menyanyikan lagu yang mencerca militer dalam sebuah demonstrasi, dan Dandhy Laksono, seorang pembuat film dokumenter pembangkang. Bantuan polisi terlihat dalam kasus Muhammad Rizieq Shihab, seorang ulama dan kritikus vokal Jokowi. Rizieq adalah orang di balik demonstrasi 2016 yang bertujuan menggulingkan mantan Gubernur Jakarta Basuki \'Ahok\' Tjahaja Purnama dengan alasan bahwa ia telah menista agama Islam. Habib Rizieq akhirnya didakwa berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membawanya ke pengasingan diri di Arab Saudi. Penggunaan UU yang meragukan ini secara ekstensif telah memicu klaim bahwa pemerintahan Jokowi telah beralih ke otoritarianisme. Dukungan polisi juga terlihat selama pencalonan kembali Jokowi pada 2019. Meskipun polisi tidak secara terbuka berkampanye untuk Jokowi, dukungan mereka adalah bagian dari keberhasilan pemilihannya di daerah. Politisi di Sumatera Selatan secara terbuka mengakui kepada saya bahwa polisi membantu menstabilkan harga karet yang jatuh, dengan beberapa pengusaha di Lampung mengingat bahwa mereka diminta oleh petugas polisi untuk mendanai kelompok sukarelawan pro-Jokowi. Jokowi telah memberikan konsesi politik kepada polisi dalam masa jabatan keduanya, seringkali mengesampingkan tentara dalam prosesnya. Elit polisi diangkat ke beberapa posisi penting dan strategis yang sebelumnya dipegang oleh jenderal militer dan biasanya dianggap sebagai domain tentara. LSM HAM Kontras mencatat, sebanyak 30 pensiunan atau jenderal polisi aktif memegang posisi strategis di pemerintahan Jokowi, termasuk di kementerian, lembaga pemerintah, dan duta besar. Ombudsman Indonesia juga melaporkan bahwa 25 petugas polisi duduk di dewan perusahaan milik negara dan anak perusahaannya. Pensiunan atau perwira polisi yang menjabat kini memimpin Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Urusan Logistik (BULOG), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Yang paling kontroversial, mantan Komisaris Jenderal polisi Firli Bahuri adalah ketua KPK saat ini, yang telah lama menjadi duri di pihak kepolisian, mendakwa beberapa jenderal polisi. Kepolisian juga diuntungkan dengan peningkatan anggaran dan penambahan personel. Belanja negara untuk kepolisian mencapai Rp 107 triliun (US$ 7 miliar) pada 2020, naik dari Rp 94,3 triliun (US$ 6,3 miliar) pada tahun sebelumnya. Pada 2020, jumlah personel polisi meningkat 27.012 atau naik 5,7 persen dari 2018. Peningkatannya signifikan: dari 2016-2018 polisi hanya menambah 1.898 personel. Saat ini, polisi sekarang kira-kira berukuran sama dengan tentara. Kepolisian menjadi semakin penting bagi Jokowi. Ketika Polri terjun lebih dalam ke politik untuk mengamankan pemerintah, ia juga menuai lebih banyak manfaat. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa polisi semakin berperan ganda, baik sebagai aparat keamanan maupun sebagai instrumen politik. (*)

Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan, PSSI Sebut 3 Keputusan

BY FNN Selasa, 04 Oktober 2022 22:19:59 0

                                                                                                                                                                                                      Jakarta, FNN – Terdapat tiga keputusan dari hasil investigasi Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Badan pelaksana pertandingan, Ketua Pelaksana, dan petugas keamanan disebutkan telah melakukan kelalaian. Investigasi ini akan menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan sepakbola di Indonesia. Konferensi pers PSSI ini dilakukan di Malang pada Selasa (4/10/2022) pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, Sabtu (1/10/2022) telah terjadi tragedi mengenaskan di dunia sepakbola Indonesia. Setidaknya, sebanyak 125 penonton jadi korban meninggal dan ratusan lainnya luka berat dan ringan karena gas air mata. Komdis PSSI Erwin Tobing menerangkan bahwa ada 3 pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini. “Ada kekurangan, kesalahan, kelalaian dari panitia pelaksana/badan pelaksana dan klub. Ada juga kesalahan dari Ketua Panitia (person) dari pertandingan Arema melawan Persebaya. Dan juga kami melihat ada kesalahan, kekurangan dari security officer,” katanya dalam konferensi pers. PSSI memberikan hukuman kepada 3 pihak ini sesuai dengan kode disiplin. Arema FC sebagai badan pelaksana diberikan sanksi denda 250 juta rupiah. Arema juga dilarang menyelenggarakan pertandingan sepakbola dengan penonton dan hanya bisa menyelenggarakan pertandingan kandang sejauh 250 km dari stadion Arema. “Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat,” tegas Erwin. Ketua Pelaksana pertandingan Abdul Haris dan petugas keamanan Suko Sutrisno dilarang beraktivitas di lingkungan sepakbola seumur hidup. Menurut PSSI, Ketua pelaksana dan petugas keamanan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan gagal mengantisipasi akan terjadinya kerusuhan. “Saudara Suko Sutrisno sebagai petugas keamanan/security officer tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepakbola seumur hidup,” tutup Erwin. (Fer)                           

Utang Makin Menggunung, Ketua DPD RI Minta Presiden Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi

BY FNN Selasa, 04 Oktober 2022 18:30:39 0

Jakarta, FNN – Semakin membengkaknya utang pemerintah, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah fokus menjaga stabilitas ekonomi. Hingga akhir Juli 2022, utang pemerintah diketahui mencapai Rp7.163 triliun. Belum lagi pemerintah harus membayar bunga utang sebesar Rp400 triliun tahun ini. Terlebih, dalam nota rancangan APBN Tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan jika pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp700 triliun. Oleh karena itu, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat treatment khusus untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. “Ini angka yang sangat besar, dan fakta sumber dari Pajak tidak mampu mengcover. Apalagi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang angkanya segitu-gitu aja, sehingga utang baru menjadi jalan keluar terus menerus,” kata LaNyalla, Selasa (4/10/2022). Ditegaskannya, saat ini dunia dihadapkan pada badai resesi sekaligus ancaman krisis pangan dan energi. Kondisi ini memberi pengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk fokus menjaga kondisi perekonomian nasional agar terus stabil. “Salah satu cara bisa dengan melakukan evaluasi atas program dan proyek strategis nasional yang bisa ditunda atau dialihkan term waktunya,” tukasnya. Senator asal Jawa Timur itu juga menegaskan, sektor industri nasional kita belum mampu bergerak secara signifikan. Apalagi iklim investasi kian menurun. Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat pada akhir Agustus 2022, utang pemerintah mencapai Rp7.236,61 triliun. Secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut naik Rp73 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Juli 2022 yang senilai Rp7.163 triliun. Sementara itu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,30%. Angka tersebut meningkat dibanding rasio utang pada akhir Juli 2022 yang sebesar 37,91%. Secara rinci, utang pemerintah didominasi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,79%. Hingga akhir Agustus 2022, penerbitan SBN yang tercatat sebesar Rp 6.425,55 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas). Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,21% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2022 yang sebesar Rp811,05 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp15,92 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 795,13 triliun. (mth/*)

Etika Politik “Legowo” Bisa Dipilih Profesor Fadel Muhammad

BY FNN Selasa, 04 Oktober 2022 16:39:31 0

Dengan begitu, secara hukum pemberhentian pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad telah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) HINGGA tulisan ini dibuat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung yang terpilih menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggantikan Fadel Muhammad belum bisa juga menempati pos barunya. Pergantian tersebut dilakukan lewat pemungutan suara yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022 malam. Dalam pemungutan suara itu, Tamsil berhasil menyisihkan tiga calon lainnya, yaitu Abdullah Puteh, Bustami Zainudin, dan Yorrys Raweyai. Senator asal pemilihan Sulawesi Selatan itu berhasil meraih 39 suara dari 96 suara. Sebelum terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI, Tamsil sudah menjadi Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI. Tamsil Linrung adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 mewakili Sulsel. Sebelumnya, Tamsil adalah anggota DPR RI tiga periode sejak 2004 hingga 2019 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tamsil adalah seorang politikus kelahiran Pangkep, Sulsel pada 17 September 1961. Selain menjadi Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI, dia juga menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Guru Honorer. Perhatiannya terhadap guru honorer sangat tinggi, mengingat ia juga menjadi seorang pengelola sejumlah sekolah berbasis pendidikan agama Islam. Misalnya, Sekolah Insan Cendikia Madani (ICM), Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Tamsil siap membawa terobosan di MPR RI. Hal itu disampaikan setelah terpilih menjadi Wakil Ketua MPR utusan DPD melalui Sidang Paripurna, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Tamsil, senator DPD RI harus didorong dan diberi ruang dalam mengemban tugas sebagai Anggota MPR. Senator DPD RI bisa berkiprah dalam mendiseminasi nilai-nilai kebangsaan karena basis keterpilihan berdasarkan daerah. Hal itu akan bernilai positif bagi kelembagaan MPR karena dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat.  Apalagi, lanjut Tamsil, sejumlah provinsi sudah memiliki kantor perwakilan DPD sebagai sarana representaif yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Peran-peran itu yang nantinya akan dinilai oleh masyarakat sehingga seorang anggota parlemen bisa kembali terpilih untuk bisa melanjutkan tugas-tugas konstitusional.  “Provinsi Bali yang memiliki kantor perwakilan DPD bisa menjadi pilot project atau proyek percontohan bagaimana spektrum terhadap nilai-nilai kebangsaan disebarluaskan oleh anggota MPR,” ujar Tamsil Linrung. Tak hanya itu, Tamsil mendorong senator DPD bisa berperan dalam mengawal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terkait daerah. Khususnya dana transfer daerah dan mandatory spending. Yaitu anggaran di sektor pendidikan dan di bidang kesehatan. Namun hal itu harus dikomunikasikan dengan unsur parlemen yang lain. Khususnya para tokoh-tokoh partai dari DPR yang juga duduk sebagai Wakil Ketua MPR. Berbekal pengalaman sebagai anggota DPR selama tiga periode dan jejaring di banyak partai, ia optimis hal itu bisa dicapai dalam dua tahun masa tugasnya ke depan. Selain mengoptimalkan peran Senator selaku anggota MPR, Tamsil Linrung juga menegaskan komitmen kelembagaan DPD dalam mengawal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Selama memimpin DPD di MPR sebagai Ketua Kelompok, salah satu konsen kami adalah memastikan lahirnya PPHN yang tadinya diinginkan melalui  amandemen,” ungkap Tamsil. Namun karena pertimbangan situasi politik tak memungkinkan hal itu, maka PPHN didorong dalam bentuk Konvensi Ketatanegaraan. Subtansi yang kita inginkan dari PPHN ini agar pembangunan punya arah dan tujuan yang jelas. “Selaras dengan tujuan nasional kita,” lanjutnya. Menurut Tamsil, telah banyak kontribusi yang ditorehkan oleh DPD RI dalam merumuskan PPHN. Apalagi Tamsil ditunjuk sebagai unsur pimpinan Badan Pengkajian MPR yang diplot khusus menyiapkan rancangan atau draft awal PPHN. “Tugas unsur-unsur DPD di MPR ke depan adalah memastikan aspirasi rakyat yang telah kita introdusir, dan tetap menjadi napas PPHN. Kontribusi DPD di dalam menyiapkan dan merumuskan PPHN merupakan salah satu bentuk optimalisasi peran kelembagaan DPD. Kita bangga akan hal itu,” ujarnya. Tamsil didapuk sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD menggantikan Fadel Muhammad. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting terbuka setelah nama-nama kandidat disaring dari empat sub wilayah. Yaitu Barat Satu yang diwakili oleh Abdullah Puteh, Barat Dua diwakili oleh Ahmad Bustami, Timur Satu aklamasi menunjuk Tamsil Linrung dan Timur Dua, Yorrys Raweyai. Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPD, AA La Nyalla Mattalitti didampingi Wakil Ketua, Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin. Persoalannya, meski sudah terpilih menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD, namun hingga kini Tamsil Linrung belum bisa menempati pos barunya itu. Politik Legowo Sebagai politisi senior, tidak seharusnya Fadel Muhammad mempertahankan posisinya sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD. Apapun alasannya, karena pergantian ini sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika Profesor Universitas Brawijaya (UB) Malang itu merelakan dengan legowo tanpa syarat ke koleganya yang sama-sama berasal dari Pulau Sulawesi, Fedel akan dikenang sebagai politisi yang punya etika politik sehat dan santun. Apalagi, dari sisi tinjauan yuridis, apa yang dilakukan DPD pimpinan LaNyalla Mahmud Mattalitti ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik di DPD maupun MPR. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Tatib MPR Nomor 1 Tahun 2019 telah menegaskan bahwa Pimpinan MPR dapat berhenti dari jabatannya salah satunya karena “diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD”. Dengan ketentuan ini Pimpinan MPR dari unsur Kelompok DPD dapat saja diberhentikan di tengah masa jabatannya dengan mekanisme pengusulan penggantian yang disampaikan oleh anggota-anggota MPR Kelompok DPD RI. Meski alasan ini dapat dijadikan dasar untuk pemberhentian, namun Tatib MPR Nomor 1 Tahun 2019 tidak mengatur secara rigid apa saja kondisi-kondisi yang bisa membuat Kelompok DPD berhak mengusulkan penggantian Pimpinan MPR di tengah masa jabatannya. Bahwa apabila merujuk kepada Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (“Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022”). Dalam ketentuan Pasal 135 ayat (1) menyatakan “calon Pimpinan dari unsur DPD dipilih dari dan oleh Anggota dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Pimpinan DPD”. Ayat (2) menyatakan “Anggota DPD yang telah menjadi calon Pimpinan DPD tidak dapat lagi menjadi calon Pimpinan MPR”. Bahwa Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 juga telah menentukan persyaratan khusus bagi Anggota untuk dapat dipilih dan diusulkan menjadi Pimpinan MPR dari Unsur DPD. Dalam ketentuan Pasal 136 ayat (1) disebutkan “Calon Pimpinan MPR unsur DPD seabgaimana dimaksud dalam Pasal 135 harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas; b. Berjiwa kenegarawanan; c. Memiliki pengetahuan tentang wawasan nusantara; dan d. Menandatangani pakta integritas”. Bahwa pakta integritas yang dimaksud dalam ketentuan di atas, diperjelas dalam pasal 136 ayat (2) yakni “Pacta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kesediaan calon pimpinan MPR unsur DPD untuk: a. Mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, dan bersih dengan menaati peraturan perundang-undangan; b. Tidak melakukan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk pemberian dan gratifikasi serta janji yang dilakukan sendiri atau melalui orang lain; c. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan lembaga negara lain; dan d. Bersedia mengundurkan diri sebagai Pimpinan MPR unsur DPD apabila dikemudian hari ternyata ditemukan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. Bahwa ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan (2) Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 juga menentukan mekanisme pemilihan calon Pimpinan MPR unsur DPD. Dalam ayat (1) disebutkan: “Pemilihan calon Pimpinan MPR dari unsur DPD dilakukan dengan prinsip mendahulukan musyawarah untuk mufakat dan keterwakilan wilayah”. Sementara ayat (2) menyatakan, “Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara”. Bahwa bukti Pimpinan MPR Unsur DPD RI hanyalah mandataris Kelompok Anggota DPD yang menunjuknya, dapat dilihat dari ketentuan pasal 3 Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 yakni: “MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum”. Hal serupa juga dipertegas oleh ketentuan tentang Pengambilan Keputusan. Bahwa mosi tidak percaya dari segi istilah apa yang diajukan oleh Kelompok Anggota DPD di MPR hanyalah sekedar persoalan peristilahan saja. Sekalipun nama yang disematkan adalah “mosi tidak percaya” namun secara substansial tindakan yang diambil 97 (sembilan puluh tujuh) Anggota MPR unsur DPD secara faktual adalah sebuah pernyataan keputusan tertulis yang tak lagi melanjutkan atau menarik mandat yang selama ini diterima pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad. Atas dasar itu, tindakan 97 anggota DPD tersebut dapatlah dianggap sebagai pelaksanaan penarikan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, yakni: “pemberhentian pimpinan MPR unsur DPD dengan cara diusulkan penggantian oleh Kelompok DPD”. Dengan begitu, secara hukum pemberhentian pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad telah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019. Uraian singkat secara yuridis di atas tentu saja bisa menjadi bahan renungan Profesor Fadel Muhammad agar bersikap legowo untuk menyerahkan kursinya   sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD itu kepada Tamsil Linrung.   Sehingga, hubungan Fadel dengan para anggota DPD lainnya masih berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatannya sebagai Senator. (*)

LQ Indonesia Lawfirm Tanggapi Tuduhan Ketua ICPW Bambang Suranto

BY FNN Selasa, 04 Oktober 2022 11:48:28 0

Jakarta, FNN – LQ Indonesia membantah tegas statement dari Ketua ICPW Bambamg Suratno yang berisi keterangan tidak benar dan fitnah. Advokat Leo Detri, SH, MH selaku Co Founder LQ Indonesia Lawfirm menjelaskan tuduhan Bambang Suratno bahwa Alvin Lim memeras klien Rp 1- 10 miliar jelas fitnah karena sampai sekarang tidak ada laporan polisi pemerasan. “Jika memeras laporkan. Mengenai kasus gratifikasi Ses Jampidum Chaerul Amir, sudah jelas di sidang etik dan diakui Natalia Rusli pula ketika diperiksa Jamwas, dan juga sudah ada putusan Jaksa Agung bahwa SesJam dicopot karena terbukti terlibat dalam mafia hukum dan menerima gratifikasi dari Natalia Rusli,” katanya. “Tak terbantahkan ada rilis resmi dari Kejaksaan. Juga tuduhan lain tentang mafia penipuan asuransi tidak berdasar karena tidak pernah Alvin Lim kena pasal penipuan,” jelasnya. Leo menyayangkan statement Bambang Suratno yang adalah pendapat pribadi namun menggunakan nama organisasi ICPW (Indonesia Civillian Police Watch). “Bambang Suratno ini kecewa karena Alvin Lim tidak mau memberikan kantor untuk ICPW. Alvin Lim beranggapan bahwa sudah ada organisasi IPW yang lama memantau kepolisian. Dan Alvin Lim merasa tidak perlu ada ICPW apalagi visi dan misi ICPW tidak sejalan dengan idealisme Alvin Lim,” jelasnya. ICPW dipandang hanya sebagai Humas POLRI yang menjadi advertising dan iklan untuk memuji kepolisian, padahal diperlukan saat ini adalah organisasi pengawas POLRI agar meluruskan oknum nakal. “Ini saya lampirkan bukti percakapan WA antara Alvin Lim dan Bambang Suratno sebagai bukti dimana Bambang menekan agar bisa ada kolaborasi dan diberikan kantor,” terangnya. “Bambang sudah lama kenal, jika tahu Alvin Lim adalah mafia asuransi dan menipu 60 juta? Silahkan bawa bukti dan segera laporkan ke kepolisian. Kenapa malah cuap-cuap di media, dendam dan menyebar berita bohong karena Alvin Lim tidak mau kolaborasi dengan ICPW?\" kata Leo dalam rilis LQ Indonesia Lawfirm, Kamis pekan lalu. Leo menduga Bambang Suratno dendam karena Alvin menolak bergabung dengan ICPW karena ICPW ini hanyalah corong memuji Polri dan tidak ada nilai value yang berguna, makanya Alvin menolak. Juga sebelumnya Alvin Lim menggunakan jasa Bambang Suratno sebagai wartawan dalam meliput Video dan membayar Rp 2 juta per video dan Rp 500 ribu untuk media online. Sejak tidak sepaham, Alvin Lim menghentikan kerjasama media/pemasangan berita ke Bambang pula. Leo juga membeberkan di sinilah Bambang kecewa dan jadi dendam serta dengki kepada Alvin Lim yang berhasil dan sukses dalam penegakan hukum. Melihat ada celah menyerang, maka Bambang Suranto seperti anak kecil ngambek dan melemparkan kekesalannya ditambahkan bumbu-bumbu fitnah. “Jika tahu dan ada bukti tindakan kriminalitas Alvin Lim (kami) persilahkan Bambang Suranto segera laporkan ke pihak kepolisian. Masa’ ngaku Ketua ICPW/Police Watch, ga mengerti hukum dan tidak lapor polisi ketika tahu ada kejahatan, kan banyak kenalan polisi ICPW. Laporkan saja segera,” tantang Advokat Leo Detri, SH, MH sambil menunjukkan bukti screen WA Bambang ke Alvin Lim. Leo meminta agar masyarakat berhati-hati atas fitnahan sumber tidak jelas dan meminta agar jika butuh klarifikasi dan bantuan hukum bisa hubungi LQ di 0818-0489-0999 (LQ Jakarta) dan 0818-0454-4489 (LQ Surabaya). “Makin tinggi posisi Alvin Lim Ketua Pengurus kami, makin kencang angin bertiup, selama ini beliau berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang baik dan lurus serta melawan oknum aparat yang ada, sehingga serangan balik bertubi-tubi,” pungkasnya. (mth/*)

Gugatan Ijazah Palsu Presiden Jokowi

BY FNN Selasa, 04 Oktober 2022 10:32:03 0

Jakarta, FNN – Akhirnya Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Under Cover, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 03 Oktober 2022. Gugatan ditujukan kepada: Pertama, Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam kapasitas juga sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan (Presiden RI), sebagai  Tergugat I. Kedua, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai Tergugat II. Ketika, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), sebagai  Tergugat III. Dimana Gugatatan diajukaan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kelas IA Khusus, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24. Gunung Sahari Selatan. Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat  10610. Keempat, Mendikbud Ristek (Dahulu Mendikbud), sebagai Tergugat IV. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan sehubungan dengan adanya Keterangan Yang Tidak Benar dan/atau Memberikan Dokumen Palsu berupa Ijazah (Bukti Kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024. Salah satu tuntutannya yaitu menghukum agar Presiden Jokowi menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2022. (mth/*)

Konsistensi Sikap Surya Paloh Energi Dahsyat Bagi Anies Menyelamatkan NKRI

BY FNN Selasa, 04 Oktober 2022 08:28:28 0

Luar biasa ucapan Bang SP tersebut, dan betul-betul disambut sangat baik, bahkan kalau kita amati dari raut wajah Anies, beliau terharu, mungkin kalau tidak malu bisa menitikkan air mata seorang Anies Baswedan. Oleh: Anhar Nasution, Mantan Anggota Komisi 3 DPR RI dan Mantan Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila HAMPIR semua aktivis tidak bisa mengelak bahwa Surya Paloh adalah Sosok  pemberi Aspirasi dan motivasi bagi Setiap anak bangsa yang berlabelkan Aktivis. Beliau bukanlah Tokoh Politik yang muncul tiba-tiba di tengah jalan ketika Bangsa ini sudah memanen buah dari Kemerdekaan. Beliau sudah mengikuti pahit getirnya kehidupan Sejak Beliau melangkahkan kakinya dari kampung halaman di Aceh lalu ke kota Medan dan berjaya di Ibu Kota DKI Jakarta. Saya tidak usah menguraikan panjang lebar latar belakang seorang Surya Paloh, aktivis sejati yang menjadi contoh dan motivasi bagi para Aktivis. Begitu beliau membangun sebuah gerakan masyarakat yang ketika itu hanya berupa Ormas Nasional Demokrat. Kebetulan saya berkesempatan ikut serta sebagai Deklarator untuk DKI Jakarta. Dengan wadah ini beliau mulai mengenalkan Restorasi Indonesia, mungkin banyak orang yang terheran-heran dan bingung Binatang apa itu Restorasi kalau yang kita kenal Restorasi Meyji di Jepang. Namun beliau tanpa lelah dan bosan terus menyampaikan dan memberikan motivasi pentingnya Restorasi bagi Indonesia untuk bersaing di dalam Dunia Internasional. Saat Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan, Senin, 3 Oktober 2022 sangat jelas sikap dan prinsip Bang SP (Surya Paloh) yang konsisten akan perjuangan membangun Bangsa ini ke arah yang lebih baik dan disambut sangat baik oleh Anies Baswedan. Dalam kesempatan itu Bang SP menyebutkan bahwa Anies adalah kader terbaik dari yang baik. Untuk itu Bang SP legowo memberikan kesempatan kepada Anies untuk memilih dan menentukan sendiri calon wakil beliau dalam memimpin bangsa ini. Luar biasa ucapan Bang SP tersebut, dan betul-betul disambut sangat baik, bahkan kalau kita amati dari raut wajah Anies, beliau terharu, mungkin kalau tidak malu bisa menitikkan air mata seorang Anies Baswedan. Menyikapi situasi politik yang saat ini semakin memanas, saya sebagai kader Pemuda Pancasila, mantan Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) yang ketika peristiwa 98 banyak berperan merasa terpanggil dan Wajib bagi kami menyahuti Perintah Ketua Umum kami Mas Japto SS (Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistyo Soerjo Sumarno, SH) untuk mendukung Pak Anies dan bahkan membentengi segala hal yang akan menghambat perjalanan beliau menuju RI-1 sebagai mana Prinsip dan Semboyan Pemuda Pancasila. Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang… Pancasila...Abadi! (*)

Anies Dicapreskan, Ini Awal dari Gempa Politik, NasDem Menang Banyak

BY FNN Selasa, 04 Oktober 2022 07:32:21 0

PARTAI NasDem akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden 2024. Deklarasi Nasdem pada Senin, 3 Oktober 2022 itu tanpa kehadiran PKS dan Partai Demokrat. Padahal, rencana sebelumnya, Nasdem akan deklarasi pada 10 November 2022. Berikut ini perbincangan pengamat politik Rocky Gerung bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, pada Senin (3/10/2022). Halo-halo Bung Rocky, Senin ini Senin yang seru dan akan ada satu peristiwa yang saya kira sangat menarik dan banyak ditunggu orang setelah kemarin muncul goro-goro berkaitan dengan sprindik yang rencananya dikeluarkan oleh Firli Bahuri dan hari ini (Senin, 3 Oktober 2022) Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Padahal, rencananya kan deklarasinya baru 10 November, masih bulan depan itu bersama dengan PKS dan Nasdem. Eh, tiba-tiba mendadak dan penting. Wah itu undangannya begitu kan yang kita baca. Undangannya pokoknya dan semua kakak harus hadir dalam pencapresan. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya, ini awal dari “gempa bumi politik”. Jadi, kalau kata anak milenial, Surya Paloh menang banyak. Ada kecerdikan pada Pak Surya Paloh untuk melihat momentum dan semua orang memang menganggap bahwa ini memang Firli niat banget njeblosin Anies ke penjara, ngapain. Tentu FirlI bukan sendirian. Kalau kita lihat persaingan politik sekarang, pasti Firli jadi proksinya saja sebetulnya. Karena ngotot kan artinya ada urgensi. Urgensinya ya supaya Anies tercegah di dalam kompetisi itu. Pada saat yang sama, elektabilitas Anies naik terus. Nah, itu konyolnya tuh. Nah, Pak Surya Paloh tentu menganggap sebelum jadi sprindik mending gue pasang badan dulu. Kira-kira begitu kalau gaya orang Medan berpikir tuh. Jadi, itu yang kemudian membuat spekulasi bahwa sudah menghitung konsekuensinya, pasti akan dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi ya sudah, orang yang sudah berkali-kali dijewer tapi lolos terus kan. Jadi kita mau lihat nanti bagian yang paling unik dari politik Indonesia, yaitu  capres itu dipaksakan bukan karena besok sudah mau Pemilu tapi karena ditunggu oleh sprindik. Bagian-bagian itu. Tapi memang unik. Anies Baswedan ini fenomenal saja? Dari awal dianggap sebagai penantang Jokowi karena dia memberi sinyal bahwa kabinetnya itu nanti kalau dia terpilih tidak akan sama seperti Jokowi, sementara yang lain menganggap supaya bisa jadi presiden harus meneruskan proyek Pak Jokowi. Pak Prabowo bilang begitu, Ganjar bilang gitu, oh kami akan teruskan. Ya, buat apa di dalam kontras hari-hari ini untuk orang ingin menghindar dari Jokowi. Jadi mereka yang menghindar dari Jokowi justru itu yang akan dielu-elukan rakyat. Bukannya Pak Jokowi nggak sukses. Ada saja yang dianggap sukses. Tapi orang merasa sudahlah, sudah cukuplah Pak Jokowi. Sudahlah kita ganti eralah. Kan bosen 7 tahun. Di mana-mana juga ada semacam psikologi itu. Lepas sukses atau enggak sukses orang akan menganggap sudahlah beli baju baru. Nah, Anies ada di dalam karakter itu. Karakter politika Anies adalah konseptual, lalu diolok-olok, cuma bisa narasi. Ya iya, orang juga bayangkan Pak Jokowi cuma bisa kerja kerja kerja. Apa bedanya itu. Kerja kerja kerja sebetulnya sesuatu yang tidak dituntun oleh narasi itu, oleh konsep. Nah, Anies ambil-alih isu itu. Jadi, dia dapat dukungan publik karena kemampuan dia untuk bernarasi, sama dengan kemampuan Jokowi untuk kerja kerja kerja itu nggak bisa dibedain. Orang menganggap ya kerja kerja kerja nggak ada hasilnya, mending narasi-narasi saja tuh. Jadi, untuk sementara begitu. Tapi yang lebih penting adalah inisiatif Nasdem itu menggemparkan. Padahal, kita tahu ya Pak SBY sebetulnya yang melindungi Anies dengan mengatakan jangan ada yang ganggu Anies. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita tunggu apa Demokrat akan hadir di situ tuh. Kalau Demokrat nggak hadir, ini masalah lagi nih, karena nanti ada persaingan figur antara Surya Paloh dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ya kita tahu kan memang pasti itu tidak mudah soal persaingan dua tokoh ini, dan kepentingan juga di antara dua tokoh itu. Dalam situasi ini Surya Paloh lebih rileks karena bagi dia nggak penting siapa calonnya, yang penting pokoknya gue menang. Kan begitu. Sementara PAK SBY ini punya kepentingan menjadikan Agus Harimurti sebagai cawapreslah setidaknya kalau sepakat dengan Anies sebagai presidennya. Kan begitu ya. Dan sekarang ini kenekatan Surya Paloh ini yang sekarang ditunjukkan dengan cara begitu. Dia bisa mengklaim bahwa walaupun dia bukan kader Nasdem tapi setidaknya bau Nasdem lah, karena pernah jadi deklarator Nasdem. Ini Anies jadi kayak kembang direbutin semua kumbang gitu. Dan perebutan itu kita tahu di ujungnya akan ada semacam kesepakatan antara Nasdem dan Demokrat. Kan Pak SBY dan Pak Surya Paloh berteman di awal. Kan Pak Surya Paloh pendukung Pak SBY dulu bahkan di periode pertama, tapi kemudian ada friksi-friksi. Namun, berhadapan dengan administrasi pemerintahan Pak Jokowi, kalau kita sebut rezim nanti lalu orang anggap itu kok begitu. Padahal sebetulnya kata rezim itu adalah goverment, rezim artinya yang sedang memerintah. Rezim Jokowi memang harus diperlihatkan kontrasnya dengan penggantinya tuh. Yang saya bayangkan yaitu Anies. Yang lain mungkin ya belum ada kira-kira. Tapi, aspek-aspek lain dari kenekatan (sebut saja kenekatan) Pak Surya Paloh ini akan dihitung oleh Istana tuh. Ya mungkin istana sekarang juga lagi bikin surat yang sama tuh, berkumpul semua karena akan ada reshuffle. Yang dimaksud reshuffle adalah menteri-menteri Nasdem pasti kan? Kan itu yang akan terjadi. Jadi kita pastikan saja, pasti akan ada reshuffle, yaitu Nasdem akan di-reshuffle satu paket dengan PPP akan direshuffle, Pak Suharso Monoarfa. Nah, pada saat ini orang akan bersiap-siap paling tidak 2-3 menteri itu akan di-reshuffle. Lalu siapa yang akan ganti. Nah, itu masalahnya kalau nggak ada yang diundang Pak Jokowi masuk kabinet lalu merasa mending nggak, di luar saja tuh. Karena sudah ada semacam psikologi lebih baik dipecat Pak Jokowi daripada diundang jadi menteri untuk reshuffle. Karena bebannya besar betul. Banyak menteri yang sebenarnya menunggu untuk dipecatlah. Saya kira Sri Mulyani juga menunggu-nunggu lebih baik dia di-reshuffle karena sudah berat itu. Dia sekarang mondar-mandir ke Amerika untuk cari pinjaman, bikin negosiasi, dan balik ke sini tiba-tiba ada keguncangan politik. Jadi. ini enaknya politik Indonesia. Hal yang tidak direncanakan, karena kekonyolan desain untuk mencegah seseorang, terjadilah masalah ini. Apa nggak enak mundur duluan daripada dipecat Bung Rocky. Kayak Pak Suharso Monoarfa itu masa dia tetap bertahan di kabinet, termasuk Ibu Sri Mulyani. Kalau Pak Suharso sebetulnya ya dia mundur karena memang sudah dipecat dari P3. Kalau sudah dipecat dari PPP kan artinya sudah dipecat dari kabinet. Tinggal momentum yang mungkin lagi dihitung Pak Suharso, di mana dia mendeklarasikan mundurnya itu, supaya ada gempa susulan setelah Nasdem kan. Kita ingin begitu. Saya juga bicara dengan banyak kalangan yang dekat dengan istana, merasa bahwa memang ya sebaiknya kalau bisa dipecat deh. Tapi kan nggak mungkin Sri Mulyani dipecat, salahnya apa? Atau tokoh-tokoh lain yang punya potensi untuk bikin gempa bumi di istana. Jadi, betul kita minta sebetulnya sisa kabinet yang masih mampu untuk memahami pikiran masyarakat sipil, itu ya mundur saja. Karena makin lama makin susah. Bukan demi kepentingan dia tapi demi kepentingan Pak Jokowi juga. Kan Pak Jokowi juga mungkin berharap beberapa mundur deh supaya saya lebih lega untuk mengatur orang-orang yang betul-betul tinggal kor dia tuh. Betul, kalau Pak Pratikno nggak mungkin karena itu kornya Jokowi. Kalau kita hitung mungkin ada empat orang yang menteri yang betul-betul kor self-nya atau inti dari rezim Pak Jokowi. Itu lebih lebih bermutu sebetulnya kalau kita biarkan Pak Jokowi tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang betul-betul dari awal mengerti hakikat kekuasaan versi Jokowi. Kalau yang lain ini menteri-menteri yang terpaksa musti masuk di kabinet karena janji tukar tambah. Yang sering saya catatkan, Pak Jokowi kan nggak punya pengetahuan lengkap tentang elit politik Jakarta tuh. Dan, itu memang faktual karena beliau datang dari seolah-olah Jakarta. Peta persekongkolan politik Jakarta belum dia pahami. Tetapi, dia berupaya untuk belajar lebih banyak. Nah, sekarang ada masalah tuh. Nasdem yang pertama kali mengatakan semua kita, “Kita adalah Jokowi, Jokowi adalah Kita”. Itu kan Surya Paloh yang bilang begitu, waktu kampanye-kampanye pertama di Bundaran HI. Juga Surya Paloh yang akan membawa pulang gerbongnya dari Istana. Saya ingat betul pada waktu itu nggak ada konsesi apapun ketika mendukung Pak Jokowi. Kan ngomongnya begitu waktu itu, tanpa konsesi apapun. Saya kira sama juga pasti ketemu Anies juga akan bilang begitu, ini tanpa konsesi apa-apa. Tapi setelah jadi tentu saja dong karena dia orang yang pertama kali mendeklarasikan. Nah, tapi begini, ayo kita balik lagi itu hitungannya. Kalau ini seperti semacam kalau dalam operasi intelejen itu intersect. Menurut Anda, berani tidak Firli Bahuri melakukan lebih atau meneruskan rencananya mentersangkakan Anies karena kita tahu sekali lagi pasti memang bukan Firli. Kita ingat ya, Firli pada waktu itu menyatakan bahwa PT 20% membuat korupsi kan gitu, korupsi makin parah. Ya, justru ujian pada Pak Firli. Saya kira setelah Nasdem deklarasi, Pak Firli juga akan deklarasi, yaitu mundur sebagai Ketua KPK. Kita berharap begitu. Kan nantinya Pak Firli nggak bisa menjalankan tugas remote kontrolnya. Kakak Pembina bilang penjarakan Anies, justru Anies dicalonkan jadi presiden kan? Jadi, sebetulnya ini soal pertahanan etis saja dari tokoh-tokoh ini. Kalau Pak Firli merasa bahwa dia enggak berhasil, misalnya, dia musti kasih sinyal bahwa bukan dia sebetulnya yang ingin Anies dipenjara. Kan maksudnya bukan sekedar dipanggil-panggil, mau dipenjara tuh. Nah, itu intinya. Bagi hitungan saya, Firli pernah mengucapkan sesuatu yang ternyata menggembirakan masyarakat sipil, yaitu 20% adalah sumber dari korupsi itu. Dan itu yang orang akan tagih dari Pak Firli. Kalau Anda konsisten, teruskan ide itu, minta Mahkamah Konstitusi supaya berubah. Datangi saja MK, seperti Pak Mahfud dengan gagah berani dan Pak Jimly Assidiki datang ke MK untuk kasih sinyal dukungan tuh. Paling nggak ada dukungan pada masyarakat sipil. Jadi, kalau Pak Firli juga ingin dapat dukungan masyarakat sipil, dia ubah saja narasinya. Jangan lagi ngomongin soal Anies tapi ngomongin terus soal 20% yang berbahaya dan sumber dari korupsi. Jadi orang akan anggap bahwa kalau begitu ya berarti Pak Firli sekadar disuruh untuk mengganggu Anies. Sekarang dia pulih lagi dengan ide demokrasi. Itu intinya. (Ida/sws)

Anies Dikriminalisasi KPK, Forum Advokat Indonesia Ajak Presiden Berdialog

BY FNN Senin, 03 Oktober 2022 18:51:07 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo diajak berdialog oleh Forum Advokat Indonesia (FAI) untuk mengetahui pengetahuan hukum yang dimiliki seorang pemimpin negara. Ini adalah upaya perlawanan FAI terhadap kriminalisasi Anies Baswedan yang dilakukan oleh KPK. Pasalnya, KPK berada di bawah Presiden, dan KPK dengan campur tangan Presiden diduga melakukan penyelewengan kekuasaan untuk menghalangi Anies menjadi Capres 2024. Konferensi pers FAI pada Senin (3/10/2022) di Jakarta Selatan merupakan respon dari berita Tempo berjudul \"Manuver Firli Menjegal Anies\". Eggi Sudjana advokat FAI mengajak dialog Presiden Jokowi. Menurutnya, perlawanan yang dilakukan rekan-rekan advokat tetap pada konstruksi konstitusional atau berada pada bangunan hukum. “Kita mau mendatangi Presiden supaya terjadi dialog antara Presiden dan kita para advokat. Kita juga pengen ngerti, dia ilmu hukumnya ngerti apa enggak. Kalau Presiden gak ngerti kan bahaya sekali,” katanya kepada wartawan. Ia menambahkan, bila Presiden nantinya tidak menerima ajakan dialog FAI, maka itu akan membenarkan dugaan bahwa Presiden juga melanggar hukum. “Itu membuat justifikasi bahwa Presiden itu telah juga melanggar hukum dan kita akan usulkan kepada MPR (untuk) melakukan Sidang Istimewa,” tegas Eggi Sudjana.. Jika nantinya Presiden mendengar ajakan dialog FAI, Eggi Sudjana merasa  sudah sepatutnya Presiden mengundang FAI sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. FAI mengakui legitimasi kekuasaan Presiden dan meminta Presiden untuk mengakui FAI sebagai rakyatnya. Diketahui sebelumya, Anies Baswedan dipanggil KPK pada Rabu (7/9/2022) dengan alasan adanya korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Ketua KPK Firli Bahuri diduga memanfaatkan jabatannya untuk merekayasa dalam kasus hukum dan menjegal pihak lain mencalonkan diri menjadi Presiden 2024. Salah satu dugaan rekayasa yang dilakukan Firli Bahuri itu adalah meminta Satgas Penyelidikan untuk menaikan tahap ke penyidikan walau tidak ada bukti permulaan yang cukup. (Fer)

Pusham Surabaya minta Komnas HAM Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM pada Tragedi Kemanusiaan di Kanjuruhan

BY FNN Senin, 03 Oktober 2022 16:41:08 0

Surabaya, FNN – Aksi Penembakan Gas Air Mata terhadap Suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Kabupaten Malang, yang menewaskan ratusan orang adalah tragedi kemanusiaan. Ironisnya, hilangnya ratusan nyawa manusia ini terjadi bukan karena tawuran suporter vs suporter, namun justru karena adanya dugaan kesalahan di dalam mitigasi kerusuhan oleh aparat negara maupun pihak penyelenggara. Johan Avie, SH, Direktur Pusham Surabaya sangat menyayangkan terjadinya tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Menurut Johan, ada dugaan Pelanggaran HAM dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan yang dilakukan oleh Aparat Negara. “Ini bukan semata-mata kesalahan prosedur mitigasi keamanan. Kalau dilihat dari kronologis kasusnya, ada tindakan aparat negara di situ, ada korban jiwa yang jumlahnya ratusan orang dan ada rantai komando saat aksi penembakan air mata. Layak jika ini diduga masuk dalam Pelanggaran HAM yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM,” ujar Johan Avie. Untuk itu, Johan Avie, Pusham Surabaya sebagai Lembaga Sosial yang selama ini concern di bidang Hak Asasi Manusia meminta kepada Komnas HAM untuk turun melakukan Investigasi atas Dugaan Pelanggaran HAM di dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. “Ini korban jiwanya sudah ratusan orang lho. Bukan cuma orang dewasa saja yang jadi korban. Ada anak-anak, dan ada perempuan. Oleh karenanya saya minta kepada Komnas HAM untuk melakukan Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara dalam Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu lalu. Jangan cuma diproses ke ranah Kode Etik saja. Ini juga harus dilihat dari sudut pandang dugaan pelanggaran HAM,” tegas Johan Avie. Di luar semua itu, Pusham Surabaya juga telah menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga korban meninggal dunia akibat tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Pusham Surabaya juga akan berusaha membantu memberi pendampingan hukum bagi para keluarga korban yang berusaha mencari keadilan atas apa yang telah dialami oleh sanak keluarganya. (mth/*)

Capres NasDem: Anies Baswedan

BY FNN Senin, 03 Oktober 2022 16:15:23 0

Untuk pembelajaran etika morald hazard sebaiknya Parpol yang sudah resmi punya Capres segera mundur dari kabinet, artinya ini berlaku pada NasDem, Gerindra, dan PDIP Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98, dan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) DEKLARASI Partai NasDem untuk Anies Baswedan sebagai Bakal Capres 2024 demikian mengejutkan. Seolah berkejaran dengan Ketua KPK Firli Bahuri yang terkesan begitu ngotot ingin “memenjarakan” Anies. NasDem-lah salah satu pemegang saham utama rezim Joko Widodo hingga dia terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2014 (dan berlanjut Pilpres 2019). Saat  2014 NasDem-lah yang turut pengaruhi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan PDIP untuk mencapreskan Jokowi. Padahal ketika itu hasrat Mega masih besar dan ingin kembali tampil sebagai pimpinan nasional. Maka dalam perolehan Kabinet NasDem dapat proporsi kursi yang cuma kalah Kuantitas dari PDIP, tapi menang Kualitas. NasDem menguasai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc sebagai Menteri sejak 2014 hingga kini; Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menterinya dijabat Johnny Gerard Plate; Dan, Kementerian Pertanian dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian, dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo. Sedangkan PDIP mendapat posisi empat menteri kabinet. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Hamonangan Laoly), MenPAN-RB baru (Abdullah Azwar Anas, menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (I Gusti Ayu Bintang Darmawati), dan Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung). Publik pun menangkap hubungan yang spesial antara Surya Paloh dengan Jokowi. Dengan posisi di luar kabinet, Surya Paloh justru lebih lentur dan fleksibel. Tadinya publik merasa skenario lama terulang ketika NasDem menominasikan Ganjar Pranowo untuk kembali yakinkan Mega. Namun, seperti kata Voltaire, sejarah sulit terulang pada momen yang sama. Di saat ada dugaan Jokowi ingin kriminalisasikan Anies melalui KPK, ternyata NasDem bergerak cepat tidak menunggu rencana bersama Demokrat dan PKS deklarasikan 10 November 2022, tepat hari ulang tahun NasDem. Ada 2 tesis dari Pencapresan Anies Baswedan ini: Pertama, Surya Paloh dan NasDem sudah ambil putusan strategis dengan pencapresan Anies, paling tidak sudah keluar dari kemauan atau Setting Jokowi. Kedua, Surya Paloh sudah tahu beban rezim gagal Jokowi ini terlalu berat jika dipikul NasDem dengan usung Anies yang selama ini di luar orbit kekuasaan, setidaknya NasDem tetap eksis sebagai parpol demi menjaga elektoral kursi di Parlemen. Toh Anies lebih berbau NasDem ketimbang yang lain. Deklarasi NasDem itu sudah tepat agar publik tahu jauh hari sang capres. Saya menduga, PDIP akan makin kuat hasrat untuk dukung kader utamanya Puan Maharani sebagai Capres. Deklarasi Capres PDIP sepertinya akan tidak lama lagi. Sehingga akan tercipta 3 poros Pilpres yakni: Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Puan Maharani. Untuk pembelajaran etika morald hazard sebaiknya Parpol yang sudah resmi punya Capres segera mundur dari kabinet, artinya ini berlaku pada NasDem, Gerindra, dan PDIP. Parpol yang cuma pendukung tidak perlu cabut meski akan lebih baik juga keluar dari kabinet. (*)

Indonesia Masuk 100 Negara Termiskin di Dunia, Jokowi 7 Tahun Ngapain Aja?

BY FNN Senin, 03 Oktober 2022 14:28:12 0

Jakarta, FNN – Dua lembaga dunia, salah satunya orld Population Review, memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya US$ 3.870 perkapita tahun 2020. Sementara, GF mac.com menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor urut 91 di dunia. “Anda tinggal pilih yang mana datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang,” ujar Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi sebab angka resesi kita lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.   Sebelumnya, Presiden Joko Widodo selalu membandingkannya bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. “Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Bu Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung, bahkan mungkin hujan deras,” ujar pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia menduduki urutan ke-73 sebagai negara termiskin di dunia tahun 2022 versi laporan World Population Review. Pemeringkatan negara miskin didasarkan pada pendapatan nasional bruto atau gross national incomes (GNI) per kapita masing-masing negara, yang merupakan ukuran pendapatan total negara dibagi dengan populasinya. GNI ini sangat mirip dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Nah merujuk data World Population Review, Indonesia menempati urutan ke-73 negara paling miskin di dunia. GNI per kapita Indonesia tercatat sebesar US$ 3.870 pada tahun 2020. Posisi Indonesia lebih baik dari sejumlah negara ASEAN lain seperti Filipina di urutan ke-66, Vietnam yang ada di urutan 55, Timor Leste (44), Kamboja (39), Myanmar (33). Sementara, Burundi, Somalia dan Mozambik menduduki urutan teratas negara paling miskin di dunia. Masing-masing dengan GNI per kapita sebesar US$ 270, US$ 310 dan US$ 460 pada tahun 2020. Di bawah sistem Bank Dunia, negara-negara berpenghasilan rendah adalah negara-negara yang memiliki GNI (disesuaikan dengan dolar AS saat ini) kurang dari US$ 1.046 per 01 Juli 2021. “Nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai,” kata Rocky Gerung. “Jadi itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul,” lanjutnya. (Ida/sws)

Presiden Yang Paling Bertanggungjawab: Negara Berduka Kembali...

BY FNN Ahad, 02 Oktober 2022 22:58:46 0

Tragedi Kanjuruhan kini sudah mendunia. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah siapa yang memerintahkan aparat membawa masuk gas air mata itu? Mengapa sampai bisa masuk, bukankah FIFA melarangnya? Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SANGAT memilukan terjadinya tragedi nyawa melayang dan banyak yang luka parah hanya untuk memenangkan emosi penonton sebakbola. Ratusan nyawa melayang, sangat jelas akibat ketidak-profesionalan dan juga kebrutalan para aparat berseragam polisi, di lapangan sepakbola Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, ratusan orang nyawa melayang. Mendapatkan pendidikan dari mana mereka tetap beringas, kasar, dan tega melakukan kekerasan di luar perikemanusiaan yang normal sebagai sesama manusia. Bagaimana polisi menghayati fungsinya itu sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Sisa-sisa ingatan pembunuhan gaya “Samboisme” masih melekat di benak masyarakat luas, tiba-tiba dikejutkan kekerasan dengan korban ratusan nyawa melayang dan luka luka. Perilaku mereka masih liar tanpa aturan dan tanpa rasa perikemanusiaan – seolah-olah nyawa manusia sudah tidak ada harganya lagi. Masyarakat luas bertanya, ini salahnya apa sampai terjadi tindakan sangat tragis dan memilukan. Himbauan Presiden Joko Widodo agar diusut tuntas sudah hambar karena dugaan kuat Presiden sendiri yang harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Presiden salah mengelola aparat kepolisian yang terlalu dimanjakan, diberi peluang bertindak melebihi tupoksinya. Berkali-kali berbuat fatal membawa nyawa manusia melayang. Cara-cara dan penanganan ala samboisme ternyata sudah meluas dan terus terjadi. Disamping Kapolda Jatim Irjen Nico Afanta dan jajarannya harus bertanggung jawab maka yang paling bertanggung jawab adalah Presiden. Apakah sudah tidak ada rasa malu lagi, dan tidak bisa belajar dari pejabat di Jepang ketika diterpa rasa malu yang tinggi, mundur bahkan kadang mereka harus melakukan hara kiri. Presiden Jokowi harus paham, menyadari, mawas diri – tiba-tiba aparat polisi semua sudah berubah bergaya ala Sambo. Harus menjadi fokus perhatiannya bahwa rakyat sudah memberikan stigma: Presiden Sambo, Kabinet Sambo, DPR Sambo, KPK Sambo. Merembet semua pejabat penyelenggara semua terkena sebutan Sambo. Jalan keluar atas kejadian ini masyarakat harus check ulang pendidikan semua strata di lingkungan Polri. Kembalikan polisi sesuai tupoksinya. Dalam Pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila polisi tingkat kerusakannya sudah kronis bisa mencontoh Meksiko yang membubarkan seluruh kesatuan polisi pada Rabu 21 Desember 2011. Sebelumnya, Meksiko telah memecat 30 Jenderal polisinya. Juru Bicara Pemerintah Meksiko, Gina Domingues, mengatakan sekitar 800 anggota polisi dan 300 staf administrasi telah diberhentikan. Mereka bisa melamar kembali, namun harus melalui standar seleksi yang lebih keras. \"Siapa pun yang lebih terlatih dan lebih berkomitmen dan bisa bekerja dalam sistem keamanan saat ini bisa bergabung kembali,” ujar Dominguez seperti dikutip The Guardian. Atas semua tragedi polisi yang masih liar cara-cara mengatasi kerusuhan dan terus mengulang-ulang terjadi korban nyawa melayang, tetap saja Presidenlah yang paling bertanggung jawab. Tragedi Kanjuruhan kini sudah mendunia. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah siapa yang memerintahkan aparat membawa masuk gas air mata itu? Mengapa sampai bisa masuk, bukankah FIFA melarangnya? Dari sini nanti bisa tahu, siapa yang bertanggung jawab dalam eksekusi atas suporter Aremania itu. (*)

Tragedi Kanjuruhan: LaNyalla Sesalkan Penanganan Polisi di Stadion

BY FNN Ahad, 02 Oktober 2022 17:11:03 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyesalkan pola penanganan terhadap suporter yang turun ke stadion oleh polisi dengan menghajar dan menembakkan gas air mata, sehingga terimbas pada penonton yang ada di tribun. Menurut LaNyalla, akibat kepanikan massal dan dampak dari gas air mata, ratusan orang berdesakan yang ingin keluar dari tribun menjadi korban. Larangan penggunaan gas air mata itu telah diatur FIFA dan tertuang pada Bab III tentang Stewards, pasal 19 soal Steward di pinggir lapangan. “Jelas ditulis; Dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali massa,” tegas LaNyalla, mantan Ketum PSSI. Hal itu membuktikan lemahnya koordinasi. Padahal sebelum match, pasti ada rakor pengamanan antara Panpel dengan Kepolisian. “Entah apa alasan yang membuat polisi menembakkan gas air mata ke tribun itu, sehingga membuat kepanikan massal,” lanjut LaNyalla. Strategi evakuasi yang utama adalah mengamankan pemain, dan itu sudah dilakukan. Selanjutnya tinggal mencegah penonton melakukan perusakan atau saling serang antara dua kubu. Sambil semua pintu keluar dan jalur evakuasi dibuka untuk pengosongan stadion. “Pengosongan tribun dengan menembakkan gas air mata, jelas menyalahi aturan FIFA,” tandas LaNyalla. Diberitakan, dunia sepakbola tanah air berduka. Ratusan pendukung Arema FC meninggal setelah terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kerusuhan sepakbola memang pernah terjadi. Tapi kejadian di Kanjuruhan ini sangat luar biasa, karena jumlah korban sangat besar. “Sebuah catatan kelam bagi persepakbolaan nasional, bahkan dunia. Saya prihatin dan menyesalkan kenapa hal itu harus terjadi,” ungkap LaNyalla. (mth)

KAMI Lintas Provinsi Kecam Tindak Represif dalam Tragedi Kanjuruhan

BY FNN Ahad, 02 Oktober 2022 16:48:12 0

Solo, FNN – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menyampaikan empati dan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, yang terjadi usai laga pertandingan sepakbola Arema FC vs Persebaya pada Sabtu, 1 Oktober 2022. “KAMI menduga bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use force) melalui penggunaan gas air mata dan pengendalian massa yang tidak sesuai prosedur menjadi penyebab banyaknya korban jiwa yang berjatuhan,” kata Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi dalam rilisnya yang diterima FNN, Ahad (2/10/2022). Menurut KAMI, bahwa penggunaan gas air mata tersebut telah dilarang dan sangat jelas menyalahi ketentuan FIFA sebagaimana disebutkan dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation Pasal 19 menegaskan, penggunaan gas air mata dan senjata api dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. KAMI menduga tindakan aparat dalam kejadian tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut: 1. Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa; 2. Perkapolri Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 3. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI; 4. Perkapolri Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara; 5. Perkapolri Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-hara. Atas pertimbangan tersebut, KAMI menyatakan: 1. Mendesak Kapolri, Ketua Umum PSSI, Dekom dan Direksi PT Liga Indonesia Baru dan semua pihak terkait bertanggung jawab secara sosial dan moral terhadap jatuhnya korban jiwa dan luka-luka  dalam tragedi Kanjuruhan Malang; 2. Mengecam Tindak represif aparat terhadap penanganan suporter dengan tidak mengindahkan berbagai peraturan, terkhusus Implementasi Prinsip HAM POLRI; 3. Mendesak Negara untuk segera melakukan penyelidikan terhadap tragedi ini yang mengakibatkan jatuhnya 182 korban jiwa (terpantau sampai pada 2 Oktober 2022) dan korban luka dengan membentuk tim investigasi independen; 4. Mendesak Kapolri untuk melakukan Evaluasi secara Tegas atas Tragedi yang terjadi yang memakan Korban Jiwa baik dari masa suporter maupun kepolisian; 5. Mendesak Propam Polri dan POM TNI untuk segera memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota TNI-Polri yang bertugas pada saat peristiwa tersebut; 6. Hentikan pelaksanaan liga sepakbola sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada jaminan keamanan setiap pelaksanaan pertandingan liga sepak bola di Indonesia. (mth)

PSSI dan Persija Pun Bantu Rezim Redam Anies?

BY FNN Ahad, 02 Oktober 2022 14:16:03 0

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Persija Jakarta enggan memakai Jakarta Internasional Stadium (JIS), murni soal harga? Atau ada \'titah\' penguasa? Oleh: Rahmi Aries Nova, Wartawati Senior Forum News Network (FNN) JIS yang kini menjadi stadion paling modern di Indonesia, suka tidak suka memang identik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies pada 16 Oktober nanti akan habis masa jabatannya dan langsung bersiap untuk running sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dibangun di era kepemimpinannya, dengan biaya fantastis Rp 5 triliun, JIS diprediksi bakal mendongkrak elektabilitas Anies secara fantastis pula. Anies akan disejajarkan dengan Presiden Pertama Indonesia Soekarno yang juga membangun Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan. Itulah yang ditakuti calon-calon lawannya dalam pilpres nanti, utamanya calon pilihan Istana alias suksesor Presiden Joko Widodo. Melihat keengganan PSSI dan Persija memakai ikon Kota Jakarta ini banyak yang menduga itu juga bagian dari meredam sinar Anies. Betul JIS masih memiliki kekurangan, tapi bukankah itu bisa diperbaiki dan dievaluasi bersama? Kalau pun harga sewanya yang mahal, ada yang menyebut Rp 1 miliar, dibandingkan dengan pemasukan tiket dan hak siar itu pun bisa jadi \'kecil\'. Sebagai perbandingan, pada 2010 saat timnas berlaga di Stadion Utama GBK, yang saat itu menampung 60.000-70.000 penonton, pemasukan dari tiket lebih dari Rp 10 miliar, belum hak siar dan sponsor. Sementara daya tampung JIS 82.000 penonton. Faktor keamanan? Biarlah menjadi tugas kepolisian. Selama ini klub-klub juga sudah keluar uang cukup besar untuk biaya keamanan, yang di liga tetangga Malaysia saja gratis, karena itu memang sudah menjadi tugas polisi Diraja (negara). Jadi sangat disayangkan tim nasional senior besutan Shin Tae-yong tidak menjajal stadion megah ini saat friendly match resmi FIFA melawan Curacao pekan lalu. Dalihnya pun seperti mengada-ngada, tapi banyak yang menduga PSSI, yang dijanjikan Jokowi akan dibangunkan pusat latihan di kawasan Ibukota Negara Baru (IKN), diminta untuk tidak ikut \'membesarkan\' Anies. Sebaliknya Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule), yang kabarnya akan maju pada pemilihan gubernur Jawa Barat, memanfaatkannya untuk \'branding\' dirinya dengan memainkan dua pertandingan melawan Curacao di dua kota di Jabar, Bandung (Stadion Gelora Bandung Lautan Api) dan Bogor  (Stadion Pakansari). Persija pun demikian. Seakan lupa bahwa Anies membangun JIS karena desakan Jak Mania, Persija belum mendeklarasikan JIS sebagai kandangnya. Persija tidak memakai JIS dalam laga di Liga 1, juga untuk friendly match saat menjamu Jeonbuk Hyundai yang rencananya digelar pada akhir November, menyambut ulang tahun Persija ke-94 pada 28 November 2022. PSSI dan Persija mengabaikan bahwa kecintaan masyarakat pada timnas dan warga Jakarta pada Persija akan menghadirkan eforia gaya baru di JIS. Seperti eforia fans Grup Band Dewa besutan Ahmad Dhani, yang hanya dalam satu jam 60 ribu tiketnya sold out, untuk konser yang baru akan berlangsung 52 hari lagi! PSSI dan Persija lupa bahwa tidak selamanya rezim ini berkuasa. Bagaimana kalau Anies ditakdirkan yang Maha Kuasa jadi Presiden RI berikutnya? Karya nyata Anies di Jakarta sungguh luar biasa, tak ada kandidat lain yang menyainginya. Anies sulit dibendung meski skenario jahat KPK berusaha menjeratnya. Anies memang bukan tipe pendendam (jadi memang tak punya musuh,  buzzerRp yang memusuhinya), tapi masyarakat tidak akan pernah lupa. Bahwa pada suatu masa PSSI dan Persija pernah menjadi alat penguasa, yang ingin terus berkuasa dengan menghalalkan segala cara. (*)

Rocky Gerung: Saya Mendorong Sri Mulyani Keluar dari Kabinet, Serahkan Mandat kepada Rakyat

BY FNN Ahad, 02 Oktober 2022 12:08:12 0

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta pakar politik Rocky Gerung untuk segera keluar dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Pasalnya, “Yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan.” Menurut Rocky Gerung, Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; “Yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih pada Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja,” tegasnya. “Saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu,” lanjut Rocky Gerung kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (1/10/2022). Berikut dialog lengkapnya antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo halo Bung Rocky, apa kabar nih? Ketemu di akhir pekan dan selamat datang kembali ke Jakarta, dan welcome to the jungle. Iya, itu cuma ada acara di Tokyo satu minggu dan ketemu banyak masyarakat Indonesia juga. Saya ada acara seminar soal lingkungan sebetulnya, terus dibajak oleh beberapa teman di Yokohama, Tokyo, untuk diskusi tentang keadaan Indonesia. Dan, semua menganggap bahwa lebih baik nggak pulang daripada tersesat secara ekonomi. Itu serius, bener-bener. Kemudian saya anggap ada semacam sinisme, tapi mereka bilang dilema kita adalah kita balik ke Indonesia dalam keadaan Indonesia berantakan secara ekonomi dan politik. Mending tinggal di Jepang semuanya terjamin itu. Tapi, mereka tetap ingin agar Indonesia tumbuh, karena itu saya anggap ya sudah itu pilihan mereka. Tapi apa yang mereka pilih sebetulnya bagian dari kenyataan hidup kita yang kebanyakan sinyal bagus, ekonomi membaik segala macam. Nah, bagi mereka yang ada di luar negeri tentu tahu bahwa itu bohong semua dan mereka anggap bahwa pemerintah Indonesia itu seperti memberi angin surga. Menanam padi sambil maju itu artinya kita menginjak sendiri tanamannya. Begitu kira-kira. Ini benar ini, karena kita kan kemarin menyinggung ketika kita bahas Pak Luhut ygn sudah bilang akan ada badai besar, Ibu Sri Mulyani juga memberi sinyal ekonomi kita memburuk, sementara Pak Jokowi masih membanggakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita kuartal 2 dan kuartal 3 tahun 2022 ini akan ini lebih tinggi dibandingkan seluruh negara G20. Walaupun kita tahu bahwa perbandingan itu pun juga tidak Apple to Apple gitu. Tetapi, yang lebih bikin terkejut sehari kemudian Pak Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa akan ada awan gelap dan badai besar pada tahun depan. Jadi kita bingung ya dalam sehari Jokowi itu pernyataannya sudah berubah-ubah gitu. Itu sudah biasa itu sebetulnya. Jadi nggak usah bingung karena memang Pak Jokowi juga nggak bisa paham bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut badai itu ya kebijakan dia sendiri, kebijakan Jokowi yang akan menyebabkan badai. Cuman Pak Luhut nggak mungkin ucapkan itu karena beliau tahu tentang keadaan ekonomi segala macam. Demikian juga Sri Mulyani. Kan terpaksa beberapa menteri yang pintar di kabinet, Ibu Sri Mulyani dan Pak Luhut, harus mengucapkan itu bahwa akan ada badai besar. Apa penyebab badainya tuh? Ya kelemahan dari layar ekonomi Indonesia sendiri kan. Walaupun badainya sebesar apapun, kalau layarnya kuat, perahu itu pasti meluncur justru lebih kencang, gitu. Kan kita mau nunggu badai supaya perahu itu riding the titan wave, ‘menunggangi arus pasang itu’. Tetapi, kalau layar kita rapuh, tiangnya patah, tiangnya itu Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Jadi Pak Jokowi memberi peringatan tentang dirinya sendiri. Begitu kan? Oke. Jadi Anda bisa buka-buka lagi nanti filenya. Kita lihat pidato Pak Jokowi tanggal 29 seperti apa, kemudian tanggal 30 seperti apa. Itu berbeda antara bumi dengan langit gitu. Dan ternyata memang hasil itu dikonfirmasi juga. Ya kalau selama ini kan kita bangga-banggakan, termasuk Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kita tak akan resesi karena angka resesi kita lebih rendah dibandingkan. Sebelumnya kan terlalu begitu. Dan Pak Jokowi selalu membandingkan bahwa negara-negara seperti Amerika, Turki, dan sebagainya angka resesinya sangat tinggi. Tetapi, ini ada hasil semacam publikasi dari berbagai lembaga dunia itu yang sekarang itu ternyata memasukkan kita Indonesia dalam 100 negara tersendiri di dunia.  Ini ada dua lembaga, yang satu dari World Population Review, itu memasukkan Indonesia ke dalam negara termiskin urutan ke-73 karena pendapatan nasional bruto hanya 3.870 perkapita tahun 2020. Kemudian GF mac.com ini menempatkan Indonesia dalam negara paling miskin nomor 91 di dunia. Anda tinggal pilih mana yang datanya. Yang jelas itu semua memasukkan Indonesia dalam 100 negara-negara miskin sekarang. Jadi, itu paradoksnya Pak Jokowi memimpin 7 tahun dengan tema ekonomi meroket, akhirnya setelah 7 tahun nyungsep betul. Itu 100 negara termiskin di dunia itu dan Indonesia berada pada nomor 91. Jadi, masalah ini betul-betul masalah yang fundamental buat kita. Jadi, gunanya apa Pak Jokowi 7 tahun dan nggak menghasilkan apa-apa itu. Jadi, sebetulnya itu tamparan bukan sekadar pada bangsa ini, tapi juga pada generasi ke depan yang berharap bahwa Indonesia punya bonus demografi. Jadi, semua kemewahan kita untuk melihat bonus demografi ibukota baru segala macam itu, dipukul satu kali oleh data tadi dan kita tahu bahwa kita betul-betul buruk. Nah, ini buzer-buzer ini mau ngapain lagi kan. Dia nanti akan bilang wah itu statistiknya bohong itu. La, Jokowi sendiri bilang bahwa badai pasti datang, ada awan gelap, dan sebetulnya sudah tiba tuh. Jadi, inilah akibatnya kalau tidak ada oposisi. Kalau ada oposisi, dari dulu pasti akan ada koreksi pada kebijakan, koreksi pada kehidupan sosial.  Karena nggak ada oposisi maka seolah-olah diam-diam pemerintah kalau orang Medan bilang sour sendiri gitu. Itu bahayanya demokrasi yang tidak dituntun oleh counter filling force. Aktivitas kritik yang dilakukan oleh Awali, Anthony Budiawan, Rizal Ramli, Faisal Basri, Ihsanuddin Noorsy segala macam dianggap sebagai nggak bener tuh. Nah, sekarang mereka yang ternyata benar kan. Jadi, itu dasarnya kenapa kita minta supaya ya baiknya percepat Pemilu saja. Ngapain lagi nunggu lama-lama. Kalau nggak Indonesia akan menjadi nomor sekian itu dalam skala dunia. Demikian juga kita mesti kasih kritik kepada Ibu Sri Mulyani terutama, yang terus memberi sinyal positif, sehingga Pak Jokowi terbuai juga dengan mulut manis Sri Mulyani. Kan begitu kan? Kan kalau kita mau fair, Ibu Sri Mulyani nggak pernah kasih data yang tegas pada Pak Jokowi. Data tegas itu diberi Ibu Sri Mulyani ke DPR, ke masyarakat. Bukan pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi nggak punya sense of crisis? Kalau Sri Mulyani bilang ekonomi memburuk itu dia terangkan pada publik, bukan pada presiden. Jadi, pada presiden diterangkan hal yang sebaliknya. Begitu sidang mungkin saya bayangkan Sri Mulyani bilang, iya Pak, nggak apa-apa Pak, ini bisa saya atasi. Tapi, di publik dia nggak mungkin berbohong begitu karena publik punya data pembanding. Jadi, ini akibatnya kalau menteri-menteri itu yes man saja atau yes man gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menyimak pidatonya Sri Mulyani pada penutupan sidang paripurna kemarin, itu pada akhir penutupnya, meskipun ada gimik-gimik yang bikin heboh. Media seperti lebih menyoroti pada soal dia memberikan salam restorasi, salam Demokrat, salam pada Mega PDIP, tapi saya justru malah melihat itu noticenya ini pada pidato dia. Dia menutupnya itu dengan sebuah ayat dalam Alquran, tapi saya lupa persisnya, di mana dia yang menyebutkan bahwa kalau orang-orang itu yang beriman, dia percaya bahwa Tuhan itu akan menolong. Kira-kira begitulah kalimatnya.  Coba kita simak ya penutupan pidato Ibu Sri Mulayani: “Mari kita berkolaborasi di dalam perbuatan baik, menjaga Indonesia, menjaga APBN seperti dikatakan bahwa barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Semoga kita semuanya terus dapat berbuat yang terbaik untuk menjaga rakyat Indonesia, menjaga Indonesia, dan menjaga APBN, dan terus berserah diri sepenuhnya kepada sang Pencipta. Insya Allah Indonesia akan dapat melalui masa-mana penuh tantangan ini dengan baik dan selamat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta\'ala.” Jadi, dari kalimatnya Sri Mulyani itu, ini bukan gaya seorang menteri keuangan yang itung-itungannya rasional, ini sudah kayak orang buntu dalam segala macam upaya, akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Betul. Sri Mulyani tahu bahasa yang mesti dia pakai. Dia nggak bisa pakai bahasa bahwa kita bakal nyungsep segala macam itu. Walaupun di beberapa forum dia katakan itu, “kita potensial menuju Sri Lanka”.  Jadi Sri Mulyani sedang melangkah menuju Sri Lanka itu. Tapi, buat publik yang lebih luas mungkin Indonesia, dia pakai metafor itu bahwa kita sebaiknya berdoa, kita sebaiknya tobat, kira-kira begitu kan. Itu artinya, ada kesalahan yang mereka buat sehingga dan bilang kita mari saya bertobat, mustinya begitu kan? Karena yang bikin kesalahan kan Sri Mulyani yang tidak terang-terangan mengatakan data pada Pak Presiden. Lalu akhirnya pasrah atau menyerah gitu. Dan penyerahan itu harus juga diikuti dengan tindakan. Jadi, kalau Ibu Sri Mulyani merasa bahwa dia gagal untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa keadaan ekonomi nggak boleh diperas seperti pohon, kan Pak Jokowi membayangkan APBN itu seperti pohon jadi daunnya itu adalah uang, bisa dipetik-petik saja itu, brankasanya ada isi uang.  Jadi, itu yang mesti dipertanggungjawabkan oleh Ibu Sri Mulyani bahwa dia gugup untuk menerangkan keadaan sebenarnya pada Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi selalu merasa di atas angin, ini biasa-biasa saja, baik itu. Nah, baru sekarang Ibu Sri Mulyani akhirnya harus menyerah dan pasrah pada keadaan itu. Jadi, mari kita tuntun kembali Sri Mulyani untuk jangan pergi pada Sri Lanka tapi keluar saja dari kabinet? Karena, itu gampangnya. Supaya ada pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban akademis. Karena Sri Mulyani berbohong dua kali itu. Secara moral dia tahu bahwa salah kalau tidak jujur pada Presiden; yang kedua data-data itu harusnya dilengkapkan dalam sidang kabinet, bukan cuma satu dua figur yang bagus yang dikasih Pak Presiden sehingga Pak Presiden merasa baik-baik saja, kita akan kembali pulih, kita akan tetap meroket sampai ke 10 persen. Ini kegagalan komunikasi publik dan mata internasional melihat bahwa Indonesia itu selalu berbohong. Pada publiknya sendiri presiden berbohong, bagaimana pada kita, misalnya. Begitu kira-kira pikiran jurnalis dunia. Oke. Jadi sebenarnya kan kita kemarin bicara, harusnya pemerintah jangan ngomong soal cuma awan gelap, terus kemudian badai besar, dan sebagainya. Harusnya pemerintah bicara dong, mitigasinya bagaimana. Iya, kan di depan ada mercusuar, sudah kasih sinyal tuh, jangan mendarat di pulau itu karena berbahaya ada badai di situ. Eh, masih merapat juga. Poin kita selalu mitigasinya bagaimana? Kan gampang sebetulnya. Ada anggaran yang di-refocusing, ada infrastruktur yang mesti dihentikan, ada IKN yang harusnya berisi akal tapi ternyata itu kongkalingkong doang tuh. Jadi, semua hal yang disebabkan oleh kebijakan itu yang mesti dia mitigasi kan? Kan dia sendiri yang lakukan. Nah, kalau posisi yang melakukan mitigasi itu enggak akan dipercaya oleh pemerintah, seolah-olah akan menjatuhkan pemerintah. Padahal, memang ini sebetulnya kalau dari awal mitigasi itu dikerjasamakan dengan independen researcher, itu mungkin kita masih bisa selamat. Mungkin Awali akan bilang ganti datanya Pak, ambil yang paling bener. Lalu Said Didu yang paham tentang kebijakan di dalam mengusulkan sesuatu supaya BUMN ini jangan sembunyi-sembunyiin akuntansinya tuh. Kan banyak akademisi kita yang jujur. Rizal Ramli juga lakukan hal yang sama bahwa paradigma pembangunan ini kacau, keliru Pak. Tetapi, Pak Jokowi nggak mau mendengar itu. Dia cuma mau dengar sesuatu yang comply dengan gagasan dia bahwa Indonesia 2045 akan ada bonus demografi, bahwa Indonesia akan setara dengan pendapatan negara-negara besar dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, bahwa karbon trading akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian internasional. Semuanya batal itu karena kekacauan dalam negeri. Jadi, kalau kita bilang mitigasi, dia nggak mungkin melakukan mitigasi sesuatu yang dia rencanakan memang untuk hancur. Ini tadi kalimatnya Sri Mulyani tadi kan sebenarnya itu isyarat jelas gitu ya, meskipun dia menggunakan bahasa agama gitu. Barangsiapa yang berserah diri kepada Allah dan berbuat baik begitu maka dia tidak akan takut dan akan dapat pahala. Ini bukan soal berserah diri. Kalau berserah diri itu urusan kita sebagai orang beragama, tapi tugas pemerintah itu bukan berserah diri. Tugas pemerintah itu bagaimana dia mengeluarkan rakyatnya dari bencana, kan itu yang harusnya tugas dia sebagai nahkoda. Ya, mustinya Sri Mulyani bilang, setelah berserah diri saya menyerahkan diri pada persidangan rakyat. Kan gampangnya begitu. Demikian juga presiden. Kan mereka semuanya musti disidang oleh rakyat karena kalau disidang oleh DPR kan dia-dia juga. Kalau para pemimpin kita disidang di DPR itu jeruk ngupas jeruk, cuma itu yang terjadi. Tetapi, menyerahkan diri itu atau berserah diri itu artinya harus betul-betul fundamental. Saya berserah diri artinya saya sudah berbuat salah gitu kan. Maka orang yang berbuat salah menyerahkan diri dong. Itu sebetulnya. Yang kita perlukan adalah keterangan semacam itu dari Sri Mulyani. Dan, saya mendorong pada Sri Mulyani untuk keluar dari kabinet, menyerahkan diri pada rakyat, menyerahkan kembali mandat itu pada rakyat, dan itu fair-nya begitu. Jangan seolah-olah minta tolong pada Tuhan. Padahal Tuhan nggak akan menolong orang yang nggak mampu menolong dirinya sendiri. Kan begitu. Ya Bung Rocky, saya kira kita mesti menyiapkan kalau toh pemerintah tidak mau menyatakan kita menghadapi situasi yang buruk, saya kira kita mesti mulai mengingatkan gitu bahwa situasi ke depan itu akan semakin memburuk. Yang bisa kita ingatkan itu adalah bahwa bagaimana kita tolong-menolong di antara kita, solidaritas di antara kita diperkuat, perpecahan yang seperti diembuskan buzer sudah lupakan saja semua. Karena ini eranya kalau toh ada bencana itu tidak pandang buzer, tidak pandang orang baik. Semua akan terkena bencana. Itu yang kita omongin ini buzer nggak ngerti pembicaraan kita, karena mereka cuma nunggu nanti Pak Jokowi ucapin lagi kalimatnya tuh. Kan begitu? Jadi begitu Pak Jokowi ucapkan kalimat buzer rugi lagi. Padahal buat makan di warteg dia berhutang itu. Kan begitu. Jadi ini buzer-buzer yang kalau dungu mungkin kita sudah tahu lah itu jalan pikirannya dungu. Tapi berharap yang tidak mungkin itu kan dungu dua kali. Kan jelas seluruh data itu menerangkan bahwa hidup ini sedang merosot, ya sudah, terima saja keterangan Sri Mulyani dan akhirnya terima keterangan Pak Jokowi bahwa memang akan ada badai dan mendung bahkan, dan mungkin hujan deras. Tapi ya sudah, kita sama-sama kita lucuti pikiran-pikiran buruk kita sendiri sebagai orang yang selalu mencurigai orang lain. Jadi, buzer ini berhentilah mencurigai oposisi. Oposisi itu gunanya baik betul. Buat bikin counter feeling atau balancing di dalam pikiran. Jadi, sekali lagi terima keterangan bahwa kita memang buruk. Bukan saja di Asia, tapi di dunia kita dianggap sebagai bangsa yang gak pernah bertumbuh secara ekonomi. Tidak pernah mulus melakukan transisi demokrasi. Ya, jadi semua klaim-klaim itu dibatalkan dengan data tadi bahwa Indonesia masuk dalam 100 negara termiskin di dunia. Lebih sedih lagi nanti kalau lebih kuat lagi datanya dan kemudian ternyata di Asia Tenggara juga kita mungkin terburuk. Itu lebih menyedihkan karena kemarin kan kita juga melihat data IQ kita juga rendah di Asia Tenggara, hanya di atas Timor Leste. Ya, itu paralel. Kalau IQ rendah pasti ekonomi juga buruk dan masa depan juga buruk. Itu sudah jadi satu tarikan nafas. Keburukan itu terjadi karena ketiadaan kontrol oposisi dan itu yang menyebabkan kita ingin 0% itu dibuat bener-bener supaya ada oposisi dalam persaingan politik. Begitu kira-kira. Yes 0%. (Sof/sws)

Jika Anies Dipenjarakan

BY FNN Sab, 01 Oktober 2022 17:30:22 0

Anies adalah kanalisasi politik oposisi, khususnya ummat Islam. Memilih jalan demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle ISU memenjarakan Anies Baswedan sangat kencang setelah berbagai media massa memberitakan video Andi Arief, seorang tokoh Partai Demokrat, yang mengungkapkan percakapan seseorang dengan Presiden Joko Widodo terkait Jokowi akan memenjarakan siapa saja tokoh-tokoh yang memang dia inginkan dipenjara sehubungan dengan Pilpres 2023 nanti. Bisnis.com dalam \"Klarifikasi Andi Arief Usai Sebut Jokowi Bakal Penjarakan Anies dan Ketum KIB\", 26/9, memuat pernyataan Andi Arief itu, “Kenapa dua calon Pak Presiden [Jokowi]? Kan Ada Anies ada Ganjar. \'Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau tidak nurut tinggal masuk penjara aja gitu\'.” Meski Andi mengklarifikasi video itu hanya untuk kalangan internal, tapi Andi belum mengklarifikasi tentang isinya. Selain itu, pernyataan Andi Arief sendiri sepertinya memperkuat pernyataan SBY sebelumnya, bahwa dia akan turun gunung meluruskan arah demokrasi karena adanya keinginan kekuasaan merekayasa pemilu hanya diikuti dua calon presiden saja. Pernyataan Andi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini awalnya ditanggapi beragam, seperti menyepelekan kredibilitas isu itu. Sebab, mereka melihat langkah SBY sebatas mengamankan anaknya AHY untuk bisa menjadi Cawapres Anies Baswedan saja, ketimbang urusan bangsa. Namun, hari ini kita digegerkan oleh berita Koran Tempo (1/10/2022), yang memberitakan upaya Ketua KPK Firli Bahuri untuk memenjarakan Anies Baswedan. Dalam berita yang viral di seluruh media sosial, Tempo menulis judul \"Manuver Firli Menjegal Anies\", yang memuat antara lain “Ketua KPK Firli Bahuri ditenggarai terus menerus mendesak satuan tugas pengusut kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka. Namun, tim pengusut kesulitan menemukan bukti permulaan... “ Tempo yang terkenal dengan kemampuan investigasi berita, menguraikan bahwa Firli berusaha keras menjadikan Anies tersangka sebelum Anies ditetapkan sebagai Capres oleh beberapa partai yang akan mendukungnya. Intervensi Firli ini juga dengan mencari berbagai ahli, seperti Professor Romli Atma Sasmita, untuk dirayu memberikan pandangan hukum bahwa Anies bisa jadi tersangka - dalam berita ini Romli menolak. Alhasil kita melihat rangkaian co-existensi pernyataan SBY dan Andi Arief dengan berita Tempo hari ini, memang ada kecenderungan penggunaan kekuasaan dalam merusak demokrasi saat ini. Mengapa Anies Harus Dipenjarakan? Memenjarakan Anies adalah salah satu atau satu-satunya jalan untuk menjegal Anies mengikuti pilpres 2024. Cara yang lainnya adalah mempertahankan PT (Presidential Threshold) yang tinggi (20%), menghalangi terbentuknya koalisi partai-partai yang bisa mengusung Anies dan menghancurkan potensi logistik (pengusung) Anies. Namun, cara ini kelihatannya tidak akan sukses. Sebab, koalisi pendukung Anies, yang dimotori Surya Paloh, semakin kemari semakin solid. Ada tiga hal penting memotivasi penjegalan Anies. Pertama, survei-survei pilpres tentang Anies. Kedua, pandangan geostrategis Anies. Ketiga, trauma kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 2017. Soal survei-survei kita harus membagi survei yang tergolong kredibel dan propagandis. Dari semua survei dengan jenis manapun, Anies masuk dalam 3 besar. Artinya, sulit menyingkirkan Anies dari survei. Nah, selanjutnya adalah survei kredibel. Kredibel bukan dalam pengertian Reasearsch (Validitas dan Reliabilitas), tapi lembaga surveinya. Yang ingin saya bahas adalah CSIS (Center for Strategic and International Studies) terbaru. Lembaga ini didirikan oleh Orde Baru, dengan tujuan pembangunan, free market capitalism, dan penghilangan politik ideologis. Terutama penihilan Islam politik. (Anomali terjadi ketika pimpinan CSIS, Dr. Rizal Sukma, menduduki jabatan pimpinan di Ormas Muhammadiyah, beberapa tahun lalu). Pada saat pertemuan tokoh-tokoh oposisi nasional, di Blok M, (20/9/2022), yang diselenggarakan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI), Rizal Dharma Putra, pimpinan Lesperssi, lembaga \"Think-Tank Pertahanan\" (Lembaga ini diundang terbatas bertemu dengan Jenderal Mark Milley, The United States Joint Chiefs of Staff, pada kunjungan ke Jakarta Juli 2022 lalu) memetakan CSIS saat ini pro Tiongkok. Perjalanan panjang CSIS, terlepas dari misi sebenarnya, lembaga ini adalah lembaga Think-Tank tertua dan terbesar. Sehingga, kepentingan lembaga ini untuk mempertahankan kredibilitas cukup tinggi. Nah, CSIS mengeluarkan survei terbaru yang mengagetkan. Jika terjadi Head to Head antara Anies, Ganjar maupun Anies-Prabowo, Anies menang. Anies vs Ganjar 47,8 % vs 43.9 % (7, 6 % belum tahu), Anies vs Prabowo 48, 6 % vs 42,8% dan Ganjar vs Prabowo, 47,25 % vs 45%. Kenapa kaget? Dari sisi metodologi, konsep survei dengan metode \"general to focus\" mulai 14 capres, pengecilan ke 7 capres, lalu ke 3 capres dan diakhiri ke head to head adalah metode reiterasi dan penegasan, di mana responden berjenjang tanpa keraguan memilih calonnya. Hasil ini sulit diragukan, karena konsistensi responden dapat menunjukkan reliabilitas alat survei tersebut. Survei CSIS ini mengambil responden milenial dan generasi Z (umur 18-39 tahun). Jumlahnya diperkirakan 60% pemilih kita saat ini. Meskipun kita tidak bisa menarik ekstrapolasi dan membangun kesimpulan untuk seluruh populasi, namun suara milenial dan suara generasi Z ini adalah suara masa depan Bangsa Indonesia. Ini merupakan bukti pembusukan terhadap Anies selama ini, baik dengan isu hukum, identitas Arab/non Jawa, gagal membangun Jakarta, tidak mampu menghancurkan Anies. Alasan lain penjegalan Anies adalah pandangan Geostrategis Anies. Selama ini Anies terlihat sangat dekat dengan barat. Berbeda dengan Jokowi yang dekat ke Peking. Terakhir terlihat Anies Baswedan menjadi tamu keluarga Lee, penguasa Singapura, selama 5 hari, beberapa minggu lalu. Menjadi tamu keluarga Lee berbeda dengan beberapa elit kita yang hanya diundang oleh Rajaratman Institute, Nangyang Technology University atau lembaga lainnya di Singapura. Diundang keluarga Lee artinya Anies tidak diragukan oleh barat dan \"Chinese Overseas Network\". Kedekatan Anies dengan barat tentu mencemaskan Peking yang selama ini berusaha mengendalikan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut Rizal Dharma Putra, pengangkatan mantan Duta Besar China di Indonesia menjadi direktur Asia Kementerian Luar Negeri Peking, merupakan simbol keseriusan China untuk tetap mendominasi politik Indonesia. Artinya, kehadiran Anies menjadi sebuah kecemasan, khususnya ketika pertarungan Barat vs China semakin menegangkan di kawasan ini, dan laut China Selatan. Ketiga, adanya benturan (politik) identitas yang tersimbol pada Anies, sejak pertarungan Anies vs Ahok pada tahun 2017 di Jakarta. Orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai bukan \"identitas Anies\" meyakini bahwa Anies adalah ancaman besar bagi keberlanjutan dominasi mereka dalam era kepemimpinan Jokowi. Tiga alasan penjegalan Anies di atas sebenarnya adalah bukan problem Anies Baswedan sendiri. Pertama, kemenangan seseorang dalam bingkai demokrasi adalah tanggung jawab bangsa ini secara keseluruhan. Upaya-upaya (rezim) Jokowi untuk merusak demokrasi dengan isu perpanjangan jabatan dan isu 3 periode semakin kemari semakin mengecil. Terakhir upaya kelompok tersebut menjadikan Jokowi calon wakil presiden 2024, mungkin mendampingi Prabowo. Namun, rencana ini tidak mendapat dukungan rakyat. Jikalau demokrasi dijalankan dan Anies memenangkan pertarungan melawan Ganjar dan Prabowo, maka itulah pilihan terbaik rakyat. Tentu saja jangan sekali-kali diintervensi kekuasaan. Soal geopolitik, Indonesia memang sampai saat ini belum melihat untungnya bersekutu dengan Peking. Baik dari sisi pembangunan maupun pengentasan kemiskinan. Yang berkembang selama ini malah kemiskinan dan pengangguran yang terus membesar, berkuasanya oligarki, hutang melangit, munculnya kebencian terhadap ulama, hancurnya demokrasi dan hal-hak asasi manusia serta penangkapan tokoh-tokoh oposisi (seperti pada saya, dkk) tanpa tuduhan yang jelas. Sehingga, wajar saja kehadiran Peking di Indonesia kurang populer dan sulit dipertahankan. RRC harus refleksi diri dalam membangun hubungan yang baik dengan Indonesia ke depan. Jika meniru era Sukarno Poros Jakarta-Beijing, tentu dapat dimaklumi, karena persekutuan yang dibangun adalah untuk kesejahteraan kaum proletar. Sedangkan soal ketiga, yang menyangkut pertarungan identitas, pihak \"non-Anies\" harus refleksi diri. Identitas yang terafiliasi dengan Anies adalah identitas perlawanan terhadap kaum kolonial. Artinya bersifat historis. Apalagi berbagai tokoh yang tadinya berseberangan dengan Anies, seperti Sunny Tanujiwidjaja, tangan kanan Ahok, dan Surya Tjandra, tokoh buruh yang membangun partai PSI, sudah menyatakan mendukung Anies ke depan. Keduanya adalah kelompok oposit Anies, selama ini. Artinya, urusan identitas ini dapat diselesaikan, jika mau. Resiko Memenjarakan Anies Memenjarakan Anies bisa saja dilakukan jika nafsu kekuasaan dan konspirasi oligarki serta Peking tetap menguat. Persoalannya adalah resiko yang akan kita tanggung bersama. Pertama, Anies adalah kanalisasi kelompok identitas yang selama ini oposit terhadap rezim Jokowi. Politik kanalisasi sejak dulu kalau diperlukan untuk meredam gejolak sosial yang besar. Kelompok Islam yang merasa teraniaya oleh rezim Jokowi selama ini, berpretensi bahwa jalan demokratis masih merupakan sebuah jalan, dengan Anies sebagai pemimpinnya. Anies membuat adanya migrasi dukungan politik, dari yang revolusioner yang didengungkan Habib Riziek, menjadi teknokratis yang dilakukan Anies. Jika ini tidak terjadi, maka gejolak ummat akan bertemu dengan situasi tanpa pilihan, yakni mendukung Habib Rizieq Shihab. Kedua, resiko atau ancaman ekonomi politik ke depan terlalu besar untuk dihadapi rezim Jokowi sendiri. Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani sudah menyinggung ini berkali-kali bahwa tahun 2023 kita akan memasuki resesi. Mereka mengatakan saatnya memperkuat persatuan nasional, solidaritas dan kerjasama menghadapi ancaman resesi besar. Dalam pidatonya di Puncak Hari Maritim, Luhut mengatakan \"Kalau kita semua kompak, semua kita satu bahasa dalam keadaan yang sangat krusial ini di mana dunia diramalkan akan memasuki global crisis, perfect storm akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan, kita harus menata negeri kita dengan baik\" (Liputan 6, 27/9/2022). Bahkan, Luhut dan anaknya Jokowi, Gibran Rakabuming, mendatangi Rocky Gerung, tokoh oposisi, untuk menyampaikan pesan perdamaian. Lalu bagaimana jika Anies dipenjarakan? Tentu saja gelombang oposisi dan umat Islam tidak bisa menerimanya. Sebab, Anies, selain mendapatkan berbagai penghargaan nasional, dia juga terlalu banyak menyandang penghargaan internasional untuk pembangunan yang berhasil dia lakukan. Kasus E-Formula sangat diragukan unsur korupsinya, berbeda dengan kasus E-KTP, di mana diberitakan bahwa Ganjar menerima uang suap $500 ribu. Ketiga, jika Anies dipenjarakan, untuk menjegal Anies, atau kriminalisasi politik, maka tentu saja rezim Jokowi terus menerus meruntuhkan demokrasi. Tidak ada tanda-tanda Jokowi ingin memulihkan demokrasi. Sejarah yang dibangun Jokowi ini akan menjadi sejarah buruk yang dikenang bangsa kita. Tentu Jokowi harus berubah. Bangsa ini terlalu banyak cacatnya selama Jokowi berkuasa. Satu soal saja seperti Kasus Ferdy Sambo, dimana cita-cita Supremasi Hukum berubah menjadi Mafia Hukum, sudah menyita energi bangsa yang besar. Apalagi jika merusak demokrasi. Catatan Penutup Berita Tempo tentang upaya KPK memenjarakan Anies dan pernyataan SBY adanya rekayasa pilpres dan penjegalan calon serta video Andi Arief soal pemenjaraan Anies telah mengagetkan kita semua. Memenjarakan Anies sangat beresiko pada gejolak sosial ke depan. Hal ini bertentangan dengan kata-kata rezim yang melihat perlunya kekompakan dalam menghadapi krisis ke depan (Perfect Storm). Situasi \"rumput kering\" bangsa ini, yang gampang terbakar, dapat seketika berubah menjadi ganas dan liar. Banyak negara lain menjuluki kita sebagai bangsa ramah tamah, tapi kita tahu puluhan tahun lalu, ditanggal hari ini, jutaan rakyat mati karena saling bunuh, karena kebencian politik dan dendam. Anies adalah kanalisasi politik oposisi, khususnya ummat Islam. Memilih jalan demokrasi adalah jalan damai bagi sharing tanggung jawab mengurus bangsa ini. Namun, memenjarakan Anies atas dasar haus kekuasaan, merupakan jalan kekerasan, yang akan selalu dikenang sebagai jalan haram. Jika Anies dipenjarakan, maka rakyat pasti memberontak. (*)

Pemimpin Jangan Selalu Mau Disetir

BY FNN Sab, 01 Oktober 2022 16:06:01 0

Namun dalam perjalananya selalu saja mengalami keganjilan yang amat signifikan karena harus menuruti kemauan komunitas tertentu yang tidak berpihak kepada rasa keadilan kominitas lain. Oleh: Prof. Fauzul Iman, Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten “DAN ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kafasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus” (al-Hujurat : 7) Melalui firman ini Tuhan ingin membangun sistem masyarakat yang kuat dan berperadaban. Yaitu, sistem masyarakat yang terdiri dari pemimpin yang power, kharisma dan istiqamah di satu sisi dan masyarakat yang patuh secara inguin pada pimpinannya sebagai epicentrum di sisi lain. Pemimpin sebagai epicentrum harus tegak di tengah dengan berkarakter pengendali yang ajeg/istiqamah. Ia tidak boleh terbawa arus pemikiran dari pihak kelompok manapun baik yang minoritas maupun yang mayoritas. Dalam ayat ini Tuhan menfigurasi Rasul Muhammad sebagai patron/ pemimpin yang harus tegak berdiri di tengah. Ia dilarang berpihak ke kelompok manapun apalagi terbawa arus kepentingan yang bertendensi materi dan kekuasaan. Rasul Muhammad ditetapkan Tuhan sebagai sumber dan inspirator primer yang tidak boleh seenaknnya menuruti kemauan atau tekanan umatnya. Betapapun kelompok umat yang terhitung besar menekannya, Muhamad tidak akan bergeming sedikitpun untuk menuruti kemauan mereka Di sinilah pentingnya keunggulan pemimpin dengan yang dipimpinnya. Pemimpin dari segi baik segi wibawa, ilmu, kecerdasan, manajemen dan keteladanan moral harus lebih unggul dari yang dipimpinnya. Keunggulan ini merupakan modal karakter yang cukup kuat untuk dapat mempengaruhi dan membawa umat yang dipimpinnya ke jalan yang lurus. Mengomentari ayat ini, Wahbah Zuhaeli, pakar tafsir kontemporer menegaskan bahwa masyarakat sebanyak apapun yang menekan pemimpinnya yang baik dan berkualitas agar menuruti kemauan masyarakat pasti akan terjadi bencana dan kehancuran besar di tengah masyarakat mereka sendiri Di abad kontemporer ini kita mengenal kepemimpinan demokrasi yang telah diakui sebagai satu satunya alterntif. Namun dalam perjalananya selalu saja mengalami keganjilan yang amat signifikan karena harus menuruti kemauan komunitas tertentu yang tidak berpihak kepada rasa keadilan kominitas lain. Dengan tanpa menafikan kepemimpinan demokrsi, ayat ini sesungguhnnya telah memberikan pelajaran yang amat berharga bagi setiap pemimpin (rektor) untuk tetap teguh di atas prinsip dan tidak selalu mengikuti baling-baling/ tekanan kemauan orang banyak. Pemmpin sejatinya berhasil menjadi epicentrum keteladanan moral yang dapat menjinakkan umatnya menjalani misi kepemimpinan bersama Wallahua\'lam. (*)

Teladan Nabi Muhammad Dalam Membangun Peradaban

BY FNN Sab, 01 Oktober 2022 14:47:10 0

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Ia mengangkatnya di atas semua agama. Dan cukup Allah sebagai saksi. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, Dosen S3 PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, dan S3 Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Jogjakarta Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta MUHAMMAD SAW adalah manusia paling berpengaruh di dunia sepanjang masa dengan akhlak Al-Quran. Nabi Muhammad SAW teladan dalam hubungan dengan Allah SWT, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Jutaan bibir setiap hari mengucapkan nama yang begitu mulia, sejak seribu empat ratus tahun yang lalu. Berjuta bibir akan terus mengucapkan sampai akhir zaman. Setiap hari kala fajar menyingsing, muadzin bangkit berseru kepada setiap insan, bahwa shalat lebih baik daripada tidur. Ia mengajak mereka bersujud kepada Allah swt, juga membaca shalawat buat Rasul-Nya. Seruan itu disambut jutaan umat manusia dari segenap penjuru dunia, menyemarakkannya dengah shalat menyambut pahala dan rahmat Allah swt. Selama dalam rangkaian shalat lima waktu, bergetarlah jantung mereka menyebut asma Allah dan menyebut nama Rasulullah. Begitulah mereka, dan akan terus begitu, setelah Allah swt memperlilhatkan agama yang ini dan melimpahkan nikmat-Nya kepada seluruh umat manusia.  Sungguh, dalam diri Rasulullah kamu mendapatkan teladan yang baik; bagi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian, dan banyak mengingat Allah. (QS Al-Ahzab/33:21) Sekarang sudah datang kepadamu seorang Rasul dari golonganmu sendiri; terasa pedih hatinya bahwa kamu dalam penderitaan, sangat prihatin ia terhadap kamu, sangat kasih sayang terhadap orang beriman. (QS At-Taubah/9:128) Nun, demi pena dan demi catatan yang ditulis manusia,- Dengan karunia Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila. Dan sungguh, bagimu pahala yang tiada putusnya. Dan engkau sungguh mempunyai akhlak yang agung. (QS Al-Qalam/68:1-4). Sungguh, Allah telah memenuhi mimpi Rasul-Nya; pasti engkau akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah berkenan, dengan aman, bercukur dan bergunting rambut, tanpa merasa takut. Dia tahu apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu, Dia memberikan kemenangan dalam waktu dekat. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya Ia mengangkatnya di atas semua agama. Dan cukup Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir, kasih sayang antara sesamanya. Kau lihat mereka rukuk dan sujud dalam shalat mencari karunia Allah dan ridha-Nya. Di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat, dan perumpamaan mereka dalam Injil; seperti benih tanaman yang mengeluarkan tunas, kemudian bertambah kuat, lalu bertambah besar, dan tegak di atas batangnya, menyebabkan  para penanam takjub bercampiur gembira. Akibatnya, orang-orang kafir jadi marah kepada mereka. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan yang mengerjakan amal kebaikan, ampunan dan pahala yang besar. (QS Al-Fath/48:27-29) Nabiku Teladanku Nabiku Teladanku mengatakan, “Aku diutus Allah bukan untuk melaknat, tapi menebar rahmat.” Nabiku Teladanku ajarkan untuk memilih perkara yang mudah dan tidak menyulitkan diri. Nabiku Teladanku tuntunkan, muslim itu yang orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Nabiku Teladanku pesankan untuk menolong orang yang menganiaya maupun yang dianiaya. Nabiku Teladanku, ajarkan untuk menolong dan memberi tanpa berharap mendapat lebih banyak. Nabiku Teladanku, nasihatkan untuk menebar salam kepada orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Nabiku Teladanku, bila berjabat tangan tak pernah melepas genggamannya lebih dahulu. Nabiku Teladanku memberi nasihat: “Jangan marah, jangan marah, jangan marah.” Nabiku Teladanku ajarkan kita berjalan dengan rendah hati, tidak hiraukan mereka yang benci, dan hindari pertengkaran. Nabiku Teladanku melarang kita merusak kehormatan sesama muslim dengan ghibah, fitnah, dan kebohongan (hoaks). *Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku memperlihatkan ketenangan, kecerdasan, dan pandangan yang jauh. Nabiku Teladanku memperlihatkan kemampuan berpikir cepat dan tepat, serta keteguhan hati terhadap setiap kata dan perbuatan. Nabiku Teladanku memiliki metode dakwah yang serupa dengan metode ilmiah modern. Nabiku Teladanku melarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabiku Teladanku melarang kita memaki Tuhan dan sesembahan agama lain. Nabiku Teladanku ajarkan,- bahkan dalam kondisi perang pun, kita harus mematuhi etika dan tidak melampaui batas. Nabiku Teladanku, mempersaudarakan mereka yang berhijrah dari Mekah “Muhajirin,” dengan muslimin Madinah yang digelari “Anshar - penolong.” Nabiku Teladanku, memberikan kesempatan kepada para tawanan perang yang cakap untuk menebus dirinya dengan mengajari Muslim membaca dan menulis. Nabiku Teladanku, mengikat penduduk Madinah apa pun agamanya dalam sebuah ikatan “Mitsaq Madinah – Piagam Madinah.” Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku membangun Masjid Quba` menjelang memasuki kota Yatsib dalam hijrah. Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku ajarkan untuk berbuat adil meski terhadap orang yang tidak kita sukai. Inilah Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku menegakkan keadilan dalam segala hal. Ini Islam rahmatan lil ‘alamin. Nabiku Teladanku berseru saat membuka dan membebaskan kota Mekah dari dominasi kafir, “Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dijamin aman.” Inilah Rasul rahmatan lil ‘alamin. Islam rahmatan lil ‘alamin itu membuat semua nyaman dan aman, bukan membuat orang ketakutan, dan merasa dilecehkan. Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bershalawatlah untuk nabi dan ucapkan salam kepadanya. (QS Al-Ahzab/33:56) Allahumma shalli ‘ala Muhammad… Ya Rabbi shalli ‘alaihi wa sallim… Shalatullah salamullaah, ‘ala thaha rasulillah… Shalatullah salamullah, ‘ala yasin habibillah… Shallallah ‘ala Muhammad… Shallallah ‘alaihi wa sallam… Shallahu ‘ala Muhammad… Shallalahu ‘alaihi wa sallam… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa asyghilizh-zhalimin bizh-zhaminin… wa akhrijna min bainihim salimin… wa ‘ala alihi wa sahbihi ajmain… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ahlikizh-zhalimin bizh-zhaminin… wa akhrijna min bainihim salimin… wa ‘ala alihi wa sahbihi ajmain… Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad, al-fatihu lima ughliqa, wal khatimu lima sabaqa, nashirul haqqi bilhaqqi, wal hadi ila shirathikal mustaqim, wa ‘ala alihi haqqa qadrihi, wa miqdarihil ‘azhim... Shalawat dan salam bagi baginda Rasulullah saw, keluarga, dan sahabat-sahabat, serta para pengikutnya. Aku berlindung kepada Nur Wajah-Mu dari kemurkaan-Mu, yang telah menyinari kegelapan, dan membawakan kebaikan bagi dunia dan akhirat. Keridaan-Mu juga yang kuminta. Tak ada suatu daya dan upaya kalau tidak dengan-Mu. (*)

DPR Makin Arogan: "Mencopot" Hakim MK Seperti Cara Me-recall Anggota DPR

BY FNN Sab, 01 Oktober 2022 11:03:42 0

Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang Radikal, Extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik Inkremental maupun Cut and Glue. Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo JAKARTA, CNN Indonesia tanggal 29 September 2022 mewartakan bahwa Rapat Paripurna DPR RI menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Sebagai pengganti, DPR menunjuk Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Coba kita bayangkan pertanyaan yang mengemuka dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR, Kamis (29/9/2022). “Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan sidang terhormat, apakah persetujuan untuk tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR tersebut, apakah dapat disetujui?” Lalu apa alasannya DPR \"mencopot\" Aswanto yang seharusnya masih bisa menjabat hingga tahun 2029? Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengungkapkan alasan mengapa Aswanto diberhentikan dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi meski masa pensiunnya masih panjang. Bambang Pacul menjelaskan bahwa Aswanto merupakan hakim konstitusi usulan DPR. Tetapi, menurut dia, Aswanto menganulir undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi. Bambang Pacul mengatakan: \"Tentu mengecewakan dong. Ya bagaimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh”. Aneh bukan? Bukankah salah tugas MK secara umum untuk menganulir atau membatalkan suatu UU jika memang terbukti melalui persidangan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945? Saya mendapat kesan bahwa \"pencopotan\" hakim MK Aswanto merupakan bentuk intervensi legislatif terhadap lembaga yudikatif secara terang-terangan dan sekaligus menunjukkan betapa DPR itu sangat arogan karena mencopot hakim MK yang konon \"mewakili\" DPR seperti \"mencopot\" anggota DPR dari suatu partai dengan cara \"recall\". Ini yang disebut Demokrasi? Ini yang disebut Negara Hukum? Saya yakin, bukan cermin negara hukum dan demokrasi tetapi negara kekuasaan, dan cenderung terjadi \"abuse of power\". Mestinya disadari oleh DPR dan juga Partai Politik bahwa jika seseorang telah terpilih dan menjadi anggota dalam suatu badan negara, ia tidak lagi menjadi wakil mutlak yang harus selalu satu kata, satu warna dalam menyikapi sebuah kebijakan negara. Artinya, yang terpenting anggota tersebut menjalankan tugasnya dengan baik sekalipun tidak sesuai dengan harapan pengusul awalnya. Jika model recall ini dilanjutkan, prinsip negara hukum dan demokrasi pasti akan berantakan dan setiap anggota (MK, DPR) yang dipilih atau diusulkan rentan untuk dicopot lantaran sikap anggota dianggap tidak sesuai dengan pengusul (DPR, Partai). Dulu saya pikir Mahkamah Konstitusi (MK) ini lembaga yudikatif yang berisi Dewa-Dewa hukum dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kapasitas keilmuan ketatanegaraan. Atas kasus ini kita bisa memetik pelajaran, patut diduga bahwa MK pun menjadi alat permainan politik DPR dan Presiden. Jika kedua lembaga ini bersatu, siapa yang bisa mengalahkan? Apalagi telah terbukti melalui penelitian dosen-dosen Universitas Trisakti (2020) bahwa ada sekitar 22,01 % putusan MK tidak dipatuhi oleh Presiden dan DPR atau pihak lain terkait. Ketika kedua lembaga ini bersatu, anggota hakim MK bisa berbuat apa karena sebagian mereka pun dianggap Utusan dari DPR dan Presiden yang ternyata harus Tunduk, Patuh dan Menyerah kepada Tuannya jika tidak ingin dicopot dan atau tetap diperpanjang masa jabatannya. Atas kasus \"pencopotan\" hakim Aswanto lantaran berani menganulir produk DPR berupa UU Cipta Kerja, kita bisa pun bisa menduga bahwa kasus ini hanya Puncak Gunung Es. Artinya sangat mungkin putusan-putusan MK di masa lalu sangat mendapatkan intervensi dari DPR maupun Presiden. Perkara sengketa pemilu 2019, UU Cipta Kerja, UU Pemilu (soal Presidential Treshhold) yang sudah puluhan kali diuji namun MK tetap berpendapat hal itu merupakan Open Legal Policy dari DPR dan Presiden, patut diduga kuat terjadi Intriks politik hingga konspirasi gelap yang sebenarnya mencerminkan keadaan adanya Industri Hukum yang dibangun sendiri oleh DPR, Presiden dan MK yang berpotensi menjadi Mafia Hukum. Mengingat kondisi hukum dan politik negeri ini sudah rusak, saya kira memang sudah saatnya dilakukan Restorasi Kepemimpinan Nasional agar kembali kepada The Truth and Justice. Kerusakan sudah begitu akut, maka harus dilakukan perubahan yang Radikal, Extraordinary, bukan perubahan yang biasa, baik Inkremental maupun Cut and Glue. Apakah perlu Revolusi? Apakah perlu People Power? Dengan jalan apa kita memperbaiki kerusakan akut negeri ini? Anda punya solusi? Katanya kita punya Pancasila, bukan? Sanggupkah Pancasila menjadi solusi? Sanggupkan Pancasila menunjukkan Kesaktian-nya yang setiap tanggal 1 Oktober kita peringati? Anda yang mengaku \"Saya Pancasila\" saya tantang sekarang! Jika tidak mampu, maka benar statement saya bahwa Pancasila 404: Not Found. Tabik...!!! Bogor, Sabtu: 1 Oktober 2022. (*)

Pancasila Sebagai Kalimatun Sawa'

BY FNN Jum'at, 30 September 2022 23:07:48 0

4). Perlindungan diberikan kepada mereka yang tidak berbuat dzalim la udwana illa aladdzolimin (tidak ada ketidakadilan kecuali bagi mereka yang zalim/khianat). Oleh: Masruri Abdul Muhit, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Istiqomah Bondowoso, Jawa Timur MENGINGAT posisi yang sudah terdesak dan untuk mengambil simpati rakyat dan para pejuang Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung mulai 29 Mei sampai 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI mengemukakan pendapat mengenai nilai dasar negara yang nantinya dijadikan pedoman oleh rakyat Indonesia. Namun sampai akhir sidang BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik terang terkait rumusan dasar negara Indonesia. Hal itu karena terdapat perbedaan pendapat dan muncul perdebatan yang tajam antara golongan nasionalis dan tokoh-tokoh Islam. Untuk itulah kemudian dibentuk panitia kecil sebagai perantara golongan nasionalis dan tokoh-tokoh Islam yang bertugas untuk menyusun rumusan dasar negara, yang kemudian masyhur disebut sebagai panitia sembilan. Karena terdiri dari 9 orang tokoh, yakni Soekarno sebagai ketua, Moh Hatta sebagai wakil, Achmad Soebardjo sebagai anggota, Mohammad Yamin sebagai anggota, KH Wahid Hasyim sebagai anggota, Abdul Kahar Muzakkir sebagai anggota, Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai anggota, Agus Salim sebagai anggota, dan AA Maramis sebagai anggota. Tugas panitia sembilan ini menyusun naskah rancangan yang akan dijadikan dalam pembukaan hukum dasar negara yang kemudian disebut Mohammad Yamin sebagai “Piagam Jakarta”. Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh panitia sembilan berisi gabungan pendapat antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Rumusan dasar negara dari panitia sembilan kemudian dijadikan preambule atau pembukaan UUD ‘45. Rancangan pembukaan UUD ‘45 inilah yang disebut sebagai Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 Juni 1945. Isi Piagam Jakarta terdiri dari 4 alinea yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945 seperti berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat dan sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Namun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sorenya terjadi perubahan terhadap isi dari Piagam Jakarta. Ceritanya Mohammad Hatta didatangi oleh perwakilan rakyat Indonesia bagian timur, mereka menyatakan bahwa ada beberapa wakil protestan dan katolik yang merasa keberatan dengan salah satu kalimat dalam P000iagam Jakarta yang berbunyi \"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya\". Menanggapi protes itu beliau mengajak beberapa tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimedjo dan Mr Teuku Muhammad Hassan melaksanakan rapat. Hasilnya bersepakat untuk menghilangkan kalimat yang dipermasalahkan dan mengganti dengan \"Ketuhanan Yang Maha Esa\". Setelah ada perubahan isi, Piagam Jakarta diubah menjadi Pembukaan UUD 1945, yang diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Demikian sejarah berdirinya negara kita Indonesia dengan berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Dengan kata lain bahwa negara kita Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila pada hakikatnya didirikan oleh founding father dan atas hadiah serta kelapangan dan sikap toleransi tokoh-tokoh Islam. (Baca tulisan saya Berislam Otomatis Berpancasila). Banyak tafsir mengapa hadiah dan kelapangan serta sikap toleransi para tokoh dan umat Islam menerima Pancasila diantaranya anggapan bahwa Pancasila dianggap sebagai Kalimatun Sawa\', kesepakatan bersama. Hal itu mengacu pada apa yang dilakukan oleh Rosulullah SAW pada “Piagam Madinah”. Piagam Madinah sendiri bermula dari hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin ke Madinah (Yatsrib), setelah 2 tahun di Madinah dan mendapatkan penduduk Madinah yang majemuk ada kaum Anshar, Aus dan Khozroj serta kelompok Yahudi, maka kemudian Nabi Saw kemudian membuat kesepakatan untuk mewujudkan kehidupan yang damai yang di kemudian hari dinamakan sebagai Piagam Madinah. Sebenarnya secara teks Pancasila dan Piagam Madinah tidaklah sama persis, namun kalau diperhatikan ada persamaannya diantaranya seperti yang disampaikan oleh seseorang. 1) Piagam Madinah dan Pancasila sama-sama dibangun berdasarkan kesatuan masyarakat yang menghuni suatu tempat tertentu. Kesatuan tersebut didasari kesamaan senasib dan sepenanggungan untuk membela tanah air. Itulah satu umat satu kesatuan masyarakat yang saling mempertahankan dan melindungi bila ada serangan. Perjanjian berjalan beberapa waktu sampai kelompok Yahudi berkhianat pada saat perang Ahzab. 2). Piagam Madinah dan Pancasila sama-sama memberikan hak sepenuhnya kepada tiap umat beragama menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dengan prinsip lakum dinukum wa liya din (bagimu agamamu dan bagiku agamaku) 3). Piagam Madinah dan Pancasila dibangun di atas prinsip demokrasi, tanpa mendahulukan atau mengutamakan satu kelompok atas kelompok yang lain. Setiap kelompok mempunyai kewajiban dan hak yang sama di atas hukum yang dibangun secara bersama sama yakni prinsip syuro. 4). Perlindungan diberikan kepada mereka yang tidak berbuat dzalim la udwana illa aladdzolimin (tidak ada ketidakadilan kecuali bagi mereka yang zalim/khianat). Semoga bermanfaat dan berkah. Talangsari, 30 September 2022. (*)

Istri Ferdy Sambo Ditahan

BY FNN Jum'at, 30 September 2022 22:28:44 0

Jakarta, FNN – Putri Candrawathi (PC), salah seorang tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Nofriyansyah Hutabarat alias Brigadir J secara resmi ditahan di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri. PC yang ditemani tim kuasa hukumnya melaksanakan wajib lapor ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan evaluasi kesehatan pada Jumat, 30 September 2022. Setelah dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akhirnya PC resmi ditahan di Rutan Mabes Polri. Ketika berjumpa dengan awak media, PC mengenakan baju tahanan dan mengatakan ikhlas untuk ditahan. PC juga berpesan kepada anak-anaknya agar rajin belajar dan menggapai cita-cita, serta selalu berbuat baik. “Untuk anak-anakku sayang, belajar yang baik dan tetap gapai cita-citamu. Dan selalu berbuat yang terbaik,” ucap PC dengan isak tangis. Sebelumnya, PC menjadi satu-satunya tersangka pembunuhan Brigadir J yang tidak ditahan karena alasan kesehatan dan memiliki anak balita dan hanya diminta wajib lapor dua kali seminggu. Kini PC ditahan untuk mempermudah proses pelimpahan berkas tersangka yang telah ditetapkan P21 atau sudah lengkap. Sehingga, hanya menunggu waktu pelimpahan tahap 2 sekitar 3 atau 5 Oktober ke Kejaksaan. (Rac)

Pancasila Sakti atau Sakit?

BY FNN Jum'at, 30 September 2022 20:43:13 0

Kemerdekaan bagi Muslim adalah perwujudan tauhid, dan keadilan bagi semua adalah cita-cita setiap jiwa yang merdeka. Itulah hakekat Kesaktian Pancasila. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts AYAH saya suatu ketika bercerita saat satu tim RPKAD yang berhasil merebut RRI dari tangan sekelompok prajurit tak dikenal yang kemudian ternyata itu bagian dari Gerakan G30S/PKI. Kurang dari 10 menit, RRI beralih tangan ke RPKAD, dan kegagalan G30S/PKI pun dimulai. Ayah saya pada akhir September dan awal Oktober 1965 itu banyak berada di sekitar stasiun Gambir, Jakarta, setelah selesai bertugas sebagai Jaksa di Ambon. Tanda-tanda kejatuhan Soekarno dari puncak kekukasaan otoriternya diam-diam disambutnya dengan penuh sukacita. Sebagai sosok yang diasingkan di lingkungan kerjanya yang sangat memuja Soekarno, di akhir hidupnya kemudian, dia malah membayangkan sebuah prospek kejatuhan Soeharto sebagai sosok otoriter dengan varian yang berbeda. Kedua rezim pra-reformasi itu memiliki karakter yang nyaris sama: memusuhi Islam, jika bukan takut pada Islam. Sekalipun Soeharto menjelang kejatuhannya relatif lebih dekat dengan Islam melalui ICMI, agenda senyap Islamophobic ini sulit dihentikan begitu saja, karena terus digarap oleh kelompok kiri dan nasionalis sekuler senantiasa mengelilingi Soekarno maupun Soeharto. Kaum muslim Indonesia, kecuali Masyumian, tidak memiliki ambisi politik yang cukup besar untuk berkuasa. Baik kaum Muhammadiyyin maupun Nahdliyin berpuas diri menjadi ormas sambil berbicara tentang NKRI harga mati. Akibatnya, Republik ini sejak proklamasi terombang-ambing ke sosialisme komunis atau kapitalisme liberal. Pancasila dan UUD 1945 bahkan boleh dikatakan hanya semacam bungkus rapi kedua paham dominan itu. Hingga hari ini. Revolusi industri dan gelombang globalisasi serta kemenangan kapitalisme ikut membentuk sejarah Republik ini. Soekarno kemudian harus jatuh karena melawan kampiun kapitalisme. Soeharto terbukti berhasil melahirkan sebuah generasi kapitalisme semu (Yoshihara Kunio, Ersatz Capitalism in South East Asia, 1988) di sekitar segelintir taipan China dan beberapa pribumi jet set binaan Soeharto. Namun kedekatannya pada Islam (justru) terbukti menjadi salah satu sebab kejatuhannya menjelang Reformasi. Namun perlu dicatat, bahwa kebangkitan kapitalisme semu selama Orde Baru telah menjadi lahan subur kebangkitan komunisme gaya baru di negeri ini. Kaum kiri sekuler radikal ini kemudian berhasil memanfaatkan kemunduran  kapitalisme global yang semula diakui berjaya oleh Francis Fukuyama dalam The End of History, 1992 setelah keruntuhan Uni Sovyet. Seiring dengan kebangkitan China sebagai raksasa ekonomi dan militer, kaum kiri sekuler radikal di Indonesia mencoba membangkitkan kembali agenda lama mereka untuk menyingkirkan Pancasila dan mengambil alih Republik melalui kudeta konstitusi. Sementara itu umat Islam Indonesia selalu diperalat sebagai sekedar kekuatan change follower, bukan perancang perubahan. Bagaikan pendorong mobil mogok Republik ini. Berkali-kali Pemilu, umat Islam diperalat menjadi legitimator dalam setiap Pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, namun selalu dicegah untuk memajukan agenda Islam. Setiap upaya politik umat Islam selalu dituduh sebagai bagian dari gerakan anti-NKRI, intoleran, anti kebhinnekaan, bahkan anti-Pancasila. Menjelang 2024, kini gencar narasi publik oleh kaum sekuler radikal yang menyudutkan Islam politik sebagai politik identitas. Padahal Pancasila kini sudah dikubur hidup-hidup di bawah kaki kaum kiri sekuler radikal dengan, seperti kata Lenin, memanfaatkan kaum nasionalis radikal sebagai useful idiots. Sulit untuk menolak kesimpulan bahwa saat ini Republik sudah dikuasai oleh kaum kiri sekuler radikal ini. Sebagai koreksi diri, situasi sekarang ini adalah kekalahan, jika bukan kesalahan elit Islam sekaligus kaum cendekiawan. Elit Islam terjebak pada mitos mayoritas Islam, sehingga dakwahnya gagal menjangkau kaum abangan yang jumlahnya makin besar seiring dengan proyek sekulerisasi besar-besaran sejak Orde Baru. Para pendakwah terjebak pada rutinitas internal di masjid-masjid yang semakin menjauhkan umat Islam dari politik. Sementara itu kaum cendekiawan di kampus-kampus sibuk memantaskan diri untuk menjadi lawan berwacana para profesor di Oxford, Sorbonne, Harvard atau UCLA. Akibatnya proses mem-Pancasila-kan ilmu-ilmu sosial, terutama ekonomi, praktis terbengkalai. Pembangunan, kemudian, dirumuskan sekedar peningkatan konsumsi listrik, bensin, dan beton. Pembangunan tidak dirumuskan sebagai upaya perluasan kemerdekaan setelah proklamasinya. Bagi H. Agus Salim, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo, sebagai penerus perjuangan HOS Tjokroamimoto sudah jelas bahwa Pembukaan UUD ‘45 yang berintikan Pancasila adalah rumusan maqoshid syariah bangsa Indonesia di ruang Nusantara di era post-colonialism. Pembukaan itu adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia secara komprehensif. Umat Islam bukan imigran di negeri ini, apalagi penumpang gelap. Islam adalah pandangan yang memungkinkan bangsa Indonesia lahir terbebas dari perangkap sukuisme dan feodalisme, sedangkan nasionalisme tidak menjadi semacam glorified tribalism. Kemerdekaan bagi Muslim adalah perwujudan tauhid, dan keadilan bagi semua adalah cita-cita setiap jiwa yang merdeka. Itulah hakekat Kesaktian Pancasila. Jika kemerdekaan dan keadilan itu lenyap, maka Pancasila tidak lagi sakti, tapi sakit. Nobar di DK 61, Surabaya, 30/9/2022. (*)

Pertamina Peta Jalan Net Zero Emission

BY FNN Jum'at, 30 September 2022 17:12:56 0

Itulah mengapa Indonesia berada di pucuk pimpinan yang mengusung agenda perubahan ini, Indonesia menjadi kekuatan super power baru, dengan senjata di tangannya, senjata kemanusiaan. Senjata untuk menyelamatkan bumi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) KAGET, Blok Rokan punya hutan lebih dari 600 ribu hektar, Blok Mahakam punya hutan lebih dari 200 ribu hektar. Itu adalah aset masa depan yang dimiliki Pertamina saat ini. Bukan aset tak ternilai, tapi aset yang ternilai tinggi. Kita memasuki suatu era Baru, dimana aset hutan akan mengambil alih aset sumber daya alam atau sumber daya ekonomi lain. Pada setiap jengkal hutan, setiap batang pohon, setiap miligram O2 yang dihasilkan adalah kekayaan financial yang dapat dihitung secara pasti. Tidak pura-pura Inggris jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk memberi gelar kepada Presiden Joko Widodo dan Indoneaia sebagai climate change super power. Tahu apa artinya ini? Kekuatan super power telah bergeser. Yang lebih mendasar lagi konsep super power-nya telah diubah. Jika dulu punya senjata, punya industri berat, punya teknologi, maka akan mendapat julukan super power. Kekuatannya super, dan power-nya besar. Lalu dayanya besar untuk mengangkat beban dunia. Tapi, sekarang ini semua super power lama sudah tidak berdaya mengangkat beban dunia, mereka telah ketakutan, mereka tidak berdaya menghadapi tantangan pendinginan alam, dan pemanasan yang ekstrim. Senjata mereka sudah tidak berguna lagi menghadapi hawa dingin. Jika tidak segera memperbaiki diri maka mereka akan bernasib sama dengan kaum sebelumnya, suatu kaum yang dihantam gelombang yang sangat dingin, sehingga mereka terjatuh seperti pelepah pohon kurma. Itulah mengapa Indonesia berada di pucuk pimpinan yang mengusung agenda perubahan ini, Indonesia menjadi kekuatan super power baru, dengan senjata di tangannya, senjata kemanusiaan. Senjata untuk menyelamatkan bumi. Bahwa doa dalam Pembukaan UUD 1945 berkat rahmat Allah maka Indonesia menjadi harapan bagi zaman baru mengganti zaman lama. “Rimbun Bhumi Amparan Salam”. Pertamina kembali menjadi kunci, karena pertanian bukanlah kebun sawit, Pertamina bukan tambang batubara, Pertamina punya hutan, Pertamina memelihara jutaan pohon, kembali akan menjadi kunci green rupiah system menggantikan petrodolar system. Perlu dicatat, Indonesia mengklaim memiliki 100 juta hektar kawasan hutan, lebih dari 50 persen luas seluruh daratan Indonesia. Tapi berbagai lembaga internasional mempersoalkan bahwa sektor kehutanan sebagai penyumbang emisi, dia datang dari tambang batubara dan sawit. Padahal hutan adalah tumpuan dunia dan Indonesia sendiri dalam mencapai kesepakatan iklim global. (*)

Alasan Kenaikan BBM Karena APBN Jebol Ternyata Dusta!

BY FNN Jum'at, 30 September 2022 10:05:29 0

Apakah rakyat bisa menggugat kebohongan narasi APBN Jebol itu? Apakah alasan BBM naik untuk melayani kepentingan bisnis tertentu tersebut dapat dibenarkan? Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute PEMERINTAH disinyalir menyampaikan informasi salah dalam penjelasannya soal kenaikan BBM pada Sabtu, 3 September 2022 lalu. Dalam pengumuman kenaikan harga BBM, para pengambil keputusan menyampaikan, kenaikan harga pertalite dan solar dilakukan dalam rangka menyelamatkan agar APBN tidak jebol. Nyatanya, baru dirilis Senin, 26 September 2022, kemarin APBN pada Agustus 2022 dinyatakan surplus sebesar Rp 107,4 triliun. Dalam publikasi APBN kita hingga 31 Agustus 2022, pendapatan negara kita mencapai Rp 1.764,4 triliun atau 77,9% dari pagu. Sementara dari pos Belanja Negara, realisasinya mencapai Rp 1.657 triliun atau 53,3% target APBN sesuai Perpres 98/2022 (Pagu) hingga akhir Agustus ini. Rinciannya, terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat Rp 1.178,1 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp 478,89 triliun atau 59,5% dari pagu, tumbuh sebesar 1,3% (yoy). Pengumuman Surplus APBN per 31 Agustus 2022 Rp 107,4 triliun membuat publik bertanya, kok tega benar, kenapa 3 hari kemudian diumumkan untuk menghindari APBN jebol, BBM Pertalite dan Solar harus dinaikan menjadi Rp 10,000 dan Rp 6,800 atau naik sekitar 30,72-32.04 persen. Padahal, APBN mencapai surplus per 31 Agustus 2022 alias punya ada dana yang memadai. Ditambah lagi ternyata per 31 Agustus 2022 ada SILPA (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran) sebesar Rp 394,2 triliun. Ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya Juli 2022 yaitu Rp 302,4 triliun dan jauh dari tahun lalu yang sebesar Rp 148 triliun. Dalam narasi Pemerintah, jumlah subsidi BBM sebesar Rp 502,4 triliun ini, kuota subsidinya hanya cukup untuk 23 juta kiloliter (kl) pertalite dan 15,1 juta kl solar. Setelah dikalkulasi lagi, anggaran subsidi tersebut hanya bisa mencukupi kebutuhan sampai pada awal Oktober 2022. Kalau dipaksakan sampai akhir tahun atau Desember 2022, maka pemerintah mengestimasikan kebutuhan BBM yang disubsidi menjadi 29,1 juta kl untuk pertalite dan 17,4 kl untuk solar. “Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sekitar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu (subsidi) bisa sampai Rp 700 triliun. Uangnya dari mana? Enggak mampu APBN kita,” tutur Presiden Joko Widodo sebagaimana dikutip berbagai media. Di sini terlihat pemerintah tidak jujur saat mengumumkan kenaikan BBM 3 September lalu. Berdasarkan kalkulasi APBN Kita, per 31 Agustus Pemerintah memiliki ruang fiskal dari Surplus APBN dan SILPA totalnya sebesar Rp 501,6 triliun dengan rincian Surplus APBN Rp 107,4 triliun dan SILPA Rp 394,2 triliun. Bila berpihak pada rakyat, seharusnya tambahan kebutuhan subsidi sekitar Rp 195 triliun dapat diambil dari keluasan ruang fiskal per 31 Agustus 2022 tersebut Rp 501,6 triliun. Toh masih ada selisih positif Rp 306,6 triliun. Jelas sekali, selain tidak jujur terkait data surplus dan SILPA, Pemerintah juga tidak mau mengambil keluasan ruang fiskal tersebut untuk memperbesar subsidi BBM tersebut. Rakyat dikorbankan, inflasi sengaja dibuat naik terutama komponen inflasi administered price-nya, agar peluang bisnis SPBU swasta semakin marak. Bila itu yang terjadi seharusnya pengawas pemerintah yaitu anggota DPR RI bisa memanggil pemerintah untuk menjelaskan duduk persoalannya. Apakah rakyat bisa menggugat kebohongan narasi APBN Jebol itu? Apakah alasan BBM naik untuk melayani kepentingan bisnis tertentu tersebut dapat dibenarkan? Pertanyaan seperti ini harus dijawab oleh pemerintah ketika ditanya anggota DPR. Masalahnya adalah DPR seperti apa yang bisa membela rakyat manakala anggota DPR sudah tersandera oleh partai politiknya yang harus selalu setuju dengan pemerintah. Kacau demokrasi Indonesia hari ini! (*)

Rocky Gerung: Namanya Negeri Tirai Bambu, Kita Hanya Bisa Mengintip, Yang Jelas China Rapuh

BY FNN Jum'at, 30 September 2022 08:33:10 0

Jakarta, FNN – Setelah ‘menghilang’ beberapa hari, Presiden China Xi Jinping akhirnya muncul di depan publik di tengah rumor kudeta politik. Xi terlihat mengunjungi sebuah pameran di Beijing dalam tayangan televisi pemerintah China yang disiarkan pada Selasa (27/9/2022) waktu setempat. Seperti dilansir Associated Press, Rabu (28/9/2022), Xi Jinping terlihat tengah mengunjungi sebuah pameran dengan tema \'Menempa Menuju Era Baru\' yang digelar di Beijing Exhibitian Hall dalam tayangan televisi pemerintah China pada Selasa (27/9) waktu setempat. Tampak Perdana Menteri (PM) Li Keqiang dan beberapa jajaran pejabat tinggi China mendampingi Xi dalam momen tersebut. Xi sendiri tampak melihat-lihat beberapa benda yang dipamerkan dan sempat mengomentari kemajuan ekonomi China dalam satu dekade terakhir. Kunjungan itu menjadi penampilan pertama Xi di televisi pemerintah China semenjak dia kembali dari pertemuan puncak di Uzbekistan akhir pekan lalu. Diketahui bahwa di bawah aturan pandemi virus Corona (COVID-19) yang berlaku di China, Xi yang juga menjabat sebagai pemimpin Partai Komunis China dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) tersebut juga wajib menjalani karantina selama seminggu usai kembali dari kunjungan luar negeri. Sistem politik yang buram di China kerap memicu desas-desus soal pertikaian politik atau upaya kudeta, meskipun stabilitas yang dijunjung tinggi dalam negara dengan pengawasan otoriter itu berarti adanya penindakan tanpa henti setiap tanda-tanda perbedaan pendapat yang muncul. Xi secara luas dianggap sebagai pemimpin paling kuat dan berpengaruh di China dalam beberapa tahun terakhir, dengan tidak ada penantang kuat baginya. Bahkan Xi telah menghapuskan batasan masa jabatan yang diatur konstitusional China, yang mengizinkannya untuk menjabat seumur hidup jika dia berkenan. Sebenarnya, bukan hal yang tidak biasa bagi para pemimpin China untuk absen dari pandangan publik selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Seperti yang terjadi saat pertemuan politik informal digelar di resort tepi pantai Beidaihe setiap musim panas. Namun, waktu hilangnya Xi dari mata publik hanya beberapa pekan sebelum digelarnya kongres partai yang penting, yang hanya digelar setiap lima tahun, semakin mengobarkan rumor-rumor yang beredar. Xi diperkirakan akan menerima masa jabatan ketiga, selama 5 tahun, sebagai pemimpin Partai Komunis China (PKC) dalam kongres yang akan dimulai 16 Oktober 2022 mendatang. Masa jabatan ke-3 itu mematahkan tradisi sejak lama yang hanya membatasi pemimpin China untuk menjabat maksimum dua periode saja. Menurut Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, sementara spekulasi tersebut mereda, tetapi tetap saja namanya sistem yang tertutup, negara yang tertutup semacam itu, selalu saja ada spekulasi-spekulasi  yang akan bermunculan. “Kemarin kita membahas soal Xi Jinping yang berkembang rumor di Nepal dan di India dia dikudeta karena dia ternyata tidak muncul dalam waktu beberapa hari setelah pertemuan di Uzbekistan,” katanya saat dialog dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (29/9/2022). Ternyata dia kemudian kemarin itu mulai muncul dan dia membuka sebuah pameran di Beijing. Dengan begitu ini polanya bagus selalu seperti negara-negara yang otoriter. Kita ingat selalu dulu rumor muncul itu seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, terus tiba-tiba muncul-muncul dan polanya selalu seperti itu. Dan, ini bukan berarti bukan menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa ya walaupun Jinping muncul. “Kelihatannya sinyal-sinyal semacam itu menunjukkan ada hal yang rapuh di China. Secara ekonomi, ekonominya tidak bertumbuh dan dimensi politiknya ada ketegangan kelas menengah yang melihat demokrasi terhalang di China dan pasti ada operasi intelijen,” tandas Rocky Gerung. “Jadi, standar bahwa negara yang tertutup, namanya tirai bambu itu ya hanya bisa diintip. Sebetulnya kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Dan sangat mungkin sebenarnya Xi Jinping sedang ikut musra itu, musyawarah rakyat,” sindirnya. (Ida/sws)

Pengamat Ekonomi INDEF Sepakat Dengan Hasil Survei Pusat Data Bersatu (PDB)

BY FNN Jum'at, 30 September 2022 02:36:00 0

  Jakarta, FNN – Dr. Agus Herta Sumarto sebagai Pengamat Ekonomi INDEF memberikan tanggapan bahwa sepakat terhadap hasil survei yang dilakukan Pusat Data Bersatu (PDB). Kata sepakat tersebut diungkapkan dalam rangkaian acara Hasil Survei Pusat Data Bersatu yang dilaksanakan pada Kamis (29/30) di Restoran Sederhana, Tebet, Jakarta Selatan. Publikasi Hasil Telepolling yang dilaksanakan pada 24-25 September 2022 oleh PDB dengan 400 responden terpilih di semua kota di DKI Jakarta menghasilkan angka 83,8% merasa puas aras kinerja Anies – Riza. Namun, responden cukup sadar DKI Jakarta terjadi masalah ekonomi yang diakibatkan pandemi. Terkait dengan calon pengganti, mayoritas responden yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan oleh calon Pj. Gubernur DKI Jakarta. “Ya, sebelum pergantian Gubernur memang sangat tepat mengadakan survei oleh PDB. Saya sepakat. Meskipun responden rasional, meskipun merasa puas. Masyarakat masih sadar, mengenai PR DKI Jakarta,” ungkap Agus. Kemudian, Agus juga mengatakan bahwa Jakarta memiliki fungsi dan letak yang diibaratkan Jantung (Ibu Kota). Hal ini menjadi PR besar, sepatutnya ekonomi setelah pandemi, ada tiga hal yang dibangun oleh calon pengganti Anies – Riza. “Sosok yang memiliki pergerakan, interaksi, dan relasi menghasilkan modal sosial yang dapat memajukan perekonomian DKI Jakarta,” tambahnya. Tak hanya itu, Calon Gubernur DKI Jakarta juga digadang-gadang harus bisa mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralis, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat. “Yang diharapkan oleh publik memang Gubernur selanjutnya mengayomi, dalam hal ini dibutuhkan pemimpin yang punya kondisivitas politik jakarta dan mengakhiri polarisasi masyarakat,“ tutupnya. (Ind)  

Rocky Gerung: Di Ujung Kekuasaan, Politik Itu “Single Player”, Bisa Jadi Nasdem Suruh Keluar

BY FNN Kamis, 29 September 2022 23:29:57 0

PARTAI NasDem berencana mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024 nanti pada 10 November 2022. Pertanyaannya, Deklarasikan Anies Capres 2024, Nasdem Siap Keluar dari Kabinet? Ikuti dialog Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (29/9/2022). Berikut petikannya. Halo halo Bung Rocky, masih betah di Jepang ini kelihatannya ya. Ya, ada beberapa kegiatan soal lingkungan, ada pertemuan kecil-kecilan gitu. Tapi lebih sebetulnya saya naik ke Gunung Fuji, cuma ditutup karena cuaca dan kebijakan setempat. Tapi ya sempat pinggir-pinggir hutanlah situ. Itu masih bisa, kalau ke puncak nggak boleh. Jadi kelihatannya ini menu baku ya, ke manapun Anda berkunjung, itu harus ke gunung, walaupun cuman sampai kaki harus tetap dilakukan. Ya, harus dilakukan karena itu yang membuat saya mengiyakan permintaan seminar atau undangan diskusi. Kalau ada gunung pasti saya datang. Tapi apakah benar ya ada orang yang katanya kalau sudah terbiasa naik gunung itu memang harus secara berkala harus naik gunung gitu. Rasanya nggak enak gitu nggak nyaman kalau nggak naik gunung atau bagaimana itu? Ya, itu sama seperti orang yang kalau sudah biasa korupsi, dia akan korupsi terus-menerus makin lama makin gede. Atau yang sudah berkuasa maunya terus-menerus, kalau bisa 7 periode. Kan sama saja. Cuman niatnya saja yang membedakan. Saya naik gunung supaya sehat dan melihat keindahan. Ada yang naik kursi kekuasaan untuk pamer arogansi, kira-kira begitu, dan mengintai harta-harta negara. Nah, itu bedanya tuh. Sama dengan spekulasi yang terjadi di dalam negeri juga gitu. Karena ini dalam beberapa hari, sejak kemarin malam saya kira, ini berkembang isu yang sangat kuat dan itu dikonfirmasi oleh sejumlah politisi Nasdem bahwa tanggal 10 November nanti itu sudah akan dideklarasikan calon presiden mereka, yakni Anies Baswedan. Sementara siapa wakilnya itu sedang digodok. Bisa saja akan diumumkan tanggal 10 atau belum. Yang penting presidennya sudah dimunculkan gitu. Walaupun saya begitu baca di internal Nasdem sendiri kelihatannya belum sampai kata sepakat dan itu sekali lagi diserahkan kepada Pak Surya Paloh. Ya, itu tetap masih MoU juga sebetulnya. Kalau kita baca secara detail, tentu yang dimaksud dengan tanggal 10 ada upaya untuk menaikkan elektabilitas Nasdem sendiri itu, bukan Anies Baswedan sebetulnya. Tetapi, memang ada survei yang memperlihatkan gerak-gerik rakyat itu mengarah pada Anies Baswedan. Karena itu, kalau Nasdem nggak ngomong nanti partai lain yang ngambil keuntungan dari naiknya apresiasi terhadap Anies Baswedan. Jadi minimal Nasdem sudah kasih sinyal bahwa tolong pilih kami sebagai partai karena kami akan memilih seseorang yang punya jejak lebih baik dari Pak Jokowi. Kira-kira begitu kan. Tetapi, dengan mengatakan itu, tentu Pak Jokowi juga bersiap-siap untuk cari siasat agar Anies makin lama makin disingkirkan. Nasdem mungkin juga bisa kena sentil atau kena jeweran dari Pak Jokowi karena bagaimanapun itu politik. Tetapi, politik kan selalu di ujung waktu kekuasaan semua akan jadi single player. Dan sekiranya itu terjadi maka Surya Paloh akan menjadi tokoh pertama yang mungkin bilang, oke, maaf Pak Presiden kami sudah tidak mau lagi di dalam kekuasaan. Kami tarik menteri dari kekuasaan karena kami fokus buat Anies. Kan mestinya begitu konsekuensinya tuh supaya fair. Demikian juga partai yang lain. Saya kira cuma Nasdem yang bermasalah. Masih ada dua kaki tuh. Demokrat dan PKS jelas ada di luar. Jadi, trik atau bukan trik bahkan, intrik semacam ini bisa menimbulkan ledakan baru nanti. Mungkin dalam 3-4 hari ini ada sinyal dari Presiden Jokowi supaya Nasdem sebaiknya mundur dari kabinet. Kan begitu jalan pikirannya. Tapi, Nasdem juga bisa melakukan serangan balik. Ini bergantung pada siapa yang punya komorbid paling besar dalam politik Indonesia. Kalau Nasdem ada komorbit ya pasti akan nego tuh. Kira-kira itu intinya. Yang lebih aman sebetulnya ya PKS sama Demokrat, karena di luar. Jadi tetap bola panas Anies ini akan dimainkan oleh para politisi, termasuk mereka yang nyari-nyari sponsor baru dengan pakai nama Anies kan pasti banyak yang mulai nanya NPWP-nya berapa ya. Kira-kira begitu. Tapi ini analisis yang bagus dan FNN selalu kasih sinyal saja kan kita enggak bisa lalu mensponsori seseorang. Tapi kita kasih sinyal bahwa Anies kelihatannya nggak akan pindah dari Jakarta, dia cuman akan pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Nah, kira-kira begitu. Kalau saya ngomong begini nanti orang bilang kalau gitu ada yang masuk amplop. Enggak. Kita cuma buat analisis. Yang dapat untung ya partai-partai yang sponsori Anies. Tapi itu bagus buat mendorong supaya terjadi pembelahan politik baru, jangan sekedar mengikuti keinginan Pak Jokowi bahwa hanya boleh ada dua calon. Nggak bisa itu. Tak ada amplop-amplop yang masuk ke FNN. Kita bukan wartawan amplopan. Oke. Sebelum kita ngomongin soal ini, tadi lanjutin soal Anies, saya jadi ingin memberikan semacam penekanan pada Anda karena tadi Anda menyatakan bahwa publik sekarang ini menginginkan agar ada presiden yang lebih bagus dari Pak Jokowi dan Anies itu lebih bagus dari Pak Jokowi. Itu kesimpulan Anda, pengakuan Anies, atau apa? Karena kalau pengakuan Pak Prabowo kan Pak Jokowi itu lebih hebat, ilmunya dan strateginya di atas Pak Prabowo. Gitu loh. Iya, Pak Prabowo sama juga, pencitraan. Pak Prabowo kan kita sudah kenal siapa Pak Prabowo, mengasuh-asuh sesuatu yang dianggap bisa menambah kelucuan politik. Sebab kalau Pak Prabowo anggap Pak Jokowi lebih hebat dari dia ya nggak usah tantangin Pak Prabowo kan. Ya dukung saja calon dari Jokowi atau pastikan bahwa Gerindra akan mengusulkan tiga periode. Kan logikanya begitu. Tapi, kita paham Pak Prabowo sudah berapa tahun, mungkin 5 tahun, ada di dalam lingkaran ini dan terlihat bahwa memang Prabowo mengerti apa yang terjadi di Istana. Tentu dia punya cara tertentu dengan style Prabowolah. Kan nggak mungkin Pak Prabowo bilang iya saya lebih hebat dari Pak Jokowi, karena itu pilih saya. Nggak bisa itu. Kalau kita mampu untuk bikin analisis bahwa ya pasti Anies lebih bisa dong. Sebab, kalau Anies bilang ya saya juga kurang atau belum mampu untuk menandingi prestasi Pak Jokowi, ya buat apa nyaleg kalau begitu. Ya, itu yang dibilang oleh netizen, hati-hati Pak Prabowo, karena itu bisa di blunder karena mereka akan berpikir dengan yang lebih pintar saja kondisi Indonesia seperti sekarang, apalagi dengan yang nggak lebih pintar. Ya, jadi ketegangan psikologi di kalangan capres-cawapres ini, ada yang terpaksa keceplosan musti memuji Pak Jokowi. Itu artinya, itu lagi kasih sinyal supaya Pak Jokowi puji balik. Kalau Anies nggak mungkin minta puji balik Pak Jokowi. Kalau Anies minta puji balik Pak Jokowi, elektabilitasnya langsung drop. Oke, kita teruskan ya tadi analisisnya. Jadi, menurut Anda ini bagian bagian dari “main-main” dalam tanda petik untuk menaikkan elektabilitas dan posisi tawar yang lain gitu. Karena nantinya kalau toh dia yang pertama kali menyebutkan dan juga ini sudah disebutkan di Rakernas sebagai salah satu calonnya, kan orang akan melihat bahwa ketika nanti akhirnya betul-betul Anies diusung oleh tiga partai ini, ya Nasdem bisa mengklaim dia sebagai pemilik saham utama, gitu ya. Ya, itu bahayanya. Buat Demokrat, misalnya, tentu lain lagi hitungannya. Demokrat pasti merasa bahwa elektabilitasnya lebih tinggi dari Nasdem kenapa Nasdem yang klaim. Kan bakal begitu nanti. Kan popularitas Demokrat lagi naik. Jadi, terlihat itu persaingan juga di kalangan internal mereka, di antara internal mereka yang potensial untuk mendukung Anies. Kalau PKS ya stabil-stabil saja. Kan PKS nggak mungkin mendahului pencalonan Anies. Saya kira strategi PKS bener. Kalau PKS yang calonkan Anies maka PKS akan dibuli, dikepung, wah itu memang Kadrun. Jadi memang musti ada partai nasionalis yang mendukung Anies, baru PKS ada di situ. Nanti di dalam lalu dibikin negosiasi. Jadi ini gimmick-gimmick aja ini sebetulnya. Nasdem political gimmick-nya its a smart political gimmick dan SBY juga ambil gimmick yang sama tuh, menyelamatkan Anies. Anies sebetulnya diselamatkan oleh statement SBY, bukan oleh Surya Paloh. Kan Surya Paloh memposisikan Anies dicalonkan. SBY lebih pinter: Anies itu akan disingkirkan, karena itu mari selamatkan Anies. Kan secara moral lebih kuat daripada sekadar menjunjung kan? Jadi sudah kita tahu trik dan intrik saja. Begitu. (Ida/sws)

Jelaskan Pelanggaran Etik, LaNyalla Minta BK Berhentikan Fadel

BY FNN Kamis, 29 September 2022 17:19:28 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Badan Kehormatan (BK) menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD RI kepada Senator asal Gorontalo, Fadel Muhammad. LaNyalla juga meminta Fadel Muhammad menyampaikan maaf kepada dirinya di hadapan Sidang Paripurna DPD RI dan media nasional. Menurut LaNyalla, Fadel Muhammad telah melakukan pelanggaran kode etik, terutama pasal 5 huruf e, huruf f dan huruf h Peraturan DPD nomor 2 tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI. Permintaan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri Sidang Badan Kehormatan DPD RI di Ruang Mataram, Gedung B DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Agenda sidang adalah mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh LaNyalla sebagai pengadu. Hadir Ketua BK DPD RI Leonardy Harmainy, Wakil Ketua BK, Made Mangku Pastika, Eni Sumarni dan Marthin Billa, serta 8 anggota BK lainnya. LaNyalla sebagai pengadu, menjelaskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Fadel Muhammad terjadi pada 13-14 Agustus 2022 saat Rapat Badan Kehormatan (BK) di Hotel Mercure Jakarta. Saat itu hadir 8 orang anggota BK dengan agenda kegiatan finalisasi hasil evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD tentang kode etik. “Dalam rapat, Saudara Fadel Muhammad mengeluarkan pernyataan yang menuduh saya mengkoordinir anggota DPD mengeluarkan mosi tidak percaya untuk menarik dia sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Saudara Fadel juga menuduh saya melakukan pemberian uang kepada anggota DPD untuk memudahkan proses mosi tidak percaya tersebut,” ucapnya. Selain itu, pada 15 Agustus 2022 ketika Sidang Paripurna ke-13 masa sidang V tahun sidang 2021-2022, di Gedung Nusantara V yang dihadiri 114 anggota, Fadel yang seharusnya menyampaikan laporan kinerja sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD, justru kembali menyampaikan tuduhan seperti yang terjadi saat Rapat BK. Mengenai penggantian pimpinan MPR dari unsur DPD yang diawali dengan surat pernyataan mosi tidak percaya yang menarik dukungan terhadap Fadel, LaNyalla mengatakan hal tersebut merupakan aspirasi dari sebagian besar anggota DPD. Aspirasi itu ditampung dan ditindaklanjuti olehnya, sebagai pimpinan DPD, sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPD RI. “Saya jelaskan bahwa sebagai Ketua DPD saya hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan DPD yang diatur dalam peraturan nomor 1 tahun 2002 tentang tata tertib di pasal 57. Yaitu pimpinan DPD mempunyai tugas memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,” katanya. Oleh karena itu, dengan beberapa pernyataan Fadel tersebut, LaNyalla merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya di hadapan para anggota DPD RI. “Saudara Fadel menuduh tanpa bukti otentik yang valid dan tidak meminta klarifikasi dahulu dari saya. Pernyataan beliau juga tidak rasional, bagaimana mungkin saya memobilisasi sampai memberikan uang dalam menggalang mosi tidak percaya,” tuturnya. Dijelaskan juga oleh LaNyalla bahwa dirinya bertemu dengan Fadel pada 11 Agustus 2022 namun tidak pernah mengarahkan Fadel yang saat itu masih menjabat Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD untuk walk out pada Sidang Bersama tanggal 16 Agustus 2022. “Saya juga tidak pernah mengeluarkan suara dengan nada yang tinggi dan kasar kepada beliau,” ucap dia. (mth/*)

Menghidupkan Nilai-Nilai Pancasila

BY FNN Kamis, 29 September 2022 14:03:19 0

Amandemen UUD 1945 di era Reformasi membuktikan adanya tarikan Pancasila pada kepentingan tertentu. Begitu pula RUU Haluan Ideologi Pancasila. Oleh: Prof. Dr. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PANCASILA adalah hasil penggalian nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bung Karno menyampaikan pidato bersejarah pada 1 Juni 1945 menjawab tantangan Dr. Radjiman Wediodiningrat tentang perlunya suatu filosophische grondslag, dasar falsafah/dasar negara, bagi Negara Indonesia yang merdeka. Bung Karno merumuskan Pancasila: (1) Kebangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme atau perikemanusiaan; (3) Mufakat atau demokrasi; (4) Kesejahteraan sosial; (5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat rumusan Pancasila: (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 18 Agustus 1945 rumusan Pancasila disahkan sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ibarat lautan, Pancasila membersihkan dan menyerap nilai-nilai tanpa mengotori lingkungannya serta menerima, menumbuhkan segala budaya dan ideologi positif yang dapat berkembang berkelanjutan. Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dari lima sila, jiwa seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; cerminan suara hati nurani manusia. Pancasila memberi keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai berdasarkan keselarasan dan keseimbangan kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menggariskan bahwa warga negara Indonesia niscaya percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, dan beribadah menurut ajaran agamanya. Negara berkewajiban memfasilitasi sarana kehidupan beragama untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing pemeluk agama. Setiap warga negara niscaya menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan mengembangkan sikap hormat-menghormati, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Pancasila menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjunjung tinggi persatuan Indonesia; menempatkan persatuan, kepentingan bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu orang, bukan satu Negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan Negara, “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Demikian, kata Bung Karno. Sila keempat merupakan suatu asas, bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat; menjunjung tinggi hak rakyat, musyawarah, dan perwakilan; mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama; keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat menggunakan akal sehat, sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan didasarkan atas asas rasionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan, berorientasi ke depan, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak; menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Bangsa Indonesia menghidupkan nilai sila keempat Pancasila dalam mufakat, dan permusyawaratan. Dengan cara mufakat bangsa Indonesia memperbaiki segala hal, termasuk keselamatan agama, dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat. Kata kunci dalam sila keempat ialah kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Kata hikmat, dari bahasa Arab, hikmah, yang artinya kebijaksanaan, petunjuk, dan amanat. Istilah permusyawaratan juga berasal dari bahasa Arab, syura, musyawarah, artinya pembicaraan, pembahasan, permufakatan, perundingan, rembukan. Kata perwakilan dari bahasa Arab wakil, yang artinya pemangku, representasi. Kata-kata kunci tersebut merepresentasikan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad saw. Nilai-nilai pada sila keempat tersebut pada hakikatnya adalah dasar-dasar ajaran Islam dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan, apa pun namanya.   Hikmat kebijaksanaan adalah nilai yang amat sangat berharga. Hikmah mengandung arti perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hikmah ialah ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan secara amaliah dan amal yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Musyawarah adalah salah satu pilar penyangga kepemimpinan yang kokoh dan berwibawa. Dalam sistem demokrasi permusyawaratan pemimpin adalah perwakilan rakyat. Konsekuensinya, rakyat niscaya menaati para representasi selama undang-undang dan peraturan yang dibuat selaras dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad saw. Praktik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati secara langsung tidak sejalan dengan sila keempat Pancasila. Pemilihan kepala pemerintahan niscaya dilakukan melalui permusyawaratan perwakilan, yakni dipilih dan ditentukan oleh para wakil rakyat. Titik lemah demokrasi Indonesia dengan prinsip one man one vote sebagai penyangga pemilihan Presiden secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia terletak pada penghargaan sama per kepala tanpa mempertimbangkan isi kepalanya. Dalam demokrasi permusyawaratan suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi empat prasayarat. Pertama, didasarkan atas asas rasionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang. Ketiga, berorientasi jauh ke depan. Keempat, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak yang dapat menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas. Di bawah orientasi etis hikmah-kebijaksanaan, demokrasi permusyawaratan direalisasikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab serta nilai-nilai persatuan, kekeluargaan, dan keadilan. Orientasi ‘hikmah-kebijaksanaan” mensyaratkan adanya wawasan pengetahuan yang mendalam tentang materi yang dimusyawarahkan. Melalui hikmah itulah mereka bisa merasakan, menyelami, dan mengetahui apa yang dipikirkan rakyat, serta membawa pada keadaan yang lebih baik. Orientasi “hikmah-kebijaksanaan” mensyaratkan kearifan untuk dapat menerima perbedaan secara positif dengan memuliakan kebajikan keberadaban.   Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengamanatkan hak dan kewajiban manusia Indonesia untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bersama. Dalam melaksanakan amanat negara, para pemimpin niscaya berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada kalangan tertentu yang memiliki keistimewaan untuk memonopoli kekayaan alam maupun asset negara. Demikian pula dalam menerapkan undang-undang dan aturan untuk semua warga negara Indonesia tanpa kecuali, sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran bersama. Pancasila adalah satu kesatuan utuh terpadu. Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia Indonesia niscaya bertuhan, berkemanusiaan, bepersatuan, dan berkerakyatan, serta berkeadilan sosial. Pancasila merupakan landasan Undang-Undang Dasar dan Undang-undang lain serta peraturan turunannya. Segala yang tak sejalan dengan Pancasila harus ditinjau kembali. Amandemen UUD 1945 di era Reformasi membuktikan adanya tarikan Pancasila pada kepentingan tertentu. Begitu pula RUU Haluan Ideologi Pancasila. Pancasila tidak mungkin diringkas menjadi Trisila dan Ekasila, gotong royong. Mari kita jaga dan amalkan Pancasila dengan saksama untuk selamanya! (*)

IPW Apresiasi Kerja Timsus Bentukan Kapolri

BY FNN Kamis, 29 September 2022 12:27:49 0

Jakarta, FNN – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja keras Timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berhasil menyelesaikan penyidikan perkara tewasnya Briptu Nofryansyah Josua Hutabarat (Brigadir J) oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Pasalnya, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan P21 atas perkara FS, Brigadir  RR, Bharada RE, KM dan Ny. PC. Sehingga dengan keluarnya P21 itu, membuktikan Kapolri telah mewujudkan komitmennya memproses perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan itu secara profesional, akuntabel dan transparan. Hal ini, akan membuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin meningkat, dari sebelumnya yang sempat merosot. “Imbas dari kepercayaan publik tersebut juga akan menghilangkan spekulasi tentang motif dari pembunuhan Briptu Josua yang dibangun pihak Ferdy Sambo untuk meringankan hukuman. Dimana, publik berpendapat pelecehan terhadap Putri Chandrawathi yang semula terjadi di rumah dinas Duren Tiga berpindah di Magelang adalah sebuah rekayasa konstruksi hukum untuk membebaskan Ferdy Sambo,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 28 September 2022. Sugeng mengatakan, kerja keras dari Timsus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menangani perkara pembunuhan Briptu Josua oleh Ferdy Sambo, jelas sebagai upaya institusi untuk menjaga marwah Polri. “Kendati banyak masalah yang dihadapi terutama karena rusaknya bukti-bukti di tempat kejadian perkara, tekanan dan skeptisme publik yang besar bahkan kritikan IPW semuanya terjawab dengan dapat diselesaikan dan diserahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung jauh sebelum habisnya masa penahanan para tersangka untuk selanjutnya dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum,” ujar Sugeng. Oleh karena itu, lanjut Sugeng, IPW mendorong dan mendukung Kejagung untuk mengajukan perkara matinya Brigadir Joshua itu dengan dakwaan pasal 340 jo 338 jo. 55 dan 56 KUHP sesuai konstruksi dari pihak kepolisian. Sebelumnya, pihak Kejaksaan Agung menyatakan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Joshua Hutabarat dengan tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah lengkap dan segera disidang. “Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP,” kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung, Rabu (28/9/2022). Dengan begitu, dalam bulan Oktober nanti Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah menjadi terdakwa di PN Jakarta Selatan dengan pengawalan sidang yang cukup ketat. (mth/*)

Webinar P3S: Menakar Puan Maharani Dalam Pilihan Presiden 2024

BY FNN Kamis, 29 September 2022 12:20:34 0

Jakarta, FNN – Sorotan terhadap sosok Ketua DPR RI Puan Maharani makin menguat sebagai kandidat Presiden RI dalam Pilihan Presiden 2024 dalam seminar yang diselenggarakan Political and Public Policy Studies (P3S), Rabu (28/9/2022). P3S menggandeng para pengamat politik dari beragam latar belakang dalam proses diskursus ini. Mereka terdiri dari Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing; Founder Lembaga Survei Kedaikopi, Hendri Satrio; dan Direktur P3S, Dr. Jerry Massie. Pakar Komunikasi Politik Dr. Emrus Sihombing mengatakan, Puan ada modal kompetisi yang jelas. “Menurut pandangan saya, sejatinya pasangan Puan haruslah dari kalangan partai politik juga. Karena mereka memiliki basis politik, perjuangan dan pengalaman politik, serta identitas politik yang jelas untuk menjadi modal kompetisi kedepannya,” katanya. “Kalau bukan dari parpol, pasti bargaining position-nya akan lebih berat dalam menjalankan strategi politik,” lanjutnya. “Tanpa sokongan power politik dari wakil presiden, mereka pasti butuh effort lebih untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain. Politik transaksional dengan calon-calon koalisi akan lebih banyak,” ungkapnya. “Nama-nama yang menurut saya layak mendampingi Puan adalah Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan ketua-ketua partai lannya,” tambahnya. Founder Lembaga Survei Kedaikopi Hendri Satrio menetapkan dua indikator unggul yang harus dimiliki calon wakil presiden pada periode pertama Puan. “Pertama kekuatan elektoralnya harus kuat, kedua harus punya modal finansial yang mumpuni. Meskipun sayangnya, menurut saya, premis dan hipotesa ini hanya dimiliki satu orang. Namanya Jusuf Kalla,” ungkapnya. “Dari sekian banyak figur yang ada, belum ada yang punya dua modal ini secara komplit. Baik itu Ridwan Kamil, meskipun memiliki elektoral yang kuat di Jawa Barat, lalu Khofifah Parawansa, Edy Rahmayadi, atau Erick Thohir yang hanya unggul dari sisi finansial,” paparnya. Adapun sosok yang dinilai Hendri mendekati dua kriteria itu adalah Sandiaga Uno. “Yang hampir seperti Jusuf Kalla mungkin Sandiaga Uno. Dia punya kekuatan elektoral dari sisa-sisa Pilpres dan sangat mungkin punya kekuatan finansial selama menjadi menteri,” jelasnya. Perspektif yang berbeda juga datang dari Direktur P3S Jerry Massie. Kali ini Prabowo Subianto menjadi figur unggulan untuk disandingkan dengan Puan Maharani pada Pemilu 2024. Barulah setelah itu diikuti tokoh-tokoh potensial lainnya. “Dari sebelumnya juga saya sudah menyebutkan ini di beberapa media mainstream. Prabowo Subianto saya akan tempatkan di nomor satu, Anies Baswedan nomor dua, Agus Harimurti Yudhoyono ketiga,” katanya. \"Selanjutnya Airlangga Hartarto keempat, Sandiaga Uno kelima, dan keenam ada Ridwan Kamil,” ungkap Jerry Massie. Jerry mengatakan mengapa Prabowo ada dalam urutan pertama? \"Karena kita tahu bersama bahwa sebelumnya sudah ada perjanjian batu tulis di antara mereka. Silaturahmi dan sowan politik juga sudah sering terlihat di beberapa momen. Dengan pola komunikasi politik seperti ini, kita bisa mengindikasikan peluang keduanya di masa mendatang,” tambahnya. Namun begitu, Jerry tetap melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi, dengan mempertimbangkan kedinamisan yang merupakan ciri khas politik. “Apalagi Prabowo bukan satu-satunya pribadi yang pernah melakukan komunikasi politik dengan PDIP dan Puan secara langsung,” ungkapnya. “Tapi tidak menutup kemungkinan, kedepannya terjadi skenario politik yang tidak diduga sebelumnya. Seperti Airlangga Hartarto yang tiba-tiba menyatakan diri mendukung Puan dan calon wakil presiden dari PDIP, juga Surya Paloh yang mengirim Anies Baswedan sebagai wakil Puan, atau dari Prabowo sendiri yang menyatakan diri mendampingi Puan,” ungkapnya. “Nama-nama tadi kita jadikan saja barometer dan referensi di Pemilu 2024 mendatang. Tapi menurut saya, merekalah figur yang berpotensi menjadi calon wakil presidennya Puan,” pungkas pengamat politik Amerika Serikat itu. (mth/*)

Memaknai Arah Survei CSIS

BY FNN Kamis, 29 September 2022 10:10:43 0

Publik curiga, 3 bulan sebelumnya CSIS melakukan survei yang menyudutkan Anies, 51,8% para ahli Tidak Puas dengan kinerja Anies: sebagai koreksi survei sebelumnya, 73% Puas dengan kinerja Anies? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HASIL survei CSIS ‘mengejutkan’, dan menarik untuk dicermati terutama dikaitkan dengan pernyataan SBY dan Andi Arief, Kepala Bappilu Partai Demokrat. Dalam video ‘turun gunung’, SBY mengatakan hanya akan ada dua calon presiden pada pilpres 2024: jahat bukan? Seperti diberitakan media, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan unggul secara head to head melawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk kalangan pemilih muda. Hal ini tergambar dari hasil survei yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap pemilih berusia 17-39 tahun pada 8-13 Agustus 2022 lalu. Kata Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes, ketika \'diadu\' dengan Ganjar, elektabilitas Anies unggul dengan angka 47,8 persen. “Ketika dilakukan head to head antara Pak Anies dengan Pak Ganjar, nah jadi kami menemukan angka yang ini, Pak Anies 47,8 persen, Pak Ganjar 43,9 persen,” kata Arya dalam acara rilis survei, Senin (26/9/2022). Dalam simulasi Anies vs Ganjar, CSIS mencatat ada 7,6 persen responden menjawab tidak tahu atau rahasia dan 0,8 persen responden mengaku belum menentukan pilihan. Anies pun kembali unggul saat disimulasikan menghadapi Prabowo meski ada 8,3 persen responden menjawab tidak tahu atau rahasia dan 0,3 persen belum menentukan pilihan. Anies mendapat angka yang lebih besar, 48,6 persen, Prabowo 42,8 persen. Dalam simulasi Ganjar vs Prabowo, elektabilitas Ganjar sebesar 47,2 persen mengungguli Prabowo (45 persen), tidak tahu/rahasia (7,5 persen), dan belum tentukan pilihan (0,3 persen). Namun, dalam survei yang sama, Ganjar tercatat unggul pada simulasi 14,7, dan 3 nama. “Kenapa terjadi seperti ini karena tadi ada switching karena ada perpindahan dukungan pemilih dari dukungan sebelum-sebelumnya,” kata Arya, seperti dilansir Kompas. Survei diselenggarakan CSIS pada 8-13 Agustus 2022 kepada 1.200 responden berusia 17-39 tahun di 34 provinsi se-Indonesia. Survei ini memiliki margin of error +/- 2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Jadi, menurut survei CSIS, Anies unggul head-to-head lawan Ganjar maupun Prabowo. Sepertinya CSIS ingin menyampaikan Anies bakal tidak terbendung menjadi presiden pada 2024. Meskipun surveinya unggul di kalangan pemilih muda, tapi realitanya mungkin saja unggul di seluruh kalangan pemilih. Tapi, banyak pihak berpendapat motif survei CSIS ini untuk justifikasi, Anies bahwa tidak terbendung. Maka itu silakan ambil langkah yang diperlukan. Hal ini bisa membuat pernyataan SBY dan Andi Arief menjadi realita, cuma ada dua calon presiden pada 2024, dan Anies akan disingkirkan? Publik curiga, 3 bulan sebelumnya CSIS melakukan survei yang menyudutkan Anies, 51,8% para ahli Tidak Puas dengan kinerja Anies: sebagai koreksi survei sebelumnya, 73% Puas dengan kinerja Anies? Sebelumnya, CSIS menunjukkan, mayoritas responden tak puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Dalam laporan survei berjudul “Pemindahan Ibu Kota Negara: Prospek Kepemimpinan Jakarta dan Implikasi Sosial, Politik, dan Ekonomi ke Depan”, sejumlah ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian berperan sebagai responden. “Kita dapati persepsi yang terbelah, tingkat kepuasan angkanya 47,6 persen. Sementara yang tidak puas kinerja Pemprov adalah 51,8 persen,” kata peneliti CSIS Noory Okthariza dalam konferensi pers, Senin (6/6/2022). Sementara, 0,6 persen responden menjawab tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ). Oktha menyebut bahwa temuan tersebut memperlihatkan ada perbedaan persepsi antara responden ahli yang digunakan CSIS dan masyarakat umum yang digunakan sejumlah lembaga survei. Misalnya, kata dia, hasil survei Populi Center pada Februari 2022 yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat umum atas kinerja Anies dan Riza Patria mencapai 73 persen. Tetapi, hasil itu berbeda dengan temuan CSIS kali ini. Hal ini terjadi karena para ahli yang menjadi responden CSIS dianggap lebih obyektif dalam melihat persoalan. Selain itu, para ahli juga diklaim mengerti mengenai persoalan di Jakarta termasuk lebih mengetahui plus dan minus dari suatu kebijakan yang dikeluarkan Anies dan Riza Patria. “Tapi mungkin ada jawaban lain, misalnya banyak kebijakan di Jakarta itu dipersepsikan atau dirasakan secara berbeda oleh banyak lapisan yang ada di masyarakat kita di Jakarta,” terang Oktha. Temuan CSIS juga melaporkan kepuasan para ahli atas kinerja Anies dan Riza Patria di sejumlah bidang. Misalnya dalam bidang pengupahan. Sebanyak 69,4 persen responden puas, 30 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Hal yang Baik Bidang transportasi, sebanyak 64,7 persen responden puas, 34,7 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Kemudian bidang harga kebutuhan pokok, sebanyak 54,1 persen responden puas, 42,9 persen tidak puas, dan 2,9 persen TT/TJ. Bidang harmoni sosial, sebanyak 53,5 persen responden puas, 45,3 persen tidak puas, dan 1,2 persen TT/TJ. Bidang birokrasi, sebanyak 47,1 persen responden puas, 52,4 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Selanjutnya bidang lapangan kerja, sebanyak 37,6 persen responden puas, 60,6 persen tidak puas, 1,8 persen TT/TJ. Bidang lingkungan, sebanyak 32,4 persen responden puas, 66,5 persen tidak puas, 1,2 persen TT/TJ. Lalu, bidang hunian layak, sebanyak 24,7 persen responden puas, 74,7 persen tidak puas, dan 0,6 persen TT/TJ. Adapun sampel penelitian ini yakni kelompok ahli yang dipandang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam memprediksi dan menganalisa isu sosial, politik, dan ekonomi. Kategori sampelnya yakni peneliti, dosen, profesional, anggota DPR/DPRD hingga birokrat. Survei ini dilakukan pada 29 Maret-12 April 2022 dengan cara wawancara tatap muka dan virtual. Pertanyaannya, apa relevansi pendapat ahli dibandingkan rakyat yang telah merasakan langsung hasil kinerja Anies Baswedan? (*)

Hanya Pemimpin Negara Berdarah Komunis Yang Akan Mengabaikan Bangkitnya Komunis Gaya Baru

BY FNN Rabu, 28 September 2022 22:52:17 0

Kebangkitan PKI Gaya Baru dengan dukungan full militer RRC akan bisa melumpuhkan Indonesia dalam waktu singkat. Hanya pemimpin negara berdarah komunis yang akan mengabaikan ancaman ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih WARGA Tionghoa sangat memegang teguh seni perang ajaran dan filsafat Sun Tsu. Dipelajari dan dipraktikkan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Politik bisnis: bahwa bisnis itu perang. Kalau pasar itu adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. Sun Tsu menulis: “Serang mereka di saat mereka tak menduganya, di saat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan. Satu dari 36 teori Sun Tsu (jie dao sha ren) - “Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuhnya”. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga tetap diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Serangan ekonomi via kekuatan Oligarki di Indonesia mendekati sempurna sampai penguasaan tanah: Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia. Ranah politik via amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002 yang hakekatnya telah mengubah UUD ‘45 dan hilangnya falsafah dan Pancasila. Target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Keadaan yang sangat menyakitkan terjadi ketika pribumi sedang terus terkena gempuran, lantas keluarlah Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Seni perang tanpa senjata telah berjalan dalam waktu panjang dan China juga konsisten untuk mencapai tujuannya menguasai Indonesia. Kebijakan China perantauan meliputi: ekonomi, budaya, dan politik. China sudah masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Telah masuk berbondong- bondong TKA China (banyak pengamat menilai, mereka adalah tentara merah) leluasa masuk tanpa hambatan, bahkan karpet merah telah disediakan oleh rezim saat ini dengan dalih paket investasi. Benar-benar Indonesia telah jebol. China sangat berusaha menghindari perang di Indonesia, bukan karena takut atau akan gagal apabila perang fisik dengan senjata terjadi, tetapi strategi melumpuhkan perang tanpa senjata itu adalah strategi jitu yang telah terjadi. Sejalan dengan sukses RRC menguasai Indonesia saat ini sesungguhnya sebuah strategi yang sudah terbaca jauh sebelumnya oleh Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, dalam kurun waktu 35 sampai 45 tahun PKI akan bangkit kembali. Sarwo Edhi Wibowo sangat memahami bahaya PKI dan strategi Mao Zedong yang terkenal kejam ini berkata, “Politik adalah sebuah peperangan besar tanpa pertumpahan darah. Sedangkan Perang adalah peperangan dengan pertumparan darah.” Ini tidak bisa ditafsirkan RRC sebagai kekuatan di balik PKI tidak siap perang secara fisik dengan senjata. Fakta kekuatan China kalau keadaan memaksa hanya dalam waktu singkat akan mampu melumatkan Indonesia. China memiliki militer terbesar kedua di dunia. China memiliki tentara tetap terbesar di dunia. China memiliki angkatan laut terbesar di dunia secara numerik. China adalah satu-satunya negara lain yang mampu membangun supercarrier. China memiliki rudal hipersonik operasional; bahkan AS tidak. China juga melampaui AS dalam banyak bidang teknologi, khususnya, 5G/6G. China berada di garis depan eksplorasi ruang angkasa dengan penjelajah di Mars dan stasiun luar angkasa internasionalnya sendiri. Meski dikabarkan dicopot oleh PKC dari jabatannya sebagai Sekjen PKC yang membawahi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Mr. Xi Jinping masih Presiden RRC. Dalam Kongres PKC mendatang Mr. Xi akan dicopot sebagai Sekjen. Tapi naik sebagai Ketua Umum PKC. Artinya, Mr. Xi berpotensi jadi Presiden RRC yang full power. PLA ke Beijing itu dalam rangka pengamanan Kongres PKC. Jadi, di China tidak ada kudeta. Aman. Nah, kebangkitan PKI Gaya Baru dengan dukungan full militer RRC akan bisa melumpuhkan Indonesia dalam waktu singkat. Jadi, hanya pemimpin negara berdarah komunis yang akan mengabaikan ancaman ini. Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kecewa kepada pihak yang selalu membantah adanya bahaya laten dari kebangkitan PKI. “Mereka bilang, enggak ada lagi bahaya laten PKI. Eh, nyatanya sekarang ada lagi. Mungkin jangan-jangan dia kali yang komunis,” ujar Ryamizard dalam acara Silaturahmi Purnawirawan TNI/Polri serta Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Kepemudaan di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Mei 2016. (*)

Kontribusi Koperasi dan UMKM Jatim Terhadap PDRB Tembus 57,81 Persen

BY FNN Rabu, 28 September 2022 17:23:57 0

Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dukungan yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Sekretariat Jenderal Perwakilan Kementerian Keuangan I Jawa Timur kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jatim. Orang nomor satu di Jatim itu optimis, dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak semakin mewujudkan terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM di Jawa Timur. “Apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkeu Satu melalui festival UMKM ini sesuatu yang perlu kita dukung bersama. Alhamdulillah hari ini kita melakukan proses penguatan sinergi dan kolaborasi yang diharapkan akan menjadi bagian dari seluruh penguatan energi kita untuk bisa membangun percepatan pensejahteraan masyarakat melalui program UMKM Jatim supaya naik kelas,” tutur Gubernur Khofifah. Sebanyak 120 pelaku UMKM Jatim binaan Kemenkeu Jatim, mengikuti festival UMKM Kemenkeu Satu Jawa Timur bertajuk, “UMKM Jatim Bangkit, Ekonomi Melejit” mulai tanggal 28-30 September 2022 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur Jl. Raya Bandara Juanda No. 39, Semambung, Kabupaten Sidoarjo. Opening Ceremony Festival UMKM Satu Jawa Timur yang dihadiri Staf Ahli Kemenkeu Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia, Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jatim John L Hutagaol, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani secara resmi dibuka oleh Gubernur Khofifah ditandai dengan pemukulan kentongan pada Rabu, (28/9/2022). Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengatakan, sinergi mewujudkan UMKM yang terus tumbuh dan tangguh sangat diperlukan. Melalui konsep Pentahelix collaboration antara pemerintah, dunia bisnis, komunitas, perguruan tinggi, media, dan sektor keuangan, menjadi kunci dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM Jawa Timur. “Ini menjadi bukti bahwa sinergi dan kolaborasi telah dilakukan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Jawa Timur,” tuturnya. Upaya aktif Gubernur Khofifah dan sinergi berbagai pihak itu terbukti meningkatkan kontribusi koperasi dan UMKM terhadap ekonomi Jawa Timur. Pada tahun 2021, Koperasi UMKM Jatim memberikan kontribusi sebesar 57,81 persen terhadap PDRB Jatim atau setara dengan Rp 1.418,94 triliun. Capaian tersebut, lanjutnya, mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di tahun 2020 yang mencapai Rp 1.361,39 triliun dengan kontribusi sebesar 57,25 persen dengan jumlah koperasi aktif saat ini sebanyak 22.970. Hal ini semakin menegaskan bahwa koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur. “Sedangkan berdasarkan data Kementerian UMKM RI, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta dengan kontribusi PDRB sebesar 61 persen atau senilai Rp 574 triliun. Jumlah yang sangat signifikan. Maka dampaknya juga besar. Jadi UMKM merupakan salah satu motor penggerak ekonomi kita,” imbuhnya. Dalam mendukung aspek pemberdayaan koperasi dan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan berbagai program dengan pendekatan lima aspek pemberdayaan, yaitu penguatan kelembagaan dan SDM, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan serta pemasaran. Khusus akselerasi pemasaran produk dan mendorong digitalisasi koperasi UMKM, Gubernur Khofifah mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Gojek, dan Grab. Bahkan sudah ada Kampus UMKM Shopee Ekspor yang ada di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM yang bertempat di Malang. “Jawa Timur salah satunya bekerja sama dengan shopee. Bahkan ada kampus UMKM shopee dan dalam satu batch bisa 40 orang. Sekali proses 3 bulan dan itu free of charge. Karena itu proses literasi digital dilakukan sangat detail bagaimana cara memotret, hingga diajarkan bagaimana live streaming cara memasarkan produk sistem managemen FIFO (first in first out),” urainya. Selain itu, sertifikasi halal yang menjadi target nasional. Sejauh ini, kata Gubernur Khofifah, Pemprov Jatim mengkoordinasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara rutin. Namun saat ini masih ditemuian beberapa kendala. Hal ini menyebabkan sulit melakukan percepatan layanan seperti yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Semoga sinergi dan kolaborasi yang lebih luas akan berseiring dengan upaya percepatan seritifikasi produk halal. Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM. Selama ini, Pemprov Jatim dibantu Bank Indonesia telah menyiapkan rumah kurasi untuk mengkurasi produk-produk UMKM sehingga standar dari produk UKM ini relatif baik dan mengetahui bagaimana grade dari produk mereka. “Kita membutuhkan lebih banyak lagi rumah kurasi dan format-format pelatihan seperti itu supaya standardisasinya juga semakin bagus,” ungkapnya. Menurutnya, sangat penting menekankan literasi digital melalui rumah kurasi. Sebab, seperti yang disampaikan founder Alibaba Jack Ma, bahwa tahun 2030 UMKM di dunia 99% secara online dan 85 persen menggunakan e-commerce, maka literasi digital adalah sebuah kebutuhan mendesak. “Ini akan menjadi bagian dari sinergitas merajut bagaimana penguatan UMKM kita. Jadi apa yang sudah diinisiasi Kemenkeu Satu Jatim saya rasa akan jadi gravitasi. Setiap gravitasi baru insya Allah akan memberikan nilai tambah dan semangat baru seperti yang sudah dilakukan bu Uly mengolah potensi sarang burung walet sampai eksport,” tandasnya. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Produk minuman sarang burung walet, Uly Sarojah menceritakan kesan dan pesan peran pemerintah membantu usahanya menjual minuman sarang burung walet. Mulanya, Uly bercerita, saat pandemi covid mewabah di Indonesia, Februari 2020, usaha fashion menjual sepatu mengalami gulung tikar. Tidak menyerah, Uly melihat peluang menjual asupan produk minuman kesehatan. Setelah melakukan riset dan penelitian, ditemukan peluang untuk mengolah dan menjual minuman sarang burung walet. “Saat itu banyak orang belum paham khasiatnya. Kami pun mulai melakukan penjualan,” ujarnya. Diakui Uly, awalnya sulit mencari pasar. Ditambah belum memiliki perizinan dan lain-lain. Namun dukungan Dinkop, Kabupaten Gresik penjualan produknya sedikit demi sedikit mulai menemukan titik terang. “Dibantu pembuatan kelengkapan izin legalitas, membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), dan mencari market pasar,” ungkapnya. Usaha minuman sarang burung walet semakin meningkat ketika Uly bertemu dengan Bea Cukai Gresik. Melalui program klinik ekspor, dirinya dibantu membuat NIB untuk bisa memasarkan produk ke luar negeri. Hasilnya, beberapa negara seperti Hongkong, Cina, Singapura dan Jepang tertarik dengan produk minuman sarang burung walet. “Melalui bisnis matching, buyer asal Hongkong tertarik dengan produk kami. Oktober 2021, kami ekspor ke Hongkong dengan transaksi senilai Rp 800 Juta. Saat ini proses ke negara Jepang. Selain dibantu NIB ekspor, Uly mengaku ada beberapa hal yang dibantu bea cukai Gresik, yakni pengurusan BPOM dan meningkatkan kualitas produk. “Packaging sangat mempengaruhi minat pembeli di Hongkong dan Alhamdulillah diterima oleh negara Hongkong,” ungkapnya. (mth/*)

Hadir di Musprovlub Muaythai Indonesia Jatim, LaNyalla Minta Kepentingan Organisasi Diutamakan

BY FNN Rabu, 28 September 2022 17:02:48 0

Surabaya, FNN – Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepentingan organisasi Muaythai diutamakan untuk mendukung prestasi dan kesejahteraan atlet. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Muaythai Indonesia Provinsi Jawa Timur, di Graha Kadin Jatim, Rabu (28/9/2022). Dalam sambutan yang dibacakan Ketua Harian PB Muaythai Indonesia, Fachrul Razi, LaNyalla meminta seluruh insan Muaythai di Indonesia untuk mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. “Karena sukses cabang olahraga bukan diukur dari sukses organisasi saja, tetapi juga sukses prestasi para atlet,” tegas LaNyalla. LaNyalla yang juga Ketua DPD RI, percaya seluruh pihak yang terlibat dalam Musprovlub Muaythai Indonesia Provinsi Jawa Timur dapat mengutamakan musyawarah mufakat agar organisasi ini cepat bergerak dan melakukan konsolidasi, untuk kemudian mencapai sasaran. LaNyalla juga mengucapkan terima kasih KONI Jawa Timur yang memberikan dukungan terselenggaranya Musprovlub Muaythai Indonesia Jawa Timur. Sehingga roda organisasi dan kepengurusan Pengprov Muaythai Jawa Timur segera terbentuk. “Tugas utama kita sebagai pengurus cabang olahraga ini adalah bergerak cepat untuk melakukan konsolidasi organisasi, terutama di tingkat Pengprov, agar cabang olahraga ini segera siap menyongsong PON ke XXI di Aceh dan Sumatera Utara,” tegas LaNyalla. Hal ini menjadi prioritas utama Muaythai Indonesia, selain dari persiapan-persiapan menghadapi event dan turnamen yang ada. Sebab, katanya, kejuaraan berjenjang akan memacu prestasi yang lebih tinggi lagi di tingkat internasional. “Karena pencarian bibit atlet Muaythai untuk menyongsong kejuaraan yang lebih tinggi, di tingkat ASEAN dan Asia dapat diukur dari kejuaraan di tingkat nasional kita, salah satunya melalui Pekan Olahraga Nasional,” tutur LaNyalla. Pada kesempatan itu, hadir Ketua Umum KONI Jatim, Muhammad Nabil, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemprov Jatim, Pulung Chausar dan seluruh pengurus Muaythai Indonesia se-Jawa Timur. (mth/*)

Anggaran Siber Naik, Bjorka Menghilang, Anggota Polri Diduga Retas Akun Jurnalis

BY FNN Rabu, 28 September 2022 16:16:15 0

PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, khusus tentang ‘65 selalu kita musti lihat bahwa itu peristiwa yang berskala internasional dan upaya untuk memulihkan keretakan bangsa ini juga makin lama makin jauh karena yang terjadi adalah ketidakadilan sosial berlanjut. Kemudian stigma Islamofobia masih ada, dan bahkan, menguat di wilayah-wilayah tertentu. Itu mengingatkan orang bahwa kerjaan semacam ini adalah kerjaan komunis. Mungkin sekali perlu penelitian tentang kaitan itu, yaitu Islamofobia. “Tetapi, paling tidak pemerintah tidak mampu untuk menghentikan gejala perpecahan bangsa ini berbasis pada agama,” tegas Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (28/9/2022). Jadi, lanjutnya, masalah bangsa ini pada akhirnya tergantung pada kecepatan kemampuan dari Presiden Joko Widodo untuk bukan mengendalikan keadaan sebetulnya, “tapi memberi harapan bahwa akan terjadi kembali Indonesia yang berpikir, akan ada kembali Indonesia yang adil, akan ada kembali Indonesia yang berbasis hukum.” “Semua orang akhirnya merasa ya memang ini negeri lagi dalam ketegangan. Jadi, bahayanya yaitu anggaran yang berlebih justru nggak bisa dikontrol oleh publik kan,” ujar Rocky Gerung dalam dialognya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Bagaimana dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung? Berikut ini dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Ketemu di hari Rabu, 28 September. Kebiasaan lama sebagai wartawan nggak pernah memperhatikan tanggal merah, tanggalnya sama semua, pokoknya on terus. Tinggal berapa hari lagi nih G30S PKI dan seperti biasa situasinya kalau menjelang G30S PKI menghangat gitu dan beberapa stasiun televisi ini menariknya sudah mulai memutar film G30S PKI yang sudah sempat tidak boleh tayang. Ya, selalu, setiap September kita dag dig dug karena ingat kembali beberapa peristiwa di masa lalu yang sebetulnya adalah ideologi-ideologi perang dingin waktu itu, kemudian masuk ke Indonesia, lalu berubah jadi peristiwa yang kemudian dicatat sejarah sebagai pelaku manusia. Sekarang kita ikuti lagi ritme yang sama, upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia gagal dalam beberapa hal, termasuk kegagalan pemerintah Jokowi untuk meneliti ulang dan memutuskan status dari peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran HAM itu. Pada ‘65 lalu macam-macam sampai soal reformasi. Tapi khusus tentang ‘65 selalu kita musti lihat bahwa itu peristiwa yang berskala internasional dan upaya untuk memulihkan keretakan bangsa juga makin lama makin jauh karena yang terjadi adalah ketidakadilan sosial berlanjut. Kemudian stigma Islamofobia masih ada dan bahkan menguat di wilayah-wilayah tertentu. Itu mengingatkan orang bahwa kerjaan semacam ini adalah kerjaan komunis. Mungkin sekali perlu penelitian tentang kaitan itu, yaitu Islamofobia. Tetapi, paling tidak pemerintah tidak mampu untuk menghentikan gejala perpecahan bangsa ini berbasis pada agama. Itu dasarnya dan itu yang kita mau ingatkan bahwa bangsa ini sebetulnya bisa disatukan kembali kalau pemimpinnya punya konsep, punya konsep yang mendasar, yang juga orang tuntut otentik dari beliau, dari Presiden terutama, bukan konsep-konsep yang disodorkan oleh pembantu-pembantu dia, baik yang mempunyai kepentingan oligarkis atau yang punya kepentingan mendekat pada kekuasaan. Jadi masalah bangsa pada akhirnya tergantung pada kecepatan kemampuan Pak Jokowi untuk bukan mengendalikan keadaan sebetulnya, tapi memberi harapan bahwa akan terjadi kembali Indonesia yang berpikir, akan ada kembali Indonesia yang adil, akan ada kembali Indonesia yang berbasis hukum. Nah itu yang nggak ada. Dan kita mulai ragu apakah pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi bisa mengatasi masalah ini. Kalau masalah ekonomi sudah pasti berat, tapi masalah perpecahan bangsa ini. Mungkin ekonomi bisa pulih, satu waktu nanti negara-negara barat menganggap oke kita bantu Indonesia, karena Pak Jokowi nggak presiden. Tapi soal-soal sosial politik, terutama yang bersifat ideologis, itu nggak bisa dipulihkan dengan bantuan Barat. Itu hanya boleh kita kerjakan sendiri sebagai bangsa. Nah, itu yang nggak ada pada Pak Jokowi. Pengetahuan beliau tentang demokrasi itu minus sekali, di mana-mana demokrasi kebebasan, tapi indeks demokrasi kita tidak membaik. Ya. Dan di tengah situasi Itu orang sekarang dihebohkan dengan peretasan dari sejumlah jurnalis. Peretasan jurnalis narasi terutama, karena belakangan ini kan Najwa Shihab sangat mengkritisi soal polisi gitu. Dia sebenarnya melakukan edukasi bahwa publik harusnya tahu hak-haknya berhubungan dengan polisi, juga berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo. Dan, kemudian mereka diretas. Dan orang juga kemudian dikait-kaitkan kemarin ada adanya fenomena Bjorka. Kemana ini bjorka kok ngilang, karena bersamaan dengan itu DPR menyetujui penambahan anggaran untuk BSSN. Dan orang selalu curiga dengan masalah-masalah semacam itu, ini memang sengaja dimainkan itu. Ya, itu berminggu-minggu kita bahas soal bjorka dan orang bilang bjorka itu bukan orang, bjorka itu institusi. Ya, kan orang menduga kalau dia institusi ya artinya dia resmi disodorkan untuk mengalihkan opini publik. Tapi ketika betul tadi, di mana anggaran bidang security lalu ketemulah asumsi kita dengan politik itu bahwa DPR akhirnya secara resmi menaikkan anggaran. Sama seperti jeruk balas jeruk kan akhirnya. Jadi bjorka itu .... Semua orang akhirnya merasa ya memang ini negeri lagi dalam ketegangan. Mungkin bagian-bagian tertentu dari sistem intelijen kita itu merasa anggaran masih kurang. Oleh karena itu, tambah lagi tuh. Tapi, bahkan setelah anggaran berlebih, ketegangan sosial nggak berhenti juga. Kan mestinya anggaran intelijen itu diam-diam dipakai juga untuk menimbulkan kesetaraan sosial, kesejahteraan ideologi. Itu nggak jalan. Jadi, bahayanya anggaran yang berlebih justru nggak bisa dikontrol oleh publik kan. Kalau wilayah intelijen itu nggak bisa dikontrol oleh publik, wah, itu bahaya betul. Nah, kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh intelijen. Tiba-tiba mungkin sudah ada di sekitar kita lalu data diserap atau upaya untuk menekan. Proyek penekanan itu kemudian pertama-tama tentu akan diarahkan pada para jurnalis kritis. Najwa Shihab pasti sangat kritis tentang kepolisian dan memang berhak kita tahu kenapa lamban betul. Apa betul ada sesi baru di wilayah kriminal itu. Apa benar bahwa pada akhirnya Presiden Jokowi juga cuma bisa meminta dipercepat. Begitu tahu bahwa percepatan itu bisa juga merembet ke istana, lalu berhenti sinyal-sinyal itu. Itu bahayanya tuh. Nah, ini kan memang heboh soal peretasan sejumlah jurnalis dan sekarang jumlahnya bertambah. Tapi yang menarik tentu saja apa yang disampaikan oleh Usman Hamid, dari Amnesti Internasional, yang dia dengan tegas langsung meminta bahwa Polri untuk menertibkan anggotanya, menindak anggotanya yang melakukan peretasan. Jadi, artinya ini amnesti internasional sudah punya data berarti ya bahwa yang melakukan peretasan itu adalah anggota Polri. Dan saya kira ini sangat berbahaya kalau kemudian ada masyarakat yang kritis terhadap lembaga kepolisian, kemudian ada jurnalis yang kritis, dan kemudian dibalas dengan peretasan.  Padahal, kita ingat Pak Listyo Sigit pada waktu itu siapa yang kritiknya paling keras terhadap polisi itu akan jadi teman saya. Pada waktu itu kan begitu Pak Listyo Sigit menjanjikan. Tetapi, realitasnya sebaliknya. Ada keadaan yang kita lagi tunggu sebetulnya. Kasus Ferdy Sambo ini mau sampai di mana kira-kira. Jadi, sebetulnya kalau kasus ini dijadikan alat untuk negosiasi di kalangan petinggi Polri sendiri maka yang akan terjadi adalah fight back dari kelompok antar kelompok di situ. Jadi, sangat mungkin ini bukan kebijakan kepolisian, tapi efeknya akhirnya membuat kita melihat bahwa Pak Lisyo Sigit akhirnya nggak mampu untuk mengasuh kasus ini, sebut saja mengasuh kasus ini supaya nggak pergi ke mana-mana. Jadi, tanda-tanda bahwa ada fight back itu ditunjukkan bahwa sebagai Kapolri gagal atau tidak sempurna memelihara suasana menjelang Pemilu nanti. Itu berbahayanya. Jadi, seharusnya kasus Sambo selesai, lalu kemudian masuk pada soal-soal yang sangat politis karena soal jaringan Sambo yang dianggap juga terkait dengan kepentingan-kepentingan kemenangan Pemilu satu pihak di 2019, itu macam-macam. Jadi, sangat mungkin ada kecemasan yang terbaca dari awal bahwa kepolisian itu tahu arahnya bakal terlalu berat beban, sebut saja beban politik dari kasus Sambo ini terlalu berat. Karena itu, mereka yang potensial untuk memperdalam kasus ini, kemudian mulai diretas. Jalan pikirannya begitu kan. Jadi, jangan sampai bagian yang merupakan kebebasan pers itu dikait-kaitkan dengan kasus ini. Justru pers membantu. Najwa Shihab orang yang pintar, berani, dan tentu kupingnya juga ada di mana-mana, selain matanya ada di mana-mana. Ya, “Mata Najwa” itu pasti ada di mana-mana.  Kita jangan sampai Mata Najwa dimata-matai oleh ... Nggak boleh, itu tidak etis. Ini serius, karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Masih untung ini cuma peretasan, kalau dulu kan biasanya diikuti dengan kelompok-kelompok yang sekarang kita cukup berlega hatilah, ada kelompok-kelompok yang biasanya tugasnya tukang melaporkan dan kemudian ditangkap oleh polisi. Tapi sejak Pak Listyo Sigit kasus-kasus semacam ini sudah mulai berkurang. Tapi ini ada intensi, ini balik lagi seperti yang Anda sebut tadi, fight back gitu, misalnya kasus Sambo, benar kita sampai sekarang mesti mengamati dengan waspada, bukan curigalah. Misalnya sidang kode etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan, yang sampai sekarang ditunda-tunda terus karena katanya saksi kuncinya sakit. Nah, kita kemudian tanya apakah benar ini ada kaitannya dengan sakit atau bagian dari upaya untuk tawar-menawar yang masih belum deal sehingga sidangnya ditunda. Jadi, ini membuktikan tersendat-sendatnya kasus ini bahwa Pak Sambo itu akarnya sangat kuat sekali. Ini permasalahannya. Jadi, daun-daunnya sudah dipangkas tapi akarnya masih memproduksi klorofil, zat hijau daun. Dan, mulai terlihat bahwa Pak Kapolri itu sebetulnya telah melemah. Dari segi waktu sudah habis, sudah inflasi emosi publik dan belum ada keputusan itu. Keadaan ini yang kita inginkan diterangkan sebetulnya oleh Pak Mahfud MD karena Pak Mahfud yang dari awal mendorong-dorong ini kan. Mustinya Pak Mahfud datang juga dong ke depan pers, kasih tahu bahwa ini ternyata ada hambatan-hambatan internal segala macam. Kan Pak Mahfud jago dalam memberi sinyal. Jadi, paling enggak Pak Mahfud kasih sinyallah, kasih kisi-kisi kenapa ini macet, supaya orang tahu, dia macetnya karena variabel politik atau karena variabel pembuktian atau karena menyusun dakwaan yang agak rumit. Kan itu nggak mungkin kalau soal dakwaan kan gelar perkara sudah, segala macem, potensi dari kasus ini untuk melebar sudah dikendalikan. Kemudian apalagi? Kenapa nggak dialihkan saja ke Kejaksaan? Kan itu. Jadi, satu-satu penjelasan adalah ada akar politik yang kuat di bawah kasus Sambo. Ya, memang betul yang Anda sebut tadi. Kalau soal Kejaksaan kan sempat dikembalikan lagi waktu itu. Kasus berkasnya Ferdy Sambo ini kan sempat dikembalikan oleh Kejaksaan karena perlu dilengkapi. Dan orang mengawasi dengan cermat pada waktu itu, banyak, bukan hanya orang biasa tapi ada juga seorang mantan Hakim Agung MA Gayus Lumbuun misalnya mengingatkan bahkan sampai ketua Komnas HAM juga mengingatkan bahwa potensi dari Sambo untuk lepas atau untuk setidaknya hukumannya ringan, itu sangat besar. Karena konstruksi hukumnya lemah. Padahal, hakim itu selalu punya prinsip  dia lebih baik melepaskan 1.000 orang yang salah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Dan itu bisa jadi justifikasi. Ini kasus yang sering jadi cause selebre yang diselebrasikan. Karena dalil kita dari awal Pak Sambo ini bukan sekadar seorang pejabat tinggi Polri, tapi yang punya kemampuan khusus yang sangat mungkin orang anggap diwariskan oleh Pak Tito (Tito Karnavian, mantan Kapolri). Ada aktivitas yang di luar kontrol, tetapi dimaksudkan untuk jaga bangsa ini. Kira-kira ini. Karena itu dibikin staf khusus (Satgassus Merah Putih) supaya dia bisa melampaui birokrasi di dalam Kapolri sendiri atau birokrasi. Pada waktu itu kita bayangkan kegiatan-kegiatan semacam itu biasa dalam kepolisian. Tetapi, waktu dia mulai memperlihatkan ada penimbunan uang, itu orang mulai curiga bahwa kalau begitu ini sarang korupsi juga dong. Kalau begitu uang yang berlebih itu bisa dipakai untuk apa saja dong. Itu bahayanya. Kan bagian ini yang saya kira sekarang lagi dinegosiasikan diam-diam. Bagaimana kalau itu sampai harus dibawa ke pengadilan. Tapi sebetulnya nggak ada soal juga, bangsa ini kan sudah paham dan sudah tahu bahwa polisi memang harus direformasi total itu. Sudah nggak ada soal. Yang baru para politisi di belakang itu, yang pernah ada di dalam sinyal yang sama, lalu kecipratan beberapa proyek misalnya, mungkin mereka yang mulai blingsatan, lalu mulai menunda proses ini. Jadi, itu yang kita sebut bahwa kasus Sambo ini akan membuka banyak gorong-gorong yang akan menghubungkan apa yang terjadi oleh peristiwa di rumah-rumah yang lain. Tentu bukan kriminal tapi aktivitas politik. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kita bayangkan, kalau kita lihat dari atas, bisa pakai drone, itu jalan ke arah Sambo itu bukan sekadar jalan di sekitar daerah Duren Tiga saja, tapi ke arah Menteng, bisa ke arah Kebayoran, bahkan bisa ke arah Solo, Surabaya. Maksud saya ke Surabaya lewat Solo. Jadi, kita lihat bahwa pemanasan di atas kertas sudah selesai dan sekarang tinggal orang tunggu ke arah mana panah-panah yang dulu itu dibuat peta itu akan berakhir sampai ujung. (Ida/sws)

Seragam KOKAM Muhammadiyah Masuk Museum

BY FNN Rabu, 28 September 2022 14:41:43 0

Penyerahan oleh Mudrick SM Sangidu dan diterima langsung oleh Prof. DR. Haidar Nasir didampingi oleh Ahmad Dahlan Rais, Ust Syukri Fadholi, Edy Mulyadi dan beberapa pimpinan Muhammadiyah lainnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJARAH mencatat, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) lahir sebagai jawaban atas keprihatinan segenap kader persyarikatan Muhammadiyah pada awal tahun 1965. Pada waktu itu tujuan KOKAM lahir adalah untuk memberi dukungan fisik terhadap perjuangan bangsa, inilah bentuk peran konkrit bela negara dari persyarikatan Muhammadiyah bersama komponen bangsa lainnya dalam memberi dukungan fisik terhadap berbagai bentuk ancaman bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Diketahui, pada saat itu menjelang peristiwa Gestapu PKI, kaum komunis mulai berusaha mematangkan kadernya dengan meningkatkan ofensif revolusionernya. Melihat keadaan genting saat itu, atas usul pimpinan dan disambut dengan suara bulat oleh peserta kursus untuk membentuk Kesatuan Perjuangan di dalam Muhammadiyah Jakarta Raya dengan nama Komando Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Muhammadiyah yang disingkat KOKAM. Tepat pukul 21.30 tanggal 1 Oktober 1965 diproklamirkan berdirinya KOKAM. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah disingkat KOKAM adalah salah satu bidang program kerja organisasi otonom dari persyarikatan Muhammadiyah adalah Pemuda Muhammadiyah, yaitu program kerja bidang KOKAM dan SAR. Nama Prodjokusumo lekat dengan dengan KOKAM. Karena di tangannya itu KOKAM dilahirkan. Nama lengkapnya Haji Sudarsono (HS) Prodjokusumo. Nama populernya yaitu Pak Prodjo, lahir pada 31 Agustus 1922 di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Untuk mengenang dan mengamankan jejak-jejak sejarah KOKAM, maka kader Muhammadiyah Mulkan Sangidu (ayah Mudrick S. Mulkan Sangidu), sebagai penguasa konveksi membuat seragam pertama KOKAM. Seragam tersebut selama ini tersimpan rapi di rumah Mudrick SM Sangidu, menunggu waktu yang tepat untuk diserahkan ke PP Muhammadiyah untuk masuk ke Musium Muhammadiyah. Tepat pada Selasa, 27 September 2022, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir bersedia menerima Jaket pertama seragam KOKAM di Kantor PP Muhammadiyah: Jl. Cik Di Tiro Nomor 23, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Jogjakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Penyerahan oleh Mudrick SM Sangidu dan diterima langsung oleh Prof. DR. Haidar Nasir didampingi oleh Ahmad Dahlan Rais, Ustad Syukri Fadholi, Edy Mulyadi dan beberapa pimpinan Muhammadiyah lainnya. Sesuai rencana, Jaket tersebut akan disimpan di Museum Muhammadiyah di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang akan diresmikan menjelang dibukanya Muktamar Muhammad pada 18 - 20 November 2022. (*)

Skenario Berlapis Dalam Operasi Intelijen

BY FNN Rabu, 28 September 2022 12:53:44 0

Akhir cerita, Operasi Mirrage jalan terus. Sosok Al Mahdi jadi-jadian tetap dimunculkan sesuai skenario awal Operasi Mirrage. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) BAGI seorang analis intelijen strategis, membaca titik lemah agen lawan, nggak usah harus repot-repot nyari data-data rahasia dan eksklusif. Dengan bermodalkan analisis psikologis yang tajam, dari biodata resmi yang bersifat terbuka pun bisa kebaca titik kekuatan sekaligus titik lemahnya. Waktu deputi operasi badan intelijen Soviet Vasily Gordik mendapat bocoran informasi yang masih serba samar ihwal maksud dan tujuan sebenarnya dari pertemuan intensif antara delegasi Inggris dan Amerika berkedok pertemuan kerjasama dagang di sebuah hotel mewah, maka perlu diadakan penyusupan ke jantung daerah musuh, untuk mendapat informasi yang lebih dalam apa misi di balik pertemuan dua delegasi dua negara sekutu tersebut. Maka Vasily Gordik meminta nama-nama siapa motor dari pertemuan dua negara tersebut, berikut biodata atau curriculum vitae masing masing. Kemudian mencuat dua nama, Howard dari CIA dan Peter Gemmel dari MI-6 Inggris. Kebetulan memang kedua orang inilah para pemain kunci Operasi Mirage. Operasi Mirrage adalah sebuah operasi intelijen yang didasari gagasan untuk memunculkan sosok pemimpin Muslim, dia seolah-olah lahir dari rahim umat, padahal binaan Inggris Namun, setelah menelaah biodata kedua agen andalan AS dan Inggris ini, Gordik lebih tertarik menjadikan Gemmel untuk jadi sasaran penyusupan agennya untuk mengorek informasi. Apa yang membuat Gordik yakin Gemmel lebih mudah ditembus walapun praktiknya nanti pasti nggak mudah juga. Rupanya berkat kejelian Gordik yang sejatinya merupakan seorang psikolog, dua hobi Gemmel yaitu main ski dan berselancar olah raga air, serta menonton tari balet, bagi Gordik ini sebuah petunjuk yang orang lain, termasuk Gemmel sendiri nggak menyadarinya, atau bukan merupakan hal istimewa. Bagi Gordik, dua hobi ini menggambarkan kalau Gemmel orangnya romantis. Dan, untuk seorang agen yang terlatih menggerus perasaannya sendiri, ini rada kontrakdiktif. Orang yang hobi bersilancar dan jet ski serta menonton tari balet, biasanya orangnya romantis. Dan, dari sini Gordik melihat peluang buat menembus pertahanan Gemmel dan itu berarti juga menembus jantung pertahanan badan intelijen Inggris MI-6. Maka disusunlah operasi \"perangkap madu\". Karena Gemmel hobi tari ballet, maka Gordik mengirim seorang Balerina kawakan Rusia yang kebetulan juga agen binaan Gordik, untuk memikat Gemmel. Ketika rombongan balet Rusia road show ke Inggris, dengan terlebih dulu sang Balerina mengontak Gemmel, dengan bersandiwara bahwa dirinya ingin membelot ke Inggris, karena merasa dikekang kebebasannya di negaranya sendiri. Teori Gordik terbukti benar. Gemmel yang saat itu sudah menduda bertahun- tahun setelah istrinya meninggal dunia, tiba-tiba selain kepincut juga jatuh cinta dengan sang Balerina. Untuk cerita seterusnya, nggak perlu diceritakan lagi. Intinya, sang Balerina berhasil mendapatkan info yang diharapkan Gordik. Bahwa AS dan Inggris sedang berencana menciptakan sosok Al Mahdi “jadi-jadian” sebagai upaya mengendalikan dan menjinakkan kekuatan Islam di Timur Tengah. Dan, dengan bermodalkan bocoran informasi ini, Rusia mendesak Inggris dan AS agar diikutsertakan dalam Operasi Mirage. Kalau tidak, rencana kedua negara itu akan dibongkar. Cuma ya itu tadi. Dalam skenario besar Pickhard itu, kebocoran informasi Operasi Mirage, memang sesuatu yang diharapkan. Bocoran itu justu sebuah undangan tidak resmi pada Rusia untuk ikut bermain. Sebab, kalau terang- terangan diajak, KGB malah curiga. Namun yang tidak disadari oleh Howard dan para petinggi CIA, ada skenario dalam skenario, yang disusun secara senyap oleh Pickhard, Perryman dan Gemmel. Tanpa sepengetahuan CIA apalagi KGB. Dalam power game ini, Inggris tetap masih unggul dalam permainan catur menolak pembukaan gambit menteri. Akhir cerita, Operasi Mirrage jalan terus. Sosok Al Mahdi jadi-jadian tetap dimunculkan sesuai skenario awal Operasi Mirrage. Tapi tokoh sentralnya yang semula memplot binaan CIA yaitu Haji Maskan sebagai Al Mahdi, diganti oleh seseorang yang selama ini jadi tangan kanan Haji Maskan namun ternyata sudah jadi agen tanam binaan M-16 di dalam komunitas Islam Timur Tengah bertahun-tahun dan dianggap sosok tidak penting di balik bayang-bayang ketokohan Haji Maskan. Sehingga CIA dan KGB tetap ikut dalam konsorsium Operasi Mirrage tapi Inggrislah sang sutradaranya. Cheers! (*)

Membaca Survei CSIS

BY FNN Rabu, 28 September 2022 10:49:45 0

Pertama, Memprovokasi agar Anies segera ditangkap sebelum declare ada parpol yang resmi umumkan sebagai Capres. Padahal, Konvensi International Jenewa 1964, Capres tidak boleh dikriminalisasi. Oleh: Andrianto, Aktivis Pergerakan 98, Eksponen Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia/PMKI SUNGGUH mengaggetkan Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyatakan Anies Baswedan bisa menang baik melawan Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto dengan angka margin yang relatif sama 5% an. CSIS menemukan nama Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kerap unggul dalam sejumlah simulasi survei elektabilitas capres 2024. CSIS melakukan beberapa simulasi mulai dari 14 nama, 7 nama, 3 nama, hingga 2 nama (head to head). Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan hasil survei 2 nama dan mengatakan Anies unggul terhadap Ganjar. Elektabilitas Anies mencapai 47,8 persen, sementara Ganjar 43,9 persen. Sementara sisanya tidak tahu/tidak jawab. Mengutip Tempo.co, Senin (26 September 2022 14:58 WIB), survei simulasi pemilihan capres ini bukan hanya melibatkan elektabilitas dan popularitas para tokoh politik. Tetapi juga melibatkan pandangan generasi muda terhadap isu-isu politik saat ini yang menjadi populasi utama pada survei tersebut. Pada simulasi 14 nama dengan membandingkan tingkat elektabilitas, Ganjar berada pada posisi pertama dengan perolehan angka 25,9 persen. Sedangkan Anies berada di posisi ke-3 dengan 18,1 persen. Lalu pada simulasi 7 nama, Ganjar masih memimpin di peringkat pertama dan cenderung meningkat dengan perolehan angka 26,9 persen. Untuk Anies juga memperoleh peningkatan angka, namun tidak mengalami perubahan posisi dan tetap pada urutan ketiga dengan perolehan 19,9 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya switching atau perpindahan pemilih saat pengerucutan nama tokoh politik yang tidak ada dalam daftar pilihan. Pada simulasi 3 nama, Ganjar dan Anies mendapatkan peningkatan perolehan angka. Hasil menunjukkan Ganjar memperoleh 33,3 persen, sedangkan Anies memperoleh 27,5 persen. Dalam tahap ini, Anies naik peringkat dan berhasil menduduki posisi kedua. Meskipun saat simulasi ini, Anies belum mendapatkan posisi pertama, tetapi saat survei 2 nama Anies menduduki peringkat pertama dan Ganjar bergeser ke peringkat kedua. Menurut Arya, CSIS melakukan survei head to head ini karena memiliki dugaan bila hanya survei 3 nama, maka akan terjadi 2 putaran dan tidak ada calon yang memperoleh polling di atas 50 persen. Kenapa head to head? Begini, kalau kita lihat 3 nama, itu kemungkinan akan 2 putaran. Karena tidak ada calon mendapatkan di atas 50 persen, dan data ini populasinya milenial besar, “Kemungkinan tidak akan bergerak jauh dari populasi umum,” ungkap Arya dalam pemaparan hasil survei CSIS bertajuk “Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan Preferensi Sosial Politik Pascapandemi”, Senin, 26 September 2022. Survei CSIS ini dilakukan pada populasi pemilih muda berusia 17-39 tahun (generasi Z usia 17-24 tahun dan generasi milenial usia 24-39 tahun) dan dilakukan pada periode 8-13 Agustus 2022. Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dan telah dilakukan proses kendali mutu dengan data yang valid dianalais sebesar 1.192 sample. Margin of error sebanyak +/-2,84 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Itu di atas margin of eror setiap survei 2-3 %. Padahal, belum lama ini survei Charta Politika menempatkan Ganjar di urutan pertama. Perlu dicatat, semua survei yang terindikasi seragam dari kepentingan Istana selalu menempatkan Ganjar di urutan pertama hasil survei. Memang survei CSIS tidak menjelaskan Anies dan Ganjar itu didukung parpol apa berikut pasangan cawapresnya? Sampai detik ini pun baru berupa sinyal dukungan parpol kepada Anies dari NasDem, Demokrat, dan PKS. Kalau Ganjar sulit dapat dukungan PDIP karena kedekatan Ganjar dengan Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves. Tentu akan ciptakan relasi negatif bila terulang hal sama dengan Joko Widodo, PDIP pasti mengalami kesulitan yang sama. Dengan rentang pencapresan yang masih lama, semua dinamika bisa terjadi meski waktu yang kian mepet tidak ada ruang figur Capres baru muncul. Lain halnya pada masa akhir Presiden Jokowi insyaf dan berlakukan Perppu Nol persen buat Presidential Threshold (PT), barulah ajang pilpres nanti lebih menarik. Sehingga, publik punya pilihan yang banyak. Menariknya survei CSIS berdekatan dengan sinyalemen Ketua Bapilu Partai  Demokrat Andi Arif yang bilang Presiden Jokowi akan gunakan otoriterisme demi muluskan agenda pilpresnya. Bahkan, dibilang tokoh potensial seperti Anies akan dipenjara. Demikian juga para pimpinan parpol yang tidak nurut. Lantas benang merah dari survei CSIS yakni: Pertama, Memprovokasi agar Anies segera ditangkap sebelum declare ada parpol yang resmi umumkan sebagai Capres. Padahal, Konvensi International Jenewa 1964, Capres tidak boleh dikriminalisasi. Kedua, Memberi sinyal kepada PDIP untuk usung Puan Maharani sebagai Capres. Toh terbukti Ganjar keok. Buat apa usung figur yang bakal kalah. CSIS melakukan survei ini untuk mengukur dan mengetahui preferensi politik muda ke depan tentang calon presiden dan partai poltik. (*)

Ketua DPD RI Minta Semua Pihak Perbaiki Kualitas Indeks Kemerdekaan Pers di Jawa Timur

BY FNN Selasa, 27 September 2022 22:40:16 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, turut memberikan perhatian terhadap Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Jawa Timur. Sebab, hasil survei IKP tahun 2022 yang dilakukan Dewan Pers (DP) menempatkan Jawa Timur pada posisi terbawah ketiga, di atas Papua Barat dan Maluku Utara. Untuk itu, LaNyalla meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Sebab, hasil survei itu jelas mengindikasikan jika kemerdekaan pers di Jawa Timur sedang tidak baik-baik saja. “Gubernur harus mencari jalan dan menemukan masalahnya mengapa IKP di Jawa Timur pada posisi yang rendah,” jelas LaNyalla ketika bertemu Ketua Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Lutfil Hakim, bersama pengurus harian. LaNyalla juga mendorong PWI turut mencarikan jalan keluar untuk mendongkrak angka IKP. “Teman-teman  PWI harus ikut terlibat dalam meningkatkan IKP di Jatim,” jelasnya. Menurut LaNyalla, Jawa Timur adalah barometer dalam segala hal di Indonesia. Jika kemudian angka IKP-nya rendah, hal itu tentu itu sangat memprihatinkan. Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, mengaku siap untuk membantu Gubernur meningkatkan IKP Jawa Timur. Menurut Lutfil, hasil survei Dewan Pers terkait IKP di Jatim memang tidak menggembirakan. Namun, ia berharap semua pihak menjadikan hasil itu sebagai bahan koreksi dan introspeksi diri. “Walaupun hasilnya masih bisa kita perdebatan terkait dengan metodologi dan indikator yang survei yang digunakan, namun langkah bijak yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ke depannya nanti,” jelas Lutfil. Oleh karena itu, PWI akan pro aktif melakukan komunikasi baik dengan Dewan Pers menyangkut penyempurnaan metodologi survei agar bisa benar-benar memotret indeks kemerdekaan yang lebih tepat. Ia juga akan mendorong kepala daerah untuk memberi perhatian terhadap peningkatkan indeks kemerdekaan pers di Jatim. Menurut Lutfil, salah satu aspek yang perlu dilakukan adalah menghadirkan regulasi yang mengatur tentang peran pers dalam memberitakan isu-isu terkait pengarusutamaan gender, pemberitaan ramah anak hingga peran pers dalam membuka akses bagi penyandang disabilitas. Untuk mendongkrak nilai indeks kemerdekaan pers, lanjut Lutfil, Gubernur juga harus menunjukkan komitmennya meningkatkan kapasitas dan kualitas pers di daerah. “Apa yang dilakukan Dewan Pers dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pers melalui sejumlah kebijakan seperti  penyelenggaraan Uji kompetensi wartawan atau sertifikasi perusahaan pers, harus didukung oleh pemerintah daerah,” tegas Lutfil. Menurutnya, dukungan inilah yang perlu diformulasikan dalam bentuk regulasi yang  bisa berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) dan atau berupa Peraturan Daerah (Perda). “PWI Jatim siap menginisiasi dan membantu pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang bisa mendongkrak indeks kemerdekaan pers di masa mendatang,” tegas Lutfil. (mth/*)

Aparat Tak Mau Fasilitasi Audiensi Sebelum Jalan di Depan DPR Steril

BY FNN Selasa, 27 September 2022 19:58:49 0

Jakarta, FNN – Demo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali digelar oleh elemen Petani, buruh, dan mahasiswa di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 27 September 2022. Tuntutan yang dibawa oleh para demonstran mulai dari menolak kenaikan harga BBM, menuntut kesejahteraan petani dan buruh, hingga pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam aksi hari ini, para demonstran sedianya menghadirkan perwakilan untuk temu diskusi dengan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid. Adapun perwakilan massa aksi dari elemen petani diwakili oleh Dewi Sartika selaku Sekjend KPA dan Agustiana selaku Sekjend Serikat Petani Pasundan, serta Nining Elitos, Ketua Umum KASBI dan Juru Bicara GEBRAK. Namun, dalam upaya audiensi terjadi penolakan atau tidak difasilitasi oleh pihak aparat kepolisian sebelum jalan di depan DPR steril. Oleh sebab itu, terjadi penggiringan para massa aksi menuju pintu Timur DPR RI. (Rac)

Politik Identitas Jujur Vs Palsu

BY FNN Selasa, 27 September 2022 19:11:13 0

Yang perlu dicermati dan diingatkan justeru tendensi politik identitas palsu. Seseorang atau sekelompok yang memakai identitas milik orang lain untuk mendapatkan dukungan dari kelompok lain itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation KETIKA musim politik mendekat akan banyak keanehan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Keanehan-keanehan itu terkadang menggelikan karena lucu. Tapi tidak jarang juga menjengkelkan karena buruk bahkan busuk. Seringkali juga keanehan-keanehan itu dibumbui oleh drama-drama lucu, khususnya di kalangan para pendukung. Satu di antara keanehan itu adalah apa yang disebut politik identitas dan drama tuding-menuding. Hal ini saya katakan aneh karena kerap menjadi isu yang samar, abu-abu, tidak jelas lagi membingungkan. Selain tidak jelas defenisinya, juga tidak jelas siapa dan kenapa seseorang dianggap bermain politik identitas. Yang paling membingungkan lagi biasanya yang paling getol menuduh orang lain bermain politik indentitas, justeru sadar atau tidak, terjatuh ke dalam perangkap yang sama. Ragam identitas menjadi simbol-simbol kegiatan politik demi meraup dukungan dari masyarakat. Politik Identitas Sejujurnya saya tidak terlalu paham apa defenisi dari politik identitas itu. Namun merujuk kepada dua kata itu, politik dan identitas, saya memahami bahwa yang dimaksud adalah ketika identitas pribadi/kelompok terpakai untuk meraih keuntungan politik. Anggaplah ketika seorang calon melakukan kampanye dengan menjual atau menampakkan identitas agama tertentu. Identitas itu sesungguhnya banyak. Tapi yang populer adalah suku, ras/etnis dan agama. Hal-hal ini menjadi identitas dasar bagi setiap orang dalam mendefenisikan dirinya. Idetitas itu seringkali justeru menjadi bagian alami dari seseorang. Jika identitas-identitas itu dikaitkan dengan perpolitikan, maka diakui atau tidak politik dan identitas tidak akan bisa terpisahkan. Di bawah alam sadar perpolitikan di Indonesia sejak lama telah memakai politik identitas. Bagaimana tidak, sejak dahulu faktor kesukuan atau etnis sering menjadi penentu kemenangan atau kekalahan seorang kandidat politik. Ambillah Jawa dan non Jawa misalnya. Selain itu sejak Kemerdekaan bangsa ini perpolitikan telah diwarnai dengan ragam identitas itu. Dan itu diterima normal dan berjalan secara alami saja. Dulu ada partai yang berbasis Islam, nasionalis, bahkan sosialis komunis. Partai berbasis Islam pun juga bahkan terpecah kepada identitas Islam traditional (NU) dan Islam modern (Masyumi). Semua itu berjalan secara alami dan menjadikan identitas masing-masing sebagai “engine” atau energi dalam melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dengan identitas masing-masing terjadi “fastabiqul khaerat” dalam mengambil bagian bagi pembangunan bangsa dan negara. Jika kita melihat pada semua partai politik saat ini, disadari atau tidak, juga mengikut pola yang sama. Masing-masing memiliki identitas yang bersifat partikukar. Identitas ini biasanya menjadi pertimbangan utama bagi pemilih atau pendukung untuk memilih atau mendukung. Bahkan, sebelum melihat kepada apa program-programnya. Di antara partai tersebut ada yang beridentitas nasionalis murni, ada yang nasionalis-religious, ada pula yang religius-agamis. Bahkan partai-partai yang berbasis agama juga punya identitas yang berbeda yang tidak perlu saya rincikan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa identitas dalam perpolitikan itu menjadi keniscayaan. Jangankan di negara-negara yang memang sangat peduli dengan identitas kelompok seperti Indonesia. Amerika saja perpolitikan masih diwarnai identitas masing-masing. Demokrat lebih dikenal dengan liberalism. Sementara Republican populer dengan identitas konservatisme. Dan, karenanya isu idenitas dalam perpolitikan jangan dibesarkan, apalagi dipolitisir dan dijadikan senjata untuk merusak karakter pihak atau kelompok lain. Biarkanlah masing-masing menggunakan identitasnya untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan besar bangsa dan negara. Identitas keislaman itu bisa menjadi dorongan bagi Umat Islam untuk ikut berkontribusi secara positif dan maksimal kepada bangsa dan negara. Ada nilai-nilai positif ke-Islaman yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. Demikian tentunya Umat-Umat yang lain. Umat Kristiani pastinya memiliki identitas yang dapat menjadi motivasi dalam berkontribusi secara positif dan maksimal kepada bangsa dan negara. Saudara-Saudara kita di Bali dengan identitas Hindu-nya melakukan yang terbaik bagi kemajuan Bali dan negeri. Jujur Vs Palsu Yang memang seringkali menjadi masalah, bahkan menjengkelkan dan meresahkan adalah ketika identitas itu dijadikan tameng untuk memburu kepentingan sempit (kelompok) dan mengorbankan kepentingan luas (negara dan bangsa). Tapi yang lebih busuk dan menjengkelkan lagi ketika identitas-identitas itu dipergunakan secara tidak jujur dan tidak dengan kesungguhan. Tapi sekedar untuk tujuan sempit dan sesaat demi meraup dukungan masyarakat luas. Di musim politik seringkali ada pihak-pihak yang tidak pernah tampil dengan identitas keagaman tertentu, tiba-tiba berubah drastis. Jarang bahkan hampir tak pernah ke masjid tiba-tiba rajin berkunjung dari masjid ke masjid. Bahkan memakai jubah dan sorban sekalipun. Ada pula yang bukan saja memang tidak berjilbab. Tapi, rekaman jejaknya memperlihatkan sikap yang anti jilbab. Tiba-tiba di musim politik memakai jilbab, berkunjung ke rumah-rumah ibadah dan pesantren-pesantren. Bahkan lebih aneh lagi ketika non Muslim yang kemudian tanpa malu-malu mempertontonkan indentitas-identitas yang memang dikenal sebagai bagian dari identitas Islam. Memakai baju koko dan peci bahkan memaki baju jubah dan sorban berkunjung ke masjid-masjid dan pesantren. Syukurlah saya belum pernah mendapatkan ada kandidat politik Muslim yang memakai identitas Kristiani, salib misalnya. Walau di Amerika hal ini biasa. Hampir semua kandidat politik jika berkunjung ke synagogue Yahudi akan memakai kippah (songkok Yahudi). Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah dengan politik identitas atau menampilkan identitas dalam politik bukan sesuatu yang negatif dan perlu dimasalahkan. Justeru bisa menjadi motivasi untuk melakukan yang maksimal dan terbaik bagi bangsa. Dengan catatan tentunya bahwa identitas partikular itu tidak menjadi alasan untuk membatasi diri pada kepentingan sempit kelompok. Yang perlu dicermati dan diingatkan justeru tendensi politik identitas palsu. Seseorang atau sekelompok yang memakai identitas milik orang lain untuk mendapatkan dukungan dari kelompok lain itu. Hal ini negatif bahkan berbahaya karena dapat dilihat sebagai ketidak jujuran, bahkan penipuan. Karenanya hati-hati dengan para penipu politik! New York, 27 September 2022. (*)

Survei CSIS Tiba-tiba Unggulkan Anies: Isyarat Supaya Sprindik Segera Diterbitkan?

BY FNN Selasa, 27 September 2022 17:57:55 0

FAKTANYA, elektabilitas Anies Rasyid Baswedan yang kini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta itu memang tinggi, dan lebih unggul dibandingkan dengan nama-nama yang disebut-sebut sebagai Calon Presiden 2024. Tampaknya CSIS mengamati itu semua. “Itu sebetulnya membuat kita berpikir kenapa CSIS akhirnya harus menunjukkan bahwa Anies unggul. Kan faktanya pasti memang begitu,” kata pengamat politik Rocky Gerung. Jadi, “Daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan saja supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies ini berbahaya, ya supaya Sprindik dikeluarin lebih cepat.” “Jadi, kalau kita analisis secara metode berpikir CSIS, kita musti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS,” ujar Rocky Gerung dalam dialognya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (27/9/2022). “Kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Kalau penantang Anies tiba-tiba melejit, itu pastikan amplop. Tapi, kalau di CSIS kita melihat itu secara sangat politis dan ideologis karena nggak ada di CSIS main amplop. Dia memainkan persepsi,” tegas Rocky Gerung. “Kalau CSIS memang dia tahu Anies itu akseptabilitasnya sudah sampai ke daerah apa belum karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan atau ke kiri atau ke tengah. Dan, bagi CSIS saya kira tetap dianggap bahwa Anies itu akan didukung oleh politik kanan Islam, gampangnya begitu. Jadi politik identitas itulah yang kelihatannya membuat CSIS mengumumkan angka itu bahwa Anies menang lawan dengan apapun kalau duel,” lanjujtnya. “Nah, itu sebetulnya, kalau kita baca terbalik, kalau begitu hati-hati dengan Anies, itu berarti sinyal bahwa ya mungkin Anies akan dikerjain banyak lagi tuh,” ungkap Rocky Gerung. Apa sebenarnya yang membuat CSIS mengunggulkan Anies? Berikut dialog lengkap Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, apa kabar Anda semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat wal’afiat. Kita ketemu di hari Selasa dan saya masih akan mengajak ngobrol Bung Rocky ini sekarang karena ada di kejauhan. Jadi lebih enak itu ngeliatnya Indonesia. Kalau berita di Tokyo itu pemerintah Tokyo, pemerintah Jepang, menaikkan anggaran pertahanannya menjadi dua persen dari GDP, yang bisa dianggap berbahaya karena dulu waktu selesai Perang Dunia ke-2, Jepang ditekan oleh Amerika Serikat supaya tidak boleh anggaran militernya itu melampaui satu persen dari GDP. Sekarang dia doubelin itu dengan alasan ada ancaman China dan Korea Utara. Tetapi itu juga akan menyebabkan kompetisi menaikkan anggaran di negara-negara yang lain. Selalu begitu prinsipnya. Si vis pacem, para bellum, Belanda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Karena itu anggaran militer bertambah. Jadi, Asia Tenggara Asia Pasifik akan bertambah lagi berlomba membeli senjata. Tapi Indonesia itu ada dalam problem yang lain, yaitu membeli survei karena berupaya untuk menaikkan elektabilitas itu. Ganjar Pranowo pasti juga sudah lakukan itu dan Puan Maharani juga lakukan. Anies nggak mungkin karena Anies juga nggak tahu dia nggak punya uang. Jadi nggak mungkin dia. Nah, itu yang menarik kalau tiba-tiba survei Anies itu naik di beberapa lembaga survei, itu memang riil sebetulnya itu. Justru itu yang saya mau tanyakan pada Anda karena ini khususnya yang menarik adalah survei yang baru saja dipublikasikan oleh CSIS. Kita tentu tahu di belakang CSIS itu siapa dan apa kepentingan CSIS kita juga tahu. Tapi ketika dia kemudian mempublikasikan hasil sebuah survei yang menyatakan bahwa ketika head to head itu Anies menang lawan Ganjar dan juga lawan Prabowo, saya jadi bertanya-tanya apa yang terjadi sesungguhnya ini. Kan selama ini kita selalu skeptis kalau melihat soal hasil lembaga survei kan. Ya, akhirnya yang kita bahas bukan Anies, yang kita bahas CSIS, karena orang tahu ini ada sebuah brain trust sebuah think tank yang punya afiliasi dengan think tank yang sama, mungkin di Amerika, di negara-negara yang sifatnya sekuler tuh. Yang kita tahu juga di situ berkumpul konglomerat yang punya kepentingan sejak orde baru itu ditampung di CSIS. Itu sebetulnya membuat kita berpikir kenapa CSIS akhirnya harus menunjukkan bahwa Anies unggul. Kan faktanya pasti memang begitu. Jadi, daripada berupaya untuk menyembunyikan naiknya elektabilitas Anies, mending dipromosikan saja supaya mungkin Pak Jokowi tahu bahwa Anies berbahaya ini supaya Sprindik dikeluarin lebih cepat. Kira-kira begitu. Jadi, kalau kita analisis secara metode berpikir CSIS, kita musti hati-hati melihat keadaan di Republik ini melalui lensa CSIS. Lain lagi kalau cara melihat. Kalau cara melihat survei yang lain itu pasti soal amplop. Kalau penantang Anies tiba-tiba melejit, itu pastikan amplop. Tetapi kalau di CSIS kita melihat itu secara sangat politis dan ideologis karena nggak ada di CSIS main amplop. Dia memainkan persepsi. Itu bedanya antara CSIS dengan lembaga yang lain. Jadi, kita boleh berhitung bahwa memang ditemukan survei Anies itu tinggi dan itu CSIS pasti benar. Yang lain kalau ada yang lain bilang Anies rendah itu pasti salah. Karena itu pasti lawannya yang bayar kan. Kalau CSIS memang dia tahu Anies itu akseptabilitasnya sudah sampai ke daerah apa belum karena kepentingan CSIS adalah membaca politik Anies ini ke kanan atau ke kiri atau ke tengah. Dan bagi CSIS saya kira tetap dianggap bahwa Anies itu akan didukung oleh politik kanan Islam, gampangnya begitu. Jadi politik identitas itulah yang kelihatannya membuat CSIS mengumumkan angka itu bahwa Anies menang lawan dengan apapun kalau duel. Nah, itu sebetulnya kalau kita baca terbalik, kalau begitu hati-hati dengan Anies, itu berarti sinyal bahwa ya mungkin Anies akan dikerjain banyak lagi tuh. Mungkin nggak dapat tiket atau ditolak oleh beberapa partai politik. Macam-macamlah. Tapi, saya anggap bahwa membaca CSIS harus membaca dua dimensi itu, dimensi elektabilitasnya dan dimensi ideologisnya. Kira-kira itu. Dan sebenarnya sejak awal kita tahu soal itu dengan gencarnya diwacanakan kembali soal politik identitas dan sebagainya, kita tahu siapa yang sebenarnya disasar tentunya. Betul. Kan ini berkaitan dengan isu politik identitas yang masih berkembang terus kan. Dan, bagi publik atau bagi peneliti atau pengamat politik yang cerdik, dia harus membaca juga dengan cerdik survei CSIS. Saya menduga bahwa itu sengaja diucapkan bukan saja dia dinaikkan, tapi sengaja diucapkan bahwa Anies potensial untuk menang dan itu diajukan untuk siapa? Tentu untuk Pak Jokowi. Jadi orang melihat atau CSIS bahkan mau lihat reaksi Pak Jokowi apa. Kan kalau rasional Pak Jokowi akan bilang ya sudah kalau begitu Anies saja yang saya pilih. Nah, kalau itu terjadi tentu akan ada komplain dari Pak Prabowo karena Pak Prabowo merasa dia yang membantu presiden, kenapa dia nggak dapat restu dari presiden. Kenapa pindah ke Anies? Jadi, ini adalah sesuatu yang disodorkan untuk jadi complicated nanti dan dalam kekalutan itu presiden terpaksa musti memutuskan. Ganjar kalau begitu nggak perlu didukung lagi dong. Kan begitu. Padahal, sebetulnya kecenderungan CSIS harusnya pada Ganjar. Itu intinya. Kita masih meraba-raba sebetulnya, ini arahnya apa research CSIS. Saya tetap konsisten menganggap itu dalam upaya untuk mencegah Anies justru. Gitu ya. Jadi semacam teori Ballon. Digelembungkan untuk dikempeskan. Iya, begitu. Kan tetap ada kecemasan. Kita lihat konsistensinya Pak Jokowi mengatakan silakan Anies maju, Ganjar maju. Tapi Pak Jokowi nggak ingin Anies maju dan itu pertanda bahwa CSIS terpaksa membaca pikiran Pak Jokowi. Karena dia baca pikiran Pak Jokowi maka dilakukan reverse psikologi. Itu kalau psikologi kita sebut psikologi terbalik. Sesuatu yang menggembirakan untuk oposisi tentu berbahaya bagi kekuasaan. Karena itu, harus dipercepat upaya untuk menjegal Anies. Kan kita sebenarnya tidak punya preferensi terhadap siapapun juga, begitu. Preferensi kita adalah bahwa rakyat diberikan pilihan sebanyak mungkin dan pilihan-pilihan itu adalah tentu saja pilihan-pilihan orang yang memang secara kualitas yang Anda sebut sebagai moralitas, akhlak, etikabilitas,  intelektualitas, kapabilitas, dan kemudian baru soal elektabilitas. Tapi tetap saja sekarang dengan kita bicara soal lembaga survei, itu kita pasti terjebak soal yang tadi, yang soal elektabilitas tadi. Ya, itu masalahnya di kita itu, seolah-olah hasil lembaga survei itu akan disodorkan ke KPU. Kan kira-kira begitu. Jadi bahayanya juga Pak Jokowi tetap menyimpan ambisi. Itu susahnya kan. Jadi seolah-olah ya sudah tunggu dulu sinyal Pak Jokowi ke siapa? Kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan ya udah silakan terakhir diputuskan sendiri, ngapain Pak Jokowi masih mondar-mandir dari satu musra ke musra yang lain. Kan besok dia akan datang juga ke musyawarah rakyat yang dibuat di Makassar itu. Jadi, yang panas sekarang di Makassar dan itu musyawarah kedua. Lalu ada musyawarah keliling Indonesia. Dari awal Pak Jokowi tahu bahwa dia sedang dielu-elukan atau ingin dielu-elukan oleh satu kelompok. Nah, kita menganggap kalau sinyal itu tetap musyawarah rakyat, itu artinya Anies akan dijegal. Kan nggak mungkin Anies tiba-tiba masuk ke musyawarah rakyat lalu jadi nomor satu. Kalau terjadi, itu juga semacam jebakan Batman sebetulnya. Lain kalau kita lihat bahwa beberapa relawan merasa bahwa sudahlah kalau Ganjar nggak bisa tinggal milih Anies atau Prabowo. Dan, terlihat kan kita ingin kalau Ganjar nggak bisa maju suara Ganjar pergi ke mana tuh? Tentu nggak bakal pergi ke Anies. Jadi, pasti ke Prabowo yang akan nampung limpahan itu. Ok. Jadi, sekarang ini kita memang tidak tentu saja karena media juga sudah membombardir publik dengan hasil-hasil lembaga survei, saya kira ini pasti cukup besar pengaruhnya terhadap publik. Apalagi mereka yang tidak cukup kritis melihat hasil lembaga survei. Tapi kita penting untuk terus mengingatkan itu bahwa kalau tadi kita tidak ada urusannya dengan seorang Anies tapi kita membaca apa kepentingannya CSIS gitu. Bagaimana kita musti memandu publik untuk menghadapi Pemilu atau Pilpres 2024. Saya kira publik nggak perlu dipandu lagi karena publik merasa bahwa memang yang rasional itu ya cuman Anies. Jadi, walaupun digede-gedein, misalnya, tiba-tiba kalau kita lihat misalnya nanti dua minggu lagi ada survei tentang elektabilitas Ibu Puan. Kan nggak mungkin Ibu Puan itu elektabilitasnya tiba-tiba melampaui Anies. Publik merasa ya kok bohongnya gede banget. Tapi, lembaga survei kan sudah digaji untuk menggelembungkan tokoh-tokoh itu, termasuk Puan. Saya kira itu. Jadi nanti orang bilang bahwa itu fitnah, bukan. Saya melihat record dari awal kelakuan dari lembaga-lembaga survei ini. Yang bisa dipercaya hasil survei CSIS dan itu menunjukkan, metodologinya benar. Siapa yang mau nyogok CSIS. Dia sendiri punya duit kok. Nah kalau nggak punya duit ngapain dia main-main dengan elektabilitas yang memang dipalsukan. Nggak ada urusan dengan dia tuh. Satu-satunya urusan dengan CSIS adalah mengikuti Anies itu mau ke mana arah ideologisnya tuh. Sampai sekarang pasti CSIS menganggap Anies akan diasuh oleh politik kanan alias politik muslim. Jadi dengan mudah sebetulnya kita petakan bahwa ya semua ini akan berantakan juga karena yang satu bergelimpangan duit yang satu fobia ideologi. Kan begitu. Nah, fobia ideologi ini yang sebetulnya lebih bagus kita perhatikan tuh. Dan satu waktu, kalau misalnya Anies sudah masuk 40% itu lalu riil. Siapa lagi yang mau terima duit untuk mengalahkan, seluruh akan diikuti riil kalkulasinya tuh. Nah, itu yang akan nanti memaksa Pak Jokowi untuk secara pragmatis mungkin oh kalau begitu Anies aja. Nah, kalau Anies yang terpilih oleh Pak Jokowi, relawan-relawan Ganjar itu tidak akan mendengarkan pilihan dari Pak Jokowi itu karena mereka sendiri menganggap nggak akan ke Anies. Lalu datang ke Prabowo. Nah, itu juga jadi lucu nanti. Akhirnya, Jokowers ini datanya ke Prabowo juga. Kita lihat saja itu kegelian-kegelian semacam itu. (Sof/sws)

Peringati Hari Tani Nasional: Mahasiswa, Petani, dan Buruh Gelar Demo di DPR

BY FNN Selasa, 27 September 2022 14:54:06 0

Jakarta, FNN – BEM SI beserta Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi demo pada hari ini (27/09/2022) di depan gedung DPR, Jakarta Pusat. Yuza Augusti, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI mengatakan aksi ini adalah rangka untuk memperingati Hari Tani Nasional dengan tema “Seruan Aksi Nasional III BBM Melejit, Petani Menjerit”. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan, ada sekitar 2.000 massa yang hadir di demo ini berdasarkan surat pemberitahuan. “Kita lihat estimasi massa yang hadir dan pokoknya kita bisa manfaatkan halaman gedung DPR, untuk dijadikan tempat penyampaian pendapat,” ujar Komarudin. Ada 4.400 personel polisi yang ditugaskan untuk mengawal aksi hari ini. Dikabarkan, ada beberapa titik di Jakarta Pusat akan dijadikan tempat untuk menyampaikan pendapat. “Hari ini ada di beberapa titik juga, makanya disiapkan 4.400 personel,” jelas Komarudin. Komarudin mengharapkan demo hari ini akan berjalan kondusif, sehingga tidak mengganggu lalu lintas di depan gedung DPR. Menurut pengamatan FNN, mahasiswa belum hadir saat berita ini ditulis. Sementara itu, massa buruh dan petani sudah memenuhi depan gedung DPR. Tuntutan yang disampaikan pada demo kali ini berjumlah 5. Dari penolakan kenaikan BBM hingga kesejahteraan petani dan buruh. (Fer)

Selama 9 Bulan Guru PPPK Tak Dapat Gaji, LaNyalla Ingatkan Pemda

BY FNN Selasa, 27 September 2022 14:00:31 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyesalkan tindakan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang abai terhadap nasib guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurutnya, gaji adalah hal yang paling mendasar dan sangat diharapkan. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi dana transfer dari pusat, sudah dikhususkan untuk pos tersebut.   “Pemerintah daerah jangan sampai lalai. Gaji merupakan hak lanjutan dari guru PPPK yang seharusnya mendapat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). Sehingga mereka berhak dibayar. Dan hal itu adalah bentuk penghargaan terhadap para guru PPPK tersebut,\" ujar LaNyalla yang sedang berada di Surabaya, Selasa (27/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu meminta hak para guru PPPK untuk mendapat SPMT dan kemudian gaji yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan agar diselesaikan. “Sangat disayangkan ada sekian banyak pejabat di sana mengapa tidak ada yang peduli nasib mereka, sehingga mereka harus mengadu ke pihak luar,\" tukas dia lagi. Dikatakan oleh LaNyalla, fakta tersebut sangat kontradiktif dengan tujuan pendidikan nasional yang digalakkan pemerintah. “Jika seperti itu saja masih terjadi, bagaimana pendidikan kita mau maju, bagaimana SDM kita menjadi unggul dan bagaimana masa depan bangsa ini?” tanya LaNyalla. Ia juga minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan Kota Bandar Lampung. Karena menurut Komisi X DPR RI, Kemenkeu sudah mentransfer DAU sebesar Rp 43 miliar, di mana sebesar Rp 38 miliar bisa digunakan untuk membayarkan gaji dari Januari hingga Desember. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @hotmanparisofficial dan kemudian viral, puluhan guru PPPK Bandar Lampung mendatangi pengacara Hotman Paris Hutapea di Kopi Johny, Senin (26/9/2022). Mereka meminta bantuan agar gaji mereka dibayarkan. Setidaknya, terdapat 1.166 guru honorer yang diterima PPPK pada bulan Oktober dan Desember tahun 2021 hingga saat ini belum menerima SPMT (surat pernyataan melaksanakan tugas), sebagai dasar penggajian. (mth/*)

BPIP Harus Bisa Menjelaskan Negara Ini Masih Berideologi Pancasila Atau Tidak

BY FNN Selasa, 27 September 2022 11:59:52 0

Kita sebagai anak bangsa harus mengajukan koreksi terhadap BPIP, apakah BPIP mampu mengoreksi sistem negara saat ini atau UU tidak. Kalau tidak mampu ya BPIP dibubarkan saja, buat apa dibayar ratusan juta tetapi tidak mengetahui kalau Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BUDAYAWAN Sujiwo Tejo mengkritisi tudingan radikal yang selalu dikaitkan dengan Pancasila. Menurutnya, Pancasila sekarang ini tidak ada. “Pancasila itu gak ada. Yang ada itu gambar Garuda Pancasila. Teks Pancasila itu ada, tapi Pancasila itu gak ada. Siapa yang mau anti terhadap sesuatu yang tidak ada?” kata Sujiwo dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa (5/11/2022). Pernyataan Sujiwo Tejo memang benar, Pancasila sudah tidak ada, mengapa? Sebab, Pancasila sebagai dasar negara yang ada di alinea keempat Pembukaan UUD 1945 kemudian oleh Bapak dan ibu pendiri negeri ini diuraikan di dalam batang tubuh UUD 1945 telah diamandemen dan diganti dengan UUD 2002 yang tidak mengacu pada pembukaan UUD 1945. Bukti bahwa Pancasila tidak lagi menjadi dasar ketatanegaraan negara  Indonesia adalah: 1. Sistem kolektivisme MPR yang keanggotaan MPR elemen dari rakyat Indonesia telah diganti. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR. 2. Sistem MPR diganti dengan sistem Presidensil yang basisnya individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, maka kekuasaan dipertarungkan banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan maka lahir mayoritas yang menang dan minoritas yang kalah, maka dengan demokrasi mayoritas ada oposisi, dan ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Jadi jelas sistem ini menghabisi Pancasila, tidak ada lagi Permusyawaratan perwakilan, tidak ada lagi nilai \"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan”, sila ke-4 dikhianati diganti dengan banyak-banyakan suara. 3. Tidak ada lagi nilai persatuan Indonesia, sila ke-3 dalam pertarungan memperebutkan kekuasaan. Menurut Arief Budiman, mantan Ketua KPU, total ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit ketika Pilpres 2019 lalu. Jadi, di sini jelas pemilu dengan dasar liberal tidak mengenal “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Jadi, dalam sistem presidensil itu tidak mengenal Kemanusiaan maka pemilu 2019 perlu tumbal 894 anak bangsa melayang nyawanya yang tidak bisa diketahui penyebab kematiannya, misterius. 4. Pemilu pada 2024 dianggarkan dengan anggaran Rp 110 triliun, jelas bukan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pemilu membutuhkan biaya yang besar, maka lahirlah cukong-cukong atau bandar-bandar pemilu yang kemudian menjadi kristalisasi lahir Oligarki. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Maka ketika terpilih lahirlah peraturan atau konsensi untuk kemudahan para cukong menggarong kekayaan Ibu Pertiwi. Jadi, korupsi kebijakan itulah yang mengkhianati bangsanya dan korupsi jelas bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bertentangan dengan sila ke-1 Pancasila. Dengan keadaan saat ini seharusnya ada lembaga yang bertangungjawab pada ideologi Pancasila, yaitu BPIP yang dibayar mahal, harus mampu memberikan kajian keadaan bangsa Indonesia saat ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. Apakah Pancasila itu masih ada? Artinya apakah Pancasila itu masih menjadi dasar negara Indonesia? Apakah Ideologi Pancasila itu masih ada? Apakah dengan Sistem demokrasi liberal itu sesuai dengan Pancasila? Apakah dengan sistem Presidensil itu mengganti Visi Misi negara dengan Visi Misi Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, Apakah negara ini masih mempunyai Tujuan Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia? Dengan menjalankan ekonomi super kapitalis seperti ini apa sesuai dengan Pancasila? Jadi, semua ini tanggungjawab BPIP yang dibayar mahal, kita tidak pernah mendengar pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, apakah negara ini masih berdasarkan Pancasila atau tidak. Apakah Pancasila masih ada atau tidak, paling tidak harus mampu menjawab pertanyaan Sujiwo Tejo. Harusnya BPIP bisa menjelaskan sistem negara berideologi Pancasila dengan negara yang berideologi Liberalisme Kapitalisme hasil amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 itu banyak rakyat tidak mengetahui sesungguhnya amandemen yang telah dilakukan sejak pada 2002 itu telah mengubah negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berdasar liberalisme, kapitalisme. Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berimplikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan, berubahnya negara berideologi Pancasila menjadi sistem Presidensil yang dasarnya Individualisme Liberalisme Kapitalisme. BPIP perlu membedah perbedaan negara bersistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidensil berideologi Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme agar kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Pancasila. Kalau BPIP sebagai lembaga yang melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila tidak mampu menjelaskan sistem negara berdasarkan Pancasila harus malu pimpinannya seorang Profesor dan Ketua Penasehatnya anaknya Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, apa tidak malu? Dibayar ratusan juta hanya diam tidak melakukan tugasnya. Sistem MPR basisnya elemen rakyat yang duduk sebagai anggota MPR yang disebut Golongan Politik diwakili DPR. Sedang golongan Fungsional diwakili utusan Golongan-golongan dan utusan daerah. Tugasnya merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Setelah GBHN terbentuk dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN. Oleh sebab itu, presiden adalah mandataris MPR, dan Presiden di masa akhir jabatannya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya, apalagi Presiden sebagai petugas partai, seperti di negara komunis. Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipinpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, artinya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh bil Hikma, hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah. Sebab musyawarah bukan kalah-menang, bukan pertaruhan tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menguras Triliunan rupiah, tidak ada pengerahan masa, tidak ada kampanye, tidak ada pengumpulan masa yang tidak perlu, sebab yang dipertarungkan adalah pemikiran gagasan, tidak membutuhkan korban yang sampai hampir 894 petugas KPPS meninggal tidak jelas juntrungan. Kita sebagai anak bangsa harus mengajukan koreksi terhadap BPIP, apakah BPIP mampu mengoreksi sistem negara saat ini atau UU tidak. Kalau tidak mampu ya BPIP dibubarkan saja, buat apa dibayar ratusan juta tetapi tidak mengetahui kalau Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila. Maka rakyat harus cerdas dan mampu mengoreksi negeri ini dan membangun kesadaran untuk kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli. (*)

Jangan Eksploitasi Rakyat dengan Penghapusan Daya Listrik 450 VA dan Batalkan Konversi Kompor Listrik!

BY FNN Selasa, 27 September 2022 11:02:46 0

Jakarta, FNN – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menyerukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Jangan malah membebani rakyat dengan biaya hidup yang semakin berat. Jangan eksploitasi rakyat karena tugas Pemerintah seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dalam keterangan pers tertulis Selasa (27/09/2022). Sikap ASPEK Indonesia ini untuk menyikapi rencana Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah yang sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin, dan dinaikkan menjadi 900 VA. Juga terkait rencana Pemerintah yang bakal mengurangi konsumsi gas LPG 3 kg dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap. Mirah Sumirat mempertanyakan, mengapa Pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri? Setelah memaksakan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor. Dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat. Masih ditambah lagi dengan rencana menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin. Serta kebijakan mengurangi konsumsi gas LPG 3 kg dan menggantinya dengan kompor listrik. “Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi,” tegas Mirah Sumirat.   Menurutnya, rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa untuk beralih ke kompor listrik? Mirah Sumirat mengingatkan Pemerintah dan DPR, berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat. “Pemerintah dan DPR jangan memaksakan rakyat miskin untuk bermigrasi dari listrik 450 VA ke 900 VA. Pemerintah juga jangan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram untuk kemudian diganti dengan kompor listrik,” lanjut Mirah Sumirat. Pemaksaan penggunaan kompor listrik sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Karena daya listrik 450 VA yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik. “Apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik. Biarlah rakyat memutuskan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing,” tegas Mirah Sumirat. ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas. “Dalam tuntutannya, ASPEK Indonesia juga tetap meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” pungkas Mirah Sumirat, Presiden DPP ASPEK Indonesia. (mth/*)

Ketua IPW Dilarang Masuk Lewat Gerbang Depan, Sekjen DPR Bakal Dipanggil MKD

BY FNN Selasa, 27 September 2022 10:19:51 0

Jakarta, FNN – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR meminta maaf kepada Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso yang membatalkan kehadirannya dalam sidang terkait laporan soal privat jet anggota DPR. Pasalnya, Sugeng dipersulit untuk memasuki gedung DPR/MPR. “Hari ini kami mengagendakan klarifikasi mengundang Pak Sugeng Teguh Santoso sebagai saksi terkait ada pemeriksaan di MKD soal private jet tersebut. Di mana ada anggota DPR yang diadukan karena mengutip pernyataan beliau, kami ingin mengklarifikasi, mengundang Pak Sugeng,” ujar Wakil Ketua MKD Habiburokhman kepada wartawan, Senin, 26 September 2022. “Undangan resmi kami berikan, tetapi ada insiden Pak Sugeng sudah baik-baik datang lewat gerbang depan, kok enggak boleh masuk oleh Pamdal,” lanjut Habiburokhman. Menurut Habiburokhman, alasan pengamanan dalam DPR bermacam-macam dan tidak mengonfirmasi lebih dulu ke MKD perihal tamunya tersebut. Dia pun geram karena Sugeng diundang resmi oleh MKD untuk membantu tugas-tugas mahkamah etik tersebut. “Alasannya harus lewat belakang, kami juga enggak tahu. Kami enggak dikonfirmasi. Makanya Pamdal yang bertugas saya panggil dan saya tegur keras,” kata anggota Komisi III DPR itu. Habiburokhman menegaskan, pihaknya akan memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar untuk mengevaluasi prosedur kedatangan tamu resmi DPR. MKD akan mengkomunikasikannya dengan pimpinan DPR. “Saya juga akan panggil Sekjen DPR, dalam waktu dekat ini terkait prosedur masuknya tamu DPR ini. Kan DPR rumah rakyat jangan dipersulit orang yang mau datang ke sini, apalagi orang yang mau membantu kerja-kerja DPR,” tegasnya. “Kami minta evaluasi, orang sudah tunjukkan surat undangan MKD, mestinya mereka konfirmasi ke MKD. Justru ini orang baik, pak Sugeng beberapa kali kita undang mau datang. Harusnya kita kasih karpet merah ke DPR ini, tapi kok diperlakukan seperti ini. Ini disuruh lagi masuk belakang ya marah, dong wajar dong. Kita juga akan panggil pak Indra juga harus dievaluasi,” imbuh Habiburokhman. Habiburokhman pun menyampaikan permintaan maaf atas nama MKD DPR atas insiden tersebut. MKD, kata dia, akan menjadwalkan ulang undangan kepada Ketua IPW. Terkait waktu, Habiburokhman mengatakan, sedang berkoordinasi dengan Sugeng. “Kami meminta maaf kepada bapak Sugeng Teguh Santoso atas insiden dan ketidaknyamanan hari ini. Kami akan mengundang lagi,” katanya. Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso membatalkan kehadirannya dalam sidang MKD DPR di gedung Nusantara I, gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 September, pukul 11.00 WIB. Hal itu karena Ketua IPW merasa mendapatkan perlakuan tidak hormat dari petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR di gerbang depan kompleks parlemen, dengan alasan pintu tersebut dikhususkan untuk anggota Dewan. “IPW membatalkan kehadiran ke MKD DPR RI karena adanya diskriminasi perlakuan dan sikap tidak hormat pimpinan DPR pada warga negara yang akan memasuki gedung DPR melalui pintu depan. Pasalnya, pintu masuk depan hanya diperuntukkan kepada anggota Dewan saja,” kata Sugeng dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 26 September 2022. Sugeng menjelaskan dirinya mendapat undangan dari MKD DPR untuk hadir pada Senin, 26 September, guna memberikan keterangan terkait pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Dewan. Menurutnya, komunikasi dengan staf MKD DPR sudah berjalan sejak 23 September 2022. Dalam chat tercantum IPW menegaskan akan hadir pada 26 September 2022 pukul 10.40 WIB. Kesediaan IPW ini sebagai wujud penghormatan terhadap tugas MKD. Komunikasi berlanjut saat dirinya menuju ke Gedung DPR, tapi ia diminta melewati gerbang belakang meski sudah menunjukkan surat undangan. “Tapi, saat memasuki pintu depan gedung DPR, dihalangi oleh Pamdal dan dilarang masuk karena ada perintah dari Ketua DPR dan Sekjen DPR bahwa tamu harus lewat pintu belakang. Padahal saat mau masuk ke gedung DPR, Ketua IPW sudah menunjukkan surat undangan dari DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR/Korkesra A Muhaimin Iskandar,” pungkasnya. (mth/*)

Terkait Alvin Lim Dilaporkan Para Jaksa ke Polisi, Presiden KAI: Jadikan Bahan Introspeksi

BY FNN Selasa, 27 September 2022 08:25:13 0

Jakarta, FNN – Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Advokat Dr. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto turut menanggapi laporan para jaksa ke polisi terkait pernyataan Alvin Lim yang dinilai mencemarkan nama baik institusi kejaksaan. Tjoetjoe beranggapan bahwa rekan-rekan jaksa seharusnya jangan baper (bawa perasaan) terhadap Alvin Lim. “Pernyataan Alvin Lim baiknya dijadikan bahan introspeksi. Rekan-rekan jaksa harusnya dapat lebih bijak dan positif dalam menerima masukan, kritik, dan saran,” tutur Tjoetjoe di Jakarta, Senin (26/9/2022). Ia menekankan bahwa rekan-rekan jaksa seharusnya tidak perlu sensitif tentang bagaimana cara Alvin menyampaikan kritiknya, tapi yang harus dilihat dan diperhatikan adalah substansi dari pernyataan dan saran tersebut. “Jangan lihat cara ia menyampaikannya, tapi perhatikan isinya,” tukas founder kantor hukum Officium Nobile IndoLaw yang berkantor di Sampoerna Strategic Square Jakarta Selatan itu. Semua kritik yang disampaikan Alvin Lim terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat, secara umum sebenarnya sejalan dengan pemikiran Presiden KAI yang menggagas Omnibus Law Penegak Hukum sebagai solusi karut marutnya penegakan hukum di Indonesia. Ia juga memberikan masukan agar para jaksa yang melaporkan Alvin Lim untuk mencabut dan menghentikan laporannya. “Sebaiknya gerakan untuk melaporkan Alvin Lim dihentikan, dan saya himbau untuk semua penegak hukum polisi, jaksa, hakim, tidak terkecuali para advokat untuk menanggapi semua kritik dan saran dari sisi yang positif sebagai sarana membangun institusi penegak hukum ke arah yang lebih baik,” tegas doktor ilmu hukum ini. Deretan kejadian negatif yang menimpa para penegak hukum mulai dari kasus Jaksa Pinangki, Kadiv Propam Mabes Polri Ferdy Sambo, kasus suap hakim Mahkamah Agung Sudrajad Dimyati yang juga melibatkan pengacara Yosep Parera harus menjadi momentum untuk bebenah diri. “Sistem yang mengatur para penegak hukum di negeri ini buruk. Kita semua harus bebenah diri dengan segala kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Aturan-aturan tentang penegak hukum perlu diperbaiki sehingga celah-celah perilaku korup dan abuse of power dari para penegak hukum dapat diminimalisir,” kata Tjoetjoe dilansir dari kai.or.id. Rencana besar perbaikan penegak hukum juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menganggap ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum di Indonesia. “Saya liat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita,” tutur Presiden Jokowi seperti dilansir dari Kompas, Senin (26/9/2022). (mth/*)

Pancasila dan Indonesia

BY FNN Selasa, 27 September 2022 07:54:28 0

Tentu saja gagasan negara Pancasila tidak mungkin dikerjakan oleh penguasa yang rabun Pancasila dan konstitusi walaupun mereka tinggal di Istana Indonesia. Sebab, solusi mereka masih sama: utang, gadai, dan obral. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center HARI-hari ini, secara reflektif, Pancasila sedang menghadapi enam hal genting: 1) Darurat politik. Semua ilmuwan politik dan politisi Indonesia menyepakati bahwa politik kita sangat liberal, sehingga sangat mahal dan beresiko sangat tinggi. 2) Darurat ekonomi. Banyak ekonom waras dan warga negara cerdas setuju bahwa ekonomi kita sangat neoliberal. Dikte pasar dan kuasa oligarki. Menciptakan kesenjangan tanpa ada ujung. 3) Darurat kebudayaan. Sebagian besar budayawan besar setuju bahwa budaya kita kini sangat amoral. Memuja yang bayar. Ekonometriks. 4) Darurat agensi. Para alim di berbagai bidang yakin sekali bahwa tokoh-tokoh nasional dan lokal kita kini sangat individualis dan fasis. Kehilangan perilaku gotong-royong, mentradisikan gotong-nyolong. 5) Darurat agama. Para spiritualis dan pelaksana multikultural berkeyakinan bahwa kita kini terjangkiti penyakit fundamentalis bin teroris. Merasa benar sendiri, masuk sorga sendiri. 6) Darurat mental. Semua warganegara kini yakin bahwa mental semua pemimpin kita rusak dan bermental kolonial. Tak membela kepentingan nasional. Hampir semua profesi menjadi santri KPK. Sedih dan malu. Lalu, bagaimana mengatasinya? Perlu proyeksi besar yang harus berdentum keras. Agar tak mogok dan mubazir. Agar ada kemajuan. Menurut penulis, ternyata mudah di ide, tetapi sulit di praktik. Idenya ada dua: 1) Menjadikan Pancasila sebagai alat juang dalam the battle of sovereignty (perang kedaulatan) guna mendapat prosperity (kemakmuran bernegara). 2) Merealisasikan negara Pancasila. Negara yang dalam praktiknya menjadi law governed state (negara berpanglima hukum). Sebuah negara yang praksisnya mengerjakan enam hal: 1) Nasionalisasi seluruh aset strategis. Yaitu, mengambilalih semua aset nasional yang telah dirampok para raja rampok. Tanpa itu, negara kita belum berdaulat. Dalam praktik nasionalisasi ini tak ada konglomerasi, yang ada koperasi. 2) Melakukan transformasi shadow economic. Selama ini, bisnis shadow hanya diharamkan tanpa solusi. Maka, kita harus membuat UU-nya. Sebab, kita belum punya UU Narkoba, UU Prostitusi, UU Perjudian. UU itu akan merubah bisnis ilegal yang bersekutu dengan bedil menjadi legal dan bayar pajak secara adil. 3) Merekapitalisasi BUMN. Yaitu membuat holding yang profesional, progresif, terstruktur dan masif. Inilah pilar ketiga yang dahsyat karena menjadi bagian integral dari revolusi nalar dan revolusi mental. Dalam praktik ini tak ada asengisasi dan asingisasi, yang ada trias-ekonomika (BUMN, koperasi, swasta). 4) Merealisasikan pajak super progresif. Makna pajak super progresif di sini adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang sangat tajam naiknya dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Kenaikan persentase untuk setiap jumlah kekayaanya per satuan menjadi seratus prosen. 5) Mempraktikkan gagasan strong state. Yaitu praktik negara yang harus dipimpin manusia jenius dan crank (menyempal) karena anti duit, anti lawan jenis dan anti kemapanan (kursi dan waktu). Ia harus zuhud, spiritualis dan \"miskin\" tapi jenius. Dalam strong state tak ada main hakim sendiri, yang ada konsensus untuk dipatuhi. 6) Merealisasikan negara multikultural. Yaitu praktik negara yang melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan dan membariskan seluruh warga menjadi warga negara. Dalam negara multikultural ini mentalnya adalah mental Pancasila: merdeka, mandiri, modern, mendunia dan martabatif. Enam problema dengan 6 solusi. Mudah dituliskan, betapa sulit dipraktikkan. Dus, kita butuh kesabaran revolusioner yang berdentum keras. Butuh kalian yang mengerti, memahami dan mempraktikkan negara Pancasila. Sebuah negara gotong-royong yang dinamis dan bersendikan hukum. Tapi, hukum negara Pancasila harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung dan merealisasikan keinginan seluruh warga negara yang multikultural. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung dan penjaga. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Makna hukum seperti ini menggambarkan anti fasis, anti fundamentalis dan anti feodalis. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum harus menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap warga negara. Tentu saja gagasan negara Pancasila tidak mungkin dikerjakan oleh penguasa yang rabun Pancasila dan konstitusi walaupun mereka tinggal di Istana Indonesia. Sebab, solusi mereka masih sama: utang, gadai, dan obral. Di atas segalanya, kita harus mengikat semua program di atas dengan keimanan pancasila; mencetak agensinya kapanpun dan di manapun. Segera hari ini juga. (*)

Eforia Anies, Tapi Jangan Lupa Mafia Ferdy Sambo Masih Sangat Kuat

BY FNN Senin, 26 September 2022 18:37:19 0

Pekerjaan Listyo masih sangat banyak dan sangat “toxic”. Sebab itu, publik perlu memberikan perhatian dan dukungan agar Kapolri tidak lengah dan tidak setengah-setengah. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior Forum News Network (FNN) HARI-hari ini, semua orang sibuk dengan Pilpres 2024. Wajarlah. Pertama, karena rakyat menginginkan agar Indonesia tidak lagi amburadul. Kedua, karena rakyat mengalami krisis kepercayaan terhadap proses demokrasi. Mereka ditipu saat Pilpres 2019. Para penguasa jahat sepakat menipu rakyat. Meskipun penipuan itu akhirnya membawa hikmah juga. Nanti hikmah penipuan itu kita bahas terpisah. Tidak apa-apa Anda semua bergelut 24 jam untuk memastikan agar Anies Baswedan bisa ikut pilpres dan menang. Agar Anies tidak menjadi objek permainan partai-partai politik dan elit bandit yang selama ini memang kerjanya menipu. Silakan Anda beraktivitas agar rakyat tidak lagi diperdaya. Silakan Anda semua membentuk relawan pendukung Anies agar figur-figur yang bakal menjadi boneka oligarki tidak sampai masuk ke istana kekuasaan. Cukuplah sekali saja kita dipresideni oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas dan tidak pula berkapasitas. Sehingga, sebagian besar rakyat sekarang ini memberikan perhatian kepada Anies Baswedan. Tidak masalah. Lanjutkan saja.    Tetapi, Anda jangan lupa bahwa di tengah kesibukan Anda itu, geng mafia Ferdy Sambo masih sangat kuat. Jaringan mafia Ferdy Sambo di Polri sudah terlanjur masif dan berakar dalam. Geng mafia itu membuat polisi-polisi yang baik menjadi tertutupi, tersingkir, dan tak berdaya. Seperti kata Arteria Dahlan, anggota DPR Komisi III, polisi yang baik-baik menjadi stress. Jaringan Sambo tak bisa dianggap remeh. Dia dan kaki-tangannya, menurut Kamaruddin Simanjuntak – pengacara Brigadir Yoshua atau Brigadir J yang diduga kuat dibunuh secara sadis oleh Sambo – masih sangat ditakuti. Yang takut itu termasuk pimpinan Polri. Yang berbintang tiga, dan bahkan yang berbintang empat sekalipun. Kamariddin mencoba mendalami mengapa mereka merasa takut. Ketika Ferdy Sambo dinonaktifkan, para jenderal masih takut. Sambo dijadikan tersangka, mereka masih tetap gemetar. Kemudian, Satgatsus Merah Putih dibubarkan, tetap saja takut. Terus, Sambo dipecat. Masih saja kelihatan takut. Ini menunjukkan bahwa Sambo bukan jenderal sembarangan. Lebih-kurang, orang yang digambarkan sebagai Kaisar Judi ini bagaikan punya senjata pamungkas yang bisa melumpuhkan siapa saja di jajaran pimpinan Polri. Sekarang ini, kita bisa memahami situasi yang terjadi di Kepolisian. Sambo masihlah tetap Sambo. Dalam arti, jaringan yang dia bangun selama ini terbukti mampu membungkam semua polisi – yang tinggi, apalagi yang rendah. Alat bungkam Sambo bukanlah pistol. Tapi, kartu truf dan uang besar. Sambo tahu apa-apa saja yang pernah dilakukan oleh para pembesar Trunojoyo, kata seorang sumber berbintang yang tidak masuk lingkaran Sambo. Tidak hanya itu, Sambo juga menjaga hubungan baik dengan mereka. Yaitu, hubungan persaudaraan cuan. Sambo memahami kesenangan para pembesar di lingkungan Polri. Para hedonis yang haus cuan itu. Untuk itulah dia membentuk jaringan pengumpul duit judi – judi online atau judi offline. Inilah yang dijelaskan oleh diagram Kaisar Sambo dan Konsorsium 303. Diagram ini dibuat sangat detail dengan “deep knowledge” (pengetahuan yang dalam) tentang perlindungan judi dan aliran dananya ke Ferdy Sambo. Intinya, jaringan Sambo masih sangat kuat. Kalau pun kita melihat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengambil tindakan tegas kepada Sambo dan para perwira tinggi (pati), perwira menengah (pamen), dan perwira pertama (pama) yang ikut dalam gerbong mafia mantan Kadiv Propam ini, itu hanya langkah-langkah kosmetik belaka. Bukan satu tindakan serius untuk membersihkan Polri. Kalau Kapolri Listyo Sigit serius, kata Kamaruddin Simanjuntak, seharusnya jumlah tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J minimal 35 orang. Hingga saat ini hanya dimunculkan 5 tersangka saja. Ke mana yang 30 orang lagi? Boleh jadi bukan karena Kapolri tidak sungguh-sungguh. Melainkan karena dia tahu ranjau-ranjau Sambo yang bisa menyebabkan fatalitas. Salah-salah, Jenderal Listyo Sigit sendiri bisa tergiring ke pojok yang mematikan. Semua orang sepakat bahwa Polri harus diselamatkan dari virus Sambo. Mafia Sambo harus diberantas habis. Untuk saat ini, yang harus berada di depan adalah Kapolri. Dia harus menunjukkan kepada publik bahwa dia masih memegang kendali navigasi Polri. Pekerjaan Listyo masih sangat banyak dan sangat “toxic”. Sebab itu, publik perlu memberikan perhatian dan dukungan agar Kapolri tidak lengah dan tidak setengah-setengah. Di tengah eforia pencapresan Anies Baswedan yang saat ini menyita perhatian kita semua, jangan lupa mafia Ferdy Sambo masih sangat kuat. (*)

Beda Kelas Jauh: Kepala BRIN Kok Bandingkan dengan Habibie, Mendag dengan Pak Harto

BY FNN Senin, 26 September 2022 17:42:22 0

PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, kalau sebuah pemerintah itu membandingkan dirinya dengan yang lalu itu artinya nggak ada kepercayaan diri pemerintahannya itu. “Kalau yang membanding-bandingkan akademisi, itu masuk akal. Tapi, kalau pelakunya yang membandingkan kan ngacau. Padahal, nggak ada cara yang lebih masuk akal daripada mengakui bahwa memang tidak berprestasi,” ujar Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (26/9/2022). “Jadi, berakar di situ kecemburuan pada orang lain sebenernya. Jadi, sekali lagi, menteri-menteri ini sudah diem sajalah, karena memang mereka nggak bisa kerjanya,” lanjutnya saat dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petikan dialog lengkapnya., Halo halo Bung Rocky. Ini Background-nya beda nih, suasananya. Kelihatannya nggak di tempat yang biasa Bung Rocky. Oh, iya, saya lagi di Tokyo. Ada seminar soal lingkungan, soal energi alternatif. Kelihatannya soal-soal biomassa itu menjadi favorit isu dunia sekarang. Tahun ini dibicarakan di sebuah forum di Tokyo dan saya diundang untuk jadi pengamat, bukan jadi pengusaha. Kan ada pengusahanya, pengusaha cangkang dan ada researcher. Jadi begitu kira-kira. Cangkang sawit ya ini maksdunya? Cangkang bekas batok-batok sawit. Cangkang sawit. Jangan banding-bandingkan antara insiden cangkang. Ada orang yang hanya cangkangnya doang. Itu bedanya. Kalau cangkang sawit masih berguna tapi kalau cangkang kepala atau batok kepala kadangkala nggak berguna karena, bahkan, isinya nggak ada. Ini saya perhatikan orang memang lagi senang membanding-bandingkan. Kemarin setelah sekian lama pendukung Pak Jokowi selalu membanding-bandingkan dengan Pak SBY, sekarang giliran demokrat melalui AHY mulai membandingkan kinerja bangunan di masa Pak SBY dengan Pak Jokowi yang dianggap Pak Jokowi itu tinggal gunting pita. Kan pernah juga di Jakarta Pak Anies di Jakarta juga dikatakan tinggal gunting pita pada proyeknya Pak Jokowi dan Ahok. Tapi yang tidak menarik justru Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN), Laksana Tri Handoko, yang kini sedang menjadi sorotan karena dia juga membanding-bandingkan dengan eranya Pak Habibie yang katanya jangan diulang lagi. Terus, yang terakhir ini yang lagi ramai juga tentang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang menyinggung soal beras dalam negeri yang sekarang ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan zaman Pak Harto. Ini saya jadi ingat tentang penyanyi Farel Prayoga, Ojo Dibanding-bandingke. Kalau yang membanding-bandingkan akademisi, itu masuk akal. Tapi kalau pelakunya yang membandingkan kan ngacau itu. Makanya, kalau Pak SBY membandingkan dengan Pak Jokowi nggak boleh sebetulnya. Biarkan pengamat yang membandingkan. Demikian juga Pak Jokowi jangan membandingkan dengan Gajah Mada. Jadi, sebetulnya itu biasa saja analis membandingkan prestasi Pak Harto di bidang swasembada pangan dan Pak Jokowi entah swasembada apa itu kan. Jadi, sebetulnya kalau ada riset itu boleh dibandingkan, tapi kalau dari menteri perdagangan langsung bikin perbandingan ngapain. Memang dia researcher. Datanya. Oh iya, datanya ada, tapi bukan datanya yang dibandingkan tapi kebijakannya. Jadi, kalau sekarang ini menteri-menteri Pak Jokowi mulai membanding-bandingkan itu tanda nggak percaya diri. Jadi, kalau sebuah pemerintah membandingkan dirinya dengan yang lalu itu artinya nggak ada kepercayaan diri pemerintahannya itu.   Yang boleh membandingkan itu researcher-nya atau penelitinya. Kalau ada kalangan kampus membandingkan ya masuk akal. Kalau pemerintah Jokowi membandingkan dengan SBY pasti Pak Jokowi membesar-besarkan dirinya. Kan nggak mungkin Pak Jokowi bilang oh Pak SBY lebih bagus dari kita tuh, Pak Harto lebih bagus dai kita. Nggak bisa itu pasti. Jadi dari awal itu sudah pasti buyers. Pertanyaannya, kenapa musti membandingkan? Kan yang penting dipercaya. Jadi, dibandingkan pun kalau faktanya nggak ada ya emak-emak bisa bilang yang zaman Pak Harto memang lebih bagus kok. Tersedia bahan pokok. Lalu dibilang enggak emak-emak, Pak Harto lebih buruk. Kalau begitu sekarang tersedia dua kali lipat dibanding Pak Harto dong. Ada juga. Jadi itu yang seringkali kita anggap nggak ada kerjaan rezim ini. Mencari pembenaran dengan membandingkan. Tapi justru dari situ sebagai pengamat kita mencium adanya sebuah indikator itu ya, mengapa kok tiba-tiba sering bener memunculkan perbandingan. Itu kan jadi seperti yang Anda sebut tadi: Satu kepercayaan diri yang rendah. Yang kedua, dia ingin memberikan justifikasi. Itu kayak anak kecil saja kan. Dia bikin salah tapi bilang ya tapi lo salahnya lebih gede. Padahal, nggak ada cara yang lebih masuk akal daripada mengakui bahwa memang tidak berprestasi. Kan dicatat dalam statistik dunia bahwa Indonesia nggak tumbuh. Apalagi, kalau perbandingannya itu dipakai yang dari Pak Jokowi, bahwa 7% lalu 10% meroket. Oke, mungkin dikortinglah karena ada covid dan sebagainya dan pandemi masih berlangsung. Global supply change-nya macet. Tapi bukan dengan cara membandingkan, tapi akui saja. Kalau mau membandingkan misalnya membandingkan jumlah investasi di bidang pertanian antara Indonesia dan Vietnam lalu lihat, mana yang berhasil. Bukan dengan membandingkan dengan Pak Harto, itu nanti diketawain Pak Harto dari alam baka.     Ya, mari kita bersikap adil. Begitu ya Bung Rocky. Mari kita membuat penilaian karena kan kelihatannya mereka membanding-bandingkan itu karena ingin mengunggulkan mereka sendiri. Kalau saya lihat ini lebih pada Pak Zulkifli Hasan karena beliau kan seratus hari kinerjanya. Jadi beliau itu ingin memberikan semacam atau menyampaiakn keberhasilan programnya dia. Tapi orang kemudian tidak bisa lepas menilai bahwa ini merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi. Memang itu. Kalau membandingkan ya menteri yang sekarang dengan menteri sebelumnya yang habis dipecat. Kan begitu mustinya. Jadi kalau rakyat ternyata menemukan bahwa oh ya, yang dilakukan oleh menteri sekarang, itu artinya PAN lebih bagus dari menteri sebelumnya yang dari PKB. Berarti, elektabilitas PAN lebih tinggi dari PKB. Nggak ada juga itu. Jadi, nggak ada gunanya bikin perbandingan kalau sekadar mau bikin raport. Itu raport-nya dia tulis sendiri akhirnya tuh. Pak Zulkifli Hasan bisa menulis sendiri raport-nya itu, yang sebetulnya merah terus dikasih tinta biru. Padahal, sebetulnya hal yang paling masuk akal, yang paling kasat mata yaitu melambungnya harga-harga. Bagaimana mumgkin kita bisa bandingkan Pak Harto yang pernah swasembada dengan yang sekarang yang impor terus. Itu saja sudah lain bedanya kan? Jadi, kita musti importir beras. Jadi, hal-hal semacam itu yang nggak masuk akallah. Mungkin Pak Mendag sekarang lagi frustasi, sehingga apa yang mau dibandingkan ya sudah tiba-tiba dapat ide. Di luar Pak Zulkifli Hasan tadi ada juga Pak Kepala BRIN yang sekarang sudah mulai membandingkan dengan pada era Pak Habibie. Dan, beredar videonya yang dikomentari oleh Fadli Zon. Jadi, ini saya kira bukan gejala pada Pak Zulkifli Hasan tapi juga gejala pada pejabat di pemerintahan ini. Jadi, berakar di situ kecemburuan pada orang lain sebenarnya. Berupaya untuk bercermin lalu dia anggap dia cantik. Padahal di belakang cermin itu diketawain sama genderuwo yang di belakang cermin. Ngapain muji-muji diri sendiri. Tetapi ini sudah saatnya kita beri semacam peringatan agar berhenti membanding-bandingkan, mulailah dengan prestasi sendiri, kan itu sebetulnya. Dan, Pak Jokowi akhirnya akan membanding-banndingkan antara dirinya dengan Pak Jokowi sebelumnya kan? Kan Jokowi periode pertama dan Jokowi periode kedua. Akhirnya begitu perbandingannya. Lalu apa sih? Ya sama-sama Jokowi. Jadi intinya seperti itu. Kalau orang bilang ya Jokowi periode pertama gagal memberi janji janji, periode kedua lebih gagal lagi kan. Kan kalau di awal sudah gagal ya di ujung juga gagal. Sekarang malah masih memaksa. Tapi, kita mau kasih beban baru pada pemerintahan ini saja untuk menjawab tuntutan kenaikan harga. Itu saja. Dasar itu saja sebetulnya sudah nggak bisa itu. Jadi, mau membandingkan dengan Pak Harto ya Pak Harto tetap pelihara stabilitas harga. Nggak pernah ada harga yang naik di zaman Soeharto. Dan, itu yang orang ingat bahwa semua ketersediaan kebutuhan pokok tersedia di zaman Pak Harto. Bensin nggak ada yang naik gila-gilaan. Sembilan bahan pokok itu diterangkan setiap hari oleh ahlinya. Kalau sekarang siapa yang mau terangkan bahwa ada stabilitas 9 bahan pokok. Dan itu tidak mungkin kita percaya bahwa ada hal yang bagus yang harus diperlihatkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi, sekali lagi, menteri-menteri ini sudah diem sajalah, karena memang nggak bisa kerjanya. Yang bisa kerja cuma satu orang, namanya LBP. Jadi, nggak ada kemungkinan lagi kita memperbaiki diri karena orang yang mampu memperbaiki diri, coba lihat Pak Zulkifli Hasan sudah berapa lama jadi menteri, dan nggak ada hasilnya. Sekarang stabiltas politik nggak ada, pertumbuhan ekonomi nggak ada, lalu orang cari-cari cara untuk menjagokan diri atau memuji-muji dirinya sendiri. (Ida/sws)

Menjegal Langkah Anies Baswedan

BY FNN Senin, 26 September 2022 17:23:55 0

Apakah pidato itu hanya dimaksudkan sebagai upaya mengingatkan para kader PD? Apakah itu juga dimaksudkan sebagai tanda-tanda kecurangan itu akan dilakukan terhadap Anies? Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior MESKIPUN baru pada tahap isu, namun suara-suara yang akan menolak calon presiden yang bukan dari partai politik ternyata bukan isapan jempol. Karuan saja hal ini mendapatkan perhatian serius dari beberapa kalangan tertentu. Karena dikuatirkan akan melahirkan suasana baru yang kontra produktif bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis di negeri ini.   Bagaimanapun, wacana ini tentu saja melahirkan sejumlah praduga. Ke manakah arah wacana ini dikembangkan? Siapa yang akan disasar oleh mereka yang menggagas ide ini? Secara gamblang, tentu orang akan mengasosiasikannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tak bisa dipungkiri lagi, Mantan Menteri Pendidikan itulah sejatinya yang hendak dibidik. Sebab dialah salah satu bakal calon presiden yang sangat potensial akan maju pada pemilu 2024 mendatang. Dengan elektabilitas yang tak boleh dianggap enteng. Dan yang paling penting, dia adalah satu-satunya yang tidak berasal dari partai politik. Selain itu, bukan tak mungkin para bakal calon lain merasa ketar-ketir bila nanti berhadapan dengan Anies. Yang semakin mendapatkan perhatian dari rakyat pemilih dari berbagai pelosok tanah air. Anies dielu-elukan orang di banyak kesempatan. Padahal dia belum berkampanye. Dan, penting untuk diingat, bahwa survey-survey yang memperlihatkan elektabilitasnya yang tinggi sama sekali tidak ada sangkut paut dengan dirinya. Tidak bohong alias tidak dibuat-buat. Dan so pasti tidak dibayar olehnya. Misalnya, polling pilpres yang dilakukan Indonesia Lawyers Club (ILC), 17-19 September lalu. Dari 56 ribu lebih warganet yang berpartisipasi dalam polling itu, hasilnya: Anies memperoleh 77,3 persen vote, Ganjar Pranowo 14,2 persen, dan Prabowo 8,6 persen. Wacana balon Capres dan Cawapres harus kader partai ini bukanlah barang baru. Sudah ada jauh sebelum Anies menyatakan siap menjadi bakal calon presiden. Seandainya ada partai yang mencalonkan dirinya. Seperti diungkapkannya kepada Reuters, dikutip dari Taipeitimes, Jumat (16/9/2022). Bukan rahasia lagi, Anies memiliki potensi yang besar. Dengan kualitas, kapasitas dan integritas diri yang tidak diragukan lagi. Jika dibandingkan dengan sejumlah nama yang disebut-sebut bakal maju, Anies dianggap paling unggul. Dengan kerja kerasnya yang tanpa gembar-gembor. Lalu, prestasi yang berhasil ditorehkannya membuat namanya semakin harum. Semakin menjadi pusat perhatian banyak orang. Dan bisa dipastikan, tentunya, hal inilah yang mendorong lahirnya wacana itu. Sebelumnya, tidak banyak yang menduga wacana ini akan berhembus begitu rupa. Tapi, politisi PKS Habib Abu Bakar Al Habsyi barangkali termasuk yang terbuka mengemukakannya di ruang publik. Dalam percakapan di podcast Refly Harun, yang diunggah pada Senin, 4 Juli 2022. Tentu saja, bisa jadi ada orang yang tak sependapat. Bahwa hal itu adalah upaya untuk menjegal Anies. Tapi sejumlah fakta secara terang-benderang bicara tentang hal itu. Diakui atau tidak, sekarang banyak kenyataan yang mengarah kepada upaya-upaya untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta itu maju sebagai bakal calon presiden. Artinya, itu hanya salah satu upaya. Tapi bukan berarti tidak ada upaya lain, yang sedang dan akan dilakukan. Sepanjang Anies masih tetap dianggap ancaman bagi lawan-lawannya yang akan bertarung nanti. Wakil Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid (HNW) mengakui, wacana itu pernah bersebaran di kalangan anggota parlemen. Tapi, katanya, berkat perlawanan dari sejumlah pihak, khususnya PKS, wacana tersebut dapat dikatakan sudah layu sebelum berkembang. Meski demikian, tentu HNW tidak menolak bahwa upaya dengan cara itu pernah ada.  Menjegal Anies Sejak terpilih sebagai pemenang pemilihan Gubernur DKI Jakarta awal Mei 2017 lalu, berbagai rintangan dihadapkan kepadanya. Betapa pun, Anies adalah pemenang Pilkada DKI Jakarta, yang sukses mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Calon petahana yang didukung pemerintah pusat, oligarki, bahkan media mainstream. Kekuatan-kekuatan luar biasa. Sebelumnya nyaris mustahil untuk bisa mengalahkan Ahok. Tapi itu sudah terjadi. Akibat kerasnya pertarungan antar pendukung, bangsa ini terbelah jadi dua. Sudah muak kita mengulangi menyebut cebong dan kampret. Tapi apakah ada yang berusaha menghilangkan keterbelahan itu? Sebaliknya terkesan malah berusaha memeliharanya. Apalagi kemudian ada buzer pemerintah yang tiada henti mengipas. Memprovokasi. Agar bangsa ini makin terbelah. Kalau mau memperhatikan agak jeli, upaya untuk menjegal Anies dapat dilihat dari berbagai cara. Pertama, melalui kasak-kusuk pembentukan undang-undang di parlemen. Seperti kita sebutkan di atas. Bahwa bakal calon presiden itu harus berasal dari kader partai politik. Kedua, tudingan adanya kriminalisasi atas Anies dengan menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Soal ini banyak yang menilai bahwa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Anies selama 12 jam lebih di KPK membuktikan tudingan ini. Ketiga, serangan lewat media. Bukankah sudah jadi rahasia umum bahwa tidak satu pun media mainstream di negeri ini yang mau melirik berita-berita positif tentang Gubenur DKI Jakarta itu. Apalagi untuk memberitakan sejumlah prestasi yang sudah dia ukir. Sebaliknya. yang ada adalah upaya mendegradasi citra dirinya. Pemasangan foto Anies yang disandingkan dengan berita korupsi di harian Kompas, pada Kamis, 8 September 2022, lalu adalah sebuah bukti yang tidak terbantahkan. Walaupun Kompas mengakui lalai pasang foto Anies dalam Head News Tentang Koruptor, namun publik bisa menilai. Bahwa kebencian itu ada. Tidak bisa dinalar media besar seperti Kompas mengaku lalai melakukan serangan yang mengerdilkan dirinya sebagai media yang independen tidak memihak. Bagaimanapun, banyak yang menilai bahwa tindakan Kompas ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah keteledoran biasa. Pengamat politik Rocky Gerung bahkan mengatakan bahwa hal itu merupakan framing bahwa Anies itu koruptor. Sebagai media dari kelompok non-muslim yang mengaku non partisan terbukti Kompas dalam bawah sadarnya terperangkap dalam perbuatan Islamofobia. Sejumlah pihak yang tidak suka Anies dengan menggunakan media selalu menyerang Anies menggunakan narasi kebencian. Salah satunya adalah dengan mencap dirinya sebagai tokoh yang suka memainkan politik identitas. Padahal bukankah perbuatan Islamofobia seperti yang dilakukan Kompas membuktikan bahwa mereka sendirilah sebenarnya yang tiada henti melakukan politik identitas. Seperti maling teriak maling. Keempat, memilih untuk tidak memilih. Hal ini dapat dilihat dari upaya Nasdem sebagai partai yang lebih awal menyatakan akan mencalonkan Anies sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang. Mestinya publik jangan sampai terkecoh. Bisa jadi hal ini hanyalah akal-akalan untuk menggerek elektabilitas partai. Karena begitu besarnya kegandrungan publik terhadap sosok Anies. Jangan sampai tindakan Nasdem ini hanyalah hembusan angin surga saja buat para pencinta Gubernur DK Jakarta itu. Soalnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Kamis (22/9/2022) mengatakan, partainya tidak akan mendukung figur calon presiden yang tak mau berkomitmen meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Sebagaimana dilansir Kompas.com, Jum’at (23/9/2022). Hal itu menunjukkan bahwa Nasdem hanya memilih untuk tidak memilih. Dengan mengajukan syarat yang rasa-rasanya tidak akan diterima Anies. Tokoh populis yang punya karakter dan kapasitas untuk membangun bangsa ini ke depan. Bisa jadi juga tidak akan disetujui orang-orang di PD dan PKS yang berharap adanya perubahan kebijakan pemerintah sesudah ini. Kelima, soal kemungkinan terjadi pemilu dicurangi. Di kalangan netizen belakangan ini banyak sekali suara-suara kritis terhadap rejim. Dengan menyebutnya sebagai rejim kardus digembok. Sebagai bukti ketidakpuasan masyarakat pemilih terhadap proses penyelenggaraan pemilu 2019 silam. Walaupun tidak dapat dibuktikan secara hukum di MK bahwa pemilu 2019 itu curang. Meski demikian, pidato Presiden Indonesia ke-6, DR. Susilo Bambang Yudhoyono, dalam Rapimpnas PD di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta beberapa hari lalu, sempat membuat publik geger dan viral. Dia menjelaskan akan “turun gunung” karena mendapatkan informasi akan adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Apakah pidato itu hanya dimaksudkan sebagai upaya mengingatkan para kader PD? Apakah itu juga dimaksudkan sebagai tanda-tanda kecurangan itu akan dilakukan terhadap Anies? Yang jelas, Anies tampaknya sudah semakin bulat akan disandingkannya dengan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono. Tentunya terpulang kepada anda semua untuk menjawabnya. (*)

Jokowi: Sebentar Lagi Anies Masuk Penjara!

BY FNN Senin, 26 September 2022 17:05:01 0

People Power bisa jadi solusi menghentikan kecurangan itu. Artinya, lebih baik revolusi rakyat dengan meminta Jokowi turun sendiri dengan bijak seperti Pak Harto dan Gus Dur, daripada rencana kecurangan itu terjadi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “THE ballot is stronger then the bullet,” kata Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln: Ya, dalam pemilu, suara lebih kuat dari peluru. “Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu,” kata Franklin D. Roosevelt. Kecurangan Pilpres 2024 (kalau jadi dilaksanakan), sebelum keburu rezim tumbang oleh kekuatan massa yang saat ini terus merangsek meminta Presiden Joko Widodo turun. Skenario kecurangan seperti sukses kecurangan pada Pilpres 2019 sudah dirancang jarak jauh oleh kekuatan Oligargi yang akan mengerahkan semua energi kekuatan dan finansialnya untuk tetap berkuasa dan mengendalikan negara ini. Tataran demokrasi tetap harus ada dalam kendalinya, apapun yang terjadi adalah kemenangan dan kembali berkuasa. Nampaknya Jokowi kebagian sebagai pelaksana untuk memaksakan proses skenario yang harus dilaksanakan. Skenario tersebut tercium oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), buru-buru menginformasikan jarak jauh skenario kecurangan yang akan terjadi pada Pilpres 2024, kepada masyarakat luas. Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti diinginkan oleh mereka hanya ada dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” urai SBY dalam video di akun TikTok @pdemokrat.sumut, seperti dikutip Liputan6.com, Ahad (18/9/2022). Kabar tersebut diperkuat oleh politisi Demokrat, Andi Arief, yang mengatakan bahwa menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal elektabilitas tinggi tidak jaminan bisa nyapres. Andi curiga, pernyataan Kepala Negara itu, sebagai upaya menjegal Anies untuk mendapatkan tiket capres. Kecurigaan Andi itu menuai pro dan kontra di kalangan warga dunia maya. Kecurigaan Andi itu dituangkannya dalam beberapa cuitan, di akun Twitter miliknya, @Andiarief_, kemarin (24.09.2022). Tiba tiba muncul dalam sebuah tayangan video oleh Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief (terpantau 25.09.2022). “Silahkan saja mau dimuat muatlah” Menurutnya, SBY bukan orang sembarangan informasinya kualitasnya dia cek satu-persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai selain PDIP, semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasang. Lalu, dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya P Presiden. P. Presiden hanya mau dua calon. Kena apa hanya dua calon P Presiden. Kan ada Anies dan Ganjar O, Anies sebentar lagi masuk penjara Terus partai partai lain di KIB apa segala, kalau nggak nurut. Tinggal masuk penjara aja itu. Ini adalah sebuah informasi politik yang mengerikan bukan hanya masalah SBY dengan Presiden Jokowi tetapi harus menjadi perhatian semua lapisan masyarakat. Bahwa kecurigaan akan terjadinya kecurangan pada Pilpres 2024 bukan omong kosong. Tanpa pengawalan dan perlawanan sejak dini dan super ketat dari masyarakat luas, proses demokrasi yang kita dambakan dan kita bangun bersama akan dibajak dan dihancurkan oleh sekelompok para bandit, bandar, dan badut politik jahat di Indonesia. Informasi ini harus dimetamorfosa menjadi perhatian sejak dini dan harus dilawan It\'s now or never .. Tomorrow will be to late (sekarang atau tidak pernah – Besok atau semua terlambat). Pilihannya adalah: Aut non tentaris, aut perfice (laksanakan hingga tuntas atau jangan mengupayakan sama sekali). Diam tertindas atau bangkit melawan. People Power bisa jadi solusi menghentikan kecurangan itu. Artinya, lebih baik revolusi rakyat dengan meminta Jokowi turun sendiri dengan bijak seperti Pak Harto dan Gus Dur, daripada rencana kecurangan itu terjadi. Skenario kecurangan pada Pilpres 2024 harus digagalkan dan kembali pada proses demokrasi dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan mestinya tidak boleh dikangkangi atau bunuh oleh kejahatan politik para Oligarki. (*)

Kereta Cepat Melanggar dan Merugikan Keuangan Negara?

BY FNN Senin, 26 September 2022 12:51:10 0

Jadi, cost overrun Rp 16,8 triliun, 25% dari pemegang saham = Rp 4,2 triliun, porsi Indonesia 60% = Rp 2,52 triliun. Kenapa minta tambahan modal Rp 4,1 triliun? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) perkirakan ada cost overrun sekitar Rp 27 triliun, sedangkan menurut BPKP “hanya” Rp 16,8 triliun: US$1,176 miliar. Siapa yang harus menanggung cost overrun ini? Siapa pengendali manajemen proyek? Pihak China? Apakah sudah ada kerugian keuangan negara? Pembengkakan biaya atau perubahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kelar diaudit (review) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Juru Bicara BPKP Eri Satriana menerangkan, pihaknya diminta Kementerian BadaN Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan review biaya proyek KCJB mulai akhir Desember 2021 lalu. Menurut Eri, adapun metode yang digunakan BPKP dalam perhitungan cost overrun dengan melakukan review dokumen atas asersi yang disampaikan Kementerian BUMN melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan di lapangan. Seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/6/2022, PT KCIP yang merupakan pelaksana pembangunan dan penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, memperkirakan cost overrun mencapai Rp 27,09 triliun.Namun berdasarkan perhitungan BPKP, dijelaskan Eri, angka yang didapat lebih rendah dari perkiraan KCIC, atau di bawah Rp 20 triliun. Pasalnya, auditor hanya menghitung biaya pembangunan saja.Sedangkan biaya operasional setelah kereta cepat beroperasi nantinya tidak termasuk dalam biaya cost overrun. “Seperti yang sudah dimuat di beberapa media, untuk angkanya sebesar 1,176 miliar dolar AS atau setara Rp 16,8 triliun,” ungkap Eri. Eri memastikan BPKP sudah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat menyesuaikan cost overrun sesuai dengan hasil audit yang telah dilakukan.Apakah itu sudah dikonsultasikan, lanjut Eri, silakan dikonfirmasi kepada pihak yang meminta penugasan menghitung biaya cost overrun kepada BPKP. Karena BPKP berkewajiban memberikan hasil review ke pihak yang meminta. Indonesia meminta China Ikut tanggung jawab cost overrun, tapi justru China minta Indonesia yang tanggung jawab. Beda sekali permintaan kedua negara ini! Mohon Menkeu infokan, bagaimana selanjutnya? Apakah cost overrun ini bisa dianggap merugikan keuangan negara? Pembengkakan biaya pada proyek KCJB muncul setelah BPKP melakukan audit. Meski begitu, tidak semuanya cost overrun ditanggung Indonesia dan China. Sebagian dalam bentuk modal baru dan adanya pinjaman. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia dan China harus sama-sama menanggung cost overrun yang terjadi pada proyek KCJB. Bahwa cost overrun pada proyek KCJB muncul setelah BPKP melakukan audit. “Cost overrun kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang memiliki porsi 60 persen, sedangkan China 40 persen. Kenaikan cost overrun (tentu) juga harus ditanggung 60:40,” katanya pada rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, Kamis (25/8/2022). Meski begitu, tidak semuanya cost overrun ditanggung Indonesia dan China. Sebagian dalam bentuk modal baru dan adanya pinjaman. Sri menjelaskan bahwa semua hal tersebut sedang dirundingkan dengan pihak China. Pasalnya, saat ini infrastruktur proyek KCJB sudah terbangun dan pemerintah tidak membiarkan proyek tersebut mangkrak. “Kalau sudah jadi proyeknya, sudah ada terowongannya ya harus kita jadikan saja karena gak mungkin mangkrak, tidak akan memberikan hasil positif pada ekonomi,” imbuhnya. Terkait penggunaan APBN untuk proyek KCJB, Menkeu mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. “Kami akan transparan kalau APBN masuk pasti itu ada dasar hukumnya dan dipertangungjawabkan secara optimal melalui audit BPKP dan BPK,” ucapnya. Porsi sumber pembiayaan Proyek Kereta Cepat itu meliputi ekuitas PT KCIC sebesar 25 persen serta 75 persen pinjaman dari China Development Bank (CDB). Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa agar pinjaman dari CDB cair, China meminta adanya semacam penjaminan. Karena itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditunjuk sebagai leading consortium dari BUMN Indonesia (PT PSBI) pada PT KCIC mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 4,1 triliun guna menambal cost overrun proyek. “Kita sedang diskusi. Mereka (China) minta 75 persen utang ini some sort of penjaminan. Kita sedang cari kalau melalui KAI gimana,” ujar pria yang disapa Tiko ini beberapa waktu lalu. Dengan estimasi cost overrun sekitar US$1,1 miliar sampai dengan US$1,9 miliar, PMN sebesar Rp 4,1 triliun melalui KAI diharapkan bisa menjadi penjaminan agar pinjaman kredit dari CDB cair. Namun, sampai dengan saat ini, KAI masih menunggu PMN tersebut cair agar bisa disetor ke KCIC, kendati sudah diberikan lampu hijau dari DPR Juli 2022 lalu. Tiko menyebut sebagian dari PMN untuk KAI akan cair tahun ini dan berasal dari APBN 2022. “Kita lagi tektokan melihat sisa anggaran (2022) karena kalau baru dapat tahun depan akan lambat lagi (dari target proyek Juni 2023). Sebagian sekitar Rp 3 triliun cair tahun ini supaya bisa bernegosiasi sama CDB agar (pinjaman) cair,” jelasnya. Selain itu, negosiasi tersebut dilakukan untuk memperpanjang periode konsesi pengelolaan China. Hal itu, jelas Tiko,supaya masa pembayaran bisa menjadi lebih panjang juga. China, yang memiliki kepemilikan saham di KCIC sebesar 40 persen, memiliki konsesi pengelolaan selama 50 tahun sejak kereta cepat beroperasi. Selain cost overrun, tadi sama ada perpanjangan periode konsesi supaya masa pembayaran juga lebih lama. Sebagai bagian dari recovery cash flow. Jadi, cost overrun Rp 16,8 triliun, 25% dari pemegang saham = Rp 4,2 triliun, porsi Indonesia 60% = Rp 2,52 triliun. Kenapa minta tambahan modal Rp 4,1 triliun? Apakah tambahan modal bisa langsung dikasih, meski belum ada anggaran? Indikasi penyimpangan APBN? (*)

Jalur Sutra di Mana?

BY FNN Senin, 26 September 2022 12:50:21 0

Hasilnya berupa pembangunan ekonomi oleh orang luar, dari orang luar dan untuk orang luar. Kita hanya jadi penonton dan jongosnya para jongos. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center PADA akhirnya, globalisasi adalah terusan perampokan. Antara siapa melawan apa? Prifate capitalism versus state capitalism. Jika prifate capitalism menempatkan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai subjek yang mengembangkan segi empat setan (WB, IMF, WTO, TPP), maka state capitalism menempatkan China dan sekutunya sebagai subjek yang mengembangkan segi empat setan (SR, CD, II, AIIB). Silk Road (jalur sutra) sesungguhnya jalur kolonial China masa lalu. Ia ada sekitar 114 SM sampai 1.450 Masehi. Inilah rute kolonial dan perdagangan penting yang menghubungkan Timur dan Barat; pertukaran budaya, agama, ideologi, SDA dan SDM. Kini, China berusaha menghidupkan kembali Jalur Sutra dalam bentuk baru. Presiden China Xi Jinping pada 2013 mengumumkan inisiatif \'Jalur Sutra Baru Abad ke-21\' atau The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road atau yang dikenal juga sebagai Belt and Road Initiative. Tujuannya, untuk menciptakan beberapa koridor ekonomi yang membentang lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Mengintegrasikan Asia, Eropa, dan juga Afrika. Wilayah darat, udara dan lautnya. Inisiatif tersebut, khususnya di bidang maritim melibatkan Indonesia. Presiden Tiongkok itu bahkan memilih Indonesia sebagai tempat pertama melontarkan rencana menghidupkan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Hal yang kemudian dibebekkan Presiden Joko Widodo dengan progran kembali ke laut (poros maritim dunia). Maka, negara yang dipimpin Jokowi kini hanya the battle ground bagi tarung kuasa dua perampokan dunia. Tak ada sikap ksatria kecuali jadi bebek-bebek saja yang membebek pada asing-aseng. Maklum kelas pemimpin kita barus sekelas penjual kayu. Jalur Sutra (The Great Silk Road) adalah jalan yang menghubungkan China dan Kerajaan Romawi sepanjang 7.000 kilometer lebih. Dinamakan jalur sutra karena barang dagangan utama lewat jalur ini awalnya adalah sutra China. Namun seiring waktu barang yang diperdagangkan berkembang perhiasan, emas, besi, dan SDM. Rute utama jalur ini adalah pegunungan Thien San, Asia Tengah, Afghanistan, Iran, bagian pantai Mediterrania, Afrika Utara, menuju Eropa. Para pedagang melewati jalur ini dengan kereta kuda. Merekalah yang diyakini memberikan pengaruh penting bagi perkembangan kehidupan modern Asia dan Eropa di segala bidang. Jalur ini begitu penting sebagai cara China menguasai dunia. Jalur yang melewati kerajaan Rusia dan China sampai menjelang abad 20. Selanjutnya negara-negara Asia Tengah yang meliputi Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, serta 10 negara yang ada di sekitarnya sempat menjadi negara bagian dari Uni Sovyet selama lebih dari 70 tahun. Ketika Glasnost dan Perestroika berhembus dan mengakibatkan jatuhnya Sovyet pada awal 1990-an, negara-negara bagian tersebut satu demi satu memerdekakan diri. Asia Tengah yang sangat kaya dengan sumber daya alam (khususnya untuk energi seperti minyak, gas, uranium, batubara) membuat secara geostrategis posisi mereka menjadi penting. Karenanya, Rusia dan China terus berupaya menjalin persahabatan dengan negara-negara baru merdeka itu demi mempertahankan pengaruh di sana. Negara Barat lain seperti Eropa dan Amerika Serikat tidak mau ketinggalan. Dengan berbagai alasan (seperti perang terhadap terorisme dan kejahatan lintas batas) AS dan EU membangun berbagai pangkalan militer di kawasan tersebut. Kini negara-negara tersebut mulai bebenah mengintegrasikan diri demi memperlancar arus komunikasi dan transportasi. Terlihat dari semakin banyaknya infrastruktur berupa jalan, rel kereta, dan jembatan. Jalur-jalur penerbangan juga dibuka untuk saling menghubungkan dengan negara lain. Bagi Indonesia, Asia Tengah merupakan pasar non tradisional yang sangat prospektif. Mengingat, ada kesamaan latar belakang agama Islam yang dianut penduduk Asia Tengah dan melimpahnya sumber daya alam. Sektor ekonomi yang dapat dikembangkan lebih lanjut antara lain tekstil, hasil pertanian dan perkebunan, informasi dan teknologi, otomotif, furnitur, real estate, makanan halal, perhotelan, pariwisata khususnya wisata sejarah, migas dan bahan mineral lainnya. Para pengusaha Indonesia yang bergerak pada bidang-bidang tersebut perlu mengantisipasi peluang pasar di kawasan ini. Indonesia harus mulai melirik ke Asia Tengah sebagai alternatif pasar di Asia. Tetapi, ini sangat memerlukan presiden yang dahsyat, elite yang cakap dan pemerintahan yang kuat. Tanpa itu, negara ini hanya jadi tempat berak dua gajah yang berkelahi memperebutkan dunia yang penuh birahi. Sayangnya hari ini yang terjadi adalah “ekonomi di Indonesia”. Yang sedang berlangsung adalah “pembangunan di Indonesia”. Hasilnya berupa pembangunan ekonomi oleh orang luar, dari orang luar dan untuk orang luar. Kita hanya jadi penonton dan jongosnya para jongos. Lembaganya lembaga dengan model dan strategi asing. Jadi tidak compatible dengan suasana dan hati warga negara Indonesia. Impor semua ini: ilmu dan kelembagaan. Maka, mau merdeka 100% itu berat dan berliku. (*)

Dikeroyok Jaksa, Alvin Lim Tantang Debat Jaksa Agung: Buktikan Kejagung Bukan Sarang Mafia

BY FNN Senin, 26 September 2022 10:44:09 0

Jakarta, FNN – Pertama kalimya dalam 77 tahun sejarah Indonesia sejak Indonesia merdeka, Kejaksaan RI kebakaran jenggot dan Persatuan Jaksa Seluruh Indonesia menyerang seorang advokat yang mengkritik keras atas praktik korup oknum kejaksaan. Persatuan Jaksa Garut, DKI Jakarta, Kuningan, Riau, Lampung, Cianjur, dan banyak daerah lainnya secara serentak membuat laporan polisi ITE. Dimana kejaksaan keberatan dikritik sebagai sarang mafia hukum dari seorang advokat yang terkenal vokal. Advokat tersebut adalah Alvin Lim, seorang pengacara keturunan Tionghoa, tapi dengan semangat nasionalisme tinggi dan urat takut yang sudah hilang karena sudah dua kali menjadi korban kriminalisasi oknum. Berbeda dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang setelah masuk penjara, keluar membungkam, Alvin Lim keluar dari penjara semakin membara niat dan semangatnya melawan para oknum korup terutama oknum Aparat Penegak Hukum. Bukan tanpa taring, sebelumnya Alvin Lim membongkar dugaan mafia kasus di Kejagung yang melibatkan Chaerul Amir, seorang pejabat Kejaksaan bintang dua yang akhirnya dicopot oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin karena terbukti terlibat mafia kasus. Kini Alvin mendengungkan banyaknya oknum di Kejaksaan Agung, sehingga mengkritik kejaksaan agung sebagai sarang mafia. Tidak gentar dipolisikan ribuan jaksa seluruh Indonesia, Alvin Lim justru menantang balik Jaksa Agung. “Jika masih ada kejantanan dalam diri Jaksa Agung, saya menantang Jaksa Agung untuk berdebat di TV Nasional,” tegasnya di Jakarta, Ahad (25/9/2022) Jaksa Agung ST Burhanuddin harus membuktikan bahwa kejaksaan tempat para malaikat yang suci dan tidak tercela, tidak pernah korupsi dan bukan sarang mafia hukum. Alvin akan buktikan bahwa Kejaksaan Agung sarang mafia, pejabat Kejagung korup, dan patut dibersihkan. “Jika Alvin Lim kalah, selamanya Alvin Lim akan tutup mulut, tapi jika Alvin Lim menang, ia meminta Jaksa Agung punya keberanian meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya. Alvin Lim menyoroti keterangan Jaksa di Garut yang menyatakan bahwa tindakan lapor serentak adalah atas perintah Pimpinan Kejaksaan. “Ini bukti arogansi kejaksaan terhadap kritik masyarakat dan merupakan bukti kemunduran di era Burhanuddin,” katanya “Di mana-mana kritik itu ditanggapi dengan klarifikasi. Namun kejaksaan bukannya menyanggah dan mengkoreksi dan meminta klarifikasi, malah memidanakan masyarakat yang mengkritik,” ungkapnya. “Apakah rakyat mau kejaksaan buang uang APBN untuk memenjarakan masyarakat yang kritik? Lucu, di mana ada kejaksaan yang tugasnya adalah pelayan masyarakat malah menyerang tuannya sendiri. Di sinilah ditunjukkan keangkuhan Kejaksaan Agung,” lanjutnya. Alvin Lim ingin masyarakat luas melihat dan menilai bagaimana di media Kejaksaan pamer pencitraan restorative justice dan penegakan hukum yang humanis tapi realitasnya, anti kritik dan tajam ke masyarakat. “Kita tunggu apakah masih ada kejantanan Jaksa Agung untuk menerima tantangan debat ini. Apakah pemimpin tertinggi Kejaksaan Agung punya keberanian membuktikan institusinya ataukah hanya seorang banci yang banyak bicara dan pencitraan? Jika takut, lebih baik mundur saja dari jabatan. Untuk apa oknum jenderal banci digaji masyarakat?” katanya. Masyarakat menilai kemunduran terjadi di Kejaksaan, karena sikap kejaksaan yang melawan masyarakat yang seharusnya dilayani. “Kami kecewa, institusi kejaksaan kerjanya malah pidanakan masyarakat yang memberikan kritik. Ibarat pepatah buruk muka, cermin dibelah. Bukan sikap negarawan,” pungkasnya. Persatuan Jaksa Garut melaporkan Alvin Lim, Jumat (22/9/2022). (mth/*)

Ramai-Ramai Menjegal Anies dengan Politik Identitas

BY FNN Senin, 26 September 2022 08:17:12 0

Bila opini menstigma buruk tidak mempan – karena kekuatan opini medsos pendukung Anies juga kuat – nampaknya mereka akan menggunakan jalur KPK untuk menjegal Anies. Dan skenario itu sedang dimulai. Oleh: Nuim Hidayat, Direktur Akademi Dakwah Indonesia, Depok “SAYA ingin ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa dari waktu ke waktu. Konsolidasi nasional harus senantiasa diperkuat,” kata Presiden Joko Widodo, 18 Agustus 2022, di depan Sidang MPR. “Bagi PDIP berkeyakinan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas itu pada dasarnya, kecenderungannya mereka tidak punya prestasi,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, 2 September 2022. “Sesuai pernyataan saya sebelumnya, bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak terlibat dalam politik identitas yang sangat bertentangan dengan DNA PSI,” kata mantan Ketum PSI Grace Natalie, 28 Juni 2022. “Apa harus jadi presiden aja kau bisa mengabdi? Harus tahu diri juga lah, kalau kau bukan orang Jawa,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam RGTV Channel, 21 September 2022. Berbagai cara yang digunakan musuh-musuh politik Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk menjegalnya jadi calon presiden. Satu cara yang kini massif digunakan, adalah menstigma Anies dengan politik identitas. Kemenangan Anies pada pemilihan gubernur DKI Jakarta, 2017 lalu dianggap mereka karena politik identitas. Mereka tidak mau tahu jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat itu juga menggunakan politik identitas. Ahok menang di wilayah-wilayah Jakarta yang banyak dihuni kaum China dan Kristen. Kampanye massif yang digunakan presiden Jokowi tentang politik identitas ini, menurut pengamat politik Rocky Gerung, karena Jokowi dikelilingi orang-orang dungu. Rocky juga menegaskan, kampanye negatif politik identitas ini bertujuan untuk mencegah tampilnya politisi Muslim (sebagai presiden). Dalam diskusi buku Politik Identitas di Jakarta (24/9/2022), Rocky Gerung menjelaskan bahwa bangsa ini dibentuk dengan identitas para founding fathers. “Mereka berbeda-beda identitas, kemudian bersatu,” ujarnya. Jadi, menurutnya, wajar orang menggunakan politik identitas. Rocky Gerung menceritakan bagaimana Piagam Jakarta mewarnai dalam sejarah politik bangsa. Menurutnya, Piagam Jakarta tidak bisa dihapus dalam memori sejarah bangsa. Tokoh PDIP dan PSI, Hasto Kristiyanto dan Grace Natalie secara terus terang menyerang Anies Baswedan karena menggunakan politik identitas. Mereka tidak mau tahu, bahwa partai mereka – terutama PDIP – juga menggunakan politik identitas, yaitu Soekarnoisme. Jokowi yang merupakan petugas partai PDIP, juga gemar untuk menstigma buruk politik identitas. Tentu sebagai presiden, ia tidak menunjuk hidung Anies. Tapi, bagi yang paham politik tahu pernyataan Jokowi itu ditujukan kemana. Para Aniesfobia ini akan terus melakukan serangan opini buruk agar Anies terjegal sebagai capres. Terakhir adalah opini yang dibuat Luhut Pandjaitan ketika berdialog dengan Rocky Gerung. Dalam forum itu, Luhut Pandjaitan menyatakan bahwa kalau bukan orang Jawa, jangan maksa jadi presiden. Pernyataan Luhut ini bisa dibaca, bahwa ia tidak menginginkan Anies untuk jadi presiden. Ia ingin Ganjar Pranowo yang orang Jawa. Sebab, Anies adalah orang Sunda-Arab. Bila opini menstigma buruk tidak mempan – karena kekuatan opini medsos pendukung Anies juga kuat – nampaknya mereka akan menggunakan jalur KPK untuk menjegal Anies. Dan skenario itu sedang dimulai. Kita hanya berdoa semoga Anies lolos dari penjegalan-penjegalan yang tidak fair ini. Semoga Allah memberikan presiden terbaik untuk bangsa Indonesia di tahun 2024. Wallahu azizun hakim. (*)

Kudeta Militer di China: Presiden Jinping Ditahan, Dampaknya Serius bagi Indonesia?

BY FNN Senin, 26 September 2022 07:54:04 0

AKHIR pekan lalu beredar isu kudeta militer di China, dikabarkan merebak usai sejumlah netizen membincangkan rumor Xi Jinping telah dicopot sebagai kepala Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Jenderal Li Qiaoming disebut ada dibalik kudeta yang menerpa rezim komunis China. Benarkah telah terjadi kudeta di China, hingga kini belum ada berita yang terkonfirmasi dari China. “Tetapi, kalau kita bikin analisis, yang terjadi atau yang sedang berlangsung sekarang tidak kita ketahui, itu dengan mudah diprediksi karena mungkin dari 20 tahun lalu kita sudah amati bahwa China itu ada dalam ketegangan antara pemerintahan yang otoriter dengan kelas menengah yang lagi tumbuh,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. Menurutnya, kelas menengah menginginkan kebebasan itu. Demikian juga wilayah-wilayah yang kosong, wilayah-wilayah yang terisolir. “China itu pengimpor semua jenis energi karena dia enggak bisa produksi sendiri tuh. Jadi bisa dibayangkan kalau krisis ini akhirnya terbuka bahwa China sebetulnya palsu pertumbuhan ekonominya. Data-datanya nggak bisa dipercaya 100% karena nggak bisa diverifikasi sebagai negara yang tertutup,” lanjutnya. “Indonesia harus pilih proksinya sebetulnya dalam ketegangan ini. Dan pasti berita ini kan nggak bisa diverifikasi semua soal. Semua berita nggak bisa diverifikasi bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri,” jelas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (25/9/2022). Berikut petikan dialog selengkapnya. Hersu: Halo halo Bung Rocky. Ini akhir pekan begini tapi kita mau bahas berita yang ngeri-ngeri sedap, meskipun ini masih berupa rumor. Banyak media di India dan Nepal yang memberitakan bahwa Jinping, pemimpin China, itu dikudeta oleh panglima-panglima Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China, dan ditempatkan di tahann rumah. Tapi sepanjang saya Googling di mana-mana dan biasanya Amerika yang sangat sensitif dengan isu-isu semacam ini belum ada pemberitaannya. Nah, tapi tetap saja menurut saya, sebagai negara tertutup seperti China itu, sangat mungkin hal-hal semacam itu terjadi. Ya, itu betul. Di mana negara otoriter kalau orang mau intip apa yang di dalam. Tapi semakin diintip tentu semakin ditutup. Kan sama halnya dengan Korea Utara juga begitu, negara komunis yang berlapis-lapis sehingga tidak mungkin ditembus berita, dulu Kim Jong Il ya sakit segala macam. Jadi, itu berita yang harus diverifikasi, tetapi yang jadi persoalan kenapa tidak bisa diverifikasi. Kan ini masalahnya? Mustinya kalau rumors sudah dibantah oleh China. Mungkin Amerika juga merasa ini belum sempurna atau sehingga dia bermain di dalam momentum taktisnya bagaimana tuh. Tapi kita musti asumsikan bahwa semua berita yang keluar dari China itu pasti disensor oleh pemberitaannya. Jadi memang tidak ada kebebasan pers, internet dikendalikan segala semacam. Tapi, bagi mereka yang mengamati China menduga keras bahwa ada peristiwa di China, ada sesuatu yang sedang berlangsung, entah apa namanya. Dan itu yang berhubungan dengan keadaan ketegangan di China, terutama di Taiwan kalau sekarang. Dan bisa dipastikan bahwa ketegangan China dengan Taiwan itu pasti juga hasil operasi intelijen CIA yang mungkin ada di Taiwan atau menyebrang ke China daratan. Lalu terjadi komplikasi-komplikasi itu. Tetapi, kalau kita bikin analisis, yang terjadi atau yang sedang berlangsung sekarang tidak kita ketahui, itu dengan mudah diprediksi karena mungkin dari 20 tahun lalu kita sudah amati bahwa China itu ada dalam ketegangan antara pemerintahan yang otoriter dengan kelas menengah yang lagi tumbuh. Kelas menengah menginginkan kebebasan itu. Demikian juga wilayah-wilayah yang kosong, wilayah-wilayah yang terisolir. Kan tidak semua rakyat China itu menikmati pertumbuhan ekonomi kendati growth-nya tinggi. Tetapi disparitas juga tinggi. Beberapa tahun lalu saya datang ke Beijing dan mengintip apa yang disebut kota tua Tiananmen Square itu, itu temboknya ada dua lokasi, temboknya sama. Sama persis dari luar. Tapi kalau kita masuk ke dalam, yang satu perumahan mewah yang satu betul-betul perumahan kumuh yang tempatnya betul-betul kalau kita mau lihat mana yang kumuh dan yang mewah, kita lihat saja gardu di depannya itu. Kalau gardu itu ada enam misalnya berjejer 6 meteran, itu artinya satu rumah yang 6 x 6 itu juga ada 6 meteran. Tapi kalau rumah yang mewah besar cuma satu meteran. Itu dengan mudah kita lihat. Lalu saya coba berbincang-bincang di situ dengan beberapa emak-emak di wilayah yang kumuh, mereka masuk ke dalam, karena takut dianggap saya wartawan. Tapi saya anggap saya agak tipu, saya bilang saya analis, lagi bikin riset. Jadi, ketegangan di China itu, ini di Beijing loh, terlihat sekali ditutup-tutupi. Tembok dari luar besarnya sama, tetapi di dalamnya ada yang parah betul. Dinding sudah keropos, jendela yang betul-betul jendela bekas. Kita hanya bisa intip kecil dari situ.  Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Jadi, kalau kita bikin analisis tentang China, potensi kelas menengah untuk menuntut kebebasan besar sekali di China. Dan semakin lama kita lihat krisis di China itu nggak bisa lagi ditutup-tutupi. Karena pertumbuhan yang menurun, inflasi yang naik, dan proyeksi-proyeksi. Itu mungkin terjadi sedikit ketegangan di kalangan PKC. Dan, biasa saja di China kalau terjadi kudeta hal yang biasa. Di negara-negara otoriter itu hal yang sama berlangsung. Mungkin sering dalam dua tiga hari nggak ketahuan apa yang terjadi di belakang persaingan jenderal-jenderal itu. Kita bisa menduga kalau nggak benar ya sudah. Itu artinya, ada problem dengan pemberitaan China. Kenapa nggak diluruskan duluan. Atau China memang lagi mancing saja tuh bahwa seolah-olah ada kudeta. Tapi kalau dia benar, itu mudah diduga bahwa memang itu hal yang bisa terjadi. Kan kita teringat juga ketika serbuan Rusia ke Ukraina beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai lembaga intelijen Inggris, misalnya, menyebarkan rumor bahwa Putin itu sudah meninggal dunia, dan yang muncul adalah orang kembarannya dan sebagainya. Bisa jadi ini juga operasi semacam itu ya. Tapi kalau India kan sekarang ini juga punya ketegangan di perbatasan dengan China itu dan berapa kali sering terjadi bentrokan. Ya, India itu sudah lama bersitegang dengan China, dan India itu bertegang-tegangan dengan China dan Pakistan. Kalau dengan Pakistan sudah lama sekali. Tapi kalau beritanya dari India atau dari Nepal, negara kedua saya tuh. Nepal itu adalah negara boneka dari China sebetulnya, pemerintahannya ditunjuk saja oleh China. Jadi Nepal mungkin juga punya kepentingan atau Amerika, negara-negara barat punya kepentingan untuk mengatur isu-isu semacam ini. Itu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Tapi yang lebih utama adalah memastikan bahwa China memang dulu disebut sebagai mini super power atau junior super power, nggak bisa lompat jadi super power karena tiba-tiba kena covid, krisis ekonomi. Sementara China sangat tergantung energinya dari negara-negara luar. China itu pengimpor semua jenis energi karena dia enggak bisa produksi sendiri tuh. Jadi bisa dibayangkan kalau krisis ini akhirnya terbuka bahwa China sebetulnya palsu pertumbuhan ekonominya. Data-datanya nggak bisa dipercaya 100% karena nggak bisa diverifikasi sebagai negara yang tertutup. Lalu kita mulai bertanya, kalau begitu relasi Indonesia dengan China potensi mau ngapain itu, ikut berantakan. Nah itu pentingnya. Saya kira itu yang lebih penting karena kan bagaimanapun juga belakangan ini ketergantungan kita kepada China sangat tinggi, meskipun itu dibantah oleh pemerintah bolak-balik, termasuk Pak Luhut (Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan) dan sebagainya, tetapi kita tidak bisa menafikan. Itu sangat tinggi sekali dan kita pasti sensitif dengan perubahan-perubahan kekuasaan di China juga. Betul, Indonesia harus pilih proksinya sebetulnya dalam ketegangan ini. Dan pasti berita ini nggak bisa diverifikasi semua soalnya. Semua berita nggak bisa diverifikasi, bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Nggak bisa pemerintah Indonesia bilang wah itu nggak ada apa-apa atau ada apa-apa. Tapi tetap pemerintah Indonesia juga menduga ada sesuatu mengapa berita itu agak masif tapi hanya keluar dari beberapa negera. Apakah ini diatur oleh Amerika supaya disuruh India sedikit kasih rumor atau Nepal dibujuk oleh pemerintah China karena Nepal adalah bagian protektorat China kendati dia negara independen tapi kita tahu negara itu dikendalikan oleh China. Lalu China bilang oke sodorkan dulu berita semacam ini untuk memancing opini publik. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Kesamar-samaran itu membuat orang curiga benar apa nggak, tapi antara benar dan nggak kita bisa pastikan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dalam pemerintahan Partai Komunis China sendiri. Oke. Jadi, seperti apa yang Anda bayangkan kalau ini terjadi. Katakanlah ini terjadi perubahan sikap. Ini kan ada berkaitan dengan G20 untuk yang paling dekat gitu. Yang kedua, tentu saja tadi kelangsungan dari proyek-proyek China di Indonesia karena bagaimanapun ketika terjadi perubahan pemerintahan itu, hampir pasti akan ada revisi-revisi berbagai kebijakan. Ya, tentu kalau terjadi political uphheaval, ‘pergolakan politik’, di China, pasti yang diukur pertama adalah fungsi Amerika Serikat dalam perubahan itu. Itu dasarnya tuh. Lalu kita lihat Rusia mau bantu China nggak, sementara Rusia lagi bersiap-siap untuk mempertahankan Ukraina dari kemungkinan eskalasi di situ karena faktor NATO. Kan kita lihat bahwa China dan Rusia itu diam-diam saling membantu. Kira-kira begitu poinnya. Jadi, kalau betul ada krisis di China dan kita andaikan saja karena memang potensi untuk krisis, Indonesia terdampak besar sekali itu karena intensitas perdagangan kita dengan China, karena ketergantungan China atau ekspor Indonesia yang selalu dibutuhkan China dalam soal energi. Nah, soal-soal semacam ini tentu yang akan memporak-porandakan desain-desain yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, terutama soal G20. Itu langsung menjadi heboh dan bisa fatal. G20 pasti batal kalau eskalasi itu berlangsung. Dan biasanya kalau kita perhatikan cara China menyelesaikan persoalan adalah dengan yang disebut summer the execution, artinya diam-diam dilenyapkan semua itu. Jadi, kalau terjadi pergantian di China juga terjadi dengan kekerasan. Nah, kita yang menghitung adalah Tiananmen itu bisa berulang karena kelas menengah resah dengan keadaan di China. Sebetulnya itu dasarnya. Jadi, kalau kelas menengah itu menuntut kebebasan itu karena ekonominya sudah naik, sudah tumbuh. Karena dalilnya setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat, orang menuntut kebebasan. Dan, itu nasib kita juga akan begitu. Cuman buruknya kita justru lagi turun pertumbuhan ekonomi. Tapi, itu sama saja di negara demokratis, kalau Indonesia bilang demokratis menurunnya perekonomian rakyat itu akhirnya berujung pada demo untuk meminta pertanggungjawaban kekuasaan, pertanggungjawaban presiden. Ya, kita ingat bagaimana revolusi kebudayaan. Itu kan bener-bener banyak sekali level kalangan elit di China yang disingkirkan, bahkan termasuk orang tua Jinping. Orang tua Jinping ini kan juga korban dari revolusi kebudayaan. Jadi, kalau ini terjadi juga pasti akan terjadi perubahan besar-besaran yang terjadi di China. Ya, itu betul. Itu demoisasi terjadi. Lalu, Jinping ambil alih kekuasaan dan mulai melakukan reformasi di bidang ideologi, lalu China tumbuh sebagai negara yang besar. Tetapi dengan ongkos yang besar. Jadi, hal semacam ini adalah tradisi yang nggak bisa demokratis memang dan itu yang harusnya diperhatikan Indonesia bahwa harusnya kita akan mendorong sebetulnya perubahan politik di China atau sebagai negara yang demokratis Indonesia harus mengekspor demokrasi. Kan itu intinya. Yang terjadi sebaliknya. China mengekspor kepentingan dia di Indonesia dan itu yang dicurigai bahwa China kalau mengirim tenaga kerjanya sekaligus juga mengirim intel. Kan itu intinya. Karena ada semacam doktrin di China itu kalau ada pengusaha di luar negeri warga negara China, artinya dia juga harus melaporkan keadaan keamanan di negeri di mana dia berinvestasi. Jadi dia merangkap intel negara sebetulnya. (Ida/sws)

Nafsu Hutang dan Jebakan Investasi Berakhir Petaka

BY FNN Senin, 26 September 2022 07:03:29 0

Yang terjadi justru ketidak-warasan berjamaah dalam mengelola negara ini, semua menjadi dajal dan bandit perusak negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PEKERJAAN yang instan, mudah, waktunya singkat, dengan keuntungan fee yang sangat besar, adalah pekerjaan infrastruktur sebuah proyek yang sangat menjanjikan untuk pengembalian modal bagi para Bupati, Walikota, Gubernur dan Presiden yang telah melewati kontestasi pemilu dengan transaksi politik dengan pengeluaran modal politik yang sangat besar. Super cepat dapat uang adalah hutang dan menarik investasi, ujungnya mendapatkan fee tanpa resiko dengan hasil yang sangat besar wajar diburu para pemimpin hedonis tipe kekinian yang penting saat ini dapat (madzhab enjoy life), tidak peduli masa depan dengan segala resiko dan akibatnya jangka panjang. Dalam pikiran pendek, kekuasan ada di tanganku, kapan lagi kalau bukan sekarang atau saat ini. Kepuasan dan kenikmatan dunia semata adalah arah hidupnya toh mereka juga berpikir tidak lama akan mati dengan keyakinan menjadi debu tanpa mengetahui akibat perbuatannya di alam lain (akhirat). Kondisi psikologis para pejabat kita direkam dengan tepat, antara lain oleh petinggi Republik Rakyat China (RRC) dan negara lain yang justru cukup ketat disiplin bahkan bagi koruptor harus dihukum mati, melihat oknum pejabat pemerintah Indonesia, ditengarai mereka adalah bodoh dan rakus sangat mudah kena jebakan atau dijebak dengan hutang dan akan nurut disuruh bayar asal ada kick back-nya. Dalam diorama kognitif, afektif dan psikomotorik mereka sudah terpola dalam kesepakatan, yang penting komisi aman masuk kantongnya, tidak peduli dengan sebutan pejabat bandit, penjahat, garong dan apapun sebutan lainnya, cukup masuk telinga kiri dan harus segera keluar di telinga kanan. Ketika tiba waktunya harus membayar cicilan hutang, pikiran pendek kembali bereaksi, proyek insfratruktur struktur dijual, pulau disewakan, sumber daya alam dilelang, pajak dinaikan nyasar bakulan pulsa kena beban pajak, BBM dinaikkan, daya listrik rakyat dinaikkan sampai jualan kompor listrik di mainkan. Pengpeng memang hebat liciknya. Kemudian, posisi makin sulit dan muncul berbagai masalah - sebagian proyek infrastruktur dan ambisi proyek lainnya semisal IKN - Kereta Api Cepat pada posisi maju rugi, mundur rugi, maju kebentur mundur ajur. Tetap saja mereka tidak peduli apapun yang terjadi, dengan senyumnya untuk menunda tangis, tidak masalah pada pilihan terburuk. Ketika rakyat ngamuk (berontak) adalah kabur sebelum ditangkap dan diadili oleh rakyatnya sebagai pemilik kedaulatan negara memaksa mencabut mandatnya. Jebakan Panda dan Naga mulai menebar bau busuk akibat kebusukan, bodoh dan rakusnya pejabat negara saat ini melahirkan petaka demi petaka. Rezim ini lepas kendali bahwa negara ada adalah untuk kesejahteraan rakyat, kekuasaan ada adalah untuk melindungi rakyatnya. Kekuasaan saat ini sudah liar tak ada lagi usaha bagaimana cara menciptakan loophole (jalan keluar)-nya untuk meng-alter (mengubah) penderitaan rakyat menjadi sejahtera sesuai tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945. Fakta hanya ada otak artifisial hedonis, enjoy life dengan perilaku kapitalis dan liberalis sesuai remot pemberi hutang dan investasi gaya bar-barnya. Dampak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin dan kalang kabut, mereka para borjuis mengerti, jelas tidak peduli, karena itu tujuan mereka. Rakyat protes, pasukan Sambo bergerak, tangkap, penjarakan mereka. Hilang logika waras sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ada hanya watak kapitalis yang tidak peduli dengan rakyat yang terdesak merintih kelaparan dan tidak peduli lagi dengan kematian akibat kelaparan. Jadi, penyakit fundamental itu bukan saja kembali ke UUD 1945 sebelum amandemen tapi bagaimana membuat konstitusi common sense (kewajaran) dan membumi logika waras ke tataran implementasi yang normal dan waras sesuai konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Yang terjadi justru ketidak- warasan berjamaah dalam mengelola negara ini, semua menjadi dajal dan bandit perusak negara. Membuncah di media sosial peringatan negara di tepi jurang kerusakan, kehancuran dan petaka silih berganti. Ambyar semua.... (*)

Akhirnya Semesta Mendukung

BY FNN Ahad, 25 September 2022 21:41:08 0

Jadilah ia sosok negarawan yang kokoh. Tentu saja, ketokohannya tidak tak tergantikan. Ialah \"habib\" yang jelas habib, bukan, gelar, bukan turunan dan bukan Arab sebagaimana habib pada umumnya. Oleh: Dr. Yudhie Haryono, Direktur Nusantara Center SAYA memanggilnya ustad. Dan, harta termulia satu-satunya adalah ilmu dan akhlaknya. Masa kerjanya tidak bertepi. Masa normalnya tidak berkesudahan. Masa perjuangannya tidak tak terhentikan. Masa pikiran dan tesis-tesisnya terus bermutu dan muncul dalam detak peradaban yang tak beku, tak jemu, tetapi dirindu. Bekalnya dua: iman pada ilmu serta iman pada waktu. Dengan dua bekal itulah, ia menempatkan derajatnya di antara derajat kemanusiaan yang makin rusak akhir-akhir ini. Ia jenis sintesa ke-Indonesia-an: beriman, berilmu dan berakhlak. Tulisannya tersebar dengan semangat yang sosialis dan Pancasilais. Dunia mengenalnya dengan nama Habib Chirzin. Seorang ulama, ilmuwan, rokhaniawan sekaligus pejuang perdamaian yang gigih. Hampir dua puluh tahun saya mengenalnya, membaca tulisannya, mengunjunginya, dan juga mempraktekkan hipotesa-hipotesanya yang ceria. Salute. Sepuluh tahun terakhir, ia terus kampanye mengarus-utamakan keamanan manusia. Mungkin karena manusia makin tak aman. Mungkin juga karena manusia makin greedy dan homo homini lupus. Di kita, mungkin karena SDM (selamatkan diri masing-masing), makin individualis bin selfis. Di kawasan Asia, gagasan dan praktik pengarus-utamaan dilakukan dalam rangka merealiassikan keamanan yang selaras dengan nilai-nilai Asia. Dalam konteks Indonesia, hal tersebut dilakukan untuk menggali nilai-nilai luhur bangsa dalam mengembangkan dan menerapkan keamanan manusia di Indonesia. Jihad dan ijtihadnya dalam urusan perdamaian di dunia internasional tidak bisa sangkal lagi. Tercatat lebih dari 90 kali, ustad Habib menyampaikan presentasi makalah dalam seminar, workshop dan konferensi internasional. Terjun dalam urusan perdamaian internasional telah dilakoninya sejak 4 dekade silam. Oleh karena kerja kerasnya, beliau dianugerahi Doktor HC dari UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Menurutnya, jika dulu dalam menciptakan perdamaian ada adagium si vis pacem para bellu, sekarang adagiumnya berubah menjadi si vis pacem para pacem (jika engkau ingin damai, siaplah untuk damai). Tetapi, dalam konteks inilah, diskursus dan kemajemukan serta posisi Indonesia sangat diakronik. Kedamaian kita memiliki pondasi yang sangat kokoh karena syorga agama dan pancasila, tetapi bangunannya rapuh dan dirapuhkan penduduknya. Atas alasan itulah, ia kerja dan kerja serta kerja tak lelah-lelah. Sebab, pembangunan (apapun) memperoleh partisipasinya, jika dihayati dan dinikmati oleh umat beragama sebagai bagian penyelamat, ibadah, dan upaya mensejahterakan umatnya. Tanpa penghayatan itu, rumah bersama ini roboh disapu arus fundamentalisme, feodalisme, radikalisme dan terorisme. Ya. Tentu. Ia manusia jenius sekaligus \"crank\" karena berorganisasi secara Muhammadiyah tetapi berkhidmat pada Nahdlatul Ulama, tetapi bertradisi Pancasila karena induk madzabnya hibridasi. Jadilah ia sosok negarawan yang kokoh. Tentu saja, ketokohannya tidak tak tergantikan. Ialah \"habib\" yang jelas habib, bukan, gelar, bukan turunan dan bukan Arab sebagaimana habib pada umumnya. Bopo guru, selamat. Mari kita masuki dunia ini lebih khidmat. Dengan energi dan semangat dahsyat. Sampai kiyamat. Salam kangen. Rujak ala Magelang sudah lama tak tersaji. Buku guyon ala Gusdur sudah lama tak tercetak. Dari kota Depok, doa dan sayang kami tak sudah-sudah. (*)

Peluang Anies Berat Sekali

BY FNN Ahad, 25 September 2022 16:47:08 0

Dengan sikon politik di China, tentu saja potensi terjadinya revolusi rakyat di Indonesia jelas semakin terbuka. China yang selama ini dianggap menyokong Presiden Jokowi dan Oligarki, akan lebih fokus pada persoalan di China. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) FAKTANYA Anies Rasyid Baswedan belakangan ini memang salah satu nama yang diunggulkan menjelang kontestasi Pilpres 2024 nanti. Setidaknya, bagi Partai Keadilan Sosial (PKS) nama Anies sudah patent menjadi Bakal Calon Presiden yang akan diajukan sebagai Capres 2024. Apalagi, kabarnya, di hadapan Habib Rizieq Shibab, para Habaib dan Ulama di Petamburan, Anies sudah mendapat “restu” mereka. Ditandai dengan cipika-cipiki di depan HRS. Kelihatannya RI-1 nanti adalah Anies. Siapa Cawapres, semua calon partai koalisi sepakat agar Anies yang pilih sendiri. Karena duet mendatang harus “para jagoan”. Itu kalau nasionalis dan ingin memperbaiki NKRI yang sudah rusak berat di semua sistem pemerintahan. Konon, Surya Paloh dan PKS sudah setuju. Tinggal SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang masih perlu bargaining ketat. SBY tentu saja ingin Ketum DPP Partai Demokrat yang juga putranya, Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) yang tampil sebagai Cawapres Anies Baswedan. Apakah NasDem dan PKS menyetujuinya? Belum tentu. Karena mereka juga punya calon yang ingin diajukan sebagai pendamping Anies. NasDem mengusulkan Khofifah Indarparawansa (Gubernur Jawa Timur) atau Andika Perkasa (Panglima TNI) untuk dampingi Anies. PKS menawarkan nama Hidayat Nurwahid, Iwan Prayitno dan Ahmad Heriawan untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Yang dikhawatirkan adalah jika NasDem tiba-tiba menarik diri dari koalisi PD dan PKS. Dapat dipastikan, peluang Anies untuk ikut kontestasi Pilpres 2024 bakal gagal. Sebab, dua partai ini belum penuhi syarat Presidential Threshold 20 persen, sehingga tidak bisa mengajukan Capres-Cawapres 2024. Perlu diingat, Surya Paloh itu hingga kini masih kolega James Riady, salah seorang yang disebut-sebut sebagai Oligarki. Dapat dipastikan, Paloh akan lebih turutin kemauan James Riady daripada konstituen NasDem sendiri. Di sinilah posisi “rawan Anies Baswedan. Apalagi, hingga detik ini pun NasDem masih belum secara tegas untuk declare Anies sebagai Capres 2024 NasDem. Meski dalam mendapat suara terbanyak saat Rakernas NadDem, namun Palon masih juga menawarkan nama Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa yang berada dua urutan di bawah Anies. Bukan tidak mungkin NasDem menarik diri dari PKS dan PD kemudian bikin koalisi baru dengan parpol lainnya, seperti Golkar, PPP dan PAN maupun PKB jika Muhaimin Iskandar tidak dijadikan Cawapresnya Prabowo Subianto. Yang kita tahu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP dan PAN itu ada di bawah kendali Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves yang sangat dipercaya Presiden Joko Widodo. Apalagi, kabarnya, Luhut itu menjadi “komandan” lapangan oligarki. Sementara, parpol sendiri masih butuh dana untuk membiayai parpol, salah satunya bersumber dari oligarki yang punya duit tidak berseri. Dan, mereka siap menggelontorkan dana puluhan, bahkan, ratusan triliun rupiah untuk memuluskan kepentingan mereka. Jika ini yang terjadi, dengan bergabungnya NasDem bersama KIB bukan tidak mungkin NasDem akan mengusung Ganjar Pranowo yang terdepak dari PDIP untuk diajukan sebagai Capres NasDem plus KIB. Mereka tinggal menentukan siapa yang bakal dijadikan Cawapresnya Ganjar nanti. Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Khofifah Indar Parawansa, atau ada tokoh lainnya di luar itu semua. Bisa jadi, justru yang bakal dipilih adalah Khofifah yang kini menjabat Gubernur Jawa Timur. Apalagi, saat Yudisium Universitas Airlangga, Ganjar dan Khofifah tampak hadir di sana. Peluang Ganjar untuk tetap bersama PDIP dan diajukan sebagai Capres atau Cawapres PDIP sangatlah tipis. Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih putrinya sendiri, Puan Maharani, ketimbang Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, meski elektabilitas Puan jauh di bawah Ganjar. Jelas sekali, PDIP tak mau mengulang untuk ketiga kalinya “kesalahan” dalam menentukan Capres PDIP, seperti pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu yang pilih Joko Widodo sebagai Capres PDIP, sehingga trah Soekarno nyaris hilang tidak berbekas. Karena, itulah Puan dipaksakan untuk maju Capres 2024. Bagaimana dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto? Tampaknya Prabowo sudah enjoy dengan Muhaimin Iskandar. Makanya dalam acara yang digelar PKB baru-baru ini, mantan Danjen Kopassus itu menyatakan sikap hormat kepada Ketum PKB ini dengan mengangkat tangan kanannya. Koalisi Gerindra dengan PKB ini sudah bisa maju sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024: Prabowo Subianto – Muhaimin Iskandar. Muhaimin sendiri tampaknya juga sangat enjoy digandeng oleh Prabowo. Jika seperti narasi di atas yang terjadi, maka peluang Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2024 semakin tipis. Satu-satunya peluang yang sangat mungkin adalah seperti “tawaran” politisi senior Golkar Jusuf Kalla untuk dijodohkan dengan Puan Maharani sebagai Capres PDIP. Mengingat selama ini peta politik Indonesia itu selalu mencari “jalan tengah”, maka bukan tidak mungkin niatan JK ini bisa terwujud: Anies Baswedan – Puan Maharani. Tujuannya jelas, solusi untuk mengatasi keterbelahan rakyat selama ini harus dengan cara “menikahkan” Anies dengan Puan. Apalagi, untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres, tanpa koalisi dengan parpol lain pun PDIP sudah bisa mengajukan sendiri. Cuma, yang perlu Anies ingat yaitu, pengalaman Presiden Abdurrahman Wahid yang akhirnya lengser dan digantikan oleh Megawati yang saat itu menjabat Wapres. Jangan sampai Anies hanya dijadikan Puan untuk meraih suara umat Islam saja, untuk kemudian didepak setelah berhasil jabat Wapres. Itu akibat dari politik jalan tengah tadi. Gus Dur dengan “poros tengah” ala Amien Rais, saat itu Ketua MPR, akhirnya dia juga yang lengserin Gus Dur. Skenario Revolusi   Skenario “copras-capres” di atas bisa terjadi bila kondisi politik nasional dalam keadaan normal hingga menjelang Pilpres 2024 nanti. Tapi, jika melihat sikon politik akhir-akhir ini dengan maraknya demo anti kenaikan harga BBM yang semakin massif, peta politiknya tentu bakal berubah total. Apalagi, suara desakan agar Jokowi mundur dari jabatan Presiden juga marak saat demo BBM, karena dianggap membuat rakyat semakin susah. Ekonomi pun memburuk. Hutang sudah mencapai angka Rp 7.000-an triliun. Rakyat dicekik dengan beragam “pajak”. Selain BBM, listrik juga naik. Kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai paling fatal adalah Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Pemerintah mengaku hal ini sebagai langkah terobosan pemerintah mempercepat pemenuhan hak-hak korban dengan penyelesaian non-yudisial. Mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Perjuangan PKI supaya Pemerintah minta maaf dan meminta kompensasi ganti rugi serta agar PKI tetap eksis dan bisa kembali hidup di Indonesia terus bergerak, tetap harus diwaspadai. Saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI, PDIP juga berupaya mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Pada saat itu massa umat Islam bergerak melakukan aksi penolakan terhadap wacana tersebut. RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, itu karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila. Yaitu Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Alasan menempuh mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan. Apapun alasannya Keppres tersebut memuat misteri politik tersembunyi yang harus diwaspadai, sangat mungkin hanya dijadikan jalan pintas untuk seolah dianggap menuntaskan pelanggaran HAM berat, bahkan ada agenda politik lain yang mendesak harus diambil. Melacak rekam jejak digital tentang polah tingkah PKI selama ini bisa menjadi Keppres 17 Tahun 2022 ini sebagai pintu masuk Pemerintah akan minta maaf kepada PKI, kemudian hak-hak Komunisme dipulihkan lagi, dan PKI sebagai institusi dihidupkan, direhabilitasi dan negara harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang merasa menjadi korban. Keluarnya Keppres 17 Tahun 2022 tersebut bisa memicu kemarahan rakyat (dan TNI tentunya) yang jelas-jelas juga sudah menjadi korban G-30-S/PKI 1965. Keppres 17 Tahun 2022 adalah bukti adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi, atas TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Potensi untuk terjadinya People Power atau Revolusi Rakyat sangatlah besar. Jika kondisinya seperti itu, maka atas nama Undang-Undang, TNI bisa saja mengambil-alih kekuasaan. Karena negara dalam keadaan darurat atau genting. Kalau sudah demikian keadaannya, peluang Anies Baswedan semakin tipis dan bisa hilang untuk menjadi Presiden, karena Pilpres 2024 tidak ada lagi. Paling banter, Anies hanya bisa menjadi Wapres yang ditunjuk “Presiden Darurat”. Itupun juga harus atas desakan rakyat. Situasi politik di China yang kabarnya Xi Jinping sudah dicopot dari jabatan sebagai Sekjen PKC. Yang mencopot itu PKC. Militer China itu di bawah Sekjen PKC. Jadi, ini bukan kudeta militer. Dengan sikon politik di China, tentu saja potensi terjadinya revolusi rakyat di Indonesia jelas semakin terbuka. China yang selama ini dianggap menyokong Presiden Jokowi dan Oligarki, akan lebih fokus pada persoalan di China. Sekarang ini tinggal kembali ke rakyat dan TNI. Apakah ingin perubahan atau tetap dengan kondisi seperti sekarang ini, semakin semrawut. (*)

Mainkan Marawis, Cara Polisi Redam Aksi

BY FNN Ahad, 25 September 2022 11:04:42 0

Jakarta, FNN – Berbagai upaya dilakukan polisi untuk meredam massa demonstrasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang makin marak. Mulai dari memasang tembok beton dan kawat berduri hingga pembacaan doa dan sholawat di tengah aksi. Terakhir, pada Jumat (23/9/2022) lalu, misalnya, aparat yang belakangan sering diteriaki \'Sambo...Sambo\' ini, malah menggelar pertunjukan marawis untuk menyaingi orasi para pende adalah salah satu jenis \"band tepuk\" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Musik ini merupakan kolaborasi antara kesenian Timur Tengah dan Betawi, dan memiliki unsur keagamaan yang kental. Itu tercermin dari berbagai lirik lagu yang dibawakan yang merupakan pujian dan kecintaan kepada Sang Pencipta. Peserta aksi Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) Gusrofain mengaku cara ini cukup efektif meredam demonstrasi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari itu. Lagu-lagu bernuansa rohani dengan dentuman alat musik yang keras membuat suara orator tenggelam. “Ya ini salah satu upaya polisi untuk meredam demonstrasi kali ini. Mereka juga manfaatkan suaranya yang kencang untuk mengalahkan suara orator,” ungkap Gusrofain. Jadi, meski marawis suatu langkah yang baik, yang dilakukan aparat keamanan, tapi suara kencangnya yang melebihi suara orator membuat penyampaian aspirasi dan pembacaan tuntutan-tuntutan terkait kenaikan harga BBM tidak terdengar. Ia juga mengatakan bahwa upaya polisi ini tidak \'menguntungkan\' bagi pendemo, karena suara kencang yang melebihi orator akan berpotensi menghalangi penyampaian aspirasi masyarakat berupa tuntutan-tuntutan terkait kenaikkan harga BBM. Padahal tuntutan-tuntutan itulah yang sesungguhnya harus didengar oleh penguasa yang makin tidak berpihak pada rakyat. Polisi sebagai aparat keamanan harusnya menjaga agar tuntunan tersebut bisa tersampaikan, bukan malah menyaingi apalagi menghalanginya. (Habil)

Eksklusif: Rocky Gerung Bongkar Habis Pertemuannya dengan Luhut dan Gibran

BY FNN Sab, 24 September 2022 19:26:22 0

PERTEMUAN pengamat politik Rocky Gerung dengan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, menyusul kemudian kedatangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di kediaman Presiden Akal Sehat ini, “memantik” fans-nya untuk bertanya. Ada apa dengan Rocky Gerung? “Ya, saya ngerti psikologi teman-teman saya atau bahkan musuh-musuh saya itu. Yang musti saya terangkan adalah saya tidak mendekat pada kekuasaan, yang terjadi kekuasaan mendekat pada saya,” tegasnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (24/9/2022)   “Masa’ saya host hajar dia. Ya nggak-lah, nanti orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap saya ingin tuntun supaya kita sebagai bangsa itu, tumbuh dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran dendam,” kata Rocky Gerung.   “Dan kita mau lihat bagaimana semua orang bisa bertutur di dalam ketajaman itu,” lanjut Rocky Gerung dalam dialognya dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Saya tetap bilang bahwa saya tetap jadi pengkritik karena saya ingin agar supaya Indonesia pulih dan investasi panjang, sejarah peradaban kita tidak bisa dibatalkan hanya oleh isu-isu tiga periode segala macam,” tegasnya. “Saya kira dia datang memang hanya untuk sowan pertama, untuk bicara tentang keadaan. Dan saya kira bagus-bagus saja. Jadi kunjungan Gibran itu betul-betul incognito itu dan nggak ada urusan dengan soal-soal highpolitic,” ujar Rocky Gerung. Untuk lebih jelasnya, berikut petikan dialog Rocky Gerung bersama Hersubeno Arif. Halo apa kabar Anda semua. Ketemu di akhir pekan. Wah saya akhir pekan ini pasti banyak yang nunggu-nunggu ini, karena ada dalam dua pekan terakhir ini Bung Rocky Gerung sedang jadi sorotan publik. Apalagi kemarin ada Gibran Rakabuming, putra Pak Jokowi, Walikota Solo dateng ke Bojong Koneng. Terus sebelumnya ada wawancara dengan Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sampai 2 episode segala macam. Itu saya kira Anda musti menjelaskan karena orang bertanya-tanya ini kelihatannya Rocky sudah mengkhianati perjuangan. Rocky sudah mulai main dengan kekuasaan. Itu yang banyak sekali pertanyaan. Kalau tidak percaya, Anda bisa saya tunjukin di WA-nya, banyak banget nih yang masuk ke saya. Bahkan, teman-teman dari luar negeri juga banyak yang langsung ngecek saya, itu Bung Rocky. Ya, saya ngerti psikologi teman-teman saya atau bahkan musuh-musuh saya itu. Yang musti saya terangkan adalah saya tidak mendekat pada kekuasaan, yang terjadi kekuasaan mendekat pada saya. Itu beda banget. Dan kelihatannya memang ada keadaan baru yang mencemaskan bangsa ini. Karena itu, tetap di layar kritisi kita produksi terus. Sekarang saya punya dua channel, teman-teman di FNN buatin saya channel, namanya Rocky Gerung Official, dan itu tiap hari dan tiap hari ngocehnya nggak pernah berhenti. Hard news sifatnya. Lalu ada teman-teman lain buatin saya RGTV Channel. Itu isinya refleksi pembicaraan. Tapi itu bukan cuma politik karena di situ mereka sebut tag line-nya politic and beyond BRGTV yang baru seminggu ini bikin heboh. Di situ ada soal kultur, soal seks, soal naik gunung, dan yang lain. Tapi memang edisi pertama Pak Luhut. Jadi saya wawancara dia. Lalu orang bilang, hajar dong. Ya nggak bisa. Masa’ saya host hajar dia. Ya enggak-lah, nanti orang nggak mau datang lagi. Tapi tetap saya ingin tuntun supaya kita sebagai bangsa itu, tumbuh dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran dendam. Jadi, nggak akan berkurang kritisisme saya, bahkan bisa berlebih, karena nanti ada banyak tokoh. Semua orang meminta Habib Rizieq, oh, pasti. Iya, jangan pilih-pilih kasih. Lalu saya bilang enggak, itu cuma mau bikin heboh pertama saja tuh. Dan kita mau lihat bagaimana semua orang bisa bertutur di dalam ketajaman itu. Lain kalau saya diundang dia, pasti saya akan berdebat. Tapi, ini kan saya mengundang bukan untuk itu. Saya kira etika pertama itu. Nah, di FNN kita bahas setiap hari apapun isunya dalam upaya untuk memberi kritik yang paling radikal. Tapi, tetap juga dengan konsep karena versi saya dan Hersubeno Arief adalah berbicara tentang hard news, tapi dengan soft brain ‘akal yang teduh’. Kira-kira begitu. Ya, sebelum Anda lanjutkan, jangan lupa ya musti subscribe dulu. Di RGTV. Jadi kalau ada yang tanya apa bedanya dengan Rocky Gerung Official maka yang ini hard news, daily news, yang satu lagi magazine, mingguan. Begitulah kira-kira konsepnya. Ya, kira-kira begitu. Kalau yang hard news nggak ada yang kita edit-edit yang di FNN, kalau yang di RGTV pasti ada yang sedikit diedit karena ada yang mungkin peka. Karena itu, dia pasti siaran-siaran tunda. Jadi, sekali lagi itu dasarnya. Jadi tetap ikuti channel ini kalau mau yang keras, dalam arti langsung attack policy tapi dengan argumen ada di FNN. Ini sehari dua kali, bahkan dan di RGTV itu ya seminggu dua kali. Temanya itu di RGTV adalah RGTV Channel itu variasinya paling banyak, cuma kebetulan kemarin duluan soal politik. Tetapi nanti juga banyak soal-soal seks, soal-soal kuliner, mau gaya hidup, macam-macamlah, sebagai magazine.  Itu jangan lupa harus dua-duanya di-subsribe. Tapi gini ya, Anda ternyata sudah kayak Bjorka juga ya karena kemarin sudah muncul juga channel namanya Rogerisme dan isinya sama dengan RGTV. Ya, buat teman-teman yang tentu tertarik untuk ambil bagian di situ, jangan nyolong semualah. Silakan ambil bagian-bagian, tapi kalau Anda ambil semuanya lalu Anda ganti judulnya, seolah produser sendiri, itu juga tidak etis. Saya tahu banyak orang yang ngefans dan FNN juga nggak ketat-ketat amat. Demikian juga RGTV nggak ketat-ketat amat, tapi ada sedikit etika supaya nanti nggak ketahuan itu nyolong buat nyari duit doang gitu. Tapi, tetap info itu boleh diambil sesuka-sukanya, tapi dengan etis itu. Kalau nggak nanti digugat juga susah karena nggak ada hukumnya, tapi juga ini produk publik. Jadi silakan tapi dengan etik yang rada-rada tertiblah. Kita ini intelektual property right karena bagaimanapun juga teman-teman itu juga melakukan production ini, melakukan riset, melakukan post-production, ada effort-nya gitu. Tapi, kalau mau ambil silakan untuk tiktok, untuk YouTube short, dan sebagainya, saya kira nggak ada problem. Apalagi itu juga disebar di WhatsApp. Kan banyak juga. Ya, saya kira begitu. Jadi istilahnya ada intelektual property right. Atau kalau minimal konsep itu ya property right. Ada orang riset bisa berjam-jam untuk tahu bagaimana mata hati dan kata hati rakyat. Jadi jangan diabaikan, kita hormati sedikit orang yang melakukan riset. Kalau kalian cuma asal ambil itu kan artinya mencuri. Dan produk jurnalistik itu adalah kerja serius, bukan batubara. Kalau batubara kan tinggal digali-gali dari tanah tinggal diangkut. Tapi menggali ide itu serius. Jadi hirmatilah ide di FNN dan di RGTV Channel. Bung Rocky, kita balik lagi ke tema tadi. Kan Anda tadi menjelaskan soal Pak Luhut. Tapi orang pasti paling banyak pertanyaan soal Gibran Rakabuming. Ini apakah ada kaitannya karena kemarin ketemu Pak Luhut kemudian Pak Gibran tiba-tiba datang. Gitu lo. Jadi, Gibran datang itu nggak ada, sehari sebelumnya atau mungkin setengah hari, saya lagi di Sentul, lalu kalangan dari Istana menelpon, Gibran pingin berkunjung. Saya bilang oke semua di situ berkunjung. Anies Baswedan berkunjung, Prabowo Subianto berkunjung macam-macam tuh tokoh-tokoh politik. Saya bilang, ini tempat kita bicara-bicara ya silakan saja berkunjung. Ada yang khusus nggak yang Pak Rocky inginkan, misalnya harus tersembunyi. Saya bilang ya terserah saja mau bawa wartawan nggak bawa wartawan nggak ada soal buat saya. Lalu datang Gibran, Walikota Solo itu. Dan ya kita bicara tentang apa sebetulnya yang bisa kita ucapkan pada publik, sehingga publik mengerti bahwa Indonesia itu ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi saya bilang kalau berbicara tentang Indonesia yang baik-baik saja bukan di sini tempatnya. Di sini tempat orang bicara keadaan Indonesia yang tidak baik, dari segi ekonomi, politik dan segala macam. Jadi saya beri tahu itu terus terang. Lalu kita ngomong apa yang tidak baik, termasuk Presiden Jokowi. Saya tetap bilang bahwa saya tetap jadi pengkritik karena saya ingin agar supaya Indonesia pulih dan investasi panjang, sejarah peradaban kita tidak bisa dibatalkan hanya oleh isu-isu tiga periode segala macam.  Jadi, soal-soal itu. Dan, yang saya anggap penting adalah memberi pesan bahwa orang seperti Gibran atau yang seangkatannya, kan masih panjang usianya itu. Tiga kali pemilu masih ada di situ. Lalu bicara soal apa benar fungsi partai politik sekarang jalan tuh. Dan Gibran juga kasih otokritik terhadap keadaan partai politik. Saya bilang,  betul juga PDIP itu, kehilangan kader. Jadi, hal yang biasa saya bicarakan di FNN, di mana-mana, itu saya bicarakan dengan Saudara Gibran. Jadi semua soal kita coba bicarakan, tentu dengan keinginan agar supaya ada perubahan bahkan di dalam cara Presiden Jokowi mengambil keputusan. Jadi, nggak ada yang saya edit-edit di situ karena Gibran bertamu maka saya bilang oke siap terima sebagai tamu, tapi dengarkan pikiran saya yang tidak mungkin berubah sebagai pengkritik kekuasaan. Dan dia senang karena itu dianggap oke lain kali saya, bahkan dia bilang mau berguru, saya bilang oke silakan saja berguru tapi ada jadwalnya, karena banyak juga yang mau berguru. Lalu orang bilang jadi eksklusif karena anak presiden, saya bilang enggak karena semua orang bisa datang ke sini sehingga jadwal saya sangat padat. Mungkin kalau nggak bisa berguru langsung ya silakan ikuti FNN dan RGTV Channel. Di RGTV dia baru 2 kali nonton kalau di FNN tiap hari dia tonton.  Jadi FNN itu justru yang memancing semua orang untuk ketemu dengan saya. Dianggap bahwa Rocky Gerung dan Hersubeno itu nggak bisa hidup kalau nggak kritik pemerintah. Saya bilang nggak, semua orang justru nggak bisa hidup kalau nggak kritik pemerintah. Jadi kita menghidupkan oposisi. Dan saya anggap ya itu hal yang biasa saja, wartawan bombardir saya. Jadi, ada kecemburuan sebetulnya baik Cebong maupun Kadrun. Berapa lama ngobrol sama Gibran? Ya, ada hampir dua jam. Tentu orang akan bilang pasti ada yang sembunyi.... ya ada beberapa. Kalau begituan ya saya sudah bocorkan ke FNN tapi nggak semua.  Ya, tapi clear ya, nggak ada deal, nggak ada upaya menarik Anda ke kubu pemerintah gitu enggak ada, dan saya pun juga ditanya orang kalau toh ada saya bilang saya jamin itu juga nggak akan berhasil. Ya, itu. Ya, saya bilang begitu, kalaupun ada nggak akan berhasil. Saya kira Gibran tahu bahwa itu tidak akan berhasil. Saya kira dia datang memang hanya untuk sowan pertama, untuk bicara tentang keadaan. Dan saya kira bagus-bagus saja. Jadi kunjungan Gibran itu betul-betul incognito itu dan nggak ada urusan dengan soal-soal highpolitic. Semua itu yang saya anggap bahwa kalau bangsa ini kita tuntun dengan pikiran maka perubahan politik justru bisa berlangsung ya baik-baik saja. Adem-adem. Tapi kalau kita mulai dengan dendam, itu juga saya terangkan, nggak mungkin bangsa ini tumbuh kalau ada dendam. Dan, memikirkan Indonesia harus dipikirkan dengan konsep, bukan sekadar dengan hoaks, dengan buzzer kiri kanan. Saya bisa mengerti bahwa banyak buzer Pak Jokowi yang kesel. Oke, tapi saya kira kan gini, ini menurut saya, lepas dari bagaimanapun juga, saya musti apresiasi Gibran. Karena dia datang pada orang yang dia tahu setiap hari pagi sore mengkritik bapaknya. Menurut saya ini kan luar basa juga. Betul, saya tanya ke dia awalnya, Anda ngapain temui saya, kan di kalangan Istana saya dibenci tuh dan dia menganggap ya itu lain aja. Dia merasa dia anak muda yang ingin tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan Istana. Saya kira anak ini, eh bukan anak tapi Pak Walikota ini, muda sekali kan buat saya, dia berupaya untuk bikin distingtion dengan keluarga Istana. Saya masih nyinggung, tapi ada oligarki ada disebut-sebut macam-macam itu. Dia merasa oke kalau itu problem saya ya silakan disampaikan secara hukum. Jadi, ya fair enough. Tapi saya tahu pasti ada orang yang mulai mengintai, ya itu pasti duga macam-macam, baik dari pihak sana maupun di sini. Tapi saya yakinkan bahwa saya lebih suka mengatur daripada diatur. Mengatur dengan pikiran tuh. Jadi biasalah langsung kontroversi, ada apa Rocky segala macem. Ada yang benci segala macem. Tapi ya sudahlah, biasa. Kita sudah terlatih untuk diombang-ambingkan, tapi layar tetap terkembang lurus suara Nol (0) persen. (Ida/sws)

Pencabutan Subsidi BBM dan Pupusnya Amanat Penderitaan Rakyat

BY FNN Sab, 24 September 2022 17:38:54 0

Tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia selain melawan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakyat. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila DIGANTINYA UUD 1945 dengan UUD 2002 ternyata bukan hanya mengganti sistem berbangsa dan bernegara. Juga, mengganti Visi dan Misi dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati dan Walikota, tetapi juga  mengganti tujuan masyarakat adil dan makmur. Banyak yang tidak tahu kalau negara sudah tidak bertujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jadi, jangan heran kalau negara dikelola seperti perusahaan, yang penting untung. Apalagi, dengan naiknya harga BBM dan mulai merangkaknya beban kebutuhan hidup dianggap oleh penguasa itu biasa saja bagian dari resiko yang harus diterima rakyat. Elit politik dan penguasa hari ini tidak mengerti apa itu Amanat Penderitaan Rakyat. Jadi mereka tidak peduli dengan amanat penderitaan rakyat ya sebab tidak belajar dari sejarah dan ajaran Soekarno. PDIP yang mengaku Soekarnois tak lebih hanya mengkultuskan Soekarno saja tetapi membuang ajaran Soekarno. Jika mereka mengerti amanat penderitaan rakyat maka tak akan mendukung kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Percuma, patung Bung Karno dibuat di mana-mana tetapi hanya sekedar patung karena ajarannya dibuang. Cuplikan pidato Soekarno. Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1963 di Jakarta: .... ”Saya berdiri di sini sebagai warganegara Indonesia, sebagai patriot Indonesia, sebagai alat Revolusi Indonesia, sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, – sebagai Pengemban Utama daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Kita semua yang berdiri dan duduk di sini harus merasakan diri kita sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat! Saya bertanya, sudahkah engkau semua, hai saudara-saudara! Engkau … engkau … engkau … engkau, sudahkah engkau semua benar-benar mengerti dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menyadari dirimu sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar menginsyafi dirimu sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat, benar-benar merasakan dirimu, sampai ke tulang-tulang-sungsummu, sebagai Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat? Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi tujuan perjuangan kita, – sumber kekuatan dan sumber keridlaan-berkorban daaripada perjuangan kita yang maha dahsyat ini? Sekali lagi engkau semua, – engkau semua dari Sabang sampai Merauke! –, sudahkah engkau semua benar-benar sadar akan hal itu? Kesadaran sosial dari Rakyat Indonesia itulah pokok-hakekat daripada Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia. Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia itu adalah dus bagian daripada social consciousness of mankind. Dus amanat Penderitaan Rakyat Indonesia adalah bagian daripada Amanat Penderitaan Rakyat daripada seluruh kemanusiaan! Dus Amanat Penderitaan Rakyat kita bukanlah sekadar satu pengertian atau tuntutan nasional belaka. Amanat Penderitaan Rakyat kita bukan sekedar satu “hal Indonesia”. Amanat Penderitaan Rakyat kita menjalin kepada Amanat Penderitaan Umat Manusia, Amanat Penderitaan Umat Manusia menjalin kepada Amanat Penderitaan Rakyat kita. Revolusi Indonesia menjalin kepada Revolusi Umat Manusia, Revolusi Umat Manusia menjalin kepada Revolusi Indonesia. Pernah saya gambarkan hal ini dengan kata-kata: “there is an essential humanity in the Indonesian Revolution”. Pernah pula saya katakan bahwa Revolusi Indonesia mempunyai suara yang “mengumandang sejagad”, yakni bahwa Revolusi Indonesia mempunyai “universal voice”..... Yang perlu dicatat, karena elit politik dan penguasa tidak memahami apa itu \"Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia\", maka kebijakan dengan menaikkan harga BBM tak lagi mempertimbangkan amanat penderitaan rakyat Indonesia. Tidak ada jalan lain bagi rakyat Indonesia selain melawan terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Amanat Penderitaan Rakyat. Meluruskan kembali negara yang bertujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tidak ada jalan lain kecuali Revolusi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Merdeka! (*)

Anies Pemimpin Akal Sehat

BY FNN Sab, 24 September 2022 14:57:44 0

Meminjam istilah Aa Gym, Anies itu orang yang paling beruntung dunia akhirat. Karena dialah orang yang kesalahannya selalu dicari, prestasinya tidak pernah diakui. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior AKAL Sehat tampaknya benar-benar dibutuhkan sekarang. Jika kita ingin memperbaiki kehidupan bangsa yang sudah carut-marut sedemikian rupa. Karenanya, pemilu 2024 mendatang sangat penting artinya bagi perjalanan sejarah bangsa ini ke depan. Pemimpin yang mestinya tampil sesudah ini harus dipastikan yang benar-benar memiliki akal sehat. Dipilih oleh orang-orang yang berakal sehat. Untuk mencapai langkah pembangunan sebagai hasil olah pikir dan olah kerja dari akal sehat. Pemimpin yang dimaksud tentu saja adalah seseorang yang benar-benar mampu melihat akar persoalan bangsa. Dengan kejernihan mata pikiran dan mata hati yang tidak diragukan lagi. Yang siap dan yakin mampu mengatasi segala keterpurukan yang nyata ada. Siap saat menghadapati tantangan resiko yang besar. Termasuk penentangan dan penolakan dari mereka yang pro status quo. Dalam situasi dan kondisi yang begitu buruk sekarang. Ketika situasi politik dan ekonomi yang banyak masalah. Tingkat kemiskinan yang terus bertambah. Hutang negara dan swasta yang kian menggunung. Penegakan hukum yang tampak tidak adil. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berorientasi kemaslahatan rakyat banyak. Paling tidak, semua itulah yang selalu jadi sasaran kritik dari para pakar dan anak bangsa yang peduli nasib bangsa ini hari ini. Dan berharap dapat mengalami kemajuan yang dicita-citakan dalam masa yang dekat ke depan. Bagaimanapun, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat 7,07 persen pada kuartal II 2021. Sebuah angka yang fantastis sekali tentunya. Yang memungkinkan kita bisa keluar dari keterpurukan sekarang ini. Tapi, sayangnya, angka itu tidak dapat diterima begitu saja. Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli malah meragukan rilis itu. Menurut Rizal, hal itu tidak sesuai dengan realita di masyarakat. \"Kok ekonomi rakyat masih nyungsep? Efek kenaikan harga ekspor sawit & batubara dll sama rakyat mah kecil. Konsumsi dan daya beli rakyat masih jeblok!\" begitu cuit akun Twitter @RamliRizal, 6 Agustus lalu. Sementara itu, bagaimana dengan soal utang? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah kembali naik hingga akhir Juli 2022. Berdasarkan dokumen APBN Kita, pada akhir Juli 2022, utang kita berada di angka Rp 7.163,12 triliun. Lalu bagaimana pula dengan istilah penegakan hukum yang tebang pilih? Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), Ramelan, baru-baru ini tidak menolak adanya istilah itu. Menurut dia, hal itu disebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pemberantasan korupsi. Disebabkan oleh penerapan kewenangan diskresi (pengecualian) yang tidak jelas pedomannya. Mantan Direktur YLBHI sekaligus mantan Ketua KPK, Bambang Widjojanto, juga mengamini hal itu. Menurut Bambang, istilah tebang pilih itu adalah konsekuensi ketidakmampuan pemerintah untuk melahirkan politik penegakan hukum yang baik. Secercah Harapan Dalam kondisi keterpurukan yang sedemikian rupa, masih adakah secercah harapan agar kita dapat bangkit kembali? Tidak adakah seorang anak bangsa yang dapat diharapkan sebagai tempat menggantungkan harapan itu? Yang akan dapat mengubah keadaan? Agar dapat tegak sama tinggi duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang maju lainnya. Sekali lagi, perlu sekali diingatkan. Bahwa pemilu 2024 sangat penting bagi bangsa ini untuk berubah. Meskipun baru tahun depan tepatnya disebut sebagai tahun politik, namun para elit politik kita sudah disibukkan dengan upaya mempersiapkan diri dan kelompoknya menyongsong kontestasi itu. Baliho dan spanduk dari mereka yang siap dan berambisi jadi pemimpin telah disebar di mana-mana. Dari sudut-sudut jalanan kota sampai ke daerah pinggiran yang jauh. Tapi dari sekian banyak calon itu, adakah yang dapat memberikan secercah harapan, bagi kemajuan yang mesti diraih di masa depan? Tentu saja ada penilaian. Bahwa saat ini hanya Gubenur DKI Jakarta Dr. Anies Baswedan satu-satunya calon pemimpin yang dapat memberikan secercah harapan. Jika kita benar-benar ingin berubah. Jika kita ingin meninggalkan keterpurukan yang ada. Untuk menggapai angan-angan kemajuan bangsa. Tentu ada yang bertanya: Kenapa Anies? Bukankah di antara 275 juta jiwa penduduk negeri ini pasti ada yang dapat diharapkan untuk melakukan perubahan? Persoalannya, yang lain itu memang banyak. Tapi belum teruji. Sedangkan Anies sudah membuktikannya selama 5 tahun memimpin ibukota Jakarta. Dengan sejumlah prestasi membanggakan.  Kita saksikan, banyak tokoh yang sudah membuat persiapan luar biasa. Dengan didukung kekuatan mesin partai. Dikibarkan namanya dengan berbagai bentuk survey. Termasuk upaya branding berbiaya super mahal. Dan jangan lupa, sebagian dari mereka itu tentu akan di-back up secara total oleh kekuatan oligarkhi politik dan ekonomi yang tetap ingin bercokol. Persoalannya, apakah semua itu bisa diharapkan akan dapat memulihkan keadaan, dalam artian yang positif bagi rakyat banyak? Bukankah begitu banyak survey abal-abal yang hasil surveynya pun diragukan publik kebenarannya? Bukankah upaya branding berbiaya super mahal juga tidak menjamin menaikkan elektabilitas seseorang secara signifikan? Kalau yang jeblog mah akan tetap sulit digerek naik. Di samping itu, kian menjamurnya lembaga survey dan penyedia layanan branding politik kecenderungannya tak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas calon pemimpin maupun partai politik. Tapi lebih kepada upaya mengeruk keuntungan finansial dari suasana perpolitikan berbiaya tinggi.  Sudah bukan rahasia lagi, seorang politisi yang ingin di-branding harus mampu memberikan bayaran Rp 200 sampai Rp 300 juta untuk sebuah survey super kilat. Hanya untuk seorang calon anggota dewan. Menyangkut elektabilitas dirinya. Yang dia sendiri belum tentu mengerti bagaimana survey itu dilakukan. Siapa saja respondennya dan berapa banyak jumlahnya. Karena itu, banyak yang tarik diri. Tidak ikut-ikutan di-survey, karena tidak punya dana. Kecuali kalau ada cukong yang mau membiayai semuanya. Dengan segala konsekuensi. Karena pada saatnya nanti tidak akan mampu menolak bila kekuasaannya yang akan dicampurtangani oleh cukong tersebut. Anies Memang Beda Sementara itu, Anies Baswedan memang beda. Secara politik dia memang tidak punya kekuataan apa-apa. Tidak juga ekonomi. Jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pun akan berakhir 16 Oktober mendatang. Tidak sampai satu bulan lagi. Meskipun Nasdem, PKS, Demokrat plus PPP disebut-sebut siap mengajukannya sebagai Capres, namun itu belum pasti. Bila positif saat didaftarkan sebagai Capres di meja KPU nanti barulah bisa dipastikan calon. Artinya, jika tak ada partai yang mencalonkannya, keinginan untuk jadi presiden tampaknya hanyalah fatamorgana. Situasi dan kondisi perpolitikan kita di tanah air sekarang begitu rumit. Parlementarian Threshold 4 persen dan Presidential Threshold 20 persen adalah salah satu penyebabnya. Karenanya perpolitikan kita sulit untuk bisa keluar dari suasana politik berbiaya tinggi. Akibatnya jumlah calon pemimpin sangat terbatas. Hanya yang berhasil mendapatkan dukungan dari satu maupun gabungan beberapa partai. Pada akhirnya, pemimpin yang akan dihasilkan hanyalah para pemimpin boneka. Karena dipilih bukan berdasarkan kualitas, kapasitas dan integritas. Popularitasnya adalah popularitas semu. Yang merupakan hasil polesan penata rias kelas kambing. Sementara itu, popularitas Anies terus melambung tinggi. Dalam berbagai kesempatan, dia dielu-elukan dengan teriakan “presiden, presiden, presiden!” Kenapa bisa begitu? Karena hanya dialah calon presiden yang tidak berasal dari partai politik. Tapi dia punya keberanian untuk mengambil resiko kebijakan. Dan punya kapasitas untuk mengatasi masalah. Begitu juga integritas yang rasanya tidak banyak dimiliki para calon pemimpin yang ada. Dan Anies sudah membuktikannya selama 5 tahun memimpin ibukota Jakarta. Dengan segala perubahan yang berhasil dia buat. Hasil kerja keras dalam kesunyian. Tanpa gembar-gembor dan acting palsu di bawah sorotan kamera. Soal keberanian, bukankah tidak ada pemimpin selain dia yang berani secara frontal mematikan langkah oligarkhi 9 naga? Dengan membatalkan pembangunan beberapa pulau reklamasi. Proyek bergengsi para taipan itu. Soal kapasitas, dia tidak hanya meraih prestasi yang gemilang. Yang mendapatkan pengakuan mulai dari rakyat kecil di Jakarta dan luar Jakarta, sampai para pemimpin dunia. Begitu juga soal integritas. Tanpa perlu dibesar-besarkan, anda semua tahulah. Anies semakin terkenal sebagai tokoh yang populis. Tanpa perlu melempar-lempar kaos atau hadiah recehan. Tanpa terpengaruh untuk ikut-ikutan masuk gorong-gorong. Karena itu para calon lain berikut oligarkhi pendukung mereka akan mati-matian berusaha menjegal langkah Anies. Mulai dari dilaporkan ke KPK untuk sebuah kesalahan yang tak ada. Sampai kepada upaya mendegradasi citra dirinya sebagai seorang pemimpin populis. Bukankah sekarang begitu masif serangan yang bernuansa kebencian, hinaan, dan fitnah kepada mantan Mendikbud itu? Bahkan beberapa di antaranya mengandung unsur SARA. Dengan dituduh memainkan politik identitas. Meminjam istilah Aa Gym, Anies itu orang yang paling beruntung dunia akhirat. Karena dialah orang yang kesalahannya selalu dicari, prestasinya tidak pernah diakui. Saya mencoba memaknai kata-kata ulama kondang Jawa Barat ini dengan pengakuan. Betapa besar pahala yang dapat dia raih. Dengan berbuat semata-mata demi Allah SWT., dan untuk kesejahteraaan rakyat yang menjadi tanggungannya. (*)

Dekan FISIP UNHAS Apresiasi Gagasan LaNyalla Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli

BY FNN Sab, 24 September 2022 14:29:03 0

Makassar, FNN – Dekan FISIP UNHAS, Dr Phil Sukri, M.Si, mengapresiasi inisiasi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli. Menurutnya, yang dilakukan LaNyalla merupakan upaya untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang tepat. “Saya kira apa yang diinisiasi Pak LaNyalla adalah upaya yang nyata untuk memastikan Indonesia kembali kepada rel yang tepat dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” kata Sukri, saat Kuliah Umum LaNyalla bertema “Mengembalikan Kedaulatan, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Sukri menjelaskan, yang terpenting semangatnya adalah menempatkan kerangka kebangsaan kepada yang lebih tepat. “Kalau gagasannya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli dengan dilakukan adendum terhadap hal-hal yang penting, penyesuaian-penyesuaian dengan beberapa kondisi kekinian, saya kira itu pantas diapresiasi,” tegas Sukri. Dikatakannya, ada beberapa persyaratan penting dalam melakukan adendum. Sebab, adendum adalah upaya penyesuaian dengan kondisi sekarang. “Syarat paling penting dari adendum itu adalah, apakah itu dibutuhkan. Tafsir kebutuhan itu yang tentunya diupayakan agar kita tak kembali ke belakang, namun menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan yang terpenting adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Selebihnya itu urusan teknis,” tegas dia. (mth/*)

Ketua DPD RI: Perubahan Konstitusi Sebabkan Banyak Paradoksal Kebangsaan

BY FNN Sab, 24 September 2022 14:19:45 0

Makassar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan perubahan konstitusi yang terjadi dalam kurun waktu pada 1999-2002 telah menyebabkan banyak paradoksal dalam kehidupan berbangsa. Paradoks yang timbul itu dipaparkan LaNyalla saat menyampaikan Kuliah Umum bertema \"Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat\" di Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat (23/9/2022). Dikatakan LaNyalla, hampir 95 persen isi pasal dalam UUD 1945 naskah asli telah diubah. UUD perubahan itu tak lagi menjabarkan ideologi Pancasila. \"Yang dijabarkan adalah ideologi lain yakni liberalisme dan individualisme yang mempermulus tumbuhnya kapitalisme dan menguatnya oligarki ekonomi,\" kata LaNyalla. Hal inilah yang menjadi paradoksal. Karena negara yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, tetapi ratusan juta penduduknya miskin dan rentan miskin. Sementara segelintir orang menjadi sangat kaya raya. Pasal 33 UUD 1945 naskah asli yang terdiri dari 3 ayat berikut penjelasannya, telah diubah menjadi 5 ayat dan menghapus total penjelasannya. \"Dampaknya, perubahan mazhab perekonomian Indonesia dari mazhab pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, menjadi mazhab pertumbuhan ekonomi yang ekuivalen dengan pendapatan pajak dari rakyat,\" imbuhnya. Akibat dari amandemen tersebut, maka lahir sejumlah undang-undang yang menyerahkan perekonomian kepada mekanisme pasar dan privatisasi. Konsep dan filosofi Pancasila bahwa perekonomian disusun oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, malah dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar yang memperkaya orang per orang pemilik modal. Perubahan arah kebijakan ekonomi itu berimbas pada APBN yang pada akhirnya melulu mengandalkan utang. Tahun ini saja, kita harus membayar bunga utang saja, sebesar Rp 400 triliun. \"Dan Presiden sudah menyampaikan dalam nota Rancangan APBN tahun 2023 nanti, pemerintah akan menambah utang lagi sekitar Rp 700 triliun,\" tutur LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas Pemerintah Indonesia sebagaimana tertulis dalam naskah Pembukaan UUD, dimana pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. \"Hal itu semakin jauh dari harapan. Kewajiban pemerintah untuk menjamin rakyat dalam mengakses kebutuhan hidupnya lalu disebut subsidi, yang sewaktu-waktu dapat dicabut karena APBN tidak sanggup meng-cover. Kewajiban pemerintah itu diubah menjadi opsional, menjadi subsidi, sehingga dapat dihapus,\" terangnya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal ini akan terus terjadi. Bukan hanya menyangkut subsidi BBM, tetapi akan merambah ke subsidi listrik. Karena, banyaknya izin yang diberikan kepada swasta untuk membangun pembangkit listrik swasta yang harus dan wajib dibeli oleh PLN. \"PLN mengalami over suplai listrik, sehingga nanti kompor gas rakyat yang menggunakan LPG 3 kg, akan diganti dengan program kompor listrik 1.000 watt, sehingga rakyat akan lebih banyak bayar listrik,\" ujar LaNyalla. Paradoks berikutnya adalah tugas dan tujuan adanya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas dan tujuan tersebut disederhanakan menjadi kewajiban pendidikan saja. Padahal, mencerdaskan otak dengan mencerdaskan kehidupan itu sangat berbeda. Mencerdaskan kehidupan itu artinya mencerdaskan kemanusiaan secara utuh. Membangun jiwa dan raga, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme melalui ideologi. \"Yang paling menjadi ancaman serius akibat dari amandemen konstitusi adalah penghancuran ingatan kolektif suatu bangsa dengan metode damai atau non-militer, yaitu dengan menjauhkan generasi bangsa itu dari ideologinya,\" tegas LaNyalla. Jika sudah demikian, maka bangsa ini akan mudah dipecah belah, dikuasai dan dikendalikan pikirannya agar tak memiliki kewaspadaan, jati diri dan kesadaran dalam regenerasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa. \"Setelah itu, proses pencaplokan bangsa ini oleh bukan orang Indonesia asli akan dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu kuasai perekonomiannya, kuasai politiknya dan kuasai Presiden atau Wakil Presidennya,\" tutur LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, jika tiga episentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan orang Indonesia asli, maka kita tidak akan bisa apa-apa lagi. \"Anda akan tersingkir dan menjadi penduduk marginal yang tidak kompeten dan tidak mampu bersaing, karena terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan,\" ucap LaNyalla. Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu mengatakan demokrasi Pancasila adalah yang terbaik untuk Indonesia. Dan konsepsi sistem bernegara itu tertuang di dalam naskah asli UUD 1945. \"Di mana terdapat unsur dari partai politik, utusan daerah dan unsur golongan-golongan yang lengkap, sehingga utuhlah demokrasi. Semuanya terwadahi, sehingga menjadi demokrasi yang berkecukupan tanpa ada yang ditinggalkan,\" katanya. LaNyalla juga mengajak kepada semua pihak untuk menyatukan tekad kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi. \"UUD 1945 naskah asli wajib dan harus kita sempurnakan agar kita tidak mengulang praktek penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,\" demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Brigjen Pol Amostian. Sedangkan dari Universitas Hasanuddin Makassar hadir di antaranya Rektor Universitas Hasanudin Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa, MSi, Dekan Fisip Unhas Dr Phil Sukri, MSi, Kepala Kantor Sekretariat Rektor Unhas Dr Sawedi Muhammad MSc, Wakil Dekan III Fisip Unhas Prof Dr Suparman Abdullah M.Si, sejumlah staf pengajar dan ratusan mahasiswa. (mth/*)

Selamat Bertarung Anies Baswedan

BY FNN Sab, 24 September 2022 13:31:33 0

Politik identitas yang salah adalah menggunakan isu etnis dan agama untuk mendominasi. Sebaliknya, Anies Baswedan menggunakan identitas untuk emansipasi, afirmasi, dan anti kolonialisasi. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle TULISAN ini didedikasikan kepada komunitas pengundang saya di acara pelepasan 5 Tahun Anies Baswedan, Ahad, (25/9/22) di Warung Buncit. Ratu Elisabeth telah dimakam di Kastil Windsor, dekat London, beberapa hari lalu. Seluruh dunia melihat ke sana. Pemimpin-pemimpin besar negara-negara banyak yang melayat. Mereka bersedih. Sementara itu Truganini, terbaring dikuburannya sejak 146 tahun lalu. Dia, menurut Yuval Noah Harari, adalah perempuan orang asli (Aborigin) terakhir di Tasmania. Kedatangan Inggris, yang diperintahkan kakek-buyutnya Elisabeth, King George, telah memusnahkan semua orang pribumi asli di Tasmania. Tak tersisa. Diantara kesedihan ribuan manusia mengantarkan Queen Elizabeth ke liang kubur, jejak kejahatan imperialisme kulit putih masih menyisakan luka yang tidak bisa dikubur. Di Indonesia, untuk mempertahankan kaum pribumi, Anies Rasyid Baswedan, menegaskan dalam pidato kemenangannya 5 tahun lalu bahwa sudah saatnya pribumi bangkit. Bangkit maksudnya adalah untuk berkuasa di negerinya sendiri. Berkuasa artinya berdaulat, mandiri, dan bersolidaritas. Untuk statement penting Anies Baswedan ini, seorang anti nasionalis melaporkan Anies ke polisi, karena dianggap rasis. Tapi, setelah 5 tahun Anies memerintah di DKI Jakarta, semangat Anies dalam tema pribumi ini tidak pernah surut. Tepat seminggu lalu, ketika seorang supermodel senior, mempertemukan saya dengan Prof. Sri Edi Swasono, menantu Proklamator Indonesia, Bung Hatta, menceritakan syukur harunya ketika dua tahun belakangan ini dia tidak lagi membayar pajak rumah Bung Hatta, sang Proklamator. Selama ini Sri Edi, bahkan diantaranya, menjual berbagai aset keluarga, untuk membayar pajak rumah itu, Rp 140 juta. Padahal penghasilan dia hanya dari gaji seorang dosen saja. Menurutnya, rumah pendiri Republik Indonesia harus bertahan di Menteng, agar merupakan bagian sejarah. Beberapa rumah strategis dengan sejarah pejuang nasional terpaksa dijual keturunannya, karena tidak mampu lagi membayar pajak. Sejarah eksistensi pribumi ini menurut profesor Sri Edi telah dijaga Anies Baswedan. Itu adalah salah satu komitmen Anies mengutamakan pribumi. Komitmen Anies Baswedan pada isu pribumi juga terlihat pada kebijakan politik demografi di pantai utara Jakarta. Rezim Presiden Jokowi yang mendukung reklamasi pantai utara, menghadapi hadangan Anies Baswedan yang membatalkan reklamasi. Namun, gencarnya gerakan kekuasaan dan kekuatan rezim Jokowi tersebut, telah membuat Anies Baswedan \"terkalahkan\". Meski tidak kalah sepenuhnya. Namun, politik demografi Anies telah ditafsirkan sebagai upaya membatasi dominasi keturunan alias non pribumi di pantai utara Jakarta. Apalagi isu penjualan kawasan perumahan pantai utara saat itu ada yang ditujukan kepada pembeli luar negeri, dengan berbahasa Mandarin. Untuk kebijakan pengadaan perumahan murah, Anies juga merubah aturan luas kepemilikan tanah yang lebih kecil (1.000 M2), dari sebelumnya 6.000 M2, untuk pengusaha bisa terlibat bisnis perumahan murah. Alhasil, tuan tanah-tuan tanah pribumi bisa ikut menjadi pemain bisnis dalam pengadaan perumahan. Mengurus masa depan kaum pribumi adalah politik identitas. Tapi dalam bahasa asing itu disebut sebagai Nasionalisme. Jika tidak ada nasionalisme maka tidak berharga sebuah negara. Orang-orang Skotlandia dan Irlandia di Inggris, sampai kini juga, tetap menjaga nasionalisme mereka untuk tidak didominasi orang-orang English. Orang-orang yang memusuhi Anies Baswedan, tentu saja mencari celah untuk menghujatnya. Menghujat karena pertama terjadi perbedaan pengelompokan historis masyarakat dan kedua, mungkin karena dibandari cukong-cukong (oligarki) yang selama ini mencengkeram bangsa kita. Kelompok yang berbeda secara historis tentu saja gagal menyerang Anies dalam dimensi nasionalisme. Sebab, nasionalisme dalam versi yang diperjuangkan Anies mewakili historis, sebagaimana dikembangkan oleh Bung Karno dalam tulisannya Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, 1926. Dan juga perjanjian kebangsaan kita dengan meletakkan perkataan Pribumi, bahkan sebelumnya, Pribumi dan Islam, dalam UUD 1945. Jadi, siapapun yang menyerang Anies atas tuduhan atau argumentasi politik identitas telah salah dalam menafsirkan sejarah Bangsa Indonesia. Politik identitas yang salah adalah menggunakan isu etnis dan agama untuk mendominasi. Sebaliknya, Anies Baswedan menggunakan identitas untuk emansipasi, afirmasi, dan anti kolonialisasi. Anies Baswedan telah 5 tahun berjuang untuk kaum Pribumi. Bravo Anies Baswedan. Maju terus, pantang menyerah! (*)

Stop Grombolan BuzzerRp, Perusak Demokrasi dan Pemecah-Belah Bangsa

BY FNN Sab, 24 September 2022 12:51:03 0

Jakarta, FNN – Negara harus menghentikan gerombolan BuzzerRp yang telah merusak character and nation building, merusak demokrasi dan memecah- belah bangsa ini menuju pertikaian sosial yang mengkhawatirkan dan mengerikan. Serangan para buzzer adalah tindakan bunuh diri bersama bagi demokrasi yang berkeadaban, yang dibutuhkan bangsa ini dalam menapak ke depan. Demikian pandangan mantan aktivis HMI ITB Muslim Arbi, akademisi Universitas Paramadina Herdi Sahrasad dan Direktur PEPS Anthony Budiawan, dalam webinar daring bertema ”BuzzeRp: Gerombolan Bayaran Penghancur Bangsa”, di Jakarta, Jumat (23/9/2022). Dalam forum itu berbicara sebagai panelis antara lain Direktur PEPS Anthony Budiawan, Dosen Paramadina Herdi Sahrasad, Pegiat Medsos Muslim Arbi, Direktur Narasi Institute Ahmad Nur Hidayat dan Direktur P3S Jerry Massie. Panelis menilai tindakan kaum buzzer itu telah melukai civil society dan merusak peradaban serta menghancurkan demokrasi substansial yang sedang dibangun bersama. “Para buzzer itu menjadi antek oligarki dan elit politik yang berkuasa untuk merusak demokrasi substansial, mempertahankan kekuasaan yang otoriter, jahat atau korup, mereka harus distop, dihentikan,” kata Herdi Sahrasad. Demokrasi Indonesia kini, kata Anthony Budiawan PhD, memang sudah diperhadapkan oleh serangan kelompok ‘Buzzer’ oleh oknum tertentu untuk merusak sistem demokŕasi bangsa ini. Menurut Direktur P3S, Jerry Massie diskusi ini membuka mata hati publik mengenai kejahatan buzzer dan penyimpangan yang mereka lakukan, yang merusak demokrasi substansial, menguntungkan oligarki dan elit penguasa, namun menghancurkan kohesi sosial kita. “Diskusi sangat baik bagi kalangan umum sampai akademisi untuk mendapatkan info soal siapa dan bagaimana cara kerja Buzzer,” ujar Jerry. “Kelompok ini sengaja diciptakan untuk menyerang lawan baik itu oposisi. Ada banyak tokoh yang kerap diserang misalkan Said Didu, Anies Baswedan sampai Rizal Ramli. Cara kerjanya, melemahkan, mengintimiadasi lawan bahkan sampai ke tahap character assassination (pembunuhan karakter),” tambah dia. Saat presidential election AS 2020 lalu di Amerika serta pemilu Indonesia 2019 silam, ulah buzzer dibongkar Jerry, peneliti politik Amerika ini. (mth/*)

Penghargaan untuk Sang Teladan

BY FNN Sab, 24 September 2022 12:45:11 0

Sikap menyayangi yunior diperlihatkan melalui terbukanya rumah beliau di Wijilan, Jogjakarta (tahun 1980-an) menjadi perpustakaan bagi mahasiswa yang kantongnya pas-pasan, dan melalui pemberdayaan yunior dalam forum-forum internasional. Oleh: Prof. Dr.  M. Fattah Santoso, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) UNIVERSITAS Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta menggelar Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Sosiologi Perdamaian kepada Muhammad Habib Chirzin, cendekiawan yang dinilai luar biasa dalam bidang sosiologi perdamaian. Saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah menakdirkan bisa hadir dalam upacara penganugerahan Doktor Honoris Causa untuk Sang Teladan, Ustadz Drs. Muhammad Habib Chirzin, oleh UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Rabu, 21 September 2022. Tahniah, aalaafu mabruuk, ustadzii. Beliau sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan ini. Karena beliau adalah teladan dalam banyak hal: 1) Konsistensi dalam pilihan; beliau memilih aktivitas di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak 1970-an hingga kini. Yang menarik dari pilihan itu, beliau tidak tenggelam dalam dunia aksi/praksis, namun menjadikan LSM jembatan untuk meluaskan ilmu dan networking. Ilmu yang dipilih terfokus pada \"(sosiologi) perdamaian\". Networking yang dibangun nasional dan bahkan global, melintasi lima benua – seolah beliau berkata: \"Telah kugenggam dunia\". Pengembaraan empat dasawarsa yang memadukan aktivisme dan ilmu telah mengantarkan beliau tampil sebagai narasumber pada 109 forum ilmiah internasional. Per dasawarsa rata-rata lebih dari 25 forum ilmiah. Very very excellent. 2) Pembelajar penuh percaya diri dan piawai dalam berkomunikasi; sangat tidak mungkin \'konsistensi dalam pilihan\' yang begitu produktif tanpa menjadi pembelajar sepanjang hayat sekaligus penuh percaya diri (walau hanya dengan kemampuan berbahasa Inggris dari Gontor) sehingga melintasi batas-batas pendidikan formal – tidak canggung berwacana dan berdiskusi dengan doktor dan profesor, gagasan dan opininya diapresiasi sampai-sampai, misalnya beliau diberi amanah menjadi direktur International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia. Menjadi lengkap, beliau piawai dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak tanpa membedakan, dan di hampir setiap akhir pertemuan beliau biasa berujar: \"Keep in touch\". 3) Dokumenter terbaik, par excellent; semua kegiatan di atas oleh beliau dan ibu Sri Hindun, isteri beliau, didokumentasikan dengan baik dalam bentuk soft-file maupun foto, hobi yang tidak banyak dilakukan orang. 4) Sense of humanity yang tinggi; memperlakukan kesetaraan dengan isteri dengan mengajaknya dalam forum-forum nasional dan internasional, hampir tidak ada kegiatan tanpa di samping beliau ibu Hindun – sebuah pasangan yang serasi, saling melengkapi, penuh kasih sayang. Selain itu, beliau juga menghormati yang senior dan menyayangi yang yunior, betapa capaian doktor honoris causa ini beliau persembahkan untuk para senior, terutama guru-guru beliau – alhamdulillah Trimurti Pondok Gontor sebagai simbol hadir lengkap. Sikap menyayangi yunior diperlihatkan melalui terbukanya rumah beliau di Wijilan, Jogjakarta (tahun 1980-an) menjadi perpustakaan bagi mahasiswa yang kantongnya pas-pasan, dan melalui pemberdayaan yunior dalam forum-forum internasional. Sungguh empat teladan yang tidak mudah diteladani oleh saya sekalipun. Sekali lagi, selamat, ustadzi, semoga bertambah berkah. (*)

UIN Sunan Kalijaga Anugerahi Honoris Causa Cendekiawan Bidang Sosiologi Perdamaian

BY FNN Sab, 24 September 2022 11:57:57 0

Jogjakarta, FNN – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta menggelar Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam Bidang Sosiologi Perdamaian kepada Muhammad Habib Chirzin, cendekiawan yang dinilai luar biasa dalam bidang sosiologi perdamaian.Dalam keterangan tertulis Humas UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Rabu, penganugerahan gelar kehormatan ini karena dedikasi luar biasa Habib Chirzin dalam bidang sosiologi perdamaian, kiprah dalam mengembangkan dan mengarusutamakan nilai-nilai perdamaian melalui kegiatan sosial di lapangan, seminar, lokakarya, dan diskusi-diskusi, baik di dalam maupun luar negeri sejak 1982 hingga saat ini.Rektor UIN Sunan Kalijaga Al Makin mengatakan hal ini merupakan rangkaian dalam rangka memperkuat tiga penganugerahan setelah ini, yaitu Kardinal Miguel Guixot Ayuso dari Vatikan atas nama Paus Fransiskus, Kiai Haji Yahya Chalil Staquf dari PBNU, dan Dubes Hajriyanto Tohari, perwakilan dari Muhammadiyah.“Ketiganya simbol dari kedamaian dan persaudaraan umat manusia,” katanya.Dia juga mengatakan UIN Sunan Kalijaga berusaha berkontribusi dalam wacana perdamaian dunia. Sesuai dengan tulisan dan pidato M. Habib Chirzin, sehingga penganugerahan ini tentu pantas dan layak dipertahankan di publik.“UIN Sunan Kalijaga siap bertanggung jawab ke publik, karena secara akademis dan secara kualitas kontribusi sosial, untuk bangsa dan negara, penganugerahan ini harus dipertanggungjawabkan,” katanya.Pertanggungjawaban itu terletak pada figur yang menerima anugerah. Hal itu bisa dilihat pada biografi M. Habib Chirzin, di antaranya pada buku berjudul, \"Agama, Pembangunan dan Perdamaian (2022)\", yang tercantum presentasi internasional Chirzin sebanyak 92 kali, dari negara berbeda.“Pak Habib sudah presentasi keliling dunia, temanya adalah kedamaian, kerja sama, aktif. Jadi anugerah ini sangat layak dan kita harus mengakui reputasi beliau yang melampaui kita. Anugerah hanyalah pengakuan formal, reputasi sudah mendahului,” katanya. Pengalaman jabatan nasional dan internasional Chirzin adalah International Study Days for Society Overcoming Domination, Paris, South East Asia Regional Institute for Community Education, Asian Cultural Forum, Komisi Pendidikan HAM dan Perdamaian, International Advisory Board Global Education, Asian Muslim Action Network, International Institute of Islamic Thought, Wellbeing and Research dan lain-lain.“Pak Habib berperan sebagai anggota dewan penasihat dan lain-lain di berbagai negara. Tentu kita harus jujur, ini sudah melampaui kita-kita di universitas yang sudah profesor,” katanya.Dia juga mengatakan penganugerahan gelar oleh kampus ini adalah upaya menghubungkan kampus dan luar kampus, dunia nyata di luar kampus, agar kampus tidak menjadi \"Menara Gading\".“Kampus harus jujur mengakui kelebihan dan temuan dari luar. Kampus harus jujur mengakui kelemahannya dan mengakomodasi kemajuan dan kelebihan dari luar. Honoris causa mewadahi ini,” katanya. (mth/Antara)

Presiden Bantah Terlibat, Tamsil Linrung Duga Penggulingan Suharso Ada Keterlibatan Intelijen

BY FNN Sab, 24 September 2022 11:48:07 0

Jakarta, FNN – Pergantian pucuk pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono mulai terkuak. Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, menduga ada keterlibatan intelijen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala (Bappenas) Suharso Monoarfa awalnya menduga ada intervensi Istana dalam penggulingan dirinya. Namun, hal itu dibantah oleh Presiden Joko Widodo saat ditanya langsung oleh Suharso.Hal itu diungkapkan Tamsil Linrung yang juga sahabat Suharso Manoarfa kepada wartawan di Teras Budhe, di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu lalu.“Tadinya Pak Suharso meyakini kalau ini adalah kemauan presiden, tadi dia bertanya ke presiden kalau ini kemauan presiden, ya sudah. Tapi presiden bilang \'tidak, saya tidak ikutan, saya malah minta untuk tidak bawa-bawa nama saya\'. Akhirnya Mas Harso ke Menkumham (Yasona Laoly) bertanya, \'kita kan berteman sama-sama menteri, kok bisa seperti ini tanpa pemberitahuan ke saya\',” ungkap Tamsil.Pasalnya, kata Tamsil, Suharso juga kaget proses penggulingan dirinya oleh Mardiono begitu cepat. Atas dasar itu, pihaknya mengonfirmasi langsung ke Presiden Jokowi. Namun ternyata, ada dugaan intervensi dari intelijen yang “bermain”.Tamsil menjelaskan, proses penggulingan berjalan secara cepat karena dalam waktu 1x24 jam rombongan mengatakan hasil Munas. Kemudian, keesokan harinya, keluar keputusan bahwa yang disahkan dan diakui kepengurusan Mardiono. “Tapi Menteri (Suharso) menjawab ini susah yang meminta adalah bos. Bos siapa? Saya sudah ketemu presiden, presiden bilang enggak. Pak BG (Budi Gunawan, Kepala BIN). Itu kata Mas Suharso ke Bachtiar Chamsyah (senior PPP),” tandasnya. Benarkah? Tampaknya BG perlu klarifikasi soal ini jika tidak ingin BIN ikut dibawa-bawa dalam kasus penggulingan Suharso ini. (mth)

Suku Bunga Acuan BI Biang Kerok Biaya Produksi Energi BBM dan Listrik Melejit (3)

BY FNN Sab, 24 September 2022 10:28:40 0

Ini adalah pelanggaran sistem moneter internasional yang sangat kotor untuk menyelamatkan APBN yang jebol akibat utang. Kebijakan ini telah disemprit oleh IMF karena dinilai membahayakan. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) BANK Indonesia (BI) menyatakan bahwa inflasi bisa mencapai 6 % akibat kenaikan harga BBM. Wah, tinggi sekali ya? Ngukurnya bagaimana? Kapan ngukurnya? BI kok jadi komentator, mengambil alih tugas pengamat? Gak salah? Kalau Badan Pusat Statustik (BPS) wajar bicara sebagai pengamat, karena BPS itu lembaga survey. Begitu data dihasilkan oleh survey mereka, BPS umumkan inflasi sekian, penyebabnya ini, itu, dan seterusnya. Tapi BI tidak pantas melakukan itu, memprovokasi inflasi. Sementara BI adalah pembuat kebijakan, bisa melakukan segala langkah bagi pengendalian inflasi. Dengan menggunakan instrumen moneter yang di bawah kekuasaan BI. Apakah BI mau cuci tangan? Publik tahu bahwa ketidakmampaun BI dalam pengendalian moneter, mengendalikan devisa, merupakan penyebab meningkatnya biaya produksi BBM dan listrik di Indoensia. BI mungkin buta, tidak dapat melihat fakta bahwa faktor utama yang menyebabkan mahalnya biaya produksi energi Indoensia terutama BBM dan listrik adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap USD. Mengapa? Karena membeli bahan baku minyak mentah dan Batubara maupun energi primer lainnya semua menggunakan mata uang dolar. Bahkan, energi primer yang dihasilkan di dalam negeri dibeli oleh Pertamina dan PLN dengan dolar Amerika. Mengapa demikian? Mengapa bisa terjadi? Bukankah ini adalah pelanggaran serius terhadap UUD dan UU tentang mata uang? Faktor kedua yang menyebabkan mahalnya biaya produksi energi di dalam negeri adalah suku bunga. Baik Pertamina maupun PLN meminjam uang bank dalam jumlah besar untuk menjalankan tugas sebagai operator minyak, gas dan listrik. Bunga utang mereka adalah salah satu komponen paling mencekik dalam kegiatan usaha di bidang energi. Faktor ketiga adalah inflasi. Kenaikan harga harga akan memicu naiknya biaya produksi energi. Dalam memproduksi energi tidak bisa dilepaskan dari inflasi, kenaikan harga barang secara umum akan mengakibatkan naiknya biaya produksi untuk menghasilkan energi. Inflasi kata presiden Jokowi adalah mahluk yang paling menakutkan. Ngono ya? Semua itu, menjaga nilai tukar, menetapkan suku bunga acuan, pengendalian inflasi? Itu tugas siapa? Itu adalah tugas Bank Indonesia menurut UU BI. Tugas yang mereka tidak jalankan dengan benar, mungkin karena mereka tidak tau caranya, mungkin juga karena mereka menjalankan misi tertentu sehingga nilai tukar harus merosot, suku bunga tinggi, inflasi tidak dikendalikan. Sekarang BI melakukan langkah keliru, menaikkan suku bunga acuan, bukan dalam rangka mengendalikan inflasi tapi mendorong agar rentenir internasional mau membeli obligasi BI agar BI bisa membeli SBN di pasar perdana. Ini adalah pelanggaran sistem moneter internasional yang sangat kotor untuk menyelamatkan APBN yang jebol akibat utang. Kebijakan ini telah disemprit oleh IMF karena dinilai membahayakan. Kebijakan inilah yang membuat Indonesia tidak lagi dipercaya dan membuat rupiah nyungsep! (*)

Luhut Dapat Tugas Baru Urus Kendaraan Listrik, Keponakannya Langsung Ngebut Pasok Motor Listrik

BY FNN Jum'at, 23 September 2022 22:53:20 0

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan memiliki tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Yakni, mempercepat pelaksanaan program kendaraan listrik. Tugas baru yang harus dilakukan Luhut tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.  Mengutip inpres yang diterbitkan pada 13 September 2022 itu, setidaknya ada tiga pokok tugas yang mesti dijalankan Luhut terkait percepatan pelaksanaan program kendaraan listrik. Pertama, melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi presiden ini. Kedua, melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintahan daerah. Ketiga, melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada presiden secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. “Itu bukan dapat jabatan, tapi penugasan baru. Pak Luhut selalu merasa bahwa yang ditugaskan oleh negara itu harus dia dilakukan,” kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. “Ini juga bukti bahwa sebetulnya semua banyak yang nggak bekerja atau semua tidak bekerja kecuali Pak Luhut. Jadi, fakta itu harus kita lihat sebagai kapasitas LBP untuk memikirkan negara ini panjang lebar. Yang lain memang sibuk pasang baliho saja kok,” lanjut pengamat politik itu. “Ya, saya mau pastikan saja bahwa beliau salah mengangkat menteri-menteri yang memang nggak punya kapasitas,” ungkap Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (23/9/2022) “Itu sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial,” lanjutnya. Berikut ini petikan dialog antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak, pagi-pagi habis olahraga. Wah, mantap, mantap. Saya juga sudah olahraga, tapi kemudian saya kan kemarin dapat kiriman T-shirt, saya coba t-shirtnya, nih tulisannya “BBM Naik Ente Turun”.  Saya nggak tahu apa maksudnya. Nanti akan ada proyek pembagian mobil listrik. Semua masih pakai BBM, pemerintah akan ganti mesinnya. Kira-kira begitu. Usulan kita begitu. Tapi sayang nih, t-shirtnya walaupun size-nya M tapi kekecilan gitu. Jadi saya pakai jaket saja gitu ya. Ini kaos dibikin mahasiswa untuk cari dana. Jadi mahasiswa sekarang sangat independen supaya terlihat bahwa itu aktivitas demo juga bisa jadi aktivitas bisnis. Tapi ini bisnis yang betul-betul non korupsi. Kalau begitu, nanti kita mesti cari ya. Kalau ada nomor kontaknya, kita mesti pesan nih kaosnya.  Ya, ramai-ramailah bantu mahasiswa dengan membeli kaos itu. Iya. Ini kan pasti akan panjang perjalanan mereka untuk unjuk rasa. Ya, saya carikan nanti alamatnya kalau begitu, karena saya dikirimin oleh seorang teman selama aktivis juga. Itu namanya rakyat bantu rakyat. Oke. Sekarang ini kalau Pak Jokowi bantu Pak Luhut atau Pak Luhut bantu Pak Jokowi. Karena ini Pak Luhut baru dapat lagi jabatan baru untuk urusan mobil listrik. Oh, untuk kendaraan listrik, bukan hanya mobil listrik. Karena kan pemerintah juga baru saja mengeluarkan keputusan bahwa nanti untuk kendaraan-kendaraan mobil pemerintah juga harus menggunakan mobil listrik. Ya, itu bukan dapat jabatan, tapi penugasan baru. Pak Luhut selalu merasa bahwa yang ditugaskan oleh negara itu harus dilakukan. Kan saya wawancara Pak Luhut. Dia merendah, beliau mengatakan ya kalau ditugaskan ya musti dilakukan itu. Dan kelihatannya memang cuma ada perusahaan Gojek dan perusahaan Pak Luhut sendiri yang akan mendistribusikan itu. Untuk itu, nanti kita akan tanya pada ahli ekonomi, apakah dia efisien? Apakah ini juga bisa dianggap sebagai gratifikasi? Kan begitu. Tetap itu keterbukaan semacam ini yang mesti kita pikirkan. Tapi kalau soal mobil listrik ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan Indonesia nggak cukup kita produksi, walaupun baterainya bisa dibuat. Tapi kan mobil listrik bukan hanya soal baterai. Ya, memang banyak orang yang kemudian bertanya-tanya. Ada dua hal pertanyaannya. Ini kalau Pak Luhut ya sebenarnya kita nggak perlu bertanya lagi ini jabatan yang keberapa? Beberpa bulan yang lalu itu sudah 26 penugasan yang disampaikan sendiri oleh Pak Luhut di DPR. Ya, memang itu artinya, karena itu Senin lalu saya bilang sama Pak Luhut, itu Anda sebetulnya yang lead negara ini. Tapi beliau bilang enggak, semua juga bekerja. Nah, ini juga bukti bahwa sebetulnya semua banyak yang nggak bekerja atau semua tidak bekerja kecuali Pak Luhut. Jadi, fakta itu harus kita lihat sebagai kapasitas LBP untuk memikirkan negara ini panjang lebar. Yang lain memang sibuk pasang baliho saja kok. Jadi itu faktanya. Nah, di luar itu yang nanti akan dipersoalkan oleh analis, kenapa tidak ada tender misalnya atau segala macam. Mungkin juga memang secara efisien ya sudah LBP yang terlihat aktif dan progresif dalam menuntun Pak Jokowi. Pak Jokowi, banyak hal yang beliau tidak paham detailnya, tetapi Pak Luhut pasti paham karena beliau pernah jadi birokrat, karena berkali-kali jadi menteri, pengusaha yang tajir segala macam. Jadi itu keterangannya. Kita terima itu sebagai berita saja tuh soal analisis. Silakan para jurnalis yang membahas. Jadi faktanya Bapak Luhut diminta untuk mengurusi soal kendaraan listrik ini dan faktanya kemudian perusahaannya terafiliasi dengan Pak Luhut dan juga dengan Nadiem dong kalau Gojek. Dan Go To bukan hanya Nadiem. Itu ada Erick Thohir karena kakaknya Erick Thohir juga ada di situ. Gimana? Ya, itu yang biasa disebut politicly analyze. Di dalam kebijakan ekonomi pasti ada variabel politik dan di dalam kebijakan politik pasti ada keuntungan ekonomi. Dan sebenarnya korupsi ini, nggak mau ngomongin Pak Luhut korupsi ya, korupsi kebijakan itu sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar korupsi anggaran ya Bung rocky? Ya, itu masalahnya Pak Jokowi. Beliau memang nggak punya kapasitas. Ya, saya mau pastikan saja bahwa beliau salah ngangkat menteri-menteri yang memang nggak punya kapasitas. Nah, karena itu, dengan sendirinya, secara natural, harus ada satu menteri yang mengambil alih kemacetan. Ya nama yang muncul ya orang pakai sinisnya lu lagi lu lagi, lu lagi lu lagi. Tapi, memang lu lagi lu lagi itu ya buktinya cuma itu. Kan lain kalau Pak Jokowi melihat oke ada menteri lain yang potensial untuk dapat tambahan beban pekerjaan, nggak ada juga tuh. Yang ada justru dipecat-pecatin oleh Pak Jokowi. Suharso Manoarfa sebentar lagi pasti keluar dari kabinet. Itu artinya orang yang juga punya kapasitas akademis yang bagus tersingkir karena politik. Kan begitu kan? Bagaimanapun Pak Suharso orang yang pintar, ya Planologi ITB dan sudah banyak pengalaman. Tapi, karena soal persaingan politik maka terpaksa, mungkin Pak Jokowi nggak menginginkan tapi karena tekanan-tekanan eksternal maka terjadilah pergantian PPP. Dan yang orang masih anggap aneh kok tiba-tiba hanya dalam satu hari, mungkin 20 jam, keluar surat pemecatan Suharso, atau pergantian Harso, atau penetapan bahwa Harso bukan lagi ketua PPP. Itu silakan tanya pada Pak Yasona Laoly sebagai menteri yang mengeluarkan.  Pak Harso memang menjadi pertanyaan kan kalau tetap ada di kabinet. Dia representasi apa? Ya kan ada profesional, ada partai politik. Dan kemudian yang profesional pun ternyata kemudian sudah berubah jadi orientasinya politik juga kan. Betul, itu yang terjadi kini. Dan ini salahnya dari awal Pak Jokowi mengatakan bahwa akan ada rekrutmen dari partai politik yang di awal 7 tahun lalu beliau katakan itu sekarang terjadi. Jadi itu akibatnya dari ketidakcukupan pengetahuan Pak Jokowi tentang peta politik nasional. Kan itu semua terjadi karena Pak Jokowi kurang gaul dalam soal melihat orang kan. Bukan kita katakan Pak Jokowi tidak punya daftar, tapi memang beliau dalam soal pengetahuan elit politik yang memang rendah sehingga mesti dibantu penasihat-penasihatnya yang juga cari keuntungan dari ketidaktahuan Pak Presiden. Tapi kan btw saya jadi kepo juga ketika ketemu sama Pak Luhut kemarin nggak ngeluh ya beliau dengan penugasan yang segitu banyak dan kemudian kok beliau sendiri yang semua dibebankan dengan jabatan  itu oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Luhut merendah dengan mengatakan ya yang lain juga kerja. Tapi kan kita tahu bahwa itu nggak bener. Sekarang ini faktanya tambah lagi dan Pak Luhut terpaksa mesti terima itu. Tapi saya kasih semacam semangat pada Pak Luhut bahwa Pak Luhut memegang tongkat Musa. Jadi bisa mengatasi jalan yang macet. Ya, laut saja bisa dibelah, apalagi cuma kebijakan. Begitu. Soal Unjuk Rasa Kenaikan BBM Oke. Kita mulai pindah. Saya kira kita pindah ke topik lain tapi masih berkaitan dengan unjuk rasa tadi yang kita menyinggung soal BBM, termasuk t-shirt yang saya pakai. Kan akan ada gerakan-gerakan besar lagi kita mendengar buruh kemarin juga sudah mulai siap-siap melakukan long march bukan dari Bandung, katanya dari Sukabumi. Iya, sudah jalan kemarin. Ya, jadi soal ini, soal yang kita sebut social unrest, itu akan berjalan terus selama tidak ada respons kebijakan dari pemerintah terhadap tuntutan publik itu. Kalau BLT itu pasti nggak cukuplah itu dan kita tahu itu. Dan sangat berbahaya kalau sesuatu yang menyangkut kebijakan itu sekedar dicarikan jalan keluar melalui sogokan-sogokan sosial. Padahal, ini soal yang struktural. Kan soal energi itu soal struktural, penguasaan hulu dan hilir, kemacetan BUMN, macam-macam tuh. Utang yang mungkin, kita berutang dollar tapi pendapatan kita rupiah. Sementara kurs juga jatuh. Kan itu, hal-hal itu yang mungkin terlalu jauh dari pemahaman publik. Tapi publik hanya ingin lihat bahwa efek dari kenaikan BBM itu adalah inflasi yang langsung melejit dan dua bulan lagi itu akan bertemu dengan prediksi world bank bahwa dunia dan Indonesia pasti juga bagian yang rentan untuk meningkatnya inflasi. Dan macam-macam kan. Berita hari ini semua financial naikin suku bunga, sekarang udah ke arah 3%. Jadi semua efek itu dalam financial market yang akan terkait dengan peristiwa politik di Indonesia. Peristiwa yang paling berbahaya justru adalah G20 nanti, yang sangat mungkin juga banyak pemimpin negara yang merasa nggak perlu datang ke Indonesia karena kekacauan ekonomi dan kekacauan politik dan ketiadaan jaminan keamanan. Ini konvensi internasional di mana presiden-presiden dunia itu harus bersiap-siap membawa paspampresnya sendiri, lalu terjadi ketegangan. Kalau semua delegasi bawa Paspampres berlebihan kita jadi justru tegang karena terlalu banyak security beredar di Bali. Iya. Dan pemburukan sudah mulaii terjadi. Kemarin itu dollar sudah sempat menembus di atas Rp 15.000. Tapi sore-sore turun saya kira mungkin itu karena intervensi. Pasti BI melakukan intervensi sehingga turun menjadi 14 ribu sekian. Tapi pagi ini saya buka lagi, ini saya buka dari BCA, karena kebetulan ada, sekarang kursnya sudah kembali ke untuk beli saja sudah 15.044, sementara jual sudah 15.064. Jadi memang ini kelihatannya angka 15 ini sudah terlewati Bung Rocky. Iya, itu secara psikologis, kalau 15 sudah ke atas, itu naik turun, naiknya mungkin turun sedikit karena intervensi karena cadangan devisa kita dipakai buat beli dollar dan pada akhirnya kita tahu bahwa ekonomi dunia memang mengarah pada resesi itu. Dan resesi yang mungkin bampingnya sangat kuat. Dalam keadaan orang memantau kurs rupiah Indonesia, para spekulan yang disebut shorterness, mereka yang ingin cari jalan pendek untuk game untuk dapat keuntungan, mungkin sudah nongkrong di sekitar Hongkong, Singapura buat memantau gerakan kurs kita. Jadi aset-aset kita itu pasti sudah didevaluasi sebetulnya. Dan itu yang sering kita katakan begitu ada satu faktor dalam politik maka dollar akan melesat naik. Misalnya, Suharso Monoarfa deklarasi menyatakan keluar dari kabinet, itu pasti pasar terpengaruh. Apalagi kalau konferensi persnya dibuat dramatis. Tetap pendukung Suharso Monoarfa kuat di dalam masyarakat dan melihat ada ketidakadilan di situ. Lalu mulai kasak kusuk dan sinyal internasional langsung bip bipbip. Sri Mulyani agak panik tuh.   Itu biasa, yang kita sebut lakukan prediksi tetapi juga dalam keadaan bahaya. Lain kalau dunia itu bagus, pertumbuhan di dunia bagus. Kan kita masuk dalam jebakan yang sama dengan tiadanya pertumbuhan ekonomi seluruh dunia. Macetnya supply global. Jadi itu semua yang sebetulnya mendebarkan kita di Istana. (Ida, sws)

Bank Indonesia (BI) Biang Kerok Membengkaknya Subsidi BBM (2)

BY FNN Jum'at, 23 September 2022 17:06:37 0

Pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab atas pelemahan nilai tukar secara terus menerus, berkelanjutan dan tak ada peluang menguat? Tentu saja Bank Indonesia. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SUBSIDI BBM bisa membengkak, angkanya tidak rasional. Apa penyebabnya? Rasanya harga minyak dunia dari jaman dulu ya segitu-gitu saja, kadang naik kadang turun. Lalu mengapa bagi Indonesia turunnya harga minyak tidak bisa membuat subsidi BBM mengecil? Subsidi BBM mencapai Rp 700 triliun, uangnya darimana? Atau darimana uangnya? APBN tidak akan sanggup! Begitu kata Presiden Joko Widodo. Besar sekali memang angka subsidi BBM yang disebut presiden itu! Tapi apakah itu angka yang aktual terjadi dalam APBN 2022? Bukan! Itu bukan fakta, itu adalah signal atau tanda-tanda bahwa ekonomi Indonesia telah memburuk. Akibatnya, akan terjadi sesuatu yang secara significant membuat subsidi BBM membengkak secara tidak wajar. Apa itu? Harga minyak dunia tampaknya bukan merupakan faktor utama yang akan membuat subsidi BBM membengkak hingga hampir setara dengan penerimaan pajak saat ini. Harga minyak tampaknya tetap akan flugtuatif naik-turun, naik ke 120 dolar per barel atau turun kembali ke 80 dolar per barel. Lalu apa penyebab yang significant tersebut? Hampir pasti adalah nilai tukar. Mengapa nilai tukar? Itu karena nilai tukar adalah faktor utama kerentanan ekonomi Indonesia. Sekarang nilai tukar Indonesia hampir mendekati kondisi seperti pada krisis 98. Ke depan bahkan mungkin nilai tukar akan memburuk melewati level krisis yang dulu pernah memporak-porandakan negeri ini. Pada masa pemerintahan SBY 10 tahun lalu, nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada kisaran rata-rata Rp 7.000 - Rp 8.000 per USD. Sementara rata- rata nilai tukar di masa pemerintahan Jokowi Rp 14. 000 - Rp 15.000 per USD. Setiap siklus 10 tahunan mata uang rupiah kehilangan nilainya separuh atau paling kurang sepertiga. Apa yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM bisa mencapai Rp 700 triliun bisa terjadi jika kurs sekitar Rp 20.000 - Rp 25.000 per USD. Mungkinkah? Mungkin saja. Nilai tukar Indonesia yang sekarang telah turun separuh dibandingkan masa presiden SBY. Jadi, kalau ke depan nilai rupiah turun 1/3 atau separuh dari nilai sekarang bukan hal yang tidak mungkin. Mengapa kurs bisa merosot begitu besar. Bisa? Penyebabnya sekarang justru menyedihkan. Tahun ini 2022 devisa Indonesia menurun 12 miliar dolar AS dibandingkan tahun lalu. Sementara utang luar negeri pemerintah Indonesia berkurang 13 miliar dolar dibandingkan tahun lalu. Ini bahaya bagi rupiah. Presiden Jokowi tampaknya tidak lagi dipercaya oleh pihak internasional, para investor dan lembaga keuangan multilateral. Ini adalah masalah serius sekali. Rupiah bisa ambruk! Apa yang terjadi? Pemerintah Indonesia tidak bisa mendapatkan aliran uang dalam mata uang asing dalam bentuk utang yang selama ini dipakai sebagai sandaran APBN. Sementara uang keluar atau capital outflows tidak bisa ditahan karena membiayai impor BBM dan membayar utang pemerintah yang sudah sangat besar. Maka akibatnya hancurlah nilai tukar rupiah! Capital outflows juga tinggi karena bandit SDA lebih senang menempatkan uangnya di luar negeri. Ini bahaya! Seharusnya BI bertindak. Benar kata teman saya, kalau para pengusaha bisa menahan agar aset mereka tidak berkurang separuh saja pada tahun-tahun mendatang, maka itu sudah sangat hebat. Katanya. Bisa jadi ini kemerosotan yang menyebabkan kehilangan separuh atau bahkan 2/3 dari apa yang Indonesia miliki sekarang. Itulah bahayanya kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap USD. Penyataan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM Rp 700 triliun bukan angka riil, tapi adalah signal agar masyarakat Indonesia bersiap-siap menyongsong kejatuhan nilai tukar. Tidak ada yang dapat membendungnya. Pemerintah sulit untuk menahan kejatuhan ini, karena sudah kere. Pemerintah juga tidak bisa menghalau atau membatasi lalu lintas devisa. Sementara itu para bandit keuangan Indonesia, konglomerat busuk, oligarki parasit, telah bersiap dengan tidak menyimpan harta mereka dalam rupiah. Mereka selalu menyimpan uangnya di luar negeri. Mereka benar-benar bandit kutu busuk, tidak ada nasionalismenya sama sekali. Keruk sumber daya alam Indonesia, uangnya ditaruh di luar negeri. Dari dulu! Rasanya Presiden Jokowi tidak akan sanggup lagi menahan kejatuhan ini. Ini kejatuhan yang memalukan dan menyakitkan hati. Karena juga tidak ada yang dapat dilakukannya. Pasrah tak berdaya. Pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab atas pelemahan nilai tukar secara terus menerus, berkelanjutan dan tak ada peluang menguat? Tentu saja Bank Indonesia. Mereka bisa saja menghalangi capital outflows, mengawasi uang haram keluar dari Indonesia, menghalangi agar bandit sumber daya alam tidak membawa kabur uangnya ke luar negeri. Tapi semua ini BI tidak lakukan. Kalau bukan BI biang keroknya, siapa lagi? (*)

Mewujudkan Khaer Ummah (Part-3)

BY FNN Jum'at, 23 September 2022 16:40:13 0

Hanya sadar posisi, menempatkan diri secara proporsional, bahkan jadi pemimpin dalam dunia global ini, Islam bisa diklaim sebagai solusi (Al-hallu) bagi ragam permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation PADA bagian yang lalu dari tulisan ini telah disampaikan pilar keempat untuk membangun “Khaer Ummah” atau a community of excellence (Umat terbaik). Bahwa umat ini tidak akan tampil sebagai Umat terbaik (best nation) ketika perilaku, baik pada tataran individu maupun kolektif, tidak terbenahi secara baik. Khaer Ummat itu termaknai salah satunya dengan ketauladanan (Al-Qudwah). Dan, esensi Al-Qudwah ini berakar pada karakter atau perilaku yang baik. Atau yang lebih populer dalam agama dengan akhlak yang mulia (Al-Akhlaq Al-karimah). Terlebih lagi jika karakter ini dikaitkan dengan posisi umat sebagai “pengajak” (da’i) kepada kebenaran dan kebaikan. Jalan terbaik dan terefektif untuk mengajak manusia ke jalan Allah adalah dengan ketauladanan. Kelima, bahwa umat ini harus mampu membawa atau menempatkan diri dalam tatanan dunia yang baru (new world) dan berubah secara konstan (terus-menerus) dan secara tidak dikira-kira (unexpected). Tentunya ini menjadikan dunia kita semakin kompleks. Kompleksitas ini mencakup segala lini kehidupan manusia. Dari situasi politik, ekonomi, militer, hingga ke budaya dan agama. Dalam bidang budaya misalnya telah terjadi relasi antar budaya yang saling mewarnai dan mempengaruhi (intercultural influence) di antara manusia. Kita melihat misalnya Jepang atau Korea yang pernah sangat ketat dengan kultur warisan mereka kini lebih terkenal dengan K-Pop yang selama ini lebih dikenal sebagai budaya Barat. Tentu pertanyaan yang kemudian timbul adalah dalam dunia yang deeply interconnected ini di mana Umat memposisikan diri. Para Khatib, penceramah atau ustadz bisa saja menggelegar berapi-api dalam ceramah mengingatkan agar jangan terbawa arus. Jangan terpengaruh dengan budaya asing. Tapi apakah retorika-retorika itu akan terbukti sakti membentengi umat? Wallahu a’lam. Dunia kita memang adalah dunia yang penuh ketidak-pastian. Dengan kemajuan sains dan teknologi, khususnya di bidang informasi dan lebih khusus lagi bidang media sosial menjadikan dunia semakin mengecil. Kita seolah hidup dalam satu rumah kecil yang mungil. Rumah kecil itu kemudian dikotak-kotak menjadi bagian-bagian yang boleh jadi saling menyapa. Atau sebaliknya saling mengganggu dan mengucilkan. Keadaan ini biasa disebut dengan interdependensi (interdependence) atau intekoneksi (interconnected) antar kelompok manusia dalam dunia (rumah) itu. Koneksi itu bisa saja berwajah dua. Koneksi dengan wajah manis, saling tersenyum, menyapa, saling membantu, bahkan sharing alat-alat perumahan. Tapi boleh jadi sebaliknya. Koneksi antar manusia dalam rumah itu adalah koneksi dengan wajah buruk dan seram. Saling curiga, membenci, bahkan bermusuhan dan berusaha untuk saling menghancurkan. Dengan situasi dunia yang demikian, sekali lagi, bagaimana seharusnya Umat menempatkan diri? Jawabannya hanya di dua kemungkinan tadi: menjadi bagian dengan wajah yang manis? Atau menjadi bagian dengan wajah seram dan menakutkan. Tentu sebagai umat yang sadar kita diingatkan oleh sebuah ayat dalam Al-qur’an di surah ke 48 (Al-Hujurat) ayat ketiga belas. Ayat ini mengingatkan kita tentang beberapa fakta kehidupan: Satu, bahwa manusia itu sesungguhnya memiliki keluarga universal yang tunggal. Ini yang saya sebut rumah. Semua diciptakan dari satu lelaki (Adam) dan satu wanita (Hawa). Dan karenanya semua harus sadar bahwa ada ikatan mendasar yang mengikatnya sebagai satu keluarga. Dua, kenyataan bahwa manusia semua terikat oleh satu keluarga besar, Islam juga mengakui adanya partikukaritas (keunikan-keunikan) pada masing-masing anggota keluarga. Manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Bangsa dan suku adalah dua entitas yang populer di masa lalu. Kini tentu menjadi lebih ragam lagi, termasuk dijadikan dengan pendangan dan keyakinan agama yang ragam. Tiga, keragaman yang merupakan tabiat alami dalam penciptaan Allah, perlu dikelolah dengan kesungguhan dan kehati-hatian. Hal itu karena manusia juga memiliki tendensi egoistik yang sering tak terbendung. Karenanya perlu dikelolah dengan proses “ta’aruf” atau saling belajar. Dengan belajar akan tahu apa dan siapa saja di antara anggota keluarga kemanusiaan itu. Empat, karena tendensi atau dorongan egoisitk manusia menjaidkannya sering “over proud” bahkan arogan dengan particularitasnya. Karakter rasis dan paham rasisme bisa terhinggap kepada siapa saja. Walaupun yang lebih terbuka saat ini adalah kaum putih. Tapi warga hitam atau yang lain juga bisa saja merasa lebih superior dari yang lain. Perasaan superior ini terjadi tidak saja dalam hal ras atau warna kulit. Bahkan dalam beragama juga sering ada perasaan lebih hebat dari yang lain. Ada kasus Arab merasa lebih beragama karena Rasulullah terlahir di Arab. Lupa kalau Abu Lahab juga ternyata terlahir di daerah yang sama. Atau sebaliknya karena ada asumsi umum yang terbangun jika manusia Nusantara lebih berakhlak (santun, sopan, ramah, dst) lalu terjadi “over pride” bahkan arogansi kenusantaraan. Terjadilah perasaan lebih hebat dengan klaim Islam Nusantaranya. Di sìnilah kemudian Islam hadir dengan solusi: “sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di mata Allah adalah yang paling bertakwa”. Dan ketakwaan tidak terdefenisikan dengan apapun, selain iman dan amal. Intinya ada pada hati dan Karakter (karya). Kesimpulannya umat harus menentukan posisi dan memainkan peranan untuk ikut menata dunia yang semakin kehilangan orientasi (disoriented World). Umat harusnya tidak saja menjadi bagian. Tapi menjadi leading nation (imaaman linnas) dalam tatanan dunia yang semakin tidak menentu. Hanya sadar posisi, menempatkan diri secara proporsional, bahkan jadi pemimpin dalam dunia global ini, Islam bisa diklaim sebagai solusi (Al-hallu) bagi ragam permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Masanya menghentikan klaim-klaim yang cenderung bisa saja dinilai orang lain sebagai retorika kosong…. (Bersambung). (*)

Aksi Menolak Kenaikan BBM Berlanjut, Kawasan Patung Kuda Diserbu Massa

BY FNN Jum'at, 23 September 2022 15:58:25 0

Jakarta, FNN – Demo kembali diselenggarakan pada Jum\'at (23/9/2022) di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kelompok massa Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GPNR) terlihat terus berdatangan dari pukul 13.00 WIB. Aksi kali ini dinamai Aksi Bela Rakyat 2 (AKBAR 2). Massa mengajukan tiga tuntutan. Yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga bahan pokok, dan tegakkan supremasi hukum. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, ada sekitar 1000-2000 massa yang hadir dalam demo ini. Kombes Komarudin menyampaikan, pihaknya menugaskan ribuan personel untuk mengawal demo di beberapa lokasi. “Untuk personel yang kita siapkan untuk seluruh wilayah Jakpus seperti di DPR, kemudian Patung Kuda, di Balai Kota, terus di ada beberapa titik lagi ya, itu 3.800 personel,” katanya. Pengamanan aksi di Patung Kuda ini lebih ketat dari sebelumnya. Pengamatan FNN, setidaknya terdapat 3 lapis tembok beton dan juga kawat berduri. Lalu di belakangnya juga sudah disiapkan water barier untuk berjaga-jaga. Kombes Komarudin meminta massa aksi tertib dalam menyampaikan aspirasi. Massa juga dihimbau untuk mengikuti arahan petugas yang mengawal aksi tersebut. “Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib dan patuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku,” tegasnya. Sebelumnya GPNR juga telah melakukan aksi untuk menolak kenaikan BBM pada Senin (12/9/2022) di Patung Kuda. Aksi kali ini adalah lanjutan dari demo sebelumnya dengan tuntutan yang juga masih sama. (Fer)

Proses Pemiskinan Melalui Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik

BY FNN Jum'at, 23 September 2022 15:18:58 0

Jika perubahan daya dilakukan, maka akan ada tambahan anggaran untuk satu paket kompor listrik. Misalnya, saat ini dengan daya 800 watt itu Rp 1,8 juta, maka dengan daya 1.000 watt bisa mencapai Rp 2 juta per paket. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMERINTAH kini gencar sosialisasi migrasi kompor LPG ke kompor listrik. Katanya, kalau LPG tidak disubsidi, biaya pemakaian energi kompor listrik lebih murah dari kompor LPG: Rp 10.250 versus Rp 13.500, untuk 7 jam pemakaian. Apakah pernyataan PLN ini benar? Menurut perhitungan PLN: 1 kg LPG = 7 kwh listrik: konversi ini tidak benar! Menurut flogas.co.uk, 1 liter LPG = 7 kWh, dan 1 kg LPG = 14 kWh, karena 1 kg LPG = 1,969 liter: sehingga, biaya 7 jam pemakaian LPG lebih murah dari listrik: Rp 6.750 vs Rp 10.250? Mohon PLN klarifikasi. Dengan harga LPG non-subsidi saat ini sekitar Rp 19.000 per kg, biaya pemakaian 7 jam kompor LPG juga masih lebih murah dari kompor Listrik: Rp 9.500 versus Rp 10.250? Mohon PLN klarifikasi. Sebelumnya diberitakan, sumber energi untuk keperluan memasak saat ini beragam. Dari berbagai sumber energi tersebut, LPG dan listrik yang cukup banyak dimanfaatkan masyarakat. Lalu, lebih hemat mana? Dalam keterangan PLN dijelaskan harga keekonomian LPG sebelum disubsidi APBN adalah Rp 13.500 per kg, yang kemudian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG subsidi dibanderol Rp 7.000 per kg. Artinya, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 6.500 untuk subsidi per kg LPG. “Jadi seakan-akan LPG ini lebih murah dari kompor listrik. Padahal ini membebani APBN. Ada komponen subsidi dari APBN sekitar Rp 6.500,\" ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (19/2/2022). Versi PLN, menghitung perbandingan berbasis kalori, 1 kg LPG setara dengan 7 kWh listrik. Harga keekonomian 1 kg LPG yaitu Rp 13.500 jelas lebih mahal daripada 7 kWh listrik yang biayanya sekitar Rp 10.250. Artinya harga keekonomian menggunakan LPG lebih mahal Rp 3.250 per kg dibandingkan dengan pemanfaatan listrik. PLN memastikan pasokan listrik di seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi cukup. Hingga satu setengah tahun ke depan, PLN mempunyai cadangan daya hingga 7 gigawatt (GW). Lebih lanjut, PLN menilai, konversi ke kompor induksi akan menjadi pintu masuk kemandirian energi, dari yang sebelumnya impor menjadi pemanfaatan listrik yang bersumber energi domestik. “Ini agenda bersama. Kita gotong royong untuk menuju kedaulatan energi di Indonesia. Apalagi sumber energi domestik kita sekarang melimpah dan dapat dimanfaatkan,” jelas Darmawan. \"Subsidi yang selama ini digunakan untuk membiayai LPG, ke depan dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih berdampak untuk masyarakat. Seperti pendidikan, infrastruktur, air bersih, dan sebagainya,” tambahnya. Yang menarik, subsidi BBM untuk rakyat, katanya salah sasaran, makanya harus dicabut. Padahal tidak ada kriteria sasaran. Di lain sisi, tax amnesty, tax holiday, tax incentive, semua adalah subsidi, diberikan langsung kepada orang kaya: kapitalis. Sudah tepat sasaran? Harga minyak mentah dunia rata-rata bulanan untuk Agustus 2022 turun sekitar 17,8 persen dibandingkan Juni 2022: turun dari $116,8 per barel (06/022) menjadi $95,97 per barel (08/2022). Dan masih cenderung turun pada bulan ini. Kapan harga Elpiji non-subsidi akan turun? Daya listrik 450VA, maksimal 450 watt, tidak cukup untuk kompor listrik. Agar cukup, pemerintah akan mengganti MCB menjadi 3.500 watt? Ini artinya sama saja menaikkan daya listrik menjadi 3.500 watt. Dan sama saja menghapus 450VA: tidak ada 450VA=3.500 watt? PLN seharusnya lebih transparan dan mendidik: mengganti MCB menjadi 3.500 watt (16 ampere, C16) pada prinsipnya menaikkan daya, mengakibatkan biaya pemakaian listrik melonjak. Kalau mereka tidak mampu membayar, akibatnya runyam: rumah gelap, dan tidak bisa masak. Kemiskinan naik. Kalau sampai itu terjadi, PLN dan Banggar harus tanggung jawab. PLN harus menjamin ketersediaan listrik bagi pengguna kompor listrik hasil konversi kompor gas, meskipun mereka tidak mampu membayar tagihan pemakaian listrik atau mengisi token listrik, akibat daya listrik naik. Konversi kompor gas ke kompor listrik berpotensi meningkatkan kemiskinan, karena biaya pemakaian kompor listrik akan lebih mahal dan membengkak, meskipun menggunakan TDL 450VA atau 900VA, apalagi kalau dibandingkan dengan Elpiji bersubsidi. Menurut pemerintah, daya listrik 450VA tidak dihapus: hanya mengganti MCB menjadi 3.500 watt, yang intinya menaikkan daya listrik, dan dengan sendirinya daya 450VA terhapus? Menggunakan bahasa saja bercabang, tidak jujur? Semoga Parpol lain menyusul Gerindra. Diberitakan, Partai Gerindra keberatan terhadap rencana konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik. Gerindra tidak setuju karena kompor listrik memakan daya besar. Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri acara pelantikan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Cianjur pada Rabu (21/9/2022). Sekjen Gerindra ini juga menyampaikan sikap partainya berkaitan isu penghapusan daya listrik 450 VA. Partai Gerindra dengan tegas menolak wacana tersebut karena itu akan membebani rakyat kecil. Dia mengatakan Gerindra juga menolak rencana konversi gas 3 kg menjadi kompor listrik dengan daya 1.200 watt. “Ada pandangan yang mengingankan agar listrik dengan daya 450 VA akan dihapus, kami tidak setuju, kenapa? Karena listrik dengan daya 450 VA ini dipakai oleh orang-orang kecil, penghuni kontrakan petakan, para buruh, nelayan, dan petani. Dan kita bersyukur Presiden Jokowi tidak meneruskan rencana ini,” jelas Wakil Ketua MPR ini. “Termasuk keberatan kami terhadap rencana konversi gas 3 kilo menjadi kompor listrik. Kami tidak setuju karena kompor listrik ini sekali colok memakan daya besar, 1.200 watt. Maka rakyat kecil, rakyat miskin kota, para UMKM tidak bisa menikmati itu dan hanya membebani mereka. Lebih baik kelebihan pasokan listrik ini dialihfungsikan kepada industri-industri dan pengembangan mobil listrik yang sedang tren,” tutup Muzani. Paket kompor listrik gratis dari dana APBN berpotensi merugikan keuangan negara: dengan menyalahgunakan APBN, mengingat tidak ada anggaran belanja kompor listrik di APBN 2022: realokasi anggaran tidak diperkenankan. Terkesan proyek dadakan yang dipaksakan? Sebelumnya diberitakan, Pemerintah akan membagikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300 ribu rumah tangga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pembagian ini adalah upaya pemerintah dalam program konversi kompor LPG ke kompor listrik. Lantas, apa saja isi paket kompor listrik itu? Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan isi paket tersebut terdiri dari satu kompor listrik, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau penambah daya khusus untuk kompor listrik. “Rencananya tahun ini 300 ribu (penerima). Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dayanya dinaikkan,” ujarnya saat ditemui usai rapat dengan Banggar DPR, Selasa (20/9). Rida menjelaskan harga paket kompor listrik ini sekitar Rp1,8 juta, sehingga jika sasarannya 300 ribu rumah tangga, maka anggaran yang dibutuhkan tahun ini sekitar Rp 540 miliar. Namun, ia juga menyebut besaran ini masih bisa berubah. Pasalnya, ada masukan agar data kompor listrik yang dibagikan dinaikkan. Rida menuturkan saat ini daya yang bakal dibagikan sebesar 800 watt untuk dua tungku. Namun, ada masukan dari DPR agar dayanya dinaikkan menjadi 1.000 watt. “Perencanaan awal, sama-sama dua tungku, awalnya 800 watt, sekarang mau dinaikkan lagi salah satunya 1.000 MW. Jadi biar masaknya lebih kencang (cepat),” kata Rida. Jika perubahan daya dilakukan, maka akan ada tambahan anggaran untuk satu paket kompor listrik. Misalnya, saat ini dengan daya 800 watt itu Rp 1,8 juta, maka dengan daya 1.000 watt bisa mencapai Rp 2 juta per paket. “Cuma sekarang masih uji coba, ada usulan yang satu tungkunya dirubah lebih gede. Nah, masih dikalkulasi berapa harganya, harusnya enggak Rp 1,8 juta lagi, pasti lebih naik, sekitar Rp 2 jutaan,” ujarnya. (*)  

Waspada Munculnya Dewan Kolonel

BY FNN Jum'at, 23 September 2022 11:31:30 0

Bukan lagi kaitan dengan kontestasi Pilpres 2024, tetapi bisa saja ada benang merah dengan kebangkitan PKI sesuai fakta yang tumbuh subur di era rezim Jokowi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SUDAH cukup waktu kader-kader PKI bernaung cukup nyaman di PDIP, bahkan dari mereka bisa masuk sebagai anggota Legislatif (DPR). PDIP sendiri dengan berbagai dalih (alasan) merasa tidak masalah dengan kader-kader PKI bernaung di partainya. Menjelang perhelatan Pilpres 2024, terpantau sebagai putri mahkota, Puan Maharani akan maju sebagai RI 1. Wajar berbagai rekayasa politik akan dilakukan karena Megawati Soekarnoputri tentu tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dimana PDIP memberikan tiket capres bukan dari garis dari trah Soekarno. Muncullah tim pengawal pemenangan adalah upaya Ketum PDIP itu supaya tidak “kecolongan” kembali dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Terekam saat ini muncul Dewan Kolonel. Apapun alasan politisnya sontak mengingatkan peristiwa G 30 S PKI. Menjelang peristiwa G-30-S/PKI beredar isu yang dihembuskan PKI, adanya pembentukan “Dewan Jenderal”. Kemudian terjadilah penculikan oleh PKI yang berbuntut pembantaian atas 6 Jenderal dan 1 Kapten TNI AD. Ingatan masyarakat akan sejarah kelam otomatis muncul kembali dari rekam jejak sejarah telah mencatat peristiwa kelam tersebut yang sulit dihilangkan dari benak pikiran rakyat. ]Ada apa dengan munculnya “Dewan Kolonel”. Kajian Politik Merah Putih bergerak cepat, dan hasil dari rekamannya telah mencatat bahwa ide ini dari anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PDIP Johan Budi. Johan mengaku sebagai inisiator dibentuknya Dewan Kolonel. Johan menjelaskan, Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu. Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang, di antaranya Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng. “Kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan presiden (pilpres). Tentu kita masih menunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kami sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap,” kata Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip berbagai media, Selasa (20/92022). Dewan Kolonel ini dimaksudkan ingin membantu sosok Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI agar bisa mendapat kepercayaan, sehingga jalan menuju Pilpres 2024. Johan menyebut Dewan Kolonel merupakan inisiasi para penggemar Puan. Ia menolak Dewan Kolonel dikaitkan dengan kepengurusan pusat PDIP. Ada alasan politis lain bahwa spirit lahirnya Dewan Kolonel untuk menandingi timses Ganjar Pranowo, Ganjarist, untuk mendapatkan tiket 2024 mendatang. Dalam logika politik alasan ini sangat tidak masuk akal dan terkesan hanya mengada-ada. Ganjar Pranowo adalah kader PDIP sendiri, riil kekuatannya dalam kontestasi Pilpres 2024, jelas bukan tandingan Puan Maharani. Mengikuti Dewan Kolonel ala Johan Budi, relawan Ganjar pun, akhirnya juga membentuk dewan serupa bernama \"Dewan Kopral\".  Lantas munculnya Dewan Kolonel akan kemana, wajar muncul kecurigaan dari netizen dugaan kuat memiliki arah dan jangkauan politik yang lebih luas, mengingat ada sejumlah kader PDIP yang sekolah pendidikan politik di China (Partai Komunis China). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Dewan Kolonel hanya guyonan saja. Ia bahkan mengklaim Megawati terkejut dengan ramainya pembicaraan soal Dewan Kolonel demi tercapainya Puan Maharani Presiden pada 2024. Terkonfirmasi: “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar Hasto, seperti dikutip dari laman Detikcom, Rabu (21/9/22). Megawati saat ini memegang kendali beberapa lembaga negara yang sangat strategis dan ikut sebagai tokoh yang menentukan kebijakan negara. Semua keputusan politik PDIP ada di kuasa keputusan Ketua Umum PDIP. Basa basi adanya Dewan Kolonel yang menurut Megawati (via saluran politik Hasto), bahwa Dewan Kolonel tidak ada maka seharusnya melalui inisator anggota dewan ]di DPR, segera mengumumkan untuk membubarkan diri. Jadi, omong kosong jika Hasto dan Megawati mengaku terkejut dengan adanya Dewan Kolonel. Bukankah Johan Budi sudah menyampaikan bahwa Dewan Kolonel itu dibentuk 3 bulan lalu? Masa’ sekelas Sekjen tidak tahu anggota Fraksi PDIP sudah membentuk Dewan Kolonel? Kalau Ibu Megawati sudah mengatakan tidak ada Dewan Kolonel, tetapi istilah dan gerakannya masih saja muncul, dugaan kuat hanya test the water. Begitu tak ada reaksi dari masyarakat, tiba saatnya Dewan Kolonel bisa metamorfosa menjadi Dewan Jenderal jilid 2. Bukan lagi kaitan dengan kontestasi Pilpres 2024, tetapi bisa saja ada benang merah dengan kebangkitan PKI sesuai fakta yang tumbuh subur di era rezim Jokowi. Semua masyarakat harus tetap waspada, mendeteksi secara dini akan adanya kebangkitan PKI gaya baru – lawan dan tutup rapat munculnya kembali PKI di Indonesia. (*)

Bank Indonesia (BI) Biang Kerok Kenaikan Harga BBM dan Inflasi (1)

BY FNN Jum'at, 23 September 2022 10:45:50 0

Kalau Menkeu dan BI bisa menguatkan nilai tukar rupiah menjadi Rp 1.000 per Dolar AS, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM hanya senilai Rp 500 per liter. Kalau Jokowi mau, bisa melakukan ini. Kalau pembantunya tidak bisa coba cari yang bisa. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) JIKA Bank Indonesia (BI) bisa mengendalikan nilai tukar, maka harga BBM tidak harus sebesar saat ini. Tapi lembaga ini tidak menunjukan peran apa apa, mereka menonton sambil melongo nilai tukar rupiah ambruk separuh selama masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harga minyak mentah seharusnya tidak perlu ditakutkan oleh pemerintah, asal pemerintah serius menjaga nilai tukar dan menguatkannya terhadap mata uang asing terutama terhadap US Dolar. Caranya banyak. Asal berani saja. Pada masa pemerintahan SBY rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.000 per US dolar. Kalau harga minyak sekarang 90 US dolar maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM Rp 4.500 per liter BBM. Waktu itu Menteri Keuangan SBY adalah Sri Mulyani. Karena kepotong kasus Ban Century jadi Sri Mulyani tidak menjadi menteri lagi. Sri Mulyani kembali di jaman Jokowi tapi nilai tukar rupiah terhadap US dolar ambruk menjadi Rp 14.750 per dolar AS. Meski harga minyak mentah sama 90 dolar per barel seperti jaman SBY dulu, tapi biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM naik dua kali lipat menjadi Rp 10.000 per liter BBM. Jadi, Bapak Presiden Jokowi cobalah perintahkan kepada Sri Mulyani sebagai Menkeu, supaya diskusi dengan Gubernur BI bagaimana cara menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap USD. Karena sekarang ini Indonesia itu beli minyak menggunakan dolar. Bukan menggunakan Yuan atau Rubel. Sri Mulyani mudah-mudahan bisa. Pengalaman belasan tahun jadi Menkeu masa’ iya cuma bisanya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot. Sekali-kali Sri Mulyani tunjukkanlah kepintarannya dengan menaikkan nilai tukar rupiah ini. Sri Mulyani silakan berkoordinasi dengan BI selalu Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Jika BI tidak mau taat kepada pemerintah maka bisa diusulkan ke DPR agar BI segera direform dan diletakkan kembali di bawah Menteri Keuangan seperti sebelum reformasi. Kalau Menkeu dan BI bisa menguatkan nilai tukar rupiah menjadi Rp 1.000 per Dolar AS, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM hanya senilai Rp 500 per liter. Kalau Jokowi mau, bisa melakukan ini. Kalau pembantunya tidak bisa coba cari yang bisa. Jadi, demikian jika nilai tukar Rp 1.000 per dolar maka biaya pokok Rp 500 per liter, ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, biaya pokok BBM hanya Rp 650-750 per liter. Pertamina bisa jual pertalite Rp 5.000 per liter untungnya bisa segaban. Kalau sekarang dengan biaya pokok BBM  Rp 10.000 per liter (harga minyak mentah x kurs 14.750/159 liter sebarel) maka ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, ditambah pungutan lain-lain, biaya pokok BBM mencapai 12 ribu sampai 13 ribu rupiah. Pertamina jual 10 ribu ya lama-lama Pertamina Pecok. Ngono lo... (*)

Perjuangan KH Zainuddin Fannanie

BY FNN Jum'at, 23 September 2022 09:49:30 0

Pada pertengahan Januari 1959 KH Zainuddin Fannanie menjabat Kepala Kabinet Menteri Sosial. Setahun kemudian yaitu pada 12 Agustus 1959 KH Zainuddin Fannanie menjadi anggota BPP-MPRS sampai 1967. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta KIAI Haji Zainuddin Fannanie adalah salah seorang dari tiga bersaudara pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur pada 21 September 1926. Trimurti, Tiga Serangkai Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo bersama 2 orang lainnya KH Ahmad Sahal dan KH Imam Zarkasyi. Ia adalah putera keenam dari Kyai Santoso Anom Besari. Beliau lahir di Gontor Ponorogo pada tanggal 23 Desember 1908. KH Zainuddin Fannanie menempuh Pendidikan dimulai dengan masuk Sekolah Dasar Ongko Loro Jetis Ponorogo. Kemudian ia mondok di pondok pesantren Josari Ponorogo, kemudian ke Termas Pacitan, lalu ke Siwalan Panji Sidoarjo. Dari sekolah Ongko Loro ia pindah ke sekolah dasar Hollandshe Inlander School (HIS), kemudian melanjutkan ke Kweekschool (Sekolah guru) di Padang. Sesudah tamat sekolah guru ia masuk Leider School (sekolah pemimpin) di Palembang. Selain itu beliau pernah belajar pada Pendidikan Jurnalistik dan Tabligh School (Madrasah Muballighin III) Muhammadiyah, Jogjakarta, dan selesai pada 1930. Pengalaman Organisasi KH Zainuddin Fannanie menjadi guru di HIS sejak 1926 sampai 1932 dan mengajar di School Opziener di Bengkulen sampai tahun 1934. Pernah menjadi Konsul Pengurus besar Muhammadiyah Sumatra Selatan pada 1942. KH Zainuddin Fannanie menjadi guru Sekolah Muhammadiyah di Bengkulu bersama Bung Karno ketika beliau diasingkan di sana. KH Zainuddin Fannanie menjadi saksi pernikahan Bung Karno dengan Fatmawati. Pada tahun yang sama KH Zainuddin Fannanie menjadi Kepala Penasehat Kepolisian Palembang hingga 1943. Setahun kemudian beliau menjabat Kepala Kantor Keselamatan Rakyat di Palembang. Setelah itu dipilih menjadi Kepala Kantor Tata Usaha Kantor Sju Tjokan. Sejak 8 April 1953 diangkat oleh Presiden menjadi anggota ”Panitia Negara Perbaikan Makanan”. Empat bulan setelah itu, tepatnya pada 1 Agustus 1953 KH Zainuddin Fannanie menduduki Kepala Jawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial pada Kementerian Sosial. Pada tahun yang sama, 1953, beliau menjabat Inspektur Kepala, Kepala Inspeksi Sosial Jawa Barat dan Sumatra Selatan. Sejak 19 Januari 1956 KH Zainuddin Fannanie mendapat kepercayaan menjadi Kepala Bagian Pendidikan Umum Kementerian Sosial. Pada pertengahan Januari 1959 KH Zainuddin Fannanie menjabat Kepala Kabinet Menteri Sosial. Setahun kemudian yaitu pada 12 Agustus 1959 KH Zainuddin Fannanie menjadi anggota BPP-MPRS sampai 1967. Pada 21 Juli 1967 KH Zainuddin Fannanie meninggal dunia di Jakarta, meninggalkan seorang istri dan seorang anak yaitu Drs. H. Rusydi Bey Fannanie, Anggota Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dengan putra Prof. Dr. Husnan Bey Fannany, MA, mantan Duta Besar Indonesia di Azzarbeyjan. KH Zainuddin Fannanie meninggalkan sejumlah karya tulis. Di antara karya tulis beliau yang masih menjadi bahan rujukan, terutama bagi generasi penerus Pondok Modern Darussalam Gontor adalah: Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam, Pedoman Pendidikan Modern, Kursus Agama Islam, Penangkis Krisis, Reidenar dan Jurnalistik, serta masih banyak yang lainnya. Sesuai dengan judulnya, buku Senjata Penganjur dan Pemimpin Islam adalah buku pedoman Pendidikan kader dakwah. Pada 1950-an buku tersebut digunakan secara luas sebagai buku pegangan calon mubaligh, di mana-mana. Salah satu ciri utama buku ini, di setiap penutup bab dicantumkan kata-kata mutiara, baik dari ayat Al-Quran, hadits Nabi, maupun kata-kata bijak ulama, cendekiawan, dan filosof. (*)

“Dewan Kolonel” Dianggap Guyonan: Ledek Tentara?

BY FNN Kamis, 22 September 2022 23:24:20 0

Kalau alasan Hasto dan petinggi PDIP lainnya, sebutan Dewan Kolonel adalah guyonan politik, itu sama halnya dengan meledek atau mencemooh tingkatan kepangkatan tentara. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) JELANG Peristiwa G-30-S/PKI beredar isu yang dihembuskan PKI, adanya pembentukan “Dewan Jenderal”. Kemudian terjadilah penculikan oleh PKI yang berbuntut pembantaian atas 6 Jenderal dan 1 Kapten TNI AD. Jejak sejarah telah mencatat peristiwa kelam tersebut. Kini julukan serupa muncul lagi. Hanya saja namanya “Dewan Kolonel”. Ini dilontarkan oleh beberapa anggota Fraksi PDIP di DPR RI, antara lain Johan Budi dan Trimedya Panjaitan. Dewan Kolonel ini dimaksudkan ingin membantu sosok Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI agar bisa mendapat kepercayaan sehingga jalan menuju Pilpres 2024 bisa dilalui. Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Menurut Achmad, munculnya tim ini adalah upaya Megawati supaya tidak “kecolongan” kembali dalam kontestasi Pilpres. Di sini terlihat jelas bahwa Megawati Soekarnoputriputri sendiri tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dimana PDIP memberikan tiket capres pada bukan garis Megawati sebagai Ketum PDIP. “Tapi memberikan tiketnya kepada kader PDIP semata,” jelas Achmad dalam keterangan resminya, Rabu (21/9/22). Menurutnya, penguatan trah Soekarno dalam PDIP adalah hal yang penting sehingga perlu adanya cara untuk merespons adanya oknum kader yang mulai tebar pesona sehingga moncer di lembaga survei untuk jadi capres. Salah satu yang disebut-sebut adalah sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sehingga dengan munculnya nama Ganjar dalam berbagai Survei tentu membuat Megawati sebagai Ketum Partai merasa tidak nyaman. “Berkali-kali disampaikan, keputusan memilih capres adalah kewenangannya selaku Ketua Umum dan bukan oleh tekanan tekanan pihak eksternal,” jelas Achmad. Maka, demi menguatkan eksistensi keturunan Soerkarno ini, lanjut Achmad, Megawati tentu akan berusaha maksimal supaya putrinya tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024. “Dan tentu saja Megawati akan lebih memilih Puan Maharani untuk maju sebagai capres dari PDIP. Dan pembentukan Dewan Kolonel ini bisa jadi adalah upaya untuk menandingi timses Ganjar Pranowo Ganjarist untuk mendapatkan tiket 2024 mendatang,” jelas Achmad. Namun, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Dewan Kolonel hanya Guyon saja. Ia bahkan mengklaim Megawati terkejut dengan ramainya pembicaraan soal Dewan Kolonel demi tercapainya Puan Maharani Presiden di 2024. “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar Hasto, seperti dikutip dari laman Detikcom, Rabu (21/9/22). Ucapan Hasto itu berbeda dengan yang disampaikan Anggota Komisi Hukum DPR Fraksi PDIP Johan Budi. Johan mengaku sebagai inisiator dibentuknya Dewan Kolonel. Johan menjelaskan, Dewan Kolonel dibentuk tiga bulan lalu. Mulanya, kelompok ini terdiri dari 6 orang, di antaranya Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng. “Kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan presiden (pilpres). Tentu kita masih nunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kami sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap,” kata Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Kendati begitu, Johan menyebut Dewan Kolonel merupakan inisiasi para penggemar Puan. Ia menolak Dewan Kolonel dikaitkan dengan kepengurusan pusat PDIP. “Gak ada hubungannya sama Dewan Pengurus Pusat PDIP, ini inisiatif kami sendiri sebagai kader perorangan. Awalnya Mas Utut dan Mas Pacul engga ikut, kami mencari jenderal yaudah kita tunjuk saja,” ujarnya. Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto meluruskan soal pembentukan Dewan Kolonel yang diusulkan anggotanya Johan Budi Sapto Pribowo. Kata Utut, sebutan Dewan Kolonel hanya sebuah penyemangat. Utut memastikan, konsep besar pembentukan Dewan Kolonel tetap untuk mendukung pencapresan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ia mengaku tidak masalah dengan keberadaan Dewan Kolonel tersebut. “Inikan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan, supaya semangat. Kalau konsep besarnya kan membantu mbak Puan,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Sebelumnya, Hasto menyebut Dewan Kolonel yang dibentuk anggota Fraksi PDIP DPR RI hanya guyonan politik. Hasto telah mengkonfirmasi ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Hasto menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada dalam struktur partai. Rasanya kurang pantas jika simbol atau atribut kepangkatan dalam militer (baca: TNI) itu dibuat guyonan politik. Bagi seorang Tentara, pangkat adalah satu kebanggaan, apalagi ketika dia sudah berpangkat Kolonel. Kalau alasan Hasto dan petinggi PDIP lainnya, sebutan Dewan Kolonel adalah guyonan politik, itu sama halnya dengan meledek atau mencemooh tingkatan kepangkatan tentara. Apalagi, Relawan Ganjar Pranowo (Ganjarist) juga membuat “Dewan Kopral” untuk menyaingi Dewan Kolonel sebagai pendukung Puan Maharani. Ketua Ganjarist, Immanuel Ebenezer, menyatakan bakal membentuk Dewan Kopral sebagai tandingan dari Dewan Kolonel. Tampaknya politisi PDIP sudah melupakan peristiwa marahnya prajurit TNI atas pernyataan Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan dan melebihi ormas yang dikemukakan saat rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di gedung DPR RI Jakarta, Senin (5/9/2022) lalu. Pernyataan Effendi Simbolon itu membuat prajurit TNI AD di sejumlah wilayah Indonesia mulai dari jenderal hingga tamtama marah. Kemarahan prajurit TNI AD itu banyak ditemukan di media sosial. Jangan sampai guyonan Dewan Kolonel, apalagi Dewan Kopral menjadi salah satu pemicu marahnya prajurit TNI, karena dianggap meledek. (*)

LSM Konsumen Cerdas Hukum: Alvin Lim Dijerat ITE, Kejaksaan Muka Buruk Cermin Dibelah

BY FNN Kamis, 22 September 2022 13:50:34 0

Jakarta, FNN – Maria, Ketua Umum LSM Konsumen Cerdas Hukum (KCH) buka suara terkait ramai-ramai jaksa melaporkan Alvin Lim ke kepolisian atas dasar ITE mencemarkan Kejaksaan. “Justru oknum kejaksaan, dalih membela kejaksaan malah merusak reputasi, karena memperlihatkan sikap arogan, anti kritik kepada masyarakat yang peduli Adhyaksa,” tegasnya. Kejaksaan seharusnya berkaca dan membaca komentar masyarakat di media massa, Detik.com berjudul Persatuan Jaksa DKI Polisikan Alvin Lim soal Konten \'Kejaksaan Sarang Mafia\'. Hampir semua komentar menghujat kejaksaan dan membela Alvin Lim. Berikut komentar Netizen di detik.com: Fahrizal Anwar: Cicak di dinding pun tau, kl dstu tempatnya Mafia. I Gede Rai: Hancur hukum kita karena ulah para penegaknya sendiri. MLT: Kenapa harus dilaporkan? yg disebut kejaksaan koq bukan menyebut seseorang. Itu mungkin yg dirasakan masyarakat. Jika Jaksa yg dimaksud bukan mafia tdk perlu kebakaran jenggot. Udinkeple: Buat apa memperkarakan hal umum yg sdh diketahui masyarakat luas, kecuali bila ada yg mengatakan kejaksaan sarang orang baik berintegritas, kredibel dan jujur, maka sangat pantas bila pemberi pernyataan itu dituntut berat, krn telah menyebarkan fitnah. Alek Jarene: Lha memang iya to? Tikuspun tau. Danny Prisetyawan: Ga ada jaksa hartanya cuma dari gaji pemerintah. Isinya peghasilan gratifikasi, hadiah, KKN, jual beli perkara. Di kota wisata cibubur perumahan mewah banyak asn, polisi, tni punya aset. Yoppy Bernady: Sseorg bila dituduh sesuatu (aib nya dibongkar) apabila tdk benar atau hoax pasti cuex bebex alias bodo amat... Toh ga merasa... Tp bila merasa dan tdk mau kebuka aib nya pasti akan melakukan sesuatu... Dgn cara apapun agar aib nya tertutup rapat... Soebandrio: Setuju.. Laporin saja.. Wong contohnya jaksa Pinangki itu hidupnya sederhana, sholehah, suka menyumbang, dan tidak suka duit suap.... 🤣 Yudo Soedarmo: Semua tahu kalian dan keluarga makan uang haram. Masih ngeles? Doyan: Jiaahhhh... satu indonesia juga sudah tahu kali, apalagi yg pernah berurusan sama hukum. Alvin Lim ini sangat cerdas, dia berhasil membuktikan bahwa slogan Jaksa Agung dan Jampidum yang digaungkan Restorative Justice hanya pepesan kosong karena nyatanya Kejaksaan lebih peduli dengan pencitraan, terhadap orang yang kritik kejaksaan, langsung gunakan langkah pidana. “Padahal Jaksa Agung dan Jampidum, jualan kecap bahwa Pidana adalah ultimum remedium atau langkah terakhir. Nyatanya ketika dikritik langsung para jaksa berteriak bak pahlawan kesiangan membela Kejaksaan, dan lupa bahwa gaji mereka berasal dari uang masyarakat,” ujar Maria dengan kecewa. Statement Alvin Lim bahwa oknum Jenderal Jaksa banci justru telah terbukti, bahwa satu orang Alvin Lim haruslah dikeroyok jaksa-jaksa di seluruh daerah. “Harusnya jika jantan, jaksa satu lawan satu dan debat terbuka. Di mata masyarakat, kejaksaan hancur dan hilang kredibilitasnya, terlepas dari naeknya Rating kejaksaan, masyarakat sudah hilang kepercayaan terhadap kejaksaan,” katanya dalam rilis Rabu (21/9/2022). “Seharusnya masyarakat yang kritik kejaksaan diterima dan didengarkan oleh kejaksaan, jika ada pernyataan yang tidak benar tentang kejaksaan, dibantah oleh Kapuspenkum. Bukannya dengan pengecut, rame-rame mengeroyok seorang advokat yang ikhlas dan mewakili suara kekecewaan masyarakat,\" kritik Maria dengan raut kecewa. Alvin Lim tahu resiko dia besar bicara, namun demi perbaikan institusi penegakan hukum dia rela berkorban, ini justru sikap yang harus dimiliki setiap pejuang dan rakyat untuk membela negara ini. Karena benar kata Soekarno, perjuangan jaman sekarang melawan bangsa sendiri, berupa pejabat dan penguasa korup dan sewenang-wenang, bukan penjajah asing. #PercumaAdaJaksa. (mth)

Hallo Pemerintah, Potongan Komisi Aplikator Ojol Terlalu Tinggi, Kasihan Driver Ojol dan Konsumen

BY FNN Kamis, 22 September 2022 12:03:51 0

Dengan adanya kenaikan komisi oleh Aplikator dan kenaikan tarif Ojol pun hanya cukup untuk menutupi kebutuhan BBM. Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute PENGEMUDI Ojek Online alias Ojol sudah sangat dominan menjadi pilihan terakhir bagi para pencari kerja dan korban PHK. Jumlah pengemudi ojol makin lama makin besar sejak kenaikan harga BBM. Mereka mencoba bertahan hidup banyak diantara mereka dulunya berstatus kelas menengah dan sekarang mereka masuk kelompok miskin. Namun tidak juga mendapatkan bantuan BLT maupun BSU senilai total Rp 24,17 triliun karena masih dianggap kelas menengah. Para pengemudi online tersebut tentunya harus diperhatikan juga dan perlu mendapatkan perlindungan dan pengaturan yang lebih komprehensif berupa regulasi pemerintah. Hal ini penting untuk bisa menjamin kesejahteraan para pengemudi ojol dan menjadikan ojol sebagai profesi yang mampu menghidupi keluarga secara layak. Dikutip dari Tempo.co, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono menilai keengganan perusahaan aplikator ojol untuk menurunkan biaya komisi telah menunjukan sikap yang arogan terhadap aturan pemerintah. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa pemerintah pun tidak berdaya untuk bertindak tegas kepada perusahaan-perusahaan aplikator yang ada saat ini. Igun menyampaikan yang intinya alasan klise yang selalu digunakan oleh pemerintah maupun aplikator dalam hal pemotongan komisi pada pengemudi ojol bahwa keadaan perusahaan yang belum memperoleh keuntungan. Sementara perusahaan aplikator telah berhasil mencapai posisi unicorn dengan nilai valuasi perusahaan melebihi US$ 1 miliar. Hal tersebut membuat alasan yang diberikan oleh perusahaan startup dengan level unicorn masih membela diri dengan belum benefit adalah bualan kapitalis saja bagi kami sebagai asosiasi. Di sisi lain, sikap pemerintah yang selalu membanggakan perusahaan aplikasi jasa transportasi daring telah membuat pengemudi tidak berdaya. Terlebih, para pengemudi ojol masih dibiarkan berstatus ilegal dan dibuat status quo. Ia menduga hal itu agar pengemudi tidak dapat melakukan perlawanan ataupun pembelaan secara hukum kepada aplikator apabila terjadi sengketa dalam industri digital ini. Menurut Igun, biaya aplikasi maksimal 10 persen adalah harga mati bagi para pengemudi ojol saat ini. Hal itu tidak dapat ditawar lagi. Dan, dia pun menegaskan bahwa Asosiasi pun akan terus melakukan protes secara massal di seluruh Indonesia hingga tuntutan para pengemudi dapat dipenuhi oleh pemerintah maupun perusahaan aplikator. Tentu kondisi-kondisi tidak adanya jaring pengaman (safety net) akan beresiko menimbulkan people unrest di tengah banyak persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Jika pemerintah tidak menyentuh lebih dalam melalui regulasi yang berpihak orang kecil maka akan ada resiko terjadinya pemotongan-pemotongan komisi. Dengan nilai yang tidak fair yang dilakukan oleh Aplikator Ojol. Ini tentunya sangat mempengaruhi kesejahteraan para pengemudi Ojol. Harus ingat bahwa kenaikan BBM telah menyudutkan rakyat kepada kondisi menderita (suffering). Untuk itu pemerintah harus dirasakan kehadirannya sehingga pengemudi ojol sebagai bagian dari masyarakat merasa diperhatikan. Dengan adanya kenaikan komisi oleh Aplikator dan kenaikan tarif Ojol pun hanya cukup untuk menutupi kebutuhan BBM. Sementara kondisi tersebut membuat para pengemudi ojol tetap kesulitan menghadapi kenaikan harga-harga lainnya sebagai imbas kenaikan BBM. Belum lagi dampak kenaikan tarif ojol membuat pelanggan berkurang. Akhirnya nasib pengemudi ojol sudah jatuh ketimpa tangga pula. Dalam hal ini DPR sebagai wakil rakyat juga harus bisa ambil peranan agar nasib para pengemudi ojol ini tidak terseok-seok oleh keadaan, tapi bisa menjadi sumber penghidupan yang layak bagi masyarakat. (*)

PLN, Utang dan Aset Dijual Ketengan Melalui Sub Holding

BY FNN Kamis, 22 September 2022 11:14:11 0

 Utang PLN sangatlah besar, mereka menimbun utang untuk menopang belanja dan selanjutnya belanja untuk memperbesar kapasitas oligarki penikmat Take Or Pay (TOP) dari pemerintah. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MENTERI BUMN Erick Thohir akhirnya memutuskan PLN resmi di-subholding (21/9/2022), dipecah-pecah, dibagi-bagi dalam sub-sub yang independen, dijadikan perusahaan yang terpisah dari induknya, lalu setelah itu dijual ketengan, baik untuk cari utang maupun sebagian sahamnya dilego ke pasar modal. Ada masalah apa sehingga PLN mesti dipecah-pecah atau dipreteli seperti itu? Itu supaya gampang dijual. Sebab, kalau dijual gelondongan nanti ketahuan siapa pembelinya. Nanti jika pembelinya ternyata oligarki maka bisa ketahuan ternyata privatisasi PLN tersebut agar mereka bisa bawa pulang aset sebelum 2024. Satu alasan yang digunakan menteri BUMN dalam memecah-mecah PLN itu adalah alasan keuangan, untuk memperbaiki keuangan PLN. Apa memang perlu diperbaiki? Karena utangnya PLN sangat besar. Jadi solusi atas utang adalah dengan mempreteli aset PLN. Kalau memang laku dilego buat bayar utang maka selesailah masalah utang tersebut. Bagaimana sih keadaan keuangan PLN? Fitch Ratings Singapura 12 Agustus 2021 menyatakan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) yang berbasis di Indonesia berada di peringkat  BBB stabil. Agensi juga telah menegaskan peringkat senior tanpa jaminan pada program surat utang jangka menengah PLN, surat utang yang diterbitkan dalam program tersebut dan uang kertas dolar AS yang diterbitkan oleh anak perusahaannya, Majapahit Holding BV, dan dijamin oleh PLN, di \'BBB\'. Tapi Peringkat utang PLN disamakan dengan peringkat Indonesia (BBB/Stabil) berdasarkan ekspektasi terhadap kemungkinan dukungan \'Sangat Kuat\', sejalan dengan Kriteria Peringkat Entitas Terkait Pemerintah (GRE). Jadi peringkat PLN tersebut sangat bergantung pada dukungan pemerintah. Ketergantungan PLN pada pemerintah untuk memenuhi kekurangan dalam pendapatan. Mengingat sebagian besar keuntungan PLN ditentukan jika subsidi dan kompensasi dibayar oleh pemerintah. Rugi ditentukan subsidi. Untung ditentukan oleh hitungan kompensasi. Kalau pemerintah mau pencitraan maka akan dihitung untung. Negara menyediakan ekuitas sebesar Rp 5 triliun pada 2020 dan Rp 6,5 triliun pada 2019 dan menjamin sekitar seperlima dari pinjaman PLN. Jadi PLN tidak punya ruang secara internal untuk menyediakan belanja bagi dirinya sendiri. Semua bergantung pada asupan pemerintah. Ini memang para sekali. Sekarang untuk menopang pendapatan PLN memindahkan harapan dari permintaan sektor perumahan, dengan harapan konsumsi listrik yang lebih tinggi. Perumahan mengambil alih lebih dari 40% dari total volume PLN. Hal ini mungkin dasar dari skenario kenaikan tarif. Tapi bagaimana melakukan ini ditengah daya beli yang rendah? Perusahaan yang Disuap APBN kok Dilego? Ketergantungan PLN pada Subsidi dan Kompensasi sangatlah tinggi. Subsidi adalah keputusan DPR dan Pemerintah. Sementara kompensasi adalah akal- akalan pemerintah melalui menteri keuangan. Dengan kompensasi maka bisa diatur PLN untung atau rugi. Demi pencitraan maka akan diatur tetap untung. PLN tidak dapat mempertahankan EBITDA tanpa subsidi dan pendapatan kompensasi, yang jika digabungkan, berjumlah sekitar Rp 66 triliun pada tahun 2020, dibandingkan dengan EBITDA sebesar Rp 74 triliun. Ini adalah yang negara dari pajak. Bukan hasil usaha PLN. Sementara PLN sendiri harus fokus bayar utang. Sementara Pemerintah memiliki catatan melakukan penggantian subsidi pada PLN, namun terjadi keterlambatan pencairan pendapatan kompensasi dalam tiga tahun terakhir. Jadi sementara ini untung PLN itu masih sebatas data di atas kertas. Belum tentu juga ada uangnya. PLN juga menerima dukungan negara dalam bentuk pinjaman langsung, pinjaman penerusan dari lembaga multinasional, suntikan modal dan jaminan pinjaman bank untuk beberapa proyek investasinya. PLN akan mengeluarkan belanja modal sekitar Rp 78 triliun pada tahun 2021 dan jumlah tersebut akan tetap sekitar Rp 70 triliun - 75 triliun per tahun mulai tahun 2022 untuk mendukung rencana penambahan kapasitas pembangkit nasional pemerintah dan transisi energi terbarukan. PLN juga berencana untuk meningkatkan kapasitas pembangkitnya dan memperkuat infrastruktur transmisi dan distribusi, sementara produsen listrik independen kemungkinan akan mendapatkan bagian yang lebih besar dalam penambahan kapasitas pembangkitan. Jadi sebetulnya dukungan keuangan dari pemerintah hanya menjadikan PLN sebagai paralon air untuk menyalurkan uang pada oligarki pemegang proyek PLN. Apalagi PLN hanya akan menguasai jaringan, sementara semua proyek pembangkitnya untuk swasta. PLN memang bancakan yang paling empuk. Bagaimana Utang PLN? Saldo kas PLN sebesar Rp 55 triliun pada akhir tahun 2020 cukup untuk memenuhi utang yang jatuh tempo pada tahun 2021 sekitar Rp 39 triliun. PLN memiliki utang jatuh tempo yang tersebar ke berbagai jenis utang, dengan jatuh tempo tahunan sekitar Rp 50 triliun. PLN kalau beruntung akan menghasilkan sekitar Rp 60 triliun-65 triliun arus kas tahunan dari operasi mulai tahun 2022, namun tetap bergantung pada pendanaan eksternal untuk rencana belanja modal tahunannya yang besar. Utang PLN sangatlah besar, mereka menimbun utang untuk menopang belanja dan selanjutnya belanja untuk memperbesar kapasitas oligarki penikmat Take Or Pay (TOP) dari pemerintah. Utang PLN dalam laporan keuangan semester I tahun 2022 mencapai Rp 640,15 triliun, naik dari Rp 631,51 triliun dari periode yang sama tahun lalu.  Rupanya dalam laporan keuangan tahunan tahun 2021 dikatakan utang turun hanya untuk menunjukkan keberhasilan PLN menurunkan utang, setelah itu nambah lagi. Tampaknya subholding PLN yang kemarin diumumkan (21 September 2022), merupakan langkah kebelet. Ada dua sebab karena APBN cekak sehingga tidak mungkin lagi menolong PLN, yang kedua ada kemungkinan ada yang mau bawa pulang aset ketengan  PLN sebelum pemilu 2024. Ngono yo ngono sing ojo ngono (*)

Tak Percaya Polri: Audit Satgasus Harus Dilakukan Masyarakat

BY FNN Kamis, 22 September 2022 10:43:14 0

Jakarta, FNN – Haris Azhar berpendapat, audit Satgasus perlu dilakukan oleh kelompok akademisi, praktisi, dan korban. Pemeriksaan dan pembeberan fakta dilakukan kelompok tersebut, tak perlu sempurna, karena ini akan menjadi simbol bahwa masyarakat ini tak tinggal diam terhadap kasus Ferdy Sambo. Dalam seminar “Audit Satgasus Merah Putih Polri, Segera!” yang diadakan di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/9), Haris Azhar hadir sebagai pembicara bersama Sugeng Teguh, Anton Purnama, Irma Hutabarat dan Benni Akbar. “Saya mengusulkan audit itu harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan Anda minta lagi ke Mabes Polri, Kompolnas, DPR, atau pemerintah. Lebih baik oleh masyarakat,” kata pendiri Lokataru itu. Menurutnya, penjaga demokrasi di negara ini adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah justru diuntungkan oleh keberadaan Satgassus karena mampu meredam oposisi. Sementara itu, Kompolnas abai terhadap Satgassus. Sebelumnya ia mengatakan Satgassus mempunyai ranah kewenangan dalam ruang lingkup UU ITE. Satgassus juga punya kewenangan dengan UU yang berbau uang dan juga kekuasaan. Bahkan, semenjak ada Satgassus, korban pidana UU ITE meningkat dan banyak dari korban adalah oposisi kekuasaan. Ia juga berpendapat jika Satgassus dibubarkan tapi tanpa diungkap, maka itu tak akan cukup. “Bahayanya, kalau Satgassus dibubarkan tetapi tidak diungkap. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Satgasus diambil alih oleh kelompok-kelompok tertentu,” lanjut Haris Azhar. Ia kemudian menambahkan, pemerintah harus mencari pengganti Satgassus. Ini dikarenakan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan bagi penguasa dari sisi politis maupun keuangan akan hilang. Maka dari itu, Haris menginginkan rakyatlah sebagai pilar demokrasi untuk membongkar Satgasus agar bisa menjabarkan semua sumber permasalahan. (Fer)

Dugaan Rekayasa Minta Maaf dan Pengampunan PKI Muncul Kembali

BY FNN Kamis, 22 September 2022 10:29:27 0

 Kalau Asumsi Atau Kecurigaan Masyarakat Ini Benar, Maka Yang Akan Terjadi Bukan Menyelesaikan Masalah, Justru Akan Timbul Masalah Yang Lebih Besar Dan Berbahaya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA 2012 silam, Komnas HAM menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kasus pelanggaran HAM yang ditemukan meliputi pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa.  Dari dugaan-dugaan itu, Komnas HAM menemukan sebagian besar korban adalah anggota PKI dan organisasi lain yang masih berkaitan. Korban lainnya adalah masyarakat umum. Menjelang peringatan ke-50 Gerakan 30 September 2015, muncul isu Presiden Joko Widodo akan memaafkan dan/atau minta maaf kepada PKI. Buru-buru Mengko Pulhukam saat itu Luhut Binsar Pandjaitan menepis itu adalah hoak. Pemerintah memastikan tidak akan meminta maaf kepada keluarga yang terlibat Gerakan 30 September (G30SPKI), tetapi tetap akan mengusahakan ada rekonsiliasi. “Siapa memaafkan siapa, karena kedua pihak ada terjadi, kalau boleh dikatakan korban, jadi saya pikir tidak sampai ke situ (meminta maaf),” jelasnya saat itu. Saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI, PDI Perjuangan juga berupaya mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme di Indonesia. Pada saat itu massa umat Islam bergerak melakukan aksi penolakan terhadap wacana tersebut. Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, itu karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila. Yaitu Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Presiden Jokowi sempat memberikan sambutannya, dalam acara pembukaan Kajian Ramadan 1438 Hijriah. Kegiatan yang diadakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur ini diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mulai Sabtu, 3 Juni 2017. Jokowi dengan gamblang menyampaikan isu bangkitnya PKI. “Saya mau bicara mengenai masalah yang berkaitan dengan PKI karena sekarang ini masih banyak isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit,” katanya seraya bertanya, “mana, mana, mana ada PKI, tunjukkan kepada saya.” Fenomena kongres PKI: Kongres PKI ke VII di Blitar Selatan 1967,  Kongres ke VIII pada 2000 di Sukabumi Selatan Jabar, Kongres ke IX 2005 di Cianjur Selatan Jabar. Kongres ke X,  2010  di Magelang Jawa Tengah dan Kongres ke XI di  Banyumas Jawa Tengah pada 2015, adalah bukti mereka tetap eksis. Perjuangan PKI agar Pemerintah minta maaf dan meminta kompensasi ganti rugi serta agar PKI tetap eksis dan bisa kembali hidup di Indonesia terus bergerak, tetap harus di waspadai. Saat ini Presiden Jokowi telah melahirkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Pemerintah mengaku hal ini sebagai langkah terobosan pemerintah mempercepat pemenuhan hak-hak korban dengan penyelesaian non-yudisial. Mekanisme non-yudisial berorientasi pada pemulihan korban. Alasan menempuh mekanisme non-yudisial lebih memungkinkan terwujudnya hak-hak korban, seperti hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas kepuasan. Apapun alasannya Keppres tersebut memuat misteri politik tersembunyi yang harus diwaspadai, sangat mungkin hanya dijadikan jalan pintas untuk seolah dianggap menuntaskan pelanggaran HAM berat, bahkan ada agenda politik lain yang mendesak harus diambil. Melacak rekam jejak digital tentang polah tingkah PKI selama ini bisa menjadi Keppres 17 Tahun 2022 ini sebagai pintu masuk Pemerintah akan minta maaf kepada PKI kemudian hak-hak Komunisme dipulihkan lagi, dan PKI sebagai institusi dihidupkan, direhabilitasi dan negara harus memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang merasa menjadi korban. Asumsi dan dugaan tersebut di atas pasti akan ditolak Pemerintah dengan berbagai alasan, bahkan bisa jadi langsung diterjang itu angan-angan hoak belaka. Masyarakat saat ini tidak boleh menelan mentah-mentah begitu saja apapun ucapan dan kebijakan Presiden Jokowi yang sangat sering dalam hitungan hari sudah berubah dan membahayakan negara, karena dugaan kuat Presiden dalam kendali kekuatan lain yang sangat besar, sehingga ruang gerak PKI telah menemukan momentumnya. Masyarakat harus waspada tinggi menjaga agar tragedi dan ambisi neo-PKI itu berkuasa kembali, meskipun saat ini mereka secara “soft defacto” berkuasa. Terbitnya Keppres 17/2022 ini, bisa jadi sebagai sinyal bahwa bahaya laten PKI sudah semakin nyata, kuat masuk di semua lini pemerintahan. Diduga kuat ada agenda tersembunyi dari maksud Keppres ini dibuat. Yang aneh mengapa agenda pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan yang di depan mata, seperti tragedi KM 50 justru dianggap angin lalu. Justru akan menyelesaikan kasus-kasus lainnya yang dibatasi waktunya minimal akhir Desember 2022 dan atau ada perpanjangan waktu satu tahun pada 2023 saat menjelang akhir masa jabatannya. Tampak kerjanya sangat politis, ada apa? Kecurigaan masyarakat, Presiden Jokowi ingin melepas test the water untuk mendorong pengakuan PKI dan antek-anteknya sebagai korban pelanggaran HAM berat pada masa silam, dengan alasan rekonsiliasi tidak bisa diabaikan. Dugaan skenario yang akan dibuat yaitu: PKI adalah korban, negara harus memohon maaf kepada korban dan keluarga PKI. Korban atau keluarganya berhak dapat bermacam kompensasi (PKI akan direhabilitasi), dipulihkan nama baiknya, serta diberi hak hidup kembali dan berkembang. Kalau asumsi atau kecurigaan masyarakat ini benar, maka yang akan terjadi bukan menyelesaikan masalah, justru akan timbul masalah yang lebih besar dan berbahaya. Dan dampaknya nanti justru Presiden bisa terpental sebagai pihak yang harus diadili oleh pengadilan rakyat. (*)

Kudeta dan Pemberontakan Dunia Dilakukan Kolonel, PDIP Bentuk Dewan Kolonel Mau Kudeta Siapa?

BY FNN Kamis, 22 September 2022 08:34:14 0

MENGAPA PDIP membentuk Dewan Kolonel, meski kemudian dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto? “Jadi, memang kedudukan Kolonel itu yang paling efektif karena masih memegang komando,” kata Rocky Gerung. “Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando,” lanjut pengamat politik yang juga Presiden Akal Sehat itu kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu (21/9/2022).   “Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena kan Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan,” lanjut Rocky Gerung. Lebih lengkapnya, ikuti dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung berikut ini. Halo Bung Rocky, 86 Siap! Okelah, kalau Anda mungkin Dewan Jenderal, saya masih levelnya Dewan Kolonel karena senioritas dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Itu soal yang lebih menarik buat bicara tentang strategi PDIP untuk mengatur politik melalui Dewan Kolonel. Kan itu yang lagi heboh sekarang, Hersu. Saya heran kenapa mereka memilih istilah Dewan Kolonel. Biasanya, kata kolonel itu kan dalam politik mengingatkan kita pada Kolonel Untung, itu di Indonesia. Tapi ada juga Kolonel Kadhafi. Jadi memang kedudukan Kolonel yang paling efektif karena masih memegang komando. Ya kalau nggak Jenderal kan ya sudah Jenderal itu ya sudah elit, sifatnya sudah lebih politis. Jadi itu kira-kira. Kita nggak tahu kenapa istilah Kolonel yang dipakai. Tentu untuk efektivitas komando, tapi nanti orang mulai mengira-ira itu ada apa? Apa benar ada Dewan Kolonel? Kan pertanyaan-pertanyaan usil dari netizen itu yang nanti merepotkan dijawab mungkin, tapi ya sudah itu kita hormati apa yang diputuskan PDIP, sama seperti kita hormati apa yang lagi dipertengkarkan oleh Demokrat dengan PDIP. Ya, tapi maksud saya ini kan kalau kita ngomong PDIP itu kan dan urusannya dengan Puan ini soal kelanjutan trah Soekarno. Kan begitu ya. Ini arahnya kan jelas seperti itu. Kenapa mereka nggak sensitif bahwa nama istilah dewan itu Dewan Jenderal, itu dulu sensitif sebenarnya buat keluarga Bung Karno, karena mengingatkan pada kejatuhan Bung Karno juga karena isu Dewan Jenderal itu kan? Pasti sudah dihitung, lalu dipilih. Kan yang di PDIP tahu itu istilah Dewan Jenderal, istilah Dewan Kolonel, atau bahkan nama-nama tadi, Gringo Honasan, Kolonel Untung. Tapi, ada juga Kolonel Soeharto yang memimpin Jogja kembali segala macam. Tapi kelihatannya memang dimaksudkan ada semacam efisiensi dalam organisasi karena Mbak Puan musti digelontorkan suara, artinya dinaikkan popularitasnya tuh. Dan terlihat mungkin hanya sistem yang dipandu oleh tradisi Kolonel itu yang bisa menaikkan Mbak Puan. Jadi kita akan lihat nanti efek dari Dewan Kolonel ini pada baliho-baliho baru Mbak Puan. Kira-kira begitu? Dan itu yang menandakan bahwa oke, Dewan Kolonel sudah sedang bekerja. Intinya tetap untuk naikkan Mbak Puan sebagai calon presiden dari PDIP. Tetapi, dengan diungkapnya Dewan Kolonel ini sekarang kita sudah bisa membaca dengan transparan kelihatannya itu soal Mbak Puan jadi capres dari PDIP itu harga mati gitu ya. Dan Ganjar Pranowo dan juga Pak Jokowi sudahlah sudah mulai fokus bagaimana mendapatkan perahu sendiri gitu, kalau berani ya. Itu yang menarik. Dan Pak Prabowo pasti merasa waduh, saya purnawirawan, tapi PDIP punya Dewan Kolonel. Kan mustinya Pak Pabowo yang pakai DC semacam itu kan. Tapi ya Pak Prabowo akhirnya mengerti bahwa ya nggak mungkin Ibu Megawati (Soekarnoputri) di ujung usianya itu, di ujung usia artinya di ujung wisdomnya sebagai pemimpin lalu tidak memberi kesempatan pada ini momen terakhir buat Ibu Puan. Kalau dia nggak bisa juga meneruskan trah Soekarno, itu juga PDIP tenggelam juga, kan tetap PDIP itu digantungkan pada aura kepemimpinan Soekarno. Karena itu, kelihatannya semua istilah akan dikaitkan dengan pemimpin bangsa ini pada Bung Karno. Yang tinggal kita hitung adalah efek dari penggunaan istilah itu. Tetapi, saya kira juga sudah dihitung efeknya. Tinggal orang menduga lebih dalam lagi, artinya Pak Prabowo sudah di luar radar PDIP, karena ini sudah final, Ibu Puan akan didorong oleh Dewan Kolonel untuk terus berkibar sampai 2024. Jadi, perjanjian Batu Tulis ya sudah tinggal batunya saja, tulisannya sudah hilang. Jadi, jelas ini, betul pilihannya “no or never”. Jadi, artinya sebenarnya orang seperti Ganjar Pranowo harusnya musti realistis. Kalau dia terus melakukan perlawanan yang terjadi nanti malah juga perlawanan dari dalam dan juga tindakan dari PDIP terhadap Ganjar akan semakin keras. Itu dua hal. Pertama, Ganjar itu tidak akrab dengan PDIP atau bahkan disingkirkan. Yang kedua, sebagai tokoh dia nggak mungkin bikin perahu sendiri tanpa restu Jokowi. Di situ kesulitannya. Jadi dalam perbandingan dengan Prabowo, pasti Pak Jokowi merasa aman dengan Prabowo karena Prabowo sudah mampu untuk bikin koalisi. Jadi, didorong-dorong Ganjar ya nggak jalan-jalan juga tuh. Kelihatannya Pak Jokowi akan bersikap lebih akrab pada Prabowo ketimbang pada Puan dan Ibu Mega. Kan ini soal yang sangat pragmatis. Bagi Pak Jokowi tentu dia butuh cantolan di hari-hari terakhir ini dan di hari-hari pertama dia lengser. Sangat mungkin Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kasih sinyal bahwa sudah saya percaya Anda tuh. Jadi, itu sebenarnya yang kita tunggu, mungkin bulan November ini juga akan diucapkan bahwa Jokowi akhirnya memberi dukungan atau restu pada Prabowo. Kan cuma itu. Poin kita selalu adalah Pak Jokowi sudah gagal untuk tiga periode, itu wacananya sudah hilang, juga musyawarah rakyat itu juga sudah nggak mempan tuh. Jadi wakil presiden juga sudah hilang. Jadi tinggal satu poin, yaitu meyakinkan bahwa pemerintahan berikutnya akan menjamin reputasi Pak Jokowi untuk tidak dipersoalkan, baik secara hukum maupun secara sosial. Kan itu dalilnya. Dan, kelihatannya dalam bebeerapa tahun terakhir ini Pak Prabowo betul-betul mengasuh Pak Jokowi batin dan jalan pikirannya sehingga Pak Jokowi punya kepercayaan kepada Pak Prabowo dan itu blessing in disguise sekali pada Bapak Prabowo. Nah, itu mungkin yang menandakan mengapa Gerindra akhirnya mengambil risiko untuk berseberangan dengan PDIP. Demikian juga Demokrat membaca hal yang sama, lalu berseberangan dengan PDIP. Tetap juga Demokrat adalah partai yang berupaya untuk muncul sebagai alternatif. Kan nggak mungkin Demokrat sama Gerindra. Dan nggak mungkin lagi Demokrat kasih sinyal pada Presiden Jokowi untuk minta dilindungi atau diberi kesempatan memimpin. Jadi, Demokrat justru yang menjadi faktor di situ karena suatu waktu nanti Demokrat harus mengucapkan dia dengan siapa. Itu yang lagi ditunggu. Nah, kalau Anies, sudah pasti akan diganggu teruslah, karena Anies nasibnya sama kayak Ganjar sebetulnya. Jadi kita bicara faktanya bahwa di luar kenyataan, Anies elektabilitasnya akan tumbuh terus. Tapi, kalau misalnya Pak Jokowi sudah memilih Prabowo, itu pasti Anies akan disingkirkan, Ganjar sudah pasti tercecer. Cuma itu soalnya. Mari kita baca lebih detail konstelasi politiknya dengan munculnya gerakan Dewan Kolonel, dan kebetulan bulan September juga ini munculnya. Dengan adanya Dewan Kolonel ini kan kita memastikan bahwa Ganjar untuk PDIP selesai. Sementara ini kita bisa menyimpukan begitu. Kedua, kita tidak bisa membayangkan seorang Ganjar berani maju tanpa dukungan dari PDIP dan PDIP sendiri kan sudah mengingatkan bahwa kalau dipastikan Ganjar berani maju dari partai lain akan dihabisi di Jawa Tengah. Padahal, kita tahu pasti basis utama dari Ganjar di Jawa Tengah. Nah, kemudian sementara yang tersedia itu kan KIB dan kita tahu ini kan pepesan kosong. Karena nggak mungkin konstituennya PAN, konstituennya PPP, bahkan konstituennya Golkar, itu memilih Ganjar. Itu nasib Pak Jokowi, salah bikin perahu cadangan. Perahu cadangannya bocor semua dan tentu Ganjar juga ada di dalam kegemangan hari ini. Nggak mungkin Ganjar itu berpikir bahwa Jokowi lebih memilih dia dibandingkan Prabowo. Jadi dalam persaingan menjadi penerus Jokowi, ya mungkin Prabowo lebih masuk akal bagi Pak Jokowi. Jadi kira-kira itu soalnya. Kalau kemudian ada faktor lain, tentu yang kita inginkan ada faktor lain sehingga Pemilu batal kan. Tapi okelah kita akan masuk dulu di dalam kalkulasi mereka. Nah, Dewan Kolonel ini masih akan berupaya keras supaya kira-kira Puan itu bisa dapat di awal langsung 12% gitu elektabilitasnya. Tapi itu artinya uang yang dioperasikan oleh Dewan Kolonel ini musti juga cepat pada lembaga survei. Yang akan panen ya lembaga survei walaupun kita tahu itu aktivitas untuk bubble saja, untuk niup balon saja. Dan makin lama makin terlihat kualitas. Dan, pada suatu waktu nanti akan terjadi pertengkaran politik antara Agus Harimurti dengan Mbak Puan karena dua minggu lagi kan pasti orang mau lihat kualitas-kualitas perdebatan itu kan. Dan itu kita lihat komposisinya. Komposisinya nanti kita lihat bagaimana kalau misalnya terlihat Ibu Puan elektabilitasnya tinggi di baliho, tapi di forum-forum debat atau percakapan dan jurnalis dia jomplang. Nah itu bahayanya Dewan Kolonel itu mesti sesuaikan loh antara kemampuan argumen Ibu Puan dengan fakta sentimen di dalam statistik. Gitu soalnya. Nah, Anda tadi mengendus kecenderungan bahwa Pak Jokowi pada akhirnya nanti memilih Pak Prabowo gitu. Tapi, kalau kita baca statement dari Dewan Pembina, wakil ketua dewan Pembina Gerindra, justru dia menyatakan begini bahwa Pak Jokowi itu akan dukung Ganjar dan atau Erick atau Sandi demi cari selamat. Jadi, sebenarnya buat kalkulasinya ini yang mungkin bukan Prabowo yang diincar. Tapi saya juga mau menggarisbawahi bahwa itu sebenarnya cuma dalam rangka cari selamatlah, menyelamatkan dinasti dia, menyelamatkan kepentingan dia, dan sebagainya. Ya, kalau cari selamat pada Erick Thohir ya agak susah karena nggak naik-naik elektabilitasnya. Demikian juga Ganjar. Jadi, kira-kira Gerindra atau Bung Dasmon ini mengintip peluang Pak Jokowi untuk berbalik arah dari mereka yang dia andalkan. Kan semua mengandalkan Jokowi. Erick ada di situ. Ya lingkungan yang ada di sekitar Pak Jokowi. Setelah dilihat-lihat yang nggak bisa juga itu nambah keyakinan bahwa Jokowi bisa disebut saja bisa diasuh oleh seseorang di antara mereka. Yang paling rasional tentu adalah Gerindra. Jadi, kira-kira Dasmon politisi yang cerdik, dia mengintip sesuatu untuk dia balikkan nanti bahwa pada akhirnya Jokowi akan bersama Gerindra karena rasa aman itu ada dari awal dan pertemuan pertama dengan Prabowo waktu diundang untuk masuk kabinet kan pasti sudah ada dugaan lebih kuat bahwa oke kenapa Pak Jokowi butuh Prabowo ya karena Gerindranya gede. Itu aja. (Ida/sws)

Aktivis yang Bersuara, Lius: Jangan Mau Ditahan

BY FNN Kamis, 22 September 2022 02:30:21 0

Jakarta, FNN – Para tokoh nasional berkumpul dalam diskusi Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) yang digagas oleh Rocky Gerung pada Rabu, 21 September 2022 di Restoran Teras Budhe, Jakarta Selatan. Salah satu narasumber dalam diskusi tersebut adalah Lius Sungkarisma. Dengan dimoderatori oleh Syahganda Nainggolan, Lius mengatakan pengalamannya ditahan selama 2 minggu. Oleh karena itu, dia mengatakan jangan mau ditahan. \"Jangan mau ditahan karena kalau kita udah ditahan, kita gak akan bisa bergerak, teriak juga gak ada yang denger,\" terang Lius. \"Jadi, jangan sampai ditahan. Kita itung-itunglah, tapi bersuara harus terus. Saya walaupun diam-diam, tapi ya masih juga bunyi ga boleh berhenti. Sebab itu satu-satunya yang pasti kita ada, lain-lain udah ditangkap, kita ribut pun gak ada yang dengar di dalem,” ucap Lius menambahkan. Dalam kesempatan tersebut, Lius mengatakan keinginannya dan mengajak untuk memperbaiki keadaan negeri yang saat ini sudah parah. \"Tapi ini yang mau hadir ke sini, saya yakin 100 persen kita ini masih ada keinginan untuk bisa berkontribusi merubah keadaan yang sudah parah,\" ucap Lius, penuh keyakinan. “Tapi saya kira semangat kita ini pasti didengar dan makin banyak yang ikut,\" kata Lius mengakhiri pernyataannya. (Rac)

Syahganda: Jangan Sepelekan Suara Mahasiswa!

BY FNN Kamis, 22 September 2022 02:21:08 0

Jakarta, FNN – Para tokoh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) berkumpul di Restoran Teras Budhe, Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022). Mereka di antaranya Syahganda Nainggolan, Edy Mulyadi, Tamsil Linrung, Habil Marati, Said Didu, Rocky Gerung, Lieus Sungkarisma, dan Ahmad Yani. Pertemuan tersebut menghasilkan dua resolusi. “Pertama, mendukung gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang menuntut rezim sekarang untuk menurunkan harga BBM dan harga-harga bahan pokok yang mencekik rakyat,” kata Ketua Panitia PMKI Andrianto. Sedangkan resolusi yang kedua yakni mendukung keputusan DPD dalam rangka penggantian wakil ketua pimpinan MPR. Dia mengatakan, DPD adalah representasi langsung rakyat. “Karenanya pimpinan MPR yang ada sekarang ini tidak memiliki hak untuk menolak atau menunda apa yang sudah diputuskan paripurna DPD dalam hal penggantian wakilnya di MPR dari Fadel Muhammad kepada Tamsil Linrung,” katanya. Diskusi PMKI bertema “Di Tepi Jurang Krisis dan Kebangkrutan” ini, mereka menyikapi tentang masalah kenaikan BBM dan maraknya Demo Mahasiswa yang hari ini luar biasa animonya melebihi gerakan Reformasi 98. “Era sekarang perlawanan begitu massif melibatkan semua elemen rakyat,” ujar Andrianto. Menurut Syahganda Nainggolan, dari sekian aksi mahasiswa dan masyarakat tentang polemik kenaikan harga BBM, aksi kegiatan hari ini lebih mengerikan, beda dengan aksi BBM tahun-tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu, wartawan senior Edy Mulyadi yang baru bebas dari hukuman penjara, mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan semua yang hadir dalam forum diskusi PMKI dan tetap semangat untuk mengkritisi agenda pemerintah yang tidak pro rakyat. Tamsil Linrung mengapresiasi yang tinggi kepada Bung Edy Mulyadi yang baru keluar dari penjara. “Kita harus mengapresiasi Bung Edy karena beliau ini tetap tegar meski baru keluar dari penjara dan kita di ruangan ini juga berharap Bung Edy Mulyadi ini sebagai contoh agar ketika kita menyuarakan demokrasi jangan setengah-setengah, harus kongkrit dan tegas,” ujar Tamsil Linrung. “Mas Suharso (Manohara) rencana akan mengundurkan diri dan bergabung dengan gerakan kita karena beliau pun berharap agar demokrasi kita lebih baik ke depannya,” lanjutnya.   Habil Marati, tokoh nasional menyebut, PPP akan me-launching Forum Kabah Membangun, diharapkan bisa menjadi penyambung lidah dari PMKI, yang bisa menjadi forum agar dapat mensinergikan kembali PPP. “Suharso ini pendiri KIB tetapi tiba-tiba diganti. Padahal beliau adalah pendiri dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu). Artinya, ada keretakan di lingkungan elit Jokowi, yang begitu mudah mencopot Ketum Parpol seperti yang terjadi di PPP ini,” katanya. Sementara itu, Said Didu mengungkap bahwa hutan Jokowi per hari Rp 1,7 triliun. “Bayangkan seberapa bahayanya ini jika berlanjut terus,” tegasnya. “Jebakan ilustrasi adalah jebakan yang menggambarkan ilustrsi infrastruktur kita yang maju padahal realnya banyak infrastruktur yang nganggur seperti IRT, pelabuhan nganggur dan lain-lain,” lanjut Said Didu. Rocky Gerung lebih menyoroti masalah keragu-raguan yang akan mengurangi pergerakan kita untuk membuat perubahan. Jokowi pasti tahu detil kekayaan orang-orang yang berkoar-koar ini menjadi senjata untuk menekan pergerakan tokoh-tokoh pergerakan kita. Beberapa waktu lalu membuat tulisan apabila partai yang ga lolos PT kepung saja MK. “Ketidakadilan PT ini yang harus jadi perhatian kita semua karena menurut saya ini gak fear,” tegas Rocky Gerung. Perubahan politik akan terjadi apabila direncanakan itu poinnya harus ada perencanaan untuk membuat perubahan. “Lebih sistematik pergerakan kita ke depan supaya lebih terstruktur karena rakyat butuh kita hari ini, jangan memble,” lanjut Rocky Gerung. “Rakyat ini sedang menunggu kita untuk menaikan 1 oktaf perlawanan terhadap Rezim Jokowi,” tegasnya. Ketua Umum Partai Masyumi Reborn Ahmad Yani pun sepakat dengan Rocky Gerung. “Kita banyak gagasan yang cemerlang tapi kita belum bisa mengaplikasikan secara konkret, benar kata Bung Rocky banyak keragu-raguan dalam gerakan kita harus ada yang konkret,” kata Ahmad Yani. Andrianto berharap diskusi PMKI juga bisa menjadi pemantik bagi pemerintah agar lebih bijak menyikapi aspirasi rakyat. Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan kembali mengingatkan dan meminta agar Pemerintah memberikan respons gerakan mahasiswa yang sudah berlangsung selama tiga pekan. Syahganda meminta agar Pemerintah tidak menyelepekan suara mahasiswa yang turun ke jalan. “Ini udah hampir 3 minggu belum ada respons makanya pemerintah. Pemerintah harus merespons, nggak boleh tidak,” katanya. “Kita akan sampaikan kepada pemerintah, mereka jangan nyepelekan suara mahasiswa yang ada di jalanan sekarang,” tegas Syahganda. (mth)

Negara Dalam Bahaya SOS

BY FNN Rabu, 21 September 2022 21:41:51 0

Bahkan kata Prof Salim Said, oligarki juga telah menguasai Jokowi. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIKATAKAN oleh Prof. DR. Daniel M Rosyid negara sudah SOS bahwa: Negara dalam keadaan darurat.. hampir semua institusi negara lumpuh, kejahatan bersimaharajalela tak terbendung, kedunguan meluas, ketakutan mencekam bangsa ini…. Kini tinggal menunggu kebangkitan ummat Islam dan TNI untuk mengambil kembali kedaulatan rakyat dan negara. Negara sudah dikuasai asing dan aseng dengan kekuatan Oligargi. Mereka telah menguasai hasil tambang, hutan, minyak, air, dan tanah. “Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia”. “Bahwa berkaca pengalaman di Afrika Selatan, 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, negaranya bubar. Sedangkan di Indonesia 0.2 % menguasai 74 % di Indonesia”. Tidak bisa dibantah negara sudah SOS “Save Our Ship” (Selamatkan Kapal Kami), atau “Save Our Souls” (Selamatkan Jiwa Kami). Guilford (1973): mengatakan bahwa oa_if you would understand world geopolitic today, follow the oil_ (Deep Stoat). (berbicara soal minyak maka 90% soal politik, dan 10% tentang teknis perminyakan itu sendiri). Henry Kissinger mengatakan: control oil and you control nation, control food and you control the peoples (Kendalikan minyak maka kamu menguasai negara, kendalikan pangan maka anda menguasai rakyat). Negara ini sudah terlalu lama dijalankan dengan cara yang salah, secara sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Banyak hal yang salah dilakukan oleh pemerintah. Ketika diberi saran oleh rakyat, bahkan oleh para pakar sesuai bidangnya masing-masing, mereka menutup telinga, membutakan mata dan nuraninya, menutup kritik, tampil jumawa seolah-olah serba bisa dan tahu semuanya. “Those who criticize are permanently removed in the wrong way. various ways have been done, including the correct way. Did it work? So i chose to be a martyr to make a change by slapping their face.” “(Berbagai cara telah dilakukan, termasuk dengan cara yang benar. Apakah itu berhasil? Jadi, saya lebih memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka),” tuturnya dalam akun twitter @bjorka, Ahad (11/9/2022). Prof. Salim Said mengatakan bahwa negara Indonesia sekarang ini dikuasai oleh oligarki. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu, adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki,” ucapnya. Bahkan kata Prof Salim Said, oligarki juga telah menguasai Jokowi. “Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Dalam perjalanan waktu negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Demo mahasiswa dan rakyat sedang berlangsung, tuntutan turunkan BBM, itu hanya kejadian kecil dari kerusakan negara yang sedang terjadi. Tanpa fokus tuntutan perubahan total, semua akan sia-sia. Bahkan Presiden seperti menantang akan berapa lama kalian berdemo. Di balik kata ada makna kalian akan kelelahan dan akhirnya menghilang. Demo harus fokus pada tujuan kembalikan negara sesuai konstitusi UUD 1945. Dan tuntutan perubahan ke negara harus kembali normal harus fokus kembali ke UUD 45 asli dan kembalikan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Negara terus menuju kehancurannya dan saat ini negara sudah SOS “Save Our Ship” (Selamatkan Kapal Kami), atau “Save Our Souls” (Selamatkan Jiwa Kami). (*)

Revolusi Rakyat Tertunda?

BY FNN Rabu, 21 September 2022 12:30:37 0

Sebagian pemilik perusahaan yang sedang dan akan memasok listrik ke PLN, memang tercatat ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Garibaldi “Boy” Thohir, Sandiaga Uno, Prajogo Pangestu, Dahlan Iskan, dan lain-lain. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) PERTANYAAN yang sering saya terima dari rakyat belakangan ini, “Kapan Jokowi jatuh? Koq sepertinya kuat sekali ya? Padahal, demo rakyat sudah berkali-kali berlangsung di Jakarta dan daerah-daerah juga.” Sulit sekali untuk menjawab pertanyaan seperti itu secara pasti. Tapi, “Kenapa waktu Pak Harto koq terkesan begitu mudah jatuh? Padahal, Pak Harto waktu itu kuat sekali. Apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini?” tanya seorang pedagang sayuran. Apakah revolusi rakyat akan terjadi atau memang tertunda? People power atau revolusi rakyat diprediksi bisa terjadi tapi juga bisa tidak. Semua itu tergantung kecerdasan dan keberanian milenial saat ini. Karena, kita tidak ingin adanya campur tangan asing dan aseng, seperti pada 1998. Yang diinginkan adalah people power murni, seperti 1945. Sehingga, nanti tidak ada aseng dan asing yang ikut camput menata sistem pemerintahan mendatang. Proses kejatuhan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden Soeharto maupun Presiden Soekarno, disinyalir ada campur tangan asing dan aseng. Bagaimana proses kejatuhan Bung Karno, Pak Harto, dan Gus Dur, rasanya tidak perlu dibahas dalam tulisan ini. Karena sudah banyak versi beredar di masyarakat. Tapi yang jelas, kejatuhan ketiga presiden terdahulu itu terjadi karena ada unsur asing dan aseng yang campur tangan. Apakah kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM yang memicu demo besar-besaran selama ini bisa menggelincirkan Jokowi sehingga terjatuh dari tampuk kekuasaannya? Tampaknya, tidak semudah itu. Apalagi, naiknya harga BBM tersebut ternyata sudah atas persetujuan DPR. Suara penolakan dari PKS maupun Demokrat nyaris tak didengar Pemerintah, apalagi kolega fraksi lainnya di DPR. Yang terjadi justru Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menyindir PKS agar fokus urusi Kota Depok dibandingkan sibuk kritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hasto juga mempertanyakan apa prestasi PKS selama memimpin Depok? Juru Bicara PKS Muhammad Kholid merespon pernyataan Hasto tersebut. Jawaban Kholid justru membuka “Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,58% hingga 2021. Capaian ini jelas merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!” jawab Muhammad Kholid, Juru Bicara PKS. “Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat,” tambah alumni FEB Universitas Indonesia, yang juga warga Depok itu. Kholid mencoba mengajak Hasto untuk melihat dan membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah di bawah Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP. “Kalau Sekjend PDIP mau adu prestasi Kepala Daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?” tantang Kholid kepada Hasto Kristiyanto. “Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Mulai dari Pak Jokowi hingga sekarang puteranya Gibran yang menjabat Wali Kota Solo. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?” tanya Kholid. Data BPS menunjukan, tingkat kemiskinan di Solo mencapai 9,4% pada 2021. “Di level Kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?” tanya Kholid retoris. Tidak hanya itu, fakta di Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021. Selain itu, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25% di 2021. “Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional,” ujar Kholid. Hasto mestinya belajar membaca data ini sebelum sindir PKS. Rasanya sulit untuk memperbaiki citra PDIP yang “terpuruk” akibat kasus korupsi kadernya. Apalagi, kebijakan kenaikan harga BBM yang diumumkan langsung Presiden Jokowi yang diakui sebagai “petugas partai” itu telah memicu demonstrasi di Jakarta maupun berbagai daerah di Indonesia. Apakah gerakan demo massif pada 2022 ini sebagai masa pemanasan people power? Kebijakan Jokowi yang tidak pro rakyat itu berpotensi gembosi PDIP dan bisa rusak citra kader banteng yang maju Pilpres 2024. Sehingga prediksinya pada 2023 kemungkinan people power meletup. Semua skenario bisa berubah total. Artinya, “koalisi-koalisian” yang selama ini dirancang bakal berantakan. Tidak ada yang namanya Copras-Capres. Termasuk nama-nama yang selama ini digadang-gadang sebagai Capres seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, dan sebagainya. Apalagi jika benar-benar terjadi revolusi rakyat. Semua akan berubah. Karena terjadi “gempa politik” yang luar biasa! Sebuah revolusi rakyat itu tidak mungkin berhasil jika tanpa campur tangan asing. Sebuah revolusi past i melibatkan pihak luar atau asing. Jadi, tidak ada revolusi yang tanpa pihak luar. Revolusi di kawasan Amerika Selatan itu tidak akan berhasil tanpa ada pihak luar. Coba lihat jejak sejarah, Revolusi Kuba. Tidak akan berhasil tanpa ada Che Guevara yang bukan orang Kuba. Revolusi Rusia dengan menggulingkan Tsar Nicholas, juga tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan Inggris dan Jerman. Revolusi Amerika Serikat juga tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan Inggris. Bahkan, Revolusi Indonesia yang menghasilkan Kemerdekaan RI tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan asing. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Revolusi Rakyat di Indonesia kali ini sulit terwujud? Apakah hal ini ada kaitannya dengan penunjukan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan dengan tugas barunya dari Presiden Jokowi? Yakni, mempercepat pelaksanaan program kendaraan listrik. Tugas baru yang harus dilakukan Luhut tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.  Mengutip inpres yang diterbitkan pada 13 September 2022 itu, setidaknya ada tiga pokok tugas yang mesti dijalankan Luhut terkait percepatan pelaksanaan program kendaraan listrik. Pertama, tugasnya melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Instruksi presiden ini. Kedua, Luhut akan melakukan penyelesaian permasalahan yang menghambat implementasi percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat serta pemerintahan daerah. Ketiga, melaporkan pelaksanaan Inpres ini kepada presiden secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. “Luar biasa opung Luhut ini, super sakti. Satu proyek listrik, tapi benefitnya bisa \'nyetrum\' dari hulu hingga ke hilir,” kata Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik. Sebagian pemilik perusahaan yang sedang dan akan memasok listrik ke PLN, memang tercatat ada nama Luhut Binsar Pandjaitan, Erick Thohir, Garibaldi “Boy” Thohir, Sandiaga Uno, Prajogo Pangestu, Dahlan Iskan, dan lain-lain. Itulah yang besar kemungkinan menjadi penyebab sulitnya revolusi rakyat di Indonesia sekarang ini, kecuali Jokowi legowo mengundurkan diri. (*)

Gara-gara Sebuah Pisang!

BY FNN Rabu, 21 September 2022 10:22:16 0

Tapi sejak Nopember 2003 itu saya sengaja diundang menjadi salah seorang narasumber dalam tripartite dialogu itu. Dan hampir di setiap acara dialog itu Arthur selalu mengulangi cerita sopir taksi itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation/Board member, NYC Partnership of Faith JIKA saya ingin menyebutkan berbagai inisiatif interfaith atau Dialog antar pemeluk agama yang saya lakukan di kota New York tentu lumayan banyak. Dari pertemuan by-monthly 3 tokoh-tokoh agama Samawi; Islam, Kristen dan Yahudi, pertukaran kunjungan, hingga beberapa kegiatan sosial, antara lain mid-night run atau memberikan makan kepada homeless di malam hari di kota New York. Tapi ada sebuah kegiatan yang paling berkesan dan diminati oleh jamaah masing-masing agama, khususnya mereka yang beragama Kristiani. Kegiatan itu adalah annual trifaith dialogue (Dialog tiga agama; Yahudi, Kristen dan Islam) menyambut hari Thanksgiving Day di Amerika. Acara ini menjadi unik karena dihadiri oleh ribuan jamaah dari tiga agama untuk berdialog dengan tema-tema yang kontekstual. Satu kali misalnya bersamaan dengan 10 tahun pasca peristiwa “9/11”, kita para narasumber menyampaikan cerita dan hikmah yang kita ambil dari peristiwa itu dalam perspektif agama masing-masing. Berubah Karena Pisang Pada acara Dialog tiga agama itu ada tiga tokoh agama yang selalu tampil untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Biasanya topik pembahasan telah disetujui bersama jauh-jauh hari. Namun Dialog yang terjadi sangat ringan dan spontan, bahkan kerapkali penuh guyonan yang menghibur. Saya sendiri mewakili agama Islam yang ketika saya masih menjadi Imam di Islamic Cultural Center of New York atau yang lebih dikenal dengan masjid 96 Street. Saya juga Direktur Jamaica Muslim Center dan sebagai Chairman Masjid Al-Hikmah Queens. Agama Yahudi diwakili oleh Rabbi Dr. Peter Rubenstein, Senior Rabbi of Central Synagogue Manhattan yang sangat cantik dan historis. Beliau pada tahun-tahun itu berumur sekitar 70-an. Saat ini Peter Rubinstein menjadi senior director di Street 92nd yang sangat populer di kota New York. Peter juga pernah menjadi ketua Inisiatif Interfaith mantan PM Inggris, Tony Blair. Sementara agama Kristiani diwakili oleh Pastor Dr. Arthur Caliandro. Beliau adalah pastor Senior Marble Collegiate Church di Manhattan yang sangat kharismatik. Beliau ketika itu sudah memasuki umur hampir 80 tahun. Gereja Marble sendiri adalah gereja Protestan tertua di Amerika. Tripartite Dialog ini begitu sangat menarik bukan saja karena pembahasan yang seringkali dinamis dan terbuka. Tapi sambutan jamaah masing-masing agama yang hangat dan bersahabat. Sebuah pembuktian bahwa perbedaan apapun yang ada di antara manusia harusnya tidak menjadi alasan untuk saling terpecah dan bermusuhan. Satu hal yang sangat terkesan bagi saya pribadi adalah bagaimana kedua tokoh agama itu (Peter dan Arthur) sangat santun, sopan dan menghormati saya yang notabene-nya sangat yunior. Apalagi sebagai pendatang baru di tengah meningginya Islamophobia saat itu. Sedangkan mereka tidak saja secara umur, ilmu dan pengalaman yang hebat. Tapi juga menjadi pemimpin dari institusi yang besar dan terhormat. Peter adalah seorang Rabi Yahudi dari kalangan sekte Reform yang sangat dihormati. Saya masih ingat suatu ketika saya diundang hadir karena acara peringatan 9/11 di Synagogue yang dihadiri oleh Gubernur New York ketika itu, Andrew Cuomo. Para politisi dan pejabat sangat respek dan hormat kepadanya. Arthur Caliandro yang bersuara lembut, tapi dari mulut beliau selalu keluar  hikmah-hikmah yang luar biasa. Tidak jarang melemparkan lolucon-lolucon segar yang menjadikan hadirin tertawa terbahak. Satu diantaranya adalah “Every time I meet Shamsi, I feel younger”… itu karena saya 1/2 umurnya lebih muda. Tapi yang paling menarik dari Arthur adalah cerita awal bersentuhan dengan Islam. Sebagaimana orang-orang Amerika lainnya, Arthur pernah teracuni oleh pandangan buruk tentang Islam. Apalagi dengan peristiwa 9/11 pada 2001 menjadikannya marah dan merasa harus melakukan sesuatu untuk meredam pergerakan Islam di Amerika dan dunia. Pada penghujung 2002 itulah suatu ketika dia pernah menghentikan sebuah taksi kuning (yellow cab) untuk membawanya ke sebuah pertemuan. Tanpa dia sadari, ternyata sopir taksi itu seorang Muslim warga Bangladesh. Dalam perjalanan itu terjadi percakapan yang menarik. Sang sopir bertanya kepadanya: “where do you live and what do you do” (di mana tinggal dan pekerjaannya apa?). Arthur menyampaikan bahwa dia adalah pastor gereja yang terletak di antara 29th Street dan 5 Avenue. Sang sopir menyampaikan bahwa dia seringkali sholat di belakang gereja itu. Kebetulan di belakang gereja itu ada masjid kecil, Masjid Abdurrahman. Singkat cerita, karena merasa sudah familiar dekat dengan komunikasi itu, sang sopir tiba-tiba saja menawarkan sebuah pisang kepada sang pastor. Walau sang pastor tidak mengambil pisang itu, tapi tawaran sebuah pisang itu menusuk dadanya. Ada perasaan bersalah atas berbagai kecurigaan selama ini. Selama ini dia memahami jika orang Islam itu kasar, pemarah, dan tidak bersahabat. Tapi ini ada seorang Muslim, sopir taksi, dengan bahasa Inggris terbatas sangat ramah dan baik. Singkat cerita, tanpa terasa perjalanan sampai di tujuan. Rupanya diam-diam sang sopir itu telah mematikan argo taksinya dan menolak mengambil sewa (bayaran) dari penumpangnya. Peristiwa ini menjadikan Arthur berubah drastis. Tidak saja bahwa dia secara pribadi berubah menjadi lebih positif. Tapi sejak Nopember 2003 itu saya sengaja diundang menjadi salah seorang narasumber dalam tripartite dialogu itu. Dan hampir di setiap acara dialog itu Arthur selalu mengulangi cerita sopir taksi itu. Sekitar tahun 2017 lalu Arthur meninggal dunia. Walaupun tidak menerima Islam sebagai agamanya, tapi sangat banyak hal positif yang dapat diambil sebagai pelajaran dari Arthur Caliandro. Beliaulah salah seorang partner saya dalam upaya membangun kerjasama antar pemeluk agama di kota dunia ini. Peace to the world! NYC Subway, 20 September 2022. (*)

Bahan Bakar LPG Itu Masalah Bagi Presiden Jokowi G20 Presidency

BY FNN Rabu, 21 September 2022 09:51:19 0

Nilai subsidi APBN Rp 135 triliun untuk LPG tersebut amatlah besar, tidak masuk di akal, kecuali pake kalkulator abal-abal, mungkin bisa masuk hitungannya. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MASALAH itu datang dari impor LPG yang sangat besar. Sudah tidak mungkin diatasi lagi. Ketergantungan pada LPG sangat akut. Ini telah menjadi bisnis banyak orang yang sangat kusut. Para politisi juga banyak yang bermain dalam carut-marut bisnis LPG di tanah air. Masalah berikutnya datang dari subsidi LPG yang sangat besar. Jumlahnya mencapai 85% dari seluruh LPG yang dikonsumsi di tanah air adalah LPG subsidi 3 kg. Angka yang aneh sebenarnya. Mengapa sebagian besar orang menggunakan LPG subsidi. Bagaimana pengawasan selama ini. Apakah memang seluruh lembaga pengawasan LPG subsidi itu melakukan pembiaran ini? DPR RI, BPH Migas? Apa yang mereka perbuat? Apa benar mereka terlibat dalam bisnis ini? Subsidi LPG seharusnya tidak sebesar itu, jika pengawasannya baik, dan LPG subsidi benar-benar dialokasikan kepada yang berhak menerimanya. Bayangkan saja jika subsidi LPG 3 kg diubah jadi subsidi langsung. Maka kemiskinan di Indonesia langsung habis seketika. Lenyaplah kemiskinan menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS) itu. Nilai subsidi LPG 3 kg dalam APBN 2022 itu mencapai Rp 135 triliun. Bisa dibayangkan kalau ini dibagikan ke 27 juta penduduk miskin Indonesia, maka setiap orang akan memperoleh Rp 420 ribu per bulan per orang. Maka selesai lah dan tamatlah riwayat kemiskinan menurut indikator BPS Indonesia. Tapi ini telah menjadi bisnis yang sangat ruwet, bisnis barang subsidi, bisnis menghisap dana APBN untuk segelintir orang para importir LPG, untuk bisnis negara-negara penghasil LPG yang tidak akan menyerah melanggengkan energy fosil sebagai bahan bakar umat manusia. Bagaimana bisa orang Indoensia buat masak nasi dan lontong harus impor bahan bakar dari Arab dan Amerika Serikat? Sementara itu untuk bakar sate menggunakan arang tidak masalah, malah tambah enak. Ini adalah bisnis yang menjerat leher orang dan melahap APBN tanpa ada pengawasan yang baik. Sedangkan Presiden Jokowi sebagai G20 Presidency, ketua transisi energi dunia, harus berpidato berapi-api, berkobar-kobar di G20 bahwa dunia harus meninggalkan energi fosil dalam waktu tidak lama lagi. Lah bagaimana bisnis dan subsidinya di Indonesia segede gaban? Dunia bakal kikikiki. Subsidi Aneh Ini subsidi LPG ini aneh ya. Nilainya kok bisa mencapai Rp 135 triliun. (Lihat nota keuangan RAPBN 2023). Separah itukah manajemen pengelolaan barang impor di Indonesia. Ini luar biasa boros. Catat bahwa LPG ini 85 persen adalah impor, didatangkan dari luar negeri. Harga hari ini senilai 650 dolar per ton atau senilai Rp 9,6 juta seton, atau sekitar Rp 8.600 per kg. Bagaimana tidak uang APBN digunakan untuk subsidi LPG 3 kg senilai Rp 135 triliun tersebut jika dipake langsung untuk membeli LPG impor, maka itu setara dengan 9,15 juta ton LPG impor. Sementara kebutuhan LPG subsidi hanya 8 juta ton. Jadi kalau Saudi Arabia atau Amerika Serikat datang membawa LPG ke Indonesia dan ditebus dengan uang APBN senilai Rp 135 triliun maka seluruh rakyat bisa mendapatkan LPG gratis tanpa bayar. Bukan lagi subsidi tapi gratis. Jadi, siapa yang diongkosin oleh pemerintah dengan subsidi LPG sebesar Rp 135 triliun itu? Apakah para importir LPG, makelar LPG, apakah pengambil kebijakan di DPR dan pemerintahan? Ataukah agen LPG, ataukah pemerintah daerah yang berwenang menetapkan harga LPG? Pantas saja bisnis LPG jadi rebutan di tanah air beta. Nilai subsidi APBN Rp 135 triliun untuk LPG tersebut amatlah besar, tidak masuk di akal, kecuali pake kalkulator abal-abal, mungkin bisa masuk hitungannya. Tapi jaman sekarang dimana kita bisa dapat kalkulator abal- abal! Bayangkan saudara-saudara nilai subsidi Rp 135 triliun tersebut dibagikan kepada 27 juta penduduk miskin Indonesia, maka masing masing orang miskin akan mendapatkan 5 juta setahun atau 420 ribu sebulan atau 14 ribu sehari. Maka dengan uang itu tamatlah dan musnahlah riwayat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia langsung nol berdasarkan indikator BPS. Jadi subsidi LPG 3 kg ini ini siapa sebenarnya yang makan? (*)

Aneh, Bila Eko Tak Ditangkap

BY FNN Rabu, 21 September 2022 09:31:46 0

Nama Eko Kuntadhi dikenal publik sejak Pilpres 2019, sebagai pembela utama Presiden Jokowi. Ia sering disandingkan dengan buzzer Istana lainnya seperti Deny Siregar dan Abu Janda. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior DI tengah pemberitaan kasus Ferdy Sambo yang tak kunjung selesai juga, banyak orang berkomentar tentang BuzzerRp. Soalnya, aneh saja. Mereka semua terkesan tiarap. Tidak banyak yang bersuara di media sosial. Seperti biasanya. Tiba-tiba, Eko Kuntadhi – salah seorang yang di kalangan netizen dilabeli sebagai buzerRp – memecahkan keheningan di jagad maya. Dengan secara verbal melecehkan Ustadzah Imas Fatimatuz Zahra. Salah satu putri dari seorang kiai kharismatik pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak senonoh. Banyak yang tidak habis pikir. Apakah narasi yang dia cuitkan di akun twitternya itu pantas dikonsumsi publik? Banyak pula yang jengkel. Mengecam dan mendesak pihak kepolisian agar segera menangkapnya. Ning Imas – begitu ustadzah yang ahli tafsir Alquran itu akrab disapa – sedang membahas Tafsir Ibnu Katsir. Khususnya Surah Ali Imran ayat 14. Sebagaimana dilansir NU Online, Rabu (14/9/2022). “Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi laki-laki adalah perempuan. Makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak. Perempuan di surga nanti, kenikmatan tertingginya bukan laki-laki. Makanya tidak ada bidadara. Tidak ada. Perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan. Hal-hal yang indah. Karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan...,” begitu paparan Ning Imaz dalam video tersebut. Penjelasan puteri dari Pondok Pesantren Lirboyo itu begitu indah. Jelas dan mencerahkan. Tapi, bila salam wala kalam, tiba-tiba Eko mencuitkan komentarnya yang kasar melalui akun twiternya, @_ekokuntadhi. Dia mengunggah video Ning Imas yang menjelaskan soal tafsir Surat Ali Imran ayat 14. Tapi tiba-tiba dia mengomentarinya dengan kata-kata: “Tolol tingkat kadal. Hidup kok cuma mimpi selangkangan.” Sebagai seorang ustadzah yang bijak, Ning Imaz santai saja menanggapi cuitan Ketua Relawan Ganjar Pranowo (Ganjarist) itu. Begitu juga dengan suaminya, Gus Rifqil Moeslim. Yang hanya menyerukan agar Eko datang untuk minta maaf. Tapi tidak begitu bagi kalangan Nahdhiyin. Mereka tentu tidak terima tokoh yang mereka hormati itu dilecehkan begitu rupa. Apalagi Ning Imaz adalah putri seorang ulama kharismatik yang mereka hormati dan kagumi. Ketua pimpinan wilayah GP Ansor DKI Jakarta, Muhammad Ainul Yakin Alhafidz, misalnya. Dengan lantang dia mengecam Eko Kuntadhi. Dia bahkan mendesak salah satu buzerRp itu minta maaf. Tidak hanya kepada Ning Imaz sekeluarga. Tapi kepada umat Islam seluruhnya. Sementara itu berbagai komentar dari kalangan umat Islam, khususnya warga Nahdhiyin, semakin ramai mengecam pegiat media sosial itu. Hemat kita, situasi yang kian meruncing itu tentu saja membuat Eko ketar-ketir. Karena menyangkut warga Nahdhiyin, bisa jadi dia berpikir, bukan tak mungkin kediamannya akan digeruduk Banser. Sehingga dia buru-buru menghapus cuitannya. Lalu berusaha datang langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo. Secara diam-diam, tentu saja. Menyatakan permintaan maaf langsung kepada Ning Imaz dan suaminya, Gus Rifqil Moeslim. Disebabkan mencuatnya kasus itu, dia bahkan juga menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua relawan Ganjarist. Sepatutnya Ditahan Selama satu setengah periode pemerintahan Jokowi, bukan sekali dua kali Eko Kuntadhi menghina dan melecehkan lambang dan nilai luhur ajaran Islam. Karena itu dia pun sudah berulang kali dilaporkan kepada pihak berwajib. Dia pernah berkasus dengan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Bahkan pakar hukum tata negara Refly Harun termasuk orang yang pernah melaporkannya ke Bareskrim Polri, awal Juni lalu.   Meski demikian, dia seperti kebal hukum. Tidak ada satu pun laporan masyarakat yang ditindaklanjuti pihak berwajib. Karenanya kebanyakan orang kian yakin, bahwa semua itu adalah karena dia buzer pemerintah. Yang sengaja dibayar untuk memecah belah persatuan bangsa. Demi melemahkan perlawanan rakyat yang menentangnya. Bagaimakana pun, terkait urusannya dengan Ning Imaz, desakan agar dia segera ditangkap datang dari berbagai kalangan. Tokoh Nahdlatul Ulama yang juga salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis, Lc, MA, PhD menyatakan dirinya sangat tersinggung. Karena itu dia mendesak agar kasus ini tidak berhenti hanya di permintaan maaf. Tapi harus dilanjutkan ke proses hukum. Karena, menurut dia, yang dihina bukan hanya pribadi Ning Imaz. Tapi ajaran Islam, guru agama dan pondok pesantren. Muhammad Shofiyullah sebagai salah satu alumni Pondok Pesantren Lirboyo juga memberikan kecaman yang tidak kurang pedas. Dia menggambarkan Eko sebagai seorang yang pengecut. Soalnya, sewaktu mengunggah cuitannya, dia lakukan secara terbuka. Tapi ketika meminta maaf dia lakukan secara diam-diam. Melalui jalur pribadi atau japri. Menurut dia, bagi Ning Imaz maupun suaminya mungkin bisa dimaafkan. Tapi bagaimana dengan para muhibbin atau para santri yang sangat menghormati dan mencintai guru-guru mereka? Sedemikian jauh, belum ada respon yang memadai dari pihak kepolisian. Kecaman dan lontaran kemarahan datang bertubi-tubi. Desakan agar dia segera dipenjarakan juga ramai disuarakan publik. Apalagi perbuatan Eko ini merupakan tindak pidana yang bisa langsung diproses pihak kepolisian. Tidak butuh pelaporan dari pihak mana pun. Karena tindakannya itu dinilai telah melanggar Undang-Undang. Salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terutama Pasal 27 ayat 3. Tentang menyebarkan atau memposting tulisan yang bernada penghinaan. Dengan terus berlarutnya kasus ini dan tidak ada inisiatif dari pihak kepolisian, memperlihatkan praktek hukum yang tebang pilih. Secara terang-terangan. Masak’ wartawan senior Edy Mulyadi yang hanya menyebut kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru tempat jin buang anak saja langsung ditangkap. Sedangkan Eko yang jelas-jelas menghina martabat seorang ustadzah, sekaligus ajaran Islam dan pondok pesantren, sepertinya dibiarkan bebas tak tersentuh hukum. Sehingga aneh jadinya, bila Eko tak ditangkap. Karenanya ketegasan sikap polisi perlu dipertanyakan. Dengan alasan apakah Eko Kuntadhi tidak segera diproses secara hukum? Ketika kasus Ferdy Sambo mencuat ke ruang publik, para buzerRp disebut-sebut “tiarap” alias tidak berani bersuara. Karenanya, banyak yang beranggapan Sambo adalah bekingan kuat bagi para buzer. Tapi sekarang, setelah Ferdy Sambo dikenakan tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), bagaimana? Siapa lagikah yang menjadi beking para buzer seperti Eko, sehingga kasusnya tidak segera diproses secara hukum? Sebegitu kuatnyakah orang yang ada di belakangnya? Padahal orang-orang di lingkaran elit “Kaisar Sambo” saja sekarang banyak yang bertekuk lutut di bawah palu hukum. Dinyatakan bersalah dalam sidang kode etik profesi, di-PTDH dan dipidanakan. Nama Eko Kuntadhi dikenal publik sejak Pilpres 2019, sebagai pembela utama Presiden Jokowi. Ia sering disandingkan dengan buzzer Istana lainnya seperti Deny Siregar dan Abu Janda. Kedua orang ini pun pernah berkali-kali dilaporkan masyarakat ke pihak kepolisian. Tapi laporan-laporan itu juga begitu saja menguap ditelan waktu. Orang-orang ini telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa begitu rupa. Menghina dan melecehkan ulama, bahkan juga ajaran agama. Tapi palu hukum tampaknya terlalu kecil untuk bisa membuat mereka jera. (*)

Mabes Judi Online Hanya 200 Meter dari Mabes Polri: Sambo Bisa Bebas

BY FNN Rabu, 21 September 2022 09:03:36 0

PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, peristiwa Ferdy Sambo ini ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. “Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi. Itu yang sering kita anggap bahwa keajaiban dalam sejarah di ujung kekacauan selalu ada titik cerah, dan dia cerah itu memungkinkan kita untuk bersatu menempuh gorong-gorong kegelapan, masuk ke dalam panel yang memang akan ada penderitaan tapi di ujung selalu ada cahaya,” ungkap Rocky Gerung. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. “Kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya,” lanjutnya. Tapi, kita selalu tahu bahwa sejarah akan membukakan jalan kepada mereka yang ingin menyempurnakan bangsa ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. “Jadi, keadaan ini bakal menggemparkan dan kegemparan itu bisa berujung pada pimpinan-pimpinan tertinggi negara,” tegas Rocky Gerung ketika dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (20/9/2022). Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung Official, dan kita ketemu hari ini, Selasa, 20 September 2024. Pagi ini jenazah dari Profesor Azyumardi Azra, ketua Dewan Pers, mantan Rektor UIN Jakarta, akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemakaman dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Ini menjadi prosesi terakhir saya kira kita menghormati Profesor Azyumardi Azra sebagai seorang intelektual, sebagai seorang sahabat, sebagai orang yang berpikir merdeka. Ya, seorang pemikir merdeka akhirnya pergi dan kita kehilangan kemampuan atau sedikit kehilangan harapan, karena kapasitas intelektual bangsa ini ditentukan oleh mereka yang bertutur independen dalam berpikir. Banyak orang yang punya pikiran tapi tidak independen. Pikiran yang disewa oleh negara, pikiran yang disewa oleh aparat. Jadi semua itu mengingatkan kita betapa yang pergi itu bukan sekedar sesosok tokoh, tapi juga isi pikirannya. Dan tugas kita adalah memulihkan pikiran bangsa ini. Dan saya kira dalam situasi sekarang ini tidak banyak orang seperti Profesor Azyumardi Azra, meskipun kita melihat tanda-tandanya sudah mulai pulih kembali akal-akal sehat di kampus-kampus itu. Seperti yang kita singgung kemarin sejumlah Profesor sudah berkumpul di Yogyakarta dan saya kira dilihat di bawah permukaan juga kita mendengar banyak sekali sebenarnya yang mulai berpikir semacam itu, bagaimana berpikir tentang bangsa dan negara ini. Gitu ya. Ya. Saya dalam dua minggu ini banyak beredar di kampus-kampus, kembali ke kampus, dan menemukan ada energi baru yang sedang ditumbuhkan. Dan itu pasti akan berhadapan dengan keadaan Indonesia, termasuk Pemilu, ekonomi dunia yang betul-betul 2023 nanti dalam radar Bank Dunia akan memburuk. Jadi, kita butuh untuk mengasuh negeri ini dengan kekuatan pikiran, bukan dengan kekuatan amplop, bukan dengan kekuatan perintah kekuasaan, juga bukan dengan memanipulasi BAP, macam-macam gitu. Jadi, sekali lagi, ini satu monumen untuk mengingat bahwa pikiran itu perlu dikembalikan dalam kehidupan bernegara. Jadi, “Selamat Jalan Pak Azyumardi Azra”. Dan yang menarik itu, sekarang ini kan orang sedang menyoroti soal kasus Ferdy Sambo. Sebelum kita masuk kemarin soal pemecatan Ferdy Sambo, ada satu hal yang saya kira ini masih ada benang merahnya dengan apa yang kita bicarakan tadi. Yakni pernyataan dari pengacara Bharada Yosua, Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan bahwa dia sudah ketemu dengan orang tuanya Yosua, yakni Pak Bernard Hutabarat, yang dia merasa sudah lelah menghadapi ini. Dan dia sendiri, Pak Kamarudin sebenarnya juga menghadapi situasi itu, tapi dia menyatakan tidak akan lelah menyerah membela kebenaran. Yang lebih luar biasa, dia bercerita bagaimana dia pergi ke kota-kota lain, termasuk ke Jambi, dia dipeluk oleh orang-orang yang berkerudung maupun yang tidak berkerudung, yang menitipkan aspirasi itu dan kemudian dia menyatakan bahwa jangan mau diadu-domba soal khilafah dan radikalisme dengan Pancasila. Dan dia juga mengingatkan bahwa dia kecewa karena Presiden Jokowi hanya bicara sampai 4 kali, tapi ternyata realisasinya tidak tidak ada. Dan dia mengingatkan pentingnya untuk jangan salah lagi memilih pemimpin pada tahun 2024. Saya kira pengalaman batin dari Kamarudin Simanjuntak ini sangat dalam dan kita memang mengamati itu terjadi pada kasus Yosua itu, sikap imparsial publik itu muncul. Ya, itu itu intinya. Akhirnya, kita balik pada pengalaman batin. Ada adagium di dalam kehidupan “kalau yang di luar itu berantakan dan menyempit maka batin kita yang meluas”. Jadi itu sebetulnya wisdom bahwa semua emosi akhirnya harus kita tertibkan atau kita atur kembali dalam batin kita. Dan peristiwa Pak Sambo ini betul-betul mengubah cara kita berpikir tentang bangsa. Kesepakatan untuk menghasilkan keadilan tidak lagi dibatasi oleh Kadrun atau Cebong, tidak lagi dibatasi oleh agama. Jadi, simbol-simbol keadilan akhirnya muncul lagi. Itulah yang seringkali kita anggap bahwa keajaiban dalam sejarah di ujung kekacauan selalu ada titik cerah, dan dia cerah itu memungkinkan kita untuk bersatu menempuh gorong-gorong kegelapan, masuk ke dalam panel yang memang akan ada penderitaan tapi di ujung selalu ada cahaya. Tetapi, pada saat yang sama banyak orang yang juga mencegah kita untuk menuju titik cahaya itu. Perkara Sambo ini akan sangat kompleks karena di dalamnya ada kepentingan yang makin lama makin terlihat berlapis-lapis, dan politisasi kasus ini juga pasti akan berlanjut, karena Sambo mewakili satu kondisi yang betul-betul berantakan itu. Dan, kita akhirnya lihat pat-gulipat, sogok-menyogok, ancam-mengancam, terjadi di belakang keadaan kriminalnya Sambo. Ancam mengancam politik pasti terjadi, intai-mengintai jabatan pasti terjadi. Tetapi, sekali lagi, kasus Sambo justru membuat kita bening untuk melihat keadaan bahwa kerapuhan institusi itu ada pada tingkat yang paling tinggi pada akhirnya. Dan orang was-was kalau Sambo masuk pengadilan apakah Sambo akan menjadi semacam pintu untuk membuka korupsi yang makin lama makin gila dalam peristiwa ini, atau justru akan melihat bahwa Sambo ini akan menjadi akhir dari sebuah kasus yang nggak bisa dibuka lagi pada akhirnya. Jadi, soal-soal ini yang kita tunggu, tapi kita selalu tahu bahwa sejarah akan membukakan jalan kepada mereka yang ingin menyempurnakan bangsa ini ke arah yang dicita-citakan oleh para pendiri kita. Ya, jadi kemarin Ferdy Sambo dalam sidang banding ditolak. Dan, dia tetap dinyatakan dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Dan seperti dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjenpol Dedy Prasetyo, dinyatakan bahwa itu final dan mengikat. Tetapi, sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu Pak Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa itu istilah final dan mengikat itu ternyata nggak betul karena ada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa dalam waktu tiga tahun, Sambo bisa mengajukan peninjauan kembali kalau ditemukan bukti-bukti terhadap bukti yang belum diajukan. Artinya, peluang Sambo untuk tetap kembali menjadi anggota Polri itu terbuka dan orang melihat tanda-tanda kekhawatiran semacam itu, terutama dikaitkan dengan konstruksi hukumnya juga yang kelihatan lemah, terus belum lagi sekarang terungkap bahwa ada soal judi online itu, yang ternyata memang sangat berkuasa dan mendrive apa yang terjadi di lingkungan Polri. Ya, itu yang orang mulai berpikir bahwa Sambo ini semacam kapal besar yang nggak bisa tenggelam, biasa disebut terlalu besar untuk tenggelam. Sama seperti dulu waktu Titanic dibuat, orang merasa Titanic nggak bisa tenggelam. Dia terlalu besar untuk tenggelam, dan akhirnya satu kecelakaan kecil di malam pestapora di atas Titanic, memberantakkan kapal itu. Juga begitu sebetulnya. Memang, ada upaya untuk menutupi kasus ini atau bahkan skandal ini, karena melibatkan mungkin hampir semua pejabat tinggi di republik ini tahu soal-soal semacam ini. Di mana judi dioperasikan, di mana narkoba diperdagangkan ulang, itu hal-hal yang dulu kita sebut rahasia samar-samar sekarang makin lama makin jelas. Dan lokasi-lokasinya makin lama makin terbuka. Jadi, keadaan ini bakal menggemparkan dan kegemparan itu bisa berujung pada pimpinan-pimpinan tertinggi negara. Dan, itu saya kira orang akan cari atau mereka yang masih ingin bermain dalam menyelundupkan opini publik akan memanfaatkan situasi ini. Dan, kelihatannya juga sebagai terdakwa Sambo tetap merasa bahwa dia punya kartu yang belum dia turunkan. Nah, kartu itu yang orang tunggu. Jangan sampai kartu tersebut justru memporak-porandakan agenda politik Presiden Jokowi, yaitu Pemilu, G20, dan terus mulai membaca pikiran para diplomat dunia yang kepala negara akan masuk ke Indonesia merasa bahwa sangat mungkin kepala negara mereka nggak akan datang ke Indonesia karena keadaan yang tidak pasti. Apalagi kita tahu bahwa bagaimana mungkin misalnya Vlademir Putin dalam sidang itu bertemu dengan Joe Biden. Putin mungkin menganggap Indonesia berbahaya sekali. Ukraina juga begitu. Apalagi Biden, melihat bahwa keadaan Indonesia berantakan, bahaya secara keamanan. Karena polisi juga masih mengalami banyak hal, ekonomi buruk, demonstrasi ke mana-mana. Jadi, peristiwa Sambo ini akan bisa membatalkan agenda-agenda strategis nasional. Jadi, saya kira memang ini kan kita sudah di-warning sejak awal oleh beberapa teman, “hati-hati ya, jangan sampai kemudian kasus ini dilepas”, karena ini tidak boleh hanya dilihat soal kriminal biasa. Itu ada agenda yang jauh lebih besar, dan itu ternyata ini misalnya, diungkap sendiri oleh staf ahli, tim ahli politik dari Pak Kapolri, dia mengingatkan bahwa ini ada kakak asuh dan dia memberikan ciri-cirinya. Kakak asuh itu dulu orang yang memberikan jabatan dia, termasuk waktu jadi Kepala Divisi Propam dan sebagainya, dan orang dengan mudah menyebut ini pasti yang dimaksud adalah mantan Kapolri Idham Azis, karena dia nyebut spesifik. Kalau nyebut nama dia nyebut spesifik jabatan yang diberikan. Dan kita tahu bahwa Sambo jauh sebelumnya dia adalah koordinator tim. Jadi, dia memang orang yang dekat dengan puncak-puncak kekuasaan di Polri. Nah ini kan kalau kita melihat ada seorang tim ahli yang menyatakan begitu, itu kan menunjukkan bahwa ini memang ada pertempuran di dalam tubuh Polri yang belum selesai sampai sekarang. Itu, kalau kita masukkan faktor Bjorka juga itu kita akan lihat semacam peta baru. Siapa sebetulnya yang mengoperasikan bjorka ini. Apakah bjorka seseorang atau sebuah komputer yang didesain oleh sebuah tim dan dioperasikan secara kolektif. Kan itu soalnya. Jadi, semua hal ada di depan mata kita. Tinggal soalnya adalah mampu nggak kita bertahan sampai 2024 menjalankan pemilu dengan ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian keamanan, ketidakpastian kondisi semacam ini. Jadi, itu refleksi kita selalu di FNN untuk menunjukkan bahwa harus ada pemimpin yang muncul dari kekacauan ini. Kita sebut saja ini keadaan yang betul-betul keotik dan setiap saat batu kecil itu bisa melukai kaki kita dan itu satu rombongan terjerembab kalau leader-nya kena batu kecil. Jadi, ini intinya. Tetapi, tetap kita ingin kawal proses Pak Sambo ini dengan segala macam prinsip equality before the law, the presumtion of innocence, tetapi dalam upaya untuk memastikan hukum itu bergerak kita mesti kontrol juga variabel politik yang pasti akan masuk untuk mencari bagian karena kepentingannya akan terganggu oleh persidangan Sambo nanti. Ya, saya kira yang terjadi sekarang itu. Jadi sebenarnya kita selalu kemarin menyebut bahwa Sambo ini adalah symtom, petunjuk kecil bahwa ada satu penyakit yang jauh lebih serius pada bangsa ini. Dan pintu masuknya Sambo. Jadi, sangat sayang kalau sampai momentum ini tidak dimanfaatkan karena jarang sekali kita mendapatkan momentum-momentum semacam ini. Iya, betul. Dan justru kita percepat sebetulnya persidangan Sambo dan dibuka selengkapnya supaya luka itu sudah dibuka, sehingga obatnya bisa langsung masuk, supaya nanti ke depan dalam satu setengah tahun ke depan ok publik lega bahwa mereka yang menghalangi demokrasi sudah bisa dipastikan tidak boleh ikut dalam pemilu 2024. Mereka yang punya kaitan dengan uang haram atau uang politik, money politic yang terkait dengan 303 juga tidak boleh ikut dalam politik. Jadi, kesepakatan moral itu bisa membuat bangsa ini justru tumbuh sehat. Jadi itu intinya. Dan betul bahwa mereka yang mulai mengintai proyek di belakang kriminalnya Sambo ini justru mereka yang cemas karena publik nggak mungkin lagi ditahan untuk minta pertanggungjawaban sejauh-jauhnya. Seingat saya, dulu ini masih soal kriminal. Lama-lama ini menjadi soal politik. Sekarang dia menjadi soal moral karena tadi beberapa pengacara atau orang dari dalam polisi sendiri mengakui bahwa ada sesuatu yang betul-betul busuk di dalam peristiwa ini. Jadi itu intinya. Jadi dari sesuatu yang kriminal masuk ke dimensi politik, dan sekarang dimensi moral. Dimensi moral itu artinya kita mesti tegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi kan sejarahnya begini, menurut saya jangan pesimis dulu gitu karena kita juga diingatkan bahwa harus siap-siap kecewa. Tapi saya kira apa yang kita lakukan selama ini, bukan hanya kita, maksudnya kita itu adalah civil society atau para netizen yang mengawal kasus ini, itu kan membuat kasus ini yang tadinya coba ditutup-tutupi dengan skenario bohong akhirnya terbongkar juga. Kemudian ada langkah-langkah konkret dari Kapolri, tidak memuaskan. Karena tentu saja Kapolri juga sedang berhitung bagaimana kekuatannya di internal. Jadi, saya kira alih-alih mesti siap-siap kecewa, kita harus terus mengawal. Itu kan simbol dari dalam kepolisian kira-kira mengatakan “ya ini mungkin akan ada win-bin solution”. Yang namanya win win solution artinya manipulasi. Jadi publik tahu sejak sekarang kalau mulai ada gejala win win solution itu artinya akan ditutup dengan sana untung, sini untung, nggak ada yang rugi. Bagi publik itu artinya rugi bagi bangsa ini, rugi bagi demokrasi. Jadi, betul kita kawal terus, tidak ada satupun yang boleh lewat dari tatapan mata moral publik. Mata politik mungkin masih bisa dikelabuhi, tapi mata moral itu akan berlanjut. Ya. Dan indikator yang paling kuat yang orang selalu pasti dengan mudah menyebut adalah fakta bahwa sampai sekarang Ibu Putri Sampo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan berencana tidak ditahan. Ini adalah perasaan tidak adil yang langsung terkena pada kalangan emak-emak. (Ida/sws)

LaNyalla: Jangan Campuri Rumah Tangga DPD, Tugas MPR Itu Hanya Melantik!

BY FNN Selasa, 20 September 2022 19:24:51 0

Jakarta, FNN – Ketua DPP RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyikapi dikembalikannya surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD oleh Pimpinan MPR yang diketuai Bambang Soesatyo alias Bamsoet. LaNyalla buka suara dan merespon sikap pimpinan MPR yang mengembalikan surat usulan pergantian Wakil Ketua MPR RI dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung. Ketua DPD RI itu mempertanyakan sikap pimpinan MPR, khususnya Bamsoet yang mengatakan tidak mau mencampuri urusan internal DPD, tapi nyatanya mengembalikan surat serta mempertanyakan surat penarikan dukungan dari dua Waka DPD. Selain itu, mengapa Pimpinan MPR itu memasukkan surat keberatan Fadel Muhammad dan pengacaranya dalam pertimbangan mengembalikan surat DPD tersebut. ‘’Tugas MPR sekarang hanya melantik Tamsil Linrung, karena tidak boleh ada kekosongan di MPR,’’ kata LaNyalla Selasa (20/9/2022). “Jika Pimpinan MPR tidak mau mencampuri urusan internal DPD, ya segera lantiklah Tamsil Linrung. Pemilihannya sesuai mekanisme, melalui Sidang Paripurna DPD. Sama seperti pemilihan Pimpinan MPR yang lain,” ungkap senator asal pemilihan Jawa Timur itu. “Proses pemilihan Waka MPR yang berasal dari partai politik itu juga melalui mekanisme partai yang kemudian diajukan ke pimpinan. Sedangkan Bambang Soesatyo dipilih oleh anggota MPR, termasuk anggota DPD,” kata LaNyalla. Sejak diputuskan dalam rapat paripurna DPD pada 18 Agustus, kata LaNyalla, pergantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua RI kepada Tamsil Linrung sudah benar menurut aturan perundangan. ‘’Sekali lagi, Fadel Muhamad sudah bukan wakil ketua MPR lagi,’’ kata Senator asal Jawa Timur itu. Sesuai dengan Tatib MPR, lanjut LaNyalla, Fadel Muhammad sudah ditarik oleh DPD. Dengan penarikan tersebut, otomatis posisi Wakil Ketua MPR yang ditempati Fadel sekarang tentu akan digantikan dengan pejabat yang baru. “Karena itu, pimpinan MPR diminta untuk tidak ikut campur terkait usulan pergantian tersebut,” tegas LaNyalla. ‘’MPR tidak boleh ikut campur rumah tangga DPD RI,’’ lanjutnya. Berarti Anda tidak menganggap surat jawaban dari MPR nanti? LaNyalla tidak memberi jawaban tegas. Hanya saja, dia mengaku sudah menghubungi Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. ‘’Saya sudah menelepon langsung dengan Mas Bamsoet dan menjelaskan semuanya,’’ kata LaNyalla. LaNyalla mengatakan, selama ini hubungan MPR dan DPD berjalan baik. Dia mengaku tidak mau ada konflik antar lembaga negara terjadi, terutama yang dikaitkan dengan pergantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad. ‘’Sekali lagi, saya tidak mau ada konflik antar lembaga terjadi,’’ kata LaNyalla. (MD)

Ketua MPR Bamsoet: Pimpinan MPR Tidak Mencampuri Urusan Internal DPD Terkait Pergantian Fadel Muhammad

BY FNN Selasa, 20 September 2022 15:08:47 0

Jakarta, FNN – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sepakat menghormati sikap DPD RI dan tidak mencampuri urusan internal lembaga nagara tersebut dalam urusan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Oleh karena itu, pimpinan majelis akan segera mengirimkan surat, menjawab surat pimpinan DPD terkait usulan pergantian itu. “Setelah mendengar masukan serta kajian hukum dari Sekretariat Jenderal MPR RI dan pandangan para Pimpinan MPR RI, rapim sepakat menghormati sikap lembaga DPD RI dan tidak mencampuri urusan internal DPD. Pimpinan MPR RI mempersilakan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPD RI untuk memastikan bahwa usulan pergantian Pak Fadel Muhammad tersebut sudah berkepastian hukum sesuai ketentuan UUD NRI 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR RI serta sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak mengandung konsekuensi masalah hukum di kemudian hari bagi Lembaga MPR,” kata Bambang Soesatyo, usai Rapim MPR RI, di Jakarta, Senin (19/9/22). Para Wakil Ketua MPR yang hadir dalam rapim itu adalah Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Selain membahas usulan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI, rapim juga membahas berbagai hal. Mulai dari penentuan jadwal Rapat Gabungan MPR RI, pematangan persiapan penyelenggaraan pembentukan World Forum People\'s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia) yang diinisiasi oleh MPR RI, pada 24-26 Oktober 2022, di Gedung Merdeka, Bandung. Pembahasan usulan penggantian Wakil Ketua MPR RI dari Unsur DPD RI, Fadel Muhammad kepada Tamsil Lingrung dilakukan berdasarkan surat dari Kelompok DPD tertanggal 5 September 2022, Nomor: 30/KEL.DPD/IX/2022, perihal usul penggantian Pimpinan MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah. Pimpinan MPR RI juga menerima Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2022 dari Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin terkait Penarikan Tanda Tangan dalam Keputusan Pencabutan Mandat Wakil Ketua MPR RI dari Utusan DPD RI dan surat serupa dari Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono tentang Penarikan Tanda Tangan. Selain surat dari unsur DPD tersebut, pimpinan MPR juga menerima beberapa surat lainnya. Antara lain, surat dari Elza Syarief Law Office Advocates & Legal Consultants selaku Kuasa Hukum Fadel Muhammad, nomor surat: 160/ESL/VIII/2022, perihal keberatan dan penolakan atas mosi tidak percaya terhadap Dr. Ir. Fadel Muhammad selaku Wakil Ketua MPR RI, tertanggal 19 Agustus 2022. Serta Surat dari Dahlan Pido & Partners selaku Kuasa Hukum Bapak Fadel Muhammad, nomor surat : 08/DP&Partner/SP/IX/2022, perihal permohonan penghentian proses pemberhentian dan penggantian Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR-RI unsur DPD-RI Masa Jabatan 2019-2024, sehubungan adanya pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 5 September 2022. Pimpinan MPR RI juga telah menerima surat dari Fadel Muhammad perihal surat pengantar, tertanggal 30 Agustus 2022, dengan lampiran copy surat Laporan Kepolisian terhadap Ketua DPD RI, nomor surat: 163/ESL/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, copy surat pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD RI, nomor surat : 34/FM-DPD/VIII/2022, perihal pengaduan terhadap Ketua DPD RI atas pelanggaran terhadap UU MD3, Tata Tertib DPD RI dan Kode Etik DPD RI, tertanggal 25 Agustus 2022, legal opinion atas keabsahan keputusan penggantian Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR Periode 2019-2024 dalam Sidang paripurna DPD. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Rapat Pimpinan MPR RI juga memutuskan Rapat Gabungan MPR RI untuk membahas persiapan Sidang Paripurna MPR RI terkait pembentukan Panitia Ad Hoc yang semula dijadwalkan pada 20 September 2022, akan diundur sampai pemberitahuan lebih lanjut. Mengingat MPR RI saat ini sedang fokus mempersiapkan penyelenggaraan dan pembentukan World Forum People\'s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia). (MD)

Semakin Tinggi Meski Tanpa Aksi Massa

BY FNN Selasa, 20 September 2022 09:20:36 0

Jakarta, FNN – Jalan menuju kawasan Istana Negara, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin, 19 September 2022 kembali ditutup. Untuk mengantisipasi gelombang massa tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) aparat kepolisian kembali membuat pengamanan menuju ke Istana Negara. Pengamanan tersebut berupa penutupan jalan sejak sekitar pukul 10.30 WIB. Berdasarkan pemantauan Forum News Network (FNN), tembok pembatas yang digunakan jauh lebih besar daripada pengamanan aksi sebelumnya. Namun, meski telah dilakukan penutupan jalan, massa aksi sejak pagi hingga sore tidak ada yang datang juga setelah selama sepekan terakhir terjadi unjuk rasa besar-besaran. Adapun aksi pekan lalu yang melibatkan elemen buruh, mahasiswa, ormas, dan emak-emak hingga diperkirakan mencapai 10 ribu demonstran terjadi pada Selasa (13/09/2022). Hingga aksi yang rusuh antara mahasiswa dan polisi terjadi pada Kamis (15/09/2022). Diprediksi, gelombang unjuk rasa massa dalam menolak kenaikan harga BBM akan terus berlangsung sampai pemerintah memenuhi segala tuntutan yang diajukan. (Rac)

Jubir PKS: Depok Lebih Berhasil Jika Dibandingkan Solo dan Jawa Tengah!

BY FNN Selasa, 20 September 2022 08:55:37 0

Jakarta, FNN – Juru Bicara PKS Muhammad Kholid merespon pernyataan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto yang menyindir PKS agar fokus urusi Kota Depok dibandingkan sibuk kritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hasto juga mempertanyakan apa prestasi PKS selama memimpin Depok? “Alhamdulilah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2,58% hingga 2021. Capaian ini jelas merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!” ujar alumni FEB Universitas Indonesia tersebut. “Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat,” tambah Kholid, yang juga warga Depok itu. Kholid mencoba mengajak Hasto untuk melihat dan membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah dibawah Ganjar yang juga kader PDIP. “Kalau Sekjend PDIP mau adu prestasi Kepala Daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?” tantang Kholid kepada Hasto Kristiyanto. “Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Mulai dari Pak Jokowi (Joko Widodo) hingga sekarang puteranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?” tanya Kholid. Data BPS menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Solo mencapai 9,4% pada 2021. “Di level Kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?” tanya Kholid retoris. Tidak hanya itu, fakta di Provinsi Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim. Jumlah daerah kategori miskin ekstrim justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021. Selain itu, Jawa Tengah adalah provinsi kedua tertinggi tingkat kemiskinannya setelah DIY dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Tahun 2021, Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya mencapai 11,25% di 2021. “Jawa Tengah itu tingkat kemiskinannya tertinggi kedua di Pulau Jawa dan angkanya lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional,” tutupnya. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mencibir PKS yang belakangan keras menolak kenaikan harga BBM. Dia mempertanyakan apa prestasi PKS puluhan tahun pimpin Depok. “Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Di Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks,” kata Hasto dalam keterangannya, seperti dilansir media, Sabtu (17/9/2022).Hasto mengkritik PKS menyusul penolakan keras yang dilakukan PKS atas kebijakan Presiden Jokowi yang telah menaikkan harga BBM. (mth/*)

Menagih Janji PRESISI dalam Etika Penegakan Hukum: Kapolri Bukan "The Knight of Lip Service"

BY FNN Senin, 19 September 2022 17:15:24 0

Kemana kebijakan, sopan santun, presisi pada saat seorang ulama ditangkap, ditahan dan kemudian dijadikan tahanan yang patut diduga dilakukan secara diskriminatif, tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum acara dan Putusan MK serta penggunaan pasal yang menjerat dan berlapis-lapis? Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo PENYIDIKAN kasus dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua yang didalangi oleh Ferdy Sambo hingga sekarang (memasuki bulan ketiga) belum juga selesai. Terungkap juga dalam proses penyidikan terdapat tindakan yang dilakukan oleh polisi sendiri ternyata menyimpang dari aspek hukum dan etik. Mulai dari rekayasa kasus, laporan palsu, obstruction of justice hingga terjadi tindakan pembunuhan terhadap korban, sehingga puluhan polisi juga terbukti melanggar kode etik kepolisian. Lalu di mana etika penegakan hukum yang selama ini diyakini dapat menuntun polisi menjalankan tugasnya? Dalam menjalankan tugasnya, polisi juga dituntut untuk mematuhi Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Dalam hal ini kita tetap melibatkan aspek politik dan pemerintahan dalam menganalisis pekerjaan polisi dalam penegakan hukum karena kedudukan polisi itu ganda. Di satu sisi polisi itu sebagai bagian pelaksana public policy di bawah Presiden, tetapi di sisi lain polisi itu berada di garda terdepan dalam criminal justice system. Polisi pun seharusnya juga merdeka, bebas dari pengaruh dan tekanan dari pengaruh dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, maka disebut Kepolisian Negara bukan Kepolisian Pemerintah. Pemahaman ini menjadi penting mengingat penegakan hukum oleh polisi itu bisa terjebak hanya melayani kepentingan sebuah rezim pemerintahan dengan mengabaikan amanat penderitaan rakyat atau kepentingan rakyat yang lebih besar. Atas prinsip-prinsip etika kehidupan politik dan pemerintahan serta etika penegakan hukum yang berkeadilan itu seharusnya mampu membimbing polisi menjauh dari kepentingannya sebagai Alat Kekuasaan melainkan sebagai aparatur negara yang konsen pada penegakan hukum yang berkeadilan. Ketika polisi terjebak pada kepentingan sebagai alat kekuasaan maka polisi akan mudah sekali sebagai alat mengeksekusi “kejahatan” pemerintahan negara dan terjadilah apa yang dikhawatirkan banyak pihak, yakni negara polisi (Police State). Untuk menghindari police state dan konsen pada pemihakan terhadap penderitaan rakyat, polisi negara RI harus kembali kepada fungsi pokoknya yaitu: (1) Memelihara keamanan dan keteriban masyarakat; (2) Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat; (3) Menegakkan hukum yang tetap dibingkai oleh etika kehidupan berbangsa sebagaimana yang telah disebutkan yaitu: (1) Meniscayakan penegakan hukum secara adil; (2) Perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum; (3) dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Meskipun Polri telah mempunyai tugas menegakkan hukum, polisi tidak boleh menjadikan kewenangan dan aturan hukum sebagai Alat Gebuk terhadap rakyat yang sedang menjalankan hak konstitusional di tengah penderitaan bersama dalam pandemi Corona di negeri ini. Maka dalam hal ini penegakan hukum pun harus dilakukan secara progresif, yakni penegakan hukum yang memperhatikan konteks, pelaku, dan segala faktor yang meliputinya tanpa melakukan pemihakan apalagi turut serta berkompetisi. Saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyampaikan delapan komitmennya bila dilantik memimpin institusi Polri. Delapan komitmen itu terdiri dari: (1) Menjadikan Polri sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan atau PRESISI; (2) Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional; (3) Menjaga soliditas internal; (4) Meningkatkan sinergisitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan APH dan kementerian/lembaga lain untuk mendukung dan mengawal program pemerintah; (5) Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia; (6) Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan; (7) Mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restorative justice dan problem solving; (8) Setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan. Mungkinkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah bersungguh-sungguh berusaha merealisikan kedelapan komitmennya dalam menjalankan tugas pokok Polri, sementara ada fakta selama ini yang dikenal dalam penegakan hukum kita adalah Industri Hukum? Industri hukum menjadikan pemerintah sebagai Extractive Institution sebagai lambang Negara Kekuasaan bukan Negara Hukum. Dan, hal itu sekaligus menunjukkan bahwa cara berhukum kita (Rule of Law) masih berada di tahap paling tipis (the thinnest rule of law) di mana rezim penguasa hanya menggunakan perangkat hukumnya sebagai sarana untuk Legitimasi Kekuasaan sehingga kekuasaannya bersifat represif yang akan membuat wajah penegakan hukum itu menjadi bopeng. Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara peringatan HUT Polri tanggal 1 Juli 2021 di Jakarta menegaskan bahwa Indonesia berdasar Pancasila, yang berarti etika penegakan hukum menuntut pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dengan karakter, bijak, ramah, presisi dan ada sopan-santun dan bertanggung jawab. Pada intinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memperhatikan budaya tata krama serta kesopansantunan. Untuk persoalan ini, mungkin kita perlu mempertanyakan, benarkan etika penegakan hukum sudah dijalankan oleh Polri? Sopan santun, ramah, bijak dalam hal mana, untuk kepentingan yang siapa? Apakah ini juga bukan juga lip service? Beda niat, beda tindakan, beda lisan beda tangan? Sebagian rakyat memandang bahwa karakter etika penegakan dalam tugas dan fungsi Polri masih sebatas lip service. Misalnya, kasus unlawfull killing atau extrajudicial killing atas 6 anggota laskar FPI? Saat penembakan aksi-aksi mahasiswa, buruh dan represi terhadap masyarakat sipil lainnya lainnya, seperti KAMI. Atau kasus-lama saat penangkapan aksi-aksi Bela Islam 212? Kemana kebijakan, sopan santun, presisi pada saat seorang ulama ditangkap, ditahan dan kemudian dijadikan tahanan yang patut diduga dilakukan secara diskriminatif, tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum acara dan Putusan MK serta penggunaan pasal yang menjerat dan berlapis-lapis? Bagaimana dengan kasus dugaan Pembunuhan Berencana atas Brigadir Joshua yang didalangi oleh Ferdy Sambo? Apakah tindakan polisi terhadap kalangan sendiri sama dengan perlakuan terhadap orang-orang yang nota bene berada di luar komunitas mereka dan bahkan dinilai berseberangan dengan pemerintah? Adakah diskriminasi, rekayasa, kebohongan, pemalsuan dan lain sebagainya? Akhirnya, perlu saya sampaikan, kendati Polri belum mampu memenuhi harapan masyarakat, saya berharap Polri tidak terjebak pada dipencitraan agar janji-janji, komitmen-komitmen Kapolri yang telah dijangkarkan bukan Lip Service belaka dan jauh dari julukan Kapolri sebagai: “The Knight of Lip Service”. Pak Kapolri, komitmen dan keseriusan Anda untuk mewujudkan janji-janji itu ditunggu. Janji adalah hutang, bukan? Cukup satu bukti dulu saja, tuntaskan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang didalangi Ferdy Sambo secara cepat, transparan, tidak penuh kebohongan, rekayasa dan intrik politik serta harus berkeadilan. Tabik...!!! Semarang, Senin: 19 September 2022. (*)

Suksesi 2024 dan Peran Oligarki

BY FNN Senin, 19 September 2022 16:34:58 0

Menatap masa depan Indonesia semakin suram dan tidak ada harapan bagi bangsa ini kecuali terjadi perubahan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila DALAM sejarah negara yang pernah ada di negeri Nuswantoro setiap terjadi pergantian kekuasaan selalu terjadi ontra-ontra atau Goro-Goro dalam istilah pewayangan. Pertarungan nafsu kekuasaan antara yang ingin berkuasa terus dan yang ingin terjadi perubahan. Kekuasan tidak lagi berdasarkan kedaulatan rakyat tetapi telah berubah menjadi kekuasaan oligarki yang bertemali antara partai politik, pengusaha, elemen hukum, polisi, jaksa, hakim, intelijen, MK, KPU, dan tentu saja melalui rekayasa canggih, yang kemudian menjadi oligarki. Strategi menguasai lembaga yang menegakkan hukum oleh partai politik melahirkan ketidakadilan, urusan hukum dan membuat UU, diatur sedemikian rupa menjadi industri hukum, kata Prof. Mahfud MD. Menko Polhukam itu menyebutkan, mafia peradilan kini berkembang menjadi mafia hukum. Mahfud mengatakan, jika mafia peradilan beroperasi di saat proses peradilannya, namun mafia hukum beroperasi sudah sejak pembuatan ketentuan hukum. Mengerikan jika itu yang terjadi sama artinya dengan Indonesia di titik nadir. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 terjadi perubahan tatanegara yang sangat radikal. Bagaimana tak radikal jika Visi Misi negara diganti dengan Visi Misi Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati sebagai konsekuensi pemilihan sistem Presidensil maka yang dipertarungkan adalah Visi Misi Presiden, Gubernur, Bupati, atau Walikota dalam ajang Pemilu. Akibatnya Tujuan negara Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak ada. Padahal Negara ini sejak berdiri 18 Agustus 1945 sudah punya Visi Misi dan tujuan negara adalah “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Apakah kita sebagai anak bangsa sadar keadaan negara kita saat ini. Jadi kalau hari ini data penduduk diretas maka ya harap maklum, sebab misi negara melindungi segenap bangsa dan tanah air sudah tidak ada. Kalau rakyat semakin tidak sejahtera akibat dari kebijakan pemerintah ya sudah begitu sebab negara dalam misinya mensejahterakan segala bangsa sudah tidak ada sebab misi itu sudah diganti dengan misi Presiden, Gubernur,  Walikota dan Bupati. Apalagi kalau terjadi ketidakadilan ya memang begitu sebab Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi menjadi tujuan. Pada 2024 akan terjadi suksesi tarik-menarik partai politik semakin kencang. Yang berkuasa hari ini merasa mampu tidak ingin diganti, maka membuat manuver tiga periode padahal UUD membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali masa jabatan. Bukti bahwa mereka yang ingin Jokowi tiga periode makar terhadap UUD, dan Presiden dan Mentrinya harus sadar, mereka disumpah untuk menjalankan UUD, bukan untuk mengingkari. Di siang bolong tiba-tiba juru bicara MK membuat pernyataan Presiden bisa menjabat lagi sebagai wakil Presiden dalam kontestasi pilpres. Pernyataan seperti ini bukan kewenangan MK dan MK bukan lembaga politik. Suksesi kali ini tentu merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa kita ini. Sebab akan terjadi perubahan kepemimpinan Nasional dan Alam semesta pun sudah menunjukan tanda tanda pembersihan. Kita bisa merasakan kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Ferdy Sambo dan semakin terbukanya peran Satgassus Merah Putih untuk memenangkan pemilu 2019 dan mulai terbuka kerusakan ini jelas terjadinya oligarki antara partai politik, Satgassus, Konglemerat busuk, dan lembaga terkait dengan kecurangan bagian dari strategi. Apakah pemilu yang demikian yang dibutuhkan bangsa dan negara ini. Pemilu 2019 butuh korban 894 petugas KPPS meninggal yang tidak jelas penyebabnya, sebab tidak boleh diotopsi. Hingga sampai hari ini penyebabnya masih tetap misterius. Mantan Ketua KPU Arief Budiman mengungkap jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 lalu. Menurut Arief, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Pemilu yang katanya sebagai pesta demokrasi ternyata butuh tumbal rakyat sebanyak 894 orang meninggal dengan keadaan yang tidak diketahui penyebabnya. Menatap masa depan Indonesia semakin suram dan tidak ada harapan bagi bangsa ini kecuali terjadi perubahan mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai tata negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menata kembali lembaga-lembaga negara dan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan oligarki, maka kekuasaan dan kedaulatan rakyat harus direbut dengan Revolusi. Merdeka bangsaku. Bangunlah jiwamu bangunlah badanmu untuk Indonesia raya. (*)

Keabadian: Mengenang Prof. Azyumardi Azra

BY FNN Senin, 19 September 2022 15:07:35 0

Nama Azyumardi dalam kehidupan tokoh intelektual Islam di Indonesia cukup dikenal. Ia menjadi salah satu cendekiawan Muslim ternama di Indonesia yang sebelum meninggal dunia masih menjabat Ketua Dewan Pers. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, setiap kali kumendengar kabar kematian, bergetar hatiku menginsyafi lirik puisi W.S. Rendra. “Hidup itu seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap”. Ya, hidup ini sungguh pendek, sedang kehidupan itu panjang. Tak sepatutnya demi penghidupan kita korbankan kehidupan. Semua orang memimpikan keabadian, namun banyak orang terperangkap pesona kenisbian. Jangan mengabadikan sesuatu yang takkan dibawa mati. Yang membuatmu terus hidup dan menghidupkan sampai mati hanyalah warisan ilmu, amal kebajikan, keturanan saleh. Menulislah saat hidup atau dituliskan saat mati. Hidup mulia memberi arti. Dalam mati engkau abadi. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, “Orang boleh pandai setinggi langit. Tapi, selama ia tidak menulis maka ia hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”. Orang boleh kaya seluas samudera. Namun, jika kubangan harta itu tak menumbuhkan raharja bagi kehidupan, maka ia akan mengambang sebentar laksana buih, lantas lenyap disapu gelombang. Berderma adalah beramal untuk keabadian. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MPhil, MA, CBE, diberitakan meninggal dunia di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 18 September 2022. Almarhum mendapatkan serangan jantung di atas pesawat dalam penerbangan Jakarta-Kuala Lumpur. Setelah mendapatkan perawatan intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Selangor, ternyata nyawanya tidak tertolong. Kabar kematian ini menyebar begitu cepat. Tidak hanya kabar melalui WAG, tapi juga di banyak platform media sosial. Memang, Azyumardi dikenal luas sebagai intelektual yang sudah puluhan tahun malang melintang di tingkat nasional, bahkan internasional. Nama Azyumardi dalam kehidupan tokoh intelektual Islam di Indonesia cukup dikenal. Ia menjadi salah satu cendekiawan Muslim ternama di Indonesia yang sebelum meninggal dunia masih menjabat Ketua Dewan Pers. Selamat Jalan Profesor, Semoga Husnul Khotimah. (*)

KAMI Lintas Provinsi Minta Rezim Jokowi dan DPR Hentikan Dzolimi Rakyat

BY FNN Senin, 19 September 2022 13:19:37 0

Surakarta, FNN - Setelah kebijakan fatal menaikkan BBM dengan harga tinggi melalui berbagai alasan kebohongan yang telah membuat rakyat tambah sengsara, di mana-mana terjadi unjuk rasa, tindakan memiskinkan rakyat jelas sangat bertentangan dengan Azas Pancasila. Apalagi, kemudian muncul keinginan untuk penghapusan daya listrik 450 VA yang disubsidi pemerintah. Walaupun dibantah dengan alasan masih berupa wacana dan usulan melakukan verifikasi terhadap 14,75 juta rumah tangga yang menggunakan daya listrik 450 VA. “Usulan penghapusan daya listrik 450 VA, muncul saat rapat antara Badan Anggaran DPR dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Saat itu, membicarakan agenda besar peralihan energi untuk menyehatkan APBN,” sebut rilis KAMI Lintas Provinsi, Senin (19/9/2022). Bahwa, keinginan Pemerintah dan DPR-RI untuk menyehatkan APBN tetap menyasar kepada mengurangi beban kepada rakyat kecil. Terbukti  dengan mempermasalahkan pemakai daya listrik 450 VA yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dianggap telah mampu. “Hal ini membuktikan Pemerintah dan DPR-RI benar-benar sangat tidak berempati terhadap penderitaan rakyat akibat pandemi covid dan kenaikan harga-harga. Kemiskinan sudah sangat meningkat,” lanjutnya. Menurut KAMI Lintas Provinsi, kesalahan kebijakan Pemerintah Jokowi yang membangun Independent Power Producer (IPP) secara ugal-ugalan tanpa ada keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi Over Supply itu     membuat PLN rugi dan banyak hutang karena tetap harus membayar kepada IPP. “Ini kebijakan dan praktik bisnis yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pengusaha IPP/oligarki,” tegas KAMI Lintas Provinsi. Seharusnya untuk menyehatkan APBN Pemerintah yang berakal waras dan DPR yang benar-benar  mewakili rakyat harus menyasar kepada audit BUMN seperti PLN, Pertamina dll, serta menghentikan semua proyek infrastruktur yang tidak berkaitan terhadap kesejahteraan rakyat seperti KCIC dan IKN.  “Kerugian dan ketidakmampuan pemerintah mengelola ini dialihkan kepada rakyat. Yang tidak mampu adalah pekerjaan biadab ini sangat bertentangan dengan Pancasila,” tegasnya. Atas upaya yang sangat membahayakan rakyat ini, maka KAMI Lintas Provinsi bersikap: Pertama, Meminta agar Pemerintah Jokowi dan DPR segera menghentikan semua praktik dzolim untuk selalu mencari celah membuat kebijakan memiskinkan masyarakat, membuat rakyat kecil semakin menderita secara ekonomi. Kedua, Apabila Pemerintah dan DPR tetap berusaha memaksa agar sebagian rakyat beralih  ke daya 900 VA, maka kami menyerukan agar semua rakyat harus segera bergerak menurunkan pemerintah  Jokowi yang dzolim dan membubarkan DPR. (mth)

Apa Kabar Garuda Indonesia?

BY FNN Senin, 19 September 2022 11:24:55 0

Tampaknya maskapai penebangan Indonesia akan segera diambil-alih yang lain, siapa mereka? Apakah mereka akan berkuasa lagi 2024 nanti. Kita lihat ya? Oleh : Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) PRESIDEN Joko Widodo jangan diam saja soal Garuda Indonesia. Bicaralah dengan Erick Tohir agar melakukan sesuatu, jangan menonton dan bertepuk tangan seja melihat Garuda lenyap ditelan awan. Garuda tidak akan kembali jika pemerintah tidak berbuat sesuatu. Restrukturisasi utang tidak akan bisa menyelesaikan masalah, namun justru akan menjadikan Garuda terhempas lebih keras. Baru-baru ini Garuda Indonesia mengumumkan rencana restrukturisasi besar-besaran. Maskapai ini telah kehilangan uang selama bertahun-tahun (bahkan sebelum pandemi), dan memiliki hutang yang melumpuhkan. Menteri Negara BUMN Erick Thohir, telah mengungkapkan rencana baru tentang seperti apa Garuda Indonesia yang akan direstrukturisasi. Seperti dilansir Bloomberg: Garuda Indonesia akan menghentikan sebagian besar rute internasional, dengan beberapa pengecualian, termasuk penerbangan haji ke Arab Saudi; sebagian besar penerbangan jarak jauh akan dioperasikan sebagai bagian dari perjanjian codeshare dengan maskapai lain. Garuda Indonesia akan fokus pada penjualan kelas bisnis, ekonomi premium (yang saat ini tidak dimiliki maskapai), dan kursi ekonomi, pada penerbangan “lokal”; Garuda Indonesia mungkin tidak lagi menawarkan first class. Maskapai saat ini hanya memiliki sekitar 30 pesawat, tetapi Garuda Indonesia berniat mengembalikan armada ke ukuran pra-pandemi sekitar 120 pesawat; Garuda Indonesia akan memperoleh pesawat tambahan dari perusahaan leasing. Ini juga akan mengulang kesalahan lama. Ibarat keledai jatuh dua kali dalam lubang yang sama. Garuda Indonesia tidak mungkin dapat membayar utang yang akan merestrukturisasi senilai $ 9,5 miliar, dan kesepakatan diduga telah dicapai dengan kreditur. Astaga utang 9 miliar dolar direstrukturisasi itu 135 triliun rupiah. Kalau kurs 25 ribu rupiah per dolar nanti berapa utang ini? Garuda Indonesia akan mengakhiri penerbangan jarak jauh. Ini sepertinya resep bencana Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan dengan karyawan yang luar biasa tetapi manajemen yang mengerikan. Setidaknya itu yang terjadi secara historis, karena dua mantan Dirut Garuda Indonesia didenda dan ditangkap karena korupsi. Masalahnya adalah bahwa Garuda Indonesia telah menempatkan dirinya di tempat di mana ia tidak lagi memiliki model bisnis yang layak, seperti halnya dengan begitu banyak maskapai milik pemerintah. Ya, memang benar bahwa menghasilkan uang di rute jarak jauh itu sulit, dan secara historis Garuda Indonesia mungkin mengoperasikan terlalu banyak rute untuk gengsi daripada keuntungan. Tampaknya maskapai penebangan Indonesia akan segera diambil-alih yang lain, siapa mereka? Apakah mereka akan berkuasa lagi 2024 nanti. Kita lihat ya? Jadi Presiden Jokowi dan Menteri Erick Tohir, jawablah permasalahan Garuda secara utuh. Jangan menambah masalah lagi di masa mendatang. (*)

Perjuangan Kiai Haji Ahmad Sahal

BY FNN Senin, 19 September 2022 10:41:25 0

Kita bisa menjadi pemenang tanpa merendahkan siapa-siapa, karena kita punya apa yang orang lain tidak punya. Orang yang berhadapan dengan kita akan merasa rendah diri tanpa kita rendahkan. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta KIAI Haji Ahmad Sahal adalah salah seorang dari tiga bersaudara pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Beliau lahir di Desa Gontor, Ponorogo, pada 22 Mei 1901. Putra kelima dari Kyai Santoso Anom Besari, trah Pondok Pesantren Tegalsari Jetis, tiga km arah barat Gontor, tempat salah seorang Pujangga Keraton Surakarta Raden Ngabehi Ronggowarsito nyantri. KH Ahmad Sahal menempuh pendidikan di Sekolah Rendah (Vervolk School) atau Sekolah Ongko Loro. Setamat Sekolah Rendah beliau mondok di berbagai pondok pesantren, antara lain di pondok Kauman Ponorogo; pondok Joresan Ponorogo; pondok Josari Ponorogo; Pondok Durisawo Ponorogo; Siwalan Panji Sidoarjo; Pondok Tremas Pacitan. Setelah menjelajah berbagai kitab di berbagai pondok pesantren, beliau masuk ke sekolah Belanda Algemeene Nederlandsch Verbon (Sekolah pegawai zaman penjajahan Belanda), pada 1919-1921. Pada tahun 1926 menjadi utusan ummat Islam daerah Madiun ke Kongres Ummat Islam Indonesia di Surabaya. Ketika itu Kongres hendak mengirim utusan untuk menghadiri Muktamar Islam se-Dunia. Kualifikasi utusan: mampu berbahasa Arab dan Bahasa Inggris sekaligus. Namun tak seorang pun yang memenuhi kualifikasi tersebut. Salah satu tokoh mahir berbahasa Arab secara lisan, tetapi tidak cakap berbahasa Inggris, dan satu tokoh lagi memenuhi kriteria mahir berbahasa Inggris secara lisan, tetapi tidak cakap berbahasa Arab. Maka dikirimlah dua orang ini sebagai utusan. Pengalaman ini menginspirasi KH Ahmad Sahal untuk mendidik anak-anak yang cakap berbahasa Arab sekaligus cakap berbahasa Inggris. Sepulang dari Surabaya KH Ahmad Sahal membuka kembali Pondok Gontor dengan program pendidikan yang dinamakan “Tarbiyatu-l-Athfal“. Setahun kemudian mendirikan Pandu Bintang Islam dan klub olah raga dan kesenian yang diberi nama “RIBATA” (Riyadhatu-l-Badaniyah Tarbiyatu-l-Athfal). Pada 1929 mendirikan kursus Kader dan Barisan Muballigihin yang berakhir hingga tahun 1932. Pada 1935 beliau mengetuai Ikatan Taman Perguruan Islam (TPI), yaitu ikatan sekolah-sekolah yang didirikan oleh alumni-alumni TA di desa-desa sekitar Gontor. Pada 1937 mendirikan organisasi pelajar Islam yang diberi nama “Raudlatu-l-Mutaallimin”. Selain itu beliau juga mendirikan dan memimpin Tarbiyatu-l-Ikhwan (Barisan Pemuda) dan Tarbiyatu-l-Marah (Barisan Wanita). Pada tahun 1977 tanggal 9 April tepat jam 17.00 WIB KH Ahmad Sahal wafat menghadap Allah SWT meninggalkan seorang istri (ibu Sutichah Sahal) dan sembilan orang putra dan putri. 1) Drs. H. Ali Saifullah, alumni Fakultas Pedagogy UGM; 2) Ir. Moh. Ghozi, alumni Fakultas Pertanian UGM; 3) Siti Arsiyah Zaini (istri Drs. H.M. Zainy); 4) Dra. Ruqoyyah Fathurrahman, alumni Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta; 5) Siti Utami Bakri SH, alumni Fakultas Hukum Unibraw Malang; 6) KH Hasan Abdullah Sahal, alumni Universitas Islam Madinah dan Al-Azhar Cairo, salah seorang Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor; 7) Dra. Aminah Mukhtar, MAg, alumni S2 Universitas Muhammadiyah Malang, Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper, Jetis, Ponorogo; 8) H. Ahmad Tauhid Sahal, Guru KMI Pondok Modern Darussalam Gontor; 9) Drs. Imam Budiono, alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta. Demi perjuangan, tanah warisan dari orang tua mereka wakafkan untuk pengembangan pondok pesantren, sehingga anak keturunan mereka tidak berhak sedikit pun atas tanah yang telah diwakafkan itu. Di antara semboyan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo ialah firman Allah SWT dalam Al-Quran, ۞وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ  “Seharusnya jangan semua kaum mukmin berangkat (ke medan perang). Dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang tinggal untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri”. (QS At-Taubah/9:122) Pancajiwa Pondok Modern Gontor: Keikhlasan; Kesederhanaan; Ukhuwah Islamiyah; Berdikari; Bebas. Motto Pondok Modern Gontor: Berbudi tinggi; Berbadan sehat; Berpengetahuan luas; Berpikiran bebas Prinsip kelembagaan/organisasi Pondok Modern Gontor: Di atas dan untuk semua golongan. Sikap Hidup 0. KH Ahmad Sahal: Saya tidak rela tempat tinggal saya lebih baik daripada tempat tinggal santri, dan makanan saya lebih enak daripada apa yang dimakan santri. Saya rela mati jika masjid jami` Gontor sudah jadi. (Lokasi masjid berada di tanah di mana dahulu rumah Pak Sahal berada). Pak Sahal tidak tidur di kamar dengan kasur yang empuk, tetapi di sudut ruang tamu di bale-bale. Etos Perjuangan KH Ahmad Sahal: Bandha, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisan (berjuang dengan harta, tenaga, dan pikiran; bila perlu dengan mengorbankan nyawa sekalian). Sugih tanpa bandha (merasa kaya tanpa harta). Kita mempunyai kekayaan yang lebih berharga daripada harta. Tidak perlu berkecil hati atau menjadi manusia minder dengan apa yang kita punya. Kekayaan yang patut diwariskan ialah kaya hati dan pikiran. Nglurug tanpa bala (melawan tanpa kawan). Maksudnya melawan diri sendiri dan hawa nafsu, karena memang untuk melawan diri sendiri tidak dibutuhkan siapa-siapa. Sebisa-bisanya dilakukan sendiri, tetapi kalau kita menolak untuk melawan dorongan nafsu sendiri, maka yang bisa melawannya ya hanya diri sendiri. Digdaya tanpa aji-aji (Digdaya tanpa kesaktian). Dengan hati dan pikiran baik, secara tidak langsung seseorang membentuk perilaku mulia, sehingga orang lain menghargai dan segan dengan kita, walaupun kita tidak punya kelebihan harta, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Menang tanpa ngasorake (menang tanpa merendahkan). Kita bisa menjadi pemenang tanpa merendahkan siapa-siapa, karena kita punya apa yang orang lain tidak punya. Orang yang berhadapan dengan kita akan merasa rendah diri tanpa kita rendahkan. Yen waniyo ing gampang, wediyo ing pakewuh, sabarang ora kelakon. (Bilamana seseorang hanya berani menghadapi urusan yang mudah saja, dan takut menghadapi kesulitan, maka tidak akan menghasilkan karya apa pun). Tata, titi, tatag, tutug (tertib, teliti, berani, dan tuntas). Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. (KH Ahmad Sahal). (*)

In Memoriem Prof. Azyumardi Azra: Fase Kehidupan Seorang Tokoh

BY FNN Senin, 19 September 2022 09:48:53 0

Bersamaan dengan itu, banyak orang melihat bahwa Azyumardi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Sama seperti Din Syamsudin dan beberapa tokoh lain yang mengkritik keras perkembangan reformasi yang kebablasan, Azyumardi pun semakin menunjukkan diri sebagai guru bangsa. Oleh: Nasmay L. Anas, Wartawan Senior BERITA ini cukup menyentak perhatian kita. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MPhil, MA, CBE, diberitakan meninggal dunia di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad, 18 September 2022. Kabarnya, Almarhum mendapatkan serangan jantung di atas pesawat dalam penerbangan Jakarta-Kuala Lumpur. Kemudian mendapatkan perawatan intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Selangor. Tapi nyawanya tidak tertolong. Karuan saja, berita kematian ini menyebar begitu cepat. Tidak hanya di WhatsApp Group (WAG), tapi juga di banyak platform media sosial. Betapa pun, Azyumardi dikenal luas sebagai intelektual yang sudah puluhan tahun malang melintang di tingkat nasional, bahkan internasional. Mendapatkan berita ini, dalam benak saya, langsung terlintas bayangan beberapa fase dalam kehidupan tokoh intelektual Islam Indonesia yang cukup kondang ini. Dan hal ini sekaligus dapat menggambarkan beberapa perkembangan sejarah yang terjadi di kalangan internal umat Islam di Indonesia. Fase pertama, berkenaan dengan saat pertama kali saya mengenal ayah dari 4 anak itu. Kisahnya, seusai meninggalkan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo pada 1978, saya diajak seorang sahabat untuk melanjutkan kuliah di UIN Jakarta. Waktu itu, masih dinamakan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  Sahabat ini adalah senior saya di Gontor dan kebetulan kami satu kampung. Dia mengajak saya menginap di sebuah kamar asrama mahasiswa di Ciputat itu. Kebetulan dia sekamar dengan Azyumardi. Mahasiswa yang berasal dari desa Lubuk Alung, di pinggiran kota Padang. Berperawakan sedang. Tidak terlalu banyak bicara, tapi orangnya menyenangkan. Saya sempat menginap satu malam bersama mereka. Tapi sayang, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah di sana. Fase kedua, ketika saya aktif sebagai reporter majalah Media Dakwah di Jakarta pada awal 1980-an, Azyumardi aktif di majalah Panji Masyarakat. Bersama Alm. Iqbal A. Rauf Saimima, Bakhtiar Effendi, dan lain-lain, dia memberi warna cukup cemerlang di majalah milik keluarga Alm. Buya Hamka itu. Tulisan-tulisan mereka tentang berbagai persoalan ke-Islaman mendapatkan perhatian besar dari berbagai kalangan pembaca muslim. Di era itu, sebagai wadah komunikasi sudah terbentuk Forum Komunikasi Media Islam. Tergabung di dalamnya majalah Media Dakwah, Panji Masyarakat, Suara Masjid, Serial Khutbah Jum’at, Kiblat, majalah anak-anak Sahabat dan beberapa media Islam lainnya. Pertemuan-pertemuannya sering diselenggarakan di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat di Jl. Kramat Raya 45 Jakarta. Tapi setiap kali pertemuan, hampir tidak pernah Azyumardi dkk hadir. Redaksi Panji Masyarakat selalu diwakili Alm. Rusydi Hamka. Yang memang sangat menggebu-gebu semangatnya untuk menyambungkan tali silaturrahim antar para pengelola media Islam. Yang sama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah kala itu. Ketika pemerintahan Orde Baru Soeharto tidak begitu suka terhadap Islam. Fase ketiga, ketika IAIN Syarif Hidayatullah di bawah rektor Prof. Harun Nasution mengirimkan banyak mahasiswanya untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Amerika Serikat. Azyumardi bersama beberapa kawan ikut mendapatkan kesempatan itu. Harun Nasution yang alumnus McGill University itu dikenal sebagai pentolan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Dan penting untuk dicatat, orang-orang di DDII khususnya sangat anti terhadap perkembangan Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme di kampus IAIN di Ciputat itu. Terutama karena sikap dan pandangan Prof. Harun Nasution yang tidak peduli kepada kritik terhadap ide-ide sekularisme itu. Hal ini, hemat saya, yang jadi latar belakang kenapa Azyumardi dkk. di Panjimas tidak merasa nyaman untuk berhubungan dengan orang-orang di DDII. Sehingga pertemuan-pertemuan Forum Komunikasi Media Islam di Jl. Kramat Raya 45 itu tidak pernah dihadirinya. Apalagi kemudian Azyumardi Azra termasuk yang mendapat kesempatan melanjutkan pendidikannya ke Columbia University di Newyork, Amerika Serikat. Mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh Prof. Harun Nasution. Artinya, para calon intelektual muslim itu diarahkan untuk mencari ilmu ke negeri Barat. Tidak ke Timur Tengah yang sebelumnya jadi pilihan. Fase keempat adalah ketika IAIN Syarif Hidayatullah di Ciputat oleh pihak tertentu dianggap sebagai basis perkembangan sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Sementara itu mereka yang menganggap faham yang merusak tatanan ajaran Islam itu, khususnya di DDII, tidak henti dengan melancarkan serangan-serangan yang keras. Karenanya Azyumardi dianggap sebagai bagian dari kelompok pendukung sekularisme itu. Bahkan Prof. Dr. Din Syamsudin juga dianggap demikian. Disamakan dengan Harun Nasution, Nurkholis Majid, Dawam Raharjo, Djohan Efendi dan lain-lain. Fase kelima, ketika Azyumardi terus berkembang menjadi tokoh intelektual yang bahkan sudah mendunia. Pada (1998-2006) ia sempat menjadi Rektor IAIN  yang sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Mendapatkan undangan ceramah di dalam dan luar negeri. Bahkan pada 2010, ia memperoleh gelar kehormatan Commander of the Order of British Empire dari Kerajaan Inggris. Dengan demikian, dialah orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar kehormatan itu dan layak mendapatkan sebutan \'Sir\'. Fase keenam, reformasi bergulir begitu dahsyat. Tidak terasa sudah banyak perubahan yang terjadi dalam percaturan politik umat Islam. Meskipun riak-riak perlawanan sementara kalangan terhadap perkembangan ide sekularisme berikut paketannya itu tetap ada, namun sebagian besar fokus umat telah berubah. Bersamaan dengan itu, banyak orang melihat bahwa Azyumardi tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Sama seperti Din Syamsudin dan beberapa tokoh lain yang mengkritik keras perkembangan reformasi yang kebablasan, Azyumardi pun semakin menunjukkan diri sebagai guru bangsa. Akhir-akhir ini, tokoh yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pers itu tidak bisa lagi dipandang sebagai intelektual yang ikut arus. Tapi Azyumardi Azra sudah memperlihatkan dirinya sebagai tokoh yang militan dan punya integritas. Yang semakin sering bicara dalam kaitan “amar ma’ruf nahiy mungkar”. Azyumardi melancarkan kritik pedas terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggapnya merugikan rakyat banyak. Sebagai seorang intelektual yang mumpuni, Azyumardi telah melahirkan begitu banyak karya tulis bermutu. Tidak hanya dalam bentuk makalah yang diseminarkan di mana-mana. Tapi juga diterbitkan sejumlah majalah dalam dan luar negeri. Sejumlah buku yang lahir dari kematangan wawasan intelektualnya juga sudah banyak beredar. Karenanya banyak yang mendoakan: Semoga semua itu diterima Yang Maha Kuasa sebagai amal jariahnya. Yang pahalanya tidak akan terputus sampai ke dalam surga firdaus kelak. (*)

LHKP Muhammadiyah Dukung Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden

BY FNN Senin, 19 September 2022 08:49:16 0

Jakarta, FNN – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden sebagai antisipasi solusi kepada para pemangku kepentingan untuk mencegah terjadinya polarisasi pada Pemilu 2024. \"LHKP Muhammadiyah mendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan mendesak partai politik untuk memberikan pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam, serta tidak menimbulkan benturan di masyarakat melalui antitesis dua pasangan calon, seperti halnya Pemilu 2014 dan Pemilu 2019,\" kata Ketua LHKP Muhammadiyah Agus HS Reksoprodjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad, (18/9/2022). Menurut Agus, pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 semakin menghangat disertai berbagai manuver politik dan menyebarkan pengaruh peserta pemilu melalui media informasi. Salah satunya wacana pencalonan presiden lebih dari dua periode. Wacana tersebut, kata dia, tidak sehat bagi demokrasi yang menjadi amanah reformasi serta semangat pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme) yang ditegaskan dalam konstitusi. “Oleh karena itu, wacana tersebut harus tegas dihentikan,” katanya menegaskan. Kemudian, terkait polarisasi politik, Agus berpendapat hal itu lahir sebagai dampak dari taktik politik elektoral yang cenderung membelah dan tidak merangkul kesatuan, sehingga terjadinya kutub-kutub masyarakat yang tidak kondusif di negara yang berlandaskan kesatuan dalam keberagaman. Ia mengatakan penyebab polarisasi terindikasi akibat sistem salah kaprah ambang batas pencalonan presiden (presidential nomination threshold) yang mengantarkan pada praktik politik transaksional-oligarki serta menutup kesempatan masyarakat luas untuk menjadi kandidat secara adil dan setara. “Sudah semestinya semua pihak bersepakat untuk memberikan kesempatan yang adil bagi rakyat bisa mendapat banyak pilihan dan terhindar dari politik pecah belah, teror ataupun rasa takut,” katanya pula. Agus menambahkan, bila polarisasi terus berlanjut, maka bangsa Indonesia akan mengalami demokrasi politik yang stagnan, involutif, dan mengalami kemunduran. (mth/Antara)

Anies Baswedan Resmikan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu

BY FNN Senin, 19 September 2022 08:16:51 0

Jakarta, FNN – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan taman literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, Ahad sore, 18 September 2022. Anies yang mengenakan kemeja putih berbalut jaket Jakarta, datang ditemani istrinya, Fery Farhati, yang disambut dengan sebuah tarian tradisional serta dipakaikan sebuah selendang biru bercorak kedaerahan. Adapun taman literasi memiliki luas sekitar 9 ribu meter persegi dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari ampiteater; paviliun; ruang baca, literasi, dan komunitas; healing garden; plaza anak; dan titik baca. Sebelum meresmikan taman literasi, Anies berkeliling mengunjungi seluruh taman literasi dan melihat berbagai fasilitas yang ada. Dalam pidatonya, Anies mengatakan, kegiatan di taman literasi harus benar-benar hidup, mulai dari membaca hingga tukar gagasan. Literasi menjadi fondasi dari segala kompetensi. “Jadi ini semacam tempat bertemunya gagasan, ya di Indonesia tapi juga tempatkan Jakarta sebagai kota dunia. Kita menyambut pelaku-pelaku literatur dari berbagai tempat di dunia karena kita memang kelasnya dunia,” tutur Anies penuh semangat “Pesan saya harus ada aktivitas rutin yang tak perlu undangan,” ucap Gubernur DKI Jakarta ini sesaat sebelum meresmikan taman literasi. Taman yang semula hanya memiliki satu fungsi, kini menjadi ruang ketiga yang dapat dinikmati oleh masyarakat hingga menjadi fasilitas publik yang dapat memajukan bangsa melalui literasi. (Rac)

BUMN Infrastruktur: Utang Makin Sulit Dibayar, Bank BUMN Jadi Tumpuan

BY FNN Ahad, 18 September 2022 22:26:54 0

Bahayanya nanti kalau ambruk satu saja maka akan ambruk rame-rame, efek domino dari gagal bayar utang yang akan datang dari BUMN infrastruktur atau kredit macet perbankan BUMN. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) WIKA kini hanya mengharapkan akses dari pembiayaan perbankan, terutama bank-bank BUMN, dan rekor penerbitan obligasi dan sukuk dalam negeri yang cukup besar. Namun sekarang berhadapan dengan utang jangka pendek yang jatuh tempo. Perusahaan mengumpulkan obligasi atau sukuk lokal sebesar Rp 7,5 triliun dan Rp 2,5 triliun masing-masing pada 2020-2021 dan 2022. Ini akan mendukung likuiditas mengingat tidak adanya amortisasi utang besar dalam 12 bulan ke depan. WIKA memiliki kas Rp 3,3 triliun terhadap utang jangka pendek Rp 17,5 triliun, tidak termasuk pembiayaan rantai pasokan, pada akhir semester 2022. Sekitar Rp 16 triliun dari utang yang akan jatuh tempo tersebut merupakan pinjaman modal kerja jangka pendek. Meskipun dapat diperpanjang namun tetap merupakan beban keuangan yang beaar Sementara risiko refinancing untuk pinjaman modal kerja jangka pendek ini harus dapat dikelola karena lebih dari 50% diantaranya didanai oleh BUMN atau anak perusahaan bank milik negara. WIKA mendapatkan tambahan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp340 miliar dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (AA(idn)/Stabil) milik negara pada 2Q22. Anak usahanya, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, juga memperoleh pinjaman sindikasi senilai Rp1,1 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BBB-/AA+(idn)/Stabil), PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (BBB) /AAA(idn)/Stabil), dan bank milik daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (A+(idn)/Stabil). Perbankan Indonesia tidak dalam keadaan baik baik saja. Mereka sekarang tersandera karena penempatan liquiditas mereka di dalam Surat Berharga Negara. Lebih dari 1700 Triliun dana bank mengendap di SBN untuk membiayai pemerintah, gaji, tunjangan aparatur pemerintah. Keuangan pemeirntah sendiri sedang sulit karena berhadapan dengan utang yang besar. Jadi sekarang muncul dua masalah sekaligus yakni masalah pada BUMN non bank khususnya BUMN infrastruktur dan kedua muncul masalah di sektor perbankan yang juga terancam kredit macet di BUMN dan di SBN. Bahayanya nanti kalau ambruk satu saja maka akan ambruk rame-rame, efek domino dari gagal bayar utang yang akan datang dari BUMN infrastruktur atau kredit macet perbankan BUMN. Pada tahun 2023 akan menjadi masa-masa yang sulit bagi sebagian besar perusahaan BUMN. Apakah semua infrastruktur yang dibangun akan bisa dijual ketengan? Kita lihat saja nanti. (*)

Rapat Pimpinan Putuskan Tamsil Linrung Jadi Wakil Ketua MPR

BY FNN Ahad, 18 September 2022 21:57:28 0

Jakarta, FNN – Desakan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR segera melantik Tamsil Linrung menjadi Wakil Ketua MPR terus bergulir. Sebab, proses pergantian Fadel Muhammad sudah sesuai dengan mekanisme politik, lewat Sidang Paripurna DPD. \"Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD itu adalah keputusan lembaha politik  lewat mosi tidak percaya yang dibawa ke sidang paripurna. Keputusan itu bukan face to face antara LaNyalla (Ketua DPD) dengan Fadel,” kata Direktur Center For Leadership of Indonesia,  Jakarta, Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM, ketika dihubungi wartawan, di Jakarta, Ahad, 18 September 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Rapat Pimpinan (Rapim) MPR membahas dan memutuskan pengangkatan Tamsil Linrung akan digelar, Senin, 19 September 2022. Rapim terlambat dilakukan setelah surat masuk dari DPD pada 5 September 2022, karena ada pimpinan MPR berada di luar negeri. Sebagaimana diketahui, Fadel Muhammad diberhentikan dari jabatannya sebagai Waka MPR dari unsur DPD lewat sidang paripurna pada Kamis, 18 Agustus 2022. Pada 1 September 2022, Ketua MPR Bambang Soesatyo menandatangani Surat Keputusan Pimpinan MPR Nomor 14 Tahun 2022 tentang pergantian Pimpinan Kelompok DPD di MPR masa jabatan 2019-2024. Yang menjadi Ketua Kelompok DPD di MPR adalah HM Syukur, SH, MM menggantikan Tamsil Linrung. Posisi Sekretaris yang dipegang M Syukur kemudian beralih ke Ajbar. Sedangkan Fahira Idris tetap menjadi bendahara. Menindaklanjuti SK tersebut, Kelompok DPD di MPR mengirimkan surat kepada Pimpinan MPR, perihal, \"Usul Pergantian Pimpinan MPR dari unsur DPD.” Surat yang dikirim 5 September 2022 dan ditandatangani M. Syukur (ketua) dan Ajbar (sekretaris) mengajukan usul pergantian dari Fadel Muhammad ke Tamsil Linrung. Menurut Nur Sadik, apa yang dilakukan lembaga DPD terhadap Fadel Muhammad adalah keputusan politik. Sebab, ia menjadi Wakil Ketua MPR, juga merupakan hasil politik. Fadel bermanuver, itu haknya. Mengenai perdata dan pidana, biarkan urusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan polisi. Laporan Fadel ke PTUN dan bahkan ke Badan Pekerja DPD pun, tidak bisa menghalangi supaya pelantikan Tamsil segera dilakukan. Meski begitu, ia berharap supaya Fadel legowo karena diberhentikan. Tidak mungkin anggota DPD melakukan mosi tidak percaya tanpa alasan yang jelas. \"Alasan pencopotan itu mengikat. Sudah, legowo saja. Fadel senator dari Gorontalo. Contohlah Habibie (BJ Habibie) – yang juga ada Gorontalonya – yang ketika laporan pertanggungjawabannya ditolak MPR, langsung tidak mau menjadi calon presiden,\" ujar Nur Sadik. \"Fadel lapor ke mana-mana tidak pada tempatnya. Mestinya, dia berkonsultasi ke DPD sebagai lembaga yang memberikan mandat kepadanya sehingga menjadi Waka MPR. Jika sekarang mandat itu ditarik, itu wajar-wajar saja, karena yang memberi mandat itu tidak lagi mempercayainya,\" kata Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politim Universitas Hahasanuddin, Makassar itu. Menurur Nur Sadik, pimpinan MPR harus segera melantik Tamsil Linrung yang sudah terpilih dalam rapat paripurna menjadi Waka lembaga negara itu. Tidak bisa terjadi kekosongan lama. Sebab, sejak Fadel diberhentikan, ia tidak bisa lagi mengaku-ngaku atau membawa jabatan sebagai Wakil Ketua MPR. Dia sudah berhenti sejak rapat paripurna itu. Ia kembali meminta Fadel legowo. Sebab, itu lebih bermartabat, ketimbang bermanuver terus. Jabatan yang diembannya selama ini adalah politik, bukan penunjukan. Apalagi, mosi tidak percaya terhadap dirinya, pasti  notulennya dibuat secara lengkap oleh Sekretariat Jenderal DPD. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) juga mendesak MPR segera memproses pelantikan Tamsil. Desakan itu disampaikan Sekjen DPP Pemuda ICMI, Ardiansyah S Pawinru, dalam siaran persnya di Jakarta. Hal yang sama juga disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Dia mengatakan, pencopotan Fadel Mumammad sudah sesuai mekanisme ang berlaku, yaitu melalui Rapat Paripurna DPD. (Anw)

Mayoritas Masyarakat Dukung Alvin Lim Kritik Keras Polri

BY FNN Ahad, 18 September 2022 16:23:44 0

Jakarta, FNN – Ketum KBPP (Keluarga Besar Putra-Putri Polri) Evita menghimbau Alvin Lim agar tidak mencaci-maki karena tindakan Alvin Lim berupa kritikan yang terlalu keras akan merusak Polri. Hal ini disampaikan Evita dalam salah satu media nasional yang terbit beberapa hari lalu. Namun, nampaknya masyarakat menanggapi berita tersebut dengan memberikan dukungan kepada Alvin Lim. Terlihat ada total 163 komentar, sekitar 90% lebih komentarnya mendukung Alvin Lim dan menghujat Polri dan KBPP, seperti berikut ini. Jim Bean: saya sempet nonton chanel Yutube Alvin, dia advokat dan punya bukti, ga mungkin blunder hoax. Ajak debat aja bu. King Queen: Emang pernah yah selama ini di kritik baik2 dan berubah? Law Enforcement: Alvin Lim ketika ngomong santun tidak didengerin kritiknya. Terpaksa dia ngomong keras di media. Yg Alvin Lim omongkan semua benar. 100% benar. Jimmy Saputra: sombong dan antikritik. Ahmad Faisol: Loh, bukannya sudah sejak dulu Polri Rusak?? Tuh kasus Yosua, kasus judi online dan setoran2, hampir semua kebagian dan jadi mafia, yg jujur hanya oknum dan sangat sedikit, Menghina saja saya rasa Pantas apalagi kritik, itu hal yg wajib!!! Anonimous User: apa yg disampaikan adalah kenyataan.selama ini rakyat kecil sering jadi korban kelakuan polisi. skrg ada yg mewakili menyuarakan hati rakyat.apa salahnya? Otje Moses: Dia bukan kritik tapi fakta!!! Inspirasa 6777: bukannya polisi sdh sekian lama dikritik tp ga pernh bs memperbaiki diri? bukankah polisi yg merusak dirinya sendiri??? bukankah polisi sdh menjatuhkan harga diri dan menghinakan dirinya sendiri???? Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum, Maria menanggapi tidak heran masyarakat makin antipati. KBPP bukannya ingin Polri diperbaiki malah secara membabi-buta meminta Alvin Lim untuk berhenti memcaci-maki Polri. “Logika aja, apakah seorang Alvin Lim mampu merusak institusi Polri, jika seluruh personel Polri baik dan berkualitas. Penyebab Polri hancur dari Internal atau dari eksternal Polri? Masyarakat sudah pintar makanya tidak mudah terhasut pemikiran dari Ketum KBPP. Sebaiknya Ketum KBPP beri masukan ke Polri saja, kemana KBPP ketika Polri terpuruk kasus Ferdy Sambo?” ucap Maria dengan kritis. “Berhenti pencitraan dan merasa bahwa Institusi Polri adalah super power dan anti kritik, idealnya Polri adalah Institusi Pelayan Masyarakat. Camkan itu!” tanggap Maria. Maria juga mengakui bahwa Alvin Lim ini sebagai seorang perintis, rela berkorban demi mengkritik Polri. Alvin tahu bahwa resiko kena ITE besar ketika mengkritik Polri, namun karena beliau ingin membela masyarakat dan memperbaiki citra Polri maka dengan terpaksa disampaikanlah kritik keras tersebut. Maria sekali lagi mengingatkan bahwa LSM Konsumen Cerdas Hukum menerima banyak laporan mandeknya LP Investasi bodong seperti LP Mahkota dengan Terlapor Raja Sapta Oktohari di Polda metro Jaya dan KSP SB, Net89 mandek di Mabes Polri. Bahkan Kresna Life dan Sekuritas yang sudah Tersangka, selama 2 tahun ini tidak ditahan oleh Tipideksus Mabes. “Wajar jika masyarakat berasumsi ada permainan, atau dugaan gratifikasi para pelaku Investasi bodong ke oknum Jenderal Polri. Wajar pula jika seorang Alvin Lim mengkritik bahwa ada oknum Jenderal Polri jadi anjing peliharaan oknum Pelaku Investasi bodong, karena tindakan hukum yang tumpul. Solusinya kan mudah, polisi tinggal proses LP Investasi bodong tersebut, bukannya malah menyerang orang yang mengkritik Polri.” Alvin Lim pun ternyata menanggapi kritik KBPP dan 4 Irjen Purn Polisi dalam kanal Youtube Quotient TV. (mth/*)

In Memoriam: Indonesia Menangis, Tiada lagi Prof Azyumardi Azra

BY FNN Ahad, 18 September 2022 14:52:44 0

Masalah yang paling menyedot perhatiannya adalah RUU KUHP yang dapat mengancam kemerdekaan pers. Ia terjun langsung menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI. Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat INNALILLAHI Wainnailaihi Rojiun. Telah berpulang ke pangkuan Illahi Rabbi: Cendekiawan Muslim, Professor Azyumardi Azra. Almahum mengembuskan nafa terakhir Minggu (18/9) pukul 12.30 waktu setempat di RS Serdang, Selangor, Malaysia. Ia meninggalkan seorang istri, Ibu Ipah Farihah dan empat anak. Prof Azyumardi Azra sempat dua hari dirawat di RS akibat terpapar Covid-19. Virus itu baru diketahui bersarang di tubuhnya saat ditangani di RS Serdang, Malaysia, Jumat (16/9) petang. Hal itu diawali di atas pesawat dalam penerbangan ke Malaysia, sore itu Prof Azyumardi mendadak terserang batuk keras, panjang, disertai sesak nafas. Dari Bandara Azyumardi langsung dilarikan ke RS yang berjarak 35 km dari Kualalumpur. \"Semalam sudah dalam penanganan intensif tim medis RS Serdang,” kata  Datuk Zakaria A. Wahab, wartawan senior, mantan Pemred Kantor Berita Bernama Malaysia dan Penasihat/Pendiri ISWAMI (Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia). Tidak lama setelah pecah kabar Prof Azyumardi terserang sakit di seluruh grup WhatsApp wartawan Indonesia dan Malaysia, kami meminta bantuan rekan wartawan di Malaysia untuk ikut memantau. Zakaria wartawan pertama yang merapat di RS Serdang. Zakaria bertemu Dubes RI untuk Malaysia. “Saya sendiri ada bertanya doktor di ruang terbuka, mengesahkan Prof AA dijangkiti covid dan tidak boleh diziarahi,” tambah Zack, panggilan akrab Zakaria. Sejak semalam Prof Azyumardi sudah dalam pemantauan KBRI di sana. Kunjungan Dinas di Sumbar Ketua Dewan Pers itu pada awal pekan lalu mengadakan kunjungan kerja di Sumatera Barat. Ia sempat ke Bukittinggi dan mengunjungi keluarganya di Batusangkar sebelum bertolak ke Malaysia melalui Jakarta. Sabtu kemarin ini, sedianya mantan Rektor UIN tersebut jadi salah satu pembicara dalam seminar internasional di Selangor bersama tokoh penting Malaysia, Anwar Ibrahim. Saksi mata dalam penerbangan adalah Guru Besar Universitas Sumatera, Professor Budi Agustono. Ia dan istri sama-sama berangkat dari Bandara Soekarno Hatta dengan Azyumardi. Mereka sempat ngobrol sejak di bandara hingga di dalam pesawat. Semalam Budi membagi kisah yang dilihatnya dalam pesawat di grup WhatsApp wartawan. “Dua puluh menit sebelum pesawat mendarat, saat saya, istri dan pak Azra sedang bercakap tiba-tiba pak Azra batuk tanpa henti, tubuhnya berkeringat dingin. Saya minta dia minum air mineral. Saya memijat tubuhnya yang keringat dingin lalu meminta pramugari memasang selang oksigen di hidung dan mulut. Meski selang terpasang sesak nafasnya tak berhenti, malah tubuhnya begerak ke kiri ke kanan di atas kursi pesawat,” kisah Budi. Ketika pesawat parkir dan pintu pesawat dibuka menurunkan penumpang, lanjut Budi, “saya dan istri mengurus kesehatan pak Azra yang diminta turun  belakangan. Saya dan istri gelisah dan cemas melihat kesehatan pak Azra. Tidak lama sesudah itu kami bertiga turun dengan selang oksigen dan dibawa segera ke bed panjang perawatan lalu dilarikan ambulans ke rumah sakit.  Saya sempat merogoh tas tenteng Pak Azra mencari telpon, tapi karena bingung dan panik lambat ketemunya. Akhirnya istri saya menelpon temannya staf khusus Menteri Sosial meminta bantuan mengabarkan ke istri atau keluarga pak Azra,” lanjutnya. “Saya sampaikan ke istri antar dan temani Pak Azra demi keselamatan dan keamanan. Kita bantu sekuat kita ke RS di Kuala Lumpur,” ungkap Budi. “Istri saya, Reni Sitawari Siregar, mengantarkan hingga ke dalam ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit, sedangkan saya urus imigrasi di  Bandara,” kisah Prof Budi Agustono. Tanpa Swab Indonesia, seperti halnya Malaysia telah menghapus keharusan Swab Antigen/ PCR untuk perjalanan luar negeri. Kondisi itu membuat penumpang pesawat yang terpapar Covid19 dalam kategori orang tanpa gejala (OTG) sulit terdeteksi. Baru seminggu lalu, Pemerintah Malaysia menghapuskan larangan memakai masker di dalam ruangan. Saya mengenal Prof Azyumardi cukup lama. Ia pernah menjadi Wartawan Panji Masyarakat (1979-1985). Kesamaan isu atau topik yang kami bahas dalam tulisan masing-masing semakin mengeratkan hubungan. Semasa pandemi Covid19 kami intens berkomunikasi. Usia kami sama-rentan terpapar Covid19, sehingga mengatur sebaiknya beraktifitas dari rumah saya. Suatu hari di tahun lalu, anak cucunya tertular Covid19. Ia mengontak saya meminta dicarikan Ivemertin, obat cacing yang terkenal itu. Yang dipercaya sebagian masyarakat bisa melawan virus Covid19. Masa itu, obat tersebut sangat sulit mencarinya, harganya di pasaran ikut dimainkan karena diburu banyak orang, meski dilarang pemerintah untuk digunakan menyembuhkan Covid19. Kebetulan saya memiliki stock, maka saya kirimlah ke beliau. “Alhamdulillah, anak cucu berangsur baik, sudah keluar keringat. Terima kasih Pak Ilham,” ucapnya. Komunikasi semakin intens sejak pria kelahiran 67 tahun lalu itu ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pers (DP). Begitu menjabat kasus di dunia pers terus meningkat, membuatnya praktis sejak itu siang malam beraktifitas. Masalah yang paling menyedot perhatiannya adalah RUU KUHP yang dapat mengancam kemerdekaan pers. Ia terjun langsung menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI. Kolumnis yang sangat produktif itu sering mengirimi saya link tulisannya membahas pelbagai topik di berbagai media kemudian kita bahas bersama. Demikian sebaliknya. Rabu ( 14/9) lalu kami masih bertegur sapa. Hari itu beliau sedang berada di Padang, Sumatera Barat. Saya ketahui dari fotonya ketika bersama wartawan Sumbar menghadiri jamuan makan siang Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi Ansharullah. Foto saya peroleh dari rekan Zulnadi, wartawan senior Pemred Semangat.com di Padang yang hadir dalam jamuan itu. Foto itu kemudian saya forward ke beliau. Seperti biasa dia pun merespons cepat di WA. “Terima kasih pak Ilham. Kolomnya ditunggu,” ucapnya.  Dalam kunjungannya di Sumatera Barat, Azyumardi sempat ke Bukit Tinggi dan mengunjungi keluarganya di Batu Sangkar. Kuat dugaan lantaran kecapean melakukan perjalanan dinas yang membuat kondisinya drop dan dengan mudah diserang virus Covid19 yang secara obyektif sebenarnya penyebarannya sudah menurun di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Intelektual Segudang Prestasi Bukan hanya kalangan pers yang kehilangan Prof Azyumardi Azra, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., M.A., CBE CBE kelahiran 4 Maret 1955 adalah akademisi Muslim asal Indonesia. Ia dikenal luas sebagai cendekiawan muslim. Azyumardi terpilih sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1998 dan mengakhirinya pada 2006. Pada 2010, dia memperoleh titel Commander of the Order of British Empire, sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris dan menjadi \'Sir\' pertama dari Indonesia. Pada 2022, Azyumardi terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025. Riwayat pendidikan tinggginya sendiri dimulai sebagai mahasiswa sarjana di Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada 1982, kemudian atas bantuan beasiswa Fullbright, ia mendapakan gelar Master of Art (MA) pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University pada 1988. Ia memenangkan beasiswa Columbia President Fellowship dari kampus yang sama, tetapi kali ini Azyumardi pindah ke Departemen Sejarah, dan memperoleh gelar MA pada 1989. Saya dikirimi foto sewaktu almarhum mengenakan selang oksigen di dalam pesawat hingga ketika dirawat di RS hari Jumat itu. Dalam tulisan kemarin “Kisah Prof Azyumardi Azra yang Terpapar Virus Covid-19” (Sabtu,17/9) saya memanjatkan doa kesembuhannya segera. Semoga Allah SWT menjabahnya dengan memberikan kesembuhan kepada cendekiawan penting Indonesia itu, yang berpembaan humble namun sangat kritis. Tetapi Allah SWT berkehendak lain. Dia lebih menyanginya, maka Tuhan pemilik alam semesta beserta seluruh isinya, memanggilnya pulang.  Insya’ Allah Tuhan menyediakan tempat lapang, nyaman, dan indah di sisi-Nya. Aamiin, YRA. Jakarta, 18 September 2022. (*)

Indonesia di Tepi Jurang Kehancuran

BY FNN Ahad, 18 September 2022 12:41:40 0

Novel Ghost Fleet, bukan sekedar imajinasi atau hanyalah, tetapi abstraksi rentetan skenario yang akan terjadi bahwa pada tahun 2030 negara Indonesia telah lenyap dari peta dunia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KATA \'Indonesia\' memang disebut dalam novel Ghost Fleet, namun hanya tujuh kali di enam halaman dari 400 lebih halaman yang ada. Imajinasi novel Ghost Fleet, bahwa Indonesia bubar 2030 bisa jadi nyata, jika terjadi Great Depression seperti 1929. Ekonomi kita yang alami pendarahan akibat perang dagang USA-RRC. “From the water right now, Jamie Simmons thought the Zumwalt looked less like floating death and more like one of those ramshackle floating tidal towns off what used to be Indonesia, people weaving sheets of metal, plastic, and wood into improbable geometries to create homes”. (Dari air sekarang, Jamie Simmons berpikir Zumwalt kurang terlihat seperti kematian mengambang dan lebih seperti salah satu kota pasang surut terapung yang bobrok dari bekas Indonesia, orang-orang menenun lembaran logam, plastik, dan kayu menjadi geometri yang mustahil untuk membuat rumah). Artinya saat itu, pada 2030, Indonesia sudah hilang. Sinyal nafsu dorongan Presiden Jokowi ingin tetap berkuasa baik melalui perpanjangan masa jabatannya - jabatan Presiden 3 tahun maupun turun penawaran menjadi Wakil Presiden pada Pilpres 2024, terang benderang bagian dari Imajinasi novel Ghost Fleet dalam sebuah skenario besar rontoknya NKRI. Dalam perjalanan waktu negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Negara kita hari ini hampir penuh dikuasai oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pergeseran kekuasaan dan kedaulatan atas nama rakyat dan demokrasi Pancasila, hanya simbolis semata. Rezim ini hanyalah proxy boneka dari sebuah kekuatan besar oligarki yang berkolaborasi dengan kekuatan elit global baik dari barat maupun timur. Di mana orientasi dan opportunity negara diselenggarakan atas remot kekuatan oligarki. Kombinasi cara Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme dalam mendegradasi kedaulatan negara kita dari semua sisi adalah sebuah realitas yang sedang berjalan. Navigasi dan kebijakan negara dijauhkan dari ramu rambu pagar keamanan dan keutuhan negara, yaitu pagar UUD 1945 asli yang di dalamnya terdapat Pembukaan memuat tujuan negara dan Pancasila. Keadaan yang sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Pasal 6 (1) UUD 1945 yang semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia ASLI .. diganti menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Kompas dan kiblat bangsa sempurna menuju arah kehancurannya sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan atau amandemen. Amandemen UUD 1945 dimulai pada 1999 hingga 2002, andemen paling brutal dan ugal ugalan untuk menenggelamkan negara ini. Otomatis muncul post truth dalam bentuk logical fallacy, yang mengaburkan segala bentuk kejahatan negara menjadi sebuah pembenaran absolute, oleh boneka kekuasaan, meramkah degradasi dan kerusakan: ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam. Beruntun sinyal ambruknya negara ditandai ketimpangan ekonomi akibat penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir orang adalah bentuk fakta nyata hari ini. “Bahwa laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia”. Hutang berkedok investasi adalah kanker ganas yang secara bertahap melumpuhkan sendi-sendi penting kedaulatan negara. Karena hutang dan investasi dari negara luar dapat mendikte kebijakan dalam negeri kita. Sempurna, dengan masuknya TKA dengan dalih masuknya investasi yang diduga kuat adalah tentara asing lengkap dengan tenaga intelijen masuk dengan leluasa. Novel Ghost Fleet, bukan sekedar imajinasi atau hanyalah, tetapi abstraksi rentetan skenario yang akan terjadi bahwa pada tahun 2030 negara Indonesia telah lenyap dari peta dunia. Logika politik mengatakan kalaulah tidak lenyap dari peta dunia - Indonesia akan mengalami kehancuran yang nyata. Kesadaran bersama seluruh rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara wajib “Kembai ke UUD 1945 asli” adalah sebuah kemutlakan yang harus bersama diperjuangkan. “kembali ke UUD 45 asli atau negara hancur dan lenyap darr peta dunia”. (*)

Eko Kunthadi Akan Semakin Menggila Setelah Dimaafkan Ning Imaz

BY FNN Ahad, 18 September 2022 12:10:40 0

Ini bisa membuat dia akan merasa semakin kebal. Semakin percaya diri. Semakin arogan. Kecuali pemberian maaf itu tetap diikuti proses hukum. Namun, faktanya, tidak. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN EKO Kunthadi lega. Dia dimaafkan oleh Uztazah Fatimatuz Zahra (Ning Imaz). Ketua relawan Ganjar Pranowo itu menghina Ning Imaz yang menjelaskan tafsir al-Quran, surah Ali Imran ayat 14. Ning Imaz adalah putri KH Abdul Khalik Ridwan dari pondok pesanren Lirboyo, Kota Kediri. Suami Ning Imaz, Gus Rifqil Muslim, mengatakan bahwa dia memafkaan Eko Kunthadi, yang sering dijuluki “Kuntet” di media sosial itu, karena mencontoh Mbah Maimun Zubair yang selalu memaafkan orang yang menghinanya. Juga, mencontoh KH Mustofa Bishri. Penghinaan Eko itu sangat menyakitkan semua orang. Bukan saja bagi Ning Imaz. Tapi juga bagi umat Islam. Sebetulnya, selain menghina Ning Imaz pribadi, Eko juga melecehkan al-Quran. Ada dua bagian penghinaan oleh Eko. Pertama, “Tolol tingkat kadrun”. Ini jelas ditujukan kepada Ustazah NU itu. Kedua, “Hidup kok cuma mimpi selangkangan”. Ini ditujukan ke ayat al-Quran yang dibahas oleh Ning Imaz.   Artinya, Eko melecehkan agama Islam juga. Bukan hanya menghina Ustazah. Sekarang, Eko dimaafkan oleh Ning Imaz dalam kaitan penghinaan pertama. Jadi, untuk urusan dengan Ning Imaz, Eko sudah Oke. Tetapi tidak untuk penghinaan kedua – pelecehan al-Quran. Urusan ini bisa panjang. Masuk ke dalam penistaan agama. Kita fokus dulu pada kemaafan dari Ning Imaz. Apa makna pemberiaan maaf ini? Salah satunya adalah kemuliaan yang memberi. Hanya saja, pemberian maaf yang mulia itu tidak pantas dihibahkan kepada Eko Kunthadi yang terkenal suka melecehkan orang dan agama. Dia sudah bolak-balik melakukannya tetapi tidak diproses hukum karena dia adalah buzzer penguasa. Dia dilindungi oleh para penguasa. Makna yang kedua dari pemaafan Eko adalah merestui sikap dan tindak-tanduk dia yang bermisi menghina agama. Pemberian maaf ini sama dengan penerbitan Surat Izin Menghina (SIM) agama Islam untuk Eko. Ini bisa membuat dia akan merasa semakin kebal. Semakin percaya diri. Semakin arogan. Kecuali pemberian maaf itu tetap diikuti proses hukum. Namun, faktanya, tidak. Lirboyo cuma mengimbau agar Eko sopan-santun bermedsos dan tidak lagi menghina. Imbauan itu sudah sering disampaikan kepada buzzer Islamofobia ini. Tapi, dia malah busung dada. Eko tidak akan jera seperti diharapkan pimpinan Lirboyo. Dia akan terus menghina orang dan mencaci agama serta umat Islam. Eko akan semakin menggila setelah dimaafkan Ning Imaz.   Medan, 18 September 2022. (*)

Pinjaman Luar Negeri (PLN): Bahaya Serius Dalam Nilai Tukar

BY FNN Ahad, 18 September 2022 11:55:28 0

Intinya adalah negatif cash flow akan membahayakan nilai tukar. Pemerintah tidak pernah fokus pada perbaikan nilai tukar. Sepanjang era reformasi yang terjadi adalah pelemahan ekonomi Indonesia melalui perlahan nilai tukar secara rapi dan sistematis. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SAAT arus pinjaman luar negeri sudah negatif maka siap-siaplah nilai tukar akan memburuk. Apakah ada yang diuntungkan? Selalu ada, lihat cadangan devisa melemah pada saat harga komoditas tinggi. Berarti ada yang menyimpan uang hasil ekspornya dalam mata uang asing dalam jumlah besar. Mereka menunggu kejatuhan rupiah untuk mengambil alih semuanya di dalam.negeri. Termasuk membeli kepala pemerintahan. Semua bahaya yang akan dihadapi oleh pemerintahan sekarang dan ke depan semunya berawal dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memang didesain untuk menguntungkan segelintir orang dan menjadikan negara sebagai bancakan oligarki nasional kolaborator bandit internasional. Bagaimana alurnya? Perhatikan fakta berikut. Masih tinginya Pinjaman Luar Negeri (PLN) merupakan instrumen utang yang lebih dulu dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. Hal itu sejalan dengan usaha pemerintah untuk semakin meningkatkan peran investor domestik melalui penerbitan SBN dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri. Masalahnya adalah pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang. Namun demikian, peran penting pinjaman luar negeri tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur. Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2018-2021 rata-rata mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBN. Realisasi tertinggi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2020 saat Pemerintah menarik pinjaman tunai senilai US$ 6,9 miliar, yang antara lain bersumber dari World Bank sebesar ekuivalen US$ 1,2 miliar, dan Asian Development Bank (ADB) sebesar ekuivalen US$ 1,6 miliar. Penarikan pinjaman tunai pada tahun 2020 juga melebihi target karena adanya tambahan penarikan pinjaman program sampai dengan Rp 102.25, triliun atau 473,4 persen dari APBN sebagai bagian strategi pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. (Ini bahasa APBN, gak salah ini? Lihat prosentasenya). Secara bruto, realisasi penarikan Pinjaman Luar Negeri periode tahun 2018-2022 rata-rata mencapai 186,7 persen dari target penarikan dalam APBN. Di samping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah juga melakukan kewajiban pembayaran cicilan pokok PLN sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Bahayanya sekarang adalah perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok PLN terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal pembayaran pinjaman jatuh tempo. Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing tahun 2023 direncanakan sebesar US$ 2,0 miliar atau ekuivalen Rp 29.5, triliun. Sementara itu, untuk 2024-2027 penarikan pinjaman tunai dalam mata uang asing direncanakan sebesar US$2,0 miliar atau ekuivalen dengan Rp28.9 triliun. Target penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi pasar SBN, kapasitas mitra pembangunan multilateral dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan policy matrix. Angka ini mengecil, karena kapasitas Indonesia tidak layak lagi dapat pinjaman. Akibatnya Aliran uang Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang masih Negatif. PLN (neto) dalam RAPBN tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar negatif Rp 17.37 triliun, yang terdiri atas penarikan PLN (bruto) sebesar Rp 62.05 triliun. Sementara pembayaran cicilan pokok PLN sebesar negatif Rp 79.42 triliun. (Ingat ini sudah negatif, akan ada bahaya besar dalam nilai tukar, memang ini desainnya, gak bakal bisa ditahan). Dengan demikian, penarikan PLN (neto) RAPBN tahun anggaran 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan target outlook APBN tahun 2022 sebesar Rp 44.401,1 miliar terutama disebabkan oleh lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman tunai. (Perhatikan sebenarnya ini logika dibuat-buat, yang terjadi ada tidak mungkin lagi menarik pinjaman luar negeri karena geopolitik, dan situasi politik nasional yang tidak lagi baik bagi investor). Dari sisi mata uang, cicilan pokok PLN jatuh tempo pada tahun 2023 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan Euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok PLN jatuh tempo tahun 2023 akan dibayarkan kepada kreditur bilateral seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan, serta kreditur multilateral seperti ADB dan World Bank. Intinya adalah negatif cash flow akan membahayakan nilai tukar. Pemerintah tidak pernah fokus pada perbaikan nilai tukar. Sepanjang era reformasi yang terjadi adalah pelemahan ekonomi Indonesia melalui perlahan nilai tukar secara rapi dan sistematis. Pergantian pemerintahan SBY ke Jokowi Indonesia kehilangan separuh dari daya nilai tukar mata uangnya. Sekarang transisi pemerintahan tampak akan kehilangan separuh lagi. Jadi, kurs ini bisa jadi diproyeksikan berada pada Rp 25 ribu sampai 30 ribu per USD. Jadi apa kira kira, Men? (*)

Menkeu Harus Klarifikasi!

BY FNN Ahad, 18 September 2022 11:31:01 0

Pemerintah selalu mengatakan subsidi salah sasaran. Masyarakat berharap Menkeu Sri Mulyani bisa menjelaskan apa arti “salah sasaran”. Bagaimana kriterianya. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KETIKA “wawancara” dengan KompasTV, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut Subsidi BBM naik dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun (menit 2:24), akibat kenaikan harga minyak mentah ICP dari asumsi US$ 63 menjadi US$ 100 per barel. Pembengkakan Subsidi BBM ini kemudian dijadikan alasan utama menaikkan harga BBM. Tetapi, ternyata Subsidi BBM tidak sebesar itu. Apakah Menkeu memang ada maksud penyesatan informasi? Pembohongan publik? Sebagai konsekuensi, kebijakan berdasarkan informasi yang salah, maka tidak sah. MenKeu Sri Mulyani juga menyebut, konsumsi pertalite dan solar diperkirakan naik, masing-masing dari 23 juta Kilo Liter menjadi 29 juta KL dan 15 juta KL menjadi 17 juta KL, yang mana mengakibatkan Subsidi BBM membengkak lagi menjadi Rp 698 triliun (menit 4:54): atau naik Rp 195,6 triliun. Artinya, dengan hanya kenaikan konsumsi pertalite 6 juta KL dan solar 2 juta KL, total 8 juta KL, Subsidi BBM naik Rp 195,6 triliun? Artinya, Subsidi BBM mencapai rata-rata Rp 24.450 per liter, yaitu Rp 195,6 triliun dibagi 8 juta KL? Sepertinya mustahil? Mohon Menkeu klarifikasi. Pemerintah selalu mengatakan subsidi salah sasaran. Masyarakat berharap Menkeu Sri Mulyani bisa menjelaskan apa arti “salah sasaran”. Bagaimana kriterianya. Apakah kelompok buruh dengan upah di atas Rp 3,5 juta per bulan dianggap salah sasaran: sehingga tidak berhak menerima Subsidi BBM, dan juga BLT? Apa konsekuensinya seorang pejabat negara yang melakukan pembohongan, sengaja memberi informasi tidak benar dan menyesatkan, digunakan untuk mengambil kebijakan yang mempunyai dampak negatif luas, yang menyebabkan demo terus-menerus: apakah patut diduga sengaja memicu keonaran, pasal 14 UU No1/1946? (*)

Kuasa Hukum Freddy Widjaja, Alvin Lim: Butuh Nyali Polisi Hadapi Pemilik Sinarmas yang Pakai Akta Lahir Palsu

BY FNN Ahad, 18 September 2022 10:57:19 0

Jakarta, FNN – Mabes POLRI mengelar perkara dugaan pemalsuan akta lahir para pemilik Sinarmas, Indra dan Frangky Widjaja Kamis, 15 September 2022 dihadiri unsur pengawasan Irwasum dan Bidkum, serta pihak Pendumas dan kuasa hukum terlapor. Dalam gelar perkara, ditanyakan oleh Korwas Kombes Wawan kepada pihak Terlapor mengenai Objek surat palsu apakah benar palsu dan diberikan ke mana? Edi Santoso, kuasa hukum Sinarmas yang hadir menjawab \"Akta Lahir palsu diberikan Eka Tjipta Widjaja kepada Indra Widjaja dan Franky Widjaja (Pheng Lian dan Jong Nian) untuk digunakan dari kecil, untuk membuat KTP, Passport dan semua akta lainnya. Akta lahir palsu diberikan sebagai lampiran pengajuan gugatan pembatalan anak sah di Pengadilan Negeri,” ucap Edi Santoso dengan muka tertunduk dan suara lirih. Ketika diminta copy surat dan akta lahir palsu yang aslinya oleh Kombes Wawan, dijawab tidak dibawa oleh Edi Santoso. Freddy Widjaja selaku anak Kandung Eka Tjipta Widjaja mengaku dirugikan karena penggunaan surat akta lahir palsu itu menyebabkan batalnya akta anak Freddy Widjaja. “Kerugian baik materiil maupun imateriil telah terjadi akibat pengunaan surat palsu tersebut. Ini salah satu unsur pidana pasal 266 ayat 2 pidana mengunakan akta otentik palsu yang dapat menimbulkan kerugian,” katanya. Freddy Widjaja sebagai pendumas mengucapkan terima kasih atas digelarnya perkara dugaan pengunaan akta otentik palsu ini. “Melalui gelar, semua peserta gelar mendengar langsung pengakuan bahwa surat palsu itu memang diakui digunakan oleh Indra Widjaja dan Franky Widjaja. Jelas sudah unsur pidana semua terpenuhi. Alat bukti berupa surat keterangan dari Disdukcapil bahwa akta lahir tersebut palsu juga sudah diberikan kepada penyidik beserta keterangan saksi dan keterangan ahli yang mendukung terjadinya pidana pemalsuan surat,” jelasnya. Advokat Alvin Lim, selaku kuasa hukum Freddy Widjaja dari kantor hukum LQ Indonesia Lawfirm, dengan tegas memberikan tanggapan. “Saya hadir dalam gelar perkara tersebut, dari pernyataan dan raut wajah semua peserta gelar, bisa dibaca bahwa pidana itu terjadi, dipenuhi unsur dan cukup alat bukti. Tinggal “Nyali Polisi” yang akan menjadi penentu, berani gak Mabes Polri menaikkan penyidikan dan menetapkan tersangka kepada Indra Widjaja dan Frengky Widjaja, penguna Akta Lahir palsu,” ungkapnya. “Mengingat infonya mereka (para pemilik Sinarmas) adalah orang kuat dan salah satu dari 9 Naga yang ditakuti pejabat. Dari kasus ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia negara hukum atau negara kalah dengan oknum Mafia “9 Naga” yang konon menjadi ladang uang oknum Bhayangkara,” lanjut Alvin dalam rilis Sabtu (17/9/2022). Menurutnya, jika jelas-jelas orang sudah mengaku secara sadar mengunakan surat palsu, malah menyalahkan Bapak mereka. “Hal yang menurut saya ‘ungrateful’, apalagi orang mati yang disalahkan. Terlebih akibat hukum dari Akta Lahir palsu, KTP, Passport, surat nikah beserta akta lahir anak mereka yang dibuat berdasarkan akta lahir palsu dapat pula dibatalkan secara hukum,” terangnya. “Parahnya jika akta lahir mereka palsu, lalu hak apa yang mereka (para Terlapor) punya terhadap harta warisan dan aset Sinarmas? Karena secara hukum, de jure, keberadaan Indra Widjaja dan Franky Widjaja tidak diakui oleh negara. Kelahiran mereka tidak diakui, bisa saja sama dengan mereka adalah asing/alien, yang patut diusir dari bumi pertiwi karena tidak punya legal standing,” tegasnya. “Saya minta Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) agar tegas dan segera tahan kedua penjahat penguna akta lahir palsu tersebut, karena pembiaran terhadap pelaku pidana adalah perbuatan pidana pula. Sekali-kali Kapolri buktikan bahwa Equality before the Law itu ada di Indonesia dan segera tahan Kedua terlapor Indra Widjaja dan Franky Widjaja,” ucap Alvin Lim semangat. (mth/*)

Komunitas Kabut Malam Melestarikan Lingkungan dan Tradisi Leluhur

BY FNN Ahad, 18 September 2022 10:55:16 0

Mojokerto, FNN – Komunitas Kabut Malam menggelar Jamhore Anak Desa di lapangan Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu-Minggu (17-18/9/2022). Acara ini mengajak anak-anak Desa Banjarkemantren berkemah sembari melestarikan lingkungan dan tradisi warisan leluhur. Desa Banjarkemantren terdiri dari empat dusun yakni Pandean, Jambe, Kemantren dan Banjar. Kegiatan kemah pendidikan dan kebudayaan ini berkolaborasi dengan karangtaruna desa dan KLG (Kampung Lali Gadget) Wonoayu, Sidoarjo. Event Jamhore Anak Desa yang dilaksanakan mulai pujul 15.00 WIB-selesai merupakan event akbar pertama dalam sejarah Komunitas Kabut Malam. Sejumlah penampilan kesenian juga akan ditampilkan dalam acara tersebut, seperti Tarian Remo, Cokronegoro, Ludruk dan kesenian modern. “Jamhore Anak Desa ini sebagai wujud persembahan bangga menjadi generasi penerus sang Maestro munali patah. serta melatih ketangkasan dan kekompakan melalui permainan tradisional,” bunyi keterangan tertulis Komunitas Kabut Malam. Jamhore Anak Desa akan diikuti oleh sedikitnya 100 anak-anak di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Desa Banjarkemantren. Selain itu, orang tua dari anak-anak juga warga desa dan elemen pemuda karang taruna turut mendampingi kegiatan tersebut. “Peserta akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dengan jelajah desa, permainan tradisional, dan membuat udeng pacul gowang bersama. Udeng tersebut adalah udeng khas sidoarjo yang di buat oleh Eyang Munali Patah sang maestro asli yang lahir, hidup dan beremayam di Dusun Jambe Desa Banjarkemntren,” katanya. Para peserta juga akan membuat papan visioning untuk masa depan desa dengan gaya mereka masing-masing. Karena masa depan bangsa dan negara bermula dari desa. “Dengan kegiatan ini, banyak harapan yang disemogakan untuk anak-anak di Desa yang merupakan penerus generasi agar memiliki kegembiraan yang luar biasa sehingga dapat menciptakan masa depan dari desa untuk Indonesia,” demikian rilis Komunitas Kabut Malam. (mth/*)

Kekuasaan Presiden Sekalipun Ada Batasnya

BY FNN Ahad, 18 September 2022 10:40:38 0

Kasus Sambo dan semakin dibukanya borok-borok elit oleh hackers Byorka yang meretas data masyarakat semakin menunjukkan, penguasa tidak lagi bisa melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BERBAGAI kebijakan pemerintah tidak memperhatikan keadaan rakyatnya menjadi kesengsaraan rakyat. Naiknya harga BBM tentu mempunyai efek domino terhadap segala kehidupan kalau angkutan naik maka semua barang dan jasa akan ikut naik. Bagi rakyat kecil sungguh penyiksaan, sebab sudah kecil pendapatannya masih harus ditekan dengan biaya hidup yang besar. Demo yang dilakukan mahasiswa, elemen rakyat, dan emak-emak sudah memasuki minggu ketiga. Demo yang merata seantero negeri dari Sabang sampai Merauke. Harus bisa mengetuk hati Presiden Joko Widodo, jangan pongah merasa berkuasa yang berada di atas Angin. Bung Karno mengatakan, deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. ... Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 maka negara yang berdasarkan Pancasila sudah diganti menjadi negara super Kapitalis dan super Liberal. Listrik untuk rakyat kecil 450 watt diganti dengan 900 W. Mengapa harus diganti? Tujuannya gas elpiji melon akan diganti dengan kompor listrik. Apakah kompor listrik lebih merah dibanding gas elpiji? Tidak jelas. Mengapa kebijakan tidak pro terhadap rakyat? Ujung-ujungnya kepentingan oligarki perubahan kompor gas ke kompor listrik tentu butuh biaya besar. Siapa yang punya pabrik kompor listrik, tentu para oligarki. Tidak nyambungnya keinginan rakyat dengan kemauan elit politik, serta  pemimpin akibat tidak paham dan tidak mengerti apa itu “Amanat Penderitaan rakyat”. Presiden Soekarno pernah mensitir tulisan yang mengharukan hati di atas nisan kuburan Sdr. Ali Archan, pejuang kita yang gugur di Boven Digul. Bunyinya, ”obor yang kunyalakan di malam gelap ini kuserahkan kepada angkatan yang kemudian”. Inilah Amanat Penderitaan Rakyat yang kita laksanakan terus sampai tempat yang dituju, yaitu hari depan kita yang gilang gemilang. Dan kitalah ”angkatan” yang kemudian itu, pengemban Amanat Penderitaan Rakyat (sambutan JM Menteri Penerangan) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 sebuah kalimat tertera hitam di atas putih bahwa ”Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara”. Jadi, sangat keliru kalau rakyat miskin dan anak terlantar hanya diberi BLT 150 ribu perbulan, dan dianggapnya beban kehidupan pemerintah memberi subsidi. Pemerintah menganggap penguasa dan rakyat adalah budak Belian yang perlu disubsidi oleh juragan atau majikannya. Subsidi adalah kata politik untuk mengelabuhi dalam proses pembodohan terhadap rakyat, padahal rakyatlah yang berdaulat, bukan partai politik atau penguasa. Pada hakikatnya, UUD 1945 ayat 34 ayat 1 adalah upaya pengejawantahan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi kenyataan. Sebagai ikhtiar mendukung perjuangan negara, bangsa dan rakyat Indonesia menempuh perjalanan menuju Masyarakat Adil dan Makmur yang bahagia hidup bersama di dalam sebuah negeri gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja. Tetapi sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sistem pemerintahan diganti Visi Misi Negara diganti dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati/Walikota, maka tujuan bernegara sudah diganti. Jadi tidak mungkin Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia diletakkan pada sistem kapitalisme liberalisme seperti sekarang ini yang tidak mengenal apa itu Amanat Penderitaan Rakyat. Kerusakan kehidupan berbangsa dan bernegara terus berlanjut, satu-satu kebobrokan oleh kekuatan alam semesta dibongkar. Kasus Sambo adalah alam semesta yang membongkar bagaimana bobroknya kepolisian sebagai bhayangkara negara justru berbuat nista, dengan menggunakan kendaraan Satgassus Merah Putih menjadi backing judi online, perjudian, narkoba, pencucian uang, dan banyak lagi kasus pertanahan. Padahal agenda reformasi memisahkan ABRI dengan dwifungsi ABRI justru sekarang Polisi menjadi multifungsi, segala jabatan dimasuki, bahkan peran combatan TNI diambilalih senjata Polri menjadi senjata combatan. Brimob lebih tentara dari tentara dengan peralatan yang combatan. Kepangkatan Polisi juga meniru kepangkatan TNI, sistemnya komando padahal Polisi itu komandonya Hukum. Kerusakan semua ini tanggungjawab siapa? Harusnya Presiden berani melakukan reformasi pada tubuh Polisi karena komandan tertinggi Polri adalah Presiden. Sistem hukum yang sudah menjadi mafia hukum Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, mafia peradilan kini berkembang menjadi mafia hukum. Menurut Mahfud, jika mafia peradilan beroperasi di saat proses peradilannya, namun mafia hukum beroperasi sudah sejak pembuatan ketentuan hukum. Tidak ada jalan lain bagi bangsa dan negara ini jika ingin menyelamatkan Negeri ini, tidak ada jalan lain kecuali melakukan revolusi penegakan kembali Amanat Penderitaan Rakyat kembali ke UUD 1945 Asli dan Pancasila. Rakyat harus sadar bahwa masa depan anak cucu kita diambang kehancuran. Tanpa kesadaran seluruh rakyat Indonesia, maka mustahil perubahan akan terjadi. Alam semesta telah memberikan tanda-tanda semakin zalim pemerintahan ini terhadap rakyatnya. Kasus Sambo dan semakin dibukanya borok-borok elit oleh hackers Byorka yang meretas data masyarakat semakin menunjukkan, penguasa tidak lagi bisa melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Semakin hari terus dipertontonkan ketidakadilan kedaulatan rakyat semakin tidak ditanggapi. Dengan demo yang sudah berhari-hari, kemarahan rakyat sudah berada pada keputusasaan hal demikian yang semakin membuat cipta kondisi menuju kenekatan yang tak terbendung. (*)

DPP Pemuda ICMI Desak MPR Segera Melantik Tamsil Linrung

BY FNN Ahad, 18 September 2022 10:20:56 0

Jakarta, FNN – Desakan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar segera memproses pelantikan hasil rotasi Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) datang dari berbagai pihak. Kali ini, Sekjen DPP Pemuda ICMI, Ardiansyah S Pawinru menilai penarikan Fadel Muhammad berdasarkan surat yang dilayangkan oleh Kelompok atau Fraksi DPD, membuat posisi Wakil Ketua MPR kosong. Karena itu, harus segera diagendakan pelantikan Wakil Ketua MPR yang baru, Tamsil Linrung. “Sejak surat penarikan dan pengajuan nama baru dari Kelompok DPD masuk ke MPR, maka pada saat itu pula masa bakti Fadel Muhammad selesai dan pelantikan perlu segera dilakukan. Apalagi proses pergantian di DPD telah melalui mekanisme yang panjang dan diputuskan di Paripurna,” sambungnya, Ahad, (18/9/2022). Ardiansyah menambahkan, tak ada satu alasanpun dari MPR untuk menunda pelantikan. Apalagi tertuang jelas di dalam Tata Tertib MPR, penggantian yang diajukan Fraksi dilakukan dalam waktu 30 hari. “MPR itu sifatnya hanya memproses usulan dari Fraksi atau Kelompok DPD. Tidak bisa menunda dengan alasan apapun,” imbuhnya. Pimpian MPR berpotensi melanggar Tatib jika mengikuti pola Fadel mengulur-ulur pelantikan. Adapun gugatan yang diajukan Fadel ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak jadi penghalang pelantikan segera dilakukan. Penarikan dan penggantian Fadel dari posisi Wakil Ketua MPR merupakan keputusan dari Rapat Paripurna DPD RI yang mengakomodir kekecewaan anggota sehingga menarik dukungannya dari Fadel. Fadel dinilai tidak dapat menjalankan mandat dari anggota. Keputusan itu merefleksikan aspirasi kolektif anggota yang dilembagakan sesuai dengan mekanisme internal. Seluruh pimpinan DPD telah menandatangani keputusan penarikan Fadel Muhammad dan digantikan oleh Tamsil Linrung melalui pemilihan yang melibatkan seluruh anggota. (JD/mth).

Anies Siap Nyapres, Tapi Ada Genderuwo yang Hadang Pakai Sprindik

BY FNN Sab, 17 September 2022 23:11:39 0

ROCKY Gerung menegaskan, kepada siapapun kita ingin supaya genderuwo ini dihilangkan dan genderuwo yang paling berbahaya itu 20%. “Kita kembali pada posisi kunci ofisial demokrasi, setiap orang boleh bersaing bebas,” ujar pengamat politik yang juga Presiden Akal Sehat ini. ”Anies akhirnya secara determinasi memutuskan bahwa dia memang ingin menjadi presiden,” lanjut Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN di Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (17/9/2022). Menurutnya, bagian-bagian ini yang hendak kita jadikan pelajaran bahwa kalau mau jadi presiden bilang saja, nggak usah pakai malu-malu, pakai musyawarah rakyat dulu, terus musyawarah rakyatnya gagal, terus tiga periode gagal juga, sekarang mau yang wakil presiden saja. “Jadi Anies ada di Singapore dan berupaya untuk memberi sinyal kepada internasional bahwa dia akan tumbuh sebagai pemimpin demokrasi,” kata Rocky Gerung. Kompetisi harus dimulai dari keinginan itu, memulihkan demokrasi dan menghasilkan kesejahteraan. Jadi, Anies ada di dalam radar dunia dan dia perlihatkan bahwa dia punya kontras konsep dengan kepemimpinan Jokowi. “Itu pentingnya kita pastikan bahwa pemimpin berikut itu dia musti kontras dengan pemimpin yang sekarang,” lanjutnya. Berikut petikan dialog lengkapnya antara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo halo, apa kabar Anda semua, akhir pekan ngiler lihat pemandangannya Bung Rocky di belakang itu, ada gunung, ada bunga-bunga, lagi mau ke mana nih Bung Rocky. Ini lagi mau ke Rinjani, tapi webinar dulu. Tidak boleh kesempatan hilang untuk mempromosikan demokrasi. Sebelum kita naik gunung, kita turunkan kekuasaan dulu. Akhirnya Anda jadi juga yang ceramah dengan teman-teman dari Universitas Mataram. Kemarin kok dibatalin oleh rektornya kalau nggak salah. Ya, Rektor membatalkan, tapi mahasiswa dan dosen bersepakat untuk tetap jagain acara. Jadi, mereka bikin di luar kampus. Ini bahaya, kalau kampus larang, tetap banyak dosen yang bisa sediakan fasilitas. Ada berapa alumni Universitas Mataram back up mahasiswa. Mereka kasih saya hotel, kasih saya mobil dan segala macem. Jadi, sudah terjadi sebetulnya desentralisasi pendidikan. Jadi, orang ceramah itu bisa di mana saja, di kaki gunung kek di mana saja. Jadi buat apa itu rektor larang-larang sebetulnya. Nggak ada gunanya. Nanti bocor di media, sudah pasti rektornya dibuli lagi. Begitu kira-kira. Kita nggak usah buli, biarin orang lain yang membuli. Oke tapi kita ngomongin politik lingkungan di belakang itu. Biasanya kalau Anda pergi begini, banyak sekali mahasiswa yang pengen ikut gabung. Iya, ini ada 20 mahasiswa yang ingin ikut hicking dengan saya. Baik Bung Rocky, kita ngomongin politik nasional. Politik nasional itu erat kaitannya dengan lingkungan juga. Jadi Anies Baswedan ini sudah secara resmi dia menyatakan siap untuk maju dalam pilpres 2024. Dan itu disampaikannya di Singapura karena dia diundang oleh pemerintah Singapura dan kita tahu Singapura posisinya sebagai negara seperti apa, dan dia diwawancarai Strip Time di sana. Tapi di dalam negeri itu politisi Demokrat sudah bilang ini akan ada genderuwo yang menyiapkan sprindik untuk Anies. Nah, itu pentingnya kita persiapkan pemilu yang bersih. Ini buat siapapun, bukan buat Anies saja sebetulnya. Kepada siapapun dan kita ingin supaya genderuwo ini dihilangkan dan genderuwo yang paling berbahaya itu 20%. Itu genderuwo utamanya sehingga kalau itu kita selesaikan maka orang lega.  Kita kembali pada posisi kunci ofisial demokrasi, setiap orang boleh bersaing bebas. Kalau sekarang kan dipaksakan, koalisi untuk cari presiden. Padahal sebetulnya koalisi itu adalah untuk cari kesamaan ide sehingga timbul paket angkat presiden berdebat berdasarkan ide. Kalau dipaksakan sekadar untuk cari presiden, sebetulnya dua partai yang nggak bisa tidur seranjang musti cari presiden yang sama. Kan gitu konyolnya tuh. Kembali pada Anies, Anies akhirnya secara determinasi memutuskan bahwa dia memang ingin menjadi presiden. Ya sudah, itu justru lega. Kan orang masih malu-malu. Bilang saja saya mau menjadi presiden. Saya punya ide. Karena itu, saya ingin agar ide saya diuji. Begitu. Itu hal yang positif dari Anies Baswedan. Bagian-bagian ini yang hendak kita jadikan pelajaran bahwa kalau mau jadi presiden bilang saja, nggak usah pakai malu-malu, pakai musyawarah rakyat dulu, terus musyawarah rakyatnya gagal, terus tiga periode gagal juga, sekarang mau yang wakil presiden doang tuh. Lalu bantah lagi itu. Siapa yang menginginkan saya... Sudahlah, nggak usah begitu. Memang negara ini negara yang munafik apa. Jadi, semua orang itu tahu bahwa peristiwa politik harus diucapkan secara jelas, supaya publik tahu mana kambing mana kambing congek. Kan kita jadi mengingatkan lagi bahwa bagaimanapun juga presiden itu harus paham politik global. Dan, saya kira itu kemarin juga mulai diingatkan ketika para Profesor bertemu di Student Cafe di UGM. Dan, Anies memulai ini cukup bagus dengan Singapura dan kita tahu itu, sempet saya singgung bahwa Singapura ini bagaimanapun juga proksi dari Amerika dan pasti ini Amerika juga pingin tahu sebenarnya, lewat Singapura, apa sih maunya Anies. Kira-kira begitu ya. Jangan bocorkan strategi begituan, nanti Anda dianggap (sebagai) bagian dari organisasi bjorkaisasi. Tapi memang faktanya politik Indonesia nggak mungkin luput dari faktor-faktor global. Tentu Amerika memantau Indonesia ke arah mana, mau demokrasi atau mau semi otoriter. Mau betul-betul percaya pada politik rakyat atau sekedar memobilisasi. Apalagi Amerika dituntun sekarang oleh partai Demokrat yang soal demokrasi dia sudah akan mengintervensi semua pemerintahan yang tidak demokratis, karena prinsip Amerika adalah di mana ada hambatan demokrasi ia akan lakukan sumbatnya dia akan cabut.  Tapi, memang, Amerika itu super power, jadi dia akan bisa lakukan apa saja. Kita kesal dengan Amerika. Tapi secara value Partai Demokrat-nya Amerika itu dia cocok dengan orang-orang calon presiden Indonesia yang juga menganut prinsip demokrasi. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi, Anies itu ada di Singapore dan berupaya untuk memberi sinyal kepada internasional bahwa dia akan tumbuh sebagai pemimpin demokrasi. Itu yang ingin kita uji sebetulnya. Kompetisi harus dimulai dari keinginan itu tuh, memulihkan demokrasi dan menghasilkan kesejahteraan.  Pak Jokowi selama tujuh tahun gagal memulihkan kesejahteraan. Di ujung masa jabatannya justru membuat daya beli turun, membuat harga naik, itu sudah gagal. Memulihkan demokrasi juga gagal. Kenapa? Jokowi menginginkan tiga periode, lalu turun lagi jadi soal mobilisasi untuk dukungan yang ala orde baru itu kebulatan tekad. Itu tidak demokratis. Jadi, Anies ada di dalam radar dunia dan dia perlihatkan bahwa dia punya kontras konsep dengan kepemimpinan Jokowi. Itu pentingnya kita pastikan bahwa pemimpin berikut itu dia musti kontras dengan pemimpin yang sekarang, bukan sekadar pelanjut pemimpin yang sekarang. Gitu kira-kira. Tapi gini, buat para pendukung Anies juga jangan GR dulu. Kita kan ingat pada waktu menjelang Pilpres lalu Pak Prabowo juga ke Singapura, tapi pada waktu itu yang ngundang The Economic. Walaupun begitu, Pak Prabowo juga bertemu dengan para pimpinan, termasuk dengan dengan Perdana Menteri Lee, dan kemudian waktu itu diketahui pilpres kalah. Walaupun kita tahu sebenarnya Pilpres kemarin nggak bisa jadi ukuran siapa yang menang siapa yang kalah karena banyak sekali kecurangan. Jadi, saya kira ini tidak boleh merasa bahwa sudah didukung oleh Singapura atau didukung Amerika dan kemudian merasa bahwa ini bakal jadi presiden. Padahal ada genderuwo, ada soal partai-partai politik, jadi PR-nya masih banyak. Ya, ini pintu pertama Anies perlihatkan bahwa dia jujur dalam mengucapkan yang sebenarnya, ambisinya, karena dianggap dia punya kapasitas. Tahapan berikutnya kita ingin tagih Anies ucapkan sesuatu tentang proses politik nanti itu. Kalau Anies dipilih oleh oligarki 20% itu sudah kacau juga. Artinya, siapapun mau dong ditampung oleh partai-partai yang oligraki. Tapi ada dua partai yang di luar oligarki, yang berupaya untuk proposisi, yaitu Demokrat dan PKS. Kalau dua partai ini mempromosikan Anies lalu rakyat anggap bahwa oke, posisi Anies berupaya untuk mengatasi genderuwo-genderuwo ini dengan pergi pada dua partai yang bersih secara konstitusional. Bersih artinya tidak pro 20%. Kan PKS dan Demokrat tidak pro 20%. Dan dia ada di bawah kekuasaan. Nanti kemudian partai-partai yang ada di dalamnya bergabung. Jadi, lead-nya musti oleh partai yang betul-betul secara etnis dan kontras dengan kekuatan sekarang. Itu baiknya Anies pelajari itu. Ini bukan mengajukan Anis sebagai satu-satunya calon. FNN bukan promotor Anies. Tapi kita mau agar publik lihat bahwa persaingan politik itu betul-betul harus bersih. Bersih dari genderuwo politik, bersih dari genderuwo konstitusi yang bersarang di Mahkamah Konstitusi. Dan, bersih dari money politic. (Ida/sws)

Mewaktu

BY FNN Sab, 17 September 2022 13:39:14 0

Maka dari itu, sosok dari perwujudan manusia bukanlah fakta eksistensi yang sudah selesai (in actu), melainkan fakta eksistensi dalam proses menjadi (in potentia). Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, keseluruhan itu lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Dalam psikologi dikenal dengan teori Gestalt. Misalnya, kita melihat lampu lalu-lintas. Kalau dilihat satuan-satuannya ada tiga warna: hijau, kuning, merah. Jika ketiga warna itu berdiri sendiri-sendiri, hasil penjumlahan ketiga warna itu tak mengandung arti tertentu, kecuali sekadar menunjukan perbedaan warna.  Namun, jika kita melihatnya secara keseluruhan sebagai suatu sistem, maka rangkaian paduan warna yang menyatu dan koheren ini, barulah mengandung makna yang utuh. Bahwa setiap warna itu mewakili fungsi penanda tertentu dalam suatu kesatuan integral dengan warna (penanda) lain yang secara keseluruhan membentuk sistem aturan lalu-lintas. Begitu pun cara kita melihat biografi manusia. Kita tidak bisa menilainya hanya dengan menangkap fragmen-fragmen penampakan dalam perjalanan hidupnya. Manusia harus dilihat secara keseluruhan sebagai makhluk yang dinamis dalam proses mewaktu (berkembang dalam waktu). Subjektivitas manusia dalam proses mewaktu dibentuk oleh hasil interaksi antara simbolisme budaya, biografi individual, disposisi biologis, kebiasaan sosial yang melekat, dan pemikiran deliberatif.   Maka dari itu, sosok dari perwujudan manusia bukanlah fakta eksistensi yang sudah selesai (in actu), melainkan fakta eksistensi dalam proses menjadi (in potentia). Tidak ada identitas tunggal dan tak ada identitas yang fixed. Bahkan, seorang pendosa bisa bertaubat; bahkan, seorang teroris bisa insyaf; bahkan, seorang tokoh agama bisa bejad; bahkan seorang polisi bisa kriminal; bahkan, seorang pemimpin bisa khianat. Bahkan, lawan politik bisa jadi sekutu. Bahkan, teman se-ideologi bisa beda kubu. Setiap pensuci memiliki masa lalu; setiap pendosa memiliki masa depan. Maka, sebaik-baik biografi manusia adalah mereka yang bisa mengakhiri kisah hidupnya dengan baik dan indah (Husnul khatimah). (*)

Pemerintah Masih Doyan Lahap Batubara Meski Sebagai Pemimpin Transisi Energi Dunia

BY FNN Sab, 17 September 2022 10:41:44 0

Namun, karena pembangkit batubara yang dibangun swasta wajib dibeli oleh PLN berdasarkan regulasi, maka pembangunan pembangkit batubara terus digenjot. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) MESKIPUN pemerintah Indonesia sekarang ini sebagai G20 Presidency dan mengemban amanat dunia untuk memimpin transisi energi, tapi tampaknya pemerintah masih doyan melahap batubara khususnya doyan dengan proyek pembangkit batubara. Meskipun semua itu berlawanan dengan agenda G20 Presidency. Adapun agenda transisi energi yang semestinya disukseskan Indonesia G20 Presidency, yakni usaha untuk beralih dari ketergantungan pada energi fosil menjadi energi baru terbaharukan. Salah satu caranya adalah dengan elektrifikasi seluruh sektor mulai dari transportasi industri rumah tangga, beralih ke listrik yang dihasilkan oleh energi ramah lingkungan. Lalu apa buktinya bahwa pemerintah masih doyan batubara? Ini termaktub dalam RUU APBN tahun 2023 yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR RI. Di dalam RUU tersebut termuat komitmen pemeriuntah untuk membangun pembangkit batubara. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan pembangkit batubara. Kebijakan pemerintah yang doyan pembangkit batubara juga dilakukan dengan pemberian penjaminan pada percepatan pembangkit batubara. Selain itu pemerintah tetap berambisi melanjutkan pembangunan pembangkit batubara tertunda.  Dalam RUU APBN tahun 2023 prioritas pembangunan pembangkit masih terus dilakukan. Pasal 42 Ayat (2) Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara. Adapun pasal 42 ayat 1 berbunyi Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk: a. penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional; b. dukungan penjaminan pada program Pemulihan Ekonomi Nasional; dan/atau c. penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara. Selain itu APBN masih memberikan program Penjaminan terhadap Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan berupa anggaran dari APBN agar memdahkan investasi pembangkit batubara mendapatkan dana pembiayaan bank dalam negeri. Adapun proyek yang mendapatkan penjaminan adalah; 1) Penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara (Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batu Bara. Di dalam RUU APBN 2023 juga terdapat penjaminan terhadap risiko kontinuitas pasokan batu bara yang akan berdampak pada operasional pembangkit, beberapa mitigasi risiko yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) antara lain: (1) berkontrak dengan multi pemasok; (2) koordinasi kebutuhan dan ketersediaan batu bara secara rutin dengan pemasok; 3) melakukan monitoring pasokan batu bara; (4) memastikan kesiapan fasilitas penerimaan dan penyimpanan batu bara; (5) melakukan stakeholders management; (6) mengoptimalkan blending batu bara; (7) memastikan ketersediaan jenis energi primer yang lain sebagai alternatif; dan (8) melakukan koordinasi terkait kebijakan ESDM untuk lebih mampu menjaga security of supply batu bara. Berdasarkan hal di atas, maka tampaknya pemerintah makin doyan dengan pembangkit batubara dan terus digenjot untuk dibangun. Meskipun saat ini telah terjadi over supply listrik di Indoensia terutama di Jawa Bali. Namun, karena pembangkit batubara yang dibangun swasta wajib dibeli oleh PLN berdasarkan regulasi, maka pembangunan pembangkit batubara terus digenjot. Mungkin karena utang perusahaan pembangkit batubara di bank-bank nasional dan bank BUMN sudah terlalu banyak. Sehingga pembangunan pembangkit batubara terus dipaksakan, meskipun dengan resiko menanggung malu di G20 Presidency. Aku ra po po… (*)

Pemerintah Dinilai Malas Cari Solusi Pengelolaan Energi Berkelanjutan

BY FNN Sab, 17 September 2022 10:15:46 0

Jakarta, FNN – Pengamat kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai, pemerintah malas dan tidak kreatif mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk pengelolaan energi. Hal itu terlihat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang mengajukan anggaran subsidi tambahan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang sekaligus menunjukkan tidak ada langkah baru dari pemerintah. “Pemerintah sepertinya tidak belajar akan beranjak dari pola yang sama dalam mengatasi BBM. Subsidi energi 2023 dirancang dengan ketidakakuratan asumsi penentuan ICP, penentuan kurs dan penentuan volume bahan bakar minyak (BBM) subsidi,” kata Hidayat, di Jakarta, Rabu (14/9/2022). Sri Mulyani, lanjut Hidayat, meminta tambahan belanja negara pada subsidi energi di 2023 sebesar Rp 1,3 triliun dengan alasan karena target penerimaan negara dari Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 juga meningkat Rp 19,4 triliun. Padahal alokasi anggaran tersebut belum dilaksanakan, namun pemerintah sudah meminta koreksi hitung-hitungan subsidi energi 2023 ke Bangar DPR RI. “Besaran subsidi energi yang dimasukkan ke dalam RUU APBN 2023 sebesar Rp 210,7 triliun. Besaran itu belum ditambahkan dengan kompensasi energi,” katanya. Jika dirinci dari mulai subsidi BBM dan LPG naik dari Rp138,3 triliun menjadi Rp139,4 triliun atau Rp1,1 triliun. Kemudian ada penambahan Rp600 miliar untuk jenis BBM Tertentu (JBT) dan Rp400 miliar untuk LPG 3 kg. Subsidi listrik naik 0,3 triliun. Sehingga total subsidi energi Rp212 triliun naik dari Rp210,7 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp1,3 triliun. Menurut Hidayat, untuk hitungan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih tetap sama dari RAPBN 2022 dengan asumsi di 90 Dollar AS per barel. Namun, nilai tukar rupiah mengalami koreksi atau kenaikan dari semula Rp14.750 menjadi Rp 14.800 per Dollar AS “Selain itu, subsidi energi naik menjadi Rp 212 triliun tahun 2023 tidak disertai rencana menyelesaikan subsidi yang salah sasaran dan juga rencana kemandirian energi sebagai dua sumber kenaikan BBM subsidi selama ini,” kata Hidayat. Pemerintah, lanjut Hidayat, seharusnya bisa menempuh langkah-langkah jangka panjang seperti mengefisiensikan PT Pertamina (Persero), termasuk dalam pengolahan dari minyak mentah hingga menjadi BBM. Kemudian, menjadikan subsidi tidak salah sasaran, mencari sumber minyak baru yang lebih murah seperti dari Rusia dan negara-negara pantai Afrika, serta membangun produsen minyak nabati yang dikonversi menjadi BioFuell yang bisa dipakai untuk berbagai jenis kendaraan. “Semestinya pemerintah bisa mengoptimalkan BRIN sebagai leading dalam riset untuk bisa difungsikan peranannya untuk mencari invoasi-inovasi energi baru sehingga masa depan swasembada energi nasional bisa terwujud dalam kurun waktu yang lebih cepat,” kata Hidayat. Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, menurut Hidayat, Indonesia akan terjebak dengan isu dan perdebatan yang sama dan terus berulang selama lebih dari 20 tahun. Selain subsidi tidak tepat sasaran, APBN akan terus jeblok. “Pemerintah harusnya ingat dengan pepatah ‘keledai tidak masuk ke lubang yang sama dua kali’,” kata dia. (mth/*)

Heboh Pernyataan Effendi Simbolon Soal TNI, Achmad Nur Hidayat: DPR Harusnya Jadi Penengah, Bukan Menambah Kisruh!

BY FNN Sab, 17 September 2022 09:50:26 0

Jakarta, FNN – Kerasnya kritik Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon kepada TNI saat rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu berbuntut panjang. Effendi Simbolon yang menyoroti dugaan keretakan antara pimpinan di kubu TNI menganggap TNI dengan situasi yang sekarang ini sebagai Gerombolan. Mengenai pernyataan Effendi ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat angkat suara. Achmad menganggap bahwa apa yang dilontarkan oleh Effendi Simbolan tidak sepantasnya diungkapkan. “Sebagai wakil rakyat, Effendi Simbolon tidak sepantasnya menggunakan diksi yang sensitif bisa menyinggung institusi TNI dan membuatnya seolah-olah tampak tidak mempunyai maruah dan integritas,” ujarnya dalam keterangan yang diterima FNN.co.id, Kamis (15/9/22). Menurut Achmad, hal Ini sangat sensitif dan harusnya politisi PDIP tersebut berpikir dua kali karena wibawa TNI ini akan berpengaruh kepada penilaian dunia internasional terhadap kualitas pertahanan negara. Achmad juga menegaskan harusnya DPR menjadi penengah mengenai adanya dugaan ketidakharmonisan di antara petinggi TNI, bukan malah memperkeruh suasana. “Semestinya DPR menjadi penengah yang mampu merekatkan, bukan membuatnya menjadi blunder. Dan semestinya DPR tidak menambah kisruh dan membuat hal ini melebar dengan mengeluarkan statement kecaman terhadap Jenderal Dudung yang dianggap mengintimidasi,” tegasnya. Ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jendral Andhika dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman hanya perbedaan pandangan yang semestinya disikapi secara wajar. “Tapi walaupun demikian TNI harus tetap solid dan harus lebih mengedepankan kepentingan negara daripada ego masing-masing,” jelasnya. Mengenai perkembangan yang ada, Effendi Simbolon sudah meminta maaf dan KSAD Dudung sendiri telah memerintahkan anak buahnya untuk tidak lagi melakukan protes secara terbuka sebagaimana viral di media sosial. (mth/*)

Film TEMPO: Banyak Kejanggalan Kasus KM 50 Tol JAPEK

BY FNN Sab, 17 September 2022 00:23:15 0

Dalam RDP antara Polri dan Komisi 3 DPR, Anggota DPR Romo Syafi\'i juga menyatakan lagi kepada Kapolri tentang Kasus KM 50 yang lebih banyak kejanggalan dan misterius dibanding kasus Brigadir J. Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Media Tempo membuat Liputan Khusus Peristiwa KM 50 yang diunggah di kanal YouTube Channel Tempodotco berdurasi 51 menit. Liputan tersebut merekam dan menginvestigasi peristiwa KM 50. Peristiwa KM 50 sendiri terjadi pada 7 Desember 2020. Di mana saat itu 6 orang Laskar FPI terbunuh. Versi keterangan kepolisian saat itu 6 orang Laskar FPI tersebut menyerang petugas keamanan. Sedangkan versi keterangan dari FPI perjalanan mereka diserang orang tak dikenal. Dan, sampai akhirnya 6 orang Laskar FPI tersebut tewas. Orkestrasi Fadil Imran Dominan dalam Dokumenter Tempo Saat itu Kapolda Metro Jaya Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Dudung Abdurahman, Propam Polri Hendra Kurniawan yang saat ini tersangka obstruction of justice kasus tewasnya Brigadir Joshua dan Humas Polda Yusri Yunus melakukan Prescon dimana diletakkan senjata api dan senjata tajam yang menurut mereka adalah senjata yang dipakai Laskar untuk menyerang aparat keamanan. Fadil Imran terlihat menjelaskan kronologi bahwa 6 laskar tersebut adalah laskar khusus bersenjata tajam dan amat berbahaya. Nyatanya, Menurut kesaksian driver derek di KM 50 Pak Dedi Mardedi, mereka berenam masih hidup, meski ada dua yang terluka tembak namun semua masih hidup. Pertanyaan publiknya adalah kenapa hasil akhirnya semua 6 pemuda tersebut terbunuh, di mana mereka terbunuh, kenapa lokasi KM50 dihancurkan, kenapa CCTV di sana hilang, siapa komandan pemilik mobil land cruiser yang memerintah di sana? Komnas HAM mengatakan ini unlawfull killing padahal sebenarnya tragedi ini adalah pelanggaran HAM berat. Alasan pelanggaran HAM Berat adalah diduga beberapa aparat hukum membunuh 6 orang sipil tak bersalah tanpa ada kemauan membawanya ke proses justisia. Harusnya saat 6 orang tersebut ditangkap, mereka dibawa untuk di BAP dan dibawa ke pengadilan. Kenapa langsung di eksekusi mereka itu? Jelas ini pelanggaran HAM berat. Anehnya Komnas HAM hanya menjadikan statusnya sebagai unlawfull killing semata, aneh! Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya terlihat memiliki peranan dominan, Fadil juga yang sengaja mengundang Jenderal Dudung Panglima Kodam Jaya ikut konferensi pers pembunuhan KM 50 tersebut. Untuk apa Jenderal Dudung diundang kecuali agar Fadil Imran mendapatkan dukungan TNI, keluarga besar TNI dan publik kebanyakan. Sayangnya Jenderal Dudung hadir tanpa mengerti apa persoalannya dan mau dibawa ikut skenario Fadil Imran. Sosok Fadil Imran memang saat ini kontroversial, Selain dinilai ingin melawan mabes Polri karena mau memberikan bantuan hukum kepada AKBP Jerry Siagian. Publik pun masih ingat bagaimana Fadhil Imran memiliki hubungan khusus dengan kasatgassus Ferdy Sambo, sampai-sampai Fadil Imran rela datang berpelukan memberi simpati kepada Ferdy Sambo. Kebenaran Versi FPI Sedangkan dari pihak FPI mengatakan bahwa 6 laskar tersebut tidak diperbolehkan membawa senjata api dan senjata tajam untuk melakukan pengawalan. Informasi Fadil Imran dianggap fitnah bahwa mereka membawa senjata tajam. Enam (6) anggota FPI tewas usai ditembak oleh polisi. Ke-6 korban ini adalah Andi Oktiawan (33), Ahmad Sofiyan (26), Lutfi Hakim (25), Faiz Ahmad Syukur (22), Muhammad Suci Khadavi (21), dan Muhammad Reza (20). Dalam kasus penembakan dan kematian anggota FPI tersebut, terdapat dua anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M. Yusmin Ohorella. Vonis bebas ini diberikan oleh Mahkamah Agung pada pengadilan di tingkat kasasi. Putusan ini sebenarnya sama dengan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu hakim memutus lepas Fikri dan Yusmin karena keduanya dinilai melakukan penembakan untuk melindungi diri. Jaksa penuntut umum Zet Tadung Allo mengaku menghormati vonis bebas tersebut. Ia menilai putusan MA merupakan ujung atau final penyelesaian perkara KM 50. Namun, Tadung menyebut bahwa kasus KM 50 berpotensi untuk diteruskan apabila terdapat temuan bukti baru. JPU berupaya mengedepankan hati nurani berdasarkan fakta yang kami yakini, tetapi hakim PN dan MA berpendapat lain, itu sudah kewenangannya,” kata dia. Belakangan peristiwa Kilometer 50 atau KM 50 menjadi perbincangan publik kembali setelah dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J terungkap. Dalam kasus Brigadir J, eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Ferdy Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang turut menangani kasus KM 50. Keterlibatan Ferdy Sambo dalam dua kasus yang melibatkan aksi penembakan oleh polisi inilah yang meresahkan publik. Dalam RDP antara Polri dan Komisi 3 DPR, Anggota DPR Romo Syafi\'i juga menyatakan lagi kepada Kapolri tentang Kasus KM 50 yang lebih banyak kejanggalan dan misterius dibanding kasus Brigadir J. Kapolri pun mempersilahkan jika ada bukti bukti baru terkait KM50 maka kasus ini dapat dibuka kembali. Liputan Investigasi yang dibuat Tempo ini adalah hal yang sangat penting untuk menginvestigasi kembali kasus KM 50. Dimana keluarga dari 6 orang Laskar FPI ini merasa tidak mendapat keadilan dari negara atas terbunuhnya anak anak mereka. Semoga peristiwa KM 50 ini akan terbuka seterang terangnya dan keadilan dapat ditegakkan. (*)

Hasad vs Qana’ah

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 22:25:57 0

Oleh: Shamsi Ali Al-Kajangi, Presiden Nusantara Foundation   SEMUA manusia tentu takut akan penderitaan. Dan pastinya semua pasti akan berusaha agar tidak terjatuh dalam penderitaan hidup. Seseorang bisa menderita karena kemiskinan, penyakit, ketidak adilan, atau karena kesulitan-kesulitan hidup lainnya. Namun harusnya disadari bahwa penderitaan yang paling pahit dan berbahaya adalah ketika seseorang “menderita karena melihat orang lain senang”. Semakin orang lain sukses akan semakin terbebani dan menderita. Itulah hasad. Sebuah penyakit yang diingatkan oleh Rasulullah SAW: واياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب (berhati-hati dengan hasad. Karena sungguh hasad menghabiskan kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar). Untuk menangkal penderitaan itu Islam menghadirkan konsep “Qiana’ah”. Yaitu sebuah mindset (keyakinan) bahwa apa yang ada pada kita at the moment (saat ini) adalah yang terbaik. Lebih jauh Qana’ah itu sesungguhnya tidak sekedar terukur oleh apa yang ada di tangan kita dari karunia. Tapi tidak kalah pentingnya adalah proses atau  ikhtiar terbaik pada kita untuk menangkap setiap peluang yang ada. Karenanya qana’ah itu terjadi dengan kesungguhan berikhtiar, didorong oleh doa yang tulus, dan terbangun di atas tawakkal dan optimis kepada/dengan Allah. Bagi seorang Mukmin proses itu menjadi bagian dari keberhasilan. Dan itu sendiri sudah menjadi bagian dari kepuasannya. Ingat selalu, matahati seorang Mukmin akan selalu melihat setiap pergerakan hidup dengan keyakinan dan optimisme. Bahwa semua yang diikhtiarkan asal saja terbangun di atas dasar “mukhlisan liwajhillah” (ikhlas karena Allah), dijalankan sesuai jalanNya (ajaranNya) dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan profesional (itqan) pasti akan membuahkan hasil. Hanya saja, buah dari ikhtiar seorang Mukmin itu tidak selamanya terukur oleh kalkulasi sempit dan terbatas. Ukuran keberhasilan seorang Mukmin tidak dibatasi oleh dinding-dinding material duniawi yang kerap hanya tipuan belaka. Teruslah berjalan, Luruskan niat, tegapkan langkah, lihat ke atas langit yang (seolah) tiada batas. Ingat, berusaha karena dan dengan Allah (lillahi wa billahi) takkan sia-sia! Hadirkan qana’ah, jauhkan hasad! (*)

Dukung Ketua DPD RI, RGPI Siap Sosialisasikan Gerakan Kembalikan Kedaulatan Rakyat

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 21:27:55 0

Jakarta, FNN – Dewan Pimpinan Pusat Rajawali Garda Pemuda Indonesia (RGPI) memberikan dukungan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Dukungan disampaikan saat RGPI beraudiensi dengan LaNyalla di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/9/2022). Hadir dalam pertemuan Ketua Umum RGPI Danil Hidayat, Syarifudin (Sekjen), Hery Hermawan (Bendahara), Dietje Mawuntu (Waketum) dan beberapa Ketua bidang antara lain Syahria, Sarah S, Mario P, Laras Susiyanto, Fasruddin, Rusdin Ismail, Anton Suseno dan Gunawan. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Ketum RGPI, Danil Hidayat mengatakan selalu mengikuti kiprah LaNyalla di berbagai kegiatan. Apa yang disampaikan Ketua DPD RI di media dan di berbagai acara tersebut didukung penuh oleh RGPI. Menurutnya, gerakan yang sekarang sedang digaungkan Ketua DPD RI sebagai solusi bagi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Yaitu gerakan kembali ke UUD 1945 naskah asli. RGPI pun siap menyosialisasikan pikiran dan gagasan LaNyalla kepada para anggota dan masyarakat lainnya. \"Apa yang digaungkan oleh Ketua DPD akan kami teruskan kepada anggota kami, juga ke masyarakat lainnya. Karena kami juga sependapat bahwa kembali ke UUD 45 merupakan sebuah solusi tepat bagi bangsa supaya rakyat menjadi sejahtera dan berdaulat,\"  kata Danil. Dijelaskan Danil, RGPI sudah terbentuk di 14 provinsi dan 78 kabupaten dan kota meskipun usianya baru 1 tahun 8 bulan. \"Kami punya motto Modern, Nasionalis, Religius dan Bisnis. Yang terakhir ini tidak bisa dikesampingkan, karena bisnis sebagai penggerak roda organisasi,\" tukas dia. Rusdin Ismail, Ketua Bidang Advokasi RGPI,  juga menyatakan setuju dengan pengembalian ke UUD 1945 naskah asli. Namun dia ingin yang lebih utama adalah pondasi ekonomi harus diperkuat terlebih dahulu. Menurutnya, DPD RI perlu mendorong  pembuat UU adalah orang yang punya kompetensi. Sejauh ini sering ada tarik menarik antara kepentingan politik dan bisnis. \"Pondasi ekonomi negara harus diperkuat jangan sampai dikuasai oleh asing. Kemudian di dalam politik juga jangan dikuasai tunggal oleh partai politik,\" ujar dia. Waketum Dietje Mawuntu menambahkan, RGPI berharap bisa menjalin sinergi dan dilibatkan dalam perjalanan bangsa dengan memberikan masukan bagi pemerintah. \"Kami minta kepada DPD RI untuk diberi ruang secara luas sehingga bisa memberikan pertimbangan dalam perancangan undang undang ataupun hal lainnya,\" tutur Dietje. Sementara itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan kembali keinginannya untuk menata ulang Indonesia tidak main-main. Bangsa Indonesia harus kembali berdaulat dan mandiri. \"Makanya gagasan besar kita kembali ke Pancasila, kembali ke UUD 1945 naskah asli agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati dirinya. Agar kekayaan alam tidak dimonopoli oleh swasta atau asing, sehingga bisa dipergunakan untuk kemakmuran rakyat,\" kata LaNyalla. Soal kembali ke UUD 45 naskah asli, lanjut LaNyalla, harus diresonansikan dengan baik. LaNyalla juga menyadari pasti terjadi pro dan kontra. Bahkan di dalam internal DPD RI pun terjadi polemik ada yang setuju dan tidak. \"Ada beberapa anggota DPD RI yang khawatir bahwa DPD nanti akan hilang kalau kembali ke UUD 45 naskah asli. Karena adanya DPD ini memang hasil amandemen. Hal ini menurut saya anggota tersebut hanya belum paham saja. Sehingga harus diberi pemahaman dengan baik,\" tukas dia. \"Kalau kembali ke UUD 45, justru kita kembali menjadi Utusan Daerah yang mempunyai wewenang lebih besar, seperti memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan bisa diadendum agar utusan daerah juga pembentuk UU, bersama DPR dan Pemerintah,\" tambah dia. Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, menambahkan gagasan besar itu sudah dan sedang diresonansikan ke kampus, ke komunitas, organisasi dan semua elemen masyarakat. \"Harus dibantu oleh siapa saja. Karena banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa negara ini memakai UUD hasil amandemen yang isi pasal-pasalnya menjabarkan ideologi liberalisme dan individualisme,\" katanya. Apalagi menurutnya tak bisa negara ini selalu defisit APBN dan ditutup utang, sedangkan negara lain sudah reposisi untuk hadapi perubahan global. \"Indonesia jangankan untuk reposisi, untuk hidup biasa saja berat. Makanya gagasan kembali ke UUD 45 naskah asli digaungkan Ketua DPD RI harus didorong bersama, karena upaya ini diyakini mampu menjadikan negara ini kembali menjadi negara besar yang memakmurkan rakyatnya,\" tambah dia. (mth/*)

Margarito Kamis: Keputusan DPD RI Soal Fadel Muhammad Legal dan Harus Ditindaklanjuti

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 21:18:11 0

Jakarta, FNN – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menegaskan keputusan DPD RI menarik Fadel Muhammad dari posisi Wakil Ketua MPR unsur DPD RI sudah sesuai prosedur. Margarito menilai keputusan DPD RI sangat berdasar hukum dari aspek prosedur lantaran diputuskan melalui Sidang Paripurna. \"Kalau kita melihat partai politik, cukup mengeluarkan surat penarikan maka itu diproses. Sementara DPD RI melalui mekanisme panjang dan diputuskan di forum Paripurna. Ini lebih-lebih legal daripada proses lainnya. Jadi tidak ada alasan bagi MPR untuk tidak memproses hal itu,\" kata Margarito, Jumat (16/9/2022). Dikatakannya, kunci dari seluruh proses tersebut adalah pada prosedur pengajuannya. Sepanjang dibenarkan oleh hukum, maka prosedur tersebut sah dan legal untuk ditindaklanjuti. \"Ini sudah diputuskan di Rapat Paripurna dan diusulkan oleh kelompok DPD di MPR. Maka prosedurnya legal, sah dia,\" tegasnya Oleh sebab itu, Margarito menilai tak ada satu alasan pun bagi MPR RI untuk tidak memproses pengajuan pergantian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI sebagaimana diusulkan. \"MPR RI tidak memiliki alasan yang cukup untuk menunda melanjutkan proses yang diajukan atau tindakan hukum yang diajukan oleh DPD RI,\" ulas Margarito. Lantaran proses yang sudah sangat sesuai prosedur, Margarito menilai hal ini tak bisa dihentikan oleh MPR RI. Sebaliknya, MPR RI harus segera memproses pengajuan pergantian Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI. \"Prosesnya sudah sangat legal dibanding yang lain. Jadi, tidak bisa dihentikan oleh MPR RI. Satu-satunya kewajiban hukum MPR RI adalah memproses apa yang diajukan DPD RI,\" kata Margarito. Ia pun menyarankan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Tamsil Linrung sebagai figur yang terpilih menggantikan Fadel Muhammad untuk mengikuti seluruh proses yang ada. \"Saran saya untuk Pak LaNyalla dan Pak Tamsil tak perlu bicara. Biarkan saja proses ini berjalan sesuai prosedur,\" demikian Margarito. (mth/*)

Kompor Induksi Pengganti LPG Agar Disosialisasikan Dengan Benar

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 19:31:08 0

Pemerintah jangan mendistorsi kebijakan mereka sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Fokus pada inovasi dan perbaikan tata kelola dan konsumsi energi di dalam negeri.  Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) HINDARI kebijakan yang mencla-mencle! Usaha dari pemerintah untuk mensosialisasasikan kompor induksi sebagai pengganti LPG 3 kg sebaiknya dilakukan secara serius dan sungguh sungguh. Usaha ini semestinya diletakkan pada tujuan yang benar, yakni: 1. Tujuan utamanya tak lain adalah untuk mengurangi penggunaan LPG yang merupakan bahan bakar impor yang berdampak pada neraca perdagangan. 2. Tujuan lain adalah dalam rangka mengurangi beban subsidi APBN untuk LPG 3 kg yang merupakan salah satu beban subsidi energi yang sangat besar. 3. Tujuan yang tidak kalah penting adalah mengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. LPG adakah bahan bakar berbasis minyak yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan merupakan salah satu target transisi energi. Untuk itu maka transisi dari LPG ke kompor induksi sebaiknya dilakukan melalui perencanaan yang matang. Jenis kompor induksi yang digunakan dapat disesuaikan dengan daya listrik yang terpasang di masyarakat terutama masyarakat lapisan bawah. Dengan melihat bahwa LPG yang dimaksud adalah LPG 3 kg yang mencakup lebih dari 90 persen LPG yang dikonsumsi di Indonesia, LPG 3 kg ini adalah jenis LPG subsidi yang tidak hanya dikonsumsi oleh kelompok berpendapatan rendah saja. Dengan demikian maka transisi ke kompor induksi sebaiknya menyasar semua masyarakat pengguna LPG 3 kg tersebut. Di level teknis transisi dari LPG ke kompor induksi jangan sampai terhambat oleh masalah daya listrik. Ada isu yang beredar bahwa kompor induksi tidak bisa untuk daya listrik 450 VA. Isu ini jangan sampai dijadikan alasan untuk tidak menyasar golongan bawah untuk transisi ke kompor induksi. Pemerintah dan PLN harus mencari mitra yang benar dapat menghasilkan kompor induksi dengan daya listrik yang rendah. Semuanya bisa diselesaikan dengan tekhnologi yang semakin maju saat ini. Ada isu bahwa usaha untuk mengganti LPG dengan kompor induksi adalah kebijakan yang membebani masyarakat karena ditimpakan dengan rencana menghapus golongan daya 450 VA. Konon katanya penghapusan ini berkaitan dengan usaha mengatasi over supply penjualan listrik PLN. Penghapusan golongan tarif 450 VA sebagai alasan pemerintah sekaligus menaikkan tarif listrik. Jelas isu ini tidak menguntungkan bagi usaha pemerintah dan PLN meraih tujuan strategis mereka yakni transisi energi. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dan PLN kembali ke tujuan awal yakni mengurangi impor LPG, mengurangi beban subsidi LPG 3 kg dan melakukan transisi energi. Semua ini dapat dicapai dengan tidak perlu membebani masyarakat. Artinya, golongan tarif listrik 450 VA tetap harus dipertahankan. Pemerintah jangan mendistorsi kebijakan mereka sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Fokus pada inovasi dan perbaikan tata kelola dan konsumsi energi di dalam negeri. Transisi energi telah terjadi dan akan berlangsung makin masif. Energi listrik dari sumber yang ramah lingkungan akan mengambil alih masa depan. Jadi, tetap fokus pada tujuan. Jangan bingung. Alon alon asal kelakon. Ngono Pak De. (*)

Tak Perlu Dikompori, Demo Turunkan BBM Semakin Masif: Aparat Jangan Represif!

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 18:46:54 0

MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, sesuatu yang telah disiapkan oleh sejarah nggak bisa dibatalkan oleh kekuasaan. “Jadi sudah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa bahwa yang demo 1998 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu yang nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik,” kata Rocky Gerung. Presiden Akal Sehat itu menyebut, yang riil adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. “Kan orang Indonesia atau bangsa ini punya pengetahuan yang lebih batinnya, yang kadangkala nggak bisa diucapkan melalui kalimat-kalimat akademis dan  kalimat-kalimat kebijakan, tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa,” lanjutnya. “Tapi nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan. Pasti rakyat yang menang. Jadi, dalil itu sudah umumlah. Bahwa semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat,” kata Rocky Gerung. “Jadi, perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik dan kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan,” ujar Rocky Gerung ketika dialog dengan Wartawan Senior FNN dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (16-9-2022). Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, paling penting tetap semangat ya karena saya monitor, sekarang unjuk rasa memang berlaku masif sampai pelosok penjuru negeri. Kemarin ketika presiden Jokowi ke Maluku Tenggara, juga berlangsung aksi unjuk rasa. Tapi di sana berlangsung dengan kekerasan. Begitu Bung Rocky situasinya dan Anda mau pilih dari mana saja pasti ketemu demo. Laporannya sampai kota-kota kecil itu pasti akan ketemu unjuk rasa soal BBM ini.  Sesuatu yang disiapkan oleh sejarah nggak bisa dibatalkan oleh kekuasaan. Kan selalu begitu dalilnya. Dan, dari semester lalu kita sudah analisis bahwa ini pasti meledak di bulan September dan bahkan kita secara agak bercanda di FNN, saya sebutkan jangan-jangan nanti Pak Jokowi nggak bakal, bukan Pak Jokowi yang bakal membuka G20. Itu sebetulnya yang kita katakan bahwa hanya kuantitas yang bisa mengubah kualitas. Dan, itu sekarang terjadi. Kuantitas itu artinya secara masif tadi terjadi, karena pikiran mahasiswa itu sudah tiba pada satu kesepakatan yaitu kendati rapatnya lewat online, tapi mereka bersepakat untuk mempercepat perubahan. Dan kalau kita lihat ada kekerasan mulai terjadi di mana-mana, pada saat yang sama ada kegembiraan tuh. Jadi, mahasiswa nyanyi-nyanyi saja, biasa-biasa, diikat oleh suatu yang kita sebut politic of hope. Jadi, politik harapan itu muncul di jalan-jalan. Dan, itu artinya rakyat mendukung. Kemarin saya lihat petani ikan dan nelayan juga lakukan protes karena itu menyangkut hak hidup mereka. Kemarin saya di Cirebon juga ketemu dengan beberapa lagi makan di warung, juga datang nelayan, yang memberitahu hal yang sama, bahwa kesulitan itu ekonomi nggak mungkin bisa mereka atasi hanya dengan BLT segala macam. Saya tanya berapa BLT-nya? Oh, saya nggak peduli berapa BLT-nya. Mau berapa pun tapi mereka anggap begitu BBM naik itu seluruh bahkan makan di pinggir jalan sudah naik. Jadi, apa gunanya BLT? Jadi, memang seluruh ekonomi akhirnya kena efek inflasi dari BBM. Nah, mahasiswa yang paling paham itu dan mereka menduga bahwa memang ada kesengajaan dari kekuasaan untuk menunda-nunda membagi-bagikan APBN karena mau membagi-bagikan nanti di tahun depan untuk main politik, kira-kira begitu. Mahasiswa bilangnya amplop pasti beredar di 2023 untuk nyogok kita. Kira-kira begitu. Tetapi, sebetulnya hal yang dengan mudah kita deteksi bahwa pemerintah memang nggak punya kapasitas lagi untuk bahkan membujuk secara amplop pun sudah nggak mungkin. Apalagi membujuk untuk 3 periode. Atau Pak Presiden mungkin akan bilang ya saya jadi tiga periode deh, tapi izinkan saya jadi wakil presiden. Lalu mahasiswa bilang sudah Pak Jokowi nggak usah maju, nanti juga dapat jatah jadi Menteri Sosial di 2024. Ngapain jadi wapres, jadi menteri sosial saja. Jadi, ledekan-ledekan itu sudah berjalan dan khas mahasiswa terhubung di dalam koridor-kooridor kampus. Sekarang baru mulai buka pendaftaran mahasiswa baru juga baru mulai kuliah. Permintaan ceramah sekarang banyak terus. Jadi, sudah terbentuk pewarisan nilai di kalangan mahasiswa bahwa yang demo 1998 itu pasti punya pikiran yang sama dengan yang demo hari ini. Nah, itu yang nggak boleh dicurigai oleh kekuasaan. Mereka cuma anggap satu tuh, percepat perubahan politik. Sudah. Jadi, nggak perlu lagi ada sponsor ini sponsor itu. Kan dulu Istana berupaya untuk kendalikan gerakan mahasiswa dengan kirim agen-agennya untuk ngasih duit ke mana-mana. Iya, tapi itu nggak akan berhasil karena yang riil adalah soal harga diri dan nilai yang mereka paham bahwa kekuasaan sudah sangat arogan. Mereka nggak bicara lagi oligarki-oligarki. Mereka sudah tahu semua itu. Mereka ingin supaya impact dari gerakan ini menghasilkan perubahan kekuasaan. Sudah sangat lantang. Nggak ada lagi semacam sinisme atau kalimat-kalimat terselubung. Jokowi turun, Jokowi turun. Itu sudah standar. Jadi standar dari perubahan sosial ada di situ, dari kegembiraan demonstrasi itu. Nah, ini yang berat kan biasanya orang arogan, karena dia merasa kuat. Kan gitu ya. Tapi kan realitasnya pemerintah sekarang sangat lemah. Tetapi kenapa masih tetap arogan. Itu juga yang dibicarakan oleh, bahkan, masyarakat kemarin saya ketemu petugas bank, itu Satpam bank juga bilang begitu. Pak Harto dulu biasa saja tuh ketika lihat mahasiswa mulai bergerak, akhirnya dia merasa oke dia punya kesalahan itu. Jadi, dulu juga Presiden Soeharto merasa sangat kuat, tapi dia mampu untuk membaca hati nurani rakyat. Ini yang diterangkan petugas satpam-satpam itu. Ini bilang begitu ke saya. Di Cirebon kemarin saya nunggu kereta lalu ke ATM. Saya menganggap bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu telah tiba pada suatu kesepakatan moral kita sebut kesepakatan etis secara akademis bahwa kekuasaan ini tidak menjamin kesejahteraan. Itu kan. Ditambah lagi tuh, kalau nggak menjamin kesejahteraan yang nggak usah aroganlah. Kalau masih arogan ya itu nasibnya ditumbangkan nanti. Orang Indonesia atau bangsa ini punya pengetahuan yang lebih batinnya, yang kadangkala nggak bisa diucapkan melalui kalimat-kalimat akademis, kalimat-kalimat kebijakan, tapi rasa batin tentang ketidakadilan itu dibaca dengan baik oleh mahasiswa. Dan, nggak ada emak-emak yang menahan anaknya untuk nggak demo karena ini menyangkut politik dapur yang sering kita katakan bahwa ekonomi dapur itu memang adalah gangguan utama dari kebijakan-kebijakan dungu pemerintah. Ini kita sayangkan ya, seperti Anda sebut tadi video-video kiriman dari mana-mana, aparat kepolisian mulai represif. Padahal kita sudah ingatkan bahwa dalam situasi sekarang ini Pak Sigit (Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo) sendiri sedang berusaha mati-matian untuk mengembalikan citra kepolisian karena jadi babak-belur akibat kasus Sambo. Harusnya, momentum ini kan bisa digunakan oleh polisi itu untuk tampil lebih manis, mengajuk hati publik. Kalau terus-terusan begini nih tambah berat ini tugas dari Pak Sigit untuk memulihkan citra kepolisian. Kelihatannya di ujungnya Pak Sigit nggak bisa kendalikan itu karena ada frustrasi juga di kalangan prajurit mungkin yang tiap hari mesti berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa juga paham bahwa teman-teman mereka ini, di asrama-asrama Polisi juga ada kesulitan. Jadi frustrasi itu harus sama-sama untuk kembali jalan. Tapi, nggak pernah ada frustrasi yang dimenangkan oleh kekuasaan. Pasti rakyat yang menang. Jadi, dalil itu sudah umumlah. Semua hal yang disebabkan oleh frustrasi ekonomi itu akan dimenangkan oleh rakyat. Aparat juga pada akhirnya akan berpihak pada rakyat. Itu cuman di awalnya, ya sudah akan ada perintah untuk mobilisasi aparat supaya menghalangi mahasiswa, itu sebentar doang. Juga kawat duri itu juga nggak ada gunanya. Itu juga akan berbalik menjadi senjata mahasiswa untuk menganggap rezim ternyata masih memakai kekerasan. Jadi, kawat duri itu sumber kekerasan. Mending dialog saja. Kan nanti ada pemimpin Kapolres misalnya, dialog dengan mahasiswa dengan pimpinan-pimpinan mereka. Lalu dibikin kesepakatan, oke kami hanya akan demo sampai sekian, jam sekian, tapi kami jangan dikerasi. Itu dasarnya. Dan, enggak mungkin seluruh aparat kepolisian itu diturunkan ke jalan-jalan di 370.000  Kecamatan. Itu kan nggak masuk akal. Jadi, kalau di Jakarta itu memang diperlihatkan adanya kekerasan, di Cirebon bulan lalu juga ada kekerasan, di Mataram segala macam. Itu sinyal bahwa kekuasaan menyala kecil lalu padam, nanti dikepung rakyat juga habis itu. Jadi, perhatian yang mesti diberikan adalah kesepakatan untuk mempercepat perubahan politik dan kesepakatan itu pasti mesti diekspresikan di jalan.  Emak-emak nanti akan datang dengan panci, lalu para perempuan mungkin akan diorganisir supaya ada di depan menghalangi aparat untuk berkelahi dengan anak-anak mereka. Jadi, satu peristiwa sosial yang selalu berulang dalam semua peristiwa politik di dunia gerakan mahasiswa pasti di-back up rakyat. Dan rakyat tetap merasa aspirasinya memang hanya bisa disalurkan di jalanan. Lain kalau DPR datang temui mahasiswa lalu bilang oke kami partai-partai yang tadinya berkoasi dengan Jokowi kami akan mundur dari DPR, fraksinya kami bubarkan, dan kami bersama-sama mahasiswa memperjuangkan. Maka itu akan lebih masuk akal sehingga aparat merasa oke wakil rakyat sudah turun di jalan juga tuh. Tapi ini wakil rakyat masih pragmatis.  Apalagi yang dibayangkan oleh partai-partai yang masih mengincar reshuffle kabinet, sudah tidak ada gunanya kan? Jadi seharusnya beberapa menteri di dalam kabinet mundur saja supaya terlihat bahwa memang keadaan ini hanya bisa diselesaikan dengan berubahnya kualitas kekuasaan. Nah, perubahan kualitas itu hanya bisa dipercepat melalui ekspresi kuantitatif. Jadi, video-video yang beredar itu adalah ekspresi kuantitatif dan Pak Jokowi kan nggak bisa tidur tenang tuh justru di hari-hari ini. Ini memang masif. Saya sulit untuk membayangkan. Kalau dulu mungkin ya setiap kali ada terjadi unjuk rasa begini itu ada mobilisasi pasukan, ada pergerakan-pasukan terutama Brimob itu dari daerah-daerah dikirim ke Jakarta. Kalau sekarang ini masing-masing Polda sudah sibuk, bahkan Polres pun sudah sibuk dengan penanganan unjuk rasa seperti ini. Jadi, ya saya mesti ngomong ini berat situasi semacam ini. Ya, memang nggak cukup itu kan bagaimana Kota Kabupaten di mana ada Universitas atau sekolah tinggi itu pasti demo. Dan berapa banyak polisi di kabupaten sebetulnya yang mau dimobilisasi untuk diangkut lewat Hercules pesawat-peswat ke Jakarta juga nggak ada. Hal yang lebih utama adalah polisi juga di daerah merasa, apa sebetulnya tugas kita tuh kalau sekedar disuruh menghalangi mahasiswa sementara kepolisian sendiri lagi berantakan tuh. Di mata mahasiswa kepolisian sedang mengalami demoralisasi itu. Jadi hal semacam ini berulang kali kita terangkan pada pemerintah jangan arogan, jangan andalkan atau jangan manfaatkan aparat kepolisian untuk menghalangi demonstrasi, bahkan dengan kekerasan. Itu nggak akan mempan itu. Apalagi kalau mulai ada luka, itu semangat solidaritas selalu tiba di jalan saat ada victim di jalan. Dan orang akan dengan mudah untuk menganggap bahwa kalau begitu curang dong pemerintah. Sudah naikin BBM, menyulitkan rakyat, tapi masih mukulin juga. Kan itu intinya. Rasa keadilan rakyat Indonesia itu tinggi sekali dan solidaritas di jalan pasti juga akan mengikat lebih jauh keinginan mereka untuk terus bertahan di jalan-jalan dalam demonstrasi untuk menuntut perubahan politik. (sws)

Seperti SBY, Anies Bisa Berkeliling Indonesia Menyapa Rakyat

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 18:28:18 0

Pasangan ini dikenal dengan duet SBY-JK, punya slogan “Bersama Kita Bisa”. Sejarah kemudian mencatat SBY menjadi presiden dua periode. Pada periode keduanya (2009-2014), SBY berpasangan dengan Boediono. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle DENGAN lengsernya Anies Rasyid Baswedan dari kursi Gubenur DKI Jakarta, bulan depan memberikan keleluasaan untuk bergerak sebagai Calon Presiden 2024. Anies tidak lagi terikat pada kepatutan birokrasi dan pemerintahan yang membatasi geraknya hanya pada lingkup jabatannya. Sebagai orang bebas, tentunya Anies bisa berkampanye keliling ke seluruh Indonesia. Seperti diketahui, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir pada 16 Oktober mendatang. DPRD Jakarta sudah menggelar rapat tentang usulan pergantian kepada Mendagri Tito Karnavian pada 13 September 2022, sebagaimana ketentuan UU-nya, sebulan sebelum habis masa jabatan Kepala Daerah, harus dibahas di rapat paripurna DPRD. Dengan demikian, Anies akan mempunyai waktu yang semakin banyak untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Ia bisa mengisi waktu dan juga melakukan perenungan serta pemikiran tentang bagaimana memajukan Indonesia pada masa depan. Anies juga bisa membuat konsep bagaimana Indonesia diperbaiki jika benar-benar ditakdirkan sebagai pemimpin pada 2024. Anies tidak saja mempunyai banyak waktu untuk berpikir tentang Indonesia masa depan, tetapi dia pun bisa berkeliling ke pelosok Tanah Air untuk makin memperbesar elektabilitas dirinya dan menyerap aspirasi dan kehendak rakyat. Anies juga selalu berada dalam tiga besar survei, tanpa dia minta dan tanpa dia menjadi pejabat partai. Bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan Anies jika dia melakukan pengenalan diri ke daerah-daerah. Saya meyakini kemampuan Anies untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Anies memang belum berbicara banyak mengenai langkah yang akan diambil usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies akan menunaikan tugasnya sebagai orang nomor 1 di ibu kota itu pada 16 Oktober 2022. Anies sendiri meminta untuk didoakan agar bisa mengakhiri tugasnya di DKI Jakarta dengan baik. “Masih satu bulan lagi menjabat, insya’ Allah sampai ujung doakan husnul khatimah, jadi selesai dengan baik, dan sesudah itu kita siapkan perjalanan berikutnya,” kata Anies saat menghadiri acara ulang tahun Partai Demokrat yang digelar DPD Demokrat DKI di Jakarta Selatan, Jumat (9/9/2022). Ketika ditanya apakah langkah berikutnya berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2024, Anies hanya tersenyum. Ia menyatakan masih akan fokus di DKI hingga 16 Oktober 2022 mendatang. “Saya tuntaskan dulu sampai 16 Oktober. Habis 16 Oktober baru yang lain-lainnya. Gitu ya. Sekarang kita fokus sampai 16 Oktober. Itu dulu. Nanti sesudah itu baru yang berikutnya,” tutur Anies. Meski demikian, sinyal Anies maju di 2024 sudah mulai terlihat. Dia masuk dalam radar sejumlah partai untuk diusung pada Pilpres 2024. Termasuk, mejadi salah satu nama yang dinilai oleh Demokrat DKI Jakarta pantas disandingkan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun demikian, Demokrat belum menentukan siapa yang akan diusung menjadi presiden dan wakil presiden pada 2024 nanti. Rapimnas baru digelar pada 15 dan 16 September 2022. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan ada kans DPD Demokrat Jakarta akan mengusulkan nama Anies dan AHY sebagai pasangan capres-cawapres di Rapimnas Demokrat nanti. “Politik itu kan harus aspiratif. Hampir 70 persen kalau saya tanya pengurus DPD Demokrat DKI dari mulai tingkat DPD, DPAT, PAD kemudian ranting dan anak ranting, mereka semangatnya memang untuk berkoalisi dengan Anies,” kata Mujiyono. Sementara itu, ketika ditanya Reuters di Singapura, Anies untuk pertama kalinya secara resmi menyatakan dia siap untuk bertarung merebut kursi Presiden pada 2024. Meskipun dia mengakui bahwa sampai saat ini belum ada partai yang secara resmi mencalonkannya. “Saya belum mempunyai tiket, tetapi siap jika ada partai yang mencalonkan,” kata Anies. Dia berterima kasih atas survei-survei yang menyebutkan dia selalu berada di tiga besar. Dia mengaku tidak pernah menyuruh dan meminta para lembaga survei itu berbuat untuk kepentingan dirinya. “Alhamdulillah saya selalu berada di tiga besar,” katanya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, setelah tidak memegang jabatan lagi, Anies bisa lebih leluasa untuk menyapa rakyat di seluruh tanah air. Ini yang dulu juga pernah dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono setelah mundur dari jabatan Menko Polkam dalam Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputri. Setelah menjadi menjadi Presiden RI ke-5 pada 23 Juli 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang diberhentikan MPR RI, Megawati yang didampingi Hamzah Haz membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet Gotong Royong dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir pada 20 Oktober 2004. Jelang Pilpres 2004 yang digelar Juli 2004, tiga menteri di Kabinet Gotong Royong mundur untuk bertarung di pilpres. Salah satu dari tiga menteri yang mundur itu adalah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dari jabatannya sebagai Menko Polkam. Pada 11 Maret 2004, pria kelahiran 9 September 1949 ini mundur dari Kabinet Gotong Royong. Posisinya digantikan Hari Sabarno, sebagai Pelaksana Tugas Menko Polkam. Dalam pilpres yang digelar secara langsung untuk pertama kalinya itu, SBY berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pasangan ini dikenal dengan duet SBY-JK, punya slogan “Bersama Kita Bisa”. Sejarah kemudian mencatat SBY menjadi presiden dua periode. Pada periode keduanya (2009-2014), SBY berpasangan dengan Boediono.Selama menunggu pelaksanaan Pilpres 2024, Anies bisa melakukan keliling tanah air untuk menyapa rakyat, seperti yang pernah dilakukan SBY dulu. (*)

Anthony Budiawan: Pembela Oligarki Tidak Pantas Disebut Pemimpin Bangsa

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 14:20:33 0

Jakarta, FNN – Ini salah satu contoh dari banyak kebijakan dan praktek bisnis yang merugikan masyarakat luas dan menguntungkan pengusaha oligarki. PLN kelebihan supply akibat perjanjian jual-beli listrik dengan pembangkit listrik swasta (IPP) dengan skema take or pay. Hal itu disampaikan Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).  DPR yang seharusnya membela kepentingan rakyat, koreksi perjanjian jual-beli listrik yang merugikan PLN/negara kembali, malah dengan mudahnya mengalihkan kerugian tersebut kepada rakyat, dengan mengalihkan daya dari 450 Volt Ampera (VA) ke 900 VA, dan 900 VA ke 1.200 VA? “Artinya, rakyat diminta subsidi Independent Power Producer (IPP)?” Kenaikan daya listrik akan membuat biaya listrik naik, dan mengakibatkan kemiskinan meningkat. Kalau biaya energi (listrik, gas) masyarakat melebihi 10% dari penghasilan, mereka masuk kategori keluarga miskin (energi), fuel poverty: DPR sepertinya tidak memikirkan nasib rakyat. Menyedihkan, pemimpin bangsa ini, eksekutif dan legislatif, sepertinya tidak peduli kondisi sosial masyarakat, tidak peduli nasib rakyat apakah kebijakan tertentu, menaikkan paksa daya listrik, akan memiskinkan rakyat: mereka pembela oligarki tidak pantas disebut pemimpin bangsa. Sebelumnya diberitakan, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar daya listrik 450 V) dihapus untuk kelompok rumah tangga miskin. Sebagai gantinya, kelompok rumah tangga miskin akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mangatakan daya listrik 450 VA perlu dihapus untuk penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat. Namun ia menilai hal itu tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat ini, karena membutuhkan data penerima subsidi. \"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA. Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka,\" kata Said, Selasa (13/9/2022). Usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini berawal dari kondisi PT PLN (Persero) yang terus mengalami oversupply listrik. Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT). Untuk setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp 3 triliun per tahun karena dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) terdapat skema take or pay. Ini artinya dipakai atau tidak listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak. Maka dari itu, Banggar menilai pemerintah perlu menaikkan daya listrik penerima subsidi agar meningkatkan serapan listrik PLN yang saat ini mengalami oversupply. “Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 V, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya naik, over supply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA,” kata Said dalam rapat panja pembahasan RAPBN 2023 di Gedung DPR RI, dilansir Kompas.com, Senin (12/9/2022). Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam rapat bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat menyepakati adanya penambahan daya listrik untuk kelompok rumah tangga miskin dari 450 VA ke 900 VA. Maka dengan kata lain, golongan listrik 450 VA dihapus. Namun, kesepakatan itu pada dasarnya masih berupa usulan Banggar kepada pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun membantah daya listrik 450 VA dihapus. Menurutnya, pemerintah berfokus untuk mendorong subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran. “Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan. Narasi lengkapnya adalah bahwa subsidi itu harus semakin tepat sasaran, termasuk untuk kelompok 450 VA,” ujar Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022). (mth)

Ada dugaan Korupsi Kabupaten Subang, KPK Harus Turun Tangan

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 11:14:47 0

Jakarta, FNN – Center for Budget Analysis (CBA), meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Subang. “Dugaan kasus korupsi ini terkait 2 proyek Dana Alokasi Khusus Pemerintah pusat kepada Kabupaten Subang tahun anggaran 2022 senilai Rp 24,1 miliar,” ungkap Direktur CBA Uchok Sky Khadafi. Terdapat 2 proyek bermasalah yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Subang dan di bawah Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Proyek tersebut adalah: Pertama, proyek peningkatan jalan pagaden-balingbing (DAK Reguler) dengan pagu anggaran Rp 14,7 miliar, di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. Kedua, proyek peningkatan Jalan Sukahaji-Blanakan (DAK Penugasan) dengan pagu anggaran Rp 9,3 miliar, di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. “Kedua proyek di atas yang dikerjakan tahun anggaran 2022 diduga kuat adanya permainan,” lanjut Uchok Sky Khadafi. Modusnya berupa pengaturan pemenang melalui persyaratan-persyaratan tender yang tidak dimilik perusahaan lain, Seperti persyaratan tender pada dukungan batcingplant dan dukungan quary. Akibat dari kongkalikong oknum pejabat Pemkab Subang dengan swasta, terdapat potensi kerugian negara sedikitnya Rp 1, 6 miliar. Hal ini disebabkan nilai proyek yang ditetapkan tidak sesuai standar harga pasar dan proses lelang diduga dijalankan dengan tidak sehat. Selain itu, Dugaan permainan proyek pada Pemkab Subang telah dilaporkan masyarakat Subang kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, namun sayangnya belum ada tindak lanjut. Oleh karena itu CBA meminta KPK untuk turun tangan menuntaskan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Subang. “Panggil dan periksa pihak-pihak terkait dalam dua proyek DAK Kabupaten Subang,” tegas Uchok Sky Khadafi. Yakni Kabag UKPBJ Kabupaten Subang Iwan Kurniawan, Ade Riswanto, S.T selaku Kasie Perencanaan Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Subang, serta H Ruhimat selaku Bupati Kabupaten Subang dan Kuasa Anggaran. (mth/*)

Sepuluh Peta Jalan Menyelamatkan Masa Depan Indonesia

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 11:01:11 0

Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sebenarnya kita telah melakukan pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa ini. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila SEJAK digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 Negara Bangsa Indonesia seperti buih-buih di lautan yang diombang-ambingkan keadaan dunia, tidak lagi punya kekuatan untuk bisa tegak, apalagi mandiri runtuhnya jati diri sebagai bangsa yang merdeka. Yang dikatakan Amandemen UUD 1945 ternyata bukan hanya merubah pasal-demi pasal, tetapi justru memporakporandakan bangunan ke-Indonesia-an, menghacurkan jati diri bangsa yang telah dibangun tahap demi tahap, menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa semua itu bisa hancur, sebab amandemen tidak hanya merontokkan lembaga kedaulatan rakyat tertinggi yang disebut MPR, tetapi sekaligus yang dirontokkan adalah aliran pemikiran tentang ke-Indonesia-an, menghilangkan sejarah, menghilangkan Visi Misi Negara Indonesia diganti dengan Visi Misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati dan Walikota, sama artinya Mengganti tujuan berbangsa dan bernegara “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menghilangkan Bangsa Indonesia asli, dan mengganti Pancasila dengan Ultra Liberal. Ketika ada yang jualan Trisakti, saya tertawa. Sebab, logika otak saya tidak bisa nyambung bagaimana mungkin Trisakti dengan dasar negara Ultra Liberal seperti sekarang ini, tentulah itu hanya sebuah bualan saja, bagi yang nggak ngerti menyamakannya dengan Trisakti-nya Soekarno. Trisakti tidak mungkin dijalankan di atas sistem Liberalisme dan Kapitalisme seperti sekarang ini, sebab Trisakti itu juga bagian dari antitesis Liberalisme, Kapitalisme, dan Imperialisme. Harus diingat, bahwa Trisakti itu harus dipenuhi ketiga-tiganya, tidak bisa dipretel-preteli. Tidak ada kedaulatan dalam politik dan kepribadian dalam kebudayaan, bila tidak berdikari dalam ekonomi, dan sebaliknya! Seluruh minat kita, seluruh jerih-payah kita harus kita abdikan kepada pelaksanaan seluruh Trisakti, yang benar-benar sakti itu. Ya, Berdaulat dalam politik! Apa yang lebih luhur daripada ini, Saudara-saudara? Lebih dari setengah abad lamanya bangsa Indonesia berjoang, membanting-tulang dan mencucurkan peluh, untuk kedaulatan politik itu. Sekarang kedaulatan politik itu sudah di tangan kita. Kita tidak bisa didikte oleh siapapun lagi, kita tidak menggantungkan diri kepada siapa-siapa lagi, kita tidak mengemis-ngemis! Kedaulatan politik ini harus kita junjung bersama-sama, harus kita tegakkan beramai-ramai. Nation-building dan character-building harus diteruskan sehebat-hebatnya, demi memperkuat kedaulatan poIitik itu. Kerukunan nasional sekarang ini – kerukunan antara berbagai agama dan berbagai sukubangsa, termasuk suku-suku keturunan asing – kerukunan nasional yang bebas sama sekali dari diskriminasi atau rasialisme macam apapun, harus kita bina dengan kecintaan seperti kita membina kesehatan tubuh kita sendiri. Jangan justru sebaliknya kedaulatan kita serahkan pada Oligarki dan kita hanya sebagai jongos-nya oligarki yang melayani keinginan oligarki untuk mengeruk kekayaan ibu Pertiwi. Hal yang demikian itu harus dihentikan kedaulatan rakyat harus ditegakkan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat. Berdikari dalam ekonomi! Apa yang lebih kokoh daripada ini, Saudara-saudara? Seperti kukatakan di depan MPRS tempohari, kita harus bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah di tangan kita dan menggunakannya semaksimal-maksimalnya. Pepatah lama “ayam mati dalam lumbung” harus kita akhiri, sekali dan buat selama-lamanya. Kita memiliki segala syarat yang diperlukan untuk memecahkan masalah sandang-pangan kita. Yang terjadi hari ini setelah 77 tahun merdeka justru kita terjajah dengan Neo Kapitalisme Neo Imperalisme, kita dijajah lagi 72% wilayah tanah kita dikuasai Aseng dan Asing. Segala kekayaan ibu Pertiwi dikeruk dan mereka datangkan tenaga Asing China untuk mengeruk kekayaan kita hukum lumpuh untuk kedatangan tentara merah di saat bangsa ini dicekam dengan Covid 19 mereka mendapat perlakuan spesial oleh pengkhianat bangsa ini. Hari ini kita tidak bisa lagi berdiri apa lagi berdikari hutang yang sudah hampir menenggelamkan Indonesia dan Ekonomi digantungkan pada Investor aseng dan asing, bahkan pembangunan bangsa ini apa kata China maka pembangunan bukan apa yang dibutuhkan bangsa dan rakyatnya tetapi apa kepentingan China dengan OBOR nya, infrastruktur akhirnya dijual pada China. Tanpa perang China telah menguasai tanah air 75 % lahan sudah dikuasai Aseng dan Asing, Investasi Aseng lebih penting daripada nyawa rakyatnya di saat dunia menolak kedatangan TKA China, justru kita memasukan TKA China pembawa dan penyebar Virus Corona . Ekonomi kita semakin tidak berdaulat karena Korupsi dan salah kelola yang ada hanya Hutang-hutang dan hutang. Kata Soekarno, berkepribadian dalam kebudayaan! Apa yang lebih indah daripada ini Saudara-saudara? Bukan saja bumi dan air dan udara kita kaya-raya, juga kebudayaan kita kaya-raya. Kesusastraan kita, seni-rupa kita, seni-tari kita, musik kita, semuanya kaya-raya. Juga untuk membangun kebudayaan baru Indonesia, kita memiliki segala syarat yang diperlukan. Kebudayaan baru itu harus berkepribadian nasional yang kuat dan harus tegas-tegas mengabdi kepada Rakyat. Dengan menapis yang lama, kita harus menciptakan yang baru. Sikap kita terhadap kebudayaan lama maupun kebudayaan asing adalah sikapnya revolusi nasional-demokratis pula: dari kebudayaan lama itu kita kikis feodalismenya, dari kebudayaan asing kita punakan Imperalisnya. Justru hari ini kita menjadi super liberal dan super kapitalis sehingga kita tidak mampu membangun karakter kebangsaan itu, justru kita terjajah kembali di bidang kebudayaan. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 sebenarnya kita telah melakukan pengkhianatan terhadap para pendiri bangsa ini. Kita telah mengganti Pancasila dengan ultra liberal. Kita telah kehilangan karakter kebangsaan kita. Untuk menyelamatkan Indonesia perlu revolusi dengan sepenuh hati. 1. Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. 2. Retoling terhadap MPR dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tinggi negara. 3. Membatalkan amandemen ke 1, 2, 3, 4. 4. Memberlakukan kembali GBHN. 5. Menegakkan kembali pasal 33 Bumi Air dan kekayaan yang ada di dalamnya harus Nasionalisasi. 6. MPR Mengadakan pemilihan Presiden dengan syarat yang sudah pernah menjadi presiden tidak bisa dipilih lagi. 7. Melakukan Retoling terhadap lembaga-lembaga negara dan menghidupkan lagi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 8. Menyerderhanakan kepolisian menjadi non combatan dan Brimob digabung dengan TNI. Polisi berada di bawah departemen dalam negeri. 9. MPR melakukan amandemen dengan adendum untuk menyempurnakan UUD 1945. 10. MPR membuat UUD pemerintahan sebagai UUD administrasi pemerintahan. Dengan peta jalan menyelamatkan Indonesia akan tercapai tujuan Masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

Masa Depan Kita

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 09:15:49 0

Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara demografis, kita beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan. Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, kemana pendulum sejarah kehidupan dunia bergerak pasca pandemi Covid-19? Baiklah, pagi ini saya membaca buku Peter Zeihan, \"The End of the World is just the Beginning\" (2022). Dikatakan bahwa perkembangan globalisasi dalam beberapa dekade terakhir sebenarnya dipicu oleh kepentingan AS untuk bisa melumpukan Uni Soviet selama perang dingin, dengan menjalin aliansi strategis lintas negara. Untuk itu, AS menawarkan bantuan keamanan, investasi, infrastruktur  teknologi, finansial dan pasar global. Rantai pasok cakupan global dimungkinkan karena proteksi angkatan laut AS. Dolar AS menopang pasar finansial dan internasionalisasi energi. Komplek-komplek industri inovatif tumbuh untuk memuaskan konsumen AS. Kebijakan keamanan AS menekan negara-negara bersengketa untuk melucuti senjata. Miliaran orang memperoleh makanan dan pendidikan berkat sistem perdagangan global yang dipimpin AS. Berkat semua itu, globalisasi merebak dengan membuat segala hal jadi lebih cepat, lebih baik, lebih murah. Dengan berakhirnya perang dingin, AS kehilangan kepentingannya untuk mempertahankan itu. Kecuali bila AS terlibat perang langsung dengan negara adidaya baru, pendulum sejarah akan berbalik arah menuju de-globalisasi. Tandanya mulai dicanangkan pada era Donald Trump: \"America First\". Dan, keterisolasian berbagai negara semasa pandemi mempercepat proses ke arah itu. Pada era de-globalisasi, negara dan kawasan tak memiliki pilihan lain kecuali membuat barang sendiri, menanam makanan sendiri, memenuhi energi sendiri, bertempur dengan senjata sendiri, dan mengerjakan semua itu dengan penduduk dan sumberdayanya sendiri. Indonesia memiliki peluang dan ancaman. Secara demografis, kita beruntung memiliki struktur penduduk bercorak muda; terhindar dari problem negara-negara Eropa dan Asia Timur yang mengalami proses penuaan. Kita juga memiliki keanekaragaman sumberdaya sebagai sumber rantai pasok bagi industri sendiri. Ancaman terbesar yang kita hadapi adalah rendahnya human capital. Bila kita gagal membangun kualitas hidup dan kapabilitas manusia, maka di negeri yang kaya potensi sumberdaya ini, kelimpahan penduduk muda tidak akan menjadi  bonus demografi, melainkan bencana demografi. (*)

Neo-Sishankamrata

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 08:50:15 0

Neo-Sishankamrata adalah ruh perjuangan dan formulasi ampuh dalam menggalang perlawanan rakyat, untuk melakukan bela negara secara fisik dan nyata. Kalau perlu dengan senjata. Oleh: Raden Baskoro Hutagalung, Forum Diaspora Indonesia SAYA yakin kita semua sudah sepakat dan paham bahwa negara kita saat ini dalam bahaya besar menuju failed state. Negara kita hari ini hampir penuh dikuasai oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pergeseran kekuasaan dan kedaulatan atas nama rakyat dan demokrasi Pancasila, hanya simbolis semata. Sejatinya, rezim ini hanyalah proxy boneka dari sebuah kekuatan besar oligarki yang berkolaborasi dengan kekuatan elit global baik dari barat maupun timur. Di mana orientasi dan opportunity negara di selenggarakan dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan oligarki. Dan, sudah tepat sebenarnya, inilah yang disebut era Neo-Kolonialisasi, dengan menggunakan kombinasi cara Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme dalam mendegradasi kedaulatan negara kita dari semua sisi. Kita bisa melihat dan menganalisis dampak Neo-Kolonialisasi ini dalam kehidupan Asta Gatra bangsa kita. Dari segi ideologi, bagaimana rapuhnya Pancasila dan nilai KeTuhanan Yang Maha Esa saat ini. Pergeseran navigasi dan kebijakan negara sangat jauh panggang dari api. Agama dan Pancasila yang seharusnya jadi arah kiblat bangsa, saat ini justru dibentur-benturkan. Secara ideologis, bangsa kita saat ini sudah sangat super sekuler dan liberalis. Menjauhkan hegemoni pengaruh Agama dan nilai moralitas dari kehidupan bernegara. Dan, menjadikan legitimasi sosial opini sabagai legitimasi yuridis pemerintahan. Sehingga banyak terjadi post truth dalam bentuk logical fallacy, yang mengaburkan segala bentuk kejahatan negara menjadi sebuah pembenaran absolute. Kebenaran objectif bisa dikalahkan oleh keyakinan subjectif yang ditopang kekuasaan melalui aparat hukum. Degradasi dan neo-kolonialisasi ini juga merambah dalam hal ekonomi, politik, sosial budaya, dan Hankam. Ketimpangan ekonomi dan penguasaan sumber daya nasional oleh segelintir orang adalah bentuk fakta nyata hari ini. Hutang berkedok investasi adalah kanker ganas yang secara bertahap melumpuhkan sendi-sendi penting kedaulatan negara. Karena hutang dan investasi dari negara luar dapat mendikte kebijakan dalam negeri kita. Secara sumber daya alam yang melimpah, serta populasi dan luas bentang negara kita yang luar biasa strategis secara geografis, sebenarnya tidak ada alasan negara kita bisa punya hutang sampai sebesar 7200 triliun, apalagi kalau digabung hutang swasta 6000 triliun rupiah. Jadi, wajar tingkat pengangguran terus meningkat, kemiskinan bertambah, daya beli masyarakat melemah, nilai tukar rupiah hancur-hancuran, tapi di satu sisi sumber daya alam dan perkebunan kita dieksploitasi serta dinikmati hanya oleh segelintir orang. Ironisnya lagi, dalam laporan LHKPN 2021, telah terjadi kenaikan laporan hasil kekayaan para pejabat tinggi negara ini dengan drastis. Ini sangat miris sekali. Belum lagi kalau kita berbicara penegakan hukum, serbuan budaya asing, Narkoba, LGBT, yang merusak generasi muda kita. Jangankan itu, TNI-POLRI yang seharusnya menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan dan tumpah darah bangsa Indonesia, saat ini justru berbalik menjadi alat kekuasaan. Skandal besar Sambo Cs, serta kriminalisasi dan pembunuhan yang mereka lakukan pada para ulama dan aktifis, sungguh hampir tidak ada bedanya dengan cara VOC dan Belanda ketika menjajah nusantara. Dan ini yang seharusnya segera menyadarkan kita semua. Kalau sudah terjadi Neo-Kolonialisasi, Neo Komunisme dan Neo Liberalisme, kenapa kita juga tidak segera menggelorakan Neo-Sishankamrata kita? Yaitu Menggelorakan kembali Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Karena Sishankamrata kita ini telah teruji dan terbukti mengusir penjajah yang saat itu begitu kuatnya dan juga berhasil memerdekan negeri ini dari Penjajahan gaya baru Oligarki. Dengan Sishankamrata ini bangsa kita bisa buat malu tentara Sekutu pada perang 10 November 1945 di Surabaya. Dengan Sishankamrata para pejuang kita dapat mengalahkan sekutu pada perang Palagan Ambarawa. Dengan Sishankamrata kita dapat membuat kejutan serangan umum 1 Maret dan operasi Trikora yang membuat malu Belanda hingga akhirnya kecut dan berunding dengan para pejuang kita. Sishankamrata ini telah teruji dapat memobilisasi semua sumber daya nasional yang dimiliki bangsa kita untuk melawan raksasa penjajah. Kultur budaya bangsa kita, yang militan dan berdarah pejuang mesti digelorakan kembali. Seluruh lapisan masyarakat harus disadarkan kembali, bahwa negara kita saat ini sudah berada di bibir jurang kehancuran. Semua jalan perbaikan melalui jalur linear konstitusional sudah dikunci dan di rekayasa melalui peraturan dan perundangan yang mereka buat sendiri. Hukum justru jadi alat kekuasan. Penegak hukum juga justru jadi centeng kekuasaan. Agama dan Pancasila yang seharusnya menjadi patokan nilai moralitas kebangsaan, sudah diframing buruk dengan stigma radikalisme dan intoleran. Lalu apa lagi ? Neo-Sishankamrata adalah cara ampuh untuk melawan Neo-Kolonialisasi, Neo-Liberalisasi dan Neo-Komunisme akut yang sedang menyerang bangsa kita dari luar dan dalam. Neo-Sishankamrata adalah ruh perjuangan dan formulasi ampuh dalam menggalang perlawanan rakyat, untuk melakukan bela negara secara fisik dan nyata. Kalau perlu dengan senjata. Neo-Sishankamrata ini harus melibatkan semua aspek dan unsur rakyat. Baik itu dari TNI, Polri, Ulama, Aktifis, Buruh, Mahasiswa, Petani, Pedagang, Guru, Nelayan, hingga pelajar. Semua harus bahu-membahu bersama bagaimana untuk menghentikan rezim ini berbuat zalim dan seenaknya. Dan musuhnya sudah jelas yaitu para oligarki, elit global, yang menggunakan tangan-tangan proxy bonekanya yang sengaja diberi fasilitas dukungan untuk dapat merebut tampuk kekuasaan. Mereka itulah para pengkhianat bangsa yang menjual harga dirinya kepada penjajah oligarki. Neo-Sishankamrata adalah solusi dari kondisi kita saat ini. Bangkit atau Punah… Merdeka! Australia, 16 September 2022. (*)

Din Syamsuddin Minta Fajar Laksono Dicopot Dari Jabatannya Sebagai Jubir MK

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 07:07:35 0

Jakarta, FNN - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai Mahkamah Konsitusi (MK) berpolitik.  Hal tersebut terkait dengan pernyataan juru bicara MK, Fajar Laksono yang mengatakan, Presiden Joko Widodo boleh mencalonkan diri kembali sebagai wakil calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2024.  Din mengatakan, pernyataan juru bucara MK itu mencerminkan sikap lembaga tersebut yang tendensius, free kick, dan potensial dianggap melanggar konstitusi. Oleh karena itu, supaya Fajar Laksono dicopot dari jabatannya sebaga jubir MK. Sebelumnya, Jubir MK Fajar Laksono mengeluarkan keterangan yang menyebutkan  presiden dua periode dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden (Cawapres). Ucapannya itu menuai protes dari berbagai kalangan, meskipun kemudian meluruskan bahwa yang dikatakan Fajar Laksono itu merupakan pendapat pribadi. Pernyataan itu tidak bisa tidak, dianggap sebagai pernyataan lembaga MK. Sebab, ujar Din,  seorang jubir biasanya mewakili lembaga, dan tidak akan berani mengeluarkan pernyataan kecuali atas restu, bahkan perintah pimpinan MK.  “Kalau MK membantah, maka harus ada sanksi tegas berupa pencopotan sang jubir yang telah melakukan pelanggaran, tidak hanya off side tapi free kick,” ujar mantan Ketua Dewan Perimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu.  Pernyataan jubir MK yang tidak atas pertanyaan atau permintaan seseorang, lembaga maupun organisasi, kata Din, adalah tendensius. Hal itu semakin membenarkan dugaan MK selama ini tidak netral, tidak imparsial, dan tidak menegakkan keadilan menyangkut isu Pemilu dan Pilpres, seperti yang ditunjukkannya pada keputusan tentang Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Din menyatakan hal ini sama seperti banyaknya judicial review yang ditolak oleh MK ihwal Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold (PT). Dia mengklaim sebagai warga mulai tak percaya dengan MK. “Jika ini benar, maka merupakan malapetaka bagi negara Indonesia yang berdasarkan hukum atau konstitusi. Akan tetapi, perisai terakhir penegakan hukum atau konstitusi justru berkecenderungan melanggar hukum atau konstitusi itu sendiri,” ucap Din dalam rilis yang diterima FNN, di Jakarta, Kamis (15/9/2022). Din menegaskan sudah waktunya rakyat mereview atau merevisi keberadaan MK dari perspektif UUD 1945 yang asli. “MK tidak hanya harus mengenakan sanksi tegas atas jubirnya, tapi harus mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua masa jabatan berturut-turut dan tidak boleh diotak-atik untuk diberi peluang mencalonkan diri lagi walau sebagai wakil presiden,” ucapnya. 0elain meminta agar Fajar Laksono dicopot dari jabatannya, Din juga mengharapkan supaya MK mengeluarkan pernyataan bahwa seorang presiden hanya untuk dua periode  masa jabatan berturut-turut. Tidak boleh diotak-atik, diberi peluang mencalonkan diri lagi walaupun sebagai Wapres.  Din menyebut jika ini diabaikan oleh MK, maka dirinya sebagai warga negara bersedia bergabung bersama rakyat cinta konstitusi melakukan aksi protes besar-besaran. (Lia/FNN)

Gerakan Mahasiswa Terus Berlanjut “Turunkan Jokowi”

BY FNN Jum'at, 16 September 2022 02:26:52 0

MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan, banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. “Itu juga yang berbahaya kalau KASD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka,” tegas Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (15/9/2022). “Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh,” lanjut Rocky Gerung.   “Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak KSAD kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi,” tambahnya. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi, semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. “Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik,” ungkap Rocky Gerung. “Kita hanya (bisa) beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi, sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan,” kata Rocky Gerung. Dialog lengkapnya bisa dibaca dalam tulisan berikut. Halo apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Kamis. Waktu cepet berlalu. Tapi kalau buat orang yang menghitung-hitung berapa besar unjuk rasa itu akan berlangsung mungkin waktu terasa sangat lambat. Iya. Orang masih ingin memastikan gerakan mahasiswa akan berlanjut. Ini saya lagi di Cirebon, diundang oleh Universitas Gunung Jati dan teman-teman kasih ceramah sebetulnya, semacam kuliah umum tentang pendidikan dan soal-soal sosial. Tapi mungkin akan dibuat di luar Universitas karena ada sedikit persoalan perizinan. Biasalah. Mahasiswa tetap merasa bahwa saya nggak boleh pulang. Tetapi musti berada dengan mereka di Cirebon dan mereka juga banyak cerita kemarin tentang gerakan dan semacam mereka sebut telah terjadi kimia antara mahasiswa, buruh, dan emak-emak. Kira-kira begitu. Kan kemaren dia juga habis demo, dan tadi malam saya sampai pakai kereta dan langsung dibajak ke tempat-tempat diskusi. Kira-kira itu. Tapi ya sudah itu bagian dari Cirebon yang akan kita lihat aktivitas ini akan terhubung dengan mahasiswa BEM se-Indonesia karena tema BBM bukan sekadar tema soal subsidi, tapi sudah menyangkut kekacauan kebijakan. Dan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa intinya pada presiden. Jadi, bisa dibayangkan misalnya mahasiwa Trisakti akhirnya bawa spanduk besar-besar “turunkan Jokowi dan menyanyi Jokowi turun” gitu. Dan, kita ingat ‘98 itu kan dimulai di Trisakti dan mereka mengingatkan ulang betapa pahlawan reformasi Elang pada waktu itu terbunuh di jembatan Grogol karena sniper segala macam. Dan, peristiwa itu tentu membekas pada publik dan itu mengingatkan kembali tentang fungsi dari mahasiswa di dalam mengupayakan perubahan sosial itu. Apalagi kita selalu ingat dengan semacam jargon bahwa sejarah itu akan selalu berulang. Dan, kelihatannya sudah sedang berulang ini. History in the making. Saya kira kita sedang menghadapi situasi semacam itu ya ketika gerak sejarah itu saya kira tidak akan bisa dicegah. Apalagi ada pelemahan-pelemahan institusi. Kita selalu belajar misalnya teori dulu tahun ‘90 itu Huntington bikin thesis “the political decay”, ‘pembusukan politik’ dimulai dari melemahnya lembaga-lembaga negara negara: Ada kepolisian yang lagi rapuh, lalu kemarin ada soal konflik antara DPR dan TNI yang sebetulnya antar figur saja tuh antara Effendi Simbolon. Tapi Efendi Simbolon itu tetap dia adalah wakil rakyat, lalu Pak Dudung (KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman) bereaksi macam-macam. Jadi sudah ini ada satu kondisi yang memang kita sangat rapuh sebetulnya. Apalagi dari kacamata intelijen internasional, Indonesia rapuh. Nah, itu dia. Jadi saya kebetulan kemarin juga memandu sebuah diskusi. Sumbernya di Kami. Tapi diskusinya tidak ada kaitannya dengan masalah Pak Dudung, Sambo, dan sebagainya. Ini masalah soal BBM, tetapi tentu saja karena banyak wartawan yang hadir mereka pasti ingin tahu pendapat Pak Gatot itu. Dan ternyata menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Efendi Simbolon dalam sebuah forum yang terbuka di komisi I rapat kerja dan disiarkan secara langsung, kemudian menyatakan ada disharmoni antara pimpinan TNI. Itu kan dari intelijen pasti valid. Pasti intelijen sudah mengendus itu. Tetapi, dengan adanya pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR ini kan semacam konfirmasi buat mereka. Saya lihat Pak Gatot (mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo) agak ngamuk sebetulnya karena tentu ada disebut sebagai es to corp yang terganggu. Tapi saya bisa paham, prajurit pasti marah karena diucapkan terbuka dan dituduh gerombolan. Itu tentu secara, bahkan secara personal menganggap kok nggak hargai ya keadaan kita hari ini. Jadi, itu satu soal. Jadi perspektif prajurit itu sah walaupun nanti akan dicari keterangan kenapa prajurit itu tiba-tiba secara masif melakukan tindakan yang “mengejar” pernyataan dari Effendi Simbolon yang kemudian terbuka bahwa itu adalah perintah secara tidak langsung atau bahkan orang anggap itu suruhan langsung dari KSAD. Itu juga yang berbahaya kalau KSAD mengambil inisiatif untuk memasukkan ketersinggungan TNI ke dalam wilayah yang juga sangat peka. Karena ini bukan sekadar TNI ansih tetapi juga orang Indonesia merasa bahwa kok ada ancaman gitu. Dan itu juga tertuju pada lembaga DPR. Kita paham juga kemarahan KSAD, tapi kita juga paham bahwa KSAD itu seharusnya tidak melakukan itu. Tapi sudah terjadi maka kita tidak perlu mencari siapa yang salah lagi. Karena tetap juga orang merasa bahwa DPR juga sering kurang ajar. Gitu kan. Walaupun kita musti terangkan pada teman-teman prajurit juga pada publik bahwa ini negara diasuh oleh civilian value. Tentu Effendi menganggap dia diproteksi oleh hak imunitas sebagai anggota DPR. Itu kalau DPR-nya bermutu. Tapi kita lihat kan DPR nggak bermutu. Jadi rakyat juga berhak untuk menghujat DPR atau Effendi Simbolon. Jadi kita ulangi lagi keadaan ini bahwa Pak Gatot betul, dia melihat hal yang berbahaya. Karena itu artinya melemahkan TNI yang sedang diincar oleh kawasan Indo-Pasifik, melihat Indonesia lagi rapuh. Jadi, dari perspektif intelijen Pak Gatot betul bahwa ini adalah tanda bahwa TNI rapuh dan bisa mengundang intervensi asing. Dari perspektif demokrasi, Pak Kasad kurang bijak karena seolah-olah memprovokasi. Dari perspektif prajurit itu benar karena prajurit pasti merasa terhina atau tersinggung. Jadi semua ini ada di dalam keadaan di mana koordinasi-koordinasi makro politik kacau balau sehingga memungkinkan terjadinya ini. Jadi kita musti lihat bahwa ini ada kekacauan di dalam koordinasi makro ini. Nah, kekacauan itu terjadi karena TNI diberi kesan pengangkatan Panglima atau KSAD memang hak prerogatif Presiden, tapi di belakang itu ada sponsor-sponsor partai poltik. Jadi, hal semacam itu yang bagi kita analis oke kita musti selesaikan ini supaya ada ketenangan, ada keteduhan. Apalagi kalau kita hitung sebetulnya secara lebih dekat, toh Panglima TNI Pak Andika (Jenderal TNI Andika Perkasa) juga lebih dekat dengan PDIP, juga Pak Dudung dekat dengan PDIP, Effendi Simbolon adalah PDIP. Jadi, kalau kita bilang ini PDIP’mans. Lalu orang anggap itu kenapa terjadi sinyal semacam itu? Apa semuanya ingin dapat semacam asosiasi dengan partai politik. Tapi bagi rakyat, rakyat ingin ada ketenangan, dst. Jangan sampai TNI itu melemah hanya karena soal-soal yang ya sedikit personal semacam ini. Demikian juga Polri. Polri lembaga yang betul-betul ingin pertahankan integritasnya. Kita hanya beri salam pada teman-teman prajurit yang merasa sedikit terganggu emosinya karena seolah-olah atau memang merasa dilecehkan oleh Effendi Simbolon. Tapi Effendi Simbolon juga sudah minta maaf. Jadi sangat bagus sebetulnya kalau dilakukan pertemuan antara Effendi Simbolon atau PDIP bahkan dengan Pak Dudung dan Pak Andika, lalu selesai masalahnya kan. Itu solusi bijaknya begitu. Ini sangat menarik yang Anda sebutkan, all the PDIP Jenderal. Betul yang Anda sampaikan karena ini kaitannya dengan mertuanya, Pak Hendropriyono, yang sangat dekat dengan Ibu Megawati dan sejarahnya panjang gitu, masa Orde Baru dulu.  Pak Hendropriyono dari masa Orde Baru dekat sekali dengan Ibu Megawati dan itu kita tahu kedekatan itu karena Ibu Mega dizolimi sebetulnya oleh Orde Baru. Tapi saya lebih tertarik pada yang Anda sebutkan tadi, yaitu satu bahwa ini sebenarnya mencerminkan juga fenomena yang kita lihat adanya kekacauan di semua lembaga pemerintahan. Dan, ini menunjukkan juga sudah masuk ke TNI. Yang kedua adanya tarik-menarik kepentingan politik pada TNI. TNI kan sekarang sudah back to basic, sudah menjadi TNI yang profesional. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa perebutan posisi Puncak Panglima TNI itu membuat para politisi juga bermain-main, para perwira tinggi yang juga ingin berada di posisi itu juga bermain-main dengan kepentingan politik. Ini saya inget teorinya Pak Salim Said. Keterlibatan TNI dalam politik itu sebagai teori pull dan push, ada kepentingan dorong dan tarik dari dalam maupun dari luar. Ya, kalau sekarang itu pull-nya lebih kuat. Artinya, dari dalam kepentingan Presiden Joko Widodo apa terhadap Panglima. Tentu Presiden Jokowi di ujung masa pemerintahannya dinilai lemah karena itu dia musti cari semacam perlindungan. Dan kita selalu harus mampu memproyeksikan kalau terjadi disobedience, sebut saja kekacauan politik menjelang 2024 atau mungkin sebulan ini menjelang G20, siapa yang akan bertanggung jawab. Dan presiden tidak kasih sinyal. Presiden selalu merasa bahwa oke itu soal yang bisa diselesaikan secara internal. Tetapi, keadaan ekonomi politik kita menunjukkan presiden sebetulnya sudah lemah. Jadi, dalam keadaan presiden melemah maka muncul ambisi-ambisi ini Ambisi biasa saja, ada jenderal yang dia merasa lebih berhak dan kasih sinyal pada presiden. Lain kalau presiden dari awal menganggap oke saya hanya menerima keputusan dari Wanjakti. Jadi, secara formal Presiden akan mengangkat Panglima. Tetapi, proses rekrutmen kepemimpinan, itu jangan dikaitkan dengan kepentingan presiden. Kan ini kepentingan negara. Presiden sebagai simbol kepala negara sekaligus Panglima Tertinggi. Tetapi, sinyal politik nggak boleh masuk, sehingga tidak ada persaingan di antara Jenderal yang memang berlebih, sekarang mungkin sudah 100. Demikian juga yang di bawah itu, yang lapisan berikutnya kan juga menunggu sirkulasi di dalam kepemimpinan. Bayangkan, Letkol, Kolonel, mungkin sudah seribu yang menanti soal-soal semacam itu. Sementara prajurit tentu nggak terlibat di situ. Prajurit hanya ingin melihat intitusi TNI itu tangguh, sehingga dia bisa bangga sebagai prajurit NKRI. Hal-hal semacam ini yang musti masuk ke dalam kepala presiden supaya presiden paham bahwa TNI adalah lembaga negara. Jadi jangan sekalipun ada sinyal politik like dan dislike, favorit isu, dan segala macam. Biarkan TNI tumbuh dan rakyat tentu menginginkan seluruh kapasitas TNI itu hanya dipakai untuk melindungi negara, bukan untuk melindungi kekuasaan atau seorang politisi. Itu saya kira dasar berpikirnya harus mulai dari situ. (sws)

Temui Ketua DPD RI, Muzakir Manaf Sampaikan Empat Aspirasi

BY FNN Kamis, 15 September 2022 22:06:35 0

Jakarta, FNN – Mantan Wakil Gubernur Aceh, yang juga eks Panglima GAM, Muzakir Manaf, menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Kamis (15/9/2022). Muzakir menyampaikan empat aspirasi yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Sekjen DPD RI, Rahman Hadi. Sedangkan Muzakir Manaf didampingi oleh Teuku Irsyadi MD. Dalam pertemuan yang difasilitasi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Muzakir Manaf yang bisa disapa Mualem meminta dukungan kepada Ketua DPD RI dalam proses penciptaan perdamaian secara keseluruhan di tanah Serambi Makkah, tanpa ada persoalan yang berpotensi timbul kembali. \"Tentu sebagai wakil daerah, saya meminta dukungan kepada DPD RI untuk kelangsungan perdamaian di Aceh yang abadi,\" tutur Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI mengenai rencana revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, ada beberapa persoalan penting terkait UU Pemerintahan Aceh yang perlu untuk direvisi. Sebab, kata dia, masih ada klausul perjanjian Helsinki yang belum terakomodasi di dalamnya. \"Belum sepenuhnya MoU Helsinki itu terakomodasi dalam UU Aceh. Maka dari itu, saya meminta kepada Ketua DPD RI untuk memperjuangkan agar revisi UU Pemerintahan Aceh sesuai dengan draf naskah MoU Helsinki,\" kata Muzakir. Ketiga, Muzakir menilai salah satu problematika kemiskinan di Aceh segera dituntaskan. Sebab, Aceh memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar dan berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. \"Maka, kami meminta kepada Ketua DPD RI untuk mendorong pemerintah mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta investasi di Aceh,\" kata Muzakir. Muzakir juga meminta dukungan kepada Ketua DPD RI agar persoalan bendera Aceh dapat diselesaikan secara cepat dan bijak, agar tak menjadi polemik berkepanjangan. Ia pun meminta dukungan kepada Provinsi Aceh yang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mendatang. Muzakir juga mengucapkan selamat kepada LaNyalla Razi yang terpilih sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia dan Fachrul Razi sebagai Ketua Harian PB Muaythai Indonesia. Menanggapi hal itu, Senator asal Aceh Fachrul Razi menegaskan jika DPD RI akan memperjuangkan revisi UU Pemerintahan Aceh agar sesuai dengan MoU Helsinki. \"Sejauh ini memang banyak MoU Helsinki itu yang belum terakomodir, sehingga persoalan di Aceh ini begitu complicated. Kami DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan itu, agar UU Pemerintahan Aceh on the track dengan MoU Helsinki,\" terang Fachrul Razi. Fachrul Razi juga sependapat jika perdamaian abadi di Aceh harus dirumuskan dengan baik. Pun halnya dengan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh yang harus segera menjadi prioritas pemerintah. \"Kami juga sependapat bahwa persoalan bendera Aceh ini harus segera diselesaikan dengan bijak. Kami di DPD RI amat concern terhadap hal itu,\" kata Fachrul Razi. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berkomitmen mendukung penuh penciptaan perdamaian secara hakiki di Aceh. Dikatakan LaNyalla, tak boleh ada lagi yang mengusik perdamaian yang sudah menjadi komitmen nasional di Aceh. \"Tentu ini tugas kami untuk mengawal. Perdamaian abadi di Aceh harus terwujud. Itu adalah komitmen kebangsaan kita,\" kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu juga sependapat bahwa revisi UU Pemerintahan Aceh harus mengakomodasi MoU Helsinki. Sebab, tanpa poin-poin tersebut, mustahil perdamaian di Aceh akan terwujud. \"Pedoman perdamaian Aceh adalah MoU Helsinki. Oleh karenanya, revisi UU Pemerintahan Aceh harus memuat hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam mewujudkan perdamaian di Aceh,\" tutur LaNyalla. Pun halnya dengan percepatan pembangunan perekonomian dan investasi di Aceh, LaNyalla menilai hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. \"Kami mendorong agar pembangunan perekonomian dapat segera direalisasikan yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,\" kata LaNyalla. Di sisi lain, LaNyalla juga mendukung penuh Aceh sebagai tuan rumah PON 2024 mendatang. Sebagai Ketua Umum PB Muaythai, LaNyalla menekankan organisasinya siap berkolaborasi untuk menyukseskan PON 2024 mendatang. \"Kami berikan dukungan penuh dan siap untuk berkolaborasi,\" tegas LaNyalla. (mth/*)

Menyingkap Sikap AS dan Cina Ihwal G30S 1965 Lewat Bahasa

BY FNN Kamis, 15 September 2022 20:07:59 0

Artinya, istilah pengikut Sukarno yang digunakan oleh Cina sejatinya hanya bentuk pelecehan bahwa meskipun nasionalis dan anti imperialisme, secara ideologis tetap dipandang musuh dalam jangka panjang. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) KALAU saya baca-baca lagi beberapa dokumen, baik dari pemerintah Amerika maupun Cina terkait jelang September 1965, ada beberapa frase menarik yang mengisyaratkan sikap dasar mereka dalam memandang Indonesia pada 1965. Kalau merujuk pada beberapa dokumen dari pihak AS dan Inggris, keduanya selalu menekankan polarisasi antara komunis versus \"orang-orang kita\" yang mereka istilahkan dengan sebutan \"Our Local Army Friend\". Tanpa memilah terdiri apa-apa saja ragam ideologinya. Pokoknya anti komunis berarti sekutu AS dan Inggris. Titik. Adapun pemerintah Cina, maupun Partai Komunis Cina, rada unik memang. Selalu mengedepankan istilah Angkatan Darat (Sebagai Representasi Sayap Kanan dan Pengikut Sukarno) yang tentunya mereka maksud orang-orang berhaluan nasionalis atau sosialis namun berjiwa nasionalis, tetapi non komunis atau malah anti komunis. Klasfikasi pemerintah Cina/PKC ini nampak jelas ketika mereka membuat laporan intelijen misalnya dengan mengatakan: “Di dalam tubuh PKI, ada penyusupan dari unsur-unsur angkatan darat dan pengikut Sukarno. Atau sebaliknya: Di dalam tubuh angkatan darat ada penyusupan dari kader-kader PKI dan pengikut Sukarno”. Meski ini kesannya sepele dan nggak penting, ini menggambarkan penyikapan dan kebijakan strategis baik Blok Barat maupun Cina dalam situasi genting jelang September 1965 maupun pasca 1965. Dalam hal AS/Inggris, polarisasi antara komunis versus anti komunis sebagai dasar kebijakan luar negerinya, maka jelas menyingkirkan kekuatan komunis merupakan sasaran antara untuk menggalang kekuatan anti komunis untuk menggulingkan dan melumpuhkan fron nasiona yang bersimpulkan Sukarno dengan dalih membasmi komunis. Sedangkan frase dari pemerintah Cina/PKC, dengan membedakan antara frase \"Pengikut Sukarno\" dan Komunis, maka hal itu tersirat memandang kelompok-kelompok nasonalis non komunis baik di kalangan militer maupun sipil, hanya sekadar sekutu taktis. Artinya, istilah pengikut Sukarno yang digunakan oleh Cina sejatinya hanya bentuk pelecehan bahwa meskipun nasionalis dan anti imperialisme, secara ideologis tetap dipandang musuh dalam jangka panjang. Dalam beberapa surat Menlu Cina kala itu, Marsekal Chen Yi, kepada pejabat tinggi PKC dan pemerintahan Cina, maupun dengan para pemimpin komunis negara lain, sempat menggambarkan Bung Karno sebagai mediator sayap kanan dan sayap kiri. Ini secara jelas menggambarkan bahwa Cina sejak dari awal memang lebih cenderung mencoba memperalat Sukarno daripada benar-benar memandang presiden pertama RI tersebut sebagai sekutu ideologis terpercaya. Sehingga dalam salah satu surat Chen Yi pasca September 1965 yang bermuara pada kegagalan Gerakan 30 September 1965, sempat berucap: “Mungkin lebih baik Sukarno digulingkan saja. Selama ini dia mediator sayap kanan dan sayap kiri. Tapi sekarang situasi sudah berubah”. Demikian yang berhasil saya olah berdasarkan studi yang dilakukan oleh Taomo Zhou, seorang mahasiswa program doktor dari Universitas Cornell, dalam sebuah monograf berjudul “Tiongkok dan G30S”, yang terangkum dalam buku suntingan Kurasawa Aiko dan Matsumura Toshio, bertajuk “G30S dan Asia, Dalam Bayang-Bayang Perang Dingin”. (*)

Massa Pendemo Bertahan Sampai Malam, Bakal Lebih Lama dan Lebih Besar

BY FNN Kamis, 15 September 2022 16:23:39 0

PENGAMAT politik Rocky Gerung menyebut, kita mungkin menduga bahwa ada pembiaran sedikit supaya kegembiraan itu tidak terkumpul, jadi dilepas saja. “Tapi sekaligus itu pertanda bahwa situasi nggak bisa lagi ditahan dan satu waktu nanti dalam 2-3 hari ini tuntutan akan naik lagi karena ada juga soal lain, misalnya tarik dasar listrik yang pasti juga ikut dinaikkan,” ujarnya. “Jadi, betul bahwa sejarah menyediakan seluruh fasilitas bagi mereka yang mencari keadilan. Itu wisdom-nya di situ. Demikian juga Bjorka yang masih memberi kita amunisi untuk tahu siapa sebetulnya yang suka berbohong dan ketar-ketir Istana juga dibaca oleh mahasiswa,” lanjut Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN, dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (14/9/2022). Jadi, lanjut Rocky Gerung, hal-hal semacam itu mengingatkan kita bahwa ini negara diurus bukan untuk membuat rakyat bahagia, tapi justru merampas kebahagiaan itu melalui prinsip-prinsip akumulasi tadi. Dan hutang-hutang yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. “Jadi, pemerintah telah membuat semua orang turun derajat dan itu artinya kelaparan dan kemiskinan menanti mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi, hak dari rakyat kecil untuk masuk dalam infrastruktur ekonomi tertentu itu akhirnya harus bersaing dengan orang dengan kelas yang lebih tinggi,” kata Rocky Gerung. Berikut petikan dialog lengkap antara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Halo-halo Bung Rocky, ini akhirnya aksi unjuk rasa mahasiswa mencapai satu momentum atau titik tertentu karena tadi malam mereka bertahan sampai malam. Padahal aturan unjuk rasa itu biasanya hanya sampai pukul 06.00 sore. Tadi malam polisi membiarkan sampai sekitar pukul 21.00 tadi malam di Patung Kuda dan berlangsung cukup kondusif, aman, tidak terjadi kekacauan. Ya, akhirnya bertemu antara kepentingan keadilan dan kesadaran dari polisi bahwa mereka juga butuh mengekspresikan kenaikan harga itu. Paling nggak keluarganya di asrama-asrama bilang, ya biarin saja mahasiswa menyuarakan suara dari kalangan bawah. Kan banyak prajurit atau petugas Polantas yang juga masih kesulitan ekonomi. Jadi, hal yang biasa saja gitu. Yang tidak biasa adalah sampai jam 9 malam. Kita mungkin menduga bahwa ada pembiaran sedikit supaya kegembiraan itu tidak terkumpul, jadi dilepas saja. Tapi sekaligus itu pertanda bahwa situasi nggak bisa lagi ditahan dan satu waktu nanti dalam 2-3 hari ini tuntutan akan naik lagi karena ada juga soal lain, misalnya tarif dasar listrik yang pasti juga ikut dinaikkan. Dia mengikuti kurs, bahkan bahan bakar listrik juga adalah batubara juga dan minyak juga, solar. Jadi, sudah pasti terjadi kenaikan itu. Jadi, akumulasi ini yang akan jadi titik balik dari gerakan yang tadinya itu dianggap sekedar temporer saja, karena Pak Jokowi bahkan pernah nantang-nantang sampai kapan sih kalian bisa bertahan dengan demonstrasi. Sekarang mula diperlihatkan. Ini baru sampai jam 9 ini Pak Jokowi ya. Besok bisa sampai subuh. Jadi, betul bahwa sejarah menyediakan seluruh fasilitas bagi mereka yang mencari keadilan. Itu wisdom-nya di situ. Demikian juga Bjorka masih memberi kita amunisi untuk tahu siapa sebetulnya yang suka berbohong dan ketar-ketir Istana juga dibaca oleh mahasiswa. Jadi, mahasiswa membaca psikologi Istana yang mulai cemas karena itu biasa akan ada eskalasi. Lain lagi kalau Istana datang menemui lalu menjanjikan sesuatu yang baru, tapi apa yang mau dijanjikan. Bahkan tarif dasar listrik pasti naik karena kenaikan harga BBM berakibat pada kenaikan listrik. Bahan bakarnya listrik adalah masih BBM, sebagian batubara. Demikian juga hutang PLN kan dalam bentuk dollar dan dia mesti bayar dalam bentuk rupiah karena itu dia naikkan. Dia dapat penghasilan dari rupiah, rakyat beli listrik, tapi dia musti bayar utangnya dalam bentuk dollar. Makanya dia musti naikkan ongkos listrik konsumen. Jadi, semua hal yang menyangkut ekonomi memang buruk. Pemburukan itu bagaimana cara (menyelesaikan-red). Kan kalau kita tanya apa solusi pemerintah? Ya nggak ada. Sebetulnya masih ada: batalkan IKN, batalkan kereta cepat, lakukan lebih fokusing lagi, perbaiki upah buruh. Jadi hal-hal yang simpel saja. Jadi sekali lagi Pak Jokowi tentu punya maksud lain. Dia harus menyimpan uang APBN untuk bermain politik pada 2022. Kira-kira itu analisisnya. Tapi kalau listrik ini bukan soal yang serius. Ini bukan sekadar kemungkinan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Ini orang-orang yang miskin kan selama ini menggunakan listrik dayanya 450 watt didorong untuk migrasi ke 900 karena yang 450 ini akan dihapuskan. Jadi, naik 900. Kan kalau naik itu pasti saja buat mereka berarti biaya tarif langganannya naik, terus biaya konsumsi juga naik. Jadi, menurut saya ini memang nggak masuk akal juga ya kebijakan-kebijakan semacam ini. Sudah disepakati oleh badan anggaran DPR dan pemerintah soal ini. Soal migrasi dari 450 watt. Itu juga mendorong daya beli juga nggak nyampe, dikasih 450 juga rakyat merasa gua mau beli apa dengan tambahan listrik itu. Kan kalau misalnya diberi 900 watt ini tapi dia mampu untuk beli tambahan rice cooker, misalnya, nggak ada soal. Tetapi, dia juga nggak bisa beli rice cooker. Padahal, dia mesti bayar tarif di 900 kan? Itu konyolnya di situ. Kan insentif untuk menaikkan artinya daya beli dia itu bertambah, supaya dia bisa beli peralatan lain, lebih produktif. Mungkin peralatan lain, mesin penetas telur, supaya bisa berbisnis. Tatapi, dia nggak bisa beli mesinnya. Jadi, buat apa dikasih listrik dinaikin dia nggak bisa beli, sementara tarifnya justru naik ngikutin kapasitas voltagenya, jumlah wattnya. 450 volt ampere dengan 900 volt itu berbeda. Belum lagi penggunaannya juga pasti beda. Menurut saya agak nggak masuk akal kalau kemudian pendorong dari migrasi ini karena PLN kelebihan pasokan, dan kemudian itu orang-orang miskin yang harus membelinya. Kan lebih konyol lagi. Itu juga teori yang musti kita uji itu, kelebihan pasokan dari mana sebetulnya tuh. Kan kita tahu ada pembangunan power plan baru. Juga bisa kita periksa kelebihan pasokan karena pengguna-pengguna besar itu nggak bisa produksi sebetulnya karena ekonomi tidak ada permintaan. Atau mungkin pabrik-pabrik besar itu lakukan relokasi ke Vietnam, Kamboja, sehingga pabriknya memang nggak mengonsumsi listrik lagi. Jadi, kelebihan pasokan terjadi karena pasokan yang ada tidak lagi dikonsumsi, bukan karena ada tambahan pasokan. Kan begitu cara melihatnya. Mungkin sepanjang Jawa - Bali nggak ada lagi tuh power plan baru. Yang ada adalah deindustrialisasi sehingga pasokannya seolah-olah berlebih. Kan problem yang kita pahami juga selama ini, kan mereka ini banyak kontrak dengan IPP (Independent Power Plan) atau listrik swasta dan kontraknya itu yang merugikan disebut take or pay gitu ya. Artinya, begitu kontrak lu pakai nggak pakai tetap membayar. Itu kan yang jadi konyol.  Saya kira ini problem PLN dan kita tahu belaka siapa pemilik IPP ini. Ya banyak pejabat kita juga, bekas pejabat. Gitu. Karena itu mestinya itu diganti. PLN itu bukan lagi perusahaan listrik negara, perusahaan tiang listrik negara. Tinggal tiang listriknya saja sama kabel. Jadi istilah itu punya negara sudah nggak ada. Ya itu, kalkulasi bisnis pasti berkreasi di situ kan? Nah, BUMN seperti PLN yang harusnya mempertahankan harga dasar untuk menghidupkan ekonomi rakyat ya sudah nggak bisa, karena dia harus dipaksa beli barang yang bahkan kalau dia nggak pakai sudah bayar duluan gitu kan. Karena itu, dia bebankan itu pada publik, kepada konsumen. Kan di situ tidak adilnya. Tapi sudahlah, itu mau diapain lagi. Kan pemerintah memang pada akhirnya satu persatu kedunguannya terbuka dan nggak ada jalan lain selain bertahan melawan demonstran yang makin lama makin kuat tuntutannya untuk ya sudah percepat Pemilu atau letakkan jabatan. Buruh juga akan bersama-sama di situ karena semua kita adalah konsumen sebetulnya. Pada saat yang sama, kita nggak bisa akses lagi harga. Padahal, kita membayar pajak. Semua hal yang ada di depan kita, kita membayar pajak tuh. Dan pajak kita itu larinya ke IKN. Kan konyolnya begitu kan? Masuk keluar restoran bayar pajak, tanah segala macam, motor butut pun masih bayar pajak. Tapi kita dipaksa untuk membiayai sesuatu yang bukan kepentingan kita. Ada urusan apa orang yang kredit motor bayar pajak dengan IKN? Nggak ada urusan apa-apa kan? Dia punya motor ya karena dia mau menghemat dan akhirnya dijanjikan pakai kereta cepat. Kereta cepat juga mahal, mending dia pakai motor. Jadi, hal-hal semacam itu mengingatkan kita bahwa ini negara diurus bukan untuk membuat rakyat bahagia, tapi justru bisa merampas kebahagiaan itu melalui prinsip-prinsip akumulasi tadi. Dan hutang-hutang yang dibuat pemerintah tidak didasarkan pada kebutuhan rakyat. Lain kalau pemerintah berhutang tanya pada rakyat, lu mau apa gua hutangin ya. Ini dia bikin hutang suka-suka dia saja. Hanya untuk pamerkan legasi dia. Dan ini kan sebenarnya dengan fakta-fakta semacam ini kita bisa menganalisis bahwa bahan demonstrasi itu banyak sekali tersedia dan ini memungkinkan unjuk rasa itu akan terus berlangsung secara panjang. Tadi saya tanya transportasi online. Anda dari mana? Kenapa nyupir? Oh, saya lulusan Unpad. Jadi, dia itu mahasiwa Unpad, pernah jadi banker di perbankan tapi kemudian mengundurkan diri karena ketidakpastian status dia. Lalu jadi supir kan. Jadi banyak orang yang juga mengalami penurunan kelas yang mengakibatkan kelas yang seharusnya ada di dalam kegiatan ekonomi itu turun lagi. Jadi kalau sarjana misalnya jadi ojol itu artinya anak-anak SMA itu nggak bisa lagi masuk di ojol, maka dia turun jadi tukang parkir. Bayangin, anak SMA jadi tukang parkir. Dan hak tukang parkir yang sebetulnya lulusan SD, misalnya, hilang akhirnya. Jadi pemerintah membuat semua orang turun derajat dan itu artinya bahwa kelaparan dan kemiskinan menanti mereka yang kehilangan pekerjaan. Jadi hak dari rakyat kecil untuk masuk dalam infrastruktur ekonomi tertentu akhirnya harus bersaing dengan orang dengan kelas yang lebih tinggi. Jadi mereka yang turun kelas bersaing dengan kelas bawah akhirnya tuh itu yang terjadi itu akibat dari kebijakan pemerintah yang ngaco. (Sof/sws)

Revolusi Bjorka = Revolusi Rakyat?

BY FNN Kamis, 15 September 2022 13:41:13 0

  Mengapa yang disasar itu Indonesia? Bisa jadi, karena Bjorka sangat peduli dengan keadaan Indonesia yang sedang carut-marut karena salah kelola dari para pejabat korup. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) BANYAK pertanyaan muncul sejak Bjorka berhasil meretas dan menyebarkan data pribadi pejabat pemerintah Indonesia. Siapakah dia? Atau siapa orang di balik “boneka” Bjorka? Benarkah dia tinggal di Polandia? Kebocoran data pribadi ini kembali mencuat setelah Bjorka membocorkan data figur-figur di pemerintahan sejak awal September 2022. Lewat akun Twitter @bjorkanism, Bjorka mempublikasikan data pribadi, mulai Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Termasuk juga Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam bocoran data itu muncul informasi pula bahwa Luhut maupun Erick ini belum melakukan vaksin Booster (ketiga). Padahal, mereka mewajibkan pelaku perjalanan harus sudah melakukan vaksin Booster. Ironis bukan? Rakyat Indonesia dikejar-kejar supaya divaksin Booster. Sehingga, dibuatlah peraturan “Wajib Booster” untuk pelaku perjalanan jarak jauh dengan kereta api maupun pesawat. Kalau belum, wajib tes PCR. Rakyat sendiri tidak berani melakukan protes, apalagi perlawanan atas semua kebijakan pemerintah melalui Menteri Luhut ini. Rakyat menurut saja maunya pemerintah. Termasuk pemberlakukan PPKM level 1 seluruh Indonesia. Kemunculan Bjorka di jagat dunia maya Indonesia yang kemudian diberitakan berbagai media mainstream Indonesia seolah telah mewakili “perlawanan” atas kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo yang selalu sewenang-wenang itu. Bjorka pun mengajak rakyat Indonesia malakukan Revolusi. Sebelumnya, Bjorka mengklaim telah memegang 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompresi dan 189 MB sebelum dikompresi. Beberapa contoh dokumen yang dibocorkan juga ikut dipublikasikan oleh Bjorka dalam situs breached.to. Pada 6 September 2022, Bjorka juga diduga membocorkan dan menjual 105 juta data kependudukan. Bjorka mengklaim data itu meliputi NIK, kartu keluarga atau KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia. Dr. Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Circle, menulis bahwa pesan-pesan Bjorka menjadi hidup di dunia nyata setelah berbagai media mainstream memberitakan kemunculan Bjorka ini. Di dunia maya, kehadiran Bjorka sudah dibahas berhari-hari dengan total puluhan juta viewers, baik di Tiktok, YouTube, Tweeter, dlsb. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengulas kehadiran Bjorka ini. Bjorka, mengklaim memiliki data-data antara lain, data Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo; memiliki data 1,3 miliar pelanggan seluler, memiliki data pembunuh Munir, data pemilih KPU, data Menkominfo, memiliki data Erick Tohir dan Puan Maharani. Bjorka yang anti kenaikan BBM, di tweeter, “Apa kabar Bu Puan Maharani? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda?” Dia mengancam akan membongkar dan terus membongkar data-data ini. Saat Menteri Kominfo menyepelekan Bjorka, diberitakan Bjorka membocorkan data pribadi sang menteri di sebuah situs terkait Bjorka. Alasan dari pombocoran informasi adalah dia melihat keadaan Indonesia sudah terlalu parah. Semua orang-orang yang bersuara memberikan kritik disingkirkan. Tuntutan Bjorka adalah satu, sekarang saatnya Revolusi. Dan, Bjorka yakin dengan kemampuannya menghancurkan rezim yang zalim. Syahganda menilai ini masuk akal dalam era sekarang, di mana di tangan satu gadget, semua sistem data pembangkit listrik, data trafik lalu lintas, data perbankan dll, bisa digenggam dan dikacau-balaukan. Jika benar Bjorka adalah kekuatan baru dalam dunia “Big Data dan Internet of Things”, yang mampu melakukan Revolusi melalui dunia maya, maka kita tentu akan sungguh-sungguh masuk pada era baru. Hacker Bjorka melalui akun twitternya @bjorkanism buka suara dan memberikan alasan kenapa dirinya melakukan peretasan ke pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah, Bjorka menganggap bahwa negara ini sudah terlalu lama dijalankan secara sewenang-wenang dan tanpa perlawanan. Bjorka menyebut bahwa banyak hal yang salah dilakukan oleh pemerintah, contohnya seperti kritik yang dilakukan pada pemerintah, namun ditutup secara permanen. “Those who criticize are permanently removed in the wrong way. various ways have been done, including the correct way. Did it work? So i chose to be a martyr to make a change by slapping their face.” “(Berbagai cara telah dilakukan, termasuk dengan cara yang benar. Apakah itu berhasil? Jadi, saya lebih memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka),” tuturnya dalam akun twitter @bjorka, Ahad (11/9/2022). Dengan twit satirenya itu, Bjorka juga mengajak masyarakat turut memakai \'Topeng Bjorka\' untuk ikut dalam revolusinya. “Let\'s join the protest using bjorka\'s mask wherever you are. it\'s time for a revolution,” kutip @bjorkanisme, Ahad (11/9/2022). Memang, belum bisa dipastikan apakah akun twitter @bjorkanism merupakan akun twitter milik orang yang telah melakukan peretasan data kebocoran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Bjorka merupakan sosok yang saat ini menghebohkan dunia internet dan membuat pemerintah Indonesia ketar ketir. Bahkan, selain peretasan data Kemenkominfo, Bjorka mengklaim telah mengakses dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikirimkan ke Presiden Jokowi. Nama \'Bjorka\' muncul terkait peretasan data dari Indonesia sejak Agustus lalu. Kemunculannya, termasuk pernyataan-pernyataannya, diketahui lewat situs forum breached.to. Selebihnya, sosoknya tentu saja masih misterius. Bjorka mengatakan, dirinya telah menjual sebanyak 105 juta data milik WNI yang berasal dari KPU. Ia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia, yang terdiri atas NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Bjorka membocorkan data Menkominfo Johnny G Plate, dirinya mengancam membobol data MyPertamina hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia Presiden Jokowi. “The next leak will come from the president of Indonesia (kebocoran selanjutnya akan datang dari Presiden Indonesia),” dikutip dari akun Twitter Dark Tracer, Sabtu (10/9/2022). Bagaimana reaksi netizen atas kehadiran Bjorka? Di sinilah menariknya. Ada yang mengelu-elukannya, tapi tak sedikit pula menganggap tindakan hacker ini tidak tepat dan malah akan merugikan masyarakat sendiri.Pada trending topic Twitter Indonesia Sabtu (10/9/2022) pagi misalnya, Bjorka bertengger di urutan teratas. Tercatat sudah ada lebih dari 17 ribu tweet yang membahas isu ini. Banyaknya tweet yang membahas info yang disebar Bjorka ini membuktikan, masyarakat sangat haus akan informasi yang jujur dan tidak penah bohong. Makanya, ketika Bjorka hadir, langsung mendapat respon positif netizen.  “Fakta bahwa netizen Indonesia bahkan tidak marah sama Bjorka dan malah ikut tertawa memperlihatkan betapa kita sudah lelah dengan ketidak-mampuan pemerintah,” komentar seorang netizen.“Mudah-mudahan Bjorka atau hacker (yang) lain bakal bocorin data dana pemerintah, supaya mereka bertindak cepat. Privasi rakyat gak berharga buat mereka,” kata yang lain.Ketidakjujuran pemerintah selama ini, justru membuat Bjorkan akhirnya bisa “melawan” dengan leluasa. Informasi inilah yang sepertinya ditunggu-tunggu oleh netizen yang haus akan kebenaran, tapi tak sanggup melawan. Siapa sebenarnya Bjorka? Yang jelas, dua pemuda nyaris jadi korban karena dituding sebagai Bjorka. Akun instagram @voltcyber_v2 menuding Bjorka ini berasal dari Cirebon dengan nama Muhammad Said Fikriyansah. Said yang akrab disapa Arif itu, dikutip Kompas.com, Kamis (15/09/2022, 07:15 WIB), tinggal beralamat di Gang Kebantengan, Desa Klayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun Arif membantah dirinya bukanlah seorang Bjorka yang selama ini dituduhkan. “Intinya, buat kalian semua yang mengira saya Bjorka, saya bukan Bjorka. Saya tegaskan saya bukan Bjorka,” tegas Arif. Pemuda 17 tahun ini mengaku masih syok atas kejadian yang menimpanya. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan tuduhan seberat ini, yakni sebagai seorang pembobol data rahasia negara. Arif menceritakan, informasi yang mengguncangnya itu datang pada dirinya sejak Selasa pagi (13/9/2022). Dia tidak sadar, tiba-tiba dalam waktu singkat, banyak orang menghubungi di akun instagram @muhammadsaidfikriyansah. Mereka menghubungi untuk menanyakan kebenaran perihal hacker. Paling banyak di antara mereka menuduh dirinya sangat membahayakan. Bahkan kolom komentar akun Arif banjir kata-kata kasar berupa cacian, makian, dan berbagai macam tuduhan. “Di hari itu (Selasa), akun saya sempat di-hack. Tiba-tiba aplikasi keluar, dan berubah namanya menjadi anonim. Saya tidak bisa masuk dan mengakses. Kejadian itu sekitar pukul 14.00 WIB sampai sekitar pukul 17.00 WIB,” ujar Arif. Arif masih beruntung, tidak sampai “ditangkap” oleh polisi. Seorang pemuda di Kabupaten Madiun diamankan Tim Cyber Mabes Polri. Pemuda berinisial MAH (21), diduga sebagai hacker Bjorka yang telah meretas sejumlah data. Dari informasi yang dihimpun detikJatim, MAH yang merupakan warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, diamankan sekitar pukul 18.30 WIB, Rabu (14/9/2022). MAH kemudian dibawa Tim Cyber ke Mapolsek Dagangan untuk menjalani pemeriksaan. MAH menjalani pemeriksaan hingga sekitar pukul 01.30 WIB dan mendapat pengamanan dari Polres Madiun. Semudah itukah Tim Cyber Mabes Polri menemukan seorang di balik Bjorka? Karena menurut klaim Bjorka, dirinya tidak akan pernah bisa ditemukan di mana lokasinya. Ini menunjukkan, betapa tingginya tingkat teknologi IT yang dipakai Bjorka sehingga sulit menemukan jejaknya. Untuk menjadi Bjorka itu setidaknya tahu, alat-alat atau perangkat IT yang dimiliki pemerintah Indonesia serta kelemahannya. Itu yang pertama. Kedua, dia memiliki alat-alat atau perangkat IT untuk melumpuhkan alat-alat atau perangkat yang dimiliki pemerintah Indonesia. Ketiga, orang yang berada di balik Bjorka itu biasa digunakan jasanya oleh lembaga sandi internasional. Dan, keempat, dia ini punya jaringan intelijen dunia. Sehingga jangan heran kalau Bjorka bisa beroperasi di mana saja di dunia ini. Dari Polandia, Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, China, Taiwan, atau mungkin di Indonesia? Tapi, yang jelas, Bjorka mengaku berada di Warsawa, Polandia. Mengapa yang disasar itu Indonesia? Bisa jadi, karena Bjorka sangat peduli dengan keadaan Indonesia yang sedang carut-marut karena salah kelola dari para pejabat korup. Makanya, Bjorka mengajak rakyat untuk melakukan Revolusi Rakyat! Apakah Bjorka orang Indonesia atau asing? Bisa jadi orang Indonesia, atau bisa juga orang asing yang sangat peduli bangsa Indonesia. (*)

Pengamanan Sangat Ekstra untuk Demo

BY FNN Kamis, 15 September 2022 13:13:53 0

Jakarta, FNN – Kamis, 15 September 2022 demo kembali dilaksanakan di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Aparat kepolisian telah mempersiapkan penjagaan ketat dengan memasang dua lapis kawat berduri, beton pembatas jalan, dan dinding besar menuju arah Istana negara. Berdasarkan pantauan Forum News Network (FNN), pengamanan hari ini lebih ekstra daripada pengamanan untuk aksi massa sebelumnya. Diketahui, demo akan kembali digelar dengan massa dari elemen mahasiswa dan buruh yang diperkirakan mencapai 2.000 orang. Dengan dipasangnya banyak pembatas tersebut akan menghalangi para demonstran untuk sampai ke wilayah Istana Negara. Hal tersebut seakan mengindikasikan bahwa akan terjadi kericuhan besar dalam aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dan Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 6.000 personel polisi yang tersebar di beberapa titik kawasan sekitar Monas. Karena dalam rangka mengamankan lokasi, maka dilakukan penutupan jalan sejak pukul 10.00 WIB ke arah Istana Negara. (Rac)

Masalah Nilai Tukar dan Ambruknya Keuangan BUMN Energi

BY FNN Kamis, 15 September 2022 12:45:43 0

Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) COBA dipikirkan sebentar, perusahaan BUMN energi kita, sebagian besar biayanya dalam Dollar Amerika, sementara semua pendapatannya dalam rupiah. Apa gak tekor? Akhirnya yang terjadi biayanya terus melonjak naik sementara pendapatannya cenderung menurun. Bukan hanya menurun secara nominal dalam rupiah, tapi jeblok jika diukur dalam dolar. Loh kok diukur dalam dolar? Tentu saja, karena kalau belanja lagi tentu dengan dolar. PLN misalnya beli batubara dengan dolar, semua dipatok dalam dolar. Bahkan peraturan tentang harga batubara DMO dalam dolar. Bukankah mata uang rupiah adalah alat pembayaran satu-satunya yang sah di Indonesia? Lah kok bisa perusahaan energi belanja di dalam negeri beli bahan bakar batubara pake dolar dan ditetapkan melalui peraturan resmi? Ini pelanggaran UU mata uang. Makar batubara pada negara. Pemerintah sejak dulu mematok harga batubara DMO, dari jaman SBY harga DMO berkisar 50-70 dolar per ton batubara. Dulu PLN  bayarnya seton Rp 400 ribu-560 ribu per ton batubara karena harga 1  dolar Rp 8000. Sekarang ini bayarnya Rp 900 ribu sampai Rp 1 juta seton. Biaya PLN naik dua kali lipat. Itu baru beli bahan bakar primer yang merupakan bagian paling besar dalam belanja PLN. Belum belanja lain-lain, belanja peralatan listrik, belanja tenaga ekspatriat, tim ahli keuangan, semua dibayar dengan dolar. Jadi biaya tambah mahal ya? Berbanding terbalik dengan pendapatan. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar membuat pendapatan langsung terjun bebas. Pertama pendapatannya dalam rupiah yakni hasil jual listrik yang dibayar dengan rupiah. Semua pendapatan PLN dalam rupiah. Kalau diukur dengan dolar pendapatan PLN yang tadinya cuma terjun ke dalam got, sekarang terjun ke dalam jurang. Nah lebih parah lagi ketika bayar utang dalam mata uang asing yang dalam jumlahnya sudah besar, makin melambung. Ketika memeriksa kantong yang isinya rupiah untuk membayar kewajiban dalam dolar, isi kantong langsung kering. Nasib PLN beda tipis dengan Pertamina, beli dengan dolar, jual dengan rupiah, beli minyak mentah dan BBM dengan dolar, dapatnya rupiah. Belinya dengan harganya naik dua kali lipat, dapatnya turun dua kali lipat. Apes memang bisnis seperti ini. Beda tipisnya di mana dengan PLN? Pertamina masih bisa ekspor minyak mentah dan gas dengan pendapatan dolar, atau bisnis penyewaan kapal Pertamina untuk pengiriman ke luar negeri dibayar dolar. Pertamina juga masih jual minyak dari hulu ke kilang dibayar dolar. Tapi ini jualan di dalam rumah sendiri. Tak ada gunanya dihitung. Jeruk makan jeruk. Ketika pengumanan pendapatannya, kadang malu juga kita mendengarnya. Katanya untung besar, naik melonjak katanya. Tapi begitu merogoh kantong buat belanja lagi dan bayar utang, semua langsung kering dan terpaksa ditutup utang lagi. Ini yang naggung dosa siapa ya BUMN energi kita ini? Apa menjadi tumbal BI yang doyan mainin dolar? (*)

Pendidikan Pemanusiaan

BY FNN Kamis, 15 September 2022 11:51:31 0

Pendidikan bermakna sebagai persemaian manusia baik harus mengajarkan budi pekerti. Budi mengandung  arti “pikiran, perasaan dan kemauan” (aspek batin); pekerti artinya “tenaga” atau ”daya” (aspek lahir). Oleh: Yudi Latif, Cendekiawan Muslim SAUDARAKU, detak jantung kehidupan bangsa bisa memompakan dua alunan emosi publik: cinta dan takut. Emosi cinta mengalirkan agama kasih sayang, perikemanusiaan, persatuan, kesetaraan, keadilan dan perdamaian. Emosi takut mengalirkan agama kebencian, permusuhan, pembelahan, dominasi, kesenjangan dan kekacauan. Manakala daya cinta pudar dari jiwa suatu bangsa, takut akan merajalela menghantui segala sendi kehidupan. Cita-cita kemuliaan dan kebahagiaan hidup bersama terjerembab jatuh ke lembah kebiadaban susah nestapa. Bagaimana hidup mulia bila beragama tak bisa susila. Berilmu tak bisa bijak. Berkuasa tak bisa rumeksa. Berharta tak bisa derma. Bagaimana hidup sentosa bila agamawan tak jadi teladan. Penguasa tak jadi penjaga. Sarjana tak jadi sujana, hartawan tak jadi peraharja. Bagaimana hidup damai bila iman tak bawa akhlak, ilmu tak bawa haluan, politik tak bawa tertib, ekonomi tak bawa sejahtera. Bagaimana hidup sungguh hidup, bila iman, ilmu, kuasa, dan harta tak bisa menghidupi hidup? Demi menumbuhkan nilai-nilai cinta itu, suatu negara memerlukan proses pembudayaan pendidikan bermakna. Suatu pendidikan dikatakatan bermakna kalau bisa menjadi ajang persemaian subur bagi pertumbuhan kehidupan baik. Sesuatu dikatakan baik kalau sesuai dengan tujuannya. Jam yang baik menunjukkan ketepatan waktu. Anjing yang baik menjaga tuannya. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu mengembangkan kodrat keluhuran kemanusiaannya. Pendidikan bermakna sebagai persemaian manusia baik harus mengajarkan budi pekerti. Budi mengandung  arti “pikiran, perasaan dan kemauan” (aspek batin); pekerti artinya “tenaga” atau ”daya” (aspek lahir). Alhasil, pendidikan budi-pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan dan kemauan  manusia yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat malahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar dan indah. Singkat kata, pendidikan bermakna adalah pendidikan berkebudayaan yang bisa mengembangkan kemanusiaan seutuhnya. Suhu pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, secara tepat menyatakan, bahwa pendidikan adalah proses belajar menjadi manusia seutuhnya dengan belajar dari kehidupan sepanjang hidup. (*)

Mahkamah Konstitusi Berpolitik: Wajib Bubar?

BY FNN Rabu, 14 September 2022 16:00:25 0

Jakarta, FNN – Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mempertanyakan, apakah ada permohonan resmi pihak tertentu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi, presiden dua periode boleh maju sebagai cawapres? “Kalau tidak ada, apakah MK bisa mengeluarkan pendapat tanpa uji materi, dan apakah pendapat juru bicara merupakan pendapat resmi MK?” ungkap Anthony Budiawan. MK wajib berhentikan juru bicara yang memberi pernyataan pendapat terkait materi konstitusi tanpa instruksi MK yang didahului sidang uji materi. Kalau tidak, MK diduga telah memberi pendapat konstitusi melampaui wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya: MK melanggar konstitusi. DPR wajib memanggil MK, minta klarifikasi apakah pernyataan juru bicara terkait “Presiden 2 periode boleh menjadi calon Wakil Presiden” merupakan pernyataan resmi MK. “Kalau tidak, DPR wajib minta MK memberi pernyataan publik, bahwa pendapat juru bicara tersebut bukan pendapat MK,” tegasnya. Anthony Budiawan menegaskan, parpol, yang dianggap masyarakat sebagai perusak demokrasi dan konstitusi, dengan PT 20%, sebaiknya tidak mengejar kekuasaan semata, dengan mengabaikan kepentingan masa depan bangsa, wajib menolak cawapres dari presiden yang sudah menjabat 2 periode: Ingat, rakyat mengawasi. Sebelumnya ramai diberitakan, MK menyatakan bahwa presiden yang telah menjabat selama dua periode bisa menjadi calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, tak ada peraturan yang melarang hal tersebut. Namun lebih kepada etika politik jika presiden dua periode ingin menjadi wakil presiden di periode selanjutnya. “Kalau itu secara normatif boleh saja. Tidak ada larangan, tapi urusannya jadi soal etika politik saja menurut saya,” kata Fajar, dilansir CNN Indonesia.com. Pasal 7 UUD 1945 berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Menurut Fajar, bunyi Pasal tersebut tidak mengandung larangan bagi presiden dua periode untuk menjadi wakil presiden periode berikutnya. “Kata kuncinya kan: dalam jabatan yang sama,” kata Fajar. Itu berbeda halnya jika presiden dua periode ingin kembali menjadi presiden. Fajar mengatakan presiden yang telah menjabat dua periode secara berturut-turut atau ada jeda, tidak boleh kembali menjabat untuk periode ketiga. “Berturut-turut atau tidak, paling lama menduduki jabatan itu dua kali masa jabatan,” kata Fajar. Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil mengatakan bahwa presiden dua periode sebaiknya tidak kembali ikut konstestasi pilpres meski menjadi cawapres. Dia mengamini Pasal 7 UUD 1945 masih bisa diperdebatkan. Namun, Fadhli berada di posisi yang menganggap pasal itu melarang presiden dua periode menjadi cawapres di periode berikutnya. \"Secara normatif, memang ketentuan itu bisa diperdebatkan. Nilai yang terkandung di dalam konstitusi tentu tidak hanya teks, tapi juga ada semangat pembatasan masa jabatan, untuk berjalannya sirkulasi kepemimpinan nasional,\" kata Fadhli. Dia mengatakan bahwa pembatasan masa kekuasaan presiden-wakil presiden lewat amendemen UUD 1945 dilakukan agar tidak lagi terjadi seperti Orde Baru ketika Soeharto memimpin begitu lama. Itu merupakan salah satu alasan utama UUD 1945 diamendemen usai Soeharto lengser. “Tidaklah elok, jika seorang presiden 2 periode, maju untuk menjadi wakil presiden, dengan memanfaatkan ruang normatif di dalam pasal konstitusi,” ujarnya. “Untuk apa lagi presiden maju jadi wapres. Itu hanya akan jadi legitimasi kekuasaan buta saja,” kata dia. (mth)

Presiden Jokowi, Mundurlah Saat Ini Juga!

BY FNN Rabu, 14 September 2022 12:22:23 0

Mencermati dan menghitung kalkulasi politik yang sedang dan terus akan terjadi, waktu sudah tiba segera minta maaf kepada rakyat atas kelalaian dan kekurangannya selama ini dan segera umumkan dirinya mundur baik-baik. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TITIK lemah Presiden Joko Widodo sudah bisa dideteksi sejak awal naik ke singgasana kekuasaan, bukan karena kemampuan, kapasitas, kapabilitas, dan tidak memiliki potensi sekedar ukuran minimalis. Akhirnya harus jatuh pada cara-cara mengelola negara dengan standar ngawurisme. Visi Misi verbalisme hanya untuk memenuhi dan menarik simpati dan menghipnotis rakyat saat kampanye telah menjadi mortir memukul balik dirinya. Karena akhirnya fakta tidak bisa lagi dibungkus dengan narasi  kebohongan. Akibat balas budi politik kepada para bandar politik (Oligarki) membelit tak lagi ada ruang gerak keluar dari remotnya. Haluan negara (sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945) yang harus menjadi arah dalam mengelola negara, bukan saja dilupakan bahkan dianggapnya sebagai sampah. Moral dan etika bernegara yang harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila menguap dan tidak dikenali lagi. Kemampuan untuk memberdayakan ekonomi rakyat, apalagi pikiran untuk mensejahterakan rakyat itu kering kerontang, setelah pikiran hanya dibalut hutang-hutang dan hutang. Sampai sekedar harus membayar cicilan hutang sudah sempoyongan. Rakyat harus menerima imbas akibatnya. Semua otoritas negara sudah dalam kendali oligargi, adalah keajaiban sebuah negara yang mengaku merdeka. Kemampuan dan kualitas kepemimpinannya sangat rendah. Padahal 40 % kemampuan pemimpin akan menentukan apa yang akan dan harus terjadi. Bisa dibayangkan kalau kemampuan memimpin sangat rendah mendekati 0 %. Berantakan adalah resiko yang akan terjadi. Satu hari akan resafel kabinet dua kali sudah tidak ada gunanya, stop marah-marah seolah olah semua ini akibat para menterinya yang tidak becus. Tuntutan demo rakyat yang dimotori mahasiswa dan buruh, agar Presiden segera mundur adalah sebuah keniscayaan, bukan karena kebencian untuk mengindari kerusakan negara lebih berantakan. Abaikan semua penasehat yang akan menjerumuskan dirinya, karena ambisi mereka untuk tetap terbiasa hidup, atau harus melarikan diri akibat ulah dan kekakuannya sendiri. Jangan lagi merekayasa seolah-olah masih memiliki relawan yang bisa melindungi dan kekuatannya melebihi kekuatan parlemen. Dagelan seperti itu akan menjadikan dirinya seolah-olah masih terlindung, sedang yang namanya relawan hanya akan hidup sesaat dan bisa segera menghilang, tidak peduli akan nasib bos dan tuannya. Mencermati dan menghitung kalkulasi politik yang sedang dan terus akan terjadi, waktu sudah tiba segera minta maaf kepada rakyat atas kelalaian dan kekurangannya selama ini dan segera umumkan dirinya mundur baik-baik. Hanya itulah jalan keluar yang ada saat ini, sebelum semuanya terlambat, sikap kesatria seperti Presiden Soeharto yang mundur akan lebih bijak! (*)

Anthony Budiawan: DPR Wajib Usut Tuntas Skandal Raksasa “Satgassus Gate”

BY FNN Rabu, 14 September 2022 11:56:02 0

Jakarta, FNN – Dana judi online mengalir ke polisi dan masyarakat capai Rp 155 triliun? Lebih dari USD 10 miliar? “Fantastis! Ini skandal raksasa, bisa lebih besar dari skandal sama di AS. Kalau skandal ini melibatkan Satgassus, DPR wajib usut tuntas: audit semua rekening!” tegas Anthony Budiawan. Menurut Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) itu, kalau DPR tidak usut tuntas Skandal Raksasa Judi Online, masyarakat akan bertanya-tanya: ada apa? “Dikhawatirkan berkembang pendapat liar, jangan-jangan banyak anggota DPR juga terlibat? Ini bisa merusak reputasi negara, bagaimana bisa lembaga legistalif terlibat aktivitas kriminal?” lanjut Anthony Budiawan. Karena, normalnya, kata Anthony Budiawan, DPR akan menyelidiki kasus-kasus yang dianggap berat: ada Buloggate & Bruneigate, meski tidak terbukti melibatkan Gus Dur, atau Centurygate yang “hanya” melibatkan uang Rp 7 triliun. Sedangkan Satgassusgate melibatkan dana Rp 155 triliun: mengalir ke mana-mana. Sebelumnya, dilansir CNN Indonesia, Selasa (13 Sep 2022 18:39 WIB), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK) Ivan Yustiavandana telah mendeteksi aliran dana sejumlah Rp 155 Triliun dari judi online. Hal ini diungkapkan Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022). “Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun (Rp 155 triliun),” ujar Ivan di ruang rapat. Menurut Ivan, banyak pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, beberapa di antaranya adalah oknum polisi, ibu rumah tangga, hingga pelajar. Ivan juga menegaskan PPATK masih melakukan analisis terkait temuan itu dengan Polri. “Enggak-enggak (tidak hanya ke rekening polisi) semua masyarakat. Ada semua. Oknum (polisi), ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS,” imbuh Ivan saat ditemui usai rapat. Sepanjang tahun ini, Ivan memastikan telah memblokir 312 rekening terkait judi online dengan jumlah Rp836 miliar yang berhasil dibekukan. Sementara, untuk transaksi judi online, PPATK baru menganalisis 139 dari ratusan juta transaksi. “Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum,\" tuturnya. Sebelumnya, Ivan menjelaskan PPATK setidaknya telah melaporkan 25 kasus judi online ke Aparat Penegak Hukum (APH) sepanjang periode 2019-2022. Menurutnya, pelaku judi online sangat piawai menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. Misalnya dengan mengganti situs judi online baru, berpindah dan mengganti rekening, hingga menyatukan hasil judi online dengan bisnis yang sah. Adapun aliran dana terindikasi judi online yang berhasil terpantau mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. PPATK pun sudah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. “Selain ke beberapa negara di atas, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara \'tax haven\',” kata Ivan. (mth)

Gontor: Santri Datang Tanpa Iklan

BY FNN Rabu, 14 September 2022 08:11:54 0

Begitulah sistem berjalan di Gontor sampai kelas VI, saya melihat Gontor sebagai kampung damai yang penuh dengan berbagai tantangan dan romantika. Kampus dinamakan sebagai kampung damai atau Darussalam. Oleh: Munawar Liza Zainal, Alumni 1992 (Country 92) KAMI berasal dari sebuah gampong yang terpencil. Utara dibatasi dengan Selat Malaka hanya dapat diakses dengan boat nelayan, ke timur perbukitan Guha Tujoh dan di barat perbukitan perbatasan Aceh Besar. Hanya bisa diakses dengan berjalan kaki, waktu itu belum ada jalan. Untuk memasuki kampung kami dengan kendaraan hanya melalui Simpang Beutong setelah turun dari gunung Seulawah. Itupun jalan tidak beraspal, sebab di masa Orde Baru, PPP selalu menang sehingga tidak tersentuh pembangunan. Kehidupan masyarakat sebagian bertani, lainnya menjadi nelayan. Keluarga kami banyak yang menjadi pedagang, turun-temurun dari endatu yang datang ke Aceh untuk berdagang. Hanya sedikit saja yang menjadi aparat atau pegawai negeri, salah satunya abang dari Ayah. Abuwa Kasim kami memanggilnya. Abuwa kepala sekolah, beliau itu sering meminjamkan buku untuk kami baca. Sekira tahun 1985, saat duduk di kelas V SD, saya membaca sebuah buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama tentang pendidikan agama Islam. Di dalam buku itu juga ada bab pengenalan beberapa pesantren di Indonesia. Saya tertarik membaca. Di dalam hati, terkesan dengan dua pesantren yang ada di dalam buku, yaitu Pesantren Gontor dan Tebuireng. Dua-duanya ada di Jawa Timur. Saya sampaikan kepada Abusyiek, bahwa saya tertarik untuk bersekolah ke sana. Abusyiek senang hatinya, dengan tegas menjawab, “jak u Guntur mantong”. Ke Gontor saja. Rupanya kakek yang pernah bertugas ke Kalimantan dan Madura, pernah mendengar tentang Gontor yang disebutnya sebagai Guntur. Kemudian saya sampaikan kepada Ayah dan Mamak, juga disambut dengan senang hati. Ayah mengingatkan bahwa perlu menabung untuk pergi bersama. Saya pun semakin semangat membantu orang tua dalam usaha. Keluarga kemudian mendapat informasi bahwa ada santri Gontor di Sigli. Kamipun ke sana menginap, dan belajar selama beberapa hari tentang Gontor. Keluarga ini membantu kami seperti bagian dari keluarga sendiri. Dari awal saya menjadi semangat dan terkesan dengan kekompakan keluarga santri ini. Sejak awal kami mengenal Gontor dengan mencari informasi sendiri. Tidak ada selebaran apapun tentang Gontor waktu itu. Akhirnya pada tahun 1986, beberapa keluarga di gampong bertekad ke Gontor. Ada yang tamat SMP dan SMA, seingat saya, hanya saya yang tamat SD. Perjalanan susah dan panjang sekali, setelah satu malam ke Medan, kami melanjutkan ke Jakarta, dua hari dua malam dengan bus ALS. Di Jalan ada berbagai cerita, penumpang turun untuk mendorong bus yang tidak sanggup mendaki, bahkan beberapa kali ganti ban dalam perjalanan karena kurang angin dan meletus. Sesampai di Jakarta, kami melanjutkan lagi satu malam menuju Ponorogo. Sesampai di Ponorogo, melanjutkan dengan trayek (L300), menuju Gontor. Sesampai di sana, disambut oleh panitia santri baru. Dengan dibantu oleh senior sedaerah, akhirnya mulai belajar untuk persiapan ujian masuk. Ada tes bahasa Indonesia, berhitung, dan imla’, menulis dengan benar kata-kata bahasa Arab yang diucapkan, dan membaca Al Quran. Tidak ketinggalan dengan psycho-test, di mana semua calon santri dipanggil satu-satu untuk dites supaya diketahui motivasi dan semangatnya untuk menuntut ilmu. Tahun itu, ada sekira 3.500 calon santri untuk memperebutkan 800 kursi untuk kelulusan. Semua ujian saya jawab dengan baik, namun pengetahuan imla’ saya sangat kurang. Saya tidak lulus pada tahun 1986. Saat itu, Gontor hanya satu. Belum ada Gontor dua dan lainnya. Memang ada beberapa pondok yang didirikan oleh alumni dan guru Gontor, tetapi tidak ada hubungan dengan Gontor. Karena Gontor cuma satu, bertahun-tahun menjadi masalah. Ribuan orang datang ke Gontor tanpa diundang, tanpa iklan, tanpa ada selebaran dan spanduk untuk penerimaan santri baru. Yang lulus terbatas, sekira 800-an, sisa yang ribuan lainnya sebagian besar tidak mau pulang ke kampung, tetap mau ke Gontor atau pesantren yang mirip Gontor. Masa itu, Gontor tetap teguh tidak membuka cabang di mana-mana. Namun, merekomendasikan santri yang tak lulus untuk masuk ke beberapa pesantren yang dikelola alumni. Di kawasan Ponorogo ada pesantren Ngabar, Joresan, Arrisalah Slahung. Di Madura ada Al Amin Prenduan, di Jakarta ada Darunnajah dan sebagainya. Walaupun sudah belajar dalam penungguan di Pondok lain, tidak ada jaminan untuk lulus di Gontor. Banyak yang sampai mencoba berulang kali. Sekarang, untuk menampung jumlah santri yang tidak bisa masuk ke Gontor, dan untuk memudahkan penuntut dari berbagai daerah, Gontor mengepakkan sayapnya, dengan menambah kampus Gontor di beberapa daerah. Makanya ada Gontor I, II, dan seterusnya. Sebagian besar calon santri yang tidak lulus Gontor, menyebar ke berbagai pesantren yang ada. Saya waktu itu dengan semua saudara yang dari gampong, memilih di Arrisalah Slahung, berjarak sekira 10 kilometer. Setelah belajar selama setahun di Slahung, berikutnya di 1987, kami mencoba mendaftar lagi ke Gontor. Kami dari gampong semua lulus dan masuk di kelas I. Di ujian kenaikan kelas, saya mendapat nilai tertinggi, berlima kami dari berbagai daerah waktu itu langsung melompat ke kelas III. Hilang setahun di Slahung terbayarkan. Santri baru, ditempatkan di sebuah asmara mirip letter U, dibelah dua. Untuk yang tamat SD, dinamakan Gedung Baru Shighar (GBS) dan untuk tamat SMP atau SMA, Gedung Baru Kibar (GBK). Selama di asrama, aturan sangat ketat dan jelas. Tidak ada saya alami kekerasan apapun. Badan saya paling kecil, namun tidak pernah ada yang bully. Ada beberapa rambu yang sangat jelas. Tidak boleh berhubungan dengan orang kampung, tidak boleh mencuri, tidak boleh berkelahi, itu pelanggaran dengan hukuman paling berat diusir dari Pondok. Sedangkan kesalahan lain seperti merokok bagi santri di GBS, bersembunyi di kamar mandi, itu biasanya ada hukuman dibotak kepala, atau dicukur mirip tentara (jundi). Keamanan ada hierarki-nya. Ada keamanan asrama atau rayon, ada juga keamanan pusat, untuk seluruh Pondok, ada bagian pengasuhan, untuk hal-hal yang luar biasa. Ada sanksi keras sekali-kali kalau sudah sangat salah, digebuk dengan sajadah misalnya kesalahan berbahasa daerah, ada satu dua yang melawan, khususnya terkait dengan adab dan ibadah, misalnya tidak shalat, itu biasanya lebih keras hukumannya. Begitulah sistem berjalan di Gontor sampai kelas VI, saya melihat Gontor sebagai kampung damai yang penuh dengan berbagai tantangan dan romantika. Kampus dinamakan sebagai kampung damai atau Darussalam. Beberapa hari ini, kita dikagetkan dengan berita meninggalnya salah seorang santri. Sangat-sangat berduka atas musibah ini. Semoga tidak terulang lagi. Alhamdulillah sikap Gontor sangat jelas, tidak mentolerir adanya kekerasan, menyerahkan perkara pelanggaran hukum kepada penegak hukum, dan dengan sangat besar hati, pimpinan Gontor meminta maaf kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi. Semoga Allah memelihara Pondok Gontor yang akan menyongsong 100 tahun berkhidmah kepada agama dan bangsa. (*)

Mahasiswa Tilang Mobil Pejabat Saat Demo Kenaikan Harga BBM

BY FNN Rabu, 14 September 2022 07:58:09 0

Jakarta, FNN – Unjuk rasa terkait kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlanjut. Selasa, 13 September 2022 buruh kembali turun ke jalan, kali ini bersama kelompok mahasiswa. Hebohnya lagi mahasiswa hadir tidak hanya untuk mendengar orasi di Kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, tapi bersama kelompoknya mereka menghentikan mobil-mobil berplat merah yang melintasi kawasan jalan protokol MH Thamrin. Mereka menghadang mobil-mobil dinas yang diduga ditumpangi pejabat negara di dalamnya. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pejabat yang dinilai ikut andil dalam menaikkan harga BBM. Saat mobil berhasil dihentikan, mereka menyerukan beberapa tuntutan dan mengungkapkan kekecewaannya kepada pejabat yang berada dalam mobil. \"Buka dong pak! Dengarkan kami! Kami mau harga BBM turun, rakyat sedang kesusahan pak,\" teriak salah satu mahasiswa asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Beberapa mobil mencoba menghindari cegatan mahasiswa dengan masuk ke jalur khusus transportasi umum Transjakarta. Upaya yang justru memancing orator di mobil komando menyerukan massa mahasiswa menilang mobil yang masuk ke jalur terlarang bagi kendaraan pribadi itu. \"Tilang, tilang, tilang pejabat. Tilang pejabat di jalur busway,\" seru mereka dalam nada lagu \'Menanam Jagung di Kebun Kita\'. Selain mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta aksi juga diikuti oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). (Habil)

Gubernur Anies Diberhentikan, Serangan KPK Semakin Kencang

BY FNN Rabu, 14 September 2022 02:31:43 0

PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya. “Pendapatannya tidak mencukupi untuk membeli barang yang efek inflasinya tinggi sekali akibat kebijakan dungu dari pemerintah atau kalau Bjorka bilang ini kebijakan bodoh,” tegasnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief. “Anies sendiri sudah melembaga di benak rakyat sebagai calon presiden. Mungkin satu hari setelah dia lengser harus mendeklarasikan ABI, Anies Baswedan Institut,” lanjut Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official., Selasa (13/9/2022) Jadi, tambah Rocky Gerung, sebetulnya dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan. “Bjorka nggak perlu secara terang-terangan ke oposisi, tapi dia harus memberi sinyal bahwa kekuasaan kita buruk sekali. Dan itu yang mungkin akan diingat bahwa ada perlawanan digital dari netizen melalui fasilitas yang disiapkan oleh bjorka,” tegasnya. Berikut petikan dialog lengkapnya.  Masalah Demonstrasi Halo halo, apa kabar Anda semua. Semoga sehat selalu, dalam keadaan sehat wal afiat. Kita ketemu lagi di hari Selasa dan kita Ingatkan pada Anda bahwa hari Selasa ini juga rencananya akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran. Jadi kelihatannya memang setiap hari akan ada unjuk rasa yang direncanakan besar-besaran. Kalau enggak salah hari ini BEMSI yang rencana akan turun. Kalau buruh sudah lebih lama turun itu Bung Rocky. Hari ini juga ada peristiwa penting saya kira di Jakarta akan ada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta untuk mengesahkan pemberhentian Anies Baswedan. Sebenarnya pemberhentian ini memang prosedur resminya saja. Karena kalau jadwalnya ini harusnya dia akan lengser dari kursi Gubernur pada tanggal 16 Oktober karena dia dilantik sama Sandiaga Uno tanggal 16. Satu bulan lagi. Nah, saya kira ini salah satu tahapan yang juga sangat-sangat menarik. Soal demo itu sudah berkali-kali kita bahas begitu, tidak bisa dihindari. Satu hal yang membuat kita percaya bahwa kesadaran publik jatuh, dan tiba-tiba bersamaan dengan krisis politik. Itu dasarnya. Dan, setiap orang yang mengintai atau memantau keadaan Istana itu tahu bahwa Istana sudah di ujung kerapuhan dan tidak bisa dipertahankan lagi itu. Ada data yang dicolong Bjorka, paradoks segala macam itu. Tapi, point kritis kita adalah upaya pemerintah menghalangi demonstrasi lagi. Mulai ada pembatasan, mulai ada ancaman kecil-kecilan, dan pemerintah mulai sinis jangan sampai ditunggangi itu. Ya nggak ada yang akan menunggangi sesuatu yang sudah jalan. Jadi semua orang akan ada di jalan. Itu artinya, semua orang memang punya prinsip yang sama. Kan pemerintah bilang ya kalau mahasiswa demo ya sudah mahasiswa saja, yang lain jangan ikut. Kenapa? Ada urusan apa? Atau kalau buruh ya buruh. Enggak. Buruh, mahasiswa, emak-emak, kalangan akademisi, sudah tiba pada kesepakatan sosiologis bahwa bola-bola salju ini akan bergulir terus ada atau tidak ada perintah Istana. Kan hal yang sama juga dulu terjadi di ’98. Demo pertama justru dilakukan oleh kalangan perempuan, itu suara Ibu Peduli yang bergerombol di Bundaran Hotel Indonesia pada hari pertama dinyatakan sebagai ring 1 mereka lawan saja. Lalu ditangkap dibawa ke Polda yang dimotori Jurnal Perempuan, ada Karlina, ada Gadis Alivia, ada Bila, ada Yulia Suryakusuma. Macam-macam orang ada di situ. Dan itu kemudian membesar menjadi ikutan kemudian ada gerakan mahasiswa, lalu mulai bagi-bagi susu, bagi-bagi minyak goreng. Jadi, sebetulnya satu problem yang ada dalam politik Indonesia itu pintunya sudah terbuka, pintu demonstrasi sudah terbuka. Harusnya pemerintah kasih respons. Responsnya kebijakan mustinya kan? Bukan melarang atau bikin insinuasi ini ditunggangi. Jadi, soal-soal semacam ini itu ilmunya standart saja. Kalau kekuasaan tidak mampu lagi untuk membagi kesejahteraan, dia mulai memperlihatkan taring penertibannya itu. Itu yang nggak boleh dilakukan. Kalau itu dilakukan mata internasional akan sudah terbelalak melihat bagaimana Indonesia mau masuk pada era demokrasi kalau soal demonstrasi masih dihalang-halangi itu. Dan, itu yang akan dibicarakan mungkin nanti di G20, di bulan depan. Jadi, terlihat bahwa kekacauan kebijakan itulah yang justru memicu demonstrasi. Jadi jangan cegah demonstrasinya, perbaiki kebijakannya. Kan itu dalilnya.  Sebelum Anies kita lanjuti dulu, memang sudah terjadi beberapa catatan aksi kekerasan oleh aparat kepolisian yang tadinya kita duga bahwa mungkin tidak akan bertindak seperti itu. Tapi di beberapa daerah ternyata mulai terjadi aksi kekerasan, kemarin yang banyak disorot itu di Bengkulu. Di beberapa tempat lain juga terjadi hal semacam itu. Ya, saya dapat banyak WA dari teman-teman mahasiswa yang mengeluhkan itu. Dan kampus juga mulai bikin ancaman kecil-kecilan. Tetapi, itu nggak mungkin lagi dicegah. Ini dalam seminggu ini saya ada permintaan mungkin 20-30 kampus untuk kasih semacam kuliah pembuka penerimaan mahasiswa baru. Kan besok sudah mulai kuliah. Dan itu menunjukkan bahwa BEM se-Indonesia, BEM apa saja itu, mereka tiba pada point yang sama. Minyak BBM itu kan dikonsumsi oleh mereka semua. Bukan sekedar jenis mahasiswa tertentu yang merasa beban kenaikan harga itu akan berakibat pada warung-warung tegal di sekitarnya juga naik harganya. Seluruh mahasiswa Indonesia, seluruh buruh se-Indonesia, seluruh bahkan kelas menengah se-Indonesia, bahkan terganggu dengan kejar-kejaran dengan inflasi itu. Pendapatannya tidak mencukupi untuk membeli barang yang efek inflasinya tinggi sekali akibat kebijakan dungu dari pemerintah atau kalau Bjorka bilang ini kebijakan bodoh. Anies Baswedan Oke, kita sekarang masuk ke topik yang saya kira juga pasti akan menyedot perhatian publik berkaitan dengan pemberhentian Anies sebagai gubernur DKI. Ya, Anies diintai dan Anies juga potensi untuk menghasilkan kembali reputasinya. Di mana? Ya di dalam jejak kebijakan yang dibuat. Kan kemarin Kota Tua diganti namanya jadi Batavia. Orang mungkin merasa bahwa Anies akan berhenti jadi Gubernur DKI dan jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Gitu kira-kira. Tentu Hindia-Belanda modern, yaitu Indonesia. Sebetulnya, situasi kita kan dijepit oleh dua kasus. Pertama kasus Sambo; kedua kasus tiga periode ini yang diinsinuasikan melalui musra-musra ini. Lalu kemudian ada juga berita bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap dua periode itu presiden dua periode boleh mencalonkan diri jadi Wapres di pemilu yang akan datang. Itu juga ngaco. Tapi yang lebih ngaco lagi itu diucapkan oleh seorang humas. Kan jubir Mahkamah Konstitusi mengucapkan hal yang merupakan problem konstitusi. Itu gila kan? Ngapain juga wartawan wawancara jubir. Dia kan jubir doang. Itu ASN biasa, itu kepala humas. Itu kayak kita mau cari tahu keadaan hotel, masih sehat akuntasi apa enggak dengan mewawancarai satpam di hotel. Itu satpamnya juga bingung ngapain saya yang diwawancarai. Jadi, terjadilah semacam kekacauan. Sangat mungkin nanti si ASN merasa wah, saya bakal dipecat, sebab dianggap mewakili MK. Yang boleh mengucapkan itu hanya hakim konstitusi, nggak boleh pegawai Mahkamah Konstitusi diwawancara. Itu begoknya juga di situ atau bodohnya begitu kata Bjorka. Saya menduga ini ada dua kemungkinan, wartawannya sedang iseng atau bisa pesanan. Bisa lo terjadi semacam itu. Itu saya berpikir begitu. Ini pasti wartawan iseng karena MK nggak mau ngomong dia todong saja Kepala Humas ini atau juru bicaranya. Lalu seolah-olah itu suara Mahkamah Konstitusi punya suara. Tetapi, hakim MK mustinya kasih pers release bahwa ini nggak benar. Jangan sampai kemudian dianggap bahwa memang Mahkamah Konstitusi lagi mendesain satu cara supaya nanti ada publik minta lakukan judicial review lalu MK bilang iya boleh jadi wakil presiden. Ini juga konyol, ngapain Jokowi mau jadi wakil presiden lagi. Itu kan ambisi orang bodoh sebagai tokoh politik ya, bukan sebagai presiden. Tapi sebagai tokoh politik tentu Pak Jokowi merasa ngapain saya sudah punya kedudukan tertinggi tapi masih mau duduk jadi wakil presiden. Tentu saja itu ada kalkulasi strategis, misalnya presiden yang boneka maka wapresnya kendalikan. Begitu-begitu itu. Jadi kekacauan-kekacauan ini tiba bersamaan dengan arah Indonesia yang memang berantakan, yang dibaca dengan bagus oleh Bjorka. Tapi itu jangan dianggap bercanda ya Bung Rocky soal kemungkinan Pak Jokowi jadi wakilnya. Karena waktu lebaran lalu saya dengar isu itu, bahkan akan dicalonkan dengan Prabowo. Dan itu juga sudah ada deklarasinya yang disebut Probo Jokowi, Prabowo Jokowi, itu. Sudah ada deklarasinya. Jadi jangan dianggap bercanda. Selama ini kan kita juga menganggap bahwa tadinya soal tiga periode juga kayaknya cuma isu numpang lewat, tapi ternyata itu soal yang serius. Gitu Iya, jadi soal yang serius karena orang pikir kenapa Pak Jokowi mau jadi wakil presiden. Gampang jawabnya. Karena beliau ingin menyelamatkan diri di periode berikutnya. Kan bagaimanapun wakil presiden juga diprotek dengan fasilitas yang sama dengan presiden. Jadi, bagi Bjorka, ini juga misteri. Demi apa Presiden Jokowi kasih sinyal bahwa dia mau jadi wakil presiden saja, kalau nggak mungkin lagi tiga periode. Yang pertama, ambisi itu nggak bisa ditahan bagi seorang yang pernah berkuasa; Yang kedua justru orang jadi curiga bahwa Pak Jokowi ingin cari pengaman melalui presidennya di 2024 dan seterusnya sampai 2029. Lalu orang tanya kenapa musti cari pengaman? Berarti ada kasus ya. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan ya. Kan begitu pertanyaan Bjorka. Sekarang kita balik lagi ke Anies Baswedan. Tentu orang akan bertanya-tanya bagaimana langkah berikutnya karena dia akan selalu setiap kali ditanya dia akan menyelesaikan masa jabatannya. Dan ini sekarang secara formal dia akan diberhentikan dan secara resmi nanti akan tanggal 16 dia akan meninggalkan posisi itu. Bagimana kita membaca ini?  Anies punya kesempatan baru untuk membangun, sebut saja semacam LSM. Itu kan hanya sekadar lembaga saja kan? Anies sendiri sudah melembaga di benak rakyat sebagai calon presiden. Mungkin satu hari setelah dia lengser harus mendeklarasikan ABI, Anies Baswedan Institute. Jadi, semua hal bisa dilakukan. Dan, saya bisa taruhan, begitu Anies mengucapkan lembaga barunya, itu elektabilitasnya naik lagi karena orang anggap bahwa Anies serius walaupun diberhentikan dari posisi formalnya, tapi secara informal dia adalah tokoh politik. Kan itu enaknya. Kan Anies justru lepas dari beban birokrasi DKI sehingga dia bisa muter ke Indonesia. Itu kan blessingnya dan sangat mungkin bjorka akan menuntun Anies ke mana-mana. Dalam pikiran orang, bjorka ini pasti pro oposisi. Kalau dia menghajar oposisi itu artinya ini pura-pura. Kan di dalam etika bongkar membongkar, yang musti dibongkar ya pejabatnya. Kalau orang nggak punya kekuasaan ngapain dibongkar. Itu namanya mau doksin sesuatu yang privat. Caci-maki akan sampe situ. Jadi, sekali lagi kita gembira karena bjorka itu menyasar para pejabat. Anies adalah pejabat. Tapi kalau seseorang itu enggak punya profil dalm politik, buat apa disasar. Kecuali mereka yang betul-betul nggak punya kekuasaan, tapi menjilat pada kekuasaan. Kan buzer-bizer Jokowi ini berkeliaran di mana-mana mempromosikan Pak Jokowi sambil menghina orang lain dan menjelek-jelekkan kelompok yang lain. Padahal mereka tumbuh dan lebih dibesarkan oleh uang yang diedarkan dari istana. Kan itu soalnya. Beberapa nama sudah dibongkar oleh bjorka kan? Jadi, sebetulnya di dalam upaya menegakkan demokrasi, kita perlu bjorka politik, buat balancing antara oposisi dan kekuasaan. Jadi, oposisi justru diuntungkan oleh aktivitas bjorka. Bjorka nggak perlu secara terang-terangan ke oposisi, tapi dia harus memberi sinyal bahwa kekuasaan kita buruk sekali. Dan itu yang mungkin akan diingat bahwa ada perlawanan digital dari netizen melalui fasilitas yang disiapkan oleh bjorka. (Ida/sws)

Dua Pimpinan DPD RI Cabut Tandatangan, Rotasi Fadel dari Wakil Ketua MPR RI Tetap Jalan

BY FNN Selasa, 13 September 2022 20:40:20 0

Jakarta, FNN – Wacana rotasi posisi Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI kembali mencuat di Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 DPD RI, Selasa (13/9/2022). Dua pimpinan DPD mengaku mencabut tandatangannya di Sidang Paripurna sebelumnya. Namun, hal itu tak mengganggu keputusan yang telah diambil dalam Sidang Paripurna sebelumnya yang menyatakan menarik Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR RI unsur DPD RI. \"Keputusan yang telah diambil di Sidang Paripurna hanya bisa ditarik melalui Sidang Paripurna juga. Jadi, meski ada dua pimpinan yang menarik tandatangan, tidak ada masalah. Kita hormati saja. Hadapi dengan dewasa. Ini hal biasa dalam demokrasi,\" kata Mahyudin, pimpinan sidang di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan. Sidang Paripurna Luar Biasa ke-1 membahas laporan pelaksanaan tugas Komite IV tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Di akhir sidang, Nono Sampono dan Sultan B Najamudin meminta waktu untuk mengklarifikasi tindakannya mencabut tandatangan dari persetujuan keputusan hasil Sidang Paripurna mengenai Mosi Tidak Percaya terhadap Fadel Muhammad. \"Saya perlu mengklarifikasi, karena saya tidak mau berbalas pantun di Forum WA yang malah bisa menjadi bias. Dalam pandangan saya ada beberapa hal yang harus saya jawab,\" tutur Nono. Nono mengaku tahu bahwa ada pengumpulan tandatangan Mosi Tidak Percaya dari anggota DPD terhadap posisi Fadel Muhammad. Namun, Nono mengesampingkan hal itu, lantaran tak diatur dalam UU MD3 maupun Tata Tertib DPD RI. \"Saya ingin melihat dulu apa dasar hukumnya. Pada Rapim lalu kami berembuk. Akhirnya kita sepakat untuk dibawa ke BK (Badan Kehormatan). Ternyata berlanjut terus. Kami kemudian berembuk lagi, kita ikuti saja dinamika ini. Tapi ujungnya, saya tetap tidak akan tandatangan,\" jelas Nono. Nono berdalih bahwa Surat Keputusan berlaku sejak ditetapkan. Dan, tetap dibuka ruang untuk dikoreksi kembali. \"Apabila ada kekeliruan bisa dilakukan pembetulan. Saya merasa saya tidak tandatangan. Mungkin itu keteledoran saya,\" tutur Nono. Nono juga sempat menyinggung adanya ucapan yang menurutnya cukup menggelitik. \"Saya disebut jalan sendiri tanpa ada koordinasi dengan pimpinan lain. Saya disebut Jenderal yang takut dituntut Pak Fadel. Buat saya ini sudah menyinggung masalah pribadi dan terkait martabat saya,\" kata Nono. Usai Nono, giliran Sultan B Najamudin yang menyampaikan pendapat. Apapun yang terjadi, ia meminta agar disikapi dengan dingin. \"Sejak awal hingga diputuskan, saya tetap meminta agar dilakukan kajian, agar kita dapat menghasilkan keputusan yang baik,\" tutur Sultan. Menurutnya, apa yang terjadi merupakan hal yang lumrah. Hal ini bagian dari dinamika demokrasi dan sesuatu yang konstruktif serta menjadi peluang DPD RI dalam meningkatkan kinerja. \"Hanya saja, dinamika tersebut jika tak dikelola dengan baik, arif dan bijaksana, justru akan merugikan kita semua secara kelembagaan. Maka, harus dikelola dengan baik agar kita dapat menata, agar ke depan lembaga kita betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,\" tutur Sultan. Dikatakannya, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi menjaga marwah lembaga, ia menarik tandatangan atas keputusan tersebut. \"Saya secara pribadi dapat memahami dan menghormati kolega saya yang berjumlah 97 orang yang menandatangani Mosi Tidak Percaya,\" kata Sultan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merinci keputusan mengenai Fadel Muhammad. Menurutnya, segala keputusan dan perbincangan telah terdokumentasikan dengan baik. \"Jika dikatakan akan diputuskan di BK, saya kira tidak ada kesepakatan itu. Silakan dibuka seluruh rekamannya. Tidak ada satu kalimat pun bahwa persoalan ini akan dibawa ke BK. Ada risalah dan rekamannya,\" tutur LaNyalla. Keputusan LaNyalla mendapat dukungan dari mayoritas anggota. Bambang Santoso asal Bali misalnya. Ia menilai keputusan yang telah diambil dalam Sidang Paripurna tak bisa lagi diganggu gugat. \"Kalau mau mencabut tandatangan, silakan saja cabut. Tidak akan mengganggu keputusan yang telah diambil,\" tegas Bambang. Ia justru menyayangkan sikap Nono dan Sultan yang seakan-akan memainkan aspirasi mayoritas anggota DPD RI. \"Membuat keputusan lantas dicabut. Ini seperti main-main. Jangan main-main dengan Mosi Tidak Percaya dari anggota,\" tutur Bambang. Hal senada diungkapkan oleh Alirmansori Senator asal Sumbar. Menurutnya, penarikan tandatangan di Surat Keputusan Paripurna tidak membatalkan apapun. Dan perlu diingat, lanjutnya, penandatanganan itu adalah kewajiban Pimpinan sebagai konsekwensi dari jabatan, bukan pilihan boleh menanda tangani atau tidak. “Tidak menandatangani atau mencabut tanda tangan mengandung konsekwensi lain lagi,” tandas Alirman. Nada keras disampaikan oleh Fachrul Razi, Senator asal Aceh. Ia meminta Nono dan Sultan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPD RI. \"Ini mengecewakan tidak hanya bagi saya, tetapi juga bagi seluruh anggota. Sesuai Tatib Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 57, tugas pimpinan adalah Melaksanakan dan Memasyarakatkan Keputusan DPD. Ini malah mencabut tandatangan. Saya minta Pak Nono dan Pak Sultan mundur dari pimpinan karena tak bertanggungjawab terhadap keputusan yang sudah diambil,\" tegas Fachrul Razi. Senator asal Papua Barat, Sanusi Rahaningmas menyayangkan hal ini terjadi. Menurutnya, pimpinan harus kolektif kolegial dalam mengambil keputusan. \"Apa yang dilakukan saat Paripurna yang lalu itu sudah benar. Paripurna itu tidak pura-pura,\" tutur Sanusi. (mth/*)

Tidak Berkontribusi Terhadap DPD, Pencopotan Fadel Muhammad Sesuai Mekanisne

BY FNN Selasa, 13 September 2022 15:06:04 0

Jakarta, FNN – Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI  dari unsur DPD atau Dewan Perwakilan Daerah sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Apalagi pencopotan mantan Menteri Kelautan dan Kelautan itu dilakukan karena empat latar belakang. Hal itu disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Sekretariat Jenderal DPD, Wahyu Darma, siaran persnya yang diterima FNN, di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Fadel dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Rapat Paripurna DPD yang dipimpin ketuanya, A.A. LaNyalla Mahmud Mattaliti, Kamis 18 Agustus 2022 yang lalu. Melalui voting terbuka, senator Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung terpilih menggantikan Fadel. Ada empat alasan  pencopotan Fadel Muhammad itu. Pertama, Fadel Muhammad dinilai tidak pernah memperjuangkan penguatan kelembagaan DPD RI. Kedua, dinilai tidak pernah memperjuangkan keuangan untuk memperkuat program-program MPR RI utusan DPD RI. Ketiga, tidak pernah aktif dalam kegiatan di Alat Kelengkapan DPD RI. Keempat,  tidak pernah melaporkan hasil penugasan selama 3 (tiga) tahun terhadap DPD RI yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI. Menurut siaran pers itu, proses penetapan Keputusan DPD RI Nomor 2/DPDRI/I/2022-2023 tentang Penggantian Pimpinan MPR RI Dari Unsur DPD RI Tahun 2022-2024 telah melalui mekanisme berdasarkan pada UU MD3, Pasal 29 ayat (1) huruf e,  Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tatib DPD. Dalam Pasal 17 UU MD3, menyatakan,  Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Selanjutnya dalam Pasal 19 UU MD3 berbunyi: \"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.\" Sedangkan dalam Peraturan Tata Tertib MPR RI Pasal 29 ayat (1), dinyatakan bahwa Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; d. menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD; atau e. diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD. Dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD RI yang dijadikan sebagai dasar dalam Keputusan DPD RI Nomor 2/DPD RI/I/2022-2023. Keputusan ini diambil dalam forum tertinggi, yakni Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023. Diketahui dari 136 anggota DPD, 96 anggota menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad dan mendesak agar Fadel digusur dari posisi Wakil Ketua MPR. Paripurna DPD menetapkan penarikan dukungan kepada Fadel Muhammad. Sebelum rapat paripurna, masing-masing wilayah diminta bermusyawarah untuk mengusulkan calon Wakil Ketua MPR dari utusan DPD RI. Sub Wilayah Barat I mengusulkan nama Abdullah Puteh (Aceh), Sub Wilayah Barat II merekomendasikan Bustami Zainudin (Lampung), Sub Wilayah Timur I usul Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan) dan Sub Wilayah Timur II mengusulkan Yorrys Raweyai (Papua). Karena muryawarah tidak tercapai, pimpinan sidang memutuskan pemilihan dilakukan dengan mekanisme voting yang diikuti sebanyak 96 anggota DPD RI. Akhinya dengan mengantongi 39 suara Tamsil Linrung diputuskan sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI pengganti posisi Fadel Muhammad. (Lia)

LaNyalla: Bangsa Jangan Wariskan Generasi Lemah

BY FNN Selasa, 13 September 2022 14:33:32 0

Bandung, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika seluruh elemen masyarakat harus memberikan perhatian untuk generasi yang akan datang. Menurut LaNyalla, bangsa ini  tidak boleh mewariskan generasi yang lemah. Penekanan tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan orasi di acara Liwetan Gawagis & Ulama Muda Pesantren Pondok Pesantren Mambaul Falah, Kabupaten Bandung, Senin (12/9/2022) malam. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, Allah SWT sudah berfirman tentang pentingnya menyiapkan next generation. Karena itu saya sengaja tidak berpikir tentang next election, tetapi next generation. \"Islam menganjurkan kita agar tidak meninggalkan atau membiarkan generasi setelah kita menjadi generasi yang lemah. Dimana menurut sejumlah Ulama ada empat kriteria generasi yang lemah itu,”  tuturnya. Pertama, jangan meninggalkan generasi yang lemah akidah. Karena pertarungan masa depan adalah pertarungan akidah. Karena, generasi mendatang akan dihadapkan kepada kemajuan teknologi dan sekulerisme yang semakin kuat akibat dominasi materialisme. Kedua, jangan meninggalkan generasi yang lemah ibadah. Karena hukum materialisme akan semakin menguat. Sehingga ibadah akan dianggap menghambat proses materialisasi, atau pengejaran keuntungan dunia. Karena bagi mereka time is money. \"Ketiga, jangan meninggalkan generasi yang lemah di bidang ilmu pengetahuan. Karena pertarungan masa depan dihadapkan kepada kompetisi berbasis latar belakang pendidikan dan keilmuan,\" ujarnya. Dan keempat, jangan meninggalkan generasi yang lemah ekonominya. Atau terbelit dalam kemiskinan. Karena kemiskinan dekat dengan kekufuran. \"Perintah agama ini sangat jelas. Tetapi hari ini kita dihadapkan kepada situasi dimana kita sebagai umat Islam, umat terbanyak, penduduk mayoritas, justru berada dalam lingkaran kemiskinan,\" katanya. Dijelaskan LaNyalla, kemiskinan membuat masyarakat menjadi tertinggal dalam kualitas pendidikan. Menjadi terbatas dalam mengakses kesehatan. Menjadi terbelakang dalam penguasaan teknologi dan sains. \"Akibatnya kita menjadi tidak kompetitif. Tidak menjadi epicentrum. Tetapi menjadi marginal atau terpinggirkan. Dan umat Islam menjadi mayoritas penerima BLT Menjadi mayoritas penerima Bansos. Artinya, ada yang salah dalam pengelolaan negara ini,\" ulasnya. LaNyalla menambahkan, bangsa ini juga menghadapi ancaman penguasaan oleh bukan Orang Indonesia Asli melalui tiga tahapan. Yaitu Kuasai perekonomiannya. Kuasai politiknya. Dan terakhir, kuasai Presiden atau Wakil Presidennya. \"Karena Undang-Undang Dasar hasil perubahan tahun 2002 telah mengubah Pasal 6 naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghapus kata “Asli” pada kalimat ‘Presiden Indonesia ialah Orang Indonesia Asli’,\" ujarnya. LaNyalla menjelaskan, jika tiga epicentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan Orang Indonesia Asli, maka kita semua tidak akan bisa apa-apa lagi. Kita akan tersingkir dan menjadi penduduk kelas bawah yang tidak kompeten, dan tidak mampu bersaing. \"Karena Anda terbelit dalam kemiskinan. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang akan dilanggengkan,\" terangnya. LaNyalla juga membahas fenomena Islamophobia. Dijelaskannya, Islamophobia semakin marak.  \"Padahal Sila Pertama dari Pancasila dan Pasal 29 dalam Konstitusi kita jelas-jelas mengatakan bahwa negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa ini semua terjadi? Jawabannya, karena bangsa sudah meninggalkan Pancasila sejak kita melakukan perubahan Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam,\" tuturnya. Diterangkannya, Profesor Kaelan dari UGM menerangkan jika sejak saat itu, kita telah menggunakan UUD baru, yaitu UUD 2002. Bukan lagi UUD 1945 yang disusun para pendiri bangsa. \"Karena sangat jelas, Cita-Cita dan Tujuan Nasional yang terdapat dalam Pembukaan serta Pancasila sudah tidak nyambung lagi dengan isi Pasal-Pasal dalam Konstitusi. Isi pasal-pasal UUD 2002 justru merupakan penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme dan Individualisme,\" terangnya. Ideologi liberalisme dan individualisme, lanjutnya, adalah prasyarat dari tumbuh suburnya iklim kapitalisme dan sekularisme. Itulah yang semakin membuat bangsa ini karut marut, dan akan mewariskan generasi mayoritas yang lemah. Untuk itu LaNyalla mengajak semua pihak untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. Sehingga tidak mengubah sistem demokrasi asli Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Falah Kabupaten Bandung, Gus Ali Sururi mengatakan, pihaknya sangat salut dengan Ketua DPD, karena tidak pernah lelah menyambangi rakyat dan menemui rakyat dari provinsi ke provinsi. \"Semuanya mendengarkan aspirasi kami. Langsung action mendorong aspirasi. Termasuk dari kami para gus dan ulama muda. Pak Nyalla juga sangat perduli pesantren, ini adalah sosok yang langka, mencintai santri. Kita Do\'akan, segala hajat pak Nyalla dikabulkan Allah,\" ujarnya. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi oleh Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Selain itu, hadir juga para ulama muda di antaranya adalah, Gus Zahrul Azhar atau Gus Heri Pengasuh Pesantren Darul Ulum Jombang,  Gus Athoillah Yusuf (Gus Aat) Pengasuh PP Darul Arqom, Gus Ali Sururi Pengasuh PP Mambaul Falah, para Asparagus se-Jabar, Jateng dan Jatim, serta Koordinator Acara tersebut Gus Tamam alias Ahmad Tamamuddin. (mth/*)

Hadiri Rakernas dan Musornaslub, Ketua DPD RI Dukung Penuh KONI untuk Bersatu Menuju Prestasi Global

BY FNN Selasa, 13 September 2022 14:25:00 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap prestasi olahraga di tanah air dapat lebih ditingkatkan dan juga mendunia. Harapan tersebut disampaikan LaNyalla saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun 2022, Senin (12/9/2022), di Hotel Sultan Jakarta. \"Selama ini olahraga selalu menjadi duta-duta bangsa yang membawa nama baik negara ini di kancah internasional. Oleh karena itu perhatian lebih harus diberikan untuk dunia olahraga. Saya sangat mendukung cita-cita KONI dalam bersatu menuju prestasi global,\" kata LaNyalla yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia. LaNyalla mengatakan, hal yang tidak kalah penting adalah memperhatikan pembinaan. \"Saya berharap rapat kerja nasional KONI ini juga memberikan sebuah keputusan untuk memaksimalkan sektor pembinaan di tanah air. Karena, pembinaan yang baik dan berkesinambungan menjadi kunci agar para atlet bisa meraih prestasi tinggi. Kunci prestasi global ada di pembinaan yang fair dan sportif,\" kata pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu. LaNyalla menambahkan KONI harus memetakan cabang olahraga prestasi dan event yang berpotensi dimaksimalkan. \"Untuk event, ada kegiatan prioritas yang harus disiapkan KONI, seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, atau perhelatan Piala Dunia Sepakbola U-23, termasuk juga pelaksanaan event dalam negeri seperti PON, dan masih banyak lagi. Dari event ini, ada cabang prioritas untuk mendulang medali seperti bulutangkis, panahan, angkat besi, dan lainnya. Itu harus diperhatikan dan digenjot,\" katanya. LaNyalla yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional PSSI, berharap rapat kerja KONI bisa membahas secara detail hal-hal tersebut untuk mendukung kemajuan olahraga tanah air. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, mengatakan tema Bersatu Menuju Prestasi Global yang diusung dalam kegiatan ini menjadi tema besar untuk Kemenpora dan KONI pusat di hari olahraga nasional. \"Bahwa ini adalah cita-cita semua. Cita-cita mulia semua insan olahraga. Dari Rakernas musornaslub kita juga akan siapkan pengelolaan administrasi digital seluruh Indonesia. Mari kita dukung program pemerintah untuk mencetak para juara,\" katanya. Sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menyambut kehadiran Ketua DPD RI. \"Selamat datang dan selamat hadir Bapak Ketua DPD RI, Pak LaNyalla, yang sekarang menjadi Ketua Pengurus Besar Muaythai Indonesia. Jadi perlu diketahui oleh stakeholder pelaku olahraga Indonesia, bahwa Ketua Muaythai sekarang adalah Pak LaNyalla,\" katanya. Zainudin Amali pun berharap KONI bisa melahirkan banyak atlet berprestasi. \"Saya berharap kegiatan olahraga ke depan harus ada prestasi yang membaik dari prestasi maupun pelayanan tuan rumah,\" katanya. Rakernas turut dihadiri para ketua PB dan pengurus KONI provinsi seluruh Indonesia. Rapat Kerja Nasional ini dibagi di dalam dua komisi yaitu Komisi A Bidang Organisasi, Hukum, Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, Kesejahteraan Pelaku Olahraga, Badan Audit Internal, Perencanaan Anggaran dan Keuangan serta BAORI. Sedangkan Komisi B Bidang Pembinaan Prestasi, Pendidikan dan Penataran, Penelitian dan Pengembangan, Sport Science, Pengumpulan Data dan Mobilisasi Sumber Daya. LaNyalla hadir didampingi ketua harian PB Muaythai Fachrul Razi yang juga anggota DPD RI asal Aceh dan Bendahara Umum PB Muaythai Bustami Zainuddin yang anggota DPD RI dari Lampung. (mth.*)

Presiden Jokowi Tidak Sanggup Lagi

BY FNN Selasa, 13 September 2022 13:33:53 0

 “Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita,” tegas Jokowi. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) SUBSIDI mencapai Rp 700 triliun, uang darimana? Atau darimana uangnya? APBN tidak akan sanggup! Begitu kata Presiden Joko Widodo. Besar sekali memang angka subsidi BBM yang disebut presiden! Tapi, apakah itu angka yang aktual terjadi dalam APBN 2022? Bukan! Itu sinyalelemen bahwa ekonomi Indonesia akan memburuk. Akan ada faktor yang secara significant mengakibatkan angka subsidi membengkak secara tidak wajar. Apa itu? Harga minyak tampaknya memang bukan merupakan faktor utama yang akan membengkakkan subsidi hingga hampir setara dengan penerimaan pajak saat ini. Harga minyak akan flugtuatif naik turun, naik ke 120 US dolar per barel atau turun kembali ke 80 US dolar per barel. Lalu apa penyebabnya? Hampir pasti adalah nilai tukar. Mengapa nilai tukar? Karena nilai tukar adalah faktur utama kerentanan ekonomi Indonesia. Sekarang nilai tukar Indonesia hampir mendekati kondisi pada krisis 98. Ke depan bahkan mungkin nilai tukar akan memburuk melewati level krisis yang pernah memporak-porandakan negeri ini. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun lalu, nilai tukar rupiah terhadap USD berada pada kisaran rata-rata Rp 7.000 - Rp 8.000 per USD. Sementara rata rata nilai tukar di masa pemerintahan Jokowi Rp 14.000 - Rp 15.000 per USD. Apa yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM bisa mencapai Rp 7.000 triliun bisa terjadi jika kurs sekitar Rp 20.000 - Rp 25.000 per USD. Mungkinkah? Mungkin saja. Nilai tukar Indonesia yang sekarang telah turun separuh dibandingkan masa presiden SBY. Jadi kalau pemerintahan ke depan turun 1/3 dari nilai sekarang bukan hal yang tidak mungkin. Mengapa kurs bisa merosot begitu besar. Bisa? Tahun 2022 devisa Indonesia menurun 12 miliar US dolar dibandingkan tahun lalu. Sementara utang luar negeri pemerintah Indonesia berkurang 13 miliar US dolar jika dibandingkan tahun lalu. Ini adalah masalah serius! Apa yang terjadi, pemerintah Indonesia tidak bisa mendapatkan aliran uang dalam mata uang asing yang selama ini menambal APBN. Sementara capital outflows tidak bisa ditahan karena membiayai impor BBM dan membayar utang pemerintah yang sudah sangat besar. Hancurlah nilai tukar! Benar kata teman saya, kalau para pengusaha bisa menahan agar aset mereka tak berkurang separuh saja tahun-tahun mendatang, maka itu sudah sangat hebat. Katanya. Bisa jadi ini kemerosotan yang menyebabkan kehilangan 2/3 dari apa yang Indonesia miliki sekarang. Itulah bahayanya kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap USD. Subsidi BBM Rp 700 triliun adalah signal agar masyarakat Indonesia bersiap siap menyongsong kejatuhan nilai tukar. Tak ada yang bisa membendungnya. Pemain keuangan kelas dunia menikmatinya. Bandit-bandit keuangan di Indonesia telah bersiap dengan tidak menyimpan harta mereka dalam rupiah. Dari dulu! Rasanya Jokowi tidak akan sanggup lagi. Sebelumnya, Jokowi kembali berbicara mengenai bengkaknya anggaran subsidi energi termasuk BBM. Hal itulah yang menjadi pertimbangan utama kenaikan harga BBM. Jokowi kembali menegaskan bahwa situasi ekonomi dunia saat ini dalam kondisi yang tidak mudah. Hampir seluruh negara menghadapi guncangan ekonomi. “Karena setelah pandemi yang belum pulih diikuti dengan perang yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan maupun krisis keuangan atau krisis finansial,” ucapnya dalam Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah Secara Hybrid, Senin (12/9/2022). Seperti dilansir Detik.com, Senin (12 Sep 2022 16:12 WIB), menurut Jokowi, situasi ini juga dihadapi oleh Indonesia. Salah satu masalah yang tengah dihadapi adalah berkaitan dengan BBM.   “Ini persis sama yang dialami negara negara lain bahkan di beberapa negara harga BBM sudah berada di angka Rp 17 ribu, ada yang Rp 30 ribu. Bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa 6 kali, ada 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan saat itu subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi ternyata tidak bisa kita lakukan,” terangnya. Dari situ Jokowi menjelaskan bahwa anggaran subsidi BBM di Indonesia terus membengkak. Dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka itu pun masih berpotensi bertambah karena hanya untuk menutupi kuota 23 juta kilo liter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter Solar. “Dan setelah di kalkulasi ini hanya bisa sampai pada awal Oktober, kalau sampai akhir tahun sampai akhir Desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta KL untuk Pertalite dan 17,4 KL untuk solar ini estimasi akan kurang,” tegas Jokowi. Menurut Jokowi, jika ingin pasokan BBM aman, maka dibutuhkan tambahan anggaran subsidi Rp 195 triliun. Alhasil pembengkakan anggaran subsidi BBM semakin besar. “Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp 195 triliun. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun, uangnya dari mana? Nggak mampu APBN kita,” tegas Jokowi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan sulit dengan mengurangi anggaran subsidi BBM yang menyebabkan kenaikan harga. Jokowi meminta pemerintah daerah untuk membantu mengurangi dampak dari kenaikan harga BBM. “Untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, saya minta provinsi kabupaten dan kota itu juga ikut secara detil bersama sama pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini,” tutupnya. (*)    

Mewujudkan ‘Khaer Ummah’ - Part 1

BY FNN Selasa, 13 September 2022 12:36:59 0

Untuk tujuan tersebut Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang kaya dan dermawan untuk membeli sumur dan pasar dari Komunitas Yahudi di Madinah. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SATU hal tentang Umat ini yang banyak terlupakan adalah kenyataan bahwa Umat ini terlahir dan ditakdirkan untuk memegang kepemimpinan manusia. Hal ini digambarkan di dalam Al-Qur’an: “inni jaa’iluka linnaas Imaama” (sesungguhnya Aku, Allah, menjadikan kamu, wahai Ibrahim, Pemimpin bagi manusia). Tentu kepemimpinan yang dimaksud bukan sekedar kepemimpinan biasa (ordinary leadership) yang secara umum dipahami di masyarakat. Namun,  kepemimpinan dengan ciri dan karakter yang Allah, Pencipta langit dan bumi, telah tentukan. Kepemimpinan dalam pemahaman umum adalah kepemimpinan yang selain sekedar berorientasi kekuasaan. Juga pada umumnya diperebutkan dengan cara-cara yang kerap jauh dari nilai dan ajaran Islam. Bahkan, tidak jarang kepemimpinan dengan pemahaman seperti itu bertujuan jangka pendek dan untuk kepentingan sempit lainnya. Kepemimpinan dalam Islam itu dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwawasan, berdasar, dan berorientasi “kesalehan” (righteousness). Dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan “imaman lil-muttaqiin” (Pemimpin bagi orang-orang bertakwa). Kutipan ayat ini tentunya selain bahwa kepemimpinan dalam Islam itu bertujuan untuk menghadirkan nilai-nilai kesalehan (ketakwaan) dalam masyarakat. Juga bahwa mereka yang berada pada posisi kepemimpinan itu harus membuktikan kesalehan (ketakwaan) itu. Tanpa kesalehan pemimpin justeru hanya akan menambah kerusakan moral bagi masyarakat luas. Minimal ada dua hal penting yang mendasari Kenapa Umat ini penting untuk mengendalikan kepemimpinan yang berkarakter kesalehan (ketakwaan) itu. Pertama, karena Umat ini memang telah ditakdirkan menjadi Umat dengan karakter “wasathiyah” (Umat pertengahan). Karakter ini dimaknai salah satunya bahwa Umat ini harus mampu menghadirkan ketauladanan bagi seluruh umat manusia. Pemimpin seharusnya memiliki ketauladanan itu. Kedua, dan ini yang lebih spesifik, karena Umat ini telah ditakdirkan untuk menjadi Umat dengan karakter “imtiyaz” atau “an Ummah of excellence”. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an (Ali Imran: 110). Dengan karakter Istimewa (excellence) itulah Umat ini seharusnya mengendalikan kepemimpinan itu. Jalan Menuju Khaeriyah (best) Ummah Tentu pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana agar Umat ini mampu menjadi Umat dengan karakter imtiyaz (excellence) tadi? Pada ayat itu sendiri disebutkan dua hal: 1) amar ma’ruf dan nahi mungkar ditegakkan. 2) dengan keimanan yang solid kepada Allah SWT. Namun rincian dua hal itu akan saya bagi ke beberapa dalam poin penting untuk  Umat lakukan untuk bisa bangkit dan meraih posisi keutamaan (khaeriyah) tadi. Pertama, Umat perlu mereformasi wawasan keimanannya. Bukan mereformasi iman. Tapi cara pandang keimanan yang seringkali bersifat pasif dan cenderung defensif. Hampir semua kata iman dalam Al-Quran itu berbentuk kata kerja “aamanuu”. Menunjukkan bahwa keimanan itu bukan sesuatu yang bersifat pasif. Tapi kata yang mengharuskan keaktifan dan pergerakan. Karenanya iman itu selain menjadi fondasi dalam segala aspek kehidupan, juga harus menjadi mesin (engine) bagi perjalanan hidup. Orang beriman itu punya rasa percaya diri (self confidence), bahkan berani dan kuat menghadapi hiruk pikuk dunianya dengan imannya. Sejarah membuktikan bahwa terbentuknya peradaban yang tinggi dengan karya dan inovasi yang dahsyat karena dorongan iman anak-anak Umat di masa lalu. Tengoklah sejarah, dari Madinah, Baghdad, hingga ke Eropa yang berpusat di Kordoba Spanyol. Kedua, Urgensi menata hati. Hati itu adalah pusat kehidupan. Hatilah sebagai komando yang menentukan arah hidup. Hitam putihnya hidup seseorang ditentukan oleh hatinya (hadits). Berbagai masalah yang menimpa Umat ini, perpecahan misalnya, karena masalah hati. Ada sesuatu yang salah dengan hati. Ukhuwah dan kesatuan Umat (wihdah) itu relevansinya yang terpenting ada pada hati. Sebab yang dikehendaki oleh Al-Qur’an itu adalah “ta’liful quluub” (fa allafa baena quluubikum). Jika hati bersih, sehat dan tertata secara baik maka apapun perbedaan yang ada di kalangan Umat ini akan menjadi mudah untuk dikelolah (managed). Perbedaan nasionalitas, suku atau ras, bahkan perbedaan opini keagamaan (penafsiran) atau madzhab tidak akan menjadi faktor perpecahan. Artinya ukhuwah dan persatuan Umat itu berakar pada koneksi hati (silaturrahim). Silaturrahim dimaknai sebagai sambungan atau koneksi rahmah (kasih sayang) yang pastinya berpusat pada hati orang-orang beriman. Tentu Urgensi menata hati bukan sekedar dimaksudkan untuk ukhuwah dan persatuan. Tapi juga berbagai penyelewengan (corruption) yang mungkin dilakukan oleh Umat ini, baik pada tatanan pribadi maupun kolektif, termasuk korupsi atau penyelewengan amanah publik disebabkan oleh hati yang kotor (rakus). Ketiga, Urgensi membangun mindset yang benar tentang dunia dan agama. Pada umumnya Umat Islam dalam melihat kehidupan dunia terbagi kepada dua kelompok besar. Kelompok pertama melihatnya sebagai sekedar tempat untuk mempersiapkan kebahagiaan akhirat. Pemahaman ini tentunya bukan masalah. Yang menjadi masalah kemudian adalah ketika persiapan akhirat yang dimaksud terbatas kepada aspek ritual dari agama ini. Dunia dikesampingkan atas nama akhirat. Kelompok kedua adalah mereka yang melihat kehidupan dunia ini menjadi segalanya. Akhirat atau dalam pemahaman sempit agama hanyalah aktifitas sampingan yang tidak terlalu menentukan makna dan orientasi kehidupannya. Kedua kelompok di atas seringkali merasa paling berhasil. Yang pertama merasa paling beragama. Dan yang kedua seringkali merasa paling pintar. Tapi sesungguhnya keduanya jauh dari agama dan dunia. Bagi Islam dunia dan akhirat adalah dua hal yang terkait. Keinginan bahagia di akhirat harusnya menjadi motivasi bagi Umat ini untuk membangun kehidupan dunianya. Adapun mindset beragama yang dimaksud adalah pentingnya melihat konsep-konsep agama dengan wawasan yang aktif, hidup dan dinamis. Dalam artian agama jangan dipasung seolah hadir untuk mengajarkan kematian. Sehingga seringkali Umat lebih bercita-cita “mati” di jalan Allah ketimbang “hidup” di jalan Allah. Karenanya konsep “mati di jalan Allah” misalnya, perlu diarahkan menjadi konsep “hidup di jalan Allah”. Dengan demikian Umat ini akan menjalani hidup dengan penuh kesungguhan. Tapi dengan mengikat kehidupan itu dengan “jalan Allah”. Orang yang hidup di jalan Allah insya Allah akan mati di jalanNya. Contoh lain adalah konsep-konsep agama yang menjadi bagian dari praktek mendasar Umat. Misalnya Zakat yang hendaknya tidak cukup dipahami sebagai “memberi 2.5 persen penghasilan bersih”. Tapi lebih dari itu hendaknya dipahami sebagai perintah untuk memperkuat perekonomian Umat. Itulah wawasan Rasulullah dalam memahami zakat ketika pertama kali diwajibkan. Bahwa zakat sesungguhnya bermakna lebih dari sekedar “memberi” tapi juga bermakna “penguatan ekonomi Umat” (economic empowerment). Logikanya adalah bahwa untuk mampu berzakat seharusnya Umat Ini memiliki pemasukan lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk tujuan tersebut Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat-sahabatnya yang kaya dan dermawan untuk membeli sumur dan pasar dari Komunitas Yahudi di Madinah. Dan mereka tidak sekedar mampu dengan membeli pasar itu. Tapi, mampu mengembangkan pasar itu menjadi pusat pemberdayaan ekonomi Umat. Yang kemudian menjadikan mereka tidak lagi lemah (weak) dan dilemahkan (marginalized) secara ekonomi oleh Umat lain. (Bersambung…..). Manhattan City, 12 September 2022. (*)

Rocky Gerung: Kita Paham, Rakyat Merasa Jokowi Itu Ambisius dan Arogan

BY FNN Senin, 12 September 2022 21:22:23 0

MENURUT pengamat politik Rocky Gerung, ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar. “Semua faktor yang memungkinkan negara ini berantakan atau pemerintah berantakan, itu tertutup oleh ambisi kabinet yang terus menginginkan supaya ada kepastian siapa akan meneruskan Pak Jokowi dalam pengertian diasuh oleh Pak Jokowi sendiri,” tegas Rocky Gerung. “Lalu kita paham akhirnya bahwa tidak mungkin lagi ini ditahan karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan, menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat,” lanjutnya kepada Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam kanal Rocky Gerung Official, Senin 912/9/2022) “Jadi, terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi,” ungkap Rocky Gerung. Jadi, “Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi.” Berikut petikan dialog lengkapnya antara Rocky Gerung dengan Hersubeno Arief. Halo apa kabar Anda semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di awal pekan di hari Senin, 12 September 2022. Ini bagian dari gerakan September melawan ya Bung Rocky. Ini namanya bulannya Byorka, hahaha… Emang biasanya kalau zaman Orde Baru dulu, pada September ini ada yang spesial dan penting, yaitu peristiwa G30SPKI. Mulai hari ini akan ada gerakan aksi besar-besaran, ada yang mengatakan hari ini, ada yang besok. Tapi, bisa kita pastikan bahwa besar-besaran. Bahkan buruh sudah mengancam bahwa ada 5 juta buruh yang akan mogok selama satu bulan. Nggak main-main. Kemudian mahasiswa juga mulai turun bergerak. Kemudian PA 212 juga sudah mulai bergerak. Saya kira berbagai elemen turun. Jadi kita bisa simpulkan jutaan orang akan turun. Ini ngomong bukan hanya di Jakarta, karena ini kan masif di seluruh negeri ini. Tetapi tentu orang, Saya kira Anda juga pasti dapat kiriman berita, berita bulan lalu ketika Pak Jokowi berbicara di depan PPAT di Sentul. Jokowi kan terkesan kayak nantangin. Dulu naik 10% saja demonya sampai 3 bulan. Kalau naik sampai 100% berapa bulan ini. Sekarang nggak sampai 100% tapi 20 sekian persen. Kalau kita asumsikan ya 6 bulan. lya, jadi kan beberapa minggu lalu itu bahkan selama dua-tiga bulan yang lalu, kita bahas terus keadaan yang kita sebut ketika faktor-faktor sosiologis bertemu maka terjadi crossfire antara legitimasi yang turun tetapi ambisi yang naik; antara ekonomi yang berantakan tetapi pameran infrastruktur jalan terus, terutama proyek-proyek mercusuar. Kita hitung itu bahwa bulan September ini akan jadi bulan demo. Saya bahkan sebutkan itu di mana-mana. Ini bulan demo. Dan itu yang terjadi memang. Bukan karena kemampuan analisis FNN dan saya, tapi memang secara gampang kita lihat saja faktor-faktor itu ada di depan mata. Tetapi, semua faktor yang memungkinkan negara ini berantakan atau pemerintah berantakan, itu tertutup oleh ambisi kabinet yang terus menginginkan supaya ada kepastian siapa akan meneruskan Pak Jokowi dalam pengertian diasuh oleh Pak Jokowi sendiri. Itu konyolnya justru di situ. Kan pemilu itu nggak boleh ada asuh-mengasuh. Biarin saja publik menentukan. Tetapi, begitu musyawarah rakyat meledak menjadi isu nasional, orang langsung paham bahwa Pak Jokowi tidak ingin tinggal gelanggang. Paling nggak dia mau titipkan seluruh proyek itu pada seseorang. Nah itu mengarah pada Ganjar Pranowo. Lalu kita paham akhirnya bahwa tidak mungkin lagi ini ditahan karena orang merasa bahwa Jokowi memang ambisius dan arogan, menghimpun kekuatan sendiri lalu mengatasnamakan rakyat dengan istilah musyawarah rakyat. Itu poin pertama yang dideteksi. Yang kedua adalah kepastian Global Politics yang meminta Indonesia tegas ke arah mana politik Anda. Ke arah Benua Amerika atau Benua Tiongkok. Hal yang simpel dalam politik global, kan Amerika ingin hitung potensi dia untuk punya proksi kalau eskalasi China dan Taiwan itu meledak. Jadi, itu semua adalah underline factor, faktor yang mendasari keadaan hari ini. Nah, sekarang kita tiba pada satu problem, bisa nggak dihentikan demo ini? Ya nggak bisa karena sudah kelewat, yang disebut critical point-nya sudah dilampaui. Sudah ada semacam persatuan diam-diam antara mahasiswa dengan buruh, antara buruh dengan ojol segala macam. Itu yang kemudian terbaca sebagai ketegangan dalam negeri. Dan kalau kita sekarang bicara tentang bjorka-bjorka itu juga pasti ada hubungannya dengan kepentingan asing, yang seringkali kepentingan asing justru memperkuat gerakan demokrasi di Indonesia. Jadi, itu terhubung antara kepentingan internasional untuk menghasilkan kawasan yang bersih dari KKN dan aktivitas menuntut perubahan politik melalui demonstrasi. Jadi, kalau ada demonstrasi bukan lagi untuk BBM, tapi untuk perubahan politik. Jadi, itu rumusnya begitu. Dan buzer-buzer ini masih menganggap bahwa masih bisa diselamatkan. Semakin buzer bereaksi semakin bjorka itu mengatakan, ini mau bereaksi apa sama gue ni. Dan bantuan-bantuan variabel oposisi dari bjorka ini yang justru menambah semangat gerakan buruh. Karena nanti gerakan buruh atau gerakan mahasiswa anggap bahwa kita akan di-back up oleh data. Nanti pemerintah akan mengatakan itu dapat dari mana data kalian? Oke, kita bilang tanya sama bjorka. Bjorka nanti kita bahas tersendiri dia aksinya makin menarik dan beberapa hari belakangan semakin ditantang oleh pemerintah dia semakin menunjukkan kedigdayaannya. Balik lagi ke soal harga BBM ini, kelihatannta kalau lihat eskalasi semacam itu, mungkin pemerintah sekarang mulai berpikir. Tanda tanyanya kan sudah ada, seperti disampaikan oleh Menteri ESDM. Ketika ditanya wartawan apakah harga BBM sekarang mulai turun di pasar dunia itu juga akan menurun? Itu kan dia jawab insya’ allah. Kalau waktu itu Pertamina ditanya, jawabnya kalau pertamina mengikuti harga pasar, tetapi itu untuk jenis bahan bakar umum. Tapi, kalau wilayahnya yang penugasan, seperti pertalite dan solar, itu adalah wilayah pemerintah. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau kemudian sampai pada satu titik karena lebih mengalami eskalasi kemudian mereka menurunkan, itu bisa menurunkan eskalasi unjuk rasa? Gak. Unjuk rasa itu, dalam teori unjuk rasa ada hal yang disebut precipitating factor, faktor picunya memang BBM, tetapi di bawah sadar publik bukan BBM sebetulnya, ini kekuasaan. Yang musti diturunkan bukan harga BBM, tetapi kekuasaan yang mustinya diturunkan. Logikanya begitu selalu. Lain kalau Indonesia begitu pemerintah menurunkan lalu sekaligus ada semacam statement bahwa ini kita turunkan karena luar negeri harganya turun, sekaligus diimbangi dengan pernyataan-pernyataan bahwa oke, sebetulnya sekaligus saja diturunkan harga BBM. Kita masuk dalam kompetisi yang bebas lalu MK kasih statement oke silakan ajukan lagi judicial review untuk 0%. Demikian juga faktor-faktor kepolisian. Kalau itu dilakukan, pasti reda. Tapi, arogansi-arogansi ini berlanjut terus, kan? Nanti orang ingat lagi, harga BBM diturunkan tapi pemerintah masih ngacak-ngacak PPP. Lalu mereka menganggap ya itu tipu saja turunkan harga BBM untuk mengelabui pemerintah yang mengintervesi PPP karena dianggap bahwa Suharso Monoarfa itu nggak pro calon presidennya Jokowi. Kan isu ini sudah beredar di WA grup semua. Dan itu nggak bisa ditahan lagi. Jadi, sekali lagi BBM itu cuma alasan simpel sajalah yang tidak akan menghentikan demonstrasi. Demontrasi akan jalan terus selama IKN masih dijalanin, selama kereta cepat masih ada di situ, selama Morowali itu masih dianggap sebagai tempat penampungan TKA dan informan-informan China. Jadi soalnya karena situasi sudah mengubah keadaan. Jadi orang sekarang melihat bahwa ini memang nggak becus dan nggak mampu untuk memberi harapan pada publik. Ya, apalagi sekarang kan sebenarnya dampak ikutan atau multiplayer effect dari kenaikan BBM sudah terjadi di mana-mana. Nggak mungkin kita minta turunin lagi pada pedagang di pasar. Atau ojol kita minta balikin harganya karena harga BBM turun. Dan ternyata kita meskipun ojol diberi kenaikan, saya kemarin baca mereka nggak happy juga. Karena mereka menuntut bahwa ini dinaikkan tapi kan yang justru mereka inginkan itu bagi hasilnya dengan operator yang diturunkan. Karena mereka maunya jangan 20% jadi 10 persen untuk mereka 10% tetap nggak naik. Jadi penumpang mereka juga nggak nggak mengalami kenaikan yang tinggi gitu. Jadi memang ini kelihatannya sudah atau point of no return ya buat pemerintah. Iya, ini point of no return dan akhirnya teman-teman di ojol juga paham bahwa mereka diperas sebetulnya oleh sistem komputerisasi itu. Yang di belakangnya adalah kalau kita pakai istilah-istilah analisis struktural kritis, nilai lebihnya dicuri oleh investornya. Jadi, sudah masuk pada analisis sosial yang luar biasa. Itu dikenali sebagai paham analisis struktural. Dan ojol ini walaupun nggak baca teori mereka sudah paham apa yang terjadi karena dihadapi sehari-hari. Dan ojol juga akhirnya mengikuti apa yang diterangkan oleh Anthony Budiawan, Rizal Ramli, dan macam-macam. Jadi akhirnya mereka ambil kesimpulan bahwa mereka itu dieksploitasi. Itu intinya. Dan soal kenaikan harga juga nggak mungkin begitu BBM diturunkan lalu harga langsung turun pada saat yang sama. Mungkin itu tiga bulan lagi karena begitu sifat pasar dan orang merasa oke daya beli publik naik maka harganya nggak usah diturunkan lagi kan. Itu begitu. Jadi, bagian itu memang riil yang dihadapi masyarakat dan nggak mungkin keadaan sekarang masih orang berharap tunggu BLT, kalau BLT datang kita ngga akan naikin. Nggak ada istilah itu. Ekspektasi kenaikan harga justru yang memicu inflasi. Tapi jangan-jangan lihat cuman komponen nanas saja yang naik 5000, karena di rumah tangga itu banyak sekali komponennya. Dan sekarang itu semuanya mengalami kenaikan dan jumlahnya pasti lebih tinggi dari persentase kenaikan harga BBM kan? Iya, tempat saya nih tempat semua orang minum kopi, nyari kopi enak karena saya racik sendiri. Saya akan bilang nggak naikin harga, karena gratis ya saya akan bilang oke minumnya dibikin lama, jangan setiap 20 menit nambah kopi. Kira-kira begitu teknik dagang saya nanti. (Ida/sws)

Vonis Edy Mulyadi, Hakim Bernurani dan Jaminan Kebebasan Pers

BY FNN Senin, 12 September 2022 17:33:45 0

KETUKAN palu Ketua Majelis Hakim, Adeng Abdul Kohar dari ruang sidang Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 12 September 2022 sangat melegakan hati. Hakim benar-benar masih punya nurani. Sangat berbeda dengan polisi yang menangkap Edy Mulyadi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membegal hati nurani dan membegal hukum. Padahal, polisi dan jaksa adalah bagian dari aparatur penegak hukum. Bahkan, jaksa sejak awal antara lain mendakwa Edy bukan wartawan dan FNN tidak berizin. Kok izin? JPU pun menuntutnya 4 tahun penjara. Sebuah tuntutan yang tidak masuk akal, kecuali bagi mereka yang kerasukan jin. Oleh majelis hakim, Edy dijatuhi vonis sesuai masa tahanan, tujuh bulan 15 hari. Perintah majelis, ia juga harus dibebaskan. Ya, berdasarkan putusan itu, Edy harus segera menghirup udara, berkumpul dengan keluarga dan bertemu dengan sahabat, serta para penggemarnya. Wartawan senior FNN itu segera menghirup udara bebas sejak ditahan 31 Januari 2022 yang lalu. Ya, penahanan yang dilakukan semena-mena, tanpa terlebih dahulu polisi mengarahkan persoalan Edy ke Dewan Pers. Padahal, masalah yang terjadi adalah sengketa pers. Tidak ada hak jawab dan koreksi yang dialamatkan ke FNN oleh mereka yang merasa keberatan atas video Edy itu. Pokoknya, \'jin buang anak\', itu harus dijadikan masalah. Edy sendiri menjadi korban karena dia sudah lama ditarget berkaitan dengan investigasinya dalam kasus pembantaian enam laskar Front Pembela Islam (sekarang Front Persaudaraan Islam-FPI) yang mengawal Habib Rizieq Syihab, yang terkenal dengan peristiwa KM 50. Sebenarnya, sejak awal, perkara yang dialamatkan ke Edy itu adalah rekayasa jahat oleh penguasa, yang diperintahkan kepada polisi. Anda tidak percaya? Buktinya, baru sekali diperiksa, sudah langsung ditahan. Sedangkan Putri Candrawathi yang juga menjadi tersangka pembunuhan berencana bersama suaminya Ferdy Sambo terhadap Josua Hurabarat, sudah dua kali diperiksa,  tetapi masih bebas menghirup udara. Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, khususnya bagian cyber terlalu memaksakan kasus tersebut hingga menjadikan Edy tersangka dan langsung ditahan. Jin buang anak yang menjadi malapetaka bagi Edy, jelas tidak masuk akal dan menjadikan aparat penegak hukum menjadi alat penguasa Semua tahu dan maklum, kalimat tersebut tidak memiliki konotasi negatif. Kalimat tersebut hanya mengambarkan sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Tetapi, polisi gelap mata dan memaksa Edy menjadi tersangka dan langsung ditahan sejak Senin, 31 Januari 2022. Nuansa politik sangat kental dalam kasus ini. Edy adalah wartawan senior FNN, yang sudah malang-melintang di beberapa media besar dan resmi. Edy bukan wartawan abal-abal. Intinya, Edy menjadi terdakwa bukan karena kalimat ‘jin buang anak’. Akan tetapi, di video itu ia mengkritisi habis-habisan pembangunan calon Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur yang akan menghabiskan anggaran ratusan triliun. Sebagai wartawan senior, Edy kerap membuat tulisan maupun video yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang memberatkan rakyat. Misalnya, tulisannya berjudul; “Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk Siapa?” yang dimuat di FNN.co.id sudah dibuka lebih dari 20.000 kali. Belum yang disebar di media sosial lainnya. Sekali lagi, kita apresiasi putusan hakim terhadap Edy. Sebab, putusan itu juga sekaligus memberikan angin segar terhadap dunia pers. Jika mau jujur, seandainya Edy tidak sempat ditahan, majelis hakim akan memvonis bebas. Vonis itu membuat ruang pers bernapas lega. Andaikan vonisnya berat, itu pertanda mulai matinya kebebasan pers. Jika divonis lebih berat, bukan tidak mungkin banyak wartawan akan semakin mudah di-Edy-kan. Ya, akan ada sederet wartawan yang dihukum penjara. Padahal, tugas mereka bukan membela penguasa, tetapi menyampaikan kebenaran. Vonis tersebut juga membuat kebebasan pers yang bertanggungjawab terjamin dan terjaga. (*)

Tangkap Capres E-KTP!

BY FNN Senin, 12 September 2022 13:20:03 0

Kapan bisa dimulai “equal before the law” dan punya keberanian menangkap capres-capres E-KTP, itupun kalau KPK masih mau dianggap ada dan pantas bersemayam di NKRI. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI PEMANGGILAN Anies Baswedan oleh KPK pada 7 September 2022 terkait penyelenggaraan Formula E, mengingatkan publik pada pepatah Semut di seberang lautan tampak, Gajah di pelupuk mata tak tampak. Pasalnya, begitu banyak kasus yang melibatkan para pengusaha, politisi, dan pejabat, yang merampok uang negara hingga ratusan triliun. Dibiarkan saja berlarut-larut, terkesan mangkrak dan bahkan terjadi pembiaran oleh KPK. Sama halnya dengan yang terjadi pada semua kesadaran kritis dan gerakan perlawanan yang mempejuangkan kebenaran dan keadilan. Kinerja tinggi dan prestasi membanggakan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta, selalu menjadi ancaman yang harus dilumpuhkan oleh rezim. Kekuasaan berisi Oligarki dengan hawa nafsu yang melampaui batas pada harta dan jabatan. Rezim terus membawa rakyat, negara dan bangsa pada jurang kehancuran. Agama dinista dan Tuhan dicampakkan, menjadikan rezim sekuler dan liberal ini bukan cuma sekedar korup dan keji. Lebih dari itu, perilaku kekuasaannya tidak jauh berbeda dengan binatang atau setan berwujud manusia. Kasus suap Harun Masiku yang kemungkinan besar menyeret tidak sedikit anggota DPR dan petinggi partai politik menjadi kasus monumental bersejarah atas jebloknya kinerja KPK. Menghilangnya Harun Masiku sekian lama dan tak pernah bisa ditemukan, menjadi bukti bahwa KPK sedang terlibat proyek mercusuar skala nasional dan internasional dengan biaya tinggi yang sudah menguras rasa malu dan kehormatan. Perlu muka tembok dan tak tahu diri buat KPK untuk cuek terhadap raibnya Harun Masiku. Kasus dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka yang dilaporkan Ubedilah Badrun, seorang akademisi yang juga aktifis 98, memperlihatkan KPK begitu enggan menyeret dua anak Presiden Joko Widodo yang dianggap telah melakukan bisnis haram bersama oligarki. Jangankan berupaya melakukan penyelidikan dan penyidikan, KPK juga tidak pernah memanggil keduanya meski hanya untuk sekedar dimintai keterangan. Kali ini mental budak dan cari selamat dari skandal yang mendapat perhatian dan dukungan publik itu, erat menempel pada KPK. Begitupun dengan kasus Ferdy Sambo yang di dalamnya menyeruak skandal mega korupsi di tengah tragedi pembunuhan dan perselingkuhan di tubuh Polri. KPK terus membisu, seperti kehilangan pita suara dan menjadi penegak hukum yang tak tahu masalah hukum. Tim Satgasus yang identik dengan batalyon Kode 303 yang disinyalir terlibat dengan pengelolaan dan peredaran uang ratusan triliun dari banyak kegiatan ilegal dengan memanfaatkan jabatan aparatur negara. Semua kejahatan luar biasa itu seakan membua KPK dalam banyak kealpaan. Alpa penglihatan, alpa pendengaran dan alpa hati nurani, begitulah KPK yang juga mulai menjadi tuna akal sehat. Paling miris dan sangat memprihatinkan terjadi saat KPK memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangan soal penyelenggaraan Formula E. Hanya dengan berbekal aksi segelintir massa bayaran yang diklaim sebagai aspirasi masyarakat dan suara para buzzer berkedok pegiat sosial dan aktifis partai politik yang nyeleneh. KPK justru semakin menurunkan kredibilitas dan integitasnya dengan usil terhadap program Formula E yang sukses pelaksanaannya secara nasional dan internasional. KPK juga seperti sedang mengalami ketidaksadaran jiwa dan pemikiran, akibat menjadi lembaga super body serta tidak ada yang melakukan kontrol dan mengawasi dari luar. KPK tak mampu menilai program Formula E secara obyektif dan profesional yang telah sukses ikut menyosialisasikan mode transportasi modern yang memiliki komitmen pengurangan emisi global, ikut mengharumkan nama bangsa dan mendorong pendapatan dan pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM pada saat perdana perhelatan lomba mobil listrik dunia di Indonesia. Sangat disayangkan lagi, KPK yang menjadi lembaga adhoc dan turunan dari konsensus internasional sama halnya dengan organisasi yang mengusung isu global seperti HAM, lingkungan, ketahanan pangan dll, kerapkali salah sasaran dan seperti sedang melakukan penegakkan hukum berdasarkan pesanan. Alih-alih mengurus dan mengambil tindakan para koruptor kakap yang menyeret para pengusaha yang berlabel oligarki, politisi dan pejabat negara yang menyengsarakan rakyat, KPK justru tendensius terhadap Anies yang menjadi figur pemimpin yang bergelimang prestasi dan penghargaan saat diberi mandat menjadi gubernur Jakarta, serta sarat dengan jujur, cerdas, santun, sabar dan berwibawa. KPK yang banyak dinilai publik sering menjadi lembaga tempat tawar-menawar kasus dan sebagai alat bergaining politik dan ekonomi pada yang terkandung skandal korupsi. Bukan hanya menegaskan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, KPK juga cenderung menjadi boneka sekaligus tukang pukul penguasa dan pengusaha. Sibuk mengurus sengketa korupsi di bawah 1 miliar rupiah, namun pura pura tidak tahu dan mengabaikan perampokan uang negara ratusan miliar hingga ratusan triliun terutama oleh oligarki dan elit penyelenggara negara, seperti ingin merebut fungsi Polri dan kejaksaan, KPK dinilai juga memiliki kesamaan dengan keduanya, menghukum yang lemah dan miskin sembari membela yang bayar. Pemanggilan Anies oleh KPK, menjadi sinyalemen kuat bagi citra dan masa depan KPK. Akankah KPK menjadi lembaga negara yang independen dalam membela kebenaran dan keadilan bagi rakyat Indonesia. Seiring maraknya kasus-kasus mega korupsi yang menyelimuti lingkungan Istana dan intim dengan oligarki korporasi dan partai politik, termasuk para capres yang beredar dengan pelbagai penyimpangan etika dan dana negara. Kalau Anies yang kapabel, akuntabel, dan transparan serta menjadi pemimpin yang relatif bersih dan terus menguat menjadi capres pilihan rakyat, terus diusik KPK, pertanyaan esensi dan substansinya kemudian, maukah KPK menindaklanjuti proses hukum capres-capres bermasalah, terindikasi dengan jelas dengan bukti-bukti yang lengkap dan valid serta kadung dicap koruptor oleh media dan publik. Termasuk capres-capres ysng tersandung skandal korupsi E-KTP. Dengan semakin lunglai karena tak lagi diisi punggawa KPK yang memiliki kecakapan kerja dan integritas sebagaimana sebelumnya, KKP kini menjadi produk politik yang terus melemahkan peran dan fungsinya hingga berujung  sejuta mega korupsi yang mangkrak. Ada baiknya KPK mampu melalukan refleksi sekaligus evaluasi, untuk terus memperbaiki kelembagaan dan komisioner beserta jajarannya yang sanggup menggunakan nalar dan akal sehat. Jika KPK tak sanggup lagi, lebih baik siap bubar daripada melakukan makar terhadap upaya membangun supremasi hukum yang berkeadilan. Ketimbang repot-repot mengurusi Anies demi mengharapkan persenan dari oligarki. Kapan bisa dimulai “equal before the law” dan punya keberanian menangkap capres-capres E-KTP, itupun kalau KPK masih mau dianggap ada dan pantas bersemayam di NKRI. Mengingat faktanya juga, lebih banyak koruptor kakap baik yang digantung kasusnya maupun yang masih bebas berkeliaran, menjadi lebih menarik lagi jika KPK sadar untuk introspeksi bahwa perampok dan maling uang rakyat itu sebagian besar merupakan warga negara keturannya China. Bukan orang Arab atau apalagi rakyat pribumi jelata. Para taipan yang berasal dari tanah leluhur komunis itu, sudah menjadi rahasia umum yang menguras kekayaan alam Indonesia. Hasilnya antara lain untuk membunuh dan mengubur Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, termasuk membiayai capres-capres boneka oligarki dalam pilpres 2024. Capres-capres yang tak bermoral dan tak layak karena dibiayai dari hasil korupsi dan uang haram jadah lainnya. Ayo KPK jika masih waras, segera tangkap capres E-KTP! (*)

Bjorka dan Revolusi

BY FNN Senin, 12 September 2022 12:51:52 0

Bayangkan jika ke depan Bjorka benar-benar membocorkan data presiden? Membocorkan dalang kasus KM50? Apa yang akan terjadi? Goncangan sosial kah? Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle “INI adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang angkatan bersenjata. Karena mereka hanya orang-orang bodoh.” Ini petikan pesan Bjorka yang dimuat CNNIndonesia. Pesan-pesan Bjorka menjadi hidup di dunia nyata setelah berbagai media mainstream memberitakan kemunculan Bjorka ini. Di dunia maya, kehadiran Bjorka sudah dibahas berhari-hari dengan total puluhan juta viewers, baik di Tiktok, YouTube, Tweeter, dlsb. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengulas kehadiran Bjorka ini. Bjorka, mengklaim memiliki data-data antara lain, data Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo; memiliki data 1,3 miliar pelanggan seluler, memiliki data pembunuh Munir, data pemilih KPU, data Menkominfo, memiliki data Erick Tohir dan Puan Maharani. Dia mengancam akan membongkar dan terus membongkar data-data ini. Saat Menteri Kominfo menyepelekan Bjorka, diberitakan Bjorka membocorkan data pribadi sang menteri di sebuah situs terkait Bjorka. Alasan dari pombocoran informasi adalah dia melihat keadaan Indonesia sudah terlalu parah. Semua orang-orang yang bersuara memberikan kritik disingkirkan. Hendrajit, ahli Global Strategic, menganalisa Bjorka tidak dapat dibandingkan dengan Assange, Wikileaks. Baik skala perang maupun keautentikan isi dari bocoran itu. Wikileaks mempunyai skala global, anti kapitalisme. Data-data Wikileaks juga sangat fantastis. Namun, menurutnya jangan menyepelekan Bjorka, karena Bjorka bisa jadi gayanya saja yang dagelan, tapi dia akan sangat berbahaya kelak akhirnya. Selain itu, sebuah analisis yang beredar di WA Group, dengan judul “Bjorka dan CIA”, meyakini bahwa ada sentuhan CIA (intelijen Amerika) pada gaya bocor-bocoran Bjorka. Menurutnya, sasaran Bjorka dengan mengangkat kembali kasus pembunuh Munir, sasarannya adalah Hendropriyono dan jejaring yang juga berhubungan dengan kasus Ferdy Sambo. Kasus Sambo dibongkar karena terkait logistik pemilu ke depan. Kepada CNN Indonesia TV, beberapa hari lalu, Alfons Tanujaya, ahli IT, mengatakan bahwa unggahan Bjorka bukanlah Hoax. Menurutnya akan sangat berbahaya jika data seseorang yang bocor dari data kependudukan dikombinasikan dengan data kebocoran dari pelanggan seluler, akan menghasilkan bahan data penting bagi penipuan, dalam skala kecil, namun mampu mempengaruhi pilihan seseorang dalam pilpres, dalam skala besar. Tergantung siapa yang akan memanfaatkan data tersebut. Dan, dalam skala individual, kita melihat bagaimana kebocoran data pribadi wartawan senior Ilham Bintang yang dulu viral, yang dimanfaatkan pada pembobolan bank dan bahkan dikaitkan dengan pembayaran pajak. Seorang advokat muda yang menganalisis Bjorka di TikTok membuat judul “Mungkinkah Bjorka Akan Menjadi Pahlawan Indonesia?”. Pertanyaan ini menggelitik kita, sebab, Bjorka mirip dalam film “V for Vendetta”, manusia bertopeng, yang melawan pemerintahan yang zalim. Bjorka juga menampilkan diri sebagai manusia bertopeng. Tuntutan Bjorka adalah satu, sekarang saatnya Revolusi. Dan, Bjorka yakin dengan kemampuannya menghancurkan rezim yang zalim. Ini masuk akal dalam era sekarang, di mana di tangan satu gadget, semua sistem data pembangkit listrik, data trafik lalu lintas, data perbankan dll, dapat digenggam dan di kacau-balau kan. Jika benar Bjorka adalah kekuatan baru dalam dunia “Big Data dan Internet of Things”, yang mampu melakukan Revolusi melalui dunia maya, maka kita tentu akan sungguh-sungguh masuk pada era baru. Namun, menurut saya, tetap saja gerakan rakyat di dunia nyata, jangan ditinggalkan. Khususnya mengingat unggahan pesan Bjorka yang anti kenaikan BBM, di tweeter, “Apa kabar Bu Puan Maharani? Bagaimana rasanya merayakan ulang tahun ketika banyak orang memprotes harga BBM tepat di depan kantor anda?” Pesan ini menunjukkan pentingnya protes jalanan. Sebagai penutup, kita melihat analisa Drone Emprit, ahli Big Data, yang melihat sambutan atas Bjorka bukan saja dari kaum oposisi, tapi juga dari orang-orang yang kecewa pada sistem keamanan dan keadilan Cyber pada era pemerintahan Jokowi. Bayangkan jika kedepan Bjorka benar-benar membocorkan data presiden? Membocorkan dalang kasus KM50? Apa yang akan terjadi? Goncangan sosial kah? Semoga Bjorka sungguh-sungguh di pihak rakyat ketika dia mengarahkan Revolusi. (*)

Pesan Pendidikan Kemanusiaan

BY FNN Senin, 12 September 2022 08:13:01 0

Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Pendidikan dalam Al-Quran ·                 Kami berikan hikmah kepada Luqman, \"Bersyukurlah kepada Allah… Luqman berkata kepada anaknya, \"Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah…\" Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya… Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu… Luqman berkata: \"Hai anakku, Jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Hai anakku, dirikanlah shalat, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, cegahlah dari perbuatan mungkar, dan sabarlah terhadap apa yang menimpa kamu; janganlah memalingkan muka dari manusia, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sederhanalah dalam berjalan dan lunakkan suaramu… (QS 31:12-19) ·                 Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya… Apabila telah dewasa, dan berumur empat puluh tahun, ia berdoa: \"Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat beramal saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan kebaikan pada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada-Mu, dan aku termasuk orang yang berserah diri.\" (QS 46:15) ·                 Mereka berkata: \"Ya Tuhan kami, jadikanlah pasangan kami dan keturunan kami cendera mata penyenang hati kami, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS 25:74) Tanggung Jawab Pendidikan ·                 Catur pusat Pendidikan: rumah, sekolah, masyarakat, dan masjid. ·                 “Didiklah anak-anakmu dengan sebaik-baiknya, karena mereka adalah amanat Tuhan kepadamu.” (Nabi Muhammad Saw). ·                 “Didiklah anak-anakmu dengan saksama, karena mereka akan hidup di zaman bukan zamanmu.” (Umar bin Khathab). ·                 Orang tua berkewajiban mengenalkan anak kepada Tuhannya dan mengarahkan pendidikan tanpa memaksanya.  ·                 Tugas orang tua membantu anak menemukan rencana Tuhan untuk dirinya. ·                 Seorang anak akan menjadi apa yang diajarkan kepadanya; itu sebabnya kita harus memperhatikan apa yang kita ajarkan dan bagaimana kita hidup. (Jane Addams) ·                 Tiba-tiba Anda memahami sesuatu yang telah Anda mengerti sepanjang hidup Anda, tetapi dengan cara berbeda. Itulah artinya belajar. (Doris Lessing) ·                 Karakter tidak dapat berkembang di dalam situasi yang mudah dan tenang. Hanya di dalam pengalaman penuh cobaan dan penderitaanlah jiwa dapat diperkuat, visi dapat diperjelas, dan sukses dapat dicapai. (Hellen Keller)  ·                 Apa pun yang terjadi dalam hidup ini, jangan lupa untuk kembali kepada akal sehat dan hati nurani. (Fahruddin Faiz) ·                 Apa yang saya dengar saya lupa. Apa yang saya lihat saya ingat. Apa yang saya lakukan saya mengerti. (Confucius) ·                 Sudah pasti kewajiban utama manusia ialah memperkembangkan diri sendiri, seperti bangsa Yunani purba yang luar biasa itu. (Herbert N Casson)  ·                 Rata-rata setiap orang hanya memperkembangkan sepuluh persen dari bakat dan kemampuannya yang terpendam. (William James) ·                 Hanya orang yang terus berusahalah yang akan menikmati hasil Jerih payahnya. (Mohammad Hatta) ·                 Nilai seorang manusia ditentukan oleh tujuan yang dikejarnya. (Marcus Aurelius) ·       Tujuan utama dalam hidup adalah mencapai keberhasilan, tidak peduli siapa pun dia. (John D. Rockefeller Jr) ·       Rumus untuk menggapai sukses: tulislah peran idaman Anda dalam drama bernama kehidupan. (Kazuo Inamori) ·                 Ingatlah selalu bahwa tekad Anda untuk sukses adalah lebih penting daripada apa pun. (Abraham Lincoln) ·       Sukses adalah 1 % bakat dan 99 % kerja keras. (Thomas Alva Edison) ·         Kepuasan terletak pada usaha, bukan hasil; berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. (Mahatma Gandhi) ·                     Hidup adalah serangkaian pengalaman; setiap pengalaman membuat kita lebih besar, walaupun kita tidak menyadarinya. (Henry Ford) ·       Perubahan adalah jalan menuju kedewasaan, dan kedewasaan adalah sikap  selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti. (Henry Bergson) ·       Jika Anda dapat memimpikan, Anda dapat melakukannya. (Walt Disney) ·       Hidup ini seperti orang naik sepeda; supaya terjaga keseimbangannya, Anda harus terus berjalan. (Albert Einstein) ·       Permata kehidupan yang Anda cari tidak berada di puncak gunung atau di tengah lautan, tetapi di dalam diri Anda; maka galilah. (Russel H. Conwell) ·         Orang yang tak punya kemauan teguh akan kehilangan arah. (Shakespeare) ·       Orang yang baik tidak mati dengan kematiannya; ia terus hidup walau jasadnya terkubur dalam tanah. (Euripides) ·       Jika engkau ingin tidak dilupakan orang setelah meninggal dunia, maka tulislah sesuatu yang patut dibaca atau lakukan sesuatu yang patut diabadikan dalam tulisan. (Benjamin Franklin)  ·       Hiduplah sedemikian rupa, hingga apabila kita mati, maka semua orang bersedih, sampai tukang gali kubur pun turut bersedih pula. (Mark Twain) ·       Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik, sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir, tidak mampu melakukannya lebih baik. (Martin Luther King) ·       Kesadaran, sekalipun hanya sesaat saja, sering lebih berharga daripada pengalaman sepanjang hidup. (O.W. Holmes) ·                 Pikiran membuahkan perkataan. Perkataan membuahkan tindakan. Tindakan membuahkan kebiasaan. Kebiasan membuahkan karakter. Karakter membuahkan kenyataan. ·                 Pesan Khalil Gibran Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri Mereka terlahir melalui engkau tapi bukan dirimu Meskipun mereka ada bersamamu, tapi mereka bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu Karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri Engkau bisa memberikan rumah bagi raga, tapi bukan jiwa mereka Karena jiwa mereka itu tinggal di rumah hari esok yang tak pernah dapat engkau kunjungi meskipun dalam mimpi. Engkau bisa menjadi seperti mereka, tapi jangan coba menjadikan mereka sepertimu Karena hidup tidak berjalan mundur dan tidak pula berada di masa lalu Engkau adalah busur-busur tempat anak-anakmu menjadi anak-anak panah yang hidup diluncurkan Sang pemanah telah membidik arah keabadian, dan ia meregangkanmu dengan kekuatannya Sehingga anak-anak panah itu dapat meluncur dengan cepat dan jauh Jadikanlah tarikan tangan sang pemanah itu sebagai kegembiraan Sebab ketika ia mencintai anak-anak panah yang terbang, maka ia juga mencintai busur yang telah meluncurkannya dengan sepenuh kekuatan.   ·                 Pesan Dorothy Law Nolte Bila anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki Bila anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi Bila anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri Bila anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri Bila anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri Bila anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri Bila anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai Bila anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan Bila anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan Bila anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya Bila anak dibesarkan dalam kasih sayang dan persahabatan, ia  belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Pesan Perdamaian ·                 Pengalaman beragama adalah keseluruhan pengalaman hidup orang beriman. (Mohammad Iqbal) ·                 Uji kebenaran kabar angin dan laporan dengan saksama; mencintai iman, membenci kekufuran, kemunafikan, dan kedurhakaan. (Al-Hujurat/49:6-7). ·                 Semua orang beriman adalah bersaudara; rukunkan antar-saudara dan bertakwalah kepada Allah; hindari memperolok, jauhi mencela, dan tahan diri dari memberi nama ejekan; jauhi prasangka, tahan pandangan dari memata-matai, dan jaga mulut dari menggunjing. Saling mengenal dan berlomba dalam ketakwaan. (Al-Hujurat/49:10-13). ·                 Menghayati perbedaan bahasa, warna kulit, dan agama. (Ar-Rum/30:22). ·                 Berpegang teguh pada tali agama Allah (Ali Imran/3:103) ·                 Mengingat-ingat dan mensyukuri nikmat-Nya. (Al-Anfal/8:63). ·                 Prinsip belas kasih di jantung seluruh agama mengimbau kita untuk selalu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. ·                 Islam menyeru manusia untuk belas kasih dan mengapresiasi keragaman serta menumbuhkan empati yang cerdas atas penderitaan seluruh manusia.  ·                 Perdamaian mencakup segala prakarsa dan upaya kreatif untuk mengatasi dan menghilangkan segala bentuk kekerasan di masyarakat.     ·                 Saya tidak melihat dosa yang lebih besar daripada menindas mereka yang tidak bersalah dengan mengatasnamakan Tuhan. (Mahatma Gandhi) ·                 Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk memuaskan keserakahan seorang anak Adam saja. (Mohammad Ali Jinnah) ·                 Dua belas nilai universal: (1) Kedamaian, (2) Penghargaan, (3) Cinta, (4) Toleransi, (5) Kejujuran, (6) Kerendahan hati, (7) Kerja sama, (8) Kebahagiaan, (9) Tanggung jawab (10) Kesederhanaan (11) Kebebasan (12) Persatuan. ·                 Pancasila harus menjadi prinsip pemberadaban manusia Indonesia. Pelbagai tindakan yang bertentangan dengan Pancasila harus dihentikan. (*)

Semua Bersumber Dari Istana

BY FNN Ahad, 11 September 2022 22:51:02 0

Dan, semua yang terjadi bersumber dari kedunguan Istana. When a clown moves into a palace he doest  be come a king. The palace be come a circus. (Ketika badut pindah ke Istana dia tidak menjadi Raja. Istana menjadi sirkus). Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PROFESOR Daniel M Rosyid mengatakan: Kebrutalan Ferdy Sambo itu adalah peringatan atas pembusukan yang terjadi pada Republik ini, tak hanya polisi. Kekejamannya tak terperikan dan tak terbayangkan manusia ber-Pancasila. Ribut-ribut soal korupsi, dan kenaikan harga BBM hanya retak-retak kecil dari Republik yang nyaris ambruk karena hukum dipermainkan oleh para pembuat dan penegak hukum di Republik ini @MenyamboRepublik. Profesor Salim Said mengatakan: Indonesia Saat Ini Dikuasai Oligarki. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Profesor Salim Said dalam Refly Harun Channel. “Saya takut bahwa banyak yang dilakukan oleh Jokowi itu, adalah akomodasi dia terhadap banyak group-group oligarki. Oligarki juga telah menguasai Pak Jokowi. Negara kita sekarang dikuasai oleh para Oligar termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” katanya. Lengkap sudah, kita seperti terkena hipnotis atas terjadinya penjajahan gaya baru oleh Oligarki. Oligarki sangat taktis dan paham seperti dikatakan oleh Guilford dan Henry Kissinger: Guilford (1973): mengatakan bahwa if you would understand world geopolitic today, follow the oil (Deep Stoat). (Bicara soal minyak, maka 90% soal politik, dan 10% tentang teknis perminyakan itu sendiri). Henry Kissinger mengatakan: control oil and you control nation, control food and you control the peoples (Kendalikan minyak maka Anda menguasai negara, dan kendalikan pangan maka anda menguasai rakyat). Lihat saja bagaimana Oligarki menguasai sektor perkelapa-sawitan di Tanah Air, sulit ditepis. Saat ini, ada 10 kelompok besar yang menguasai 29 persen dari total kebun sawit di Indonesia. Team Leader Forest Campaigner Greenpeace Arie Rompas menyebutkan, 29 persen dari total luasan kebun sawit di Indonesia itu setara dengan 16 juta hektare. Hal ini membuktikan betapa kuatnya cenkeraman oligarki di bisnis sawit Indonesia. Menurut Arie Rompas, ada 10 kelompok besar penguasa sektor sawit. Posisi pertama, dikuasai BUMN, melalui PT Perkebunan Nusantara (Persero/PTPN). Perkebunan pelat merah ini, menguasai land bank 1.131.285, hektare. Selanjutnya PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART), PT Gama Plantation Tbk, PT Wilmar Nabati Indonesia, Jardine Matheson Holdings Ltd., Salim/Indofood Agri Resources Ltd., Fangiono Family/First Resources Ltd., Sime Darby Bhd, PT Genting Plantations Nusantara dan Royal Golden Eagle (RGE). “Sinarmas, Gama, Wilmar, Jardine Matheson, dan Salim adalah sepuluh kelompok bank tanah yang dikuasai di Indonesia,” ungkap Arie. Menurutnya, mereka itu dari kelompok yang sama yang selalu menonjol dari sisi hilir bahkan dominan di tingkat hilir. Beberapa perusahan sawit raksasa inilah yang berhasil menguasai semua sektor, terutama dari perkebunan, pabrik, kilang, hingga ekspor. “Di perkebunan dikuasai oleh kelompok tersebut dan di pabrik, kilang serta ekspor juga dikuasai,” ujar Arie. Ada tiga perusahaan yang memiliki lebih dari setengah kapasitas kilang dan mendominasi ekspor minyak sawit di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah Wilmar, Sinarmas, dan Musim Mas. “Ternyata lebih dari tiga perempat kapasitas kilang dan perdagangan ekspor dikuasai oleh 10 kelompok utama yang beroperasi di dalam negeri,” kata Arie. Jadi benar, carut-marut dalam kelola negara telah menyimpang jauh dari kiblat tujuan negara, karena yang mengendalikan bukan lagi bangsa sendiri. Semua pengelola negara ini sudah dalam kendali Oligarki. Dan, semua yang terjadi bersumber dari kedunguan Istana. When a clown moves into a palace he doest be come a king. The palace be come a circus. (Ketika badut pindah ke Istana dia tidak menjadi Raja. Istana menjadi sirkus). Prof. Amin Rais mengatakan: It\'s now or never… Tomorrow will be to late (sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat). Tanpa mengatasi sumber bencana ini, akan sia sia. (*)

Pesan Membaca, Memahami, dan Mengamalkan Al-Quran

BY FNN Ahad, 11 September 2022 18:41:52 0

Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta AL-QURAN Berbahasa Arab. Alif lam ra`. Inilah ayat-ayat Kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sungguh Kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab, agar kamu memahaminya. (QS 12:1-2) Al-Quran Bagai Lautan Tak Bertepi. “Katakanlah: Sekiranya lautan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu pula”. (QS 18:109) “Seandainya pohon-pohon di bumi jadi pena dan laut jadi tinta, ditambah tujuh laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis ditulis kalimat Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS 31:27) Bacalah Al-Quran! “Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu Kitab Al-Quran, dan dirikanlah shalat. Sungguh shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan mengingat Allah dalam shalat lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS 29:45) “Supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Siapa yang mendapat petunjuk, maka ia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, dan siapa yang sesat katakanlah: “Aku hanyalah pemberi peringatan”. (QS 27:92) “Apabila kamu membaca Al-Quran niscaya Kami adakan antara kamu dan orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat dinding tertutup”. (QS 17:45) Dengarkanlah Bacaan Al-Quran! “Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat”. (QS 7:204) Tadabur Al-Quran “Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?” (QS 47:24) Inni Jailun Fil Ardhi Khalifah “Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sungguh Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS 6:165) Inni Jailuka Linnasi Imaman “Ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: \"Sungguh, Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia\". Ibrahim berkata: \"(Dan saya mohon juga) dari keturunanku\". Allah berfirman: \"Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim”. (QS 2:124) “Kami jadikan di antara mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka bersabar, dan meyakini ayat-ayat Kami”. (QS 32:24) Qulillahumma Malikal Mulki “Katakanlah: “Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala”. (QS 3:26) Athiullah Wa Athiurrasul Wa Ulil Amri “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”. (QS 4:59) Idzhab Ila Firauna Innahu Thagha “Pergilah kamu berdua kepada Fir\'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, kalua-kalau ia mau ingat atau takut”. (QS 20:43-44) “Sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa. Ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah anugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: \"Janganlah kamu terlalu bangga; Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri”. (QS 28:76) “Juga Karun, Fir\'aun dan Haman. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa membawa bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka sombong di (muka) bumi, dan mereka tidak luput dari kehancuran”. (QS 29:39) Fenomena Kaum “Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguh Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS 13:11) “(Siksaan) demikian itu karena Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS 8:53) Kepemimpinan dan Keteladanan Nabi Muhammad SAW “Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS 21:107) “Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”. (QS 34:28) “Sungguh, kamu berbudi pekerti yang agung”. (QS 68:4) Kana khulukquhu shallallahu alaihi wasallam al-Quran – Akhlak Rasulullah saw adalah Al-Quran. (Aisyah RA) Innama buitstu li utammima makarimal akhlak – Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. (Rasulullah saw) “Sungguh pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu; bagi orang yang mengharap rahmat, Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah”. (QS 33:21) Pengalaman Eksistensial Nabi SAW Al-Muzzammil (QS 73:1-10) Al-Muddatstsir (QS 74:1-7) Adh-dhuha (QS 93:1-11) Al-Insyirah (QS 94:1-8) Karakter Pemimpin: Shidiq-Amanah-Tabligh-Fathanah “Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu shiddiqin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka”. (QS 57:19) “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS 4:58) “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kamu kerjakan, berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (QS 5:67) “Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, Muhammad, maka kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi”. (QS 87:6-7) “Tuhan, aku mendambakan uluran kebaikan dari hadirat-Mu”. (QS 28:24) Jangan memanjakan diri, jangan takut payah, jangan ingin enak, dan jangan merasa tua dalam berjuang! Bila engkau menjadi pemimpin, “ojo dumeh” – jangan merasa hebat, tinggi, dan merendahkan orang lain! Jangan berhenti sampai pertarungan benar-benar usai. (*)

LaNyalla Imbau Pemprov Jatim Minta Bupati Evaluasi Akses Infrastruktur Desa

BY FNN Ahad, 11 September 2022 18:09:31 0

Surabaya, FNN – Ambrolnya jembatan gantung di Probolinggo, Jawa Timur, disesalkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Terlebih, peristiwa itu menyebabkan puluhan siswa dan guru SMPN 1 Pajarakan terluka karena terjatuh ke sungai. LaNyalla pun meminta Pemprov Jatim segera meminta para Bupati se-Jatim untuk melakukan evalusi akses infrastruktur desa. Ia juga mengingatkan agar forum Musrenbang Jatim juga membicarakan terkait infrastruktur desa. “Segera lakukan inventarisasi persoalan akses masyarakat desa dan segera ambil tindakan. Pemeliharaan rutin perlu dilakukan secara berkala,\" kata LaNyalla yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Minggu (11/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menyesalkan masih adanya jembatan gantung yang sudah tua dengan konstruksi yang sudah lapuk dan tidak layak pakai. Padahal, jembatan tersebut merupakan salah satu akses strategis masyarakat yang masih digunakan. \"Kalau ada evaluasi dan pemeliharaan rutin, insiden ini tentu tak terjadi. Maka perlu perhatian dari pemerintah daerah secara berkala, rutin, agar dapat diambil tindakan pencegahan dan tidak merugikan masyarakat,\" kata LaNyalla. LaNyalla meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi serta monitoring jembatan gantung yang ada di desa-desa yang terdapat sungai-sungai jembatan gantung yang merupakan akses warga dalam aktivitas sehari-hari. \"Insiden ini juga bisa menjadi indikator pemerataan pembangunan di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Bagaimana pemerintah perlu mewujudkan akses jalan yang memberikan rasa aman, baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi,\" ujarnya. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menyatakan 40 siswa dan satu guru terjatuh ke sungai saat jembatan gantung di Desa Kregenan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terputus, Sabtu (10/9/2022). Jembatan gantung itu menjadi penghubung antara Desa Kregenan di Kecamatan Kraksaan dan Desa Pajarakan Kulon di Kecamatan Pajarakan yang sering digunakan oleh warga di dua desa setempat. Sebanyak 28 orang mengalami luka ringan dan 13 orang dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Waluyojati. (mth/*)

KOMPAS Mengajarkan, Media Besar Pun “Terpeleset”

BY FNN Ahad, 11 September 2022 15:27:01 0

Kompas Islamophobia, sangat membenci Islam. Bahkan, menurut Machfuds Dindin, Kompas menunjukan kedengkiannya terhadapi Anies Baswedan, adalah sebuah tindakan primitif. Oleh: Iriani Pinontoan, Wartawan Senior Forum News Network (FNN) KOMPAS mengajarkan Kompas. Media besar yang “terpeleset”. Apapun cerita pemimpin redaksinya, nasi sudah menjadi bubur. Sampai hari ini, sudah 21.000 pembaca berkomentar untuk jawaban makjleb Anies Baswedan atas framing Kompas, sehari sesudah hadir di KPK, Kamis, 8 September 2022. Anies yang sedang memimpin hasil survei lembaga survei manapun, sebagai Calon Presiden 2024 memang tak disukai rezim ini. Bahkan KPK sendiri. Jadi, wajar jika Anies dipanggil untuk memberi keterangan pelaksanaan Formula E-1 dan nasib perhelatan hebat ini, jika sudah tidak lagi menjabat gubernur DKI Jakarta. Naif memang. Orang lalu bertanya, apakah KPK serius? Ini atas pesanan siapa Anies ingin dikriminalisasi? Begitu juga atas framing Kompas. Bayangkan saja, Anies datang ke KPK pagi itu berseragam gubernur putih hitam menenteng map biru, sendirian. Lalu Anies diperiksa KPK selama 11 jam. Esoknya, tulisan panjang Kompas pun dilengkapi foto Anies memakai jaket hitam. Sebuah logika yang sungguh menyesatkan sebagai koran besar. Anies Baswedan lalu menulis pada Instagramnya (dikutip utuh), sebagai berikut: Kemarin, sehari sesudah memenuhi undangan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula-E, saya menerima banyak pesan memberitahukan tentang berita yang dimuat di Harian Kompas. Judul beritanya besar: “Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa”. Isinya mayoritas tentang pembebasan bersyarat 23 narapidana tipikor. Terdapat pula kolom berisi daftar napi tipikor yang dibebaskan. Yang aneh: yang terpampang adalah foto Gubernur DKI. Tidak ada hubungan dengan topik yang ditulis di dalam artikel. Di bagian akhir artikel terdapat tiga paragraf kecil tentang kedatangan Gubernur DKI ke KPK, yang juga tidak ada hubungan dengan topik beritanya. Media memang memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi, opini dan perasaan pembacanya. Karena memiliki kekuatan besar inilah maka media harus memiliki tanggung jawab yang besar pula. Media sebagai pilar demokrasi bukannya tidak boleh berpihak. Sebaliknya, ia justru harus berpihak, pada kebenaran, keadilan, dan objektivitas. Tanggung jawab media memang berat, karena risiko dampak salah langkahnya pun besar. Kemarin, beberapa pemimpin Kompas menjelaskan pada saya, bahwa penempatan foto itu adalah kelalaian, tak ada niat framing buruk. Memang disayangkan kesalahan mendasar seperti itu terjadi di media seperti Kompas yang pastinya memiliki mekanisme pengawasan berlapis. Hari ini, Kompas memasang berita baru yang menjelaskan secara lebih objektif terkait kedatangan saya ke KPK. Kompas hari ini memberi contoh kepada Kompas kemarin tentang bagaimana sebuah berita seharusnya ditulis. Dahulu, Kompas sebenarnya hendak diberi nama Bentara Rakyat. Namun Bung Karno memberi usul nama Kompas, karena kompas adalah penunjuk arah dan jalan. Kita berharap, filosofi nama Kompas ini terus dijaga. Apabila sebuah kompas berfungsi baik, maka kita lancar dan selamat mengarungi perjalanan. Apabila jarumnya terpengaruh oleh magnet (polar), maka ia tak lagi dapat menjadi penunjuk arah. Saya memilih mempercayai penjelasan pemimpin di Kompas dan, walau banyak yang menyarankan, saya memilih tidak membawa masalah ini kepada Dewan Pers. Namun, saya memilih tetap menyampaikan catatan ini pada publik agar bisa menjadi pengingat bagi kita semua dalam bernegara dan berdemokrasi. Pilihan Anies untuk menulis di IG pribadinya adalah pilihan bijaksana. Betapa masyarakat perlu tahu yang sebenarnya media mainstreem, koran sebesar Kompas bisa terpeleset. Bahkan beberapa netizen berkomentar: Kompas Islamophobia, sangat membenci Islam. Bahkan, menurut Machfuds Dindin, Kompas menunjukan kedengkiannya terhadapi Anies Baswedan, adalah sebuah tindakan primitif. Beda lagi Maryam Bachmid, wartawati senior, berpendapat sekelas Kompas yang leading newspaper memuat foto dengan berita yang sama sekali bukan ilustrasi yang benar. “Seperti malu-malu mengakui prestasi Anies,” kata Maryam. (*)

IPW Minta Kabareskrim Polri Ungkap Setoran AKBP Dalizon ke Kombes Anton Setiawan

BY FNN Ahad, 11 September 2022 15:06:54 0

Jakarta, FNN – IPW minta Kabareskrim Komjen Agus Adrianto harus transparan dan membuka kepada publik kasus Kombes Anton Setiawan yang terlibat dalam penerimaan aliran dana dari terdakwa AKBP Dalizon dalam kasus gratifikasi dan pemerasan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019. Pasalnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), uang yang mengalir ke AKBP Dalizon sebesar Rp 10 miliar untuk menutup kasus di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin itu, mengalir ke Kombes Anton Setiawan sebesar Rp 4,750 miliar yang saat itu menjabat Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumsel. “Dari Rp10 miliar itu, Rp 4,750 miliar diberikan terdakwa ke rekannya AS secara bertahap. Kemudian Rp 5,250 miliar digunakan terdakwa untuk tambahan membeli rumah senilai Rp 1,5 miliar, tukar tambah mobil Rp 300 juta, membeli 1 unit mobil sedan Honda Civic Rp 400 juta, termasuk tabungan dan deposito rekening istri terdakwa senilai Rp 1,4 miliar,” kata JPU Kejaksaan Agung Ichwan Siregar dan Asep saat membacakan dakwaan di sidang perdana AKBP Dalizon pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) PN Palembang, Jumat (10 Juni 2022). Bahkan, dalam persidangan Rabu (7 September 2022), AKBP Dalizon mengaku setiap bulan menyetor Rp 500 juta per bulan ke Kombes Anton Setiawan. Pengakuan Dalizon ini menjadi viral di media sosial. Dalam persidangan kasus gratifikasi dan pemerasan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 sendiri, Kombes Anton Setiawan tidak pernah hadir. Pasalnya, JPU tidak pernah memaksa Kombes Anton Setiawan untuk menjadi saksi di persidangan. Namun, dengan terkuaknya aliran dana kepada Kombes Anton Setiawan ini, Indonesia Police Watch (IPW) menilai bahwa AKBP Dalizon hanya dijadikan korban oleh institusi Polri. Sementara atasannya yakni Kombes Anton Setiawan dilindungi dan ditutup rapat oleh Bareskrim Polri agar tidak tersentuh hukum. Padahal, dalam kasus tersebut jelas ada persekongkolan jahat yang tidak hanya melibatkan AKBP Dalizon. “Hal ini sangat jelas terlihat karena penanganan perkara tersebut diambil alih oleh Bareskrim Polri. Artinya, dalam melakukan penyidikan, para penyidik dan pimpinan di Bareskrim tahu kalau nama Kombes Anton Setiawan muncul dalam pemeriksaan. Namun keterlibatannya diabaikan dan tidak dijadikan tersangka,” kata rilis IPW Sabtu (10/9/2022). “Padahal, kalau ditelusuri secara materiil dengan apa yang diungkap dalam dakwaan Jaksa penuntun umum, terang benderang ada aliran dana gratifikasi ke Kombes Anton Setiawan. Benang merah itu sangat terlihat jelas bahwa korupsi yang terjadi bukan hanya melibatkan AKBP Dalizon saja,” lanjutnya. IPW juga menanyakan apakah Bareskrim memang sengaja melindungi koruptor di kandangnya sendiri. Pasalnya, Anton Setiawan setelah dimutasi dari Dirkrimsus Polda Sumsel bertugas di Ditipidter Bareskrim Polri?. “Anehnya lagi, dalam penanganan kasus AKBP Dalizon tersebut, Bareskrim Polri tidak mengenakan Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Akibatnya, Kombes Anton Setiawan menjadi tidak tersentuh oleh aliran uang dari AKBP Dalizon,” ungkapnya. Padahal, kalau masyarakat biasa melakukan dugaan tindak pidana, pihak Bareskrim Polri langsung menyematkan pasal TPPU dengan mengorek semua aliran keuangan, termasuk memblokir rekening bank terduga pelaku tindak pidana dan orang-orang yang mendapat aliran dananya. “Kenapa UU TPPU itu tidak diterapkan bagi anggota Polri?” tanyanya heran. Oleh sebab itu, IPW mendesak kepada Kabareskrim Komjen Agus Adrianto untuk bersih-bersih. Diawali dengan menuntaskan kasus gratifikasi dan pemerasan Proyek Pembangunan Infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 sampai menyentuh ke atasan dan bawahan AKBP Dalizon. “Sudah seharusnya, pimpinan Polri tidak lagi melindungi anggota Polri yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Hal ini untuk mewujudkan institusi Polri bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,” tegas Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. (mth/*)

Faktor Pemimpin Sangat Berpengaruh Terhadap Upaya Perpecahan Bangsa

BY FNN Ahad, 11 September 2022 11:03:18 0

Jakarta, FNN – Ketua Umum Majelis Tao Dharma Indonesia (MTDI), Taosu Agung Kusumo, mengingatkan seluruh komponen bangsa mengedepankan persatuan dan kerukunan pada saat suhu politik yang terus meningkat. Sebab, cukup banyak negara yang hancur  lebur dan terjadi perang saudara hanya  karena masing-masing lebih mengedepankan egoisme. Kusumo mengatakan, segenap komponen bangsa Indonesia sekuat tenaga secara terus-menerus membangun harmonisasi yang sudah lama terjalin. “Harus berupaya juga supaya bangsa yang majemuk ini terhindar dari perpecahan yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya, di Jakarta, Sabtu, 11 September 2022. Faktor sikap, karakter dan kejujuran para pemimpin bangsa juga sangat berpengaruh penting dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. “Rakyat akan selalu mencermati prilaku para pemimpin dan  keteladanan sangat menentukan terbelah atau tidaknya bangsa,” tutur Kusumo. Menurut Kusumo, selama ini rakyat cukup dewasa dalam membangun proses demokratisasi. Akan tetapi, jika para pemimpinya tidak jujur dan tidak ada yang diteladani, maka demokrasi yang dibangun akan rapuh. Keberadaan Perhimpunan dan Majelis Tao yang dipimpinnya bertujuan  membantu semua masyarakat yang sedang susah, menjaga kerukunan umat dan mendoakan agar negara Indonesia selamat dari berbagai ujian dan tetap utuh dalam persatuan. Kusumo menilai, sejak dahulu hingga kini semua masih rukun. “Jika ada pergesekan, itu hanya dipicu oleh ulah oknum yang menginginkan perpecahan bangsa,”\' tegas Kusumo. Menurutnya, sejak dulu kerukunan beragama di Indonesia sudah bagus. Tidak ada yang tidak rukun karena setiap  anak bangsa dari dulu sampai sekarang semua bersatu. “Yang terjadi adalah ulah oknum-oknum yang ingin membuat tidak rukun,” katanya. Menurut Kusumo, sebagai anak bangsa jangan sampai ada yang terpengaruh dan semua harus memperkuat diri, memperkuat iman serta memberikan dukungan kepada negara agar bisa mencapai kemajuan bersama. “Sebagai anak bangsa, kita jangan  terpengaruh. Harus menguatkan diri, kuatkan iman, supaya mendukung negara ini  maju,” tururnya. Pendiri PTDI dan MTDI tersebut menekankan, semua harus bersyukur karena Indonesia memiliki hasil bumi yang begitu melimpah  dan bisa diberdayakan. Oleh karena itu, rakyat harus kompak agar tidak bangkrut seperti beberapa negara di luar negeri yang tidak memiliki apa pun. “Kita melihat di luar negeri sudah banyak negara yang bangkrut karena mereka tidak kompak. Padahal, mereka tidak memiliki sumberdaya alam. Kalau negara  ini, ada hasil bumi yang sangat banyak. Kalau nggak ada hasil bumi pada hari ini, Indonesia mau menjadi negara apa,” ujarnya. (Anwar)

Seharusnya Biaya Minyak Mentah untuk BBM Bisa 500 Perak Seliter

BY FNN Ahad, 11 September 2022 02:54:26 0

Sri Mulyani mudah-mudahan bisa. Pengalaman belasan tahun jadi Menteri Keuangan masa iya cuma bisanya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) HARGA minyak mentah seharusnya tidak perlu ditakutkan oleh pemerintah, asal pemerintah serius menjaga nilai tukar dan menguatkannya terhadap mata uang asing, terutama terhadap US Dolar. Caranya banyak. Asal berani saja. Pada masa Pemerintahan SBY rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.000 per US dolar. Kalau harga minyak sekarang 90 US dolar, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM Rp 4.500 per liter BBM. Waktu itu Menteri Keuangan SBY adalah Sri Mulyani. Karena kepotong kasus Century jadi Sri Mulyani tidak menjadi menteri lagi. Sri Mulyani kembali di jaman Jokowi tapi nilai tukar rupiah terhadap US dolar ambruk menjadi Rp 14.750 per dolar AS. Meski harga minyak mentah sama 90 US dolar per barel seperti saat SBY dulu, tapi biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM naik jadi dua kali lipat menjadi Rp 10.000 per liter BBM. Jadi, kepada Presiden Jokowi, cobalah perintahkan pada Sri Mulyani sebagai Menkeu, supaya diskusi dengan Gubernur BI bagaimana cara menguatkan kembali nilai tukar rupiah terhadap USD. Karena sekarang ini Indonesia itu beli minyak menggunakan dolar. Bukan menggunakan Yuan atau Rubel. Sri Mulyani mudah-mudahan bisa. Pengalaman belasan tahun jadi Menteri Keuangan masa iya cuma bisanya membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merosot. Sekali-kali Sri Mulyani tunjukkanlah kepintarannya dengan menaikkan nilai tukar rupiah ini. Kalau bisa menguatkan nilai tukar rupiah menjadi Rp 1.000 per Dolar AS, maka biaya pokok minyak mentah untuk menghasilkan BBM hanya senilai Rp 500 per liter. Kalau Jokowi mau bisa melakukan ini. Kalau pembantunya tidak bisa coba cari yang bisa. Jadi, demikian jika nilai tukar Rp 1.000 per dolar maka biaya pokok produksi bisa jadi Rp 500 per liter, ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, biaya pokok BBM hanya Rp 650-750 per liter. Pertamina bisa jual pertalite Rp 5.000 per liter untungnya bisa segaban. Kalau sekarang dengan biaya pokok BBM Rp 10.000 per liter (harga minyak mentah x kurs 14.750/159 liter sebarel) maka ditambah PPN 11 persen, ditambah PBBKB 5 persen, ditambah pungutan BPH Migas, ditambah lagi pungutan lain-lain, maka biaya pokok BBM mencapai 12 ribu sampai 13 ribu rupiah. Pertamina jual 10 ribu ya lama-lama Pertamina Pecok. Ngono lo... (*)

Pemerintah Menjadikan Permainan Harga Minyak untuk Isu-isu Negara Kesejahteraan yang Palsu

BY FNN Ahad, 11 September 2022 02:23:37 0

PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, kita musti tagih terus bahwa negara itu diwajibkan untuk menyejahterakan rakyat. “Kalau kebijakannya tidak menyejahterakan rakyat maka dia musti minta maaf pertama-tama, lalu kalau dia bilang oke ada kesalahan, dia ganti kesalahan itu,” tegasnya. “Rakyat nggak setuju ibukota itu dibiayai lewat pajaknya, artinya meras rakyat kok tetap dipaksa,” ujar Rocky Gerung dalam dialog dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (10/9/2022). Terkait framing KOMPAS atas Anies Baswedan, Rocky Gerung mengebutkan, di-framing jahat Kompas, Anies membalas dengan halus tapi menohok. “Tapi intinya adalah Anies paham itu, tapi Anies membalas dengan cara yang semacam pukulan tersembunyi bahwa oke saya nggak akan lapor ke Dewan Pers, tapi rakyat berhak tahu,” tegasnya. Berikut petikan lengkap dialog mereka. Halo halo,  Bung Rocky, ketemu lagi di akhir pekan. Ini enak suasananya, sejuk ya, karena sepanjang hari kemarin hujan lebat di mana-mana. Juga banyak kali saluran-saluran internet ini lagi nggak stabil. Jadi mohon maaf kalau pagi ini kita suaranya juga agak putus- putus. Tetapi tetap saja walaupun putus-putus kita tidak pernah putus harapan. Yang putus harapan sebenarnya pemerintah kalau melihat situasi sekarang. Iya putus harapan. Kita selalu punya harapan ketika semakin banyak Byorka beroperasi. Masalah BBM Oke, biarkan byorka itu nanti kita bahas pada bahasan yang kedua. Kita kan ada dua topik, yang pertama soal Anies Baswedan dengan Kompas dan juga soal BBM. Ini menarik karena ternyata hari ini kan tanggal 10 ya. Ojol sudah secara resmi mulai menaikkan tarifnya. Kita tahu itu pasti bukan kabar gembira juga buat para ojol. Ini justru kabar buruk buat mereka karena mereka pasti tahu bisa saja potensi kehilangan penghasilan, akan berkurang. Begitu juga kabar buruk dengan para UMKM yang selama ini juga mengandalkan mereka untuk menjualnya. Nah, di tengah situasi itu kemarin tiba-tiba Menteri ESDM karena dituntut orang, ini harga BBM pasaran dunia turun kok kita malah naik. Dia bilang kemungkinan juga kalau harga terus menurun ya pertalite bisa turun. Ini pilihannya kelihatannya presidennya turun atau pertalitenya turun. Tapi juga ribut sekali ini petisi. Nanti saya akan ajak ngobrol sendiri ke Agustinus Edi yang sangat kritis ini dan mantan wartawan, LBH. Dia bilang lo di tengah subsidi dicabut kok bonus dari Direksi dan Komisaris Pertamina gila-gilaan tuh gedenya, sampai ratusan miliar itu. Itu Menteri ESDM mendengarkan suara publik, tetapi nada bicaranya atau warna kalimatnya kan kemungkinan. Kan ini menteri yang dia itu pelaksana teknis, yang mutusin kan pasti Menteri Keuangan, Direksi Pertamina, terus presiden sendiri. Tapi, bukan itu poinnya. Kalau dibilang oh mungkin akan dicabut, harganya diturunkan, itu berarti subsidinya ditarik lagi gitu. Kan orang berpikir begitu kan. Ada orang berpikir ya sudah biarin saja naikin terus-menerus tapi subsidi naikin terus juga tuh. Jadi nggak ada lagi semacam kesatuan pikiran sebetulnya tuh karena tetap orang menganggap bahwa apapun yang disodorkan oleh istana pada publik, itu pasti akan di belakang bukan sesuatu yang diberikan cuma-cuma. Tuker tambahnya banyak. Jadi soal harga BBM ini tidak lagi akan diturunkan, mau dinaikkan, orang anggap bahwa poinnya bukan sekadar lagi harga BBM, tetapi pemerintah yang memang pelit; pemerintah yang mempermainkan harga diri publik itu. Seolah-olah oke nanti subsidi kita tambah. Iya, tapi itu kan artinya membuat orang merasa dia jadi pengemis. Jadi hak yang disebut hak itu, tidak diperhatikan pemerintah. Pemerintah justru mau menjadikan permainan harga minyak ini untuk isu-isu negara kesejahteraan yang palsu. Kami akan melindungi orang miskin, kami akan memberikan tambahan ini, kami ya tapi orang tahu bahwa Istna itu musti batalkan sesuatu yang tidak dikehendaki rakyat, IKN, kereta cepat. Kan hanya itu sinyalnya sebetulnya. Kalau presiden bilang oke, saya mengerti bahwa memang yang diminta rakyat itu bukan sekadar turunkan harga minyak, tetapi ganti proyek-proyek yang menggerogoti perekonomian Indonesia. Makronya begitu sebetulnya. Jadi, bolehlah Menteri ESDM ngomong, tapi tetap tuntutan utama publik adalah hak batalkan proyek-proyek mercusuar yang hanya untuk kepentingan 2-3 orang, bukan untuk kepentingan rakyat. Itu dasar kita bernegara. Nah, soal ojol ini kan juga dilematis. Pemerintah minta agar kita mengurangi konsumsi BBM. Orang kemudian beralih katanya. Oke, diparkirlah kendaraan-kendaraan pribadi. Kalau kita pakai kendaraan pribadi, kita akan pindah ke kendaraan umum. Tetapi, kendaraan umum juga naik semua. Jadi kan kita betul-betul dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit buat buat publik. Mobil parkir, tapi ketika kita mau pindah ke transportasi umum, ternyata transportasi umum juga jadi mahal. Jadi terus mau ngapain kita, bertapa di rumah, gitu? Nanti pemerintah bilang kalian beli lagi mobil yang 900 cc. Itu jalan pikiran yang konyol. Kan begitu sebetulnya, diarahkan untuk beli mobil cc kecil. Padahal dia yang bikin kebijakan sehingga mobil yang tadinya berharap beli pertalite sudah keburu kebeli. Kalau di Eropa, kalau pemerintah bikin kebijakan konyol, dia akan ganti kekonyolan itu. Dia bilang oke, saya siapin ke mesin 900 cc, dia ganti semua. Itu namanya pemerintah yang bertanggung jawab. Dia bikin kesalahan, dia suruh orang lain cari solusinya. Jadi, brengseknya di situ tuh cara berpikir itu. Jadi tetap, kita musti tagih terus bahwa negara itu diwajibkan untuk menyejahterakan rakyat. Kalau kebijakannya tidak menyejahterakan rakyat maka dia musti minta maaf pertama-tama, lalu kalau dia bilang oke ada kesalahan, dia ganti kesalahan itu. Kan bukan kita yang disuruh beli mobil baru, dia musti ganti mobil kita. Kan begitu. Kan kemarin ingat kita, beberapa waktu yang lalu, itu biaya pajak mobil mewah dihapuskan. Tadinya katanya cuma untuk yang cc bawah, tapi seperti biasa kita duga itu hanya strategi awal saja, lama cc tinggi juga dihapus. Sekarang orang-orang yang kadung beli mobil cc yang tinggi itu karena dengan harapan pada waktu mobil murah, karena pajak ekspor dan barang mewahnya dihapus, eh tiba-tiba sekarang bensinnya dinaikkan. Jadi, itu poin-poin atau dalil-dalil mendasar itu tuh yang musti kita terangkan kepada publik bahwa kita berhak untuk minta penggantian sesuatu yang kita prediksikan dari awal, dipuji-puji oleh pemerintah, terus pemerintah ternyata bohong. Beli mobile ini murah segala macam tapi begitu beli harganya dinaikkan minyaknya. Padahal, mereka yang membeli mobil itu dengan perhitungan. Oke, disuruh beli itu artinya disediakan fasilitas supaya mobil itu bisa jalan. Sekarang fasilitas utamanya BBM itu hilang. Begitu kan. Sama saja dengan petani sawit, dijanjiin Pak Jokowi tahun lalu bahwa harga sawit akan stabil segala macam, lalu petani sawit bikin proyeksi kehidupan keluarganya. Kalau begitu, saya akan kirim dua anak saya sekolah ke Jawa. Eh ternyata harga sawit ngaco jadinya. Maka dia batalin lagi. Mustinya diganti oleh pemerintah karena pemerintah yang menjaminkan kebijakan itu. Bukan dengan alasan fluktuasitas harga komoditas internasional. Ya pastilah semua orang tahu harga komoditas ada up-nya ada down-nya. Jadi, pemerintah berbohong dalam membuat kebijakan. Jadi, poin dasarnya kira-kira di situ, kemampuan kita untuk melihat kebohongan itu. Lalu IKN yang diminta dibatalkan, malah pemerintah bilang kalau begitu bisnis-bisnis masih berjalan tapi 20% diambil dari APBN. Saya nggak setuju IKN, lalu saya disuruh bayar IKN, kan ngaco. Kan lewat APBN artinya pajak rakyat dipakai buat IKN. Ya tanya saja pada rakyat, mau nggak kita bikin IKN. Baru ambil pajak dari rakyat. Rakyat nggak setuju ibukota itu dibiayai lewat pajaknya artinya meres rakyat kok tetap dipaksa. Kalau bisnis ke bisnis ya silakan saja, kan nggak ganggu pajak saya. Saya dipajaki saya setuju supaya tetangga saya bisa dapat beasiswa untuk sekolah anaknya, bukan pajak saya dipakai untuk IKN sehingga tetangga saya kekurangan IQ. Jadi cara bicara berpikir politik-ekonomi nggak dipahami oleh Presiden, ya. Iya. Di tengah situasi itu seperti tersebut tadi, muncul petisi. Ini rupanya ada bonus untuk direksi dan komisaris Pertamina. Jadi total, tapi ini sudah bonus terhutang segala macem, 446 miliar rupiah. Jadi kalau dibikin rata-rata katanya direksi itu akan dapat 35 miliar bonusnya, sementara komisarisnya 33 miliar. Tapi nanti wawancara lengkapnya bisa kita simak di Hersubeno Point channelnya. Ini sebenarnya juga kebijakan yang tidak masuk akal, tidak sensitif, atau apalagi namanya. Ya, itu pongah namanya. Pongah. Jadi kan orang ingin lihat Indonesia itu tumbuh dalam persaudaraan, dalam penderitaan orang berbagi itu. Kalau ada sedikit rezeki, tetangganya senang. Ini mereka kuras harga diri rakyat, tapi mereka naikkan harga insentif mereka tahu harga bonus mereka. Jadi, ya sudah kalau statistik menunjukkan kejomplangan antara 4 orang terkaya di Indonesia menguasai separuh dari harta umat, bahkan NU pernah bikin perumpamaan satu orang kaya di Indonesia itu setara dengan 100 juta kekayaan umat NU. Kan itu sudah betul-betul gila. Ini NU yang bikin. Sekali lagi kita lihat kontras itu. Jadi, satu orang di pertamina itu mungkin setara dengan 300.000 sekolah yang terlantar karena akses jalan desa itu nggak dibuat. Hersu: Dapat dihitung 150.000 untuk BLT, dan mereka ini dia cuma dapet empat bulan, jadi cuma 600.000. Sementara yang ini dapat 35 miliar dan 33 miliar. Dibandingkan dengan itu berapa juta kali. Jadi, harga minyak yang dipermainan itu adalah subsidi rakyat terhadap komisaris dan direksi. Kan begitu jadinya. Kan logikanya gampang saja. Soal Anies Baswedan Oke, makin banyak ketidakwarasan akal-akal di kalangan pemerintahan. Tetapi, seperti tadi saya singgung, ini saya kira tetap menarik soal Anies Baswedan. Saya tahu pasti ketika Anda kemarin membuat konten sama saya soal Islamophobia, pasti banyak yang kebakaran jenggot. Saya nggak tahu apakah Anda sudah dikontak oleh Kompas karena Anies Baswedan ini statusnya di Instagram di Facebook, dan lain-lain dia ternyata sudah dikirimi surat permintaan maaf dari Kompas dan kemudian dia mengaku dia mendapat desakan banyak orang untuk melaporkan ke Dewan Pers, tetapi dia merasa nggak perlu dia melaporkan soal itu. Ya, saya ada yang memuji dan ada yang menyesalkan ucapan saya. Saya bilang ya memang saya ucapkan itu, bahwa Kompas itu di dalam analisis saya di belakang kepalanya secara psikoanalisis masih memelihara Islamophobia. Saya terangkan begitu. Banyak teman saya di Kompas yang seperti protes. Enggak, itu analisis saya, bukan saya menyebabkan Kompas dianggap Islamophobia, tetapi dalam alam bawah sadar orang itu, bahkan saya pakai istilah Sigmund Freud, Freudian Key-nya bisa kita temukan, kita buka dengan kunci itu, kunci psikoanalisis bahwa di belakang politik redaksional Kompas diam-diam masih dihuni oleh kalangan Islamophobia. Itu biasa saja sebagai (pengajar), kan saya mengajar critical thinking dan saya pakai semua peralatan akademi untuk membaca itu dan memang ternyata begitu akhirnya kan? Kalau enggak ngapain Kompas ralat itu. Biarin saja itu mengalir dan musti menerangkan pada Anies lewat surat bahwa nggak begitu maksud kami. Iya, semakin tidak begitu semakin begitu anlisis saya. Jadi itu intinya. Saya tidak ada problem dengan Kompas. Saya hanya mengamati gerak naratif dari Kompas. Jadi, karena dibahas dalam berita Kompas kan kita bisa baca dalam narasi dia. Itu gampang, yang diajarin di teori dasar filsafat komunikasi, Noam Chomsky, Walter Lippmann. Tapi intinya adalah Anies paham itu, tapi Anies membalas dengan cara yang semacam pukulan tersembunyi bahwa oke saya nggak akan lapor ke Dewan Pers, tapi rakyat berhak tahu. Iya, sudah, rakyat berhak tahu, ya sudah. Rakyat juga berhak tahu analisis saya, ngapain saya dibuli. Jadi hal itu biasa saja. Jadi buzer-buzer nggak usah baperlah. Kalau mau debat intelektual, taruh di situ saya layani satu persatu. Kalau bisa pararel. (Ida/sws}

Potensi Kejatuhan Presiden Jokowi

BY FNN Sab, 10 September 2022 18:34:19 0

Bagi mereka, buat apa simpan di bank kalau bunganya kecil dan nyaris tidak ada sama sekali? Kabarnya, inilah yang sekarang ini terjadi. Kekhawatiran ini jelas bisa berdampak pada ketahanan perbankan. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) DEMONSTRASI menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah marak di mana-mana. Mahasiswa dan buruh di berbagai kota turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo, Sabtu (3/9/2022). Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan harga BBM terbaru di Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter dan berlaku mulai Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Akankah demonstrasi besar-besaran ini berpotensi menjadi gerakan people power yang bisa menjatuhkan jabatan Presiden Jokowi? Pasalnya, fakta di lapangan ditemukan suara-suara desakan Jokowi Mundur. Apalagi rakyat sudah benar-benar jenuh dengan berbagai kebijakan yang telah diambil Presiden Jokowi. Janji-janji kampanye 2014 dan 2019 tidak banyak ia penuhi. Kebohongan APBN bisa jebol jika terus subsidi BBM didengungkan di depan publik. Bahkan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebut, Pemerintah berbisnis dengan rakyat: harga pertalite naik Rp 2.350 per liter x sisa konsumsi tahun ini anggap saja 10 juta KL = Rp 23,5 triliun. Harga solar naik Rp 1.650 per liter x sisa konsumsi 5 juta KL = Rp 8,25 triliun. Inikah nilai menyakiti hati masyarakat, nilai keadilan: hanya Rp 31,75 triliun? Di lain sisi, Anthony mengungkap, pendapatan Negara per Juli 2022 naik jadi Rp 519 triliun (50,3%), akibat harga komoditas, yang notabene milik negara, meroket. Bukannya membagi rejeki ‘durian runtuh’ ini kepada masyarakat, sebagai kompensasi kenaikan harga pangan, tapi yang ada malah menaikkan harga BBM: Sehat? Sedangkan ‘durian runtuh’ sektor batubara sangat besar, ekspor 2021 naik $12 miliar, dari $14,5 miliar (2020) menjadi $26,5 miliar. Kenapa Rp 31,75 triliun, sekitar $2 miliar saja, tidak ambil dari batubara ini? Kenapa harus dari rakyat kecil? Bukankah batubara milik rakyat juga? Yang jelas, kemarahan rakyat sudah memuncak. Sehingga demonstrasi tetap akan sulit dibendung, meski senjata “BLT” BBM sudah digelontorkan dengan nilai miliaran, atau bahkan, triliunan rupiah.  Anthony mengungkap, negara maju, liberal dan kapitalis, saja masih mau memikirkan rakyatnya, dengan memangkas pajak BBM untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga minyak mentah. Dan, subsidi BBM ini diberikan kepada semua orang, termasuk orang kaya. Tapi, Indonesia menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax, penerimaan pajak (PBBKB dan PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp 1.055 menjadi Rp 1.380/liter. Di tengah kesulitan masyarakat, pemerintah itu seharusnya membantu publik dengan menghapus pajak BBM. Perlu dicatat, konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp 7.650 per liter, pemerintah daerah dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp 24,27 triliun. Di tengah kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan pajak BBM tersebut. Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp 8.620 per liter. Kalau Pertamina, Perusahaan Milik Negara, Milik Rakyat, berempati dengan rakyat, untuk sementara waktu Pertamina bisa menghapus keuntungan BBM bersubsidi, kalau keuntungan pertalite Rp 1.000 per liter, maka harga pertalite bisa menjadi Rp 7.650 Lagi. Tapi, pemerintah bersikukuh menghapus subsidi BBM dengan alasan APBN bisa jebol. Inilah yang dinilai sebagai kebohongan pemerintah. Karena riilnya subsidi BBM itu cuma sekitar Rp 11 triliun saja. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk akibat dari perang Rusia-Ukraina, bayang-bayang krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia juga mengkhawatirkan. Karena bisa berdampak para krisis politik. Apalagi, tanpa disadari, suku bunga tabungan di perbankan kini sudah menyentuh 0%. Beberapa bank memberlakukan bunga ini untuk jumlah simpanan tertentu.Misalnya untuk Tabungan Rupiah Bank Mandiri untuk tabungan 0 - Rp 1 juta suku bunga 0%, lalu Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 50 juta juga berlaku bunga 0%.Sedangkan untuk biaya administrasi mulai dari Rp 12.500 sampai Rp 18.000. Tergantung dari jenis kartu dan tabungan yang digunakan. Apakah ini artinya jumlah tabungan lama-lama bisa habis termakan biaya admin?Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho mengungkapkan memang untuk bunga bank yang nol persen hingga biaya admin yang besar bisa mempengaruhi jumlah tabungan.Seperti dilansir Detik.com, lanjut Andy Nugroho, sebaiknya rekening tabungan digunakan bukan untuk mengembangbiakan uang. “Karena dengan bunga segitu (0%), sudah pasti tak akan ada keuntungannya. Apalagi sekarang inflasi dan BBM naik,” katanya, Senin (5/8/2022). Andy menyebut sebaiknya rekening tabungan ini digunakan untuk cash flow sehari-hari atau menerima gaji, untuk transaksi bisnis. “Jadi kalau simpan uang di bank lebih baik untuk transaksi keuangan bukan untuk menabung. Jika ingin mendapat keuntungan bisa simpan di deposito,” ujarnya.Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengungkap, biaya administrasi yang dikenakan bank ini digunakan untuk pengembangan sarana dan pra sarana.Nasabah juga bisa menikmati berbagai layanan perbankan agar transaksi menjadi lebih mudah. “Misalnya internet banking dan mobile banking bisa digunakan 24 jam, jaringan ATM yang luas ada di mana-mana,” jelas dia.Menurut dia, jika memang ingin menabung dan tak dikenakan biaya admin. Bisa memilih produk tabungan yang biaya admin rendah atau gratis. Namun memang transaksi dibatasi dan tak bisa menggunakan layanan e channel. Dalam tulisan yang lainnya, Senin (05 Sep 2022 07:26 WIB), Detikcom dengan tegas menyebut, bunga tabungan di bank kini sudah menyentuh level 0%. Ya, 0% alias tidak ada bunganya sama sekali. Tapi bunga 0% ini berlaku untuk jumlah simpanan dengan nominal tertentu. Tidak semua simpanan diberikan bunga 0%. Di beberapa website bank, bunga tabungan untuk denominasi rupiah ini mulai dari 0% - 1%.Misalnya untuk Tabungan Rupiah Bank Mandiri untuk tabungan 0 - Rp 1 juta suku bunga 0%, lalu Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 50 juta juga berlaku bunga 0%.Untuk tabungan Rp 50 juta kurang dari Rp 500 juta akan mendapat bunga 0,10%. Lalu tabungan Rp 500 juta kurang dari Rp 1 miliar suku bunganya 0,6%. Lalu untuk tabungan di atas Rp 1 miliar suku bunganya 0,6%.Suku bunga akan berbeda untuk setiap produk. Untuk tabungan berjangka mulai dari 1 sampai jangka waktu 15 tahun diberikan bunga mulai dari 1% - 1,85%.Di Bank Negara Indonesia (BNI) nyaris sama. Untuk simpanan kurang dari Rp 1 juta bunga 0% (p.a). Lalu simpanan di atas Rp 1 juta hingga Rp 50 juta suku bunganya 0,10%. Kemudian di atas Rp 50 juta hingga Rp 500 juta 0,20%, selanjutnya Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar 0,60% dan di atas 1 miiar 0,80%. Dari keterangan di website, suku bunga BNI Taplus ini berlaku mulai 04 Februari 2022.Di OCBC NISP untuk simpanan kurang dari Rp 1 juta bunganya 0%. Lalu simpanan Rp 1 juta sampai dengan kurang dari Rp 30 juta bunganya 0,10%. Selanjutnya simpanan Rp 30 juta hingga kurang dari Rp 100 juta bunganya 0,10%. Untuk simpanan Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta bunganya 0,50% dan simpanan lebih dari Rp 1 miliar bunganya 1%.Untuk beberapa jenis produk di CIMB Niaga seperti XTRA Savers Special untuk saldo rata-rata bulanan kurang dari Rp 1 juta bunga tabungan adalah 0%. Lalu untuk tabungan Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 100 juta adalah 0,25%. Kemudian tabungan Rp 100 juta sampai kurang dari Rp 250 juta bunganya 1%.Lalu tabungan Rp 250 juta sampai kurang dari Rp 500 juta bunganya 2%. Selanjutnya untuk tabungan Rp 500 juta hingga kurang dari Rp 5 miliar bunganya 2,25% dan di atas Rp 5 miliar 2,5%.CIMB Niaga juga menyebut suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan kepada nasabah melalui cabang. Metode perhitungan bunga dan nisbah adalah tiering progrssive kecuali produk TabunganKu, SimPel, Xtra Pandai dan Xtra Dinamis.Di Panin Bank, untuk bunga tabungan dengan rata-rata saldo 0 - Rp 1 juta adalah 0%. Kemudian saldo Rp 1 juta sampai kurang dari Rp 10 juta 0,25%.Kemudian saldo Rp 10 juta sampai kurang dari Rp 25 juta 0,25%. Saldo Rp 25 juta sampai kurang dari Rp 100 juta 0,50%, saldo Rp 100 juta kurang dari Rp 1 miliar 1%. Lalu saldo Rp 1 miliar sampai kurang dari Rp 10 miliar 1,25% dan saldo di atas Rp 10 miliar 1,5%. Berlakunya suku bunga bank sampai menyentuh 0% tersebut, tentu saja bisa membuat nasabah yang punya tabungan dengan nilai kecil hingga besar akan mempertimbangkan untuk menarik simpanannya dari bank-bank. Bagi mereka, buat apa simpan di bank kalau bunganya kecil dan nyaris tidak ada sama sekali? Kabarnya, inilah yang sekarang ini terjadi. Kekhawatiran ini jelas bisa berdampak pada ketahanan perbankan. Jika sampai terjadi rush, maka bisa berdampak pada krisis kepercayaan atas kepemimpinan Jokowi, seperti yang terjadi pada Presiden Soeharto, Mei 1998. Meski kenaikan harga BBM itu dibatalkan, tuntutan Jokowi lengser bisa saja terus bergema di berbagai daerah, seperti yang terjadi di Garut, misalnya. Jokowi sendiri sudah sejak awal 2022 boyongan barang-barang miliknya dari Istana untuk dibawa pulang ke Solo. Hal itu dilakukan agar bila nanti benar-benar lengser sebelum habis masa jabatan presiden 2024, tidak ada barang miliknya yang hilang seperti saat Presiden Abdurrahman Wahid keluar dari Istana. Konon, setelah dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPR RI dulu, banyak barang milik Gus Dur yang hilang ketika harus keluar dari Istana. Kembali ke soal kenaikan harga BBM. Presiden mengungkapkan, berdasarkan penghitungan pemerintah kenaikan harga BBM Pertalite, Solar, dan Pertamax akan menambah inflasi sebesar 1,8 persen. Penyesuaian subsidi BBM yang diumumkan pekan lalu berimbas pada inflasi. Hitungan dari menteri-menteri, kira-kira akan naik di 1,8 persen. “Tapi saya enggak mau diem, kita harus intervensi,” ujar Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/9/2022). Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk turut berperan mengatasi inflasi seperti ketika menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu pemda diwajibkan untuk membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) yang mencakup dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk bantuan sosial (bansos). Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Soeharto Lengser Jika melihat gejala dan tanda-tandanya, kondisi saat ini nyairs mirip dengan jelang Presiden Soeharto lengser dari jabatan Presiden. Jokowi harus belajar dari lengsernya Presiden Soeharto, Mei 1998. Dari jejak digital dapat diketahui, ada peristiwa yang terjadi sebelum Soeharto lengser. 1. Krisis Moneter. Dampak terjadinya krisis moneter 1997 yang melanda Indonesia sekaligus jadi titik awal gerakan reformasi. Dampaknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melambung tinggi dari Rp 2 ribu per dolar AS pada Juni 1997, menjadi di atas Rp 16 ribu per dolar AS pada Juni 1998. Bahkan angka pengangguran pun makin meningkat dari 4,68 juta penduduk pada 1997 menjadi 5,46 juta pada 1998. 2. Demo Besar-Besaran. Tercatat mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR/MPR, menuntut Soeharto untuk mundur. Demo mahasiswa ini mendapat dukungan Harmoko selaku Ketua MPR saat itu. Harmoko adalah Menteri Penerangan era Orde Baru dari tahun 1983-1997. Setelahnya, ia menjabat sebagai Ketua DPR/MPR periode 1997-1999. Harmoko berpidato pada 18 Mei 1998, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. 3. Kerusuhan Merajalela. Kerusuhan, pembakaran, penjarahan, dan pemerkosaan merajalela di ibu kota dan sejumlah daerah pada 13-15 Mei 1998. Diantaranya adalah kebakaran Mal Yogya di Klender yang menewaskan 400 orang pada 15 Mei, setelah dua hari berturut-turut menjadi target penjarahan warga. 4. Ke-14 Menteri Mundur. Dengan dimotori Ginandjar Kartasasmita, ke-14 menteri menyatakan untuk mengundurkan diri secara bersama-sama dari jabatan mereka. Dari empat peristiwa di atas, hanya poin ke-3 dan 4 yang belum terjadi saat ini. Poin pertama, tinggal menunggu waktu saja saat ketahanan perbankan bobol. Poin kedua, sedang berlangsung demonstrasi di mana-mana. Semoga saja poin ketiga tidak terjadi. Kalau poin keempat, rasanya sulit terjadi. Karena, jabatan menteri sedang diuber-uber politisi. (*)

Pembebasan 23 Koruptor Melukai Rasa Keadilan Masyarakat

BY FNN Sab, 10 September 2022 16:41:41 0

Jakarta, FNN – Di tengah kecewanya rakyat akibat dinaikkannya BBM, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) malah membebaskan 23 koruptor. Rakyat marah! Kemarahan itu selain terlihat dari opini netizen di media sosial, juga dilontarkan pengacara senior, Juju Purwantoro. Dalam rilis yang diterima FNN, Sabtu (10/9/22), Juju yang juga menjabat sebagai Ketua Advokasi Hukum DPP Parpol UMMAT menilai para koruptor yang dibebaskan dengan mudah itu tentu tidak menimbulkan \'efek jera\' sama sekali. “Sebanyak 23 koruptor sudah memperoleh banyak kemudahan, sekarang malah dibebaskan begitu saja. Pembebasan tersebut selain menimbulkan kontroversi juga melukai rasa keadilan masyarakat,” kata Juju. Sebanyak 23 narapidana korupsi yang bebas itu, antara lain: Ratu Atut Chosiyah (Mantan Gubernur Banten), Jero Wacik (mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral), Suyadarma Ali (mantan Menteri Agama), Tubagus Chaeri Wardana (adik Ratu Atut), Zumi Zola (mantan Gubernur Jambi), dan Pinangki (mantan Jaksa). Para koruptor ini menghirup udara bebas setelah menerima program pembebasan bersyarat (PB) yang diberikan Kemenkumham mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. “Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang baru ini tentu menimbulkan kontroversi dan melukai perasaan keadilan masyarakat,” kata Juju. Beberapa persyaratan tertentu dalam UU tersebut menyebutkan bahwa para narapidana yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, berhak mendapatkannya sebagai narapidana. Antara lain remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, sebelum diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, narapidana harus telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan. Setelah memenuhi syarat administratif dan substantif, semua narapidana yang dimaksud dapat diberikan hak pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. “Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non-diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan,” ucap Juju. Aturan pembebasan bersyarat tersebut, sebelumnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Pasal 43A aturan ini menyebutkan : “Pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus korupsi mesti bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu perkara (justice collaborator).” Sementara itu, PP ini juga telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga saat ini yang berlaku adalah UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam UU Pemasyarakatan tersebut juga tidak mengatur lagi secara khusus tentang narapidana koruptor yang tidak bisa mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) maupun \'pembebasan bersyarat,\' sehingga korupsi menjadi tindak pidana biasa. Padahal, kata Juju, dalam hal kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang lain, seperti narkoba dan terorisme (lex specialis) ketentuannya tetap tidak  mendapatkan remisi. Menurut Juju, jika narapidana korupsi dapat dengan mudah mendapatkan \'remisi dan hak bebas bersyarat\' seperti narapidana biasa, walaupun telah memenuhi syarat administratif dan substantif, maka tetap saja hukum tidak bisa diterapkan secara konsekuen dan tegak lurus (konstitusional). Salah satu solusinya (terobosan hukum) adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau KPK bisa menuntut hukuman minimal para koruptor dengan hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Tidak seperti yang terjadi selama ini, hukuman bagi koruptor berkisar hanya antara 2 hingga 5 tahun, sehingga tidak menimbulkan \'efek jera\' sama sekali. Juju mendesak supaya hak pembebasan bersyarat maupun remisi sesuai UU Nomor 22 tahun 2022, khususnya bagi koruptor segera direvisi atau dicabut. Bisa juga, JPU dalam tuntutannya meminta kepada hakim pengadilan untuk mencabut hak pengurangan masa tahanan (remisi), sehingga tidak ada (lagi) pengurangan hukuman apa pun bagi narapidana korupsi. “Hakim dalam vonisnya juga harus bisa \'memiskinkan terpidana korupsi’. Supaya efektif, perangkat perundangannya juga harus segera dibuat dan diterapkan,” kata Juju. (Lia)

LaNyalla Dukung UMKM Berbasis Ekspor Melalui Pengembangan Ekonomi Syariah

BY FNN Sab, 10 September 2022 16:35:01 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung akselerasi ekonomi syariah di Jawa Timur untuk membantu pengembangan UMKM berbasis ekspor. Menurut LaNyalla, pasalnya ekonomi syariah merupakan salah satu kekuatan yang mampu membangkitkan pergerakan ekonomi. \"Saya lihat implementasi program pengembangan ekonomi syariah masih minim. Harapannya pemerintah lebih gencar mengedukasi pelaku UMKM untuk mewujudkan ekonomi inklusif yang berfokus pada ekspor,\" tutur LaNyalla yang sedang kunjungan kerja ke Jawa Timur, Sabtu (10/9/2022). Dijelaskan LaNyalla, saat ini perbankan ekonomi syariah sedang gencar memberikan fasilitas pembiayaan terhadap pelaku usaha dengan bagi hasil yang terjangkau. Hal ini perlu digaungkan sehingga mampu mendorong pergerakan usaha yang kontinyu. Diingatkan LaNyalla, pengembangan ekonomi syariah harus dimulai dengan membangun kapabilitas pelaku usaha ekonomi syariah. Sehingga resonansi pengembangan secara nasional semakin kuat dan berdaya saing. \"Program pembinaan dan aspek-aspek pendukung lainnya perlu dihidupkan melalui kolaborasi berbagai elemen terkait seperti pembinaan peningkatan kualitas produk, jaminan kehalalan, merk dan aspek lain sehingga menembus pasar global,\" ujar dia. Terpenting lagi, menurut LaNyalla, berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut harus dilakukan secara kontinyu dengan berbagai sinergi dan kolaborasi bersama dengan pihak terkait. \"Program ini perlu kerjasama seluruh pihak seperti perbankan, pelaku usaha, pesantren-pesantren dan lainnya. Dengan satu tujuan yang sama yakni kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku UMKM,\" paparnya. (mth/*)

Menentukan Harga BBM Wajib Sesuai Kemampuan Ekonomi Masyarakat

BY FNN Sab, 10 September 2022 15:49:43 0

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BAHAN Bakar Minyak, BBM, merupakan barang kebutuhan (necessity goods) yang menguasai hajat hidup orang banyak. BBM dikonsumsi masyarakat luas, dari kendaraan pribadi hingga transportasi umum dan taksi, dari pertanian hingga nelayan, dan lain-lainnya. BBM juga merupakan komponen biaya produksi dan distribusi yang cukup signifikan. Kalau harga BBM naik, biaya produksi dan distribusi juga akan naik, menyebabkan inflasi, membuat daya beli masyarakat tergerus. Di negara berkembang seperti Indonesia, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan tingkat kemiskinan. Di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar pada 3 September lalu. Sangat tinggi, lebih dari 30 persen. Alasannya, untuk mengurangi subsidi BBM. Kalau tidak, APBN akan jebol, demikian alasan horor yang dikemukakan. Apa benar APBN akan jebol? Tidak ada yang tahu. Lagi pula, apa artinya ‘jebol’? Pemerintah tidak transparan dalam menghitung neraca keuangan BBM. Berapa pendapatan dan subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak mentah? Tidak jelas! Kenaikan harga BBM ini langsung menuai protes dari masyarakat luas. Tentu saja ada juga yang mendukung. Protes umumnya berasal dari kelompok bawah. Kenaikan harga BBM akan berakibat buruk bagi mereka. Jumlah kelompok bawah ini sangat besar, merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Kelompok pendukung terkesan sangat liberal, harga BBM harus merujuk harga internasional, untuk mengurangi atau bahkan menghapus subsidi BBM. Selain itu mereka juga beralasan subsidi BBM tidak tepat sasaran, jadi harus dicabut. Tetapi dampaknya terhadap masyarakat miskin sepertinya kurang dipedulikan. Jadi, berapa harga BBM yang pantas di Indonesia? Apakah harus mengikuti harga internasional dengan mencabut subsidi, seperti yang dilakukan banyak negara maju antara lain Amerika Serikat, Eropa, Jepang, bahkan Singapore, Hong Kong atau Korea Selatan? Atau sebaiknya meniru Malaysia, yang memberlakukan harga BBM (tertentu) cukup rendah bagi warganya? Jawaban untuk itu, harusnya  cukup sederhana. BBM adalah barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Maka itu harga BBM wajib terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Terjangkau, artinya relatif dibandingkan dengan penghasilan masyarakat. Kalau harga BBM di Indonesia setinggi di Singapore, sekitar Rp 30.000 – Rp 40.000 per liter, maka sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan BBM-nya untuk aktivitas sehari-hari. Karena penghasilan masyarakat Indonesia jauh lebih rendah dari masyarakat Singapore dan negara maju lainnya. Pendapatan per kapita Indonesia tahun 2021 hanya 4.292 dolar AS, sedangkan Singapore sudah mencapai 72.794 dolar AS, atau 17 kali lipat dari Indonesia. Selain itu, menurut data Bank Dunia, jumlah rakyat miskin di Indonesia mencapai 50,3 persen dari jumlah penduduk pada 2021, setara 138,9 juta orang, dengan pendapatan di bawah Rp1 juta per orang per bulan (atau 5,5 dolar AS, kurs PPP 2011). Sedangkan Singapore dan negara maju lainnya tidak ada penduduk miskin dengan pendapatan sebesar itu. Dengan pendapatan per kapita yang sangat rendah, ditambah jumlah penduduk miskin yang sangat besar, mayoritas masyarakat Indonesia tidak mampu membeli BBM dengan harga internasional. Meskipun harga BBM di Indonesia lebih rendah dari negara maju, tetapi rasio atau persentase pengeluaran BBM terhadap penghasilan bersih (disposable income) di Indonesia lebih tinggi dari negara maju. Yang lebih memprihatinkan, kelompok masyarakat bawah menanggung beban kenaikan harga BBM jauh lebih berat dari kelompok atas. Menurut salah satu studi di Amerika Serikat, rasio pengeluaran BBM terhadap penghasilan masyarakat berpendapatan rendah bisa mencapai 11 sampai 38 persen dari penghasilan bersihnya. Sedangkan bagi kelompok menengah atas hanya 2,8 hingga 4,9 persen saja. Maka itu, kenaikan harga BBM akan membuat masyarakat miskin semakin bertambah miskin. Belum memperhitungkan inflasi yang akan melonjak akibat kenaikan harga BBM. Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk miskin sangat besar, kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi jelas akan membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Di samping itu, masyarakat pedesaan akan menanggung beban kenaikan harga BBM lebih besar dibandingkan masyarakat perkotaan. Kemiskinan pedesaan akan melonjak. Maka itu, kenaikan harga BBM di tengah inflasi yang tinggi saat ini sangat tidak tepat. Mencabut subsidi BBM akan membuat masyarakat miskin menjadi lebih miskin, dan membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Maka itu, mereka masih sangat perlu dibantu. Artinya, menentukan harga BBM, barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, wajib memperhatikan penghasilan masyarakat agar mampu (untuk) memenuhi kebutuhan BBM untuk aktivitas sehari-hari, dan mempertahankan ekonomi sosial masyarakat agar tidak bertambah miskin. (*)

Syahganda Nainggolan: Pada Pilpres 2024 Oligarki Harus Mawas Diri

BY FNN Sab, 10 September 2022 12:27:54 0

Jakarta, FNN – Keterlibatan kaum Oligarki Kapital dalam kancah perpolitikan di Indonesia selama era reformasi ini benar-benar telah kebablasan. Mereka adalah segelintir pengusaha kaya raya yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia, baik langsung mupun di belakang layar. Mereka juga menyebabkan perpecahan persatuan nasional yang dalam. Untuk itu, ke depan, khususnya dalam konteks Pilpres 2024, kaum oligarki harus mawas diri. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) yang juga mantan aktivis Mahasiswa ITB era 80-an, Dr Syahganda Nainggolan di sela Seminar Nasional, “Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia”, yang diselenggarakan Soekarno Hatta Institut, di Restoran Pulau Dua, Jakarta, awal September 2022. Selain Syahganda, hadir pembicara antara lain Prof Dr Hafidz Abbas, Dr Hazairin Pohan, serta Dr Marwan Batubara. Diantara peserta hadir Jumhur Hidayat, ketua umum KSPSI, MS. Ka\'ban, mantan Menteri Kehutanan, Gus Aam Wahab, Kittah NU dan Soeripto pendiri PKS. Syahganda dalam kesempatan tersebut mengutip disertasi Professor Jeffrey Winters, yang menjadi narasumber KPK tentang Oligarki, yakni Oligarki Indonesia telah berubah dari Sultanic Oligarchy yang dipimpin Suharto, pada era Orde Baru, menjadi \"Ruling Oligarchy\", saat ini. Di mana Oligarki kini menjadi penguasa yang memerintah. Oligarki selalu menciptakan \"boneka\" untuk mengatur sebuah negara agar kepentingan mereka mengakumulasi dalam kapital berlangsung aman,\" jelas Syahganda yang pernah meringkuk di penjara dalam era rezim Soeharto dan Jokowi ini. Syahganda menambahkan, ketimpangan sosial di tanah air yang sudah ada berbasis etnis, sebagimana riset Professor Amy Chua, Yale University, AS telah menciptakan kebencian rasial yang semakin dalam di era demokrasi pada negara-negara yang bertransformasi ke demokrasi, seperti Indonesia. Menurut Syahganda, saat ini ketimpangan dan kebencian rasial di Indonesia sudah seperti api dalam sekam. Oleh karena itu, dalam politik pencapresan 2024, kaum Oligarki harus menjaga nilai-nilai persatuan secara sungguh-sungguh. “Jangan sampai kegoncangan sosial justru terjadi akibat keinginan kaum oligarki dalam mengatur negara kita,” tutur Syahganda. (mth/*)

Tiga Skenario yang Akan Terjadi di Indonesia!

BY FNN Sab, 10 September 2022 11:31:10 0

Dengan kata lain, determinasi umat Muslim untuk ber-jihad fii sabillah dan TNI untuk mengambil peran perubahan yang lebih besar akan menentukan skenario mana yang akan wujud. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SETELAH mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar cukup besar, Presiden Joko Widodo kini menghadapi prospek presidency yang gloomy. Sebelumnya mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Jokowi, setelah berkali- kali membuat kebijakan yang relatif berjalan mulus. Riak-riak reaksi hanya berjalan beberapa hari dan rakyat akhirnya menyerah. Akibat kasus Ferdy Sambo, imbasnya rezim mengalami krisis kepercayaan serius dari dalam maupun luar tubuh institusi paling mematikan dalam sejarah Indonesia modern ini. Jokowi kini menghadapi prospek presidency yang gloomy. Ini terjadi setelah sebelumnya instrumen kekuasaan terkuatnya, yaitu POLRI, saat ini runtuh berantakan. Langit negeri ini langsung gelap saat rakyat harus memikul beban hidup yang semakin berat akibat harga-harga kebutuhan pokok naik hingga 12%. Jumlah orang miskin negeri ini oleh Bank Dunia dilaporkan sudah nyaris separuhnya. Presiden Jokowi hanya bisa bertahan dengan berapologi, dengan alasan APBN jebol jika subsidi BBM tidak dikurangi. Jokowi untuk kesekian kalinya nekad menaikkan harga BBM dengan asumsi akan berhasil membujuk masyarakat dengan BLT dan berbagai Kartu Pintar, Kartu Sehat. Padahal, semua adalah kebohongan yang diulang-ulang. Salah perhitungan semua akan berantakan dari sukses kebohongan sebelumnya. Kali ini mungkin Jokowi akan terpaksa mengeluarkan Kartu Sabar. Tapi kini baik rakyat kecil, mahasiswa maupun buruh, apalagi emak-emak dan para pensiunan sipil maupun tentara semakin tercekik harga-harga yang begitu  membubung tinggi. Pengendara OJOL juga tertekan. Alhasil, Presiden Jokowi tidak akan digubris lagi oleh rakyatnya. Buktinya, demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM terjadi di mana-mana di berbagai pelosok tanah air. Peta kekuatan saat ini, akan mengulang sejarah bertumpu pada kekuatan TNI dan Umat Islam. Saat bersama negara sedang bertaruh dengan gempuran dari kekuatan global. Depresi global akan melemahkan oligarki yang kini sedang mencengkeram Indonesia. Partai politik saat ini sedang berusaha keras untuk mempertahankan memonopolinya atas politik domestik, akan rontok. Kekuatan kekuasaan dan parpol saat ini masih mengandalkan logistik yang dipasok oleh para taipan, sementara elit parpol banyak dirawat jalan oleh KPK. Mereka akan blingsatan seperti anak kehilangan induknya. Kini mahasiswa sebagai kekuatan moral dan garda terdepan demokrasi telah bangkit kembali dari tidur panjang mereka. Kondisi ini akan memunculkan tiga skenario yang akan terjadi: Pertama, China sedang terjadi pelemahan ekonomi, uang yang dipinjam ke luar negeri harus ditarik kembali (minimal pengutang harus membayar tepat waktu). China paham Indonesia akan sempoyongan. Jokowi akan jatuh karena dihantam krisis domestik dan tekanan depresi dari global, siapa yang akan ambil posisi selanjutnya tersebut harus mendapatkan dukungan dari TNI, Umat Islam dan kekuatan AS dan sekutunya. Saat itu harus dibentuk kabinet baru yang didukung rakyat khususnya Umat Islam. Harus mampu mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 45 asli, bubarkan DPR/MPR, KPK, MK, keluarkan semua tahanan politik yang selama ini di dituding melawan dan berlawanan dengan penguasa. Semua mutlak harus ada dukungan full dari Umat Islam, kalau syarat ini tidak terpenuhi keadaan akan makin kacau. Kedua, Jokowi akan tetap bisa saja bertahan sampai 2024, dengan terpaksa, ambisi perpanjangan dan atau keinginan tiga periode mental atau tidak akan terwujud. Bisa tetap bertahan karena sekalipun POLRI melemah, dan gagal direformasi tetap menjadi instrumen pendukung Jokowi dengan back up dari oligarki. Umat Muslim akan tetap tertekan, POLRI tetap brutal, sementara TNI makin kehilangan jati dirinya. Ketiga, TNI berhasil bangkit merebut jiwa Sapta Marganya, mengambil hati rakyat, terutama ummat Islam, yang didukung banyak partai politik sekaligus mendorong reformasi total atas POLRI. Dengan dukungan dari AS, TNI akan berhasil menjaga jarak dengan Presiden yang selama ini terlalu dekat dengan POLRI dan China. Jokowi akan jatuh sebelum 2024 kecuali mengakomodasi aspirasi rakyat yang menghendaki kembali ke UUD 45 naskah asli. Oligarki pendukung Jokowi akan retak dan terus melemah karena ikut terkena depresi ekonomi/politik global yang berubah akan menerpa perkembangan politik domestik di Indonesia. Kondisi seperti ini dipastikan TNI akan mengakomodasi para pimpinan dan tokoh nasional yang loyal utuh dengan nafas dasar Pancasila dan UUD 45 asli. Karena TNI tidak memiliki tradisi kudeta untuk ambil-alih kekuasaan, tetapi hanya akan menjaga negara tatap sesuai roh dan arah tujuan negara sesuai pembukaan UUD 45 asli. Keadaan ini terjadi akibat kelola negara yang sudah menyimpan dari pakemnya UUD 45 asli dengan segal resikonya. Ketiga opsi di atas peluangnya sama besar, dan mana yang akan terjadi itu terpulang kembali pada gerakan people power oleh rakyat bersama para mahasiswa yang sedang dan akan terus berlangsung saat ini. Penentunya ada di TNI bersama Umat Islam dan campur tangan AS, sejarah perubahan politik dalam negeri akan terulang kembali. Dengan kata lain, determinasi umat Muslim untuk ber-jihad fii sabillah dan TNI untuk mengambil peran perubahan yang lebih besar akan menentukan skenario mana yang akan wujud. Pemaparan dari salah satu mahasiswa di atas dengan dibantu narasinya dan tambahan ide serta pendapat dari teman-teman kajian/diskusi, tersusunlah narasi yang saat ini bisa kita baca bersama sama. Selebihnya, skenario tunggal adalah ada dikuasa skenario Allah SWT yang tak pernah tidur. (*)

Main-Main Dalam Menangani Kasus, Kredibilitas Polisi Semakin Dipertanyakan

BY FNN Sab, 10 September 2022 00:50:59 0

Jakarta, FNN – Kredibilitas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mengalami defisit yang cukup drastis, diakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja POLRI dalam menangani berbagai kasus. Sebut saja kasus Pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat yang diotaki oleh Irjen Ferdy Sambo yang saat kejadian masih berstatus Kadiv Propam. Kasus ini bukan hanya meruntuhkan kredibilitas Polri tapi juga mempertontonkan adanya keretakan dalam tubuh institusi yang seharusnya jadi pengayom masyarakat itu. Begitu banyak rekayasa yang dirancang sedemikian rupa untuk menutup-nutupi kasus ini. Tak kurang 83 anggota Polri terlibat di dalamnya, mulai dari penghilangan barang bukti hingga menunda-nunda penyidikan. Belum tuntas kasus Ferdy Sambo, muncul kasus baru yang kian menggerus citra polisi. Kepercayaan publik terhadap polisi makin merosot dalam kasus pembunuhan Letkol (purnawirawan) Muhammad Mubin di Jalan Adiwarta RT 01/12, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa, 16 Agustus 2022. Hersubeno Arief dalam kanal  Youtube Hersubeno Point mewawancarai Mutia Isfahani, salah satu anak dari Letkol M. Mubin. Dalam penjelasannya Mutia menceritakan bagaimana awalnya, ia beserta keluarga benar-benar percaya kepada polisi dalam menangani kasus ini. “Jujur ya Pak saya khusnudzon sekali, bener-bener percaya seratus persen. Benar-benar percaya hari itu gitu, apa yang mereka sampaikan saya percaya semua, apa yang mereka sampaikan hari itu saya percaya,” jelas Mutia pada Hersubeno, Jumat, 9 September 2022. Sayangnya kepercayaan itu luntur justru oleh tindakan yang tidak profesional dari anggota-anggota polisi yang menangani kasus almarhum ayahnya. Mutia menilai bahwa polisi seolah \'main-main\' dalam menangani kasus ini, juga lambat dan kurang cermat dalam membongkar pelaku pembunuhan. Ia mengatakan, terjadi kesimpangsiuran atas berita yang disampaikan pihak polisi tentang kronologis peristiwa pembunuhan tersebut. Bahkan hingga hari terakhir rekonstruksi pun masih ada fakta-fakta baru yang terbongkar. “Sekarang mulai ketahuan satu, dua, tiga. Ternyata banyak yang terbuka. Sampai hari terakhir rekonstruksi masih ada yang dibongkar gitu kan? Gimana nggak kesel sama orang yang mulai main-main gitu. Apa nggak takut Allah cabut semua jabatan dan hartanya dia, dijadikan sipil semua dan Allah balikan kejadian itu sama keluarganya. Apakah tidak takut?” tanyanya. Diakhir wawancara, Mutia berharap kepada orang-orang yang peduli dan membantu kasus ini, terutama teman-teman ayahnya, untuk terus membantu hingga tuntas “Harapan saya semoga Allah senantiasa menjaga semangat bapak-bapak ini,” ujar Mutia, yang dua tahun dididik di pondok Tahfiz Al Qur\'an, dengan berlinang air mata. Muhammad Mubin sendiri setelah pensiun sempat menjalani banyak profesi dan masih menjadi sandaran bagi ketiga putrinya, khususnya Mutia yang putri kedua dan adiknya yang masih duduk di sekolah dasar. Almarhum pernah menjadi guru bahasa Arab dan Inggris di pondok pesantren sebelum akhirnya menjadi supir di toko mebel di Lembang yang salah satu tugasnya mengantar jemput sekolah anak pemilik toko. Ia baru pindah 40 dari Purbalingga, sebelum tewas dibunuh Hery Hernando atau akrab dipanggil Aseng yang merupakan pemilik salah satu toko di Lembang. (Habil)

Ketua DPD RI: Viral Soal Harga BBM Malaysia Harus Dijelaskan Transparan

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 23:40:07 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta perbandingan harga BBM subsidi antara Indonesia dengan Malaysia yang belakangan marak di media harus dijelaskan secara transparan. Sebab, selama ini pemerintah kerap membandingkan harga BBM subsidi dengan negara lain. Yang akhirnya banyak diteruskan pendukung pemerintah di media-media sosial. Belakangan, marak di media sosial soal harga BBM di Malaysia yang disebut lebih murah dari Indonesia. \"Saya minta pemerintah terbuka terhadap harga subsidi BBM jenis Pertalite jika dibandingkan dengan subsidi BBM jenis Petrol 95 yang ada di Malaysia,” kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jumat (9/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai hal itu penting untuk dijelaskan secara rinci oleh pemerintah agar tak ada yang ditutupi. Sebab, pengamat kebijakan publik Bambang Haryo telah memberikan tanggapan dan pandangannya terkait subsidi harga BBM Petrol 95 (Oktan 95) yang ada di Malaysia dan subsidi harga BBM Pertalite Oktan 90 yang ada di Indonesia. Menurut Bambang Haryo, hasil pengecekan di Malaysia harga Petrol 95 dengan Oktan yang setara dengan Pertamax Plus dibanderol sebesar 2,05 ringgit atau Rp6.844 dengan subsidi 0,45 ringgit. Untuk harga tanpa subsidi Rp 8.347. Sedangkan di Indonesia, harga Pertalite bila tanpa subsidi diklaim  sebesar Rp17.200/liter. \"Jadi terbuka sajalah. Jangan ada yang ditutup-tutupi, apalagi membandingkan dengan negara lain sebagai pembenar kebijakan pengurangan subsidi, namun ada kekeliruan di dalamnya,\" ujar LaNyalla. Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya itu melanjutkan, masyarakat mengharapkan pemerintah terbuka terkait dengan harga subsidi dan nonsubsidi agar tidak menuai polemik berkepanjangan. Sebab, kata dia, masyarakat yang merasakan secara langsung dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Dampak kenaikan BBM mulai dirasakan masyarakat, salah satunya dalam hal kenaikan tarif angkutan umum. Masyarakat yang menggunakan angkutan umum seperti ojek online (ojol), bus dan angkutan kapal penyeberangan, otomatis langsung terdampak. \"Polemik akan terjadi, terutama angkutan yang kurang terawasi oleh Organda, kenaikan harga bisa dua kali lipat. Kasus ini terjadi di daerah-daerah yang kurang terawasi dan ini dapat memicu permasalahan sosial. Artinya, ada potensi gejolak sosial yang bisa terjadi,\" kata Ketua Dewan Penasehat Kadin Jatim itu. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengetuk aturan baru untuk tarif sejumlah angkutan umum. Hingga saat ini, ada tiga angkutan umum yang tarifnya bakal naik, yaitu ojek online atau ojol, bus angkutan antar-kota antar-provinsi (AKAP) kelas ekonomi, dan angkutan penyeberangan. (mth/*)

Rocky Gerung: Kompas Mengidap Bawah Sadar Islamophobhia

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 22:31:35 0

TULISAN KOMPAS edisi Kamis, 8 September 2022, semakin jelas bahwa Kompas itu Islamophobia. Tulisan yang cenderung tendensius itu pun kini sedang ramai diperbincangkan publik, bahkan trending di Twitter. Kompas ttrending di Twitter karena memasang foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai menjalani pemeriksaan terkait penyelenggaraan e-Formula di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto Kompas itu ramai dikomentari warganet karena dinilai tidak cocok dengan isi berita yang disampaikan diuraikan Kompas sendiri. Dalam rubrik Politik dan Hukum Kompas edisi Kamis, 8 September 2022, itu Kompas memuat sebuah artikel dengan judul \'Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa\', gambar Anes Baswedan dijadikan foto untuk menunjang artikel tersebut. Warganet menilai bahwa Kompas, sebagai media massa, seharusnya netral. Karena menurut sejumlah warganet, apa yang dilakukan Kompas dengan memasang foto Gubernur Anies Baswedan untuk artikel \'Korupsi Bukan Lagi Kejahatan Luar Biasa\' sangat tidak mencerminkan kenetralan Kompas. Kini, Kompas jadi sorotan hingga sudah ribuan kali dicuitkan oleh warganet di Twitter. “Jadi, dengan gampang misalnya kita (bisa) bilang itu artinya Kompas masih mengidap bawah sadar Islamophobia. Jadi seluruh rasionalitas kita suppress, kita tekan karena takut diucapkan Islamophobia, tetapi apa yang ditekan itu kemudian tiba-tiba muncul tanpa sadar, lalu muncullah foto Anies itu yang seolah bagian dari 35 orang koruptor,” kata pengamat politik Rocky Gerung. “Dan Kompas tidak bisa menghindar karena sudah keburu berlangsung. Jadi orang akan anggap itu, Kompas sebetulnya mengidap dalam bawah sadarnya, dalam subconsciousness-nya, semacam a kind of Islamophobia,” tegas Rocky Gerung dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. “Hasil survei menunjukkan bahwa dukungan pada Anies di Jakarta, karena respondennya Jakarta, itu 99% karena prestasi, bukan karena agama. Dan redaksi Kompas tentu mewakili keinginan dari satu kelompok politik tertentu,” ujar Rocky Gerung. “Sebagai pendukung Presiden Jokowi, Kompas pasti merasa bahwa Jokowi sebenarnya sudah bukan lagi aset. Tetapi, keadaan di dalam kan kita ngerti fraksi-fraksi yang ada di dalam Kompas tidak tiba pada semacam kesepakatan bahwa rezim ini memang rezim yang buruk,” ungkapnya. Berikut petikan dialog lengkapnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (9/9/2022). Tentang Wafatnya Ratu Elisabeth II Bung Rocky, ketemu lagi Bung Rocky. Ini saya kemarin terkaget-kaget, di dunia maya heboh sekali soal Kompas dengan Anies Baswedan, Koran Kompas dan kompas.com soal Anies Baswedan dianggap buat framing karena dia rupanya membuat artikel tentang adanya 35 orang koruptor yang bebas. Kemudian, sebetulnya artikelnya menarik tapi kemudian orang mempersoalkan kenapa ilustrasinya jadi Anies yang diperiksa oleh KPK. Padahal Anies masih diperiksa saja. Dan saya agak heran kenapa Kompas dipersoalkan. Padahal kita sebetulnya membahas hal yang sama ya, persis sama sebetulnya. Cuma anglenya berbeda. Itu menarik. Tapi sebelum kita membahas soal itu saya kira kita tentu ikut mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Ratu Elizabeth II dalam usia 96 tahun, Kamis sore waktu setempat, dini hari waktu kita. Ya, itu saya dengar itu juga tengah malam dan kita ucapan duka cita pada seseorang yang dianggap simbol kebijaksanaan. Ratu bukan lagi memerintah, tapi peradaban British dan peradaban Inggris menganggap bahwa kedudukan beliau itu justru sebagai perekat. Kalau ada persaingan antara partai buruh dan partai konservatif selalu orang menunggu semacam bahasa tubuh dari Ratu Elizabeth II. Beliau ini hidup di dalam seluruh abad ke-20 dilalui dan dia masuk abad ke-21, dan mengerti semua. Orang anggap Eropa itu sepanjang abad ke-20 itu adalah wahana pengujian kekuatan atau wahana konflik ideologi kiri dan timur-barat, komunis, fasisme semua ada di situ segala macam. Jadi, Eropa di dalam sejarah Ratu Elizabeth II itu diingat sebagai the dark continent, benua hitam karena penuh dengan banyak peristiwa politik. Tentu itu yang diingat oleh dunia terhadap Ratu Elisabeth II. Dan dia bahagia karena keadaan sekarang memungkinkan dia untuk melihat masa depan yang lebih baik melalui tentu Pangeran Charles yang sebentar lagi jadi raja. Ya, ini usianya 96 tahun dan dia naik tahta pada usia 25 tahun. Jadi tujuh dekade dia menjadi ratu. lni pencapaian yang luar biasa dan tetap sehat sampai terakhir. Sekarang ada raja baru, tentu saja ini juga akan menarik apakah Charles masih sekuat figur ibunya dalam merepresentasikan monarki gitu. Saya kira menarik kita mengamati Inggris, sebuah negara modern, sebuah negara demokratis, tapi dengan mempertahankan monarki meski hanya sebagai simbol. Ya, itu pelajaran bahwa ada yang disebut monarki, tapi orang tinggal ingat penghargaan. Bukan seperti yang sekarang sudah sistem presiden seperti di Indonesia tetapi ada yang menjadi monarki justru. Itu bedanya. Culture Inggris itu yang kita hormati. Tetap kita tahu miris menahan opini publik ketika ada peristiwa menantunya Lady Diana yang masuk dalam skandal, lalu ketegangan psikologi di dalam keluarga itu, tapi dia bisa atasi semua itu. Karena itu, wisdom itu sebetulnya yang orang ingin lihat dari seorang yang sudah berusia dan akhirnya harus melihat problem dunia, termasuk problem keluarganya, perceraian anaknya segala macam itu. Tetapi, selalu sejarah itu memulihkan kembali ingatan bahwa seorang perempuan memimpin Inggris dan memberi wajah yang teduh pada dunia hari ini. Dengan kepergian Ratu Elizabeth kita mengenang percakapan-percakapan dia dengan dulu ada film pendek atau film seri tentang Istana Buckingham itu, dan orang lihat bahwa di dalam istana ada politik, tetapi juga ada culture di situ. Dan itu sebetulnya yang orang sebut sebagai keajaiban Inggrislah. Demokratis, tapi tetep ada orang yang menganggap bahwa itu nggak bagus dinasti. Tapi dia tetap jalan terus dan parlemen selalu menghormati posisi Ratu sebagai Dewi yang bijak dalam menuntun masyarakat Inggris. Semoga raja yang baru, Pangeran Charles, juga memperoleh wisdom  yang sama. Masalah Anies Baswedan Ya. Sekarang kita balik lagi ke Indonesia soal ribut-ribut Anies. Tiba-tiba juga saya dikirimi video yang sebenarnya video percakapan kita sebelum peristiwa itu terjadi karena Anda di situ menyatakan bahwa bagaimanapun caranya Anies pasti harus digergaji. Begitu kira-kira. Dan menurut Anda nanti pasti karena ada pemred yang disogok untuk membuat opini yang negatif terhadap Anies. Tentu kita tidak menuduh Kompas, tetapi kenapa orang kemudian mengait-ngaitkan itu. Jangan-jangan Bung Rocky ini sudah punya informasi atau cuma sebagai cenayang saja gitu. Saya juga piara dukun. Jadi, Kompas itu harusnya minta maaf dulu sebelum bikin tulisan lain. Tapi, itu insinuasi dan kalau Kompas merasa itu kecelakaan editor, nggak bisa. Karena dia tahu Anies ini ada di dalam suasana jadi public outcry, publik itu mengelu-elukan Anies dan itu memang kalau kita periksa sebetulnya secara psikoanalisis, ada yang disebut Freudian key. Freudian key artinya kita mau cari kunci freudian yang hilang untuk membongkar psikologi dari Kompas. Jadi, dengan gampang misalnya kita bilang bahwa itu artinya Kompas masih mengidap bawah sadar Islamophobia. Kira-kira begitu kan. Jadi, seluruh rasionalitas kita suppress, kita tekan karena takut diucapkan Islamophobia, tapi apa yang ditekan kemudian tiba-tiba muncul tanpa sadar, lalu muncullah foto Anies itu yang seolah bagian dari 35 orang koruptor. Kan begitu cara melihatnya. Ini betul-betul saya terangkan teori psikoanalisis dan itu yang kemudian membuat publik merasa ini pasti by design. Jadinya begitu. Dan, Kompas tidak bisa menghindar karena sudah keburu berlangsung. Jadi orang akan anggap bahwa Kompas itu sebetulnya mengidap di dalam bawah sadarnya, dalam subconsciousness-nya, semacam a kind of Islamophobia. Kira-kira begitu. Ternyata yang bereaksi itu kalau saya amati bukan hanya kelompok yang disebut sebagai kelompok Islamis. Kemudian saya teringat penjelasan Anda karena Anda baru saja membaca survei tentang Anies yang sebetulnya kaitannya kecil sekali dengan soal Islamophobia. Karena ada seorang Ibu Susi Pudjiastuti juga meskipun hanya komen dengan emoticon menangis, kemudian Denny Indrayana. Jadi ini bukan hanya keributan remeh-temeh di kalangan netizen, ini persoalan yang serius. Mereka melihat bahwa kalau saya dari sisi jurnalistik saya melihat bahwa orang-orang ini konsen akan pentingnya adalah lembaga-lembaga yang bisa bersikap kritis tapi tetap juga imparsial. Ya, itu saya membaca 2 minggu lalu tentang survei yang menunjukkan bahwa dukungan pada Anies di Jakarta karena respondennya wilayah Jakarta, itu 99% karena prestasi, bukan karena agama. Jadi, sebetulnya kaum sekuler memang mendukung Anies. Sekarang kita tinggal lihat apakah Jakarta itu mewakili Indonesia. Itu pasti. Karena di pusat-pusat Metropolitan juga Anies diucapkan dengan cara yang sama. Kan orang nggak menilai Anies karena dia soleh beragama, tapi karena dia berprestasi di DKI. Jadi, menara DKI atau mercusuar DKI itu juga tiba cahayanya ke ibukota-ibukota provinsi yang rasional untuk melihat prestasi seorang Gubernur. Jadi itu intinya. Nah, mustinya Kompas mengerti itu. Jadi, kalau Kompas justru mencemplungkan Anies ke dalam kolam yang sama dengan para koruptor, orang bereaksi, baik muslim maupun non-muslim yang menganggap ini kok cara Kompas itu seolah-olah masih ada dendam di situ. Dan, itu akan terkait lagi dengan orang akan melihat di belakang Kompas siapa? Politikal ekonomi analisis berlangsung di situ. Tadi saya terangkan secara psikoanalisis. Jadi, itu kekacauan di dalam redaksi Kompas sendiri sebetulnya. Dan redaksi Kompas tentu mewakili keinginan dari satu kelompok politik tertentu. Itu saja gampangnya. Lalu orang lihat Kompas didirikan oleh siapa dan modalnya dapat dari mana, lalu penasihat politiknya siapa, apa afiliasinya dengan think thank yang lain. Jadi, hal-hal begitu yang kemudian kecurigaan lagi muncul. Tapi saya tadi terangkan bahwa di bawah sadar Kompas memang mungkin masih ada Islamophobia. Itu yang saya sayangkan. Saya bertahun-tahun membantu Kompas, diskusi-diskusi di Kompas, menulis di Kompas, macam-macam, mewakili Kompas kalau ada ceramah-ceramah di luar negeri. Jadi, semua hal semacam ini yang saya pertaruhkan pengetahuan saya tentang Kompas. Kira-kira itu. Ya. Saya kira ini yang kemudian disebut sebagai policy redaksional gitu ya. Jadi kelihatan dari situ. Sebuah produk jurnalistik itu kan bagian dari policy redaksional. Seperti kita, Anda yang selalu menyebutkannya walaupun kadang-kadang saya nggak begitu sepakat. Bukan karena nggak sepakatnya, tetapi ada ngeri-ngeri juga kalo Anda selalu menyebut FNN itu Forum nantang-nantang. Tapi itulah memang sikap dari FNN di tengah situasi ketika misalnya banyak sekali kooptasi terhadap media. Bahkan, bukan hanya dikooptasi tapi banyak juga media mengooptasikan diri. Di dalam kekuatan kita mengambil jarak pada kekuasaan. Itu yang membuat orang agak sebel kenapa nggak pernah ada bagusnya sih pemerintah di mata Rocky Gerung dan FNN. Ya, FNN masih dalam taraf nantang-nantang. Belum jadi forum nendang-nendang. Jadi tetap kita mau cari sebetulnya mata batin publik kalau kita lihat Kompas tag line-nya kata hati, mata hati, itu poinnya kan. Suara rakyat di zaman orde baru itu tersalur lewat Kompas. Kita tahu Kompas pro orde baru, tapi kita sering lihat editor Kompas yang secara sublim itu memberi sinyal bahwa orba itu mengandung otoriterisme. Jadi kalau kita baca Kompas di headline dia memuji orde baru, kita pasti tahu bahwa nanti di Tajuk Rencana itu pasti ada refleksi kritis terhadap orde baru. Biasanya Pak Jacob yang nulis di situ. Kalau sekarang terbalik. Kompas head line-nya itu langsung memberi kesan anti pada seseorang. Dalam hal ini orang anggap pasti Kompas jadi anti-Anies. Lalu orang tanya, kalau gitu Kompas pro siapa? Pro Ganjar? Pro Prabowo? Ya di tengah-tengah mungkin. Itu yang kita sebut tadi, kegalauan di dalam redaksi itu untuk menentukan sikap terhadap keadaan politik. Sebagai pendukung Presiden Jokowi, Kompas pasti merasa bahwa Jokowi sebenarnya sudah bukan lagi aset. Tapi, keadaan di dalam kan kita ngerti fraksi-fraksi yang ada di dalam Kompas itu tidak tiba pada semacam kesepakatan bahwa rezim ini memang rezim yang buruk. Oke. Dan ini beda dengan Anda ya, karena Anda sendiri adalah posisi awalnya termasuk pendukung Pak Jokowi. Iya, saya ikut membaca atau menyumbang pikiran bahkan apa yang disebut nawacita segala macam karena teman-teman saya di situ, dan kita berupaya untuk bahwa Jokowi ke dalam masyarakat sipil. Bahkan kita diam-diam kasih izin pada LSM untuk masuklah ke KSP, temani Jokowi, pelajari wataknya, jauhkan dia dari oligarki, halangi dia berkomplot dengan kekuatan-kekuatan lama. Eh, ternyata nggak terjadi. Bukan karena kesalahan Pak Jokowi, karena kesalahan orang-orang civil society yang masuk istana yang kita suruh untuk mengasuh Jokowi dalam tatabahasa demokrasi, tapi justru kunyuk-kunyuk ini cari suaka di dalam kekuasaan, lalu jadi KSP-lah, jadi komisaris segala macem, dan nggak ada poin kritis lagi terhadap kekuasaan. Itu yang terjadi. Jadi mereka going native, tenggelam bersama ketakutan sendiri terhadap keadaan kantong dia sendiri. Karena kantongnya rada kering lalu nggak boleh kritis lagi. Karena berharap jadi menteri lalu bermain dengan kecurangan-kecurangan data segala macam. Kalau mereka yang diangkat oleh Pak Jokowi mungkin dia biasa saja karena Pak Jokowi sudah tahu kelakuan politisi. Tetapi, yang saya sayangkan atau saya dungukan adalah lingkungan istana Jokowi yang datang dari civil society,  yang bertahun-tahun ada di pusat-pusat LSM kritis, tiba-tiba jadi dungu dan bisu ketika berhadapan dengan kekuasaan. Itu soalnya. Oke. Saya kira ini memang banyak yang menuntut Kompas minta maaf, tapi kelihatannya secara tidak langsung Kompas kemudian sudah mulai meminta maaf dengan cara menurunkan sebuah berita “Anies: Saya selalu siap hadir membantu KPK”. Walaupun sebenarnya berita ini terlambat karena ini sudah berita kemarin muncul dan kemudian ilustrasi fotonya luar biasa, foto Anies sedang berbicara kepada wartawan yang seperti Anda singgung bahwa ini bukan tampilan seorang yang baru diperiksa KPK, tapi ini seperti orang yang baru semacam deklarasi yang menyatakan akan maju sebagai presiden. Itu balancing dari Kompas yang mungkin merasa bahwa ini bakal berbahaya. Nanti orang akan mengingat bahwa Anies pernah dilecehkan sebelum ada fakta-fakta, tapi sudah diskenariokan atau diinsinuasikan sebagai koruptor. Keadaan itu mungkin yang mengembalikan kembali kesehatan redaksional Kompas. Itu nggak ada soal juga. Tetapi, tetap kita musti ingatkan bahwa Kompas itu koran. Koran itu adalah suara publik. Publik itu nggak suka BBM naik. Publik merasa bahwa Jokowi memaksakan anggaran untuk biaya IKN. Publik menganggap bahwa Jokowi itu tidak paham dengan lingkungan. Semua itu yang harusnya diucapkan oleh Kompas. Minimal dalam tajuk rencana. Kalau sekarang kan betul-betul jadi kempes itu pikiran Kompas. (Sof/sws) 

Pemimpin Baru Inggris Akan Dikenal Sebagai Raja Charles III

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 13:11:54 0

Ankara, FNN – Putra sulung Ratu Elizabeth II, Charles, menjadi raja baru Inggris setelah kematian sang Ratu pada Kamis (8/9/2022).Charles Philip Arthur George lahir pada 1948 dan merupakan Pangeran Wales terlama sebagai pewaris takhta Inggris, seperti disiarkan kantor berita anggota OANA, Anadolu, pada Jumat.Meskipun raja baru dapat memilih nama agung yang berbeda dari nama lahirnya, Charles ingin dikenal sebagai Raja Charles III.Setelah dia menjadi raja, putra sulung Charles yaitu Pangeran William menjadi Duke of Cornwall. Gelar tersebut dipegang oleh pewaris takhta pertama.Di Inggris, pewaris takhta juga diberi gelar Pangeran Wales oleh raja yang berkuasa.William dapat dikenal sebagai Pangeran Wales jika ayahnya menganugerahkan gelar tersebut. (mth/Antara)

Pemerintahan Elizabeth II: Era Keemasan atau Bara Terakhir Masa Lalu?

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 12:53:37 0

London, FNN – Ratu Inggris, Elizabeth II, yang meninggal di Istana Balmoral, Inggris, Kamis (8/9/2022), memecahkan rekor demi rekor sebagai pucuk pimpinan Kerajaan Inggris yang paling lama memerintah.Ratu Elizabeth II menjadi simbol abadi Inggris, yakni negara di mana dia memerintah selama 70 tahun bahkan ketika Inggris terus berubah, mulai kehilangan jati diri kerajaannya dan mengalami pergolakan sosial.Beberapa komentator menggambarkan pemerintahan Elizabeth II sebagai \"zaman keemasan\" yang mengingatkan pada masa Ratu Elizabeth I, yang memerintah Inggris 400 tahun yang lalu selama periode pertumbuhan kekuasaan dan perkembangan budaya.\"Saya pikir kami (masyarakat Inggris) dipandang sebagian melalui prisma sang ratu yakni dari konsistensi, kebijaksanaan yang telah ditunjukkannya, semua itu terlihat jelas dalam cara orang memandang Inggris,\" kata Valerie Amos, mantan politisi yang juga politisi kulit hitam pertama yang ditunjuk oleh kerajaan untuk \"Orde Garter\" kuno.Yang lain mengatakan bahwa pengaruh ratu berusia 96 tahun itu terhadap bangsa Inggris kurang mendalam dibandingkan dengan leluhurnya yang termasyhur, di mana kekuasaan kerajaan telah menyusut sejak zaman Ratu Elizabeth I.Beberapa kritikus berpendapat bahwa Ratu Elizabeth II tidak meninggalkan bekas pemerintahan yang nyata, hanya sebuah institusi yang tidak sesuai untuk tujuan di dunia yang diwarnai dengan aspirasi egaliter, komentar media sosial yang tidak sopan dan pengawasan sepanjang waktu oleh outlet media terhadap anggota kerajaan.Namun, warisan Ratu Elizabeth II masih tetap luar biasa, yakni memastikan monarki selamat dari era perubahan yang cepat.Elizabeth naik takhta pada usia 25 tahun pada 6 Februari 1952, setelah kematian ayahnya George VI, ketika Inggris bangkit dari kehancuran Perang Dunia Kedua. Saat itu sistem penjatahan masih berlaku dan Winston Churchill menjabat perdana menteri.Sejak saat Elizabeth II menjadi ratu, sejumlah presiden, paus, dan perdana menteri telah datang dan pergi. Uni Soviet telah runtuh dan zaman kerajaan Inggris telah berlalu digantikan oleh suati Persemakmuran 56 negara yang di mana Elizabeth berperan penting dalam menciptakannya.\"Tidak ada kekuatan kerajaan lain yang mencapai hal semacam itu ... dan di Inggris, perubahan sosial dan ekonomi yang besar telah terjadi secara keseluruhan secara damai dan konsensual,\" kata Profesor Vernon Bogdanor, seorang ahli dalam sejarah konstitusi Inggris.\"Itu sangat luar biasa,\" ujar Bogdanor.Era Elizabeth II? Elizabeth I menghabiskan 44 tahun di atas takhta pada abad ke-16, yakni suatu periode yang dianggap sebagai zaman keemasan Inggris ketika ekonomi bertumbuh, pengaruh negara berkembang dan William Shakespeare menulis naskah dramanya yang masih dimainkan di seluruh dunia dan dianggap sebagai drama yang paling berpengaruh dalam bahasa apapun.\"Beberapa orang telah menyatakan harapan bahwa pemerintahan saya dapat menandai era Elizabeth yang baru,\" kata Ratu Elizabeth II dalam siaran Natalnya pada 1953.\"Terus terang, saya sendiri sama sekali tidak merasa seperti leluhur Tudor saya yang hebat,\" ujarnya.Karena tidak pernah memberikan kesempatan wawancara atau membuat pandangan pribadinya tentang masalah politik, penilaian Ratu Elizabeth II tentang pemerintahannya sendiri sulit dipastikan.Masa pemerintahan Ratu Elizabeth II adalah yang terpanjang dalam sejarah Inggris.Seorang asisten senior kerajaan Inggris mengatakan kepada Reuters bahwa sang ratu akan menganggap penilaian terhadap warisan pemerintahannya sebagai hal yang perlu dinilai oleh orang lain.Sejarawan konstitusi Inggris, David Starkey, mengatakan, Ratu Elizabeth II tidak menganggap perannya selaku ratu sebagai perwujudan periode sejarah, melainkan hanya suatu pekerjaan.\"Ia (Elizabeth II) tidak melakukan dan tidak mengatakan hal apa pun yang akan diingat oleh siapa pun. Dia tidak akan menyematkan namanya untuk suatu era. Atau, saya rasa, tidak juga untuk suatu hal lain,\" tulis Starkey pada 2015.\"Saya mengatakan ini bukan sebagai kritik tetapi hanya sebagai pernyataan fakta. Bahkan sebagai semacam pujian. Dan, saya kira, ratu akan menganggapnya seperti itu. Karena dia naik takhta hanya dengan satu niat: untuk menjaga keberlangsungan kerajaan (Inggris) terus berjalan.\"Beberapa sejarawan dan penulis biografi lain mengatakan pandangan Starkey itu masih kurang untuk menggambarkan bagaimana Ratu Elizabeth II melakukan perannya dan bergerak seiring waktu.\"Dalam dunia yang semakin kacau, dia telah memberikan rasa stabilitas,\" kata Andrew Morton, penulis biografi Putri Diana pada 1992 yang menyebabkan pertengkaran di keluarga kerajaan.Tekad sang ratu untuk melakukan perannya sebaik mungkin dan menahan diri untuk tidak menyuarakan pandangan apa pun yang dapat menyebabkan pelanggaran memberinya otoritas moral melebihi apa pun yang dia perintahkan hanya melalui posisinya sebagai ratu, kata beberapa orang.\"Apa yang berhasil dilakukan Ratu (Elizabeth II) adalah..  membawa monarkhi Inggris ke abad ke-21 sebaik mungkin,\" kata cucu sang ratu, Pangeran William, dalam film dokumenter pada 2012.\"Setiap organisasi perlu sering menilai dirinya sendiri, dan monarki adalah mesin yang terus berkembang dan saya pikir monarki benar-benar ingin mencerminkan masyarakat, ingin bergerak seiring waktu dan penting bahwa monarki melakukannya untuk kelangsungan hidupnya sendiri,\" ujar William.Kekuatan Lembut Secara konstitusional, ratu atau raja Inggris memiliki sedikit kekuatan praktis dan diharapkan untuk menjadi non-partisan.Namun, para sejarawan mengatakan Elizabeth telah menggunakan kekuatan \"lembut\" dan menjadikan monarki Inggris sebagai titik fokus pemersatu bagi bangsa di tengah perpecahan masyarakat yang besar.Kekuatan lembut itu dicontohkan Ratu Elizabeth II melalui siarannya untuk meyakinkan publik pada awal pandemi Covid-19.Selain segala keributan politik, sang ratu masih menyempatkan diri bertemu perdana menteri untuk suatu audiensi mingguan pribadi.\"Mereka melepaskan beban dari diri mereka atau mereka memberi tahu saya apa yang sedang terjadi atau jika mereka punya masalah, dan terkadang seseorang dapat membantu dengan cara itu juga,\" kata Ratu Elizabeth II dalam sebuah film dokumenter pada 1992.\"Mereka tahu bahwa seseorang, boleh dikatakan, bisa tidak bersikap memihak. Saya pikir agak menyenangkan untuk dapat merasa bahwa ada seseorang yang bertindak seperti semacam spons,\" ujar sang ratu.Para mantan pemimpin pemerintahan Inggris mengatakan pengalaman Ratu Elizabeth II selama bertahun-tahun telah terbukti sangat membantu, memungkinkan mereka untuk berbicara dengan jujur tanpa takut percakapan mereka akan dipublikasikan.\"Anda bisa benar-benar jujur, bahkan sampai bersikap tidak bijaksana (saat berbicara) dengan ratu,\" kata John Major, perdana menteri Inggris periode 1990-1997.Tony Blair, yang menggantikan Major dan menjadi perdana menteri selama satu dekade, mengatakan: \"Ia (Ratu Elizabeth II) akan menilai situasi dan kesulitan dan dapat menggambarkannya tanpa pernah ... memberikan petunjuk apa pun tentang preferensi politiknya atau semacamnya. Sangat luar biasa untuk dilihat\".Beberapa sejarawan mengatakan Ratu Elizabeth II akan dipandang sebagai yang terakhir dari jenisnya, yakni seorang pemimpin kerajaan dari masa ketika para elit memerintahkan rasa hormat yang tidak perlu dipertanyakan lagi.Namun, Ratu Elizabeth II masih mungkin menjadi salah satu tokoh yang terbesar di Inggris, menurut para sejarawan.\"Tidak ada keraguan bahwa dia akan berada di atas sana sebagai salah satu tokoh terbesar kerajaan Inggris, tidak hanya untuk umur panjangnya, tetapi juga untuk periode perubahan yang telah dia saksikan,\" kata Anna Whitelock, profesor sejarah monarki di Universitas London.\"Dan seperti Elizabeth I... (Elizabeth II) sama-sama berperan penting bagi Inggris dan juga bagi tempat Inggris di dunia,\" ujarnya. (mth/Antara)

Ratu Elizabeth Meninggal Dunia Dalam Usia 96 Tahun

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 12:50:27 0

Balmoral, FNN – Ratu Elizabeth II, pemimpin kerajaan Inggris yang terlama berkuasa dan pemimpin bangsa selama tujuh dekade, telah meninggal dunia dalam usia 96 tahun, demikian dilaporkan Istana Buckingham, Kamis malam.\"Sang Ratu meninggal dunia dalam damai di Balmoral siang ini,\" jelas pernyataan Istana Buckingham.Menurut keterangan itu, Ratu tetap berada di Balmoral pada Kamis malam dan akan kembali ke London pada Jumat.Putra sulung Ratu Elizabeth II, Charles (73), secara otomatis menjadi Raja Inggris Raya sekaligus kepala negara 14 negara lain, termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru.Sejumlah keluarga Ratu bergegas menyambanginya di Istana Balmoral setelah beberapa dokter menyatakan kekhawatiran atas kesehatan Ratu.Istana Buckingham menyebut Ratu mengalami \"masalah dalam menggerakkan anggota tubuh\" sejak akhir 2021.Hal itu memaksanya menarik diri dari hampir seluruh kegiatan umum.Ratu Elizabeth II, kepala negara yang menjabat paling lama dan tertua di dunia, diangkat sebagai ratu setelah ayahnya, Raja George VI, wafat pada 6 Februari 1952 ketika Elizabeth berusia 25 tahun.Dia diangkat sebagai Ratu Inggris pada Juni 1953. (mth/Antara)

Pangkoarmada II: Pesawat Bonanza Ditemukan di Kedalaman 15 Meter

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 12:47:17 0

Surabaya, FNN – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksamana Muda Tentara Nasional Indonesia (Laksda TNI) Tolhas Sininta Nauli Basana Hutabarat menginformasikan bahwa pihaknya telah menemukan pesawat udara latih jenis G-36 Bonanza T-2503.\"Kami sudah menemukan pesawat yang berada sekitar 15 meter di bawah permukaan air,\" kata Pangkoarmada Hutabarat melalui keterangan video yang diambil dari atas KRI Soputan di lokasi pencarian APBS, perbatasan Kabupaten Gresik dan Bangkalan, Jawa Timur, Kamis.Dari atas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Soputan yang sejak Rabu (7/9) melakukan pencarian di kawasan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), Jawa Timur, Pangkoarmada Hutabarat menyatakan selanjutnya akan mengupayakan pengangkatan terhadap pesawat milik TNI Angkatan Laut tersebut.Di dalam pesawat itu, memuat dua awak, yaitu Pilot Letnan Satu (Lettu) Laut (P) Judistira Eka Permady dan Kopilot Letnan Dua (Letda) Laut (P) Dendy Kresna Bakti Sabila.Pangkoarmada Hutabarat menjelaskan bahwa pesawat udara latih G-36 Bonanza T-2503 hilang kontak di kawasan APBS ketika berlatih bersama jajaran Komando Armada (Koarmada) II Surabaya, Rabu (7/9).\"Kemarin diawali kegiatan latihan. Karena ada peristiwa hilangnya pesawat Bonanza, organisasi latihan berubah menjadi kegiatan search and rescue (SAR),\" ujar dia.Kegiatan SAR dipimpin langsung olah Pangkoarmada Hutabarat bersama Komandan Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada II Laksamana Pertama (Laksma) TNI Deny Prasetyo dan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) V Laksma TNI Supardi.Upaya pertolongan dan pencarian sejak kemarin mengerahkan 7 kapal perang (KRI), 1 pesawat Udara, 2 helikopter, 2 kapal Angkatan Laut (KAL), 2 tim Komando Pasukan Katak (Kopaska), dan 2 tim penyelam.\"Kami mohon doa restu semoga kegiatan SAR berjalan dengan baik. Semoga pengangkatan berjalan dengan lancar,\" kata Pangkoarmada Hutabarat. (mth/Antara)

Harga Minyak Bangkit Dari Terendah, Saat Rusia Ancam Setop Ekspor

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 11:32:19 0

New York, FNN – Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), bangkit dari level terendah tujuh bulan dan merebut kembali beberapa kerugian besar yang mereka derita di sesi sebelumnya setelah Rusia mengancam akan menghentikan ekspor minyak dan gas ke beberapa pembeli.Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober terangkat 1,6 dolar AS atau hampir 2,0 persen, menjadi menetap di 83,54 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman November bertambah 1,15 dolar atau 1,3 persen, menjadi ditutup di 89,15 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Harga minyak mendapat dukungan dari ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan ekspor minyak dan gas jika batas harga diberlakukan oleh pembeli Eropa.Uni Eropa mengusulkan pembatasan harga gas Rusia, meningkatkan risiko penjatahan musim dingin ini jika Moskow melakukan ancamannya. Gazprom Rusia telah menghentikan aliran dari pipa gas Nord Stream 1.Harga minyak naik meskipun ada peningkatan mengejutkan dalam persediaan minyak mentah AS, berita bahwa Amerika Serikat menimbang perlunya lebih banyak pelepasan minyak mentah dari cadangan strategis, kekhawatiran perpanjangan penguncian COVID-19 China dan kenaikan suku bunga global akan memperlambat aktivitas ekonomi dan menekan permintaan bahan bakar.Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan pada Kamis (8/9/2022) bahwa persediaan minyak mentah komersial negara itu meningkat sebesar 8,8 juta barel selama pekan yang berakhir 2 September. Analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan pasokan minyak mentah AS menunjukkan penurunan 1,8 juta barel.Menurut EIA, total persediaan bensin motor naik 0,4 juta barel dari minggu lalu, sementara persediaan bahan bakar sulingan naik 0,1 juta barel.\"Sebagian besar minyak dalam penimbunan itu berasal dari Cadangan Minyak Strategis (SPR). Semakin cepat kita mengosongkan SPR, semakin besar penarikan yang akan terjadi di masa depan,\" kata Analis Price Futures Group, Phil Flynn.Pada Rabu (7/9/2022), kedua kontrak acuan turun lebih dari 5,0 persen menjadi ditutup pada level terendah sejak pertengahan hingga akhir Januari karena kekhawatiran permintaan meningkat,menempatkan WTI ke wilayah oversold secara teknis untuk pertama kalinya dalam sebulan. (mth/Antara)

MenkopUKM Siapkan Bantuan untuk UMKM Terdampak Harga BBM Naik

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 11:25:26 0

Badung, FNN – Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) RI Teten Masduki menyampaikan pihaknya menyiapkan beberapa bantuan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Teten menjelaskan Kementerian Koperasi dan UKM sejauh ini telah mengusulkan program bantuan tersebut dan masih menunggu persetujuan dari kementerian lainnya dan Presiden Joko Widodo. \"Kami sudah mengusulkan dan sudah dibicarakan dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan, salah satunya Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro dalam bentuk hibah. Kedua, kami sudah kerja sama dengan Kementerian BUMN untuk pengadaan solar subsidi ke para nelayan,\" kata Teten Masduki pada sela-sela kegiatannya di Bali Collection Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.Ia menyampaikan pihaknya menargetkan hibah untuk UMKM dapat segera disetujui sehingga cepat disalurkan ke para pelaku usaha. Menurut rencana pelaku usaha mendapat hibah Rp600.000\"Ini waktunya pendek, kami targetkan sampai 6 juta (penerimanya) begitu langsung disubsidi,\" kata MenkopUKM.Sementara itu, untuk kelompok nelayan, Teten menyampaikan kerja sama dengan Kementerian BUMN bakal diuji coba di tempat dalam waktu tiga bulan ke depan.Program Solar untuk Koperasi Nelayan, yang menjadi wujud kerja sama itu, bakal diterapkan Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan (Jawa Tengah), Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).Teten menyampaikan program itu berupaya memastikan kelompok nelayan dapat membeli solar sesuai harga SPBU, bukan harga eceran tertinggi yang dapat mencapai Rp10.000 per liter.\"60 persen produksi nelayan itu (untuk ongkos) solar, jadi akan terpengaruh. Kami akan piloting (uji coba) di tujuh tempat sampai Desember (2022). Kami akan gunakan pertashop mini (untuk penyaluran solar), dan penerima subsidi (bakal diverifikasi) by name dan address (dari nama dan alamat),\" kata Teten.Dalam kesempatan yang sama, MenkopUKM menilai kenaikan harga BBM itu menjadi momentum buat pemerintah untuk memperbaiki suplai solar ke kelompok nelayan.\"Kami harus memperbaiki suplainya sehingga nanti suplainya dari Pertamina dengan koperasi-koperasi nelayan di desa-desa nelayan,\" kata Teten Masduki. (mth/Antara)

DMM G20 Sepakati Percepatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 11:19:22 0

Jakarta, FNN – Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan (DMM) G20 menyepakati percepatan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui penguatan ketahanan negara-negara berkembang dalam menghadapi krisis di masa depan.\"Menteri pembangunan sepakat untuk memperkuat komitmen kerja sama multilateralisme untuk mempercepat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,\" ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Belitung, Kamis.Forum G20 tersebut juga berhasil menyelesaikan dan menyepakati dua dokumen keluaran, yaitu Peta Jalan G20 untuk Pemulihan dan Ketahanan yang Lebih Kuat di Negara Berkembang, Negara Terbelakang, dan Negara Berkembang Pulau Kecil serta Prinsip G20 untuk Meningkatkan Keuangan Campuran di Negara Berkembang, Negara Terbelakang, dan Negara Berkembang Pulau Kecil.Suharso menjelaskan, percepatan pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui sejumlah komitmen, yakni memperkuat kerja sama multilateralisme, mendukung peningkatan skala skema pembiayaan campuran.Selanjutnya, meningkatkan daya saing pelaku UMKM, mengimplementasikan perlindungan sosial adaptif, serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru.Suharso mengatakan, untuk menindaklanjuti komitmen-komitmen tersebut agar menjadi aksi dan implementasi konkret, para menteri pembangunan G20 akan bermitra dengan berbagai pihak.Seperti negara-negara berkembang, organisasi internasional, Bank Pembangunan Multilateral, dan para pemangku kepentingan lainnya yang relevan untuk mempromosikan kerja sama pembangunan internasional melalui berbagai jalur.Di antaranya melalui riset kebijakan, platform dialog, kerja sama Utara-Selatan, kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular, pembelajaran bersama, pertukaran pengetahuan, pertukaran praktik antarnegara, dan program-program peningkatan kapasitas.\"Sebagai salah satu kontribusi konkret, Pemerintah Indonesia juga menginisiasi pembentukan Global Blended Finance Alliance,\" kata Suharso.Terkait komitmen memperkuat kerja sama multilateralisme, Suharso mengatakan para menteri menyepakati bahwa terdapat kemunduran dalam pertumbuhan ekonomi dan pencapaian untuk mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan, karena tantangan pembangunan yang sedang berlangsung.Beberapa tantangan tersebut antara lain pemulihan pasca-pandemi COVID-19 yang masih rentan, perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, ancaman terhadap ketahanan pangan, dan stagnasi ekonomiPara menteri juga mempertimbangkan tensi geopolitik yang sedang berlangsung, beserta implikasi negatif yang ditimbulkan terhadap upaya untuk menyelesaikan tantangan pembangunan.Untuk menyelesaikan tantangan pembangunan, diperlukan langkah maju yang kolaboratif antara seluruh negara.\"Oleh karena itu, multilateralisme yang lebih inklusif dan optimal dibutuhkan dengan segera untuk menyelaraskan negara-negara tersebut dalam proses perumusan aksi kolektif,\" ujar Suharso.\"Seterusnya, kami siap menegaskan kembali komitmen kita dalam mendukung pembaruan multilateralisme demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,\" kata dia.Hasil kerja dan capaian yang ditelurkan pada Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan akan ditujukan untuk menyokong Konferensi Tingkat Tinggi G20, yang akan diadakan di Bali pada 15-16 November 2022.Lebih lanjut, Suharso mengatakan bahwa tidak mudah untuk menemukan titik tengah di antara maraknya tantangan serta perbedaan pendapat dalam menyikapi tantangan yang ada.\"Walau begitu, sekali lagi saya bangga Menteri-Menteri Pembangunan G20 dapat hadir dan membahas isu-isu krusial dalam sektor pembangunan, khususnya dengan mengedepankan perspektif negara-negara berkembang,\" kata dia.Secara khusus, Suharso juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan DMM G20 di Belitung.Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Belitung dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan internasional yang mengumpulkan menteri-menteri dari dua puluh negara dengan ekonomi terbesar di dunia.\"Kami memilih Belitung sebagai tempat acara bukan tanpa alasan. Belitung merepresentasikan proses pembangunan dan transisi yang nyata, dari ketergantungan pada sektor ekstraktif yaitu penambangan timah, menuju pengembangan sektor turisme yang inklusif dan berkelanjutan,\" kata dia.Pertemuan DMM G20 dihadiri oleh menteri pembangunan dan delegasi dari negara-negara undangan, serta kepala organisasi internasional dan Bank Pembangunan Multilateral.Menteri pembangunan anggota G20 yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Pembangunan dan Kerja Sama Internasional Prancis Chrysoula Zacharopoulou serta Menteri Perencanaan dan Ekonomi Arab Saudi Faisal Fadhil Al Ibrahim.Selain itu, hadir pula Menteri Luar Negeri Kedua Singapura Mohamad Maliki Osman dan Menteri Ekonomi, Perencanaan, dan Kerja Sama Senegal Amadou Hott sebagai delegasi dari negara undangan. (mth/Antara)

Hadiri Kongres Perempuan Indonesia, LaNyalla: Tuntutan Kaum Perempuan Sejalan dengan Perjuangan DPD RI

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 10:32:18 0

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan tuntutan kaum perempuan yang disuarakan saat Kongres Perempuan Indonesia di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (7/9/2022) malam, sejalan dengan perjuangan DPD RI. Saat menghadiri Malam Kebudayaan Kongres Perempuan Indonesia, LaNyalla menerima aspirasi dari para perempuan. Aspirasi yang disebut sebagai Manifesto Kongres Perempuan Indonesia itu, disampaikan oleh Ratna Sarumpaet yang merupakan penggagas kongres. \"Para perempuan Indonesia dengan ini memerintahkan kepada MPR RI selambat-lambatnya dalam waktu 4 X 24 jam menggelar Sidang Istimewa untuk satu, mengetuk palu kembali ke UUD 1945 dengan 3 adendum, yaitu pasal-pasal tentang masa jabatan Presiden, pasal-pasal tentang Hak Azasi Manusia dan pasal-pasal tentang Lingkungan Hidup,\" kata Ratna Sarumpaet. Ultimatum kedua, lanjut Ratna, setelah ketuk palu para anggota MPR dipersilakan meninggalkan Rumah Rakyat yaitu Gedung DPR/MPR/DPD di Senayan. \"Kemudian rakyat Indonesia seperti para intelektual, akademisi, budayawan, utusan golongan, utusan daerah dan elemen lainnya memperbaiki semua Undang-undang yang telah dirusak dan kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,\" tuturnya. Ratna menambahkan, perempuan Indonesia atas nama bangsa tidak akan pernah tinggal diam ketika kondisi bangsanya yang sedang mengalami kerusakan secara terstruktur, mengakibatkan keterpurukan massal dan ancaman kepunahan. \"Pertemuan perempuan Indonesia tahun 2022 adalah puncak keprihatinan kaum perempuan Indonesia atas situasi dan kondisi bangsa dan negaranya. Inilah sebab Kongres Perempuan Indonesia digagas dan digelar hari ini,\" ujarnya. \"Tujuannya  untuk mengkonkretkan kegemilangan bangsa dan negaranya dengan cara perempuan atau seorang ibu,\" tambahnya. Sebab, separuh nafas Indonesia adalah perempuan. Politik dan demokratisasi tanpa perempuan tidak berarti. Penghormatan HAM yang tak konsisten, pendidikan yang tidak untuk semua adalah contoh cermin retak bangsa karena melupakan asal-usulnya yaitu ibu, atau perempuan Indonesia. \"Ibu Pertiwi berduka menyaksikan kehidupan demokrasi bangsa dan negaranya pasca Amandemen yang dilakukan 4 kali tanpa seijin rakyat dengan melenyapkan TAP MPR nomor 4 tahun 1983 tentang Referendum,\" papar Ratna. Menurutnya, amandemen itu telah menghancurkan harkat bangsa ini. Dimana bangsa ini lahir dengan Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar dan ideologinya. Perempuan Indonesia pun menolak individualisme, kapitalisme, liberalisme, materialisme, neoliberalisme dan lainnya. Kekayaan sumber daya alam bangsa ini juga tidak boleh digadaikan. Kedaulatan rakyat tidak untuk diperjualbelikan. \"Untuk itu kami menitipkan aspirasi kami ini kepada Ketua DPD RI. Kami yakin Pak LaNyalla orang baik, orang lurus, orang yang peduli dan teguh berjuang untuk rakyat,\" tukasnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai aspirasi para kaum perempuan dalam kongres sejalan dengan perjuangan dirinya dan DPD RI. Yaitu gerakan kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk kemudian dilakukan adendum perbaikan. \"Inilah yang saya maksud dengan mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Inilah jawaban untuk memperbaiki kondisi bangsa,\" ujar LaNyalla. Sejak awal LaNyalla mengatakan dirinya akan memimpin langsung gerakan tersebut. Dengan menggugah kesadaran warga bangsa mulai dari tingkat tertinggi sampai terendah. Dalam kegiatan itu, Ketua DPD RI didampingi Anggota DPD RI asal Lampung Bustami Zainuddin, Andi Muh Ihsan (Sulawesi Selatan) dan Ahmad Nawardi (Jawa Timur). Hadir juga Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, model sekaligus aktris Atiqah Hasiholan, seniman, pegiat sosial dan para aktivis perempuan lainnya. (mth/*)

Calon Presiden Alternatif Kurangi Angka Golput dalam Pilihan Presiden 2024

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 10:23:20 0

Jakarta, FNN – Partisipasi pemilih akan meningkat jika calon presiden (capres) alternatif muncul pada pada Pilihan Presiden 2024. Tokoh dari alternatif inilah yang harus mewakili masa depan bangsa, ahli dalam bidang tertentu, antikorupsi, sekaligus memiliki konsep dan strategi membuat negara menjadi lebih baik. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan misalnya majulah tokoh alternatif seperti Jimly Asshiddiqie, salah satu tokoh rasional dan bisa diterima semua golongan. “Saya coba tawarkan nama seperti mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Beliau tokoh yang secara rasional dan empiris bisa diterima. Ada juga Ilham Akbar Habibie. Memang dia belum terlalu terkenal, tapi punya darah pemimpin. Selain itu Ilham sangat ahli di bidang teknologi” ujarnya dalam acara diskusi bertajuk “Capres Alternatif, Mengapa Tidak?” yang diselenggarakan oleh Komite Pemilih (TEPI) Indonesia, Kamis (8/9/2022). Koordinator TEPI Indonesia Jeirry Sumampouw mengatakan pilpres harus menjadi ajang kontestasi gagasan dan arena persaingan ide.  \"Banyak sekali figur yang memiliki prestasi namun kurang diperbincangkan karena namanya tidak banyak beredar di media, seperti Prof. Haedar Nashir dari Muhamadiyah, Gus Yahya dari PBNU, Jimly Asshiddique, dan Ilham Akbar Habibie yang merupakan seorang cendekiawan terkemuka di bidang teknologi. Oleh sebab itu, wacana capres alternatif harus didukung oleh masyarakat agar nama-nama yang muncul tidak hanya yang sudah di-branding partai politik,” ujar Jeirry. Peneliti kepemiluan PP AIPI, Ferry Daud Liando, menilai wacana capres alternatif dapat menjadi terobosan untuk mencegah terjadinya golput pada Pilpres 2024. “Ditemukan fakta bawah faktor-faktor yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilih, diantaranya akibat kejenuhan terhadap calon-calon yang tampil berkompetisi pada pemilu,” katanya berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada 2015.   Ferry  mengatakan sehingga capres alternatif dapat memecah kebosanan publik terhadap calon yang sudah lebih dulu bererdar dari partai politik.  “Dia pun berharap parpol bersifat selektif dalam menyeleksi calon. Banyak figur-figur yang sudah teruji, tidak korup, visioner, dan nasionalis tapi tidak diberi ruang oleh parpol untuk menjadi calon,” terangnya.   Ia juga mengatakan partai politik juga kerap hanya terjebak pada hasil-hasil survei dan pemodal. Padahal hasil survei sebatas mengukur popularitas, bukan mengukur kinerja, kejujuran, dan visi.  Seknas FITRA, Baidul Hadi, mengungkapkan capres alternatif harus menjadi diskursus publik dengan cara ditawarkan oleh lembaga survei kepada masyarakat selain dari tokoh yang sudah ada.  “Banyak tokoh nasional alternatif yang tidak masuk ke dalam radar lembaga survei, contohnya anak dari mantan Presiden Habibie, Ilham Akbar Habibie, yang bisa menjadi pilihan capres alternatif,” katanya. (mth/*)

Mobil Wapres Dihadang: Demonstran Makin Nekad, Para Profesor Kumpul di UGM

BY FNN Jum'at, 09 September 2022 07:53:19 0

TAMPAKNYA pengunjuk rasa sudah tidak takut lagi jika harus ditangkap. Di Palembang, misalnya, mobil rombongan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dihadang demonstran saat kunjungan ke Palembang. “Jadi, selalu demonstrasi itu dalam situasi yang kalau semua variabel tersedia dia akan jalan terus, kayak snow bowling, dia nggak bisa ditahan itu,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung saat dialog dengan Hersubeno Arief, Wartawan Senior FNN dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (8/9/2022) “Sekarang kita lihat Palembang itu adalah pasti mayoritas muslim di situ. Jadi sebetulnya penolakan dari konstituen yang menganggap bahwa ini kekuasaan dulu cuma mengambil suara kami, tapi setelah urusan rakyat, mereka kabur dari persoalan riil, yaitu BBM. Nah, kita melihat itu sebagai tumpahan dari kemarahan bahwa Istana berbohong terus,” tegas Rocky Gerung. “Jadi, mereka memang butuh panggung karena dianggap bahwa media-media televisi konvensional nggak akan muat itu. Jadi, sebetulnya ini sudah terjadi semacam kerjasama antara jurnalisme kritik dengan kritiknya, akademis dan kritik yang langsung dalam bentuk yang masalah,” lanjutnya. “Dan itu yang menggembirakan kita bahwa kesadaran itu akhirnya pulih dan itu berhadap-hadapan dengan kekonyolan para politisi yang nggak mau sama sekali bersuara,” ujar Rocky Gerung. “Mustinya kampus UI malu pada UGM. UGM yang tadinya mengasuh presiden sekarang dia menganggap Presiden itu sudah bukan lagi aset. Apalagi UI yang ada di pusat kekuasaan, yang Rektor dan aparat-aparat petinggi kampus itu hanya ingin menjilat pada kekuasaan,” tuturnya. “Jadi, saya kira banyak inspirasi yang bisa kita bahas untuk menunjukkan bahwa kesadaran akademis telah terkait dengan kesadaran politik. Karena itu, ada kritik dari UGM,” tambah Rocky Gerung. Bagaimana Rocky Gerung melihat semua ini, berikut petikan dialognya dengan Hersuben Arief. Halo halo apa kabar Bung Rocky, sehat ya? Sehat karena melihat perkembangan situasi semakin mendidih, makin sehat. Jadi, makin mendidih politik kita makin sehat. Ya, dan unjuk rasa sudah mulai makin nekad, karena mulai kemarin kita bahas soal ada yang “membajak” mobil pejabat, walikota Cilegon, Banten. Kemarin, di Palembang terjadi mahasiswa mencoba menghadang mobil rombongan dari Wakil Presiden Ma\'ruf Amin. Walaupun nggak berhasil teman-teman, tapi bagaimanapun juga ini kan simbol-simbol negara yang mulai dijamah oleh para pengunjuk rasa. Ya. Itu yang biasa disebut contiguous effect, efek menular dari satu peristiwa yang memang harus jadi lengkap. Jadi, selalu demonstrasi itu dalam situasi yang kalau semua variabel tersedia dia akan jalan terus, kayak snow bowling, dia nggak bisa ditahan itu. Dan, apa yang terjadi di Palembang itu hampir jadi puncaknya karena itu mobil wakil presiden dihadang gitu. Dan orang masih coba-coba tuh, tapi sebetulnya yang dihadang itu bukan wakil presiden gitu, tapi presidennya sendiri. Kebetulan memang Pak Ma\'ruf Amin yang ada di situ. Kalau menteri masih bisa secara teknis mungkin bermasalah, tapi ini wakil presiden yang sebetulnya satu paket dengan Presiden Jokowi waktu dipilih. Dan kita tahu Ma’ruf Amin ini dipilih untuk mengambil suara muslim mayoritas kan pada waktu itu.                                                                                                                         Dengan akibat Pak Mahfud MD tidak terpilih karena pertimbangan macam-macam. Akhirnya okelah ambil saja beliau, Kyai Ma’ruf Amin. Dan sekarang kita lihat Palembang itu adalah pasti mayoritas muslim di situ. Jadi, sebetulnya penolakan dari konstituen yang menganggap bahwa ini kekuasaan dulu cuma mengambil suara kami, tapi setelah urusan rakyat mereka kabur dari persoalan riil, yaitu BBM. Nah, kita melihat itu sebagai tumpahan dari kemarahan bahwa Istana berbohong terus.  Tetapi, hal yang sama juga ada tumpahan kemarahan di Universitas Gajah Mada (UGM). Para Profesor berkumpul di situ dan menyatakan keprihatinan. Sebelumnya mereka sudah mendatangi ketua-ketua partai. Jadi, lengkaplah bahwa kritik itu mengalir dari pikiran sampai ke jalan. Kira-kira itu yang akan terjadi nanti. Itu yang terjadi juga pada ’98. Kasak-kusuk di kampus akhirnya turun ke jalan. Konsolidasi ide akhirnya berakibat pada konsolidasi otot. Dan kehadiran para mahasiswa itu betul-betul simbol moral saja. Jadi jangan dianggap mereka akan mengganggu perjalanan Kyai Ma’ruf di situ. Enggak. Mereka memang ingin hentikan mobil itu dalam pengertian ingin hentikan kekuasaan. Kan itu mobil presiden lambang kekuasaan. Demikian juga yang terjadi di Gajah Mada. Kendati masih dalam formulasi akademis, pasti memang harus begitu formulasinya. Membuat evaluasi tentang keadaan bangsa dan menemukan bahwa yang sekarang itu betul-betul nggak bermutu. Dan, semua yang kita bicarakan di FNN pasti tercakup juga di situ, mulai dari kemampuan mengolah kemajemukan nggak diperlihatkan Presiden Jokowi, soal ekonomi apalagi, bahkan mereka disinggung yang sering kita sebut di FNN kemampuan berdiplomasi, presiden nggak ada. Jadi satu paket yang lengkap sebetulnya. Ide sudah mateng dan aksi sudah mulai berlangsung. Jadi, itu yang kita sebut sebagai momentum sejarah. Ya, ,mari kita bahas satu persatu. Mahasiswa dan profesor-profesor yang berkumpul di UGM tadi. Pertama, mahasiswa ini sekarang ini makin masif di berbagai daerah. Dan sekarang yang menjadi sasarannya DPRD. Gerbang pintu ada yang jebol gerbangnya, ada yang disegel Gedung DPRDnya, dan sebagainya. Karena memang mereka berharap DPR atau DPRD itu menjadi saluran aspirasi rakyat. Tetapi, kita tahu bahwa selama ini dewan itu justru bagian dari kekuasaan yang dikooperasi oleh kekuasaan. Ya, itu intinya kan berupaya untuk dilarang mahasiswa itu dengan segala macam cara. Dan mereka bisa menembus itu. Dan barikade yang paling bagus sebetulnya adalah barikade pikiran. Tetapi, kalau mahasiswa dibarikade pikirannya, mahasiswa anggap Istana nggak punya pikiran kok. Ngapain kita dibarikade pikiran kita. Kalau akhirnya mereka disebut nanti ini covid dinaikin PPKM-nya, nanti akan ada argumen yang bagus. Kami jingkrak-jingkrak, itu artinya kami sehat. Justru dengan memanaskan badan virus mati. Kalian bakar ban. Iya bakar ban itu justru untuk membunuh virus yang lagi beredar. Kan covid bisa mati oleh asap. Jadi, terlihat bahwa cekcok di lapangan itu nggak mungkin lagi ditahan oleh aparat. Yang harus dilakukan adalah jangan sampai dia merembet menjadi kerusuhan. Jadi, biarkan saja mereka masuk ke DPR, lindungi mereka, ya pecah-pecahin kaca kecil ya bisalah itu karena desa-desakan pasti ada yang pecah. Tetapi, sinyal pertama kita adalah seluruh lembaga politik kita yang mewakili arogansi kekuasaan: anggota DPR, gedung DPR, segala macam, sudah nggak dipercaya. Dan mudah-mudahan nggak ada kerusuhan di kantor polisi. Jadi, kita jaga jangan sampai masuk ke kantor polisi karena itu adalah lembaga yang kita perlukan. Jadi, sekali lagi persiapan demonstrasi itu makin lama makin matang. Kan kita percaya mahasiswa punya ruang diskusi, yang sekarang bahkan di cafe-cafe untuk membahas dari mana kita bikin peta. Mereka bikin peta di situ. Batunya di mana dilemparin. Kira-kira begitu. Tetapi, kita ingin agar tidak ada lempar-lemparan batu, tidak ada lemparan-lemparan molotov, walaupun mereka juga berpikir begitu. Tapi, tentu mereka juga melihat atau membaca, bahkan mengikuti FNN, dan seringkali teman-teman BEM itu menelpon saya dan minta diwawancara langsung. Saya bilang pasti itu, nanti ada wartawan di sana kan itu akan terbuka semua dan akan kita bahas di FNN. Mereka merasa, oke, itu bagus. Jadi, mereka memang butuh panggung karena dianggap bahwa media-media televisi konvensional nggak akan muat itu. Jadi, sebetulnya sudah terjadi semacam kerjasama antara jurnalisme kritik dengannya kritik akademis dan kritik yang langsung dalam bentuk yang masalah. Semua ini kritikan. Yang kita bahas di FNN adalah kritik, yang dibicarakan oleh profesor-profesor di UGM adalah kritik, yang dilengkapkan dengan kritik di jalanan oleh demonstrasi itu semua adalah upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia. Dan itu yang menggembirakan kita bahwa kesadaran itu akhirnya pulih dan itu berhadap-hadapan dengan kekonyolan para politisi yang nggak mau bersuara. Bahkan ada video-video baru yang sudah lama sebetulnya muncul lagi. Ibu Mega bilang di zaman SBY dia berpidato bahwa penerima BLT itu artinya mereka yang terhina. Jadi, SBY dianggap menghina rakyat karena memberi BLT. Itu soalnya. Dan sekarang petugas partainya nggak dia tegur, padahal dia menghina berkali-kali, karena BLT sudah berkali-kali diberikan. Jadi mahasiswa membaca jejak itu, betul-betul partai munafik ini PDIP. Begitu yang saya terima dari teman-teman BEM itu, mereka uraikan begitu. Karena saya bertanya, kenapa kalian nggak minta langsung PDIP untuk ikut turun ke jalan. Ah, mereka sudah nggak peduli lagi tuh. Dulu mereka bilang BLT itu adalah menghina rakyat, kok sekarang mereka justru yang siram BLT ke rakyat. Ini sudah terjadi perbandingan dan itu yang sering di dalam sejarah sosiologi, kita lihat bahwa situasi semacam ini, tadinya cair makin lama makin menyatu. Jadi, tinggal ada kepemimpinan alternatif yang mengarahkan perubahan itu. Nah, pada saat itu, atau nanti begitu ada pemimpin alternatif orang nggak mau lagi dengan pemilu karena sudah ada pemimpin alternatif yang dijalani, ngapain lagi ada Pemilu. Tapi ini kita bukan kita bocorkan strategi, justru kita cuma mau lihat keadaan yang akan berkembang. Pasti akan ada pemimpin alternatif turun ke jalan dan memimpin. Sangat mungkin Ketua DPD LaNyalla, sangat mungkin Anies, sangat mungkin bahkan kita membayangkan keadaan yang paling mendesak lalu ada rapat-rapat di Cilangkap. Jadi, kita membayangkan semacam persiapan ’98. Jadi, harusnya Istana juga berpikir begitu. Jangan istana sekadar hura-hura dan merasa semua bisa dikontrol, lalu evaluasi lagi. Wacana-wacana begitu mahasiswa sudah pahamlah bahwa dia akan nipu lagi itu Istana. Dan hari ini (kemarin, Red) rencananya berlangsung juga penjelasan besar-besaran koordinasi rapat BEM seluruh Indonesia. Tetapi, kalau kita amati di lapangan, ini bukan soal besar atau tidaknya, tapi masifnya dan bisa jangka panjang ini. Karena kelihatannya agak tidak mungkin rasanya pemerintah kemudian tiba-tiba membatalkan kenaikan BBM kalau lihat proses yang semacam ini. Kalaupun dibatalkan kenaikan BBM, tapi toh barang-barang lain juga sudah terlanjur naik dan nggak mungkin turun. Misalnya, kita dengar ini tanggal 10 nanti, misalnya, ojol atau ojek onlani akan menyesuaikan tarif yang sudah diizinkan oleh Departemen Perhubungan dan itu saya kira sebenarnya juga belum tentu kabar gembira buat para pemilik ojol karena potensi mereka untuk kehilangan pelanggan juga sangat besar. Ya, ini masalahnya. Kalau sekadar pintu air yang dibuka, itu masih bisa ditutup. Ini bendungannya jebol jadi buat menghalangi banjir itu musti ada gunung yang diruntuhkan untuk bikin bendungan baru. Dan, itu artinya kekuasaan sudah nggak punya peralatan. Masalahnya, sekali legitimasi hancur, itu lenyap saja kemampuan untuk bertahan. Kalau cuma soal legalitas bisa dipulihkan dengan Perpu segala macam. Ini legitimasi, kepercayaan terhadap kebijakan negara itu hilang sama sekali. Itu nggak mungkin ditambal, snow ball itu akan berjalan terus sampai akhirnya terjadi perubahan politik di luar sistem pemilu. Dan, ini akan panjang karena akan banyak momentum. Nanti ada G20, misalnya, di Bali  dan semua aparat mungkin BNPT sudah siap-siap di Bali, dikerahkan di situ karena potensi luar juga akan masuk ke Indonesia untuk menikmati kerapuhan-kerapuhan lembaga-lembaga politik kita kan. Jadi, begitu ada momentum internasional tentunya demonstrasi akan juga tambah karena itu tetap momentum yang dianggap bahwa ini upaya untuk memperbaiki dunia itu tidak dibantu oleh Indonesia karena Indonesia justru buat kacau di dalam negerinya. Dan pemimpin-pemimpin dunia akan menyaksikan semua itu. Jadi, kalau kita bayangkan beberapa minggu lagi akan G20. Itu artinya, intel-intel asing sudah ada di Indonesia sekarang, CIA, KGB, dan macam-macam Mosad. Jadi, semua intelijen asing ada di Jakarta dan mereka memantau itu. Itu artinya, satu momentum yang akan dievaluasi oleh pemimpin internasional apakah Indonesia masih bisa menyelamatkan diri atau tidak. Nah, biasanya kalau sudah nggak bisa ditolong, seluruh bantuan internasional juga akan ogah untuk bantu Indonesia karena dianggap Indonesia sudah keterlaluan. Jadi, kita hari ini bukan sekadar akan dibatalkan oleh demo, tapi juga oleh intervensi diplomasi internasional. Nah, kalau tekanan internasional itu akhirnya datang di G20 itu sudah berantakan Indonesia. Bayangkan misalnya, beberapa sebut saja beberapa senior minister atau apalagi itu pemimpin negara kasih speech di G20 nanti yang menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak lagi diasuh oleh global politik, sudah selesai. Jadi, betul tadi, ini akan panjang dan makin lama makin dalam, panjang dan dalam. Karena itu, dulu kita sudah duga ini susah membayangkan Pemilu masih satu setengah tahun bagaimana kalau demo itu tiap hari. Sementara kapasitas pemerintah untuk membujuk rakyat sudah nggak ada. Masalah Pertemuan Para Profesor di UGM Oke. Mari kita bahas secara serius ini pertemuan para Profesor di UGM. Karena menurut saya ini ada dua simbol sebenarnya: satu simbol bahwa para Profesor ini yang selama ini kita selalu kritik bagaimana lembaga perguruan tinggi, para guru besar, para dosen, itu lebih sibuk ngurusin bagaimana selingkuh dengan kekuasaan demi jabatan, demi macam-macamlah. Tetapi, sekarang ini mulai pulih akal sehatnya. Ini satu simbol yang menarik. Yang kedua, ini dilakukan di kampus UGM. Jangan lupa, ini adalah almamaternya Pak Jokowi dan selama ini kita tahu UGM juga menjadi salah satu pilar penyangga kuasanya Pak Jokowi. Tetapi, sekarang ini ternyata itu dilakukan di student cafenya UGM. Saya belum membayangkan kalau hal ini juga terjadi di kampus UI. Ya ini akan jauh lebih menarik lagi kalau itu terjadi. Ya, mustinya kampus UI malu pada UGM. UGM itu yang tadinya mengasuh presiden sekarang dia menganggap Presiden itu sudah bukan lagi aset. Apalagi UI yang ada di pusat kekuasaan, yang Rektor dan aparat-aparat dari petinggi kampus itu hanya ingin menjilat pada kekuasaan. Mustinya UI malu. Karena UI mau promosi terus kami akan jadi World Class University (WCU). Jadi, coba kita bayangkan bahwa ini profesor dari Satu Yogyakarta atau Jawa Tengah, dan tentu saling tanya “kita bikin di mana ya, di Undip atau di mana, Surabaya atau di Universitas Muhammadiyah atau di mana” tapi mereka kemudian kasih sinyal semiotik yang keren, kita bikin di UGM. Itu benteng pertahanan intelektual Indonesia adalah UGM, yang pada waktu yang lalu itu dikooptasi oleh kekuasaan dan akhirnya di situ kan ada segala macam dari situ. Beberapa menteri dari situ, beberapa Gubernur juga dari situ. Jadi, UGM yang tadinya disebut pendukung kekuasaan, sekarang menyatakan diri bahwa kami tidak ingin lagi mendukung kekuasaan. Jadi, dari cafe center itu di UGM, dulu sebetulnya tempat itu berseberangan dengan Balairung yang zaman saya mahasiswa itu tempat demonstrasi teman-teman yang mengelola majalah Balairung. Dan itu simbol perlawanan kepada Soeharto. Sekarang berseberangan dengan itu, disebut juga cafe. Bagus karena dulu di Prancis yang namanya Cafe itu tempat pertemuan politik sebetulnya, bukan tempat sogok-menyogok amplop. Cafe menjadi tempat wartawan dan jurnalis berkumpul di abad ke-19, abad 18, itu dan menghasilkan perubahan besar di Eropa. Jadi, saya kira banyak inspirasi yang bisa kita bahas untuk menunjukkan kesadaran akademis telah terkait dengan kesadaran politik. Karena itu, ada kritik dari UGM. (ida/sws)

Negara Kapitalis Subsidi BBM, Indonesia Malah Mencabut

BY FNN Kamis, 08 September 2022 22:39:53 0

Jadi, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Angka subsidi pertalite per liter ini tinggal disimulasi saja, apakah Rp 5.000, Rp 6.000, atau berapa? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) NEGARA maju, liberal dan kapitalis, saja masih mau memikirkan rakyatnya, dengan memangkas pajak BBM untuk meringankan beban masyarakat atas kenaikan harga minyak mentah: subsidi BBM ini diberikan kepada semua orang, termasuk orang kaya. Tapi, Indonesia menaikkan harga Pertalite, Solar dan Pertamax, penerimaan pajak (PBBKB dan PPN) ikut naik. Pajak pertalite naik dari Rp 1.055 menjadi Rp1.380/liter. Di tengah kesulitan masyarakat, pemerintah itu seharusnya membantu publik dengan menghapus pajak BBM. Perlu dicatat, konsumsi pertalite sekitar 23 juta KL, dengan harga Rp 7.650 per liter, pemerintah daerah dan pusat mendapat pajak (PBBKB 5% dan PPN 11%) Rp 24,27 triliun. Di tengah kesulitan inflasi dan harga minyak mentah yang tinggi, pemerintah seharusnya bebaskan pajak BBM tersebut. Kalau pemerintah mempunyai rasa empati kepada rakyat, untuk sementara ini harga BBM seharusnya tidak dikenakan pajak (PBBKB dan PPN). Harga pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, kalau tanpa pajak menjadi Rp 8.620 per liter. Kalau Pertamina, Perusahaan Milik Negara, Milik Rakyat, berempati dengan rakyat, untuk sementara waktu Pertamina bisa menghapus keuntungan BBM bersubsidi, kalau keuntungan pertalite Rp 1.000 per liter, maka harga pertalite bisa menjadi Rp 7.650 Lagi. Semoga masih ada rasa empati Pemerintah! Coba kita tengok bagaimana hitungan produksi minyak Indonesia. Realisasi produksi minyak mentah Indonesia Semester I 2022 sekitar 611 ribu barel per hari. Jika produksi semester dua sama besar, maka produksi minyak mentah Indonesia tahun 2022 akan mencapai 223 juta barel (611.000 barel x 365 hari), atau sekitar 35,5 miliar liter. Minyak mentah itu diproduksi oleh mitra kontraktor minyak dengan pola bagi hasil, Production Sharing Contract (PSC). Perhitungan bagi hasil sebelumnya berdasarkan ‘hasil bersih’ setelah dikurangi seluruh biaya produksi (cost recovery). Sedangkan bagi hasil sekarang berdasarkan gross split. Untuk minyak bumi, 57 persen pemerintah, dan 43 persen mitra kontraktor. Untuk gas bumi, 52 persen pemerintah, dan 48 persen mitra kontraktor. Artinya, Indonesia akan mendapat minyak mentah sebanyak 20,3 miliar liter, yaitu 57 persen dari total produksi 35,5 miliar liter untuk tahun 2022. Berapa harga produksi minyak mentah Indonesia tersebut? Nol rupiah. Karena sudah dibayar dengan bagi hasil 43 persen. Jadi, artinya, biaya produksi BBM Indonesia hanya biaya proses kilang, rata-rata 5 dolar per barel (untuk kilang lama), atau hanya Rp 472 per liter (5 dolar x Rp 15.000 : 159 liter). Harga jual Pertalite Rp 7.600 per liter, sudah termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan, dan pajak (PBBKB dan PPN). Anggap saja total biaya tersebut Rp 1.600 per liter. Artinya, pendapatan bersih pemerintah dari penjualan pertalite yaitu Rp 6.000 per liter, dengan harga pokok produksi hanya Rp 472 per liter! Indonesia sekarang ini adalah negara net importer minyak mentah. Artinya, minyak milik pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga perlu impor. Dengan harga minyak mentah yang cukup tinggi saat ini, maka harga pengadaan BBM juga menjadi tinggi. Bagaimana dampaknya? Pertama, kebutuhan seluruh BBM nonsubsidi (RON 92 ke atas) dan BBM industri dipenuhi dari impor. Harga BBM tersebut sudah mengikuti harga keekonomian. Artinya, tidak ada subsidi. Kemudian, minyak milik pemerintah diproses untuk pertalite dan biosolar ‘bersubsidi’, dijual dengan harga Rp 7.600 dan Rp 5.150 per liter, atau, setelah dikurangi biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak, tinggal Rp 6.000 dan Rp 4.000 per liter. Dikurangi biaya kilang Rp 472 per liter (dibulatkan menjadi Rp 500), maka pendapatan negara, bersih, menjadi Rp 5.500 dan Rp 3.500 per liter. Selanjutnya, kebutuhan biosolar ‘bersubsidi’ (yang sebenarnya tidak ada subsidi) sekitar 10 miliar liter (10 juta KL). Dari penjualan biosolar, diperoleh pendapatan negara, bersih, Rp 35 triliun (Rp 3.500 x 10 miliar liter). Sisa minyak pemerintah, setelah dialokasikan untuk biosolar, tinggal 10,3 miliar liter, dialokasikan untuk pertalite. Pendapatan negara, bersih, dari pertalite menjadi Rp 56,65 triliun (Rp 5.500 x 10,3 miliar liter). Sehingga total pendapatan bersih negara dari kekayaan alam Indonesia, milik rakyat Indonesia, mencapai Rp 91,65 triliun (Rp 35 triliun + Rp 56,65 triliun). Malaysia sepertinya menggunakan perhitungan seperti ini. Sehingga, BBM sejenis RON 95 (setara Pertamax Plus) bisa dijual dengan harga di bawah Rp 7.000, tanpa menyebut subsidi, tanpa menyebut APBN akan jebol, karena memang secara total ternyata masih surplus besar. Tetapi, kebutuhan pertalite dan biosolar domestik sangat besar, masing-masing sekitar 22 miliar liter dan 10 miliar liter. Sedangkan minyak mentah milik pemerintah hanya 20,3 miliar liter, untuk memenuhi sebagian kebutuhan pertalite, 10,3 miliar liter, dan seluruh kebutuhan biosolar 10 miliar liter (100 persen). Sehingga ada selisih 11,7 miliar liter kebutuhan pertalite yang harus dipenuhi dari impor. Dengan tingkat harga minyak mentah yang tinggi saat ini, biaya produksi bbm (harga keekonomian) kemungkinan besar lebih tinggi dari harga jual yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp7.600 (termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak). Pertamina akan rugi kalau tidak dibantu dengan subsidi pemerintah. Berapa besar subsidinya? Kalau subsidi rata-rata Rp 5.000 per liter maka total subsidi hanya mencapai Rp 58,5 triliun (11,7 miliar liter x Rp 5.000 per liter). Jadi, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Angka subsidi pertalite per liter ini tinggal disimulasi saja, apakah Rp 5.000, Rp 6.000, atau berapa? Jadi, sekali lagi, bagaimana APBN bisa jebol? Subsidi yang cukup besar dalam APBN itu malah untuk subsidi listrik, mencapai Rp 56,5 triliun di dalam UU APBN tahun anggaran 2022. (*)

Perseteruan Andika-Dudung, Apa yang Kau Cari Jenderal?

BY FNN Kamis, 08 September 2022 13:06:47 0

Namun, menurut sebuah sumber, Jenderal Dudung pun berambisi untuk menduduki kursi Panglima TNI karena setahun lagi tepatnya bulan November 2023 dia akan memasuki masa pensiun. Oleh: Tjahja Gunawan, Wartawan Senior SEBELUM Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon membongkar perseteruan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman dalam Rapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI, Menhan, dan para Kepala Staf Angkatan, sehari sebelumnya, pada Ahad, 4 September 2022, Andika memimpin langsung rapat pembentukan tim seleksi akhir penerimaan calon taruna Akademi Militer. Jenderal Andika Perkasa menyatakan akan pelototi langsung nama-nama Taruna Akmil yang lulus pendidikan. Dia ingin, para taruna Akmil yang lulus untuk Tahun Ajaran 2022 merupakan putra-putri bangsa yang terseleksi sesuai standar dan ideologi Akademi TNI. “Saya akan melakukan Pantukhir sebagai bentuk verifikasi akhir agar taruna-taruni terseleksi sesuai standar dan ideologi akademi militer TNI,” kata Andika sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara, Ahad (4/9/2022). Pantukhir yang dimaksud adalah seleksi tahap paling akhir oleh Panitia Penentuan Akhir. Terdiri dari para petinggi TNI dan matra-matra TNI yang diberikan kewenangan untuk itu. Pada kesempatan itu, Andika memimpin langsung rapat pembentukan tim seleksi. Aspek mental dan ideologi serta kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945 menjadi salah satu hal pokok yang menjadi parameter utama penerimaan seorang calon taruna. Sebenarnya bukan hanya dalam seleksi taruna Akmil, Andika juga kerap terlibat secara langsung dalam setiap seleksi penerimaan calon perwira.  Jenderal lulusan Akmil 1987 itu ingin menunjukan dirinya merupakan seorang sosok militer profesional.  Anak Bungsu Dudung Dalam sebuah pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Andika pernah menekankan, tidak ada kuota khusus bagi lulusan SMA tertentu. Dia meminta semua lulusan SMA diperlakukan sama. Dalam kapasitasnya sebagai Panglima TNI, tentu instruksi Andika tidak hanya berlaku bagi Akademi Angkatan Udara (AAU). Melainkan juga bagi Akmil dan Akademi Angkatan Laut (AAL). Masalah kemudian muncul setelah Andika mencoret calon taruna Akmil bernama Mohammad Akbar Abdurachman (MAA). Bocah ini dinyatakan tidak layak lolos karena selain umurnya yang belum mencukupi juga tinggi badannya dianggap tidak memenuhi standar.  Dalam aturan internal TNI, syarat pendaftar adalah minimal berusia 18 tahun dan maksimal 22 tahun. Sontak saja keputusan Andika membuat geger para petinggi TNI. Menurut sebuah sumber di lingkungan TNI-AD, mendengar putusan Panglima TNI itu, KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman tidak terima anak bungsuya divonis gagal lolos penerimaan calon taruna 2022. Andika Perkasa dianggap ikut campur terlalu jauh dan mengurusi yang bukan kewenangannya. Dudung memang sengaja mempersiapkan anak bungsunya masuk taruna Akmil karena itu dia sengaja menyekolahkan anaknya di SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang. Selama ini, SMA TN memang kerap memasok banyak calon perwira dari jalur rekrutmen Akmil. Sebenarnya perseteruan Andika-Dudung ini sudah berlangsung agak lama, setidaknya ketika Dudung Abdurrachman menjadi Pangdam Jaya. Ketika itu, Andika Perkasa menjadi KSAD. Menurut seorang sumber yang dekat dengan Jenderal Andika Perkasa, ketika Dudung melakukan aksi copot baliho Habib Rizieq Shihab dan atribut FPI, KSAD Andika waktu itu menilai apa yang dilakukan Pangdam Jaya bukan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsinya.  “Sejak saat itu, hubungan keduanya renggang. Sementara Dudung sendiri merasa di atas angin karena bisa melakukan lobi langsung dengan Presiden Jokowi maupun Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri,” kata sumber itu. Pencopotan Baliho HRS dan FPI tersebut dalam rangka menyenangkan Jokowi sedangkan Megawati sudah merasa tersanjung ketika Dudung Abdurrachman membuat patung Soekarno di Gedung Akmil Magelang saat dia masih menjadi Gubernur Akmil. Dalam setiap kegiatan Panglima TNI Jenderal Andika bersama para Kepala Staf angkatan, hanya KSAD yang sering absen termasuk dalam rapat dengan Komisi I DPR yang membahas rencana kerja dan anggaran, Senin (5/9/2022).  Selain Andika, dalam rapat itu juga hadir KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Yudo Margono. Sedangkan Menhan Prabowo Subianto diwakili oleh M. Herindra dan KSAD diwakili oleh Wakasad Letjen Agus Subiyanto. Prabowo diketahui tengah mendampingi Presiden Jokowi di Istana Bogor. Sementara Dudung melakukan kunjungan ke wilayah Kodam II Sriwijaya dalam rangka pemeriksaan kesiapan operasi Satgas Yonif. Sebagian kalangan  berspekulasi bahwa disharmoni antara Jenderal Andika dengan Dudung Abdurrachman, juga terkait dengan perebutan kursi Panglima TNI. Seperti diketahui, pada akhir tahun 2022 ini Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun. Jika Presiden Jokowi tidak memperpanjang jabatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI, maka estafet kepemimpinan tertinggi di tubuh tentara ini akan beralih kepada KSAL Laksamana Yudo Margono. KSAL Yudo Margono seharusnya mendapat giliran sebagai Panglima TNI setelah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Namun, rupanya Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI memutuskan memilih KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada 17 November 2021 lalu. Namun, menurut sebuah sumber, Jenderal Dudung pun berambisi untuk menduduki kursi Panglima TNI karena setahun lagi tepatnya bulan November 2023 dia akan memasuki masa pensiun. Skenarionya, jika Dudung Abdurrahman naik jadi Panglima TNI maka jabatan KSAD akan digantikan menantu Luhut Binsar Panjaitan, yakni Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak. Dengan begitu, Maruli yang lulusan Akmil 1992 ini juga berpeluang menjadi Panglima TNI. Di tengah banyaknya persoalan dalam kehidupan masyarakat, para jenderal TNI justru saling berebut pangkat dan jabatan. Bahkan, lebih dari itu, apa yang sebenarnya kau cari Jenderal? Yuk kita lihat saja “perang bintang” selanjutnya di lingkungan TNI. (*)

Kenaikan Harga BBM Bisa Picu Kejatuhan Presiden

BY FNN Kamis, 08 September 2022 11:22:49 0

Dalam waktu singkat, Presiden Jokowi \"berhasil\" menjadikan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Demikian juga Jokowi punya mantu bernama Bobby Nasution dijadikan sebagai Wali Kota Medan. Oleh: Tjahja Gunawan, Wartawan Senior KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu diikuti dengan tindakan amuk massa. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar karena berkaitan langsung dengan perut rakyat, berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu wajar kalau kemudian diikuti dengan gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa, para buruh dan elemen masyarakat lainnya di berbagai kota di Indonesia. Ini tidak bisa dihindarkan dan di sana-sini terjadi bentrokan fisik antara massa pengunjuk rasa dengan aparat keamanan, khususnya polisi. Bahkan, para pengunjuk rasa di Kota Palembang, Sumatera Selatan, sempat menghadang iring-iringan rombongan dari Wakil Presiden Ma\'ruf Amin yang sedang melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Beruntung mobil Toyota Alphard yang membawa Wapres Ma\'ruf Amin berhasil meloloskan diri dari kepungan pengunjuk rasa. Suasana kebatinan rakyat saat ini sedang sensitif. Masyarakat cenderung akan melakukan “penyerangan” terhadap para pejabat negara karena mereka dianggap telah membuat keputusan yang sudah menyengsarakan rakyat dan membuat ketidakadilan. Mengapa respon masyarakat terhadap kenaikan BBM ini begitu cepat? Karena dampak kenaikan BBM langsung dirasakan masyarakat yang ditandai dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari. Situasi ini pada akhirnya akan memicu kenaikan angka inflasi, sementara daya beli masyarakat akan melemah. Menyengserakan Rakyat Kenaikan BBM ini hanya akan semakin menyengserakan rakyat karena cepat atau lambat jumlah orang miskin akan makin bertambah banyak. Demikian juga pengangguran dan angka kriminalitas akan meningkat. Jika keadaan ini dibiarkan, tidak mustahil akan menyebabkan terjadinya krisis sosial politik yang bisa berimbas pada kejatuhan Presiden Joko Widodo seperti yang dialami Presiden Soeharto pada Mei 1998. Ketika itu Pak Harto lengser keprabon antara lain dipicu oleh kenaikan harga BBM. Selain itu jatuhnya penguasa Orde Baru itu juga lantaran akumulasi kekecewaan rakyat atas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Faktor lain, masyarakat Indonesia sudah bosan dipimpin Soeharto selama 32 tahun. Tapi, walaupun Presiden Jokowi baru berkuasa sekitar delapan tahun, namun praktik KKN sudah berlangsung massif dan terstruktur. Dalam waktu singkat, Presiden Jokowi \"berhasil\" menjadikan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Demikian juga Jokowi punya mantu bernama Bobby Nasution dijadikan sebagai Wali Kota Medan. Tidak hanya itu saja, Jokowi juga bersaudara dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Setelah menikahi adik Jokowi, Idayati kini Ketua MK menjadi adik ipar Presiden Jokowi. Dalam posisi seperti itu, mustahil tidak akan terjadi konflik kepentingan.  Karena itu selama Jokowi masih menjadi Presiden, sulit mengharapkan MK sebagai institusi hukum yang objektif dan independen. Alih-alih menjadi lembaga hukum yang adil dan didambakan masyarakat, MK justru menuntut kenaikan anggaran empat kali lipat untuk tahun 2023. Celakanya, usulan kenaikan anggaran MK tersebut disetujui Komisi III DPR-RI. Seperti diberitakan media massa, dalam pembahasan anggaran tahun 2023 di Komisi III DPR, MK mendapat pagu anggaran sebesar Rp1,2 triliun. Sebelumnya Kementerian Keuangan hanya mengalokasikan anggaran MK sebesar Rp 344 miliar. Saat ini sentimen masyarakat kepada para pejabat pemerintah termasuk aparat penegak hukum cenderung makin negatif. Buktinya, para mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan BBM langsung menyandera mobil dinas berplat merah milik Wali Kota Cilegon Helldy Agustian pada hari Senin, 5 September 2022. Wali Kota ini sedang apes karena mobilnya disandera pengunjuk rasa saat melintas tempat lokasi demo di Kawasan Patung Kuda Jakarta. Aksi demo tersebut berakhir ricuh. Massa aksi demo sempat menerobos kawat berduri hingga membakar \'keranda mayat\'. Ini merupakan pesan satire yang ditujukan kepada para pejabat pemerintah khususnya Presiden Jokowi. Waspadalah! (*)

Bukti Uang Adalah Panglima, Viral Oknum Kejaksaan Berencana Lepaskan Henry Surya dari Tahanan

BY FNN Kamis, 08 September 2022 08:39:49 0

Jakarta, FNN - Quotient TV lagi-lagi dengan berani membongkar video kedua dari Serial Kejaksaan Sarang Mafia. Kali ini, Alvin Lim membuka rekaman pembicaraan antara petinggi Jampidum, pejabat bintang dua Direktur TPUL Yudi Handono yang dari jauh hari sudah tahu bahwa petunjuk yang diberikan adalah P19 mati yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh penyidik. “Tidak bisa diterima berkas apabila ada 1 pun petunjuk tidak dipenuhi penyidik,” ucap suara dalam rekaman. Ketika pengacara Ali Nurdin, bertanya bagaimana nasib para korban dari Indosurya dengan lepasnya Henry Surya, dijawab oleh Yudi Handono tanpa rasa simpati, “Resiko para korban kenapa masukin dana sembarangan.” Ditanyakan kembali oleh pengacara Ali Nurdin, bagaimana solusinya. Kejaksaan Agung, Jampidum yang diwakili oleh Bintang 2 Direktur TPUL dan Bintang 1 Jaksanya dengan tegas menyatakan, bahwa para PH sudah maksimal, lepasnya Henry Surya akan menjadi tanggung jawab kesalahan dan kelalaian dari Bareskrim Polri. Dalam akhir rekaman Alvin Lim, menyarankan agar para korban membuat LP baru agar ketika Henry Surya lepas, Bareskrim punya alat untuk menahan Henry Surya kembali, yang disetujui oleh beberapa klien Indosurya. Korban Indosurya M menanggapi, “Rekaman ini jelas bukti ketidakperdulian kejaksaan terhadap korban Indosurya. Seharusnya Kejaksaan berkordinasi dengan Mabes mencari jalan keluar, bukan malah menyalahkan Mabes Polri. Mendengar rekaman ini menambah dugaan kami para korban, bahwa kejaksaan masuk angin dan modus P19 mati itu benar. Untung pak Alvin Lim segera buat LP baru dan demo Kejagung sehingga bisa P21 walau berkas belum dipenuhi seluruh petunjuknya.” Korban Indosurya lainnya VS, sangat terkejut mendengar rekaman tersebut. “Bagaimana masyarakat mau percaya kepada kejaksaan, ternyata pejabat tinggi kejaksaan tidak perduli kepentingan masyarakat. Pantesan Pinangki Vonis 10 tahun dalam 2 tahun lepas. Hukum tumpul karena dipermainkan oknum Aparat Penegak Hukum,” katanya. Alvin Lim menjelaskan bahwa dirinya akan membuka siapa Ferdy Sambo versi kejaksaan, beserta bukti jaringan, mafia dan bukti penerimaan suap, video dan foto. Bagi masyarakat yang memiliki informasi permainan oknum kejaksaan bisa menghubungi LQ di 0818-0489-0999 (LQ Jakarta) atau di 0818-0454-4489 (LQ Surabaya). “Mari masyarakat bantu bongkar borok dan bobroknya kejaksaan agar ada perbaikan di institusi Kejaksaan yang kita cintai. Karena mafia peradilan bukan hanya melibatkan oknum Polri, namun oknum Kejaksaan, Kehakiman dan pengacara juga bermain. Waktunya bersih-bersih demi masyarakat,” tegas Alvin Lim, pengacara vokal dan sudah hilang urat takutnya ini. (mth/*)

Suara Sayup Rakyat di Balik Unjuk Rasa Mahasiswa

BY FNN Kamis, 08 September 2022 01:46:57 0

Jakarta, FNN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tampaknya kembali menuai banyak penolakan dari masyarakat. Banyak cara yang diupayakan masyarakat agar harga BBM kembali normal, salah satunya adalah dengan melakukan demonstrasi. Sebagai salah satu agen perubahan, aliansi mahasiswa yang terdiri dari 5 himpunan mahasiswa, yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), dan UMT (Universitas Muhammadiyah Tangerang) melakukan aksi demonstrasi di depan Monumen Nasional (Monas). Kegiatan ini dimulai pada pukul 14.15 dengan dikawal oleh lebih dari 50 personel Polisi. Aksi unjuk rasa ini bukanlah gerakan tanpa alasan, gerakan ini dilandaskan oleh beberapa tuntutan krusial yang ditujukan kepada pemerintah. Bama, salah satu demonstran sekaligus orator dari IMM Tangerang menejelaskan tentang tuntutan yang menjadi landasan dari demonstrasi mahasiswa ini. Ia mengatakan bahwa demonstrasi ini menuntut pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM, menstabilkan kebutuhan pokok dan memberantas mafia Migas yang sampai sekarang bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. “Tentunya kita meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera menurunkan harga BBM, kedua menstabilkan harga kebutuhan yang ada di pasar dan yang terakhir adalah memberantas para mafia Migas yang sampai sekarang belum tersentuh oleh hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya setelah melakukan orasi pada demo mahasiswa terkait kenaikan harga BBM, Rabu, 7 September 2022. Mahasiswa yang menjabat sebagai Kabid Hikmah Politik dan Kebijakan Publik di IMM Tangerang itu menambahkan bahwa jika aksi ini tidak digubris oleh pemerintah, aliansi mahasiswa akan mengerahkan massanya dalam jumlah yang jauh lebih banyak untuk menuntut keadilan masyarakat. “Jika pemerintah tidak mencabut kembali aturan mengenai kenaikan BBM ini, maka kami selaku IMM kota Tangerang akan turun ke jalan dengan massa yang jauh lebih banyak lagi,” ujarnya. Demonstrasi adalah salah satu ajang unjuk rasa dalam bentuk protes yang dilakukan masyarakat, biasanya kegiatan ini dilakukan untuk menyatakan ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan yang akan atau telah disahkan oleh pemerintah. Dengan identitas Indonesia sebagai bangsa yang mengusung demokrasi sebagai landasan kepemerintahannya, kegiatan ini merupakan sesuatu yang sah untuk dilakukan karena merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. (Habil)

Penolakan Massif, Ketua DPD RI Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Harga BBM

BY FNN Rabu, 07 September 2022 23:10:10 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menanggapi aksi demonstrasi  menolak kenaikan harga BBM di berbagai daerah. Menurutnya, selain massif, aksi itu merupakan bentuk keberatan masyarakat atas naiknya harga BBM. “Saya kira pemerintah perlu duduk bersama untuk meninjau kembali kenaikan harga BBM yang ditolak mayoritas masyarakat Indonesia,” kata LaNyalla di Jakarta, Rabu (7/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai, aksi penolakan kenaikan BBM yang terus bergulir di berbagai daerah lantaran rakyat merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Apalagi, imbas kenaikan harga BBM langsung berpengaruh terhadap melonjaknya juga harga bahan pokok.  “Agar dampaknya tak meluas, kiranya pemerintah bersedia duduk bersama merumuskan dan meninjau kembali kenaikan BBM,” papar LaNyalla. Dikatakannya, saat ini masyarakat tengah berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Di tengah upaya tersebut,  pemerintah justru menaikkan harga BBM. “Masyarakat masih sangat berat setelah hantaman Covid-19. Pemulihan ekonomi pun belum berjalan maksimal. Dengan kenaikan harga BBM, kegiatan pemulihan ekonomi bisa terhambat dan menambah angka kemiskinan,” kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tak semakin memberatkan masyarakat. Sebab, dampak kenaikan harga BBM sudah barang tentu dirasakan berat oleh semua lapisan kalangan masyarakat. “Dampaknya terasa oleh semua lapisan kalangan masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah. Perlu diambil skema lain untuk memulihkan perekonomian nasional, selain daripada mengurangi subsidi BBM,” ulas LaNyalla. Pada saat yang sama, LaNyalla mengingatkan agar aparat tidak melakukan pendekatan kekerasan, baik berupa pemukulan maupun penembakan kepada para demonstran. Ia tak ingin aksi unjuk rasa menelan korban seperti kejadian beberapa tahun lalu. “Tetap kedepankan pendekatan persuasif. Rakyat menolak kebijakan pemerintah merupakan hal wajar, ketika saluran komunikasi tertutup rapat. Harus diingat, rakyatlah pemegang tertinggi kedaulatan. Hormati hak rakyat dalam menyalurkan aspirasinya,” kata LaNyalla. (mth/*)

LaNyalla Dorong Perguruan Tinggi Optimalkan Pengabdian Masyarakat

BY FNN Rabu, 07 September 2022 22:47:06 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong setiap perguruan tinggi melakukan optimalisasi pengabdian masyarakat. Menurutnya, program pengabdian seperti pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) turut berperan dalam memberdayakan masyarakat desa untuk dan menumbuhkan UMKM yang otomatis meningkatkan pendapatan. \"Selama ini pemberdayaan masyarakat desa masih sangat minim. Akibatnya perkembangan pertumbuhan ekonomi pun menjadi kurang optimal. Inilah yang harus menjadi perhatian kampus-kampus supaya masyarakat desa yang awalnya kurang produktif menghasilkan produk bernilai ekonomis menjadi terpacu,\" ujar LaNyalla, Rabu (7/9/2022). Salah satu yang diapresiasi LaNyalla adalah program pendampingan Tim Pengabdian Masyarakat Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) di Desa Sidatapa, Kabupaten Buleleng, Bali. Para mahasiswa menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan penduduk Desa Sidatapa yang tergabung dalam komunitas Bambu Corner, yaitu sebuah rumah produksi kerajinan anyaman bambu.  Pelatihan terdiri dari pengenalan tentang green economy, industri kreatif anyaman bambu dan pembekalan tentang pemasaran digital untuk memperkuat promosi kerajinan bambu.  Belajar dari pengalaman tersebut, LaNyalla meminta perguruan tinggi lain yang akan melaksanakan KKN di desa-desa supaya membekali para mahasiswa dengan keterampilan khusus. \"Keterampilan itulah yang nantinya diajarkan kepada masyarakat desa. Maka pemberdayaan masyarakat desa dengan orientasi menumbuhkan UMKM akan tercapai,\" tukas dia lagi. Tak hanya itu, LaNyalla ingin program pemberdayaan itu bisa berkelanjutan. Setelah KKN, harapannya pihak perguruan tinggi juga menggelar pelatihan kepada masyarakat desa, sesuai dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia. \"Saran saya, setelah pelaksanaan KKN, pemberdayaan yang sudah dilakukan lebih diintensifkan lagi. Dengan pelatihan-pelatihan lebih spesifik seperti manajemen, packaging, pemanfaatan marketplace dan lain-lain. Juga lakukan terus pendampingan,\" ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. Penting juga, pihak kampus memberikan akses hak cipta atau market dari produk-produk yang dihasilkan. Dengan model seperti itu LaNyalla yakin pemberdayaan akan berkelanjutan dan benar-benar bermanfaat. (mth/*)

Aksi Penolakan Kenaikan BBM Akan Terus Dilakukan Sebelum Dibatalkan

BY FNN Rabu, 07 September 2022 22:26:09 0

Jakarta, FNN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo sejak Sabtu (4/9/2022) masih menjadi isu yang harus dikawal demi rasa kemanusiaan dan kesejahteraan yang dijamin dalam pembukaan Undang-undang Dasar yang menjadi dasar konstitusi Indonesia. Kenaikan harga BBM yang dinilai tidak sesuai dan semakin memberatkan ekonomi rakyat itu memunculkan empati dari berbagai lapisan masyarakat, terkhusus mahasiswa. Oleh karena itu aksi unjuk rasa terus terjadi di berbagai daerah yang bahkan telah dilakukan dua hari sebelum pengumuman kenaikan harga yang sangat mendadak tersebut. Meski dalam kondisi hujan, massa mahasiswa pantang menyerah demi menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat miskin. Nampak sekitar pukul 14.15 WIB massa mahasiswa mulai berdatangan ke depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (7/9/2022). Dalam kedatangannya pemimpin aksi berorasi di mobil komando dengan massa mahasiswa membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan kenaikan harga BBM. Aksi itu dipicu oleh rasa kesadaran mahasiswa terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, terkhusus di masa pasca pandemi. Dalam orasi para perwakilan organisasi mahasiswa, tercatat lima tuntutan yang dilontarkan: 1. Mencabut kenaikan harga bahan bersubsidi 2. Pengendalian terhadap BBM bersubsidi 3. Perealisasian Perpres Nomor 55 tahun 2019 4. Pemangkasan APBN yang tidak berdampak pada rakyat kecil 5. Pengoptimalan pajak negara. Dalam aksi yang terdapat enam elemen dengan jumlah massa terbanyak dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tangerang terus mempertanyakan kinerja pemerintah yang digaji dengan uang pajak dari rakyat. Aksi tersebut berlangsung dengan jumlah massa sekitar 300 - 400 orang mahasiswa yang dikawal dan dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian dan berlangsung secara kondusif. Lalu-lintas pun lancar tanpa memblokade jalan. Dalam aksi di depan Patung Kuda, massa mahasiswa mulai membubarkan barisan sekitar pukul 17.00 WIB dengan damai. Dan dikabarkan aksi akan terus berlangsung selama pemerintah belum mengabulkan tuntutan yang diajukan, serta aksi yang lebih besar akan terjadi pada Jumat (9/9/2022) di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. (rac)

Di Semua Waktu dan Titik Sejarah, Hanya Kekuatan Rakyat yang Bisa Menghalangi Arogansi Kekuasaan

BY FNN Rabu, 07 September 2022 21:36:27 0

PENGAMAT Politik Rocky Gerung mengatakan, pemerintah sekarang ini tetap memperlihatkan bahwa kekuasaan itu memang arogan, bahkan dalam kondisi persaingan bebas pun dia mau menghalangi itu. “Padahal, sebetulnya negara ini tidak mengurus rakyat, dia mengurus dirinya sendiri supaya kekuasaan itu bisa diperpanjang. Jadi, menghalangi gerak dari sejarah itu absurd,” kata Presiden Akal Sehat itu. PDIP ngakunya partai wong cilik, tapi dukung pemerintah sengsarakan rakyat dengan naikkan harga BBM. “Kalau di luar negeri, sudah pasti partai ini tinggal 10 persen elektabilitasnya karena nggak ada istilah dalam rasionalitas politik sebuah partai bermain-main dengan ideologinya sendiri,” tegas Rocky Gerung. “Jadi, ajaib bahwa dalam sebuah negara modern partai politik itu nggak punya asas. Kan sebetulnya PDIP nggak punya asas,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (7/9/2022). Bagaimana isi dialog selengkapnya? Berikut petikannya. Halo apa kabar semua, kembali bersama saya Hersubeno Arif dan Bung Rocky Gerung di Channel Rocky Gerung Official Forum News Network. Jangan dipotong-potong. Jadi Rocky Gerung Official ini adalah produk jurnalistik dari Forum News Network. Bung Rocky kita lanjutin ngobrol, kemarin kan sudah berlangsung unjuk rasa besar-besaran di berbagai daerah dan masih terus berlanjut sampai hari ini terus berlanjut. Ironinya, kemarin terjadi di DPRD karena DPR itu akhirnya boleh dibilang secara aklamasi karena partai-partai pendukung pemerintah semua sepakat mendukung kenaikan harga BBM, termasuk PDIP, PKS work out, dan Demokrat menolak. Nah, di depan gedung DPR berlangsung unjuk rasa, tetapi di dalam gedung DPR berlangsung perayaan ulang tahun ketua DPR. Ini selalu kita mendapatkan ironi-ironi seperti ini dengan para wakil rakyat kita di gedung DPR. Itu di dalam tentu DPR panjang umur Ibu Puan, tapi di luar panjang umur perjuangan. Sama saja itu, dua aktivitas yang nggak mungkin ditunda. Kan ulang tahun Ibu Puan nggak bisa ditunda, demikian juga perjuangan, nggak bisa ditunda. Kan elemen-elemen masyarakat sipil itu seolah-olah cair di Jakarta dan di banyak kota dan berakhirnya malam hari televisi-televisi mulai memberitakan keadaan itu. Tentu bagian-bagian itu yang menggembirakan kita bahwa ada kebangkitan kembali civil society ini. Dan, itulah yang akan menuntun pada perubahan. Karena, di semua waktu sejarah, di semua titik sejarah, hanya kekuatan rakyat yang bisa menghalangi arogansi kekuasaan. Kan itu rumusnya begitu. Jadi, tetap sekarang diperlihatkan bahwa kekuasaan itu memang arogan dalam kondisi bahkan dalam persaingan bebas pun dia mau menghalangi itu. Orang beli minyak BBM murah dari pihak swasta yang memang nggak ada urusan dengan negara dilarang. Negara menjadi etatisme. Jadi, semuanya mau diurus oleh negara. Padahal, sebetulnya negara tidak mengurus rakyat, dia mengurus dirinya sendiri supaya kekuasaan itu bisa diperpanjang. Itu intinya. Tetapi, akhirnya fakta-fakta politik menunjukkan bahwa walaupun ada tekanan massa, tekanan politik, tapi partai-partai yang di-support wong cilik itu nggak peduli dengan poin-poin dasar yang diucapkan oleh wong cilik. Mulai dari gojek, tukang becak, di Garut yang mengolok-olok Presiden “naikin saja sepuluh kali lipat” tapi masih tahan. Jadi, satire pun tidak dipahami kan? Dan itulah memang rumus terakhirnya adalah pasti Presiden Jokowi akan bertahan dengan kebijakannya karena sudah dilobi bahwa partai-partai akan pro dengan kebijakan itu. Tetapi, selalu nggak mungkin dia bulat. PKS dan Demokrat tentu membaca lebih cermat apa yang dikehendaki oleh publik dan kehendak publik itu bentuknya demonstrasi. Walaupun nanti pasti akan ada larangan, mulai polisi melakukan semacam pembatasan, tiba-tiba covid diperpanjang, nggak boleh ada demo lagi. Jadi  semua alasan yang dibikin itu tidak mungkin mampu untuk menghendaki kehendak sejarah. Oke, ini sekarang PPKN level 1 ya, kalau ini diperpanjang ini nanti bisa jadi justifikasi oleh polisi untuk melakukan pelarangan. Ini selingan, kemarin Bung Said Didu di salah satu grup dia memposting kan rencananya akan tampil dalam dialog di TV One membahas tentang catatan demokrasi BBM naik itu makin sulit, tiba-tiba katanya diberitahu bahwa media dibatalkan acara itu. Saya bilang Anda salah karena kalau Anda tampil di FNN nggak akan ada acara yang dibatalkan. Ya, itu. Jadi, ketakutan itu mulai diajukan dalam bentuk pertahanan. Orang kalo takut dia pasti bertahan dulu lalu dia deffense, nanti ketakutan berubah menjadi penyerangan. Yang takut kan kekuasaan. Sekarang mulai diserang media-media mainstream. Itu adalah media-media yang sudah standarlah. TV One nggak mungkin kalau mau melawan pemerintah tuh. Jadi, diserang kecil, disuruh ganti topik, sudah pasti diganti. Karena kita tahulah apa hubungan antara kekuasaan dengan TV-TV ini. Demikian juga mungkin Kompas. Kalau Nasdem pasti nggak lah, karena Nasdem pro kenaikan itu. Jadi, tokoh-tokoh kunci akan dihalangi untuk bicara pada rakyat. Padahal, mereka bicara nggak bicara rakyat sudah turun di jalan, mau ngapain lagi sebetulnya. Jadi, nggak ada gunanya lagi. Undangan diskusi masih panjang ke saya soal BBM. Saya bilang ya sudah, setelah diskusi ada demonstrasi itu. Nah, sekarang demonstrasi sudah jalan, ya ngapain lagi diskusi itu. Demikian juga pembahasan-pembahasan di televisi yang dilarang. Itu sebetulnya apa dasarnya. Kan itu pasti dilarang kalau dia bilang dipindahkan. Iya, artinya dilarang. Dan pada waktu itu mungkin dianggap Said Didu bagian yang paling vokal dalam hitung-hitungan tipu-menipu BUMN, dalam hal ini Pertamina. Demikian juga ada Bima, Yudhistira. Rizal Ramli sudah jelaslah nggak bakal diundang dalam debat yang semacam itu. Jadi, semua tokoh oposisi memang suaranya itu sudah masuk di dalam pikiran emak-emak, mahasiswa, dan buruh. Jadi buat apa dikendalikan lagi melalui media televisi. Toh bocor lewat FNN, lewat media sosial yang lain. Semua orang bisa bikin podcasting buat mendorong perubahan sosial. Jadi, menghalangi geraknya sejarah itu absurd. Kalau saya sebut dengan satu satire “jangan menghalangi arus air, lebih baik belajar berenang”. Nah, menarik itu ya. Kalau arus airnya nggak mungkin dihalangi. Nah, saya kira yang sedang berenang sekarang PDIP dong, karena dia sekarang ini tentu saja dalam posisi yang sedang bermanuver sana-sini untuk menyelamatkan mukanya dari PDIP. Orang dengan mudah memberikan catatan bagaimana posisi PDIP pada waktu pemerintahnya SBY yang dengan mati-matian menentang, bahkan tangisan-tangisan di antara mereka itu muncul kembali. Dan saya juga dikirimi, dulu rupanya pada tahun 2012, menjelang kenaikan harga BBM, PDIP sampai membuat buku semacam buku kecil yang memberikan alasan mengapa mereka menolak kenaikan harga BBM. Dan ini argumen-argumennya bener-bener pro rakyat sekali. Nah, sekarang bagaimana dengan situasi semacam ini dan mereka kemudian berubah sikapnya. Orang kan jadi “nah, ini memang politisi nggak bisa dipegang omongannya”. Kan bahayanya di situ nanti. Ya kalau politisi emang begitu kelakuannya. Sekarang dalam upaya dia memperoleh dukungan lagi, nggak tahu dia mau buku kecil apa yang dibagi. Mau buku kecil buku besar pun, tukang ojek bilang ini partai apa sih? Petani atau petani mungkin level kurang begitu terinformasi, tetapi buruh daerah itu, tukang becak, penjual bakso, segala macam yang tahu bahwa apapun yang diucapkan oleh PDIP itu memberatkan dia, apalagi mendukung kenaikan harga minyak dengan akibat harga-harga pasti naik dan beban pada konsumen. Jadi, partai semacam PDIP itu memang nggak ada posisi dia. Kan orang, kalau dia punya ideologi wong cilik, ya apa pun ya demi wong cilik. Dan, walaupun pemerintahnya bikin kekacauan justru ditegur dong bahwa ini wong cilik kenapa dinaikkan?  Jadi, hal semacam ini yang kita anggap bahwa partai PDIP itu akhirnya zig-zag untuk hal yang sangat praktis. Kalau dia zig-zag secara ideologi iya, tapi ini mendukung pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Mendukung pemerintah yang menyengsarakan rakyat itu artinya bukan lagi partai wong cilik. Jadi, kalau disurvei per hari ini misalnya, itu pasti dia turun elektabilitasnya. Tapi mungkin ada semacam perdukunan yang menganggap bahwa ini nggak mungkin turun. Itu uniknya Indonesia. Kalau di luar negeri, pasti partai ini tinggal 10 persen karena nggak ada istilah dalam rasionalitas politik sebuah partai bermain-main dengan ideologinya sendiri. Ideologi wong cilik tapi anti kesejahteraan rakyat. Kan itu konyolnya begitu. Tapi ya sudahlah, saya ucapin saja selamat ulang tahun Ibu Puan. Semoga panjang umur sekaligus panjang umur perjuangan. Memang agak aneh karena ada lembaga survei yang memprediksikan bahwa sekarang elektabilitas PDIP paling tinggi. Saya pikir dari rasionalitas apapun nggak mungkin. Tapi pilihannya cuma dua menurut saya: Satu, lembaga surveinya memang sedang ngibul dan sudah biasa; yang kedua memang ada problem yang serius pada bangsa kita ini. Karena, seperti Anda sampaikan tadi, kalau kita lihat praktik-praktik di luar, kan kita sudah dengan mudah membaca oh kalau partai konservatif itu ideologinya seperti ini, kalau partai buruh seperti ini, partai liberal seperti ini. Nah, di Indonesia kan enggak. Kita nggak bisa menduga, seperti tadinya partai wong cilik tapi ketika memerintah ternyata dia justru partai yang dengan kejam menindas wong cilik. Mungkin PDIP punya strategi supaya Pak Jokowi penuhi permintaan agar menteri PAN itu diganti dan berasal dari PDIP juga. Yang dapat bukan PDIP, tapi Pak Azwar Anas yang dulu justru dimusuhi oleh PDIP dalam pertandingan politik Pilkada. Jadi, akhirnya nanti PDIP marah lagi kan. Kok Menteri PAN bukan datang dari kami. Kan ada berita tadi kecil bahwa Pak Jokowi akan melantik menteri PAN yaitu saudara Azwar Anas, wakil gubernur gagal di Jawa Timur. Jadi, terlihat bahwa persaingan politik itulah yang menyebabkan PDIP zig zag. Kan Pak Jokowi juga merasa oke ini gua kerjain loh. Jadi, selama persaingan politik internal PDIP (persaingan antara Jokowi dan Megawati). Jadi, ajaib bahwa dalam sebuah negara modern partai politik itu nggak punya asas. Kan sebetulnya PDIP nggak punya asas. Asasnya Soekarnoisme. Oke, kalau Bung Karno masih ada sekarang, dia akan pro kenaikan harga apa nggak? Kira-kira begitu. Dia akan bilang kembali pada Marhaenisme, kembali pada keadilan sosial, kembali pada ekonomi sosialis. Kan itu yang diajarkan oleh Bung Karno. Bagian-bagian ini yang bikin orang nggak tahu apa lagi yang mampu untuk diterangkan. Yang paling mungkin nanti ada keterangan, ada buku kecil kedua, yang menerangkan bahwa buku kecil pertama bohong. (sof, sws)

Berusaha ke Singapura, Polres Metro Jakarta Barat: Tersangka Natalia Rusli Dicekal 20 Hari

BY FNN Rabu, 07 September 2022 20:29:47 0

Jakarta, FNN – Hendak pergi ke Singapura, Natalia Rusli dicekal. Natalia Rusli ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Barat. Pihak penyidik Polrestro Jakarta Barat yang dikonfirmasi oleh media membenarkan NR sudah status tersangka dugaan penipuan. “Benar sudah status tersangka dugaan penipuan dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor B 377/III/2022/SatReskrim tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Joko Dwi Harsono, selaku Kasat Reskrim. Natalia Rusli juga dicekal 20 hari, sampai 13 September 2022 dikarenakan 2x mangkir panggilan BAP Tersangka dan tidak kooperatif,” katanya. Penyidik Polrestro Jakbar menambahkan bahwa mereka menunggu status P21 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sebelum melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka yang kerap mangkir panggilan penyidik. Korban M mengucapkan apresiasi mendalam ke Kabareskrim Agus Andriyanto yang dengan memastikan hukum tajam ke atas pula. “Selama ini Natalia Rusli sangat jago menyogok dan menyuap oknum aparat, sehingga licin dan lolos. Terima kasih Bapak Kabareskrim yang dengan sigap memastikan proses hukum berjalan di Polrestro Jakarta Barat,” katanya. Korban S juga menyampaikan apresiasinya. “Mewakili puluhan korban Natalia Rusli, saya pribadi rugi hampir 500 juta rupiah ditipu Natalia Rusli. Perhatian Kabareskrim menunjukkan komitmen POLRI sebagai pengayom masyarakat. Terima kasih Komjen Agus Andriyanto,” ujarnya. Natalia Rusli diketahui kembali dilaporkan oleh salah satu korbannya, AS, di Polda Metro Jaya, Agustus 2022, atas penggunaan ijazah sarjana hukumnya yang tidak terdaftar dikti sehingga melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Ketika dimintai pendapat tentang pemberitaan dirinya, Natalia Rusli pun menjawab. “Sekarang saya banting setir membuka perusahaan media dan menjadi anggota PPWI besutan Wilson Lalengke,” ucap Natalia Rusli dengan santai. (mth/*)

Masanya Pesantren Berbenah!

BY FNN Rabu, 07 September 2022 15:04:01 0

Sehingga, ke depan pesantren dapat tampil sebagai institusi pendidikan yang berkwalitas tinggi. Bahkan lebih hebat dari sekolah-sekolah Istimewa lainnya yang selama ini mendominasi dunia pendidikan di Indonesia. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DUA hari lalu saya menerima kiriman seorang teman cuplikan IG (Instagram) pengacara Hotman Paris tentang seorang Ibu yang sedang menangis meratapi kematian anaknya. Konon kematian anak yang juga santri itu terjadi karena penganiyaan yang terjadi di Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Tulisan ini tidak bermaksud menempelkan kotoran, apalagi merusak institusi pesantren yang sangat saya hormati dan banggakan. Betapa tidak saya telah menjadi Syamsi Ali (Shamsi Ali) saat ini juga karena pondok pesantren. Saya adalah santri. Saya pernah mondok selama 6 tahun di pesantren. Tulisan ini lebih kepada mengajak kita semua, khususnya kalangan pondok pesantren, dari Pimpinan, guru, staf, hingga ke santri/santriyah untuk berani melakukan introspeksi. Bahkan berani mendobrak dan melakukan “self criticism” (koreksi diri), “self correction” (perbaikan diri), dan “self development” (pengembangan diri). Diakui atau tidak, memang salah satu penyakit pesantren dan Umat secara umum adalah mampu mengoreksi tapi pantang dikoreksi. Apalagi keinginan untuk mengoreksi diri sendiri. Inilah yang barangkali yang diingatkan oleh Al-Quran: “Kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan?” (as-Shoff: 2). Pesantren dan Pendidikan Berbicara tentang pesantren, bagi saya pribadi itu tentu adalah sesuatu yang personal (pribadi). Selain karena saya memang tamatan pesantren seperti yang disebutkan di atas tersebut, juga saat ini saya masih terus berjuang untuk mewujudkan pondok pesantren pertama di bumi Amerika. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pesantren adalah “backbone” (tulang punggung) pendidikan Islam dalam dunia Islam. Di negara-negara luar Indonesia pesantren itu lebih dikenal dengan madrasah. Walaupun pastinya ada perbedaan mendasar antara keduanya. Tapi, baik pesantren maupun madrasah masih menjadi rujukan bagi pendidikan Islam generasi Umat. Bagi Indonesia secara khusus pesantren memang tidak bisa dipisahkan dari wajah pendidikan Islam di bumi Nusantara ini. Bahkan, eksistensi Islam di Indonesia secara umum. Dari pesantrenlah terlahir tokoh-tokoh nasional dan guru bangsa yang telah menjadi pilar bagi kelahiran dan kebangkitan nasional kita. Dua organisasi terbesar Indonesia terlahir dari karya dua Kiai besar tamatan pesantren. Tulisan ini tidak bermaksud memaparkan lagi kelebihan-kelebihan pondok pesantren. Tapi, intinya semua kelebihan sekolah-sekolah lain ada di dalam pesantren. Anda bisa menjadi hebat dalam matematika, fisika, biologi, dan berbagai keilmuan lainnya. Anda juga bisa menjadi ahli sosial, dan bahkan pengamat politik yang tajam dari pesantren. Tapi pesantren memiliki kelebihan-kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh institusi-institusi pendidikan lainnya. Satu di antaranya yang terpenting adalah bahwa pesantren tidak sekedar mengajarkan keilmuan. Tapi sekaligus mengajarkan tentang kehidupan. Santri itu adalah manusia yang telah matang untuk menjalani hidup. Pesantren Perlu Berbenah Dengan segala kelebihan dan keunikan itu tentu pesantren, sebagaimana institusi lainnya, bukanlah Institusi yang sempurna. Ada beberapa hal mendasar yang perlu terus dibenahi dan diperbaiki. Tentu ada sebagian pesantren yang bagus pada aspek lain. Tapi aspek lainnya perlu pembenahan dan perbaikan. Kali ini saya hanya menekankan urgensi pembenahan pada dua hal saja. Pertama, pentingnya pendekatan pendidikan yang imbang. Tentu banyak hal yang perlu diseimbangkan. Dua diantaranya yang terpenting adalah keseimbangan antara pendekatan imani (dogmatis), ‘aqli (rasionalitas) dan jismani (fisikal). Kerapkali pendidikan di pesantren menekankan kepada dogma-dogma dan hafalan yang kurang diimbangi dengan pemahaman aqli (rasionalitas). Akibat dari pendekatan itu bisa terlihat pada dua sisi yang ekstrim: 1) santri menjadi sangat dogmatis dalam beragama dan tidak menerima perbedaan. 2) mengalami keterkejutan mindset atau cara pandang ketika sudah terbuka dengan dunia luar. Akibatnya ada santri yang lebih sekuler dari mereka yang hanya tamatan sekolah umum. Hal lain yang memerlukan keseimbangan adalah pemahaman kepada adab menuntut ilmu yang kerap mengikuti petuah Imam Al-Gazali: “murid di hadapan gurunya bagaikan mayat”. Pemahaman adab dengan petuah Al-Gazali ini menjadikan kreatifitas dan daya inisiatif bahkan “self development” dari santri-santriyah menjadi lambang bahkan terhambat. Hormat pada guru dan mereka yang dituakan itu harus. Tapi kecenderungan mengkultuskan dan mengikut tanpa reservasi adalah salah. Para ustadz, kiai, atau apapun gelar dari guru-guru agama itu tidak menjadikan mereka terlepas dari eksistensinya sebagai manusia yang boleh benar/baik atau salah/buruk. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya melihat kembali dengan penglihatan jernih dan, bahkan, kritis berbagai aktifitas di pondok pesantren, termasuk pendekatan guru-guru dalam mengajar dan pergaulan yang terjadi di antara santri-santri atau santriyah-santriyah. Kasus yang baru saja terjadi di pesantren Gontor seharusnya menjadikan semua melakukan introspeksi bahwa apa yang ada di pesantren “not to be taken for granted” (bukan jaminan) seolah semua di pesantren baik-baik saja. Ada hal-hal yang perlu dicermati dan harus dikoreksi jika itu memang benar adanya. Guru-guru atau pengajar bisa menjadi guru atau pengajar yang baik bukan karena sekedar tamat pesantren. Bahkan bukan hanya karena gelar LC atau MA bahkan Dr atau PhD. Tapi memerlukan keahlian tersendiri. Dan karenanya pesantren seharusnya perlu mengadakan pelatihan guru-guru (teachers training) dari masa ke masa untuk memastikan bahwa metode dalam mengajar mereka sesuai dan tidak ketinggalan pesawat. Satu hal yang biasa terjadi dan masih sering terjadi adalah pemukulan murid oleh gurunya. Biasanya pemukulan ini memakai dalil pula (dan pukullah ketika berumur 10 tahun) dalam konteks mengajarkan sholat bagi anak-anak. Pemahaman literal dengan hadits ini sangat berbahaya. Persis sama ketika memahami secara harfi tentang penyelesaian pertikaian suami-isteri. Setelah ditelusuri ternyata kata ضرب yang secara sederhana diterjemahkan dengan “pukulan” memiliki lebih dari 23 arti. Sehingga setiap penempatan kata harus disesuaikan dengan konteks yang sesuai. Dalam konteks pendidikan kata “ضرب\" ini dapat diterjemahkan dengan kata “hukuman”. Karena memang pendidikan itu perlu dua sisi “reward” dan “punishment”. Walaupun yang kita pahami dalam Islam bahwa “tabsyiir” atau reward selalu dikedepankan. Karenanya saya ingin menekankan agar kebiasaan memukul Santri/santriyah di pesantren harus dihentikan. Guru yang biasa main tangan harus berhenti mengajar. Karena pendidikan dan kekerasan adalah dua hal yang paradoks. Selain guru atau pengajar yang biasa melakukan kekerasan, tidak jarang juga kekerasan terjadi di antara santri-santri, khususnya senior kepada junior. Biasanya hal ini terjadi karena bagian dari latihan kepemimpinan para senior diberi tugas untuk menertibkan/mengawasi santri-santri yunior. Karena perasaan tanggung jawab sebagai Pengawas atau pengurus (OSIS) itulah timbul rasa kekuasaan yang selanjutnya menimbulkan perilaku semena-mena. Yang menjadi masalah ketika otoritas itu diberikan kepada santri tanpa pengawasan yang baik dari guru atau Kiai. Kurangnya pengawasan itu juga biasanya berdalih mengajarkan independensi atau maturity (kedewasaan) kepada para senior di pesantren. Sebuah excuse (alasan) yang nampak masuk akal. Tapi, sangat reckless (tidak berhati-hati), bahkan dangerous (berbahaya). Pada akhirnya saya mendoakan semoga apa yang terjadi kepada seorang santri di Gontor (dan mungkin di tempat lain yang tidak terekspos) menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi. Bahkan harusnya bisa menjadi motivasi bagi semua pesantren untuk melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala hal. Sehingga, ke depan pesantren dapat tampil sebagai institusi pendidikan yang berkwalitas tinggi. Bahkan lebih hebat dari sekolah-sekolah Istimewa lainnya yang selama ini mendominasi dunia pendidikan di Indonesia. Masanya berhenti mengeluh dan menyalahkan. Masanya berbenah! New York City, 6 September 2022. (*)

Anggota Dewan Berwatak Iblis

BY FNN Rabu, 07 September 2022 12:51:14 0

Mereka memang sudah tidak punya kemaluan. Jangankan rasa malu dan rasa takut karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih GEDUNG Parlemen dikepung massa yang menolak harga BBM naik, tapi DPR justru rayakan ulang tahu Puan Maharani dan setel Lagu Jamrud usai Rapat Paripurna di dalam gedung DPR. Momen dungu tersebut terjadi usai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam rapat tersebut, menggema lantunan lagu Jamrud berjudul \"Selamat Ulang Tahun\". Lagu tersebut diputar usai Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani terkait HUT ke-77 DPR RI. Namun, lagu itu bukan diperuntukan merayakan ulang tahun lembaga DPR RI, melainkan pribadi Ketua DPR RI, Puan Maharani. “Kami seluruh peserta sidang dan undangan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ketua DPR RI, Ibu Doktor Honoris Causa Puan Maharani,” ucap pemandu rapat dalam sidang paripurna, Selasa (6/9/2022). Jika ada orang yang tidak berilmu dan ia tidak menyadari bahwa dirinya tidak berilmu, maka itulah dungu. Jauhilah dia, karena kedunguan itu bisa setiap saa menularimu. Lho ini mereka minimal sudah makan sekolah eS De (SD) tetapi hatinya sudah membatu, matanya buta, perasaannya sudah beku, bukan lagi sekedar dungu tetapi sudah pada level embah-nya dungu. Rakyat sedang bergolak karena kebijakan rezim yang sudah pasti akan menimpakan kesulitan hidupnya. Kesulitan hanya untuk bertahan hidup artinya kesulitan untuk mencari sesuap nasi harian. Mereka di mana-mana turun kejalan demo hanya sekedar meminta kepada rezim penguasa cabut kebijakan kenaikan harga BBM dan minta turunkan harga BBM karena dampak ikutan membuat kesulitan dan derita rakyat merambah dan meluas ke mana-mana. Di depan gedung DPR RI pintu gerbang sedang digoyang untuk dirobohkan: \"astaghfirullah\", di dalam gedung DPR mereka berjoged ria dengan alunan lagu jamrud yang mengumandang di ruang wakil rakyat yang dingin sejuk. Gaya makhluk Borjuis lengkap dengan dasi menempel dil ehernya – kebesaran pakaian jas masih menutupi di jasadnya, semua berjoged ria. Sementara rakyat di bawah panas terik matahari terus berjuang, berteriak dan agar wakil rakyat yang ada di dalam gedung segera keluar mendengar jeritan aspiranya. Yang terjadi makhluk yang mengaku wakil rakyat tidak keluar menyambut rakyat yang konon telah memberi mandat bisa sebagai anggota DPR, yang terjadi mereka. Ini kebiadapan yang nyata di muka bumi Indonesia. Mereka para bedebah yang mengaku wakil rakyat telah metamorfosa menjadi “jongos” kekuasaan yang dikendalikan oleh iblis Oligarki. Honor dan fasilitas yang melimpah bagi anggota DPR dan dibayar oleh uang rakyat ini, telah dimaknai itu adalah hak, soal kewajiban peran dan fungsi sebagai wakil rakyat kering dan menguap dalan diri mereka. Itulah watak iblis yang sebenarnya. Mereka dibayar dengan uang rakyat, bukan harta warisan nenek moyang para wakil rakyat itu. Tapi, mengapa mereka tidak tahu malu! Mereka memang sudah tidak punya kemaluan. Jangankan rasa malu dan rasa takut karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Benar kata Prof Salim Said, mereka semua adalah makhluk yang Tuhan saja sudah tidak ditakuti. Dalam Kitab Al Hikam karangan Syech Ahmad Ataillah diterangkan, mengapa Nabi Muhammad Saw disebut Abdihi Wa Rasulli. Karena, meski dirinya telah dinyatakan oleh Allah sebagai Rasul, namun hakikatnya dirinya hanyalah seorang hamba. Sifat seorang hamba yang berkedudukan sebagai Rasul sudah tentu wajib menjaga amanat “Tuhannya”. Melaksanakan perintah tanpa membantah, apalagi melawan. Sami’na wa ato’na (dengarkan perintahnya dan laksanakan tanpa argumentasi apa pun). Ini manusia biasa yang sering disebut sebagai anggota DPR berperilaku seperti iblis. Kalau sudah begini keadaannya tidak ada lagi kompromi untuk melawan dan musnahkan mereka. (*)

Kenaikan BBM, Subsidi Rakyat atau Subsidi Korporat?

BY FNN Rabu, 07 September 2022 11:51:13 0

Jakarta, FNN – Aza El Munadiyan, pengamat kebijakan publik, menganalisis permasalahan terkait ketidaksesuaian penerima subsidi dalam diskusi publik pada Selasa (06/09/22). Diskusi ini juga menghadirkan beberapa pemantik lain, diantaranya M. Sigit (Pengamat Energi dan Migas) dan Muhammad Yuza Augusti (Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia), diselenggarakan di Teater Terbuka, Universitas Negeri Jakarta. Sebagai analis kebijakan publik, Aza menyadari bahwa pendapatan negara Indonesia diperoleh dari utang dan pajak. Ia menyoroti subsidi BBM yang dilaporkan sebanyak 500 triliun rupiah perlu dibedah, baik berdasarkan jenis subsidi maupun penerimanya. “Jadi, 500 triliun itu gak pure 500 triliun. Tapi, ada subsidi BBM, terus Elpiji, dan subsidi terhadap PLN. Nah, kita harus bedah satu-satu. Apakah benar-benar ini subsidi untuk rakyat atau subsidi untuk korporat? Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau kata pemerintah, ya ini sama. Subsidi itu ada subsidi eksplisit sama subsidi implisit,” katanya. Aza juga memaparkan berbagai permasalahan yang seharusnya menjadi fokus untuk memperbaiki substansi pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan tentang aturan subsidi secara tegas yang seharusnya dapat diutamakan kepada transportasi umum. “Pemerintah tidak pernah secara tegas membikin kebijakan yang di mana, yang miskin itu disubsidi, yang kaya itu tidak disubsidi,” ujarnya. “Yang disubsidi itu seharusnya adalah transportasi umum. Karena apa? Karena secara umumnya ini yang akan berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat itu mengubah pola masyarakat kita,\" tambah Aza. Kemudian, Aza mengaitkan target subsidi BBM diberikan kepada transportasi yang berhubungan dengan perdagangan dan masyarakat kecil dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan tahun keluaran untuk kendaraan pribadi. Di akhir pernyataannya, pengamat kebijakan publik itu menyimpulkan bahwa negara tidak punya uang. Oleh karena itu, pemerintah mengurangi subsidi BBM. “Maka seharusnya kita tidak perlu ribut-ribut soal subsidi. Tapi yang paling utama penjelasan di awal tadi, negara ini gak punya duit. Maka apa? Ketika negara ini gak punya duit, dia (pemerintah) mikir cara paling gampang dapat duit adalah dengan kurangi aja subsidi BBM,” simpul Aza. Seperti yang diberitakan, penetapan kenaikan harga BBM, Sabtu (03/09/22) memunculkan penolakan dari masyarakat. Penolakan ini didasarkan atas belum pulihnya perekonomian masyarakat pasca pandemi ditambah kenaikan bahan pokok yang akhir-akhir ini terjadi. (oct)

Subsidi BBM Salah Sasaran Karena Pengawasan Sangat Lemah

BY FNN Rabu, 07 September 2022 11:26:26 0

Jakarta, FNN – Tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat lemah, sehingga terjadi kebocoran di sana-sini yang mengakibatkan BBM bersubsidi salah sasaran. Menurut Salamudin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), mengungkapkan Pemerintah cenderung melakukan pembiaran yang massif, sehingga BBM bersubsidi, seperti solar bersubsidi, lebih dinikmati industri sawit dan tambang batubara. Hal ini dipicu oleh adanya disparitas harga solar bersubsidi dengan solar industri yang mencapai Rp 8.800 per liter. Seperti diketahui, harga solar bersubsidi sebesar Rp 5.150, sedangkan harga solar industri mencapai Rp 13.950, sehingga para pengelola industri sawit dan industri batubara berburu solar bersubsidi. “Semua terjadi karena pengawasan yang lemah, bahkan cenderung terjadi pembiaran,” kata Salamuddin dalam sebuah diskusi yang digelar di Kantor Sekretariat ProDEM pada Selasa (6/9). Kalau Pertamina dan Kementerian BUMN melakukan pengawasan yang ketat dan peduli soal penggunaan solar bersubsidi itu, tentu tidak akan terjadi penyimpangan. Seperti diketahui, 85% pengguna solar subsidi adalah kendaraan industri sawit dan batubara. Sisanya, 15% digunakan oleh rakyat kecil. Bahkan, industri ada yang menimbun solar subsidi untuk kebutuhan jangka panjangnya. Demikian juga Pertalite yang masuk kategori BBM bersubsidi yang memiliki disparitas harga seharusnya Rp 14.450 per liter, harga jual ecer hanya Rp 7.650 per liter, sehingga ada selisih harga Rp 6.800 per liter. Pertalite hanya dinikmati 20% masyarakat miskin. Selebihnya 80% dinikmati orang-orang mampu yang memiliki mobil dan motor, sehingga terjadi salah sasaran. Menurut Salamudin, kebijakan BBM bersubsidi adalah kebijakan Pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Pertamina, yang juga perpanjangan tangan Pemerintah. Sehingga, kalau terjadi salah sasaran dan bahkan pembiaran, maka itu adalah bagian dari kesalahan Pemerintah. “Jadi Pemerintah mengoreksi kebijakannya sendiri yang sangat lemah dalam pengawasan,” ujarnya. Sementara itu Ridwan Iman, Koordinator Pergerakan Semesta Selamatkan Indonesia (PSSI) menuntut Pemerintah untuk lebih kreatif ketimbang harus menaikkan harga BBM. Menurutnya, saat ini pemerintah merasa dirinya adalah dewa penyelamat bagi masyarakat karena telah memberikan subsidi BBM. Lalu pada akhirnya pemerintah mengatakan, “Kita telah terbebani APBN”. Ridwan pun membalas, “Padahal faktanya, subsidi itu juga uang rakyat. Itu hasil dari pajak rakyat. Ini kan alasan klasik yang dipakai dari rezim ke rezim.” Sebelumnya, Ridwan pun sempat menyinggung pernyataan dari ekonom Anthony Budiawan terkait data pemerintah yang tidak sama dengan yang sesungguhnya. Nilai subsidi BBM hanya Rp 11 triliun, tetapi Pemerintah mengklaim nilai subsidi BBM (ditambah dana kompensasi BBM) mencapai Rp 502,4 triliun. “Dalam APBN 2022 hanya ada nomenklatur BBM bersubsidi Rp 11 triliun, sementara nomenklatur kompensasi BBM tidak ada disebut. Jadi, ini penyesatan informasi,” kata Anthony Budiawan. Dalam diskusi ProDEM yang dilakukan pada Selasa (30/8/2022), Anthony berpendapat bahwa temuannya berbeda dengan pernyataan Jokowi mengenai subsidi BBM yang mencapai Rp 502 triliun. Anthony mengatakan bahwa subsidi dalam UU APBN hanya Rp 11 triliun. Ridwan berani menantang pemerintah jika memang data yang disampaikan oleh Anthony Budiawan salah. “Kalau yang dikatakan Anthony Budiawan salah, maka tangkap dong! Karena pemerintah bisa membuktikan bahwa data-data itu tidak benar,” tegas Ridwan. Martin Lauren selaku pembicara terakhir juga menyatakan pendapat terkait BBM. Menurutnya, apapun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, sudah pasti tidak akan memihak masyarakat. Ia mengaku bahwa tak ada satupun fakta yang tersedia bahwa pemerintah melalui skema BBM akan melindungi rakyat, baik ekonomi maupun kesejahteraan. Ia menjelaskan bahwa ini semua juga disebabkan oleh kegagalan rekayasa sosial kita sebagai masyarakat Indonesia. Berikutnya, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif juga turut disalahkan karena telah membuat kondisi kita seperti saat ini. Ia berpendapat bahwa buzzer kini telah menjadi determinan sosial yang baru. Di mana para pemimpin dan tokoh intelektual seharusnya yang menjadi determinan sosial. (Ferd)

BBM Naik, Aksi Naik: BBM Turun, Jokowi Ikut Turun

BY FNN Rabu, 07 September 2022 10:34:46 0

Hari Kemerdekaan bulan Agustus lalu bertema \"Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat\". Nampaknya menjadi sinyal bahwa kondisi aktual yang sedang dihadapi saat ini adalah \"Mulih Lebih Cepat, Ungkit Lebih Kuat\". Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan MAHASISWA di berbagai daerah seluruh Indonesia kembali menggeliat melalui aksi unjuk rasa penolakan atas kenaikan harga BBM. Gerakan serentak pasca pandemi Covid 19 ini mengejutkan. Mungkin Pemerintah Jokowi menganggap biasa soal kenaikan harga BBM, toh selama ini berkali-kali menaikkan harga juga nyatanya tidak ada reaksi yang berarti. Tokoh yang dulu suka menangis juga kini sudah ikut menyetujui dan menikmati. Gelombang aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa ini tentu saja mendapat dukungan masyarakat. Kenaikan harga BBM telah mencekik dan menyesakkan nafas rakyat. Saatnya rakyat berontak untuk menolak kebijakan yang dipaksakan. Aksi serentak dan masif akan disikapi dengan dua kemungkinan. Tetap bertahan dengan meningkatkan pengamanan atau mengikuti tekanan publik dengan menurunkan kembali harga BBM. Bagai makan buah simalakama atas kedua pilihan tersebut. Bahwa kebijakan kenaikan yang didalihkan pahit dan sulit itu telah menciptakan kondisi bagi pemerintah yang lebih pahit dan lebih sulit. Kekecewaan rakyat kepada Pemerintahan Jokowi menemukan momentum. Kenaikan harga BBM menaikkan gelombang aksi. Akan bereskalasi dari hari ke hari. DPR RI dan DPRD di tiap daerah menjadi titik kumpul aksi. Istana dan Pemerintahan di Daerah menjadi sasaran aspirasi. Pagar-pagar mulai digoyang-goyang. Pemerintahan Jokowi mulai bergoyang. Suara kabinet mengikuti ritme suara partai dan hebatnya soal BBM partai itu justru berlomba untuk cari selamat. Artinya, Kabinet melemah dalam daya ikat. Sekoci masing-masing sedang disiapkan untuk melompat. Takut berhadapan dengan gerakan aspirasi dan tuntutan rakyat. Demi wibawa atas pengambilan keputusan, maka Pemerintah akan bertahan dengan harga BBM yang sudah diumumkan naik. Gelombang aksi membesar dan Jokowi menjadi sasaran pertanggungjawaban. Pengamanan diperkuat. Namun gelombang lebih kuat dan dahsyat. Ketika Pemerintah tak mampu mengendalikan aksi, tak ada pilihan bagi Jokowi selain mundur. Turun dari kursi. Pemerintah mungkin saja melunak bahkan melemah, demi membendung aksi dengan menurunkan kembali harga BBM, maka sejarah akan mencatat pula, kemenangan aksi yang dimotori mahasiswa itu. Kemenangan itu yang berlanjut untuk untuk Omnibus Law, RKUHP, IKN dan lainnya. Artinya Jokowi terus terdesak juga. BBM yang turun menjadi sebab dari turun Jokowi pula. Dilema telah dibangun oleh kebodohan dan keserakahan. Keangkuhan dan ketidakpedulian. Penindasan yang berbuah perlawanan. Istana itu berkisah tentang dusta dan angkara murka. Cerita yang akan berujung duka. Seperti cerita Sambo yang merana. Kini dari Sambo menuju Pak Jokowi. Hari Kemerdekaan bulan Agustus lalu bertema \"Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat\". Nampaknya menjadi sinyal bahwa kondisi aktual yang sedang dihadapi saat ini adalah \"Mulih Lebih Cepat, Ungkit Lebih Kuat\". Pak Jokowi ayo cepat mulih, rakyat sedang bergerak kuat untuk mengungkit. Bandung, 7 September 2022. (*)

Neraca Keuangan Minyak Bumi, dan Subsidi Listrik

BY FNN Rabu, 07 September 2022 10:14:46 0

Kalau subsidi rata-rata Rp 5.000 per liter maka total subsidi hanya mencapai Rp 58,5 triliun (11,7 miliar liter x Rp 5.000 per liter). Sehingga, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) REALISASI produksi minyak mentah Indonesia Semester I 2022 sekitar 611 ribu barel per hari. Kalau produksi semester dua sama besar, maka produksi minyak mentah Indonesia tahun 2022 akan mencapai 223 juta barel (611.000 barel x 365 hari), atau sekitar 35,5 miliar liter. Minyak mentah itu diproduksi oleh mitra kontraktor minyak dengan pola bagi hasil, Production Sharing Contract (PSC). Perhitungan bagi hasil sebelumnya berdasarkan ‘hasil bersih’ setelah dikurangi seluruh biaya produksi (cost recovery). Sedangkan bagi hasil sekarang berdasarkan gross split. Untuk minyak bumi, 57 persen pemerintah, dan 43 persen mitra kontraktor. Untuk gas bumi, 52 persen pemerintah, dan 48 persen mitra kontraktor. Artinya, Indonesia akan mendapat minyak mentah sebanyak 20,3 miliar liter, yaitu 57 persen dari total produksi 35,5 miliar liter untuk tahun 2022. Berapa harga produksi minyak mentah Indonesia tersebut? Nol rupiah. Karena sudah dibayar dengan bagi hasil 43 persen. Jadi, artinya, biaya produksi BBM Indonesia hanya biaya proses kilang, rata-rata 5 dolar per barel (untuk kilang lama), atau hanya Rp 472 per liter (5 dolar x Rp 15.000 : 159 liter). Harga jual Pertalite Rp 7.600 per liter, termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan, dan pajak (PBBKB dan PPN). Anggap saja total biaya tersebut Rp 1.600 per liter. Artinya, pendapatan bersih pemerintah dari penjualan pertalite yaitu  Rp 6.000 per liter, dengan harga pokok produksi hanya Rp 472 per liter! Ya, benar, Indonesia sekarang adalah negara net importer minyak mentah. Artinya, minyak milik pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga perlu impor. Dengan harga minyak mentah yang cukup tinggi saat ini, maka harga pengadaan BBM juga menjadi tinggi. Bagaimana dampaknya? Pertama, kebutuhan seluruh BBM nonsubsidi (RON 92 ke atas) dan BBM industri dipenuhi dari impor. Harga BBM tersebut sudah mengikuti harga keekonomian. Artinya, tidak ada subsidi. Kemudian, minyak milik pemerintah diproses untuk pertalite dan biosolar ‘bersubsidi’, dijual dengan harga Rp 7.600 dan Rp 5.150 per liter, atau, setelah dikurangi biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak, tinggal Rp 6.000 dan Rp 4.000 per liter. Dikurangi biaya kilang Rp 472 per liter (dibulatkan menjadi Rp 500), maka pendapatan negara, bersih, menjadi Rp 5.500 dan Rp 3.500 per liter. Selanjutnya, kebutuhan biosolar ‘bersubsidi’ (yang sebenarnya tidak ada subsidi) sekitar 10 miliar liter (10 juta KL). Dari penjualan biosolar, diperoleh pendapatan negara, bersih, Rp 35 triliun (Rp 3.500 x 10 miliar liter). Sisa minyak pemerintah, setelah dialokasikan untuk biosolar, tinggal 10,3 miliar liter, dialokasikan untuk pertalite. Pendapatan negara, bersih, dari pertalite menjadi Rp 56,65 triliun (Rp 5.500 x 10,3 miliar liter). Sehingga total pendapatan bersih negara dari kekayaan alam Indonesia, milik rakyat Indonesia, mencapai Rp 91,65 triliun (Rp 35 triliun + Rp 56,65 triliun). Malaysia sepertinya menggunakan perhitungan seperti ini. Sehingga, BBM sejenis RON 95 (setara Pertamax Plus) bisa dijual dengan harga di bawah Rp 7.000, tanpa menyebut subsidi, tanpa menyebut APBN akan jebol, karena memang secara total ternyata masih surplus besar. Tetapi, kebutuhan pertalite dan biosolar domestik sangat besar, masing-masing sekitar 22 miliar liter dan 10 miliar liter. Sedangkan minyak mentah milik pemerintah hanya 20,3 miliar liter, untuk memenuhi sebagian kebutuhan pertalite, 10,3 miliar liter, dan seluruh kebutuhan biosolar 10 miliar liter (100 persen). Sehingga ada selisih 11,7 miliar liter kebutuhan pertalite yang harus dipenuhi dari impor. Dengan tingkat harga minyak mentah yang tinggi saat ini, biaya produksi bbm (harga keekonomian) kemungkinan besar lebih tinggi dari harga jual yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp7.600 (termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak). Pertamina akan rugi kalau tidak dibantu dengan subsidi oleh pemerintah. Berapa besar subsidinya? Kalau subsidi rata-rata Rp 5.000 per liter maka total subsidi hanya mencapai Rp 58,5 triliun (11,7 miliar liter x Rp 5.000 per liter). Sehingga, secara total, neraca keuangan minyak bumi Indonesia masih surplus Rp 33,15 triliun (Rp 91,65 triliun – Rp 58,50 triliun). Angka subsidi pertalite per liter ini tinggal disimulasi saja, apakah Rp 5.000, Rp 6.000, atau berapa? Jadi, sekali lagi, bagaimana APBN bisa jebol?  Subsidi yang cukup besar dalam APBN malah untuk subsidi listrik, mencapai Rp 56,5 triliun di dalam UU APBN tahun anggaran 2022. Untuk nilai subsidi yang cukup besar tersebut, rakyat menggugat harus ada transparansi dari PLN, berapa harga batubara yang dibeli oleh PLN dari perusahaan tambang batubara. Perlu diingat, kekayaan alam batubara ini adalah milik negara, milik rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat dibebani tarif listrik yang relatif tinggi, untuk digunakan membayar harga batubara yang sangat tinggi mengikuti harga internasional. Artinya, kebijakan DMO/DPO tidak dipenuhi? Kalau sampai ini terjadi, ini bisa memicu kemarahan besar rakyat karena merasa dieksploitasi, uangnya dirampas untuk perusahaan batubara: tarif listrik naik untuk membayar harga batubara yang sangat tinggi, yang secara konstitusi kekayaan alam batubara wajib digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau demi listrik yang menguasai hajat hidup orang banyak, rakyat harus membeli batubara sesuai harga internasional, pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya pemilik kekayaan alam (batubara) Indonesia? Di mana akal sehat kita? Untuk itu, rakyat menggugat, kembalikan kekayaan alam Indonesia kepada negara! (*)

Kuasa Hukum Erick Thohir: Faizal Assegaf Jangan Keluar dari Jalur Hukum

BY FNN Rabu, 07 September 2022 08:59:40 0

Jakarta, FNN – Tim penasehat hukum Erick Thohir meminta Faizal Assegaf untuk tidak mencoba membawa kasus fitnah yang dilakukannya terhadap Erick Thohir ke arah lain di luar jalur hukum. Apalagi sampai membawa-bawa ulama setelah menzalimi Erick Thohir. “Kita fokus dan kembalikan penyelesaiannya di jalur hukum, sesuai dengan laporan kita berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jangan ditarik kesana kemari,” kata J Kamal Farza dari IMF Lawfirm dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 September 2022. Pernyataan ini merespon ucapan Faizal Assegaf seusai diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, 5 September 2022, yang menantang Erick Thohir untuk bersumpah di depan ulama PBNU.  Menurut Kamal, sebagai warga negara yang baik, kliennya Erick Thohir telah memutuskan mencari keadilan lewat jalur hukum atas fitnah keji yang dilakukan Faizal Assegaf. Tidak lewat mekanisme lain. Karena itu, kata Kamal, pihaknya mengapresiasi kerja cepat penyidik Polri yang secara serius sudah bekerja maksimal untuk memproses laporan kliennya, Erick Thohir. Kamal juga mengajak masyarakat untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Seperti diketahui, Erick Thohir telah melaporkan Faizal Assegaf ke Bareskrim. Laporan itu teregistrasi dengan nomor: LP/B/0490/VIII/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tertanggal 29 Agustus 2022. Faizal diyakini melanggar pasal 45 juncto Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP. Laporan ke polisi dilayangkan Erick Thohir karena merasa dirugikan atas fitnah keji yang dibuat Faizal Assegaf melalui konten di Instagram. Faizal menyebarkan atau mentransmisi konten yang merupakan tambahan atas video pernyataan kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak. Dalam unggahannya di Instagram, Faizal Assegaf menambah narasi dengan menuliskan bahwa Erick Thohir punya banyak istri yang dinikahi secara gaib serta menyebut Erick Thohir memiliki anak kandung yang tidak dibiayai sekolahnya. Padahal, kedua hal itu tidak ada dalam pernyataan Kamaruddin Simanjuntak, melainkan ditambah oleh Faizal Assegaf melalui akun instagram-nya. (mth/*)

Hari Ini Demo Besar-besaran Digelar: “Winter is Coming”, Pak Jokowi

BY FNN Selasa, 06 September 2022 23:13:30 0

SELASA, 6 September 2022, terjadi demo besar-besaran memprotes kenaikan harga BBM. Mahasiswa, buruh, dan emak-emak turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. “Jadi, ini soal duel data sekaligus duel momentum sebetulnya. Kalau soal dua data ya mungkin saja mayarakat sipil kalah. Tapi, kalau soal momentum itu artinya seluruh orang yang dimiskinkan secara tiba-tiba dalam dua hari ini, punya kepentingan yang sama, mau Kadrun, mau cebong, sama-sama sudah jatuh di bawah garis kemiskinan,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. Kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief, Rocky Gerung menceritakan dampak dari kenaikan harga BBM ini. Berikut dialognya yang disajikan dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (6/9/2022) “Jadi kita bedakan antara kekasaran terhadap isu dan cara untuk menyampaikan kekasaran”. “Padahal ini bukan soal BLT untuk BBM, ini soal efek dari inflasi pangan yang seluruh dunia juga merasakan karena suplai global pangan juga terhenti.” “Tetapi riil sekali bahwa hari ini dan besok itu demonstrasi akan sangat besar-besaran. Keadaan ini memungkinkan kita berpikir tentang batalnya pemilu. Buat pemerintah tentu buruk, tapi buat kita baik asal kita pastikan bahwa pembatalan itu tidak menimbulkan ketegangan, apalagi kerusuhan di kalangan rakyat kecil.” Halo halo apa kabar Bung Rocky. Hari ini, Selasa, 6 September 2022. Hari ini direncanakan akan ada unjuk rasa besar-besaran dan itu terjadi di seluruh Indonesia karena kalau hari ini bukan hanya BEM se-Indonesia yang akan turun, tapi juga buruh, emak-emak, dan kalangan ojol. Semua turun karena memang soal kenaikan BBM ini dampaknya bukan hanya pada satu sektor, tapi seluruh sektor langsung terkena. Iya, pedagang pasar juga akan ada demonstrasi. Jadi betul ini merata dan hal yang saya kira juga sudah diperhitungkan pemerintah. Tapi pemerintah musti ambil keputusan kemarin dan risikonya dia tanggung sekarang. Bahkan, teman-teman mahasiswa sama buruh mulai bikin tag line BBM Rp 5.000. Karena bagi mereka ongkos produksinya paling Rp3.500. Walaupun nanti orang itu nggak masuk akal. Poinnya bukan soal masuk akal dan tidak masuk akal, tetapi secara psikologi orang ingin betul-betul harga itu terlihat 5000, nggak usah pakai 7.800 sekian. Sudahlah 5000. Pemerintah pasti akan duel data, tapi masalahnya LSM dan mahasiswa juga punya data itu bahwa pemerintah nggak mau buka data sebetulnya. Kan itu intinya. Jadi ini soal duel data sekaligus duel momentum sebetulnya. Nah kalau soal dua data ya mungkin saja mayarakat sipil kalah. Tapi kalau momentum itu artinya seluruh orang yang dimiskinkan secara tiba-tiba dalam dua hari ini, punya kepentingan yang sama. Mau Kadrun, mau Cebong, sama-sama sudah jatuh di bawah garis kemiskinan yang selalu dibayangkan orang bahwa efek inflasi makanan itu pasti disebabkan oleh harga pengangkutan, harga transportasi, segala macam. Jadi, bagaimana kita membayangkan keadaan Indonesia kira-kira dua minggu ke depan yang akan diisi oleh demo terus-menerus. Nah itu mungkin presiden tiap hari dia rapat pasti di kabinet. Tapi mau diapain lagi, semuanya itu sudah berlangsung. Tinggal orang minta ya, kalau dia mau jangan keras, ya itu soal teknik di lapangan saja. Iya betul. Kalau soal data, katakanlah pemerintah menang. Itu pun publik sudah nggak percaya. Apalagi kalau kemudian para ekonom yang kritis itu tetap bisa menyajikan data yang yang kredibel. Itu juga pasti mereka akan lebih percaya itu. Apalagi juga kemarin kita baca dari anggota DPR komisi anggaran (banggar) yang menyusun anggaran pemerintah, juga menjelaskan bahwa nggak betul kalau subsidi itu sampai 502 triliun. Tapi benar tadi Anda menyinggung, sebelumnya saya tadi lupa. Harusnya saya highlights di awal bahwa presiden Jokowi mempersilakan kita untuk unjuk rasa atau demo tapi sampaikan dengan cara yang baik. Jadi please Bung Rocky, tolong sampaikan dengan cara yang baik. Ya, teman-teman mahasiswa dan emak-emak pasti sudah tahu reaksi Istana pasti begitu, kan nggak bisa dia bilang jangan demo. Undang-undang kita menjamin itu. Tinggal itu satu-satunya, sampaikan dengan cara yang baik karena nanti dibalas oleh emak-emak juga harga BBM itu sampaikan dengan cara yang baik, jangan tiba-tiba iya, tiba-tiba enggak, tiba-tiba melejit. Jadi ini bukan sekadar soal cara, substansinya memang masuk akal kalau demo itu akan dituntut dengan cara yang kadangkala tidak sopan, karena beberapa mahasiswa sudah mulai pakai kata-kata yang kasar itu. Padahal sebetulnya itu memang ekspresi kejengkelan, masa musti pakai kata-kata lembut lagi demonstrasi. Yang nggak boleh itu merusak atau macam-macam. Tapi itu juga efek dari cara penanganan di lapangan. Kalau di lapangan para mahasiswa dan LSM emak-emak itu ditangani dengan sopan santun, ya mereka juga akan dengan sopan santun. Tetapi, terhadap isu nggak boleh sopan santun. Masa kita, ya kalau bisa nanti Pak Presiden pikirkan lagi. Apa yang mau dipikirkan wong sudah diputuskan. Jadi kita bedakan antara kekasaran terhadap isu dan cara untuk menyampaikan kekasaran itu. Polisi saya kira sekarang akan sangat berhati-hati, manusiawi untuk menangani demo, karena mental polisi juga lagi jatuh. Dan, asrama-asrama polisi juga sebetulnya mengalami hal yang sama, kekurangan daya beli. Dan sekarang ini kalau saya baca-baca (menyimpang sedikit) di polisi itu ada tiga Kapolda yang sekarang lagi disorot berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo. Jadi, artinya mau nggak mau dia sendiri juga sedang tidak fokus menangani soal unjuk rasa karena dia fokus bagaimana menyelamatkan dirinya. Kalau kena sidang kode etik dan kemudian dipecat itu sudah nggak sopan lagi. Bagaimana caranya dia mikirin sopan? Iya, nanti akan ada saling panggil-memanggil, Dik sudahlah kami lagi capek, kita istirahat di trotoar dulu. Itu lebih masuk akal daripada gas airmata segala macem yang memang protapnya sudah kacau dari awal. Jadi, sekali lagi ini soal yang terutama menyangkut nasib generasi baru yang mau demo karena mereka yang akan terkena dengan dampak kenaikan harga-harga ini. Saya baca seminggu dua minggu lalu, ILO bahkan membuat prediksi bahwa setelah pandemi, 70 juta pemuda usia kerja (15-25 tahun) di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan atau tidak bisa masuk pekerjaan karena soal kapasitasnya. Nah, 70 juta itu pasti di Indonesia mungkin sudah separuh itu. Dan Indonesia kena pandemi lalu kena terpaan BBM ini kan. Jadi, pasti efeknya berlipat di Indonesia. Dan itu yang mungkin nggak pernah dipikirin oleh negara karena negara mau ambil yang efisien saja, sudah nanti keluarin saja BLT maka bisa selesai. Padahal ini bukan soal BLT untuk BBM, ini soal efek dari inflasi pangan yang seluruh dunia juga merasakan karena suplai global pangan juga terhenti. Jadi semua soal yang sering kita sebut sejarah sudah menyediakan semua faktor, tinggal momentum itu kita pakai dengan cara unik atau dipakai dengan acara taktis, itu soal evaluasi di lapangan nanti dalam dua hari nanti. Saya sudah ngomong, sudah kayak korlap. Oke, dalam banyak kasus di berapa negara, krisis inilah, krisis yang dipicu oleh kenaikan BBM bisa berujung pada jatuhnya pemerintahan. Nggak jauh-jauh, yang baru terjadi belum lama ini adalah Sri Lanka. Tapi, kemarin kita singgung bahwa kita terlalu banyak seri, jadi nggak jadi langka-langka juga seringnya. Invasi seri justru mungkin. Orang berhitung sekarang, bahkan analis dunia berhitung bahwa hal yang sama dengan Sri Lanka sangat mungkin berlangsung di Indonesia karena kan yang kita sebut sebagai sebut saja permulaan dari sebuah gerakan perubahan itu selalu dimulai dari dapur dan keadaan itu tentu dipengaruhi sangat kuat tadi multiplier effect dari BBM. Jadi, kalau inflasi pangan itu sudah dua digit, itu artinya ketidakmampuan kita untuk bersabar lagi, karena itu kondisi paling dasar dari manusia. Apalagi para pemuda dan emak-emak itu adalah soal isi dapurnya. Ya ini yang samar-samar kita tahu pemerintah cemas, tapi apalagi yang mau didesain oleh pemerintah untuk menyogok. Dan sogokan itu pasti akan efektif bila dia tidak mengganggu IKN. Padahal Presiden Jokowi tetap merasa BLT BLT, IKN-IKN. Seolah-olah nggak ada hubungannya tuh. Padahal, ada thry of antara IKN dan BLT dan BBM. Masalah-masalah ini di atas kertas mudah sekali, tinggal pindah-pindahin anggaran. Tetapi, psikologi manusia yang merasa sudah dibohongi berkali-kali, itu enggak mungkin lagi disogok dengan himbauan presiden tadi, sopan santun. Oke, begini deh, mari kita membantu pemerintah dengan memberikan indikator-indikator bahwa situasinya memburuk. Mungkin saja pemerintah nggak bisa melihatnya. Karena biasanya kan begitu. Kalau orang di dalam itu kan nggak bisa melihat secara berjarak. Tentu dia tidak bisa melihat ada persoalan yang serius itu. Satu indikatornya jelas bahwa dengan kenaikan harga BBM ini dampaknya langsung terasa. Apalagi solar. Solar itu berkaitan langsung dengan distribusi berbagai kebutuhan pokok dan macam-macam. Semua itu pasti naik. Diperkirakan ini sekitar 30 persen. Sekarang tarif kendaraan umum juga sudah mulai naik. Bis antarprovinsi sudah mulai menaikkan 30 persen ongkosnya. Belum lagi ojol pasti juga akan segera menaikkan harganya. Dan ini dampaknya kepada para UKM-nya yang selama ini mengandalkan ojol untuk mengirim barang-barang. Belum lagi ini industri-industri juga harga-harga yang bikin kue, yang dari sedari tepung terigu itu juga naik gila-gilaan. Dan juga banyak yang sudah tutup saya dengar. Artinya, ini akan muncul pengangguran baru. Sementara, dari sisi pemerintah tadi ada krisis kepolisian, padahal polisi selama ini terdepan dalam menangani masalah demo. Belum lagi di internal pemerintah juga nggak fokus. Indikator-indikator ini saya kira semua menjelaskan bahwa pemerintah betul-betul harus mewaspadai soal ini. Kali ini menurut saya sangat serius. Betul, dan keseriusan itu tidak bisa lagi dimanipulasi lewat survei-survei dukungan pada presiden. Dukungan apa? Ini hal yang dari awal bisa kita deteksi gitu. Jadi, permainan para surveyor ini akhirnya terbaca sebagai penipuan juga. Kan kalau surveyor ini punya otak, dia bisa bikin prediksi bahwa potensi kemarahan publik itu akan terjadi. Surveyor harus mampu untuk membaca potensi kebijakan pemerintah di masa depan. Kan begitu cara orang bikin survei, procrastinating terhadap sesuatu yang akan memburuk di masa depan. Jadi bagian-bagian ini memang membutakan pemerintah juga, pemerintah mengandalkan survei. Padahal, hal yang menyangkut kepercayaan itu nggak mungkin dikuantifikasi. Berkali-kali presiden datang untuk mengucapkan ini subsidi ini, kompensasi segala macam. Bagi publik nggak ada gunanya umumkan itu. Karena publik juga tahu iya disubsidi, kompensasi, itu nanti juga habis di jalan. Dipotong oleh si ini si itu, tiba-tiba tiba di masyarakat bawah itu tinggal 10% barangkali itu, dipotong di mana-mana. Tetapi riil sekali bahwa hari ini dan besok itu demonstrasi akan sangat besar-besaran. Karena saya dapat banyak sekali dapat undangan atau pemberitahuan dari satu Indonesia. Keadaan ini memungkinkan kita berpikir tentang batalnya pemilu. Buat pemerintah tentu buruk, tapi buat kita baik asal kita pastikan bahwa pembatalan itu tidak menimbulkan ketegangan, apalagi kerusuhan di kalangan rakyat kecil. Kalau kerusuhan di kalangan elit sudah terjadi kan? Ya kerusuhan di kalangan PPP sudah mulai tuh. Ini justru hal yang diinginkan oleh pemerintah penundaan Pemilu. Penundaan pemilu adalah hal yang diinginkan pemerintah, karena itu adalah bagian dari skenario. Kita masih inget kan bahwa ada dua opsi buat Pak Jokowi, yakni menunda pemilu dengan memperpanjang masa jabatannya dan kemudian atau tiga periode. Tiga periode kelihatannya peluangnya jauh, tertutup sekarang kelihatannya, dan KSP sendiri sudah mulai berteriak menyarankan bahwa ini sama juga dengan menjerumuskan Pak Jokowi mereka yang relawan tiga periode ini. Tapi kalau soal penundaan pemilu ini kan mereka yang inginkan dan sekarang mereka mendapat justifikasi. Ya, justifikasi yang nggak dia ukur. Dia anggap bahwa nanti polisi pasti akan berpihak pada kekuasaan untuk keamanan itu. Demikian juga seperti lembaga-lembaga partai politik. Tapi itu yang sering kita sebut bahwa sejarah seringkali menghadirkan faktor atau variabel yang nggak pernah diduga itu. Nggak ada orang yang pernah menduga bahwa Ferdy Sambo akan betul-betul frustrasi menghadapi problem lalu pistolnya meledak. Itu cuma faktor kecil yang kemudian membuka banyak faktor. Sama seperti dulu orang menganggap bahwa perang dunia kedua itu atau perang dunia pertama itu bukan soal sekedar pernah menyangkut Pangeran Kroasia yang dibunuh Ferdinand itu skandal. Ini soal ketika orang paham bahwa keadaan kebuntuan politik itu memang harus diselesaikan secara radikal. Jadi tiba-tiba ada masalah polisi, tiba-tiba ada masalah BBM, dan itu membatalkan semua desain yang dibayangkan. Ini akan menjadi alasan penundaan Pemilu. Dulu alasan itu memang masuk akal karena bisa dikontrol para protes. Ini bagaimana presiden mau membayangkan itu. Bahkan, saya kira musra itu sudah selesai, nggak bakal berlanjut lagi. Uang-uang strategis kan sudah nggak ada untuk membiayai itu. Dan para sponsor juga merasa sudah cukuplah, satu kali musra saja. Kira-kira itu intinya. Mereka mulai frustrasi lagi fundamentalisme-fundamentalis Jokowi. (ida, sws)

Ketua DPD RI Sebut UU MLA Efektif Atasi Krisis Keuangan Negara

BY FNN Selasa, 06 September 2022 17:09:21 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan bahwa ada perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan pemerintah Swiss. Perjanjian yang menjadi UU Nomor 5 Tahun 2020 tentang ratifikasi MLA Indonesia-Swiss itu diyakini LaNyalla bisa membantu negara mengatasi krisis keuangan. Hal itu disampaikan saat Executive Brief yang dilaksanakan DPD RI, Senin (5/6/2022). LaNyalla mengatakan bahwa ada gerakan internasional untuk membersihkan uang kotor dari ekonomi dunia.  “Yang harus kita ketahui, lebih dari 30 triliun dolar tersembunyi di back office, tersimpan di surga pajak, dan di rekening rahasia. Jumlah ini merupakan sepertiga dari global GDP (Gross Domestik Product),” tuturnya. Menurut LaNyalla, Sri Mulyani saat menjabat di Bank Dunia pernah menulis artikel bertajuk Dirty Money And Development yang mengulas bahwa ada uang kotor di dunia, seharusnya segera dimanfaatkan bagi usaha mengatasi krisis dan kemiskinan.  Dengan alasan tersebut, LaNyalla menilai penandatanganan perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan Pemerintah Swiss itu sangat positif. “Sebab perjanjian itu sebagai mekanisme menyita uang hasil kejahatan keuangan yang tersimpan dalam rekening rahasia. Apalagi Indonesia juga telah mengesahkan perjanjian MLA tersebut menjadi UU Nomor 5 Tahun 2020 tentang ratifikasi MLA Indonesia Swiss,” kata Senator asal Jawa Timur itu. Dalam penilaian LaNyalla, jika perjanjian dan UU MLA dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, maka Indonesia memiliki sumber daya keuangan yang sangat besar bagi agenda global yakni recovery ekonomi, digitalisasi dan transisi energi.  “Apalagi Indonesia sebagai G20 Presidency telah mendapat mandat besar bagi pemulihan ekonomi dunia. Indonesia memiliki kesempatan besar dalam menjalankan semua agenda perubahan global termasuk transisi energi sebagai salah satu agenda utama G20 Presidency bagi pemulihan lingkungan karena sebagai paru paru dunia,” tukasnya. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, Indonesia memiliki peluang untuk menyongsong akhir dari petrodollar system. Karena, kekayaan energi Indonesia yang kompleks, dan Indonesia telah diberi gelar pemerintah Inggris sebagai climate super power.  “Posisi ini dipandang sebagai super power baru menggantikan konsep super power yang lama. Dan sebagai G20 Presidency, Indonesia dapat memimpin dunia bagi pembentukan keseimbangan global baru, melalui transparansi dan digitalisasi dan recovery ekonomi pasca covid 19 yang akan dimulai dari transparansi keuangan dengan tools digitalisasi keuangan,\" katanya. Dijelaskan LaNyalla, transparansi keuangan akan menjadi pintu pembuka sumber sumber keuangan baru bagi pembangunan global dan pemulihan lingkungan hidup. (mth/*)

Pernyataan KAMI Lintas Provinsi Tentang Kejahatan Presiden Jokowi

BY FNN Selasa, 06 September 2022 12:15:12 0

Solo, FNN – Bahwa, menaikkan harga BBM oleh Jokowi diawali dengan kebohongan terkait subsidi BBM dengan dikomunikasikan kepada rakyat bahwa subsidi sangat besar 502 triliun rupiah adalah kebohongan. Jokowi membuat orkestrasi kebohongan secara sistematis, dengan rencana membuat rakyat menderita, apalagi rakyat telah menderita selama dua tahun dilanda pandemi covid. “Ini merupakan kejahatan Negara,” tegas Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi. Bahwa, kewajiban pemerintah melalui konstitusi adalah membuat rakyat sejahtera. Dengan terjadi sebaliknya terus melakukan narasi kebohongan membuat rakyat miskin dan menderita, Jokowi telah melanggar konstitusi secara sadar terencana dan sistematis. “KAMI Lintas Provinsi berpendapat dengan telah terjadi pelanggaran konstitusi secara sangat mendasar harus dipaksa turun dari jabatannya,” tegas KAMI Lintas Provinsi yang terdiri dari DI Jogjakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Sumut, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Jambi, dan Aceh. (mth)

Ketua IWO Sumut Laporkan Dewan Pers ke Bareskrim Polri

BY FNN Selasa, 06 September 2022 11:40:20 0

Jakarta, FNN – Ketua PD Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Utara Teuku Yudhistira ‘mempolisikan’ Dewan Pers terkait indikasi gratifikasi dari Ferdy Sambo selaku pejabat pengguna uang negara kala menjabat sebagai Kadiv Provam Polri, Senin (5/9/2022). Pria yang akrab disapa Yudis ini mengaku secara resmi telah melaporkan Dewan Pers dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) ke Irwasum dan Kabareskrim Polri. Ketua IWO Sumatera Utara ini ingin membersihkan Dewan Pers dari oknum perusak kemerdekaan pers dengan menerima gratifikasi sehingga perlu dilakukan pengusutan rekening oknum Dewan Pers tersebut. “Laporan yang saya lakukan ini merupakan komitmen kami yang ingin Dewan Pers bersih dari segala oknum-oknum perusak citra dunia jurnalistik di tanah air hanya karena materi. Alhamdulillah tadi laporan saya sudah diterima oleh pihak Itwasum dan Bareskrim Polri,” katanya. Pemimpin Redaksi Bicaraindonesia.net ini juga berharap, laporan yang sudah diterima pihak Itwasum dan Bareskrim tersebut bisa segera direspons dan ditindaklanjuti. Meski tak secara gamblang apa saja bentuk laporannya itu, Yudis mengaku telah mengadukan adanya dugaan penyaluran dana ke oknum-oknum Dewan Pers yang diinformasikan terjadi di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Jumat,15 Juli 2022. “Peristiwa adanya aliran dana patut diduga kuat dilakukan oleh tim Ferdy Sambo (eks Kadiv Propam Polri) atau seminimal-minimalnya pihak yang memiliki keterkaitan terhadap dia. Itu diduga mirip seperti saat staf LPSK mendapat percobaan suap (gratifikasi) dari oknum tertentu yang diduga kuat punya pengaruh di Polri dan mempengaruhi Dewan Pers,” ungkapnya. Selain meminta polisi menyelidiki dan memeriksa si oknum tersebut, Yudis juga meminta pihak Bareskrim bisa memeriksa para wartawan yang kabarnya ‘kecipratan’ saat konferensi pers terkait pemberitaan kedatangan Chandra Anam Hanis, penasihat hukum istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. “Beberapa wartawan sempat memberi testimoni bahwa ada uang yang akan ditransfer usai preskon 15 Juli itu. Pertanyaannya, dari mana anggaran ekstra itu? Mungkin ini bisa menjadi pintu masuk polisi biar terjawab teka-teki ini,” tegasnya. Mahasiswa Magister Komunikasi ini juga meminta penyelidik Bareskrim memeriksa CCTV Dewan Pers termasuk rekening-rekening wartawan yang hadir saat jumpa pers tersebut. “Saya tekankan kembali kok isu uang beredar itu sangat kencang. Sementara kita saja yang sudah puluhan tahun jadi wartawan tidak pernah tahu dari mana anggaran DP yang katanya lembaga independen non pemerintah. Tapi kok posisi ini jadi rebutan. Ini juga kami harap diperiksa. Apalagi ada oknum yang biasa suka cawe-cawe cari proyek di Kementerian Kominfo sebelum menjabat di dewan pers,” pungkasnya. (mth/*)

Anthony Budiawan: Perintah Menaikkan Harga Bawah Hak Vivo Langgar Peraturan

BY FNN Selasa, 06 September 2022 11:17:55 0

Jakarta, FNN – Paska kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, dunia maya ramai membicarakan mengenai masyarakat yang beramai-ramai memadati SPBU Vivo karena menjual BBM lebih murah daripada milik PT Pertamina (Persero), yakni seharga Rp 8.900 per liter. Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, perbedaan harga tersebut karena beberapa hal. Irto Ginting mengatakan, harga SPBU milik swasta harus mengikuti formula batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “BBM yang dijual oleh Vivo merupakan jenis bahan bakar umum, sehingga masing-masing badan usaha yang menentukan harga ecerannya sesuai dengan formula batas atas yang ditentukan Kementerian ESDM,” ujarnya, seperti dilansir Kompas.com, Ahad (4/9/2022). Sementara BBM Pertamina jenis Pertalite, lanjutnya, mengandung bahan bakar khusus sehingga harga jualnya menjadi kewenangan pemerintah. “BBM Pertamina Pertalite merupakan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang harganya sudah ditentukan oleh pemerintah dan harganya sama di seluruh Indonesia,\" ucap dia. Sebagai informasi, SPBU Vivo menjual BBM jenis Revvo 89 seharga Rp 8.900 per liter. BBM ini memiliki research octane number (RON) 89. Sementara BBM Pertamina yang nilai oktannya hampir setara dengan Revivo 89 adalah Pertalite dengan RON 90. Harga Pertalite baru saja dinaikkan oleh Pemerintah dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter mulai pukul 14.30 WIB, Sabtu (3/9/2022). Menurut Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Revvo 89 itu merupakan BBM umum, harga jual ditentukan perusahaan, asal tidak melebihi Batas Atas formula ESDM. Artinya batas bawah tidak diatur: boleh jual semurah-murahnya! “Dengan harga Rp 8.900 per liter, sepertinya lebih rendah dari batas atas, vivo sudah untung?” katanya kepada FNN, Senin malam (6/9/2022). Tapi, pemerintah minta harga Revvo 89 dinaikkan, sekarang Rp 10.900/liter, nampaknya ini Batas Atas harga RON 89, sesuai formula pemerintah: Vivo sudah untung? “Jadi, berapa batas atas RON 90 Pertalite, masa’ Rp 17.000? Paling juga tidak jauh dari Revvo 89, setuju?” tanya Anthony. Jika harga Revvo 89 sebesar Rp 8.900/liter melanggar Batas Atas, pemerintah wajib beri sanksi, dan minta turunkan harga. “Kalau tidak melanggar Batas Atas, perintah menaikkan harga bawah, yang menjadi hak vivo, melanggar peraturan, dan merugikan masyarakat,” tegas Anthony. (mth)

Terungkap: Ferdy Sambo Pernah Dijadikan Alat Pemenang Kekuasaan Tahun 2019

BY FNN Selasa, 06 September 2022 09:57:05 0

Jakarta, FNN – Kasus pembunuhan Brigadir J (Joshua) kembali memunculkan isu-isu baru terkait sepak terjang maupun identitas mantan Kepala Satgassus Inspektur Jenderal Polisi, Ferdy Sambo yang sebenarnya. Setelah sebelumnya terkuak bahwa Ferdy Sambo adalah seorang \"kaisar\" dari sebuah sistem judi online bernama Konsorsium 303, kini Sambo terbukti kuat dijadikan alat pemenang kekuasaan dalam pesta demokrasi yang diadakan pada 2019 lalu. Harsubeno Arief, wartawan senior FNN menjelaskan, Ferdy Sambo diduga kuat pernah dijadikan alat untuk memenangkan kekuasaan. Hal itu didasarkan pada pernyataan salah satu politikus Partai Demokrat Beny K. Harman yang menjelaskan, Satgassus yang salah satu anggotanya adalah Ferdy Sambo pernah digunakan salah satu calon presiden pada kontestasi politik pada 2019. \"Info ini disampaikan oleh politikus Demokrat bernama Beny K. Harman, ia menyebutkan bahwa Satgassus Merah Putih POLRI yang dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo itu sempat digunakan oleh calon presiden dalam kontestasi politik tahun 2019 lalu,\" ujarnya mengutip salah satu pernyataan politikus Demokrat, Beny K. Harman dalam kanal YouTube, Hersubeno Point menit ke 11.31 – 11.48, Rabu, 5 September 2022. Lebih lanjut Hersubeno Arief menarasikan tentang siapa yang memanfaatkan Satgassus untuk kepentingan politik ini. Ia menjelaskan bahwa mudah bagi kita untuk menduga siapa yang menggunakan Satgassus dengan tanda-tanda yang ada, salah satunya yaitu dengan adanya kenaikan jabatan yang diterima oleh Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolri pada 2019, menjadi Menteri Dalam Negeri yang mana merupakan jabatan yang prestisius setelah pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menang atas pasangan Calon Presiden Nomor dua yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. “Kita dapat dengan mudah menduga siapa capres itu. Pada pilpres 2019 kan hanya ada dua pasang capres-cawapres yakni Joko Widodo berpasangan dengan Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nah setelah Pilpres dan kemudian Jokowi memenangkan kontestasi, Tito Karnavian itu mendapat promosi jabatan yang sangat prestisius, dia ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Jabatan ini pada periode sebelumnya dipegang oleh politisi PDIP, waktu itu Tjahjo Kumolo, sebagai pengusung utama dari PDIP. Nah kalau kemudian sekarang diserahkan kepada Tito karnavian, tentu saja pasti Tito punya jasa besar terhadap Jokowi,” ujarnya pada menit 14.16 - 15.30. Wartawan Senior itu juga menambahkan bahwa dengan keikutsertaan Sambo dalam menyukseskan politik ini tentu berdampak besar pada kekuatan politik yang ia miliki sekarang, maka tentu bukanlah hal yang mengherankan jika saat ini banyak terjadi kejanggalan dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. “Jadi, Anda saya minta ga usah terlalu terkejut, ini menunjukkan bahwa indikator pengaruh uang dan juga pengaruh politik dari Ferdy Sambo itu masih terus bekerja. Jadi jangan terlalu kaget jika muncul kejutan-kejutan baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua,” ujarnya pada menit 16.46 – 17.02. Diketahui bahwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan karena kekuatan yang dimiliki oleh seorang Ferdy Sambo, salah satunya adalah dengan tidak ditahannya Putri Chandrawathi yang mana merupakan istri dari Sambo sekaligus tersangka pembunuhan berancana yang dikomandoi oleh Ferdy Sambo. (Habil)

BBM Naik, Rakyat Tercekik

BY FNN Selasa, 06 September 2022 09:48:08 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo bersama para menteri terkait telah memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut tentu berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai penyedia jasa transportasi. Contohnya seperti yang dialami oleh salah satu penyedia jasa transportasi dalam bentuk ojol (ojek online) Gojek, Fikri Ramadhana. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga BBM ini sangat berdampak bagi kesejahteraan ojol karena semakin menguras kocek untuk kebutuhan sehari-hari. \"Ya kita makin susah-lah, apalagi kan kita sebelumnya (sebelum BBM naik) bisa isi bensin sehari 2 kali total Rp50.000, sedangkan pendapatan sehari aja rata-rata cuma Rp150.000 belum dipotong sama uang makan dua kali sehari, dan lain-lain, pokoknya rugi banyak lah,\" ujarnya di depan terminal bus Pasar Minggu, Rabu (5/9/2022). Driver ojol itu juga menambahkan, pihak Gojek pada 14 Agustus 2022 ingin melakukan penyesuaian harga dengan menambah tarif setiap perjalanan yang akan membantu menyesuaikan kebutuhan driver dalam melayani konsumen. Namun, hingga sekarang ini, hal itu hanyalah sebuah wacana dan belum ada kabar kapan akan direalisasikannya wacana tersebut. “Dari kemarin juga janji kenaikan dari tanggal 14 Agustus dari pihak Gojek, juga sampai sekarang belum terealisasi, belum ada kenaikan buat pelanggan,\" ujarnya. Lain cerita namun sama rasa, itulah yang dialami supir angkot di daerah sekitaran terminal bus Pasar Minggu. Supir angkot bernama Samsuardi mengeluhkan naiknya BBM ini membuat supir angkot semakin tercekik. Pasalnya, secara signifikan berdampak pada pendapatan hariannya. \"Kita makin kesusahan, tadinya pendapatan bisa sampe 100.000 per hari, sekarang malah mentok-mentok gocap bahkan bisa ga dapet sama sekali. Itu baru pendapatan, belum bensin, boss ga mau tahu kalau berangkat penuh pulang juga harus penuh itu saja total bisa sampe Rp 70.000an,” ujarnya. Sopir angkot jurusan Pasar Minggu - Kampung Melayu itu mengatakan bahwa walaupun dirinya tidak menaikkan tarif perjalanan, angkotnya tetap sepi dari penumpang. Hal ini karenakan banyak penumpang angkot yang mengira kita menaikkan harga mulai dari Rp 2.000 – Rp 5.000. \"Kita mah tetep paling gede Rp 6.000. Tapi walaupun begitu mah tetap saja penumpang gak ada, maksud kita kan supaya kagak pada protes ya cuma tetap aja sepi. Dikira semua angkot pada naikin harga jadinya dari Rp 2.000 – Rp 5.000,\" ujarnya Samsuardi juga mengatakan situasi ini bisa membunuh para sopir angkot, pasalnya dengan kondisi seperti saat ini banyak sopir angkot yang kehilangan pekerjaannya karena tidak mampu membayar setoran harian. \"Sekarang kita gak bisa bayar setoran, sejak naiknya BBM ini banyak orang yang lebih milih kendaraan umum karena setahu saya harganya (tarif) gak ngaruh. Kadang-kadang kita bisa minjem ke beberapa warung, cuman kalau gak dikasih yaudah balikin mobilnya, kita gak kerja,\" ujarnya Diantara banyaknya para penyedia jasa transportasi yang pada umumnya mengalami kerugian, nampaknya ada beberapa penyedia jasa transportasi yang cenderung tidak terpengaruh terhadap naiknya BBM khususnya yang dinaungi oleh pemerintah, contohnya seperti Jaklingko. Seorang supir Jaklingko, Suhardi, mengatakan kenaikan harga BBM ini tidak berdampak terhadap penumpang maupun pendapatan setiap supir Jaklingko, karena gaji maupun bahan bakar sudah ditanggung oleh pemerintah. \"Ya kalau penumpang, gak ada pengaruh sih buat Jaklingko, malah makin bertambah, karena tarifnya tetap segitu-segitu saja. Kalau buat pendapatan juga gak ngaruh karena gaji sama uang bensin udah ditanggung sama atasan (pemerintah) cuma kita yang isiin,\" ujarnya di terminal bus Pasar Minggu, Rabu (5/9/2022). Dari beberapa pernyataan di atas terlihat bahwa secara umum kenaikan BBM berpengaruh negatif bagi pendapatan masyarakat, khususnya para penyedia jasa transportasi. Hal ini tentu secara tidak langsung menyulitkan konsumen dalam mendapatkan jasa transportasi karena tarif yang dikenakan juga ikut naik. Berikut daftar singkat harga BBM sebelum dan sesudah mengalami kenaikan: 1. Pertalite, Rp7.650 -> Rp10.000 2. Solar, Rp5.150 -> Rp6.800 3. Pertamax, Rp12.500 -> Rp14.500. (Habil)

Di Executive Brief DPD RI, Muhadam Sebut 3 Level Yang Bisa Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

BY FNN Selasa, 06 September 2022 02:15:01 0

Jakarta, FNN – Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Muhadam Labollo, mengatakan ada 3 hal yang harus diperhatikan jika negara ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Yakni kebijakan, manajemen dan teknis operasi. \"Problem bangsa ini ada di public goods yang tidak dibagi untuk memberi makan 270 juta penduduk Indonesia. Untuk itu di level kebijakan perlu untuk diidentifikasi dan diinventarisasi mana public goods dan private goods. Mana yang seharusnya menjadi milik negara dan mana yang bisa diprivatisasi,\" ujar Muhadam Labollo dalam Executive Brief \'Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, Khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya\' yang diselenggarakan DPD RI, Senin (5/9/2022). Di level manajemen, diperlukan perencanaan dengan baik. Muhadam menyontohkan Indonesia perlu memiliki peta energi dan Sumber Daya Alam. \"Ini justru swasta yang mempunyai peta semacam ini. Tentu sangat disayangkan,\" ujarnya. Selain itu organisasi yang menggarap SDA harus jelas. Mana yang diserahkan ke BUMN atau mana yang bukan BUMN. Di sini pun penting dilakukan evaluasi, apakah untung atau rugi. \"Lalu di level teknis operasi. Tata kelola bumi, air dan sumber daya alam yang  terkandung di dalamnya perlu ditata kembali. Tapi ini balik ke persoalan culture dan etika. Faktanya dengan mekanisme pemilihan kepala daerah kita menyumbang 445 kepala daerah yang sekarang dicokok KPK. Ini tentu ada korelasi,\" ujar dia. Muhadam pun menilai Pasal 33 UUD sudah dibajak oleh oligarki. Selama ini negara tidak hadir. Konsep bangsa ini sangat liberal, tidak berpihak lagi pada rakyat. \"Prinsip pengelolaan negara ada dua. Apakah negara menguasai seluruh kekayaan alam atau kita privatisasi. Panduannya adalah Konstitusi. Tapi konstitusi kita ada intervensi sehingga ketika diterjemahkan ke dalam UU menjadi bias,\" ungkapnya. \"Kita ini sekarang berprinsip bagaimana menjual seuntung mungkin. Problem kita, yang dijual selalu rugi. Prinsip kedua, membeli semurah mungkin. Faktanya sebaliknya. Malah rugi. Yang diuntungkan adalah oligarki. Bukan menumbuhkan kemampuan domestik tapi malah impor. Keuntungan impor sudah jelas siapa yang menikmati. Berangkat dari situ tentu sulit bagi kita membangun kekuatan negara,\" tuturnya. Muhadam berharap bangsa ini mengelola ekonomi seefisien mungkin. Karena ada anak cucu kita yang menanti apakah ada sisa untuk mereka. \"Faktanya nikel, emas dan tambang lainnya tidak dieksploitasi dengan baik. Bagaimana anak cucu kita nanti,\" tanyanya. Pemerintah, swasta dan civil society seharusnya bisa bekerja bersama dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Tetapi sekarang, kata Muhadam, swasta mempunyai ruang yang lebih besar. Padahal di Indonesia esensi pokoknya adalah gotong-royong. \"Itu dalam konstitusi esensinya adalah ekonomi gotong royong. Tidak perlu mengadopsi sistem dari luar. Itulah problem yang dihadapi bangsa dan negara ini. Selain Muhadam Labolo, narasumber lainnya adalah Salamuddin Daeng, narasumber lain dalam Executive Brief adalah Ichsanuddin Noorsy (pengamat politik ekonomi) dan Ahmad Daryoko (Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure/INVEST). Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Alirman Sori (Sumbar), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero serta Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. (mth/*)

Covid Mereda, BBM Meradang

BY FNN Selasa, 06 September 2022 02:05:09 0

Jakarta, FNN – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara mendadak dan terkesan diam-diam telah menuai banyak respon penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Kenaikan harga BBM yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/2022) itu mengubah harga Pertalite dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, Solar dari harga Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan Pertamax dari harga Rp 12.500 menjadi Rp 14.500. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut naik berkisar sebesar 30 persen dari harga sebelumnya. Dan, kenaikan tersebut terbilang besar di tengah kondisi minyak dunia yang sedang turun. Dengan kenaikan yang dinilai tidak masuk akal oleh masyarakat inilah yang menjadi alasan para mahasiswa melakukan unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM yang telah memasuki hari ketiga. Dari kabar yang diberikan bahwa HMI akan turun menyuarakan aksi di depan Istana Merdeka. Dan berdasarkan pemantauan FNN, terlihat pada pukul 10.00 WIB Pihak Kepolisian bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Brimob telah bersiap siaga dan melaksanakan apel. Sehingga seluruh akses menuju kawasan Patung Kuda dan Istana Merdeka ditutup dengan penghalang dan kawat berduri sejak sekitar 14.00 WIB. Aksi yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terjadi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Aksi mahasiswa tersebut dimulai sekitar pukul 13.40 WIB. Dalam aksi pun sempat terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian karena mahasiswa mencoba menerobos ke arah Istana yang jalannya telah ditutup dengan penghalang jalan serta kawat berduri. Hingga akhirnya aksi dapat berjalan dengan damai. Adapun aksi tersebut berusaha menuntut tiga hal sebagaimana yang disampaikan Reza Sutiara Akbar, Ketua HMI cabang Jakarta Selatan. Tuntutan itu meliputi upaya mendesak presiden untuk menurunkan harga BBM bersubsidi, mendesak presiden untuk mencopot Menteri Keuangan, ESDM, dan Dirut Pertamina, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menyuarakan tolak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini dinilai sangat memberatkan masyarakat disebabkan kondisi pasca pandemi covid-19 dengan kondisi ekonomi masyarakat dalam tahap pemulihan. \"Nah, hari ini kita mengangkat tagline, Jokowi-Ma\'ruf Amien pemimpin dzolim karena bagi kami ketika masyarakat baru pulih dari covid-19, baru pulih dari kenaikan harga minyak (goreng). Nah, hari ini masyarakat dibayangkan dan masyarakat dipertontonkan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi,\" ucap Reza kepada awak media. Pihak HMI pun menegaskan selama tuntutannya belum diterima, mereka akan terus membuat aksi-aksi lain, bahkan jauh lebih besar. Selain itu, demontrasi serentak pun akan disuarakan pada Selasa (6/9) oleh mahasiswa, buruh, dan lapisan masyarakat lainnya di gedung DPR RI. (*)

BBM Naik, Sayur-Mayur Naik Signifikan di Pasar Induk

BY FNN Selasa, 06 September 2022 01:33:52 0

Jakarta, FNN – Harga BBM naik bisa dipastikan harga bahan pokok juga naik,  sejalan dengan kenaikan ongkos angkut barang dan pangan, seperti terjadi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (5/9/2022). Hampir semua komoditas sayur-mayur naiķ signifikan, termasuk cabai. Bahrudin, pedagang cabai mengatakan, cabai langsung naik mengikuti harga BBM. “Sebelum BBM naik, saya jual cabai Rp 45.000 per kilo. Sekarang saya jual Rp 50.000 per kilo,\" katanya kepada FNN. Menurut Bahrudin, sampai saat ini belum ada pembeli yang komplain akibat naiknya harga cabai. Ia berpendapat, kemungkinan pembeli sudah paham bahwa BBM naik dan semua harga barang juga pasti akan mengalami hal yang sama. Harga ongkos kirim yang biasanya Rp 800 per kilo, kini bisa menyentuh Rp 1.300 per kilo muatan cabai. Selain cabai, tak  jauh berbeda dengan komoditas tomat dan bawang merah. Maysaroh, seorang penjual bawang merah mengaku dagangannya naik Rp 2.000 per kilo dari Rp 26.000 per kilo menjadi Rp 28.000 per kg. Sementara, Amir yang berdagang tomat mematok harga Rp 6000 per kilo dari sebelumnya hanya Rp 5.000 per kilo. Baik bawang merah dan tomat dikirim dari Jawa Tengah. Untuk sayur, harga yang berlaku sekarang cukup beragam. Contohnya, pare dan oyong yang dikirim dari Jawa Timur. Saat ini, keduanya berada di harga Rp 10.000 per kilo, sebelumnya ada di harga Rp 9.000 per kilo. Lalu ada juga jagung yang naik sedikit dari Rp 5.000 per kilo menjadi Rp 5.500. Di sisi lain, ada harga yang tetap stabil di tengah kenaikan banjir kenaikan harga. Seperti timun yang tetap berada di Rp 6.000 per kilo, kangkung Rp 2.000 per ikat, sawi Rp 6.000 per kilo. Ada juga anomali, di mana harga barang malah turun bukannya naik. Dul seorang penjual sawi putih mengaku dagangannya turun harga dari semula Rp 10.000 menjadi Rp 5.000 per kilo. Dan ada juga kacang panjang yang semula Rp 22.000 per kilo, kini menjadi Rp 18.000. Jika bertanya kepada sopir mobil pengangkut barang, maka wajarlah jika harga naik. Semua ini adalah imbas dari naiknya harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah seorang sopir di Pasar Induk, Marsudi mengaku, biaya ongkos angkut cabai jadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. “Saya dari Banyuwangi ke Jakarta. Pertama ngisi di Lumajang Rp 400.000, di Madiun ngisi lagi Rp 400.000, di Salatiga Rp 300.000, dan di Cirebon Rp 250.000. Jadi semuanya Rp 1.350.000 untuk solar. Sebelum BBM naik cuman ngisi Rp 1.000.000 ke Jakarta,” kata Marsudi. Selain Marsudi, masih ada Didi yang biasa mengisi Pertalite Rp. 150.000, kini ia harus membayar Rp 200.000 untuk mengantar timun dari Karawang ke Jakarta. Lalu ada Abdullah yang harus membayar Rp 2.300.000 dari yang sebelumnya hanya Rp 1.700.000 dari Jawa Timur ke Jakarta. Terakhir adalah Atet yang mengantar sawi dari Bandung. Kini Atet harus membayar Rp. 200.000 dari yang biasanya Rp 150.000. Satu kesamaan di antara 4 sopir tersebut adalah mereka tidak menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM. Seperti yang diketahui, kenaikan harga BBM resmi pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 oleh Presiden Joko Widodo dengan alasan terbebaninya APBN akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Akibatnya adalah semakin mahalnya biaya logistik dan harga kebutuhan pokok serta akan diprediksi menurunkan daya beli masyarakat karena naiknya inflasi. (Fer)

Jutaan Orang Demo Tolak Kenaikan BBM, Pemerintah Betul-Betul Beringas, Nggak Bisa Lihat Orang Punya Alternatif

BY FNN Senin, 05 September 2022 22:56:33 0

PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, hukum-hukum sejarah itu selalu membawa kita pada satu titik jumpa, yaitu titik kerusakan institusi negara, sekaligus bangkitnya kesadaran tentang keadilan sosial. “Yang jadi soal tersebut adalah ketidakpercayaan yang sudah maksimal pada pemerintah karena mempermainkan isu,” kata Presiden Akal Sehat Indonesia itu. “Intinya kan hak hidup orang itu diambil lalu dipindahkan,” lanjutnya. Menurut penilaian Rocky Gerung, “Ini betul-betul bringas pemerintah, nggak bisa lihat orang punya alternatif. Sebetulnya pemerintah itu menyimpan cash untuk main politik, karena cash yang diberikan pada rakyat cukup dengan 21 triliun,” tegasnya. “Jadi, tetap kita nilai, bukan dari segi politik lagi, tapi dari segi hakikat etik dari sebuah kekuasaan yang tidak paham tentang konstitusi itu,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya di Kanal Rocky Gerung Official, Senin (5/9/2022). Berikut ini petikan dialog lengkapnya. Halo Bung Rocky, kita ketemu pada hari Senin. Ini hari kerja pertama ketika kenaikan harga BBM, lebih karena kemarin pada akhir pekan diharapkan. Jadi reaksinya memang (kurang-red), kan diharapkan reda sebentar karena ada Sabtu dan Minggu akhir pekan. Tetapi, di beberapa daerah walaupun akhir pekan, tetap saja unjuk rasanya berjalan, terutama di Makasar. Kita lihat ban-ban dibakar di beberapa daerah, di Gorontalo, bahkan. Ini hampir meluas dan saya lihat ini besok sudah diantisipasi juga, terutama di Jakarta. Polda sudah mulai membuat semacam surat edaran tentang kemungkinan besok ada unjuk rasa dari berbagai elemen. Biasanya yang unjuk rasa adalah buruh, BEM, tapi PMII juga sudah bikin edaran besok mau menggeruduk Istana. Saya kira ini menarik dan di tengah situasi itu kemarin ketemu antara Ketua Umum PBNU dengan Ketua PP Muhammadiyah. Alasannya silaturahim. Tetapi, saya kira bagaimanapun kita lihat bahwa ada eskalasi akibat kenaikan harga BBM. Ya, itu kita akhirnya berjumpa dengan black-black Monday, yang sudah kita tunggu sebetulnya. Bukan kita inginkan tapi memang pasti terjadi. Kan selalu hukum-hukum sejarah itu membawa kita pada satu titik jumpa itu, yaitu titik kerusakan institusi negara, sekaligus bangkitnya kesadaran tentang keadilan sosial. Yang lebih penting sebetulnya bukan lagi sekedar debat data, ini demi rakyat subsidinya begini, kalau enggak akan bangkrut dan sebagainya. Itu bukan lagi soal. Yang jadi soal kini adalah ketidakpercayaan yang sudah maksimal pada pemerintah karena mempermainkan isu. Dalam seminggu ini juga orang tegang-tegangan. Tapi, kalau kita masih ingin mencari solusinya, tentu ya sudah, orang menganggap, ya solusinya percepat perubahan politik. Kan akhirnya itu. Karena orang sudah bosen dengan isu ini itu, solusinya masih bisa masih nggak. Tapi tetap saja orang anggap bahwa pemerintah yang pelit, pemerintah yang enggak mau berkorban untuk rakyat dan hanya ingin memanjakan dirinya melalui monumen-monumen yang nggak ada gunanya. Kereta cepat buat apa? Ibukota baru buat apa? Jadi, jika kemudian ditemukan satu formulasi bahwa pemerintah menemukan formulasi bahwa demi legacy ini, demi kemewahan itu, demi infrastruktur itu, demi mercusuar itu, maka rakyat dikorbankan, tentu dia sudah siapin cara untuk membujuk rakyat yang disebut BLT. Tapi, dari logika kita, kalau masuk akal jadi BLT itu adalah semacam oksigen setelah orangnya dicekik. Kan begitu sebetulnya. Sudah dicekik, tidak bisa napas, dikasih oksigen. Di situ pemerintah curangnya. Kan mustinya kalau desain konstitusi kita jelas bahwa hak rakyat itu harus dipenuhi lebih dahulu karena memang negara itu dari alam-alam yang berlimpah, semua komoditas yang ada itu kan punya negara, itu punya rakyat yang diusung oleh negara. Jadi terlihat bahwa negara nggak paham bahwa itu hak rakyat. Dibalikin dulu pada rakyat. Baru pemerintah boleh pamer-pamer apa yang ingin dia tinggalkan sebagai prestasi kita. Jadi, kalau dianggap bahwa berhemat buat bikin ibukota baru, ibu kota baru itu bukan untuk rakyat, itu untuk siapa yang peduli dengan prestasi Pak Jokowi, tuh. Kan itu intinya. Jadi, sekali lagi, gerakan mahasiswa akhirnya paham itu. Ini saya sudah ada sekitar 30 undangan orasi di kampus-kampus. Karena ini satu prasyaratnya untuk melakukan perubahan politik total yang orang sebut sebagai sosial Andreas, dulu kita sebut sebagai people power, yang kemudian dilecehkan oleh para buzzer. Sekarang buzzer-nya mau ngapain kalau keadaan sudah begini? Mereka pasti ikut juga. Jadi apa yang harus mereka peroleh kalau pemerintah sudah bilang dia nggak punya lagi sebut saja cadangan untuk subsidi, termasuk subsidi buzzer sebetulnya kan? Jadi, buzzer yang paling menderita, tapi sok jagoan gitu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mahasiswa itu diam-diam mereka sudah pelajari watak dari konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa peliharalah kehidupan bernegara itu dengan memanfaatkan sumber daya alam yang adalah milik rakyat. Itu dasarnya. Jadi bukan seolah-olah pemerintah kasih subsidi lalu kita merasa negara baik betul. La itu punya kita kok. Jadi itu sebetulnya yang akhirnya dipahami oleh mahasiswa. Ini yang lebih penting. Karena itu, didorong nggak didorong pasti mahasiswa akan demonstrasi. Dan itu akan bergerak. Tetapi Makassar selalu lebih dahulu dan hari ini ada demo di Makasar, di Kendari, di Gorontalo, di beberapa kota juga tuh. Itu yang kita sebut dulu berkali-kali dalam beberapa minggu yang lalu bahwa pasti akan terjadi gerakan karena ini menyangkut ekspektasi terhadap hidup. Jadi, begitu pemerintah bilang BLT itu artinya kemiskinan sudah terjadi. Buruknya, pemerintah menganggap bahwa untuk mencegah kebijakan yang akan memberatkan rakyat, kami kasih BLT. Sudah tahu memberatkan rakyat ngapain diambil kebijakannya. Ini dungunya di situ kan? Jadi, sebetulnya banyak hal yang dengan logika sederhana kita tahu bahwa kita sedang dicekik, lalu dibujuk dengan BLT. Kenapa dicekik? Supaya kita mudah untuk disuap. Kan begitu. Tapi kan masalahnya sekarang data BLT tidak menjangkau semua orang yang kehabisan oksigen tadi. Kan yang kehabisan oksigen itu dengan naiknya harga BBM ini meluas. Jelas sopir-sopir ojek, sopir angkutan, semua jelas langsung akan terkena. Jelas para pedagang kaki lima kelas bawah dan sebagainya yang harga-harga naik semua dia mau menjual ke konsumennya juga susah karena bagaimana mungkin mereka menaikkan harga konsumennya juga sekarang kesulitan hidupnya. Jadi, ini menumpuk dan ini ketemu persoalannya di tengah situasi yang kita lihat sekarang orang betul-betul di media sosial setiap hari pamer kekayaan, terutama yang sekarang disorot polisi. Tapi ini soal anggota DPRD dan yang lain tinggal menunggu waktu saja itu disorot oleh publik. Ini multiplier effect dari pencabutan subsidi pasti ke mana-mana. Kan kita nggak bisa dapat argumen yang sound, yang masuk akal dari pemerintah. Apa argumennya? Kan kita nggak dapat keterangan alasan bahwa subsidi harus dicabut. Jadi itu yang menyebabkan semua orang akhirnya marah dan kemarahan itu ya nggak bisa dicegah lagi kan. Kalau misalnya pemerintah masih berupaya untuk membujuk, mau dibujuk dengan apa? Dan intinya kan hak hidup orang itu diambil lalu dipindahkan. Lo kok subsidi dipindahkan? Apa poin dari memindahkan subsidi itu, dicabut dari BBM dipindahkan melalui BLT. Dua-duanya adalah hak kita sebagai rakyat untuk menikmati hasil minyak bumi, hasil batubara, sawit segala macam. Kan begitu cara melihat public policy. Lain kalau kita betul-betul negara super liberal, ya sudah itu suka-suka saja. Biarkan pasar bekerja. Bahkan, ketika pasar sedang bekerja pun pemerintah ganggu kan. Pasar bekerja dengan memperlihatkan komunitas yang sama dengan harga lebih murah, yang bukan dihasilkan oleh Indonesia, itu swasta yang bikin, Vivo yang bukan disubsidi oleh pemerintah. Nggak disubsidi, kenapa disuruh naikin harga kan?  Ini betul-betul bringas pemerintah, nggak bisa lihat orang punya alternatif. Nanti dianggap itu enggak nasionalis kalau beli lebih dari swasta yang non Pertamina. Lo justru swasta yang non-Pertamina yang menjamin keadilan sosial dengan harganya yang rendah. Jadi, bagian-bagian ini yang membuat akhirnya kita anggap bahwa pasal 33 itu akhirnya berubah menjadi etatisme, negaraisme, negara mau ambil semua kekayaan. Padahal kita dijamin oleh keadilan sosial, oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pengetahuan ini tanpa perlu backup data emak-emak ngerti. Emak-emak akan seluruh anak-anaknya itu mahasiswa demo. Kira-kira begitu. Atau nggak disuruh pun mahasiswa merasa ini kesempatan untuk memulihkan kembali hak mahasiswa untuk berdemo. Iya itu. Kok bisa ada satu POM bensin yang kebanjiran konsumen, yaitu Vivo, ketika tahu, harga di tengah pemerintah menaikkan dia malah menurunkan harganya. Kemudian diumumkan bahwa mereka akan menaikkan harga. Tapi orang paham pasti ini ada campur tangan dari pemerintah. Sebenarnya kan nggak boleh dalam soal semacam ini justru ditutup alternatif oleh pemerintah. Itu Dirjen Migas mengatur-ngatur pasar kan. Kalau Jokowi mungkin yang menyampaikan mungkin masih masuk akal. Migas ada urusan apa? Jangan-jangan lama-lama entar semua hal yang kita konsumsi dari luar negeri karena memang lebih murah itu disuruh supaya jangan, nanti naikin dulu harganya, baru dijual. Jadi, kekacauan itu datang dari kepanikan saja. Mungkin dia nggak hitung bahwa nanti ada perusahaan swasta yang justru bisa supply lebih murah. Tapi, sudahlah, itu memang niat jahat itu sebetulnya. Jadi, kalau ada argumen kita masih bisa pahami, tapi kita tahu pemerintah bilang ya kami ada tiga ratus triliun. Dari mana dapat itu? Ya dari ekspor batubara, ekport sawit segala macam. Itu ekspor dari rumah para menteri, para pejabat, para anggota DPR. Enggak, itu kita ambil dari bumi Indonesia. Bumi Indonesia punya siapa? Kan begitu. Rakyat tahu bahwa itu diambil dari bumi dia, yang ongkos produksinya sedikit banget lalu dia dapat winfall segala macam, termasuk produksi minyak dalam negeri yang biaya produksinya sangat rendah tapi kenapa musti dinaikkan harganya. Sebetulnya pemerintah menyimpan cash untuk main politik, karena cash yang diberikan pada rakyat cukup dengan 21 triliun. Kan cuma itu yang diberikan kan? Sementara yang ada di kantong pemerintah yang sebetulnya hak rakyat ada 300 triliun. Buat apa bikin ibukota baru? Itu berguna nggak buat rakyatnya? Apa gunanya ibukota baru kalau semua orang berkantor di handphone. Itu soalnya. Jadi, tetap kita nilai, bukan dari segi politik lagi tapi dari segi hakikat etik dari sebuah kekuasaan yang tidak paham tentang konstitusi itu. Konstitusi memerintahkan negara untuk melindungi rakyatnya, sekarang dicekik. Begitu tercekik orang bilang oke gua kasih BLT. Oke, jadi ini tidak terhindarkan. Saya kira yang mulai hari ini mungkin akan ada unjuk rasa-unjuk rasa yang juga bisa terjadi eskalasi, dalam situasi seperti ini, seperti kita selalu mengingatkan, bukan mengompori. Dalam situasi seperti ini, nanti bisa ketemu tuh, krisis di pemerintahan dan krisis di tengah rakyat, dan terutama tingkat krisis kepercayaan publik yang sangat terhadap pemerintah meskipun ada survei-survei menyatakan bahwa tetap tinggi kepercyaan pemerintah. Saya kira itu hanya placebo effect lah yang disampaikan lembaga survei itu. Itu akibatnya juga. Lembaga survei musti minta maaflah atau nggak usah minta maaf tapi diem-diem saja buat ubah angkanya. Dia malu juga sekarang kan, baru 2 hari lalu disurvei kepercayaan sudah nggak ada. Jadi, sekali lagi, kita hanya ingin lihat bagaimana cara ini ditangani. Itu pemerintah akan lihat kemampuan dia untuk mengerahkan aparat kekuasaan, polisi terutama. Padahal, polisi sudah tidak dipercaya. Ini momentum yang nggak pernah dihitung bahwa kalau terjadi social unrest, kerusuhan, siapa yang akan menangani. Itu polisi diuber-uber sama anak STM sekarang. Dan polisi memang lagi rendah moralnya karena pemimpin-pemimpinnya yang lagi bermasalah kan. Kita ingin ada ketertiban, tapi orang sudah nggak percaya, bagaimana? Lalu presiden bilang, oke kalau gitu kita cabut lagi tuh pernyataan bahwa subsidi dicabut. Jadi kembalikan subsidinya. Tetap orang akan anggap bahwa ini besok dia naikin lagi, di menipu lagi. Jadi, sudahlah itu lempar handuk sajalah karena semua alasan yang akan dibuat oleh Presiden Jokowi itu dianggap sebagai ya penipu ulung yang sebetulnya sudah ketahuan isinya, tapi masih mau ngelak-ngelak. Kira-kira begitu jalan pikiran publik yang nggak diucapkan. (Ida/sws)

Dukung UUD 1945 Naskah Asli, Ichsanuddin Noorsy: UU Jantung Kapitalisme Harus Dihancurkan

BY FNN Senin, 05 September 2022 21:29:50 0

Jakarta, FNN – Pengamat politik ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, mendukung Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang, membuat peta jalan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Agar upaya kembali kepada UUD 1945 naskah asli dapat berjalan mulus, Ichsanuddin mendorong agar Undang-Undang yang merupakan jantung kapitalisme dihancurkan terlebih dahulu. \"UU jantung kapitalisme harus dihancurkan dulu. Kalau ini rontok, maka kapitalisme itu juga rontok,\" kata Ichsanuddin saat menjadi narasumber pada Executive Brief \'Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli, Khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya\', di Ruang Rapat Pimpinan DPD RI lantai 8 Gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senin (5/9/2022). \"UU yang dibuat rezim Reformasi adalah UU yang menyerahkan korporasi kita kepada kaum kapitalisme. UU yang dibuat lebih mengedepankan asas manfaat daripada asas kepemilikan. Ini adalah pemikiran neoliberalisme. Lebih mengedepankan revenue oriented ketimbang mengelola sendiri aset kita,\" papar Ichsanuddin. Kuncinya adalah, lanjutnya, perekonomian disusun atas usaha bersama. Disusun artinya bukan diserahkan kepada mekanisme pasar. Sedangkan usaha bersama harus ada kolaborasi dari tiga pilar yakni BUMN, koperasi dan korporasi. Kita mengakui kompetisi, sekaligus juga mengakui kerja sama. Berangkat dari pemahaman tersebut, Ichsanuddin menyebut sangat tak layak jika pengelolaan hajat hidup orang banyak diserahkan kepada pasar. Dijelaskannya, Ekonomi Pancasila atau ekonomi konstitusi tak bisa berjalan jika penyelenggara negaranya berbasiskan semangat komprador dan pengkhianat. \"Dalam istilah saya rezim cinta tanpa setia,\" katanya. Upaya melakukan restrukturisasi ekonomi nasional harus dengan cara melakukan pemisahan mana public goods dan mana commercial goods dan mana yang quasi. \"Perekonomian itu, narasinya dengan tubuh close-open good economy. Namun yang terjadi sampai saat ini, ekonomi bugil, sehingga tidak terjadi yang namanya perbaikan ekonomi,\" tegas Ichsanuddin. Jika ditinjau dari kiblat ekonomi, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dsn UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kiblat ekonomi Indonesia mengarah kepada konsensus Washington. \"Korporasi swasta (domestik dan asing) adalah pengarah dan pelaksana perekonomian, sedangkan pemerintah adalah regulator,\" tutur Ichsanuddin. Persoalan berikutnya adalah terbatasnya jenis barang dan jasa publik, nilai tukar mengambang bebas, negara lebih penting mengutamakan ketahanan ekonomi daripada kedaulatan ekonomi dan pasar dijadikan pengambilan keputusan. \"Pasar diminta jadi sumber penyelesaian kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Pertanyaannya, apakah pasar yang akan menakar harkat dan martabat manusia? Apakah pasar mampu menjamin kelangsungan hidup dan masa depan?\" tanya Ichsanuddin. Di sisi lain, Ichsanuddin menjabarkan jika total aset lembaga keuangan yang diprediksinya pada tahun 2016 mencapai Rp7.800 triliun. Sedangkan 12 orang terkaya di Indonesia menguasai keuangan sebesar 44,65 persen. \"Sejak tahun 2016 saya sudah prediksi problematika yang sekarang terjadi. Enam tahun berlalu, masalahnya tak berubah, justru bertambah. Data per 22 Agustus, pinjaman asing Indonesia sebesar 68,95 persen,\" jelas Ichsanuddin. \"Saya ragu tahun 2030 dan 2045 perjalanan kita benar. Tidak mungkin Indonesia bisa bertahan kalau model pengelolaannya demikian,\" urai Ichsanuddin. Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin, mengatakan gagasan kembali kepada UUD 1945 bermula dari gagasan besar Ketua DPD RI yang membuat peta jalan mengembalikan UUD 1945 naskah asli. \"Gagasan ini tak lahir begitu saja, tapi berproses ketika Ketua DPD RI melakukan perjalanan keliling Indonesia di 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota,\" beber Sefdin. Selama dua tahun melakukan perjalanan keliling Indonesia, Sefdin menyebut LaNyalla menemukan persoalan yang sama yakni ketidakadilan dan kemiskinan struktural. \"Pembenahannya ada di sektor hulu yakni konstitusi kita. Pilihan saat itu banyak. Ada amandemen ke V, kaji ulang. Dan semuanya telah diupayakan melalui perbincangan maupun diskursus. Tapi rupanya itu belum komprehensif dan tak bisa memastikan kedaulatan rakyat kembali dan kesejahteraan rakyat terwujud,\" papar Sefdin. Akhirnya, setelah dilakukan kajian mendalam, pilihan solusinya adalah kembali kepada UUD 1945 naskah asli, khususnya pasal 33 beserta penjelasannya, untuk kemudian disempurnakan dengan cara benar, secara adendum, sehingga tak mengulang kesalahan Orde Lama dan Orde Baru. \"Pasal 33 dan penjelasannya itu sangat rigid dan kuat memisahkan secara tegas antara publik goods dan commercial goods yang tidak boleh orang per orang menguasai public goods. Dalam perubahan (amandemen 1999-2002) penjelasan itu dihapus total,\" jabar Sefdin. Hari ini, kata Sefdin, bangsa ini selalu mengalami defisit APBN dan selalu ditopang utang. \"Lalu, apa yang disiapkan Indonesia untuk menghadapi New Vision 2030 dan 2045. Sementara negara lain sudah menyiapkan dengan baik dalam menyosong perubahan geo-politik dan peta energi. Bahkan Arab Saudi Arab telah menggagas New Vision 2030,\" ulas Sefdin. Acara ini juga digagas untuk menghitung potensi nominal yang dimiliki bangsa ini jika negara kembali menguasai hajat hidup orang banyak. \"Kita juga ingin mengukur peluang menghapus UU pro daulat pasar dan pro oligarki dengan kembali kepada UUD 1945 naskah asli. Begitu juga dengan perjanjian-perjanjian internasional,\" demikian Sefdin. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Alirman Sori (Sumbar), Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin dan Togar M Nero serta Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. (mth/*)

Pernyataan Paguyuban Pandu Tidar '82

BY FNN Senin, 05 September 2022 20:04:49 0

(Disampaikan pada kesempatan setelah selesai rekonstruksi di TKP Lembang) KAMI Paguyuban Pandu Tidar\'82 adalah perkumpulan teman satu Angkatan di AKABRI tahun 1982 bersama alm. Letkol inf. Purn. H. Muhammad Mubin yang meninggal dibunuh secara sadis melalui penikaman berkali-kali, dalam kondisi duduk di mobil oleh Hendri Hernando alias Aseng pada tanggal 16 Agustus 2022. Paguyuban Pandu Tidar\'82, mengamati secara cermat dari awal proses pidana pembunuhan terhadap Letkol.inf.Purn.H.Muhammad Mubin,baik ketika diproses penyidikan dan penyampaian hasil oleh Kapolres menetapkan tersangka dengan pasal ringan, dianggap perkelahian. Terkesan ada rekayasa melindungi tersangka.  Jauh berbeda dengan apa yang telah disidik  oleh pihak Polda Jabar,  dan menetapkan tersangka sebagai Tindakan Pidana Pembunuhan berencana dengan Pasal 340. Untuk hal tersebut kami anggap sudah sangat tepat. Agar kedepan menjadi pelajaran bagi aparat polisi lebih berhati-hati dan jujur mengungkap kasus. Kami ingin agar Polda JABAR melakukan sidang etik, adanya tindakan obstruction of justice di internal polsek dan polres.  Paguyuban Pandu Tidar\'82, menyesalkan adanya usaha meringankan tersangka oleh pihak aparat Polsek dan Polres. Serta menyembunyikan/ mengaburkan identitas tersangka. Melalui narasi, yang menurut kami pihak aparat polisi secara sengaja menimbulkan isu RAS, bahwa tersangka adalah asli Sunda dan beragama Islam. Menurut kami pernyataan tersebut malah dapat memojokan bahwa seakan suku Sunda dan Islam berbuat kekerasan dan melakukan pembunuhan. Paguyuban Pandu Tidar\'82, akan terus mengawal penyelesaian kasus pidana pembunuhan Letkol inf. Purn H. Muhammad Mubin tersebut untuk tercapainya keadilan. Karena hal ini menyangkut sisi kemanusiaan, hilangnya nyawa manusia secara semena-mena. Sesuai  dengan ajaran Islam membunuh satu orang tanpa alasan sama dengan membunuh semua umat. Bandung, 5 September 2022 Paguyuban Pandu Tidar 82 Letjen TNI Purn. Yayat Sudrajat Nara Hubung: Mayjen TNI Purn. Robby Win Kadir Hp. 0813-9437-4916

Rezim Baru dan BBM Lima Ribu Rupiah

BY FNN Senin, 05 September 2022 19:54:13 0

Jika negara kaya raya seperti Indonesia bisa digenggam oleh elit-elit yang cinta rakyat, yang bekerja berdasarkan UUD 45 Asli pasal 33, sila ke-5 Pancasila dan tujuan kemerdekaan seperti pada preambul UUD45, maka persoalan harga BBM tidak menjadi urusan ruwet lagi nantinya. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Alumni ITB PEMERINTAH menaikkan harga Pertalite dan Solar masing-masing sebesar 31% dan 34%. Alasannya adalah harga keekonomian dan subsidi tidak tepat sasaran. Lalu mahasiswa bergerak marah di berbagai penjuru bumi pertiwi.  Ketua-ketua partai asyik masyuk kasak kusuk cari pasangan copras capres tak peduli. Kaum buruh menjerit, bayang-bayang PHK muncul, baik jutaan buruh sektor otomotif yang baru akan pulih setelah kenaikan BBM 2014 dan pandemi, maupun buruh berbagai sektor lainnya. Ibu-ibu rumah tangga mulai hitung menghitung tambahan inflasi kebutuhan pokok yang akan sangat besar kali ini. Benarkah harga keekonomian terlalu tinggi? Sehingga subsidi yang diberikan pemerintah naik 3 kali lipat menjadi Rp. 502 Triliun tahun ini. Benarkah pernyataan Jokowi bahwa orang kaya menikmati subsidi BBM itu dalam porsi 70%? Bagaimana dengan 120 juta pemilik sepeda motor, apakah mereka orang-orang yang dituduh Jokowi penikmat subsidi tidak tepat sasaran itu? Tentu saja pemerintah boleh menaikkan harga BBM jika memang hal itu dapat dimengerti oleh Rakyat Indonesia. Namun, jika itu sebuah kebijakan yang salah, ketika ekonomi mulai bangkit setelah dua tahun kehancuran akibat pandemi, maka nasib rakyat bisa terperosok lebih buruk lagi. Bagaimana mengukur kebenaran dari kebijakan pemerintah ini, khususnya masih terngiang berita di bulan Juli, di mana Jokowi menyampaikan pada Forum Pemred, bahwa sepanjang tahun 2022 ini tidak ada kenaikan BBM. Soal Harga Keekonomian Pertama, mari kita lihat definisi harga keekonomian yang dimaksud pemerintah. Airlangga Hartarto, 16/8/22, menyatakan harga keekoniam pertalite adalah Rp 13.150, Menteri ESDM, awal September, mengatakan Rp. 17.000 dan Dirut Pertamina mengatakan Rp. 17.500. Dengan harga Pertalite, sebelum dinaikkan, Rp. 7.650, maka pemerintah memberikan subsidi yang besar. Urutan pernyataan menteri ini seharusnya terbalik atau aneh, karena harga minyak dunia lebih mahal ketika 16/8/22 dibandingkan awal September. Tapi begitulah pemerintah kalau memberi statemen. Entah mana yang benar. Kwik Kian Gie, mantan Menteri Perekonomian Era Gus Dur, alumni Erasmus University Rotterdam, jurusan ekonomi, pernah mengaku tidak paham istilah subsidi BBM ini. Sebab, menurutnya, sebagai produsen minyak, Indonesia tidak perlu memberikan istilah subsidi bagi barang miliknya sendiri. Bahkan, ketika kita menjadi net importir, tetap saja kita punya porsi minyak hasil perut bumi Pertiwi. Pada tahun 2008 Indonesia mendeklarasikan diri sebagai net importir minyak mentah. Kemampuan produksi kita tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus menerus meningkat. Awal tahun 2000an, grafik konsumsi dan produksi telah bersentuhan, grafik konsumsi terus tajam ke atas, sebaliknya grafik produksi tajam menurun ke bawah. Pada Juli 2022 lalu, Indonesia memproduksi minyak mentah 616.000 barrel pernah hari (Bph), namun kebutuhannya mencapai 1,4 juta Bph. Lalu bagaiamana menentukan harga keekonomian BBM kita? Minyak mentah 1,4 juta Bph diolah di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti Singapura, sehingga menjadi BBM. Refenery pada kilang dapat mengkonversi minyak mentah sekitar 50% menjadi bensin dan 20% solar. Sisanya bervariasi dalam bentuk produk lainnya, seperti kondensat, bahan kimia dll. Harga refenery berkisar 10 dollar perbarrel (Rp 890 per liter dengan asumsi $1=14.890) atau 3 dollar perbarrel jika kilang sangat besar/raksasa. Atau jika di Iran sekitar $1, 7 per barrel. Selain harga refenery, diperlukan harga angkut minyak mentah ke kilang dan sebaliknya ke penyimpanan. Lalu tambahkan ongkos distribusi sampai ke SPBU. Voltaoil.com dalam What Determines Retail Prices dor Gasoline and Diesel, 2015, memaparkan harga untuk memproduksi (cost of production) satu barrel minyak mentah bervariasi antara $20/barrel, seperti di Saudi Arabia, hingga $90/barrep di sumur minyak yang dalam. Menurutnya, struktur pembentukan harga sampai ke SPBU, di Amerika, untuk bensin, dibentuk oleh 51% biaya minyak mentah, 21% biaya Refining, 11% biaya distribusi dan marketing serta 16% pajak. Sedangkan untuk Diesel, biaya minyak mentah 49%, Refining 13%, Distribusi dan Marketing 19% dan pajak 18%. Di Indonesia, harga minyak mentah kita ditentukan oleh Menteri ESDM, bukan harga produksi. Menteri merujuk pada harga minyak Brent plus minus Alpha. Alpha, menurut panduan ESDM berkaitan dengan kualitas BBM, harga pasar internasional dan ketahanan energi nasional. Pada saat ini, 4/9/2022, oilprice.com memuat harga minyak mentah kita bervariasi $69, 74/barrel (Cinta), $99, 65/barrel (Duri) dan $87, 24/barrel (Minas). Sedangkan Brent pada harga $93, 02 dan WTI $86, 87. Menurut dataharian.esdm.go.id, harga minyak mentah kita per Juli adalah $106,73, turun dari bulan sebelumnya, Juni, $117, 62. Rerata ICP bulanan, Januari sampai Agustus 2022 adalah $103, 33 perbarrel. Rata-rata sampai tanggal 23 Agustus adalah $94, 65 perbarrel. Sementara asumsi APBN 2022 adalah $63 per barrel. Situs ini juga memuat harga BBM batas atas eceran per 1 Agustus, Bensin/liter Ron 89 Rp 17.078, Ron 90 Rp. 17.196, bensin Ron 92 Rp. 17.315, bensin Ron 95 Rp. 18.311, bensin Ron 98 Rp. 18.682, Solar PSO Rp. 19.652, Solar CN48 Rp. 19.651, Solar CN 51 Rp. 19.982. Pada saat yang sama, Data per 22/8/22, Bensin Ron 95 di Malaysia Rp. 6.801, Vietnam Rp. 16.042, Australia Rp 16.578 dan Indonesia Rp. 17.292. Lalu, Diesel, Malaysia Rp. 7.128, Thailand Rp. 14.509, Vietnam Rp. 15.239, Jepang Rp. 15.566, Australia Rp. 20.581 dan Indonesia Rp. 19.242 Di luar urusan harga, stock ketahanan BBM pada 28 Agustus disebut sebagai berikut, bensin Ron 90 cukup 17,7 hari (1.451.348 KL), Ron 92 cukup  untuk 43,9 hari, bensin Ron 95 cukup untuk 92,3 hari, Solar CN 48 cukup untuk 20,9 hari, Solar CN 53 cukup untuk 56,2 hari. Apakah harga keekonomian BBM pertalite (Ron 90) benar-benar berkisar Rp. 17. 000? Seperti kata Menteri ESDM? Bagaimana kalau kita bandingkan dengan merk keluaran SPBU Vivo dengan harga Rp. 8.900 di Indonesia atau di Malaysia harganya Rp. 7.128? Kalau kita mengikuti struktur biaya pada voltaoil. com di atas, maka, dengan harga minyak mentah $100, harga sampai ke SPBU juga sekitar $100 per barrel, dengan asumsi negara memungut pajak sebesar16% kepada rakyat. $100 dollar per barrel artinya $0,63 per literliter atau Rp. 9.366 pada saat dollar di hari Jokowi menaikkan BBM kemarin lalu. Harga itu lebih mahal dari SPBU Vivo, yang menjual bensin Rp 8.900 per liter atau Malaysia menjual Rp. 7.128. Kita sudah mebuktikan bahwa harga keekonomian yang digunakan Airlangga Hartarto, Menteri ESDM maupun Dirut Pertamina tidak jelas asal usulnya. Apakah ada biaya siluman ataukah kita tidak efisein dalam usaha minyak/BBM? Sekarang kita lanjut sedikit tentang pikiran Kwiek Kian Gie, tentang barang kita sendiri. Seandainya komponen pembentukan minyak mentah kita mendekati 50-50 antara impor dan ekspor, lalu kapasitas kilang kita mencapai 1 jutaan PBH, tentu saja harga BBM kita pada akhirnya tergantung pada cara kita menghargai milik kita sendiri. Apakah bebasis ongkos produksi saja, seperti di Saudi Arabia, $ 20 atau katakanlah setengah harga dunia. Kalau kita memilih setengah harga dunia, atau sekitar $50, maka harga di SPBU adalah $75 per barrel untuk bensin. Atau Rp. 7000 per liter, seperti Malaysia. Apakah mungkin harga BBM kita menjadi Rp 5000 per liter? Tentu saja jika komponen pajak dikurangi. Atau basi harga minyak mentah dikurangi. Soal Subsidi Kedua, kita bicara soal subsidi. Apakah kita sedang mensubsidi rakyat soal BBM? Apakah orang-orang pengguna 120 juta motor sedang menerima subsidi negara? Apakah orang-orang ojek sedang menerima subsidi? Apakah mobil-mobil angkutan umum sedang menerima subsidi? Untuk harga BBM sekarang bahkan sampai harga Rp. 5.000 per liter, kita tidak perlu mengatakannya subsidi. Sebab, hal ini hanya terkait cara kita menafsirkan angka-angka dalam APBN kita, sisi pemasukan dan pengeluaran. Di Venezuela harga BBM Rp 330, di Iran Rp. 900 dan Libya Rp 500, begitu murahnya, mungkin karena kotak-katik APBN mereka tidak terjebak mazhab neoliberalisme barat. Apakah subsidi salah? Jika memang diperlukan subsidi, sebenarnya itu bukan sesuatu yang salah. Memang harus tepat sasaran agar mayoritas yang mendapatkan adalah yang berhak. Pertanyaan kenapa dana PEN (Pemilihan Ekonomi Nasional) setiap ekonomi menghadapi krisis, dikeluarkan negara untuk melindungi orang-orang kaya (juga)? Sekali lagi kita belum melihat adanya subsidi dan subsidi salah sasaran sejauh ini. Lalu apa motif pemerintah menaikkan BBM? Pertama tentunya mencari uang mudah dengan berdagang dengan rakyatnya sendiri. Ini penting untuk adanya uang dialokasikan pada projek-projek infrastruktur, seperti IKN dan Kereta Api KCIC. Kedua, takut mengevaluasi efisiensi dalam bisnis minyak ini. Begitu juga takut mengevaluasi berbagai rencana perluasan kilang yang tidak kunjung tiba. Ketiga, \"mindset\" penguasa yang tidak mampu melihat kesulitan rakyat yang datang bertubi-tubi, dari mulai pendemi covid-19, harga-harga kebutuhan pokok melambung akibat perang Rusia-Ukraina dan berbagai hal lainnya. Lalu apa dampaknya pada rakyat? Yang jelas Bank Indonesia sudah memperkirakan akan ada tambahan inflasi 1,3% perkenaikan BBM Rp 1000. Berbagai pengamat mengatakan akan mengakibatkan kenaikan inflasi 7-8%  tahun ini. Sejatinya, dilapangan inflasi bisa berkali lipat, khususnya di sektor pangan dan transportasi. Untuk manufaktur sendiri, seperti otomotif, maka kejadian lesunya bisnis otomotif akibat kenaikan BBM 2014, akan terulang. Jutaan buruh dan keluarganya harus siap-siap menghadapi nasib buruk. Pengguna motor dan mobil untuk usaha, juga akan menghadapi nasib buruk. Apalagi kebijakan mewajibkan mobil 1400 Cc beli Pertamax, yang akan diteken dalam waktu dekat, semakin memukul usaha UMKM. Penutup Rakyat terhempas menderita yang dalam dengan BBM dinaikkan Jokowi. Sementara ketua ketua parpol sibuk kunjungan copras capres. Anggota DPR dan politisi diam seribu bahasa. Tinggallah rakyat, kaum buruh, mahasiswa, petani, ulama harus berpikir keras. Bagimana men-setting Indonesia ke depan?  Kita sudah perlihatkan soal harga keekonomian dan subsidi salah sasaran, sebagai alasan kenaikan BBM sebuah omong kosong belaka. Jika presiden ke depan pro rakyat, maka harga BBM bisa Rp. 5000 per liter, tanpa istilah subsidi. Ini belum kita mengintegrasikan seluruh sumber energi, seperti batu bara, biofuel (sawit, buah Jarak, dll), energi angin dan Matahari dlsb. Jika negara kaya raya seperti Indonesia bisa digenggam oleh elit-elit yang cinta rakyat, yang bekerja berdasarkan UUD 45 Asli pasal 33, sila ke-5 Pancasila dan tujuan kemerdekaan seperti pada preambul UUD45, maka persoalan harga BBM tidak menjadi urusan ruwet lagi nantinya. Sekali lagi semua itu tergantung Mahasiswa, Buruh, Emak-emak, kaum purnawirawan TNI dan Ulama. (*)

Dukung RUU Kreativitas, LaNyalla Ajak PPI Tata Ulang Indonesia

BY FNN Senin, 05 September 2022 18:06:08 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung Perkumpulan Pemuda Indonesia (PPI) yang mendorong lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kreativitas Pemuda. Menurut LaNyalla, kepedulian pemuda terhadap masa depan patut disyukuri. Sebab, para pemuda memiliki kepedulian yang besar terhadap nasib bangsa. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak para pemuda Indonesia, khususnya PPI, untuk ikut aktif menata ulang Indonesia. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech dalam acara Rapat Kerja Nasional I PPI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022). Dalam pandangan LaNyalla, sudah sepatutnya negara hadir memberikan dukungan kepada pemuda dalam mengembangkan kreativitas mereka. Dijelaskannya, harus banyak lintas kementerian yang terlibat dalam mendorong pengembangan kreativitas pemuda. \"Sebab, hari ini masih ada gap yang tajam terkait fasilitas dan sarana pendukung kreativitas pemuda di Indonesia, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Juga antara kota dan desa,\" tuturnya. Gap tersebut pada akhirnya menciptakan disparitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Hal itu bisa terlihat dari infrastruktur teknologi pendukung internet yang belum merata di Tanah Air. Padahal, salah satu basis kreativitas pemuda adalah penggunaan infrastruktur internet. \"Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi. Apalagi, di era dis-ruptif ini, percepatan perubahan menuntut pula percepatan antisipasi dari pemerintah dalam menyiapkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat luas,\" ujar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur tak lupa menitip pesan kepada seluruh pemuda di Indonesia, khususnya kepada PPI, agar jangan pernah meninggalkan sejarah. Para pemuda juga jangan sampai kehilangan jati diri dan karakter. \"Kuncinya, jangan tinggalkan budi pekerti luhur bangsa ini. Harus diingat bahwa pemuda tak terlepas dari sejarah lahirnya bangsa ini. Para pemuda di kalangan terdidik adalah mereka yang tercatat dalam sejarah memulai pergerakan kemerdekaan,\" kata LaNyalla. Bahkan, Tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu menjelaskan bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 juga tidak terlepas dari peran para pemuda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan sudah seharusnya para pemuda Indonesia kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. \"Pemuda juga harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik itu soal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut,\" tegas LaNyalla. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menegaskan, para pemuda Indonesia harus kritis terhadap konsep dan kebijakan pendidikan nasional bangsa ini. Di mana mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai cita-cita negara ini, bukanlah sekedar mencerdaskan otak, tetapi mencerdaskan kehidupan. \"Artinya, mencerdaskan kemanusian secara utuh, termasuk moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme,\" tutur LaNyalla. Sebab, tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta tanpa ilmu agama, kita hanya akan menghasilkan generasi yang akan menjadi lawan kita di masa depan. \"Untuk itu, kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang pikiran-pikiran mereka. Karena semua bangsa yang besar, adalah bangsa yang dibangun dengan landasan peradaban dan watak dasar bangsa mereka,\" tutur LaNyalla. Dalam hal sistem demokrasi bangsa ini, LaNyalla menyebut watak dan DNA asli Indonesia adalah sistem syuro yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila. \"Dalam sistem tersebut, kedaulatan diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Di mana di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan-golongan yang lengkap,\" ujar LaNyalla. Sistem tersebut adalah yang sesuai dengan Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara yang super majemuk ini. Sebab, demokrasi Pancasila bukanlah sistem demokrasi liberal di Barat. Bukan pula sistem komunisme di Timur. Saat ini, LaNyalla mengaku terus berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. \"Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari,\" tegas LaNyalla. LaNyalla mengajak kepada semua elemen bangsa untuk menyatukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian disempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli mutlak harus kita sempurnakan, agar kita tidak mengulang praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. \"Oleh karenanya, saya ingin mengajak kalian semua para pemuda Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam gerakan menata ulang Indonesia, untuk Indonesia yang lebih baik, lebih adil, makmur dan sejahtera,\" demikian LaNyalla. Ketua Nasional PPI, MT Natalis Situmorang meminta arahan kepada LaNyalla dalam mengarungi organisasinya. Sebab, kata dia, saat ini banyak permainan dan hobi di daerah-daerah mulai ditinggalkan. \"Oleh karenanya, kami mencetuskan RUU Kreativitas Pemuda, dengan harapan hobi dan permainan di daerah itu dapat dilestarikan. Kami mohon dukungan Pak LaNyalla dan mohon arahannya,\" kata Natalis. Dikatakannya, organisasinya bukan lawan tanding KNPI. Tetapi lebih kepada organisasi yang menghimpun anak-anak muda yang memiliki hobi dan kreativitas untuk dapat mendukung kemajuan bangsa. \"Organisasi kami berdiri sejak 5 tahun lalu. Kami ini adalah perkumpulan anak-anak muda yang punya hobi. Pada kesempatan ini hadir anak-anak muda yang memiliki hobi seperti DJ, tamiya, nasyid, debat dan hobi serta permainan lainnya,\" papar Natalis. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung). Sedangkan dari PPI hadir Ketua Nasional MT Natalis Situmorang dan Sekretaris Eksekutif Angga Busra Lesmana beserta jajaran pengurus dan peserta Rakernas I. (mth/*)

CERI: Harga BBM Vivo89 di Bawah Harga Subsidi Pertalite, Pecat Direksi Pertamina atau Menteri BUMN?

BY FNN Senin, 05 September 2022 17:32:56 0

Jakarta, FNN – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, mempertanyakan pernyataan Dirjen Migas Tutuka Ariadji yang dinilai tanpa dasar memaksa Vivo menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) Vivo 89 adalah sikap arogansi dan melanggar hukum. Pasalnya, mendadak publik membanjiri SPBU Vivo di Jabodetabek untuk mencari Vivo 89 yang dijual lebih murah dari Pertalite setelah dinaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (3/9/22) siang, jadi perbincangan hangat di media sosial sepanjang hari, kata Yusri. “Jika Vivo89 itu adalah jenis BBM umum. Apa hak pemerintah melalui Dirjen Migas meminta Vivo menaikkan harga Revvo 89? Apakah ini jenis BBM bersubsidi? Kalau bukan, merupakan hak Vivo turunkan harga dengan pertimbangan bisnis. Ada perusahaan ‘obral’, kenapa dilarang? Jika itu katanya stock lama di saat harga minyak dunia di atas USD 100 perbarel,  apa malah bukan menegaskan BBM Pertamina bahwa memang tidak efisien?\" tanya Yusri heran, Senin (5/9/2022). Yusri mengutarakan, pemerintah melalui Dirjen Migas Kementerian ESDM jika mengacu pada Perpres 191 tahun 2014 tidak berwenang melarang perusahaan Vivo menjual BBM jenis Revvo 89 hanya Rp 8.900 per liter. “Harga Vivo 89 itu mengkonfirmasi bahwa harga keekonomian BBM sejenis Pertalite hanya berkisar Rp 8.500 per liter, jadi alasan Dirjen Migas bahwa Vivo menjual harga Vivo 89 di bawah harga Pertalite yang sudah disubsidi adalah tak masuk akal sehat, baru pertama sekali saya mendengar alasan seperti ini,” ungkap Yusri. Oleh sebab itu, kata Yusri, sebaiknya Pertamina dilarang berbisnis Pertalite, karena harga keenomiannya Rp 17.100 per liter yang tak masuk akal. “Patut dicurigai harga itu banyak \'pungutan sambo\', harusnya Dirjen Migas bentuk tim audit telisik ketidak efisienan Pertamina dari hulu ke hlir, loh Pak Dirjen juga sebagai Komisaris di Subholding Pertamina gak paham ?” ketus Yusri. Lebih lanjut Yusri mengatakan, jika Vivo harga keekonomian Vivo 89 jauh di bawah keekonomian Pertalite yang katanya Rp 17.100 perliter, supaya tidak menjadi beban pemerintah dan rakyat, sebaiknya Kementerian ESDM menugaskan Vivo untuk menjual BBM sejenis Pertalite di seluruh Indonesia. “Biar Pertamina fokus jual BBM umum seperti Pertamax 92, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertadex, itupun Harga Pertamax 92 masih disubsidi Pertamina Rp 4500 perliter, meskipun sudah dinaikan oleh pemerintah menjadi Rp 14.500 perliter,” kata Yusri. Yusri menegaskan, Vivo jual BBM seharga Rp 8900 sudah pasti untung, sedangkan Pertamina jual Rp 10.000 malah masih disubsidi Pemerintah Rp 7.200, karena harga keekonomiannya katanya Rp 17.100. “Pecat saja Direksi dan Komisaris Pertamina yang gajinya gila-gilaan, Rp 3 miliar hingga Rp 5.6 milyar per bulan atau memang akibat Menteri BUMN yang salah pilih Direksi ?. Oleh sebab perlu dikocok ulang seluruh jajaran Direksi di Holding dan Subholding Pertamina, beber Yusri. Lagipula, lanjut Yusri, Vivo Energy merupakan perusahaan di bawah PT Nusantara Energy Plant Indonesia. “Pemegang sahamnya Vitol ltd, berbasis di negara Swiss termasuk trader besar dunia selain Travigura dan Glencore. Vitol adalah pemasok besar minyak mentah dan BBM serta LPG ke Pertamina,” kata Yusri. Kemudian, pada Juni 2019 CERI mendeteksi ada dugaan hengki pengki juga dalam tender pengadaan kontrak LPG selama 5 tahun di ISC (Intergrated Supply Chain) Pertamina, di mana katanya sejak awal Vitol Singapore dan BGN Turki diduga diatur sebagai pemenang tender, tampaknya dugaan itu belakangan terbukti memang kedua perusahaan itu sebagai pemenangnya\" ungkap Yusri. (mth/*)

Soal Kenaikan Harga BBM, Presiden Jokowi Menjadi “Raja Tega”

BY FNN Senin, 05 September 2022 09:57:40 0

Banyak pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh Rezim Jokowi agar rakyat tidak menderita. Kewajiban Pemerintah yang sesuai butir Pancasila dan konstitusi UUD, untuk keadilan sosial dan mensejahterakan rakyat. Oleh: Ir. Tito Rusbandi, MM, Ketua Umum Komite Peduli Indonesia (KPI) KOMITE Peduli Indonesia (KPI) menilai bahwa Presiden Jokowi sangat “ngotot” untuk menaikan harga BBM, dengan prosentse harga tinggi sekali, mencapai lebih 30%. Kenaikan ini akan membuat semua harga akan terkatrol ikut naik secara luar biasa. Walaupun sebelumnya para analis ekonomi dan pengamat kebijakan publik sudah mewanti-wanti bahwa argumentasi Pemerintah tentang angka subsidi Rp 502 Triliun tersebut suatu kebohongan. Tidak sesuai dengan apa yang tercantum dan realisasi APBN. Presiden Joko Widodo telah menjadi “raja tega”, dalam situasi ekonomi rakyat sedang dalam krisis karena dihantam pandemi Covid selama dua tahun lebih. Penambalan APBN yang “katanya bocor” diletakkan di pundak rakyat, yang sudah terbebani kemiskinan karena banyaknya terjadi PHK selama pandemi Covid. Banyak perusahaan/usaha UMKM tutup dan gulung tikar. Ini adalah suatu kekeliruan dari pemerintah Jokowi. Narasi Pemerintah terkait APBN “bocor” karena subsidi BBM terus meningkat, padahal data per Juli 2022 menunjukkan APBN masih surplus cukup besar, lebih dari Rp 100 triliun. Begitu juga tentang argumentasi bahwa pengalihan melalui BLT rakyat miskin akan tertolong juga tidak benar. BLT bersifat sementara dan berjangka waktu (bagaikan memakan gula-gula). Sedangkan harga-harga akan tetap tinggi bisa-bisa akan menjadi permanen. BLT hanya diperuntukan bagi keluarga pra sejahtera yang datanya dari tahun- ke tahun tidak berubah. BLT hanya berfungsi sebagai “suap” pemerintah pada rakyat tak berdaya, supaya tidak melakukan aksi. Padahal akibat pandemi status ekonomi rakyat sudah banyak yang berubah. Karena semua asset sudah mereka jual. Bahkan ada yang sudah bergelimang utang/pinjol untuk mempertahankan hidup. Yang tadinya keluarga ekonomi menengah menjadi miskin. Tadinya keluarga dengan kategori miskin menjadi pra sejahtera. Dipastikan mereka yang sudah berubah satus tersebut, tidak terdatakan sebagai penerima BLT. Ketika usaha rakyat masih tertatih dan berusaha merangkak untuk kembali normal, di siang bolong dihantam palu godam “kenekadan” Jokowi dengan menaikan harga BBM, tanpa peduli kondisi rakyat yang sudah menderita. Termasuk para buruh, pegawai PNS/ASN, TNI/Polri golongan menengah bawah, dengan gaji tidak naik. Semua harga melambung naik tinggi sekali. Juga tidak termasuk mendapat gula-gula, sementara harga BBM sudak naik secara meroket. Banyak pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh Rezim Jokowi agar rakyat tidak menderita. Kewajiban Pemerintah yang sesuai butir Pancasila dan konstitusi UUD, untuk keadilan sosial dan mensejahterakan rakyat. Bukan kebijakan mengorbankan dan memiskinkan rakyat. Pertama, melalui audit investigasi efisiensi dan efektifitas Pertamina meningkatkan keuntungan Pertamina, yang juga menjadi janji Jokowi pada masa kampanye, namun yang terjadi Pertamina inefisiensi kalah jauh dengan Petronas. Kedua, memilih menyetop proyek Infrastuktur yang jor-joran dan banyak yang sudah merugi. Ketiga, menghentikan proyek menara gading seperti Kereta Cepat dan proyek Ibu Kota Negara baru yang membebani APBN. Namun ternyata Jokowi lebih suka memilih membuat rakyat Indonesia menderita. Untuk hal tersebut KPI berpendapat, Negara telah salah urus oleh Presiden Jokowi. Perlu dilakukan perubahan cepat melalui Revolusi Ekonomi & Politik agar Indonesia terhindar menjadi Negara gagal (Failure State). Jakarta, 5 September 2022. (*)

Dr Rizal Ramli: Pemerintah Jokowi Tidak Kreatif

BY FNN Senin, 05 September 2022 00:26:10 0

Jakarta, FNN – Pemerintahan Joko Widodo dinilai tidak kreatif. Selalu mencari cara yang gampang yaitu ‘nambah utang’  dan ‘menaikkan harga-harga\'  yang bikin susah rakyat! Hal tersebut diungkapkan Dr Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menanggapi kenaikan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022. “Pejabat yang ilmunya cuma segitu, ndak usah S3! Negara lain menurunkan harga BBM, Indonesia menaikkan – dasar koplok,” ujar Rizal Ramli setengah emosi. Bagi Rizal yang juga alumni ITB Bandung itu, pemerintah seharus tidak perlu menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga BBM. Bagaimana caranya agar BBM tidak naik? Menurut Rizal, pemerintah harus menghentikan pengeluaran yang tidak perlu, seperti proyek ibukota negara baru di Kalimantan abal-abal itu. “Kurangi pengeluaraan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konsitusi (MK) yang anggarannya malah dinaikan empat kali lipat. Padahal kinerjanya payah!” ungkap Rizal Ramli. Inefisiensi Pertamina Selain itu, Presiden Jokowi bisa perintahkan Komisaris dan Direksi potong ineffesiensi Pertamina dan PLN sebesar 20%. “Itu bukan hal yang sulit asal mereka bersih dan profesional, bukan titipin politik dan hutang budi Jokowi (Ahok). Kalau itu dilakukan, tidak perlu BBM naik!” ujar Rizal Ramli. Cara lain yang bisa ditempuh pemerintah agar tidak menaikkan BBM adalah fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang, yang tahun ini mencapai Rp 805 triliun. Jumlah tersebut, sepertiga dari APBN. Jika dilakukan debt-swap, lanjut Rizal, termasuk debt-to-nature swap, cicilan bisa berkurang seperempatnya atau sebesar Rp 200 triliun. Saat ini inflasi sebesar 5% tapi inflasi makanan sudah mencapai 11,5%. “Rakyat betul-betul sedang susah. Kok tega-teganya pemerintah naikkan harga BBM,” ucap Rizal Ramli dalam nada kesal. Pasca pandemi Covid-19 ini ekonomi rakyat sebenarnya mulai membaik, tapi sekarang malah dihantam kenaikan BBM. Ini bisa menyebabkan ekonomi rakyat rontok. Kenaikan harga BBM sebenarnya bisa ditunda karena harga minyak mentah dunia sudah mulai turun. Harga minyak mentah dunia memang pernah naik sampai 120 dollar AS per barrel. \"Namun gari ini sudah kembali turun ke 89 dollar AS per barrel. Trend harga turun, ngapain BBM dalam negri naik? Kecuali untuk menutup ineffesiensi Pertamina?\" papar Rizal Ramli. Esensinya sederhana, pemerintahan Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat ! \"Bisanya hanya ‘nambah utang mahal’ dan ‘naikkan harga’ yang bikin susah rakyat. Padahal ada cara lain, tidak perlu naikkan BBM. Ndak kreatif, tapi songong pula. Jokowi wis, cukup sudah,” ujar Rizal. (TG)

Era Minyak Telah Berakhir

BY FNN Ahad, 04 September 2022 22:59:52 0

Itu tidak mungkin kata pengamat energi di Indonesia, mana mungkin dunia meninggalkan minyak, 100 tahun, 200 tahun dunia tetap akan berlumur minyak. Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) DI sini masih ribut subsidi BBM, namun dunia sebagian besar tengah ribut bagaimana meninggalkan minyak. Tentu saja ribut karena sebagian besar dari bangsa kita masih hidup miskin. Sementara lebih dahsyat lagi dunia sedang ribut meninggalkan minyak tidak hanya sebagai bahan bakar, atau sebagai komoditas, tetapi minyak tidak lagi sebagai jangkar mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan mata uang internasional saat ini. Sebagai isu politik minyak sebenarnya telah berakhir. Minyak tidak lagi dipandang sebagai jangkar mata uang global dolar Amerika Serikat. Rezim petro dolar yang ditopang oleh minyak sejak tahun 1971, sekarang sudah diakhiri oleh jaman digitalisasi dan transparansi. The Federal Reserve (The Fed) tidak lagi legitimate untuk mencetak uang dengan dasar minyak. Antara harga minyak dengan nilai mata uang dolar sudah tidak lagi memiliki korelasi. The Fed di era Obama dan di era Trump tidak lagi menjadikan minyak sebagai dasar dalam mencetak uang dolar. Uang dolar modal kertas dan tinta dicetak begitu saja dan lalu dituangkan ke seluruh dunia tanpa dasar colleteral sama sekali. Pelanggaran motener paling besar yang dilakukan The Fed dan tidak sejalan lagi dengan rezim petro dolar 1971. Lalu apa jangkar ekonomi yang baru? Belum jelas sampai sekarang. The Fed sendiri pusing sudah tujuh keliling menghadapi peningkatan permintaan dan penggunaan uang kripto. Digitalisasi akan melahirkan rezim baru menggantikan petro dolar. The Fed dan bank sentral seluruh dunia berencana menciptakan mata uang digital untuk menandingi uang kripto. Tapi bagaimana menandingi cripto curency, sementara mata uang kertas sendiri sedang tergerus legitimasinya akibat The Fed ugal-ugalan mencetak uang. Bagaimana Subsidi Minyak? Subsidi minyak adalah rezim yang dilahirkan oleh ideologi neoliberal. Subsidi adalah strategi yang dilahirkan oleh politik ekonomi neoliberal. Ideologi yang memisahkan antara negara dengan ekonomi. Negara tidak boleh memainkan peran langsung dalam ekonomi. Negara hanya menjadi “hansip” penjaga malam, pekerjaan negara adalah mengurusi mengatur agar swasta mengambil alih seluruh urusan ekonomi termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan layalanan publik atau bahasa konstitusi indonesia hajat hidup orang banyak. Semuanya tidak boleh lagi dijalankan oleh negara. Bagaimana negara berbuat agar public goods bisa dijangkau oleh daya beli masyarakat? Maka negara mengeluarkan uang yang bersumber dari pajak untuk mengatur harga barang dan jasa. Negara dalam ekonomi neolineral hanya mengurus fiskal. Bagaimana mendapatkan uang untuk membiayai pengeluaran negara, seperti menggaji apatur negara. Kalau sudah dapat uang, lalu uangnya dialokasikan negara untuk mengatur harga barang dan jasa yang dijual swasta dengan mengintervensi harga maka disebut dengan subsidi. Begitu pula dengan subsidi minyak. Minyak diserahkan kepada swasta atau badan usaha komersial, di Indonesia oleh perseroan terbatas. Mereka membeli minyak lalu menjual ke masyarakat. Negara boleh menetapkan harganya dengan jaminan negara memberikan ganti rugi jika terjadi selisih harga antara harta yang ditetapkan negara dengan harga yang sebenarnya. Itulah yang disebut subsidi minyak. Apa sesungguhnya pengertian subsidi menurut rezim internasional? Subsidi adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pengusaha atau pebisnis oleh negara melalui pemerintah untuk mengganti kekurangan pendapatan dari perusahaan komersial akibat menjual barang atau jasa yang harganya di tetapkan oleh pemerintah. Jadi subsidi tetap merupakan pendapatan yang diterima oleh sektor bisnis dan tetap menjadi uang bisnismen. Pada Era 90-an kembali dipertegas melalui konsensus Washington, aturannya melalui liberalisasi pasar, privatisasi BUMN, reformasi pajak, disiplin anggaran negara dan pengetatan fiskal. Jadi anggaran negara tidak boleh dipakai untuk  menanggung subsidi yang besar. Karena subsidi semacam itu dalam sistem liberalisasi pasar akan merusak persaingan usaha yang sehat dan menghabisi anggaran negara. Konsensus Washington ini ternyata tidak membuat negara menjadi banyak uang karena disiplin anggaran. Justru negara menetapkan sistem anggaran defisit. Negara meminjam uang sebagai pembiayaan pembangunan. Maka mulailah anggaran negara ditopang oleh utang. Konsesnsus Washington ternyata hanya memperkaya swasta namun membuat negara makin tergantung pada utang. Pada ujungnya negara tidak punya lagi uang dan kemampuan melakukan subsidi BBM. Makanya harga BBM harus diserahkan pada pengusaha dan menjadi urusan mereka. Silakan bisnis dan jual BBM sesuai harganya. Negara tidak punya uang untuk ikut campur. Subsidi Transisi Energi Tapi seiring waktu sektor BBM makin terjepit. Dunia tengah berada bawah ancaman yang serius dengan isue kurasakan lingkungan atau climate change. Bank bank internasional tidak lagi mau menginvestasikan uang mereka dalam sektor minyak. Satu persatu perusahaan minyak tutup dengan tanggungan utang yang besar. Tinggal beberapa perusahaan besar dunia, namun mereka terancam tekanan keuangan yang sangat besar. Kalau dulu ketika perusahan minyak ambruk, maka mereka akan ditolong oleh negara. Mengapa? Sebab negara sangat berkepentingan akan keberadaan mereka, sebagai sumber uang bagi negara penghasil minyak. Apalagi negara Amerika Serikat, minyak adalah alat dominasi mereka secara global melalui petro dolar. Namun sekarang ketika perusahaan minyak colaps, tidak ada lagi yang menolong mereka, perusahan minyak disita oleh pemilik modal atau investornya tanpa ada harapan untuk bangkit lagi seperti tahun 1971 lalu. Mereka lari meninggalkan ladang ladang minyak mereka di negara negara dunia ketiga atau negara berkembang. Lalu kemudian ladang ladang yang telah mengering itu diambil alih oleh perusahaan lokal. Namun perusahan lokal dan nasional tidak dapat leluasa mencapai level keekonomiannya. Bangkrut tapi perlahan lahan. Apakah negara masih bisa menyelamatkan mereka. Tergantung kalau negaranya punya uang. Kalau menerapkan geopolitik internasional sekarang, maka saat ini tidak ada yang lagi yang diperbolehkan untuk mensubsidi minyak. Bisa jadi tak lama minyak akan dipandang sebagai barang ilegal, sumber polusi dsn penyakit, yang malah akan dikenakan cukai oleh negara. Harga minyak pasti naik, minyak lama lama akan langka, bukan karena tidak ada minyak mentah di dalam perut bumi, tapi tak ada satu lembaga keuangan pun yang boleh membiayai eksplorasi dan ekploitasinya. Sementara perdagangan minyak makin tergencet pajak ekspor impor, sehingga konsumsi minyak digencet cukai. Maka minyakpun akan langka. Tak sampai di situ, setelah pertemuan Paris yang dilanjutkan dengan COP 26 Glasgow, minyak yang telah langka tadi akan dikenakan pajak karbon. Tidak main main, pajaknya mencapai 250 dolar per ton karbon yang diproduksinya. Bayangkan 1 liter minyak sama dengan 1,70 kg karbon. Jadi harga jual BBM sekarang harus naik 1,7 kali lagi. Akan mahal sekali. Langka mahal dan bisa jadi bahan bakar tercela dan terlarang. Itu tidak mungkin kata pengamat energi di Indonesia, mana mungkin dunia meninggalkan minyak, 100 tahun, 200 tahun dunia tetap akan berlumur minyak. Kalau minyak ditinggal, dimana orang mau mendapatkan energi kalau minyak telah langka, bagaimana nasib mobil, kapal, pesawat terbang dll. Tidak demikian yang terjadi. Sebaliknya dunia mengalami over supply energi, di Indonesia listrik yang diproduksi PLN melimpah tidak terserap oleh pasar lebih dari 50 %. Dahsyat kapasitas energi sekarang. Jadi hati hatilah dengan subsidi minyak dan bersiaplah untuk move on. (*)

Kudeta Itu Legal

BY FNN Ahad, 04 September 2022 22:24:17 0

Dalam Revolusi Rakyat itu, masih ada nama tokoh militer yang berperan saat itu. Adalah Gregorio Ballesteros Honasan II, lahir 14 Maret 1948), yang lebih dikenal sebagai Gringo Honasan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “HIDUP yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan” – (Sutan Syahrir). Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukkanmu dalam kebathilan” – (Imam Syafi’i). Kita terus dihadapkan pada sebuah rekayasa politik oligarki yang ugal-ugalan. Negara bukan hanya menjauh dari cita cita dan tujuan negara, tetapi sudah mengarah ke arah kehancurannya. Saat ini tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan Indonesia, pintunya hanya People Power – Revolusi atau Kudeta oleh Rakyat. Setiap kudeta bisa bermakna legal, hanya satu kudeta yang legal. Yaitu kudeta dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Dalam rangka menggulingkan tirani. Seperti tertulis di dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat: ”….. Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness”. (Pemerintah dilembagakan di antara Manusia, yang memperoleh kekuasaan mereka yang adil dari persetujuan yang diperintah. Bahwa setiap kali Bentuk Pemerintahan apa pun merusak tujuan-tujuan ini, adalah Hak Rakyat untuk mengubah atau menghapusnya, dan untuk membentuk Pemerintah baru, meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip tersebut dan mengatur kekuatannya dalam bentuk sedemikian rupa, karena bagi mereka tampaknya paling mungkin mempengaruhi Keselamatan dan Kebahagiaan mereka). A Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler. (Seorang Pangeran yang karakternya ditandai oleh setiap tindakan yang dapat mendefinisikan seorang Tiran, dia tidak layak untuk menjadi penguasa). Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Itulah yang pernah terjadi di Filipina. Revolusi EDSA atau Revolusi Kekuatan Rakyat (People Power) adalah sebuah demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada 1986. Aksi damai selama empat hari yang dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. EDSA merupakan singkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan tempat demonstrasi. Pemicunya, pada 21 Agustus 1983, senator dan tokoh oposisi Benigno \"Ninoy\" Aquino Jr. ditembak mati di Manila International Airport (kini dikenal sebagai Ninoy Aquino International Airport) setelah kembali dari pengasingan selama tiga tahun di Amerika Serikat. Pembunuhan Ninoy mengejutkan dan membuat marah rakyat Filipina yang kebanyakan telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Marcos. Hal tersebut juga mengejutkan pemerintahan Marcos yang melemah, karena penyakit Marcos yang terus memburuk. Istri Ninoy, Corazon \"Cory\" Aquino, kemudian menjadi figur populer yang menentang rezim Marcos. Pada 23 November 1985, Marcos secara mendadak, setelah adanya tekanan dari Washington DC, mengumumkan pemilihan presiden lebih cepat setahun dari jadwal. Pemilihan diadakan pada 7 Februari 1986. Konferensi Uskup Katolik Filipina menyatakan pemilihan tersebut terjadi kecurangan, Senat Amerika Serikat juga menyatakan resolusi yang sama. Yang terjadi kemudian: Revolusi. Revolusi ini dimulai ketika dua pemimpin kunci militer mencabut dukungan mereka kepada Marcos. Pada 22 Februari 1986, Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Ketua Angkatan Bersenjata Fidel Ramos mengumumkan penarikan dukungan dan menuduh Marcos melakukan kecurangan pada pemilihan sebelumnya. Dalam Revolusi Rakyat itu, masih ada nama tokoh militer yang berperan saat itu. Adalah Gregorio Ballesteros Honasan II, lahir 14 Maret 1948), yang lebih dikenal sebagai Gringo Honasan. Ia memainkan peran penting dalam Revolusi EDSA 1986 yang menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos. Gringo Honasan meninggalkan barak, memimpin pasukannya bergabung bersama rakyat Filipina. Dan, masih banyak kudeta rakyat di negara-negara lain, yang tidak mungkin disebutkan satu-satu dalam tulisan ini. Bagaimana dengan Indonesia? Silakan cari sendiri ceritanya daripada dinilai sebagai provokator. (*)

Pengamat Politik: Antara Kenaikan BBM dan Janji Palsu Jokowi

BY FNN Ahad, 04 September 2022 15:59:09 0

Jakarta, FNN – Hati para pemilih Joko Widodo terluka, bahkan lewat sosmed milik Jokowi diserbu oleh para pemilihnya dengan menyebut mereka menyesal pilih Jokowi. Ini lebih diakibatkan tidak kompetennya kepemimpinan Jokowi dan para menterinya dengan gagahnya menaikan harga BBM. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Dr. Jerry Massie MA, PhD menyebut bukan hanya impor pangan, janji palsu dan kebohongannya terulang lagi.  “Pasalnya pada Juli 2022 mantan Wali Kota Solo ini menyebut BBM tak akan naik sampai Desember 2022. Alhasil pada September merangkak naik,” ungkapnya. Ia mengatakan gampang saja menangani BBM tak naik, pembangunan infrastruktur 2023 naik Rp329 triliun kan itu bisa dipangkas, toh masyarakat tak terlalu membutuhkan beton serta dan dana IKN dialokasikan ke subsidi.. “Dana korupsi Surya Darmadi senilai Rp104 triliun bahkan lebih disita negara dan dipakai untuk subsidi serta Rp20 triliun korupsi BPJS sampai dana konsorsium 303. Tapi pemerintah tak menggunakan akal mereka jadi mereka menggunakan rumus ‘short cut’ atau jalan pintas,” tegasnya. Jerry meminta jangan ada lagi kata \"pro rakyat\" serta hilangnya istilah: \"Vox Populi Vox Dei\" sudah tak berguna harga kebutuhan pokok naik di saat rakyat lagi susah dan menderita akibat Covid-19.  “Saya heran bukannya mengobati malahan lebih membuat rakyat sengsara. Anehnya, saat kenaikan BBM Jokowi menyalahkan pemilik mobil. Ini gaya politik cuci tangan sang Kepala Negara,” terangnya. Ia juga mengatakan publik kecewa mana capres-capres yang berani berdiri untuk rakyat dan menentang kebijkan ini. “Sebetulnya Mega dan Puan bisa tegur keras Jokowi dia akan dicalonkan PDIP,”  katanya. Ia menyindir kalau saat ini tak ada lagi legistator berhaluan moderat semua berpikir masalah Tiga P (3P) yakni partai, perut dan pribadi mereka. “Saya rasa sensivitas bahkan ‘sense of concern’ atau rasa peduli pemimpin kita sudah mokat (bahasa prokem: mati- red). Disaat yang sama, harga minyak mentah dunia turun justru Indonesia menaikan BBM,” ujarnya. Jerry mengungkapkan sampai media terbesar di Inggris Reuters menyindir kenaikan tersebut dan mengangkat berita kenailkan BBM sebagai headline. Menurut mereka akan ada pergolokan politik sampai ekonomi. “Sayangnya, tak ada para legislator yang berhaluan moderat dan konservatif untuk memblokade program \"menyengsarakan\" ini,” pungkasnya. (mth/*)

Faktanya, Presiden Berpotensi Lakukan “Kudeta” Konstitusi!

BY FNN Ahad, 04 September 2022 15:04:53 0

Jika begitu strategi yang “dimainkan” Jokowi dan koleganya, sudah saatnya TNI sebagai penjaga terakhir konstitusi harus segera turun dan Selamatkan Indonesia dari kehancuran. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) DUKUNGAN Relawan Jokowi yang dikemas dalam format Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Kota Bandung pada Ahad (28/8/2022) yang dilakukan Presiden Joko Widodo, termasuk tindakan “Kudeta Konstitusi”. Mengapa? Meski Jokowi dalam sambutannya menyatakan dia taat konstitusi, namun dia juga tidak melarang wacana presiden menjabat 3 periode bergulir. Hal itu disampaikan merespons dukungan yang dilontarkan pendukungnya dalam forum Musra Jawa Barat tersebut. “Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan,” kata Jokowi di hadapan para pendukungnya, seperti dilansir Kompas.com. Jokowi mengklaim, mengemukanya wacana jabatan 3 periode untuk seorang presiden merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Bagi dia, wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden tidak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mengundurkan diri. “Karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode (lalu) kita sudah ramai,” ungkapnya. “Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong \'ganti presiden\' kan juga boleh, ya enggak? \'Jokowi mundur\' kan juga boleh,” kata Jokowi. Dalam forum Musra ini, Jokowi juga kembali menerima dukungan dari para pendukungnya untuk maju lagi sebagai orang nomor satu di republik lewat Pilpres 2024. Merespons dukungan itu, mantan Wali Kota Solo tersebut mengaku dirinya akan taat kepada kehendak rakyat, selain kepada konstitusi. Mulanya, dia bercerita soal adanya pertanyaan-pertanyaan dari para pendukung soal sosok yang perlu mereka dukung dalam Pilpres 2024. “Ya nanti, ini forumnya, di Musra ini ditanya, siapa?” ujar Jokowi. Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan seruan “Jokowi, Jokowi” dari para pendukung. Jokowi pun merespons. “Jokowi, Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan, ya, sudah jelas itu,” kata dia. “Sekali lagi. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat,” lanjut Jokowi disambut tepuk tangan para pendukung. Kalimat yang sama kemudian ia ulang sama persis sekali lagi. Tapi, justru para pendukungnya semakin kuat mendesaknya maju lagi sebagai capres. “Tiga kali!” seru mereka. “Jokowi! Jokowi! Jokowi!” mereka bersorak sambil bertepuk tangan. Jokowi kemudian mengundang salah satu orang dari kelompok pendukungnya di sana untuk maju menghampirinya. Seorang perempuan mengaku bernama Jeni asal Kota Bandung kemudian dipilih menghadap. Jokowi kemudian bertanya lagi, siapa sosok yang akan didukung oleh Jeni untuk maju capres 2024. “Pak Jokowi, Pak Jokowi lagi,” jawabnya. “Wong sudah diberi tahu, konstitusinya enggak boleh,” sahut Jokowi. “Rakyat mengharapkan Bapak,” jawab Jeni lagi. Jokowi lalu menghadiahinya jaket G20 yang menurutnya tidak dapat dipakai sembarang orang. Dalam waktu yang nyaris bersamaan, muncul isu ada upaya menjegal Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Jika dilihat dari elektabilitasnya yang selalu berada di tiga besar, menjegal Anies sesungguhnya bukan perkara mudah, tapi karena Anies tidak punya partai, hal itu juga bukan tidak mungkin. Isu adanya upaya penjegalan Anies pertama kali didengungkan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi membangun asumsi tersebut dari pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut, belum tentu sosok yang elektabilitas tinggi bisa maju pada 2024. Apakah ucapan Jokowi itu secara khusus ditujukan kepada Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo yang memang menunjukkan elektabilitasnya tinggi dari beberapa nama tokoh yang berpotensi maju Pilpres 2024? Hanya Jokowi dan Allah SWT yang tahu. Sebab, kewenangan mengajukan capres-cawapres ada di partai politik. Asumsi kemudian dia kuatkan dengan klaim mendengar kabar adanya upaya untuk menjegal koalisi yang akan mencalonkan Anies. Hal itu dilakukan agar Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres. “Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Anies tidak mendapat koalisi,” ucapnya, seperti dikutip Twitter @Andiarief_, Ahad (28/8/2022). Elektabilitas Anies Baswedan itu adu cepat dengan bakal dikeluarkannya sprindik. Anies berupaya untuk tampil sederhana dan tidak ada partai, tapi popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya, dan prestasi dia yang memang diperlihatkan di DKI Jakarta. Tetapi, dari beberapa kali ucapan yang dilontarkan Jokowi soal “Ojo Kesusu” dan lantunan lagu dan pujian kepada Jokowi, “Ojo Dibandingke”, jawabannya sudah bisa ditebak: Jokowi Ingin Tiga Periode! Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pendukungnya yang tergabung dalam organisasi Pejuang Bravo Lima agar tidak terburu-buru dalam menentukan calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024 mendatang. Pengurus DPP Bravo Lima Ruhut Sitompul menyatakan, hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam acara rapat pimpinan nasional Bravo Lima di Ancol, Jakarta, Jumat (26/8/2022). “Sudah itu masalah politik ojo kesusu, bersabarlah, ya entah siapa calon presidennya yang penting kita kerja, kerja, kerja,” kata Ruhut menirukan ucapan Jokowi saat dihubungi wartawan, Jumat siang. Ucapan serupa juga disampaikan Jokowi saat mengundang Relawan Jokowi ke Istana Bogor. Jokowi sampai mengucapkan ojo kesusu sebanyak 5 kali kepada organisasi relawan yang mendukungnya pada Pilpres 2014 dan 2019 di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/7/2022). Pernyataan itu disampaikan Ketum DPP Forum Relawan Demokrasi (Foreder) Aidil Fitri. Ia mengemukakan, konteks kata-kata Bahasa Jawa tersebut terkait penentuan nama capres dan cawapres) yang akan didukung pada Pemilu 2024 mendatang. “Tadi memberi arahan \'ojo kesusu\', jangan buru-buru menentukan capres-cawapres. Saya dengar langsung dan diucapkan sampai lima kali \'ojo kesusu\',” ujar Aidil saat dihubungi Antara di Jakarta pada Jumat malam. Ia melanjutkan, sikap Presiden Jokowi saat mengucapkan kata-kata tersebut sangat jelas ingin fokus dan tidak ingin diganggu oleh hal-hal lain yang dapat menjerumuskan. “Menurut saya ini sangat jelas, beliau ingin fokus tidak diganggu hal-hal yang dapat menjerumuskan beliau. Itu artinya, beliau memberi komando agar satu napas, satu komando dalam menentukan sikap, tapi tunggu waktunya beliau akan umumkan sendiri,” kata Aidil. Untuk dicatat, organisasi relawan yang hadir dalam pertemuan di Istana Bogor itu, selain DPP Foreder, hadir pula Projo, Pospera, Sahabat Buruh Relawan Jokowi, Seknas Jokowi, Pena 98, KIB, Duta Jokowi, Kornas Jokowi, Bara Jokowi Pribadi Jokowi meminta relawannya tidak terburu-buru memberikan dukungan untuk kontestasi Pilpres 2024. Ia mengingatkan relawannya supaya sabar dan tidak mendesak-desak soal dukungan kepada capres. “Kalau sudah menjawab (setuju untuk bersabar) seperti itu, saya jadi enak. Tapi kalau desak-desak saya, saya nanti keterucut. Sekali lagi, ojo kesusu,” kata Jokowi dikutip dari video YouTube. Ojo kesusu (dalam bahasa Jawa) memiliki arti “jangan terburu-buru”. Dalam joke-joke kasar masyarakat pinggiran, ojo kesusu dapat juga bermakna lain. Dalam konteks politik, kata atau frasa tertentu seringkali bermakna ganda dan bersayap. Dan, benar! Inilah buktinya. Justru frasa bersayap itu ternyata untuk pribadi Jokowi. Jawaban ini bisa dibaca dari Hasil Musyawarah Rakyat (Musra) I di Kota Bandung, Jawa Barat pada Ahad (28/8/2022).   Ojo Kesusu yang diucapkan berkali-kali dalam pertemuan dengan relawan dan pendukungnya itu ternyata untuk kepentingan Jokowi Pribadi. Ia masih ingin tanduk untuk jabat presiden periode ketiga, meski konstitusi sudah memberi batasan dua periode saja. Hasil survei peserta Musra sebanyak 5721 orang itu, nama Joko Widodo ada di urutan teratas dengan jumlah 1704 suara (29,79%) sebagai Calon Presiden Harapan Rakyat. Disusul Sandiaga Uno 968 suara (16,92%), Ganjar Pranowo 921 suara (16,10%), Prabowo Subianto 635 suara (11,10%), Anies Baswedan 516 suara (9,02%). Sedangkan untuk Calon Wakil Presiden Harapan Rakyat, nama Ridwan Kamil ada di urutan teratas dengan 2225 suara (38,89%). Disusul Airlangga Hartarto 758 suara (13,25%); Erick Thohir 733 suara (12,81%), Arsjad Rasjid 591 suara (10,33 %), dan Puan Maharani 543 suara (9,49%). Apakah dengan survei terhadap 5721 suara rakyat Jawa Barat itu yang nanti bakal dijadikan pedoman Jokowi untuk meminta agar MPR mengamandemen UUD 1945 (hasil amandemen juga) perihal pasal yang mengatur pembatasan masa jabatan presiden (2 periode saja)? Jika Presiden Jokowi memaksakan hal tersebut, secara yuridis formal Jokowi telah melakukan “Kudeta Konstitusi”, apapun alasannya. Jika begitu strategi yang “dimainkan” Jokowi dan koleganya, sudah saatnya TNI sebagai penjaga terakhir konstitusi harus segera turun dan Selamatkan Indonesia dari kehancuran. Jangan ambil resiko terlalu lama, sehingga rakyat terus-menerus menderita. Apalagi, upaya menipu rakyat sudah ditunjukkan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi dengan beragam alasan. Lengkaplah sudah penderitaan rakyat.  Coba saja baca twiter Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), berikut. Bisnis dengan rakyat: harga pertalite naik Rp 2.350 per liter x sisa konsumsi tahun ini anggap 10 juta KL = Rp 23,5 triliun. Harga solar naik Rp 1.650 per liter x sisa konsumsi 5 juta KL = Rp 8,25 triliun. Inikah nilai menyakiti hati masyarakat, nilai keadilan: hanya Rp 31,75 triliun? Di lain sisi, Pendapatan Negara per Juli 2022 naik Rp 519 triliun (50,3%), akibat harga komoditas, yang notabene milik negara, meroket. Bukannya membagi rejeki ‘durian runtuh’ ini kepada masyarakat, sebagai kompensasi kenaikan harga pangan, yang ada malah menaikkan harga BBM: Sehat? Sedangkan ‘durian runtuh’ sektor batubara sangat besar, ekspor 2021 naik $12 miliar, dari $14,5 miliar (2020) menjadi $26,5 miliar. Kenapa Rp 31,75 triliun, sekitar $2 miliar saja, tidak ambil dari batubara ini? “Kenapa harus dari rakyat kecil? Bukankah batubara milik rakyat juga?” tanya Anthony Budiawan. (*)

LaNyalla: Subsidi itu Amanat Pancasila, yang Harus Dihapus itu Korupsi

BY FNN Ahad, 04 September 2022 13:22:11 0

Jakarta, FNN – Konsistensi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengusung tema kebangsaan dan falsafah bangsa dalam bernegara kembali disuarakan terkait keputusan pemerintah mengurangi subsidi BMM.  Dikatakan LaNyalla, yang harus dihapus itu korupsi, bukan subsidi. Karena subsidi adalah amanat Pancasila dan tertulis di pembukaan konstitusi sebagai bagian dari cita-cita dan tujuan nasional negara ini.  “Negara ini lahir untuk melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu dilakukan dengan memastikan rakyatnya tidak semakin menderita dan miskin,” tandasnya Minggu (4/9/2022). Ditambahkan, jika kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah kemiskinan, maka itu tidak boleh ditempuh oleh pemerintah sebagai kebijakan. Apalagi diyakini BLT belum 100 persen menjawab persoalan.  “Seolah subsidi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak itu optional (pilihan, red). Bisa dicabut sebagai pilihan. Itu karena kita memahaminya sebagai subsidi. Padahal itu kewajiban negara. Apakah nanti BLT juga akan terus-menerus? Mungkin tidak juga. Jadi perlahan-lahan bisa dihentikan juga,” imbuhnya.  Tokoh berdarah Bugis yang besar di Surabaya ini, mengingatkan bahwa kewajiban negara adalah untuk memastikan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan yang sah, dapat mengakses kebutuhan hidupnya dengan layak. Dan semakin hari semakin sejahtera. Bukan semakin susah. Apalagi sampai bunuh diri karena kemiskinan.  “Jangan menambah paradoksal yang sekarang semakin banyak. Justru yang wajib dilakukan pemerintah adalah menghilangkan total korupsi yang membebani APBN kita. Jangan kemudian memberi perlindungan rakyat dianggap membebani APBN. Sementara bayar bunga utang sekitar 400 triliun rupiah setahun pemerintah tidak mengeluh,” ungkapnya.  Lanjut LaNyalla, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih berkutat di angka 37 hingga 40 dalam beberapa tahun ini. Dan Indonesia masih berkutat di peringkat 96 hingga 102 dari 180 negara di dunia. “Artinya ada kerugian perekonomian negara yang besar. Yang seharusnya sampai ke rakyat sebagai bagian dari kewajiban negara,” sambungnya.  Sehingga, tambahnya, sudah seharusnya negara serius terhadap persoalan ini. Termasuk membongkar semua kerugian perekonomian negara akibat perlindungan-perlindungan gelap terhadap kejahatan perjudian, narkoba, pencucian uang, penambangan ilegal dan kejahatan ekonomi lainnya.  “Dan yang paling penting, kita harus kembali kepada Pancasila dan sistem bernegara yang telah dirumuskan para pendiri bangsa, agar negara ini kembali berdaulat atas sumber kekayaan Indonesia. Sehingga tidak semakin dinikmati segelintir orang yang berkolaborasi dengan Asing dan Aseng,” pungkasnya.  Seperti diketahui, LaNyalla memang menggagas kesadaran bangsa Indonesia untuk kembali ke sistem asli yang dirumuskan para pendiri bangsa, dimana seluruh elemen rakyat ikut menjadi penentu arah perjalanan bangsa, dan kembali fokus kepada Pasal 33 UUD 1945 naskah asli berikut penjelasannya. Sebelumnya, 21 Agustus silam, LaNyalla sudah mengingatkan pemerintah untuk tidak mengambil opsi kenaikan harga BBM. Karena kebijakan itu bisa memiliki efek domino yang serius. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan suara keberatan dari masyarakat. (mth/*) 

Jokowi Butuh Anies

BY FNN Ahad, 04 September 2022 12:56:50 0

Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, perkawinan kepentingan tidak haram selama demi kebaikan rakyat, negara dan bangsa. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI Bagaimana Joko Widodo pasca menjadi presiden? Hanya Tuhan yang tahu dan sebisanya menunggu reaksi rakyat. Dengan kondite buruk dan terus terpuruk, Jokowi perlu memikirkan bagaimana ia bisa \"soft landing\" usai tidak lagi ada di Istana. Sebaliknya dengan Jokowi, Anies Baswedan justru semakin bertumbuh dielu-elukan rakyat untuk menjadi presiden berikutnya. Sepertinya, Jokowi dan keluarga beserta lingkar kekuasaannya, masih membutuhkan Anies untuk keselamatan dan keamanan politik saat terjadinya transisi kekuasaan. Dibesarkannya oleh kekuatan oligarki, Jokowi bersama kroni kekuasaannya seiring waktu cenderung menjadi \"public enemy\" di ujung pemerintahannya. Praktik-praktik KKN dan pelbagai kejahatan kemanusiaan yang menyelimuti perjalanan pemerintahannya selama dua periode, semakin mengarah dan nyaris membuat Indonesia menjadi negara bangkrut. Kegagalan teknis dan strategis menyeruak dalam setiap kebijakannya dan implementasi pembangunan nasional. Infrastruktur yang tak terukur, uang negara yang terkuras bukan untuk kesejahteraan rakyat dan aparatur rakus dan brutal dalam menjalankan roda pemeruntahan merupakan warisan buruk rezim Jokowi, yang dihiasi perilaku penuh kebohongan dan tak punya sedikit pun integritas. Selain menjadi rezim otoriter dan cenderung dzolim kepada rakyat, Jokowi bersama infrastruktur kekuasaan politiknya, secara subyektif dan tendensius juga giat mereduksi figur Anies sebagai pemimpin potensial masa depan.  Sebagian besar politisi-politisi dan birokrasi yang menjadi sub koordinat  pemerintahan Jokowi, sangat kentara membenci dan memusuhi Anies. Mulai dari lembaga survey hingga para buzzer, intens membuat opini menyesatkan dan framing jahat, jika perlu \"membunuh\" karir politik Anies. Akan ada perjalanan waktu, layaknya hidup manusia seperti roda yang terus beputar, kadang di bawah kadang di atas. Begitupun posisioning politik Jokowi dan Anies, kedua figur pemimpin beda kutub yang paling berpengaruh dalam konstelasi politik nasional itu, bukan tidak mungkin menjadi dinamis, saling berhadapan atau bisa juga membuka ruang sinergi dan elaborasi. Mendorong terjadinya simbiosis mutual dan berorientasi pada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa. Dengan karakteristik yang sesungguhnya jauh bertolak belakang secara signifikan, membuat relasi politik Jokowi dan Anies menjadi begitu menarik dan ditunggu-tunggu publik. Jokowi sebagai presiden yang disokong penuh oleh kekuatan oligarki, momen menjelang pilpres 2024 memungkinkan akan bertemu dengan Anies sebagai capres fenomenal yang berbasis dukungan rakyat. Akankah keduanya berkonflik ria dan mengambil langkah diametral? Ataukah keduanya bisa menemukan titik kompromis yang melalui transisi kekuasaan kepemimpinan nasional yang perhelatannya tak lama lagi? Oligarki menjadi faktor penentu dari polarisasi figur Jokowi dan Anies terkait usungan parpol dan basis dukungan massa keduanya, dalam menghadapi pemilu dan pilpres yang kental dengan kucuran modal besar dan serba transaksional. Keniscayaan kapitalisme dan pengaruhnya yang kini bermuara pada kekuatan oligarki, pada akhirnya menjadi pemain utama dan paling menentukan dari proses suksesi presiden. Bagaimana ongkos ekonomi, sosial danpolitik pesta demokrasi yang berbiaya tinggi itu dapat melahirkan pemimpin boneka atau yang sejati mengemban amanah rakyat. Menjadi krusial dan menarik untuk diikuti perkembangannya baik oleh rakyat maupun elit politik. Akankah kekuatan oligarki dapat memenangkan kembali pilpres 2024 seperti pilpres sebelumnya. Atau memang akan terjadi proses demokrasi sejati yang menghadirkan pemimpin yang berasal dari rahim rakyat. Bukan pula hal yang mustahil tercipta \"win-win solution\", dari friksi dan fragmentasi dalam pilpres 2024. Jokowi sebagai presiden yang dibayangi stigma kepemimpinan gagal, tentunya menjadikan pertarungan pilpres 2024 sebagai sesuatu yang \"to be or not to be\". Dengan kepercayaan diri tinggi dan dukungan oligarki di belakangnya, Jokowi hanya punya dua pilihan. Memenangkan jabatan presiden tiga perodenya, atau akan menyiapkan sekoci dengan figur siapapun yang nantinya akan terpilih di pilpres 2024. Meskipun dominan pragmatis, oligarki juga tak sekonyong-konyong mengatrol pemimpin yang rendah elektabilitas dan tingat keterpilihannya, terlepas dengan rekayasa sosial maupun secara alami lahir dari dukungan rakyat. Sebagai entitas ekonomi yang memiliki korelasi kuat dengan dunia politik, oligarki juga memiliki kalkulasi dan rasionalisasi politik selain dengan tidak meninggalkan karakter \"safety player\" yang sejauh ini sukses diperankan para pengusaha skala besar. Termasuk menggiring partai politik dan instrumen kelembagaan pemerintahan lainnya seperti KPU, TNI dan Polri. Kehadiran Anies dalam hingar-bingar panggung politik pilpres 2024 yang begitu trengginas, harus diakui sudah mulai mencuri perhatian para sutradara, aktor dan partisipan politik seantero Indonesia dan mencuri perhatian dunia internasional. Pelbagai apresiasi dan reaksi bermunculan mulai dari munculnya \"supporting system\" hingga menjadikannya sebagai ancaman, terasa menggeluti Anies. Lantas, bagaimana dengan Jokowi? Mengambil garis tegas dengan rivalitas terhadap Anies, atau membangun permufakatan politik yang bisa jadi menjadi konsensus transisi kepemimpinan nasional, yang menyelamatkan republik ini. Terutama di tengah situasi dan kondisi kebangsaan yang rapuh dan rentan berbahaya bagi masa depan Indonesia. Tak terbantahkan, dengan performan rezim pemerintahan sekarang yang semakin merosot. Sebaiknya Jokowi bisa pikir-pikir dulu sebelum jauh melangkah dan salah jalan dalam melakukan manuver dalam pilpres 2024. Mampu merangkai hubungan yang harmonis dan selaras, antara kekuatan oligarki bersama lokomotif dan gerbong politik rakyat. Pun, dengan Anies yang kini mengemuka dan tak bisa menghindarkan diri menjadi irisan dari domain pemain politik dan ekonomi. Karena bagaimanapun juga Anies semakin menguat menjadi bagian dari dinamika dan representasi substansi demokrasi kekinian. Terlepas adanya dualisme demokrasi yang mengemuka antara politik realitas dan politik ideal. Jokowi memungkinkan untuk sekali saja bisa menjadi figur pemimpin yang nasionalis dan patriotis. Mendengar suara rakyat dan sebisanya bergaul intim dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, perkawinan kepentingan tidak haram selama demi kebaikan rakyat, negara dan bangsa. Demi mengembalikan Indonesia yang sebenarnya, termasuk jangan ragu jika kenyataannya Jokowi membutuhkan eksistensi Anies. Kebutuhan pada estafet kepemimpinan nasional yang kondusif dan terjaga keamanannya, termasuk sosial politik, sosial ekonomi dan sosial hukum. Masih ragu jika Jokowi butuh Anies? Tunggu saja rakyat akan melakukan apa dan sejarah yang akan menjawabnya. Catatan dari pinggiran kesadaran kritis dan perlawanan. (*)

Gaya Hidup Polisi yang Hedon Bikin Netizen Kepo dan Salfok

BY FNN Ahad, 04 September 2022 11:05:54 0

SEORANG pejabat Polri, Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi, yang dalam beberapa kali tampil tampak kece kita lihat fotonya. Dia pakai baju warna hitam garis-garis dan beda sekali dengan yang lain yang berseragam. Terus waktu dia pakai baju kemeja putih mirip Presiden Jokowi itu, tapi ternyata ada garis hitamnya kecil. Rupanya perhatian netizen itu luar biasa karena ternyata baju itu produk dari Burberry, brand ternama. Pakaian yang dikenakan Brigjen Andi Rian membuat netizen tertarik untuk membahasnya. “Saya kira netizen memang agak iri itu karena mereka cuma bisa melihat brand-nya,” komentar pengamat politik Rocky Gerung. “Yang mungkin dipersoalkan netizen, ngapain polisi itu musti pamer Burberry? Polisi itu harusnya setara dengan kesederhanaan rakyat. Polisi nggak boleh jadi social climber,” lanjutnya kepada Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Berikut ini petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (3/9/2022). Halo Bung Rocky, ketemu di akhir pekan hari Sabtu. Sekarang ini di di media sosial ramai sekali, bahkan sekarang sudah mulai muncul di media-media mainstream, media konvensional, yang menyoroti ini Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Andi Rian Djajadi, yang dalam beberapa kali tampil memang kece kita lihat fotonya. Dia pakai baju warna hitam garis-garis dan beda sekali dengan yang lain yang berseragam. Terus waktu dia pakai baju kemeja putih mirip Jokowi itu, tapi ternyata ada garis hitamnya kecil gitu. Rupanya perhatian netizen itu luar biasa karena ternyata baju itu produk dari Burberry, brand ternama gitu. Memang saya baca perdebatannya apa nih, sampai ini mirror bukan? Miror itu KW. Ini kalau dulu misalnya terkenal ada DKNY (Donna Karan New York), tetapi Donna Karan itu dulu produksi dua layer, layer yang memang mahal dan layer yang rada murah. DKNY itu bagian murahnya sebetulnya. Tapi kan orang Indonesia nggak-ngerti itu. Kalau Donna Karan itu produk mahal mungkin dibikin cuman 30 pcs: 5 ditaruh di Milan, 2 ditaruh di Tokyo, sisanya ditaruh di Perancis. Itu yang disebut sepenuhnya high fashion. Ada bagian yang bisa dibeli di Tanah Abang, DKNY, yang sudah dibuat di Bandung dan orang bisa bikin sendiri. Jadi itu yang disebut sebagai “mau mencitrakan diri dengan mengonsumsi sesuatu”. Saya kira netizen memang agak iri itu karena mereka cuma bisa melihat brand-nya. Kalau kita pelajari misalnya Burberry ini, kan itu persaingan di dalam fashion Eropa mungkin 200 tahun lalu dan berupaya untuk mempertahankan brand itu dan memang berhasil. Dulu kan brand itu industri rumahan, tapi karena diasuh dengan baik lalu Burberry jadi konsumsi bintang film mungkin tahun 1950-an. Dulu saya pernah cerita soal tas mewah Hermes yang dulu dipakai oleh Crace Kelly untuk menutupi kandungan dia kemudian terfoto oleh paparazi, tahun 50-an. Sekarang semua orang ingin beli Hermes itu, padahal Hermes dulu itu dipakai untuk merahasiakan kepribadian. Karena itu disebut dulu Grace Kelly bag. Orang nggak tahu sejarahnya Grace Kelly ketika menikah dengan pangeran dari Monaco. Semua merek itu ada sejarahnya. Di kita sekarang tas Hermes menjadi barang mewah yang sudah dipamer-pamerkan, padahal tas itu di dalamnya ada suatu peristiwa hak asasi manusia. Sekarang ada orang pakai Hugo Boss, padahal Hugo Boss itu sebetulnya yang pakaian militer Jerman. Jadi Hugo Boss ini temennya Hitler, disewa oleh Hitler untuk bikin pakaian tentara Jerman, jadi memang bagus betul. Jadi, kita tahu bahwa Hugo Boss itu mengakumulasi kapitalnya justru dengan memperlihatkan tawanan perang. Mereka yang pakai Hugoboss sebetulnya itu melanggar hak asasi karena Hugoboss itu kapitalisasinya dia manfaatkan tawanan perang Hitler waktu itu. Tapi itu peristiwa masa lalu. Saya cuma mengingatkan bahwa di setiap merek ternama ada jejak dan mungkin Burberry itu produk Inggris dan pasti itu produk bermutu. Burberry bahan yang pertama kali tahan air, karena saya suka naik gunung saya tahu untuk bahan Buberry bahan pertama yang waterproof, tapi dulu dipakai oleh tentara perang itu Burberry.  Ya bagus juga Pak Polisi tadi juga mungkin ingin hujan-hujanan, sehingga pakai Burberry. Sekali lagi, yang mungkin dipersoalkan netizen, ngapain sih polisi itu musti pamer Burberry? Ngapain anggota DPR musti pakai Hugoboss yang harganya mungkin 60 juta rupiah yang paling murah. Kan mereka wakil rakyat. Demikian juga polisi. Kan polisi itu harusnya setara dengan kesederhanaan rakyat. Agak aneh mereka pakai baju mahal. Pamer begituan yang buat orang Indonesia akhirnya dicari-cari walaupun ada juga orang yang iri sebetulnya. Kan orang iri pasti nyari. Tapi rasa iri itu memang terhadap pejabat-pejabat yang dianggap berlebihan. Nggak ada orang yang iri kalau ada CEO naik privat jet dan memang dia punya aktivitas kapital yang besar ya biasa saja. Justru bagi pejabat-pejabat yang di bawah itu yang berupaya untuk naik kelas jadi agak aneh, jadi social climber. Dan polisi kan nggak boleh jadi social climber. Ini kan kalau saya baca misalnya harga baju yang garis-garis hitam ini katanya  12 juta sudah diskon, tapi tetap sajalah jauh dari profil seorang polisi, sekalipun dia Jenderal. Dari segi kemampuan mungkin kalau setahun sekali gantinya bolehlah, tapi kalau ganti-ganti fashionnya kelihatan banyak.  Ya, hal-hal semacam ini bagi rakyat Indonesia yang pernah mengalami kolonialisasi, itu kelihatannya berlebihan. Tentu kita nggak akan larang hak orang itu, tetapi kemasukalannya yang dipersoalkan. Ya mungkin polisi bisa jawab bahwa itu hadiah atau istri saya punya bisnis. Itu urusan mereka. Urusan kita adalah kemasukakalan dari penampilan-penampilan ini. Memang agak ramai sih, sebelumnya misalnya Putri Candrawati pun ketika dia sedang menjalani rekonstruksi juga netizen tahu harga tasnya. Disebutkan tasnya guci. Walaupun guci lama tapi harganya juga masih puluhan juta. Kemudian waktu rekonstruksi di rumahnya juga disorot ada satu lemari khusus tas branded gitu. Belum lagi mobil-mobil mewah Ferdy Sambo, mobil mewah Hendra Kurniawan yang sekarang sedang menghadapi sidang kode etik. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa sebenarnya fenomena semacam ini? Karena banyak sekali orang hedon. Iya itu kata hedonisme juga bukan hal yang tepat sebetulnya karena di dalam hedonism ada etiknya juga itu. Tapi bagi muda sekarang kok hedon banget? Kira-kira begitu kan? Kok mau pamer banget. Jadi pamer kemewahan sebetulnya kan? Jadi istilah hedonisme langsung dianggap ini kok mewah yang nggak pantas. Sebab ada orang yang hedon itu ya memang dia pantas karena misalnya musti datang ke jetset society ada gala dinner, musti tahu table manner segala macam. Itu bukan hedonisme. Itu memang aturan peradaban begitu. Tetapi kalau dia dilebih-lebihkan yang nggak penting sebetulnya itu baru disebut oleh anak seorang hedon. Nah, gejala hedon ini yang selalu terkait dengan akumulasi kapital. Jadi pameran kapitalisme itu pasti menimbulkan hedonisme. Padahal sebetulnya milenial dunia sekarang itu berupaya untuk tidak lagi mengonsumsi barang-barang yang diproduksi dengan akibat lingkungan jadi rusak. Sekarang misalnya netizen di British di tempat Burberry ini dibuat, anak mudanya itu akan cari lewat internet siapa anak muda di Brazil yang size-nya sama dia mau kirim bajunya supaya tuker-tukeran gitu. Jadi mereka berupaya supaya nggak usah lagi beli baju. Paling baju yang dibuat untuk dipakai 2 tahun itu paling dalam enam bulan orang sudah bosen. Lalu fashion-nya berubah. Sekaligus saya terangkan bahwa fashion itu artinya yang berubah-ubah. Fashion artinya yang berubah-ubah. (ida)

Ambyar, Ojok Dibandingke!

BY FNN Sab, 03 September 2022 16:15:30 0

Kini, tinggal rakyat mau bertindak apa. Apakah akan diam ditindas, atau komitmen dengan ikrar \'BBM Naik,  Jokowi Turun\'. Sebab, semua penderitaan rakyat telah diabaikan. Jokowi tetap saja menaikan harga BBM. Oleh: Ferry Is Mirza DM, Wartawan Utama, Sekertaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim RENCANA saya begitu tiba di stasiun Gubeng pukul 18.10 yang dijemput istri, anak, menantu, dan cucu, akan menikmati ice cream Tutifruti di Zangrandi lalu ke TP Mall untuk bermalam mingguan, jadi ambyar, ojok dibandingke. Perasaan mangkel (jengkel) dan gregatan campur jadi satu. Gegara, saat sedang di atas KA Argowilis yang saya tumpangi menuju kota Pahlawan Surabaya, sewaktu akan melintasi stasiun Solo Balapan, kota asal Joko Widodo, nada panggil HP saya berbunyi.  Telpon masuk dari sahabat IZ (saya sebut inisialnya) pada pukul 14.35. “Bang FIM (panggilan akrab saya) apa lagi nonton TV?” tanya IZ dan saya jawab, “Tidak, lagi di atas kereta dari Purwokerto via Yogja. Ada berita apa IZ ?” saya balik bertanya. “Ada breaking news. Jokowi pers release menaikkan harga BBM,” ujar IZ sahabat saya ketika mahasiswa di UJ tahun 78 lalu. IZ lalu lewat japri WA merinci kenaikan BBM itu. Dari info itu, saya mengkritisi kebijakan rezim Jokowi menaikkan BBM yang diumumkan pada akhir pekan ini. Berikut tulisan saya silakan dikomentari lewat fimdalimunthe55@gmail.com. Joko Widodo akhirnya mengumumkan sendiri kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 jadi 10.000 per liter. Solar dari Rp 5.150 per liter naik jadi Rp 6.800 per liter. Untuk Pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.000 jadi Rp 14.500 per liter. Kenaikan BBM ini disampaikan Jokowi dalam Konferensi Pers Presiden dan Menteri Terkait, di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022). Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, kenaikan ini efektif berlaku 1 jam sejak diumumkan, pada pukul 14.30 WIB, hari ini Sabtu (3/9/2022). Jokowi mengatakan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari  Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Ada beberapa catatan terhadap pengumuman kenaikan harga BBM ini, yang akhirnya disampaikan langsung oleh Presiden, yaitu: Tekanan rakyat terhadap dampak kenaikan BBM ini begitu besar. Karena itu, kementerian atau Pertamina, tidak berani mengumumkan sendiri. Pengumuman langsung oleh Jokowi mengkonfirmasi Presiden telah siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk menanggung kemarahan rakyat akibat kenaikan ini. Memilih mengumumkan pada hari libur juga didasari pada usaha untuk menghindari dampak langsung berupa demonstrasi dan tekanan dari rakyat. Walau pada akhirnya disadari akan ada protes rakyat, tapi hal itu setidaknya dapat diredakan dengan suasana libur dan ada waktu antisipasi saat demo mulai ramai di hari kerja Senin besok lusa. Jokowi masih mempertahankan data hoax soal subsidi Rp 502 T yang jadi dasar kenaikan harga BBM. Itu artinya, seluruh argumentasi menurut rakyat diabaikan. Meskipun protes data hoax disampaikan, tetap saja akhirnya BBM dinaikkan merujuk data hoax tersebut. Jokowi mengatakan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70% subsidi diklaim dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Kini, tinggal rakyat mau bertindak apa. Apakah akan diam ditindas, atau komitmen dengan ikrar \'BBM Naik,  Jokowi Turun\'. Sebab, semua penderitaan rakyat telah diabaikan. Jokowi tetap saja menaikan harga BBM. Lagipula, jika model kebijakan yang dzalim seperti ini terus dibiarkan maka selamanya rakyat akan ditindas. Dalam banyak kebijakan rezim ke depan, suara rakyat tidak akan pernah didengarkan. #Serius apakah Jokowi akan diturunkan karena tindakan keras kepalanya yang tetap menaikan harga BBM. #Yaa Allah Tunjukilah Mereka Jalan yang Benar. (*)

Hanya Iblis Bernafsu Tiga Periode

BY FNN Sab, 03 September 2022 14:14:54 0

Sembari menyiapkan presiden boneka lainnya yang sejalan dengan rezim sebelumnya dan tentunya menjadi anak haram mafia-mafia yang membajak negara dan tak tersentuh hukum itu, sebagai opsi kedua. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presiden GMNI BUKAN cuma presidennya yang ndablek karena kegagalan kepemimpinannya. Bahkan sebuah ormas kumpulan relawan tak bermutu, berlagak seperti partai politik membuat musyawarah yang mengklaim rakyat menginginkan presiden tiga periode. Rakyat yang mana? Rakyat yang menderita karena utang yang meroket, maraknya korupsi, pajak yang mencekik, rutinnya kenaikan BBM, harga sembako  yang melambung, dan pelbagai kebobrokan lainnya penyelenggaraan negara? Selain bertentangan dengan konstitusi dan mengabaikan realitas obyektif kondisi rakyat yang begitu memprihatinkan, itu adalah pemikiran sesat dan upaya kasak-kusuk mengolah perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode. Apalagi sampai mengamandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden yang sudah baku dua periode demi kepentingan sesaat dan sesat. Bukan saja membunuh demokrasi dan melukai hati nurani rakyat. Lebih dari itu, syahwat kekuasaan yang menghalalkan segala cara, terkesan bagai orang kesurupan yang membabi-buta. Keinginan menjadi presiden untuk periode ketiga, saat waktunya belum genap dua periode menimbulkan kesengsaraan rakyat dan nyaris menghancurkan kehidupan bernegara dan berbangsa. Entah keinginan itu dari presidennya sendiri maupun orang di sekelilingnya atau bahkan dari ormas relawan pendukungnya. Hasrat sarat siasat itu hanya menunjukkan rezim ini memang benar-benar dalam kedunguan tingkat akut dan krisis moral yang identik dengan kebiadaban. Tanpa malu karena miskin prestasi, menjadi penguasa yang dzolim karena berorientasi harta dan jabatan serta memisahkan kehidupan rakyat dari kemakmuran dan keadilan. Aspek politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan, cenderung mengalami distorsi yang diikuti kerusakan struktural dan sistemik menahun. Negara secara internal telah begitu tajam mengalami degradasi kemanusiaan, sementara secara eksternal terus tereliminasi dalam pergaulan internasional. Negeri nusantara sudah larut menjadi bangsa kacung yang primitif dan tak bermartabat. Konflik sesama akibat pembelahan sosial untuk berebut kekuasaan dan saling membunuh demi memenuhi kepuasan harta dan jabatan. Menjadi identifikasi paling relevan bagi Indonesia meskipun mengusung Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Dengan tingkat pendapatan perkapita paling rendah dilihat dari ukuran sebagai negara dengan kekayaan alam berlimpah. Kemudian terus-nenerus mengalami penurunan indeks demokrasi dan penegakan hukum. Serta yang paling miris terjadinya kemerosotan budaya yang tercermin dari kemiskinan ahlak seiring kemiskinan ekonomi bangsa. Pantaslah negeri ini dikatakan dipimpin oleh para pejabat yang tidak kompeten, tidak akuntabel dan nihil integritas. Kepemimpinan yang tidak manusiawi, yang tega dan acuh mengorbankan rakyatnya demi kepentingan pribadi dan kelompok. Membuat para pemangku kepentingan publik itu, tak ubahnya seperti gerombolan berwujud manusia yang dominan kerasukan setan. Melalui sokongan oligarki, tampaknya rezim ini terlalu percaya diri sekaligus tak tahu diri. Mengambil ancang-ancang berupaya merekayasa politik demi presiden tiga periode sebagai target utama. Sembari menyiapkan presiden boneka lainnya yang sejalan dengan rezim sebelumnya dan tentunya menjadi anak haram mafia-mafia yang membajak negara dan tak tersentuh hukum itu, sebagai opsi kedua. Ormas relawan bersama sub koordinat lainnya rezim  yang ngga jelas peran dan fungsinya buat rakyat, terus menggonggong menyuarakan presiden tiga periode sembari berharap tetap dalam zona nyaman turut menikmati kue kekuasaan. Tanpa disadari menutup mata, telinga, dan batin dari kenyataan pahit yang dialami rakyat dan negara bangsa Indonesia. Tak lagi dapat membedakan mana kebenaran dan kejahatan, mana yang hak dan batil serta mana kejujuran dan kebohongan. Boleh jadi sisi-sisi kemanusiaanya telah raib dari jiwa raganya, dan perlahan namun pasti bertransformasi menjadi iblis kekuasaan. Iblis yang bernafsu tiga periode. (*)

Meminta Klarifikasi Pernyataan Menteri Keuangan Bahwa Kuota BBM Bersubsidi Akan Habis September 2022

BY FNN Sab, 03 September 2022 12:55:28 0

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SANGAT disayangkan pernyataan menteri keuangan mengenai kuota BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar, akan habis pada akhir September lalu, jika subsidi dan konsumsi tidak diatur. Pernyataan ini sangat berbahaya, terdengar atau terkesan seperti bernada ancaman. Seolah-olah, kalau harga BBM bersubsidi tidak naik maka kuota BBM bersubsidi akan segera habis, dan sebagai konsekuensi publik tidak bisa mendapat BBM bersubsidi lagi. Jadi harus beralih ke BBM lain, dalam hal ini, Pertamax yang harganya jauh lebih tinggi. Kalau publik tidak mau beralih ke Pertamax, maka mau tidak mau harus setuju dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Kalau harga naik, maka pemerintah bisa menyediakan tambahan stok BBM bersubsidi. Singkatnya, kalau tidak setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, maka dengan konsekuensi tidak bisa lagi mendapatkan BBM bersubsidi (karena kuota habis), dan silakan beralih ke Pertamax. Kalau mau BBM bersubsidi, maka silakan setujui kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Bukankah seperti itu? Kalau ini sampai terjadi, pemerintah patut diduga kuat telah melanggar hak konstitusi rakyat untuk mengkonsumsi produk BBM, dalam hal ini Pertalite dan Solar. Pemerintah tidak bisa membatasi jumlah konsumsi masyarakat, apalagi meniadakan barang yang seharusnya ada, hanya karena perbedaan harga: kalau harga naik, barang ada! Perlu dicatat, bahwa anggaran subsidi BBM di APBN hanya merupakan angka perkiraan, berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Jadi, bukan merupakan sebuah angka yang pasti, di mana realisasinya harus sama dengan anggaran. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi kuota BBM bersubsidi pada kenyataannya sudah sering terlampaui dibandingkan dengan anggaran. Tetapi selama ini tidak menjadi masalah, masyarakat tetap dapat membeli dan konsumsi BBM bersubsidi tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani perlu diingatkan lagi bahwa APBN memberi fleksibilitas, bahwa realisasi dapat berbeda dengan anggaran. Pasal 16 ayat (3) UU APBN mengatur: Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan realisasi subsidi BBM dari anggaran juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat yang sudah diaudit oleh BPK untuk tahun 2021, dikatakan: Realisasi Belanja Subsidi, realisasi mencapai Rp242,08 triliun atau melampaui sebesar Rp45,85 triliun dari Pagu APBN sebesar Rp175,35 triliun. Pelampauan realisasi Belanja Subsidi terutama pada Belanja Subsidi Energi, realisasi mencapai Rp140,0 triliun atau Rp29,9 triliun dari APBN 2021 Rp110.5 triliun. Penyesuaian pagu Belanja Subsidi sesuai dengan Pasal 16 UU APBN 2021 ayat (3), bahwa anggaran subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran subsidi tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan realisasi tahun berjalan, karena dampak dari kenaikan ICP, pagu subsidi jenis bahan bakar tertentu dan subsidi LPG yang ditetapkan dalam APBN 2021 diperlukan penyesuain tambahan sebesar Rp28,1 triliun, untuk bisa memenuhi kebutuhan tahun berjalan. Dengan demikian, Menteri Keuangan tidak sepatutnya mengatakan kepada publik hal yang diduga bertentangan dengan UU APBN, yang terkesan atau terdengar seperti bernada ancaman. Semoga Menteri Keuangan dapat mengklarifikasi Surat Terbuka ini. Tembusan Komisi XI DPR RI. Terima kasih. Dari Seorang Warga. (*)

Tiga Langkah Jegal Anies

BY FNN Sab, 03 September 2022 12:30:46 0

Jangan \"paksa\" Anies jadi tersangka jika tidak benar-benar ada bukti layaknya tersangka yang lain. Yang ada bukti, jelas dan kasat mata saja, gak kunjung dijadikan tersangka. Anies yang menurut banyak ahli hukum tidak melanggar mau dijadikan tersangka. Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa ANIES Baswedan gak boleh nyapres. Ini harga mati. Ada pihak yang merasa tidak aman kalau Anies nyapres. Apa yang tidak aman? Bisnisnya tidak aman, kepentingan politiknya tidak aman, bahkan diri mereka juga bisa tidak aman. Anies satu-satunya kandidat yang oleh mereka dianggap tidak bisa mereka kendalikan. Karena itu, Anies harus dihentikan. Sekali lagi, harus dihentikan. Ada upaya sangat serius untuk jegal Anies, kata Andi Arief. Politisi Demokrat yang terkenal tegas ini blak-blakan soal penjegalan terhadap Anies. Publik pun sebenarnya sudah sangat paham. Bagaimana cara menghentikan Anies? Ada tiga langkah. Langkah pertama, jadikan Anies tersangka. Pra pilgub DKI 2017 hingga hampir selesai masa kerja lima tahun sebagai gubernur, kasus demi kasus terus dicari. Kasus DP 0%, gak ketemu. Formula E? Commitment fee, ternyata bukan pelanggaran. Tanggal pembayaran? Di sini dicari celahnya. Meski sudah disetujui banggar, pembayaran Formula E tetap mau diutak atik. Pembayaran sebelum Sidang Paripurna DPRD mau dipermasalahkan. Padahal, tidak ada pelanggaran hukum. Itu hanya soal administrasi belaka. Apalagi, ini dilakukan untuk menghindari denda. Kalau kena denda, harus keluar uang lagi. Anies selamatkan event Formula E dari denda. Kok mau ditersangkakan? Ini bisa memicu gejolak sosial, kata salah seorang ketua umum partai dengan wajah marah. Hal yang sama dikhawatirkan sejumlah orang. Kalau Anies tetap \"dipaksa jadi tersangka\" apakah akan terjadi gejolak sosial, tanya sejumlah anggota Dewan dan aktifis ke saya. Boleh jadi apa yang diungkapkan Ketua Umum Partai itu benar-benar terjadi, jawabku. Jawaban yang aman. Saat ini, Anies boleh dibilang satu-satunya ekspektasi bagi rakyat yang selama ini merasa tidak terakomodir aspirasinya. Jika ekspektasi ini hilang, mereka bisa putus asa. Frustasi! Dan ini bisa menjadi sumber lahirnya gejolak sosial-politik itu. Sebab, tak ada lagi harapan. Ngeri! Jangan \"paksa\" Anies jadi tersangka jika tidak benar-benar ada bukti layaknya tersangka yang lain. Yang ada bukti, jelas dan kasat mata saja, gak kunjung dijadikan tersangka. Anies yang menurut banyak ahli hukum tidak melanggar mau dijadikan tersangka. Hal ini bukan saja akan dicatat sebagai sejarah terburuk bagi demokrasi di Indonesia, tapi juga berpotensi menimbulkan gejolak sosial-politik. Ini juga akan membuat kualitas pemilu pada 2024 menjadi pemilu terburuk di era reformasi. Emang ada yang mikirin kualitas pemilu? Banyak yang justru masa bodoh!  Langkah kedua, Anies jangan sampai dapat tiket nyapres. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk oleh PPP, PAN dan Golkar dibaca publik sebagai upaya untuk jegal Anies. Publik tahu bahwa kader dan pemilih PPP-PAN mayoritas mendukung Anies. Terlalu berisiko jika dua partai ini dukung capres lain. Elektoral bisa jeblok. Suka tidak suka, fakta politiknya menunjukkan bahwa kader dan konstituen dua partai ini mayoritas dukung Anies. Partai yang tidak aspiratif terhadap konstituennya, bisa collaps! Kita lihat di pemilu 2024 nanti. Golkar sendiri? Ada Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung. Dua tokoh KAHMI ini masih punya pengaruh besar terhadap Golkar. Keduanya lebih dekat dengan Anies dari pada kandidat-kandidat yang lain. Ada kemungkinan merapat le Anies setelah KIB gak berujung. Kehadiran Partai Komunis China (PKC) ke kantor Golkar baru-baru ini juga dicurigai oleh sejumlah pihak sebagai upaya untuk menjegal Anies. Nah, kecurigaan ini perlu ditelusuri. Benarkah? Setelah KIB terbentuk, munculah Nasdem, PKS dan Demokrat yang semakin intens berkomunikasi. Arahnya akan mengusung Anies. Tiga partai ini hampir solid. Gabungan dari tiga partai ini cukup memenuhi syarat untuk mengusung Anies. Tapi, masih ada satu persoalan. Demokrat bisa pindah tangan jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan Moeldoko. Mungkinkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melemah dan membuka ruang negosiasi untuk menghentikan langkahnya mendukung Anies? Hanya SBY dan Tuhan yang tahu. Teriakan Andi Arief sebagai kader militan Demokrat mungkin bisa dibaca dari sini. Langkah ketiga, jika langkah pertama dan kedua gagal dan Anies tetap bisa maju di pilpres 2024, maka cara terakhir adalah menggunakan infrastruktur kecurangan. Ini akan bisa masif jika kubu Anies tidak mengantisipasinya. Kemungkinan akan ada sejumlah institusi dan lembaga yang dilibatkan untuk mengalahkan Anies di pilpres 2024. Anda ingat pilgub DKI 2017? Ada instruksi kepada sejumlah kepala daerah datang ke Jakarta untuk memenangkan Ahok. Ada sejumlah TPS dimana di putaran pertama Anies-Sandi tidak dapat suara satupun. Baru di putaran kedua, Anies-Sandi bisa menang di beberapa TPS itu. Dahsyat bukan? Jadi, ini semua gak ada urusannya dengan isu kadrun, radikal, intoleransi atau sejenisnya. Itu semua sampah. Anda bodoh kalau percaya isu ini. Orang Arab bilang: \"bahlul murakab\".  Yang terjadi adalah pertarungan politik tingkat tinggi, dimana munculnya Anies sebagai kandidat capres 2024 menjadi ancaman bagi kepentingan segelintir orang. Mereka merasa tidak aman. Munculah kemudian isu-isu sampah itu. Dan mereka yang goreng isu itu saat ini sedang bekerja keras untuk jegal dan hentikan Anies, sebagaimana yang Andi Arief bongkar itu. Paham? Akhirnya, apakah Anies akan terjegal dan bisa dihentikan? Atau Anies melenggang dan menjadi Presiden RI ke-8? Mari kita tunggu takdir masa depan bangsa ini. Jakarta, 2 September 2022. (*)

Fenomena Anies dan Gerilya Oligarki

BY FNN Sab, 03 September 2022 06:40:35 0

Jusuf Kalla memprediksi ada empat poros kekuatan politik dalam pilpres 2024. Salah satunya, poros Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Tiga partai ini diharapkan mengusung Anies Baswedan- Khofifah Indar Parawangsa. Khofifah adalah kandidat terkuat yang dapat diandalkan meraih suara mayoritas di Jawa Timur dan tidak menutup kemungkinan di Jawa Tengah.  Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI/Pejuang PT 0% JIKA saja ada jajak pendapat tentang siapa tokoh politik yang paling banyak dimaki, barangkali Anies Baswedan jawabannya. Kalau jajak pendapat itu diteruskan dengan pertanyaan siapa tokoh politik yang paling dingin menanggapi makian, mungkin jawabannya akan tetap Anies. Ini bukan sanjungan, bukan pula sokongan politik. Ini sekadar mengemukakan fakta, dan kita harus jujur menarasikan fakta. Di tengah buasnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik memangsa rakyat, tak sekali pun Gubernur DKI Jakarta ini memanfaatkan kedigdayaan aturan itu. Padahal, dialah tokoh politik yang banyak mendapat serangan verbal.  Siapa sangka, sikap dingin Anies justru menjadi kekuatan yang menyulap cacian banyak orang menjadi pengatrol simpati publik. Semakin diserang, semakin dia berkibar. Semakin sabar, semakin menampakkan kelas kenegarawanannya.  Alih-alih menanggapi, Anies memilih tetap fokus membenahi Jakarta meski jabatannya tinggal menghitung hari. Konsep “gagasan-narasi-karya” yang menjadi pijakan kinerjanya, dalam lima tahun ini terasa telah mengubah Jakarta menjadi lebih baik.  Konsep itu boleh dibilang antitesa semboyan “kerja-kerja-kerja” khas Presiden Joko Widodo. Rakyat bisa merasakan perbedaan keduanya. Rakyat juga bisa membandingkan capain keduanya, meski tidak apple to apple. Sebagai gubernur, prestasi Anies memang tidak diragukan. Bayangkan, 53 penghargaan pernah ia raih hanya dalam tempo  1 tahun 4 minggu. Anehnya, lawan politik, terutama oleh buzzer-buzzer itu, sering menyebut dia tidak bisa bekerja.  Para buzzer itu juga tak bosan membandingkan kinerja Anies dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Padahal, jauh panggang dari api. Tidak perlu mengulik semua pencapaian untuk membuktikannya. Cukup menyodorkan fakta opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk DKI Jakarta selama 5 tahun berturut-turut, maka kita bisa menarik kesimpulan. Bukankah pemerintahan yang bersih menjadi ukuran paling mendasar?  Maka wajar, di antara deretan nama yang disebut-sebut bakal menjadi calon presiden, sosok Anies cukup menonjol. Karena segudang prestasi itu, ia tidak perlu menggandeng nama besar orang tua hingga kakek atau neneknya. Ia juga tidak perlu bergantung pada nama besar presiden, atau berharap dukungan tukang survei.  Gaya komunikasi berikut jaringan internasional yang luas adalah kelebihan lain yang ia miliki. Kelebihan ini rasanya cukup menonjol di antara deretan nama-nama capres yang ada. Dan yang harus menjadi catatan tambahan, di antara nama-nama capres itu, hanya Anies yang relasinya relatif berjarak dari penguasa, bahkan cenderung dipersepsikan berseberangan.  Dari perspektif itu, tantangan Anies melaju di 2024 menjadi kian besar. Terlebih, mekanisme politik kita agaknya didesain untuk tidak sungguh-sungguh menemukan calon pemimpin terbaik.  Itu terlihat dari upaya kuat mempertahankan presidential threshol (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Padahal, PT ini telah puluhan kali digugat ke Mahkamah Konsitusi (MK), termasuk oleh saya dan beberapa rekan dari DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Akan tetapi, semua gugatan ditolak.  MK (Mahkamah Konstitusi) berkukuh, partai politiklah yang memiliki legal standing. Lucunya, ketika Partai Bulan Bintang (dan lembaga DPD) mengajukan gugatan, nyatanya tetap ditolak dengan berbagai dalih. Sementara di sisi lain, kolega saya, fraksi-fraksi dari partai besar di DPR terlihat nyaman dengan aturan ini. Kita menemui jalan buntu karena hanya melalui dua lembaga inilah aturan presidential threshold dapat diubah. Oligarki Bergerilya Yang senang tentu oligarki. Ada oligarki politik, ada pula oligarki ekonomi. Pilpres adalah wadah yang tepat menyatukan kekuatan. Oligarki ekonomi menyiapkan cuan, oligarki politik bergerilya ke sana-kemari.  Tujuannya, agar capres yang disodorkan ke hadapan rakyat adalah orang-orang mereka juga. Siapa pun yang unggul, pada akhirnya oligarkilah pemenang sejati. Sembari memekikkan demokrasi ala mereka, para oligarki menunggangi presidential threshold untuk mengatur paket boneka sebagai pemenang, dan paket lainnya sebagai lawan yang kalah. Dan kita akan terperangah karena yang kalah pun berpotensi duduk manis di kabinet yang diracik oligarki. Jusuf Kalla memprediksi ada empat poros kekuatan politik dalam pilpres 2024. Salah satunya, poros Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Tiga partai tersebut diharapkan mengusung Anies Baswedan- Khofifah Indar Parawangsa. Khofifah adalah kandidat terkuat yang dapat diandalkan meraih suara mayoritas di Jawa Timur dan tidak menutup kemungkinan di Jawa Tengah.  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentu layak diperhitungkan juga. Namun, anak muda cerdas ini barangkali lebih pas bila terlebih dahulu mengasah memimpin kementerian, mengikuti jejak sang ayah, Soesilo Bambang Yudhoyono. Jika AHY siap dengan gagasan itu, maka pasangan Anies Baswedan – Khofifah Indar Parawangsa dapat tampil elegan sebagai kandidat nonparpol.  Nasdem telah menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan, selain kepada Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo. PKS belum resmi menyatakan sikap, namun agaknya mengarah kepada Anies. Pun dengan Partai Demokrat, mengingat karakter partainya agaknya sulit bila menyatu dengan PDIP, Gerindra, atau Golkar dalam konteks hari ini. Di banyak kesempatan, tiga partai ini terlihat makin harmonis. Namun, gerilya oligarki bukan tidak mungkin mencari celah. Bila salah satunya dapat “ditarik,” dua partai tersisa kemungkinan tersandung presidential threshold dan harus rela mengobral dukungan kepada capres dari poros lain. Layu sebelum berkembang, sinyalemen keretakan tiga partai itu mulai berdetak menyusul pelukan teletubbies Puan dan Bang Surya yang begitu dinikmati keduanya. Mungkinkah kemesraan ini membuyarkan prediksi terbaru JK terkait pasangan Anies – Khofifah? Kita tunggu saja.  Yang jelas, tidak sedikit pengamat politik menduga bahwa oligarki akan bekerja ekstra keras untuk mengganjal Anies. Maka, terhadap kasak-kusuk politik di atas, boleh jadi merupakan bagian dari proyek politik para oligar, meski tidak juga menutup kemungkinan terjadi secara natural. Puan Maharani barangkali merasa semakin popular sehingga target sebagai Capres dalam pemilu 2024 menjadi  harga mati. Itu artinya, Ganjar Pranowo yang berkomitmen tidak akan ikut pilpres bila tidak diusung PDIP, ya… akan terganjal pula.  Satu hal yang pasti, selama presidential threshold menjadi rahim bagi lahirnya koalisi Parpol dan pasangan capres, selama itu pula pekik demokrasi hanya teriakan omong kosong belaka. (*)

Berbohong Stok BBM Kritis, Pertamina Bisa Digugat “Class Action”

BY FNN Jum'at, 02 September 2022 20:09:16 0

SEBELUM isu kenaikan harga BBM subsidi, PT Pertamina pernya menyatakan bahwa stok BBM bersubsidi menipis. Ditambah lagi, beban APBN berat kalau subsidi tidak dicabut. Setelah rakyat panik dan sempat antri di SPBU jelang 1 September 2022, ternyata Pertamina tidak menaikkan. “Tetap kita (hanya) ingin lihat bahwa ini problem yang tertunda dan memang ada kalkulasi bahwa ini demi menyelamatkan reputasi Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), harus berkorban APBN buat terus-menerus subsidi,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. “Dan keadaan yang sekarang yang kita cukup sebut situasi yang disruptif ini setiap saat justru bisa jadi katastrofi,” lanjut Presiden Akal Sehat itu dalam dialognya dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief. Berikut petikannya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (2/9/2022). Halo apa kabarmu Bung Rocky, ini ketemu di hari Jumat, menjelang akhir pekan. Orang bilang thanks God is Friday. Thanks God, bukan kepada Jokowi. Thanks God karena harga pertalite ternyata tidak jadi naik. Tetapi, tetap kita ingin lihat bahwa ini problem yang tertunda dan memang ada kalkulasi bahwa ini demi menyelamatkan reputasi Pak Jokowi harus berkorban APBN buat terus menerus subsidi. Mungkin sama dengan yang jadi semacam pertaruhan hukum politik sekarang. Demi menyelamatkan Sambo maka skenarionya harus sampai di situ saja. Kira-kira begitu kan. Desas-desus yang kita lihat dari berbagai pembicaraan di DPR atau Komnas HAM mungkin berpikir begitu. Jadi semuanya itu serba tidak pasti. Tetapi, kita bisa bayangkan seandainya terjadi kekacauan ekonomi, lalu terjadi juga guncangan politik, dan semua yang tidak pasti itu akhirnya terbongkar bahwa ini hanyalah upaya untuk menghalangi melebarnya isu politik, melebarnya isu hukum, melebarnya isu asmara segala macem. Jadi kita ada dalam kecemasan sebetulnya. Apalagi soal pertalite yang seolah-olah yang mungkin buat sementara karena harga minyak dunia agak turun maka kesempatan untuk membujuk kembali legitimasi publik. Tapi ini semua nggak pasti. Dan keadaan yang sekarang yang kita cukup sebut situasi yang disruptif ini setiap saat bisa jadi katastrofi itu justru. Iya. Ini kan jadinya kredibilitas pemerintah makin hancur. Realitas sebelumnya kan bagaimana corporate secretary PT Pertamina ini menyatakan bahwa ini stok solar dan pertalite itu akan habis tahun ini. Tiba-tiba kemarin Pertamina umumkan bahwa stok sampai tahun baru aman. Jadi kalau begitu terus ada yang tanya, ini tuyul dari mana yang bawa minyak. Iya, ini Pertamina juga jadi tempatnya jin buang anak. Orang itu menganggap Pertamina tempat angker. Kira-kira begitu kalau bilang perspektif kemarin jin buang anak karena kita nggak tahu siapa yang kendalikan Pertamina. Kenapa Humasnya beda-beda itu. Direksi bisa beda dengan…. Kan musti satu suara antara Humas, Direksi, Komisaris, Menteri Keuangan. Kan itu soalnya.  Jadi, dalam keadaan ketiadaan informasi, orang akhirnya kasak-kusuk bahwa ini ada isu politik di situ. Lalu masuk segala macam kecurigaan bahwa ini ada uang yang akan ditahan dulu untuk permainan politik, untuk sementara oke subsidi tidak akan dicabut. Jadi hal-hal semacam itu bikin mereka yang panik sebetulnya karena ketahuan oleh rakyat. Istana itu panik sendiri saja sehingga di antara mereka saling menghumaskan diri. Jadi, setiap orang di Istana jadi humas buat dirinya sendiri. Kalau kita lihat ini kan soal mazhab. Sri Mulyani jelas mazhabnya ingin cabut subsidi. Pak Luhut tadinya juga termasuk yang kenceng menyuarakan. Tetapi, saya kira Pak Luhut ini satu suara dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang sudah ngomong hati-hati itu dan DPR kemarin untuk pertama kalinya kompak ini. Ya ada satu dua fraksi yang sepakat. Yang lain menolak untuk pencabutan dan selalu mereka bilang pro orang cilik. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita mulai mengendus ini ada semacam itu. Kalau nggak perpecahan ya kita bilang ada perbedaan mazhab. Ujungnya, itu nanti juga persoalan bagaimana mengelola negara ini. Ya, itu selain perbedaan mazhab juga perbedaan raport atau proksi pada presiden. Kan jelas Pak LBP lebih dekat dengan Presiden Jokowi karena reputasi beliau bahkan sebelum Jokowi jadi presiden. Jadi, orang yang paling kenal watak dan sekaligus kecemasan Pak Jokowi adalah Pak Luhut. Jadi mungkin Pak Luhut juga membaca wah itu Presiden Jokowi potensial untuk kehilangan legitimasi maka diubahlah kebijakan-kebijakan itu. Dan itu memang hal yang dari dulu kita tahu selama presiden tidak kasih sinyal yang kuat maka presiden menunggu reaksi publik. Nah, karena reaksi publiknya kencang ya presiden menganggap wah bahaya nih, kalau tiba-tiba ada situasi kritis, satu POM bensin saja dibakar, itu bisa menular ke mana-mana kontinjen efeknya. Ini yang harus diantisipasi memang. Tentu semua orang merasa kok tiba-tiba ada analisis POM bensin dibakar.  Loh, ini keadaan rakyat ini, keadaan unthrush sosial ini,  apa saja bisa terjadi. Saya kira itu ada temuan dari intelijen berdasarkan bigdata mungkin bahwa potensi kerusuhan itu bisa meledak karena memang daya belinya rendah sekali. Jadi pembuktian hoaks itu sebetulnya juga bukan hoaks ini, karena memang pemerintah mau mendeteksi ambang kemarahan rakyat dengan melihat mengularnya kemarin di hari pertama isu mau dinaikkan. Jadi bara sosial itu tetap ada di situ. Dinaikin atau tidak tetap rakyat masih ingat bisa-bisa besok dinaikin malam-malam. Jadi tetap ketegangan sosial sudah terjadi. Jadi, artinya sebenarnya kita juga mengendus bahwa pemerintah diam-diam menyadari soal itu dan itu bagi kita menunjukkan bahwa ya memang realitas seperti itu yang terjadi pada masyarakat. Suasananya seperti kita sebut dulu seperti ranting yang kering gitu. Yang satu memantik saja itu bisa jadi mudah terbakar. Ya, keadaan ini yang membuat kita menganggap bahwa seluruh informasi dari relawan buzer Istana soal Musra, ada dukungan tentang tiga periode itu dan tokoh-tokohnya ini itu, itu kan jadi absurd juga akhirnya, nggak ada gunanya kan. Misalnya Presiden Jokowi bikin musyawarah rakyat pertama di Bandung, Presiden Jokowi tinggi sekali. Itu artinya bahwa rakyat Jawa Barat itu ingin menghendaki Presiden Jokowi kan? Kan yang dikumpulkan Jawa Barat kemarin. Padahal, faktanya di Jawa Barat justru Presiden Jokowi jeblok suaranya kan? Itu bagaimana saat Pemilu kemarin kan jeblok betul suara Pak Jokowi. Jadi rekayasa itu terjadi. Lalu orang bertanya sekarang hebat betul ya masyarakat Jawa Barat ingin Presiden Jokowi jadi presiden lagi, lalu orang ingatkan, hai tunggu dulu ya, ada data hasil pemilu Presiden Jokowi itu suara di Jawa Barat itu rendah. Demikian juga PDIP sebagai partai pendukung dalam perbandingan dengan partai lain. Jadi kalau di Jawa Tengah masuk akal, masa di Jawa Barat orang Jawa Barat pro Jokowi. Itu agak kacau logika itu. Ya, saya mendapat gambaran bagaimana sebenarnya pemerintah. Dengan cara itu saja kita bisa mengendus bahwa sesuatu sedang terjadi di sana. Iya betul. Something rotten in Denmark, ada yang membusuk di Denmark kalau lakonnya Shakespiare. Nah, sekarang kita mau coba lihat impact-nya apa nanti. Apakah betul-betul akan dihitung ulang anggaran subsidi ini dan para pakar betul-betul sudah pikir ya subsidinya memang kecil kok, kenapa digede-gedein sampai ratusan triliun. Nah, poin-poin ini yang harusnya dikritisi oleh DPR. Nah DPR jangan sekadar menunggang isu bahwa rakyat tidak menghendaki subsidi dicabut tapi dia juga musti breakdown dong karena soal anggaran itu fungsi dari DPR. Supaya jelaslah bagian ini disubsidi buat itu, yang ini buat ini, yang sini ditahan untuk main politik, kan gampang. Jadi, jangan DPR di satu pihak muji-muji Pak Kapolri, di pihak lain sekarang berupaya untuk memuji-muji rakyat itu. Padahal, lembaga itu adalah lembaga yang paling koruptif mentalnya di dalam survei-survei. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan melihat situasi bangsa kita saat ini. Kalau melihat situasi semacam ini kan sebenarnya harusnya pemerintah itu kan kebijakannya tidak hanya sekedar yang tadi permen itu tidak dinaikkan, menjanjikan BLT, dan sebagainya, tetapi kita juga mengendus bahwa ini dampaknya tidak hanya persoalan APBN, tetapi juga berkaitan dengan banyak sekali program hukum legacy Pak Jokowi, salah satunya jelas kita sebut IKN, kemudian infrastruktur- infrastruktur lain yang jadi andalan Pak Jokowi. Itu selalu yang mesti kita ingatkan bahwa trade of itu terjadi dan kekacauan kebijakan bukan tidak soal BBM saja, banyak hal yang memang kacau. Tapi demi legacy tetap dilakukan musra itu seolah ingin memberi keterangan bahwa Presiden Jokowi itu masih disukai rakyat. Jadi informasi yang tidak dikenali dengan positif oleh rakyat itu justru yang dimanipulasi oleh para surveiyor. Kan baru-baru ini kan para surveyor justru mengeluarkan angka baru 79 persen. Itu artinya, ada informasi yang gak sampai di responden. Kan mustinya surveyor itu kasih tahu dulu keadaannya. Baru ditanya apa pendapat kalian. Bukan sekadar asal tanya dan mengandalkan, responden tahu. Padahal buyers pendidikan itu sudah terlihat bahwa responden kita memang tidak mampu untuk mencerna kekacauan kebijakan. Yang kedua, responden kita sudah fatalistis, suka-sukalah Istana. Bagian ini yang tidak dikontrol dalam metodologi. Jadi saya menganggap itu survei-survei yang tiba-tiba memberatkan lagi dukungan kepercayaan publik pada Presiden itu tinggi artinya gagal mendeteksi variabel ignorantia dari respondennya. Ya, saya kira ini sebenernya jangandianggap sepele ya apa yang disampaikan oleh Pertamina kemarin menyatakan bahwa stok solar dan pertalite itu akan habis akhir tahun dan kemudian sekarang ternyata tidak habis, aman sampai tahun 2006, mereka bisa dikenakan hoaks yang luar biasa besar karena ada orang-orang antre. Kemudian yang lebih parah lagi kan harga-harga ini meskipun pertalite dan solar tidak jadi naik, tapi harga-harga sudah naik. Ini sebenarnya bisa dituntut, bisa class action kita terhadap Pertamina. Nah, ini mustinya ada class action. Tapi sebelum ada class action kan DPR bisa panggil direksi dan tanyakan ngapain kalian berbohong. Kami wakil rakyat, rakyat kalian bohongi itu. Ini yang musti kita dorong juga atau nggak kita dorong itu harusnya sudah otomatis kalau DPR punya otak, panggil dong. Ini ada apa? Kenapa menyembunyikan stok? Apa kalian Pertamina juga sudah jadi penyelundup? Kan saya lama-lama jadi berpikir, jangan-jangan yang selama ini terjadi seperti itu gitu. Jadi ini cuman permainan mereka menakut-nakuti rakyat sebagai justifikasi untuk menaikkan harga. Ya memang begitu. Yang diawalnya kan begitu, stok menipis, APBN nggak mampu. Oleh karena itu secara rasional ekonomi, harga harus naik. Kalau itu diterangkan dengan bagus dan dukungan pada Jokowi betul-betul jujur, orang akan oke, sama-sama kita berkorban. Ini dia sudah menipu dua kali rakyat Indonesia. Dan dalam penipuan itu terlihat manipulasi angka, nilai itu untuk menyelamatkan reputasi Jokowi. Kan cuman itu intinya. Dan yang kedua adalah bagaimana lembaga sebesar pertamina itu bermain politik, menunggangi isu publik, lalu main-main di situ. Itu bukan etik korporasi, itu etik manipulatif. Oke jadi kita tunggu ya, karena rakyat jutaan orang berbondong-bondong antre dan yang lebih parah dampaknya harga-harga sudah naik. Itu hanya ulah dari Pertamina yang menyatakan bahwa stok solar dan pertalite menipis, tapi ternyata mereka punya stok sampai akhir tahun tetap aman. Jadi ini silakan kalau ada yang mau melakukan class action. Saya kira ini sudah memenuhi unsur (kalau dalam pidana unsur deliknya sudah ada). (Ida)

Ketua DPD RI Ajak Warga PSHT Kawal Gerakan Mengembalikan UUD 1945 Naskah Asli

BY FNN Jum'at, 02 September 2022 13:48:43 0

Madiun, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga Ketua Dewan Pembina Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), mengajak seluruh warga PSHT untuk mengawal gerakan mengembalikan kedaulatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kembali ke UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. LaNyalla mengatakan, cara tersebut tidak akan menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm. \"UUD 1945 naskah asli mutlak kita sempurnakan agar kita tidak mengulang penyimpangan praktik yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru, karena kita harus selalu belajar dari sejarah,\" ujarnya, pada puncak peringatan 1 Abad PSHT di Graha Krida Budaya Padepokan Agung, Madiun, Jawa Timur, Jumat (2/9/2022). Menurut Senator asal Jawa Timur itu, saat ini Pancasila hanya sebatas slogan. Dalam praktiknya, Pancasila tak pernah disertakan dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini. Hal itu terjadi sejak amandemen konstitusi sebanyak empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 silam. \"Setelah konstitusi diamandemen, antara Pancasila dengan isi dan bunyi pasal-pasal dalam UUD hasil perubahan itu sudah idak nyambung lagi,\" tegas LaNyalla. Dijelaskannya, konstitusi baru hasil amandemen 1999-2002 sangat kental dengan ideologi individualisme dan liberalisme. “Maka tak heran jika belakangan ini kapitalisme dan sekulerisme semakin menguat di Indonesia,\" papar LaNyalla. LaNyalla juga membangkitkan kesadaran kritis warga PSHT sebagai penjaga Pancasila. \"PSHT harus menjadi benteng pertahanan ideologi Pancasila dari serangan liberalisme dan kapitalisme yang lahir dari ideologi individualisme dan sekulerisme,\" tegasnya. Sebagai organisasi yang berkontribusi terhadap lahirnya Indonesia, LaNyalla mengajak agar warga PSHT melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. \"Ada banyak pradoksal di tengah-tengah kita, baik dalam hal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural,\" paparnya. Untuk itu, LaNyalla mengajak warga PSHT bersama-sama mengembalikan kedaulatan rakyat kembali di tangan rakyat. Sebab, kata LaNyalla, oligarki ekonomi yang bersekutu dengan oligarki politik telah menyandera penguasa yang pada akhirnya bertindak ugal-ugalan dalam membuat kebijakan nasional. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga menekankan agar warga PSHT membangun kesadaran kritis terhadap konsep kebijakan pendidikan nasional bangsa ini. \"Cita-cita bangsa ini dalam kalimat \'mencerdaskan kehidupan bangsa\' bukan hanya sekadar mencerdaskan otak saja, tetapi juga mencerdaskan kehidupan. Artinya, mencerdaskan kemanusiaan secara utuh, termasuk di dalamnya moral dan akhlak, jasmani dan rohani, serta semangat nasionalisme dan patriotisme,\" urainya. Menurut LaNyalla, tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta ilmu agama, generasi yang dihasilkan hanya akan menjadi lawan di masa depan. Ditambahkannya, semua pihak harus membuka sejarah, membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. \"Baca ulang pikiran-pikiran Ki Hadjar Hardjo Utomo saat beliau mendirikan PSHT 100 tahun yang lalu. Kita harus membaca kembali watak dasar dan DNA asli sistem demokrasi bangsa ini, di mana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan sistem syuro yang menjadi ciri utama demokrasi Pancasila,\" ulas LaNyalla. Sistem syuro bermakna kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seluruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari partai politik, tetapi juga ada utusan dari seluruh daerah dan utusan golongan yang lengkap. Pada akhir acara, Ketua DPD RI diminta meresmikan Graha Krida Budaya dengan menandatangani prasasti dan memukul gong sebagai peresmian monumen 1 Abad Terate Emas untuk Dunia. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Bustami Zainuddin (Lampung), Fachrul Razi (Aceh) dan Muhammad Afnan Hadikusumo (Yogyakarta). Sementara sejumlah tamu undangan yang hadir di antaranya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Komandan Seskoal Laksma TNI Yoos Suryono Hadi, Panglima Kodam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Madiun, Ahmad Dawami Ragil Saputro. Hadir pula Ketua Umum PSHT, Raden Moerdjoko Hadi Widjojo beserta jajaran dan Ketua Dewan Pusat PSHT, Issoebiantoro beserta jajaran. (mth/*)

Indonesia Sudah Busuk dari Dalam

BY FNN Jum'at, 02 September 2022 13:07:29 0

  Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih Kondisi seperti ini tinggal terpulang pada pemilik kedaulatan negara, yaitu rakyat sendiri. Selamatkan Indonesia, It\'s now or never .. Tomorrow will be to late (sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat). FABEL Aesop mengatakan: “mempersiapkan diri setelah bahaya datang adalah sia-sia”. Indonesia kembali ke alam penjajahan ekonomi dan politik, itu bukan omong kosong. Ini terlihat dengan terang benderang kalau dilihat dari tapak-tapak proses historisnya sampai Indonesia tidak bisa lagi berkutik untuk mandiri di bidang ekonomi dan politik, menyerah kepada Oligarki. Semua sudah jatuh dan lumpuh dalam kendali oligarki. Akibat pemimpin negara ini tidak hati-hati dan semua tenggelam dalam alam hedonis dan kering menjaga Nusantara ini sesuai amanah UUD 1945 asli, khususnya tujuan bernegara sebagaimana ada dalam pembukaan UUD 45. Ancaman kebijakan China yang sejak lama ingin menjadikan imperium yang meliputi ekonomi, budaya dan politik dilihat hanya sebelah mata. Semua pintu dibuka oleh Presiden Joko Widodo, bahkan oligarki diberi karpet merah untuk leluasa mengacak-acak Indonesia. Memang tidak semua kejadian mutlak karena ulah Presiden Jokowi, karena ada peristiwa yang mendahuluinya. Pada masa Presiden Soekarno, ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959, isinya melarang mereka berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten. Semua pedagang eceran China harus menutup usahanya di pedesaan. Ratusan ribu WNA dipulangkan ke negeri leluhur. Masa Presiden Soeharto, diterapkan kebijakan pokok warga asing dalam proses asimilasi terutama mencegah kemungkinan terjadinya kehidupan China menjadi eksklusif rasial. Masa Presiden BJ Habibie terjadi kejadian fatal dan sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Beruntun pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, lahir beberapa kebijakan, oligarki mulai menemukan bentuk dan tempat pijakan untuk mewujudkan Indonesia sebagai imperium jajahannya. Lahirnya Keputusan Presiden Nomor 6/2000, yang memberikan warga China kebebasan melaksanakan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya kepadanya. Lahir keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002, hari Imlek menjadi hari libur Nasional dan kebijakan yang isinya “kita tidak boleh menyebut China diganti Tionghoa atau komunitas Tionghoa. Sampai pada era ini oligarki masih tertutup masuk untuk intervensi dalam menentukan kebijakan negara. Bunuh diri atau pembusukan dari dalam benar-benar terjadi di era Presiden Jokowi saat ini. Indonesia masuk dalam skenario taktik dan strategi RRC dalam skema program traktat perdagangan yang dikenal dengan CAFTA (China - ASEAN Free Trade Area), untuk menciptakan Indonesia dalam kendali sesuai kepentingan ekonomi, budaya, dan politik China. Saat ini kita kenal dengan strategi dengan nama One Belt One Road (OBOR). China memberi hutang dan menawarkan investasi kepada Indonesia bukan hanya bermotif ekonomi tapi jelas ada motif politik ketergantungan Indonesia kepada China. Kecelakaan ini sudah masuk pada titik nadzir. Pasal 6 (1) UUD 1945 yang semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia Asli, diubah. Selangkah lagi target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Lengkap sudah instrumen pondasi oligarki (China) untuk mengibarkan bendera sebagai tanda Indonesia sudah jatuh dalam penjajahan baru oleh oligarki (China). Sangat mengejutkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk ini pemilikan tanah paling ekstrim di dunia, (berkaca pengalaman di Afrika Selatan, 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, negaranya bubar). Pembusukan dari dalam dan runtuhnya negara Indonesia sudah di depan mata. Terlihat masih normal tetapi sesungguhnya negara ini tinggal menunggu roboh dan kehancurannya. Sun Yat Sen pernah mengatakan; Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebasklan diri dari penindasan ibarat “a sheet of loose sand”. Bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Tiada keteguhan (sama sekali), sehingga mudah ditiup ke mana-mana. Kondisi seperti ini tinggal terpulang pada pemilik kedaulatan negara, yaitu rakyat sendiri. Selamatkan Indonesia, It\'s now or never .. Tomorrow will be to late (sekarang atau tidak pernah – besok atau semua terlambat). Anomali ini harus diperbaiki: Aut non tentaris, aut perfice (laksanakan hingga tuntas atau jangan mengupayakan sama sekali). Diam tertindas atau bangkit melawan. (*)  

Perjuangan AG Pringgodigdo

BY FNN Jum'at, 02 September 2022 11:33:09 0

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu, dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”. (QS 49:15) Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga PROFESOR Mr. Abdoel Gaffar Pringgodigdo adalah mantan Menteri Kehakiman Indonesia. Lahir di Bojonegoro, 21 Agustus 1904, dan meninggal dunia pada 1988. Aktivis Partai Masyumi. Pendidikan terakhir Rijksuniversiteit Leiden. Sejarah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia jelas tidak bisa dipisahkan dari sosok Abdoel Gaffar Pringgodigdo. Dia adalah putra dari RMAA Koesoemohadiningrat dan RA Windrati Notomidjojo. Setelah dua tahun menuntut ilmu di sekolah rakyat, dia belajar di Europeeche Lagore School dari tahun 1911 hingga 1918, lalu di Hogere Burger School Surabaya. Lulus pada tahun 1923, dia berangkat ke Leiden, Belanda, untuk belajar di Universitas Leiden, dan lulus pada 1927 sebagai sarjana hukum. Saat kembali ke Indonesia, Pringgodigdo mendapat pekerjaan sebagai juru tulis, kemudian menjadi Wedana Karang Kobar di bagian timur Kabupaten Purbalingga. Menjelang akhir pendudukan Indonesia oleh Jepang, Pringgodigdo menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebagai sekretaris Radjiman Wedyodiningrat, pemimpin BPUPKI yang bertugas merumuskan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Dia juga menjadi anggota Panitia Lima yang bertanggung jawab atas perumusan Pancasila. Setelah kemerdekaan Indonesia, Pringgodigdo bertugas sebagai Sekretaris Negara di bawah Presiden Soekarno. Dia menjabat pada 19 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945. Pringgodigdo di urutan pertama daftar menteri sekretaris negara Indonesia. Sesuai tugasnya membantu presiden, Pringgodigdo menjalankan tugas sebagai penulis dalam sidang-sidang kabinet, menandatangani berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, serta melaksanakan tugas-tugas protokol. Saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris Negara, dia dibantu Mr. Ratmoko sebagai Wakil Sekretaris I dan Mr. Iskandar Gondowardoyo sebagai Wakil Sekretaris II. Dia pernah menjalankan tugas di Istana Kepresidenan di Yogyakarta atau Istana Yogyakarta - Gedung Agung. Sebab, ketika Belanda melakukan agresi militer pada 3 Januari 1946 untuk menduduki kembali bekas jajahannya, pemerintahan Republik Indonesia terpaksa mengungsi ke Yogyakarta. Sejak Juni hingga September 1948, Pringgodigdo bertugas sebagai komisaris untuk Sumatera. Ketika Agresi Militer Belanda II pada bulan Desember 1948, Pringgodigdo ditangkap dan diasingkan ke Bangka bersama para pemimpin Indonesia lain. Dia dan para pemimpin Indonesia lainnya ditempatkan di salah satu kamar yang dibuat khusus untuk para tokoh yang diasingkan. Selanjutnya, Januari hingga 6 September 1950, dia bertugas sebagai Menteri Kehakiman, mewakili Masyumi. Dia menjadi menteri kehakiman ke-4 sepanjang sejarah Republik Indonesia. Setelah pensiun dari politik, Pringgodigdo menjadi pengajar. Dia mulai sebagai dosen besar luar biasa di Universitas Gadjah Mada, mengajar ilmu hukum. Lalu pindah ke Surabaya dan mengajar di Universitas Airlangga, hingga akhirnya menjadi dekan pertama Fakultas Hukum Airlangga, dari tahun 1953 hingga 1954. Dia lalu menjabat sebagai Rektor Universitas Airlangga dari November 1954 hingga September 1961. Setelah bertugas sebagai Rektor Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang, dia kembali ke Surabaya dan mengajar di IKIP Surabaya. Dia mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum bersama Kho Siok Hie dan Oey Pek. Pada tahun 1971 dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Suami dari Nawang Hindarti Joyo Adiningrat ini meninggal dunia pada tahun 1988. AG Pringgodigdo mencurahkan segala kemampuan untuk kemerdekaan Indonesia. Boleh dikata dia rela mengorbankan bandha, bahu, piker, lek perlu sak nyawane pisan. Bagi AG Pringgodigdo ilmu bukan untuk ilmu, tetapi untuk mengabdi kepada Allah swt dan berbakti pada negeri. AG Pringgodigdo adalah cendekiawan yang peduli. Dalam konteks keindonesiaan, sebagai aktivis Partai Masyumi, Pringgodigdo merepresentasikan sosok nasionalis religius yang mengusung nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman sekaligus. Nilai kebangsaan dan keindonesiaan berlandaskan firman Allah swt dalam Al-Quran; “Hai manusia, Kami ciptakan kamu dari satu pasang laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu beberapa bangsa dan suku, supaya kamu kenal-mengenal (bukan saling membenci). Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS 49:13) Adapun nilai keislaman berlandaskan firman Allah SWT dalam Al-Quran; “Sungguh agama pada Allah ialah Islam (tunduk pada kehendak-Nya). Mereka yang telah diberi Kitab tidak akan berselisih kecuali karena dengki satu sama lain, sesudah mereka beroleh ilmu. Siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat dalam perhitungan”. (QS 3:19) Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sepak terjang AG Pringgodigdo adalah pengejawantahan firman-firman Allah SWT dalam Al-Quran, Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai,- lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik”. (QS 9:24) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu, dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”. (QS 49:15) “Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah dalam majlis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah!” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS 58:11) Selamat Berjuang! (*)

Terkait Vonis 4 Tahun 6 Bulan Alvin Lim, Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum: Oknum Jaksa Diduga Main Kasus

BY FNN Jum'at, 02 September 2022 08:14:13 0

Jakarta, FNN – “Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Maria, Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum. Pasalnya dirinya membandingkan dimana kejahatan yang merugikan jutaan masyarakat seperti Investasi bodong dan pejabat korup, banyak yg dibebaskan. \"Contoh William Henley, Pelaku/terdakwa investasi bodong merugikan triliunan dibebaskan oleh pengadilan, Pinangki koruptor kejaksaan cuma divonis 2 tahun, dan jaksa penuntut tidak Kasasi padahal dibawah tuntutan jaksa 4 tahun. Dimana letak keadilan, Alvin Lim dituntut 6 tahun dan divonis 4 tahun 6 bulan, lebih dari dua pertiga langsung jaksa ajukan banding. Jelas terlihat Oknum Jaksa bermain dalam hukum di Indonesia,\" ungkapnya. Maria menilai bahwa bukan hanya Kepolisian yang ada mafia, namun kejaksaan dan pengadilan juga sama, banyak oknum mafianya. \"Seperti kata-kata Pak Mahfud (Menko Polhukam-red), mafia hukum ini banyak, dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Masyarakat sulit mencari keadilan. Mengerikan, Indonesia ternyata belum merdeka dari oknum penjajah, sekarang kita dijajah oknum aparat bangsa sendiri, karena sikap koruptif,\" jelasnya. Maria melihat bahwa setiap kali ada tokoh yang berani membela masyarakat selalu dikriminalisasi dengan pidana ecek-ecek. Mantan Ketua KPK dulu juga mau ditangkap polisi dengan dugaan pemalsuan surat, KTP/KK. Sekarang hal yang sama, Alvin Lim dituduhkan memalsukan KTP. Tidak masuk akal sekali kasus itu selain sudah pernah disidangkan, juga Alvin bahkan divonis jauh lebih tinggi dari pelaku utama. Apalagi seharusnya sebagai advokat, Alvin Lim punya imunitas sesuai UU Advokat. Ia mengatakan Alvin malah dikenakan pasal pembantuan dan ikut serta dalam pemalsuan, tanpa saksi dan bukti yang kuat, hanya pertimbangan oknum hakim, yang track record dari majelis hakim Arlandi Triyogo banyak masalah sebelumnya. Maria sedih melihat bagaimana selalu pemerintah gagal dalam melindungi pahlawan dan patriot bangsa yang banyak berkorban demi masyarakat. “Apalagi Alvin Lim adalah satu-satunya advokat yang berani lantang dan melawan oknum raksasa dan oknum mafia hukum,” pungkasnya. (mth/*)

Oligarki Semakin Menguat, Para Tokoh Bangsa Khawatir Indonesia Bisa Bubar

BY FNN Jum'at, 02 September 2022 07:15:38 0

Jakarta, FNN – Oligarki yang semakin menguat mencengkeram ke dalam sistem politik dan negara dikhawatirkan bisa membuat negara Indonesia bubar. Direktur Institute Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang dalam diskusi \"Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia” Kamis, 1 September 2022 di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta menyebut bahwa secara sederhana oligarki dapat diartikan sebagai segelintir orang yang mengatur Negara. Dan istilah oligarki sekarang sudah dipahami oleh masyarakat umum, bahwa  ternyata negara Republik Indonesia yang didirikan dengan semangat musyawarah mufakat itu, berujung menjadi diatur oleh segelintir orang. Implementasi dari oligarki, menurut Hatta, secara nyata ada di bidang politik dengan \"mengatur\" Pilpres misalnya, bahkan mereka bisa mengatur siapa yang menang dalam Pilpres atau Pemilu. Dari sisi politik, kata Hatta oligarki bisa mengatur dana partai politik. Dari sisi ekonomi mereka juga menguasai sumber daya alam dan sumber daya finansial. Akibatnya, terjadi perkawinan antara pengusaha dan penguasa. Prof. DR. Hafidz Abbas, akademisi yang juga mantan komisioner Komnas HAM mengutip publikasi Bank Dunia dalam \'Indonesia\'s Rising Divide\' bahwa Indonesia bisa bubar karena empat penyebab: Pertama, adanya diskriminasi yang terjadi pada seluruh warga. Seperti ada yang diberi kesempatan menguasai sumber daya alam namun ada yang tidak. Menurut catatan Hafidz Abbas, orang miskin di Jakarta misalnya pada era Gubernur Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama mengalami 193 kali digusur. Namun di sisi lain hampir 50 juta lahan di Indonesia dikuasai oleh hanya segelintir orang. \"Bayangkan, empat orang, bukan empat perusahaan, menguasai kekayaan hampir setengahnya dari kekayaan seluruh penduduk negeri ini,\" kata Hafidz. Kedua, adanya diskrepansi mutu manusia Indonesia karena kebanyakan berpendidikan rendah. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke sektor ekonomi modern. \"Dia hanya bisa berdoa, tertinggal. Karena yang menikmati kekayaan alam Indonesia itu hanya 3 persen,\" ujarnya. Ketiga, orang-orang Indonesia mayoritas tidak punya tabungan untuk masa depan anaknya juga tidak punya tabungan untuk kesehatannya. Keempat, uang yang beredar hanya kepada sekitar 2000-an perusahaan besar. Sementara 59 juta perusahaan mikro kecil lainnya tidak bankable. \"Jadi, kalau dilihat dari empat faktor ini, Bank Dunia tidak bisa melihat Indonesia bisa selamat,\" ungkap Hafidz. Menurut Hafidz, negara Indonesia sejatinya sudah lapuk dari dalam. \"Dan persoalan oligarki, menurut saya, adalah persoalan selamat atau tidaknya bangsa Indonesia di masa depan,\" ungkapnya. Dr Marwan Batubara juga melihat oligarki di Indonesia sudah kian akut. Marwan menyoroti soal UU Ciptaker yang nyata-nyata dibuat untuk kepentingan oligarkis. Pembentukan UU Korona Nomor 2/2020, UU Minerba 2020, UU Ciptaker Nomor 11/2020, maupun UU IKN Nomor 3/2022, menurut Marwan proses pembentukannya terlihat jelas menunjukkan peran oligarki. \"Negara semakin otoriter, oligarki semakin kuat, Presiden Jokowi makin otoriter, DPR dan partai-partai cenderung di bawah kendali penguasa dan oligarki,\" ujarnya. Menurut Marwan, oligarki telah mengubah secara perlahan Indonesia dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Menanggapi hal ini, aktivis Syahganda Nainggolan menyitir Jeffrey Winters ketika diwawancara. \"Bagaimana menurut Anda mengalahkan oligarki? Dia bilang, mesti ada orang seperti Mahatma Gandhi,\" kata Syahganda. \"Maksudnya, itu kan di India, kalau di Indonesia model Gandhi itu ya Habib Rizieq. Tapi ini personifikasi, maksudnya adalah orang yang tidak bisa dibeli,\" lanjutnya. Mantan Duta Besar DR. Hazairin Pohan melihat, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Menurutnya, setelah kasus Sambo struktur oligarki Indonesia saat ini sedang berantakan. \"Ini kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik karena secara global, China juga sedang menurun pasca Covid-19,\" ungkapnya. Sutoyo Abadi dari Kajian Merah Putih mengungkapkan bahwa diskusi dan seminar tidak akan menyelesaikan masalah menguatnya oligarki di Indonesia. \"Tidak bisa melawan oligarki di Indonesia dengan cara ke MK atau ke lembaga lainnya. Tidak bisa. Satu-satunya harus muncul \'people power dan revolusi\'. Karena situasinya sudah gawat,\" tegas Sutoyo Abadi. Dia juga meyakinkan bahwa Indonesia tidak akan bisa selamat atau bubar jika tidak kembali kepada UUD 1945. Sejumlah tokoh  senior dan aktivis menghadiri diskusi \"Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia” Kamis, 1 September 2022 di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, antara lain Suripto Djoko Said, Sri Bintang Pamungkas, MS. Kaban, Jumhur Hidayat, dan sejumlah tokoh lainnya. (mth/*)

Disambut Ribuan Warga Madiun, Ketua DPD RI Hadiri Kirab Budaya 1 Abad Emas PSHT

BY FNN Kamis, 01 September 2022 21:34:22 0

Madiun, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menghadiri kirab budaya 1 Abad PSHT Madiun, Jawa Timur, Kamis (1/9/2022). Kirab budaya dimulai dari Padepokan Luhur PSHT, tempat makam pendiri PSHT Ki Hajar Harjo Utomo, menuju Padepokan Agung PSHT sejauh delapan kilometer. LaNyalla yang juga Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), beserta para Dewan Pembina dan Pengurus Pusat PSHT lainnya, menunggangi 12 Kereta Kencana.  Ribuan warga pun menyambut iring-iringan kirab budaya 1 Abad PSHT di pinggir-pinggir jalan. Mereka mengabadikan momen tersebut. Sesekali mereka juga mendekat Kereta Kencana untuk foto bersama dengan jajaran Dewan Pembina dan Pengurus Pusat PSHT, tak terkecuali LaNyalla. Pada kesempatan itu, LaNyalla didampingi Senator Fachrul Razi (Aceh) dan Bustami Zainuddin (Lampung). Hadir pula Ketua Umum PSHT, Raden Moerdjoko Hadi Widjojo beserta jajaran dan Ketua Dewan Pusat PSHT, Issoebiantoro beserta jajaran. Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Raden Moerdjoko Hadi Widjojo mengatakan, kirab budaya ini merupakan kelanjutan dari kirab budaya yang sebelumnya diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2022 lalu.  Dalam kirab budaya ini panitia juga membawa tanah dan air dari seluruh Nusantara yang akan dipersatukan dalam monumen peringatan 1 Abad PSHT. \"Harapannya, PSHT ini dapat terus memperkuat persaudaraan dan persatuan di Nusantara ini,\" kata Moerdjoko.  Ia mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla atas kesediaannya hadir pada Kirab Budaya 1 Abad PSHT. Moerdjoko berharap kehadiran LaNyalla dapat dijadikan semangat bagi warga PSHT untuk lebih meningkatkan kontribusi terhadap bangsa ini. \"Kami berharap kehadiran beliau (LaNyalla) dapat memacu semangat dan menginspirasi agar kita sebagai warga PSHT terus meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat, bangsa dan negara,\" kata Moerdjoko. Sementara LaNyalla mengucapkan selamat kepada PSHT yang merayakan 1 abad kelahirannya. Senator asal Jawa Timur itu berharap PSHT dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dikatakan LaNyalla, PSHT merupakan organisasi massa yang cukup besar, dengan jumlah anggota di seluruh dunia lebih dari 10 juta orang. LaNyalla menilai hal ini merupakan potensi yang luar biasa jika dikelola dengan baik.  \"Karena itu, pengurus pengurus PSHT mulai tingkat rayon, ranting, cabang, provinsi hingga pusat harus memiliki pandangan yang visioner tentang arah pengelolaan organisasi di masa mendatang,\" pesan LaNyalla. Dilanjutkannya, PSHT tidak bisa dan tidak boleh dikelola lagi dengan cara-cara yang konvensional dan tradisional.  \"Di Era 100 tahun ke-2 nanti, PSHT harus dikelola sebagai organisasi yang modern dan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga menjadi organisasi yang terbuka dan profesional,\" pesan LaNyalla. LaNyalla juga berpesan agar warga PSHT harus menjadi pendukung utama keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadi penjaga ideologi Pancasila.  \"Warga PSHT harus menjadi benteng pertahanan dari serangan-serangan terhadap ideologi Pancasila seperti liberalisme dan kapitalisme serta komunisme,” tutur LaNyalla. (*)

Islamofobia

BY FNN Kamis, 01 September 2022 20:10:31 0

Marilah kita letakkan ego kita masing-masing. Karena kita semua tidak akan abadi hidup di dunia ini. Semua akan meninggalkan dunia ini. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia PekAn lalu saya diundang di Kongres ke-2 Umat Islam Sumatera Utara, untuk menyampaikan pandangan terkait Islamofobia di Indonesia. Saya membuka paparan saya dengan melihat sejarah dan kontribusi Umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Dimana tercatat dalam sejarah; Sangat besar. Bahkan saya katakan, umat Islam sejatinya adalah pemegang saham terbesar republik ini. Pada tahun 1916, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Haji Omar Said Tjokroaminoto, pendiri Syarikat Islam, secara terbuka di ruang publik menyampaikan perlunya Hindia Belanda (sebutan Indonesia saat itu, red) merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Begitu pula para pendiri bangsa kita yang lain. Ada nama-nama ulama besar di dalamnya. Bahkan mereka juga yang terlibat aktif dalam perumusan Norma Hukum Tertinggi negara ini, yaitu Pancasila. Mereka juga terlibat aktif dalam BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, hingga Menyusun Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya. Ada banyak nama. Sebut saja di antaranya; Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Muzakir, KH Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, dan lain-lain. Bahkan, dalam peristiwa mempertahankan Kemerdekaan, sejarah Indonesia tak terlepas dari Resolusi Jihad yang dikeluarkan Rois Akbar PBNU, Hadratus Syeikh Kiai Haji Hasyim Asy’ari di Surabaya pada 22 Oktober 1945. Sehingga meletuslah peristiwa 10 November 1945 yang dikenal sebagai hari Pahlawan di Kota Surabaya. Dimana teriakan atau pekik dari Bung Tomo, yaitu kalimat; Allahu Akbar, menjadi bahan bakar semangat para pejuang saat itu. Sehingga dapat disimpulkan, hampir semua aktor-aktor peristiwa pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan adalah mayoritas beragama Islam. Tentu, tanpa mengurangi peran besar dari tokoh-tokoh non-muslim yang juga tercatat dalam sejarah.  Sehingga sangat tidak masuk akal bila belakangan ini Indonesia dilanda gejala terjadinya Islamophobia. Jadi pertanyaannya? Mengapa fenomena Islamophobia ini belakangan malah semakin menguat terjadi di Indonesia? Selain faktor Geopolitik Internasional, saya akan mencoba membedah faktor di dalam negeri. Menurut saya ada tiga persoalan mendasar di dalam negeri yang memicu meningkatnya Islamophobia di Indonesia. Pertama; karena kita sebagai bangsa telah terpolarisasi. Potensi konflik antar kelompok masyarakat sebenarnya terjadi sejak era kontestasi pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung yang disertai dengan Ambang Batas pencalonan. Kita semua pasti mengenal istilah Presidential Threshold. Di sinilah akar masalahnya. Karena akibat aturan ambang batas inilah, pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Celakanya, dari dua kali Pemilihan Presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan dua pasang calon, yang head to head. Sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan Anti-Thesa. Apakah itu dalam bentuk kalimat verbal, maupun simbol dan aksi. Ditambah lagi dengan pola komunikasi sebagian elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan. Sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-à-vis Pancasila dengan Islam. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat Anti-Thesa. Padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran. Dan semakin menjadi lebih parah, ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi. Baik secara frontal oleh pressure group, maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian dan lain sebagainya. Sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi. Sehingga tidak heran, bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Lalu muncul istilah kampret, cebong, kadrun, radikal dan lain sebagainya. Sungguh sangat tidak sehat untuk sebuah proses perjalanan politik sebuah bangsa. Faktor kedua adalah semangat membangun kebhinekaan dilakukan dengan kampanye Moderasi Agama yang kurang tepat sasaran. Seolah Agama harus secara massif dan dipaksa untuk dimoderatkan. Tetapi yang menjadi sasaran pembahasan selalu Islam. Islam seolah menjadi tertuduh sebagai penyebab kemunduran dalam hal kemampuan mengelola perbedaan dan keberagaman. Islam menjadi tertuduh dihuni oleh orang-orang yang memahami agama secara tekstual dan ekslusif. Narasi-narasi seperti ini secara tidak langsung justru memicu menguatnya Politik Identitas, sebagai reaksi alami dari bentuk ketidaksetujuan terhadap konsep Moderasi Agama yang dirasakan menyudutkan Islam. Faktor ketiga adalah Perubahan atas Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam, yang telah mengubah 95 persen isi Pasal-Pasal di dalamnya, sehingga tidak nyambung lagi dengan Pancasila. Bahkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli dihapus total. Sehingga Pasal-Pasal dalam Konstitusi baru tersebut justru menjabarkan Ideologi lain; yaitu Ideologi Individualisme dan Liberalisme. Karena itu tidak mengherankan jika belakangan ini Kapitalisme dan Sekulerisme semakin menguat di Indonesia. Inilah pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut karena penghilangan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi dilakukan secara “malu-malu tapi mau”, atau “malu-malu kucing”. Termasuk perubahan Pasal 6 UUD 1945 naskah asli yang menyebutkan: Presiden ialah Orang Indonesia Asli telah diganti dengan menghapus kata ‘Asli’. Sehingga kita membuka peluang bagi para pendatang asing untuk menguasai tiga sektor strategis; yaitu kuasai perekonomiannya. Kuasai politiknya, dan terakhir, kuasai Presiden atau Wakil Presidennya. Dan Indonesia akan mengulang sejarah yang terjadi di Singapura di masa lalu. Karena itu, saat pertemuan Ketua Lembaga Negara dengan Presiden Joko Widodo pada hari Jumat 12 Agustus lalu, saya minta Presiden, selaku Kepala Negara untuk meratifikasi keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Melawan Islamophobia. Saya minta Indonesia juga secara resmi menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamophobia. Karena jelas, Negara ini berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti tertulis di Pasal 29 Ayat 1 Konstitusi kita. Bahkan di Ayat 2 tertulis dengan sangat jelas; ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu’. Makna dari kalimat Ayat 2 itu jelas, bahwa beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dijamin negara. Artinya, kalau ada umat Islam yang menjalankan Sunnah Nabinya dengan memelihara jenggot, itu wajib dijamin oleh negara sebagai kemerdekaan atas pilihannya. Bukan malah distigma Teroris atau belakangan ini malah disebut Kadrun dan Radikal. Ini salah satu dari sekian banyak fenomena Islamofobia di Indonesia. Dan harus diingat, bahwa Pancasila menempatkan kalimat ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ di dalam Sila Pertama, sebagai payung hukum spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara ini. Sehingga sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada spirit Ketuhanan. Sehingga kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan, wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama. Sehingga bila ada kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan merugikan kebanyakan rakyat. Apalagi membuat rakyat sengsara dan menderita, maka jelas, kebijakan tersebut telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama. Yang artinya kebijakan tersebut telah melanggar norma hukum tertinggi yaitu Pancasila. Jadi, bila disimpulkan, para pendiri bangsa ini sebenarnya sudah berpikir jauh ke depan. Dengan pikiran luhurnya, untuk menyiapkan negara ini sebagai negara yang berketuhanan. Sehingga mampu menjaga marwah rakyat Indonesia yang juga berketuhanan. Sehingga propaganda Islamofobia sudah seharusnya tidak bisa tumbuh subur di negeri ini.   Sebagai umat yang memiliki andil besar lahirnya bangsa dan negara ini, maka sudah seharusnya Umat Islam kritis melihat dan mengamati arah perjalanan bangsa ini. Untuk itu, Umat Islam harus kritis terhadap sejumlah fenomena paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Baik itu soal pembangunan, hingga ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural akibat ketidakadilan tersebut. Pembangunan haruslah menjadi Pembangunan Indonesia. Bukan sekedar Pembangunan “di” Indonesia. Begitu pula Daulat Rakyat, tidak boleh digantikan menjadi Daulat Pasar. Karena Ekonomi harus disusun untuk kepentingan bersama. Bukan dibiarkan tersusun oleh mekanisme pasar. Oligarki Ekonomi yang semakin membesar, pasti menimbulkan ketidakadilan. Dan ketidakadilan menyumbang kemiskinan struktural. Dan ketidakadilan yang melampaui batas, adalah awal dari datangnya musibah dan bencana. Umat Islam juga harus kritis terhadap konsep dan kebijakan Pendidikan Nasional bangsa ini. Di mana mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai cita-cita negara ini, bukanlah sekedar mencerdaskan otak, tetapi mencerdaskan kehidupan. Yang artinya mencerdaskan kemanusiaan secara utuh. Termasuk moral dan akhlak. Jasmani dan rohani. Tanpa budi pekerti, tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme dan tanpa ideologi serta ilmu agama, kita hanya akan menghasilkan generasi yang akan menjadi lawan kita di masa depan. Untuk itu kita harus kembali membuka sejarah. Membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa. Membaca ulang Pancasila yang hari ini sudah ditinggalkan. Kita harus membaca kembali watak dasar dan DNA Asli Sistem Demokrasi bangsa ini. Dimana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan Sistem Syuro. Sistem yang sebenarnya diadopsi dari sistem yang sudah sangat dikenal dalam ajaran Islam. Yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di Lembaga Tertinggi Negara sebagai penjelmaan dari seleruh elemen rakyat sebagai pemilik sah bangsa dan negara. Dimana di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dari Partai Politik. Tetapi juga ada Utusan dari seluruh Daerah dan Utusan Golongan-Golongan yang lengkap. Sehingga sistem ini adalah sistem yang berkecukupan. Tanpa ada yang ditinggalkan. Dan sistem yang paling sesuai untuk negara kepulauan dan negara yang super majemuk ini. Oleh karena itu saya sekarang berkampanye untuk menata ulang Indonesia demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat. Kita harus kembali menjadi bangsa yang berdaulat, mandiri dan berdikari. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang tidak memiliki jati diri dan karakter. Saya mengajak semua elemen bangsa ini untuk berpikir dalam kerangka Negarawan. Marilah kita ingat pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang darahnya meresap di bumi ini. Di tanah yang kita injak ini. Marilah kita satukan tekad untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staats fundamental norm. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli mutlak harus kita sempurnakan. Agar kita tidak mengulang penyimpangan praktek yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Karena kita harus selalu belajar dari sejarah. Marilah kita letakkan ego kita masing-masing. Karena kita semua tidak akan abadi hidup di dunia ini. Semua akan meninggalkan dunia ini. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Marilah kita hentikan kerusakan yang terjadi. Marilah kita hentikan ketidakadilan yang melampaui batas. Karena ketidakadilan yang melampaui batas itu telah nyata-nyata membuat jutaan rakyat, sebagai pemilik sah kedaulatan negara ini menjadi sengsara. Dan Allah SWT tidak suka terhadap hamba-Nya yang melampaui batas. Semoga sifat Rahman dan Rahim Allah SWT menjadikan bangsa ini terhindar dari azab seperti yang ditimpakan kepada bangsa atau kaum terdahulu. (*)

Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi RI kuartal III Tumbuh di Atas 5 Persen

BY FNN Kamis, 01 September 2022 17:43:40 0

Jakarta, FNN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi pada kuartal III 2022 akan mampu tumbuh di atas 5 persen seiring memiliki baseline yang rendah pada kuartal III tahun lalu akibat merebaknya COVID-19 varian Delta.“Kuartal III ini kita perkirakan masih akan tumbuh tinggi karena memang baseline kuartal III tahun lalu akibat Delta cukup rendah, jadi pemerintah memperkirakan masih di atas 5 persen,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 5 persen sehingga diperkirakan pertumbuhan keseluruhan tahun 2022 akan mencapai 5,2 persen.Untuk mencapai target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,2 persen, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus menjaga ekonomi agar tetap tumbuh di atas 5 persen, termasuk kuartal IV.“Ini kemudian kt akan coba jaga hingga kuartal IV,” ujar Sri Mulyani.Sementara untuk tahun depan ia mengatakan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat sedikit dari tahun ini yaitu sebesar 5,3 persen, hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga internasional.Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi Indonesia 2023 akan tumbuh 5,2 persen, Bank Dunia 5,3 persen, Bank Pembangunan Asia (ADB) 5,2 persen dan Bloomberg Consesus Forecast sebesar 5 persen.Ia menuturkan perekonomian tahun depan akan ditopang oleh perbaikan daya beli masyarakat dan akselerasi transformasi ekonomi di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global.“Meski demikian kita lihat 2023 ada tendensi revisi ke bawah terhadap proyeksi ekonomi,” tegas Sri Mulyani. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Dorong UMKM Papua Masuk Platform Ekonomi Digital

BY FNN Kamis, 01 September 2022 17:39:21 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua untuk masuk ke platform ekonomi digital guna mengembangkan pasar mereka di luar Bumi Cendrawasih.Presiden mengaku melihat banyak produk-produk UMKM potensial yang ditinjaunya sebelum menghadiri seremoni penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada usaha mikro kecil (UMK) perorangan di GOR Toware, Kabupaten Jayapura, Rabu.\"Saya senang tadi lihat beberapa produk yang ada di depan, packaging sudah bagus, kemasan bagus, produknya sudah bagus. Kaget betul bahwa di Papua produknya sudah sebagus itu dengan kemasan yang baik,\" kata Presiden saat memberi sambutan dalam acara yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.Menurut Presiden, dengan memanfaatkan platform digital, para pelaku UMKM Papua bisa mengembangkan pasar mereka hingga ke pulau-pulau lain bahkan luar negeri.\"Ada kopi, ada jus nenas, ada abon tuna, macam-macam. Tolong masukkan itu ke platform digital, ke ekosistem digital, gunakan itu, sehingga berjualannya tidak hanya di tanah Papua, tapi bisa melompat ke luar Provinsi Papua, ke Jawa, ke pulau-pulau lain, bahkan ke luar negara,\" katanya.Apabila para pelaku UMKM belum yakin untuk memasuki platform e-commerce besar, Presiden mengingatkan bahwa mereka bisa memulai hal tersebut dengan memanfaatkan kanal media sosial yang ada.\"Kalau mau ini dulu, ya jualan lewat Facebook boleh, jualan lewat IG (Instagram) boleh, tapi kalau bisa masuk ke platform-platform e-commerce. Saya enggak menyebutkan namanya, banyak sekali, saya kira produk-produk seperti yang saya lihat tadi akan cepat penjualannya dan sangat laku,\" ujarnya.Pembagian NIB di GOR Toware, Kabupaten Jayapura, diikuti sedikitnya 2.700 pelaku UMK perorangan penerima.Menurut laporan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, hingga saat ini di Papua baru terdaftar 20 ribu pelaku usaha di sistem Online Single Submission (OSS).Bahlil menyatakan pihaknya menargetkan angka tersebut bisa meningkat setidaknya hingga 200 ribu pelaku usaha terdaftar di OSS.Selain Menteri Investasi/Kepala BKPM, dalam kegiatan tersebut Presiden juga didampingi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (mth/Antara)

Dua Kapal Patroli Cepat Perkuat Alutsista TNI Angkatan Laut

BY FNN Kamis, 01 September 2022 17:33:04 0

Jakarta, FNN – Dua kapal patroli cepat 60 meter terbaru, yakni KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 memperkuat jajaran alat utama sistem senjata atau alutsista TNI Angkatan Laut. Peresmian dua kapal patroli cepat itu dilakukan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono di Dermaga Marina Batavia, Jakarta Utara, Rabu. Wakasal mengatakan pengadaan dua kapal cepat buatan galangan kapal dalam negeri PT Caputra Mitra Sejati (CMS) Banten itu membuktikan komitmen TNI AL menggunakan produk-produk dalam negeri sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk membangun alutsistanya. \"Ini juga bukti langkah dari visi bapak Kasal Laksamana TNI Yudo Margono untuk membangun Angkatan Laut yang modern, profesional dan tangguh,\" kata Laksdya Heri. Dua kapal patroli cepat itu rencananya ditempatkan di Lantamal IX Ambon dan Lantamal XIV Sorong yang masuk dalam jajaran Komando Armada (Koarmada) III. Kedua kapal itu akan bertugas untuk penegakan hukum di laut. Kontrak pengadaan kapal patroli cepat 60 meter itu dilakukan pada tahun 2020-2022 (multiyears) dengan nilai kontrak sebesar Rp400 miliar. KRI Dorang-874 dan KRI Bawal-875 memiliki panjang 60 meter, lebar 8,5 meter, displacement 520 ton (full load), akomodasi 55 personel, kecepatan maksimal 24 knot. Kapal itu dilengkapi dengan senjata 1 pucuk meriam 40 MM Boffors dan 2 pucuk mitraliur 12,7 MM. \"Targetnya memang kecepatannya mencapai 24 knot. Tapi, alhamdulillah karena ini dirancang oleh anak-anak bangsa sehingga mampu tambah 2 knot menjadi 26 knot,\" kata Wakasal. Laksdya Heri menambahkan kapal patroli cepat itu cukup modern dengan teknologi terkini. Kapal juga dilengkapi dengan stabilizer seperti untuk antisipasi kalau ada ombak dan perangkat lainnya. \"Untuk sementara kapal ini berfungsi sebagai kapal patroli. Tapi, mungkin bisa kita kembangkan kalau negara membutuhkan atau situasi memaksa kita untuk mengubah menjadi kapal kombatan. Masih ada kemungkinan nanti diberi rudal terpisah dari sistem di kapal tersebut,\" papar Heri. Selain peresmian dan penyerahan dua kapal dari PT CMS kepada Mabes TNI AL, lalu diserahkan kepada Koarmada III, Wakasal Heri juga mengukuhkan dua komandan kapal patroli cepat tersebut, masing-masing Mayor Laut (P) Ardita Yudha Prawira sebagai Komandan KRI Dorang-874 dan Mayor Laut (P) Ary Mahayasa sebagai Komandan KRI Bawal-875. ​Kedua perwira menengah itu merupakan alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-50. (mth/Antara)

Sri Mulyani: El Nino Picu Turunnya Target Pertumbuhan Pertanian 2023

BY FNN Kamis, 01 September 2022 17:26:40 0

Jakarta, FNN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ketidakpastian musim seperti terjadinya El Nino mendorong target pertumbuhan sektor pertanian tahun depan turun ke level 3,7 persen.Pertumbuhan sektor pertanian tahun depan sendiri sebelumnya telah ditargetkan sebesar 4 - 4,2 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.“Kalau pertanian ini karena dua tahun ini sangat exceptional dari sisi musim,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani menjelaskan musim sangat sering mengalami perubahan secara tiba-tiba sepanjang dua tahun terakhir, bahkan selama pandemi COVID-19 sehingga memberi pengaruh terhadap sektor pertanian, termasuk tanaman pangan yaitu beras.Sementara untuk tahun depan ia menuturkan sudah mulai muncul perkiraan musimnya yakni adanya El Nino sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk waspada. Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.“El Nino menjadi salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan. Kita juga perlu melihat dari sisi siklus kenaikan produktivitas dari pertanian,” ujar Sri Mulyani.Menurutnya, pemerintah harus waspada terhadap faktor musim mengingat Brasil dan Kanada telah mengalami kekeringan dan gagal panen pada tahun ini akibat hal tersebut.“Ini mereka sudah mulai terkena siklus seperti itu pada akhir 2021 dan pertengahan 2022. Pertanyaannya apakah Indonesia akan terkena pada 2023?” kata Sri Mulyani.Meski demikian ia memastikan saat ini pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menopang ketersediaan pangan termasuk melalui program ketahanan pangan.“Tentu harusnya semoga bisa betul-betul dapat menghindarkan risiko dari uncontrollable seperti weather (cuaca),” kata Sri Mulyani. (mth/Antara)

Jokowi Tinjau Tambang Grasberg Freeport di Ketinggian 3.325-4.285 mdpl

BY FNN Kamis, 01 September 2022 17:18:55 0

Jakarta, FNN – Presiden RI Joko Widodo meninjau Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, yang terletak di ketinggian 3.325—4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl).Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, Jokowi didampingi Ibu Negara dan rombongan menuju Tambang Grasberg mengendarai kendaraan roda empat sekitar pukul 07.00 WIT.Setelah itu, Presiden akan menuju lokasi tambang bawah tanah di OB 04 untuk meninjau ruang kontrol pengendali alat berat berteknologi 5G.Presiden juga akan menuju DMLZ underground untuk meninjau tempat ibadah yang berada di bawah tanah, yaitu Masjid Jami Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.Setelah itu, Presiden akan menuju Tera Shop untuk meluncurkan teknologi terbaru di sektor pertambangan, yaitu 5G mining.Teknologi 5G mining sendiri merupakan hasil kerja sama antara Telkom Group dan PTFI.Saat memberikan sambutan dalam silaturahmi dengan karyawan PTFI, Rabu (31/8) malam, Jokowi ingin melihat pengelolaan pertambangan dengan menggunakan teknologi 5G mining.\"Ini yang mau saya lihat seperti apa sih me-manage sebuah tambang dengan 5G system, saya mau lihat besok,\" kata Presiden.Pada Kamis sore, Presiden dan Ibu Negara akan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85 menuju Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, melalui Bandara Internasional Mozes Kilangin Timika.Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara dalam kunjungan kerja ini, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (mth/Antara)

Presiden Apresiasi Teknologi "5G Mining" Freeport Ditangani SDM Lokal

BY FNN Kamis, 01 September 2022 17:11:02 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengapresiasi teknologi 5G Smart Mining pada kegiatan pertambangan milik PT Freeport Indonesia, dioperasikan 99 persen oleh tenaga kerja lokal, khususnya warga asal Papua.Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran teknologi 5G Smart Mining di wilayah Tambang Grasberg, Mimika, Papua, Kamis.\"Yang saya senang 99 persen dari total karyawan yang tadi mengendalikan, mengoperasionalkan itu asli Indonesia, khususnya dari tanah Papua,\" kata Presiden Jokowi seperti disaksikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden Jakarta, Kamis.Presiden menjelaskan bahwa operasional teknologi 5G Smart Mining milik PT Freeport Indonesia (PTFI) ini merupakan teknologi pertama yang diterapkan di Asia Tenggara.Teknologi 5G Mining sendiri merupakan hasil kerja sama antara Telkom Group dengan PTFI yang bertujuan mendukung otomatisasi dan kendali jarak jauh, serta meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas pertambangan di PTFI.Teknologi ini, kata Presiden, dapat memantau kegiatan pertambangan dengan penggunaan kamera yang terhubung dengan kecerdasan buatan sehingga dapat meminimalisasi risiko keselamatan kerja.Menurut Presiden, teknologi 5G Mining ini akan membuat PTFI semakin diperhitungkan di bidang pertambangan dunia.\"Teknologi ini akan membuat PT Freeport Indonesia semakin diperhitungkan dan menghasilkan semakin banyak SDM-SDM di bidang pertambangan yang berkualitas di dunia dan berkontribusi besar bagi kemajuan industri pertambangan Indonesia,\" kata Presiden.Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengapresiasi kontribusi signifikan Freeport yang mencapai 68 persen bagi perekonomian Kabupaten Mimika. (mth/Antara)

Jutaan Orang Kena Prank Antri BBM, Waspadai Potensi Kerusuhan Sosial!

BY FNN Kamis, 01 September 2022 16:39:47 0

ANTRIAN masyarakat yang akan membeli BBM bersubsidi sejak petang hingga jelang dini hari, Rabu (31/8/2022) tampak di berbagai SPBU di Jakarta maupun kota-kota lainnya di Indonesia. Mereka rela antri karena kabarnya PT Pertamina pada Kamis (1/9/2022) bakal menaikkan harga BBM bersubsidi. Ternyata, sampai dengan Rabu (1/9/2022) tidak ada kenaikan harga BBM seperti yang sebelumnya dikabarkan berbagai media. “Ini satu psikologi dalam politik yang ingin testing the water,” ungkap pengamat politik Rocky Gerung. “Tetapi, reputasi presiden juga bisa dibatalkan oleh keadaan APBN. Selalu ekspektasi itu mendahului hal yang konkret,” lanjut Rocky Gerung dalam dialognya bersama Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (1/9/2022). “Saya menghitung pasti dinaikkan karena dengan kalkulasi apapun tidak mungkin keadaan itu dipertahankan. Jadi, semua soal kita taruh di atas kertas dan kita tahu ada krisis, ada potensi kerusuhan. Pasti itu akan terjadi,” tegas Rocky Gerung. Bagaimana pandangan Rocky Gerung terkait prank kenaikan harga BBM ini? Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo halo apa kabar Anda semua. Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kelihatannya ini jutaan orang di Indonesia kena prank sejak kemarin dan katanya media-media juga sudah menduga bahwa hari ini, 1 September akan ada kenaikan harga BBM. Jadi orang antre di mana-mana. Kalau Anda lihat foto-foto atau video-videonya di berbagai kota terjadi antrean. Ternyata nggak jadi, kena prank deh. Ya, ini satu psikologi dalam politik yang ingin testing the water. Kira-kira begitu. Ini sangat mungkin nanti kalau memang banyak dibatalkan. Demi apa? Demi reputasi presiden (Joko Widodo). Tetapi, reputasi presiden juga bisa dibatalkan oleh keadaan APBN. Itu saja intinya, urutan-urutannya. Tetapi, selalu ekspektasi itu mendahului hal yang konkret. Harga-harga sudah pasti naik kemarin begitu diumumkan. Jadi satu kebijakan negara yang memang tidak mungkin negara itu terus-menerus berbohong. Satu waktu dia akan terjebak oleh rentetan kebohongan dia sendiri. Jadi sekarang kita lihat apa impaknya nanti kalau ternyata harganya akhirnya naik juga itu. Dua kali orang berebut di POM bensin nantinya. Mungkin juga diam-diam nanti sebetulnya sudah diputuskan di kabinet bahwa memang harus naik. Jadi rasionalitas ekonomi itu pasti yang akan menuntun keresahan ini. Saya (sudah) menghitung pasti dinaikkan karena dengan kalkulasi apapun tidak mungkin keadaan itu dipertahankan. Jadi, siap-siap saja bahwa nanti akan ada kenaikan kedua yang orang mungkin anggap ini prank padahal riil. Lalu mulai terjadi kerusuhan sosial. Kan itu soalnya. Nah, soal ini kan sudah diingatkan juga oleh Mendagri. Saya kira itu Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa kalau ada kenaikan harga BBM ini pasti akan berdampak implikasi pada krisis sosial dan bisa ke krisis politik. Itu sudah warning disampaikan seperti itu. Ya, hitungan itu sudah ada di atas kertas. Yang paling paham pasti Pak Luhut Binsar Pandjaitan. Karena dia punya tim yang bagus, bahkan melampaui semua tim yang lain. Dan, pasti konsultasi pertama dengan Pak LBP. Beliau pasti sudah isyaratkan bahwa harus naik. Tetapi Presiden mungkin setelah ikut atau mendengarkan hasil musyawarah rakyat, dia berpikir wah ini rakyat bahaya ini, bisa elektabilitas dia turun lagi. Padahal barusan dijagokan oleh musyawarah rakyat (Musra). Ini hitungan-hitungan yang nggak masuk akal sebetulnya karena presiden masih ngotot bahwa implikasi dari kenaikan BBM tidak boleh menurunkan legitimasi dia. Padahal itu pasti terjadi. Jadi, di mana-mana kenaikan bahan pokok dan energi pasti menurunkan legitimasi, di seluruh dunia, mau di negara modern, negara ke setengah modern, di Barat atau Timur. Tapi Presiden nggak mau melihat fakta itu. Jadi, dia ingin dua kali menang itu. Menang elektabilitas, juga menang nanti kalau harga dinaikkan. Itu trade of pasti terjadi. Tapi beliau biasa, jadi euforia. Karena jadi nomor 1 di dalam hasil sidang musyawarah rakyat. Oke. Tapi kita tahu bahwa meskipun harga tidak jadi naik, itu sebenarnya kantong rakyat sudah harus lebih dirogoh lebih dalam. Hanya satu faktor saya, yaitu kenaikan BBM faktor pemicu kenaikan barang-barang. Tetapi, angka psikologi di pasar, biasa pedagang, begitu dihubungkan walaupun belum diumumkan, tidak jadi diumumkan, barang tetap naik dulu. Ya, itu problemnya begitu selalu. Ekspektasi mendahului fakta nanti. Dan kita lihat yang ngantre kemarin itu juga bukan mobil rakyat. Itu mobilitas menengah juga antre pertalite. Juga dimungkinkan bahwa mobil-mobil ini sebetulnya hanya menyimpan stok saja. Dan di beberapa tempat kan sudah terlihat ada yang ditangkap karena menyimpan stok pertalite. Jadi memang penyelundupan itu sudah berlangsung dan kebohongan-kebohongan kekuasaan itu akan dijawab oleh kekacauan ekonomi. Kan gampang saja. Semua info dari istana itu akhirnya nggak dipercaya. Mau dinaikin atau tidak dinaikin orang anggap mending berfikir dinaikin, supaya lebih aman. Maka mulai terjadi harga mulai dinaikkan, ditimbun. Nanti ada angkot ngambil berkali-kali buat dijual ke kelas menengah yang nunggu di tikungan. Kan itu semuanya kekacauan itu. Iya. Tetapi, perlu diingat juga ya Bung Rocky, ada satu fenomena yang di Indonesia orang sebutnya near poor, dekat dengan miskin, dan fenomena yang terjadi pada pandemi  kemarin mereka punya mobuil, mereka punya rumah, tetapi ini kredit semua. Dan ketika mereka terjadi kehilangan pekerjaan atau tabungannya menipis, sebenarnya mereka memang punya mobil, tadi sebenarnya mereka miskin juga. Makanya wajar kalau kemudian mereka juga ikut antre. Ya, itu poinnya kalau krisis itu bertumpuk-tumpuk dan dalam hitungan kalau dibikin snapshots statistiknya itu yang near poor itu sudah jadi poor sebetulnya. Dan emak-emak yang paling kena pertama. Mungkin sudah 100 juta atau 150 juta sekarang yang disebut di bawah garis kemiskinan kalau hitungan itu konsumsi per hari, daya beli per hari ini. Jadi, semua soal kita taruh di atas kertas dan kita ini tahu ada krisis, ada potensi kerusuhan. Pasti itu akan terjadi. Tapi presiden menganggap bahwa ya masih bisa dipermainkan dengan tiga periode. Jadi berjanji lagi. Karena keadaan ini yang potensi keos ini udah di depan mata. Nah, itu yang mungkin harus kita hitung bagaimana kalau kepolisian sekarang amburadul, lagi berantakan. Apakah Pak Jokowi tunggu kepolisian diberesin dulu baru harga dinaikin. Itu juga faktor yang dihitung dan mungkin 3-4 orang ada di situ lalu mulai ada di sekitar Pak Jokowi lalu kasih sinyal. Jangan dulu Pak, ini bahaya, polisi belum bisa dipegang. Perkelahian antar-geng itu bisa membahayakan pengendalian kerusuhan nanti atau demo BBM. Demikian juga militer. Militer juga memantau dengan cermat perkembangan ini karena tetap tentara juga merasa ada potensi atau ada asap yang tiba-tiba bisa berubah jadi api. Prajurit juga terkena karena keadaan ekonomi pasti masuk ke semua tempat. Nggak bisa misalnya prajurit masuk pasar tradisional lalu tukang daging atau ayam kampung bilang oke Pak, kami kasih diskon. Nggak bisa gitu karena harga itu adalah harga ekonomi. Jadi semua kalangan pasti kena itu dan teman-teman di kepolisian yang di asrama-asrama juga militer TNI yang ada di asrama-asrama itu kena dampak yang pasti signifikan. Kan Pak Jokowi suka blusukan, bahkan malam-malam juga blusukan ke daerah-daerah. Beliau pasti sangat paham gitu. Banyak sekali rumah tangga kita ini sekarang karena berbagai macam faktor, salah satunya karena publik transportasi yang tidak cukup buruk, itu satu rumah dari keluarga miskin bisa ada dua tiga empat sepeda motor. Dan itu semua menjadi konsumsi bahan bakar semua. Dan ini pasti langsung terasa begitu terjadi kenaikan sekecil apapun karena ada skema ini mau dinaikkan seberapa pertalite ini. Tadinya 10.000 disebut angkanya, kemudian mungkin dimainkan secara psikologi saja, mungkin 10.000 kurang dan sebagainya gitu. Tetapi, tetap saja berdampak. Iya. Dua hari lalu saya naik ojek tikungan, bukan ojek online, dia tiba-tiba mampir dulu di yang sudah dijual-jual di botol. Itu uangnya tinggal Rp20.000 di dompetnya, tapi dia cuman minta tolong sisain 5000. Jadi dia beli Rp15.000. Sambil menunggu pelanggan baru, baru bisa beli lagi pertalite.  Jadi, kesulitan itu terasa betul. Tetapi, secara makro memang bahwa presiden anggap belum kita dibandingkan dengan yang lain memang baik-baik saja ekonominya. Jadi pengertian-pengertian baik-baik saja itu itu selalu terhubung dengan pamer saja. Nanti kalau nggak baik-baik juga salurkan BLT. Mungkin juga Sri Mulyani kasih info baru bahwa nggak cukup BLT itu untuk nyogok rakyat dalam 3 bulan karena kalau pertalite dinaikin itu pasti terus-menerus. Nggak mungkin satu minggu naik terus diturunin lagi harganya walaupun ekspektasi harga internasional mungkin akan menurun. Jadi, gampangnya kecemasan dalam Istana itu terbaca pada ketidakpastian naik apa tidak harga itu. Ya, coba kita teruskan nanti kalau daripada kita dibilang memprovokasi, pasti akan ada dampak kerusuhan. Mari kita teruskan soal realitasnya ini. Tadi Anda bicara soal ojek pengkolan. Bagaimana dengan ojek online yang sekarang sudah menjadi fenomena, apalagi di kota-kota besar. Itu dampak ikutannya besar sekali. Kan mereka ini sekarang banyak yang hidup dari ojek online, dan kemudian ojek online menghidupkan juga industri makanan-minuman dan sebagainya. Ini besar sekali jumlahnya sehingga begitu terjadi kenaikan saya kira sangat sensitif. Kalau memainkan 20-30 persen saja itu dampaknya juga sangat terasa buat mereka. Ya, itu sudah menjadi pembicaraan di warung-warung Tegal. Kan saya juga sering makan di warung Tegal yang memang enak itu. Dan, ibu itu bilang begini, kadang saya pesan teri kacang itu, ”Bu, tolong sisanya buat beli teri kacang”, lalu ibu itu bilang, “Paling dua sendok ini”.  Jadi, harga kacang dan teri itu terimplikasi, terdampak. Sayur asam juga begitu. Jadi, akhirnya keadaan ini masuk secara masif dan membuat yang mau membeli memang nggak ada pemasukan, yang mau menjual juga susah untuk terus-menerus menahan harga. Jadi itu intinya. Nah ini tidak terbaca karena presiden dan kabinet terutama tetap mengandalkan ya nanti kita turunkan BLT. Itu BLT juga bisa habis di jalan karena dikorupsi oleh sistem distribusi BLT yang memang korupti. Poin itu mendasar sekali. (Ida)

LaNyalla Minta Polisi Tangkap Bos Judi Besar, Bukan Kejar Operator Lapangan

BY FNN Kamis, 01 September 2022 15:25:04 0

Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Polri memberantas tuntas kasus perjudian hingga pihak pendukung aktivitas tersebut.  Menurutnya, hanya karyawan dari situs judi online yang ditangkap. Padahal dibalik itu, disinyalir ada pengelola besarnya. \"Kita mengapresiasi pemberantasan perjudian oleh aparat kepolisian. Namun sayangnya bos dari judi online belum diberitakan ditangkap. Yang terdengar masyarakat polisi baru menangkap karyawan atau operator lapangan dari situs judi online,\" kata LaNyalla di sela Kunjungan Kerja di Surabaya, Kamis (1/9/2022). Oleh karena itu, dia meminta polisi membongkar secara tuntas dan memprioritaskan pemidanaan kepada bos besarnya.  \"Perjudian online sangat merusak mental anak-anak muda. Dua tahun kita dilanda pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan. Ketika muncul perjudian online dengan tawaran-tawaran mudah memperoleh uang, akhirnya hal ini membius anak-anak muda. Mereka terjerumus pada judi online dan sulit menghentikannya,\" papar LaNyalla lagi. Yang lebih parah, lanjutnya, tawaran judi online langsung melalui SMS. Artinya pelaku bukan hanya membuka situs judi online semata tetapi juga membobol data. \"Ini patut menjadi perhatian aparat juga. Sebab menghubungi langsung ke nomer pribadi tentu saja sangat mengganggu privasi. Dan perlu diusut kenapa situs judi ini tahu nomer pribadi orang,\" tuturnya.  Mewakili publik, LaNyalla mengaku mendukung Polri agar menangkap pelaku perjudian online dan juga pihak-pihak yang berkait atau pihak lain yang turut melindungi aktivitas perjudian. Dia juga berharap aparat kepolisian dan instansi terkait mengedukasi pengguna internet agar tidak masuk pada situs judi online. Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya, mulai dari Mabes hingga Polda, untuk memberantas pelaku aktivitas judi baik online maupun konvensional. (mth/*) 

DPO Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun Pada 2015 Tertangkap

BY FNN Kamis, 01 September 2022 15:12:07 0

Surabaya, FNN – TIM Tabur Kejaksaan Agung bersama Tim Kejari Mataram berhasil mengamankan Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejati Jawa Timur bernama Moh Shonhaji, Tegal, 47 Tahun, Wiraswasta, Laki-laki, Indonesia, Kelurahan/Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur. Moh Shonhaji merupakan Terpidana dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan gedung DPRD Kota Madiun pada 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,065 miliar. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 147/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Surabaya tanggal 16 Oktober 2017, Terpidana Moh Shonhaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan, oleh karenanya Terpidana dijatuhi pidana penjara selama enam tahun dan denda sebesar seratus lima puluh juta rupiah dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan enam bulan penjara serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar tiga ratus dua belas juta seratus sembilan satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah, subsidiair pidana penjara selama tiga tahun penjara. Terpidana Moh Shonhaji diamankan karena ketika dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan, Terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut dan oleh karenanya Terpidana dimasukkan dalam DPO. Setelah melalui proses pencarian akhirnya terpidana berhasil diamankan di seputaran Jl. Adi sucipto, Nusa Tenggara Barat pada 31 Agustus 2022 pukul 20.30 WIB, kemudian terpidana dibawa ke Kejati NTB untuk proses lebih lanjut. Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap Buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum, danpihaknya menghimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para Buronan. (mth/*)

Serba-Serbi Demokrasi

BY FNN Kamis, 01 September 2022 13:16:51 0

Atas dasar itu sebagian dari warga negara Indonesia yang peduli konstitusi menyerukan untuk kembali ke UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dengan beberapa catatan. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta DEMOKRASI adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno dēmokratía, “kekuasaan rakyat”, yang terbentuk dari dêmos “rakyat” dan kratos “kekuatan” atau “kekuasaan”. Kata ini merupakan antonim dari aristocratie, “kekuasaan elit”. Secara teoretis, kedua definisi itu saling bertentangan, tapi kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Menurut salah satu sumber, kata demokrasi (democracy) sendiri di Indonesia sudah ada sejak Abad ke-16  sezaman dengan Sultan Banten Abdul Mahasin Muhammad Zainal Abidin. Democracy berasal dari bahasa Prancis pertengahan dan bahasa Latin pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara Abad ke-4 Sebelum Masehi sampai dengan Abad ke-6 SM. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Demokrasi dalam bentuk pemerintahan semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara, inklusivitas dan kesetaraan politik, kewarganegaraan, persetujuan dari yang terperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan, dan kaum minoritas. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara di mulai pada abad ke-19 hingga kini. Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki. Konsep yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu, karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki.  Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi masyarakat untuk mengendalikan para pemimpinnya yang tidak jujur atau tidak dapat dipercaya, dan memberhentikan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Ada beberapa jenis demokrasi dengan dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berperan langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan yang disebut demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, masyarakat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Termasuk dalam demokrasi ini, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam perwakilan rakyat, namun dewan itu dikontrol oleh pengaruh masyarakat dengan sistem referendum dan inisiatif masyarakat. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap masyarakat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan politik. Dalam sistem ini setiap masyarakat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik jabatan yang terjadi. Sistem demokrasi digunakan pada jaman awal terbentuknya demokrasi di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh masyarakat berkumpul untuk membahasnya. Di jaman modern sistem ini menjadi tidak praktis, karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh masyarakat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari masyarakat, sedangkan masyarakat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik tingkat negara, wilayah, daerah hingga jenjang yang terbawah. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, prinsip ideologi, dan titik perhatian atau tujuan ada delapan macam. Pertama, berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat: (a) Demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara; (b) Demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi jenis ini diterapkan atas pertimbangan kenyataan suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. Kedua, berdasarkan Prinsip Ideologi: (a) Demokrasi Konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi ini dicirikan dengan kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi; (b) Demokrasi Rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contohnya, negara Korea Utara dan bekas negara Uni Soviet; (c) Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial dan budaya dengan berasaskan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Ketiga, berdasarkan Tujuan: (a) Demokrasi Formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa adanya pengurangan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal dianut oleh negara-negara liberal; (b) Demokrasi Material. Demokrasi material adalah demokrasi yang fokus pada upaya untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, di mana persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Demokrasi jenis ini dianut oleh negara-negara komunis; (c) Demokrasi Gabungan. Macam-macam demokrasi selanjutnya adalah demokrasi gabungan yang dianut oleh negara-negara non-blok. Demokrasi gabungan berada pada jalur tengah, yakni mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari pelaksanaan demokrasi formal dan material. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan beberapa kali Pemilihan Umum untuk  Pemilihan Presiden dengan sistem banyak partai politik dalam dua bentuk. Pertama, Pemilihan Presiden oleh perwakilan rakyat. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sungguhpun Pemilihan Presiden di era Orde Baru telah dilaksanakan sesuai dengan Pancasila, tetapi di sisi lain telah terjadi penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945 perihal masa jabatannya. Oleh sebab itu Gerakan Reformasi 1998 menuntut amandemen salah satu pasal dari UUD 1945 tentang masa jabatan presiden tersebut dengan batasan boleh dipilih satu kali lagi, alias masa jabatan Presiden maksimal dua periode. Amandemen UUD 1945 juga membuahkan sistem pemilihan presiden secara langsung, yakni presiden dipilih oleh semua rakyat yang berhak bersuara.     Menjelang perhelatan Pemilihan Presiden 2024 muncul kembali wacana jabatan Presiden RI tiga periode. Naifnya, Jokowi berkata bahwa ia akan taat konstitusi, tetapi ia berpendapat bahwa adalah hak rakyat untuk mewacanakan Presiden boleh menjabat tiga kali. Pemilihan Presiden secara langsung oleh semua rakyat telah menyimpang dari Sila keempat Pancasila. Di samping itu Pemilihan Presiden secara langsung oleh semua rakyat juga telah menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain terkoyaknya kohesi masyarakat yang berkelanjutan. Atas dasar itu sebagian dari warga negara Indonesia yang peduli konstitusi menyerukan untuk kembali ke UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dengan beberapa catatan. Semoga Demokrasi bangsa Indonesia semakin dewasa, berpihak kepada rakyat dan bermartabat. (*)

Melawan Oligarki

BY FNN Kamis, 01 September 2022 07:14:36 0

Musnahkan peran oligarki yang sudah merusak negara mengganti UUD ‘45 asli dengan UUD palsu yaitu UUD 2002 dengan segala dampak dan akibat kerusakan yang terjadi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih dan Sekjen KAMI Lintas Provinsi (Disampaikan dalam Forum Seminar Membedah Sikap dan Perilaku Oligaki di Indonesia – Jakarta, 1 September 2022) SEJALAN dengan rencana Khubilai Khan sejak abad ke-13 yang memang RRC sudah lama tanpa henti strategi menguasai Nusantara sudah terjadi, dan saat ini telah bisa kita rasakan bersama. Pertengahan abad ke-19, jumlah imigran Tionghoa masuk sudah mencapai seperempat juta orang. Jumlah ini terus meningkat, tinggal berkelompok di satu wilayah yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia-Belanda. Biasa disebut Pecinan. Kebijakan China perantauan abad 21 meliputi: ekonomi, budaya, dan politik. China sudah masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Pengamat politik mengendarai bahwa warga China dalam strategi tidak akan kembali ke China setelah masuk di Indonesia. Bahwa etnis China yang tersebar di seluruh dunia dan menjadikannya warga negara di mana mereka bertempat tinggal, tetap diakui dan harus menganggap bahwa dirinya adalah orang China. Kebijakan ini dikunci dengan doktrin One China. Mao Zedong mengatakan bahwa semua orang China di seluruh dunia tersebut, termasuk Indonesia adalah warga negara RRC. Pada masa penjajahan Belanda, China sudah melakukan penyuapan kepada pegawai kompeni sudah dipraktikkan. Dengan minum minuman keras hingga memberikan regognitiegeld (uang-uang dibayar setiap tahun yang dibayarkan sebagai pengakuan atas hak). Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa bantuan opsir China itulah sebenarnya yang melakukan dan melaksanakan order penindasan. Berabad-abad Belanda mewariskan struktur ekonomi yang didominasi ke pedagang China: Menjadi kaki tangan Belanda dalam menjajah Nusantara dan mendzalimi warga pribumi dengan sebutan Inlander dan digolongkan dalam kelas terbawah. Mereka memegang teguh ajaran dan filsafat Sun Tsu, Seni Perang, dipelajari dengan tekun dan sungguh-sungguh. Politik bisnis, bisnis itu perang. Kalau pasar adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. Sun Tsu menulis: “Serang mereka di saat mereka tak menduganya, di saat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah Agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan”. Satu dari 36 teori Sun Tsu (jie dao sha ren) (“Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuhnya”). Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Paska tragedi G 30 S PKI/1065 tersebut muncullah Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 berisi antara lain pembatasan dan perayaan China. Disusul Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67 tentang penggunaan nama China dan istilah Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan. Muncullah Keputusan Presiden Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 tentang nama bagi masyarakat China. Beruntun keputusan Presiden Kabinet Nomor 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian masalah China. Pada tahun yang sama muncul Surat Edaran Presidium Kabinet RI Nomor SE.06/PresKab/6/1967 tentang kebijakan pokok WNI asing dalam proses asimilasi terutama mencegah kemungkinan terjadinya kehidupan eksklusif rasial. WNI yang masih menggunakan nama China diganti dengan nama Indonesia. Keadaan yang sangat penyakitkan ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden  Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Sementara PBB justru melindungi eksistensi warga Pribumi. Melalui Sidang Umum PBB 13 September 2007, mengakui bahwa setiap belahan bumi itu ada penduduk asli (Indigenous People = Pribumi) yang harus dijaga. Pada pendiri bangsa ini sudah berfikir untuk melindungi anak cucu dari kejahatan yang akan memusnahkannya. Di situlah lahir Pancasila dan UUD 1945. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencabut Instruksi Presiden Nomor 14/1967 yang melarang etnis China merayakan pesta agama dan penggunaan huruf China dicabut, dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 6/2000, yang memberikan warga China kebebasan melaksanakan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya kepadanya. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002, hari Imlek menjadi hari libur Nasional. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahir Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE - 06/Pred.Kab/6/1967, isinya “kita tidak boleh menyebut CHINA diganti TIONGHOA atau komunitas TIONGHOA. Sebelumnya pada 1991 Lee Kuan Yew kerja sama dengan RRC di Singapura mengumpulkan China perantauan (Overseas Chinese) 800 penguasaan besar dari 30 negara, termasuk penguasaan China dari Indonesia. China berhasil melahirkan budaya kapitalisme sendiri. Dalam perkembangannya, China dengan cerdik menawarkan pada ASEAN satu traktat perdagangan yang dikenal dengan CAFTA (China - ASEAN Free Trade Area), untuk menciptakan Sinosentrismo sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. Ini adalah permainan jangka panjang China yang cerdik berlindung ingin ASEAN secara otomatis memperhitungkan kepentingan dan ketergantungan kepada China, termasuk Indonesia. Dan, saat ini kita kenal dengan strategi dengan nama One Belt One Road (OBOR). China memberi hutang dan menawarkan investasi kepada Indonesia bukan hanya bermotif ekonomi tetapi jelas ada motif politik ketergantungan Indonesia kepada China. Pada masa Presiden Joko Widodo, Oligarki telah sampai ada pintu gerbang kemerdekaannya. Rezim saat ini tak paham sejarah Karpet Merah disediakan oleh Oligarki dan RRC. Tawaran manis Xi Jinping dari China diterima dengan suka cita, tanpa mau menyadari semua resiko yang akan terjadi. Tawaran utang dilahap. China ini sangat mengerti dan paham sekali bahwa Indonesia akan kesulitan saat harus mengembalikan hutang hutangnya, dengan segala resikonya. Tawaran manis Xi Jinping dari China diterima dengan suka cita, tanpa mau menyadari semua resiko yang akan terjadi nanti. Bahkan, di beberapa media Menlu Retno Marsudi meminta rakyat Indonesia bertepuk tangan. Semua nota kesepahaman dari China ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang kedatangan jutaan warga China dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya. Saat ini China di Indonesia sudah sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan menguasai partai politik serta sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara. Selangkah lagi target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah psl 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Pasal 6 (1) UUD 1945 yang semula berbunyi: \"Presiden ialah orang Indonesia ASLI .. diganti menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Mereka terus mencoba dan berusaha keras menggeser posisi politik kaum Pribumi Nusantara dan terus bergerak untuk menguasai Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai.  Bahkan, telah ikut merekayasa pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, langsung atau tidak langsung ada dalam pengaruh dan kendalinya. Geliat Naga Melilit Garuda telah terjadi. Kecepatan China menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden kita yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan China. Parahnya, indikasi kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki. Pada awal sambutannya Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang senasib dan sepenanggungan saat bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Beijing, Selasa (26/7). Juga mengatakan bahwa China merupakan mitra komprehensif strategis Indonesia. Saat ini bahwa Indonesia sudah dikuasi RRC Oligarki dan sudah menguasai semua lembaga negara. Menguasai semua sektor ekonomi dan arah politik negara Indonesia. Markus Ghiroth (gembong komunis 1965): Dalam strategi komunis, ada namanya istilah “teori guna tolol”. Yaitu: orang-orang tolol yang berguna. Maksudnya: menempatkan orang-orang “tolol” bodoh, manut, mata duitan, rakus jabatan, di posisi strategis agar kemudian bisa dan mudah diatur dan dikendalikan. Keadaan makin parah akibat The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah). Dalam kondisi Negara sudah lumpuh dalam kendali Oligargi - Perlawanan yang harus dilakukan terhadap oligarki: 1. Tidak mungkin dilakukan dengan jalur Konstitusi. 2. Oligarki justru sudah memiliki kuasa membuat perangkat konstitusi ( UU ) dan peraturan negara lainnya melalui Pengelengara Negara dan Lembaga Negara yang sudah dalam Remot kendalinya. 3. Tersisa perlawanan rakyat melalui People Power atau Revolusi. 4. Musnahkan peran oligarki yang sudah merusak negara mengganti UUD ‘45 asli dengan UUD palsu yaitu UUD 2002 dengan segala dampak dan akibat kerusakan yang terjadi. 5. Hanya dengan jalan Revolusi untuk menata ulang negara, rakyat harus dicerahkan memilih kepala negara yang memiliki akal sehat, negarawan dan kembali ke UUD 45 asli. (*)

Operasi Politik: Apapun Caranya, Anies Baswedan Tak Boleh Jadi Capres

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 18:02:12 0

DALAM beberapa hari ini, muncul isu ada upaya menjegal Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Jika dilihat dari elektabilitasnya yang selalu berada di tiga besar, menjegal Anies sesungguhnya bukan perkara mudah, tapi karena Anies tidak punya partai, hal itu juga bukan tidak mungkin. Isu adanya upaya penjegalan Anies pertama kali didengungkan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi membangun asumsi tersebut dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut, belum tentu sosok yang elektabilitas tinggi bisa maju pada 2024. Sebab, kewenangan mengajukan capres-cawapres ada di partai politik. Asumsi kemudian dia kuatkan dengan klaim mendengar kabar adanya upaya untuk menjegal koalisi yang akan mencalonkan Anies. Hal itu dilakukan agar Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres. “Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Anies tidak mendapat koalisi,” ucapnya, seperti dikutip Twitter @Andiarief_, Ahad (28/8/2022). Elektabilitas Anies Baswedan itu adu cepat dengan bakal dikeluarkannya sprindik. Anies berupaya untuk tampil sederhana dan tidak ada partai, tapi popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya, dan prestasi dia yang memang diperlihatkan di DKI Jakarta. “Jadi kalau dilihat dari posisi awal kemerdekaan kita, politisi kita sekarang itu betul-betul kacung-kacung neokolonial saja tuh,” tegas pengamat politik Rocky Gerung saat dialog dengan Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (31/8/2022). “Kompetisi itu artinya, biarkan orang bertarung. Bukan dijegal dulu. Itu dijegal oleh petarungnya, bukan oleh kekuasaan. Ganjar Pranowo dan Anies biarkan saja bersaing,” lanjutnya. Berikut petikan dialog lengkapnya. Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak enak... Yang tidak enak adalah menunggu harga BBM. Oke, kita tinggalkan dulu per-Sambo-an karena kemarin sudah rekonstruksi walaupun orang kemudian mencatat ada beberapa kejanggalan kenapa tiba-tiba soal adegan penembakan kepala oleh Ferdy tidak ada. Karena sebelumnya muncul informasi soal itu, bahkan itu disampaikan oleh Kapolri mengutip pernyataan dari Barada Richard. Yes, yaitu skenario yang belum selesai. Polisi tentu berupaya untuk mencari cara supaya win-win solution, kira-kira begitu. Karena bagaimanapun ini menyangkut nama-nama yang akan terlibat kiri-kanan itu. Jadi kelihatannya soal Sambo ini tetap akan diproduksi. Karena diproduksi, itu artinya diperlihatkan proses hukumnya. Tapi, di ujung ada kebimbangan bagaimana jika hakim memutuskan lain. Jadi itu soalnya. Ya, ya. Jadi ada semacam unfinish skenario gitu. Iya, unfinish crime. Atau unfinish political konspirasi. Bisa juga begitu. Kalau itu lebih tepat. Konspirasi politik nggak pernah finish. Kita mau ngomongin juga soal political konspirasi ini yang diteriakkan oleh Demokrat dan kemudian dibenarkan oleh PKS, soal skenario menjegal Anies Baswedan. Saya kira ini tidak kalah menariknya dan saya heran sih kenapa Demokrat dan PKS baru teriak sekarang. Kita juga sudah tahu. Iya sudah pasti itu. Berkali-kali kita bahas soal itu. Dalam setiap saat begitu elektabilitas Anies Baswedan naik, sprindiknya bertambah. Begitu kira-kira. Jadi, elektabilitas Anies itu adu cepat dengan bakal keluarnya sprindiknya. Karena kita bisa bayangkan, Anies berupaya untuk tampil sederhana dan  tidak ada partai. Tetapi, popularitas dia itu terletak pada kapasitas intelektualnya dan prestasi dia yang memang diperlihatkan di DKI. Tetapi, justru itu yang membuat Anies makin cepat bolak-balik dipanggil KPK, misalnya. Kan dipanggil bolak-balik KPK menggali kasusnya nggak ada. Itu sudah bikin orang merasa bahwa ini nggak bakal jadi. Karena begitu tadi, konspirasi kekuasaan tidak menginginkan Anies. Itu saja soalnya. Lepas kita suka atau tidak suka, kita kritik Anies atau kita puji, tapi dia berhak untuk menikmati kebebasan dia dalam upaya pengeksplorasi diri dan potensi dia untuk menjadi presiden. Itu yang mustinya kita bayangkan. Kalau di ujung nggak ada soal, tapi jangan dijegal di depan dong. Itu juga ngaco. Kalau mau jegal pakai 20%, sudahlah. Tetapi ini masih menjegal seseorang dengan konsprirasi politik. Memang PKS dan Demokrat membaca itu, makin lama makin jelas arah untuk menjegal Anies. Tapi kita nggak tahu apakah Anies bisa dijegal. Kan tetap popular vote-nya tinggi sekali dan itu orang akan melihat bahwa kalau begitu kekuasaan bisa putuskan saja bahwa hanya boleh ada satu calon, yang lain nggak boleh. Yang menantang akan di-KPK-kan. Kan gampang. Dan sebenarnya sudah bisa kita baca kok. Kelihatannya formula E, dia akan jadi pintu masuk. Nanti kalau dan nggak harus soal terima duit loh, ini soal administratif juga bisa di-KPK-kan. Ya, itu hal yang mungkin pembukuannya kurang rapi atau ada satu unsur yang belum dimasukkan dalam pertanggungjawabannya. Itu semua soal akuntansi teknik saja. Ya betul, tanpa terbukti pun kalau sudah cacat administrasi pasti dibawa ke KPK. Tapi seolah-olah itu soal yang besar. Tetapi, karena Anies itu elektabilitasnya naik terus maka akan dicari dimana akuntansi pemerintah DKI itu cacat. Jadi, cacat administrasi bisa berubah menjadi upaya untuk menjegal jalan politik seseorang. Itu buruknya begitu kekuasaan kita. Iya. Jadi, buat Anda, para pendukung Anies Baswedan, banyaklah berdoa dan tunggu perjalanan takdir. Karena seperti apapun mereka membuat konspirasi, tapi kalau jalan takdirnya jadi, ya akan jadi juga. Betul. Kalau soal sprindik kan semua calon presiden yang diusung itu juga sprindiknya ada sebetulnya. Ganjar tetap ada soal KTP, Erick Thohir pasti kemarin juga sudah dilaporkan potensi untuk dapat sprindik. Jadi, kelihatannya memang diajukan semua. Di awal oke silakan maju semua, presiden bahkan dan siapapun silakan maju. Tapi dia hanya ingin satu, yaitu yang dia setujui. Yang dia setujui, kendati punya masalah tetap diagung-agungkan. Itu soal kita di situ selalu. Jadi ketiadaan semacam penghormatan respek terhadap potensi seseorang. Anies berpotensi, Ganjar berpotensi, semua berpotensi. Itu bagusnya kita mulai, selalu kita katakan biarkan yang berpotensi itu berkelahi dulu dalam kompetisi politik, baru konspirasi bolehlah di colong-colong. Ini belum dimulai, konspirasi politiknya sudah mau menghambat. Dan jangan salah bahwa hambatan yang sama juga bisa berlaku untuk PDIP. Ganjar sudah diagung-agungkan supaya PDIP bikin blunder maka PDIP juga bisa dikendalikan dalam permainan politik itu. Tetapi, kalau PDIP serius misalnya pasang seorang yang kena isu Istana, itu sprindiknya keluar dua hari kemudian, walaupun sprindik pada PDIP masih banyak. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Saya kira persoalan bangsa kita sekarang ini yang satu ada satu kelompok yang ingin terus berkuasa dengan berbagai cara; yang kedua politisi kita semua juga secara etika juga punya cacat sehingga mudah disandra oleh kekuatan. Itu komorbidnya kebanyakan memang. Jadi, dari awal memang kehidupan politik kita sudah buruk. Penuh dengan intrik korupsi. Sekarang kita mau bayangkan misalnya ini negeri mau ke mana? Kalau kita bisa call para pendiri bangsa itu mereka akan mengatakan ini sudah berantakan. Bayangkan misalnya, standar berpikir founding person kita dibandingkan dengan sekarang kan jauh betul tuh. Nggak ada kita dengar perkelahian ide, pertarungan nilai. Padahal founding person kita melakukan hal yang bermutu. Jadi kalau dilihat dari posisi awal kemerdekaan kita, politisi kita sekarang itu betul-betul kacung-kacung neokolonial saja tuh. Neokolonialnya sekarang kita sebut oligarki. Jadi nggak ada perubahan mental di situ. Ini tanggung jawab siapa? Ya tentu bukan tanggung jawab lurah, tapi tanggung jawab lurah tertinggi kan. Jadi, kalau Presiden Jokowi nggak pernah kasih public address tentang ideas of democration, yang terjadi beginian, jegal menjegal. Kan itu inti dari politik artinya kompetisi. Kompetisi itu artinya biarkan orang bertarung. Bukan dijegal dulu. Itu dijegal oleh petarungnya, bukan oleh kekuasaan. Ganjar dan Anies biarkan saja bersaing. Tapi Anies tidak punya partai, itu soal belakangan. Yang penting rakyat Indonesia tahu ide versus ide. Idenya Ganjar apa? Idenya Anies apa? Idenya Erick Thohir apa? Supaya rakyat tahu oke ini pemimpin kita itu punya potensi. Bahwa kemudian dia dibatalkan oleh 20% itu urusan teknis. Tetapi, urusan etisnya selesai, urusan intelektualnya selesai. Di panggung semua orang bisa nonton. Jangan orang suruh nonton rekonstruksi Duren Tiga saja, sementara konstruksi tiga periode jalan terus. Nah, menarik soal public address ini. Karena saya baru menyadari itu. Di mana-mana saya lihat sekarang ini banyak lembaga pemerintah, lembaga publik dan sebagainya, termasuk kemarin Ganjar di Unair itu kan langsung menyanyikan lagu yang kemarin dinyanyikan oleh anak-anak yang di Istana, lagu campursari itu. Karena Pak Jokowi mengendorse itu maka kemudian orang kemudian ke bawah semua melakukan itu. Dan yang semacam itu kelihatannya yang lebih ingin disampaikan oleh Kepala Negara, bukan soal democration value. I Itu, kita disulap atau disihir seseorang yang memang nggak punya kapasitas berpikir, lalu semua orang ikut pada sihir itu kan? Semua tiba-tiba nyanyi lagi itu. Ya apa poinnya lagu itu. Biar saja Farel yang menyanyikan itu. Jangan dipakai itu sebagai alat untuk dapat dukungan atau mobilisasi jadikan penting pemimpin itu membedakan dengan anak kecil anak kecil lucu kalau pemimpin makhluk nyanyian begitunya nggak lucu pemimpin diminta untuk menyanyikan lagu house. Hai bisanya lagu hak asasi manusia lagu Green Economy lagu planet dapat dukungan atau mobilisasi. Pemimpin itu mampu membedakan dengan anak kecil. Anak kecil lucu. Kalau pemimpin nyanyi begitu ya nggak lucu. Pepimpin diminta untuk menyanyikan lagu hak asasi manusia, lagu green economy, lagu planet ke depan. Itu yang nggak mereka pahami. Karena itu numpang pada popularitas anak kecil. Padahal itu sebetulnya mengeksploitasi anak kecil juga karena yang bersangkutan nggak paham ini ngapain ya, tiba-tiba semua pejabat tinggi itu pakai lagu gue. Kira-kira begitu kata si Farel kan? Jadi sebetulnya itu yang disebut pendangkalan, bukan sekadar pemburukan. Pendangkalan cara berpolitik, mengeksploitasi sesuatu. Kita nggak ada ide untuk membayangkan ada debat tentang masa depan planet. Bagaimana Indonesia masuk kembali dalam percaturan politik dunia. Nggak ada tuh. Yang ada di panggung dangdut lalu joged-joged. (Ida, sof)

Mendagri: Seluruh Daerah pada PPKM Jawa-Bali Berada di Level 1

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 15:34:20 0

Jakarta, FNN – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan seluruh daerah pada perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali berada pada level 1. \"Seluruh daerah Indonesia seluruh kabupaten kota masuk level 1, artinya terkendali hijau, saya berterima kasih pada bapak ibu sekalian,\" kata Mendagri Tito Karnavian, di Jakarta Selasa. Pemerintah Indonesia memperpanjang PPKM di wilayah Jawa-Bali guna menekan laju COVID-19. PPKM berlaku dari 30 Agustus sampai dengan 5 September 2022. Selama PPKM satu pekan ke depan. Hal itu tertuang dalam Inmendagri Nomor 41 Tahun 2022 yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada 29 Agustus 2022. Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA menyebutkan PPKM diperpanjang, agar masyarakat tetap waspada terhadap penularan COVID-19 di Indonesia seiring dengan semakin meningkatnya mobilitas dan pemulihan perekonomian nasional. Ia juga mengatakan penetapan level 1 pada seluruh wilayah Jawa-Bali didasari pertimbangan dan masukan dari para pakar dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. “Penentuan level kabupaten/kota tetap berpedoman pada indikator transmisi komunitas pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya Safrizal mengatakan pihaknya terus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah baik dari pemerintah, forkompimda, TNI/Polri, ataupun para pemangku kepentingan lainnya untuk terus menjalin kerja sama dalam penegakan protokol kesehatan. \"Untuk menjaga kondisi pandemi yang semakin membaik,\" kata Safrizal pula. Safrizal meminta para kepala daerah untuk terus melakukan dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi booster secara proaktif, terfokus, dan terkoordinir sebagai wujud pencegahan terhadap varian baru yang muncul. \"Oleh karena itu vaksinasi booster harus terus dipercepat, begitu pula dengan pemakaian aplikasi PeduliLindungi harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracing,\" ujarnya lagi. (mth/Antara)

Sri Mulyani: Subsidi BBM Dapat Capai Rp698 Triliun Akhir 2022

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 15:28:44 0

Jakarta, FNN – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan bahwa subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat mencapai lebih dari Rp698 triliun sampai akhir 2022.Jumlah tersebut melampaui kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 senilai Rp502,4 triliun yang disebabkan oleh tren kenaikan harga minyak dunia, pelemahan kurs rupiah, dan konsumsi Pertalite dan Solar yang besar.“Jumlah subsidi dan kompensasi ini diperkirakan akan habis dan bahkan terlampaui mencapai di atas Rp698 triliun hingga akhir tahun. Ini akan menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.Adapun kuota subsidi dan kompensasi BBM senilai Rp502,4 triliun telah meningkat tiga kali lipat dari kuota awal 2022 karena harga keekonomian BBM dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah semakin besar,Pemerintah akan terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan yang memang membutuhkan bantuan.Saat ini rumah tangga miskin dan tidak mampu hanya menikmati 5 persen dari subsidi Solar dan 20 persen subsidi Pertalite yang akan meningkatkan kesenjangan makin tinggi antar masyarakat.“Upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi energi akan dilakukan secara hati-hati, bertahap, dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi secara nasional dan dampaknya terhadap seluruh masyarakat,” katanya.Upaya tersebut dilakukan secara simultan melalui proses kalibrasi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, menjaga proses pemulihan ekonomi, dan melakukan langkah-langkah konsolidasi penyehatan APBN. (mth/Antara)

PBB Tingkatkan Bantuan Bagi Korban Bencana Banjir di Pakistan

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 15:22:09 0

New York, FNN – Tim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meningkatkan respons atas hujan lebat dan bencana banjir di seluruh Pakistan yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 warga, kata juru bicara PBB pada Senin (29/8).Bersama dengan pemerintah Pakistan, PBB merencanakan bantuan darurat (flash appeal) sebesar 160 juta dolar AS (Rp2,38 triliun) secepatnya untuk memenuhi kebutuhan kelompok paling rentan, kata Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.Bantuan tersebut akan diluncurkan pada Selasa (30/8) secara bersamaan dari Jenewa dan Islamabad, kata Dujarric dalam konferensi pers harian.PBB telah memobilisasi sekitar 7 juta dolar AS (Rp104,18 miliar), termasuk mengarahkan kembali program dan sumber daya yang telah ada guna memenuhi kebutuhan yang paling mendesak, katanya.Pemberian bantuan yang sedang berlangsung meliputi bantuan makanan dan nutrisi, pasokan dan layanan medis, air bersih, dukungan kesehatan ibu, vaksinasi ternak, dan penampungan.Selain itu, Dana Tanggap Darurat Pusat PBB telah mengalokasikan 3 juta dolar AS (Rp44,69 miliar) untuk menyediakan layanan kesehatan, nutrisi, makanan, air, sanitasi, dan kebersihan bagi mereka yang paling membutuhkannya, lanjut Dujarric. (mth/Antara)

Minyak Melonjak 4,0 Persen Didorong Prospek Pengurangan Pasokan OPEC+

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 15:18:39 0

New York, FNN – Harga minyak melonjak sekitar empat persen pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), memperpanjang kenaikan pekan lalu karena para pedagang mengamati risiko di sisi pasokan didorong prospek pengurangan produksi OPEC+ dan konflik di Libya.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Oktober bertambah 3,95 dolar AS atau 4,2 persen, menjadi menetap di 97,01 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober terangkat 4,1 dolar atau 4,1 persen, menjadi ditutup pada 105,09 dolar per barel di London ICE Futures Exchange.Reli terjadi karena pelaku minyak mempertimbangkan prospek pengurangan produksi dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+.Menteri energi Arab Saudi mengisyaratkan pekan lalu bahwa ada keterputusan antara harga berjangka dan fundamental, dan bahwa OPEC+ memiliki sarana untuk menghadapi tantangan termasuk memangkas produksi untuk memulihkan keseimbangan pasar.\"Harga minyak lebih tinggi di tengah harapan pengurangan produksi dari OPEC dan sekutunya untuk memulihkan keseimbangan pasar dalam menanggapi kebangkitan kembali kesepakatan nuklir Iran,\" kata Sugandha Sachdeva, wakil presiden penelitian komoditas di Religare Broking.Kenaikan harga minyak dibatasi oleh dolar AS yang kuat, yang mencapai level tertinggi 20 tahun pada Senin (29/8/2022) setelah ketua Federal Reserve mengisyaratkan bahwa suku bunga akan dipertahankan lebih tinggi lebih lama untuk mengekang inflasi.Harga juga mendapat dukungan karena pelaku pasar khawatir bahwa kerusuhan di Libya dapat mengganggu pasokan minyak mentah.Kerusuhan di ibu kota Libya pada akhir pekan yang mengakibatkan 32 kematian, memicu kekhawatiran bahwa negara itu dapat tergelincir ke dalam konflik besar dan mengganggu pasokan minyak dari negara OPEC.Untuk pekan yang berakhir Jumat (26/8/2022), kontrak acuan minyak mentah AS naik 2,9 persen, sementara minyak mentah Brent melonjak 4,4 persen. (mth/Antara)

Dolar Sentuh Tertinggi 20 Tahun Saat Euro Didorong Prospek Suku Bunga

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 15:03:39 0

New York, FNN – Dolar menyentuh level tertinggi baru 20 tahun pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), terangkat oleh komentar hawkish oleh Ketua Federal Reserve Jerome Powell, tetapi tetap terkendali karena euro didorong oleh meningkatnya ekspektasi untuk kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB).Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama lainnya, mencapai 109,48 di awal sesi, level yang tidak terlihat sejak September 2002.Greenback memperpanjang kenaikan dari Jumat (26/8/2022), ketika Powell mengatakan pada konferensi perbankan sentral Jackson Hole di Wyoming bahwa Fed akan menaikkan suku bunga setinggi yang diperlukan untuk membatasi pertumbuhan, dan mempertahankannya \"untuk beberapa waktu\" untuk menurunkan inflasi yang berjalan lebih dari tiga kali lipat target Fed 2,0 persen.\"Ketua The Fed pekan lalu terdengar sangat hawkish, dan itu cukup banyak mendobrak gagasan poros kebijakan awal tahun depan,\" kata Joe Manimbo, analis pasar senior di Convera.Pasar uang meningkatkan taruhan untuk kenaikan suku bunga Fed yang lebih agresif pada September, dengan kemungkinan kenaikan 75 basis poin sekarang terlihat sekitar 70 persen. Imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak, dengan imbal hasil obligasi dua tahun mencapai level tertinggi 15 tahun di sekitar 3,49 persen.Pedagang menantikan 2 September, ketika laporan ketenagakerjaan AS Agustus akan dirilis, memberikan salah satu pandangan penting terakhir tentang kesehatan ekonomi dalam menghadapi kenaikan suku bunga dan inflasi yang sangat tinggi sebelum pertemuan kebijakan Fed berikutnya.Euro bergerak lebih tinggi, dibantu oleh komentar dari pejabat Eropa yang menunjuk kemungkinan kenaikan 75 basis poin pada pertemuan ECB 8 September.Anggota dewan ECB Isabel Schnabel memperingatkan pada Sabtu (27/8/2022) bahwa bank sentral berisiko kehilangan kepercayaan publik dan harus bertindak tegas untuk mengekang inflasi, sekalipun jika langkah itu menyeret ekonomi mereka ke dalam resesi.\"Euro mencuri sebagian dari dolar dan itu dengan pandangan bahwa ECB mungkin menyamai kenaikan suku bunga raksasa Fed dengan salah satu (kenaikan) darinya sendiri bulan depan,\" kata Manimbo.Euro terakhir naik 0,29 persen, tetapi masih tetap di bawah paritas dengan dolar di 0,9993 dolar.\"Bank-bank sentral tidak tertarik untuk menjadi apa pun selain hawkish saat ini mengingat inflasi, sehingga mereka akan menaikkan suku bunga secara agresif,\" kata kepala analis Nordea, Jan von Gerich.Sebuah komentar oleh Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck bahwa dia memperkirakan harga gas akan segera turun, dengan Jerman membuat kemajuan pada target penyimpanannya, juga mungkin telah mendukung euro.Indeks dolar, terutama berdasarkan kenaikan euro, turun 0,348 persen pada 108,8 pada pukul 19.20 GMT.Greenback naik 0,78 persen terhadap yen Jepang di 138,76 yen.Sterling jatuh ke level terendah 2,5 tahun di 1,1649 dolar dalam perdagangan tipis karena hari libur umum Inggris, versus greenback dan terakhir turun 0,23 persen pada 1,1703 dolar.Di pasar uang kripto, bitcoin naik tipis untuk diperdagangkan kembali di atas level 20.000 dolar AS. (mth/Antara)

Sri Mulyani: El Nino Picu Turunnya Target Pertumbuhan Pertanian 2023

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 14:58:13 0

Jakarta, FNN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ketidakpastian musim seperti terjadinya El Nino mendorong target pertumbuhan sektor pertanian tahun depan turun ke level 3,7 persen.Pertumbuhan sektor pertanian tahun depan sendiri sebelumnya telah ditargetkan sebesar 4 - 4,2 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.“Kalau pertanian ini karena dua tahun ini sangat exceptional dari sisi musim,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani menjelaskan musim sangat sering mengalami perubahan secara tiba-tiba sepanjang dua tahun terakhir, bahkan selama pandemi COVID-19 sehingga memberi pengaruh terhadap sektor pertanian, termasuk tanaman pangan yaitu beras.Sementara untuk tahun depan ia menuturkan sudah mulai muncul perkiraan musimnya yakni adanya El Nino sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk waspada.Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.“El Nino menjadi salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan. Kita juga perlu melihat dari sisi siklus kenaikan produktivitas dari pertanian,” ujar Sri Mulyani.Menurutnya, pemerintah harus waspada terhadap faktor musim mengingat Brasil dan Kanada telah mengalami kekeringan dan gagal panen pada tahun ini akibat hal tersebut.“Ini mereka sudah mulai terkena siklus seperti itu pada akhir 2021 dan pertengahan 2022. Pertanyaannya apakah Indonesia akan terkena pada 2023?,” kata Sri Mulyani.Meski demikian ia memastikan saat ini pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menopang ketersediaan pangan termasuk melalui program ketahanan pangan.“Tentu harusnya semoga bisa betul-betul dapat menghindarkan risiko dari uncontrollable seperti weather (cuaca),” kata Sri Mulyani. (mth/Antara)

MK Tolak Gugatan UU Pers yang Diajukan Wartawan

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 14:46:44 0

Jakarta, FNN – Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan pengujian UU Nomor 40/1999 tentang Pers yang diajukan oleh tiga orang wartawan.\"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,\" kata Ketua MK, Anwar Usman, saat membacakan amar putusan perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 yang disiarkan MK secara virtual di Jakarta, Rabu.Dalam kesimpulannya, Usman yang bertindak sebagai ketua sekaligus merangkap anggota mengatakan pokok permohonan yang diajukan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk keseluruhannya.Pada bagian pokok permohonan yang dibacakan langsung hakim Daniel Foekh mengatakan pemohon mendalilkan inskonstitusionalitas pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (5) UU Nomor 40/1999 tentang Pers.Dalil-dalil yang disampaikan pemohon yakni fungsi Dewan Pers pada pasal 15 ayat (2) huruf f UU Nomor 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir. Akibatnya, menurut pemohon, Dewan Pers menafsirkan kata \"memfasilitasi\" menjadi memonopoli serta mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pers.Termasuk tidak memberdayakan organisasi pers yang sudah ada. Seharusnya, menurut pemohon Dewan Pers bukan sebagai regulator melainkan hanya menjalankan fungsi memfasilitasi organisasi pers.Dalil berikutnya yang disampaikan pemohon ialah Dewan Pers dinilai telah melampaui kewenangannya membuat keputusan yang mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan (UKW).Padahal, tidak satupun pasal dalam UU Nomor 40/1999 tentang Pers yang mengatur kewenangan Dewan Pers untuk mengeluarkan surat keputusan setara dengan lisensi BNSP.Para pemohon I dan pemohon II mengaku juga telah mendirikan lembaga sertifikasi profesi Pers Indonesia yang bersertifikat resmi dari BNSP untuk melaksanakan UKW menggunakan standar kompetensi kerja. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2016 tentang sistem standarisasi kompetensi kerja nasional.Hal itu menurut pemohon berbeda dengan Dewan Pers yang hanya menggunakan standar kompetensi wartawan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang standar kompetensi wartawan.Tidak hanya itu, menurut pemohon pasal 15 ayat (2) menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai anggota Dewan pers melalui Keputusan Presiden.Para pemohon mendalilkan seharusnya Keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi pers, perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers.Berikutnya, kata Foekh, pemohon juga mendalilkan hasil pemilihan anggota Dewan Pers tidak melibatkan seluruh organisasi pers yang berbadan hukum yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Melainkan anggota Dewan Pers hanya oleh organisasi pers konstituen Dewan Pers, sehingga pemohon juga kehilangan untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. (mth/Antara)

PPHN: Urgensi Roadmap Pembangunan Bangsa

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 14:35:00 0

Terhadap kemungkinan tersebut, barangkali mengedepan dua pertanyaan besar. Pertama, bukankah kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara akan mengembalikan bangsa ini ke era pra reformasi? Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR/Anggota DPD RI MESKI dicekik anggaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kukuh meniup peluit tanda dimulainya tahapan Pemilu. Sebentar lagi, panggung politik nasional bertabur janji manis calon presiden. Janji yang sebagian (besar) tidak pernah terealisasi dan menjadi kontroversi yang menguras energi bangsa sepanjang masa jabatan. Bagaimana kita mengevaluasi janji-janji politik presiden terpilih? Bagaimana memberikan sanksi? Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan di tengah ancaman krisis legitimasi masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai pihak paling relevan. Memang, tidak ada mekanisme hukum yang mengatur soal janji presiden. Namun, UU memberi kuasa kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memanggil, mempertanyakan, dan bahkan untuk menjatuhkan sanksi atas kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas. Sayangnya, kita paham bahwa catur politik tersebut seringkali mengubur kemungkinan itu. Fakta tambungnya koalisi partai pendukung pemerintahan menjadi salah satu pemantik. Koalisi super gemuk ini telah menyulap kedudukan sang presiden menjadi super kuat dan cenderung otoriter. Kecendrungan ini makin dipertegas oleh melemahnya kontrol DPR berikut tumpulnya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Efek sampingnya, oligarki menguat, politik dinasti menggeliat, KKN menjadi-jadi. Negara seperti berjalan menurut kemauan presiden. Ingin kereta cepat, oke; mau bangun bandara, silahkan; ingin pindah Ibukota Negara, ya monggo. Duit kurang? Tambal dengan hutang! Pendek kata, segala hal yang dimaui tersebut berpeluang dikondisikan, meski rakyat teriak di sana-sini. Persoalannya, bagaimana bila pembangunan infrastruktur tersebut terindikasi tidak tepat sasaran atau merugikan negara? Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung, misalnya. Atau, fonomena maraknya bandara yang sepi bak sebuah kuburan, seperti Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara JB Soedirman di Purbalingga, Bandara Ngloram di Blora, atau Bandara Wiriadinata yang ada di Tasikmalaya. Siapa yang bertanggung jawab atas semua itu dan bagaimana kita menagih tanggung jawabnya di tengah hegemoni politik koalisi partai pendukung pemerintah? Tak hanya pembangunan infrastruktur, pemaksaan implementasi kebijakan yang nyata-nyata memunggungi kehendak rakyat juga terjadi. Tengoklah pengesahan UU Cipta Kerja berkonsep Omnibus Law itu. Rakyat telah menyatakan penolakannya dengan tumpah ruah ke jalan. Begitu banyak gesekan yang telah terjadi. Namun, UU itu tetap disahkan dan pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Kisah kecut itu seharusnya mengetuk kesadaran kita untuk memikirkan urgensi roadmap pembangunan bangsa. Dulu, kita memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan bersama mengelola pembangunan negeri. Tapi reformasi menyepakati program itu ditiadakan. Sebagai respon atas ketiadaan GBHN, dibuatlah UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Namun, dalam perjalanannya kemudian, kedua UU ini terbukti tidak menjadi solusi. Itu pula salah satu dari pertimbangan lahirnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sayangnya, wacana PPHN bergulir ke publik bertepatan dengan isu presiden tiga periode. Masyarakat resah dan khawatir, misi politik dangkal tiga periode menjadi penumpang gelap bila kotak pandora bernama amandemen UUD 1945 dibuka. Tentu saja, kita memaklumi keresahan dari masyarakat. Oleh karena itu, Badan Pengkajian MPR mengusulkan PPHN dihadirkan melalui konvensi ketatanegaraan. Terobosan ini diajukan untuk menghindari mekanisme amandemen, dengan berpijak pada Pasal 100 ayat (2) Tata Tertib MPR, bahwa ketetapan MPR dapat dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan yang bisa mengikat ke dalam, ke luar, maupun mekanisme lain yang sejalan dengan konstitusi kita. Badan Pengkajian MPR telah menyampaikan beberapa alternatif dan telah diterima dan diapresiasi oleh pimpinan MPR yang diketuai Bambang Soesatyo melalui rapat gabungan Fraksi dan Kelompok. Substansi yang ingin dicapai melalui PPHN adalah agar pembangunan terarah secara jelas dan selaras dengan tujuan nasional kita. Juga agar program pembangunan yang berorientasi jangka pendek dapat dieliminir, sehingga semua program pembangunan memijak konstitusi. Memang, konsekuensi logis dari lahirnya PPHN adalah keharusan adanya lembaga yang mengevaluasi implementasi PPHN. Merujuk pada masa lalu, pertanggungjawaban presiden adalah kepada MPR. Konsep ini tentu secara otomatis merestorasi kedudukan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Terhadap kemungkinan tersebut, barangkali mengedepan dua pertanyaan besar. Pertama, bukankah kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara akan mengembalikan bangsa ini ke era pra reformasi? Kedua, bila koalisi partai pendukung pemerintah yang begitu tambung itu dipandang memunculkan hegemoni politik, bukankah MPR diisi oleh fraksi dari partai yang sama sehingga berpotensi memunculkan kecendrungan yang juga sama? Hemat saya, tidak ada salahnya kita belajar atas perjalanan sejarah negeri, menyaring untuk kemudian mengambil yang baik dan membuang jauh-jauh yang dipandang buruk. Kita tidak ingin kedudukan presiden lemah. Tapi tentu juga tidak ingin kedudukan presiden yang super kuat dan menjadikannya otoriter. Dalam konteks itu, PPHN dapat menjadi jalan pertengahan karena lunak ketimbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang hanya berbasis kepada visi presiden namun lebih fleksibel ketimbang GBHN karena PPHN memberi ruang bagi kreativitas presiden dan wakil presiden dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunan. Terhadap soal kedua, ya, betul bahwa anggota DPR juga merupakan Anggota MPR. Tetapi jangan lupa, MPR juga diisi oleh Anggota DPD. Maka dengan PPHN plus kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, DPD mendapat jalan penguatan dalam proses check and balances kepada eksekutif. Artinya, sebagai “fraksi” terbesar di MPR, DPD bisa memberikan sentuhan baru dalam dinamika tersebut. Langkah ini sekaligus menumbuhkan harapan untuk sedikit mengobati sistem bikameral kita yang mandul. (*)

Tanpa Izin Dirut, M. Alwi dan Junaidi Hasan Ganti Nomor Rekening Perusahaan ke Rekening Pribadi, LQ Indonesia Lawfirm: Sepatutnya Dakwaan Terbukti

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 11:15:30 0

Jakarta, FNN – Sidang lanjutan perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dengan pemberatan dana perusahaan milik PT Surya Rezeki Timber Utama kembali digelar di Ruang Sidang Soerjadi, PN Jakarta Timur, Kamis pekan lalu.  Dalam agenda pembuktian dari Penuntut Umum, Jaksa Handri, S.H., menghadirkan Saksi bernama Eni, yang merupakan pegawai PT SRTU.  Meski pun tanpa dihadiri terdakwa M. Alwi yang mengaku masih dalam kondisi sakit, persidangan tetap dilanjutkan, dan dipimpin oleh Hakim Ardi, SH. Dalam keterangannya yang diberikan di bawah sumpah, Saksi Eni memberikan banyak keterangan perihal modus yang digunakan oleh para terdakwa dalam menggelapkan uang milik PT SRTU. Dia menyebutkan, selain mengubah sistem pencatatan dari Accurate yang otomatis dan terintegrasi ke aplikasi Zahir yang lebih manual, terdakwa M. Alwi juga disebut memberikan instruksi untuk mengalihkan rekening operasional perusahaan dari yang semula menggunakan rekening milik PT SRTU, menjadi melalui rekening milik Wina Septiana dan Yulia Wibisana, yang merupakan anak kandung dari terdakwa M. Alwi. Awalnya saksi menerangkan bahwa saksi mulai bekerja semenjak April 2018, dan menjabat sebagai Accounting. Namun, setelah pengelolaan perusahaan diambil alih oleh para terdakwa, saksi hanya diberikan tugas untuk melakukan pembayaran. “Saya ngerasanya jadi seperti kasir aja, karena tanggung jawab saya hanya sebatas melakukan pembayaran untuk belanja modal, dan mencatatkan pengeluaran tersebut. Sementara bagian penagihan dilakukan oleh Wina, anak kandung terdakwa,” terang Eni. Penuntut Umum sempat menanyakan kepada saksi perihal dana milik PT SRTU yang digelapkan oleh M. Alwi dan Junaidi Hassan, dengan mantap, Eni menjawab bahwa kerugiannya adalah 10,6 miliar. “Saya tahunya nilai itu dari hasil audit yang dilakukan oleh akuntan public,” jelasnya. Ketika ditanyakan oleh Hakim kepadanya apakah ada dana perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, saksi juga membenarkan hal tersebut. “Ada yang beli vitamin, sepeda sama laptop. Saya taunya karena biaya itu diklaim ke perusahaan.” lanjutnya. Hakim juga sempat kembali menanyakan kepada saksi perihal siapa yang memerintahkan penggunaan rekening pribadi milik Wina Septiana dan Yulia Wibisana untuk keperluan perusahaan, kemudian Saksi menerangkan bahwa pergantian rekening itu adalah atas instruksi Alwi. “Kadang, kalo saya mau bayar tapi uangnya engga ada di rekening PT SRTU, saya lapor ke Pak Alwi atau ke Pak Iwan (Junaidi Hasan-red), setelah itu nanti biasanya ditembakkin uang dari rekening mereka. Paling besar bahkan pernah dikirim 100 juta,” ungkapnya. “Pernah juga waktu itu saya menanyakan uang hasil penjualan sebesar Rp400 juta, Pak Alwi bilang kalo tagihan itu sudah dibayar. Ketika saya tanya uangnya di mana, Pak Alwi bilang uangnya ada di rekening dia.” ungkap Eni lagi. Terhadap keterangan tersebut terdakwa Junaidi Hassan menyatakan banyak yang salah, namun saksi Eni menyatakan tetap pada keterangannya. Menanggapi persidangan tersebut, Advokat Jaka Maulana, SH, dari LQ Indonesia Lawfirm selaku Kuasa Hukum Korban Ali Surjadi mengatakan, sepatutnya dakwaan penggelapan dalam jabatan terhadap terdakwa M. Alwi dan terdakwa Junaidi Hassan dinyatakan terbukti. “Pertama kami mau apresiasi Saksi yang hadir tadi, karena berani mengatakan yang benar, meski pun keluarga para terdakwa sempat mendekati saksi sebelum sidang, diduga untuk melakukan intimidasi. Tapi saksi Bu Eni tetap berani berkata jujur,” tegas Jaka. Menurut Jaka, padahal saksi yang dihadirkan baru satu, dari yang rencananya akan dihadirkan 3 (tiga) orang. Tapi bahkan dari satu saksi tadi aja Jaka menilai bahwa niat jahat dan perbuatan para terdakwa sudah tergambar dengan terang dan jelas. “Perubahan tanpa ijin dirut itu kan faktanya melawan hukum, makanya merujuk ke keterangan saksi tadi kita bisa dapat gambaran soal modus yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penggelapan dana milik PT SRTU,” jelasnya. Jaka juga menjelaskan, awalnya Ali Surjadi menghubungi LQ Indonesia Law Firm di 0818-0489-9999 untuk didampingi mengawal perkara yang membuat dirinya merugi Rp10,6 miliar. “Makanya kamu mau pastikan proses persidangan ini berjalan sesuai prosedur dan para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal,” pungkasnya. Sidang kemudian ditunda untuk kembali digelar pada Kamis, 1 September 2022, masih dengan agenda pembuktian dari penuntut umum. (mth/*)

Ucapkan Selamat ke Pemenang Lomba Esai, LaNyalla: Anak Muda Harus Melek Politik

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 10:15:33 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan ucapan selamat kepada para pemenang lomba esai bertema \'Mengapa Oligarki Harus Menjadi Musuh Bersama Rakyat\'. Pemenang lomba yang dilaksanakan LaNyallaCenter.id itu, diumumkan Senin  (29/8/2022) malam. LaNyalla sendiri menyambut baik antusias peserta yang mengikuti lomba. \"Antusias peserta ini membuktikan jika generasi muda masih peduli pada kondisi bangsa. Karena bagaimanapun, anak-anak muda harus melek politik untuk mengawal arah perjalanan bangsa,\" tuturnya, Selasa (30/8/2022). Dijelaskan LaNyalla, bangsa ini membutuhkan anak-anak muda intelektual dan memiliki pola pikir yang kritis. \"Perjalanan bangsa ini telah berubah setelah naskah UUD 1945 digantikan UUD 2002. Oleh karena itu, kita ingin pembangunan bangsa kembali on the track berdasarkan UUD 1945 naskah asli yang kemudian dapat disempurnakan oleh adendum. Untuk mendukung hal itu, bangsa ini membutuhkan anak-anak muda intelektual yang kritis terhadap kondisi bangsa,\" ujar Senator asal Jawa Timur itu. LaNyalla berharap sikap kritis para peserta tidak hanya diperlihatkan dalam lomba esai. \"Jangan berhenti, teruslah asah kemampuan berpikir untuk membantu memperbaiki kondisi bangsa,\" katanya. Lomba Esai ini diikuti 253 peserta. Tingginya jumlah peserta membuat dewan juri meminta tambahan waktu untuk memilih 10 tulisan terpilih. Pemenang yang sedianya akan diumumkan 25 Agustus, diundur menjadi tanggal 29 Agustus. Dari total jumlah peserta, terseleksi 90 di tahap awal penjurian. Dari 90 terseleksi menjadi 27 nominator, dan dari 27 terpilih 10 tulisan dengan skor tertinggi. Masing-masing 10 penulis terpilih berhak mendapatkan uang sejumlah Rp 1 Juta, Piagam Penghargaan, Buku \'Peta Jalan Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, serta Buku \'Jalan Hidupnya Ditempa Bagai Keris\'. Sepuluh Pemenang Lomba Esai tersebut adalah 1. Nama: Yohanes Damaiko Udu; Judul Esai: Oligarki, Korupsi Politik, dan Pancasila; Asal: Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 2. Nama: Sholahudin Al Ayubi; Judul Esai: Dominasi Oligarki Batu Bara di Masa Pemerintahan Jokowi; Asal: Universitas Indonesia, Jakarta. 3. Nama: Rezky Amalia Rustam; Judul Esai: Pandemi Oligarki 1998; Gapura Ancaman Generasi-Z Indonesia; Asal: Universitas Hasanuddin Makassar 4. Nama: Resha Hidayatullah; Judul Esai: Oligarki VS Masyarakat; Asal: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 5. Nama: Jacko Ryan; Judul Esai: Indonesia Dalam Cengkraman Oligarki: Penjajahan Baru dan Masa Depan Demokrasi; Asal: Universitas Airlangga Surabaya. 6. Nama: Samsul Arifin; Judul Esai: Oligarki dan Cita-cita Reformasi; Asal: Universitas Amikom Purwokerto. 7. Nama: Ahmad Riyadi; Judul Esai: Indonesia Bukan Milik Oligarki; Asal: STAIN - Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. 8. Nama: Riskan; Judul Esai: Oligarki Bagaikan Penjajahan Baru; Asal: Universitas Cokroaminoto Palopo. 9. Nama: Delvia Sizka; Judul Esai: Cegah Terulangnya Praktik Oligarki di Indonesia; Asal: Universitas Jambi. 10. Nama: Muhammad Andi Firmansyah; Judul Esai: Melawan Hegemoni Elite: Mendiagnosis Efek Domino Dari Munculnya \'Rezim Oligarki\' Dalam Demokrasi Indonesia; Asal: Universitas Padjajaran Bandung. (mth/*)

Rakyat Menuntut Transparansi Subsidi BBM dan APBN, Sebelum Menaikkan Harga BBM

BY FNN Rabu, 31 Agustus 2022 02:39:31 0

Di samping itu, pemerintah mengatakan ada dana kompensasi BBM dan listrik, meskipun tidak tercantum di dalam Perpres. Jumlahnya sangat besar, untuk BBM Rp252,5 triliun dan listrik Rp41 triliun. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PEMERINTAH kini sedang mempelajari kemungkinan menaikkan harga BBM. Indikasi kenaikan harga BBM sudah santer digaungkan oleh beberapa menteri, termasuk Sri Mulyani, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, dan terakhir Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung bahwa APBN sangat berat menanggung Subsidi Rp502 triliun. Bahlil Lahadalia lebih tegas, mengatakan masyarakat siap-siap kenaikan harga BBM pertalite menjadi Rp10.000 per liter. Dan Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu mengatakan, harga BBM akan naik minggu depan (yang sekarang sudah lewat). Wacana kenaikan harga BBM ini sangat tidak adil bagi masyarakat. Alasan dan informasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan menaikkan harga BBM sangat tidak jelas, dan masih menimbulkan banyak pertanyaan yang perlu klarifikasi. Alasan mendasar, nilai subsidi BBM sangat besar, mencapai Rp502 triliun. APBN dikhawatirkan tidak kuat menahan beban subsidi yang sangat besar ini, sehingga bisa ‘jebol’. Kalau dibiarkan seperti ini, subsidi BBM bahkan bisa membengkak lagi sekitar Rp200 triliun, sehingga total bisa menjadi Rp700 triliun. Masyarakat sulit mencerna kebenaran data yang disajikan, karena tidak ada perincian dan perhitungan detil. Masyarakat dibiarkan menduga-duga. Misalnya, harga keekonomian pertalite. Beberapa sumber dari pejabat pemerintah bahkan menyebut angka yang berbeda-beda, menambah kebingungan publik. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap data dan informasi yang diberikan pemerintah. Informasi asimetris ini yang menjadi dasar sikap penolakan publik atas wacana kenaikan harga BBM. Seharusnya pemerintah menyampaikan data secara transparan dan selengkap mungkin, agar publik dapat menilainya. Saat ini malah sebaliknya, terkesan pemerintah ‘menyembunyikan’ data dan informasi dari pandangan publik. Untuk itu, sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah diharapkan menyampaikan klarifikasi sejelas-jelasnya atas beberapa pertanyaan publik sehubungan dengan subsidi dan APBN. 1. Di dalam UU APBN TA 2022 tercantum subsidi BBM hanya Rp11,29 triliun, dan subsidi LPG 3Kg Rp66,25 triliun. Nilai subsidi ini diperoleh berdasarkan asumsi harga minyak mentah Indonesia, atau ICP, sebesar 63 dolar AS per barel, konsumsi Pertalite 22 juta kiloliter (KL), solar 10 juta KL, dan konsumsi LPG 3Kg 8 juta ton. 2. Pemerintah berpendapat asumsi APBN tidak bisa dipertahankan, dan APBN diubah  dengan Prepres 98/2022, dengan menggunakan asumsi ICP rata-rata 100 dolar AS pr barel. Jumlah konsumsi pertalite, solar dan LPG 3kg sama. 3. Perubahan APBN membuat Subsidi naik, subsidi BBM menjadi Rp14,58 triliun, subsidi LPG 3Kg Rp134,79 triliun dan subsidi listrik Rp59,56 triliun. 4. Di samping itu, pemerintah mengatakan ada dana kompensasi BBM dan listrik, meskipun tidak tercantum di dalam Perpres. Jumlahnya sangat besar, untuk BBM Rp252,5 triliun dan listrik Rp41 triliun. Semua data di atas berasal dari sumber pemerintah. Beberapa hal yang perlu diklarifikasi: 5. Kenaikan ICP dari 63 menjadi 100 dolar AS per barel juga meningkatkan pendapatan pemerintah dari migas: berapa besar? 6. Menurut UU APBN No 6 TA 2022, pasal 17, penambahan pendapatan migas dapat digunakan untuk memberi penambahan subsidi: berapa besar? Sesuai perintah UU, apakah Menteri Keuangan sudah mengatur penambahan untuk subsidi ini? 7. Realisasi pendapatan migas per Juli 2022 mencapai Rp92,08 triliun, naik 93,6 persen. Terdiri dari pendapatan minyak bumi Rp83,64 triliun, naik 104,1 persen, dan pendapatan gas bumi Rp8,44 triliun, naik Rp28,5 persen. 8. Di lain sisi, realisasi ‘subsidi’ BBM dan LPG untuk periode yang sama, 7 bulan, sebesar Rp62,7 triliun. Baru mencapai 41, persen dari anggaran dalam Perpres. Artinya, anggaran sangat cukup, bahkan berlebihan. Selain itu, realisasi subsidi BBM dan LPG tersebut tidak diperinci berapa realisasi subsidi BBM dan berapa subsidi LPG. Untuk itu, mohon diberikan perinciannya. 9. Realisasi ini terutama disebabkan ICP naik 63,71 persen, atau rata-rata mencapai 103 dolar AS per barel. Mohon konfirmasinya. 10. Pendapatan (PNBP) migas, belum termasuk PPh migas, dikurangi subsidi migas, menghasilkan surplus Rp29,38 triliun. Apakah benar? Kalau angka ini benar, maka berarti neraca keuangan migas masih sangat sehat: surplus. 11. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa realisasi APBN per Juli 2022 mencatat surplus Rp106,12 triliun. Sehingga pernyataan APBN akan jebol ternyata tidak benar dan bahkan menyesatkan. 12. Anggaran subsidi LPG 3Kg menurut Perpes Rp134,79 triliun, untuk jatah konsumsi 8 juta ton. Artinya, subsidi LPG 3Kg mencapai Rp16.484 per kg? Apakah benar, angka yang mustahil ini? Mohon koreksinya. 13. Mengapa ada subsidi listrik juga ada di dana kompensasi sebesar Rp41 triliun. Bukankah dana kompensasi ini seharusnya hanya untuk BBM, akibat penetapan harga oleh pemerintah di bawah harga pokok produksi? Artinya, untuk listrik seharusnya 100 persen masuk subsid: tidak ada dana kompensasi? 14. Dana kompensasi BBM sebesar Rp252,5 triliun untuk BBM jenis apa saja, untuk berapa besar konsumsi? 15. Mohon diberikan metode perhitungan untuk harga keekonomian pertalite, solar dan LPG. Sementara pertanyaan di atas belum diklarifikasi, semoga pemerintah menunda wacana kenaikan BBM. (*)

Wamen BUMN Targetkan TKDN Produksi Bus Listrik INKA Bisa 100 Persen

BY FNN Selasa, 30 Agustus 2022 09:47:21 0

Madiun, FNN – Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menargetkan tingkat komponen lokal atau dalam negeri (TKDN) pengerjaan bus listrik oleh PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) bisa mencapai 100 persen seiring upaya mewujudkan ekosistem manufaktur kendaraan ramah lingkungan tersebut oleh kementerian setempat.\"Yang dikerjakan INKA dalam membuat bus listrik di sini menjadi cikal bakal, karena Indonesia ke depan pasti membutuhkan transportasi berbasis EV \"electrical vehicle\", baik kereta maupun bus,\" ujar Wamen Kartika saat berkunjung ke PT INKA menyaksikan penandatanganan kerja sama PT INKA dengan PT VKTR Teknologi Mobilitas di Madiun, Senin.Menurutnya, dengan besarnya sumber daya nikel di Indonesia yang merupakan bahan utama pembuatan baterai, tidak menutup kemungkinan PT INKA bisa memproduksi kendaraan listrik dengan TKDN hingga 90 persen bahkan 100 persen.\"Kita kerja sama dengan swasta, Bakrie Otoparts bisa membuat gardan, \"steering\", atau dinamo, dan komponen lainnya. Ini awal dari kebangkitan \"manufacturing\" Indonesia untuk membangun ekosistem EV berbasis transportasi publik,\" kata dia.Kementerian BUMN sangat intens berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mendorong meningkatkan TKDN atau komponen lokal dalam kendaraan listrik tersebut.\"Ke depan, kita berharap seluruh transportasi publik di Indonesia, di kota-kota besar bertahap berpindah menggunakan EV produksi dalam negeri,\" katanya.Direktur Utama PT INKA (Persero) Budi Noviantoro mengatakan saat ini kandungan komponen lokal atau TKDN bus listrik produksi PT INKA sudah mencapai 56 persen.\"Tipe pertama (E-Inobus) TKDN kita 42 persen. Lalu, kami kerja sama dengan Dikti untuk Bus Merah Putih sudah naik menjadi 56 persen, karena baterainya lokal, dirakit di sini,\" kata Budi Noviantoro.Ia menilai, dengan menggandeng PT VKTR Teknologi Mobilitas yang merupakan anak usaha Bakrie Group tersebut, pihaknya optimistis TKDN bus listrik INKA bisa naik 90 persen hingga 100 persen.\"Kalau gardan, steering, bisa diproduksi di Indonesia, TKDN-nya bisa 100 persen. Itu karena baterai sudah kita kuasai,\" katanya.Presdir dan CEO PT Bakrie and Brothers Anindya Bakrie mengaku siap untuk bekerja sama membangkitkan ekosistem manufaktur transportasi listrik dalam negeri.\"Ekosistem EV sangat identik dengan manufaktur. Untuk meningkatkan TKDN kami ingin mencoba membangkitkan manufaktur Indonesia dan sangatlah mungkin kita mulai dari PT INKA di Madiun ini,\" katanya.Dalam kunjungannya ke PT INKA, selain menyaksikan penandatanganan kerja sama, Wamen Kartika bersama rombongan juga mencoba mengendarai bus ramah lingkungan itu di Jalan Lingkar Kota Madiun.Ia menilai akselerasi dan kenyamanan suspensi dari bus listrik INKA sudah baik, kuat, dan ringan serta telah lulus Sertifikat Uji Tipe (SUT). Sesuai rencana, bus listrik tersebut akan digunakan dalam kegiatan G20 di Bali nanti. (mth/Antara)

Menparekraf Godok "Single Authority Management" Destinasi Wisata

BY FNN Selasa, 30 Agustus 2022 08:55:20 0

Jakarta, FNN – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno tengah menggodok manajemen otoritas tunggal atau \"single authority management\" untuk destinasi wisata super prioritas di Indonesia.Ia menyampaikan bahwa ide tersebut muncul saat Sandiaga Uno menggelar rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. \"Kami sekarang sedang menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) ini dan terutama untuk destinasi super prioritas agar tidak tumpang tindih, tidak ada lagi koordinasi yang tidak efektif,\" kata Sandiaga saat menghadiri \"The Weekly Brief with Sandi Uno\" secara virtual di Jakarta, Senin.Koordinasi yang tidak efektif, lanjut Sandiaga, akhirnya dapat membuat distorsi di masyarakat di tengah Indonesia yang saat ini sedang berjuang meningkatkan kembali sektor pariwisata.Menurut Sandiaga, ia melihat, terutama dalam area konservasi, baik cagar budaya maupun taman nasional, merupakan tempat-tempat wisata yang harus dijaga secara totalitas sebagai upaya konservasi.\"Kita lihat harus ada single authority management, yaitu yang bisa memberikan informasi secara utuh berupa narasi yang dibawa mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana produk-produk yang ditawarkan,\" ujar Menparekraf.Single Authority Management tersebut, lanjut Sandiaga, dibutuhkan meskipun pengelolanya merupakan bagian dari pemerintah.\"Semuanya harus dikelola dengan baik, sehingga narasi yang keluar ke publik itu menjadi narasi tunggal untuk kebangkitan kita,\" kata Sandiaga.Dengan demikian, Indonesia bisa mengurangi konflik yang terjadi dan menciptakan pariwisata berkualitas, berkelanjutan, hingga menciptakan lapangan kerja dan manfaat bagi penduduk sekitar.\"Belajar dari terakhir Di Labuan Bajo, bahwa masyarakat belum terlalu mengerti mengenai upaya konservasi kita. Harapan ini dengan adanya single authority management, upaya narasi kita yang terintegrasi bisa kita sampaikan ke publik,\" pungkas Sandiaga. (mth/Antara)

Rupiah Awal Pekan Melemah Tertekan Pesan "Hawkish" The Fed

BY FNN Selasa, 30 Agustus 2022 08:48:18 0

Jakarta, FNN – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan melemah tertekan pesan hawkish (pengetatan moneter) dari pejabat bank sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed).Rupiah ditutup melemah 81 poin atau 0,55 persen ke posisi Rp14.898 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.817 per dolar AS.\"Dolar AS menguat dipicu oleh pesan yang cenderung hawkish dari para pejabat Fed serta kekhawatiran akan ketegangan geopolitik,\" kata analis Monex Investindo Futures, Faisyal dalam kajiannya di Jakarta, Senin.Pelaku pasar mencerna pesan dari Ketua Fed Jerome Powell pada akhir pekan lalu yang mengatakan bahwa dalam memulihkan stabilitas harga akan memakan waktu dan memerlukan penggunaan alat dari bank sentral secara paksa.Pembuat kebijakan juga menyatakan bahwa dalam memulihkan stabilitas harga kemungkinan akan perlu untuk mempertahankan sikap kebijakan moneter seperti saat ini untuk beberapa waktu.Dalam mengikuti pesan dari Powell, Presiden bank Fed Cleveland Loretta Mester juga mengatakan bahwa dia akan mendasarkan keputusannya pada apakah akan mendukung kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin ketiga beruntun pada bulan depan pada inflasi AS, bukan laporan tenaga kerja.Sentimen lain yang mendukung penguatan dolar AS adalah memburuknya ketegangan geopolitik antara AS dengan Tiongkok.Militer Tiongkok mengatakan pada Minggu (28/8) bahwa mereka memantau pergerakan kapal angkatan laut AS yang berlayar melalui Selat Taiwan dan mempertahankan kewaspadaan tinggi serta siap untuk mengalahkan segala provokasi.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.856 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.848 per dolar AS hingga Rp14.906 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin menguat ke posisi Rp14.887 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.814 per dolar AS. (mth/Antara)

BI Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik

BY FNN Selasa, 30 Agustus 2022 08:41:56 0

Jakarta, FNN – Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yang tahap awalnya akan dilakukan melalui interkoneksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan KKP Domestik ini akan memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.\"Ini menindaklanjuti Inpres Nomor 2 Tahun 2022 yaitu menggunakan transaksi non tunai terhadap belanja pemerintah di pusat dan daerah untuk mencintai produk dalam negeri,\" katanya di Jakarta, Senin.Inpres Nomor 2 Tahun 2022 sendiri adalah tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Peluncuran KKP Domestik dilakukan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) khususnya Bank Mandiri, BNI dan BRI.Perry menjelaskan tahap awal implementasi KKP Domestik melalui QRIS ini dilakukan mengingat interkoneksi QRIS hingga kini sudah didukung oleh 85 penyelenggara QRIS dan 20,3 juta merchant.Selain itu, QRIS juga sudah dikembangkan untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional Bangga Wisata Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM untuk dapat bertransaksi secara digital.\"Sehingga ini betul-betul bisa langsung dilakukan,\" ujar Perry.Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peluncuran KKP Domestik merupakan suatu langkah maju bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan layanan sistem belanja pemerintah.\"KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja pemerintah. Dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada 25 Maret 2022 di Bali,” jelasnya.Luhut pun mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengimplementasikan KKP Domestik guna meningkatkan transparansi serta memberi kemudahan dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah.Selain itu, melalui KKP Domestik ini juga diharapkan membantu percepatan pembayaran ke UMKM.\"Untuk itu seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan BUMN diharapkan dapat menggunakan KKP Domestik di instansi masing-masing,\" tegasnya. (mth/Antara)

Jokowi: Koneksi QRIS Antarnegara Harus Mudahkan UMKM dan Pariwisata

BY FNN Selasa, 30 Agustus 2022 08:39:09 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Kode QR Standar Indonesia (Quick Response Code Indonesia Standard/QRIS) yang akan dikoneksikan lintas negara harus mampu memudahkan pelaku UMKM dan pariwisata.\"Untuk QRIS saya minta juga agar bisa dikoneksikan antarnegara sehingga memudahkan UMKM kita, memudahkan dunia pariwisata kita,\" kata Presiden Jokowi dalam Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara di Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip dari tayangan daring. Indonesia sudah memulai untuk mengkoneksikan sistem pembayaran dengan sejumlah negara ASEAN. Per Senin (29/8) ini, menurut Bank Sentral, Indonesia dan Thailand telah menerapkan implementasi penuh untuk koneksi sistem pembayaran QR. Jokowi mengharapkan dengan interkoneksi QRIS antarnegara, maka akan meningkatkan efisiensi biaya sehingga pelaku usaha, khususnya UMKM dan pariwisata dapat memproduksi barang dengan nilai yang kompetitif di pasar mancanegara. \"Kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak,\" kata Jokowi. Di kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan Indonesia mendapatkan komitmen dari empat negara ASEAN yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, untuk mengkoneksikan sistem pembayaran. \"QR, fast payment, currency, ini kami akan sambungkan. Hari ini mulai dengan implementasi penuh dengan Thailand. QR Indonesia dengan QR Thailand sudah kami uji cobakan dan mulai hari ini implementasi penuh. Sehingga untuk transaksi pariwisata, perdagangan UMKM sudah bisa menyambungkan QR,\" kata Perry. Selain itu, kata Perry, penerapan koneksi sistem pembayaran QR sudah diujicobakan dengan Malaysia sejak Januari 2022, sedangkan dengan Singapura sedang difinalisasi. \"Dalam waktu dekat 5 negara kita bisa melakukan digitalisasi sistem pembayaran, cross border, QR, fast payment dengan pembayaran mata uang lokal yang sekaligus mendukung pariwisata, mendukung UMKM, dan juga mendukung ekonomi keuangan digital secara nasional,\" kata Perry.Menurut data BI, nilai transaksi QRIS dalan satu tahun mampu tumbuh 305,49 persen ke Rp4,52 triliun pada Februari 2022. Sementara itu, volume transaksi QRIS juga tumbuh 268,64 persen (year on year) ke 54,91 juta pada Februari 2022. Pertumbuhan ini sejalan dengan tren adopsi pembayaran nontunai yang terus menguat di kalangan pedagang (merchants). Situasi pandemi COVID-19 juga ditengarai turut mempercepat adopsi teknologi pembayaran digital. (mth/Antara)

Menkes: Auditor Negara Sangat Membantu Selama Krisis Pandemi COVID-19

BY FNN Selasa, 30 Agustus 2022 08:03:24 0

Jakarta, FNN – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menilai auditor negara sangat membantu selama krisis pandemi COVID-19, dimana krisis tersebut bukanlah krisis biasa lantaran merupakan gabungan dari masalah kesehatan dan ekonomi.\"Ini fakta yang saya lihat dari auditor, auditor bekerja dengan kami pada 2020, 2021, dan 2022. Kami mendapatkan dukungan yang sangat jelas dari mereka,\" kata Budi dalam Sharing Session 1 Konferensi Tingkat Tinggi Supreme Audit Institutions G20 (SAI20) di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin.Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkelanjutan bekerja bersama untuk memanajemeni empat area risiko dalam belanja COVID-19, yakni pembayaran rumah sakit, sistem kontrol, kebijakan, serta manajemen internal.Dalam area risiko pembayaran rumah sakit, ia menyebutkan Kemenkes dan BPK bekerja sama dalam memastikan pembayaran sesuai dengan klaim layanan COVID-19 yang sebenarnya dan dibayarkan tepat waktu. Kemudian pada sistem kontrol, memastikan sistem kontrol pembayaran klaim pasien COVID-19 cukup, transparan, dan akuntabel.Lebih lanjut, kerja sama Kemenkes dan BPK dalam area risiko kebijakan adalah memastikan klaim pembayaran layanan pasien COVID-19 sesuai dengan kebijakan yang ada. Sementara dalam area manajemen internal yakni dengan memastikan sistem kontrol internal yang kuat untuk pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.Budi mengatakan saat pandemi COVID-19 melanda, Kemenkes memiliki strategi yang sangat jelas berdasarkan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sehingga anggaran pandemi dibagi sesuai dengan penanganan masing-masing.\"Kami menginformasikan BPK sejak saat itu, berapa banyak uang, dan apa jenis program atau strategi protokol kesehatan serta strategi deteksi seperti strategi pengobatan dan strategi vaksinasi,\" ucap dia.Kemenkes sendiri, kata dia, banyak menekankan pada sisi defensif yaitu mekanisme pendeteksian kesehatan kepada orang yang sehat.Dengan demikian, pandemi sejauh ini telah berhasil meningkatkan arsitektur kesehatan global untuk membangun dunia yang lebih sehat dan lebih aman, tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. (mth/Antara)

Menkominfo Optimistis Dokumen Bali Optimalkan Agenda Digital G20

BY FNN Selasa, 30 Agustus 2022 07:58:16 0

Jakarta, FNN – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate optimistis perumusan Dokumen Bali atau \"The Bali Package\" dalam pertemuan keempat Digital Economy Working Group (DEWG) mampu mengoptimalkan agenda digital dalam Presidensi G20.  \"Kami akan melakukan diskusi yang produktif dalam dua hari ke depan dan menyusun deklarasi yang akan memfasilitasi kemajuan agenda digital kita,\" kata Menteri Johnny, dalam siaran pers, diterima di Jakarta, Senin.Penyusunan dokumen The Bali Package mempertimbangkan banyak aspirasi dari negara anggota G20 sesuai kenyataan dan tantangan global. Pembahasan untuk dokumen ini dilakukan secara mendalam sejak pertemuan DEWG pertama sampai keempat.Menteri Johnny berharap pembahasan selama diskusi DEWG bisa menghasilkan dokumen yang komprehensif sehingga bisa diterapkan secara global, dalam rangka memajukan agenda digital dunia.\"Tidak hanya menyesuaikan apa aspirasi kami tentang masa depan digital, tetapi kami mengakui kondisi nyata yang ada, guna menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks,\" kata Johnny.Menteri Johnny merasa optimistis The Bali Package akan membuka peluang kerja sama antarnegara G20 dan dunia semakin besar demi keamjuan digitalisasi bersama secara berkelanjutan.\"Pada saat yang sama kita melihat dan mengetahui peluang yang ada di depan, semakin besar tapi juga semakin kompleks, jadi perlu kerja bersama,\" kata Johnny.Pertemuan keempat DEWG sedang berlangsung di Bali, berupa pertemuan fisik. Acara ini dihadiri langsung oleh 18 delegasi negara anggota G20, yaitu Australia, Brazil, Kanada, China, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Tukiye, Britania Raya, dan Amerika Serikat.Delegasi Argentina hadir secara virtual dalam sidang kali ini. Selain negara anggota G20, terdapat juga perwakilan negara undangan yang hadir, yaitu Spanyol, Belanda, Singapura, Rwanda, Kamboja, dan Persatuan Arab Emirat (UAE).Organisasi internasional yang menghadiri DEWG di Bali adalah International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UN- ESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Islamic Development Bank (ISDB).Perwakilan akademis cakupan nasional (national knowledge partner) juga ada dalam pertemuan ini, yaitu Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. (mth/Antara)

Indonesia Kehilangan Asas Berbangsa dan Bernegara

BY FNN Selasa, 30 Agustus 2022 01:26:26 0

Bahtera Indonesia terobang-ambing karena kepentingan-kepentingan hawa nafsu partai politik sehingga lahir Oligarki. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila MENGGANTI UUD 1945 dengan UUD 2002 ternyata bukan soal menambah dan mengurangi pasal-pasal saja, tetapi telah dicabut aliran pemikiran ke-Indonesia-an. Aliran pemikiran ke-Indonesia-an itu diimplentasikan di dalam asas berbangsa dan bernegara. Tentunya para pendiri bangsa sudah melakukan kajian dan pendalaman yang luar biasa. Indonesia adalah sesuatu yang unik bangsanya dulu dilahirkan 28 Oktober 1928. Kemudian 17 Agustus 1945 bangsanya merdeka melalui proklamasi. Baru pada 18 Agustus 1945 negaranya dibentuk. Sebagai sebuah kesepakatan, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia Merdeka yang oleh pendiri dan perumus Pembukaan UUD 1945 diletakkan pada alenea ke-IV Pembukaan UUD 1945. Pendjelmaan (pelaksanaan objektif) Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Uraian ideologi Pancasila di dalam batang tubuh UUD 1945. Udjud pelaksanaan objektif mengenai asas kerohanian Negara (Pantjasila) adalah sebagai berikut: 1. Asas “ke-Tuhanan Jang Maha Esa” tersebut dalam Bab XI hal Agama, pasal 29 dari Undang-undang Dasar 1945. 2. Asas “kemanusiaan jang adil dan beradab” terdapat dalam ketentuan-ketentuan hak asasi warganegara tertjantum dalam pasal-pasal 27, 28 dan 31 ajat 1 dari Undang-undang Dasar 1945. 3. Asas “persatuan Indonesia” terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 26 tentang warganegara, pasal 31 ajat 2 tentang pengadjaran nasional, pasal 32 tentang kebudajaan nasional, pasal 35 tentang bendera Negara dan pasal 36 tentang bahasa Negara. Diantara pendjelmaan daripada asas “persatuan Indonesia” terdapat satu hal, jang amat penting untuk pada tempat ini dikemukakan. Karena djika hal ini disadari, sungguh akan merupakan dasar bagi tertjapainya realisasi sifat kesatuan daripada Negara dan bangsa. Lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah, dan menurut ketetapan ini “Bhinneka Tunggal Ika” adalah lambang Negara, satu sungguhpun berbeda-beda. Negara Indonesia adalah satu, akan tetapi terdiri dari pulau-pulau jang amat banjak djumlahnja. Bangsa Indonesia adalah satu, akan tetapi terdiri atas suku-suku bangsa jang banjak djumlahnya. Tiap-tiap pulau dan daerah, tiap-tiap suku bangsa mempunjai tjorak dan ragam sendiri-sendiri, beraneka warna bentuk-sifat daripada susunan keluarga dan masjarakatnja, adat-istiadatnja, kesusilaannja, kebudajaannja, hukum adatnja dan tingkat hidupnja Golongan bangsa jang tidak asli terdiri atas golongan keturunan Tiong Hwa, keturunan Arab, keturunan Belanda dan golongan dari mereka jang berasal dari orang asing tulen. Lebih daripada jang terdapat dalam golongan bangsa Indonesia jang asli, diantara mereka ada perbedaan jang besar dalam segala sesuatu. Sedangkan disampingnja ada perbedaan pula dengan golongan bangsa Indonesia jang asli. Kalau ditambahkan terdapatnya pelbagai agama dan kepertjaan hidup lainnya, maka makin mendjadi besar perbedaan jang terdapat di dalam masjarakat dan bangsa Indonesia. Jang demikian itu disamping daja penarik ke arah kerdja sama dan kesatuan menimbulkan djuga suasana dan kekuatan tolak-menolak, tentang-menentang, jang mungkin mengakibatkan perselisihan, akan tetapi mungkin pula, apabila dipenuhi hidup jang sewadjarnya, menjatukan diri dalam suatu resultan atau sintesa jang malahan memperkaja masjarakat. Dalam kesadaran akan adanja perbedaan-perbedaan jang demikian itu, orang harus berpedoman kepada lambang Negara “Bhinneka Tunggal Ika”, menghidup-hidupkan perbedaan jang mempunjai daja penarik ke arah kerdja sama dan kesatuan, dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan jang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan, pertikaian dan perpetjahan atas dasar kesadaran akan kebidjaksanaan dan nilai-nilai hidup jang sewadjarnya. Lagipula dengan kesediaan, ketjakapan dan usaha untuk sedapat mungkin menurut pedoman-pedoman madjemuk-tunggal bagi pengertian kebangsaan, ialah menjatukan daerah, membangkitkan, memelihara dan memperkuat kehendak untuk bersatu dengan mempunjai satu sedjarah dan nasib, satu kebudajaan di dalam lingkungan hidup bersama dalam suatu Negara jang bersama-sama diselenggarakan dan diperkembangkan. “Bhinneka Tunggal Ika” adalah merupakan suatu keseimbangan, suatu harmoni jang tentu akan berubah-ubah dalam bentuknja, akan tetapi akan tetap dalam dasarnja, antara kesatuan dan bagian-bagian dari kesatuan, dalam segala matjam hal tersebut di atas, dan djuga dalam hal susunan bentuk dan susunan pemerintahan Negara. 4. Asas “kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan” terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 2 ajat (1) tentang terdirinja Madjelis Permusjawaratan Rakjat atas wakil-wakil rakjat, pasal 5 ajat (1) tentang kekuasaan Presiden membentuk Undang-undang dipegang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, pasal 6 ajat (2) tentang Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 19 sampai dengan 22). Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah. 5. Asas “keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia” terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Bab IV tentang kesedjahteraan social, perintjiannja terdapat pertama dalam pasal 33 tentang hal susunan perekonomian atas dasar kekeluargaan, tentang tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara, dan menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara tentang bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung di dalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat; kedua dalam pasal 34 tentang fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan digantinya UUD 1945 dan dihilangkannya pokok-pokok pikiran tentang ke-Indonesia-an kita telah menghilangkan azas berbangsa dan bernegara jelas negara hari ini bukan Negara Indonesia yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945. Perlu diingat, akhir-akhir ini kita mendengar elit politik, termasuk presiden yang menyatakan anti terhadap politik aliran. Pernyataan seperti ini jelas anti terhadap histori kebangsaan dan sekaligus anti terhadap Bhineka Tunggal Ika. Rupanya Bahtera Indonesia semakin jauh dari cita-cita kemerdekaannya. Visi Misi negara yang diuraikan dalam GBHN merupakan kompas penunjuk arah yang telah dibuang dan Indonesia hanya terapung-apung di Samudera tanpa penunjuk arah. Sebab visi misi negara diganti dengan puluhan visi misi Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, bagaimana mungkin bangsa ini bisa menuju masyarakat yang adil dan makmur kalau daerah mempunyai visi misi-visi misi sendiri . Bahtera Indonesia terobang-ambing karena kepentingan-kepentingan hawa nafsu partai politik sehingga lahir Oligarki. Untuk menyelamatkan Bahtera Indonesia anak bangsa ini harus membangun kesadaran bersama kembali pada UUD 1945 dan Pancasila serta meluruskan kembali kompas kehidupan berbangsa dan bernegara, mengalunkan lagi orkestra keharmonisan Bhineka Tunggal Ika membangun persatuan menuju Indonesia tanpa Oligarki. (*)

Beyond Sambo: Nasib Masyarakat Sipil

BY FNN Senin, 29 Agustus 2022 22:19:34 0

Skandal Sambo di tubuh kepolisian yang terkuak beberapa minggu ini adalah semacam wake up call bagi bangsa ini bahwa Republik ini dalam ancaman eksistensial. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts KESALAHAN tata kelola Republik ini terjadi sejak UUD 1945 diganti secara serampangan menjadi UUD 2002 yang secara resmi masih disebut UUD 45. Kesalahan itu membatalkan tujuan reformasi yaitu pemberantasan korupsi, desentralisasi dan demokratisasi. Kesalahan tata kelola ini melemahkan masyarakat sipil atau civil society yang dikorbankan bagi penguatan sekaligus dominasi partai politik pada hampir semua dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, demokrasi kita menjadi demokrasi prosedural lontong sayur, di mana Pemilu hanya menjadi instrumen transfer bersih hak-hak politik warga negara ke partai-partai politik. Namun, aspirasi pemilih itu berhenti di bilik suara, jarang sekali sampai ke Senayan. Dalam UUD 2002 itu, partai politik menjadi organisasi yang berpotensi bisa melakukan monopoli politik secara radikal atas pasar politik Republik ini. Sejak memperoleh kewenangan besar untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga partai-partai politik melalui DPR telah melakukan serangkaian maladministrasi publik dengan segala cara membuat, menafsirkan (melalui berbagai regulasi turunan UU), dan menegakkan Undang Undang sesuai kepentingan elit politik, bukan kepentingan publik warga negara, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Kemudian hampir semua jabatan publik harus melalui fit and proper test oleh anggota DPR. Begitulah partai politik memonopoli pasar politik sebagai public goods secara radikal seperti persekolahan massal untuk memonopoli pasar pendidikan secara radikal. Akibat maladministrasi publik yang luas ini, kekuatan civil society dilemahkan secara serius. Setiap kekuatan oposisi sipil di luar parlemen itu dilumpuhkan melalui kriminalisasi dan penangkapan yang tidak sah oleh polisi, bahkan kalau perlu melalui extra-judicial killling seperti yang terjadi pada enam laskar FPI yang dikenal luas sebagai kasus KM 50. Organisasi massa yang membangun wacana alternatif secara damai seperti HTI dibungkam melalui UU Ormas. Beberapa tokoh publik dicap sebagai penceramah radikal, anti-NKRI, anti-Pancasila, bahkan dituduh sebagai anggota jaringan teroris. Pelumpuhan masyarakat sipil itu berpuncak pada kebijakan pembatasan kebebasan publik selama masa pandemi Covid-19. DPR praktis membiarkan eksekutif melakukan apa saja tanpa kontrol, termasuk pertanggungjawaban anggaran. Pembatasan mobilitas, dan maskerisasi dan vaksinasi massal paksa yang disahkan karena alasan public health emergency of international concern kini dijadikan salah satu ikon keberhasilan rezim saat ini. Padahal, jika mau, ada opsi kebijakan kesehatan lain yang jauh lebih baik sehingga bangsa ini bisa recover faster and grow stronger.  Sementara media utama dikuasai oleh pemodal besar yang juga membiayai partai politik, kampus sebagai elemen masyarakat sipil yang paling terdidik sekaligus penjaga nurani bangsa terakhir pun dilumpuhkan. Banyak RUU selama pandemi diputuskan tanpa konsultasi publik yang memadai di kampus-kampus. Kini hampir semua Perguruan Tinggi Negeri dengan suka cita menjadi sekedar penyedia buruh trampil berdasi yang setia bekerja pada investor besar terutama asing. Template kehidupan mahasiswa saat ini adalah lulus cepat, kalau bisa cum laude, lalu bekerja sebagai pegawai negeri atau di BUMN atau MNC. Intervensi politik ke dalam perguruan tinggi adalah kenyataan hari ini. Rektor adalah sosok yang harus direstui oleh Mendikbudristek sebagai pembantu Presiden. Sementara itu rektor disibukkan untuk bersaing menjadi berklas dunia dengan mengikuti standard-standard Barat yang by design akan selalu menempatkan kampus-kampus kita secara istiqomah di papan bawah. Ben Anderson menyebut penyakit profesionalisasi yang melanda banyak kampus sehingga kampus-kampus itu makin terasing dari masyarakat di sekitarnya sendiri. Kampus tidak lagi melahirkan public intellectuals yang menyuarakan kritik sebagai peringatan dini atas pembajakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang makin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. Kesalahan tata kelola Republik ini secara perlahan telah merampas hak dan  kemerdekaan warga negara. Reformasi itu justru menghasilkan deformasi  kehidupan berbangsa dan bernegara. Skandal Sambo di tubuh kepolisian yang terkuak beberapa minggu ini adalah semacam wake up call bagi bangsa ini bahwa Republik ini dalam ancaman eksistensial. Mencermati pelumpuhan serius atas masyarakat sipil sebagai kekuatan dari demokrasi terpenting di mana tentara dan polisi tunduk pada supremasi sipil, para intelektual di kampus-kampus di seantero negeri ini kini dipanggil untuk mengambil tanggungjawab sejarah untuk menyelamatkan Republik ini dari keruntuhan. Sukolilo, 29/8/2022. (*)

Do Not Be Judgmental!

BY FNN Senin, 29 Agustus 2022 21:48:16 0

Oleh: Shamsi Ali Al-Kajangi, Presiden Nusantara Foundation SALAH satu kesibukan saya sebagai Imam di Kota New York adalah menikahkan. Untuk menikahkan secara sah dalam konteks Amerika seseorang harus terdaftar sebagai ‘Officiant’. Dalam bahasa Indonesia seorang officiant itu punya lisensi sebagai penghulu yang terdaftar (registered) di City Hall atau Kantor Walikota. Karena marriage (pernikahan) jatuh dalam ranah aturan negara bagian (state law) maka setiap penghulu punya wewenang untuk menikahkan hanya pada state atau negara di mana yang bersangkutan terdaftar. Maka saya misalnya hanya bisa menikahkan secara sah di negara bagian New York. Menikahkan secara sah yang dimaksud itu adalah bahwa sang penghulu dibenarkan menandatangani marriage license (lisensi untuk menikah) dari kantor Walikota untuk menjadi dasar dikeluarkannya akta nikah (marriage certificate) bagi sang mampelai. Kali ini bukan itu yang akan saya bahas. Melainkan beberapa komentar yang saya baca di media sosial tentang pernikahan beberapa mampelai wanita Muslimah dan seorang mampelai pria yang menjadi Muslim (convert) sebelum menikah. Berbagai komentar disampaikan banyak pihak itu ada yang mengapresiasi dan mendoakan untuk kebahagiaan kedua mampelai. Dan, juga secara khusus mendoakan semoga mempelai pria, sang Muallaf, istiqamah di jalan Islam. Tapi tidak sedikit juga yang menyampaikan komentar miring atau negatif. Biasanya yang menyampaikan komentar seperti ini adalah mereka yang merasa Islamnya lebih hebat. Bahkan boleh jadi mereka merasa suci dan sempurna dalam beragama. Sikap dan penilaian seperti ini saja sesungguhnya  telah cukup untuk menjadi lobang perangkap dosa bagi pelakunya. Karenanya saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi peringatan bagi kita semua. Pertama, bagi kita yang paham, yakin serta komitmen dengan Syariah tidak mungkin akan menikahkan seorang wanita Muslimah itu dengan pria non Muslim. Walau ada opini minoritas membenarkan pernikahan itu, sesungguhnya opini itu bahasa hadits bersifat “gharib” (asing), bahkan “syadz” (melempeng dari ijma’). Dan, bagi kita hal itu tidak bisa diterima dengan berbagai argumentasi yang tidak perlu saya rincikan kali ini. Kedua, berbicara tentang agama (Islam) tentu berbicara tentang hidayah. Dan hidayah itu adalah sesuatu yang bersifat ekslusif antara seorang hamba dan Tuhannya. Karenanya di saat seorang calon akan masuk Islam, perhatian utama keislamannya bukan pada pernikahannya. Tapi pada proses yang bersangkutan menerima hidayah Allah. Pernikahan yang akan terjadi hanya bonus dan bukan motivasi dasar bagi seseorang untuk masuk Islam. Ketiga, dalam menilai agama seseorang yang perlu menjadi acuan adalah pelaksanaan aturan-aturan formal dari agama itu. Dalam agama Islam inilah yang disebut Syariah (Hukum Islam). Hal-hal yang berkaitan di luar (beyond) itu adalah urusan pribadi antara seorang hamba dan Tuhannya. Karenanya ketika seseorang telah bersyahadat, lalu menikah dengan seorang wanita Muslimah, tak seorang pun yang bisa menghakimi hatinya. Keempat, dalam pengalaman yang cukup panjang dan tidak sedikit yang Allah telah tunjuki melalui usaha kecil ini saya mendapatkan bahwa mereka yang menerima Islam di kemudian hari dalam hidupnya (converted) pada umumnya lebih kuat dalam komitmen Islamnya dari kita yang terlahirkan dari ayah-ibu yang Muslim. Hal itu karena mereka memang mempelajari, menghayati, bahkan merasakan dan menyadari sebelum masuk ke dalam agama ini. Kelima, adanya penilaian negatif tentang iman/Islam orang lain biasanya karena didasari oleh perasaan lebih beragama bahkan lebih suci. Perasaan seperti ini sendiri sesungguhnya bagian dari pintu syetan yang jelas menentang peringatan Allah: “wa laa tuzakku anfusakum (jangan sucikan dirimu sendiri). Karena sesungguhnya Allah lebih tahu mana yang bertakwa di antara kalian”. Poin inti yang ingin saya sampaikan adalah Saudara-Saudara kita yang menerima Islam karena bekenalan dengan wanita Muslimah dan ingin menikah tidak perlu dihakimi niatnya. Jangan-jangan penghakiman anda itu berbalik. Anda yang justeru perlu memperbaiki diri yang merasa paling hebat dalam agama bahkan suci. Sementara mereka masuk Islam sungguh karena kesadaran dan hidayah Allah. Wallahu a’lam! NYC Subway, 29 Agustus 2022. (*)

Skenario Tiga Periode Jokowi Lebih Buruk dari Skenario Duren Tiga Ferdy Sambo

BY FNN Senin, 29 Agustus 2022 21:00:28 0

SEJUMLAH kelompok relawan “garis keras” Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkolaborasi mengadakan Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia untuk menjaring capres-cawapres 2024 di Bandung (28/8/2022). Dalam sambutannya itu, Presiden Jokowi meminta bocoran terkait tokoh yang bakal diusung oleh forum Musra Indonesia. “Nanti ketemu siapa dalam Musra ini, tolong saya dibisikin,” kata Jokowi. Menurutnya, Musra merupakan ruang demokrasi bagi rakyat. Ia mendukung agar rakyat bersuara. Jokowi juga menyinggung soal isu yang sempat ramai, yakni soal dukungan tiga periode untuk dirinya. “Jangan sampai baru ngomong wacana tiga periode, sudah ramai. Boleh saja menyampaikan pendapat. Wong ada yang ngomong ganti presiden juga boleh, Jokowi mundur juga boleh,” kata Jokowi. “Ini katanya negara demokrasi. Tataran wacana tak apa-apa. Yang terpenting dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi jangan anarkis,” kata Jokowi menambahkan. Presiden Jokowi blak-blakan tidak melarang wacana presiden menjabat tiga periode bergulir. Hal itu ia ungkapkan merespons dukungan yang dilontarkan para pendukungnya dalam forum Musra tersebut. “Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan,” kata Jokowi di hadapan para pendukungnya. Jokowi mengeklaim, mengemukanya wacana jabatan 3 periode untuk seorang presiden merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Bagi dia, wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden tidak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mengundurkan diri. “Karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode (lalu) kita sudah ramai,” ungkapnya. “Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong \'ganti presiden\' kan juga boleh, ya nggak? \'Jokowi mundur\' kan juga boleh,” kata Jokowi. Dalam forum ini, Jokowi kembali menerima dukungan dari pendukungnya untuk maju lagi sebagai orang nomor 1 di republik lewat Pilpres 2024. Bagaimana menurut pengamat politik Rocky Gerung tentang Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang berlangsung di Bandung itu, berikut petikan wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Senin (29/8/2022). Hallo Bung Rocky, ketemu kita di awal pekan, hari Senin, nuansanya biru. Ya, biru-biru itu banyak tandanya, tapi selalu orang bilang out of the blue, artinya tiba-tiba ide itu datang tak tahu dari mana. Iya, iya. Out of the blue. Oke, tapi kita akan ngomongin soal Presiden Jokowi yang saya jujur nggak habis pikir ini, ternyata soal tiga periode ini diulang lagi oleh Jokowi dan ini dia bertemu dengan Musyawarah Rakyat yang kemarin kita omongin, Musra, di Arcamanik, Bandung, dan dia menyatakan bahwa dalam negara demokrasi boleh orang mewacanakan soal tiga periode. Tapi, dia menegaskan dia sendiri tidak mau tiga periode. Saya percaya bahwa  omongan pertama yang soal demokrasi itu, karena diulang-ulang lagi ini. Dia konsisten bahwa itu memang boleh tiga periode. Tetapi, yang mengenai beliau tidak mau tiga periode ini berdasarkan bacaan kita yang dapat kita lakukan terhadap Jokowi selama ini, kita mesti artikan secara terbalik. Ya kalau sekarang dia bukan lagi terbalik. Dia memang menginginkan itu secara letterleg atau secara harfiah. Dia bilang begini, ya itu hanya wacana, memang konstitusi melarang, tetapi kehendak rakyat harus dihormati itu. Jadi, dia itu menunggang pada kehendak rakyat yang sebetulnya kehendak relawan dia. Itu konyolnya kan? (Apalagi pake nama musyawarah rakyat). Iya, yang dia maksud begitu, “kalau musyawarah rakyat menginginkan”. Musyawarahnya siapa? Ini musyawarah yang dibuat sendiri oleh dia. Kan itu konyolnya. Coba musyawarah LSM, kan lain lagi tuh. Atau kalau mau sekalian referendum saja. Tapi, dari dulu kita anggap bahwa Presiden Jokowi kekurangan pengetahuan. Itu soalnya atau itu sialnya. Dan, itu faktualnya begitu. Beliau nggak paham detail hal yang disebut demokrasi itu. Argumen Pak Jokowi adalah ya kalau yang menginginkan percepatan boleh kenapa perpanjangan nggak boleh? Demokrasi itu nggak boleh diperpanjang. Kan inti dari demokrasi itu adalah pemilu yang rutin. Itu satu. Yang kedua, kalau bisa percepat perumahan elit, sirkulasi elit namanya. Memperpanjang itu artinya tidak memungkinkan sirkulasi elit. Jadi, hal yang mendasar yang elementer presiden nggak paham kan. Ini kita itu ngertilah kenapa dia nggak paham, karena dia kekurangan pengetahuan. Masalahnya adalah orang di sekitarnya juga kekurangan pengetahuan. Kan itu intinya. Kalau misalnya dia tanya pada wartawan senior: boleh nggak saya ngomong gitu? Tentu dia harus berpikir ulang karena dia adalah presiden. Kalau rakyat biasa bilang ya kita ingin Pak Presiden tiga periode, boleh, karena rakyat tidak mengerti apa perintah konstitusi dan tidak diperintahkan oleh konstitusi pada rakyat. Konstitusi memerintahkan presiden untuk taat pada konstitusi. Konstitusi bilang dua periode maksimal, lalu presiden ini kehendak rakyat. Kehendak rakyat itu yang dia maksud adalah dari musyawarah rakyat. Boleh nggak? Ya boleh. Tetapi, kita lihat musyawarah itu siapa yang bikin? Ya dia yang bikin. Jadi, Presiden Jokowi menghendaki musyawarah rakyat supaya dia dipilih tiga kali, dan dianggap itu rakyat. Itu musyawarah rakyat, musyawarah relawan, bahkan musyawarah buzer. Masa’ pakai musyawarah buzer. Buzer-buzer ini yang memang menjilat. Jadi, orang yang kekurangan pengetahuan selalu pas dengan para penjilat. Ini kloplah antara kemampuan para buzer ini untuk mendorong presiden menjadi otoriter dengan ambisi presiden untuk menjadi otoriter. Kalau kita pakai teori filosofi ini sudah masuk pada bukan lagi oligarki, sudah aristokrasi dan sebentar lagi jadi monarki. Ini kurang pengetahuan atau pura-pura tidak tahu? Itu dua hal yang berbeda. Kalau orang tidak tahu itu nggak ada hukumnya. Dalam agama juga orang nggak berdosa kalau tidak tahu. Tapi kalau pura-pura tidak tahu beda hukumnya. Kalau kekurangan pengetahuan itu tukang bakso yang diledek-ledek Ibu Mega tidak ada soal. Ini presiden tidak boleh kekurangan pengetahuan, apalagi dia pura-pura tidak tahu. Tapi saya kira kekurangan pengetahuan dan pura-pura tidak tahu sama saja tuh, intinya sama saja. Jadi ambisi ini yang membuat kita ya silakan deh Pak Presiden mau ngapain, Anda kan punya seluruh kapasitas untuk melakukan itu. Bikin saja dekrit bahwa mulai sekarang saja tidak akan ada Pemilu. Kan selesai, lebih aman kan? Supaya orang tahu betul bahwa kedunguan tersebut memang sejajar dengan ambisi. Jadi, orang yang ambisius itu ya seringkali orang dungu sebetulnya. Apalagi kalau pejabatnya setara Presiden. Jadi kita bisa terangkan ini sebagai paradoks dari seseorang yang dipilih oleh rakyat dan akhirnya menunggangi rakyat atas ambisinya sendiri itu. Ya tapi kan ini ada bahayanya kalau kemudian publik menafsirkannya secara berbeda. Aksional demokrasi, jadi kita boleh melakukan apa saja. Itu kan bisa saja begitu ditafsirkan. Tapi kan kemudian ketika publik melakukan apa saja mereka sendiri mulai menghadapi realitas, loh ini banyak sekali kita ketika melakukan kritik saja dan seperti kemarin dikatakan oleh salah satu orang PDIP, Romo Benny Soebardja, yang menyatakan kritik boleh tapi asal sopan. Nah, kita kan jadi bingung sebenarnya. Ya, ini suatu periode ketika seluruh kedunguan tiba-tiba muncul. Atas nama demokrasi boleh. Iya tapi ini bukan atas nama demokrasi ini. Ini atas nama kedunguan maka ketentuan konstitusi itu bisa dilanggar oleh kepentingan konstituen. Kan itu intinya. Jadi, hal-hal semacam ini atau boleh mengkritik tapi sopan. Sopan-santun itu kemunafikan dalam politik. Kan dianggap apa yang disopankan artinya jangan mengkritik. Boleh mengkritik tapi sopan. Artinya, jangan mengkritik. Kan gampangnya begitu. Tapi kita tahu ini satu paket kedunguan Istana yang akhirnya diedarkan oleh mereka yang sebetulnya paham tentang fungsi kritik dalam demokrasi. Jadi, macetlah grammar demokrasi kita itu dan kalau kita lihat misalnya para pendiri kita, para pendiri bangsa ini menginginkan supaya kekuasaan itu dikendalikan, supaya kekuasaan itu tidak melampaui batas-batas demokrasi. Sekarang Presiden Jokowi mau melampaui itu dengan dalil itu kehendak rakyat yang adalah kehendak dia sendiri yang dibuat melalui musyawarah rakyat. Jadi, seolah-olah musra ini ada peristiwa nasional. Padahal peristiwa itu segelintir orang, beberapa akademisi dungu juga itu ada di situ. Jadi, itu intinya. Iya. Ini bahaya sekali ya kalau sampai ada prediksi yang seperti ini. Kan sebetulnya kalau kita terangkan bahwa ngapain Presiden Jokowi musti ada di musra setiap hari. Kan dia akan keliling. Ooo, karena ini kepentingan rakyat. Lalu kita lihat, panitianya siapa? Itu orang-orang yang dari awal memang menginginkan supaya Presiden Jokowi itu buta warna, buta politik, sehingga mudah dikendalikan. Kan ini orang-orang, panitia ini, panitia yang disogok oleh oligarki supaya jangan sampai Presiden Jokowi lepas dari genggaman oligarki. Jadi, kacung yang kemudian bersama-sama dengan petugas partai, lalu merasa bisa menentukan isi demokrasi. Kan ini soalnya. Jadi “kedangkalan” kalau saya pakai istilah yang lebih bermakna. Ini pendangkalan terjadi pada mereka memang sudah dangkal. Kan begitu. Oke. Dan ini kan kita tahu bahwa semacam ini, apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi, apa yang diucapkan oleh para relawan, itu kan sudah diskenariokan mesti beda skenarionya beda dengan scanner Duren Tiga. Ini skenario Arcamanik gitu. Pak Jokowi teriak bahwa dia tidak mau tiga periode tapi kemudian relawan menyatakan tiga periode dan sebagainya gitu. Itu tahulah bahwa itu sudah disiapkan sebelumnya, partiturnya juga sudah disiapkan. Iya. Simulasinya dibikin tiga hari sebelumnya itu. Nanti Anda bertanya ya, nanti saya menjawab. Kira-kira begitu. Pak Jokowi nanti akan ada seseorang yang akan naik ke panggung, Anda panggil supaya Anda bertanya dia menjawab. Ini simulasi yang lebih buruk dari simulasi Sambo. Kalau simulasi Sambo itu karena keterdesakan maka dibikin simulasi yang berbahaya dan bohong. Kalau ini nggak ada keterdesakan tapi direncanakan supaya kan buruk banget From Sambo to Jokowi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa skenario tiga periode lebih buruk dari skenario Ferdy Sambo. Ya, Ferdy Sambo skenarionya terbaca karena tidak rapi. Kalau ini betul-betul rapi untuk mengkudeta demokrasi atau constitutional coup biasanya disebut begitu. Jadi, seolah-olah ini biasa. Kalau yang bicara Presiden, itu artinya dia menghendaki tiga periode. Nggak usah basa-basi. Ya bilang saja saya ingin tiga periode maka saya akan atur MPR supaya pilih saya atau siapkan dekrit supaya tidak ada Pemilu, misalnya. Kan gampang itu. Oke. Jadi, clear ya. Bahwa beberapa rangkaian ini: pertemuan musyawarah-musyawarah dan kemudian Ganjar Unair dan sebagainya, ini menunjukkan seperti tesis Anda kemarin bahwa ini sudah perang terbukalah antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi. Clear ini mereka akan berhadap-hadapan dan ada kubu yang berbeda. Ya, sudah pasti Jokowi akan bikin bloknya sendiri. Dan, bloknya itu dihuni oleh manusia-manusia yang tingkat pengetahuannya itu terbatas. Dan, kemampuan untuk memperlihatkan perspektif juga nggak ada dan di dalamnya banyak akademis dari Universitas Indonesia bahkan yang berupaya untuk memonopoli wacana. Tapi itu kan nggak mungkin berlangsung lama. Kan tergantung pada berapa dana yang disediakan oleh oligarki. Jadi, kalau dia terlalu panjang justru kelihatan bahwa memang ini proyek oligarki. Jadi, akademisi-akademisi UI ini disewa oligarki sebetulnya untuk membenarkan proyek tiga periode itu kan. Nah, di situ dungunya tuh. Kalau kita misalnya secara lebih fair untuk menempatkan Jokowi paradoks ini, yang lebih berbahaya lagi kalau ini menteri-menteri yang tahu bahwa ini bermasalah tetapi diam saja. Kalau yang lain mungkin Erick Thohir nggak paham juga yang begini, tapi kayak Ganjar kan paham itu. Dia musti tegur dong. Pak Jokowi nggak bener itu walaupun saya ingin dicalonkan tapi masa cara mengucapkannya begitu, kalau rakyat menghendaki, padahal itu musyawarah rakyat yang dibuat dia sendiri. Demikian juga Sri Mulyani paham tentang demokrasi, masa diam doang. Apalagi Mahfud MD tuh, siapa lagi ya. Mungkin tiga orang di kabinet yang masih kita tahu mengerti tentang cara bernegara yang beradab. Jadi kalau kabinet ini menteri-menteri yang saya anggap akademisi itu tidak kasih teguran pada presiden, artinya dia menyetujui kebiadaban dalam politik istana kan. Kita tunggu Sri Mulyani ngomong apa, orang yang paham tentang demokrasi, human right, imperative, macam-macam itu. Siapa lagi yang paham. Semuanya nggak paham maka diam-diam saja kan? Bukan bahaya, tapi ini orang-orang yang kayak dihipnotis untuk jadi dungu. Ini masalahnya. Sedih bertebaran di istana tapi tiba-tiba jadi bodoh. Sama seperti ketika Hitler menyihir satu bangsa Jerman padahal bangsa Jerman itu bangsa yang terdidik. Tapi disihir oleh Hitler semua jadi lumpuh. Jadi dongo. Itu juga berlaku di sini, little Hitler is impower. (Ida)

What Next?

BY FNN Senin, 29 Agustus 2022 18:10:20 0

 Teologi/Tauhid Islam yang berkembang pada dimensi kebangsaan dalam format “Teologi Pembebasan Bangsa Marhaenime Plus” sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan yang pesat. Oleh: Achmad Badawi, Aktivis di Himpunan Masyarakat Madani Indonesia BAGAIMANA langkah selanjutnya umat Islam Indonesia sesudah konggres medan sebagai anggota \'Umat, Rakyat, Bangsa, Negara, Sistem Ekonomi Berkeadilan dst\'? Yang jelas sesuai dengan nubuah Gus Dur, “Isi NKRI, nilai-nilai universal Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, pandangan dunia \'Jujur dan Adil\' dst itu, dengan nilai-nilai universal Islam tanpa harus secara legal formal berbentuk negara Islam.” Bahwa dengan permenungan, buah fikiran (filsafat, epistemologi/agregat teori, teorema, modal sosial, etika sosial, etiket sosial sehari-hari dst) bimbingan dan arahan dari “Dewan Tetua Agama & Bangsa” berspirit Republik, kebangsaan yang menyala-nyala, berintegritas, berpandangan dunia \'jujur dan adil\' dst-dst: Sri Sultan HB X, Budayawan Emha Ainun Nadjib, Jenderal Purn Gatot Nurmantyo, Bung Sayuti Asyatri, Bung Busro Mukoddas, Gus Mus, Prof Dr Mukhaer Pakkana, Buya Hatta Taliwang sebagai Koordinator Aktivis dkk. Mengutamakan persatuan/ukhuwah/persaudaraan kekeluargaan: 1. Umat seagama \'Islamiyah, Katolikiyah, Kristeniyah, Buddhaiyah, Hinduiyah dst (diniyah); 2. Maitrea - cinta kasih welas asih (rahmaniyah); 3. Tanah air dan bangsa (wathoniyah); 4. Berdasar nilai-nilai kemanusiaan (insaniyah). Sungguh amat disayangkan justru umat Islam yang mayoritas seputar 87% dari penduduk Indonedia berpecah-belah menjadi seputar 50 kelompok/ golongan yang \'childish\' tidak mampu membangun ukhuwah integral organik yang mengukuhkan bangsa. Yang lemah \'tak berdaya, tak bermakna\', seperti sabda Rasul Muhammad Saw “seperti buih di lautan atau gula dikerubuti semut”. Ustadz Syamsi Ali dari Amerika mengatakan “secara kategori kelompok sosiologis masih berupa kerumunan atau gerombolan”. Tragis dan paradoks. Berspirit \'Kesadaran Republik\' (res publica - kepentingan kemaslahatan umum publik/rakyat) dalam format Negara Kesatuan Republik Indinesia/NKRI dari \"Rumah Cokro\" kepada \"Rumah Republik: NKRI\" dengan anasir-anasir pembangun Republik: \"Nasionalis, Agama dan Sosial Demokrat\". Dengan tokoh-tokohnya: 1. Nasionalis (Bung Karno dkk). 2. Agama (RA Kartini, HOS Cokroaminoto, SM Kartosuwiryo, H Agus Salim, Hadratussyekh Hasyim Asyari, KH Ahmad Dahlan, Romo Mgr Soegijo Pranoto dkk). Dan, 3. Sosial Demokrat (HOS Cokroaminoto, H Samanhudi, Bung Karno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka\', Muso, Alimin, Semaun, Prof Mubiyarti dkk). Semoga semakin banyak yang \'eling – berkesadaran penuh\': berkesadaran republik dan bersama-sama membangun bangsa negara Indonesia yang amat sangat kaya ini. Pertanyaan Timbul Kembali Sesudah \"Konggres Medan\": Apakah Islam mau kita follow up dengan Landasan Idealitas (yang diwariskan Bung Karno dan Founding Fathers), yang diturunkan ke dalam satuan-satuan yang dapat menjawab zaman dan peradaban (Chalange & Respon, Arnold Toynbee): Di bawah naungan nilai-nilai universal Pancasila \'sebagai commone plattform - bonum commune - bonum publicum yang memayungi semua anak bangsa\' yang belum diperjuangkan dengan sungguh-sungguh; “Pandangan dunia Jujur dan Adil kepada transformasi masyarakat – bangsa – negara – sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadikan”; Membangun masyarakat gotong-royong – egaliter Indonesia – masyarakat warga sejati yang berkualitas mandiri/civil society/masyarakat madani dengan \'modal sosial Islam dan lokal jenius suku-suku/civic religion Robert Bellah\' dengan membangun basis-basisnya secara nyata\' yang: a. Bermodal sosial yang amat kaya terjadi integritas nasional secara nyata dengan budaya nasionalnya (tidak sekedar simbolis tanpa fungsi). b. Tradisi berfikir rasional yg baik (ulama irsyad/ cendekiawan pencerah/ rausan fikr). c. Pembagian kerja rasional. d. Peran-peran/fungsi-fungsi yang berkeadaban pada segala institusi/ lembaga dalam kehidupan. e. Keteraturan sejati (tidak seperti selama ini yang \'semua\' bahkan hanya prosedural prakteknya justru \'Anti Demokrasi\' dst). Dengan modal sosial dari Islam saja amat sangat banyak: Diantara nubuah/ perintah ayat-ayat dan hadits berupa modal sosial sebagai nilai-nilai universal (Civil Religions Robert Belah, seorang sosiolog) tersebut adalah: 1. Spiritualitas kesejatian (tarekat hakikat/metodologi penyucian jiwa Tasawuf; 2. Pandangan dunia \"Jujur dan Adil\" kepada sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan – keadilan sosial (al adl); 3. Teologi/tauhid pembebasan bangsa Marhaenisme Plus seperti nabi Musa membebaskan bangsa tertindas \'Bani Israel\' (menurut perkembangan Ilmu Pengetahuan yang pesat); 4. Nilai-nilai universal Pancasila dengan ajaran kalimatunsawa/prinsip-prinsip kebenaran yang sama agama-agama – lokal jenius suku-suku bangsa; 5. Ajaran litaarofu/diversity Bhinneka Tunggal Ika yang abadi; 6. Bekerjasama dalam kebajikan (taawun alal birri); 7. Berkebangsaan otentik (hubbul wathon minal iman); 8. Moderat – tengah-tengah (tawasuth); 9. Tasamuh (toleran); 10. Musyawarah/demokrasi (syura); 11. Meninggikan ilmu pengetahuan (ulul ilmi); 12. Tujuan masyarakat gotong-royong/egaliter Indonesia dalam format Masyakat Madani/Hadari; 13. Sebagai kaum terbaik bangsa (choiru ummah); 14.Menggulirkan penyadaran kesadaran sistem yang baik (ta\'muruna bilma\'ruf); 15. Mentransformasi sistem yang buruk (wayanhauna anil mungkar); 16. Mentransendenkannya (yu\'min billah); 17. Amal perbuatan yang baik konsisten (amilussolihah); 18. Dengan kebenaran yang obyektif (tawasho bilhak); 19. Kesabaran metodologis (tawasho bissobr); 20. Sebagai ummat yang satu (ummatan wahidah); 21. Yang berlomba-lomba mengejar keunggulan-keunggulan kompetitif peradaban (fastabichul choirot), berdimensi nilai-nilai kemanusiaan (insaniyah); 22. Berakhlak personal – sosial yang agung (chuluqin adzim); 23. Merahmati segenap semesta publik – alam (rahmatan lil alamin), dst-dst. Sayang, ‘beberapa kali umat Islam berkonggres’, tak melahirkan perubahan yang mendasar pada Anatomi Umat, Masyarakat, Bangsa, Negara, Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan dst. Ajaran litaarofu/diversity Bhinneka Tunggal Ika yang juga sesuai dengan filosofi Haji “Semua Satu, Satu Semua”. Teologi/Tauhid Islam yang berkembang pada dimensi kebangsaan dalam format “Teologi Pembebasan Bangsa Marhaenime Plus” sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan yang pesat. Ajaran kalimatunsawa/prinsip-prinsip kebenaran universal agama-agama & lokal jenius suku-suku bangsa. Minimal sesuai dengan ajaran “Transendence Unity of Religions – Kesatuan Transenden Agama-agama” dari F Schuon, RA Kartini, HOS Cokroaminoto, Hussain Nasr, Bung Karno, Gus Dur, Cak Nur, WS Rendra, Cak Nun, Koentowidjojo, Ir Ahmad Chojim, Dr Media Zainul Bahri dkk. Pendidikan Transformatif yang membebaskan memenuhi “amanat Preambul & Batang Tubuh UUD 45 Asli” mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan/kemaslahatan umum, menabur rahmat/damai, menyamai budaya nasional, budaya kewargaan/civic culture dst (Prof Soedijarto dkk). Tidak seperti selama ini yang masyarakat masih tradisional, belum berkesadaran merdeka, tak rasional dst. Gerakan Transformatif (Gus Dur, Prof Dr Koentowidjojo dkk) yang mengubah \'eling – kesadaran penuh\' anak-anak bangsa dengan penyadaran (takmuruna bilma\'ruf), transformasi gerakan mengeliminir anasir-anasir sistem yang buruk (wayanhauna anil mungkar) dan mentransendenkannya (iman) mengadu Satu kaum terbaik bangsa (choiru umma) dengan pandangan dunia moderat – tengah-tengah (washaton) sebagai umat – masyarakat yang integral organik (Mr Soepomo) yang satu (wahid) dalam cahaya peradaban esoteris/ berdasar ruh Nusantara Indonesia yang kokoh dari kalimah yang baik \'nilai-nilai universal Pancasila\' (kalimah toyyibah) dst. Semoga kita semua ilmu dan amaliyahnya seimbang, tidak njomplang, seperti selama ini berjalan. (*)

Kenaikan BBM, Anthony Budiawan: Membuat Rakyat Menderita = Kejahatan?

BY FNN Senin, 29 Agustus 2022 17:20:13 0

Jakarta, FNN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi satu wacana yang sangat dikhawatirkan masyarakat. Hal itu disebabkan kebutuhan masyarakat terhadap BBM yang sangat tinggi. Pro dan kontra terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Solar dan Pertalite kian mencuat. Seperti salah satunya adalah Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro yang mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi itu. Dirinya menyarankan pemerintah untuk mengadopsi konsep The Golden Mid-Way dalam menangani krisis energi yang berpotensi untuk menaikkan harga BBM. Konsep tersebut adalah langkah menaikkan harga BBM bersubsidi sekitar 30-40 persen. Dan Ari Kuncoro mendukung kenaikkan BBM sebesar 40 persen. Dengan harga pertalite saat ini Rp7.650/liter dengan kenaikan harga 40 persen maka akan menjadi sekitar Rp10.710. Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan dengan pihak DPR mengatakan harga ideal pertalite tanpa subsidi adalah Rp14.450/liter. Namun demikian, harga pertalite tidak akan sampai sejauh itu karena adanya subsidi. Dan, menurut sumber lain yang dirahasiakan identitasnya, kenaikan harga BBM pertalite sekitar Rp1.000-Rp2.500. Dengan kenaikan tersebut harga BBM bersubsidi pertalite masih di bawah Rp10.000. Sri Mulyani mengatakan alasannya menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan kenaikan harga minyak mentah masih terus naik akan mencapai US$105 per barel pada akhir tahun, lebih tinggi dari asumsi makro pada Perpres 98/2022, yaitu US$100/barel. Hingga kenaikan penggunaan BBM bersubsidi yang diperkirakan dari sebesar 23 juta kiloliter hingga akhir tahun menjadi 29 juta kiloliter. Dan membengkaknya subsidi dan kompensasi energi yang dapat mencapai Rp698,0 triliun dari target APBN 2022 yang sebesar Rp502 triliun dengan tambahan sebanyak Rp195,6 triliun. Adapun setelah beredarnya kenaikan harga BBM, Anthony Budiawan selaku Managing Director Political Economy and Policy Studies, melalui akun Twitter pribadinya menyampaikan pendapatnya, bahwa ada asumsi pengalihan isu terhadap kenaikan harga BBM. Hal itu merupakan hasil tanggapannya terhadap para pendukung Presiden Joko Widodo yang mengusung Presiden tiga periode di acara Musyawarah Rakyat (Musra) di SOR Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (28/8/2022). “Dua kemungkinan: 1) pendukung mengalihkan isu wacana kenaikan BBM yang mendapat penolakan luas; 2) pendukung mau menjilat, Jokowi paham, dianggap angin lalu, respons santai. Jokowi tahu hal tersebut tidak mungkin terjadi karena termasuk kudeta konstitusi,” cuit Anthony. Anthony juga mengatakan kalau kenaikan harga BBM dapat membuat rakyat menderita, maka sama saja seperti kejahatan kemanusiaan. “Ada pendapat, pemimpin negara yang dengan sengaja membuat rakyatnya menderita, bisa masuk kategori kejahatan kemanusiaan? Kenaikan harga BBM yang membuat rakyat menderita dan tambah miskin, berdasarkan informasi yang tidak benar, juga bisa masuk kejahatan kemanusiaan?” tulisnya. Ia pun menambahkan agar adanya transparansi dari pemerintah dan DPR. “Ini yang perlu digugat oleh masyarakat, transparansi perhitungan BBM dan Gas yang sejauh ini sangat gelap rakyat hanya disuguhi asumsi-asumsi saja. DPR juga tidak membuat perincian perhitungan. Saya sedang siapkan tulisan tersebut,” terangnya. (fik)

Inkonsistensi Presiden Jokowi

BY FNN Senin, 29 Agustus 2022 13:48:39 0

Pemimpin Boneka seringkali diasosiasikan untuk pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SOLITUDINEM faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian). Seorang mahasiswa semester 4 jurusan ekonomi, dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Semarang, masuk di pertemuan diskusi Kajian Politik Merah Putih, tidak seperti biasanya tergopoh-gopoh yang menampakkan rasa jenggel (marah) dengan raut muka bersungut-sungut langsung nerocos mengomentari “Jokowi - Jokowi mengulangi lagi sikap inkonsistensi ucapannya dalam forum Musyawarah Rakyat. Gila Dia, ngawur Dia”. “Teman teman tahu nggak, Om Jokowi belum kering lidah liurnya mengatakan bahwa, “ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, ada tiga - ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka tembok, ingin menjerumuskan saya, itu saja” ternyata hanya Lip Service”. Langsung disergap oleh teman yang lain “ayo kita bahas bantu pikiran teman kita agar tidak stress, dengan nada serius disertai gelak tawa banyak teman lainnnya, tanda setuju”. Sejak Rakernas V Projo yang mengambil tema Haluan Baru Projo Menuju 2024 yang berlangsung di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur hingga 22 Mei 2022 lalu, rangkaian rakernas diawali dengan bakti sosial. Sikap Jokowi sudah berubah, dia diplomasi sangat polos dan mudah ditebak jalan pikiran yang muncul dari alam bawah sadarnya – yang membuka tabir sikapnya yang memang selalu tidak konsisten antara ucapan dan realitasnya, tentang keinginannya perpanjangan jabatan dan atau ingin jabatan untuk tiga periode. Dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar di gedung Youth Center, Sport Center, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (28/8/2022), Jokowi mengulang kembali pernyataan tersebut. Mengulang kembali seperti yang pernah disampaikan dalam forum pertemuan Projo di Magelang bahwasannya “Jokowi Bolehkan Wacana Presiden 3 Periode Bergulir”. Presiden RI Joko Widodo blak-blakan tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode bergulir. Hal itu ia ungkapkan merespons dukungan yang dilontarkan para pendukungnya “Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan,” kata Jokowi di hadapan para pendukungnya. Jokowi mengeklaim bahwasanya mengemukanya wacana jabatan 3 periode untuk seorang presiden merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Bagi dia, wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mengundurkan diri. “Karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode (lalu) kita sudah ramai,\" ungkapnya. \"Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong \'ganti presiden\' kan juga boleh, ya enggak? \'Jokowi mundur\' kan juga boleh,” kata Jokowi. “Sekali lagi. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat,” lanjut Jokowi disambut tepuk tangan para pendukung. Dari pantauan di atas diskusi kajian Merah Putih tidak sulit untuk mengambil kesimpulan politik bahwa Jokowi: - Sejak awal memimpin negara ini kebohongan ada watak yang sudah melekat ada kepribadiannya. - Selalu akan menampilkan sikap inkonsisten untuk semua masalah dalam proses pemerintahan yang seharusnya bersikap jujur kepada rakyatnya. - Kepribadian yang sangat labil karena tidak memiliki kepribadian yang utuh bahkan terkesan pecah kepribadiannya. - Selalu menampilkan dan menampakkan yang diucapkan dan dilakukan atas remot kekuatan dan kekuasan di luar dirinya. - Sadar atau tidak sikap otoritarian mulai nampak pada pola kepemimpinannya. - Tidak menyadari kerusakan negara dan carut-marut kelola negara semua bersumber dari dirinya, dari kepribadian yang labil, kapasitas dan kemampuan yang minimalis. Mobilisasi masa dengan kemasan Musra tidak ada beda massanya dengan massa Pro Jokowi (Projo) yang telah berlangsung di Magelang. Makna Politik mereka yang mengemas mereka, yang mengatur isinya, dan mereka sendiri yang menjawab, dan mereka sendiri yang akan jualan isunya. Sebagai bahan Testing on the water dalam rimba belantara politik itu adalah untuk mengetahui reaksi masyarakat, ketika sang penguasa dalam keraguan akan ambil kebijakan. Mereka akan mengirim pesan untuk masyarakat luas bahwa Jokowi memang membutuhkan amandemen UUD 2002 untuk merubah pasal bisa maju untuk 3 periode dengan keyakinan Oligarki full back up apapun yang dibutuhkan. Tidak peduli adanya serangan bahwa dirinya telah sedang melakukan kudeta konstitusi. Fokusnya adalah adanya bahaya politik yang sangat besar kalau perpanjangan masa jabatan atau nambah jabatan untuk 3 periode. Pemimpin Boneka seringkali diasosiasikan untuk pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Diskusi kajian Merah Putih diakhiri dengan kesepakan masalah di atas untuk dilanjutkan mencari alternatif tindakan perlawanan melalui kajian lanjut di kampusnya masing-masing. (*)

Lepas PMI ke Malaysia, LaNyalla Ungkap PR Pemerintah Terkait Pekerja Migran

BY FNN Senin, 29 Agustus 2022 10:59:25 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai ada dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI). Yaitu banyaknya PMI non-prosedural dan kurangnya Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual saat melepas Pekerja Migran Indonesia asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan bekerja di Malaysia, Senin (29/8/2022). “Saya mengapresiasi Pemerintah Indonesia dan BP2MI yang telah berhasil membuat MoU antara Indonesia dan Malaysia dapat dilaksanakan. Perjanjian ini memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Namun pekerjaan besar untuk memastikan perlindungan PMI belum selesai karena masih banyak Pekerja Migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri secara non-prosedural,” papar LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menyitir data BP2MI yang mencatat angka Pekerja Migran Indonesia di kisaran angka 4,4 juta orang. Namun Bank Dunia merilis, warga Indonesia yang bekerja di luar negeri sekitar 9 juta orang. “Artinya, masih banyak Pekerja Migran Indonesia yang memilih bekerja secara non-prosedural, sehingga tidak terdata di BP2MI,” tukas dia. Pekerjaan besar berikutnya, lanjut LaNyalla, adalah sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN). Karena jumlah BLKLN sangat terbatas. Padahal keberadaan BLKLN merupakan Amanat UU Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. UU mengamanatkan setiap calon pekerja migran wajib menjalani persiapan kompetensi dan kapasitas hingga mendapatkan Sertifikat melalui BLKLN. Iya mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 21 Kabupaten yang menjadi kantong pekerja migran. Namun, NTT hanya memiliki empat BLKLN. Itu pun di Kota Kupang. \"Tentu saja hal itu harus menjadi perhatian kita,\" tegasnya. LaNyalla juga menegaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia sebenarnya bukan saja pahlawan devisa, tetapi orang-orang yang diharapkan nantinya melakukan transfer pengetahuan, transfer ilmu dan transfer pengalaman untuk kemajuan Indonesia. “Para pekerja migran pasti mendapat pengalaman baru, dalam menggunakan teknologi maupun budaya kerja di negara lain. Apalagi jika bekerja di negara-negara yang lebih maju di banding Indonesia,” tuturnya. Bagi LaNyalla, budaya kerja sangat menentukan kemajuan suatu negara. Budaya kerja sangat terkait dengan mentalitas manusia dan semangat serta kesadaran untuk disiplin. “Inilah pentingnya, para Pekerja Migran Indonesia ketika kembali ke tanah air, menularkan hal-hal positif yang didapat di luar negeri,” papar Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. LaNyalla juga menyinggung kuota 8 juta pekerja profesional di Arab Saudi. Menurutnya setelah diverifikasi kepada Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, informasi tersebut benar. Yakni 8 juta lowongan kerja untuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat. “Bulan Mei lalu, saya melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi. Selain mengunjungi tempat penampungan Pekerja Migran Indonesia di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, saya juga memastikan informasi bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau pekerja formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Dan itu benar. Tentu ini adalah peluang yang harus bisa diambil oleh Indonesia dan BP2MI. Karena Indonesia juga memiliki pekerja untuk sektor formal dan profesional,” ungkapnya. Hadir di acara pelepasan tersebut Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Pimpinan Komite III DPD RI, Evi Apita Maya dan Muslim Muhammad Yatim, Ketua BKSP DPD RI, Sylviana Murni, Anggota DPD RI dari NTB, Achmad Sukisman Azmy dan TGH. Ibnu Halil, Kepala BP2MI Pusat, Benny Rhamdani, Utusan dari Syarikat Boustead Plantations Berhad, Mohamad Fadzly, Ketua APPMI H. Muazzim Akbar, Komisaris dan Direksi PT Kijang Lombok Raya, Para Bupati dan Walikota serta Pimpinan Forkopimda juga para Pekerja Migran Indonesia. (*)

Panas!! Jokowi dan Ganjar Lakukan Perlawanan Terbuka ke Megawati

BY FNN Senin, 29 Agustus 2022 10:09:51 0

PENGAMAT politik Rocky Gerung mengungkap adanya perlawanan terbuka kepada Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dari Joko Widodo dan Ganjar Pranowo belakangan ini. “Ini problem internal PDIP yang kemudian merembes ke publik dan melihat bahwa minimal PDIP ada masalah dengan pencalonan kaderisasi,” ujarnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief. “Suatu saat kalau Bu Mega bilang tidak, apapun yang terjadi tidak. Itu pasti Ganjar nggak mendapat suara. Itu sudah pasti. Karena kita tahu watak wong cilik itu adalah patuh pada Ibu Mega dan bangga betul pada Ibu Mega,” tegas Presiden Akal Sehat Indonesia itu. Menurutnya Bambang Pacul betul-betul mengerti mekanisme politik yang bisa membatalkan Ganjar. “Sekali Bu Mega bercerita masalah kecil saja tentang ayahnya, satu Jawa Tengah bisa terpukau. Sekali Ibu Mega menitikkan air mata karena merasa dikhianati oleh Ganjar, seluruh Jawa itu berguncang,” lanjut Rocky Gerung. Bagaimana Rocky Gerung melihat situasi yang terjadi di PDIP itu, berikut ini dialognya dengan Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Ahad (18/8/2022). Halo Bung Rocky, kita ketemu lagi di akhir pekan. Tapi tetap saja kita akan mengajak para viewer kita untuk ngobrol-ngobrol hal-hal yang serius, tapi kita kemas dengan santai. Namanya juga hari libur.  Iya, semua hal bisa dibuat serius bisa dibuat bercanda. Bahkan, di DPR kalau sudah bosan ya bunyikan sesuatu yang menghebohkan. Saya akan mengajak Anda membahas video yang cukup viral di berbagai media sosial, yakni Ganjar Pranowo bersama Khofifah (Gubernur Jawa Timur) hadir dalam penutupan masa orientasi mahasiswa baru di Unair. Dan ini kayaknya mengulangi seperti yang terjadi di Istana, nyanyi ramai-ramai lagu-lagu campursari “ojo dibandingke”. Tetapi kita jadi mulai bertanya-tanya, Ganjar rupanya sudah mulai berani melanggar larangan keluar kota ya atau tahanan kota. Walaupun itu dibantah tapi kita tahu ada itu. Jokowi kemarin kan ketika ketemu relawan juga sudah mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan calon-calon yang elektabilitasnya tinggi tidak diusung oleh partai politik dan kita mesti ingat juga dengan safari Puan ke partai-partai politik saat ini. Apakah ini sekarang tanda-tanda bentuk nyata perlawanan Jokowi dan Ganjar terhadap Megawati, Bung Rocky? Iya itu videonya viral dan kelihatannya ada HP yang pecah di Teuku Umar karena dibanting. Apa-apaan nih, saya sudah bilang jangan sekali-sekali melanggar aturan partai. Kira-kira begitu saya membayangkan pikiran Ibu Mega. Dan kalau dibikin sinetron ini kira-kira judulnya “Mbak Mega Ngamuk”. Kira-kira begitu. Ngamuk bukan secara fisik tentu. Jadi marah besar. Karena ini kita bisa duga betul bahwa ini diarahkan untuk FNN ke Bu Mega, Forum Nantang-nantang ke Bu Mega. Itu video yang memang dimaksudkan untuk kan disebarluaskan. Itu nggak mungkin kalau nggak ada tujuan. Saya kira tujuannya buat menguji Megawati atau PDIP yang melarang-larang Ganjar. Semakin dilarang, Ganjar semakin nekad karena dia tahu elektabilitasnya tinggi kendati tidak mendapat dukungan partai. Tetapi, ini problem internal PDIP yang kemudian merembes ke publik dan melihat bahwa minimal PDIP ada masalah dengan pencalonan kaderisasi. Kita tunggu seberapa jauh ini akan berlangsung. Nah, kan ada nama Khofifah, lalu kita ingat bahwa Khofifah itu kan proksinya Pak Luhut Binsar Panjaitan dan sangat dekat. Jadi sangat mungkin juga Ibu Mega akan anggap ini berarti kerjanya LBP. Kira-kira begitu. Dan kita tahu hubungan Pak LBP dengan Ibu Mega masih lebih dramatis dibanding hubungan Pak LBP dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo dengan Pak LBP kan love and hate relation. Kalau dengan Ibu Mega kelihatannya Ibu Mega merasa dari awal kader-kader PDIP itu lebih tunduk secara politis pada Pak Luhut. Apalagi kader-kader oligarkinya. Kira-kira begitu. Ini pikiran Ibu Mega di bayangan saya. Tetapi saya pikir Pak Luhut juga seorang player politik yang matang yang melihat permainan politik dengan gaya sisilian. Jadi papan caturnya ada di depan dan diujikan dulu tuh. Mungkin 1 atau 2 bidang putih diajukan ke depan. Ini sebetulnya permainan politik yang masih berlangsung lama dan yang terjepit pasti Pak Jokowi. Pak Jokowi walaupun dia senang, tapi dia khawatir juga ke depannya. Pak Jokowi itu kalau tidak dapat restu dari Megawati, itu konstituen siapapun, mau pilih Ganjar segala macam, itu pasti dipanggil pulang oleh Ibu Mega. Karena Ibu Mega itu tetap figur. Lain kalau dia bukan Soekarnoputri. Tetap captive market PDIP itu di tangan Ibu Mega. Suatu saat kalau Bu Mega bilang tidak, apapun yang terjadi tidak. Itu pasti Ganjar nggak mendapat suara. Itu sudah pasti. Karena kita tahu watak wong cilik itu adalah patuh pada Ibu Mega dan bangga betul pada Ibu Mega. Itu saya kira poinnya. Ini benar kalau Anda sebut, ini sengaja dipublikasi karena saya mendapatkan itu juga di media onlinenya Pemprov Jawa Tengah, gitu dipublikasikan. Mereka sebenarnya juga nggak nyambung ini apa urusannya Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah diundang oleh Gubernur Jawa Timur untuk hadir di acara maba Unair. Ya kita tahulah itu pasti ada satu tuker tambah semacam itu. Tetapi menarik itu peta yang Anda sebutkan tadi. Kalau Anda langsung menyebut, ini proksi dari Pak LBP dan kita tahu seperti itu. Nah ini jadi kalau gitu petanya sudah makin terbuka dong Bung Rocky? Iya, memang semakin terbuka karena semakin kecil kemungkinan untuk ada tambahan capres lain. Kan ini cuma kocok-kocok dalam kolam yang sama sebetulnya. Lain kalau 0% diizinkan maka pasti banyak capres, sebanyak partai. Sekarang mungkin partai sudah frustrasi nggak mungkin 0% itu diinginkan walaupun kita masyarakat sipil kalangan kampus masih menginginkan 0%. Tapi di atas kertas memang sudah selesai. Tinggal diatur 2-3 orang saja kan? Dan Pak Luhut tentu punya kepentingan dengan masa depan Jokowi setelah 2024. Dan Pak Jokowi tentu sebagai orang yang diasuh secara politik dengan bagus oleh Pak Luhut, mengerti apa yang disebut Luhut factor di dalam politik Indonesia. Jadi Luhut factor ini betul-betul menentukan. Selain pengalaman beliau dan kecerdikan plus kecerdasan manuvering politik, orang tahu bahwa Pak Luhut tidak punya partai tapi dia bisa atur mekanisme politik. Yang pasti melalui KIB karena beliau senior di dalam Golkar. Jadi kalau orang bilang Pak Luhut kayak pemain tunggal, oh enggak. Itu saya kira disiapkan dengan baik untuk mem-backup Ganjar dan siapapun yang akan dijadikan wapresnya di situ. Tapi, ini kan analisis kita yang netral. Kita cuma menentukan faktor-faktor itu. Kalau mau pakai analisis normatif, tentu kita akan batalkan semua karena kita ingin 0%.   Oke. Kita pakai bukan yang normatif dulu. Analisis faktualnya. Ini menarik karena bagaimanapun juga Ganjar itu sekarang, oke katakanlah misalnya disebut-sebut elektabilitasnya tinggi. Tetapi, kita tahu juga seperti yang Anda sebut tadi, loyalitas dari massa PDIP itu juga sangat-sangat kuat dan basisnya tentu saja Ganjar Pranowo itu pasti Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Dan sudah dijamin oleh Bambang Pacul bahwa kalau dia tetap akan melawan perintah Ibu Megawati, dipastikan dia tidak mendapat suara di Jawa Tengah. Dan saya percaya dengan ancaman semacam itu Bung Rocky. Ya kita tahu watak pemilih Jawa Tengah itu patuh betul dalam operasikan perangkat PDIP itu, kalau disebut Jawa Tengah itu sampai di bawah tempat tidur wong cilik itu ada foto Bung Karno. Jadi itu satu partai yang disiplinnya luar biasa. Bukan sekadar pengurus anak cabang, pengurus RT segala macem itu begitu diucapkan oleh Ibu Mega, itu satu pikiran. Jadi Bambang Pacul betul-betul mengerti mekanisme politik yang bisa membatalkan Ganjar. Dan, Ganjar itu kelihatannya akan akan terus melawan. Itu enaknya kita tonton ini semacam SmackDown di dalam kubu sendiri. Kita kemarin melihat tanda-tanda bahwa Jokowi dan Ganjar ketika dalam Rakernas PDIP itu tunduk dan itu secara eksplisit dia sebutkan bahwa dia tunduk dan tegak lurus pada Ibu Megawati. Tetapi, kita juga diam-diam mencermati pasti ada kemarahan dari Pak Jokowi karena mendapat perlakuan yang kurang sewajarnya dari Bu Mega ketika dia distrap seperti anak sekolah yang melanggar peraturan. Dan kita menunggu-nunggu kapan sih membalasnya Pak Jokowi. Tapi ini tanda-tanda itu sekarang semakin nyata dan semakin jelas bahwa mereka akan berhadapan. Ya, makin dekat Hari Pemilu itu persaingan pasti makin ketat. Dan dulu orang anggap ya tidak ada itu persaingan atau hukuman distrap begituan, walaupun kita sudah kasih tahu bahwa Pak Jokowi adalah seorang pemain politik dan pemain politik dengan basis kebudayaan Jawa. Itu artinya, menyimpan langkah sambil menyembunyikan emosi. Tapi, operasi politik pasti jalan. Kan tujuh tahun Pak Joko di sana, dan dia tahu lah gorong-gorong politik, di mana yang musti disimpan, (dan juga) yang mana yang musti dibendung. Yang mana musti dicicil dulu. Dan sekarang terlihat Pak Jokowi betul-betul ingin memastikan bahwa perimbangan politik harus membalik pada tangan beliau. Karena bagaimanapun dia adalah seorang yang masih memegang seluruh kekuasan yang ada di tangan Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi lupa, Ibu Mega juga punya kemampuan metafisika untuk mengembalikan, kan makin pudar ini seolah-olah Soekarnoisme makin pudar. Tetapi, di satu titik, yang disebut kesetiaan politik akan kembali pada Ibu Mega. Dan sekali Bu Mega bercerita masalah kecil saja tentang ayahnya, satu Jawa Tengah bisa terpukau. Sekali Ibu Mega menitikkan air mata karena merasa dikhianati oleh Ganjar, seluruh Jawa itu berguncang. Jadi, sebetulnya fasilitas atau momen-momen psikologis Ibu Mega itu yang ditunggu publik, termasuk kalau Ibu Mega ngamuk marah. Itu bergetar seluruh partai itu. Jadi itu intinya. Walaupun kita tahu bahwa Bu Mega usianya sudah lanjut dan harus menjaga kesehatan segala macam, jangan terlalu emosi, dan mulai pragmatis, tapi kan watak orang tidak bisa diubah. Apalagi kalau Ibu Mega merasa bahwa dia mendapatkan firasat dari beliau ayahnya, dan firasat itu kemudian dibenarkan oleh Pak Bambang Pacul atau Pak Hasto, lalu berkumpul menjadi energi kemarahan itu. Jadi, semua hal bisa terjadi karena Ibu Mega selain bikin kalkulasi politik, dia juga bikin kalkulasi batin. (Ida)

Restrukturisasi POLRI Itu Harus Dilakukan Saat Ini!

BY FNN Ahad, 28 Agustus 2022 22:39:17 0

Tentang kapan harus minta bantuan kepada TNI atau POLRI bukan berdasarkan permintaan Kepala Operasi melainkan sudah diatur dalam Undang-Undang. Oleh: Sugeng Waras, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI BANYAK orang tidak paham apa itu Negara, Pertahanan Keamanan Negara (AKAMNEG) serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS). Kemudian menjeneralisasikan antara KAM pada HANKAMNEG dan KAM pada KAMTIBMAS. Ironisnya, tidak mungkin para stake holder tingkat tinggi hingga menengah tidak tahu dan diam membisu, yang harus diketuk dan dipicu secara mental dan nyali keberanian untuk tidak mbebek dan menjadi kacung/jongos kepala negara! Taruhlah Presiden Joko Widodo tidak paham dan tidak peduli, seharusnya Mahfud MD yang Menkopolhukkam dan Prabowo Subianto yang MenHan angkat bicara, lebih-lebih Luhut Binsar Pandjaitan yang menangani segala urusan! Bagaimana pemerintahan tidak amburadul, negara tidak rusak, dan sakit sakitan, karena semua yang tahu namun tidak peduli terhadap segala rencana yang seharusnya dikemas dalam bingkai ruang dan waktu menjadi lolos asal bapak senang dan rakyat diam. Contohnya, rencana pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) baru di Kalimantan Timur yang memakan korban Edy Mulyadi ditahan dan diadili hingga tak pasti rimbanya, kapan selesainya akibat sangkaan melecehkan rencana negara. Semua sadar bahwa IKN merupakan Jantung Negara, yang sangat esensial yang mempunyai pertahanan dan ketahanan nasional/negara dari segala bentuk dan jenis ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari dalam maupun luar negara, yang dipertimbangkan dengan masak dan seksama baik secara psikologis, geografis, strategis, komprehensif maupun realistis. Faktanya dibuat begitu gopoh, sembunyi-sembunyi, menang-menangan, kuasa kuasaan dan cepat-cepatan....ada apa? Semua rakyat bangsa tidak boleh tinggal diam, menunggu dan menunggu, berandai dan berandai! Kita dijajah Belanda 350 tahun masih kurang? Tidakkah menjadi pelajaran untuk tidak dijajah lagi? Oleh karenanya pahami ini ! Negara terdiri unsur unsur Pemerintah, Rakyat, Wilayah, dan Pengakuan hukum dari negara lain. Aspek-aspek negara meliputi IPOLEKSOSBUDAGHUKHANKAM. Untuk menjaga dan melindungi negara serta melindungi dan menyelamatkan seluruh tumpah darah, disusunlah rencana strategis SISHANKAMRATA, dimana TNI-POLRI sebagai kekuatan Utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Guna tegak kokohnya negara dibangun pilar-pilar negara seperti Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain SISHANKAMRATA dipilari dengan empat komponen yaitu Intelijen, Pertahanan, Keamanan dan Siber. Intelijen untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data terkait rencana pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan. Pertahanan dalam upaya menjaga dan melindungi kedaulatan negara terhadap hakekat ancaman militer. Keamanan lebih titik berat pada kemanan dalam negeri terkait perlindungan, pengayom, keselamatan, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Siber menyangkut pertahanan dan perlawanan terhadap sistim komunikasi. Pembatasan dan perbedaan KAM dalam HANKAM  meyangkut keamanan negara titik berat peransi militer/TNI, sedangkan KAM dalam Kamtibmas titik berat pada masyarakat, merupakan peransi POLRI. Maka salah kaprah selama ini harus diluruskan agar tidak tumpang tindih. Dalam melaksanakan peransinya telah terbagi habis antara TNI-POLRI, namun ada beberapa hal yang bisa bersinergi. Maka selayaknya kedudukan dan komposisi TNI -POLRI harus diseimbangkan, dimana TNI dibawah KeMenHan, sedangkan POLRI di bawah KEMENDAGRI. Terkait contoh di USA polisi hanya di tingkat Provinsi ke bawah, maka di Indonesia perlu berkiblat. Tentang Teroris Bersenjata adalah urusan Militer/TNI, sedangkan teroris tanpa senjata urusan Kepolisian. Demikian halnya tentang implementasi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, maka 13 jenis operasi Militer Selain Perang, hanya satu (Operasi Kepolisian) yang dipimpin Polisi, Operasi Becana Alam oleh Kepala Daerah atau Basarnas, adapun 11 oprasi lainya oleh TNI. Tentang kapan harus minta bantuan kepada TNI atau POLRI bukan berdasarkan permintaan Kepala Operasi melainkan sudah diatur dalam Undang-Undang. Semoga saja baik rakyat maupun para stake holder memahami ini. Wait n see! Bandung, 28 Agustus 2022. (*)

Politik Identitas, Isu Politik Rezim Jokowi

BY FNN Ahad, 28 Agustus 2022 21:21:08 0

Dengan mengangkat dan menyudutkan umat Islam sebagai komunitas yang dianggap selalu menampilkan politik identitas maka itu adalah fitnah yang tidak perlu bahkan berbahaya. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan DI samping radikalisme, intoleransi dan moderasi beragama, maka politik identitas adalah isu politik rezim Jokowi. Lagi-lagi tidak jelas makna dan landasan hukumnya. Yang jelas arahnya selalu ditujukan kepada umat Islam. Semangat keagamaan yang dinilai sempit atau primordial. Jika dinilai seperti ini maka terjadi kekeliruan dalam politik keagamaan. Umat Islam dengan keyakinan keislaman adalah (satu) kemutlakan bukan penyimpangan. Yang penting dengan identitas \"particulary\"-nya ia mengakui dan menoleransi ada perbedaan pada kelompok atau komunitas lainnya. Perbedaan agama, ras, atau kultur ber-koeksistensi secara damai. Keberagaman adalah realita yang diterima sejak negara Indonesia didirikan. Bhineka Tunggal Ika merupakan wujud dari pemahaman ini. Umat Islam tentu sudah sangat faham. Kini masalah identitas dipersoalkan dengan alasan anti kebhinekaan dan kebangsaan. Semburan fitnah yang mengancam. Politik identitas seharusnya dipandang sebagai kekuatan integratif dan kontributif dari pengelompokan anak bangsa. Justru sebaliknya dengan penyeragaman, maka yang terjadi adalah pemaksaan dan otoritarian. Ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersepakat dengan Partai Golkar untuk tidak menggunakan politik identitas pada Pemilu 2024, maka itu adalah hak. Namun jika menuduh pihak lain dan memojokkan politik identitas jelas tidak benar. Apalagi PSI yang nyinyir dengan membahasakan politisasi agama. Padahal selama ini terjadi juga politisasi kebangsaan, profanitas, kapital, gotong royong, bahkan adat istiadat. Pemakaian baju adat pada acara resmi kenegaraan oleh Presiden yang tidak “nempat” adalah bentuk politisasi. Politik identitas juga. Nah, janganlah teriak anti politik identitas yang sebenarnya sedang menutupi perjuangan identitas dirinya. Adakah sembunyi pada budaya itu untuk menyerang kekuatan agama atau lainnya? Negara ini dimerdekakan dan dibangun atas perjuangan bersama termasuk oleh kekuatan agama. Kontribusi umat Islam sangat besar untuk negara ini sejak dulu kala. Baca sejarah perang kemerdekaan, perumusan Pancasila hingga penjagaan konstitusi dan ideologi negara dalam dimensi sejarahnya. Identitas bukan hal yang buruk. Rezim Jokowi nampaknya sibuk dengan program \"labeling\" memberi predikat radikal, intoleran, dan politik identitas pada umat Islam. Walaupun dengan bahasa samar khas kaum ambivalen. Sebenarnya perjuangan agar Pancasila dapat sesuai rumusan tanggal 1 Juni 1945 dapat pula disebut menutupi politik identitas. Destruktif, bahkan dapat disetarakan dengan makar. Sudahlah hentikan politik semburan fitnah dengan pola \"labeling\". Ini cara tidak sehat untuk membangun integrasi bangsa. Sebaliknya, membuka peluang bagi penumpang gelap ala influencer dan buzzer untuk memperkaya diri via isu. Proyek keonaran dengan memancing konflik berbasis perbedaan. Politik identitas adalah keniscayaan di Indonesia dan tugas kita bersama adalah mengoptimalkan aspek positif dengan mengurangi dampak negatifnya. Dengan mengangkat dan menyudutkan umat Islam sebagai komunitas yang dianggap selalu menampilkan politik identitas maka itu adalah fitnah yang tidak perlu bahkan berbahaya. Stop isu politik identitas, ganti dengan politik integritas dan moralitas. (*)

Musyawarah Rakyat, Di Mana Mahasiswa?

BY FNN Ahad, 28 Agustus 2022 20:39:41 0

  Atas nama “desakan” rakyat melalui Musra tadi, Jokowi tidak akan sanggup menolaknya. Apalagi, dengan gerakan dukungan untuk amandemen lagi UUD 1945 melalui MPR. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) SEJUMLAH kelompok relawan “garis keras” Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkolaborasi mengadakan Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia untuk menjaring capres-cawapres 2024 di Bandung (28/8/2022). Ketua Panitia Musra Indonesia Panel Barus mengatakan, semula rangkaian kegiatan Musra tersebut dimulai di Solo pada 27 Agustus 2022. Musra Indonesia diadakan di 34 kota di 34 provinsi sampai awal Maret 2023. Sedianya, perhelatan akbar Musra diadakan di Solo, ditargetkan dihadiri 40 ribu rakyat pendukung Jokowi se-Jateng.“Kick-off Musra akan dihadiri Presiden Jokowi di Stadion Manahan, Solo,” kata Panel Barus dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir DetikNews, Rabu (29 Jun 2022 14:35 WIB). Namun, ternyata berubah di Bandung. Ia menjelaskan, ada 14 organisasi relawan Jokowi yang terlibat dalam Musra Indonesia. Organisasi-organisasi itu adalah Projo, Seknas Jokowi, BaraJP, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, RKIH, Duta Jokowi, Indeks, Jaman, Gapura, KIB, Almisbat, RPJB, Kornas Jokowi, serta GK.Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa gelaran ini diadakan untuk mencari duet pemimpin nasional dengan melibatkan rakyat. “Presiden-Wakil Presiden 2024 bukan hanya urusan segelintir elit, tapi hajat hidup seluruh rakyat Indonesia,” katanya.Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut Musra tersebut perwujudan sila ke-4 Pancasila. Forum rakyat itu disebut penemuan politik baru yang menempatkan rakyat sebagai konstituen utama demokrasi.“Rakyat harus berperan aktif dalam menentukan agenda-agenda kebangsaan, termasuk menentukan pemimpin nasional ke depan,” lanjut Budi Arie. Menurut Andi Gani Nena Wea, Musra Indonesia yang diinisiasi oleh belasan gugus relawan Jokowi itu dimulai pada Ahad, 28 Agustus hingga Maret 2022, membahas sejumlah isu nasional dan perkembangan politik. Sementara itu, puncak acara Musra akan digelar di Gelora Bung Karno pada bulan Maret 2023. Andi memastikan kehadiran Presiden Jokowi di Musra yang digelar di Sport Center, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Ahad (28/8/2022). “Perangkat Kepresidenan juga sudah melakukan persiapan sejak Jum’at (26/8/2022) kemarin,” ujarnya, Sabtu (27/8/2022). Menurutnya, Musra merupakan ajang untuk menjaring aspirasi rakyat dan mengidentifikasi sosok pemimpin yang didukung masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang. “Musra adalah salah satu inovasi politik baru. Sebanyak 10 ribu orang mulai dari tokoh agama, buruh, nelayan, petani, pedagang pasar berkumpul dan bermusyawarah,” ungkapnya. Andi Gani Nena Wea menjelaskan, Musra di Bandung akan dibagi dalam tiga sesi dengan melibatkan warga maupun akademisi. Sesi 1 temanya agenda kebangsaan dan program prioritas harapan rakyat. Pembicaranya Dosen Psikologi Universitas Indonesia Bagus Takwin dan Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan lingkungan ITB Prof Harun Al Rasyid. Sesi 2 dengan tema karakteristik dan kriteria pemimpin harapan rakyat. Diisi guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi dan Dosen Psikologi Universitas Indonesia Bagus Takwin. Sesi 3 soal nama capres dan cawapres harapan rakyat. Diisi oleh Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Prof Bambang Qomaruzzaman dan dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran R. Widya Setiabudi Sumadinata. Ironi Musra Gelaran Musra di Bandung sangat rawan “dimanipulasi” oleh Relawan Jokowi. Setidaknya itu yang digambarkan sebuah akun twiter H#99 @PartaiSosmed, misalnya, yang menyebut stepnya begini:  1. Hasil MUSRA menuntut Jokowi 3 Periode; 2. Jokowi akan bilang, silakan saja toh cuma wacana; 3. Relawan bayaran akan demo MPR untuk amandemen UUD; 4. MPR melakukan amandemen UUD karena ada kedaruratan; Dan 5. Jokowi tidak berdaya menolak amanat UUD. Benny Fitriadi @Ben…. Menanggapi, step selanjutnya akan dimulai hari Minggu 28 Agustus 2022 dari Bandung Tum Twitter.com/PartaiSosmed/s… Ternyata apa yang disampaikan akun twiter H#99 @PartaiSosmed itu tak jauh dari isu tiga periode ketika Jokowi memberikan sambutan dalam Musra, di Bandung, Ahad (28/8/2022). Setidaknya pada poin pertama dan kedua itu. Dalam sambutannya itu, Presiden Jokowi meminta bocoran terkait tokoh yang bakal diusung oleh forum Musra Indonesia. “Nanti ketemu siapa dalam Musra ini, tolong saya dibisikin,” kata Jokowi. Menurutnya, Musra merupakan ruang demokrasi bagi rakyat. Ia mendukung agar rakyat bersuara. Jokowi juga menyinggung soal isu yang sempat ramai, yakni soal dukungan tiga periode untuk dirinya. “Jangan sampai baru ngomong wacana tiga periode, sudah ramai. Boleh saja menyampaikan pendapat. Wong ada yang ngomong ganti presiden juga boleh, Jokowi mundur juga boleh,” kata Jokowi. “Ini katanya negara demokrasi. Tataran wacana tak apa-apa. Yang terpenting dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi jangan anarkis,” kata Jokowi menambahkan. Sementara itu, Sekretaris Panitia Nasional Musra Indonesia Taki Reinhard Parapat mengaku siap satu komando dengan Jokowi. Musra bertujuan untuk mencari pemimpin yang mirip dengan Jokowi. Hal ini bagian dari upaya guna melanjutkan estafet kepimpinan Jokowi. “Musra ini alternatif. Kita gali dari akar rumput, untuk kemudian kita sampaikan ke presiden (Jokowi). Ini bagian tak terpisahkan dari demokrasi,\" kata Taki Reinhard. Taki Reinhard mengatakan rakyat menentukan pilihannya kendati secara konstitusi parpol yang berhak mengajukan calon pemimpin. Namun, ia mengatakan adanya Musra ini bagian dari upaya rakyat dalam menyalurkan aspirasinya. Judul berita yang cukup menohok ditulis Kompas.com dengan judul: Atas Nama Demokrasi, Jokowi Bolehkan Wacana Presiden 3 Periode Bergulir, Ahad (28/08/2022, 13:51 WIB). Presiden Jokowi blak-blakan tidak melarang wacana presiden menjabat tiga periode bergulir. Hal itu ia ungkapkan merespons dukungan yang dilontarkan para pendukungnya dalam forum Musra tersebut. “Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan,” kata Jokowi di hadapan para pendukungnya, seperti dilansir Kompas.com. Jokowi mengeklaim, mengemukanya wacana jabatan 3 periode untuk seorang presiden merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Bagi dia, wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden tidak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mengundurkan diri. “Karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode (lalu) kita sudah ramai,” ungkapnya. “Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong \'ganti presiden\' kan juga boleh, ya enggak? \'Jokowi mundur\' kan juga boleh,” kata Jokowi. Dalam forum ini, Jokowi juga kembali menerima dukungan dari para pendukungnya untuk maju lagi sebagai orang nomor 1 di republik lewat Pilpres 2024. Merespons dukungan itu, mantan Wali Kota Solo tersebut mengaku dirinya akan taat kepada kehendak rakyat, selain kepada konstitusi. Mulanya, ia bercerita soal adanya pertanyaan-pertanyaan dari para pendukung soal sosok yang perlu mereka dukung dalam Pilpres 2024. “Ya nanti, ini forumnya, di Musra ini ditanya, siapa?” ujar Jokowi. Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan seruan “Jokowi, Jokowi” dari para pendukung. Jokowi pun merespons. “Jokowi, Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan, ya, sudah jelas itu,” kata dia. “Sekali lagi. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat,” lanjut Jokowi disambut tepuk tangan para pendukung. Kalimat yang sama kemudian ia ulang sama persis sekali lagi. Namun, justru para pendukungnya semakin kuat mendesaknya maju lagi sebagai capres. “Tiga kali!” seru mereka. “Jokowi! Jokowi! Jokowi!” mereka bersorak sambil bertepuk tangan. Jokowi kemudian mengundang salah satu orang dari kelompok pendukungnya di sana untuk maju menghampirinya. Seorang perempuan mengaku bernama Jeni asal Kota Bandung kemudian dipilih menghadap. Jokowi kemudian bertanya, siapa sosok yang akan didukung oleh Jeni untuk maju capres 2024. “Pak Jokowi, Pak Jokowi lagi,” jawabnya. “Wong sudah diberi tahu, konstitusinya enggak boleh,” sahut Jokowi. “Rakyat mengharapkan Bapak,” jawab Jeni lagi. Jokowi lalu menghadiahinya jaket G20 yang menurutnya tidak dapat dipakai sembarang orang. Kritik keras datang dari Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet. Ia mengkritik wacana supaya Presiden Jokowi menjabat 3 periode yang terus saja digaungkan, menilainya sebagai gejala ke arah otoritarianisme menggunakan topeng demokrasi. “Mobilisasi dukungan 3 periode bukan gejala demokrasi tapi gejala ke arah otoritarianisme,” kata Robet kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2022). “Dia diinisiasi oleh elit dengan menginterupsi proses di mana demokrasi dan tradisi sirkulasi elit sedang berjalan baik,” ujar Robet. Robet yang juga seorang aktivis HAM mengatakan, gerakan yang mendukung supaya Jokowi menjabat 3 periode mirip dengan yang terjadi di masa Orde Baru. Menurutnya, di masa Orba, kelompok fraksi ABRI dan Golkar, serta sejumlah menteri yang pro pemerintah kerap mengklaim Soeharto masih didukung oleh rakyat untuk terus berkuasa. Selain itu, para menteri di masa Orba juga terus melontarkan wacana bahwa pemerintahan Soeharto berhasil dalam melakukan pembangunan, sehingga layak untuk dipertahankan untuk terus menjadi presiden. Ketika itu di dalam UUD 1945 tidak tercantum pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden seperti saat ini. Pembatasan masa jabatan kekuasaan merupakan amanat reformasi yang vital guna mencegah timbulnya kembali otoritarianisme di mana penguasa dapat bercokol begitu lama. “Mobilisasi politik semacam ini mengulang praktik kebulatan tekad Orba yang (seringkali) digunakan untuk memberikan justifikasi Soeharto memperpanjang kekuasaan,” ujar Robet. Sebenarnya yang disampaikan Relawan Jokowi berkedok “Musra” itu bukan lagi wacana. Tapi, sudah mengarah klaim dukungan “rakyat” untuk jabatan 3 periode Presiden Jokowi. Di saat rakyat kebanyakan menjerit karena harga-harga kebutuhan dasar itu sedang merangkak naik tak terkendali, elit politik di lingkungan Istana masih saja mendorong “perpanjangan” masa jabatan Jokowi untuk periode ketiga. Sayangnya, suara mahasiswa kali ini nyaris tak terdengar sama sekali seolah mereka sudah “tak ada” lagi. Padahal, mereka itu “pejuang demokrasi” garda terdepan, selain buruh dan emak-emak. Jika manuver para Relawan Jokowi tersebut dibiarkan tak terkendali, jangan salahkan kalau rencana mereka untuk perpanjangan masa jabatan ternyata benar-benar terealisasi. Atas nama “desakan” rakyat melalui Musra tadi, Jokowi tidak akan sanggup menolaknya. Apalagi, dengan gerakan dukungan untuk amandemen lagi UUD 1945 melalui MPR. Semua rencana parpol yang selama ini disiapkan, bakal buyar tidak sampai pada Pilpres 2024. (*)  

Waspada: Sambo Pergi, Kaisar Judi Datang Silih Berganti!

BY FNN Sab, 27 Agustus 2022 19:09:10 0

PENGAMAT politik Rocky Gerung mengatakan, ini memang endemi, sudah berakar di situ. Bahkan, kalau terjadi pergantian Kapolri atau Presiden pun, kalau power relation-nya masih sama, itu artinya bagian-bagian yang tadinya dipangkas pelan-pelan tumbuh. “Orang akhirnya masuk pada analisis yang lebih dalam lagi. Sebaiknya kita lakukan revolusi saja supaya seluruh jejak kebodohan, jejak kedunguan, jejak kebiadapan, jejak kong-kalingkong, itu hilang sama sekali,” tegasnya. Jadi, “Kalau kita lihat dari atas terlihat bahwa memang ini tegang sekali dan upaya untuk memitigasi ini juga bisa gagal karena di dalamnya berbagai macam kepentingan,” lanjut Rocky Gerung. Bagaimana ulasan Rocky Gerung selanjutnya? Berikut ini dialognya bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (27/8/2022). Halo Bung Rocky, kita ketemu lagi. Kita lanjutin ngobrolnya dan saya kira sebenarnya yang sekarang orang sedang cermat memperhatikan itu di lembaga Polri. Ferdy Sambonya sudah selesailah saya kira kalau dia sudah diberhentikan dengan tidak hormat, dan kemudian dia banding, saya kira kecil kemungkinan bandingnya menang. Dan dia tinggal bersiap-siap menghadapi sidang. Jadi selesai. Karier dia, kerajaan dia selesai di kepolisian. Tetapi, kita juga kemarin diingatkan bahwa masih ada kakak pembina di antara mereka, dan kakak pembina ini pasti punya banyak anak asuhnya atau adek asuhnya banyak. Jadi sangat mungkin itu bisa saja Sambo berlalu silih berganti. Sambo pergi datang Sambo-Sambo baru, atau the next Sambo. Itu sekarang yang saya kira menjadi persoalan endemik di tubuh Polri. Iya, enak itu, musim silih berganti, angin tetap ke utara. Kira-kira begitu. Kalau dulu ada film “Bukan Perkawinan Semusim”. Kalau ini jadi “Bukan Kejahatan Semusim”. Seharusnya masih bisa panjang. Ini memang endemi, sudah berakar di situ. Bahkan kalau terjadi pergantian Kapolri atau pergantian Presiden, kalau power relation-nya masih sama, itu artinya bagian-bagian yang tadinya dipangkas pelan-pelan tumbuh. Jadi apa yang sudah dipangkas akarnya nggak terpotong maka tumbuh lagi. Itu menyangkut kultur di kepolisian, kultur di DPR, dan kultur di sana. Jadi kalau kita bikin segitiga itu ada istana punya kepentingan, polisi punya kepentingan, DPR punya kepentingan, nah di segitiga itulah beternak oligarki. Jadi begitu ini dihapus, oligarki bilang tunggu saja, nanti dia juga tumbuh lagi. Jadi ini soalnya memang. Kalau dulu kita bilang bahwa di awal reformasi kita mau pakai istilah revolusi supaya ada perubahan total, tetapi kita gugup untuk pakai istilah itu. Karena itu seolah kita mengingatkan suatu peristiwa yang berdarah-darah, padahal nggak ada yang berdarah-darah waktu reformasi. Sekarang konsekuensinya adalah yang kita tidak ucapkan secara habis-habisan, secara revolusioner, itu bertumbuh sekarang sehingga orang akhirnya masuk pada analisis yang lebih dalam, sebaiknya kita lakukan revolusi saja supaya seluruh jejak kebodohan, jejak kedunguan, jejak kebiadapan, jejak kongkalingkong, itu hilang sama sekali. Memang, kalkulasi ini membutuhkan atau menimbulkan ketegangan, kecemasan, tetapi sejarah kadangkala mendorong ke arah situ. Kalau kita lihat mungkin sejarah sedang mendorong untuk melakukan total revolution itu. Jadi kita terima saja sebagai fakta itu kan. Yang harus kita bayangkan adalah ongkos dari perubahan total itu pada rakyat terutama. Kalau pada kekuasaan ya sudah dia juga akan tergilas oleh peristiwa besar-besar dalam sejarah. Jadi, kalau kita lihat dari atas terlihat bahwa memang ini tegang sekali dan upaya untuk memitigasi ini juga bisa gagal karena di dalamnya berbagai macam kepentingan. Kita lihat bahasa tubuh DPR kan Zig-zag. Bahasa tubuh presiden juga ya pakai proksi Mahfud MD untuk mengukur suasana. Dan itu sebenarnya keadaan kita terbaca di atas, tapi magma di bawah gunung berapi itu tetap berdarah.   Tentang Kamarudin Simanjuntak dan Alvin Lim Nah, kita kemarin bicara tentang pengacara yang kita dorong Kamaruddin Simanjuntak dan Alvin Lim yang menjadi pengacara keluarga KM 50. Ini Alvin Lim memang kelihatannya orang gila lain di luar Kamaruddin Simanjuntak. Dia (baru saja saya nonton videonya) ini bongkar-bongkaran soal bisnis judi yang kemarin kita samar-samar, kita cuman menduga-duga, ini ada bagian-bagian ada charge yang kerajaan Sambo itu. Tetapi, kalau menurut pengakuan narasumber yang disamarkan oleh dia, dia bisa menyebut dengan persis siapa-siapa saja perwira-perwira itu yang terlibat di Mabes Polri, Polda Metro Jaya, bahkan di Polda-Polda lainnya, dan berapa jumlah setoran setiap bulan. Ini kan mengerikan. Makanya kita jadi berpikir ya ini Sambo bisa selesai, tapi persoalan yang jauh yang selama ini kita persoalkan tidak akan selesai. Dan seperti Anda tadi bilang, kalau dipangkas itu kan tumbuh dahan baru yang lebih muda. Ini Alvin dan Kamaruddin ada di dalam yang orang sebut sebagai faktor baru dalam politik Indonesia. Yang pengetahuannya sebetulnya akumulasi dari banyak sumber, dan kita tahu urusan-urusan cangkang yang (selama ini) itu menyembunyikan pajak, isu. Lalu kalau tidak tanya pada ICW, ICW tahu semua itu, tanya pada kontras dia juga tahu, dan seringkali masyarakat sipil justru diundang oleh DPR untuk dengar pendapat. Harusnya bicara yang beginian kan. Harusnya juga sama-sama ingin agar Indonesia bersih.  Tetapi, secara individual orang kemudian bertanya, keberanian dari mana yang diperoleh oleh Alvin, oleh Pak Kamaruddin. Ada orang menganggap ini pasti ada sponsor yang mengamankan dia. Ya boleh saja ada pikiran semacam itu karena dalam mafioso selalu ada pembocor yang justru dijamin mafianya. Begitu kira-kira, supaya menguji ulang daya tahan dari mafioso ini. Tetapi, saya perhatikan bahwa begitu Sambo muncul, lalu ada pelemahan sebetulnya di dalam institusi negara, maka muncullah orang semacam Kamaruddin dan Alvin. Jadi, begitu pelemahan institusi negara berlangsung, maka sumber-sumber alternatif ini merasa nggak ragu lagi untuk bicara. Pasti akan ada orang lain lagi bicara lebih awal. Dulu kita tahu bahwa yang beginian yang bisa ngomong ya Kontras, Haris Azhar, ICW. Tetapi, mereka selalu teliti karena tahu bahwa ini bisa jadi delik. Karena itu, pakai metodologi yang betul-betul taat pada aturan berpikir. Kontras, ICW, kalau bongkar kasus pasti kalkulasinya berhari-hari itu mereka rapatkan. Nah, Alvin Lim sendirian. Kamaruddin juga sendirian. Jadi kita lihat betapa alam semesta ini membekali bangsa ini dengan potensi mereka yang berpikir secara adil. Orang akan lihat bagaimana mungkin Alvin itu minoritas tetapi lebih berani betul. Kamaruddin juga minoritas sebetulnya. Jadi variabel sosiologi sudah bekerja dan itu nggak lingkup minoritas mayoritas. Sekarang negara yang pusing nanti. Bagaimana mau dibuli dua orang ini yang juga akhirnya dielu-elukan oleh Kadrun dan Cebong sekaligus. Jadi ini melting pot sudah terjadi. Jadi, semua soal hanya mencair di dalam melting pot, di dalam bowel, di dalam baskom yang namanya keadilan. Itulah intinya. Yang sering kita anggap ya kejadian sejarah seringkali di luar prediksi politik dari yang Hersu sebutkan tadi. Iya, ini menarik. Mereka saling melengkapi. Sekarang, setelah dia berhasil membongkar kepolisian, Kamaruddin sudah mulai bicara soal Pilpres. Kemarin-kemarin dia bilang, ada anak buahnya Erick Thohir yang punya dana sampai ratusan triliun dan sekarang yang diisu bukan Kamaruddin-nya, justru malah ada orang lain yang menyebut bahwa Erick Thohir, padahal yang dimaksud bukan Erick Thohir, tapi anak buahnya Erick Thohir. Anak buahnya Erick Thohir yang disebut Dirut Taspen itu, walaupun tidak disebut namanya kan orang tahu siapa Dirut Taspen, sampai sekarang belum ada reaksinya. Sekarang Alvin bongkar kerajaan judi, bagaimana para polisi dapat setoran ratusan juta setiap minggu dan itu semua dibagi rata, hujan merata, bukan hujan satu tempat saja. Saya kira ini luar biasa karena tadi kita juga bicara tentang bagaimana ini momentum yang terjadi. Ya. Banyak pemimpin redaksi yang tahu soal-soal semacam itu kan. Dan, wartawan lapangan juga tahu. Tapi sekali lagi, momentum itu membuat orang berani menggulirkan sesuatu dan itu datang dari yang seringkali kita sebut persediaan energi alam. Kalau kita mau belajar sedikit metafisik, ada satu kesepakatan bahwa dalam keadaan point of no return maka dorong saja terus menerus. Jadi mendorong itu bukan karena keinginan, tapi karena momentum alamnya itu begitu selalu. Yang disebut hukum inersia itu begitu. Begitu berhenti nggak mau bergerak, begitu bergerak dia akan mengalir terus. Newton bilang begitu dalam fisika, tetapi juga berlaku dalam sosiologi itu. Karena informasi terbuka semua sekarang. Kalau dia lebih zaman abad tengah ya nggak ada informasi yang terbuka. Begitu ada abses kecil yang pecah, ada bisul kecil yang pecah, itu seluruh fisiologi tubuh kita bisa terbaca bahwa itu berarti ada persembunyian bakteri di lapisan epidermis misalnya. Jadi, begitulah yang kita sebut sebagai ini politik public opinion, bisa terbuka headline-nya maka seluruh berita itu kemudian mengarah pada headline yang dibuka. Headline itu dibuka oleh Alvin sekarang dan media merasa bahwa kita juga tahu itu. Tetapi, ada headline, lalu mulai ada kecemasan, dan orang tadi saya katakan mulai mengkalkulasi. Itu tidak penting lagi karena bola salju sudah bergulir. (mth/sws)

Samboisasi Polisi

BY FNN Sab, 27 Agustus 2022 17:13:26 0

Membayangkannya saja adalah sebuah mimpi buruk. Kini kita menunggu kehadiran seorang Eliot Ness untuk membersihkan kepolisian dari semua cengkraman mafia. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts SKANDAL yang kini sedang melalap hampir habis kepolisian Republik ini mengerikan jika bukan memalukan atau memilukan. Nyaris seperti skandal Al Capone the Untouchables di Chicago di awal abad 20 AS: polisi justru melindungi mafia operator miras, narkoba dan prostitusi. Namun, Kepolisian Chicago waktu itu masih mending karena tidak sampai memenjarakan atau membunuh tokoh sipil yang kritis terhadap penguasa. Di Republik ini saat ini, polisi-lah yang nyaris memonopoli pengaturan hitam putih berbagai kasus hukum. Mungkin Laksamana Sukardi, mantan Meneg BUMN era Presiden Megawati, akan menyebut skandal polisi ini sebagai Salah Tata Kelola atau sebut saja misgovernance akibat menempatkan polisi pada posisi yang keliru. Salah Tata Kelola kepolisian ini dimulai oleh DPR dan Pemerintah yang telah menyusun UU No2/2002 tentang Kepolisian Negara RI. Ini pun dimungkinkan oleh UUD 2002 yang menggantikan UUD 1945 saat UUD 2002 itu memberikan kewenangan besar pada partai politik melalui berbagai UU turunannya, seperti UU Nomor 17/2014 tentang MD3. Pada saat belum lama ini kita menyaksikan drama Rapat Dengar Pendapat oleh Komisi 3 DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang kasus Sambo ini. Harus diingat bahwa skandal memalukan ini adalah buah dari kerja ngawur para anggota parpol yang kini menduduki kursi DPR itu. Artinya, samboisasi polisi adalah juga tanggung jawab elit partai politik yang kini menguasai DPR. Penting dicatat bahwa saat Republik ini kehilangan kemampuannya untuk check and balances lalu meluncur menjadi sebuah police state, ini terjadi by design. Akibat salah tata kelola ini adalah maladministrasi publik di mana hukum dan regulasi dibuat bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan elit parpol dan para taipan yang mendukung logistik partai politik itu. Pemilu adalah mekanisme pemindahan habis hak politik rakyat pemilih ke partai politik. Hak politik rakyat dimulai dan berakhir di bilik suara Pemilu. Sisanya adalah kepiluan massal rakyat. Yang paling dirugikan oleh samboisasi polisi ini adalah proses demokratisasi sebagai salah satu agenda Refomasi. Proses demokratisasi itu mengandaikan masyarakat sipil yang kuat. Pada saat polisi makin dilengkapi dengan senjata yang makin militeristik dan mematikan serta kewenangan menkriminalisasi yang makin besar, maka masyarakat sipil akan hidup dalam rasa takut sehingga makin lemah. Padahal masyarakat sipil, terutama klas menengah terdidik yang kritis dan artikulatif adalah kekuatan demokratik yang penting. Oleh karena itu RUU KUHP harus dihentikan pembahasannya sampai tata kelola kepolisian ini dirombak secara menyeluruh. Di tangan kepolisian yang masih misgoverned ini, masyarakat sipil yang kini sedang menghadapi kesulitan ekonomi dan lilitan hutang akan semakin kehilangan peran demokratisasinya. Kini kita menyaksikan polisi yang makin mematikan bagi rakyatnya sendiri. Jika kepala satuan polisinya polisi bisa membunuh anak buahnya sendiri dengan brutal, kita bisa membayangkan kebrutalan jenis apa yang bisa dilakukan polisi atas rakyat biasa. Membayangkannya saja adalah sebuah mimpi buruk. Kini kita menunggu kehadiran seorang Eliot Ness untuk membersihkan kepolisian dari semua cengkraman mafia. Samboisasi polisi ini harus segera dihentikan dengan Hugengisasi atau Republik ini ambruk runtuh berkeping-keping. Kawasan Cawang, 27 Agustus 2022. (*)

Strategi Mewaspadai Dalang Gerakan Islamophobia di Indonesia

BY FNN Sab, 27 Agustus 2022 16:11:09 0

Kolaborasi maksudnya memainkan sebaik-baiknya strategi dalam melihat kapan bekerjasama dengan kekuatan global barat maupun China, kapan meninggalkannya? Oleh: Dr. H. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle (Disampaikan dalam Kongres Umat Islam Sumut ke Dua di Asrama Haji, Medan, 27 Agustus 2022) Pengantar MEMBAHAS dalang Islamophobia, sebagaimana diminta panitia dalam judul yang diberikan kepada saya cukuplah rumit. Sebab, hal itu dapat bergeser menjadi kajian politik konspirasi, di mana objektivitas mengalami degradasi. Saya ingin membahas dalang ini dalam konsep yang utuh, mempunyai basis teori yang jelas. Pertama, Islamophobia harus didekati dengan perang peradaban yang lama antara Islam dan barat, sepanjang 250 tahun Kapitalisme eksis. Kedua, Islamophobia harus dikaitkan dengan kepentingan China di Indonesia dalam bagian strategi Belt and Road Initiative, sebuah langkah China untuk menjadi superpower baru di dunia. Ketiga kita akan melihat bagaimana situasi sosiologis bangsa kita sendiri, untuk melihat kemungkinan munculnya Islamophobia itu dari dalam tubuh bangsa itu sendiri. Anti Islamophobia, Sebuah Dekonstruksi Islamophobia merupakan penamaan atas berbagai upaya, baik pikiran, maupun tindakan yang dilakukan perorangan maupun sekelompok masyarakat, bahkan sebuah negara, yang berusaha memojokkkan Islam sebagai sebuah ajaran, dan pengikutnya, sebagai kekuatan jahat yang dapat merusak norma sosial, maupun kekerasan sosia di masyarakat. Pendifinisian ini mengalami kesulitan pengertian akibat spektrum yang dicakup dalam persoalan yang dibahas. Ilhan Omar, anggota DPR AS, ketika mencoba membuat draft UU Anti Islamophobia membuat cakupan sebagai berikut: (A) acts of physical violence against, or harassment of, Muslim people, and acts of violence against, or vandalism of, Muslim community institutions, including schools, mosques,  and cemeteries; (B) instances of propaganda in government and nongovernment media that attempt to justify or promote racial hatred or incite acts of violence against Muslim people; (C) the actions, if any, taken by the government of the country to respond to such violence and attacks or to eliminate such propaganda or incitement; (D) the actions taken by such government to enact and enforce laws relating to the protection of the right to religious freedom of Muslim people; (E) the efforts of such government to promote anti-bias and tolerance education. Secara global, Ilhan Omar menjadi pembicaraan penting terkait Islamophobia ini, karena dia menginisiasi pertarungan anti-Islamophobia di Amerika dengan spektrum global. Spektrum global maksudnya, arah Gerakan anti-Islamophobi yang dia lakukan berkeinginan mencakup seluruh dunia, melalui tangan Amerika. Hal ini penting diberi catatan karena selama ini, justru Amerika, merupakan simbol barat dalam melakukan propaganda anti Islam di seluruh dunia. Pada saat Ilhan memulai debut pertarungan terkait isu ini, Ilhan memantik beberapa dekonstruksi isu penting, 1. definisi teroris, 2. Mensetarakan Israel, Taliban  dan Hamas dan 3. Sifat Islamophobi yang global. Pada definisi teroris, Ilhan membangun wacana baru tentang pemboman twin tower WTC NewYork, 9/11/2021. Amerika, Israel dan Barat selama ini membuat “landmark” puncak terorisme dunia dengan serangan 9/11 tersebut, karena simbolis serangannya pada pusat Kapitalisme dunia, dan memakan korban jiwa yang sangat besar Namun, Ilhan mengatakan bahwa serangan itu adalah “some people dis something”. Lengkapnya dia mem-post dalam Tweeter-nya “CAIR was founded after 9/11 because they recognized that some people did something and that all of us were starting to lose access to our civil liberties”. Definisi terorisme dan ekstrimisme di seluruh dunia, kecuali China, umumnya mengatakan bahwa terorisme dan ekstrimisme itu adalah bentuk kebiadaban Islam dalam mengadapi barat, baik negara maupun masyarakat. Kelompok-kelompok Islam ekstrem mengorganisasikan diri secara global untuk menghancurkan aset-aset vital negara barat dan bahkan menyerang manusianya. Sejak paska 9/11, Amerika membangun “Global War on Terroris”, termasuk operasi mereka di Indonesia, yang “dititipkan” pada Densus 88 Polisi (sebelum 9/11 pernah ada Densus 81 Kopassus). Dengan tema baru Anti Islamophobia, tema “War on Terror” pimpinan Amerika yang berusia 20 tahun lamanya, mulai meredup. Pada isu kedua, Ilhan meminta agar akuntabilitas dalam penindasan terhadap masyarakat, yang dilakukan rezim otoriter, harus dilakukan sama terhadap Taliban, Hamas, Israel dan Amerika, Ilhan mem-posting hal ini, ditautkan kepada mitra kerjanya, Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika. Terjadi dekonstruksi pada statement ini, karena selama ini Amerika dan Israel melihat Hamas dan Taliban adalah teroris, sedangkan Ilhan melihatnya sama saja. Dan ketiga, Ilhan menyoroti semua penindasan dan kebencian terhadap Islam, baik yang dilakukan negara, seperti India, China, Myanmar, dlsb., kepada minorotas muslim di sana, maupun non negara, seperti kebencian kulit putih di beberapa negara barat terhadap orang muslim. Kemampuan Ilhan melakukan dekonstruksi dan pemilihan diksi maupun definisi, dan tentu saja keberaniannya, telah membangun simpati yang terkonsolidasi. Ilhan berhasil menggagas UU “Combating International Islamopobia” yang akhirnya disetujui DPR AS, pada 14/12/21 (saat ini menunggu persetujuan senat). Sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat, partai penguasa, kita bisa memaknai, bahwa pemerintah yang berkuasa saat ini di Amerika mendukung sepenuhnya Gerakan anti-Islamophobia. Penguasa di Amerika, jika dikendalikan oleh Partai Demokrat, memang memandang “War on Terror” versi Goerge Bush, paska 9/11, akan lebih hati-hati dan cenderung tidak ingin menampilkan permusuhan pada Islam. Hal itu telah dimulai oleh pemerintahan Obama, yang mengarahkan perang pada terorisme, menyasar lebih kepada organisasi terror, bukan pada negara. Misalnya, Obama membuat kebijakan penarikan pasukan Amerika dari berbagai daerah pendudukan, seperti Irak dan Afganistan. Pada era pemerintahan Joe Biden, saat ini, fokus Amerika tidak lagi pada dunia Islam, sebagai ancaman strategisnya, melainkan kepada China dan Rusia. Dengan demikian, cepat atau lambat, kekuatan operasi militer Amerika, dan aliansinya, kurang ditujukan pada isu-isu ekstrimisme Islam dan terorisme. Jika pemerintahan Joe Biden bertahan Panjang, maka justru sebaliknya operasi anti-Islamophobia dapat berkembang di seluruh dunia, karena kemungkinan besar UU Anti Islamophobia itu didukung atau diloloskan oleh senat. Jika itu demikian adanya nantinya, maka UU itu mewajibkan Amerika membuat kontor tambahan di semua kedutaannya di seluruh dunia untuk mengawasi dan melawan Islamophobia. Pembahasan kita sejauh ini tentang Islamophobia dan Anti Islampobhia bersifat global. Beberapa negara barat mengikuti langkah Amerika, beberapa lainnya, mengalami kebuntuan karena besarnya isu migrasi, khususnya di eropa, akibat perang dan berbagai kekerasan di jazirah Arab, Afrika dan terakhir di Ukraina. Orang-orang migran terkini di eropa umumnya beragama Islam. Dalam situasi ekonomi yang sulit, baik paska pandemic covid-19, maupun perang Ukraina-Rusia, kehadiran mereka (imigran) dilihat lebih sebagai beban ekonomi dan sosial dari pada tenaga kerja murah potensial. Untungnya, PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) telah mengeluarkan resolusi Anti Islamophobia yang dapat menjadi rujukan negara-negara di dunia, untuk tidak memusuhi Islam. Benturan Peradaban Islam vs. Barat: Akankah Berakhir? Agenda Amerika dan barat saat ini lebih terfokus pada kompetisi dan perluasan pengaruh antara mereka dengan poros China-Rusia. Benturan peradaban yang diperkirakan Samuel Huntington awal 90 an, atau berakhirnya perang dingin (Cold War), akan terjadi antara barat dan Islam. Lebih tepatnya dikarenakan dominan kultur yang mampu mengimbangi barat adalah Islam, sebagai pembentuk identitas. Memang, sejak tahun 90-an, Amerika dan barat focus pada agenda identitas secara global, baik dalam isu demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan berbagai kebebasan sipil lainnya, yang diekspor ke seluruh dunia, termasuk dunia Islam, maupun eropa timur serta eks-Soviet. Terjadi pergeseran yang semula kompetisi antara negara barat vs timur, menjadi kompetisi kultur dan identitas. Namun, situasi terkini, dunia memperlihatkan bahwa China dan Rusia, sebagai negara, dan dalam genggaman pemimpin otoriter, bukan sebagai identitas dan kultur, sebagaimana tesis Huntingtin tentang “Sinic identity”, muncul sebagai competitor Amerika dalam dunia global. Sinic Identity, misalnya, Korea Selatan, Vietnam maupun Singapura, ternyata bukan memihak China, yang diklaim Huntington dalam kultur dan identitas yang sama, melainkan berpihak pada Amerika/Barat. Kesadaran ini terlihat telah mengantarkan Amerika melakukan konsolidasi kekuatannya bukan dalam agenda “clash of civilization”, melainkan pada kepentingan mereka, khususnya dagang. Pernyataan Blinken, misalnya di UI, dalam kunjungan ke Indonesia tahun lalu, mengatakan bahwa Indo-Pasifik adalah sebuah wilayah dengan kekuatan pasar $ 3 Triliun, yang tidak boleh hanya di dominasi Cina. Kemudian, tuduhan blok China-Rusia saat Indonesia menggelar Latihan militer Bersama Amerika, Inggris, Australia, Kanada, South Korea, Malaysia, Jepang dan lainnya (Garuda Shield, total 14 negara) bulan lalu, adalah upaya Amerika dan barat membentuk “NATO” di wilayah pasifik. Namun, apakah ketegangan poros Amerika-Barat vs Cina-Rusia akan mengakhiri permusuan barat terhadap Islam? Umat Islam tidak bisa melihat kecenderungan beberapa saat terkahir ini untuk menyimpulkan apa yang terjadi di depan. Pertama, sejarah 250 tahun kapitalisme adalah sejarah di mana identitas dan kebudayaan telah mendominasi dan bahkan menyingkirkan Islam. Kedua, isu “War on Terror” yang dilancarkan barat teradap Islam selama beberapa dekade belakangan ini, dilakukan secara biadab, demi penguasaan wilayah dan asset strategis negara Islam. Stiglitz, dalam bukunya “$3 Triliun  War”, misalnya menganalisa bahwa Amerika menyerang Irak paska 9/11, bukan utamanya urusan teroris, melainkan penguasaan ladang minyak. Ketiga, apakah di dalam negeri-negeri Islam, pemimpinnya mempunyai agenda kebangkitan Islam sebagai sebuah peradaban? Peranan China di Indonesia dan Semangat Anti Islam Rezim Jokowi Dalam era kepemimpinan Jokowi, peranan China sebagai negara sahabat Indonesia berkembang sangat pesat. Muhammad Zulfikar Rahmat, dalam “Growing-ties-between-indonesia-and-china-may-hurt-us-indonesia-relationship”, The Conversation (2020), melukiskan kuatnya peranan China dalam investasi dan perdagangan antar negara. Hal ini tidak terlepas dari Luhut Binsar Panjaitan, sebagai tokoh penting yang menjahit hubungan itu. Ekspor Indonesia ke China mencapai 16,6 % dan impor kita mencapai sepertiga total impor, serta investasi China di Indonesia naik menjadi nomer dunia terbesar setelah Singapura (2019). Pemerintah Jokowi mengklaim bahwa trade deficit dengan China semakin kemari semakin kecil. Namun, Reuters mencatat penurunan itu terjadi akibat ekonomi kita yang merosot akibat pandemic. “The deficit shrunk considerably between January to November 2020, falling to $7 billion from $15.4 billion in the same period in 2019, as Indonesia\'s demand for imported products plunged amid a coronavirus epidemic and its first recession in 22 years.” (Reuters, 13/1/21). Atau sejatinya defisit dagang kita mencapai $15 Milyar, yang menunjukkan ketergantungan Indonesia pada Chian. Zulfikar Rahmat, dalam “The China Factor in Indonesias New Capital City Plan“, the Diplomat 2/2022, juga menyebutkan keterlibatan besar-besaran RRC dalam membangun ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur. Khisore Mahbubani, dalam “The Genius Jokowi”, The Asean Post, 7/10/2021, keterlibatan Indonesia dalam projek Belt Road Initiative China antara lain adalah projek Kereta Api Cepat Bandung Jakarta (KCIC), zone turis special di Jawa, “the Kayan hydroelectric plant” di Kalimanta Utara, “expansion of the Kuala Tanjung port in Sumatra” dan pembangunan  “the Lembeh international airport in Sulawesi”. Kedekatan Jokowi dengan RRC juga ditunjukkan dengan mem-by-pass aturan perlindungan buruh lokal dari serbuan TKA China. Bahkan dalam masa pandemi, buruh-buruh China datang dengan frekwensi tinggi ke Indonesia, untuk projek-projek yang Indonesia seharusnya memberi peluang pada pekerja sendiri. Bahkan, projek itu disebutkan telah memberikan upah berkali lipat pada buruh import tersebut. Problemnya, jika perusahaan asal China yang mempekerjakan buruh-buruh impor ini bangkrut atau bermasalah, bagaimana memulangkan mereka ke negerinya. Misalnya, Tsingshan Industry, pemilik konsesi nikel asal China yang hampir menguasai semua pertambangan nikel kita, sedang mengalami “Short Position” sehingga mengalami kerugian $7 Miliar pada Maret lalu, yang dampaknya mungkin terjadi sampai saat ini. Alferd Chang and Fachry, dalam Financial Review, 9/3/22, memberi catatan “On Monday, one of Tsingshan’s brokers – a unit of a state-owned Chinese bank – failed to pay hundreds of millions of dollars in margin calls on its nickel positions”. (Untuk mempelajari lebih lanjut persoalan Tsingshan Industry, penguasa tambang nikel Indonesia, dapat dilihat di https://internationalbanker.com/brokerage/the-nickel-short-squeeze-what-happened/. Hal ini penting didalami karena tujuan Presiden Jokowi ke Amerika baru-baru ini bertemu Elonk Musk adalah persoalan bisnis terkait nikel atau batere). Paralel dengan dekatnya Jokowi dan RRC, Indonesia mengalami keburukan dari sisi demokrasi, kebebasan sipil, hak-hak asasi manusia, ketimpangan sosial dan terakir yang terkait langsung pembahasan kita adalah permusuhan terhadap ulama. Selama tahun 2020, Amnesty Internasional Indonesia mencatat sebanyak 101 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan pasal karet UU ITE. Untuk tahun yang sama, 2020, Yayasan LBH Indonesia mencatat sebanyak 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil  dan menyebut Indonesia memasuki negara otoriter. Sedangkan permusuhan terhadap Islam terjadi secara massif dengan menciptakan ketakutan anti terhadap Islam, melalui isu radikalisme dan terorisme yang tidak pantas, misalnya membiarkan pendukung-pendukung garis keras Jokowi untuk mengolok-olok santri anak-anak sebagai calon teroris. Menciptakan berbagai sosok-sosok vokalis yang selalu menegasi Islam sebagai agama mulia di Indonesia. Menjelek-jelekkan ulama. Kekuataan anti Islam ini tidak hanya dari masyarakat sendiri yang dikelola pemunculannya, namun juga negara, melalui pemerintah, membuat berbagai narasi yang menyudutkan Islam, seperti memfilterisasi pakaian Muslim untuk PNS, menyebarkan isu bahwa Masjid-masjid di lingkungan pemerintah banyak tersusupi radikalisme, melarang ritual kaum Muslim yang sudah menjadi tradisi, seperti malam takbiran di jalan, dlsb. Pemerintah sendiri misalnya, melalui Menteri Agama, mencoba mendegrasi eksistensi kebudayaan Islam, seperti Azan Masjid, dengan membandingkannya dengan gonggongan anjing (Seorang diantara pelapor kasus ini ke polisi di Lampung, Bunda Merri, malah dilaporkan balik oleh pendukung Menag, sehingga di penjara dan sedang diadili saat ini). Tak kalah pentingnya, lingkungan kampus pun didorong untuk menyuarakan Gerakan Islamophobi dengan isu bahayanya radikalisme di Kampus (salah satunya adalah Gerakan yang di pimpin Rektor Unila, sebelum ditangkap KPK karena korupsi). Kemudian juga, membubarkan ormas HTI dan FPI, tanpa menunggu bagaimana putusan pengadilan. Dan lain sebagainya yang di masa sebelumnya, paska reformasi, hal seperti digambarkan di atas tidak pernah terjadi. Hubungan kedekatan rezim Jokowi dan China, serta dampaknya pada Islamophobia di Indonesia, dapat kita perkirakakan berasal dari faham Komunisme rezim Tiongkok. RRC ini, meskipun mereka menjalankan ekonomi kapitalistik, saat ini, mereka tetap saja meyakini doktrin Komunis dan kepemimpinan otoriter dalam politik negaranya. Korban kekejaman rezim Komunis ini, di RRC, bisa kita lihat dari pembantaian etnis Islam secara massif di Uigur, XinJiang. Selain itu, Islam dipandang sebagai peradaban yang harus dihilangkan dalam pentas politik nasional, agar kedekatan China dan Indonesia dapat bertahan lama. Sebab, tragedi di masa lalu, seperti  kasus G30S/PKI, China kehilangan persahabatan dengan Indonesia, setelah ummat Islam Indonesia bersekutu dengan militer dan barat dalam melawan pengaruh Komunis. Dugaan yang lebih sederhana lagi adalah rezim Peking lebih merasa efisien berhubungan dengan Indonesia melalui penggalangan kelompok etnis China Konglomerat, dengan membangun oligarki, dan menguasai Indonesia dalam jangka Panjang. Kita mengetahui bahwa segelintir oligarki kita mempunyai loyalitas ganda, khususnya ketika diperlihatkan oleh banyaknya uang-uang Indonesia yang disimpan di Singapura atau luar negeri lainnya, dan seorang diantaranya viral mengaku bahwa “China adalah ‘ayah kandung’ mereka, sedang Indonesia ayah tiri”. Sebaliknya, Islam, di mata Peking dan pendukungnya, umumnya kaum minoritas, adalah ancaman bagi eksistensi negara sekuler Indonesia. Beban dan  ancaman yang demikian berat yang dilami ummat Islam Indonesia oleh rezim Jokowi, terutama pada kasus pembunuhan yang melanggar hukum (Unlawfull Killing) pada 6 pemuda anggota lascar FPI di KM 50 akhir Desember 21, pemenjaraan Habib Rizeq dkk., penembakan atas demontran pada aksi 21-22 Mei 2019, dan lain sebagainya, telah mengantarkan berbagai ormas Islam menggalang kekuatan anti Islamohobia di era Jokowi. Banyak orang bertanya, bukankah isu anti Islamophobia itu tepatnya hanya eksis di mana muslim sebagai minoritas? Namun, faktanya, Indonesia yang mayoritas muslim dikendalikan elit yang tidak bersahabat dengan Islam, sebagai sebuah ajaran peradaban, yang diakui oleh ideologi bangsanya, Pancasila. Tragedi paling terakhir ini, yakni kasus Ferdi Sambo, di mana polisi telah diidentikkan dengan sarang mafia, yang minim moralitas, menunjukkan instrument penindak lawan-lawan politik Jokowi itu, memang berada pada posisi yang sangat diametral berlawanan dengan peradaban Islami. Merujuk pada kemafiaan polisi ini, di mana mereka sangat dominan sebelum kasus Ferdy Sambo, tentu saja kebiadaban polisi pada ulama bisa dimengerti. Bagaimana membayangkan sebuah negara yang menganut azas demokrasi, memenjarakan ulama besar Habib Rizieq selama dua tahun di penjara bawah tanah? Untuk kesalahan yang tak jelas. Sekali lagi inilah bentuk Islamophobia akut. Model Pembelahan Sosial di Era Digital dan Islamophobia Dalam dimensi sosiologis, masyarakat Indonesia disebutkan antropolog Amerika Clifford Gerz mempunyai ketebelahan sebagai berikut, pertama masyarakat dengan kultur santri, kedua, dengan kultur abangan dan ketiga kultur priyayi. Santri merujuk pada ketaatan teradap agama Islam. Abangan merujuk pada kultur animism. Sedangkan priyayi merujuk pada aspek Hindu, yang eksis di Kraton. Dhuroruddin Mashad,  dalam buku “Politik Kaum Santri dan Abangan”, 2021, menggunakan pembelahan ala Clifford Gerz sebagai awal kajian. Selanjutnya , dia memperinci pengelompokan yang lebih terbelah antara santri perkotaan dan pedesaan. Pembelahan merujuk komitmen pada Islam, terjadi versus antara santri dan abangan. Pada pembelahan merujuk agama ini, Mashad memasukkan kaum priyayi pada kelompok abangan juga, namun, memberi catatan bahwa, secara kultural, priyayi yang mengalami pendidikan barat, sehingga keterlibatan mereka pada moral elit  terjadi. Priyayi dalam ruang publik menjaga etika sosial, sebaliknya kaum abangan kelas bawah, merupakan masyarakat yang terbuka pada praktik anti agama, seperti sabung ayam, pelacuran, dukun, dll. Sehingga dalam kelompok abangan, Mashad membagi abangan dalam abangan sekuleris (kaum priyayi) dan abangan marginalis. Keempat sub kultur pembentuk identitas masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa, telah membawa para ahli meyakini bahwa pembentukan partai politik diantara mereka sesuai mewakili aspirasi sub-kultur mereka tersebut, di awal kemerdekaan, seperti santri modernis membentuk Masyumi, sedangkan santri tradisionalis membentuk partai NU, abangan sekuleris membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia) dan abangan marginalis membentuk PKI (Partai Komunis Indonesia). Tapi, tantangan demi tantangan perjalanan bangsa menunjukkan pembelahan tersebut bersifat dinamis, misalnya, adakalanya kerjasama dan konflik yang dalam terjadi tidak mengikuti kemungkinan logik yang seharusnya. Misalnya, Ketika awal kemerdekaan kelompok santri, baik tradisional maupun modern, keduanya sepakat Islam dijadikan ideologi negara. Tapi, hal itu tidak pernah terjadi lagi setelahnya. Meskipun, semua kelompok santri percaya bahwa dalam Islam tiak dapat dipisahkan antara agama dan politik. Sebaliknya juga terjadi dikalangan abangan, ketika awal kemerdekaan, berkali-kali diperlihatkan konflik antara kelompok Komunis dengan kelompok Nasionalis. Pembelahan ala Gerzt ini, sering pula tidak diterima oleh berbagai ahli. Harsja Bachtiar, mengutip kutipan Dhurorudin Mashad, mengatakan bahwa priyayi tidak identic dengan abangan Menurutnya, priyayi mempunyai multi spektrum dalam dirinya seperti melakukan Sholat, puasa namun juga mempraktekkan ajaran mistis ataupun rasionalitas barat. Irfan Afifi, dalam “Saya, Jawa dan Islam” (2019), menemukan fakta bahwa Islam justru merupakan sumber ikatan budaya bagi orang Jawa. Mengutip Nancy Florida, penulis sejarah colonial dan penerusnya, justru memompakan sejarah palsu sebagai pengingkaran atas berpadunya Islam dan Jawa dalam sejarah kita. Pengingkaran sejarah ini juga ditunjukkan oleh Mansyur Suryanegra (2019) misalnya, penulis sejarah kolonial menggambarkan kehancuran Kerajaan Hindu Majapahit akibat serangan Raja Islam Demak. Padahal sejatinya peperangan antara sesama kerajaan Hindu yang menghancurkan Majapahit. Menurutnya, itu adalah taktik kolonial untuk menanamkan kebencian orang Jawa yang bernuansa Hindu kepada orang-orang Islam. Lalu bagaimana kita melihat Islamophobia secara sosologis di Indonesia? Kita harus meninggalkan model analisis Clifford Gerzt tentang pembelahan kultural itu. Terutama, sepanjang beberapa dekade sebelum era digital, transformasi Indonesia menjadi urban (perkotaan) berlangsung massif, pendidikan dan universitas berkembang pesat, industrialisasi di pulau Jawa masuk ke berbagai pelosok desa. Artinya terjadi benturan budaya dan transformasi budaya selama itu. Sekarang, dalam era digital dan “Big Data” pengertian desa vs. kota melemah. Era digital menciptakan kecepatan dan percepatan masyarakat berinteraksi dengan data dan informasi. Efeknya adalah kehancuran struktural pada kebudayaan lama, di mana hirarki menjadi keharusan. Hirarki baru dalam struktur masyarakat baru ditandai dengan penguasaan data dan pengendaliannya. Dunia maya dan atau dunia digital dikendalikan Big Machine, seperti Google, FB, Twitter, Instagram, dll. Kata kuncinya adalah algoritma. Anak-anak muda millenial memahami jebakan algoritma, sehingga mereka tahu mana fake, hoax dan fakta. Mereka semakin kritis, baik di desa, maupun kota. Kemudian, terjadi kesadaran identitas, tanpa menunggu arahan struktural atau afiliasi. Baceprot, misalnya, kelompok musik tiga gadis Berjilbab asal Garut, tidak masuk dalam jajaran elit musik Indonesia, versi \"gaya lama\". Tapi, sekarang mereka menjadi salah satu group musik yang meggemparkan medsos dan identitas Islam. Mereka berkali-kali diundang tour musik meta di Eropa dan lainnya, dengan percaya diri. Di hadapan ribuan pengunjung Konser Metal di Jerman penyanyi Baceprot berteriak lantang, “Kenapa saya pakai Jilbab?” tanyanya. Kemudian dia lanjut menjawab, “karena ini simbol perdamaian dan keindahan”. Fenomena Baceprot ini adalah fenomena dunia baru, di mana kesadaran perempuan desa versus kota tidak begitu berbeda. Dan semua ini terjadi dalam era digital. Dalam kasus Ferdy Sambo, misalnya, juga nitizen, seperti yang diuraikan Ismail Fahmi, Drone Emprit, tentang perang medsos, mayoritas nitizen tidak percaya dengan keterangan awal polisi yang berusaha menutupi kasus itu. Bahkan, sebuah anonim, Opposite, membongkar dan mempropagandakan terus menerus berbagai isu terkait kasus ini, membentuk opini perlawanan. Dengan dunia maya, struktur dan hirarki sosiologis lama ala Gerzt kehilangan makna. Jika pembelahan sosial ala Gerzt tidak lagi dapat diandalkan dalam membaca peta sosial, bagaimana posisi konflik ataupun kolaborasi? Bagaimana peranan agama dan budaya? Penjelasan yang paling masuk akal atas pembelahan sosial yang mengandung Islamophobia di Indonesia adalah skenario atau desain kelompok kekuatan tertentu, khususnya kaum oligarki, yang memang ingin menghancurkan kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat ini, khususnya jika berbasis Islam, maka akan menjadi benteng melawan ekpansi oligarki menguasai seluruh kekayaan Indonesia. Oleh karenanya, Devide et Impera (pecah belah dan kuasai) adalah agenda yang terencana dari kekuatan oligarki itu. Secara natural, benturan identitas maupun budaya, tidaklah fenomena eksis, kecuali sekali lagi karena skenario jahat. Rakyat Indonesia dan atau umat Islam dapat membangun kolaborasi dan harmoni, jika tidak dirusak oleh kaum oligarki. Penutup Dalang gerakan Islamophobia dapat didalami dengan melihat kepentingan global barat, kepentingan RRC dan kepentingan oligarki Indonesia. Melihat fenomena Islamophobia tersebut hanya bisa lebih presisi melalui pendekatan kepentingan mereka. Kepentingan mereka untuk menguasai Indonesia akan berbenturan dengan Islam maupun umat Islam yang ideologinya untuk kepentingan sebanyak-banyaknya ummat manusia. Sebuah kebalikan dari kepentingan asing maupun oligarki lokal. Untuk melawan kepentingan mereka, maka konsolidasi umat Islam harus mampu membangun kolaborasi yang paling sedikit mudharatnya (the lesser evil). Kolaborasi maksudnya memainkan sebaik-baiknya strategi dalam melihat kapan bekerjasama dengan kekuatan global barat maupun China, kapan meninggalkannya? Kapan menekan oligarki lokal dan kapan berkolaborasi? Semuanya harus dilakukan secara terdesain oleh kekuatan Islam yang terkonsolidasi dan dalam spirit anti Islamophobia. (*)

Mengabdi Melalui Literasi

BY FNN Sab, 27 Agustus 2022 14:32:56 0

 “Anda tidak akan pernah tahu bahwa yang Anda perbuat itu akan menghasilkan apa, tapi kalau Anda tidak melakukan apa pun, pasti tidak ada hasil apa pun.” (Mahatma Gandhi)  Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MAg, Guru Besar Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga, Dosen Universitas Muhammadiyah Jogjakarta dan Universitas Ahmad Dahlan  KALIMAT terucap menguap, kalimat tercatat menetap. (Pepatah Yunani) Bahwa orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu shalat, berpuasa, dan berjihad. Karena, apabila orang yang berilmu mati, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup oleh selain penggantinya, yaitu orang berilmu juga. (Umar bin Khattab). Bagaimana dan Mengapa Saya Menulis Buku? Itulah salah satu judul buku Gunawan yang lahir pada 10 September 1989. Ini buku entah ke berapa, tetapi pastinya bukan yang pertama, dan bukan pula yang terakhir. Ia telah menerbitkan 41 buku, dan akan terus melahirkan buku. Selain menulis, Gunawan juga mengedit sejumlah buku. Serius menulis setiap hari sejak Desember 2016. Puisi Nyanyian Literasi tampak sebagai pembelaan diri, pledoi, atas segala tanggapan terhadap karya-karyanya terdahulu, juga sebagai peneguhan tekad untuk menulis tiada akhir. Jalan yang ditempuh semasih menghirup udara di dunia. Menulis adalah cara mengajar dan belajar, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Menulis untuk mengabdi dan mengabadi. Menulis itu menyenangkan, menenangkan, menyembuhkan, dan membahagiakan. Semua menjadi indah pada waktunya. Ungkapan klise tapi berisi: tak ada kata terlambat untuk mulai menulis. Ini buktinya. Mulailah menulis dari sekarang juga, Anda bisa! Bagaimana Gunawan menulis buku tecermin dalam beberapa pragraf berikut. Dalam sekali duduk, kadang bisa tuntas satu judul tulisan, bahkan lebih. Kadang juga, bisa beberapa hari untuk menyelesaikan satu judul, walaupun isinya tidak panjang. Istilahnya, nulisnya nyicil sedikit demi sedikit. Sangat jarang saya menulis di atas satu jam dalam sekali duduk, kecuali untuk buku-buku tertentu. Rentang waktu yang saya pakai untuk menulis adalah kisaran 10-30 menit. Ternyata lewat tulisan yang saya unggah di Facebook, orang lain bisa mengambil manfaat dan spiritnya juga. Mendengar orang-orang di luar sana yang merasa termotivasi untuk menulis, dan menerbitkan buku demi buku juga, sungguh senang dan bahagia sekali rasanya. Dulu, memang saya sering menulis di media lain juga. Kompasiana, misalnya. Ada sekitar 258 judul tulisan saya di sarana menulis bersama ini. Juga saya pernah memiliki blog pribadi. Di blog pribadi ini, jika tidak salah ada sekitar 357 judul tulisan saya, tetapi oleh karena sesuatu hal, saya tidak lagi menulis dan memublikasikan tulisan di blog pribadi.  Tujuan saya mengunjungi toko buku kala itu hanya ada dua. Pertama, untuk membeli buku – bisa buku baru, kadang buku lawas juga. Tujuan pertama ini akan terwujud manakala ada uang yang sengaja disisihkan untuk itu. Kedua, sekadar untuk membaca buku saja. Tujuan yang kedua ini terbilang nekat, karena terkadang harus kucing-kucingan dengan penjaga toko buku. Orang bijak berkata,lit berkembang orang yang tidak punya contoh selain dirinya sendiri. Para penulis yang menginspirasi dan memotivasi Gunawan untuk menulis antara lain Prof. Dr. Imam Suprayogo yang menulis setiap hari tanpa jeda dan mengunggahnya di Facebook selama 10 tahun; Prof. Dr. Supriyoko, M.Pd., dosen yang selalu mendorong para mahasiswanya untuk menulis; Prof. Dr. Ngainun Naim - penulis buku-buku yang enak dibaca dan mudah dicerna, Muhammad Hernowo - penulis buku Mengikat Makna, M. Husnaini - penulis produktif dan penyunting buku Prof. Imam Suprayogo; Dr. Didi Junaedi yang aktif menulis setiap hari mengikuti jejak Prof. Imam Suprayogo; Muh. Khoiri, Dosen UNESA Surabaya yang aktif menulis di blog, dan Muslimin M. Son – alumni Teknik elektro ITB, dengan bukunya Matematika Praktis ala Om Son (2008). Setiap buku menyimpan “teori menulis” yang tidak selalu tampak, namun bisa menjadi pemandu menulis luar biasa. Proses belajar menulis memang berliku, tetapi hasilnya selalu indah. Termasuk berkawan dengan sesama penulis, menulis bersama dalam sebuah antologi, menulis di mana saja, kapan saja, dan apa saja yang didengar, disaksikan, dan dirasakan. Menulis untuk mewujudkan mimpi. Menulis untuk mencerahkan kehidupan. Mutu karya tulis, sebagaimana hasil studi, tidak ditentukan oleh berapa lama waktu yang diperlukan. Sebuah patung di Jepang dibangun dengan sebuah kedalaman makna, “Bobotmu ditentukan oleh seberapa banyak buku yang kau baca.” “Anda tidak akan pernah tahu bahwa yang Anda perbuat itu akan menghasilkan apa, tapi kalau Anda tidak melakukan apa pun, pasti tidak ada hasil apa pun.” (Mahatma Gandhi)  “If you wait for inspiration to write, you are not a writer, you’re a waiter.” (Dan Poynter) “Pada akhirnya menulis adalah proses belajar yang tak pernah usai. Dan, itu jugalah yang membuat menulibegitu memikat.” (Dewi Lestari) “Saran saya kepada penulis pemula hanya satu kata: Menulislah.” (Robert Payne) Selamat membaca dan menulis! (*) Catatan: Prof. Chirzin adalah Penulis Trilogi Kearifan Al-Quran, Kamus Pintar Al-Quran, Sepuluh Tema Besar Al-Quran (Jakarta: Gramedia, cetak ulang 2019), dan 60-an buku lainnya.         

Kasus Sambo Bisa Diambil Alih Oleh TNI

BY FNN Sab, 27 Agustus 2022 13:57:05 0

Situasinya sangat rawan jika tanpa proses penyelesaian di pengadilan berjalan secara transparan, akan berpengaruh langsung terhadap stabilitas pemerintah saat ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BARESKRIM Polri menyatakan laporan percobaan pembunuhan terhadap Bharada E dan kekerasan seksual terhadap Istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, itu merupakan bentuk menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Polri menutup kasus tersebut. “Kita anggap dua LP ini menjadi satu bagian masuk dalam obstruction of justice ya. Ini bagian dari upaya menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/8/2022). Terpantau Istri Ferdy Sambo, Putri Cendrawasih masih kukuh mengampu bahwa dirinya korban pelecehan seksual oleh mendiang Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir Joshua. Hal itu ia sampaikan saat diperiksa penyidik Timsus Polri sebagai tersangka pembunuhan berencana. Pelecehan oleh Brigadir J, disebut Putri Candrawathi terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Demikian disampaikan, Kuasa Hukum istri Ferdy Sambo itu, Arman Haris. Arman menyampaikan, keterangan sebagai korban pelecehan yang terjadi di Magelang itu pun telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak Jumat (26/8/2022) kemarin. PC yang terkesan mengubah-ubah keterangannya ada pertanda dan sinyal kekuatan Sambo masih eksis akan melakukan perlawanan. Bukan mustahil PC harus menjalankan skenario pembohongan lebih lanjut sesuai skenario yang harus dijalaninya. Wajar Timsus merasa perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada PC atas keterangan dan pengakuan tersebut, dan konon akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus mendatang. Bung Anton Permana, mengatakan: Alat Cyber polisi sekarang canggih Pak. Alat View Coupter Analisis Digital and Fusion mereka bisa mendeteksi, memprofiling mana berita yang viral, digemari, dan mapping isu. Namanya netizen Indonesia, pasti yang dominan disukai isu perselingkuhan, seksual, maka isu ini yang didominasikan dan digiring jadi trend isue. Atau istilahnya “digital distraction”, membangun isu baru yang kecil-kecil untuk mengaburkan atau menjauhkan dari isu utama yang besar.., katanya lebih lanjut. Alasan seksual yang seolah-olah menjadi alasan yang mudah diterima masyarakat muncul kembali. Dugaan kuat sebagai upaya untuk melawan resiko hukum yang cukup berat. Melawan cara ini memang repot sekali, masyarakat luas bisa terbawa arus zeitgeist. Zeitgeist (bahasa Jerman: Zeit yang berarti waktu atau zaman dan Geist yang berarti jiwa) merupakan pemikiran dominan pada suatu masa yang menggambarkan dan mempengaruhi sebuah budaya dalam masa itu sendiri. Prediksi ke depan geng Sambo akan melakukan perlawanan. Mereka merasa memiliki kekuatan dengan keyakinan perang ini harus berahir tiji tibeh  (mati satu harus mati semua). Senjata yang paling mutakhir adalah aliran dana Sambo yang diduga kuat sudah mengalir kemana mana. Bukan saja di internal Polri tetapi meluas ke instansi dan oknum pejabat di luar institusi Polri. Maknanya bukan hanya akan terjadi perang bintang bisa saja berakhir dengan perang bubat. Kondisi seperti ini hanya akan bisa diselesaikan oleh pimpinan Polri yang muncul tanpa beban karena memang dirinya bersih, terbebas dari virus amunisi Sambo. Dalam proses pemeriksaan masih berlangsung oleh Timsus Mabes Polri, akan menguak keadaan yang sebenarnya. FS dan geng mafianya, akan menghadapi resiko hukum yang lebih berat kalau justru terus bertahan dalam rekayasa kebohongannya. Dan semua anggota yang terlibat harus menanggung resiko hukumnya masing masing, makin berat. Peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mutlak harus terus turun tangan, hanya pengaruhnya yang selama ini terkesan diabaikan karena rumitnya masalah itu adalah akibat dari peredaran uang hitam Sambo yang sudah menggurita dan merambah ke mana mana, saling menggigit dan mengikat diantara mereka yang terlibat. Bisa terjadi Presiden juga ketakutan jika kasus Sambo sampai menyeret para pejabat anak buah Presiden. Dan, kasusnya akan merembet ke kasus lainnya, termasuk kasus KM 50 dan lainnya. Suka atau tidak Rezim kekuasaan ini harus menjauh ikut intervensi proses pengadilan yang tidak  jujur, objektif dan transparan. Apabila ada rekayasa ikut intervensi keputusan pada akhir putusan pengadilan, dipastikan rezim ini akan masuk pada masalah yang lebih berat dan bisa berakibat fatal. Situasinya sangat rawan jika tanpa proses penyelesaian di pengadilan berjalan secara transparan, akan berpengaruh langsung terhadap stabilitas pemerintah saat ini. Bahkan, kalau keadaan berlarut larut, keadaan berubah menjadi masalah negara yang lebih besar sampai pada adanya indikasi ketahanan negara sampai goyah, bisa terjadi TNI tidak tinggal diam. Akhirnya akan bertindak, sesuai keadaan perkembangan strategis stabilitas negara yang terjadi. Kasus Sambo tidak bisa dianggap remeh. Tidak berlebihan TNI tetap harus waspada dari segala kemungkinan harus ambil alih keadaan kalau keadaan memaksa karena tiba-tiba keadaan negara dalam keadaan genting. (*)

LQ Indonesia Lawfirm Apresiasi Komitmen Kapolri Tuntaskan Investasi Bodong Dalam RDP DPR RI

BY FNN Jum'at, 26 Agustus 2022 23:17:58 0

Jakarta, FNN – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan mengenai duduk perkara kasus Duren Tiga serta konsorsium 303 dan isue lainnya yang ditanyakan oleh DPR RI. Uniknya, Kapolri dalam RDP DPR tersebut telah memberikan komitmen akan menyelesaikan dan memberi perhatian kepada kasus investasi bodong yang mandeg di Polda setempat. Atas perhatian dan komitmen Kapolri itu, LQ Indonesia Lawfirm memberikan apresiasi terdalam. “Ini baru pemimpin yang ideal, jika memperhatikan kasus yang menyita perhatian masyarakat yang selama ini LQ perjuangkan,” kata Advokat Alvin Lim dalam rilis Kamis (25/8/2022). “Pimpinan Polri yang perduli dengan masyarakat dan berani menuntaskan kasus investasi bodong tentunya sangat diapresiasi masyarakat mengingat korban investasi bodong mencapai jutaan,” ucap Alvin Lim dengan gembira. Alvin berharap agar Kapolri menjalankan dan tidak memberikan harapan kosong kepada masyarakat. “Masyarakat tidak benci Polri, mereka justru sayang dan cinta kepada Polri. Namun, oknum Polri ini merusak kepercayaan masyarakat dengan banyaknya penyelewengan dan kasus hukum yang direkayasa oknum penyidik,” ujarnya. “Kami para Advokat LQ siap menjadi terdepan membela dan membantu menaikkan reputasi dan citra Polri jika memang Polri berniat merubah dan menjadi Polri yang Presisi karena saat ini masyarakat kecewa, istilahnya patah hati karena integritas oknum yang merusak nama Polri,\" lanjutnya. Alvin menjelaskan bahwa dirinya tidak ada niat menjelekkan individu maupun institusi Polri, dari dua tahun lalu dirinya menjadi paling vokal menyerukan ‘Polda Metro Sarang Mafia’ agar pimpinan POLRI bisa mengindentifikasi oknum Polri dan membenahinya. \"Sistem hukum Indonesia tidak bisa tanpa POLRI walau sehari, rusak negara. Namun, akan lebih rusak, jika Polri bukannya melindungi dan melayani masyarakat, namun menjadi oknum yang pagar makan tanaman,\" tegasnya. Korban investasi bodong Mahkota dengan terlapor Raja Sapta Oktohari, Maria Jenny sangat gembira mendengarkan komitmen Polri. “Bagaikan air di gurun pasir yang kering. Semoga amanah dan diberkati Polri dalam menjalankan tugasnya. Saya dan korban lainnya, sudah 3 tahun menunggu kepastian hukum kasus investasi bodong ini dan hampir hilang harapan. Terima kasih Pak Listyo terlepas dari janji Anda akan dijalankan atau tidak, saya ucapkan terima kasih jika masalah kami Anda perhatikan karena Polda Metro Jaya sepertinya mandek,” katanya. Alvin Lim menilai bahwa pimpinan Polri sadar dan sudah ‘on the right track’, sikap ‘gentle’ dan negarawan yang ditunjukkan Listyo jika benar dilaksanakan akan menjadi prestasi bagi Polri. \"Tidak akan mudah bagi Polri untuk menjadi Presisi. Kami akan membantu memberikan koreksi yang terukur, beserta bukti-bukti dan laporan ke aparat akan adanya oknum Polri dan memberikan kesempatan ke Polri untuk membenahi. Semua masyarakat berharap akan adanya perbaikan dan pembaharuan di tubuh Polri,\" ungkap Alvin. Co Founder LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Leo Detri mengatakan sudah 5000 korban lebih melapor. Kasus ini menjadi kasus yang dominan dilaporkan masyarakat kepada LQ Indonesia Lawfirm ewngan melapor ke 0818-0489-0999 (LQ Jakarta) dan 0818-0454-4489 (LQ Surabaya). “Sebanyak 5000 korban lebih melapor ke LQ dari investasi bodong Indosurya, KSP SB, Mahkota, Kresna, Minnapadi, Narada dan lainnya. Sebagian korban ada yang sudah mendapatkan ganti rugi, namun ada beberapa yang mandek karena adanya oknum di daerah yang tidak menjalankan laporan polisi sebagaimana aturan KUHAP. Itulah LQ mengawal hingga tuntas,” ucapnya. (mth/*)

Kasihan Kapolri, Dipuja-Puji Anggota Komisi III DPR RI

BY FNN Jum'at, 26 Agustus 2022 22:26:00 0

 Komisi III seakan menutup mata dalam RDP kemarin. Ini bukan semata soal Sambo melainkan soal kultur kekuasaan yang amat mengerikan. Kasus Duren Tiga hanya dampak atau “by product” dari kultur kekuasaan itu. Sebab, sudah mengakar lama. Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat KASIHAN Kapolri! Wajah Jenderal Listyo Sigit Prabowo kelihatan tirus dan pucat. Matanya tampak lelah seperti kurang tidur ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, di Senayan, Rabu, 24 Agustus 2022. Rapat itu berlangsung sekitar 10 jam. Dari pagi hingga lepas waktu Isya’. Puja dan puji hampir seluruh anggota Komisi III tentu tidak bisa menghiburnya. Saya khawatir malah semakin membebaninya. Seakan pujian itu “pesanan dia” seperti ramai disinyalir netizen di media sosial. Hari itu sudah lebih 40 hari kasus “Polisi Tembak Polisi” menjadi sorotan rakyat. Kasus itu menyeret Irjen Pol Ferdy Sambo dan istri, Putri Candrawathi sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yoshua, 8 Juli lalu. Tempat kejadian perkara itu pun di rumah dinas mantan Kadiv Propam (Kepala Divisi Profesi dan Penhamanan) Polri tersebut. Semula mau disesatkan seolah kejadian biasa. Dengan skenario tembak-menembak antar ajudan  lantaran salah satunya melecehkan Putri Candrawathi. Seluruhnya 97 perwira Polri terperiksa. Perwira pertama, menengah, dan tinggi, bintang satu dan dua. Mungkin itu peristiwa kolosal pertama dalam sejarah Polri, dalam hal jumlah yang terlibat maupun bobot. Menjadi tersangka dengan ancaman hukuman mati lima orang. Termasuk Sambo dan Putri. Tiga lainnya, dua ajudan dan satu supir merangkap pembantu rumah tangga. Sambo sendiri sudah ditahan sejak 9 Agustus lalu, dan 25 Agustus kemarin hasil sidang Kode Etik Polri telah memberhentikan dengan tidak hormat ayah empat anak itu. Adapun tersangka Putri Candrawati hari ini diperiksa dan diramalkan bakal dikenakan  penahanan pula. Masih ada 35 perwira  menghadapi pemeriksaan etik, 16 di antaranya sudah \"ditempatkan khusus\" menunggu pemeriksaan lanjutan. Kasus Duren Tiga, disebut juga begitu, jelas sudah puluhan hari menguras tenaga, pikiran dan batin Kapolri dan jajarannya. Korban dan pelaku itu seluruhnya keluarga besar Polri. Tidak ada pihak lain. Listyo Sigit Prabowo  adalah pucuk pimpinan, penanggung jawab tertinggi di lingkungan penegak hukum itu. Dalam dunia militer dan polisi kita tahu ada konvensi tak tertulis, \'Tidak ada prajurit yang buruk, melainkan komandan.\' Dengan Sambo, Listyo hanya berjarak dua tingkat di atasnya. Prajurit yang bersalah dua tingkat di atasnya lazim ikut bertanggung jawab. Sambo tidak hanya tersangkut kasus Duren Tiga. Dalam kedudukannya sebagai Ketua Satgassus (Satuan Tugas Khusus) \'Merah Putih\' Polri (diangkat Kapolri Listyo, 1 Juli lalu), Sambo juga ditengarai berkelindan di banyak pusaran kasus yang disorot rakyat. Seperti judi konvensional maupun online, narkoba, peristiwa KM 50, illegal logging, mafia tanah, dan banyak kasus lainnya yang kini \"ditagihkan\" kepadanya dan Kapolri tanggung jawabnya. Penagihnya terbesar adalah rakyat yang di media sosial dinamai Netizen. Yang 24 jam bergemuruh menggunjing itu. Khusus kasus judi, Kapolri sudah menginstruksikan seluruh jajarannya agar kegiatan haram itu ditumpas sampai ke akar-akarnya. Kasus-kasus lain pun dijanjikan akan dia selesaikan. Termasuk pengusutan kembali kasus KM 50 jika (tewasnya anggota FPI) ada novum (bukti) baru. Kasus KM 50 adalah peristiwa tewasnya enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang mengawal Habib Riziieq Syihab menuju Karawang, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Puja dan Puji RDP dengan Komisi III DPR RI niscaya merupakan beban baru bagi Kapolri. Isinya lebih banyak puja dan puji kepada Kapolri yang disampaikan oleh hampir seluruh anggota komisi itu. Kita mencoba menanti pendapat dari anggota gender wanita. Akan tetapi, ya ampun, tidak bermutu. Buang-buang kwota saja gender ini. Tak pelak pemandangan itu menjadi santapan olok-olok Netizen dan kritik media pers. Sindiran yang pernah dilontarkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD dua pekan lalu seakan terkonfirmasi. Anggota Komisi III DPR RI dikritik Mahfud karena sekian lama bungkam tak berkomentar apa-apa merespons kasus Duren Tiga. Padahal, peristiwa itu terjadi di lingkungan  pengawasannya. Alasan reses sulit diterima. Di era teknologi digital di mana pun anggota berada dapat dijangkau dengan mudah. Begitu RDP para anggota terhormat itu memang tampak seperti bangun tidur. Isunya ketinggalan kereta. Semua bicara, namun bicaranya mengawang-awang, jauh dari ekspektasi rakyat. Banyak yang kedengaran baru belajar bicara, sebagian kesulitan menyusun pikiran. Makanya pengucapannya bertele-tele. Namun, dalam hal garang, berbanding B sangat terbalik ketika menghadapi Mahfud, dua hari sebelumnya di tempat sama. Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti pun menilai kejanggalan itu. RDP dengan Kapolri sangat berbeda tune-nya dengan saat Komisi III DPR RI berhadapan dengan Mahfud MD. Sangat boleh jadi, sambung Bivitri, seperti dikutip banyak media pers, sebab 82 persen anggota DPR merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Sehingga, tidak dapat dielakkan ‘rumor’ yang menyebutkan adanya simbiosis mutualisme atau relasi saling menguntungkan antara Komisi III DPR dan institusi-institusi penegak hukum. “Kita yang harus punya wawasan di belakang kepala untuk membaca apa yang terjadi hari ini maupun kemarin,” tambah Bivitri. Komisi III seakan menutup mata dalam RDP kemarin. Ini bukan semata soal Sambo melainkan soal kultur kekuasaan yang amat mengerikan. Kasus Duren Tiga hanya dampak atau by product dari kultur kekuasaan itu. Sebab, sudah mengakar lama. Di masa Kapolri Hoegeng di awal 70 an yang terkenal jujur pun, polisi korup sudah merajalela. Sudah terang-terangan melindungi penyelundupan mobil mewah oleh Robby Tjahjadi. Ingat, masa itu lebih setengah abad lalu, Hoegeng dicopot sebagai Kapolri. Hoegeng jatuh karena kasus itu. Dia tidak terlibat, tetapi kejahatan itu terjadi di masa dia berkuasa sebagai Kapolri. Presiden menganggap dia itu bertanggung jawab. Hoegeng tentu saja sedih memikul risiko akibat perbuatan yang tidak dilakukannya. Maka saat ditawari menadi Dubes (Duta Besar) sebagai pelipur lara, Hoegeng menolak. Masa itu, pejabat-pejabat yang bersalah memang kebanyakan “dibuang”, dijadikan Dubes. Kalau dia menerima jabatan Dubes berarti dia posisi orang bersalah, padahal dia tidak bersalah. Masalah yang dihadapi Polri perlu penanganan mendasar dan konseptual. Kebutuhannya reformasi total. Tidak bisa cara-cara biasa seperti dalam pikiran dan pandangan yang muncul dalam RDP kemarin. Kapolri pun mungkin jengah sendiri dipuja-puji sedemikian rupa. Memangnya Kapolri melawan musuh asing? Kapolri perlu bekal penting untuk melawan dirinya dan orang-orang di lingkungannya sendiri. Mengikuti pandangan-pandangan di RDP sampai kapan pun masalah Polri tidak akan selesai. Pikiran-pikiran yang terlontar hanya mendorong Kapolri mengusung batu ke gunung, seperti perjuangan Sisyphus dalam mitologi Yunani. Kasihan Kapolri! (*)

Alvin Lim Serukan Indonesia Bersatu Dalam “Podcast” Refly Harun

BY FNN Jum'at, 26 Agustus 2022 21:42:39 0

Jakarta, FNN – Memenuhi undangan Refly Harun, Advokat vokal dan mantan US Banker, Alvin Lim, berbicara tentang KM 50 dan Duren Tiga, bagaimana bukti rusaknya tatanan hukum di Kepolisian dan hancurnya garda terakhir pencari keadilan di Indonesia. Dalam tayangan yang disiarkan langsung ini, Alvin Lim menjelaskan dalam kasus KM 50, sebagai praktisi hukum, harus objektif, di mana tidak boleh melihat siapa korban dalam penegakan hukum sesuai asas ‘equality before the law’. \"Saya bukan Islam dan bukan simpatisan FPI. Tapi dalam kasus KM 50 bukanlah penegakan hukum, melainkan penyelewengan, pelecehan hukum (obstruction of justice) dan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi. Kita harus fair dalam menilai, dan melepaskan segala kepentingan politik. Jika tidak, hukum bukan menjadi instrumen pemberi keadilan, melainkan menjadi alat penguasa untuk menekan rakyat,” katanya dalam rilis, Rabu (24/8/2022). Alvin Lim menegaskan bahwa dirinya tak mencari popularitas dan bahkan dari berbicara lantang sudah menerima intimidasi dari Kepolisian berupa puluhan Laporan Polisi untuk membungkamnya. “Namun, kita harus melihat secara bijak, saat ini Indonesia butuh saya, butuh Anda untuk berbicara, berjuang dan berpartisipasi demi kebaikan bangsa. Saya jenuh dengan sistem hukum yang korup dan manipulatif, saya yakin banyak masyarakat lain berpikir sama karena mengalami pula,” ujarnya. “Saya mau Indonesia maju seperti kata Jokowi. Saya bukan mau melawan penguasa, saya hanya ingin bicara vokal terus terang, agar pemerintah tahu di mana mesti memperbaiki,\" tegasnya. Alvin Lim menghimbau agar Indonesia Bersatu, berhentilah mengunakan istilah ‘kadrun, kecebong, kampret’, dan binatang lainnya. \"Tuhan menciptakan manusia di atas binatang, karena kita diberi akal budi, mengapa kita terbuai dengan akal Divide Et Impera, dari oknum yang sengaja mau memecah-belah persatuan di Indonesia. Sudahi perseteruan dan segala perselisihan serta hilangkan istilah binatang, karena kita semua sama-sama Putra Putri Bangsa Indonesia dan Indonesia sedang Darurat Hukum. Presiden, Kapolri, DPR butuh sumbangsih, tenaga dan pikiran kita,” ungkapnya. “Kita sedang berjuang melawan penjajah masa kini, yakni bangsa kita sendiri. Dalam setiap perjuangan, pasti ada pengorbanan, butuh prajurit yang siap memberikan tenaga dan waktu, bukan hanya kritik. Mari kita luangkan waktu pikiran dan tenaga untuk mencari solusi dan beri masukan ke Pemerintah dan berikan dukungan ke pemerintah yang ada,” terangnya. Alvin Lim menjelaskan, dirinya sedang merangkul dan mencari para pejuang yang satu visi terlepas dari Suku, Agama, Ras dan kubu mana? “Saya sedang mengumpulkan dan ingin berbicara dengan pentolan FPI, FBR, Muhamadiyah, NU, pengacara serta pengusaha keturunan dan pentolan minoritas dan aktivis sipil yang hatinya tergerak demi Indonesia Bersatu,” tegas Alvin. “Pada intinya, mereka semua sayang dan cinta kepada Indonesia, istilah kadrun, cebong, Arab, China, kafir inilah yang menjauhkan mereka dari persatuan. Insyaallah, jika Indonesia Bersatu, maka akan mudah kita menghadapi masalah ekonomi dan menghadapi resesi yang mengintai. Kita dukung pemerintah yang sah, untuk membenahi, koreksi,” pungkasnya. (mth/*)

Sambo Dipecat Dengan Tidak Hormat dan Terancam Hukuman Mati: Bongkar Saja Semuanya!

BY FNN Jum'at, 26 Agustus 2022 16:53:01 0

“POLISI Tembak Polisi”. Polisi akhirnya harus super cepat karena bersaing dengan DPR yang seolah-olah juga sedang ingin supaya ini selesai, supaya tidak merembet ke mereka. “Karena tekanan etis dari pers terutama, maka kita lihat satu peristiwa yang betul-betul unik bahwa seorang jenderal itu akhirnya harus menghadapi posisi yang sebetulnya dia yang mustinya ada di depan meja, ada di belakang meja hakim, tapi dia ada di posisi terperiksa,” kata Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, pada Jum’at (26/8/2022). Akhirnya, mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo dalam sidang etik terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua yang terjadi pada Jum’at (8/7/2022), diputus Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) sebagai anggota Polri, Jum’at (26/8/2022). Ia pun banding. Bagaimana menurut pengamat politik Rocky Gerung? Berikut petikan dialog Hersubeno Arief dengan Presiden Akal Sehat ini.   Halo apa kabar. Seperti biasa, Anda kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung. Iya, kita ingin lihat pemilu ke depan itu didasarkan pada persaingan yang sifatnya persahabatan. Ini sudah mulai ada kasak-kusuk soal pencapresan segala macam. Tetapi yang ada di kita sekarang tentu pencapresan itu pasti harus kita lakukan, tapi kita selesaikan dulu problem Pak Sambo, karena makin lama makin dekat dengan penyelesaian. Motif juga mulai terbuka, dan ujungnya nanti kita ikut pidananya, apa dan siapa yang akan terlibat di situ? Lapisan mana yang hanya kena beban etik atau teguran etis atau hukuman etis, mana yang akan kena pidana, dan mana yang masih terlibat pada kasus turunannya, yaitu soal peta-peta itu, soal staf merah putih (Satgassus Merah Putih) segala macamlah. Tetapi, yang penting kita fokus pada Pak Sambo dulu yang terlihat sangat tenang kemarin. Iya, Pak Sambo itu diperiksa sampai dini hari, dengan total, kalau termasuk break, 18 jam pemeriksaan. Tapi kalau tidak termasuk break mungkin lama pemeriksaan sekitar 15 sampai 16 jam. Yang diperiksa 15 orang saksi. Jadi, ini sidang maraton yang saya kira memang menunjukkan polisi ingin segera menyelesaikan beban di atas pundak mereka. Kemudian hukumannya maksimal PTDH (pemberhentian dengan tidak hormat), meskipun secara hukum dia diberi hak untuk mengajukan banding dalam waktu 3 hari. Ya. Itu intinya polisi akhirnya harus super cepat karena bersaing dengan DPR yang seolah-olah juga sedang ingin supaya ini selesai, supaya tidak merembet ke mereka. Kan begitu kan? Tetapi publik juga tahu bahwa masih ada soal, bahwa hal-hal yang menyangkut keburukan kepolisian itu juga disebabkan sebagian oleh keburukan transaksi di DPR, di Komisi III. Jadi, sama-sama masih ada problem etis. Kita belum bicara soal hal-hal yang bersifat pidana di DPR. Itu mungkin yang panjang, tapi secara etis kita juga sekaligus ingin minta DPR lakukan refleksi, seperti yang dilakukan oleh Kapolri sekarang. Jadi, orang bercermin lagi pada Kapolri, pada Pak Sigit (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), yang terdesak secara politik pasti itu, dia akhirnya juga terdesak secara moral. Tekanan moral itu saya kira yang membuat Pak Sigit mempercepat ini. Kalau tekanan politik bisa di-deal-kan, bisa dinegosiasikan. Tetapi, karena tekanan etis dari pers terutama, maka kita lihat satu peristiwa yang betul-betul unik bahwa seorang jenderal itu akhirnya harus menghadapi posisi yang sebetulnya dia yang mustinya ada di depan meja, di belakang meja hakim, tapi dia ada di posisi terperiksa. Ini penting, supaya kita nggak lagi dibikin seolah-olah kalau polisi itu kebal hukum. Jadi itu intinya, kontrol internal yang disebut pengadilan etis atau pemeriksaan etis atau sidang kode etik. Ini baru soal sidang kode etik, yaitu audit internallah gampangnya. Nanti ada audit eksternal. Itu melibatkan peta-peta yang panahnya ke mana-mana kemarin. Nah, kita melihat ini masih ada saja persoalan yang saya kira harus juga menjadi autokritik bagi kepolisian seperti yang Anda singgung kemarin juga, soal seragam. Kemarin kan dalam sidang viral video ada seorang anggota Brimob memakai pakaian loreng, memakai kayak pesawat tempur di situ, kemudian membentak-bentak wartawan karena dianggap wartawan itu tidak tertib dan sebagainya, masih menjadi sorotan. Memang tanpa sadar orang itu ketika pakaiannya, pakaian itu akhirnya bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Itu biasanya kepangkatan itu memang diatur dalam tradisi Eropa bahkan. Semakin cemerlang pangkat seseorang itu lalu dianggap kehormatan semakin tinggi. Tetapi itu dulu, ketika raja-raja itu harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga tampilan fisiknya itu harus mendahului tampilan etisnya. Zaman dulu yang disebut kerajaan itu kalau bisa pakai tameng yang besar-besar dan berat supaya terlihat bahwa tubuhnya itu betul-betul untouchable. Jadi raja musti dijauhkan dari publik dengan pembedaan kostum. Nah, kalau sekarang nggak mungkin itu terjadi. Jadi, kalau ada anggota Brimob di situ harusnya ditegur. Karena fungsi itu ya kasih saja kan fungsi keamanan kepolisian. Itu kan hanya bicara dengan wartawan. Wartawan kan orang yang paling suka ada di depan karena dia ingin dapat berita secepat-cepatnya. Itu biasa saja itu. Demikian juga Brimob. Brimob ingin paling di depan kalau ada kerusuhan, tapi kan ruang sidang bukan tempat kerusuhan. Jadi itu pentingnya soal-soal kepangkatan itu dan profil ketubuhan itu tidak boleh diperlihatkan dalam bentuk kekasaran. Kan ini adalah pengadilan sipil sebetulnya. Kepolisian kan sipil yang kebetulan diberi hak atau diminta oleh rakyat untuk dipersenjatai. Jadi, rakyat yang meminta Brimob untuk dipersenjatai karena ada tugas-tugas khusus. Jadi, jangan berbalik masuk ruang sidang dengan peralatan yang sangat semi militeristik. Itu juga memengaruhi orang-orang yang nonton. Tentu Brimob yang masuk ke situ bukan karena keinginan dia. Ini soal SOP-nya. Sang petugas itu hanya menjalankan SOP bahwa dia diminta untuk membentak, bukan keinginan dia untuk membentak. Karena itu diberi seragam setiap personil itu tunduk pada pemberi seragamnya. Diberi senjata untuk tunduk pada pemberi senjata. Itu namanya hierarki di dalam militer maupun kepolisian, dalam operasi, bukan dalam ruang sidang. Oke. Ini sekarang seperti sudah kita prediksi, ini hukumannya maksimal, pemberhentian dengan tidak hormat. Paling tinggi dan begitu nanti 3 hari ke depan Pak Sambo kalau ditolak bandingnya (bukan mendahului proses pengadilan, tapi harusnya itu ditolak juga), prosesnya Sambo langsung menjadi warga sipil dengan dipecatnya dia (meskipun masih harus menunggu proses administrasi). Dia nanti akan sidang sebagai orang sipil. Dan saya kira ini menarik untuk kita amati bagaimana polisi menyikapi soal ini, karena bagaimanapun juga sampai sekarang kita masih melihat, mendengar juga, bagaimanapun geng Sambo ini masih cukup kuat. Mungkin mereka bukan ingin melindungi Sambo lagi karena sudah tidak bisa dilindungi lagi, tapi akan melindungi kepentingan mereka sendiri. Ya. Itu variabel yang masih melekat pada kasus ini. Mungkin berlebih kita bilang geng Sambo, tapi akhirnya pers menganggap ini Gengster, karena sudah dianggap ke mana-mana panah itu. Tetapi, kita mesti kembalikan lagi pada fungsi-fungsi awal yang sangat mungkin bagus ada kegiatan itu. Kan nanti pengadilan yang akan menerangkan oh panah ini terbalik, panah yang dibuat oleh antigeng Sambo terbalik. Itu sebetulnya yang mesti kita periksa secara akademis dan sekaligus kita kasih latar belakang politik di situ. Kenapa lembaga ini, Satgassus Merah Putih ini, begitu berkuasa. Tentu ada di dalam ruang politik yang tertentu pada waktu itu. Kan nggak mungkin itu dibentuk hanya untuk alasan mau merampok uang untuk dibagi-bagi ke jenderal. Ngapain merampok uang bandar judi atau pengusaha untuk dibagi-bagi? Bukan itu. Dan orang akan tanya kenapa ada momentum yang dipergunakan untuk membentuk Satgassus Merah Putih? Itu pertanyaannya. Apa Satgassus ada yang lain? Satgassus Nusantara. Supaya publik mengerti bahwa semua peristiwa yang ada di dalam kasus Sambo ini, juga terkait dengan, sebut saja efisiensi, informasi, hal-hal yang di bawah layar atau di belakang layar mesti diselesaikan. Itu yang nantinya setelah Pak Sambo masuk ruang pengadilan, tentu dia akan bersaksi juga tentang hal-hal itu. Jadi, variabel ini yang masih ditunggu orang dan ini sebaiknya diselesaikan sebelum Pemilu 2024 karena ini bisa panjang. Dan panah-panah itu bisa jadi panah liar. Sambo sudah menyampaikan permintaan maaf, terutama dia lebih banyak kalau kita amati berkali-kali permintaan maafnya kepada institusi. Padahal sebenarnya salah satu yang paling sangat besar dosanya itu pertama kepada keluarga Joshua Hutabarat, yang kedua kepada bangsa Indonesia. Karena, bagaimanapun dia telah merusak citra lembaga yang seharusnya kita harapkan menjadi pelindung rakyat. Sebenarnya, menurut saya, harusnya ini kalau dia mau memberikan semacam penebusan dosa, dia bongkar saja itu semuanya dalam persidangan. Dengan cara begitu dia kan selesai karier kepolisiannya. Kedua dia terancam hukuman mati, setidak-tidaknya kita mau mengepil dia untuk memberikan legacy, untuk menyumbang perbaikan terhadap kepolisian dan juga bangsa dan negara ini. Saya kira itu yang dipikirkan oleh Pak Sambo pada waktu dia datang dengan penampilan yang sangat humanis dan mengakui itu, lalu merasa bahwa oke bahkan dia bilang Brigadir J itu adalah tanggung jawab saya. Saya ingin dia tidak dipidana segala macam, minta maaf. Jadi, ini setelah kira-kira 10 hari di Mako Brimob, mungkin ada pendewasaan batin pada beliau. Mungkin sudah ada pendampingan keagamaan religius di situ. Lalu dia timbul kembali semacam penyesalan pasti, tapi setelah penyesalan ada pendalaman hidup, kira-kira begitu. Ada perenungan yang panjang sehingga terlihat Pak Sambo itu sangat tenang waktu diperiksa. Karena itu juga memerlukan satu situasi mental yang kuat. Apakah terjadi semacam orang sebut ekstesi, itu pelepasan dari beban, sehingga dapat bayangan baru pada Pak Sambo, oke bangsa ini harus dibersihkan. Oleh karena itu, nanti di pengadilan saya juga akan sekaligus jadi justice collaborator untuk hal yang lain, misalnya kalau kita pakai bahasa justice collaborator itu mungkin terlalu teknis, tapi paling tidak dia sudah katakan bahwa dia manusia dan mengerti apa yang dia lakukan itu adalah keliru dan salah. Jadi, itu yang sebetulnya akan mendampingi dia di dalam proses pengadilan dan bagian ini juga yang akan membuat lega, terutama keluarganya atau anak-anaknya terutama, yang memang terseret dalam kasus itu. Kita tidak tahu kondisi psikologis anak-anaknya itu bagaimana. Pada waktu awal disebut kondisi Ibu Putri stres, dan setelah itu orang tahu bahwa oke, memang pasti ada stres karena menyembunyikan sesuatu. Tetapi dulu kita bilang oke, sebaiknya Ibu Putri itu diberi hak untuk mendapat perlindungan sebagai saksi nanti. Dan itu sudah selesai. Lalu berkembang bahwa akhirnya hari ini dipanggil sebagai terperiksa juga atau tersangka. Jadi, suami istri dan pasti anak-anak nggak tahu bagaimana saya membayangkan bagaimana anak-anak itu berupaya untuk bertahan di dalam kecemasan, dalam ketidakpastian itu. Ada tiga anak dari keluarga ini. Dan itu sebetulnya aspek humanis kita karena impact itu pasti akan panjang dalam kehidupan mereka. Jadi, saya kira itu bagian yang mungkin menimbulkan kerendahan hati dari Pak Sambo untuk akhirnya oke saya terima semua ini, tapi sekaligus saya ingin memperbaiki bangsa ini dan menyelamatkan kepercayaan terhadap kepolisian, termasuk keyakinan bahwa hidupnya itu di akhir tragedi ini bisa menimbulkan pelajaran baik bagi para semua pihak. Persoalan-persoalan etika ini saya kira penting ya kita kedepankan karena misalnya memang betul hari ini Ibu Putri ini untuk pertama kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dan statusnya tidak ditahan. Ini juga tadi malam ditanyakan oleh wartawan. Saya kira balik lagi ke agenda kita ini, perasaan perlakuan yang tidak adil itu yang muncul pada publik karena orang kemudian membanding-bandingkan dengan kelompok-kelompok, terutama pengkritik pemerintah atau sering disebut oposisi, yang dalam kasus ini yang terkena undang-undang harus menjalani hukuman. Banyak juga emak-emak yang bahkan harus menyusui di tahanan. Dan itu tidak mendapat semacam keringanan atau semacam permakluman bahwa dia harus menenangkan diri lebih dahulu dan kemudian tidak ditahan seperti Bu Putri. Yang begini menurut saya mesti juga menjadi perhatian dari pimpinan Polri. Ya, itu yang tadi saya sebut, ini jadi pelajaran sehingga orang mulai melihat bahwa nggak boleh ada diskriminasi itu. Bahwa Ibu Putri mungkin lagi dalam kondisi yang belum pulih secara fisik, tapi tetap mesti diterangkan kenapa tempat lain ada penahanan, kenapa yang ini tidak. Jadi, kendati kita berempati dengan beban batin pada keluarga ini, kita berempati pada beban keluarga ini secara batinnya yang adalah efek dari perbuatan Sambo yang disangkakan pada dia, tapi sekaligus kita mau lihat prosedur hukum itu yang harusnya imparsial terhadap kasus ini. Nah, itu mustinya juga diterangkan karena publik bertanya-tanya kenapa tidak ditahan. Apakah ada keistimewaan? Jadi, hal-hal semacam ini yang kelihatannya kecil tapi dimensinya panjang karena perlakuan terhadap orang lain yang tidak setara. Kalau aktivitas langsung diborgol, kalau koruptor masih bisa dikasih hak untuk wawancara segala macam. Jadi, ini semua menimbulkan pertanyaan tentang etika penegakan hukum kita. Jadi, soal etika penegakan hukum kita dan etika penggunaan prosedur dasar penahanan seseorang. Tetapi, sekali lagi, bagian-bagian ini kita pastikan akan membuat kita makin dewasa bahwa hukum itu jangan dipermainkan, apalagi hukum terhadap para oposisi. Itu justru mereka yang berupaya untuk membongkar korupsi itu bisa dihalangi, tapi keadaan nanti akan terbalik. Lalu, kelompok oposisi mungkin yang merasa oke mungkin kami akan balas dendam nanti. Itu kan buruk. Jadi, sekali lagi, perlihatkan bahwa hukum ini berjalan di rel yang lurus dan kesepakatan-kesepakatan yang tidak terlihat, itu jangan ditonjolkan karena nanti orang curiga ada apa? Karena apa yang sana diberi fasilitas, yang ini justru dicemarkan bahkan sebelum masuk persidangan. Kalau aktivis itu belum masuk persidangan sudah divonis oleh para buzer. (mth/sws)

Putri Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

BY FNN Jum'at, 26 Agustus 2022 15:30:49 0

Jakarta, FNN – Putri Candrawathi datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Istri Irjen Ferdy Sambo ini menjalani pemeriksaan karena menjadi tersangka kasus kematian Brigadir Joshua, Jumat (26/8/22). “Sudah (ada di dalam),” tutur Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian. Putri menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Hal ini dibenarkan oleh pengacara Putri, Arman Hanis. “Saat ini, Ibu Putri sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Setelah (dari) pemeriksaan kesehatan, akan dilanjutkan pemeriksaan BAP oleh penyidik,” tambah Arman Hanis. Dalam kasus ini Putri, seperti Ferdy Sambu, dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 juncto 56 KUHP. Kelima tersangka yaitu Irjen Ferdy Sambo, Bharada E, Bripka Ricky, dan Kuat Ma\'ruf terancam hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Kemudian, Putri diduga turut serta dalam skenario pembunuhan tersebut, membuat ia menuliskan laporan palsu soal pelecehan seksual.  Terkait dengan laporan palsu Putri, pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, pada Jum\'at (26/8/2022) juga baru saja dari Bareskrim Polri. Kehadirannya untuk menuntut Putri Candrawathi yang menuliskan laporan palsu atas Brigadir J itu, yang kemudian dihentikan penyidikannya oleh Polres Metro Jakarta Selatan.   Kamaruddin berbicara tegas terhadap pelaporan yang diberikan ke Bareskrim Polri. Dalam isi surat yang diperlihatkan Kamaruddin melaporkan tentang peristiwa tindak pidana Pangaduan Palsu yang dicanangkan oleh Putri bahwa Brigadir J melakukan tindak pelecehan seksual. \"Sudah (dilaporkan),\" tutur Kamaruddin.  Langkah selanjutnya adalah menunggu laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. Adapun laporan dari Kamaruddin diterima dengan nomor STTL/307/VIII/2022/BARESKRIM dan bertanda tangan oleh Irwan Fran Setiyanto, S.H selaku Perwira Siaga. (Ind)

Fadel Mengadu Ke BK DPD RI, Mohon La Nyalla Diberhentikan Sebagai Ketua DPD RI Karena Langgar Kode Etik dan Tatib DPD

BY FNN Jum'at, 26 Agustus 2022 08:55:21 0

Jakarta, FNN – Setelah membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad kembali melaporkan AA LaNyalla Mattalitti, Ketua DPD RI, Badan Kehormatan DPD RI. “Kami mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BK DPD RI) hari ini terhadap saudara AA LaNyalla Mattalitti (Ketua DPD RI) atas pelanggaran terhadap UU MD3, Tata Tertib DPD RI dan Kode Etik DPD RI,” ungkap Fadel Muhammad kepada wartawan, Kamis (25 Agustus 2022). Menurut Fadel, tindakan pencopotan dirinya dari Wakil Ketua MPR RI melalui mekanisme “Mosi Tidak Percaya” oleh Ketua DPD LaNyalla Mahfud Mattalitti adalah tindakan yang melanggar UU MD3, Tata Tertib DPD dan Kode Etik DPD. “Selaku Ketua Ketua DPD RI LaNyalla telah melanggar UU MD3, Tata Tertib DPD dan Kode Etik DPD berupa tindakan manipulasi acara Sidang Paripurna Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 DPD RI, 18 Agustus 2022 yang mengakibatkan adanya keputusan untuk pemberhentian/penggantian diri saya sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI periode 2019-2024 dan pemilihan calon Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI,” tandas Fadel. Dalam surat pengaduannya, Fadel menyebut bahwa Teradu (LaNyalla) sebagai Pimpinan DPD telah memanipulasi agenda sidang yang telah dibuat Panitia Musyawarah dengan membuat Surat Pimpinan DPD Nomor: PM.00/2651/DPDRI/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022, perihal Perubahan Agenda Sidang Paripurna ke-2 DPD RI. “Teradu sebagai Pimpinan Sidang Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 telah memanipulasi agenda sidang dengan menambahkan agenda sidang baru tanpa prosedur sesuai Tata Tertib DPD yakni agenda pengambilan keputusan menarik dukungan terhadap saudara Fadel Muhammad sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD RI,” tambah Fadel. Selain itu, lanjutnya, Teradu (La Nyalla) sebagai Pimpinan Sidang Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 telah memanipulasi agenda sidang dengan menambahkan agenda sidang baru tanpa prosedur sesuai Tata Tertib DPD yakni agenda pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan MPR dari unsur DPD RI. Fadel dalam surat pengaduannya juga mohon kepada BK DPD RI berkenanmemberikan putusan “Menyatakan Teradu terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik, dan Tata Tertib DPD dan Menjatuhkan Sanksi kepada Teradu berupa pemberhentian sebagai Ketua DPD”. Fadel juga mohon BK DPD RI memerintahkan kepada DPD untuk mencabut Keputusan Sidang Paripurna tertanggal 18 Agustus 2022 tentang Penarikan Pengadu sebagai Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD. “Kami juga mohon BPK DP memerintahkan kepada DPD untuk mencabut Keputusan Sidang Paripurna tertanggal 18 Agustus 2022 tentang Calon Wakil Ketua MPR dari Unsur DPD dan menyatakan ‘Mosi Tidak Percaya’ kepada Pengadu adalah Tindakan yang tidak sah dan melanggar tata tertib DPD,” tandas Fadel. (mth/*)

Pimpinan Komisi III DPR RI Pimpin Sidang Bergaya Sambo

BY FNN Jum'at, 26 Agustus 2022 02:09:43 0

Dengan waktu terbatas dan tidak semuanya diberikan kesempatan untuk membuat statements dan mengajukan pertanyaan adalah atas kesepakatan bersama demi efektifitas hasil kerja persidangan menjadi maksimal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SAAT berlangsungnya Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berlangsung suasana framboyan, semilir saling menyampaikan sanjungan puja-puji apresiasi untuk Kapolri dengan resonansi irama yang sejuk, sesekali suara genit. “Bapak telah bertindak cepat dan tepat. Pekerjaan Bapak sangat berat, semoga Tuhan memberkati atas kerja kerasnya dan atas nama anggota Komisi III DPR RI menyampaikan terima kasih”. Begitu kira-kira ucapannya.   Memang tidak semua berisi sanjungan sekalipun tetap saling jaga perasaan demi kebersamaan terdengar usulan yang substansial ditunggu masyarakat, tentang di mana Sambo saat ini, harus dihukum seberat-beratnya, bagaimana keterlibatan FS dengan bandar judi online 303, narkotika, dan kaitan dengan peristiwa KM 50. Rapat Kerja DPR RI dengan mitra kerjanya Kapolri sesungguhnya sudah ada dalam ketentuan konstitusi yang ketat: berupa dengar pendapat legislatif, pengawasan, investigasi dan konfirmasi. Terpantau lebih kuat pada fungsi pertama, fungsi lainnya terpantau melemah dan terdengar lebih kuat berupa kisi-kisi sanjungan dan puji-pujian. Fungsi pengawasan, investigasi, dan konfirmasi sangat minim, bahkan ketika fungsi itu muncul kelakar dan tetap saja diakhiri dengan sanjungan, terkesan sangat hati-hati kalau sampai melukai perasaan Kapolri dengan timnya. Kejadian fatal sidang yang dipandu Ketua Komisi ketika akan merumuskan rekomendasi komisi III untuk Kapolri, bukan hanya terjadi kebingungan menyusun kalimat otomatis substansi hasil pengawasan, investigasi nampak asalasalan. Celakanya untuk susunan kalimat melalui Pimpinan Sidang dimintakan pendapat kepada Kapolri untuk memperbaiki, dan Kapolri spontan tengok Kabareskrim untuk bantu diperbaiki, dan langsung disetujui floor. Ironi dan memalukan tetapi benar-benar terjadi. Kondisi tersebut memberi petunjuk tidak ada keseriusan dan persiapan yang baik dari Komisi III yang sesungguhnya rekomendasi semestinya sudah tersusun rapi dengan muatan substansi yang pakem sebelum masuk Rapat Kerja dengan Kapolri. Hasilnya semestinya tidak ada kompromi dengan Kapolri selain harus dilaksanakan atas nama rakyat Sebelum rapat kerja semestinya sudah ada joint hearings antar perwakilan antar partai yang ada di komisi tersebut. Saat rapat kerja hanya untuk konfirmasi mempertajam dari hasil rekomendasi yang sudah disiapkan. Substansi dan kalimat tidak ada kompromi dengan mitra kerja. Apalagi menyerahkan susunan kalimat rekomendasinya ke mitra kerja (staf Kapolri) dari konsep yang anggota Komisi III nampak gagap dan tidak siap. Demikian pula kejadian memalukan saat berlangsungnya Rapat Kerja, terjadi keributan saling interupsi. Aneh kenapa ini terjadi, apa akibat Pimpinan Sidang yang bergaya Sambo yang super kuasa mengatur jalannya sidang, sampai masuk mencegat hak hak dari anggota dewan. Kejadiannya menggelikan, aneh dan konyol, akibat Pimpinan Sidang bergaya feodal dan asal-asalan. Prosesi sidang yang lucu, justru membuat jalannya sidang tidak lancar, dan terkesan underdog Pimpin Sidang bersama Kapolri. Fungsi Pimpinan Sidang itu hanya sebagai mengatur lalu-lintas perdebatan anggotanya (bukan boss perusahaan) pada sidang yang sedang berlangsung agar berjalan tertib, rapi, organized, adil, fair untuk semua members dan tujuan hearing itu tercapai. Pimpinan sidang lupa atau tidak paham bahwa secara konstitutional, semua anggota dewan  adalah setara (equal) dalam hak, tugas, tanggung-jawab.  Fungsi jabatan sebagai Ketua/Wakil Ketua Komisi yang otomatis sebagai pimpinan sidang tidak boleh mengambil hak istimewa bagi anggotanya yang terdiri dari beberapa fraksi. Mereka sama memiliki one vote di dalam sidang sidang komisi. Untuk menghindari sidang yang selalu teriak-teriak penuh interupsi, gaduh, ribut, tidak teratur dan semawut , aturan tata-tertib hearing dan persidangan di DPR  perlu ditinjau kembali, diperbaiki dan disempurnakan tentang tatib persidangan. Semisal sebelum masuk sidang dengan mitra kerjanya, wajib ada persiapan bahan yang harus dilakukan  rapat bersama antar unsur fraksi menyusun statement inti yang harus ditanyakan dan dipertahankan  atas masalah yang akan diperdebatkan. Sekaligus ada kesepakan juru bicara yang disepakati untuk menyampaikan points yang disampaikan kepada mitra kerjanya, agar masuk proses sidang berjalan rapi, tertib berjalan lancar dan tujuan tercapai dengan baik, terhindar dari interupsi yang tidak perlu, dewan terjaga eksistensi dan kompetensinya. Dengan waktu terbatas dan tidak semuanya diberikan kesempatan untuk membuat statements dan mengajukan pertanyaan adalah atas kesepakatan bersama demi efektifitas hasil kerja persidangan menjadi maksimal. Hanya anggota dewan atau yang telah dipilih dan disepakati mewakili semua partai politik itu yang boleh menyampaikan statements dan mengajukan pertanyaan kepada mitra kerja, dengan batasan waktu yang terukur tanpa mengurasi substansi keutuhan materinya. Interupsi hanya boleh dilakukan oleh anggota sidang justru ketika pimpinan sidang, menyimpang dari fungsi dan tugasnya, seperti tiba tiba mengintervensi hak-hak yang sama sesama anggota sidang atau ngelantur menjadi feodal, bergaya bos dan otoriter seperti gaya Sambo atau melemah mentalnya karena ada gangguan underog di depan Kapolri. (*)

UUD 1945 Versus UUD NRI 1945 (2)

BY FNN Jum'at, 26 Agustus 2022 02:00:56 0

Ketiga, pemilihan presiden secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia menyimpang dari sila ke-4 Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PEMBELA UUD NRI 1945 hasil amandemen 1999-2002 umumnya kurang tertarik berdebat filosofis tentang mengapa ada yang disebut Lembaga Tertinggi Negara MPR, mengapa ada sistem Perwakilan Musyawarah. Saran saya kepada kelompok pendukung UUD 2002, berdebatlah dengan Prof. Kaelan, Prof. Yudhie Haryono, Dr. Mulyadi, Dr. Ichsanuddin Noersy tentang tema tersebut. Tak cukup dengan menyatakan bahwa Lembaga Tertinggi itu sistem Komunis (Prof Jimly dan Mayjen Purn. Saurip Kadi). Berdebatlah soal Pilpres Langsung sebgai anak kandung UUD 2002 hasil amandemen UUD 1945. Lihat output dari praktik Pilpres langsung yang amburadul. Berdebatlah output dari masuknya asas Kapitalisme dalam pasal 33 UUD 2002 hasil Amandemen UUD 1945 yang membuat rakyat miskin makin membludak dan kesenjangan makin menggila. Sayangnya, Dr. Refly Harun keluar dari grup Konstitusi; sempat ikut beberapa lama tanpa komentar lalu keluar. Padahal di forum itu banyak orang yang faham konstitusi dan politik negara. Kalau negara mau maju, harus berani diskusi keras dengan siapa pun yang pantas jadi lawan bertukar pikiran. Menanggapi tulisan Hatta Taliwang tersebut, Chris Komari menulis, “Yang paling sulit adalah mencari compromised version, dan itu mampu dilakukan oleh para founding fathers dengan: (1) Pancasila: (2) Preambule; (3) UUD 1949 asli. Sebaiknya, kita meminta agar teks asli UUD 1945 hasil compromised version para founding fathers dipisahkan dengan 4x teks amandemen. Dari situ nanti kita perdebatkan, teks amandemen mana yang bertentangan, mengubah dan merusak teks asli UUD 1945 hasil compromised version para founding fathers. Yang harus diperbaiki dan diamademen ke-5 adalah semua teks amandemen 4x itu, bukan teks aslinya. Saya ingin tahu, Indonesia itu mau mengadopsi sistem pemerintahan yang bagaimana. (a) Demokrasi; (b) Non-Demokrasi; (c) Atau yang bagaimana? Kalau disebut negara Demokrasi Pancasila, atau Demokrasi Terpimpin, atau Demokrasi Sila ke-4 Pancasila, maka konsep sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahannya seperti apa? Sekarang rakyat Indonesia masih seperti dulu; ada kelompok pro-UUD 1945 asli, ada yang pro-UUD 2002 amademen, ada yang pro-Pancasila, ada yang pro-Demokrasi, ada yang pro-Khilafah, dan ada yang nyrempet-nyrempet neo-communism. Tidak mungkin kita ngotot dengan versi yang kita inginkan saja. Tugas terberat generasi sekarang adalah mencari jalan tengah (compromised version), seperti para dulu, untuk memperbaiki ruwet dan carut-marut demokrasi lontong sayur yang dibanggakan di Indonesia, tetapi tidak bermanfaat bagi rakyat. Akan tetapi seperti sulit, karena generasi sekarang lebih sok tahu demokrasi dibanding generasi lama, padahal tidak. Generasi dulu itu, jauh lebih menguasai sistem pemerintahan demokrasi dibanding generasi sekarang. Dengan ego yang sok tahu generasi sekarang ini, akan sangat menyulitkan upaya upaya untuk mencari compromised version. Zulkifli S. Ekomei pun mengunggah tulisannya di  https://bergelora.com/titik-nadir-uud45-palsu/“Titik Nadir UUD 1945 Palsu”. Setelah Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus diperingati, sidang pertama PPKI digelar satu hari sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945. Sidang tersebut menghasilkan sejumlah keputusan, yakni: (1) Mengesahkan rancangan UUD sebagai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945; (2) Memilih Sukarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden; (3) Untuk sementara waktu tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Demikianlah, maka di hari itu, 18 Agustus 1945 itu pula diperingati sebagai Hari Konstitusi. Peringatan Hari Konstitusi RI ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Hari Konstitusi adalah momentum bersejarah dalam memperingati adanya sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya UUD 1945 yang menjadi landasan hukum Indonesia. Lucunya, konstitusi yang telah ditetapkan dengan Tap MPRS itu kini telah diganti dengan UUD 2002 alias UUD 1945 palsu yang dilahirkan tanggal 10 Agustus 2002, maka ini bisa disebut sebagai sebenar-benar kebohongan yang nyata dan pemalsuan yang dilegalkan. Seperti diketahui UUD 1945 telah diganti oleh para pengkhianat melalui kudeta konstitusi secara senyap, sehingga diberlakukannya UUD NRI 1945, yang lebih dikenal sebagai UUD 2002 atau UUD 1945 palsu tersebut, para pengkhianat ini tidak punya nyali untuk mengatakan ”mengganti”, tetapi ”mengubah”. Padahal mereka terang-terangan telah melakukan persekongkolan jahat dengan membentuk ”Koalisi Ornop Untuk Konstitusi Baru”, kemudian mereka memakai jasa para preman di Senayan yang tergabung dalam Panitia Ad Hoc 1 MPR 1999-2004 yang melanjutkan proyek kejahatannya dengan membentuk kelompok yang bernama ”Forum Konstitusi” bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (Lembaga Negara produk UUD 1945 Palsu) yang bertugas mengamankan proyek kejahatan ini. Alhamdullillah, jika ini akhirnya DPD yang juga adalah produk UUD 1945 Palsu menyadari tentang perlunya kembali ke naskah asli UUD 1945 karya agung para pendiri bangsa. Dewan Perwakilan Daerah sebagai penjelmaan Utusan Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, di mana setiap anggotanya dipilih oleh rakyat dengan jumlah suara lebih besar dibanding suara yang diperoleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, karena setiap propinsi hanya diwakili oleh 4 orang anggota DPD, sementara untuk anggota DPR setiap propinsi masih dibagi menjadi beberapa daerah pilihan, tetapi dalam praktik ketatanegaraan kewenangan DPD jauh lebih kecil dibanding DPR, kenapa? Karena DPD tidak punya kewenangan membuat Undang-Undang. Inilah salah satu ketimpangan yang akibat diberlakukannya secara paksa UUD 1945 Palsu. Ketimpangan yang lain adalah UUD 1945 palsu menganut sistem presidensial, tetapi semua pejabat pembantu Presiden harus lolos “fit and proper test” yang dilakukan oleh parlemen, dalam hal ini DPR, dan untuk meloloskan pejabat yang bersangkutan tidak menutup kemungkinan adanya praktik-praktik suap. Dugaan ini terbukti ada beberapa pejabat yang sudah lolos ternyata tersangkut masalah korupsi. Berbicara masalah korupsi, DPR adalah salah satu lembaga korupsi yang menjadi sarang koruptor terbesar; sudah banyak anggota DPR, bahkan pimpinan DPR yang menjadi terpidana tindak pidana korupsi. Kelemahan demi kelemahan dari UUD 1945 Palsu mulai terkuak. Selain soal kewenangan DPD dan banyaknya pejabat yang tersandung kasus korupsi, MPR kini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, sehingga tidak bisa lagi menerbitkan TAP, apalagi melakukan perubahan terhadap UUD, sehingga beberapa pemikiran mendasar, seperti menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara menemui jalan buntu. Akhirnya, dilahirkanlah GBHN tiruan atau GBHN palsu yang disebut PPHN. Namun, soal telah disepakatinya PPHN ini ketua MPR dari Fraksi Golkar bohong, dan dibantah ketua Fraksi Golkar MPR. Jika hal ini benar, maka sinyalemen Habib Rizieq Shihab benar adanya, bahwa Negeri ini sudah dalam posisi darurat kebohongan. Presiden bohong, menteri-menterinya bohong, polisi juga bohong, dan sekarang MPR juga bohong. Selanjutnya, jika ketimpangan-ketimpangan dan kebohongan semakin banyak, dan tidak terkendali, maka bukan hal yang mustahil jika kemudian terjadi “dead lock” atau dengan kata lain UUD 1945 palsu sampai pada titik nadir. Apakah kondisi ini tidak ada jalan keluarnya? Selama hidup masih dikandung badan, pasti ada jalan! Zulkifli S. Ekomei adalah seorang dokter yang sedang memperjuangkan kembalinya UUD 1945 yang asli. Zulkifli S. Ekomei menambahkan, bahwa para pendiri negeri ini bukan orang sembarangan. Dengan rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur berhasil membuat negara lengkap dengan sistem pemerintahannya untuk dilanjutkan oleh generasi penerusnya, dan kalau kurang sempurna boleh disempurnakan. Maka dalam UUD 1945 ada pasal 37, ada penjelasan, ada aturan peralihan kalau perlu disempurnakan, ada aturan tambahan kalau perlu ada yang ditambahkan; ternyata ada anak bangsa yang terkena “inferior syndrome” kagum kalau melihat bule, sama dengan pelacur-pelacur yang senang kalau dapat pelanggan bule; ke luar negeri 3 bulan, di sana musim dingin, harus pakai jas, pakai sleyer, balik ke Indonesia musim kemarau, nggak mau melepas jas dan sleyernya, karena takut dikatakan ketinggalan jaman. Demikian juga melihat UUD negaranya, dianggapnya ketinggalan jaman, diobrak-abrik seenaknya. Apa sih sulitnya menjaga warisan, kalau niatnya baik, kalau tidak punya motif lain, menghamba pada bangsa lain, dasar bangsa tempe, jancukan memang! Menurut hemat penulis, efek empat kali Amandemen UUD 1945 sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut. Pertama, MPR tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada Presiden, karena Presiden bukan mandatarisnya. Kedua, Presiden menjadi superpower, ditambah lagi sebagai atasan langsung Kapolri. Ketiga, pemilihan presiden secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia menyimpang dari sila ke-4 Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Keempat, membuahkan Presidential Threshold 20% sebagai produk monopoli partai politik dalam merumuskan Undang-Undang Pemilui Nomor 7 Tahun 1917 Pasal 222, yang mengamputasi hak-hak rakyat untuk mengusulkan calon presiden. Kelima, Presiden RI tidak harus warga negara Indonesia asli. Quo Vadis Bangsa Indonesia? (*)

Jalani Sidang Etik, Sambo Harus Dihukum Berat

BY FNN Kamis, 25 Agustus 2022 21:48:23 0

MANTAN Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mulai, Kamis (25/8/2022), menjalani sidang etik terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir Joshua di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, ada 8 Juli 2022. Sidang diselenggarakan terkait tindakan Sambo membunuh Brigadir Joshua yang disertai dengan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengaburkan motif dan kronologi kejadian, seperti merusak tempat kejadian perkara (TKP), merusak barang bukti yang di antaranya berupa CCTV di lokasi kejadian, dan sebagainya. Sidang secara tertutup, dipimpin Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Dofiri, dan menghadirkan 15 saksi yang tiga diantaranya juga merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, yakni Bharada Richard Eliezer yang hadir secara virtual, Bripka Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Selebihnya adalah lima orang dari Patsus Brimob, lima dari Patsus Provost dan dua saksi dari luar Patsus. Saksi dari Patsus Brimob: mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karoprovos Brigjen Benny Ali, mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto, mantan Kaden A Biro Paminal Kombes Agus Nurpatria, dan mantan Kabag Gakkum Roprovost Divpropam Polri Kombes Susanto. Saksi dari patsus Provos adalah RS, AR, ACN, CP, dan RS, sedang dua saksi dari luar patsus adalah HM dan MB. Menjelang sidang digelar, wartawan mendapat informasi, Sambo membuat permohonan maaf kepada seluruh pihak yang terdampak kasus tewasnya Brigadir J. Dia menuangkan permohonan maaf itu di atas selembar kertas yang ditandatangani dan bermaterai. Surat itu bertanggal 22 Agustus 2022. Bahkan, sebelumnya, Sambo sudah mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota Polri. Tapi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, saat ini Polri telah menerima surat itu dan sedang menindaklanjuti. “Ada suratnya, tapi sedang dihitung oleh tim sidang karena memang ada aturan-aturannya,” kata Sigit kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).“Ya suratnya ada, tapi tentunya kan dihitung apakah itu bisa diproses atau tidak,” tambahnya.Menurut pengamat politik Rocky Gerung, posisi seseorang dalam kedudukan tertinggi harus bertanggung jawab sampai akhir. “Nggak boleh mengundurkan diri, itu (jelas) terlarang. Kalau orang membuat kesalahan itu pertanggungjawabkan dulu, baru ia minta konsekuensi: dipecat atau dimaafkan; dibui atau direhabilitasi,” tegasnya. “Satu kejahatan moral itu bersifat final, nggak mungkin ada diskresi. Moral itu skalanya nominal. Bermoral atau tidak bermoral,” lanjut Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, pada Kamis, 25 Agustus 2022. Berikut petikan dialog Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung selengkapnya. Hari ini berlangsung sidang kode etik Irjen Pol. Ferdy Sambo. Ya itu, akhirnya persidangan Pak Sambo nanti akan jadi banyak elemen atau banyak variabel. Dari soal etik itu benar-benar, lalu kriminalnya soal lain. Tapi ada soal yang orang samar-samar melihat, posisi seseorang dalam kedudukan tertinggi harus bertanggung jawab sampai akhir. Nggak boleh mengundurkan diri, itu terlarang. Kan kalau orang membuat kesalahan itu pertanggungjawabkan dulu, baru ia minta konsekuensi: dipecat atau dimaafkan; dibui atau direhabilitasi. Jadi kita juga musti belajar. Nanti tiba-tiba presiden di ujung pemerintahannya gagal lalu minta mengundurkan diri. Nggak bisa, Anda akan diproses mengapa gagal dengan janji-janji Anda. Anda minta dipuji terus. Kita musti kasih kritik. Jadi begitulah etika bekerja. Etika sifatnya absolut. Dan yang absolut itu tidak boleh dicicil. Sekali bikin kesalahan etis, ya sudah terima tanggung jawabnya. Mau dia jenderal, mau dia kopral, sama-sama. Fungsi dia adalah mempertanggungjawabkannya. Bertanggungg jawab itu harus dalam kedudukan sebagai petahana. Jadi kedudukan riil hari ini, present position dia apa. Sebagai jenderal, ya dia akan disidang sebagai jenderal. Nggak bisa mengundurkan diri. Itu persoalannya. Kalau ini etika yang dijunjung tinggi, saya kira hukuman yang harus dikenakan pada Pak Sambo harus sangat berat. Mengapa kita musti mengatakan harus sangat berat karena beliau itu jenderal dan Kepala Divisi Propam yang tugas utamanya adalah menjaga etik dari seorang polisi. Itu kan polisinya polisi. Ini bukan soal sentimen. Tapi ini bagaimana ketika ada orang yang diberi tanggung jawab dan dia mengkhianati tanggung jawabnya, hukumannya tidak boleh sama dengan orang biasa-biasa saja. Itu dalam pidana namanya pemberatan. Tapi kita mengerti bahwa semua orang merasa kalau dia memegang posisi kedudukan pemimpin overside itu seperti Propam itu, lalu dianggap oke dia musti justru diberi keringanan. Ya nggak bisa itu. Demikian juga MKD DPR. Kan seringkali anggota MKD itu terlibat juga dalam hal yang sederhan, tapi nanti dimaafkan di MKD. Ya nggak bisa. Justru karena di MKD maka dia harus lebih terhormat dari orang yang dia periksa. Itu pantasnya begitu. Tetapi, satu hal yang sering disalahartikan, etik itu seolah-olah semacam tata tertib. Jadi orang yang melanggar tata tertib itu seolah pelanggaran kecil. Padahal bukan. Etik itu melanggar moral, bukan melanggar tata tertib. Kalau tata tertib ya namanya etika. Itu bedanya. Jadi lembaga etik beda dengan lembaga etika. Jadi, hal musti kita pastikan bahwa kalau pelanggaran etik itu berlangsung, itu artinya moral dia nggak boleh kita perbaiki lagi atau nggak boleh kita kasih tawar-menawar. Karena satu kejahatan moral itu final, nggak mungkin ada diskresi. Lain kalau pidana masih bisa ada potongan hukuman. Kan orang itu hanya boleh disebut bermoral atau tidak bermoral. Kalau dibilang dia bermoral separuh, itu artinya tidak bermoral. Bermoral 90 persen juga tidak bermoral. Moral itu skalanya nominal. Bermoral atau tidak bermoral. Itu intinya. Nah, sekarang fokus perhatian publik pasti di Indonesia, bahkan dunia di mana diaspora Indonesia di luar negeri dengan gampang mengakses info-info semacam ini, tertuju pada Polri yang sedang melakukan sidang kode etik Ferdy Sambo. Dan ini, kalau kita lihat bahwa “public disthrush” gara-gara Ferdy Sambo semakin meluas, dan diakui oleh pimpinan Polri, termasuk Pak Listyo Sigit, yang selalu ngomong bahwa persepsi publik. Tapi patokannya lembaga survei. Bagaimana perlakuan Polri pada dia akan menjadi sorotan: apakah dia bebas merdeka atau diborgol? Yang pasti fokus publik akan tertuju pada perlakukan Polri terhadap dia. Nah itu yang dituntut. Bahkan publik nuntutnya berlebih, karena mungkin terlalu lama pembiaran soal-soal semacam ini. Bukan sekadar di kepolisian, tetapi juga di Kejaksaan, pokoknya lembaga penegak hukum, bahkan DPR.  Jadi, kejengkelan orang itu sudah di puncak. Dan, orang ingin tahu apakah peristiwa ini bisa membalikkan persepsi kita tentang kedudukan etis seorang pejabat tinggi. Kalau misalnya di kepolisian, ini akan dilakukan evaluasi kurikulum di jenjang kepolisian apa saja yang diterangkan di situ. Apakah ada pelajaran tentang etik atau bahkan tentang etos yang berhubungan dengan cara seseorang mengevaluasi dirinya sendiri. Bukan dia dievaluasi orang lain tapi dia sendiri mampu mengevaluasi. Karena itu yang disebut sebagai etos kepemimpinan. Dia yakin bahwa dia punya mental untuk potensi berbohong. Dia yakin bahwa dia punya mental potensi untuk melakukan kejahatan, bahkan di dalam dirinya sendiri. Jadi, itu mustinya ditanamkan dari awal bahwa pejabat tinggi justru punya peluang untuk melakukan kejahatan. Karena itu, self assasment dia itu yang musti ditegaskan. Ini penting. Kita kembali pada paham-paham lama bahwa ujian etis itu betul-betul harus radikal. Mereka yang masuk kepolisian dengan menyogok, itu pasti nggak mungkin mendapat pengalaman etos yang luar biasa. Saya kenal pejabat Polri yang pinter sekaligus beretika. Dan itu sebetulnya makin lama makin sedikit dan lalu orang akan anggap seluruh kepolisisn yang akhirnya harus direformasi ulang, di-install. Ini pelajaran penting, dan kelihatanntannya Pak Sigit itu ada dalam kerisauan dirinya sendiri mampu atau tidak dia melalukan hal itu. Tapi perlahan-lahan masyarakat mendorong Pak Sigit walaupun di ujungnya mungkin dia nanti diganti oleh Presiden Joko Widodo. Tapi Pak Sigit musti beri kuliah moral pada publik pada peristiwa ini. Di DPR kemarin itu sudah bagus, Pak Sigit sebagai jenderal telah melakukan, melaporkan monitoring dia terhadap Sambo, bahkan dia ungkapkan dari hari pertama dia tahu dia sudah dapat semacam insting bahwa seperti ada sesuatu yang nggak benar. Itu penting, perwira lain juga mengikuti itu. Jadi, sekali lagi betul, evaluasi kurikulum etis di kepolisian itu harus juga menjadi evaluasi seluruh institusi pemerintah, termasuk Istana yang sering berbohong. Nah, kalau kita misalnya menuntuk Pak Ferdy Sambo dihukum sangat berat itu bukan karena sentimen pribadi, bukan karena kita mau campur tangan dalam urusan internal kepolisian, tetapi saya kira sangat wajar karena persoalannya justru biang kesalahan di bangsa ini adalah ketika masalah-masalah etika ini justru dianggap ringan dan mengatakan tidak ada dalam hukum. Padahal produk hukum itu juga produk yang sangat buruk karena itu produk akal-akalan, produk kong kalikongan antara eksekutif, legislatif, dan oligarki. Nah, itu betul. Jadi, kalau kita lihat dari atas itu bangsa ini masuk dalam satu jebakan permisifness, terlalu permisif dalam banyak hal. Kong-kalikong antara pejabat dan oligarki, begitu juga bahkan di universitas kong-kalikong, rektor kong-kalikong dengan dekan, dekan kong-kalikong dengan para penguji. Sifat permisifness itu yang menggerogoti daya tahan moral kita. Dan itu yang berlangsung sampai LSM juga banyak yang begitu, para advokat juga begitu. Dan itu semua orang tahu. Jadi, rakyat itu sebetulnya menonton hal yang harusnya nggak perlu mereka tonton. Akibatnya, rakyat juga ikut saja. Oke sialakan kalian korupsi, maka bagilah korupsi itu ke kami kalau lagi pemilu. Kami menerima serangan fajar. Bahkan terang-terangan. Antara ngeledek sambil oke ini pragmatisme. Politik nggak bisa lagi dituntun dengan nilai dengan value. Ini yang akan kita bongkar supaya 2024 kalau terjadi peristiwa elektoral yang betul-betul bersih, bangsa ini bisa berlari dengan kecepatan etis yang luar biasa. Itu poinnya. (mth/sws)

Dokter Forensik Berpotensi Menjadi Tersangka Perusak Bukti?

BY FNN Kamis, 25 Agustus 2022 11:53:39 0

Karena, mereka telah melanggar sumpah profesi. Juga, petinggi RSUP Polri yang terlibat dalam proses rehabilitasi jenazah korban untuk menghilangkan bukti pelanggaran hukum. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) SETELAH selama 3 pekan 5 hari sejak autopsi ulang atas jenazah Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir Joshua, Rabu (27/7/2022, Tim Kedokteran Forensik Gabungan telah menyerahkan hasil autopsi ulang itu ke Tim Khusus Polri di Bareskrim Mabes Polri, Senin (22/8/2022). Dokter forensik yang terlibat autopsi ulang berasal dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Universitas Andalas, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, dan Universitas Udayana. Tim dipimpin Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) dr. Ade Firmansyah Sugiharto. Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil autopsi ulang Brigadir Joshua itu, di antaranya lima luka tembak. Empat tembus tubuh, satu peluru bersarang di dekat tulang belakang.Luka-luka lain di tubuh Brigadir Joshua itu karena tembakan. Tim dari PDFI itu memastikan, tidak ada bekas penyiksaan. Luka di jari kelingking dan jari manis tangan kiri Brigadir Joshua disebabkan alur lintasan peluru.Tim dokter juga tak menemukan adanya kuku Brigadir Joshua dicabut yang sebelumnya diungkapkan pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamaruddin Simanjuntak.Dari hasil pemeriksaan ulang ini, penyebab kematian Brigadir Joshua tersebut disebabkan oleh luka tembak fatal di bagian dada dan kepala.“Kami yakinkan kepada seluruh masyarakat, kepada awak media, bahwa kami di sini bersifat independen, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Kami bisa yakinkan tidak ada tekanan-tekanan apapun kepada kami, sehingga kami bisa bekerja secara leluasa,” ungkap Ade. Sementara keterangan Polisi terkait hasil autopsi pertama Brigadir Joshua melalui konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 12 Juli lalu, terdapat sejumlah perbedaan.Hasil autopsi tersebut disampaikan oleh Kombes Budhi Herdi Susianto – saat itu menjabat Kapolres Metro Jakarta Selatan, kini di tempat khusus (Patsus), karena diduga melanggar etik dalam penyidikan kasus Brigadir Joshua.Budhi ketika itu menyebut terdapat tujuh luka tembak masuk, enam luka tembak keluar, dan satu peluru bersarang di dada. Kemudian luka-luka lain di tubuh Brigadir Joshua hasil tembakan, sehingga tidak ada bekas penyiksaan.Selain itu, penyebab kematian karena luka tembak bagian belakang sisi kiri kepala dan luka tembak di bagian dada sisi kanan.Sementara dokter perwakilan keluarga Brigadir Joshua, Martina Rajagukguk yang ikut juga menyaksikan autopsi ulang membeberkan sejumlah temuan. Sebagai dokter perwakilan keluarga, Martina menjelaskan dirinya bertugas hanya mengamati dan mencatat tanpa menganalisa hasil autopsi pada 27 Juli itu.Terdapat berbagai temuan luka yang disampaikan, mulai dari luka berupa lubang di bagian lengan kanan yang berada kurang lebih 15 cm dari puncak bahu. Penyebab luka ini belum bisa disimpulkan sehingga diambil sampel oleh dokter forensik untuk diteliti lebih lanjut.Selanjutnya, memar di bagian dalam lutut kaki kiri bagian dalam. Martina menyebut memar ini terlihat seperti ada resapan darah.Terdapat pula lebam di sisi kanan dan kiri perut. Namun, lebam sudah tidak terlihat lagi saat autopsi kedua dilakukan. Karena itu, dokter mengambil sampel untuk diteliti lebih lanjut. Pada bagian punggung ditemukan pula luka sayatan, yang kemudian diinformasikan dokter forensik sebagai luka dari autopsi pertama untuk melihat adanya peluru masuk atau tidak.Kemudian juga temuan luka yang sempat heboh, yakni lubang dari kepala belakang menembus hidung. Martina menjelaskan tim forensik menemukan luka tersebut dalam keadaan ditutupi seperti lem atau tanpa jahitan.Proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua berlangsung di RSUD Sungai Bahar Jambi, pada 27 Juli 2022. Ini atas permintaan keluarga yang tidak puas terhadap hasil otopsi pertama. Keluarga menemukan luka-luka di tubuh Brigadir Joshua tidak sesuai dengan klaim polisi. Setelah 27 hari, akhirnya Ketua Tim Dokter Forensik gabungan, dr. Ade Firmansyah Sugiharto merilis hasilnya, Senin (22/8/2022). Terdapat lima luka tembak masuk di tubuh Joshua. Tim menemukan empat luka tembak keluar dari tubuhnya. Artinya, satu peluru bersarang di tulang belakang. Sementara empat lainnya peluru tembus keluar. “Kita melihat bukan arah tembakan tapi arah masukan peluru. Ada lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar,” jelasnya kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Senin (22/8/2022). Artinya masih ada satu peluru yang bersarang di tubuh Brigadie Joshua, dan itu ada di dekat tulang belakang. Tapi, dia tidak mendetilkan titik luka tembakan itu di mana saja.  Dokter Ade mengatakan, hasil autopsi tak ditemukan luka lain selain luka dari senjata api. Meski demikian, ia tak bisa memastikan berapa jumlah penembak yang menembak Brigadir Joshua. “Kita bisa menjelaskan arah tembakan sesuai lintasan yang ditemukan. Kita tidak bisa mengetahui ada berapa penembak,” jelasnya. Dokter Ade memastikan, pihaknya independen dan imparsial dalam proses autopsi ulang jenazah. Pemeriksaan sampel dari autopsi ulang itu dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi RSCM. Hal itupun kemudian dipertanyakan oleh pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamaruddin Simanjuntak, dan mengaku dirinya belum sepenuhnya menerima hasil dari autopsi ulang yang dilakukan oleh PDFI. Kamaruddin pun lantas menyangkal pernyataan tersebut, sebab menurutnya ada beda keterangan yang ia terima soal penganiayaan. “Berarti dokternya ini belum profesional kita harus sekolahkan lagi ini ke luar negeri,” katanya. “Karena saksi saja atau tersangka mengakui kepalanya (Brigadir Joshua) itu dijambak dulu sebelum ditembak,” lanjut Kamaruddin, Senin (22/8/2022) dalam program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV. “Dijambak itu kan penganiayaan, kalau tersangka mengakui penganiayaan, sementara itu dokter forensik mengatakan tidak ada, berarti ada perbedaan. Apakah ini yang benar tersangka atau pelaku atau dokternya,” tegasnya. Menurut Kamaruddin, dalam autopsi ulang ini pihaknya diberikan hak untuk mengirim dua orang ahli. Dan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dua orang yang ia kirimkan dalam proses autopsi ulang ini, sudah dinotariatkan atau berkekuatan hukum. Sehingga, lanjutnya, jika terjadi perbedaan keterangan berarti ada kebohongan di dalamnya. “Yang jelas saya hanya mengatakan begini, kalau dokternya sudah kerja benar dia pasti akan selamat. Tetapi kalau dokternya tidak benar kerjanya atau dia memberikan pendapat bukan karena keilmuannya maka dia akan berhadapan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi,” kata Kamaruddin mengingatkan. “Karena saya juga sudah menitipkan dua orang, dokter dan ahli medis, dan hasil autopsi ulang dari mereka sudah saya notariatkan, jadi kalau mereka mengatakan sesuatu yang beda dengan yang saya notariskan itu berarti ada kebohongan,” tutur Kamaruddin. Sementara, berdasarkan autopsi polisi, tujuh luka tembak itu diantaranya: luka tembak di bawah kelopak mata kanan, luka tembak di bagian jari, luka tembak di pergelangan tangan, hingga luka tembak di bagian dada.  Hasil autopsi ulang juga berbeda dengan versi keluarga Brigadir Joshua yang menyebutkan adanya luka di leher, luka sayat di bawah mata, luka sayat di hidung, luka sayat di bibir, luka sayat di belakang telinga, pundak hancur, dagu bergeser, memar di rusuk, dan luka di tangan hingga kaki, di samping luka tembak di dada. Dokter Perusak? Adanya perbedaan hasil antara autopsi pertama di RSUP Polri Jakarta, pada 8 Juli 2022, dengan autopsi kedua di RSUD Sungai Bahar Jambi, pada 27 Juli 2022, itu karena kondisi jenazah Joshua yang sudah rusak berat. Kabarnya, dari beberapa bukti dan keterangan dokter forensik, karena kondisi jenazah yang sudah rusak berat itu, sehingga bukti penyiksaan secara sains tidak dapat dibuktikan. Karena itu, proses penyidikan saat ini diarahkan kepada tim dokter forensik RSUP Polri. Mereka semua berpotensi dijerat dengan pasal perusakan bukti pelanggaran hukum. Para dokter forensik itu bakal dijerat pasal perusakan bukti pelanggaran hukum. Tampaknya, jumlah tersangka perusak bukti pelanggaran hukum itu, kian panjang dan bertambah. Para dokter yang terlibat dalam autopsi pertama itu diduga melanggar sumpah profesi. Salah satu bukti pelanggaran hukum oleh para dokter forensik pertama yang merehabilitasi jenazah Brigadir Joshua, sehingga kejahatan Ferdy Sambo Cs sulit dibuktikan secara sains. Para dokter tersebut harus dijadikan tersangka. Pun dicabut status profesi dan izin dokternya. Karena, mereka telah melanggar sumpah profesi. Juga, petinggi RSUP Polri yang terlibat dalam proses rehabilitasi jenazah korban untuk menghilangkan bukti pelanggaran hukum. Menurut seorang dokter, untuk mengetahui luka yang ada di tubuh Joshua itu masih bisa identifikasi dan belum rusak. Luka dan sebagainya masih bisa dilihat. “Pemeriksaan luka bisa sampai sel,” katanya. Ia menilai, ini adalah cara kerja Allah SWT mengungkap kejahatan luar biasa yang potensinya menghancurkan bangsa ini. “Dengan pembunuhan atas alasan yang sangat sepele, sangat menjijikkan, dengan kekejian yang sangat mengerikan, sebetulnya Allah telah memberi kesempatan rakyat untuk bersikap dan bertindak. Tetapi sepertinya rakyat Indonesia sudah terbelenggu, pengecut dan hipokrit,” lanjutnya. Sebenarnya masih banyak yang bisa dipertanyakan terkait hasil autopsi atas jenazah Brigadir Joshua ini. Seperti, proyektil yang ditembakkan itu berasal dari senjata api jenis apa. Dan akan diketahui, apakah proyektil tersebut hanya berasal dari satu senjata api saja, atau lebih dari satu. Ditembak dari jarak berapa meter. Dengan fakta ada luka di leher, apakah itu memang benar-benar dari peluru? Kalau benar, koq pelurunya bisa keliling leher ya? Termasuk jari-jemari yang tergores proyektil, koq rapi sekali lukanya, dan tidak hancur? Jangan sampai ada kesan, hasil autopsi kedua ini hanya untuk menghapus jejak pembunuhan sadis dengan menganggap tak ada penyiksaan, sehingga Ferdy Sambo mendapat hukuman ringan. Vonis 5 tahun penjara! (*)

Arah Politik Anies – Puan

BY FNN Kamis, 25 Agustus 2022 11:15:42 0

Kalkulasi politik Capres/Cawapres memang masih bergerak sangat dinamis, tetapi arahnya mulai bisa dibaca untuk formasi Capres/Cawapres yang akan maju ke depan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MUNCUL foto bersama, Puan Maharani dengan Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2022). Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR itu didampingi Sekjen PDIPHasto Kristiyanto dan Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto. Selain itu beberapa kader PDIP lainnya terlihat mengawal. Adakah petunjuk awal yang bisa dibaca sedang dibangun antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Puan Maharani akan dipasangkan sebagai calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden (Pilpres 2024) nanti? Rangkaian proses lobi politik tersebut diduga kuat tidak lepas dari bantuan tangan dingin politisi senior Golkar Yusuf Kalla, yang terang-terangan akan memperjuangkan Anies Baswedan bisa lolos dan memenangkan Pilpres 2024. Yusuf Kalla sepertinya sedang merencanakan lobi politik lanjutan pertemuan besar antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Megawati Soekarnoputri, dan Surya Paloh serta petinggi dari partai PKS dalam waktu dekat ini. Hanya JK yang bisa meredam ambisi Partai Demokrat menarik keinginannya mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), maju Cawapres pada Pilpres 2024. Juga hanya JK pula yang akan bisa meredam perseteruan SBY dengan Megawati, dengan pandangan demi masa depan bangsa Indonesia lebih baik. Pasangan Anies – Puan bisa menyatukan aspirasi rakyat khususnya aspirasi umat Islam dan nasionalis. Sekalipun di bawah masing masing pendukungnya masih berselisih tetapi relatif kecil untuk bisa diredam hingga bersatu. Sekiranya posisi itu benar-benar terwujud, maka Capres lainnya yang akan menuju di Pilpres 2024, harus berhitung politik dengan cermat dan hati-hati. Calon Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan akan maju lagi pada Pilpres 2024 dan masih mencari partai lain berkoalisi dengan partai Gerindra harus berjuang keras, untuk tidak gagal lagi pada Pilpres mendatang. Calon Presiden AA LaNyalla M. Mattalitti (non unsur partai politik) cukup banyak dan besar aspirasi pendukungnya, masih banyak hambatan dengan dihadang Presidential Threshold 20 %. Kalau akan masuk bergabung dengan parpol dipastikan akan memerlukan energi politik yang cukup besar. Mengingat watak politik transaksional masih melekat pada partai politik saat ini. Kalkulasi politik Capres/Cawapres memang masih bergerak sangat dinamis, tetapi arahnya mulai bisa dibaca untuk formasi Capres/Cawapres yang akan maju ke depan. Kekuatan lain yang tidak kalah penting untuk diikuti perkembangannya yaitu peran Oligarki yang tampaknya kuasa pengendalian Capres pada Pilpres 2024 tidak semulus saat mengendalikan Jokowi. Tetap saja sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan, untuk terus diamati dan diikuti perkembangannya. (*)

UUD 1945 Versus UUD NRI 1945 (1)

BY FNN Kamis, 25 Agustus 2022 09:49:10 0

Ketiga, tentang kekuasaan yang dijatuhkan, yaitu Soekarno dan Gus Dur oleh UUD 1945 Asli, apa yang salah? Dalam ilmu manajemen saja ada yang disebut reward and punishment. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta UUD 1945 yang dimaksud ialah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Aguastus 1945. Adapun UUD NRI 1945 adalah hasil amandemen atas UUD 1945 empat kali dalam rentang waktu 1999 sampai dengan 2002. Sebelum amandemen, batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. UUD 1945 pada periode pertama mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. UUD 1945 dalam kurun 1945-1950 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, karena Indonesia sedang disibukkan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), karena MPR dan DPR saat itu belum terbentuk. Pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau Semi Parlementer yang pertama. Peristiwa ini merupakan perubahan pertama sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.    Amandemen UUD 1945 merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan usaha pencapaian cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR sesuai kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa MPR punya wewenang dalam mengubah dan menetapkan UUD.Pembukaan UUD 1945 Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.  Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antara penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahwa Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hukum dasar Undang-Undang Dasar suatu negara. Undang-Undang Dasar (UUD) ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya UndangUndang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitution nel) suatu neqara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (loi Constituttionelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktiknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-Undang Dasar itu. Pokok-pokok pikiran dalam “pembukaan”. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Refly Harun mengemukakan beberapa poin penting tentang UUD 1945 di Forum Diskusi Ultah KAMI ke-2, pada 18 Agustus 2022. Hatta Taliwang merekam statement Refly Harun sekaligus meminta tanggapan anggota grup WA Konstitusi & Masalah Negara sebagai berikut. UUD 1945 baru beberapa bulan lahir langsung “disimpangkan” dengan keluarnya Maklumat X, sehingga kita menganut Sistem Parlementer. Hal ini tidak sesuai dengan UUD 1945 Asli. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1945 lahir kekuatan Orde Lama (ORLA) di mana rezim otoriter berlangsung. Indonesia sempat berdemokrasi pasca Orde Lama pada tahun 1966 sampai dengan 1971 di masa awal Soeharto. Setelah Pemilu 1971 dengan kekuatan mayoritas tunggal Golkar ditopang ABRI kita masuk era Otoriter Soeharto. Setelah 1998 sampai dengan sekarang kita hidup dalam alam demokrasi dengan UUD NRI 1945 hasil Amandemen. Refly Harun mengakui bahwa masalah yang terjadi sekarang ada andil konstitusinya, ada andil Undang-Undang, dan ada andil pada implentasi oleh penguasa. Bahkan dia menyebut demokrasi makin regresi dan terjadi OTG (Otoriter Tanpa Gejala). Lembaga-lembaga demokrasinya mandul, MK mandul, KPK mandul, DPD dimandulkan dari awal, KY lumpuh dari awal juga, dan Komnas-Komnas juga demikian. Dengan MK yang seperti sekarang, yang akan menjadi hakim bagi hasil Pilpres/Pemilu mendatang, tidak bisa diharapkan, karena akan selalu memenangkan rezim penguasa. Kecurangan apa pun dalam Pemilu/Pilpres tak mungkin bisa diputuskan secara adil. Tidak ada bukti UUD 1945 berhasil. Justru melahirkan 2 rezim otoriter (Soekarno dan Soeharto) dan menjatuhkan 2 Presiden, yaitu Soekarno dan Gus Dur. Jika kembali ke UUD 1945 tidak ada basis sejarah dan basis argumentasi ilmiah. Tidak pernah dipraktikkan cara memilih Presiden di MPR. Meskipun demikian, menurutnya dia menghargai pilihan mereka yg ingin Kembali ke UUD 1945, sementara ada pula yang ingin status quo. Refly sendiri ingin mengamandemen (amandemen ke-5). M. Hatta Taliwang menanggapinya demikian. Pertama, tugas generasi sekarang untuk melakukan terobosan mempraktikkan amanat UUD 1945 Asli secara benar dan baik. Kedua, menanggapi point tentang praktik UUD 1945 di masa Soekarno dan Soeharto, Refly Harun melihat seolah era itu adalah era praktik UUD 1945, karena itulah ia menyalahkan UUD 1945-nya. Padahal hemat saya era itu adalah era penyimpangan praktik UUD 1945. Orba bukan rezim UUD 1945 Asli. Bahkan dalam konteks Demokrasi, Prof. Dr. Maswadi Rauf menyebut era Soeharto bukan era Demokrasi. Rezim Soeharto bukan rezim demokrasi yang menjadi cita-cita pendiri negara. Rezim Soeharto adalah rezim militer dengan segala sifatnya. Kritik atas praktik kekuasaan yang tidak demokratis bertentangan dengan UUD 1945 itu disampaikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (YLKB) yang terdiri atas Bung Hatta, M. Natsir, Jenderal AH Nasution, dan Mr Sanusi Hardjadinata, menyusul kritik dari PETISI 50 yang dipimpin Ali Sadikin terkenal itu. UUD 1945 cuma dipakai sebagai bungkus oleh rezim militer Soeharto, dan tidak pas praktiknya untuk menilai UUD 1945 yang sesungguhnya sebagai yang dicita-citakan pendiri negara. Pasal mana di UUD 1945 yang mengistimewakan peranan TNI atau yang eksplisit menyebut boleh berkuasa seumur hidup? Era Soeharto tidak mewakili semangat dan cita-cita pendiri negara yang tertuang dalam UUD 1945. Antara ayat dan praktik UUD 1945 era Soeharto menurut tokoh-tokoh bangsa saat itu tidak selaras. Jadi, yang salah UUD 1945 atau Aktor Penguasanya? Masih menurut M. Hatta Taliwang, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno bagai kuda lepas dari tali ikatannya. Setelah 10 tahun hanya jadi simbol dari UUD 1950 dalam sistem parlementer, dengan Dekrit merasa punya kekuasaan riel lagi. Soekarno memperkenalkan konsepsi baru Demokrasi Terpimpin. Dengan itulah Soekarno mulai memusatkan semua kekuasaan di tangannya, termasuk menjadi Panglima Tertinggi ABRI, Ketua MPRS merangkap jadi Menteri, Ketua Mahkamah Agung merangkap jadi Menteri. Di pasal mana UUD 1945 membolehkan perangkapan demikian? Praktik Soekarno berkuasa itu dikritik habis oleh Bung Hatta dengan tulisannya yang terkenal, Dekokrasi Kita. Juga dikritik oleh Liga Demokrasi pimpinan Jend. Soekendro. Artinya, ada pendiri negara yang lain yang menganggap bahwa Bung Karno berkuasa mengabaikan pesan UUD 1945 Asli. Jangan dicampur aduk antara cita-cita negara dalam UUD 1945 dengan praktik-praktik menyimpang dari penyelenggara negara dengan ambisi pribadinya. Sungguhnya UUD 1945 itu belum pernah secara baik dipraktikkan oleh penguasa setelah merdeka. Tugas generasi kini untuk mempelajari dengan lebih baik bagaimana isi pesan UUD 1945 dan bagaimana mempraktikkan dalam kekuasaan dengan lebih baik. Ketiga, tentang kekuasaan yang dijatuhkan, yaitu Soekarno dan Gus Dur oleh UUD 1945 Asli, apa yang salah? Dalam ilmu manajemen saja ada yang disebut reward and punishment. Penghargaan untuk yang berjasa dan berprestasi, dan hukuman bagi yang melanggar dan bersalah. Menaikturunkan Presiden itu sesuatu yang normal dalam manajemen negara modern. Praktik memilih Presiden ala UUD 1945 pernah dilakukan ketika MPR RI memilih Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi Presiden. (*)

Kuliah Umum di USU, LaNyalla Jabarkan Dampak Perubahan Fundamental UUD 1945

BY FNN Rabu, 24 Agustus 2022 22:22:42 0

Medan, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan perubahan yang terjadi pada UUD 1945 bukanlah amandemen konstitusi. Melainkan penggantian konstitusi. Karena secara fundamental ada beberapa hal yang terjadi dalam proses Penggantian UUD yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 tersebut. \"Konstitusi baru tersebut telah dikaji dan diteliti oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada dengan peneliti di antaranya Profesor Kaelan dan Profesor Sofian Effendi. Dan ditemukan bahwa perubahan yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 itu bukanlah Amandemen Konstitusi. Tetapi penggantian Konstitusi,\" tutur LaNyalla. Hal itu disampaikan LaNyalla saat memberi Kuliah Umum bertema Rekonstruksi Terhadap Kewenangan Istimewa Lembaga Legislatif di Indonesia Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang digelar Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (24/8/2022). Menurut LaNyalla, berdasarkan penelitian itu Profesor Kaelan tidak sependapat bila Konstitusi baru itu tetap disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seharusnya konsitusi baru itu disebut sebagai Undang-Undang Dasar 2002. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, secara fundamental ada beberapa hal yang terjadi dalam proses Penggantian UUD yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 tersebut. \"Yang pertama adalah Pembubaran Negara Proklamasi. Karena berdasarkan analisis fungsi dan tujuan konstitusi, penggantian UUD  1945 dengan UUD 2002 merupakan suatu penggantian norma fundamental negara,\" ujarnya. LaNyalla menjelaskan, pada hakikatnya Pemberlakuan UUD 2002 sama halnya dengan pembubaran Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. \"UUD 2002 memang masih mencantumkan dasar filsafat negara Pancasila pada Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Namun pasal-pasal UUD 2002 adalah penjabaran dari ideologi lain, yaitu Liberalisme-Individualisme. Karena logika dari pasal-pasal yang ada sudah tidak konsisten dan tidak koheren dengan basis filosofi Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,\" paparnya. Yang kedua adalah Penghilangan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi. Dijelaskan LaNyalla, identitas suatu konstitusi adalah esensi dan substansi dari suatu konstitusi, sekaligus suatu ciri khas suatu konstitusi. \"Ciri dari Konstitusi yang berdasar Pancasila ada di Sila ke-Empat dan Sila ke-Tiga yang menjadi penjelmaan seluruh elemen rakyat di dalam Lembaga Tertinggi Negara. Karena peran MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang melaksanakan sekaligus penjelmaan kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan Republik Indonesia telah dibubarkan,\" jelasnya. Selain itu, UUD 2002 juga menghapus sistem pembangunan dan sistem ekonomi berbasis perencanaan dengan menghapus GBHN yang merupakan instrumen kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan Sila ke-Lima Pancasila. Yang ketiga adalah Menghapus Penjelasan UUD 1945. Menurut LaNyalla, fakta bahwa UUD 2002 tidak memiliki Penjelasan sudah dinyatakan sendiri dalam Aturan Tambahan UUD 2002. \"Hal ini jelas melanggar diktum bahwa Penjelasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan dan Pasal-Pasal dalam UUD 1945. Inilah yang disebut sebagai Kudeta Terselubung terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dan menggunakan Pancasila sebagai grondslag dan staats fundamental norm Pancasila,\" ujarnya. Yang keempat, sambung LaNyalla, adalah Meninggalkan Kesejahteraan Sosial. \"Penghapusan Penjelasan UUD 1945 telah menjadi kunci berubahnya orientasi Pasal 33 di UUD 2002, dari sebelumnya di Naskah Asli mengatur Kesejahteraan Sosial, menjadi mengatur Perekonomian Nasional. Bahkan dalam UUD 2002 Pasal 33 menjadi 5 Ayat, dengan penambahan Ayat 4 dan Ayat 5,\" katanya. Akibatnya, seperti ditulis Profesor Sri Edi Swasono dalam bukunya Asah Asih Asuh, hadir sekitar 25 Undang-Undang yang bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3. Dan sekitar 115 Undang-Undang yang bertentangan dengan Pancasila. Dampak yang kelima adalah Merusak Kohesi Bangsa. Faktanya, UUD 2002 telah terbukti menjadi penyebab merenggangnya kohesi sosial akibat pemilihan presiden dan pilkada langsung. \"Merenggangnya kohesi sosial ini juga menyumbang memudarnya kehendak hidup bersama. Dan memudarnya kehendak hidup bersama dipicu oleh ketidakadilan dan ketidakmakmuran ekonomi. Situasi ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan bangsa,\" katanya. Puncaknya, anak bangsa secara tidak sadar membenturkan vis-à-vis Pancasila dengan Islam. Sehingga marak Islamophobia. Hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat Anti-Thesa untuk menjelaskan identitas dan posisi. \"Padahal tidak ada satupun tesis yang menyebutkan pertentangan antara Pancasila dengan Islam dan agama apapun. Bangsa super majemuk seperti Indonesia, membangun kohesi sosial jauh lebih sulit dan lebih vital dibanding bangsa yang lebih homogen,\" ujarnya. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, UUD 1945 dengan naskah asli pernah dipraktikkan oleh Orde Lama dan Orde Baru. Kedua rezim tersebut juga pernah melakukan praktek penyimpangan dari nilai UUD 1945. \"Karena itulah selalu saya katakan, gerakan kembali ke Naskah Asli UUD 1945 harus diikuti dengan Penyempurnaan melalui Adendum. Bukan penggantian Konstitusi baru yang justru meninggalkan Pancasila dan meniru copy paste demokrasi Liberal yang diusung negara-negara Barat,\" ujarnya. LaNyalla menegaskan, nilai dari UUD 1945 asli merupakan pemikiran luhur para pendiri bangsa harus dikembalikan, dengan menyempurnakan beberapa kelemahan yang ada. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi Senator asal Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, M. Nuh, Faisal Amri dan Senator asal Aceh Fachrul Razi.Selain itu hadir juga Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim DPD RI, Sanherif Hutagaol. Sementara dari tuan rumah, hadir Rektor USU, Dr. Muryanto Amir, Dekan FH USU, Dr. Mahmul Siregar, Ketua Ikatan Alumni FH USU, Hasrul Benny Harahap, Gubernur, PEMA FH USU, M Husni Baihaqi dan ratusan mahasiwa dan mahasiswi USU. (mth/*)

DPD Sarankan Fadel Muhammad Fokus Masalah Utang BLBI Bank Intan

BY FNN Rabu, 24 Agustus 2022 13:59:26 0

Jakarta, FNN – Ketua Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD) Bustami Zainudin menyarankan agar Fadel Muhammad fokus untuk menyelesaikan masalah utang BLBI Bank Intan yang belum lunas.Adapun Fadel Muhammad yang merupakan pemilik Bank Intan baru saja dicopot dari posisi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Sidang Paripurna kedua DPD masa sidang I Tahun Sidang 2022-2023.“Dari 136 anggota DPD dalam Sidang Paripurna, 96 anggota menginginkan Fadel diganti. Dari perspektif saya, sebaiknya Pak Fadel menerima ini dan segera fokus menyelesaikan masalahnya dengan Satgas BLBI,” kata Bustami dalam resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan Pansus BLBI DPD bekerja berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dengan demikian pada 10 Agustus 2022 Pansus BLBI DPD memanggil Fadel Muhammad untuk dikonfirmasi mengenai data Kemenkeu dan BPK terkait BLBI yang diterima Bank Intan.Dalam data Kemenkeu dan BPK, disebutkan bahwa per Desember 2020 Bank Intan masih memiliki utang kepada negara sebesar Rp136,43 miliar. Namun kepada Pansus BLBI DPD, Fadel terus bersikeras bahwa masalah utang BLBI Bank Intan sudah selesai.Sayangnya, kata Bustami, pengakuan Fadel tersebut tidak didukung bukti berupa Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).\"Fadel mengklaim kasus Bank Intan terkait dengan utang BLBI sudah selesai dan bahkan sudah ada Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, data Kemenkeu menunjukkan sebaliknya sehingga kami konfrontasi soal data ini,” ungkapnya.Sementara itu Anggota Pansus BLBI DPD Darmansyah Husein menjelaskan sebagai penerima fasilitas BLBI tahun 1997-1998 lalu, Fadel yang merupakan pemegang saham Bank Intan menerima BLBI senilai Rp1,4 triliun dan para pemegang saham, termasuk Fadel, masih harus memenuhi pelunasan sebesar Rp125 miliar.“Tetapi kepada Pansus BLBI DPD, Fadel menyanggah bahwa Bank Intan menerima fasilitas senilai Rp1,4 triliun, namun mengakui menerima Rp 150 miliar dan sudah lunas. Ini artinya belum selesai karena BPK dan Kemenkeu menyatakan sebaliknya,” kata Darmansyah. (mth/Antara)

Memalukan Rektor Unila Ditangkap KPK, Ini Baru Namanya Radikal

BY FNN Rabu, 24 Agustus 2022 10:25:14 0

REKTOR Universitas Lampung (Unila) Prof. Karomani ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Bandung, Jawa Barat. Dia ditangkap atas kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru.   Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, suap yang diduga diterima oleh Karomani adalah terkait penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.“Terkait dugaan korupsi suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di universitas negeri Lampung tersebut,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (20/8/2022). Selain Karomani, KPK juga menangkap tujuh orang lainnya dalam OTT itu. Namun belum dijelaskan peranan seluruh pihak yang ditangkap KPK itu.Ali Fikri mengatakan, saat ini semuanya masih diperiksa intensif di Gedung KPK di Jakarta. KPK akan menyampaikan perkembangan kasus ini lebih lanjut. Kanal Rocky Gerung Official kali ini membahas soal Rektor Ulina ini bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung, Selasa (23/8/2022). Petikannya. Saya jujur dengan apa ingin membahas soal ini dengan nada yang sangat prihatin gitu ya ini peristiwa yang terjadi di Lampung ada Rektor Unila Universitas Lampung itu bersama Wakil Rektor nya dan kemudian ada beberapa orang ada orang swasta itu terlibat dan ditangkap oleh KPK,yang satu itu. Yang menyedihkan itu adalah modus penangkapannya, dia ini ditangkap karena menerima suap dari mahasiswa yang ini kalau jalur mandiri kan mereka enggak lolos jalur SBMPTN kalau enggak salah begitu. Ini uang bisa berbicara gitu dan urusannya cemen cemen nih 100 juta sampai 250 juta, tapi saya bayang kan sekarang masuk perguruan tinggi pun juga sudah mulai nyogok gitu. Yang kedua ini saya baca media netizen itu pun mengkait-kaitkan karena ternyata beliau ini Profesor Aon Karomani, ini adalah Wakil Ketua PWNU nggak salah di Lampung itu dan orang kemudian membanding-bandingkan dengan dari Maming sebelumnya pendarah NU djadi menurut saya ini dua institusi yang sakral gitu seharusnya yang bisa kita jaga nama baiknya. Dan akhirnya orang bertanya ini uang yang dikorupsi di Lampung itu ngalirnya ke mana? Apakah dua nama tadi di kedua institusi juga berkepentingan atau terseret-seret kan tetap orang juga loh kok ini diasuh secara intelektual yang peralatan utamanya adalah berpikir, kenapa dia jadi koruptor, kan itu intinya. Jadi terkait dengan kesolehan NU, kenapa jadi koruptor? Jadi orang anggap bahwa iya gak ada urusannya lagi status di apa itu (NU) tapi mentalnya emang udah korup. Tapi kita harus melanjutkan bahwa yang terjadi di Lampung itu sama seperti yang terjadi kepolisian itu fenomena kecil dari bentuk ikan besar negara ini yang memang etikanya udah hilang. Jadi kalau si rektor bilang ya saya memang ketangkap dan direktur yang lain juga saya tahu lebih parah lagi mereka jual-beli disertai ada yang rektornya minta supaya langsung ujiannya di depan dia. Jadi hal beginian udah lumrah di dalam sistem rekrutmen ketenaga pendidikan di Indonesia. Beberapa waktu lalu ada kasus di Sulawesi Utara di Manado di Universitas Samratulangi itu ada seorang calon Rektor yang kemudian di-bully dan ditolak hanya karena si calon rektor ini adalah saudara kandung dari seorang tokoh oposisi itu. Ada poster besar-besaran itu, tolak dia, dia adalah adik dari tokoh oposisi itu. Kami relawan Jokowi tidak ingin seorang saudara tokoh oposisi itu jadi Rektor di Manado. Jadi bayangkan sampai segitu tuh. Saya pikir tadi anda mau sebutin! Oke enggak papa, jangan dibuka silakan cari siapa calon Rektor Samratulangi yang ditolak. Dan, akhirnya Menteri Nadiem Makarim itu memutuskan untuk menunda karena di situ terlihat ada aliran uang tuh jadi mulai dari rekrutmen Rektor terjadi aliran uang dan aliran uang itu jabatan dimuliakan demikian juga soal-soal ke pintu masuk pertama udah aliran uang. Masa’ orang diijinkan masuk belajar bukan karena otaknya bagus, tapi karena uangnya banyak. Kan itu masalahnya di Unila sekarang tuh. Jadi fasilitas publik kita betul-betul hancur apalagi dalam keadaan kita ini, masyarakat sipil lagi mengkonsolidasikan diri untuk membongkar korupsi justru tempat dididiknya etika kesipilan di Universitas yang mempertontonkan korupsi. Jadi orang akan tanggapi ngapain kalian masyarakat sipil berupaya untuk bersih padahal pusat-pusat kalian itu bangkrut segera korupsi. Jadi rektor itu kan simbol dari masyarakat sipil. Nah dia sendiri menghina dirinya sendiri itu kan masyarakat sipil lagi dibanggakan. Kan dia sendiri mengaku \"ya saya lebih baik korupsi daripada masuk di dalam peristiwa menjadi simbol etis untuk memberantas korupsi\". Jadi ini tantangan bagi Pak Nadiem sebagai menteri yang disebut Merdeka Belajar akhirnya kita balik lagi pada satu soal penting gue nggak ada sinyal dari Istana guna memberantas korupsi sebetulnya. Dan itu yang dimanfaatkan oleh orang. Kalau jadi restore, ngapain lagi sih kaya. Dia bilang, saya sudah kaya ilmu sudah kaya. Tapi mungkin dia lihat tetangga dia yang anggota Komisi Tiga itu kok dia kaya, makanya berupaya untuk hidup seperti Komisi 3 itu. Oke memang ini menarik karena anda tadi soal peran Menristek, kalau dulu Mendikbud gitu, ini memang boleh dibilang sebagai siapapun sekarang menjadi Rektor itu adalah terobosan pusat. Ini pasti bisa menjaga kepentingan pusat. Kenapa? Karena suara hak seorang menteri atau hak seorang presiden secure menteri pendidikan itu 35% dalam menentukan. Saya kemudian baca-baca, Oh ya ini ternyata senat waktu tidak memilih rektor ini karena dia kalah Senat tidak memilih dia tetapi karena dia dapet 1 Blok suara tiga puluh lima persen dari Menteri ya dia langsung memilih menjadi seorang Rektor dan kemudian kita nggak kaget kalau rektor sekarang ini juga seperti buzzer ngomongin soal radikalisme dan berbagainya kan gitu. Lalu dia praktekkan radikalisme itu, yaitu korupsi, korupsi, dan korupsi. Itu kan tindakan sangat radikal kan itu, mengambil akar-akar uang itu kan tentu tindakan radiks primer. Jadi, Pak Nadiem akhirnya musti evaluasi lagi yang disebut hak privasi dari menteri-menteri pendidikan untuk menentukan rektor 30% suaranya tuh jadi jangan sampai yang 30% ini justru dimanfaatkan oleh tukang sogok ini yang ngelihat, oke mending begitu terpilih lalu dianggap dia akan bersih. Padahal, sebelumnya dari awal dia udah sogok Senatnya, biasanya supaya dia terpilih dan akhirnya nanti Senat itu akan dia bayar lagi dengan korupsi itu. Sementara Pak Menteri enggak tahu permainan di bawah ini. Ini pentingnya semacam Rektor watch, bukan hanya police watch kita mesti bentuk itu tuh. Jadi, inti saya adalah bahwa Presiden Jokowi tidak kasih sinyal kuat tentang pemberantasan antikorupsi. Kalau pengusaha nyogok ya oke-lah itu lebih memuluskan retpik itu birokrasi yang panjang itu kalau anggota DPR nyuri iya udah biasa itu tradisi di partainya begitu. Tapi ini adalah Rektor, itu artinya Presiden harus terangkan kenapa dia gagal untuk memberi brief pada orang yang paling dipercaya sebetulnya, yaitu para pendidik. Kan itu intinya, sekarang masalah itu yang kita kembalikan Istana tuh, jangan-jangan memang ada Kakak Pengasuh di antara para rektor ini. Oke yang tadi bukan 30 persen Bung Rocky 35 persen, jadi otomatis siapapun yang didukung oleh menteri atau didukung oleh Presiden itu pasti terpilih dan ini kita melihat di situ salah satu sumber pemburukan yang terjadi. Saya sepakat dengan anda bahwa kenapa soal ini kita sorot, sebab ini kampus  perguruan tinggi yang diharapkan orang-orang terdidik dengan etikabilitas itu yang baik. Nah kan sangat berbahaya ketika ada orang cerdas secara otak tetapi dia minus atau dungu secara etikabilitas, ini kan jauh lebih berbahaya. Ya, saya kemarin habis diskusi panel dengan ustadz akal sehat, UAS Ustadz Abdul Somad di sebuah universitas kecil di Jakarta punya Muhammadiyah. Namanya Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Dan itu setelah ditolak di banyak kampus, lalu dipilih kampus kecil itu dan mereka senang karena kita bicara tentang masa depan bangsa. Banyak kampus yang menolak saya, menolak Ustadz Abdul Somad hanya karena menganggap ini pasti akan ditegur oleh pemerintah kalau menerima saya dan Abdul Somad untuk bicara tentang korupsi, tentang keadilan sosial, tentang Islamofobi. Jadi, kampus sekarang itu seolah disulap jadi tempat para bazer. Karena itu bazer yang tentuin bahwa Rocky Gerung dan Abdul Somad itu gak boleh tuh. Pasalnya, laporkan, mungkin ke pembisik presiden. Karena, kata presiden, itu bukan urusan saya. Dulu dia lapor ke pejabat di bawahnya atau mungkin para Rektor ini begitu masuk nama saya dan Abdul Somad itu langsung merasa alergi. Itu bahayanya kalau kampus itu diberi sinyal buruk tentang komposisi kode tugas kampus beroposisi itu, bukan korupsi itu point dasarnya. Jadi kenapa bangsa ini tertatih-tatih menuju masa depannya, karena enggak ada semacam kelegaan untuk menerima pikiran-pikiran alternatif. Bayangkan misalnya kalau Unila itu ada semacam kegiatan oposisi atau mahasiswa setiap hari ada forum bersama Rektor membahas pikiran-pikiran oposisi. Si Rektor juga akan merasa oke ya maksudnya hebatlah dia membuat politik Istana dan tetap berpegang pada nilai akademis, maka si Rektor tidak akan terlibat dalam korupsi itu. Ini kan soal suasana jadi rektor ini pasti juga bagian dari permasalahannya mungkin rektor merasa saya mesti pelihara buzer di kampus saya supaya dapat status khusus. Jadi kelihatannya pak rektor berpikir dia harus pelihara buzer karena dia dilarang untuk menerima para oposan di kampus itu kan, jadi supaya seolah-olah ada laporan bahwa kampus itu udah bebas. Oposisi bazer ini digerakkan itu perlu uang. Jadi sangat mungkin juga korupsinya itu demi kepentingan memelihara kekuasaan dan kalau dia disidang misalnya terus dia bilang, ya saya korupsi karena nggak ada uang dari kakak pembina. Jadi saya musti pelihara buzer sendiri itu dengan cara itu. Bahkan, terbongkar lagi. Jadi ada peta baru investasi Rektor Unila itu terkait dengan peta Polda di situ atau peta DPRD jadi petarung meretakkan. Lalu ada rektor lain merasa mulai terganggu karena bisa juga Rektor Unila ini nyanyi bahwa dia tahu rektor yang lain di seluruh Indonesia lakukan hal-hal yang sama. Lalu rektor-rektor bilang ke konferensi Pers sama-sama, tapi tidak menerima uang, sama seperti Kapolri yang tiba-tiba bikin konfersi pers bersama bahwa terlibat judi online, jadi ini yang kita sebut tadi gonjang-ganjing yang maha dahsyat sedang berlangsung di nusantara. Dan ini kan apa yang terjadi di Polri. Kemudian apa yang terjadi di Unila saya kira dan kemudian juga ribut-ribut sendiri di kalangan DPR itu saya kira ini menunjukkan bahwa memang sudah terjadi pembusukan di semua rektor gitu ya? Nah, betul mesti kita anggap begitu. Bahwa alam sedang mengaduk-aduk bangsa ini dan adukan terakhir yang tertapis adalah mereka betul-betul bersih. Nah, itu yang lagi kita tunggu, kita mungkin hanya perlu 2-3 Rektor di Indonesia bersih lalu bersama-sama dengan tiga political yang juga bersih bersama-sama dengan pejabat-pejabat Istana yang masih bersih, lalu ada sembilan orang yang kemudian betul jadi Pandawa itu maksudnya. Mari kita bandingkan ini ya karena kita ini orang jadul ya, orang terlama dan anda juga, saya juga dulu aktif di pergerakan. Bahkan, di masa orde baru gitu kalau ketika sangat kuat kalian pemerintahan di masa Pak Harto itu masih muncul rektor-rektor yang kritis. Orang yang saya kira kalau di UI itu yang legend ada Profesor Mahar Mardjono, ya kemudian di UGM ada Profesor Koesnadi Hardjasoemantri, mungkin ada Sutan Iskandar Alisjahbana di ITB itu. Jadi kita masih bisa menyebut itu. Sekarang kita sulit sekali bisa menyebut nama-nama rektor itu yang masih tetap berani tegak itu bicara tentang apa independensi kampus dan juga kebebasan mimbar akademis. Ya itu diingatkan ajaibnya itu di masa orde baru yang otoriter, rektor Negeri justru bersama Mahasiswa Pak Maryono di UI, Pak Andi Hakim Nasution di ITB dan tadi UGM dan ITB, jadi ada semacam sebenernya kaitan etnis di antara rektor ini yang merasa bahwa Universitas tidak boleh memasuki dalam jebakan kekuasaan dan mereka justru yang diingat oleh publik, orang enggak ingat lagi. Siapa menteri zaman Pak Harto tuh karena ada banyak betul menteri yang betul-betul pintar dan orang kepintaran dia karena memang brief dengan baik dan oleh pengetahuan teknokratis tuh. Tetapi yang orang akan ingat kok oposisi sebelumnya berlangsung di masa Pak Harto diam-diam. Kita masih lihat bagaimana Pak Marita kalau ngasih sinyal kita tahu oke di pro oleh mahasiswa dan Andi Hakim Nasution, begitu juga Iskandar Alisjahbana. Semua hal yang baik di masa lalu itu dilupakan oleh Rektor-Rektor yang sekarang. Kenapa? Karena politik berubah menjadi tuker tambah jabatan semuanya. Dulu nggak ada tuh kasak-kusuk untuk jadi rektor ya biasa aja dianggap ya jadi rektor itu karena memang biasa aja dan Pak Harto juga mengerti bahwa enggak boleh Universitas itu terlalu dikendalikan bahwa ada menteri yang kemudian tiba-tiba kaku menafsirkan lebih jauh, itu karena menganggap bahwa Presiden Soeharto sudah ingin agar supaya dikendalikan oposisi di kampus. Tapi tetap rektor-rektor ini memunculkan wawancara-wawancara yang cerdas dan orang anggap sinyal moral itu atau masa depan atau sinyal etika politik masih ada pada 5 rektor ini. Jadi, hal ini yang membuat kita ingin kembali pada masa lalu bukan kembali pada masa kekuasaan politik, militer tapi kembali pada etika Universitas yang masih bisa menjungjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Ngomong-ngomong jaman Pak Harto itu enggak ada obral Doktor Honoris Causa seperti sekarang ya saya membaca bahwa Pak Harto bahkan ini pernah menolak juga ketika UI waktu itu berniat memberikan penghargaan Doktor Honoris Causa pada pak Harto. Ya itu begitu Pak Harto merasa buat apa? Dia itu presiden yang punya jabatan tertinggi dan nanti disuruh kasih cula-cula. Padahal Pak Harto setiap Minggu kasih kuliah itu Klompencapir dengan bahasa yang sangat akademis dan di belakangnya itu para Profesor justru yang mem-briefing dia dengan data yang bagus. Pak harto mengerti betul keadaan pertanian. Kalau soal keadaan rakyat itu di luar kepala Pak Harto bisa terangkan secara sangat akademis, itu mungkin yang dianugerahi Pak Harto dikasih Doktor Honoris Causa saja. Tentu bagi Pak Harto ngapain jadi kasih Doktor dan sudah ngajar kok jadi hal semacam ini yang memperburuk universitas sekaligus kita minta pendapat Nadiem mengevaluasi pemberian-pemberian Doktor Honoris Causa karena itu jadi dagang politik juga di situ. Jadi Universitasnya bakal dapat proyek dari seseorang yang di-doktor-kan di situ dan si doktor akan mendapat kehormatan yang memang dia perlukan untuk biodata dia nanti itu. Jadi apa pentingnya soal-soal semacam itu ketika akhirnya timbul peristiwa kekacauan publik di kepolisian itu, jadi track off itu yang kemudian kita anggap bahwa bangsa ini lagi diburuhkan, tidak butuhkan itu yang akan membersihkan batin republik ini. Ya tapi kita tetap hati-hati ini Bung Rocky ketika kita ngomongin dibandingkan dengan pak Harto. Nanti ada yang bilang wah ini bagian dari ordebaru, apalagi kemudian ketahuan saya juga pernah jadi wartawan di Istana gitu, ya pantes cara berpikirnya seperti itu. Saya ingin menjelaskan bahkan pada masa itu ketika juga sangat represif terhadap Pers atau lembaga TEMPO dan sebagainya dulu ya jaman Pak Harto itu orang zaman itu wartawan masih banyak yang bersikap kritis gitu. Itu waktu itu kita saya masih anggap Kompas itu juga beroposisi diam-diam ngasih sinyal. Jadi sekaligus belency-nya ada sebetulnya, tapi memang pada waktu itu dunia menginginkan Indonesia dikelola secara otoriter karena prinsip developmentalisme itu. Jadi Pak Harto juga ada bagian dari konspirasi global yang menyebabkan beliau akhirnya juga dibatalkan kepresidenannya oleh konversi global. Jadi, kita enggak dendam pada Pak Harto. Kita anggap Pak Harto selesaikan pas itu, sekarang orang tiba-tiba mau pergi pada Orde Baru lagi, \"ya nggak bisalah\", bahkan anak-anak pak Harto bikin partai politik dan masuk dalam sistem demokrasi kan itu biasa aja itu, jadi ngapain melihara dendam untuk sesuatu yang ke sebetulnya di dalamnya ada banyak pelajaran bagus. Misalnya dalam soal ekonomi itu betul-betul setelah teknokratis Pak Harto mempersilahkan para ekonom yang berpikir sebagus di UI untuk menjalankan ekonomi. Demikian juga soal politik itu dengan mudah dianggap, sudahlah itu urusan militer memang pada waktu itu militerisme itu gejala umum di dunia ketiga yang disebut oleh Huntington sebagai transisi menuju demokrasi itu. Tapi sekarang kita nggak mungkin membandingkan itu sama seperti orang kalau Lex kritik saya tuh Rocky Gerung, Jokowi zaman Orde Baru udah hilang kepalanya kan justru kita enggak ingin supaya zaman itu kembali dan karena itu saya ke beroposisi pada Presiden Soeharto. LBH, seluruh masyarakat sipil sejarah kita ada di situ. Hersubeno itu tahu semua apa yang ada di balik Istana karena dia wartawan Istana tapi bukan berarti dia ingin kembali ke situ. Jadi, semua orang yang dungu ini menganggap bahwa kalau kita bikin perbandingan kita ingin dan membanggakan bukan justru lebih perbandingan supaya yang sekarang mengerti bahwa yang ini di era demokrasi bahkan oposisi yang dilarang itu lebih buruk dari era Soeharto sebetulnya tuh. Dan ini nothing personal ya, bukan personal dengan Pak Jokowi, nggak ada urusannya dengan persoalan itu. Karena sebagai wartawan memang kita harus tetap mengambil jarak pada kekuasaan. Saya kira itu posisi media juga seperti itu, apalagi ketika lembaga-lembaga yang harusnya berperan sebagai oposisi terus kemudian ada pemeriksaan lembaga-lembaga antara eksekutif, yudikatif dan Legislatif itu sekarang semua di bawah kontrol dari lembaga dari eksekutif itu menjadi sangat lebih penting lagi untuk media juga semakin mencari jarak dengan kekuasaan. Ya itu pentingnya jurnalis dan kampus beroposisi, seminggu lalu saya bicara di Universitas Balikpapan, Uniba itu Universitas yang juga dapat proyek untuk riset tentang IKN, rektornya secara terang-terangan mengatakan dia pro IKN. Tetapi dia mengundang saya untuk diskusi. Padahal saya anti IKN kan, itu rektor yang bagus, lalu kita berdebat di situ supaya mahasiswa dengar ada versi Rektor ada versi saya tuh. Jadi, Pak Bakir Andi di situ betul-betul itu universitas kecil, Universitas Balikpapan, tapi itu Universitas keren karena berani mengundang oposisi untuk bertengkar di dalam forum akademis. Dan saya dengar dari Pak Rektor Universitas Balikpapan beberapa menteri juga tokoh politik hadir di situ. Jadi tirulah Rektor Uniba itu, jangan tiru Rektor Unila yang ketakutan untuk menggunakan oposisi, tapi berani untuk korupsi. Itu kan ajaib, takut untuk mengundang oposisi tapi berani korupsi. Ya itu gimana nilai kebesarannya dia itu. Ya, sudahlah itu sudah terjadi dan mau diapain? Itu pelajaran penting bagi kita untuk mengetahui bahwa arah bangsa ini bahkan sinyal buruk melalui Universitas khusunya Unila. Dan saya tadi amati ternyata anda itu kalau di kampus-kampus besar apalagi PTN itu ditolak karena takut gitu ya tapi kemudian universitas-universitas kecil tapi ada juga swasta yang gak boleh mengundang karena anda besar sekarang yang kecil justru berani, dengan mudah anda nasuk. Ini jadi memang kita ingat small its beautiful itu terwujud dalam sekarang. Itu betul kata shoemaker itu small is beautiful jadi sekali lagi no itu andalah beautiful. (mth/sws)

Merasakan Kekuasaan dan Keadilan Tuhan

BY FNN Selasa, 23 Agustus 2022 21:13:47 0

Pastilah setiap yang berlebihan dan melampaui batas tersebut sesungguhnya merupakan perbuatan keji. Pada waktunya akan merasakan kekuasaan dan keadilan Tuhan. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI TRAGEDI di tubuh Polri, betapapun mengerikan harus dilihat sebagai sebuah pelajaran dari banyak peristiwa memilukan yang terjadi di negeri ini. Tentang semua pikiran, ucapan, dan tindakan terkait kepentingan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Masih banyak Ferdy Sambo lain dan kroninya berkeliaran di pelbagai insitusi negara. Betapun lihainya rekayasa kejahatan dan kedzoliman rezim ini, pada akhirnya akan tunduk berhadapan dengan kekuasaan dan keadilan Tuhan. Indonesia sekarang seakan-akan telah dikuasai oleh kekuatan gelap, angkara murka begitu digdaya menampilkan kesombongannya. Rakyat terus-menerus menjadi korban dari praktek-praktek distorsi penyelenggaraan negara oleh sekelompok orang yang berlindung di balik harta dan jabatannya. Kejahatan yang terorganisir, terstruktur dan masif kini berwajah formal dan konstitusional. Sistem ketatanegaraan telah menjadi wadah sekaligus sarana berhimpunnya sekumpulan penghianat bangsa yang membunuh Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Gonjang-ganjing dalam institusi Polri merupakan salah satu contoh gejala berulang, pada kondisi akut dari penyakit komplikasi dan kronis yang menggerogoti bangsa ini sejak lama secara keseluruhan. Negeri ini hanya mampu menuangkan cita-cita mulia kemerdekaan pada secarik kertas sebagaimana tertuang dapam pembukaan UUD I945. Tak berkelanjutan dalam pikiran, ucapan dan tindakan nyata yang membawa kehidupan rakyat pada kemakmuran dan keadilan, tak berujung pada negara kesejahteraan. Di dalam tangan para pemangku kepentingan publik yang rentan hipokrit dan psikopat, NKRI deras menuju jurang kehancuran. Sementara Pancasila hanya bisa diwujudkan dalam bentuk nafsu syetan memburu materi dan kenikmatan kehidupan duniawi. Rakyat terus tak berdaya dalam semua perjalanan sejarah republik. Hidup dalam kebodohan dan kemiskinan, melewati batas waktu dan zaman. Menumpahkan darah dan mengorbankan jiwa, dari generasi ke generasi harus hidup sengsara dan menderita mulai dari masa kolonialisme dan imperialisme lama hingga ke-77 tahun usia kemerdekaannya. Penindasan dan kesewenang-wenangan, kini semakin marak dan menjadi pemandangan yang lumrah, meski hidup bebas dari alam penjajahan. Watak dan tabiat kompeni, rupanya masih hidup dan bertumbuh-kembang dalam wajah-wajah asing dan aseng serta segelintir pribumi. Sudah semakin sulit dibedakan penjajahahan dari bangsa asing atau oleh bangsa sendiri, karena mereka menyatu dan dalam penampakan serupa tapi tak sama. Melampaui Batas Ketika pejabat dan para pemimpin mulai keluar dari trek hakekat bernegara dan berbangsa. Saat proses penyelenggaraan pemerintahan semakin menjauh dari moralitas dan spiritualitas. Maka rakyat Indonesia yang berbasis religi dan telah bersepakat menjunjung demokrasi dalam habitat kemajemukan dan kebhinnekaannya, perlahan tapi pasti terpaksa mengalami kemunduran peradaban. Aparat dan elit politik menjadi pembunuh dan perampok, sebagian rakyatnya juga menjadi maling-maling kecil. Kebohongan, korupsi, tindakan kekerasan, perampasan, pemerkosaan, LGBT dan pelbagai penyimpangan menjadi serba permisif terutama di kalangan penyelenggara negara. Sungguh ironis dan begitu miris, perbuatan-perbuatan tercela dan sarat kebiadaban itu justru lebih banyak dilakukan oleh para pemimpin yang seharusnya memberi contoh dan keteladanan bagi rakyatnya. Kembali kepada prahara yang terjadi dalam institusi Polri, sudah selayaknya bangsa ini dapat melakukan refleksi dan evaluasi total. Bahwa kehancuran sistem dan kerusakan serta kebobrokan mental birokrasi pemerintahan telah melampaui batas. Bukan hanya sebatas Polri, hampir pada setiap institusi negara mengalami fenomena yang sama. Sektor legislatif dan yudikatif, kemudian juga sektor eksekutif dari mulai presiden hingga kementerian, pemerintahan daerah, BUMN-BUMD, komisi tetap dan komisi adhock seperti KPU, Komnas HAM, KPK dlsb., juga mengalami disfungsi dan distorsi kebijakan. Kalau tidak penyelewengan keuangan, para pembuat dan eksekutor kebijakan itu kerapkali melakukan manipulasi dan kamuflase terhadap undang-undang, peraturan dan keputusan yang memarjinalkan kepentingan hajat hidup orang banyak. Bukan hanya intens menghirup udara kapitalisme global, liberalisasi, dan sekulerisasi juga sudah masuk ke tulang sumsum bangsa ini, menjiwai pola dan gaya hidup terlebih pada para wakil dan pelayan rakyat yang hedon dan menjadi lumben proletar. Uang, jabatan dan populeritas telah menjadi tujuan hidup sebagian besar penghuni bumi nusantara ini. Sikap materialistik yang dianggap mampu menopang status sosial, perlahan menjadi keyakinan dan agama baru. Kemewahan dan gaya hidup yang telah dimanjakan oleh fasilitas berlimpah, membuat banyak pejabat larut dalam kenikmatan semu dan sesaat. Keuangan yang maha kuasa, berhasil menggusur dan melumpuhkan sila pertama Pancasila, untuk selanjutnya mengubur utuh lebih dalam dasar negara dan falsafah bangsa itu. NKRI kini bertuhankan materi dan UUD 1945 menjadi alat ritual transaksional kepentingan politik sesat. Oleh karena itu, belajar dari gonjang-ganjing di korps Bhayangkara tersebut  juga yang sama secara esensi dan substans pada insitusi negara sebagian besar lainnya. Maka bangsa ini, selayaknya dapat memetik nilai dan memungut hikmah lebih fundamental. Distorsi penyelenggaraan negara tak akan kekal, untuk terus berlangsung selamanya. Tak ada kesenangan yang berlama-lama, tak ada pesta yang tak berakhir. Serapat-rapatnya bau busuk itu disimpan, aromanya akan tercium juga. Sepandai-pandainya Tupai melompat, akhirnya akan terjatuh juga. Tidak ada kejahatan yang sempurna, tak ada kebohongan yang tak terungkap, Rakyat boleh tak berdaya, rakyat boleh dirampas haknya, rakyat boleh tergusur dan lapar. Tapi rakyat masih punya suara dan jeritan hati. Rakyat masih punya doa dan keluhannya kepada Sang Pencipta yang Maha Pemberi dan Pengasih. Sama halnya seperti darah beracun para ulama dan pewaris nabi yang punya muhabalah. Doa orang yang teraniaya lebih dekat sampai ke haribaan Illahi. Begitupun kepada para pemimpin yang dzolim dan lalim, bukan soal waktu dan bukan soal cepat atau lambat. Pastilah setiap yang berlebihan dan melampaui batas tersebut sesungguhnya merupakan perbuatan keji. Pada waktunya akan merasakan kekuasaan dan keadilan Tuhan. Merasakan kekuasan dan keadilan Tuhan, menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar dan akan menghampirinya suka atau tidak suka. Masih berani menunggu muhabalah? Munjul-Cibubur, 23 Agustus 2022. (*)

Anthony Budiawan: Alasan KPK Stop Kasus Dugaan KKN Gibran – Kaesang Sangat Bahaya Bagi Pemberantasan Korupsi

BY FNN Selasa, 23 Agustus 2022 14:23:36 0

Jakarta, FNN - Ubedilah Badrun yang melaporkan dugaan korupsi itu ke KPK pada Januari 2022 lalu, masih meyakini ada dugaan KKN dalam sejumlah perusahaan milik Gibran dan Kaesang. Dia menyayangkan sikap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut dugaan tersebut sumir. Mengamati dari sikap dan keputusan Nurul Ghufron dalam jumpa pers kinerja semester I KPK, di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (19/8/2022) yang mengatakan “sejauh ini indikasi TPK (Tindak Pidana Korupsi) yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas. Dan pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan TPK dan atau TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)”, Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan mengatakan pernyataan wakil ketua KPK Nurul Ghufron sangat bahaya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. “Alasan KPK stop kasus dugaan KKN ini sangat bahaya bagi pemberantasan korupsi. Kalau anak pejabat tidak dianggap bagian dari pejabat, tidak dianggap KKN, KPK sama saja membuka ‘jalan tol’ korupsi melalui gratifikasi kepada anak pejabat. APBN bisa bangkrut!” ungkap Anthony, Selasa (22/8/2022). Lebih dalam Anthony menguraikan, jika alasan pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan TPK dan atau TPPU, patut dipertanyakan niat KPK mengusut tuntas laporan masyarakat. “Karena, kalau baca berita ini, uraian KKN sepertinya sudah jelas sekali, dan tugas KPK mendalaminya. Bukankah seharusnya seperti itu?”.lanjutnya. “Sebagai contoh, baru-baru ini KPK tangkap tangan Rektor dari sebuah perguruan tinggi negeri, didakwa korupsi. Kalau uang tersebut diberikan kepada anak rektor untuk modal buka warung pisang goreng, senilai Rp2 miliar, apakah termasuk korupsi/KKN? Menurut KPK bukan KKN? Bahaya,”. tegasnya. (mth)

Tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Ungkap Hasil Otopsi Brigadir J

BY FNN Selasa, 23 Agustus 2022 13:13:46 0

Jakarta, FNN – Ketua Tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) Ade Firmansyah Sugiharto mengungkapkanada dua luka tembakan fatal di tubuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabaratatau Brigadir J yang mengakibatkan ajudan mantan KadivPropamPolri Irjen PolisiFerdy Sambo itu meninggal dunia.\"Ada dua luka yang fatal tentunya, yaitu daerah dada dan kepala,\" kata Ade Firmansyah kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin.Ade mengatakan dari hasil autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J juga diketahui ada lima tembakan masuk dan empat tembakan keluar.Jumlah luka tembak ini tidak berkaitan dengan jumlah peluru yang ditembakkan, tetapi dari lima luka tembak yang masuk dan empat luka tembak keluar, berarti ada satu peluru yang bersarang di tubuh Brigadir J.\"Dari empat tembakan keluar,ada satu yang bersarang di tulang belakang, dekat tulang belakang,\" jelasAde.Tim Kedokteran Forensik tidak menyelidiki berapa jumlah tembakan karena merupakan kewenangan dari penyidik, termasuk jenis senjata api yang digunakan, serta arah tembakan.Hasil autopsi ulang tersebut juga memastikan tidak ada luka-luka selain luka tembakan karena senjata api yang ditemukan di tubuh Brigadir J.Tim Kedokteran Forensik, kata Ade, bekerja secara independen memeriksa bagaimana arah masuknya anak peluru ke dalam tubuh dan bagaimana lintasan peluru keluar dari tubuh. Tim Forensik juga menelusuri tempat-tempat yang berdasarkan informasi keluarga ada tanda-tanda kekerasan.\"Kami sudah pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknyabahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain senjata api pada tubuh korban,\" katanya.Ade juga memastikan tidak ada kuku korban Brigadir J yang dicabut ataupun tulang yang patah pada tubuh Brigadir J. Adapun posisi organ tumbuh yang berpindah tidak pada tempatnya merupakan bagian dari tindakan autopsi.\"Semua tindakan autopsi pasti ada organ-organ itu akan dikembalikan ke tubuhnya, namun memang harus ada pertimbangan-pertimbangan baik itu misalnya adanya bagian-bagian tubuh yang terbuka sehingga pada saat jenazah itu akan ditransportasikan akan dilakukan pertimbangan-pertimbangan seperti itu,” ujar Ade.Kemudian untuk jari yang luka, kata Ade, karena arah alur lintasan anak peluru yang mengenai tubuh Brigadir J dan luka di wajah karena ricochet atau sambaran peluru.Ade berharap dari laporan forensik yang telah diserahkan kepada Bareskrim Polri tersebut dapat membantu penyidik untuk membuat terang perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.\"Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan dalam empat minggu kurang supaya bisa membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini, supaya tidak ada lagi keragu-raguan penyidik tentang kejadian ini,\" tambahnya.Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, penyidik telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Irjen Polisi Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma\'ruf, dan Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo).Kelima tersangka disangkakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, ancaman maksimal hukuman mati.Selain itu, penyidik juga menyidik perkara penghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice yang dilakukan tersangka Ferdy Sambo bersama lima perwira Polri lainnya.Kelima perwira Polri tersebut adalah Brigjen Polisi Hendra Kurniawan (mantan Karo Paminal Div Propam Polri), Kombes Polisi Agus Nurpatria (mantan Kaden A Biropaminal Div Propam), AKBP Arif Rahman Arifin (mantan Wakaden B Biropaminal Div Propam), Kompol Baiqui Wibowo (mantan PS. Kasubbag Riksa Bag GakEtika Rowabprof Div Propam), dan Kompol Chuck Putranto (mantan PS. Kasubbagaudit Bag Gak Etika Rowabprof Div Propam).Kelima perwira Polri tersebut terancam hukuman pidana melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. (mth/Antara)

Pendapat Hukum Terhadap Penarikan Pimpinan MPR Unsur DPD Fadel Muhammad

BY FNN Selasa, 23 Agustus 2022 11:01:40 0

Pernyataan tertulis 97 (sembilan puluh tujuh) Anggota MPR unsur DPD tergolong penarikan mandat dengan cara pemungutan suara (voting). Oleh: Gugum Ridho Putra, SH, MH, Managing Partner Kantor Hukum GUGUM RIDHO & PARTNERS Dasar Hukum Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam menyusun pendapat hukum ini antara lain: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”); 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU Nomor 17 Tahun 2014”); 3. Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (“Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019”); 4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Negara Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (“Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022”). Pertanyaan Hukum Adapun pertanyaan hukum yang diminta untuk dianalisa adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Tatacara Pemberhentian Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI? 2. Apa Alasan Yang dapat dijadikan Dasar Pengusulan Penggantian Pimpinan MPR dari Kelompok DPD? Dan Bagaimana Prosedurnya? 3. Apakah “mosi tidak percaya ” dapat dianggap Sebagai mekanisme pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR RI menurut Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019? Pembahasan Analisis Hukum III.1 Tatacara Pemberhentian Pimpinan MPR Dari Kelompok DPD 1. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945 telah menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan sebagai negara hukum itu membawa konsekuensi bahwa segala tindak tanduk penyelenggaraan negara hanya bisa diselenggarakan dengan dasar kewenangan dan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek harus mengacu kepada sistem peraturan perundangundanganyang dan berlaku secara hierarkis (berjenjang). 2. Mengacu kepada teori pertingkatan norma Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky, norma hukum tersusun dalam hierarki dari bawah hingga ke atas. Puncak hukum tertulis tertinggi di sebuah negara adalah staatsgrund gezets atau dikenal dengan sebutan konstitusi. Prinsip hierarki ini kemudian diadops dalam sistem perundang-undangan kita. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menempatkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai norma hukum tertulis tertinggi. 3. Satu layer atau satu tingkat di bawahnya ada peraturan perundang-undangan berbentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Di bawahnya lagi ada Peraturan Perundang-Undangan dalam tataran teknis (verodenung) maupun peraturan otonom (autonome satzung) bentukan eksekutif di tingkat pusat seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Negara. Terakhir dalam layer atau tingkatan terbawah adalah peraturan perundang-undangan dalam tataran teknis (verodenung) maupun peraturan otonom (autonome satzung) bentukan eksekutif di tingkat daerah seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, Peraturan Desa, dan sebagainya. Masing-masing berlaku dalam tatarannya dan tidak boleh bertentangan antara peraturan yang di bawah dengan peraturan di atasnya. 4. Tidak terkecuali terhadap sistem hukum yang mengatur Pengisian, Pemberhentian dan Penggantian Pimpinan MPR dari Unsur DPD RI. Dasar hukum tertinggi adalah staatgrund gesetz atau konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945. Di bawahnya dalam tataran strategis berlaku yakni UU No. 17 Tahun 2014. Di bawahnya lagi dalam tataran teknis dan otonom kelembagaan terdapat Peraturan Tata Tertib di lingkungan MPR RI (Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019) dan Tatib DPD RI (Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022). Masing-masing Tatib berlaku sebagai peraturan teknis untuk melaksanakan UU Nomor17 Tahun 2014 dalam tataran teknis, sekaligus berlaku pula sebagai peraturan otonom, yakni peraturan yang berlaku mengikat dan wajib dipatuhi dalam internal lembaga masing-masing. 5. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan “Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) Ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR”. Ayat (2) ketentuan ini mengatakan “Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap”. UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak memerinci makna frasa “bersifat tetap”. Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketentuan masa jabatan anggota MPR yang berbunyi “Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji”, maka bersifat tetap ini menyangkut jabatannya yang bukan sementara (tidak ad hoc ). Pimpinan MPR menjabat dalam masa jabatan yang tetap yakni mutatis mutandis mengikuti masa jabatannya sebagai anggota MPR selama 5 tahun. 6. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat 5 UU Nomor 17 tahun 2014 menentukan “Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR”. Ayat (6) mengatakan “Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam rapat paripurna MPR”. Sementara ayat (8) mengatakan “Pimpinan MPR ditetapkan dengan Keputusan MPR”. Dari sini dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) cara memilih pimpinan MPR yakni dapat dipilih lewat musyawarah atau lewat voting dan penetapannya menggunakan Keputusan MPR. 7. Bahwa terkait pemberhentian Pimpinan MPR, ketetuan pasal 17 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan “Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Diberhentikan”. Ayat (2) mengatakan “Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila : a. Diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota DPD; atau b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan MPR”. Dari ketentuan ini dapat diketahui hanya ada 3 (tiga) dasar pemberhentian pimpinan MPR yakni : (1) pertama, meninggal dunia; (2) kedua, mengundurkan diri; (3) ketiga, diberhentikan. Dalam Pasal 19 UU No. 17 Tahun 2014 ditegaskan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tetang tata tertib”, dalam hal ini Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019. 8. Bahwa mengacu kepada Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019, alasan pemberhentian Pimpinan MPR kembali diperjelas kembali dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) yakni “Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri; c. Diberhentikan; d. Menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD; atau e diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD”. Dari ketentuan ini dapat diketahui terdapat penambahan dasar pemberhentian Pimpinan MPR yang semula hanya ada 3 (tiga) alasan, bertambah 2 (dua) dasar lagi yakni menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD atau diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD. 9. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 ditegaskan apabila terdapat kekosongan jabatan ketua MPR, Pimpinan MPR akan menyurati Fraksi asal ketua MPR jika ketua MPR berasal dari salah satu Fraksi atau Kepada Kelompok DPD jika Ketua MPR berasal dari Kelompok DPD. Masing-masing kelompok menetapkan nama Pengganti Calon Pimpinan MPR selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat Pimpinan MPR. Nama calon Pengganti Ketua MPR disampaikan kepada Ketua MPR. Apa Alasan yang Dapat Dijadikan Dasar Pengusulan Penggantian Pimpinan MPR Dari Kelompok DPD? Dan Bagaimana Prosedurnya? 10. Bahwa Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Tatib MPR Nomor 1 Tahun 2019 telah menegaskan Pimpinan MPR dapat berhenti dari jabatannya salah satunya karena “diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD”. Dengan ketentuan ini Pimpinan MPR dari unsur Kelompok DPD dapat saja diberhentikan di tengah masa jabatannya dengan mekanisme pengusulan penggantian yang disampaikan oleh anggota-anggota MPR Kelompok DPD RI. Meskipun alasan ini dapat dijadikan dasar untuk pemberhentian, namun Tatib MPR Nomor 1  Tahun 2019 tidak mengatur secara rigid apa saja kondisi-kondisi yang dapat membuat Kelompok DPD berhak mengusulkan penggantian Pimpinan MPR di tengah masa jabatannya. 11. Bahwa apabila merujuk kepada Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Negara Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib (“Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022”), ketentuan Pasal 135 ayat (1) menyatakan “calon Pimpinan dari unsur DPD dipilih dari dan oleh Anggota dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Pimpinan DPD”. Ayat (2) menyatakan “Anggota DPD yang telah menjadi calon Pimpinan DPD tidak dapat lagi menjadi calon Pimpinan MPR”. 12. Bahwa Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 juga telah menentukan persyaratan khusus bagi Anggota untuk dapat dipilih dan diusulkan menjadi Pimpinan MPR dari Unsur DPD. Dalam ketentuan Pasal 136 ayat (1) disebutkan “Calon Pimpinan MPR unsur DPD seabgaimana dimaksud dalam Pasal 135 harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas; b. Berjiwa kenegarawanan; c. Memiliki pengetahuan tentang wawasan nusantara; dan d. Menandatangani pakta integritas”. 13. Bahwa pakta integritas yang dimaksud dalam ketentuan di atas, diperjelas dalam pasal 136 ayat (2) yakni “Pacta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat kesediaan calon pimpinan MPR unsur DPD untuk: a. Mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, dan bersih dengan menaati peraturan perundang-undangan; b. Tidak melakukan politik uang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk pemberian dan gratifikasi serta janji yang dilakukan sendiri atau melalui orang lain; c. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan lembaga negara lain; dan d. Bersedia mengundurkan diri sebagai Pimpinan MPR unsur DPD apabila dikemudian hari ternyata ditemukan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c. 14. Bahwa ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan (2) Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 juga menentukan mekanisme pemilihan calon Pimpinan MPR unsur DPD. Dalam ayat (1) disebutkan “Pemilihan calon Pimpinan MPR dari unsur DPD dilakukan dengan prinsip mendahulukan musyawarah untuk mufakat dan keterwakilan wilayah”. Sementara ayat (2) menyatakan “Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara”. 15. Bahwa Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tidak memerinci mekanisme Penggantian Pimpinan MPR Unsur DPD lewat mekanisme pengusulan oleh Anggota MPR Kelompok DPD. Namun Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 mewajibkan Pimpinan MPR unsur DPD menyampaikan laporan kinerja setiap tahun. Hal ini dipertegas dalam ketentuan pasal 138 ayat (1) yang menyatakan “Pimpinan MPR dari unsur DPD menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD setiap 1 (satu) tahun sidang”. Sementara Ketentuan Pasal 138 ayat (2) menyatakan “Kelompok Anggota DPD di MPR menindaklanjuti laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. 16. Bahwa merujuk kepada ketentuan pasal 135 ayat (1) Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 di atas, dapatlah dipahami bahwa Anggota MPR dari Kelompok DPD adalah Pemilik Hak Pilih sah atas calon Pimpinan MPR unsur Kelompok DPD. Para Anggota DPD memilih Calon Pimpinan MPR dari Unsur DPD dengan mekanisme musyawarah dan/atau Pemungutan Suara (voting ). Pemilihan Pimpinan MPR dari unsur DPD lewat musyawarah ataupun lewat voting bukanlah pemberian wewenang secara atributif (atribusi ) ataupun pelimpahan wewenang (delegasi). Melainkan sekedar pemberian mandat dari Kelompok Anggota DPD kepada salah satu anggotanya untuk menjadi Pimpinan MPR dari Unsur DPD. Dengan begitu Pimpinan MPR unsur DPD hanyalah sekedar pemegang mandat (mandataris ) dari para anggota yang diwakilinya. Kewenangan dan hak-hak suara dalam rapat-rapat pengambilan keputusan di MPR tetap milik anggota-anggota DPD yang duduk di MPR. 17. Bahwa bukti Pimpinan MPR Unsur DPD hanyalah mandataris Kelompok Anggota DPD yang menunjuknya, dapat dilihat dari ketentuan pasal 3 Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 yakni “MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum”. Hal yang sama juga dipertegas oleh ketentuan tentang Pengambilan Keputusan. Dalam ketentuan Pasal 90 Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 ditegaskan bahwa Kuorum pengambilan keputusan untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 adalah sah apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota dan disetujui minimal 50% (lima puluh persen) plus 1. Usul Pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden adalah sah apabila dihadiri ¾ (tiga per empat) anggota dan disetujui minila 2/3 (dua pertiga) anggota MPR yang hadir. Begitupun untuk sidang selain dua hal itu, pengambilan keputusan sah apabila dihadiri minimal 50% (lima puluh persen) plus 1 anggota dan disetujui minimal 50% (lima puluh persen) plus 1 anggota hadir. Ketentuan Pasal 138 ayat (1) 1Tatib DPD Nomor 1 Tahun 2022, Pimpinan MPR unsur DPD juga diwajibkan menyampaikan laporan Tahunan dalam rapat paripurna dan Anggota MPR Kelompok DPD menindak lanjuti laporan tersebut. Dengan begitu, jelaslah pemilik kewenangan dan hak untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan tugas-tugas MPR ada pada anggota, bukan pada pimpinan MPR. 18. Bahwa olehkarena kewenangan kelompok anggota DPD tidak beralih sekalipun dilakukan pemberian mandat, maka atas mandat yang telah diberikan kepada Pimpinan MPR unsur DPD dapat dilakukan pencabutan kapan saja oleh Pemberi Mandat. Itulah mengapa, ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 mengatur pemberhentian Pimpinan MPR Unsur DPD dapat diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD. Teknis penggantian ini tidak perlu diatur secara teknis karena penunjukan pimpinan MPR unsur DPD adalah sebuah pemberian mandat, atas dasar itu penarikan dan penggantiannya dapat dilakukan kapan saja oleh Kelompok Anggota DPD selaku Pemberi Mandat. Apakah “Mosi Tidak Percaya” Termasuk Mekanisme Pemberhentian Pimpinan MPR Unsur DPD RI yang Sah Menurut Pasal 29 Ayat (1) Huruf E Tatib Mpr Ri Nomor 1 Tahun 2019 19. Bahwa mosi tidak percaya dari segi istilah memang hanya dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer dan tidak dikenal dalam sistem pemerintahan presidensil. Namun jika hal itu dipersoalkan, apa yang diajukan Kelompok Anggota DPD di MPR hanyalah sekedar persoalan peristilahan saja. Sekalipun nama yang disematkan adalah “mosi tidak percaya” namun secara substansial tindakan yang diambil 97 (sembilan puluh tujuh) Anggota MPR unsur DPD secara faktual adalah sebuah pernyataan keputusan tertulis yang tidak lagi melanjutkan atau menarik mandat yang selama ini diterima pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad. Atas dasar itu, tindakan 97 anggota DPD tersebut dapatlah dianggap sebagai pelaksanaan penarikan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e yakni “pemberhentian pimpinan MPR unsur DPD dengan cara diusulkan penggantian oleh Kelompok DPD”. 20. Bahwa ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan (2) Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 telah menentukan dua cara dalam melakukan pemilihan calon Pimpinan MPR unsur DPD, yakni (1) lewat musyawarah atau (2) lewat pemungutan suara (voting). Sekalipun tidak ada mekanisme yang terperinci bagaimana melaksanakan penarikan mandat dalam pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019, namun semenjak penunjukan mandat itu dilakukan melalui musyawarah atau voting, maka penarikan mandatnya pun mutatis mutandis dapat dilakukan dengan mekanisme yang sama yakni melalui musyawarah atau voting. 97 (sembilan puluh tujuh) dari total 136 (seratus tiga puluh enam) anggota DPD telah menyatakan keputusan tertulisnya. Pernyataan tertulis itu jika diakumulasi secara keseluruhan dapatlah dikategorikan sebagai pemungutan suara atau voting . Dengan demikian, secara hukum 97 (sembilan puluh tujuh) anggota MPR unsur DPD telah menyatakan hak suaranya untuk menarik mandat pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad. Dengan begitu, secara hukum pemberhentian pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad telah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019. Kesimpulan Pendapat Hukum Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan pendapat hukum sebagai berikut: 1. Pimpinan MPR dari Kelompok DPD dapat berhenti dari jabatannya karena 5 (lima) alasan yakni : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Diberhentikan; d. Menjabat sebagai Pimpinan DPD; e. diusulkan penggantian oleh Fraksi/Kelompok DPD. Setelah pimpinan MPR dari Kelompok DPD berhenti, Pimpinan MPR menyurati Kelompok DPD. Kelompok DPD memiliki waktu selambatnya 30 (tiga Puluh) hari untuk menetapkan nama Pengganti dan menyampaikannya kepada Pimpinan MPR. 2. Pemilihan Pimpinan MPR unsur Anggota DPD adalah sebuah mekanisme pemberian mandat. Atas dasar itu Pemberhentian Pimpinan MPR unsur DPD melalui mekanisme dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Tatib MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 adalah sebuah mekanisme penarikan mandat. Itulah mengapa teknis penggantian ini tidak perlu diatur secara rinci karena penunjukan pimpinan MPR unsur DPD adalah sebuah pemberian mandat, maka penarikan dan penggantiannya dapat dilakukan kapan saja oleh Kelompok Anggota DPD selaku Pemberi Mandat. 3. Mosi tidak percaya memang tidak dikenal dalam Negara Republik Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Akantetapi, tindakan yang diambil 97 (sembilan puluh tujuh) Anggota MPR unsur DPD secara faktual adalah sebuah pernyataan keputusan tertulis yang tidak lagi melanjutkan atau menarik mandat yang selama ini diterima pimpinan MPR unsur DPD a.n Fadel Muhammad. Tindakan penarikan mandat oleh 97 (sembilan puluh tujuh) dari total 136 (seratus tiga puluh enam) anggota DPD juga telah sesuai dengan mekanisme pemilihan Pimpinan MPR unsur DPD dalam ketentuan Pasal 137 ayat (1) dan (2) Tatib DPD RI Nomor 1 Tahun 2022. Semenjak pemilihannya (pemberian mandat) dilakukan dengan musyawarah atau pemungutan (suara), maka penarikan mandat juga dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pernyataan tertulis 97 (sembilan puluh tujuh) Anggota MPR unsur DPD tergolong penarikan mandat dengan cara pemungutan suara (voting). Demikianlah pendapat hukum ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (*)

Menuju Transformasi Polri, Negara Tak Boleh Kalah oleh Mafia!

BY FNN Selasa, 23 Agustus 2022 09:49:09 0

SAAT ini, tak pernah satu detik pun media massa dan medsos lepas dari berita soal kebiadaban “Polisi Sambo”. Komentar dan celoteh netizen se-Nusantara menghujat mantan Kadiv Propam Polri itu tiada henti. Mereka penasaran dan hendak terus mengawal sampai di mana kasus ini berakhir. Dan inilah yang sudah layak kita sebut sebagai “People Power as Digital Netizen of Indonesia“. Maklum, rekayasa demi rekayasa setiap saat diproduksi polisi. Tanpa rasa malu, dan seolah tutup mata dan telinga. Ini menimbulkan sikap skeptis masyarakat dan mendorong agar kepolisian berlaku Jujur dan Transparan. Negara tak boleh kalah hanya oleh seorang Sambo. Institusi Polri tak boleh takluk hanya karena komplotan Sambo Cs. Mengapa? Sebab permasalahan utama skandal besar tersebut dimulai ketika terbongkarnya skenario pembunuhan terhadap Brigadir Joshua di Duren Tiga Jakarta Selatan. Catat! Semua peristiwa hukum yang telah direkayasa Sambo Cs merupakan perbuatan melawan hukum berat yang dilakukan oleh para aparat negara yang berada di garda terdepan penegakan hukum Indonesia. Sangat wajar dan logis jika akhirnya netizen mengaitkan dan mulai berasumsi tentang tragedi KM 50? Kematian 816 petugas KPPS? Hilangnya politisi Harun Masiku? Kriminalisasi terhadap Novel Baswedan, Kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis, serta ribuan kasus lainnya yang termasuk “outstanding” di Komnas HAM. Publik tahu, jabatan Kadiv Propam yang diduduki oleh Irjen Ferdy Sambo ini sebelumnya, bukanlah jabatan biasa. Propam itu ibarat Polisinya bagi Polisi. Yang menangkap, memproses, dan mengadili secara kode etik setiap anggota polisi apapun pangkat dan jabatannya ketika melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik. Artinya, kejahatan yang dilakukan oleh Sambo Cs tak bisa lagi kita kerdilkan, itu adalah “perilaku oknum” semata. Ini adalah sebuah kejahatan besar yang tersistem, mendasar, komprehensif, dan integral melanda korps Bhayangkara ini. Meskipun kita tentu pula tak bisa juga menggeneralisir semua Polisi itu jahat. Masih banyak Polisi yang baik dan berintegritas, namun secara hukum alam mereka tersingkir karena idealismenya. Tak bisa kita pungkiri lagi saat ini, bagaimana kewenangan Polisi yang luas pada masa reformasi khususnya rezim Jokowi akhirnya memakan korban internalnya sendiri. Kewenangan Polisi yang begitu luas, menjadikan Polri seolah institusi paling “Super Power, Super Body, Full Power” di negara ini. Melihat sepak terjang Satgassus Sambo Cs ini, kita jadi ingat sejarah Savak, polisi khusus di Iran. Atau SS di era Nazi Jerman. Yang begitu sadis, kejam, dan berkuasa atas negaranya. Polri saat ini tidak saja memiliki persenjataan dan teknologi Cyber mutakhir, tetapi juga memiliki “senjata kewenangan” hukum sosial politik yang tanpa batas dan menjadi “anak emas” karena di bawah presiden yang membuatnya menghujam dalam masuk pusaran arus politik. Berbeda dengan TNI yang tunduk pada \"Supremasi Sipil\" di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Akibatnya, Polri hari ini terjebak seakan menjadi alat dan tameng kekuasaan. Dalam peran Multifungsi Polri. Seperti ada semacam hubungan mutualisme antara Polri dan penguasa. Diberi kewenangan dan fasilitas kekuasaan, tapi (juga) bekerja sebagai garda utama pendukung kekuasaan. Siapa yang melawan, gebuk, habisi, urusan benar salah, itu belakangan. Sampai akhirnya skandal besar Sambo Cs ini terkuak kepada publik, barulah banyak yang tersadarkan bahwa memang telah terjadi sebuah kerusakan sistematis, disorientasi kewenangan dalam tubuh Polri. Yang membuat rakyat marah santero negeri, dan sulit percaya lagi pada Polisi, bila institusinya saja tidak dapat dijaga namanya, bagaimana dengan rakyat? Ajudan pribadi kesayangannya saja dibunuhnya dengan kejam, apalagi rakyat biasa? Meski demikian, kita tetap harus memberikan apresiasi pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah berupaya keras membersihkan institusi Polri dan juga telah menangkap sejumlah 83 polisi, serta menetapkan istri Sambo, Putri Candrawathi sebagai tersangka. Ini langkah konkrit yang bagus. Apalagi Satgassus juga sudah dibubarkan, secara administrasi. Namun, hal itu belumlah cukup. Karena harus dilakukan segera transformasi Polri dimulai dari repositioning, meletakkan Polri secara mandiri lagi di bawah koordinasi kelembagaan kementerian. Tidak boleh lagi langsung ada di bawah Presiden. Berbahaya! Selanjutnya, bagaimana pemurnian kembali pemahaman keamanan nasional (National Security) sebagai sebuah konsep dengan pemahaman keamanan ketertiban masyarakat sebagai fungsi. Jangan disama ratakan. Tujuan polisi dipisahkan dari ABRI melalui TAP/MPR/VI/2000 agar Polisi menjadi sipil yang humanis bersenjata untuk melumpuhkan penjahat dan membawanya ke meja pengadilan. Itu Polisi moderen. Polisi sesuai amanah konstitusi, non-kombatan, bukan untuk tempur dan jadi mesin pembunuh rakyatnya sendiri. Karena, Polisi itu seharusnya mengayomi masyarakat, bukan monster dan pengawal penguasa oligarki ?? Sudah saatnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia direvisi dan direkonstruksi ulang, baik secara substansi, struktural, kultural, dan orientasi. Begitu juga fungsi Polisi kombatan yang tidak sesuai dengan UU dan konvensi Jenewa 1949 tentang HAM, di mana Polri juga tergabung dalam IOSCE yang sepakat menempatkan tugas kepolisian sebagai Polisi yang humanis dan menjunjung tinggi HAM. Polisi adalah institusi kebanggaan masyarakat Indonesia. Jangan sampai diperalat dan dijadikan tameng kekuasaan para politisi jahat. Transformasi total Polisi adalah sebuah keniscayaan. Stop wacana dan lawan upaya rezim ini yang selalu membenturkan dan mengadu domba Polisi dengan rakyat khususnya yang berseberangan pilihan politiknya. Cukup! Polisi jangan mau diperalat lagi oleh politik kekuasaan. Mari bersama kita kembalikan citra baik Polisi kepada publik. Kita dukung Kapolri hari ini, Jenderal Sigit melakukan pembersihan dan transformasi total terhadap institusi Polri. Kita tunggu dan awasi bersama. Negara tak boleh kalah oleh hanya komplotan Sambo Cs. Jayalah Polisiku..  Jayalah Negeriku! (*)

IPW: Rumah Judi Sponsor Klub Sepakbola Harus Diproses Hukum

BY FNN Selasa, 23 Agustus 2022 02:00:13 0

Jakarta, FNN – Sponsor rumah judi terhadap sepakbola Indonesia secara resmi telah dilaporkan ke kepolisian. Pihak Bareskrim Polri telah mengeluarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi bernomor: STTL/301/VIII/2022/Bareskrim, tertanggal 22 Agustus 2022 untuk menangani pelegalan judi melalui promosi tersebut. Rilis Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan, laporan polisi itu bernomor: LP/B/0473/VIII/2022/Bareskrim,” sebut sumber, Senin (22/8/2022). Adapun peristiwa dugaan pidananya yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian juncto perjudian atau memberi kesempatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 303 KUHP. IPW menyebut, pihak yang dilaporkan dalam dugaan pidana itu adalah klub Sepakbola Persikabo 1973, PSIS Semarang, Arema Malang, PT. Liga Indonesia Baru dan PSSI. Sedang pelapornya, yakni Rio Johan Putra SE. SH. MSi. Ak CA BKP, seorang pecinta bola dan akademisi/dosen. Harapannya, kepolisian memproses perjudian dan iklan judi melalui sarana kompetisi sepak bola Liga 1 yang digulirkan PSSI melalui operatornya PT LIB. “Pasalnya, judi sebagai penyakit masyarakat masih dilarang oleh pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,\" jelasnya. \"Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila. Disamping membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara,\" lanjutnya. Oleh karena itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai sponsor rumah judi pada klub-klub sepak bola Indonesia sangat merusak moral bangsa terutama generasi muda. \"Karenanya, orang-orang yang terlibat pada masuknya rumah judi untuk mensponsori klub-klub sepakbola di Indonesia harus ditangkap dan diproses hukum oleh kepolisian tanpa pandang bulu,\" tegasnya. Dalam Rilis disebut pelanggaran tindak pidana itu diduga dilakukan Persikabo 1973, PSIS Semarang dan Arema Malang. Persikabo 1973 dimasuki sponsor rumah judi SBOTOP yang dipasang di depan kostum timnya dan ada di adboard pinggir lapangan. SBOTOP merupakan situs judi yang mengklaim terpercaya, termurah, dan tercepat. Terpercaya untuk melayani pelanggan saat bertaruh di Sbobets. Termurah karena layanan deposit Sbobets termurah yang hanya dengan Rp 10.000 dapat bermain judi online. Tercepat bagi agen judi online dalam bertransaksi. Sedang PSIS telah bekerjasama dengan Skore88.news yang identik dengan rumah judi Skore88. Sementara Arema Malang bekerjasama dengan Bola88.fun yang berafiliasi dengan rumah judi Bola88. \"Penyimpangan dan pelanggaran ini harus diusut tuntas. Apalagi saat ini, pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian termasuk judi online. Genderang perang itu langsung disuarakan pimpinan tertinggi Polri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya melalui video conference kepada seluruh jajaran se-Indonesia, Kamis (18/8/2022). \"Saya sudah perintahkan, yang namanya perjudian, saya ulangi yang namanya perjudian apapun bentuknya apakah itu darat, apakah itu online semua itu harus ditindak. Saya ulangi yang namanya perjudian apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus di tindak,\" tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (mth)

Dalam Sidang Paripurna, DPD RI Sepakat Perkuat Peran dan Fungsi Kelembagaan

BY FNN Senin, 22 Agustus 2022 18:19:52 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memimpin Sidang Paripurna ke-3 DPD RI di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Senin (22/8/2022). Dalam sidang yang menetapkan alat kelengkapan (alkel) DPD RI itu, disepakati untuk memperkuat peran dan fungsi kelembagaan DPD RI.  Penguatan peran dan fungsi DPD RI datang dari jajaran anggota. Seperti dari Senator asal Bali, I Made Mangku Pastika, yang menilai peran dan fungsi DPD RI terlalu kecil. Dalam hal perumusan anggaran, DPD RI sama sekali tidak memiliki peran yang berarti.  “Sehingga kita tidak bisa mengoreksi, karena semua sudah ditetapkan tanpa melibatkan peran DPD. Dana perimbangan pusat dan daerah sebesar Rp800 triliun, itu saya kira sangat sedikit. Semestinya Rp1.500 triliun, baru daerah itu bisa berkembang,” kata Mangku Pastika. Namun, DPD tak memiliki peran dan fungsi dalam hal perumusan anggaran sejak awal. Oleh karenanya, Mangku Pastika mengusulkan agar peran dan fungsi DPD RI diperkuat. “Kalau kita mau besar, maka kita juga harus berpikir besar. PURT itu kan sifatnya ad hoc karena hanya panitia. Pun halnya hanya mengurusi rumah tangga internal saja. Mengapa kita tidak buat Badan Anggaran (Banggar) agar kita bisa ikut merumuskan anggaran kepentingan daerah,” tandas Mangku Pastika. Senator asal Aceh, Abdullah Puteh, menyatakan hal senada. Dalam hal perumusan kebijakan berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan daerah, amat minim sekali yang menjadi prioritas untuk dibahas. Pada sisi lain, penguatan peran dan fungsi DPD RI mendapat dukungan publik. “Hal itu terungkap dari hasil kunjungan kerja Pak Ketua DPD RI berkeliling Indonesia, publik mendukung penguatan peran dan fungsi DPD RI. Oleh karenanya, hal ini sekiranya perlu dirumuskan, agar bagaimana ke depan peran dan fungsi DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah dapat terus diperkuat,” katanya. Senator asal Maluku, Anna Latuconsina, berharap Rapat Koordinasi (Rakor) antara Presiden dan DPD RI dapat dihidupkan kembali.  “Di periode lalu kita punya yang namanya Rakor antara Presiden dan DPD RI agar persoalan di daerah mendapat atensi langsung dari pemerintah. Saya meminta kepada pimpinan agar hal ini dapat dilakukan kembali,” kata Anna. Pimpinan Sidang, Nono Sampono, sependapat dengan hal tersebut. Seluruh aspirasi dari anggota akan ditampung dan diperjuangkan agar bagaimana peran dan fungsi DPD RI dapat terus dimaksimalkan. “Kita tentu sependapat bagaimana peran dan fungsi ini dapat diperkuat. Kita tampung aspirasi, usulan dan pendapatnya, untuk dapat dirumuskan penguatan peran dan fungsi kita sebagai wakil rakyat di daerah,\" kata Nono. Hal senada diungkapkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, apa yang dilakukannya selama ini adalah untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan, termasuk di dalamnya memperkuat peran dan fungsi DPD RI. “Upaya-upaya itu terus kita lakukan agar DPD RI ini memiliki peran dan fungsi yang cukup kuat, tak hanya sebagai penampung aspirasi dan pengawasan belaka. Tetapi bagaimana agar DPD RI ini dapat ikut menentukan arah perjalanan bangsa ke depan,” tutur LaNyalla.  “Sebagai wakil daerah, DPD RI harus berpikir next generation, bukan next election. Mari kita resonansikan peta jalan untuk memperbaiki bangsa ini, agar perjalanan arah bangsa kita kembali kepada seperti apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa,” tutur LaNyalla. (mth/*)

Anies - Puan di Atas Angin, Cegat Muncul Calon Tunggal

BY FNN Senin, 22 Agustus 2022 16:50:54 0

Politik adalah seni dari semua kemungkinan, bisa saja semua berubah secara mendadak. Kekuatan oligargi sangat besar untuk mengendalikan partai politik di Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih FOTO bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (AB) saat ajang Formula E Jakarta (4 Juni 2022), bukan foto hanya sekedar hobi selfie. Tetapi memiliki muatan politik penuh makna. Arah foto menuju ke AB dan mengesampingkan wajah Presiden Joko Widodo itu merupakan langkah berani Puan untuk meninggalkan dan mengabaikan Jokowi. Di bagian terpisah Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto buru-buru memberi komentarnya, makna dari foto bersama tersebut mengatakan: “foto bersama antara Puan Maharani dengan Anies Baswedan sudah menjadi kecenderungan di masyarakat – itu suatu hal yang baik. Foto selfie bersama itu tampilannya suatu yang cukup baik,” katanya, di Kampus Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Ahad (5/6/2022). Berkali-kali dari markas Tengku Umar mengeluarkan nada sejuk bahwa Puan dan Anies tidak ada masalah, dalam ruang sama menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Sebelumnya Ketum NasDem Surya Paloh bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Rabu (1/6/2022) dan dilanjutkan lobi dengan Presiden Jokowi tentang Capres 2024. Lobi basa-basi ini tampaknya memberitahu dan seolah-olah minta pendapat Jokowi pasangan Capres 2024. Saat itu Surya ditengarai hanya penjajagan pandangan politik Jokowi tentang formasi Capres 2024. Lobi tersebut ditangkap sinyalnya oleh Megawati. Surya Paloh harus dalam mitra kendalinya, bukan dikendalikan oleh Presiden atau Ketum Partai lain. Serangan Mega dilancarkan melalui forum Rakernas PDIP yang waktunya sudah sangat dekat pada 21 Juni 2022. Hanya dalam rentang waktu hanya 17 hari dari foto Puan dan Anies dengan Rakernas PDIP. Benar terjadi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia. Hal ini mengingat sistem tata negara menganut sistem presidensial dan bukan parlementer. Sebaliknya, Megawati menilai lebih cocok penyebutan kerja sama politik jika dibandingkan koalisi. Hal ini disampaikan di hadapan Presiden Jokowi yang menghadiri acara Rakernas PDIP, Selasa (21/6/2022). Pidato Megawati tentang tidak ada sebutan koalisi di Indonesia itu memiliki makna politik menghentikan laju Ganjar Pranowo, melepas Prabowo Subianto dan memberitahu pada Jokowi jangan campur tangan soal Capres 2024 saat bersamaan memberi ruang politik Anies dan Puan. Lobi politik terus bergerak terpantau melalui media sosial Puan bertemu Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (22/8/2022), Puan tiba pada pukul 11.00 WIB. Terlihat Puan mengenakan baju serba hitam. Puan didampingi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto. Selain itu beberapa kader PDIP lainnya terlihat mengawal. Rentetan dari beberapa lobi politik yang bisa terlacak pasti didahului lobi politik senyap untuk memperlancar prosesnya. Bisa dibaca bahwa Surya Paloh yang sudah berkawan (koalisi) dengan Partai Demokrat dan PKS, dugaan kuat menerima mandat memperluas kerjasama dengan parpol lainnya, termasuk mendekati PDIP secara terhormat. Lobi Surya direspon positif oleh pihak PDIP. Bahkan Puan sampai mengatakan bahwa Surya Paloh adalah Pakdenya (saudara tuanya). Rekayasa politik tersebut adalah untuk memuluskan formasi Anies Baswedan dan Puan Maharani. Proses ini pasti membawa korban politik lanjutan. Sangat mungkin akan menimbulkan reaksi oligarki untuk mencegatnya, apabila tidak  dalam kendalinya. Ganjar Pranowo harus berhenti dari niatnya ingin maju Capres, kecuali nekad ada dukungan dari partai di luar PDIP dan masih diperlukan oleh oligarki, walaupun peluang ini sangat kecil. Prabowo sendiri kini dalam kesulitan yang nyata, walaupun terus mencoba menggunakan Jokowi sebagai jembatan lobinya, bisa jadi salah sasaran karena Jokowi sudah jadi kartu mati. Sekalipun masih ada hubungan dengan Oligarki, koalisi dengan PKB sangat rawan dan sangat rentan, lemah kalau nekad koalisi tersebut tetap akan dipakai Prabowo Subianto. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pasti pecah, besar kemungkinannya PPP akan berbalik mengikuti kerjasama partai PDIP, Nasdem, dan Demokrat serta PKS. Sementara Golkar dan PAN akan dihadapkan pada pilihan menyerah atau bergabung dengan Prabowo atau partai politik besar bersama PDIP dkk. Politik adalah seni dari semua kemungkinan, bisa saja semua berubah secara mendadak. Kekuatan oligargi sangat besar untuk mengendalikan partai politik di Indonesia. Dari gerak lobi-lobi partai politik tersebut yang harus dijaga, jangan sampai ada calon tunggal. Itu jebakan oligarki sehingga Pilpres bisa ditunda dan akan muncul perpanjangan masa jabatan Presiden. (*)

Rektor Koruptor dan Kegagalan Revolusi Mental

BY FNN Senin, 22 Agustus 2022 15:34:54 0

Kegagalan Revolusi Mental Jokowi perlu ditindaklanjuti dengan adanya sebuah upaya baru dalam memperbaiki mentalitas bangsa yang sedang terpuruk ini. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle REKTOR Universitas Lampung, Professor Karomani, juga petinggi organisasi keagamaan tertentu, ditangkap KPK beberapa hari lalu, karena menjual \"kursi masuk\" mahasiswa melalui jalur mandiri seharga Rp 100-350 juta per calon mahasiswa. Professor tersebut terkenal juga selama ini sebagai tokoh Forum Rektor yang mempropagandakan kampus bebas dari radikalisme. Karena, menurutnya, radikalisme adalah ancaman yang saat ini paling membahayakan di dalam  lingkungan kampus. Kita harus mengapresiasi KPK untuk penangkapan ini. Meski nilai rupiahnya tidak seperti kasus APENG yang bernilai triliunan maupun ketika kita kecewa KPK tidak berani atau tidak siap melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan KKN anak Jokowi yang dilaporkan Ubaidillah Badrun. Kenapa perlu diapresiasi? Karena penangkapan kaum Professor dari sebuah universitas yang dibiayai negara ini, merupakan simbolis penanganan kasus hancurnya moralitas bangsa kita. Alasan lainnya, sebagai pendukung militan Jokowi, Professor ini harusnya dapat merupakan \"banchmark\" keberhasilan atau kegagalan Revolusi Mental Jokowi. Universitas dan Suksesnya Sebuah Bangsa Universitas sepanjang sejarah dipercaya sebagai pusat peradaban manusia. Baik ketika dahulu kala namanya Academy di era Plato, di Athena, Yunani atau Madrasah, di jaman Al Ghazali yang mengajar di Baghdad, semuanya dimaksudkan untuk memproduksi manusia cerdas, berintegritas, dan juga memuliakan tujuan kehidupan. Perdebatan dan riset tentang demokrasi, hak-hak manusia, dan sistem pemerintahan, tentang alam semesta serta penemuan sains dan teknologi menjadi kekayaan universitas, sehingga ia dipercaya untuk mendidik manusia menjadi manusia sejati. Universitas juga dipercaya oleh sebuah bangsa untuk menjadi referensi nilai bagi pembangunan bangsa tersebut. Misalnya, universitas selalu diminta oleh negara dalam memproduksi atau mengevaluasi sebuah undang-undang. Sebab, tanpa kehadiran kaum cendikiawan dalam hadirnya sebuah produk hukum, moralitas hukum tersebut masih dapat dipertanyakan. Begitu juga ketika negara membutuhkan riset yang sangat serius untuk sebuah produk strategis, seperti energi nuklir dan lainnya. Kesuksesan sebuah bangsa seringkali diukur dengan suksesnya universitas di negara tersebut. Atau setidaknya kita bisa melihat korelasi kesuksesan sebuah bangsa dengan majunya universitas di negara itu. Sebuah kondisi paralel. Negara yang mempunyai banyak universitas dalam ranking tinggi global umumnya negara maju, sebaliknya juga terjadi. Indonesia dibandingkan Malaysia, apalagi Singapura, mempunyai universitas yang ranking-nya jauh lebih rendah, paralel dengan negaranya yang lebih tertinggal. Dengan demikian, sangatlah wajar jika universitas menjadi tumpuan harapan manusia, keluarga dan juga sebuah bangsa. Sehingga, jika universitas itu terlihat gagal menjalankan misinya, kekecewaan besarpun akan datang. Rektor Koruptor, Mengapa? Korupsi yang dilakukan rektor UNILA ini adalah jenis yang paling sadis. Korupsi yang lebih rendah kebiadabannya bisa terjadi pada korupsi dalam pengadaan barang. Karena umumnya jejaring atau broker kekuasaan memang membuat keadaan terpaksa seseorang pejabat publik harus korupsi. Beberapa universitas swasta kaya bisa memiliki peralatan laboratorium yang canggih dibandingkan universitas negeri, karena kesulitan pejabat publik berhadapan dengan calo-calo projek. Padahal negara sudah mengalokasikan dana untuk itu. Namun, mengkorupsi dengan model rektor Universitas Lampung ini, yakni meminta uang kepada calon mahasiswa, telah menghancurkan prinsip-prinsip keutamaan moral, menghancurkan kepercayaan diri dari mahasiswa untuk menjadi SDM handal dikemudian hari dan merusak reputasi universitas itu sendiri. Program penerimaan mahasiswa mandiri sebenarnya mempunyai banyak manfaat. Pertama, pihak universitas tidak terjebak pada penyeragaman tersentralisasi, seperti era Sipenmaru tahun 1980 an. Kedua, universitas memberikan kesempatan kedua kepada calon mahasiswa yang gagal dalam saringan pertama. Dalam kesempatan kedua secara teoritis diharapkan mampu memberikan penyempurnaan pada kemungkinan kegagalan sistem penerimaan disaringan pertama. Misalnya, ada saja calon mahasiswa genius yang terhalang masuk pada saringan pertama. Bagiamana dengan biaya jalur mandiri? Sebenarnya, ketika kampus kesulitan mencari pembiayaan dari negara maupun upaya kampus untuk menambah kemampuan pembiayaan sendiri, wajar saja saringan ala jalur mandiri itu dikaitkan dengan sumbangan calon mahasiswa. Namun, tentu saja itu bukan suatu syarat mutlak. Syarat mutlaknya adalah kemampuan akademik dan IQ sang calon tersebut. Dan uang yang diperoleh tentu saja untuk universitas, bukan pribadi rektor dan kawan-kawannya. Lalu kenapa rektor ini korupsi? Hal ini tentu merupakan kerusakan mental. Pertama, di lingkungan universitas negeri, di bawah jajaran Kemendikbud,  belum terdengar kabar adanya biaya suksesi yang mahal untuk menjadi rektor. Model biaya mahal umumnya terjadi untuk kursi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Tapi, ini juga mungkin mulai berubah? Kedua, seorang rektor dan sebagai professor, seharusnya dia sudah hidup lebih dari cukup. Bahkan, seorang Professor masih mendapatkan tunjangan negara sampai usia tua. Lalu apa motivasi rektor koruptor? Ini perlu penyelidikan serius, bisa jadi karena rektor ini korban projek Revolusi Mental? Gagalnya Revolusi Mental Presiden Joko Widodo membawa ide, semangat dan api \"Revolusi Mental\" ketika kampanye menjadi presiden. Menurut situs pemerintah, \"Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.\" (Kominfo.go.id). Dan, \"Revolusi mental Jokowi ditandai dengan prinsip integritas, etos kerja dan gotong royong.\" (situs Kemendikbud). Pemerintah mengalokasikan biaya untuk ide ini terwujud, khususnya dalam pelatihan pelatihan dan pendidikan (Diklat) yang diberikan kepada aparatur negara. Penangkapan Rektor UNILA yang menjijikkan ini telah menunjukkan adanya kegagalan Revolusi Mental dalam dunia pendidikan. Ini memang baru sebuah indikator. Namun, indikator ini sangat penting mengingat keterlibatan rektor dan pimpinan universitas perguruan tinggi negeri dengan model korupsi yang biadab. Apalagi rektor tersebut petinggi organisasi keagamaan dan promotor utama anti radikalisme di kampus. Bisa jadi, modus korupsi penerimaan mahasiswa baru ini sudah berkembang lama dan terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri lainnya. Ade Armando, misalnya, pernah mengatakan bahwa mahasiswa di kampusnya mengajar, banyak yang berbayar alias diterima masuk karena uang, bukan IQ dan kapasitas. Lalu bagaimana nasib Revolusi Mental ini? Setelah 8 tahun Jokowi presiden? Kasus penangkapan Rektor Koruptor ini bukanlah satu-satunya indikasi kegagalan Revolusi Mental. Kita melihat sebelumnya kasus Ferdy Sambo, Penegak Hukumnya Penegak Hukum alias Provos dari institusi utama penegakan hukum pun telah menunjukkan kegagalan Revolusi Mental ala Jokowi. Belum lagi banyaknya deretan kasus-kasus korupsi dan moralitas kekuasaan saat ini. Untu itu maka kita melihat Revolusi Mental ala Jokowi sudah gagal. Lalu, What\'s Next? Kegagalan Revolusi Mental Jokowi perlu ditindaklanjuti dengan adanya sebuah upaya baru dalam memperbaiki mentalitas bangsa yang sedang terpuruk ini. Apakah melalui konsep Revolusi Akhlak ala Habib Rizieq diperlukan ke depan? Kita harus kaji. Tapi, setidaknya sudah saatnya kita mengatakan, bubarkan Revolusi Mental ala Jokowi! (*)

Eh Copot, Eh Copot-Copot

BY FNN Senin, 22 Agustus 2022 12:38:55 0

Seperti kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo tentang ikan busuk itu dari kepala, bongkar-pasang dalam institusi Polri atau segera mengganti Jokowi? Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI MESKI Irjen Ferdy Sambo disinyalir sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua, namun kasusnya kian kemari menyeret banyak petinggi Polri dan lingkaran kekuasaan Istana. Bukan hanya menguak kejahatan berjamaah, ramai berkembang kabar kecenderungan pengaruh oligarki yang menguasai institusi Polri. Ada keterlibatan banyak pihak yang menandakan kerusakan sistem selain sekedar perilaku oknum ditubuh Korps Bhayangkara. Pembunuhan yang mengakhiri penyiksaan seorang polisi oleh pimpinannya, seperti menjadi bom atom bagi kalangan internal Kepolisian. Bukan hanya menodai Tri Brata dan Eka Prasetya bagi keluarga besar Polri. Kejahatan multidimensi itu, seketika semakin menghancurkan kepercayaan rakyat kepada lembaga penegakan hukum tersebut. Kematian dengan didahului penyiksaan yang menyemburkan bau amis korupsi, perselingkuhan, dan disorientasi seksual, juga beraroma bekingan bisnis perjudian online, pelacuran dan traficking, penyelundupan, ijin pertambangan ilegal serta pelbagai usaha haram lainnya. Menghasilkan kinerja jeblok yang menyelimuti kejahatan di dalamnya, menjadikan publik menempatkan Polri sebagai tersangka institusi negara paling buruk di republik ini. Polri semakin terdegradasi seiring-sejalan dengan kekuasaan rezim Jokowi selama hampir dua periode. Dengan kewenangan tak terbatas meliputi ipolesosbudhankam, Polri justru menjadi institusi yang \"over power\" dan \"super body\". Bukan hanya bergeser dari alat negara menjadi alat kekuasaan, Polri juga berangsur-angsur menjelma menjadi satu kedinasan yang terkesan korup, represif dan cenderung menjadi musuh publik. Polri dan Jokowi seolah-olah menjadi pasangan sejoli, telah menghadirkan persekongkolan anti demokrasi bak tirani, yang membawa kehidupan rakyat pada jurang penderitaan dan tanpa pemerintahan serta menuju negara gagal. Tak cukup sekedar copot-mencopot beberapa pejabatnya, tak cukup sekedar mereformasi lembaganya. Tragedi Polri menjadi contoh dari kehancuran sistem dan kerusakan mental aparat hampir di semua institusi negara. Rakyat Indonesia hanya punya dua punya pilihan, menikmati ilusi reformasi atau berani revolusi. Seperti kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang ikan busuk itu dari kepala, bongkar-pasang dalam institusi Polri atau segera mengganti Jokowi? Munjul-Cibubur, 22 Agustus 2022. (*)

Rekap Data Pengeluaran Negara Selama 77 Tahun Merdeka, Faisal Basri: Kebanyakan Beban yang Tidak Ada Urusannya dengan Rakyat

BY FNN Senin, 22 Agustus 2022 11:43:27 0

Jakarta, FNN – Usia kemerdekaan NKRI sudah menginjak 77 tahun, namun nampaknya negara belum bisa memberikan kabar baik terkait kesejahteraan masyarakat. Bagaiamana tidak, tingkat pengaliran dana yang seharusnya diberikan untuk kepentingan masyarakat belum juga dilakukan secara optimal. Hal tersebut ditunjukan oleh salah satu narasumber lewat rekap data belanja pemerintah pusat yang selama 2 periode terakhir. Ekonom Faisal Basri menjelaskan, berdasarkan rekap data belanja pemerintah pusat tahun 2014-2023, kenaikan belanja untuk kategori belanja modal dalam 2 periode hanya mencapai 35,1%. Sedangkan untuk bantuan rakyat hanya mencapai 51,7%. Kedua data tersebut termasuk ke dalam tatanan belanja yang paling rendah dibanding kategori lain, kenaikan pengaliran dana pemerintah pusat tertinggi justru berada pada kategori pembayaran bunga dengan total mecapai 230,8%. “Nah kalau kita gabung semua, belanja pemerintah pusat ini paling banyak naiknya paling tajam itu untuk bayar bunga,” ujarnya dalam diskusi publik berjudul “Merdeka, Kok APBN 3000 T?” pada Jum’at, 19 Agustus 2022. Faisal Basri juga menambahkan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan dibanggakan karena kenaikan aliran dana dilakukan untuk pembayaran beban bunga, bukan untuk rakyat. “Jadi kalau pemerintah mengatakan, wah ini sejarah untuk pertama kalinya pengeluaran menembus 3000 triliun. Ndak bisa dibanggakan itu, naiknya bukan untuk rakyat, tapi naiknya karena beban bunganya naik tajam dari tahun 2014,” ujarnya. Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas tahun 2014 ini menyimpulkan bahwa pemerintah saat ini seakan tidak berpihak kepada rakyat dalam hal pengaliran dana karena banyaknya beban yang sudah terlanjur ditanggung. “Artinya pemerintah ini udah kebanyakan beban yang tidak ada urusannya dengan rakyat kebanyakan beban, karena salah urus karena utangnya tidak produktif ya pertumbuhan utangnya lebih cepat dari pertumbuhan PDB-nya,” ujarnya. Terkait pengalokasian dana yang tidak optimal tersebut, Faisal Basri sangat mengharapkan pihak Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjalankan peran legislatifnya sebagai pengawas pemerintah, agar dana yang dialokasikan bisa optimal dan tepat sasaran. “Jadi menurut saya, DPR seharusnya menjalankan fungsi, salah satu fungsi utamanya, yakni anggaran ini ya. Satu sen pun uang keluar dari pemerintah harus disetujui oleh anggota dewan dan harus dipertanggungjawabkan kepada anggota dewan. Nah, jadi tidak bisa suka-suka,” ujarnya. Acara ini disiarkan langsung pada kanal Youtube PKS TV, Rasil TV Jaktim dan Radio Rasil AM 720 pada Jum’at, 19 Agustus 2022 mulai pukul 20.00-22.00. (hab)

Menteri Sandi Tantang Embargo USA

BY FNN Senin, 22 Agustus 2022 10:58:16 0

Oleh: Ridwan Saidi, Budayawan LEWAT Instagram dan video Menteri Sandiaga Uno menuturkan sikapnya tentang kemungkinan Indonesia kena embargo USA jika impor minyak Rusia. Itu tidak kenapa-napa, menurut Sandi: 1. India import minyak Rusia. 2. Harga dibanting jadi lebih murah 30% dari harga pasar dunia. Kalau akibatnya kita diembargo USA? Kita tidak kenapa-napa juga, paling-paling kita tak santap jajanan Mc Donald. Pernyataan Sandi banyak dikutip media sosial, dan tentu sampai ke sasaran yang ditujunya. Karena terkesan menantang-nantang, seharusnya ini tak perlu dilakukan Sandi. Sandi harus beri penjelasan bagaimana kualitas minyak Rusia. Kalau itu lebih murah 30% dari pasar dunia. Kalau bisa beli murah kenapa harga jual ke rakyat mau dinaikan. Kapal angkut Indonesia beberapa bulan lalu gagal angkut minyak ke negara lain dari Rusia. Sandi apa sudah pikirkan faktor keamanan? Publik berhak tahu posisi pemerintah kini terhadap USA, apalagi bermusuhan? Sandi nantang-nantang diembargo USA, apakah itu sikap resmi pemerintah? Saya berada di Iraq ketika negara ini diembargo. Kita sedang hidup susah, jangan dong menantang-nantang. Katanya mau jadi juru damai. Masih ingat \'kan? Saya yakin Sandi, yang saya kenal pribadi, lain kali dapat bersikap lebih matang dan bicara lebih arif lagi. Dan sebagai mahasiswa yang pernah studi di USA, mestinya Sandi tahu bahwa tidak sesederhana itu menilai Amerika. Wal akhir saya ingin berbagi pengalaman, hidup dalam embargo itu sulit dilalui. Ini saya alami sendiri di Iraq. Janganlah berbicara seasyik diri sendiri karena yang pikul risiko rakyat dan terutama generasi mendatang. (Rsaidi)

Jangan “Cover Up” Kasus Pembunuhan Letkol Mubin

BY FNN Senin, 22 Agustus 2022 10:27:04 0

Kiranya jangan ada cover up dalam kasus ini. Sudah terlalu banyak mafia yang merambah ke segala arah. Ada mafia tanah, mafia minyak goreng, mafia kepolisian, mafia pengadilan, ataupun mafia politik di ruang parlemen. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan PEMBUNUHAN sadis Letkol Purn Muhammad Mubin, mantan Dandim yang bekerja sebagai sopir, oleh Henry Hernando sudah menjadi perhatian publik. Kemarin ratusan Purnawirawan TNI menggeruduk Polsek Lembang, Bandung Barat, dan mempertanyakan serius kasus ini. Kapolres Cimahi yang hadir dalam acara tersebut turut menjelaskan, meski oleh perwakilan peserta dialog penjelasan tersebut dinilai setengah hati dan belum terbuka. Unjuk rasa keprihatinan para purnawirawan bersama Ormas dan elemen masyarakat ke Sektor Kepolisian dan juga melihat TKP adalah wujud dari sikap Purnawirawan TNI untuk mendesak pihak-pihak yang berwenang agar mengusut peristiwa ini dengan sebenar-benarnya. Jangan ada cover up atau menutup-nutupi. Di tingkat pemeriksaan Polda terkuak fakta bahwa tersangka maupun saksi melakukan kebohongan. Menurut tersangka dan saksi, korban telah meludahi sehingga terjadi pertengkaran. Padahal faktanya, hal itu sama sekali tidak terjadi. Henry langsung menyerang dan nenusukkan pisau berulang-ulang ke leher, dada, dan perut korban. Serangan itu menyebabkan tewasnya korban. Di tingkat Polsek Lembang dan Polres Cimahi tersangka hanya dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Akan tetapi di tingkat Polda justru tersangka diduga melakukan pembunuhan dengan terencana sehingga dikenakan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 338 KUHP. Hal ini tentu menjadi menarik. Di samping itu permasalahan tidak cukup dengan bermain pada pasal-pasal yang dituduhkan, akan tetapi publik ingin mengetahui motif dari terjadinya pembunuhan yang direncanakan tersebut. Sekedar kesal karena kendaraan yang diparkir di depan toko gudangnya atau sebab lain? Pembunuhan sadis seorang sopir mobil pick up yang ternyata seorang Letkol Purnawirawan TNI dan mantan Dandim oleh pengusaha keturunan ini harus diusut secara terbuka dan transparan. Ada rasa keadilan masyarakat yang terusik. Tahukah Henry Hernando bahwa yang ia rencanakan untuk dibunuh itu adalah seorang Purnawirawan perwira TNI? Bila ia mengetahui, maka ini adalah serangan pada institusi. Keberanian atau kenekadan yang dilakukan tentu berdasar. Apakah karena merasa ada becking atau kekuatan relasi yang diharapkan dapat meringankan sanksi hukum atas perbuatannya? Bila ia tidak mengetahui dan menganggap sang sopir hanya rakyat jelata, maka inipun adalah pelecehan berdasar strata sosial. Ini arogansi khas pengusaha keturunan yang sering merendahkan warga pribumi. Bahwa kita tidak boleh menyinggung persoalan etnis mungkin benar, akan tetapi faktor etnis sering menjadi fakta atas perilaku diskriminatif. Apalagi jika sang etnis itu menganggap uang dapat menyelesaikan segalanya. Kesenjangan sosial adalah persoalan bangsa yang utama. Kemewahan dan arogansi menjadi ciri strata tertentu, sementara strata lain hidup dalam keadaan serba sulit dan mengais-ngais. Kecemburuan sosial dapat menjadi dendam yang terpendam dan dapat berkulminasi menjadi potensi konflik yang mengejutkan. Kasus pembunuhan Letkol TNI Purn Muhammad Mubin adalah gunung es persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan kita di era kemerdekaan. Dan tentu saja di rezim ini. Karenanya kasus Lembang ini bukanlah masalah kecil tetapi besar atau sangat besar. Ada persoalan fundamental di sana. Kiranya jangan ada cover up dalam kasus ini. Sudah terlalu banyak mafia yang merambah ke segala arah. Ada mafia tanah, mafia minyak goreng, mafia kepolisian, mafia pengadilan, ataupun mafia politik di ruang parlemen. Ayo buka dan buktikan bahwa kekerasan tidak bisa ditoleransi apalagi atas dasar arogansi. Waspadai perambahan dari Sambo ke Hernando. Sama-sama berangkat dari kebohongan. Bandung, 22 Agustus 2022. (*)

Ikan Busuk Dari Kepalanya?

BY FNN Senin, 22 Agustus 2022 01:48:30 0

Negara bisa maju jika penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan dengan baik, aman sejahtera, dan makmur untuk rakyat Indonesia. Ini merupakan amanat konstitusi. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ORANG bilang, ikan busuk mulai dari kepalanya, demikiankah? Kritisisme menghendaki segala sesuatu itu diterima atau ditolak mesti dengan bukti. Bahkan, sesuatu yang telah terbukti dan teruji berkali-kali pun boleh jadi tetap menimbulkan sangsi. Kiat sederhana untuk mengenali seekor ikan apakah ia ini tangkapan baru atau lama ialah dengan mengamati matanya. Bila matanya bening, berarti ia ikan segar, tetapi bila matanya keruh, berarti ikan itu basi, maka jangan dikonsumsi. Mata manusia adalah jendela hati. Mata menyimpan seribu satu rahasia. Apa yang terpancar dari mata adalah ekspresi suasana hati. Orang yang tidak bersalah berani menatap mata siapa saja tanpa harus syakwasangka. Kata kepala dalam Bahasa Arab ialah ra’s, dan yang mengepalai disebut ra’is. Prof. M. Amien Rais lah yang mempopulerkan adegium: ikan busuk mulai dari kepalanya. Amien Rais disebut sebagai Bapak Reformasi Indonesia 1998 bersama Gus Dur, Megawati, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Beliau-beliaulah yang memimpin Gerakan Mahasiswa bersama tokoh-tokoh bangsa mempersilakan Pak Harto lengser dari kursi kepresidenan. Berdasarkan pengalaman masa jabatan presiden RI pertama dan kedua yang tidak terbatas, salah satu tuntutan reformasi adalah Amandemen UUD 1945 yang sesungguhnya berfokus pada pembatasan masa jabatan presiden itu secara eksplisit, yakni presiden yang habis masa jabatannya bisa dipilih kembali satu kali lagi, menjadi dua periode saja. Sungguhpun demikian, dengan alasan tertentu ada pihak-pihak yang menyerukan amandemen UUD NRI 1945 kembali, terbatas pada masa jabatan presiden tersebut, agar Jokowi bisa menjadi Presiden RI tiga periode. Dan, perubahan UUD 1945 fundamental lainnya ialah tentang pemilihan presiden, yang semula itu dipilih oleh wakil-wakil rakyat diubah menjadi semua rakyat berhak memilih presiden, di mana setiap kepala mempunyai satu suara. Unsur perubahan yang kedua tersebut dipandang telah melenceng dari sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan/perwakilan. Perubahan ini juga telah membuahkan aturan yang tertuang dalam UU Pemilu 2017 pasal 222 tentang Presidential Thershold 20%. Perubahan UUD 1945 fundamental ketiga adalah kedudukan Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR, tetapi bisa dikatakan sejajar dengan MPR.  Evaluasi mendasar atas ketiga perubahan tersebut membuahkan tuntutan untuk Kembali ke UUD 1945 asli dengan beberapa catatan tertentu. Dalam rangka Tahun Baru 1444 H dan HUT RI ke-77, Forum Kebangsaan Yogyakarta menyelenggarakan Halaqah Kebangsaan Yogyakarta merajut persatuan umat Islam dalam bingkai kebangsaan Indonesia, “Reaktualisasi Resolusi Jihad dalam Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat sebagai Fondasi Tegaknya NKRI”. Kegiatan ini diselenggarakan di kompleks Masjid Jami` Karangkajen, 21 Agustus 2022. Hadir sebagai pembicara KH M. Ghozy Wahab (tokoh dan cucu Pendiri NU), HM. Syukri Fadholi, SH, Mkn (Ketua Forum Umat Islam Yogyakarta), Brigjend. Purn. H. Santoso (Ketua Gerakan Bela Negara DIY), KH Mas’ud Masduki (Rois Syuriah PWNU DIY), dan Prof. Dr. Muhammad Chirzin M.Ag. (Ketua Umum MUI Kota Yogyakarta). Narasi yang mengemuka antara lain bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Isu-isu kebangsaan mendasar krusial jangka pendek, antara lain, korupsi terjadi di segala lini (menurut Mahfud MD), krisis kepercayaan Polisi (kasus Polisi menembak Polisi), Penegakan keadilan secara tebang pilih, dan Amandemen UUD 1945 pada 1999-2002 yang kebablasan. Selama 77 Tahun kita merdeka, apakah Rakyat Indonesia sudah berdaulat di bumi Indonesia? Fakta dan realita bahwa Negara dikuasai oleh oligarki politik-ekonomi, harga kebutuhan-kebutuhan pokok membumbung tidak terkendali, pembangunan IKN Nusantara menambah beban rakyat. Persatuan umat dan kebangsaan makin luntur, karena faktor eksternal, antara lain ghazwul fikri, serbuan buzzer, adu-domba, dan tuduhan politik identitas Islam. Sedangkan faktor internal utamanya hubbuddunya wa karahiyatul maut (cinta dunia dan takut mati). Tujuan berdirinya republik ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan nilai filosofis Pancasila. Kondisi riil bangsa Indonesia sekarang termasuk dalam kategori negara setengah gagal, karena Negara salah urus (menurut A. Syafii Ma’arif), perselingkuhan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif (menurut Rocky Gerung), maraknya jargon Pancasila dan NKRI itu di mulut dan retorika politik, NKRI harga mati, tapi apa saja impor. Persoalan kebangsaan yang akut dewasa ini antara lain lemahnya wibawa pemerintah, KKN merajalela, minimnya keteladanan, hukum tidak adil, aparat represif, komunikasi pemerintah-rakyat tidak nyambung, utang Luar Negeri massif, dan sumber dana terbatas. Solusi kebangsaan jangka pendek agar rakyat tetap berdaulat, ini sebagai subyek bukan obyek: Hapuskan pajak yang memberatkan rakyat, turunkan harga, hapuskan PT 20%, lakukan restrukturisasi ulang pemerintahan, lawan bandar oligarki, garong negara, dll. Negara bisa maju jika penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan dengan baik, aman sejahtera, dan makmur untuk rakyat Indonesia. Ini merupakan amanat konstitusi. Jika negara dibangun dari kebohongan, menipu, dan rekayasa, akibatnya korupsi, dan manipulasi. Kesewenangan ini jauh panggang dari api untuk memajukan negara, sebagaimana dikatakan Yenny Wahid yang bersumber dari Semarak.co. Pemimpin sejatinya adalah perisai dalam memerangi musuh rakyatnya dan melindungi mereka. Jika pemimpin mengajak rakyatnya dalam ketakwaan kepada Allah dan bersikap adil, maka ia bermanfaat buat rakyat, tetapi jika ia memerintahkan yang selain itu, maka ia musibah bagi rakyat. (Nabi Muhammad saw). True leader will be seen when there is a crisis. Anda tidak akan pernah tahu bahwa yang Anda perbuat itu akan menghasilkan apa, tetapi kalau Anda tidak melakukan apa pun, pasti tidak akan menghasilkan apa pun. (Mahatma Gandhi). Orang-orang terbaik memiliki kapasitas untuk berkorban, perasaan tentang keindahan, keberanian untuk mengambil risiko, dan disiplin untuk mengatakan yang sebenarnya. Ironisnya, kebajikan mereka membuat mereka rentan; mereka sering terluka, dan terkadang merasa hancur. (Ernest Hemingway). “Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagipula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapa pun juga”. (Pidato Jenderal Soedirman saat diangkat sebagai Panglima Besar TKR pada tanggal 18 Desember 1945).      “Jagalah persatuan di dalam tentara, sehingga tentara kita dapat menjadi utuh, satu, dan merupakan benteng yang kokoh kuat dalam menghadapi siapa pun”. (Amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman kepada para Komandan Kesatuan tanggal 1 Mei 1949). (*)

Bisa Berefek Domino, LaNyalla Minta Kenaikan Harga Pertalite Dipertimbangkan

BY FNN Ahad, 21 Agustus 2022 19:27:00 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespons Rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, terutama Pertalite. Menurut LaNyalla, kebijakan itu bisa memiliki efek domino yang serius. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan suara keberatan dari masyarakat. “Efek domino dari kenaikan harga BBM ini yang harus dilihat. Karena pasti berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Siapa yang mendapatkan dampak paling berat, pasti masyarakat kecil,\" ujar dia, Ahad (21/8/2022). Menurut LaNyalla, kenaikan harga-harga itu dikhawatirkan membuat masyarakat frustrasi. Pasalnya, ekonomi belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19. Hal demikian seharusnya menjadi pertimbangan serius pemerintah sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. “Kita ini baru mulai bergeliat lagi setelah dilanda pandemi hampir dua tahun. Masyarakat kita ini masih berjuang memperbaiki perekonomian keluarga. Bahkan sebagian dari korban PHK masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan pengganti, dan masih banyak juga yang belum memiliki penghasilan,” tutur LaNyalla. Di sisi lain ia juga menanggapi mekanisme penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Hal ini berkaitan dengan aplikasi dari Pertamina sebagai langkah distribusi. “Terkait penyaluran BBM perlu kesiapan yang tepat mengingat banyak yang terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut. Seperti masih banyak pemilik kendaraan belum atas nama dirinya sendiri, tetapi tidak semua pemilik kendaraan mahir menggunakan aplikasi pada HP smartphone dan tidak semua setiap hari mereka online, bisa jadi kuotanya habis dan juga tidak semua tempat SPBU terdapat jaringan internet yang stabil,” papar dia. Karena itu pemerintah perlu menyiapkan skema lain, yakni cara paling simpel dan dapat diakses oleh penerima manfaat BBM subsidi. (mth)

Hendrajit: Politik Identitas Itu Bukan Fanatisme Agama!

BY FNN Ahad, 21 Agustus 2022 19:06:27 0

Jakarta, FNN - Undang undang ITE terkait politik identitas tidak boleh menjadi pedang bermata dua, yang ditumpangi skema hukum Hatzai artikelen era penjajahan Belanda dulu, untuk memberangus suara-suara yang tidak sejalan dengan penguasa. Hal itu disampaikan oleh Hendrajit, Alumni Universitas Nasional, Jakarta, dalam Talk Show Launching Caritahu.com, di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2022, siang. Talk Show itu mengambil tema “Mampukah UU ITE Memangkas Politik Identitas pada Pilpres 2024?” Acara yang dipandu oleh Chika Jessica itu dihadiri oleh Tamu Spesial Hotman Paris Hutapea, Keynote Speaker Ganjar Pranowo, dengan Nara Sumber Hendrajit dan Eko Kuntadhi. “Harap disadari, arus besar bangsa Indonesia adalah nasioanalis religius dan religius nasionalis. Menyatu dan bersenyawanya keduanya, itulah jatidiri bangsa Indonesia,” ujar Hendrajit. Menurut Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI) itu, maka itu, semua elemen bangsa harus bijak menggunakan UU ITE terkait politik identitas. “Mana yang memang bertujuan mempolitisasi SARA dan mana yang memang sekadar merefleksikan identitas alaminya baik keagamaan maupun karakteristik kedaerahannya,” tegasnya. Hendrajit mengatakan, di sinilah pentingnya semua elemen bangsa itu sadar, geopolitik sebagai ilmunya ketahanan nasional. Geopolitik adalah bersatunya aneka ragam suku bangsa dan agama yang bersenyawa dengan karakteristik dan aspirasi geografis masing masing daerahnya. Jadi, jangan sampai karena salah pikir dan salah tindak dalam memilah mana identitas yang dipolitisasi dan mana yang murni memperjuangkan aspirasi geografis yang mana agama dan kedaerahannya memang natur dan kulturnya sebagai bangsa, malah memantik konflik yang tidak perlu antara nasionalis religius dan religius nasionalis yang merupakan jatidiri bangsa. Sehingga menguntungkan kepentingan-keptingan asing untuk menguasai geopolitik Indonesia. “Di sinilah geopolitik sebagai ilmunya ketahanan nasional harus dapat dihidupkan kembali, agar kita kenal diri, tahu diri, dan tahu harga diri sebagai bangsa,” ungkap Hendrajit. Terkait dengan itu, lanjutnya, aspirasi geografis beberapa daerah untuk menerapkan hukum syariah, selama hal itu cerminan dan pancaran dari bersenyawanya agama dan kearifan lokal daerahnya seperti Aceh dan Sumatra Barat. “Itu bukan fanatisme agama, melainkan refleksi dari natur dan kultur daerahnya,” kata Hendrajit. Di sinillah ungkapan Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945 masih tetap relevan hingga kini. Bung Karno mengakatan bahwa Indonesia bukan dipersatukan oleh kesamaan agama, bahasa atau suku, melainkan oleh geopolitik. “Bersatunya masyarakat dari beragam agama, daerah atau ras antar bangsa, yang bersenyawa dengan aspirasi dan karakteristik geografis daerahnya masing-masing,” tutur Hendrajit. (mth)

Din Syamsuddin Sebut Kerusakan Bangsa Terjadi Secara Kultural dan Struktural

BY FNN Ahad, 21 Agustus 2022 17:49:38 0

Sleman, FNN – Kehidupan bangsa yang ditandai dengan aneka masalah sekarang ini memerlukan penanganan yang serius, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kerusakan itu ada yang bersifat kultural dan ada yang bersifat struktural. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2014 Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, pada Pengajian Ahad Pagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Depok, Sleman, Ahad, 21 Agustus 2022. Pengajian di Aula SD Muhammadiyah Condong Catur itu dihadiri sekitar 1000 jamaah yang memadati lantai atas dan bawah Aula. Menurut Din Syamsudin, kerusakan kultural ditandai melemah, bahkan memudarnya nilai etika dan moral di kalangan sebagian warga bangsa, yakni merebaknya buta aksara moral (moral illiteracy) yang menjangkiti kaum terpelajar. “Mereka berpendidikan dan berpangkat tinggi tapi ternyata mereka gagal membaca nilai-nilai moral,” tegasnya. Buta aksara moral ini sangat berbahaya jika menjangkiti para pemangku amanat, mereka akan melanggar sumpah jabatannya, dan mengabaikan amanat, bahkan berkhianat terhadap amanat rakyat. “Mereka mengejar jabatan tapi kemudian memanfaatkan jabatan guna menumpuk kekayaan,” ungkap Din Syamsudin. Gejala demikian akan semakin berbahaya jika menimpa aparat penegak hukum. Mereka akan tega melanggar hukum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, bahkan tega menghilangkan nyawa seseorang atau sekelompok orang demi mengamankan diri dari pelanggaran hukum, ataupun demi kepentingan politik tertentu. “Pada sisi lain, Indonesia juga mengalami kerusakan struktural berupa penyimpangan sistematis dari Konstitusi Negara dan Falsafah Bangsa,” lanjut Din Syamsudin. Menurutnya, penyimpangan ini terjadi dalam kehidupan ekonomi dan politik yang bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi yang ada, “tapi menjadikan keduanya sebagai tameng dan alat pemukul lawan politik dengan tuduhan anti Pancasila.” Dua gatra kerusakan nasional tersebut, kultural dan struktural, saling berkelindan dan telah menciptakan lingkaran setan dalam kehidupan bangsa dan negara. Kerusakan ini jika dibiarkan maka tidak mustahil akan meruntuhkan sendi-sendi negara bangsa yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. “Maka wis wayahe untuk dilakukan penyelamatan dan perbaikan radikal, yaitu suatu upaya untuk mengembalikan kehidupan bangsa dan negara ke akar radix atau akarnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan negara pada 18 Agustus 1945,” tegasnya. Dalam kaitan itu Muhammadiyah, sebagai salah satu komponen bangsa yang berjasa dan berperan besar dalam penegakan negara harus merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kerusakan dan pengrusakan. “Muhammadiyah yang telah berjasa dan berperan besar dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dituntut untuk terus tetap berperan mengawal bangsa dan negara dengan meningkatkan amar makruf nahyi munkar,” ujar Din Syamsudin. (mth/MD)

Siap-Siap, Luhut Sudah Perintahkan Jokowi Naikkan Harga Pertalite

BY FNN Ahad, 21 Agustus 2022 17:26:35 0

MENKO Marinves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Solar dan Pertalite pekan depan. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk bersiap-siap kalau nantinya pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar. Pasalnya, subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun telah membebani APBN. Menurut LBP, subsidi itu digunakan untuk BBM, LPG dan juga listrik. Pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM yang masih subsidi. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat kebijakan kenaikan harga BBM yang disampaikan LBP ini? Berikut dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (21/8/2022). Kita tetap harus update karena banyak sekali peristiwa-peristiwa penting dan saya kira buat publik ini sudah harus bersiap-siap. Saya kira bukan bersiap-siap yang udah siap gitu bahwa harga BBM Pertamax Pertalite naik. Kenapa? Pak Luhut sudah memberikan sinyal bahwa pekan depan ya pekan depan tuh kan Senin sampai Sabtu Pak Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM itu. Ya itu hal yang udah diprediksi dan nggak mungkin terus-menerus, ditalangi itu. Berdarah-darah tuh APBN tetapi keterangan-keterangan yang kita peroleh dari awal kan sebetulnya menunjukkan, tugas negara itu melindungi rakyatnya dan kita masih berupaya untuk meminta agar supaya ada bagian yang dikorbankan, tapi Pak Jokowi kan enggak mau korbankan bagian yang ambisius, yaitu IKN dan terlihat makin bolong. Tetapi memang ada suasana dunia di Inggris juga di Amerika tadinya inflasi udah dua digit, Inggris juga sekarang inflasi dua digit, sehingga bahkan UMKM gak bisa lagi memproduksi karena dianggap biaya energi, biaya bahan baku dan biaya energi mahal sekali itu. Jadi, krisis Dunia itu sedang berlangsung, Indonesia dari awal ada dari kerentanan. Saya baca data terakhir dari minggu lalu ILO memproduksi hasil risetnya bahwa di dunia ini akan ada 78 juta penganggur berusia muda antara 15 24 tahun dan Indonesia masuk dalam area berbahaya itu. Jadi kita membayangkan ada kesulitan ekonomi, ada generasi muda yang menganggur, ada polisi yang tidak bisa membereskan kasus, lalu kita masuk ke tahun pemilu. Jadi semua keadaan itu yang memungkinkan kita dulu menganggap ini bakal terjadi kerusuhan kekacauan, tapi selalu datang semacam jalan keluar dengan membujuk supaya publik menganggap pemerintah masih online dengan janji-janjinya itu. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi sudah berbohong berkali-kali tuh ya, akhirnya dia harus menyerah juga, karena dulu dalil kita ambisi politik itu akan dibatalkan oleh APBN, sekarang sudah mulai terjadi itu. Tapi kalau kita ingat lagi bahwa yang dirumuskan kemarin oleh Luhut itu artinya sesuatu yang sebetulnya hanya sekedar ditunda dari awal sebetulnya udah mesti itu dilakukan. Saya balik pada poin, perintah konstitusi pada presiden yaitu pelihara orang miskin dan cerdaskan kehidupan bangsa, cuman itu 2 perintah konstitusi 2-2 itu udah batal sekarang kita berpikir, apakah pemilu juga akan batal? Kelihatannya begitu. Karena gak ada uang buat biayain pemilu, nanti ada upaya lagi untuk memperlebar defisit, sehingga hutang bisa ditambah segala macam dengan alasan kesejahteraan padahal tahun lalu kita sebetulnya bisa salurkan keuntungan kita atau pemasukan APBN dari hasil ekspor komoditas untuk mem-back up daya beli rakyat tapi itu disembunyikan uangnya itu enggak mau diturunkan. Jadi, terlihat sekali bahwa kendati APBN ada uang tetapi karena ada kepentingan politik untuk memaksimalkan penyogokan orang miskin nanti oleh tahun depan maka dilakukanlah pencabutan subsidi itu, itu bahayanya. Tapi itu sebetulnya juga menguntungkan saja karena nanti juga akan terjadi keresahan, buruh udah pernah sebulan lalu atau dua minggu lalu, Jumhur Hidayat pemimpin buruh dan ada disiplin itu artinya dengan mudah buruh akan kembali ke jalan, Inggris itu udah 2 kali pembukaan buruh karena soal daya beli yang turun. Jadi, Indonesia juga akan masuk pada hal yang sama berbahaya dalam keadaan semua bara sedang sudah mulai berasap. Justru kepolisian itu kebingungan bagaimana nanti memadamkan asap sosial ini atau kebakaran sosial kalau dia sendiri belum mampu untuk memadamkan konflik berbara di dalam tubuh Polri itu sendiri, jadi ini komplikasinya. Tapi kalau saya mendengar uraian Anda, saya malah curiga jangan-jangan memang ada yang senang nih kalau sampai kemudian pemilu enggak jadi. Kenapa? Karena saya awal Pak Jokowi dan gengnya atau orang-orang sekitar Pak Jokowi kan berharap bahwa Pemilu itu memang ditunda dengan alasan memang tidak ada biaya tadi, ekonomi kita sulit sedang tumbuh selalu itu yang digunakan. Ya itu yang kemudian jadi britex, jadi pembenar terhadap aktivitas musyawarah rakyat, tapi ini berbalik arah nanti kalau hal yang kita sebut dari kekacauan ini tidak bisa dipadamkan oleh negara tuh, itu bahayanya di situ. Jadi, walaupun Pak Jokowi punya ambisi untuk tiga periode dengan mengandalkan basa-basi APBN kosong itu, tapi jika hal itu terjadi di perusahaan ya Pak Jokowi juga ikut lengser dengan keresahan itu jadi ini bahayanya itu. Dan, persaingan di antara petinggi-petinggi Polri itu juga diincar oleh para politisi untuk saling pasang skrup pertama siapa yang akan pasang skrup pertama di Tarunojoyo itu, itu yang akan menentukan keadaan ke depan tapi saya menghitung atau kita menghitung itu akan panjang. Jadi, pembegalan APBN ini juga akan bersamaan dengan pembegalan di kepolisian, begal-membegal ini yang akan ditonton oleh rakyat bangsa Indonesia dan juga dunia dan para pemain strategis politik di kawasan Indo-Pasifik mengincar Indonesia sebagai tempat yang paling enak untuk mulai pasang strategi karena Indonesia lebih lemah, ini kan yang enggak dibicarakan oleh publik atau publik tahu itu tapi presiden enggak morais. Jadi, mulai besok kita akan lihat bagaimana perusahaan mulai datang dari wilayah-wilayah, lalu bagaimana daya tahan Kapolda sementara banyak Kapolda lagi kebingungan untuk menyelamatkan dirinya dari desain-desain yang tadinya tersembunyi tapi kemudian makin lama makin nyata. Kita ada di dalam keadaan kebingungan itu karena kecemasan saya kalau konflik sosial itu berubah menjadi kerusuhan rasial itu saja sebetulnya. Kalau konflik sosial ini menyebabkan pemilu batal, itu kita senang sekali asal jangan jadi kerusuhan sosial, karena memang gak ada hak lagi bagi presiden untuk mengklaim prestasinya dan dia lupa, dia itu ditugaskan untuk memelihara daya beli rakyat bukan mencabut subsidi. Dengan alasan apapun dia kan bilang ya karena harga keekonomiannya sudah enggak ada. “Iya tapi negeri kita bukan negeri Amerika Serikat atau Inggris yang tidak ditugaskan untuk mensubsidi kebutuhan pokok”. Jadi, sekali lagi mereka yang punya tabungan pensiun menganggap nilai pensiunnya gak ada gunanya lagi jika dimakan inflasi dan mereka yang merupakan bermain nutrition out segala macam itu sudah habis saja semuanya kan. Jadi, keadaan ini membuat orang bukan sekedar frustasi menganggap Indonesia betul-betul sudah enggak ada harapan. Dan kita bisa membayangkan begitu diumumkan pertelite karena pertelite ini sebab memang salah satu bahan bakar yang bahan bakar penugasan istilahnya gitu yang masih bersubsidi dan masih bisa terjangkau publik. Sebenernya kita sudah punya gambaran kalau angkanya sekarang 7600 mungkin naik nanti sekitar 10.000 atau 10 ribu sekian lah, seperti itu dan kita bisa perkirakan kenaikannya sekitar 25%. Tapi kita tahu bahwa dampak dari kenaikan 25% pada BBM itu berkali-kali lipat tidak bisa berdampak 50% terhadap komoditi-komoditi, belum lagi transportasi juga naik misalnya fenomena di perkotaan itu soal ojek online atau sopir mobil online. Itu kan dia dipastikan akan merogoh kocek lebih dalam untuk biaya operasionalnya dan itu mau nggak mau pasti akan berubah pada konsumen dan ketika konsumen dibebani itu dia udah punya turun, kemudian pendapatan dari para sopir online maupun ke ojek online juga akan menurun. Jadi ini dampak ikutannya itu luar biasa. Ya itu kita lihat multiplayer efeknya pasti kemana-mana tapi Pemerintah juga udah tunggu saya kira dia udah tunggu nanti di awal tahun depan dikeluarkanlah dana-dana sogokan itu. Jadi, orang yang kesulitan ekonomi dan miskin itu pasti rentan untuk disogok lalu mulai masuk ide 3 periode segala macam, jadi inilah yang sebetulnya ini kalau minta bikin peta, ini lebih gila dari Kaisar Sambo karena panah-panahnya pun kita bisa bikin dengan mudah kita lihat ucapan seorang tokoh publik kita hubungkan saja dengan nomor hand phone-nya. Jadi, ke mana arah pembicaraan diantara kabinet misalnya. Kita lihat ada keutuhan kabinet untuk mengawal permintaan presiden, jadi menteri-menteri mesin juga menganggap “Yaudah silakan presiden berbohong, silakan presiden menganggap bahwa uang yang tersisa itu bisa bermain politik”. Tetapi para tokoh politik yang notabene adalah menteri juga mengharapkan uang itu masuk ke mereka karena itu mereka mulai mendekati presiden semua yang tidak diucapkan di publik kita tahu tuh bahwa hanya melalui pendekatan dengan Presiden para capres ini bisa memperoleh limpahan suara dari agen-agen Presiden. Jadi, sekali lagi demokrasi betul-betul sudah padam karena akan dikendalikan nanti oleh uang rakyat yang harusnya tiba ke rakyat untuk menopang daya beli tapi disimpan untuk menyogok rakyat dengan alasan bahwa “Oke dengan sogokan itu maka ide perpanjangan kekuasaan akan bertambah”. Tetapi sekali lagi enggak ada teori bahwa rakyat itu bisa disogok terus-menerus, pada satu saat APBN juga atau tabungan untuk menyogok raiyat habis karena apa? Karena kita lagi menghadapi krisis Global lain kalau cuman kita sendiri yang terproteksi APBN kita kan itu intinya itu. Nilai tukar berubah sedikit udah habis cadangan devisa yang dipakai untuk mempertahankan rupiah atau menstabilkan rupiah itu intinya tuh, jadi gampang sekali kita lihat sebetulnya kecemasan yang ada di istana tuh. Oke walaupun cemas tapi kelihatannya Pemerintah tetap menggunakan sebagai sebuah peluang gitu ya, di dalam kesulitan itu buat mereka ada peluang kan gitu selalu ada apanya adagium semacam itu sudah bisa membayangkan itu tadi justru akan digunakan untuk ketika masyarakat menceritakan digunakan ini sebagai kampanye penurunan presiden atau pemerintah datang sebagai sinterclas bagi-bagi BLT dan orang-orang seperti kelas bawah ini kan memang mereka rentan dimanipulasi. Ya itu mulai sekarang akan dipersiapkan survei-survei publik politik big data akan dipakai lagi untuk pembenaran itu. Tapi, sekali lagi ada yang hal yang juga sebetulnya nggak akan berat-berat amat karena kita udah belajar bahwa kalau terjadi krisis ekonomi berlakulah prinsip paman, mantu, keponakan, saudara jauh akhirnya dikasih kerjaan nah sebagai pembantu rumah tangga tuh karena Indonesia masih menganut antropologi Extended family tuh. Jadi, setiap beban ekonomi pada rakyat bisa diambil alih oleh keluarga oleh keluarga dekatnya karena prinsip persaudaraan macam-macam tapi itu tetap ada batasnya tuh dan kita nggak bisa ukur apa yang akan terjadi dalam dua semester depan kalau ketegangan ekonomi Amerika dengan China masih berlangsung terus, walaupun ada tanda-tanda Rusia akan berdamai dengan Ukraina karena diplomasi dari Turki. Tapi, secara keseluruhan ekonomi dari dunia itu memang buruk dan itu yang nggak bisa kita pantau lagi, karena kita bukan penentu stabilitas moneter internasional misalnya tuh. Jadi, kegalauan cinta sebetulnya semakin menjadi-jadi, karena kita paham bahwa pemerintah nggak paham tentang finager market global itu intinya. Jadi, ini walaupun kita katanya Surve Sri ya termasuk Sri Mulyani gitu ya jadi menuju arah Sri Lanka itu juga sulit terhindarkan. Yaitu, dengan mudah kita terperosok, jadi tinggal langkah kecil adik Sri Mulyani melangkah ke Sri Lanka kondisi-kondisi ini kan ada di dalam kita baca sedikit laporan Presiden Jokowi kemarin tapi kita tunggu apa implikasinya. Ternyata sebetulnya sebelum laporan itu dibuat Pak Luhut sudah tau lebih dahulu bahwa pertalite gak mungkin gak dinaikkan. Dulu juga hal yang sama sudah diucapkan Pak Luhut lalu komisaris pertamina bilang “Nggak, nggak bisa itu” ya, tapi sekarang akhirnya terdesak juga tuh keadaan. Keterdesakan ini yang tumbuh bersamaan dengan keresahan sosial kalau gak ada kekuasaan sosial apalagi kepercayaan pada lembaga penertiban Republik Itu polisi semakin merosot, maka kemungkinan-kemungkinan yang kita bayangkan tadi yaitu kerusuhan itu akan berlangsung dan membatalkan semua agenda kita. Kita selalu ingin supaya kerusuhan berlangsung tapi yang berantakan harusnya kekuasaan saja jangan rakyat berantakan karena isu SARA. Saya jadi teringat betul ya Pak Luhut beberapa waktu yang lalu sudah mengingatkan bahwa pertalite kemudian gas melon yang gas 3 kg itu mau akan segera naik betul. Kemudian banyak dibantah dan sekarang sudah mulai Pak Luhut gak tahan lagi lebih baik mendahului dari sekarang bilang bahwa pekan depan kemungkinan Presiden akan menyampaikan kenaikan harga pertalite karena beliau udah gak sabar lagi. Dan saya kira ini kenaikan gas melon itu juga tinggal menunggu waktu saja dan sempurnalah. Saya kira kesulitan hidup yang terjadi pada masyarakat terutama pada kelas menengah. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengevaluasi konstitusi dan yang sedang diributkan sekarang kan soal fungsi konstitusi untuk menatap politik padahal ada prinsip lain di konstitusi, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Kita tahu konstitusi kita itu basisnya kalau dalam ilmu ekonomi atau filsafat ekonomi basisnya adalah welfare state dan itu artinya spending pemerintah memang diperlukan yang orang sebut Kenshin Policice itu bahwa dalam keadaan kemiskinan, ketiadaan daya beli ekonomi mesin dihidupkan dengan cara pemerintah membubarkan dispose membuang semua uangnya supaya timbul pasal. Jadi, Pemerintah harus pending, harus keluarkan uang, bukan ditahan-tahan uangnya tuh. Kalau prinsip sekarang Pemerintah menahan uang dengan cara mencabut subsidi. Padahal subsidi diperlukan oleh sebuah Welcastrip kita sekarang menganggap Pemerintah betul-betul melenceng dari perintah konstitusi. Walaupun pemerintah akan bikin dalil, yaitu seluruh dunia juga begitu Oh iya tapi seluruh dunia tidak punya konstitusi seperti Indonesia yang mewajibkan negara itu ikut campur dalam waktu keadaan urusan ekonomi itu. Sekarang ikut campur pemerintah itu kan dengan subsidi itu sedang dicabut jadi dia sudah melanggar konstitusi sebetulnya tuh dan itu yang mestinya mulai diproses bahwa hak-hak dasar rakyat yang ditentukan oleh konstitusi dan diperintahkan untuk diwujudkan oleh Presiden tidak dia lakukan. Dimulailah berpikir bahwa dia bisa di divisi juga dengan prinsip bahwa \"tidak menjalankan perintah konstitusi bahkan bukan sekedar tidak menjalankan bertentangan dengan perintah konstitusi\" mencabut subsidi itu bertentangan dengan perintah konstitusi, tentu para ekonom akan bilang ya secara ekonomi itu memang terpaksa meski ia terpaksa karena kedunguan dari awal desain ekonominya. Oke. Jadi besok hari Senin kita siap-siap kepastian akan terjadi kenaikan itu tapi saya kira Azzam sudah ada instruksi Pak Luhut kepada Jokowi untuk mengumumkan kenaikan Pertalite gitu ya. Iya dulu kita anggap bahwa ada yang disebut jokowinomics tapi enggak ada intinya tuh dan orang akhirnya ya bertumpu pada kearifan Pak Luhut, Luhutdian economics kira-kira begitu. Ekonomi ala Pak Luhut yang mengandalkan kecepatan untuk menyelesaikan soal tapi seringkali kecepatan menyelesaikan soal itu bertentangan dengan prinsip normatif dari konstitusi. Dan saya kira mungkin beban Pak Jokowi dan Pak Luhut berbeda karena bagaimanapun yang terpilih yang dipilih oleh rakyat itu Pak Jokowi dan supaya beliau pasti berhitung-hitung soal begitu. Sementara Pak Luhut itu lebih dingin, gitu saja melihat persoalan seperti seorang dokter bedah saja dia tidak melihat ya pokoknya karena kalau enggak saya amputasi ini penyakitnya menjalar kemana-mana, amputasi saja. Bbegitu kira-kira saya membayangkan cara berpikir Pak Luhut. Ya itu bener. Pak Luhut dingin melihat kebijakan dan kedinginan itu didasarkan pada prinsip efisiensi saja kan harus ada semacam dalam prinsip milteru efisiensi itu jadi apapun variabelnya harus diputuskan harus diambil keputisan. Jadi duel di dalam kabinet akhirnya dimenangkan oleh Pak Luhut pasti karena semua menteri sibuk dengan eksternal dia tuh, jadi politisi. Nah Pak Luhut karena dia hanya fokus berinvestasi maka dia secara dingin lakukan amputasi itu diulang amputasi air walaupun itu nanti akan dipersoalkan secara konstitusi, tapi hanya itu pilihannya memang. Lain kalau Pak Jokowi mampu untuk membaca lebih komprehensif keadaan dunia mungkin dia akan undang beberapa tokoh ekonomi guna berdebat dengan Pak Luhut. Tapi, Pak Jokowi memang gak punya pengalaman itu apalagi kapasitas itu dengan sendirinya secara natural Pak Luhut yang terdepan kira-kira begitu saja. Oke saya mikir-mikir sebenernya enak dong jadi tokoh model Pak Luhut tidak perlu ikut kampanye ikut Pemilu nyapres tapi berbagai kebijakan dia bisa ambil dan presidennya tinggal ikut saja. Kalau kita ingat sinyal dulu now we are all Keys yang mungkin now we are hujan pada akhirnya negeri ini harus tunduk dan ikut pada efisiensi yang dipikirkan oleh LBP kira-kira begitu. Oke dan anda menyiapkan opsi kalau semua skenarionya tidak berjalan LBP yang lain ya. Oh ya itu namanya Liga Boikot Pemilu dan saya kira juga Pak Luhut akan setuju karena kalau keadaan udah tidak bisa diselamatkan ya Pak Luhut akan ambil kebijakan juga dan itu enaknya kalau jadi Pak Luhut, semua hal dia paham dan dia bisa putuskan dengan cepat sementara kabinet memang lamban memikirkan keadaan bangsa. (mth/sws)

Respon Ubedilah Badrun Terhadap Sikap KPK

BY FNN Ahad, 21 Agustus 2022 13:58:50 0

Jadi urusan penelusuran itu urusan KPK yang memeiliki wewenang atas nama Undang-undang, bukan saya, itu tugas KPK. Oleh: Ubedilah Badrun, Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) SEBAGAIMANA diketahui publik bahwa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dalam jumpa pers saat penyampaian kinerja semester I KPK di Jakarta pada Jumat (19/8/22) menyampaikan bahwa laporan yang saya sampaikan kepada KPK tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berkaitan Dugaan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) Relasi Bisnis Anak Presiden Dengan Grup Bisnis Yang Diduga Terlibat Pembakaran Hutan dinyatakan sejauh ini masih sumir karenanya kasus diarsipkan. Argumennya karena Gibran dan Kaesang bukan pejabat publik dan belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan atau data dukung terkait dengan penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara. Terhadap jawaban KPK tersebut saya menyayangkan argumen komisioner tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada kaitanya dengan pejabat negara karena dinilai bukan penyelenggara negara. Padahal secara nyata-nyata Gibran dan Kaesang adalah putra dari penyelenggara negara (Presiden Republik Indonesia). Selain itu Gibran adalah penyelenggara negara karena saat dilantik sebagai Wali Kota ternyata Gibran masih menjabat sebagai komisaris utama perusahaan yang saya sebut dalam laporan. Lebih jelasnya, pada tanggal 26 Februari 2021 Gibran dilantik menjadi wali kota Solo. Pada saat yang sama Gibran juga masih terdaftar (belum mundur) sebagai komisaris di PT. Siap Selalu Mas (memiliki 47 % saham PT.Harapan Bangsa Kita), dan Komisaris utama PT. Wadah Masa Depan (memegang 19,7 % saham). Sebagai informasi, korupsi itu bukan hanya mengambil uang negara (APBN/APBD) yang bukan haknya, tetapi menurut buku Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis, salah satunya memberi hadiah atau gratifikasi. Perlu diingat juga bahwa dalam kasus yang saya laporkan juga ada pengangkatan penyelenggara negara yaitu pengangkatan Duta Besar yang sebelumnya ia sebagai Managing Director di PT. SM. Ia bukan diplomat karir. Dimana putra dari Duta Besar yang diangkat pada tanggal 17 November 2021 tersebut diketahui menjalin kerjasama bisnis yang sangat inten dengan Gibran dan Kaesang, ada peralihan kepemilikan saham, hingga bisnis putra Presiden tersebut mendapat kucuran dana penyertaan modal dari sebuah perusahaan ventura. Suntikan penyertaan modal ini hingga kini terjadi sebanyak tiga kali ( 17-8-2019, 23-11-2020, 6-6-2022). Terkait dugaan \'transaksi yang mencurigakan\' dan terkait dugaan gratifikasi jabatan, dugaan gratifikasi kepemilikan saham, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tugas KPK untuk mengusut secara tuntas agar menjadi terang demi tegaknya kepastian hukum yang adil. KPK dapat meminta kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri transaksi yang diduga mencurigakan tersebut. Selain itu KPK juga memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan memberantas KKN dengan menelusuri seluruh perusahaan lainnya milik putra Presiden itu yang jumlahnya kurang lebih 20 perusahaan yang didirikan oleh putra Presiden tersebut. Termasuk misalnya pembelian saham 40 % PT Persis Solo Saestu oleh Kaesang bersama Erick Thohir. Apakah benar pembelian saham itu berasal dari uang pribadi atau perusahaan milik Kaesang? Tugas mulia KPK merupakan Amanat Reformasi 1998 yang tertuang dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Terkait dengan pernyataan Nurul Ghufron yang menyatakan belum adanya data dukung, sebenarnya telah dijawab pada tanggal 26 Januari 2022 saat saya dipanggil KPK selama dua jam dengan menyampaikan data-data awal dan penjelasan hukum yang lebih detail kepada KPK pada saat itu. KPK semestinya bisa menelusuri data-data awal tersebut hingga menemukan peluang untuk mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dugaan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan tersebut. Jadi urusan penelusuran itu urusan KPK yang memeiliki wewenang atas nama Undang-undang, bukan saya, itu tugas KPK. Demikian respon ini saya sampaikan. Jakarta, 20 Agustus 2022. (*)

Di Lampung, LaNyalla Ajak Warga PSHT Kembali ke UUD 1945 Agar Kedaulatan di Tangan Rakyat

BY FNN Ahad, 21 Agustus 2022 13:18:55 0

Bandar Lampung, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali menegaskan bahwa kedaulatan harus dikembalikan kepada rakyat. Caranya, kembali ke UUD 1945 naskah asli dan kemudian disempurnakan dengan adendum. Penegasan itu disampaikan LaNyalla kepada ratusan warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Provinsi Lampung di SCC Universitas Saburai, Bandar Lampung, Sabtu (20/8/2022). Ketua DPD RI didampingi Anggota DPD RI asal Provinsi Lampung Bustami Zainuddin yang juga Ketua Dewan Pembina PSHT Provinsi Lampung, Anggota DPD asal Provinsi Lampung Abdul Hakim, Anggota DPD RI Sulawesi Selatan Andi Muh Ihsan dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. “Kenapa hal itu yang saya suarakan? Karena UUD hasil amandemen 1999-2002 jelas-jelas melupakan Pancasila. Sejak saat itu pasal-pasalnya diganti, sehingga memberi ruang lebar pada oligarki ekonomi dan politik menguasai negeri ini. Di mana salah satunya kekayaan kita yang sangat melimpah ini dikuasai oleh asing,” ujarnya. Makanya, LaNyalla yang juga Dewan Pembina PSHT mengajak warga PSHT untuk berjuang mengembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat. “Kalau tidak kita rebut kedaulatan itu, negara akan diatur oligarki. Kekayaan alam kita semakin dikeruk habis dan rakyat tambah miskin. Padahal seharusnya sumber daya alam itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk dan oleh segelintir orang,” jelasnya. “Warga PSHT, yang senior dan terutama yang muda-muda harus mulai sadar dan mencermati. Harus mulai berpikir apakah saat ini kita benar-benar menggunakan UUD 45 yang asli atau bukan jika melihat kondisi bangsa dan keadaan rakyat sekarang,” tambah dia. Untuk itulah, LaNyalla akan menyebarkan peta jalan kembali ke UUD 1945 naskah asli, supaya warga PSHT paham upaya itu merupakan satu-satunya solusi permasalahan bangsa. “Silakan pelajari peta jalan kembali ke UUD 45 yang saya buat. Apabila masih kurang mengerti, bisa diskusi dengan anggota DPD RI dari sini, Pak Bustami dan Pak Hakim atau dengan lainnya. Setelah paham benar, resonansikan gagasan ini kepada masyarakat lainnya. Sadarkan mereka bahwa inilah satu-satunya jalan mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat kita,” tutur Ketua Dewan Pembina PSHT itu. Dalam kesempatan itu LaNyalla juga menyinggung legalitas PSHT yang sempat menjadi polemik. Menurutnya, PSHT yang dipimpin oleh Drs. R. Murjoko HW merupakan organisasi yang benar, legal dan hak-haknya diakui pemerintah yang sah. Sebab, sebagai Ketua DPD RI LaNyalla sudah mempelajari dengan seksama, bahkan ikut memperjuangkan legalitas PSHT hingga mendapatkan pengakuan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. “Karena itu jangan sampai di bawah masih ada komponen masyarakat, juga pemerintah dan aparatur negara yang meragukan legalitas organisasi PSHT. Kalau masih ragu-ragu, silahkan buka sendiri di situs Kemenkumham, maka saudara akan tahu siapa pemilik nama dan badan hukum Persaudaraan Setia Hati Terate, yakni Kangmas Drs. R. Murjoko HW, bukan yang lain,” tegasnya. PSHT, lanjutnya, juga harus memberikan sumbangsih dengan membantu Pemerintah Daerah mensukseskan program pembangunan. Terutama dalam pembangunan karakter dan jati diri bangsa, serta kesehatan jasmani dan rohani generasi muda. Kehadiran Ketua DPD RI di Lampung mendapat apresiasi dari Sekum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Lampung Ria Gusria. Harapannya aspirasi rakyat Lampung, termasuk aspirasi PSHT dan masyarakat pencak silat Provinsi Lampung bisa disuarakan. “Karena saya tahu persis bahwa Pak Ketua DPD RI berani sekali menyuarakan aspirasi rakyat. Saya juga berdoa semoga gagasan dan pikiran Pak Ketua bisa terwujud dengan baik,” ucapnya. Ketua Perwakilan Pusat PSHT Provinsi Lampung, Brigjen TNI Yuswandi meminta warga PSHT terus mendukung pemerintah pusat dan daerah guna menjadikan Lampung lebih maju. “PSHT harus menjalin kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan. PSHT harus berkontribusi besar untuk ikut Memayu Hayuning Bawono,” tuturnya. M. Firsada, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung yang mewakili Gubernur Lampung menegaskan bahwa PSHT merupakan aset besar bagi Lampung. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan membantu mewujudkan misi Gubernur Lampung, yaitu menjadikan Lampung Berjaya. Selain Kepala Badan Kesbangpol Lampung, M Firsada, hadir Sekum IPSI Lampung Ria Gusria dan Ketua Perwakilan Pusat PSHT Lampung, Brigjen TNI Yuswandi, Anggota Dewan Pengurus Pusat PSHT Laksamana TNI Sidiq Mustofa, Rektor Universitas Saburai Lampung Lina Maulidiana, Para Ketua Cabang PSHT Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung dan Warga Baru PSHT se-Provinsi Lampung. (mth/*)

Renungan Kemerdekaan

BY FNN Ahad, 21 Agustus 2022 12:40:17 0

Jokowi harus mampu menunjukkan langkah ke depan, membangun Indonesia Merdeka yang kokoh berbasis moral yang tangguh. Reformasi kepolisian dan birokrasi itu harus dilakukan. Ulama dihormati. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle RAKYAT Indonesia beberapa hari belakangan ini gelisah, karena Indonesia ini berjalan entah ke mana. Tidak jelas tujuan dan limbung, sebentar ke kiri, lalu sebentar ke kanan. Katanya sudah merdeka 77 tahun, tapi makna dan fakta kemerdekaan itu terasa semakin jauh. Tidak jelas dan limbung, karena negara dan pengelolanya berjalan tanpa moralitas kekuasaan yang jelas, sementara rakyat mengais-ngais secercah harapan untuk hidup saat beban ekonomi menaik. Lihatlah beberapa hal berikut ini, pertama, kita melihat Istana saat hari perayaan kemerdekaan menteri-menteri berjoget ria, lagu cinta, yang dibawakan anak belum dewasa. Biasanya peringatan kemerdekaan dilakukan dengan lagu-lagu kebangsaan, yang membuat seluruh orang hikmat dan merinding. Misalnya, lagu Padamu Negeri, ciptaan Kusbini. Atau setidaknya lagu Merah Darahku, ciptaan musisi Gombloh. Dengan lagu kebangsaan, secara sosiologis, manusia akan terhubung dengan perjuangan yang belum selesai. Kemerdekaan yang belum selesai. Jika dengan lagu cinta-cintaan, “Ojo Dibandingke”, apalagi mengeksploitasi anak kecil sebagai penyanyi, tentu tidak terhubung dengan “public domain” atau “public interest”. Persoalan kedua tentang moralitas kekuasaan, tentu saja soal pembunuhan Brigadir J (Joshua). Supremasi Hukum adalah kata kunci “Justice”. Sebuah negara didirikan untuk mendistribusikan keadilan bagi rakyat semua. Tanpa meletakkan hukum sebagai tulang punggung, tentu semuanya akan kacau-balau. Bagaimana mengatur hukum bagi kepentingan semua orang? Negera tugasnya membangun institusi penegakan hukum dan keadilan. Salah satunya adalah Kepolisian. Kita sudah melihat dalam bulan kemerdekaan ini, beberapa jenderal polisi, terlibat kasus melakukan pembunuhan dan saling bantu dalam pembunuhan tersebut, yakni Ferdy Sambo dkk. Jika kita nonton film “City of Lies”, Jhonny Deep, di HBO, polisi di Los Angeles, Amerika, juga terjadi hal yang sama, yakni polisi berkelakuan mafia. Tapi, yang kita alami dalam 77 tahun merdeka ini adalah ternyata jenderal-jenderal ini merupakan bagian dari kekuasaan negara, bukan soal pribadi. Mengapa demikian? Karena dalam rezim Presiden Joko Widodo, polisi bekerja bukan saja untuk urusan penegakan hukum, melainkan juga menghancurkan lawan-lawan politik dari rezim yang berkuasa. Bahwasanya Jokowi selama ini menyandarkan penyingkiran oposisi pada polisi. Sambo adalah intinya polisi saat kemarin itu, Kadiv Propam dan Komandan institusi ekstra kuat, Satgassus Merah Putih. Jadi wajah Sambo, sekali lagi, adalah refleksi wajah kepolisian. Mahfud MD mengungkapkan tanpa adanya polisi bintang 3 yang bermoral, kemungkinan Sambo akan bebas. Tentu saja karena Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga ingin bertransformasi ke arah yang benar. Persoalan ketiga adalah ekonomi rakyat kecil. Jokowi, via Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, sudah menyatakan akan menaikkan harga BBM, pekan depan. Selama ini pemerintah menyatakan bahwa negara terlalu banyak mensubsidi rakyat, sekitar Rp 500 triliun. Tentu saja rakyat akan memikul beban kenaikan harga yang sangat besar. Sebelum kenaikan BBM, pertalite dan solar, saat ini rakyat sudah mengalami beban mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Padahal upah tidak naik atau naik tidak signifikan. Belum kita melihat yang PHK, semakin banyak. Mengharap pada keluarga besar (extended family) sebagai sistem perlindungan sosial tradisional, semakin sulit. Karena, semua orang juga semakin sulit. Lalu ke mana berharap, jika negara mencabut subsidi? Jika subsidi dipangkas? Persoalan terakhir adalah demokrasi dan kebebasan rakyat. Kita melihat bahwa beberapa ulama masih di penjara. Alasannya adalah membuat onar, seperti kasus Habib Bahar Smith, Edi Mulyadi, Bunda Meri di Lampung, dan kasus-kasus yang dicurigai polisi sebagai teroris. Menghukum lawan-lawan politik karena mengganggu kekuasan adalah ajaran Machiavelli. Niccollo Machiavelli, filosof Florence era 1500-an, mengatakan penguasa tidak perlu berharap dicintai, tapi berharaplah untuk ditakutin rakyat. Ketakutan rakyat lebih mulia daripada dicintai. Ini adalah moral iblis. Dimana negara dan kekuasaannya dibangun untuk merampok kekayaan bangsanya, bukan menciptakan keadilan sejati. Di era modern, di mana kontrol sosial dari “civil society” diperlukan,. justru kebebasan, kritik dan perbedaan pendapat haruslah menjadi tiang utama negara. Jokowi sudah mengingatkan agar tidak ada lagi politik identitas. Sebenarnya siapa yang berlindung dalam isu politik identitas itu? Di era sebelum Jokowi justru ketika rezimnya menganut demokrasi, tidak ada kekerasan politik atau permusuhan politik horisontal di masyarakat. Pemenjaraan dan penangkapan ulama serta aktivis politik hanya gencar di era rezim Jokowi. Itu paralel dengan kekuasaan aparatur polisi, begitu besarnya. Catatan Akhir Negara adalah sebuah institusi representasi kepentingan rakyat. Untuk benar-benar bisa memberi fungsi keadilan, maka diperlukan moralitas kekuasaan. Moralitas itu adalah sebuah nilai-nilai yang di dalamnya kepentingan pribadi ditransfer menjadi kepentingan publik. Orang-orang harus melihat pemimpinnya meneteskan air mata ketika acara kemerdekaan di istana, dengan lagu lagu kebangsaan yang menggugah spirit, bukan berjoget-joget lagu cinta. Orang-orang harus terkoneksi dengan sejarah. Hukum dan keadilan harus tumbuh dalam fundamental nilai-nilai. Penegak hukum harus mengerti bahwa dia adalah teladan. Kalau bisa moralitasnya berbasis agama, rajin ibadah dan membenci uang-uang haram. Penegak hukum dan perangkat hukum tidak lagi menjadi bagian dari kepentingan politik rezim, dia harus adil terhadap siapapun. Tidak boleh digunakan untuk mendukung seseorang dalam pemilu atau lainnya. Moralitas kekuasaan dengan nilai-nilai kecintaan pada rakyat harus merujuk pada maksud Indonesia Merdeka. Keadilan untuk semua rakyat. Saat ini kita berada pada kerapuhan moralitas kekuasaan. Tapi kita, saat melihat misalnya masih ada jenderal bermoral di kepolisian, kita masih bisa berharap bahwa masih ada harapan ke depan. Jokowi harus mampu menunjukkan langkah ke depan, membangun Indonesia Merdeka yang kokoh berbasis moral yang tangguh. Reformasi kepolisian dan birokrasi itu harus dilakukan. Ulama dihormati. Pemimpin itu seharusnya merakyat. Subsidi pangan dan energi pokok harus dipertahankan. Serta demokrasi diutamakan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Tetap Berharap. Tetap Semangat! Depok, 19 Agustus 2022. (*)

Kerusakan Institusi POLRI Akibat Kebijakan Presiden yang Salah

BY FNN Ahad, 21 Agustus 2022 11:32:18 0

Kasus Sambo menunjukkan bahwa pembusukan Polri sudah sangat serius. Bahkan, Sambo bukan satu-satunya perusak institusi Polri. Dugaan kuat ada bapak asuh di belakangnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SADAR atau tidak berawal dari keberadaan positioning POLRI langsung di bawah Presiden RI, Polisi dipersenjatai melebihi kekuatan senjata TNI oleh Presiden, dengan imbalan loyalitas buta Polisi pada Presiden, inilah petaka awal terjadi kerusakan di tubuh Polri. Perselingkuhan Presiden dengan Polri penyebab kewenangan dan kekuasaan Polri bukan terkendali, justru menjadi liar. Terjadi Abuse of Power oleh Polisi, menjadi kekuatan super body, menabrak siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan, itu akibat Presiden telah memanjakan Polri melampaui peran, fungsi, dan tupoksinya. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas polisi itu hanya tiga: Penegak hukum; Menjaga kamtibmas, dan melayani, mengayomi; dan Melindungi masyarakat. Tapi, kini masuk ke ranah politik sebagai pengaman presiden, mengatasi/menindak siapapun yang berseberangan dan melawan kekuasaan. Konon, peran politis ini sudah dirancang jarak-jauh sejak Tito Karnavian sebagai Kapolri, bukan hanya sebagai kekuatan mengamankan suara hasil Pilpres tetapi memenangkan suara untuk kemenangan Presiden. Kata Bung Anton Permana: “imbalan politisnya Presiden menempatkan Polisi hampir di semua urusan negara. Di setiap departemen hampir ada Polisi, di Bulog, Kumhan, Parekraf, atau ada empat puluh empat (44) jabatan diisi oleh polisi. Tito Karnavian sendiri langsung mendapatkan jatah sebagai Mendagri”. “Lebih liar lagi tugas TNI seperti dalam penanganan terorisme, separatisme, pengamanan objek vital, pengamanan wilayah perbatasan juga diambil-alih polisi. Padahal itu jelas dan tegas tugas TNI sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004,” katanya lebih lanjut. Presiden tak tanggung-tanggung mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menambah kekuasaan Polri agar lebih luas karena tidak ada dalam UU Polisi. Padahal secara hirarki perundangan, Perpres itu di bawah Undang-Undang. Yang muncul di kemudian hari kekuasan Polisi merambah kemana-mana: Polisi bertindak cepat mengkriminalisasi tokoh-tokoh siapapun yang menentang dan berbeda pandangan dengan sang penguasa. Kriminalisasi ulama, begitu sadis cara menangani demo dengan kekerasan di luar batas perikemanusiaan. Bahkan, di mana-mana berperan sebagai body guard Oligarki, sebagai penjaga rampasan tanah jarahannya dari gangguan. Diduga kuat ikut mengamankan TKA asing, khususnya dari China masuk berbondong-bondong ke Indonesia. TNI dianak-tirikan, bahkan terkesan dilemahkan. TNI melalui binternya di amputasi, TNI masuk desa sebagaian kemanunggalan TNI dan rakyat tidak terdengar lagi. Kewenangannya juga banyak dicabut atas nama kekuasaan Presiden untuk mengamankan kekuasaan Presiden dan menempatkan Polri sebagai body guard-nya. Kesombongan Polri membesar ketika merasa bahwa Polri langsung di bawah Presiden dan TNI di bawah kordinasi Kementerian Pertahanan. Presiden berdalih menambah kekuasaan Polri adalah untuk memerankan Polri perang melawan perang asymetris. Perang yang tidak tampak seperti; perang ideologi, perang ekonomi, perang dagang, perang pemikiran, dan perang sosial-budaya. Melebar mengamankan perjudian dan perdagangan narkoba serta perdagangan terlarang lainnya. Dampak ikutan akibatnya bukan keamanan yang tercipta, justru kegaduhan, perpecahan dan kekacauan di masyarakat semakin parah. Apa yang terjadi saat ini? Oknum kekuatan polisi menyalahgunakan kekuasaannya. Muncullah polisi Sambo yang liar bersentuhan dengan praktik hitam melebar ke mana-mana. Awal kejadian sangat jelas, akibat salah kelola kepolisian oleh presiden sendiri yang menempatkan polisi sebagai alat kekuasaan politik. Menempatkan dan memfungsikan polisi dengan wewenang sangat besar sebagai alat kekuasaan politik. Maka terjadilah saat ini skandal Polisi Sambo. Kebijakan Presiden memakan tuan Presiden sendiri. Perintah untuk secepatnya mengatasi kasus Sambo berlarut larut karena ternyata kasusnya memang sangat berat, penyakitnya sudah akut melebar ke mana-mana. Kasus Sambo menunjukkan bahwa pembusukan Polri sudah sangat serius. Bahkan, Sambo bukan satu-satunya perusak institusi Polri. Dugaan kuat ada bapak asuh di belakangnya. Republik ini adalah negara hukum dilihat dari kinerja Polri sebagai penegak hukum, menjaga kamtibmas, dan melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat, yang setia pada janjinya sebagai Bhayangkara Negara, telah dihianati, maka Polri adalah malapetaka negara.   Back to zero. Saatnya Polri direformasi total atau Republik ini ambruk. Tiba saatnya negara harus secepatnya melakukan Reformasi Polisi, sekarang! Police Reform, Now!. (*)

Teladan Bung Natsir

BY FNN Sab, 20 Agustus 2022 15:41:47 0

Saat ulang tahun ke-80, Natsir memberikan wasiat kepada anak-anaknya supaya menjaga rumah keluarga di Jalan Cokroaminoto 46 dan buku-buku karyanya. Lima tahun kemudian ia menutup mata selamanya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) KETIKA awal kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Duren Tiga 46 Jakarta Selatan, suara anggota Komisi III DPR RI nyaris tidak terdengar sama sekali. Sampai akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD menyindir dan mengkritiktisi sikap mereka. Kabar yang berhembus, konon, selama ini mereka menerima upeti dari Sambo yang masih memimpin Satgassus Merah Putih – sebelum dibubarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo – sebesar Rp 500 juta/bulan. Kalau benar seperti itu faktanya, tentunya upeti yang diserahkan ke pejabat DPR yang lebih tinggi bisa di atas angka setengah miliar rupiah. Dipastikan, Mahfud MD berani bicara dan mengkritik DPR karena dia pegang datanya. Apakah Ketua MPR Bambang Soesatyo yang terkesan membela Ferdy Sambo itu juga menerima kucuran dana haram dari jaringan sindikat narkoba dan judi online “kolega” Kaisar Sambo? Hanya dia dan Allah SWT yang tahu. Sudah bukan rahasia lagi kalau selama ini anggota DPR sering bermain mata dengan pengusaha, pejabat korup, maupun pihak lain yang merasa terancam perilaku korupnya. Presiden Joko Widodo sendiri pernah buka-bukaan terhadap kasus-kasus korupsi yang saat ini tengah diselesaikan para penegak hukum di Indonesia. Bahkan, banyak di antara mereka yang sudah dipenjara. “Hingga hari ini sudah 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, empat duta besar, tujuh komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan wali kota, 130 pejabat eselon 1 sampai 3, dan 14 hakim sudah dipenjara karena korupsi,” ungkap Jokowi dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta di Balai Kartini, Kamis (1/12/2016). Sebanyak 23 anggota DPR, seperti ditulis Detik.com, berjudul Ahad (29 Sep 2019 10:08 WIB), “Jejak Para Anggota DPR 2014-2019 yang Terjerat Kasus Korupsi”, terjerat korupsi. Mereka ini dari berbagai partai politik maupun Komisi yang ada di DPR. Supaya mereka tidak terjebak dalam skandal korupsi, sebaiknya mereka bisa belajar dari sikap teladan Mohammad Natsir selama menjadi pejabat di DPR maupun eksekutif. Beginilah karakter politisi kita dahulu, sampai meninggal di usia lebih dari 80 tahun tetap dicintai dan dihormati jutaan rakyat. Bung Natsir Dari balik lemari yang menjadi sekat ruang tamu, Sitti Muchliesah bersama 4 adik dan sepupunya mencuri dengar pembicaraan ayahnya Mohammad Natsir dengan seorang tamu dari Medan. Hati remaja-remaja itu berbunga ketika mendengar si tamu hendak menyumbangkan mobil buat ayah mereka. Lies panggilan Siti menyangka mobil Chevrolet Impala yang sudah terparkir di depan rumahnya di Jalan Jawa 28 (kini Jalan H.O.S. Cokroaminoto), Jakarta Pusat, itu akan menjadi milik keluarganya. Sedan besar buatan Amerika ini tergolong “wah” pada 1956. Ketika itu Natsir, yang pernah menjadi Menteri Penerangan dan Perdana Menteri, hanya punya mobil pribadi bermerek DeSoto yang sudah kusam. Aba – demikian anak-anaknya memanggil Natsir – ketika itu masih anggota parlemen dan memimpin Fraksi Masyumi. “Dia ingin membantu Aba karena mobil yang ada kurang memadai,” kata putri tertua Natsir yang saat itu baru masuk usia 20 tahun ini. Harapan anak-anak naik mobil Impala buyar begitu tahu ayahnya menolak tawaran dengan amat halus agar tak menyinggung perasaan tamunya. “Mobil itu bukan hak kita. Lagi pula yang ada masih cukup,” ungkap Lies menirukan ucapan ayahnya ketika mereka bertanya. Nasihat itu begitu membekas di hati Lies (72 tahun). Aba dan Ummi Nurnahar – ibunda Lies – selalu berpesan kepada anak-anaknya, “Cukupkan yang ada. Jangan cari yang tiada. Pandai-pandailah mensyukuri nikmat.” Ketika sang ayah menjadi Menpen pada awal 1946, Lies mengenang mereka tinggal seadanya di rumah milik sahabat Natsir, Prawoto Mangkusasmito, di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sewaktu pusat pemerintah pindah ke Jogjakarta, keluarga Natsir menumpang di paviliun milik Haji Agus Salim di Jalan Gereja Theresia, sekarang Jalan H Agus Salim. Periode menumpang di rumah orang baru berakhir ketika mereka menempati rumah di Jalan Jawa pada akhir 1946. Rumah tanpa perabotan ini dibeli pemerintah dari seorang saudagar Arab dan kemudian diserahkan untuk Menpen. “Kami mengisi rumah itu dengan perabot bekas,” kata Lies. Selama menjadi menteri, Natsir jarang bertemu dengan keluarga karena lebih banyak berdinas di Jogjakarta. Di sana pula dia pertama berjumpa dengan guru besar dari Universitas Cornell, George McTurnan Kahin. “Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan ia seorang menteri dalam pemerintahan,” tulis Kahin dalam buku memperingati 70 tahun Mohammad Natsir. Dia melihat sendiri Natsir mengenakan jas bertambal. Kemejanya hanya dua setel dan sudah butut pula. Kahin, yang mendapat info dari Haji Agus Salim mengenai sosok Natsir, belakangan tahu bahwa staf Kementerian Penerangan mengumpulkan uang membelikan pakaian supaya bos mereka terlihat pantas sebagai seorang menteri. Penampilan Natsir tidak berubah ketika dia menjadi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950. Keluarga Natsir menempati rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur (sekarang Tugu Proklamasi), Jakarta Pusat. Rumah di Jalan Jawa yang sempit dan kusam dinilai tak layak buat pemimpin pemerintah. Rumah di Jalan Proklamasi lengkap dengan perabotan, sehingga Natsir dan keluarganya hanya membawa koper berisi pakaian dari Jalan Jawa. Pada masa ini kehidupan keluarga Natsir sudah dibatasi protokoler. Rumah dijaga polisi dan sang Perdana Menteri selalu didampingi pengawal. Pemerintah juga menyediakan pembantu yang membenahi rumah, tukang cuci dan masak, serta tukang kebun. “Semua fasilitas tidak membuat kami manja dan besar kepala,” ujar Lies. Putri tertua Natsir yang saat itu duduk di kelas II sekolah menengah pertama tersebut tetap naik sepeda ke sekolah karena jaraknya dekat. Adik-adiknya antar-jemput dengan mobil DeSoto yang dibeli dari uang sendiri. Ibunya masih melanjutkan belanja ke pasar dan kadang masak sendiri. Lies mengatakan, keluarganya tidak pernah memanfaatkan fasilitas pemerintah, misalnya perjalanan dinas. Contoh lain kejujuran Natsir selama menjadi pejabat negara didengar pula oleh Amien Rais, bekas Ketua Umum Muhammadiyah. Saat masih mahasiswa, ia mendengar cerita Khusni Muis yang pernah menjadi Ketua Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Syahdan, Khusni menuturkan, ia pernah datang ke Jakarta untuk urusan partai (saat itu Muhammadiyah merupakan anggota istimewa Masyumi). Saat hendak pulang ke Banjarmasin, ia mampir ke rumah Natsir. Tujuannya meminjam uang untuk ongkos pulang. Tapi Natsir menjawab tidak punya uang karena belum gajian. Natsir lalu meminjam uang dari kas majalah Hikmah yang ia pimpin. “Bayangkan, Perdana Menteri tidak memegang uang. Kalau sekarang, tidak masuk akal,” ujar Amien. Tatkala Natsir mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri pada Maret 1951, sekretarisnya, Maria Ulfa, menyodorkan catatan sisa dana taktis. Saldonya lumayan banyak. Maria mengatakan dana itu menjadi hak perdana menteri. Tapi Natsir menggeleng. Dana itu akhirnya dilimpahkan ke koperasi karyawan tanpa sepeser pun mampir ke kantong pemiliknya. Dia juga pernah meninggalkan mobil dinasnya di Istana Presiden. Setelah itu, ia pulang berboncengan sepeda dengan sopirnya. Keluarganya pindah lagi ke rumah di Jalan Jawa setelah Natsir turun dari jabatan perdana menteri. “Kami kembali ke kehidupan semula,” kata Lies. Pola hidup sederhana itu pula yang membuat anak-anak Natsir mampu bertahan saat suratan takdir mengubah hidup mereka dari kelompok “anak Menteng” menjadi “anak hutan” di Sumatera ketika meletus pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta. Setelah periode hidup di hutan dan Natsir mendekam dari satu penjara ke penjara yang lain selama 1960-1966, keluarga mereka kehilangan rumah di Jalan Jawa, termasuk mobil DeSoto. Harta itu diambil alih seorang kerabat, seorang pejabat pemerintah. Mereka menjalani “kehidupan nomaden”, terus berpindah kontrakan, dari paviliun di Jalan Surabaya sampai rumah petak di Jalan Juana, di belakang Jalan Blora, Jakarta Pusat. Rumah itu cuma terdiri atas satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan ruang makan merangkap dapur. Setelah Natsir bebas dari Rumah Tahanan Militer Keagungan Jakarta pada 1966, ia membeli rumah milik kawannya, Bahartah, di Jalan Jawa 46 (kini Jalan HOS Cokroaminoto), Jakarta Pusat. Rumah itu sebetulnya dijual dengan “harga teman”, tapi Natsir tetap tidak mempunyai uang. Alhasil, ia harus mengais pinjaman dari sejumlah kawan dan dicicil selama bertahun-tahun. Teladan kesederhanaan tetap ia tunjukkan saat memimpin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada masa Orde Baru. Bekas Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, yang ketika itu pernah menjadi anggota staf Natsir, menuturkan betapa bosnya acap ke kantor mengenakan kemeja itu-itu saja. Kalau tidak baju putih yang di bagian kantongnya ada noda bekas tinta, kemeja lain adalah batik berwarna biru. Saat ulang tahun ke-80, Natsir memberikan wasiat kepada anak-anaknya supaya menjaga rumah keluarga di Jalan Cokroaminoto 46 dan buku-buku karyanya. Lima tahun kemudian ia menutup mata selamanya. Setahun sepeninggalnya, kelima anaknya, Lies, Asma Faridah, Hasnah Faizah, Aisyahtul Asriah, dan Fauzie Natsir, sepakat menjual rumah peninggalan dari almarhum: mereka tidak sanggup membayar pajaknya. Itulah gambaran kesederhanaan mantan pejabat negara. Rasanya sekarang ini sangat sulit sekali menemukan pejabat semacam Natsir. (*)

Anggota DPR Sudah Berubah Menjadi Makhluk Ghaib

BY FNN Sab, 20 Agustus 2022 13:31:28 0

Anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat dan membela kepentingan umum (rakyat) berubah menjadi kacung-kacung dan jongos-jongos petinggi partai politik. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEDAULATAN Rakyat (sovereignty of the people) berupa otoritas pemberi mandat berupa ijin dan persetujuan (government based upon the consent of the governed), kepada penerima mandat yang telah berubah menjadi makhluk ghaib – dipercaya sebagai anggota DPR, peran dan fungsinya menguap seperti hilang ditelan bumi. DPR di alamnya sendiri seperti hidup di dalam ghaib. Hal-hal penting yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia, yang menyangkut kualitas hidup dan kehidupan rakyat banyak, bukan lagi urusannya. Bagi anggota DPR saat ini urusannya adalah dengan kembang menyan, selagi asap kemenyan dan dupa menyala bersama makhluk oligarki sebagai danyang pengendalinya, mereka akan menjadi abdi dalem yang penurut apapun yang harus dilakukan dan dikerjakan. Sebagian anggota DPR pun dugaan kuat sempat menjadi peliaraan Danyang Sambo, ketika tiba-tiba diretas oleh Mahfud MD, nampak kelabakan seperti demit yang kehilangan nalarnya. Kesana kemari saling membela diri. Lucu- lucu seperti anak-anak TK yang kebingungan. Makhluk ghaib seolah sudah bebas bertingkah karena merasa tidak ada beban sebagai wakil rakyat – bahkan sudah berubah sebagai wakil makhluk ghaib oligarki. Abuses of power di Indonesia terjadi sangat parah, bebas dari pengawasan DPR. DPR sendiri sedang ada masalah terkena pengaruh kekuatan ghaib telpon koin dan mereka diikat oleh ikatan partai politik dan PAW (Pergantian Antar Waktu). Semua anggota DPR-RI sudah diikat kaki, tangan, dan mulutnya untuk bisa berkerja sesuai fungsinya sebagai wakil rakyat, sudah tidak berani berbicara membela kepentingan umum atau kepentingan publik. Petinggi partai yang juga sudah menjadi piaraan makhluk ghaib oligarki,  yang memiliki kuasa menarik anggota dewan dengan instrumen PAW jauh lebih ditakuti dari pemberi mandat kekuasaan, yang memang kontraknya sudah deal selesai hanya di bilik suara. DPR sudah tidak peduli dan sudah tidak kenal lagi apa itu abuse of power oleh penguasa Presiden dengan seluruh perangkat bawahannya, yang bebas dari pengawasannya DPR karena sudah ada kesepakatan sama-sama juga sebagai makhluk ghaib binaan para kapitalis. Kedaulatan tertinggi rakyat Indonesia sudah dikudeta, dimanipulasi, dirampas dan direkayasa sedikit demi sedikit oleh petinggi partai politik lewat Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh kader-kader partai politik yang sudah diikat dengan hak PAW (Pergantian Antar Waktu) yang ada di UU MD3. Anggota DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat dan membela kepentingan umum (rakyat) berubah menjadi kacung-kacung dan jongos-jongos petinggi partai politik. Suara DPR juga sudah dirampas atau diambil-alih oleh para Buzer jalanan binaan penguasa. Lengkap sudah negara ini seperti hidup di alam Sambo, penuh kekerasan, penganiayaan, penuh rekayasa tipuan dan seenaknya membunuh manusia tanpa salah semata hanya menuruti nafsu makhluk ghaib yang ganas kejam dan bengis. Pada kondisi gedung DPR sudah berubah hanya dihuni makhluk ghaib, maka harus segera didatangkan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan negara. Segera ambil-alih dan caranya harus dengan kekuatan people power. Namun, people power tidak akan jalan jika mahasiswa diam saja. People power itu perlu untuk membubarkan DPR MPR yang sudah mandul dari peran fungsi dan tupoksinya. (*)

Peringatan Proklamasi 17 Agustus Jaman “Now”

BY FNN Sab, 20 Agustus 2022 12:22:35 0

Ini Indonesia baru, kata mereka, negara Indonesia yang maju. Yang tercerabut dari karakter kebangsaannya dan tidak lagi berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila BANYAK netizen bingung melihat hari peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2022 lalu. Sepanjang peringatan 17 Agustus jaman Orde Lama, Orde Baru, dan jaman Reformasi sangat berbeda. Jaman Orde Lama pidato Bung Karno selalu menjadi pusat perhatian di desa- desa, di warung-warung rakyat berkumpul mendengarkan pidato Bung Karno. Dalam pidato itulah Bung Karno membangun character building bangsanya dengan berapi-api, semua mendengarkan dan menyimaknya. Jaman Orde Baru biasanya setelah upacara juga diadakan obade lagu-lagu kebangsaan, cinta tanah air, rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara, kita masih mendengar lagu Indonesia Merdeka, Padamu Negeri , 17 Agustus 1945, Garuda Pancasila, Sorak Sorak Bergembira, Syukur. Di sekolah-sekolah obade berlangsung dengan semangat kebangsaan. Jaman Reformasi, negara ini sudah bukan negara yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945. UUD 1945 diganti dengan UUD 2002, yang diganti bukan sekedar pasal-pasal, tetapi yang diganti sistem bernegara, sistem berbangsa, sistem ketatanegaraan, visi-misi negara diganti dengan visi-misi presiden, visi-misi Gubernur, visi-misi Bupati/Walikota. Jadi, tanpa sadar Indonesia sudah diganti, tujuan bernegaranya sudah tidak lagi Indonesia dengan tujuan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rencana pindah Ibu Kota Negara itu bagian dari melenyapkan Indonesia yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia “Soekarno Hatta”. Indonesia yang sekarang adalah Indonesia yang tidak ada hubungannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia yang tidak lagi berdasarkan Pancasila, Indonesia yang sudah tidak bersistem kolektivisme dengan model Permusyawaratan Perwakilan dengan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Indonesia hari ini adalah Indonesia dengan dasar Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme dengan sistem Presidential. Dengan sistem ini maka visi-misi negara diganti dengan visi-misi Presiden, Visi Misi Gubernur, Visi Misi Bupati Walikota, betul pembukaan UUD 1945 tidak dihapus tetapi visi-misi negara yang ada di Pembukaan UUD 1945 tidak dijalankan. Artinya negara Indonesia yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945 telah bubar. Sehingga banyak yang tidak mengerti apa itu negara Indonesia. Jadi, jangan heran kalau peringatan proklamasi 17 Agustus 1945 diperingati dengan dangdutan koplo, menteri dan pejabatnya pada goyang koplo, karena memang negara sudah berubah, bukan lagi negara yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945. Ini Indonesia baru, kata mereka, negara Indonesia yang maju. Yang tercerabut dari karakter kebangsaannya dan tidak lagi berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sadarlah bahwa saat ini adalah Indonesia yang bukan di-Proklamasikan 17 Agustus 1945. (*)

Fadel Melawan Pemecatan dari Wakil Ketua MPR Unsur DPD

BY FNN Sab, 20 Agustus 2022 11:11:36 0

Jakarta, FNN – Fadel Muhammad tidak terima dengan keputusan DPD RI yang mencopot dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR. Menurut Fadel Muhammad, pencopotan dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR inkonstitusional. Ia pun menyatakan akan melakukan sejumlah upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.“Mekanisme mosi tidak percaya (tersebut), tidak ada dalam aturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan tata-tertib, maupun aturan lain yang ada di DPD dan MPR. Jadi, segala bentuk usulan atau yang diistilahkan pengambilalihan mandat oleh sejumlah anggota DPD adalah inkonstitusional,\" kata Fadel dalam keterangannya, Jumat (19/8/2022).  Adapun pencopotan Fadel dari jabatan Wakil Ketua MPR diputuskan dalam Sidang Paripurna ke-2 DPD Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).Sidang Paripurna DPD tersebut memutuskan anggota DPD Tamsil Linrung menggantikan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR perwakilan unsur DPD. Fadel menyatakan kedudukan dirinya sebagai Wakil Ketua MPR periode 2019-2024 sah menurut hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.Ia mengaku sudah bekerja dan menjalankan tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk menjalankan Pasal 138 ayat (1) Peraturan DPD tentang Tata Tertib yang mengamanatkan dirinya untuk menyampaikan laporan kinerja di hadapan Sidang Paripurna DPD.Fadel pun mengatakan langkah yang dilakukan sejumlah anggota DPD terkait pencopotan dirinya tersebut tak sesuai kaidah hukum dan aturan perundang-undangan.Menurut Fadel, langkah tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang tidak melaksanakan sumpah atau janji jabatan yang telah diucapkannya, serta kewajiban sebagai anggota DPD untuk menaati Pancasila, UUD 1945, dan aturan perundang-undangan yang berlaku.Mantan politikus Partai Golkar itu pun menyatakan akan melaporkan anggota DPD yang menandatangani pencopotan dirinya sebagai Wakil Ketua MPR ke Badan Kehormatan (BK) DPD, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta mengajukan gugatan secara perdata dan pidana.“Kita tidak boleh membiarkan terjadinya kesewenang-wenangan di negara ini, terlebih di lembaga tinggi negara. Makanya, saya akan menempuh seluruh upaya hukum, untuk melawan ketidakpatuhan terhadap hukum dan seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar dia.Sementara itu, La Nyalla mengungkapkan keputusan pencopotan Fadel dari Wakil Ketua MPR perwakilan unsur DPD dilakukan setelah mosi tidak percaya terhadap Fadel diteken oleh 97 anggota DPD. Tamsil akhirnya terpilih menggantikan Fadel setelah mendapatkan dukungan dari 39 anggota DPD dalam proses pemilihan lewat pemungutan suara atau voting. (mth)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TNI dan POLRI

BY FNN Jum'at, 19 Agustus 2022 17:36:21 0

Oleh: Sugeng Waras, Kolonel Purnawirawan TNI dan POLRI adalah institusi negara yang memiliki peran dan fungsi berat serta mulia. Sayangnya hingga saat ini kita belum menemukan karakter, ucapan, dan tindakan yang mencerminkan figur Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berasal dari santri dan ulama maupun sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso yang juga berasal dari rakyat pribumi biasa. Pasti akan dijawab: bukan masanya, beda eranya, tidak sama tantangannya maupun lain situasi dan kondisinya. Dulu…, sewaktu ABRI, keduanya berkedudukan sama meskipun fungsinya berbeda. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri berada di bawah komando dan kendali langsung Presiden, sedangkan TNI bak cicit Presiden, cucu Menko Polhukam, dan anak Menhan. Kini, jumlah personil, persenjataan ringan seperti motor boat di perairan polisi lebih hebat daripada Angkatan Laut, senjata laras panjang perorangan polisi juga melesat hebat dibanding Angkatan Darat. Apalagi soal peran, fungsi, dan tugasnya terutama soal hukum, polisi paling luar biasa dibanding pihak manapun, mulai ngurusi soal ketertiban hingga pelanggaran baik secara administrasi maupun implementasi, polisi tidak ada duanya. Bahkan, terkait tugas-tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), entah karena berubah, ketidak-pahaman, diserah-terimakan atau diambil-alih, menjadi rancu dan tumpang tindih antara hak dan kewajiban TNI dan Polri, termasuk penerapan status Bawah Kendali Operasi (BKO) maupun Bawah Perintah (BP), sehingga terkesan apa yang dikerjakan TNI terserah apa yang ditentukan Polri, padahal sudah ada UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang mengatur tentang OMSP. Bukan soal iri-mengiri, tapi marilah kita melihat keserasian, keseimbangan, efektif dan efisiensi pencapaian sasaran, sehingga hak dan tanggung jawab urusan kedaulatan negara yang dijabarkan dalam kedaulatan wilayah, juga keamanan dan keselamatan rakyat dapat terbagi habis. Dalam kaitannya dengan strategi, geografi, demografi, dan kondisi sosial yang juga meliputi aspek aspek idologi, politik, sosial, budaya, agama, hukum dan pertahanan keamanan, kita pernah memedomani doktrin induk, doktrin dasar dan doktrin operasional dalam mengantisipasi, mencegah, menghadapi, serta mengawasi maupun mengevaluasi hakekat ancaman baik dari dalam negeri, luar negeri maupun link up-nya, sejak jauh dari garis lingkaran terluar udara dan laut, masuk garis terluar udara dan laut, garis lingkaran saat menginjak daratan, hingga telah masuk sebagian dan seluruh wilayah Indonesia, dari manapun datangnya serta dalam bentuk, jenis dan apapun sifat ancamannya. Namun, kini seakan tidak peka dan tidak peduli terhadap itu semua, hingga tak terperhatikan bahwa baik wilayah wilayah strategis, sumberdaya alam strategis dan sarana prasarana strategis dan potensial nyaris dikelola dan dikuasai asing, terutama China. Bukan kita benci China, tapi selayaknya kita prihatin dengan para pemimpin negara ini yang membiarkan dan meloloskan agresifitas China atas Indonesia. Seolah begitu buruknya kinerja pemegang dan pewenang kekuasaan negara ini. Seakan hanya mampu menunjukkan kegaduhan, ketidak-adilan, kebohongan,  keributan, kekacauan, ketidak-jelasan, kesemerawutan dan tumpang tindih, yang terkesan mengabaikan kehendak, kepentingan dan suara rakyat. Negara bak diwarnai, perpecahan, persengketaan, persekongkolan, korupsi, dan lain lain yang rentan membuat kemunduran bangsa. Sewajarnya kita semua memandang dan menilai, ini kesalahan para oknum pimpinan terbawah sampai teratas, dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Negara. Kesimpulanya, marilah kita beresolusi membenahi ini semua, tanpa pandang bulu untuk menerima dan mengakui siapapun, apapun dan dari manapun orangnya, untuk menerima penghargaan dan penghormatan bagi mereka yang baik, serta memberikan hukuman bagi mereka yang salah atau buruk. Konkritnya baik Kapolri maupun Panglima TNI harus paham dan sadar serta bangun dan bangkit, untuk kembali kepada jati dirinya, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai sumpah dan janjinya. Jangan biarkan prajurit dan bawahannya sewenang-wenang menggunakan senjata, membuat takut rakyat, menyakiti rakyat serta membiarkan presiden dan para pembantunya melihat rakyat perih, pedih, dan menderita. Bandung, 12 Maret 2021. (*)

Negara Hukum untuk Kedaulatan Rakyat, Bukan Kekuasaan Belaka!

BY FNN Jum'at, 19 Agustus 2022 16:14:10 0

Jakarta, FNN – Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan, “Mengapa DPR hanya diam saja ketika ada meledak kasus Brigadir Joshua ini?” ucap Harsubeno Arief mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dalam kanal YouTube Hersubeno Point yang berjudul “Fahri Hamzah: Komisi III DPR, Sudah Jadi Komisi Tega”. Dalam video tersebut Hersubeno mengangkat kembali topik yang dia dengar dari Gelora TV, Rabu (17/8/2022) dengan topik “77 Tahun Kemerdekaan: Negara Hukum dan Masa Depan Indonesia” dengan pembicara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah dan Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K. Harman, serta pengamat hukum dan tata negara Refly Harun. Fahri Hamzah mengutarakan keresahan yang dirasakan oleh dirinya dan juga temannya, “Karena sistem seperti sekarang ini memang mempersulit wakil rakyat untuk tetap menjadi wakil rakyat ini ada problem juga pada sistem kita”. “Tantangan paling besar bagi negara kita ini adalah tentang negara hukum ini. Hal itulah yang menjelaskan kenapa pasal 1 UUD Negara Republik Indonesia yang terutama pasca amandemen dalam bentuk dan kedaulatan itu mencantumkan konsepsi-konsepsi dasar,” tambahnya. Fahri Hamzah menambahkan, dalam pasal pertama UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, serta kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Baru kemudian pasal atau ayat ketiganya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Dari hal tersebut Fahri Hamzah menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus jelas penegakannya. “Indonesia sebagai negara hukum harus menganggap bahwa setelah persoalan bentuk negara dan persoalan kedaulatan rakyat, maka negara hukum adalah perintah yang paling penting yang menjadi dasar kita untuk membaca negara dari hari ke hari. Jangan sampai perhatian kita itu beralih kepada soal jalan debatan dan lain-lain,” tegasnya. Benny K. Harman menangapi dan berpendapat bahwa Indonesia ini belum merdeka secara hukum. Karena ada dua alasan. “Pertama, hukum yang kita bikin dari awal sampai sekarang ini kan material, hukum pertama yang kita bikin ini rakyat tidak dilibatkan,” ujarnya. Hal itu disebabkan hanya yang memiliki kekuasaan yang membentuk hukum, sedangkan rakyat hanya menjalani hukum tersebut. “Yang kedua, hukum yang mereka buat itu bukan berasal dari jiwa rakyat. Tapi hukum itu banyak diimpor dari luar. Sumber materialnya dari luar, sumber material dari luar ini dirumuskan sedemikian rupa menjadi aturan hukum dan itulah yang dilaksakan oleh rakyat kita,” tambah Benny Harman. Benny Harman juga berpendapat tentang pelaksanaan dan penegakan hukum yang tidak adil karena substansi hukumnya sendiri sudah tidak adil. Padahal makna kemerdekaan tadi adalah kedaulatan dalam bidang politik dan kemandirian dalam bidang ekonomi. Polemik inilah yang membuat negara kita sekarang ini tampak rapuh karena tidak berbasiskan pada hukum sebagai fondasi awalnya, akan tetapi berbasiskan kekuasaan. Benny juga menggambarkan situasi ini dengan adanya kasus internal di Polri. Dari kasus tersebut dapat dilihat bagaimana proses penegakan hukum yang dilandasi kekuasaan. “Ini kan perkembangan ini salah satu model contoh bagaimana sebetulnya aktor-aktor penegak hukum ini bekerja secara menonton, secara formalistik, teknik birokratik gitu ya, yang membuat publik juga kalau lembaga resmi saja menyampaikan informasi bohong begitu, siapa lagi yang kita percaya,” tandas Benny Harman. Usia 77 tahun kemerdekaan Indonesia harusnya menjadi tonggak evaluasi perjalanan kita dalam bernegara. Banyaknya permasalahan dalam penegakan hukum membuat masyarakat bertanya kembali tentang landasan negara kita yang katanya \'negara hukum\'. (Fikri)

Sidang Paripurna DPD RI Putuskan Tamsil Linrung Gantikan Fadel Muhammad

BY FNN Jum'at, 19 Agustus 2022 15:17:54 0

Jakarta, FNN – Sidang Paripurna ke-2 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022), memutuskan pergantian Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. Salah satu agenda yang dibahas dalam sidang tersebut adalah tindak lanjut penyampaian mosi tidak percaya terkait keinginan mayoritas anggota DPD RI untuk menarik Fadel Muhammad dari jabatan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. “Dalam Sidang Paripurna ke-13 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022, diputuskan bahwa mosi tidak percaya akan diteruskan ke Badan Kehormatan dan Kelompok DPD RI,” tutur LaNyalla yang memimpin sidang, didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B. Najamudin. LaNyalla melanjutkan, dalam perkembangannya, mosi tidak percaya yang awalnya ditandatangani 91 anggota DPD RI bertambah menjadi 97 anggota yang membubuhkan tanda tangan.  Dalam Sidang Paripurna ke-1 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 telah ditetapkan terkait penarikan dukungan itu keputusannya diserahkan kepada pimpinan DPD RI.  “Maka pimpinan DPD RI pada sidang kali ini menyepakati penarikan tersebut. Untuk itu dalam sidang kali ini kita perlu melakukan pemilihan Wakil Ketua MPR utusan DPD RI untuk mengisi kekosongan posisi tersebut,” tutur LaNyalla. Selanjutnya masing-masing wilayah diminta bermusyawarah untuk mengusulkan calon Wakil Ketua MPR dari utusan DPD RI. Sub wilayah Barat I mengusulkan nama Abdullah Puteh (Aceh), Sub Wilayah Barat II merekomendasikan Bustami Zainudin (Lampung), Sub Wilayah Timur I usul Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan) dan Sub Wilayah Timur II mengusulkan Yorrys Raweyai (Papua). Saat ditawarkan untuk dilakukan musyawarah kepada keempat calon ternyata hal itu tidak tercapai. Pimpinan sidang memutuskan pemilihan dengan mekanisme voting yang diikuti sebanyak anggota 96 anggota DPD RI. “Akhirnya dengan mengantongi 39 suara Tamsil Linrung diputuskan sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI pengganti posisi Fadel Muhammad,” ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Sedangkan kandidat lainnya Bustami Zainudin memperoleh 21 suara, Yorrys Raweyai 19 suara dan Abdullah Puteh 14 suara. Sementara terdapat 2 suara tidak sah dan 1 abstain. Sebelumnya Fadel Muhammad dalam sidang tersebut menolak atas mosi tidak percaya tersebut. Fadel merasa dirinya tidak berbuat hal-hal yang melanggar. “Untuk itu saya akan melakukan upaya hukum atas keputusan tersebut. Upaya hukum secara internal dengan melapor ke BK. Upaya dari luar, saya akan membuat somasi terhadap Ketua, pimpinan dan para anggota DPD RI yang menandatangani. Saya menganggap langkah itu tidak sesuai tata tertib dan tidak ada dalam aturan di DPD, untuk itu saya akan menuntut somasi sebesar 100 miliar (rupiah) yang ditanggung oleh DPD RI,” papar dia. Langkah selanjutnya, Fadel dan tim hukum juga akan melaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik.  “Ketiga karena sudah ditetapkan dan diketok palu dalam Sidang Paripurna oleh Ketua DPD RI, maka kami akan ajukan hal ini ke PTUN. Yang terakhir kami akan mengajukan perdata dengan penetapan ganti rugi,” tuturnya. (mth/*)

Letkol Purnawirawan Ditusuk “Aseng” Hingga Tewas

BY FNN Jum'at, 19 Agustus 2022 14:54:11 0

Bandung Barat, FNN – Tragis sekali nasib Letkol Inf Purn H. Muhammad Mubin (63 tahun). Akmil angkatan 1982, yang terakhir menjabat Dandim 0907/Tarakan, Kalimantan Utara, yang pensiun dini itu ditusuk HH (42 tahun) di depan tokonya di Jalan Adiwarta, RT 01 RW 12, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kabar itu beredar di grup-grup WhatsApp sejak Selasa (16/8/2022). Berita ini berasal dari seseorang atas nama Letjen Purn Yayat Sudrajat. Saat ditemukan tewas di dalam mobil pikup itu – ternyata Mubin setelah sempat bekerja di PT Pertamina dan pensiun – bekerja sebagai sopir di perusahaan mebel. Pagi itu, seperti biasanya, Letkol Mubin mengantar anak bosnya sekolah di TK di Jalan Adiwarta. Sekitar pukul 08.15 Mubin sampai di seberang sekolah TK itu. Ia memarkir mobil pikup itu di depan toko milik HH tadi. Mubin berhenti untuk menyeberangkan anak bosnya tadi. Rupanya HH yang warga keturunan China itu tak berkenan ada mobil yang parkir di depan tokonya, meski hanya sebentar untuk menyeberangkan anak bosnya itu. Sehingga, “Aseng marah-marah karena parkir di depan tokonya dan menusuk Letkol Mubin yang berada di dalam mobil,” tulis kabar itu. Kemudian Letkol Mubin menjalankan mobil untuk minta pertolongan, karena darah banyak yang keluar akhirnya dia meninggal dunia. Konon, ada upaya-upaya Polsek Lembang untuk merekayasa kejadian dengan meminta damai pada keluarga almarhum Letkol Mubin dengan alasan bahwa pelaku orang kuat dan kenal dekat dengan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi. “Laporan yang dibuat sangat menyudutkan almarhum (laporan sepihak dari saksi-saksi karyawan Aseng). Salah satu saksi yang kebetulan menyelamatkan anak bos dari Letkol Mubin membantah kesaksian-kesaksian karyawan Aseng tersebut,” tulis Letjen Purn Yayat Sudrajat. Letjen Purn Yayat mengharapkan dukungan kita semua agar Polisi transparan dalam pengusutan kasus tersebut. “Alhamdulillah pelaku sudah diamankan dan saat ini lagi dilakukan pemeriksaan terkait motif dan sebagainya,” kata Kapolsek Lembang AKP Hadi Mulyana saat ditemui, Selasa (16/8/2022). Letkol Mubin ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya, ia meninggal dunia di bangku kemudi mobil pikap saat hendak menuju rumah sakit. Menurut kesaksian rekan korban, Restu (24), pagi itu Mubin mengalami luka parah bekas tusukan di bagian leher, dua bagian dada, dan di bagian perut usai cekcok dengan pelaku soal parkir. Dalam kondisi bersimbah darah, Mubin masih berusaha untuk meminta pertolongan medis dengan mencoba mengendarai mobil pikapnya menuju rumah sakit terdekat. “Saat itu korban juga sempat menanyakan Puskesmas ke warga sambil mengendarai mobilnya, tak lama dari itu meninggal dunia di dalam mobil,” kata Restu saat ditemui di Mapolsek Lembang, Selasa (16/8/2022). Baru saja berjalan sekitar 50 meter dari lokasi kejadian, purnawirawan TNI AD ini telah kehabisan darah dan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Setelah korban meninggal dunia di dalam mobilnya, mobil warna hitam yang korban kendarai langsung menabrak mobil lain yang berada di depannya. “Meninggalnya di dalam mobil, saya tahunya dari anak kecil, anaknya bos saya yang sedang jalan di sekitar Jalan Adiwarta,” ujar Restu. Kanit Reskrim Polsek Lembang, Iptu Sidabuke membenarkan bahwa korban memang sempat mengendarai mobilnya, namun korban langsung meninggal dunia saat perjalanan. “Korban meninggal dunia saat di perjalanan, setelah itu langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit,” ungkap Sidabuke. Di waktu yang sama, polisi mendapat laporan terkait keributan di lokasi kejadian. Pelaku akhirnya berhasil diamankan di rumahnya sekitar satu jam setelah kejadian. Polisi masih mendalami apa motif pelaku hingga tega menghabisi nyawa seorang sopir pikap yang bekerja di toko mebel sekitar lokasi kejadian. Keterangan sementara, aksi penusukan itu bermula dari pelaku yang kesal karena korban parkir sembarangan di gerbang rumah toko. Pelaku kemudian menegur korban dan pecahlah keributan hingga berujung penusukkan. Korban menerima lima tusukan di tubuhnya. Ia ditusuk pelaku menggunakan pisau dapur yang di bawanya dari rumah. “Korban menerima lima tusukan, dua di bagian leher, dua di bagian dada, dan satu tusukan di perutnya,” ujar Sidabuke kepada wartawan di Lembang. Korban tidak langsung tewas di lokasi kejadian. Mubin sempat mengendarai mobilnya untuk mencari pertolongan. Nahas hanya mampu melaju 50 meter ia akhirnya tewas karena kehabisan darah. “Kemungkinan (kehabisan darah), jadi dia sempat maju dulu menanyakan puskesmas di mana. Tapi, akhirnya meninggal dunia setelah maju sedikit,” ujar Sidabuke, seperti dilansir Kompas.com, Selasa (16/08/2022, 16:33). Sidabuke mengatakan, motif yang melatarbelakangi aksi brutal HH terhadap Mubin karena rasa kesal korban sering menghalangi jalan masuk rumahnya. “Jadi dugaannya pelaku kesal terhadap korban. Korban ini sering parkir di depan rumah toko (ruko) milik pelaku. Nah jadi terhalang aksesnya. Sudah berulangkali diingatkan tapi korban ini enggak nurut,” ujar Sidabuke. Menurutnya, kekesalan pelaku memuncak tatkala korban kembali parkir di depan pagar ruko miliknya. Pegawainya kemudian menegur korban namun terjadi keributan. Pelaku saat itu sedang masak nasi goreng di rumahnya, kebetulan dia sedang pegang pisau. Nah dia keluar rumah karena mendengar keributan, korban dan pelaku cekcok juga. “Karena korban juga melawan akhirnya terjadi penusukan itu,” ujar Sidabuke. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai terjadi penusukan? Apalagi Mubin yang berasal dari Desa Randu Watang, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang ini tidak bersenjata pula. Bisa jadi, HH kesal dan menyimpan dendam kepada korban. “Mubin itu tetangga saya, Mas. Anak Haji Ismail yang diambil anak angkat Haji Muhaimin, Randu Watang. Semoga Panglima TNI juga memberi atensi khusus kepada pensiunan seperti Mubin ini,” ujar seorang warga Jombang kepada FNN. (mth)

Alasan Menyesatkan di Balik Upaya Menaikkan Harga BBM: Wajib Batal!

BY FNN Jum'at, 19 Agustus 2022 14:48:42 0

Realisasi subsidi energi tersebut terdiri dari realisasi subsidi BBM dan LPG 3kg sebesar Rp54,31 triliun dan realisasi subsidi listrik sebesar Rp21,27 triliun. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) AKHIR-akhir ini, beberapa pejabat negara gencar memberi pernyataan senada dan seirama, orkestrasi. Yang intinya mengatakan bahwa subsidi BBM saat ini sudah memberatkan keuangan negara, memberatkan APBN. Mereka kompak mengatakan, subsidi BBM mencapai Rp502 triliun. Pernyataan yang seperti propaganda tersebut intinya menyiratkan kenaikan harga BBM sulit dihindari. Yang dimaksud BBM tentu saja pertalite, atau mungkin juga LPG 3 kg? Menkeu Sri Mulyani mengatakan, tidak semua kenaikan harga bisa ditahan pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kepada publik, pemerintah sedang menghitung ulang subsidi BBM, agar APBN tidak jebol. Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bahkan lebih tegas lagi, minta masyarakat siap-siap harga BBM naik. Salah satu alasan yang selalu dikemukakan kepada publik adalah nilai subsidi BBM di dalam APBN 2022 sudah sangat besar, mencapai Rp502 triliun, dikhawatirkan APBN jebol. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau alasan untuk menaikkan harga BBM tersebut tidak benar? Bagaimana kalau subsidi BBM di dalam APBN tidak sebesar yang dipropagandakan? Bagaimana kalau subsidi BBM untuk tahun 2022 tidak sebesar Rp502 triliun? Sebagai konsekuensi logis, kalau sebuah kebijakan diambil berdasarkan alasan yang terbukti tidak benar, maka seharusnya wajib batal. Artinya, kalau nilai subsidi BBM sebesar Rp502 triliun seperti yang digembar-gemborkan (alias dipropagandakan) terbukti tidak benar, maka semua upaya menaikkan harga BBM otomatis harus dihentikan? Faktanya, menurut UU APBN Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022, anggaran subsidi untuk Tahun Anggaran 2022 hanya Rp206,96 triliun, di mana subsidi energi (terdiri dari BBM, LPG 3kg dan listrik) hanya Rp134,03 triliun. Artinya, pernyataan bahwa subsidi BBM sebesar Rp502 triliun untuk TA 2022 adalah tidak benar, atau menyesatkan informasi publik. Bahkan, menurut realisasi APBN sampai dengan Juni 2022, yang dipublikasi dalam “APBN Kita” oleh Kementerian Keuangan, realisasi subsidi energi hanya Rp75,59 triliun. Realisasi subsidi energi tersebut terdiri dari realisasi subsidi BBM dan LPG 3kg sebesar Rp54,31 triliun dan realisasi subsidi listrik sebesar Rp21,27 triliun. Kalau DPR masih berdaulat, masih berfungsi sesuai amanat konstitusi, maka seharusnya DPR memanggil semua menteri yang menyuarakan informasi soal subsidi BBM sebesar Rp502 triliun, yang ternyata tidak benar, bertentangan dengan fakta UU APBN maupun realisasi APBN hingga 2022, maka mereka itu wajib dipanggil untuk dimintakan pertanggungjawabannya atas informasi yang tidak sesuai fakta. Kalau terbukti bahwa semua informasi tersebut ternyata menyesatkan, hanya semata untuk menaikkan harga BBM, yang mana dapat membuat masyarakat banyak bertambah susah dan menderita, DPR wajib mempertimbangkannya untuk mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo memberhentikan para pejabat menteri tersebut. Semoga DPR masih berdaulat, masih merdeka, dan dapat menjaga agar masyarakat terbebas dari segala informasi yang tidak benar. (*)

Anies Baswedan Presiden

BY FNN Jum'at, 19 Agustus 2022 13:45:35 0

Keadaan rakyat yang sudah mulai paham bahwa oligarki harus dilawan oleh rakyat, maka oligarki mungkin akan bermain sangat hati-hati dengan tetap mengandalkan tawaran lobinya melalui kekuatan finansialnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TIDAK perlu dengan cara yang terlalu rumit, sampai saat ini peta pergerakan partai politik yang akan mengusung Capres mendatang sudah bisa ditebak, bahkan sudah bisa dibaca dengan mudah. Formasi yang sering disebut koalisi sepertinya masih bergerak, tetapi ruang geraknya sudah mulai terbatas. Sejalan dengan reaksi masyarakat yang juga sudah bisa dibaca arah pilihannya pada Pilpres 2024 mendatang. Koalisi Indonesia Bersatu ( KIB ) hampir tidak mungkin akan menentukan Capres dari masing anggota koalisinya. Kalau itu terjadi pasti akan pecah. Sejak awal koalisi ini sudah menandai diri sebagai “koalisi kosong”. Presiden Joko Widodo yang diisukan mengendalikan KIB itu omong kosong. Jokowi hanya ingin Presiden mendatang bisa melindungi dirinya. Diplomasi yang dimainkan tanpa pijakan dan arah yang jelas. Selain itu, masih adanya keinginan perpanjangan masa jabatannya (atas desakan Oligarki) pasti akan kandas di jalan. KIB dengan proses politik saling menghargai dan tidak boleh mencoreng muka partai di luar koalisinya, apapun strategi yang akan dilakukan akhirnya akan menyatu dengan kekuatan partai lainnya. Terdekat, itu akan menyatu dengan Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. Logika bargaining politiknya sederhana, tidak perlu ada yang jadi Capres dari partainya tetapi bagi-bagi formasi kabinet (apabila bisa memenangkan Capres pada Pilpres 2024), akan mengikat diantara mereka. Sekalipun belum memformalkan menyebutkan diri sebagai koalisi tetapi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS adalah gabungan kekuatan partai yang sejak awal sudah solid. Hanya masing-masing Ketua Umumnya bersepakat untuk tidak buru-buru menyebutkan dirinya koalisi. Adalah cara mudah untuk melihat gerak partai di luar dirinya tetapi komitmen akan mencalonkan Anies Baswedan tidak tergoyahkan. Kekuatan tersebut sangat dirasakan oleh partai lainnya dan dengan santun ia  mendekatkan dirinya untuk saling menjaga kehormatan masing-masing partai partai. Sinyal KIB akan bersatu dengan Demokrat, PKS dan Nasdem itu sangat besar peluangnya akan terjadi. Formasi ini akan menarik Anies Baswedan sebagai Capres yang akan diusung. Akan lebih dahsyat kalau pada detik-detik terakhir apabila PDIP diberikan kehormatan pemimpin kekuatan partai untuk Puan Maharani dapat tempat terhormat sebagai Cawapresnya Anies Baswedan, maka akan ada pasangan Anies dan Puan akan muncul ke permukaan. Apabila PDIP ingin menempatkan Puan tetap sebagai Capres, maka ini sangat beresiko PDIP akan maju tanpa berpartner dengan partai lainnya. Sehingga, akan muncul dua Capres, sudah bisa ditebak. Peluang menarik partai lain masih sangat mungkin untuk pasangan sebagai Cawapres Puan. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sejak lama dalam kesulitan maka mencoba berkoalisi dengan PKB. Pengamat politik banyak membaca PKB partai paling sulit diajak untuk berkoalisi karena konsistensi politiknya sangat sulit dipegang. Dapat dipastikan akan muncul tiga Capres. PS sangat merasakan formasi pasangan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar itu sangat beresiko. Maka muncul alternatif akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. PKB harus ditenangkan dengan cara partainya bisa dibeli sesuai harga kesepakatan. Kalau memang Pemilu tetap akan terjadi pada tahun 2024 maka akan ada alternatif Capres: Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Prabowo Subianto. Atau hanya akan muncul: Anies Baswedan melawan Prabowo Subianto. Oligarki pasti sudah membaca ini. Sinyal puja-puji PS kepada Jokowi selama ini tak lebih hanya ingin menenangkan Oligargi, untuk bisa bergabung dengan dirinya. Kalau akhirnya Anies Baswedan harus berpasangan dengan Puan Maharani, Oligarki akan lebih leluasa melakukan “kordinasi” dengan Puan Maharani. Keadaan rakyat yang sudah mulai paham bahwa oligarki harus dilawan oleh rakyat, maka oligarki mungkin akan bermain sangat hati-hati dengan tetap mengandalkan tawaran lobinya melalui kekuatan finansialnya. Dan, oligarki sendiri sudah mencium akan terjadinya perubahan politik Anies Baswedan akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Hanya dengan adanya keajaiban apabila PS bisa berpasangan dengan Puan peluang menang masih ada. Lepas berpasangan dengan Puan dipastikan akan kalah dan terpental pada Pilpres 2024. Tokoh Nasional lainnya yang terpaksa tak bisa maju Capres karena terkendala Presidential Threshold (PT) 20 %, perjuangan yang terlihat dan terbukti tulus demi rakyat dan negara, tetap akan menempati posisi penting dalam Kabinet mendatang. Jokowi seawal mungkin harus bermain politik jangan asal cuap-cuap. Salah pilihan adalah ancaman buat durinya. Apabila Tuhan menghendaki Oligarki akan tersungkur pada Pilpres 2024. (*)

LaNyalla Dilantik Sebagai Ketum PB Muaythai Periode 2022-2026

BY FNN Kamis, 18 Agustus 2022 19:56:41 0

Jakarata, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, resmi menjabat sebagai Ketua Umum PB Muaythai Indonesia periode 2022-2026. LaNyalla dan jajaran pengurus dilantik oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Kamis (18/8/2022). Pelantikan pengurus PB Muaythai Indonesia dilakukan Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, di Wisma Kemenpora, Jakarta. Usai dilantik, LaNyalla mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan dukungan pada cabang olahraga Muaythai Indonesia, sehingga kepengurusan di tingkat pusat telah resmi terbentuk dan dilantik.  \"Saya juga sampaikan terima kasih kepada KONI Pusat atas perhatian dan keseriusan dalam melakukan pembinaan cabang olahraga Muaythai Indonesia, sehingga hari ini telah terbentuk PB Muaythai Indonesia masa bakti 2022-2026,\" kata LaNyalla. Selanjutnya, LaNyalla bersama Ketua Harian dan Sekjen PB Muaythai Indonesia akan bergerak cepat melakukan konsolidasi organisasi, dengan tujuan utama agar para atlet siap menghadapi event-event di dalam, maupun di luar negeri.  \"PB Muaythai Indonesia juga akan segera melakukan konsolidasi untuk memperkuat organisasi dalam membumikan kembali olahraga yang akar sejarahnya, sudah dikenal di era kerajaan Nusantara ini,\" tegas dia. Dalam kepengurusannya, LaNyalla juga akan mendorong kemandirian Muaythai Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan peralatan pendukung dapat dipenuhi bangsa ini sendiri dengan mengoptimalkan kemampuan produksi dalam negeri.  Dalam kesempatan itu, Ketum PB Muaythai Indonesia juga memberikan surat dukungan kepada Letjen TNI (Purn) sebagai calon Ketua Umum KONI Pusat periode 2023-2027 Sedangkan Ketua KONI Letjen TNI (Purn) Marciano Norman berpesan agar PB Muaythai Indonesia segera bangkit dengan menata organisasi menjadi lebih baik. Juga mendorong atlet-atletnya menjadi juara di setiap kejuaraan yang diikuti baik skala nasional maupun internasional. \"Semoga hubungan PB Muaythai Indonesia dengan KONI Pusat berjalan semakin baik. Demikian juga hubungan PB MI dengan pengurus provinsi. Sehingga kolaborasi yang baik itu mampu meningkatkan prestasi secara signifikan,\" katanya. Marciano mengapresiasi langkah LaNyalla yang meskipun kegiatannya sibuk sebagai Ketua DPD RI namun bersedia mengorbankan waktu dan mendedikasikan diri memperjuangkan Muaythai Indonesia. \"Tentu itu harus kita hargai bersama. Diwujudkan dengan dukungan semua pengurus. Jangan setengah hati masuk sebagai pengurus, namun sepenuh hati mengantarkan atlet untuk meraih cita-citanya,\" ucap LaNyalla. \"Selanjutnya bukan kegaduhan-kegaduhan organisasi yang ingin kita dengar dari Muaythai Indonesia, tetapi justru prestasi yang harus dikumandangkan,\" imbuh dia. Sementara itu dalam susunan kepengurusan PB Muaythai Indonesia periode 2022-2026 ini terdapat nama magician Master Limbad yang didapuk sebagai salah satu Dewan Pembina.  Ketua Harian dipegang anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, sedangkan Sekjen PB MI dimandatkan kepada Roni Alfanto yang sebelumnya adalah Ketum Pengprov Muaythai Indonesia Banten. (mth)  

Polda Sulut Diminta Kupas Tuntas Kasus Tanah Gogagoman dengan Terlapor Stella Mokoginta Cs

BY FNN Kamis, 18 Agustus 2022 16:17:35 0

Jakarta, FNN – Tak ada kata lelah dan patah semangat bagi kedua bersaudara ini, Prof Ing Mokoginta dan dr Stinje Mokoginta yang menunggu sampai kapan Polda Sulut berani mengungkap kasus tanah Gogagoman secara transparan dan tegas karena proses laporan polisi yang ditangani tidak berprogres selama ± 5 tahun. Kuasa Hukum kedua kakak beradik itu, LQ Indonesia Lawfirm, mengingatkan kepolisian untuk tetap bekerja secara efektif menemukan kebenaran materil dalam penanganan perkara agar tidak timbul presepsi #PercumaLaporPolisi. Menurut Kuasa Hukum Pelapor, Advokat Jaka Maulana dari LQ Indonesia Lawfirm, penyidik pada LP 3 (tiga) dan LP 4 (empat) tidak memiliki alasan apapun untuk tidak memeriksa Terlapor, Stella Mokoginta Cs dan membuat Laporan Polisi Pelapor menjadi mandeg pada proses pemeriksaaan. Berdasar kepada surat yang diterbitkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamobagu No. HP.02.03/136.71-74/VII/2022, menyatakan bahwa sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2661 s/d 2786 atas nama Stella Mokoginta Cs telah dibatalkan dan dicoret oleh BPN Kotamobagu. “Tidak ada alasan pembenaran lagi bagi penyidik untuk membuat kasus tanah Gogagoman ini mandeg, karena laporan polisi yang dibuat kliennya sudah melalui pertimbangan sangat matang, dimana Stella Mokoginta Cs diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan semua bukti-bukti sudah disampaikan kepada penyidik. Lima tahun cukuplah mempelajari kasus, kalau serius pasti sudah ada tersangka bahkan bisa jadi sudah ada putusan, tetapi yang terjadi sampai sekarang apakah Terlapor sudah diperiksa? Jika belum, maka wajar bila kesimpulan sementara kami #PercumaLaporPolisi,” ujar Jaka dalam rilis, Kamis (18/8/2022). Advokat Jaka mengatakan, dalam perkara ini proses penyelesaian sangat sederhana. Pelapor sudah memiliki putusan inkrah Pengadilan Tata Usaha Negara dan surat BPN Kotamobagu yang menyatakan sertifikat Stella Mokoginta Cs dibatalkan dan dicoret. Namun alasan lain membuat rumit perkara tersebut akibat adanya oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab seperti disampaikan Ditreskrimum Polda Sulut, Kombes Gani F Siahaan bahwasannya mantan Kapolda Sulut Royke Lumowa turut serta mengintervensi proses pemeriksaan. Sementara itu diketahui kedekatan Royke Lumowa (RK) dengan suami Stella Mokoginta, Harry Kindangen (HK) selain pernah satu sekolah dan juga sama-sama memiliki jabatan strategis pada PT Hasjrat Abadi, sesuai akta No 277 Tahun 2021, RK kedudukannya sebagai Komisaris Independen dan HK sebagai Komisaris Plus Pemegang Saham. “Semenjak ada putusan inkrah dan surat BPN sertifikat milik Stella Mokoginta Cs/Terlapor sudah dicabut dan dicoret, maka tidak perlu lagi mikir panjang penyidik, bukti sudah ada dan kuat, sehingga atas kasus tanah Gogagoman, pemilik sah adalah klien kami, jadi bila terlapor masih berasumsi dengan hak kepemilikan atas tanah maka itu keliru dan tindak pidana,” terang Jaka. “Kami sangat terkejut setelah mendengar kalimat peran serta RK dalam kasus ini, Kombes Gani mengungkapkan di ruangannya saat kami berkunjung bulan lalu, dan itu bukan pertama, bahkan di depan keluarga pelapor juga pernah menyampaikan hal yang sama. Lalu sampai kapan keadilan dan kepastian hukum bisa dirasakan klien kami selama LP 3 dan LP 4 ada di Polda Sulut, kami menunggu bukti keberanian Kombes Gani,” tutur Jaka. Ditambahkan Siska Runturambi yang merupakan Kuasa Hukum Pelapor mengatakan, kesalahan praktik yang dilakukan penyidik selama ±5 tahun dalam menangani perkara atas tanah Gogagoman tidak lagi menjadi rahasia umum karena sebelumnya ada 4 Laporan Polisi yang dibuat di Polda Sulut, diantaranya LP 1 dan LP 2 telah SP3, tetapi penyidik dinyatakan bersalah oleh Propam Polri dan kini LP 3 dan LP 4 sudah tahap sidik namun SPDP belum diterima kejaksaan. “Tugas dan fungsi pokok Polri sudah diatur dalam ketentuan UU kepolisian beserta turunannya, menurut kami semua sudah ‘by setting’ dan Polda Sulut/ penyidik sangat tidak jujur. Pada LP 1 dan LP 2 di SP3 tetapi penyidiknya dinyatakan bersalah oleh Propam Polri, lalu pertanggungjawaban hukumnya bagaimana? Kini LP 3 dan LP 4 mau dibuat dengan hal sama?” katanya. “Terkait SPDP, kami sudah konfirmasi langsung dan pihak kejaksaan belum terima yang terbaru, kami tetap fokus dan usut termasuk LP sebelumnya. Kasus ini sudah ditangani 6 Kapolda tetapi tidak bisa menyelesaikan kasus sederhana ini, akibatnya menjadi preseden buruk bagi institusi Polri, kasus ini mandeg karena ulah oknum-oknum dan itu sangat membahayakan penegakan hukum,” ujar Siska dengan rasa kesal. Dalam kasus ini, LQ Indonesia Lawfirm mengakui independensi penyidik sangat diragukan dalam penanganan perkara, terbukti selama bertahun-tahun mandeg tanpa progress, sehingga untuk menjaga keindependenan penyidik, sangat wajar bila dimintakan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melimpahkan penangan perkara ini ke Mabes Polri. “Situasi penyidikan di Polda Sulut sangat tidak menguntungkan bagi klien kami maka demi keadilan dan kepastian hukum kami meminta kepada Kapolri untuk memberikan kepercayaan ke Mabes Polri dalam hal menarik perkara dan ditangani oleh Bareskrim Polri atas seluruh kasus tanah Gogagoman, sudah terlalu vulgar oknum-oknum itu bertindak, kekuasaan itu sangat nyata, perkara sederhana dengan bukti kuat dapat dipersulit dengan berbagai alasan. Polri butuh polisi yang jujur dan punya integritas agar bisa menjaga wibawa Polri yang presisi. Kapolda Sulut sebagaimana pimpinan kepolisian di Manado seharusnya memberikan atensi agar baik citra Polri,” tutup Siska dengan tegas dan jelas. (mth)

Koordinator Bela Ulama Kerahkan 40 Pengacara Membela Farid Okbah Dan Kawan-kawan

BY FNN Kamis, 18 Agustus 2022 14:25:40 0

Jakarta, FNN – Koordinator Bela Ulama Ismar Syafruddin all out atau mati-matian membela Ustaz Farid Okbah dan kawan-kawan dengan mengerahkan  40 orang penasihat hukum atau pengacara. Ketiga ustaz itu adalah Farid Okbah, Dr. Zain Annazah, dan Dr. Anung Alhamad. Mereka disangkakan sebagai orang yang menyembunyikan informasi terkait terorisme. “Oleh karena itu, kami akan fokus dan berupaya secara maksimal melakukan pembelaan dalam sidang perdana, 24 Agustus 2022,” kata Koordinator Bela Ulama, Ismar Syafruddin kepada pers, di Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022. Di antara 40 penasihat hukum itu, kata Ismar, ada Dr. Herman Kadir, SH MH, Dr. Fahmi Bachmid, Djujuk Purwantoro, Abdullah Alkatiri, Thoriq dan Dr. Sulistyowati dan Srimiguna, SH MH pengurus Peradi Pusat. Para penasihat hukum itu, sudah terbiasa beracara dalam membala kasus besar yang terkait politik dan teroris. “Kasus teroris oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kadang dibedakan dengan kasus pidana umum lainnya, karena dinilai punya bobot atau risiko yang tinggi, seperti pemberian berkas, dakwaan hingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak mudah mendapatkannya seperti halnya pidana umum lainnya,” kata Ismar Syafruddin. Ketiga ulama itu disangkakan menyembunyikan informasi sesuai Pasal 15 J Pasal 7 atau Pasal 13 huruf c Undang-undang no 5 Tahun 2018 Jo UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pebemrantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. “Undang-undang ini, awalnya dari Perpu No 1 tahun 2022 kemudian dijadikan UU, sehingga materinya banyak yang dapat merugikan orang-orang yang disangka teroris oleh Densus 88 Polri,\" kata Ismar, seraya memberikan contoh sulitnya mengakses korban di penjara untuk melakukan pendampingan maksimal. Para penasehat hukum, katanya, telah siap dan fokus melakukan pembelaan kepada tiga ulama itu, karena sesungguhnya dakwaan JPU yang bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan Densus 88 relatif lemah atau tidak ditemukan fakta yang berkaitan dengan penyembunyian informasi seperti yang tertera dalam UU Terorisme. Ismar Syafruddin menambahkan, pihaknya akan menyampaikan fakta-fakta di lapangan bahwa penangkapan hingga penahanan tiga ulama tersebut banyak keganjilan, termasuk kemungkinan terjadi pelangagran HAM atau Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri, melalui Kabag OPS Komisaris Besar, Aswin Siregar mengatakan, Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al Hamat yang menjadi tersangka dugaan terorisme, resmi ditahan. Ketiganya diduga terlibat dalam yayasan amal milik teroris Jamaah Islamiyah (JI), yakni Lembaga Amal Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA). \"Sudah, sudah ditahan,” ujar Aswin Siregar. Belum Bisa Ditemui Ismar Syafruddin juga mengeluhkan sulitnya menemui kliennya itu setelah mereka dipindah dari Tahanan Densus 88 di Polda Metro Jaya ke tahanan Mako Brimob, Cikeas. “Semenjak tahanan dipindah di Cikeas, para penasehat hukum belum bisa menemui klien. Apakah hal ini tidak melanggar HAM? Kami penasihat hukum ingin memberikan pembelaan secara maksimal, tetapi terhambat prosedur yang justru menyimpang dari UU itu utamanya KUHAP dan HAM,” kata Ismar. Ia menambahakan, penasihat hukum itu sangat tunduk dan berpegang pada KUHAP. \"Saya berharap JPU lebih longgar dalam memberikan akes jangan justru lebih regit dianding dengan penyidik Densus 88,” katanya. Ismar mengatakan, tiga ulama itu saat ini sudah ditahan lebih dari 7 bulan, tahanan Densus 120 hari dan diperpanjang oleh JPU. Ketiganya ditahan di rumah tahanan (rutan) milik Densus 88, baik di Polda Metro Jaya dan di Mako Brimob Cikeas. “Kami akan segera membebaskan mereka dari tuduhan terlibat kegiatan pengumpulan dana terafiliasi JI. Hal itu tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu akan kami buktikan dalam sesi persidangan dan dalam nota eksepsi hingga pledoi nanti. Mudah-mudahan para hakim akan melihat fakta-fakta itu secara fair dan jernih,” kata Ismar. (Anwar)

Kehilangan

BY FNN Kamis, 18 Agustus 2022 13:49:04 0

Ketika itu pula kehidupan di negeri ini jauh dari kasih sayang. Ketika itu pula semua anak bangsa merasa terbuang dan meradang. Ketika itu pula akhirnya kemerdekaan dan kedaulatan republik hanya sekedar bayang-bayang. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI SENANDUNG lagu bertajuk kehilangan dari Rhoma Irama, terasa kental dalam suasana kekinian. Kalau sudah tiada baru terasa, kehadirannya itu sungguh berharga. Dalam konteks kehidupan kebangsaan, rakyat Indonesia baru bisa merasakan pentingnya arti kemerdekaan ini, setelah merasakan kembali penjajahan, yang mirisnya dilakukan oleh bangsanya sendiri. Setelah 77 tahun merdeka, nyatanya bangsa Indonesia tak pernah merasakan kehidupan yang bebas bahkan untuk 5 tahun saja. Akumulasi penjajahan sepanjang tahun itu karena 5 tahun ada pemilihan anggota DPR, 5 tahun pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan 5 tahun pemilihan presiden beserta bonus para menteri dan pejabat lainnya. Lima tahun dalam satu periode yang menyesakkan dada rakyat ini, semakin bertambah buruk saat semua abdi negara itu minta penambahan periode. Ada yang ngotot berjibaku untuk 3 periode, 5 periode hingga perpanjangan jabatan seumur hidup, meski prestasinya hanya berupa kedzoliman terhadap rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Lima tahun yang simultan mengarah menjadi abad penjajahan Indonesia. Meski 77 tahun bebas dari penjajahan, selama itu pula penghianatan terhadap cita-cita proklamasi terus berlangsung. Perjuangan para pendiri bangsa dan pengorbanan para pahlawan seakan tiada arti, tak ada tanggungjawab moral, bahkan sekedar untuk meneruskan amanatnya. Rakyat seperti keluar dari mulut Harimau, kemudian masuk ke dalam mulut buaya. Lepas dari penjajahan bangsa asing, kemudian hidup dalam suasana penjajahan bangsanya sendiri. Jadi, pada hakekatnya, rakyat dan negara bangsa Indonesia telah kehilangan kemerdekaan yang diraihnya dengan membutuhkan pengorbanan tinggi dan terseok-seok. Negara sepertinya bisa dipahami menjadi wadah konspirasi dari segelintir bangsa sendiri yang hipokrit dan geragas serta bangsa asing yang eksploitatif dan ekspansif. Kolonialisme dan imperialisme modern itu, kini berwajah oligarki, politisi dan sistem birokrasi serta aparatur pemerintahan yang keji pada rakyat sendiri. Demi memenuhi syahwat kekuasaan dan kenikmatan dunia, para pemangku kepentingan publik berwatak kapitalis dan komunis yang terbiasa membunuh kemakmuran dan keadilan. Bukan hanya perampasan dan perampokan, penganiaan dan penyiksaan serta tak segan menghilangkan nyawa rakyat. Petinggi negara tak ubahnya menjadi penjahat dan para bajingan yang menjadi momok dan ancaman bagi siapapun. Jangankan kepada rakyat, kepada sesama koleganya sendiri para penguasa itu dapat bertindak brutal dan sadis. Insitusi negara tak ubahnya menjadi tempat berkumpulnya para penjahat berdasi yang berlindung di balik konstitusi. Rakyat tetap saja kehilangan kemerdekaan dan kedaulatannya. Semua pikiran, ucapan dan tindakan para pejabat yang tak layak disebut pemimpin itu, dipenuhi kebohongan yang disusul dengan pelbagai kejahatan institusional. Pancasila, UUD 1945, dan NKRI tak lebih dari sekedar basa-basi. Negara semakin pasti mewujud organisasi kejahatan. Hanya ada praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta genosida pada kemanusiaan. Distorsi penyelenggaraan negara begitu terorganisir, terstruktur dan sistematik. Perilaku menyimpang dan cenderung psikopat menghiasi wajah kekuasaan di negeri ini. Elit politik telah lama menjadi mesin pembunuh yang begitu masif, efisien dan efektif membantai rakyatnya sendiri. Memeras keringat, mengucurkan darah, dan menghilangkan nyawa orang-orang pinggiran dan kaum lemah. Pejabat terbiasa menikmati pesta pora, makan minum dan bejoget penuh kesenangan di atas penderitaan rakyat. Mereka para mandataris rakyat menjadi serba boleh menyeru kebaikan seraya melakukan kejahatan. Tinggal rakyat saja, tetap sengsara meratapi nasibnya sambil berusaha menyadari sejatinya tetap hidup terjajah. 77 tahun usia kemerdekaan Indonesia, coba kita tanyakan pada rakyat, telah benar-benar menikmati atau kehilangan rasa itu? Sebuah kehilangan yang maha penting dan mendasar. Kemerdekaan yang telah lepas dari genggaman rakyat dan dikuasai segelintir orang. Kemerdekaan yang begitu terasa berharga ketika fakta dan obyektifnya rakyat tengah merasa kehilangan itu. Bangsa Telanjang Ketika Pancasila tidak lagi hidup dalam jiwa dan sanubari rakyat. Ketika UUD 1945 tidak lagi menjadi acuan dan melindungi kehidupan rakyat. Ketika NKRI meminggirkan agama dan tanpa sesungguhnya berketuhanan tak lagi menjadi rumah yang nyaman bagi rakyat. Ketika seperti orang asing di negeri sendiri itu yang terjadi pada rakyat. Ketika kekayaan alam dikeruk untuk kepentingan asing dan segelintir orang. Ketika utang negara hanya dinikmati para broker proyek segelintir orang. Ketika korupsi dan perampokan merajalela dilakukan oleh segelintir orang. Ketika kejahatan yang telah menganiaya dan menghilangkan nyawa terbuka dipertontonkan segelintir orang. Ketika politik tidak ada lagi ruang debat, semua yang berbeda disikat. Ketika ekonomi dikelola secara gegabah dan akhirnya menyebabkan kehidupan yang mudharat. Ketika hukum menempatkan pejabat beserta kroninya menjadi bermartabat meski penuh maksiat, dan menjadikan orang kecil sekarat. Ketika keamanan minggat dan tak lagi bersahabat, menimbulkan konflik dan kebiadaban hebat. Ketika itu pula kehidupan di negeri ini jauh dari kasih sayang. Ketika itu pula semua anak bangsa merasa terbuang dan meradang. Ketika itu pula akhirnya kemerdekaan dan kedaulatan republik hanya sekedar bayang-bayang. Ketika itu pula kejahatan yang masif dan sistemik disaksikan semua orang secara telanjang, ya tanpa malu dan kehormatan ketika bangsa ini sebulat-bulatnya telanjang. Munjul-Cibubur - 18 Agustus 2022. (*)

Ada Informasi, Ferdy Sambo Menebarkan Uang Kepada Anggota DPR

BY FNN Kamis, 18 Agustus 2022 11:01:12 0

Jakarta, FNN – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santosa mendapatkan bocoran informasi soal ada dugaan aliran sumber dana yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo dalam kasus penembakan Brigadir Joshua Wartawan Senior FNN Hersubeno Arief mengatakan dalam channel-nya yang berjudul “IPW: Ada Informasi Dapat Aliran Dana Dari Ferdy Sambo”. “Saya mendapat informasi mengenai pengucuran dana besar-besaran ke cipta kondisi untuk skenario FS,” kata Sugeng. Menurut Sugeng, Cipta Kondisi menerima dana besar-besaran itu berdasarkan pengakuan dari seorang staf LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), setelah mereka mengadakan pertemuan di kantor Ferdy Sambo, ketika masih menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonedia (Kadiv Propam Polri). Pertemuan itu mereka laksanakan pada 13 Juli 2022 atau dua hari setelah kasusnya dilaporkan kepada Mabes Polri. Saat itu seorang staf dari Ferdy Sambo memberikan map dan dalam map itu berisi dua buah amplop coklat, yang diberikan kepada mereka, sambil berkata, “Ini dari Bapak.” Bapak yang dimaksud adalah Ferdy Sambo. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo membenarkan bahwa amplop yang diberikan Ferdy Sambo itu dilakukan setelah mereka membicarakan terkait permohonan perlindungan terhadap Barada E dan istri Sambo, Putri Chandrawati. Menko Polhukam Mahmud MD pada waktu itu juga sempat mempertanyakan, mengapa anggota DPR yang biasanya memanggil sana atau memanggil sini, tetapi dalam kasus Ferdy Sambo ini DPR hanya bisa diam saja. Dalam kasus penembakan Brigadir Joshua, banyak sekali pernyataan yang dibuat Mahmud MD. Akan tetapi, pernyataan itu sempat membuat anggota DPR bingung. Seperti diketahui, selain jabatan Menko Polhukam, Mahfud juga membawahi keamanan, termasuk kepolisian. Dia juga dikenal sebagai Ketua Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional. Dalam perbincangan Mahmud saat mengisi podcast Deddy Corbuzuier, dia menyatakan, “Waktu itu Ferdy Sambo menangis-nangis di depan anggota Kompolnas demi meyakinkan bahwa itu adalah tembak-menembak yang terjadi di rumah dinasnya,” ungkapnya. Bahkan, dia sempat mengatakan, akibat peristiwa itu telah merusak harga dirinya, termasuk saat istrinya dilecehkan oleh Brigadir Joshua. “Seandainya dia ada di situ juga, sudah pasti dia akan menembak Brigadir Joshua juga,\" lanjut Mahfud, mengutip keterangan Sambo di hadapan anggota Kompolnas. (Anw/Imi)

Tujuh Puluh Tujuh Tahun Merdeka, Indonesia Masih Terjajah

BY FNN Kamis, 18 Agustus 2022 10:15:33 0

Salah satu kebanggaan Indonesia adalah pengekspor TKW terbesar di dunia. Bahkan, tukang las kereta api cepat Jakarta – Bandung pun didatangkan dari RRT. Oleh: Abdullah Hehamahua, PUKUL 10 pagi kemarin, 77 tahun lalu, berkumpul sejumlah tokoh di Jalan Pegangsaan Timur, 56 Jakarta. Namun, ada tujuh figur yang sangat berperan. Mereka adalah Soekarno, Moh. Hatta, Achmad Subardjo, Fatmawati, Soekarni, Latief Hendraningrat, dan S. Suhud. Mereka berkumpul di rumah Faradj bin Said Awad Martak, warga negara Indonesia keturunan Arab – Yaman. Bukan keturunan Jawa, Batak, Papua, apalagi China. Di pekarangan rumah yang dihibahkan keluarga Martak ke Soekarno inilah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Penculikan Soekarno – Hatta Soekarno, Hatta, dan sejumlah anggota BUPK baru saja kembali dari Dalat, Vietnam, 13 Agustus 1945. Mereka berencana akan memulai lagi sidang BUPK pada bulan September. Namun, tanggal 16 Agustus dinihari, Soekarno dan Hatta diculik sekelompok anak muda dan ditempatkan di Rengasdengklok,  Kerawang. Mereka paksa Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan Indonesia pada waktu itu juga. Soekarno dan Hatta menolak. Sebab, mereka tidak bisa melakukan hal tersebut tanpa keikutsertaan Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Soekarno, sekembalinya dari Rengasdngklok, terserang penyakit beri-beri dan malaria. Said Martak memberi madu dari Hadramaut sehingga Soekarno dapat pulih dan bisa membaca teks proklamasi, besok paginya. Penyusunan Teks Proklamasi Soekarno menulis di atas selembar kertas kosong. Judul yang ditulisnya: “Proklamasi”. Judul ini diberi garis bawah dengan dua garis yang tidak terlalu lurus. Waktu itu, pukul 03.00 dinihari. Mengapa dinihari.? Sebab, masa itu, bulan Ramadhan. Semuanya muslim, sehingga harus menyantap sahur. Achmad Subardjo, putera Aceh, beribu Sunda. Beliau, salah seorang anggota Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Piagam tersebut yang kemudian menjadi “Pembukaan” UUD 1945. Achmad Subardjo meminta agar Soekarno menulis: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”, sebagaimana yang ada di Piagam Jakarta. Bung Hatta mengusulkan kata-kata: “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.  Selesailah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara Proklamasi Bertempat di pekarangan rumah keluarga Martak, tanggal 17 Agustus 1945, berkumpul sejumlah tokoh, tua maupun muda. Mereka mengikuti peristiwa bersejarah, proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta mengenakan stelan jas putih-putih. Soekarno mengenakan peci hitam, salah satu atribut orang Islam. Mengapa? Sebab, Soekarno adalah salah satu murid sekaligus mantu dari guru bangsa, HOS Tjokroaminoto. Tidak hanya itu. Soekarno juga mantu dari Sekretaris Muhammadiyah Bengkulu. Sebab, ketika berada di pembuangan (Bengkulu), Soekanrno jatuh cinta terhadap Fatmawati. Dia anak Hasan Din dan Situ Chadijah ini aktif di Aisyiyah, organ perempuan Muhammadiyah. Fatmawati, isteri ketiga dari Soekarno ini, menjahit bendera merah putih dengan tangan sendiri. Bahan bendera berwarna putih, diambil dari sprei tempat tidur. Kain merah diambil dari tukang jual soto. Namun, kisah lain menyebutkan, bahan bendera tersebut berasal dari seorang perwira Jepang, Shimizu, yang simpati dengan perjuangan Indonesia. Kisah ini menunjukkan banyaknya kesimpang-siuran sejarah. Salah satu contoh konkrit yang bekaitan dengan daerah saya (Maluku), Pattimura disebutkan beragama Nasrani. Padahal, beliau seorang muslim dengan nama asli Ahmad Lussy. Kakeknya berasal dari kampung saya, Iha, Saparua yang berhijrah ke desa Latu, Seram. Bendera Indonesia, merah putih berasal dari saran Habib Kwitang. Waktu itu, Soekarno dan isteri kedua, Inggit dalam pengejaran Belanda, bersembunyi di rumah Habib Kwitang, Jakarta. Di rumah inilah, Soekarno mendapat nasihat agar menggunakan bendera Nabi Muhammad yang berwarna merah putih. Jum’at pagi itu, 17 Agustus 1945, bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364 H, pukul 10, Soekarno didampingi Hatta dan beberapa tokoh, membaca teks proklamasi. Selesai, Latief Hendraningrat didampingi Suhud, mengerek bendera merah putih yang dijahit sendiri dengan tangan Fatmawati. Tahun berikut, 17 Agustus 1946, Sayyid Husein Muttahar, pemuda keturunan Arab kelahiran Semarang, menciptakan Paskibraka di Istana Negara. Beliau pula yang menyelamatkan bendera pusaka saat Soekarno dan Hatta ditangkap dan dibuang Belanda ke Bangka pada masa agresi kedua. Hakikat Kemerdekaan Setiap menyanyikan lagu Indonesia Raya, air mata membasahi pipiku. Sebab, setiap menyanyikan lagu itu, alam bawa sadarku menuju Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jogjakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Ternate, dan kampungku sendiri di Maluku. Di daerah-daerah tersebut, timbul perlawanan para sultan, ulama, dan tokoh Islam. Mereka mengorbankan waktu, harta, pikiran, dan bahkan nyawa demi memertahankan aqidah Islam. Sebab, penjajah, selain merampas kekayaan Indonesia, juga melakukan pemurtadan terhadap penduduk pribumi yang 98 persen waktu itu beragama Islam. Itulah sebabnya, sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, inti ajaran Islam yang dikenal sebagai tauhid. Sila pertama tersebut diabadikan dalam pasal 29 ayat 1 UUD 45: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, Indonesia ini negara tauhid. Bukan negara kapitalis, sekuler, apalagi komunis. Ayat 2 pasal 29 ini menyebutkan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi, hakikat kemerdekaan itu, secara ubudiyah bahwa umat Islam bebas melaksanakan ajaran Islam dan menjadikannya sebagai hukum positif bagi mereka. Secara muamalah, hakikat kemerdekaan, seperti tertuang dalam alinea keempat Piagam Jakarta: menjaga dan melindungi NKRI, mencitakan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi. Fakta hari ini, eksistensi NKRI terancam bubar karena intervensi oligarki politik dan ekonomi, asing dan aseng. Kesejahteraan umum bak khayalan di siang bolong. Sebab, empat orang terkaya di Indonesia setara dengan apa yang dimiliki 100 juta penduduk miskin. Tragisnya, 10 persen penduduk Indonesia menguasai 70 persen aset nasional. Bahkan, gini ratio Indonesia mencapai 0,384, urutan keempat di dunia. Pada waktu yang sama, utang luar negeri mencapai 17 ribu triliun rupiah. Di bidang pendidikan, kualitas manusia Indonesia mencapai 72,29 (2021), rangking 107 dari 189 negara di dunia. Tragisnya, Indonesia berada di rangking kelima Asia Tenggara. Di dunia internasional, Indonesia sangat terpinggirkan. Salah satu kebanggaan Indonesia adalah pengekspor TKW terbesar di dunia. Bahkan, tukang las kereta api cepat Jakarta – Bandung pun didatangkan dari RRT. Simpulan Pada usia senja, 77 tahun, bangsa dan negara Indonesia masih terjajah juga. Terjajah di bidang politik, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Tidak ada pilihan lain, kecuali: (1) Halau para oligarki asing dan aseng yang menggeroti eksistensi NKRI. (2) Hentikan utang luar negeri dengan cara eksplorasi sumber daya alam Indonesia oleh anak negeri sendiri, sesuai UUD 45 (asli). (3) Pendidikan nasional harus dikembalikan ke Pancasila dan UUD 45 yang asli di mana target pendidikan, terciptanya warga negara yang beriman dan bertakwa. (4) MPR segera menggelar sidang istimewa untuk kembali ke UUD 45 yang asli. Semoga !!! Depok, 17 Agustus 2022. (*)

Dalam Suasana Sakral Mereka Berjoged Ria

BY FNN Kamis, 18 Agustus 2022 08:32:56 0

Ibarat orang menembak, meluruskan alat bidik pisir dan pejera ke kesadaran. Pisir menempel di mata adalah sejarah dan pejera yang berada di atas ujung Laras itulah masa depan. Telah ditempatkan ke arah yang salah. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih NEGARA ini akan dibawa ke mana, seperti dikatakan oleh Prof. Daniel M. Rosyid: “Para pendiri bangsa sudah mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan, tapi kita tidak cukup bernyali memasukinya karena tidak sanggup bertanggungjawab memikul konsekuensi menjadi bangsa merdeka”. “Pembangunan dikerdilkan hanya sekedar menambah jumlah gedung dan panjang jalan, serta koleksi motor dan mobil, bukan upaya memperluas kemerdekaan. Bahkan kita sanggup kehilangan kebebasan demi keamanan dan ketertiban, serta kemakmuran semu”. Memaknai dan merasakan makna kemerdekaan telah hilang dari para petinggi negara. Pemandangan menakjubkan muncul paska upacara HUT RI ke-77 yang sangat sakral di Istana Negara yang seharusnya penuh penghayatan untuk mengenang para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan, berjoged ria persis seperti anak asuhan Oligarki yang sudah jinak, semua masuk dalam hedonis. Bangsa yang besar adalah mereka yang menghargai jasa para pahlawannya. Para pahlawan yang sudah terbujur di makam-makam pahlawan, bukan saja mereka lupakan tetapi sudah mereka nistakan dengan berjoget ria. Berjuang tidak harus dengan nyawa, setidaknya cipta, rasa dan karsa tetap ada dalam diri pemimpin bangsa ini, tidak terlihat makin kering dan hampa. Mereka memiliki tugas  dan tanggung jawab meneruskan perjuangan para pahlawan kita untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Seperti tidak sadar negara sedang kembali dijajah oleh para Oligarki, berubah menjadi negara liberal dan kapitalis oleh penjajah bentuk baru saat ini. UUD 1945 telah diganti, Pancasila telah dimusnahkan seperti mereka tidak sadari, tragis sekali. Renungan mendalam di saat saat upacara kemerdekaan diisi dengan berjoget ria. Apa mereka sedang menikmati sebagai anak manja Oligarki, dengan prilakunya merusak negara ini. Apakah mereka tidak sadar kondisinya makin mengerikan dan berbahaya. Apa tidak terlintas dalam getaran nurani dan rasa bahwa kemerdekaan ini kerja para Bumi Poetra bermodal nekad, dengan bambu runcing, berolah juda di antara debu mesiu, sementara sekujur badannya berlumuran darah. Hanya satu semangat merdeka atau mati, Demi keselamatan dan masa depan anak cucunya. Benturan peradaban terus berlangsung telah memasuki ruang privasi pada leluhur bangsa yang menyimpan tinta emasnya. Episode yang dibangun secara sistematis menuju masa depan untuk anak cucu telah diubah dan tanpa sadar akan dihancurkan. Ibarat orang menembak, meluruskan alat bidik pisir dan pejera ke kesadaran. Pisir menempel di mata adalah sejarah dan pejera yang berada di atas ujung Laras itulah masa depan. Telah ditempatkan ke arah yang salah. Miskin visi - miskin NKRI, kata Ihsanudin Nursi menjadi relevan dengan miskin sejarah dan kering dari penghayatan makna peringatan kemerdekaan yang sakral malah diisi dengan jogedan, tanpa rasa malu. Tragis tragis dan tragis tetapi itu benar-benar terjadi di Istana Merdeka! (*)

Rakyat Indonesia Belum Maharddhika ’Merdeka’

BY FNN Rabu, 17 Agustus 2022 22:11:04 0

Para elit politik menunjuk (calon) presiden sesuka mereka, bagaikan penjajah menunjuk Gubernur Jenderal. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) HARI ini, 77 tahun yang lalu, 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan Kemerdekaannya. Dalam hal ini, kemerdekaan mengandung arti bebas dari penjajahan, atau tidak bergantung dari bangsa lain. Kalau bicara dalam konteks negara, Indonesia memang sudah terbebas dari kekuasaan bangsa asing, sudah terbebas dari penjajahan. Tetapi, dalam konteks kemanusiaan, rakyat Indonesia masih jauh dari ‘merdeka’. Kata ‘merdeka’ berasal dari bahasa sansekerta, maharddhika. Yang mempunyai arti: kaya sejahtera dan kuat. Dalam arti kata ‘merdeka’ yang sesungguhnya ini, maka jelas sebagian besar rakyat Indonesia belum ‘merdeka’: belum sejahtera dan belum kuat. Banyak dari saudara-saudara kita masih sangat lemah, dan tertindas. Tidak mampu mempertahankan hak-hak mereka sebagai rakyat Indonesia yang ‘merdeka’. Begitu sangat lemah, tidak mampu melawan penindasan atas hak mereka sebagai rakyat Indonesia. Tidak mampu melawan perampasan atas hak tanah dan sumber daya alam milik nenek moyang mereka, dirampas oleh segelintir ‘penjajah’ yang rakus, berkolusi antara penguasa-pengusaha. Rakyat Indonesia sangat lemah, tidak berdaya. Hukum dijalankan sangat tidak adil, seperti hukum penjajah kepada ‘inlander’. Mereka yang seharusnya dihukum, malah dilindungi. Bandar narkoba, bandar judi tidak tersentuh hukum, sampai akhirnya kotak pandora Satgassus mulai terbuka, membuka mata publik yang terbelalak tidak percaya. Apa bedanya penjajah bangsa asing dengan mereka: ‘penjajah lokal’? Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, mereka adalah sama-sama penjajah. Oleh karena itu, ‘merdeka’ dalam arti sesungguhnya: kaya, sejahtera dan kuat, masih jauh di luar jangkauan sebagian besar rakyat Indonesia, maharddhika hanya ilusi. Sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dalam serba kemiskinan, jauh dari maharddhika ‘merdeka’: kaya, sejahtera dan kuat. Jumlah rakyat miskin Indonesia menurut Bank Dunia sebanyak 150,2 juta orang (2018) atau sekitar 56,1 persen dari total penduduk 2018. Mereka, rakyat miskin tersebut, hanya mempunyai pendapatan di bawah 5,5 dolar AS (kurs PPP 2011) per orang per hari, atau setara Rp30.517 pada 2018, atau sekitar Rp1 juta per orang per bulan. Jumlah rakyat miskin Indonesia ini jauh lebih besar dari jumlah rakyat miskin Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam yang baru selesai perang dan membangun ekonominya pada 1986. Belum ada tanda-tanda seluruh rakyat Indonesia akan segera menikmati ‘merdeka’, maharddhika. Bahkan semakin lama kondisi ekonomi rakyat semakin memprihatinkan, semakin memburuk. Rakyat tidak berdaya, hanya bisa pasrah, ‘penjajah lokal’ mempermainkan nasib mereka. Elit politik membuat landasan hukum yang merugikan rakyat Indonesia, dengan memberi keuntungan besar kepada para ‘penjajah lokal’. Menyerahkan eksploitasi kekayaan alam kepada segelintir orang pengusaha-penguasa. Kenaikan harga komoditas yang seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, seperti bunyi Pasal 33 UUD, tetapi faktanya hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha-penguasa saja. Bahkan rakyat hanya mendapat derita, harga pangan dan harga energi naik, belanja subsidi dibatasi, APBN hingga Juli 2022 dibuat surplus sangat besar. Harga minyak goreng yang melonjak, di negara produsen dan eksportir terbesar dunia, sebuah cerminan ekonomi kolonial. Pandemi juga telah memberi keuntungan besar kepada penguasa-pengusaha, mereka menguasai bisnis PCR, dan menentukan harga eksploitasi. Menangguk untung abnormal. Para elit politik menunjuk (calon) presiden sesuka mereka, bagaikan penjajah menunjuk Gubernur Jenderal. Bahkan, menurut kabar, dana hitam yang dihimpun dari Satgassus Merah Putih dengan jumlah yang sangat besar, digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Dengan mendukung dan mendanai calon presiden pilihan agar pasti terpilih. Semua ini menunjukkan, setelah 77 tahun merdeka, rakyat Indonesia masih terjajah, terbelenggu di bawah kekuasaan para elit penguasa dan pengusaha: oligarki, sama seperti para penjajah asing menguasai nasib rakyat Indonesia. (*)

Rocky Gerung: Reformasi Polri, Mulai dari UU Kepolisian

BY FNN Rabu, 17 Agustus 2022 12:31:25 0

Jakarta - FNN – Belakangan ini marak terjadi kasus yang melibatkan polisi sebagai tersangka utamanya. Mulai dari kasus KM 50 hingga adanya tragedi Brigadir Joshua, menandakan bahwa ada hal yang tidak beres dalam tubuh POLRI. Melihat kondisi ini, Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (16/8/2022) memberikan komentarnya terhadap POLRI, khususnya terkait pembubaran Satgassus Merah Putih yang anggotanya terlibat kasus Brigadir Joshua. Rocky Gerung mengatakan peristiwa tersebut adalah hal yang tidak terduga, dan wajar jika Satgassus dibubarkan. Namun ia juga mengatakan, jangan sampai semua kejadian ini berdampak pada dibubarkannya semua Satgas  polisi karena masih ada polisi yang profesional dan kompeten di bidangnya. “Ini juga tidak terduga ada kasus Pak Sambo. Semua orang ikut membongkar sehingga  kekacauan terjadi diinstitusi kepolisian.Saya kenal beberapa perwira yang profesional dan inilah yang harus dipromosikan. Jangan sampai semua dibubarkan, karena nanti kita akan kesulitan dalam menangani kekacauan,”  ujarnya. Pengamat Politik ternama itu juga memberi saran kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar melakukan Reformasi dalam tubuh Polri mulai dengan memperbaiki undang-undang yang mengatur tentang kepolisian. “Mungkin dari sekarang, Pak Listyo bikin semacam panitia pemantau potensi atau sebut saja Reformasi jilid dua lembaga kepolisian, mulai dari merevisi atau mengevaluasi undang-undang seputar kepolisian,” saran Rocky Gerung. Tercatat sejak 2020 hingga sekarang, setidaknya ada lebih dari 10 kasus yang melibatkan polisi sebagai pelaku utamanya. Hal ini merupakan sebuah ironi, karena instansi yang dikenal berfungsi sebagai penertib masyarakat justru seolah tidak terlihat tertib dalam urusan internalnya. (Habil)

Investasi Lambat, Pertumbuhan Ekonomi Melandai

BY FNN Rabu, 17 Agustus 2022 12:23:00 0

Jakarta, FNN – Indonesia yang telah 77 tahun merdeka memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat dan melandai. Pakar Ekonomi Faisal Basri mengatakan hal itu terjadi karena ada yang kita lupa dan tidak dianggap sebagai masalah. Intinya salahnya diagnosis. Analogi seperti orang olahraga. “Nah pertanyaan kenapa, kok kita udah ngos-ngosan saya berlari maraton, padahal baru seperempat jalan saja. Berarti perlu cek jantungnya, tekanan darahnya,” ucap Faisal Basri dalam live streaming kanal YouTube Refly Harun berjudul “Live! Faisal Basri Geruduk RH: Setelah 77 Th Merdeka, Kekayaan Kok Digarong!” “Nah, oleh Pak Jokowi ini, dituduhlah itu, didiagnosislah bahwa biang keladi dari melambatnya ekonomi adalah investasi karena investasi kan makanan utama untuk tumbuh, ya. Kalau tidak ada investasi tidak ada peningkatan produksi,” sambung Faisal Basri. Tapi, Faisal membantah hal tersebut.Ia mengatakan investasi tidak masalah di Indonesia dan bahkan cukup besar. “Investasi di Indonesia tergolong relatif tinggi. Jadi, bukan soal investasi. Dan setara dengan Korea dan upper middle income,\" jelasnya. Faisal juga menegaskan bahwa, “Kita sepanjang sejarah Republik Indonesia tidak pernah mengandalkan pada investasi asing.” Dan, Faisal pun menegaskan kembali bahwa bukanlah investasi yang menjadi masalah. \"Kuncinya adalah bukan investasi yang masalah. Bukan besarnya investasi oke banget. Bisa dikatakan kita itu top twenty di dunia ini,” tegasnya. Oleh sebab itu, menurut Faisal Basri, harus kita ketahui dahulu apa saja yang menjadi penyebabnya. Agar kita dapat memberikan diagnosa dan penanganan yang tepat sehingga sesuai dengan permasalahannya. “Nah jadi salah diagnosis inilah membuat kondisinya semakin lama semakin buruk. Tadi karena salah kasih obat, kalo salah kasih obatnya, ommibus, ya kacau. Kasih obatnya Menko Marinves, tetap kacau. Kasih obatnya menteri investasi, mana ada di dunia ini menteri investasi? Karena semua kegiatan dan semua kementerian ada urusannya dengan investasi,” pungkasnya. (Fikri)

Beranikah Kepolisian Membuka Bobroknya Sendiri?

BY FNN Rabu, 17 Agustus 2022 12:08:08 0

Jakarta, FNN - Video rekaman dahsyat sedang disiapkan oleh kuasa hukum Keluarga Brigadir Joshua, Kamaruddin Simanjuntak, karena ternyata sebelas saksi yang dimintai keterangan, tapi tidak ditulis dalam Berita Acara Interviu (BAI). BAI penting karena langsung bisa disidik dan dijadikan BAP. Sayangnya, tindakan ini tidak terjadi dan mengurangi rasa kepercayaan Kamaruddin terhadap Polri. Kuasa hukum Kamaruddin meminta pengadilan untuk mengurus barang bukti elektronik berupa ancaman pembunuhan yang terjadi pada kliennya Brigadir J. Dari sini menimbulkan asumsi, seperti banyak kejanggalan dan pertanyaan-pertanyaan dari netizen dalam YouTube Channel Reflly Harun mengenai motif-motif yang berkembang dalam kasus kematian Brigadir J itu. Meskipun tersangka sudah terungkap, peranan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati juga perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, apalagi mengenai trauma yang dialaminya. “Karena tidak ada unsur pelecehan, atau pertanyaan apakah trauma Ny. Putri melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ada tembak menembak?” kata Kamaruddin. Kinerja Polri yang sudah satu bulan kasus ini terjadi menyisakan pertanyaan, mampukah Polri menjaga integritasnya sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat? “Tukang becak pun tak akan mau membiarkan istrinya berjalan sama orang yang sudah mengancamnya pakai pistol. Logis, gak?” Analogi ini dituturkan dengan tegas oleh Kamaruddin. “Hukum di Indonesia isinya hanya kebohongan, mengurus Sambo saja enggak becus, apalagi ngurus international terrorist, apa memang tidak mampu atau banyak kepentingan yang harus ditutupi? Drama sandera menyandera apa lagi ini?” tuntut netizen. Tanggung jawab Polri harus terus dipantau publik. Terlebih lagi, seharusnya publik tahu dan tidak ada rahasia di balik rahasia, atau saling sandera antar pihak Polri. (Ind)

Menhan Prabowo Mendapat Taburan Bintang, Ada Apa?

BY FNN Selasa, 16 Agustus 2022 22:35:45 0

Namun, kalau akhir tahun ini Andika Perkasa pensiun maka peluang KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sangat besar. Namun keadaan nanti bisa berubah sebaliknya jika Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan manuver dan lobi politik ke Menhan, Presiden Jokowi maupun Ketua umum PDI-P Megawati agar dirinya bisa dicalonkan sebagai Panglima TNI. Oleh: Tjahja Gunawan, Wartawan Senior  DI tengah ramainya pemberitaan kasus \"Polisi Tembak Polisi\",  hari Senin 15 Agustus 2022, para Jenderal TNI berkumpul di Kantor Kemenhan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Andika Perkasa dan tiga Kepala Staf Angkatan bertemu di Ruang Hening, Kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat. Ada yang berspekulasi dengan pertemuan para jenderal tersebut.  \"Ada apa? Tumben mereka bisa berkumpul bareng,\" tanya seorang teman dalam nada nyinyir. Pertanyaan bernada curiga itu tidak bisa dihindari karena penampakan soliditas TNI itu terjadi ditengah jatuhnya marwah institusi kepolisian pasca kasus \"Polisi Tembak Polisi\". Jadi sah-sah saja kalau ada sebagian kalangan yang berspekulasi atas kekompakan TNI tersebut.  Fakta peristiwanya, Menhan Prabowo Subianto mendapatkan empat bintang kehormatan dari Pemerintah Republik Indonesia yang disematkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan tiga Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyematkan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Menhan Prabowo. Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyematkan Bintang Kartika Eka Paksi Utama. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menyematkan Bintang Jalasena Utama dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyematkan Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama.  \"Terima kasih kepada Presiden RI, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara atas empat tanda kehormatan yang diberikan kepada saya,\" tulis Prabowo dalam akun media sosialnya, Selasa (16/8/2022). Menurut sumber di Kemenhan, baru kali ini seorang Menhan mendapat empat bintang yang diberikan pemerintah dan disematkan secara serentak oleh Panglima TNI dan tiga kepala staf angkatan. \"Sebelumnya tidak pernah ada pemberian empat bintang kepada Menhan,\" ujar sumber tersebut. Informasi ini menguatkan adanya berbagai spekulasi dan manuver politik Jokowi dan kalangan para jenderal TNI.  Apalagi beberapa hari sebelumnya Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra secara resmi telah menyatakan maju lagi untuk keempat kalinya dalam kontestasi Pilpres 2024. Figur Prabowo sebagai ketua umum parpol tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Menhan. Walaupun secara institusi TNI merupakan lembaga yang netral dan tidak boleh berpolitik praktis, tapi pemberian empat bintang kepada Menhan dari Presiden Jokowi melalui Panglima TNI dan tiga kepala staf angkatan, sangat bermuatan politis.   Menaikkan Posisi Tawar Peristiwa tersebut bukan hanya memberikan kebanggaan bagi Prabowo, tapi sekaligus menaikkan posisi tawar orang-orang yang berada di sekitar Prabowo baik para elit jenderal di lingkungan Kemenhan maupun lapisan elit politik di Partai Gerindra.   Sebaliknya bagi Panglima TNI dan para kepala staf angkatan, pemberian bintang kepada Menhan Prabowo tersebut bisa dikatakan sebagai \"mahar\" bagi kelangsungan karier mereka di lingkungan TNI. Seperti diketahui, pada bulan November 2022 ini Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun. Jika Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi merasa perlu untuk memperpanjang jabatan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, maka tentu Presiden akan meminta masukan kepada Menhan Prabowo. Jika itu yang terjadi jelas sangat menguntungkan Prabowo karena bisa mencegah Andika masuk ke arena politik praktis maju sebagai capres dari PDI-P.  Maka sebagai balas budinya, Prabowo akan mengusulkan dan atau menyetujui keinginan Presiden Jokowi untuk memperpanjang jabatan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Sebaliknya, jika Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menghendaki Andika Perkasa sebagai Capres dari Partai Merah maka Andika akan pindah jalur dari dunia militer ke dunia politik begitu dia pensiun akhir tahun ini. Namun, semuanya kembali pada Andika Perkasa dan peta politik akhir tahun ini. Jika Andika memutuskan masuk ke gelanggang politik karena misalnya ada tawaran dari PDI-P, maka nanti dia akan bersaing dengan Prabowo di Pilpres 2024.  Menurut sebuah sumber, kunjungan Prabowo ke rumah Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono beberapa waktu lalu, merupakan bagian dari manuver Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk mencegah Andika Perkasa masuk ke gelanggang politik praktis agar tidak maju sebagai capres dari PDI-P. Seperti diketahui, Andika Perkasa adalah menantu  Hendropriyono.  Namun sumber tersebut menegaskan, \"Walaupun Pa Hendro menantunya, Pa Andika ga gampang di atur-atur. Sebenarnya Pa Andika ini lebih merupakan sosok tentara profesional, bukan tentara yang suka berpolitik praktis\". Faksi-faksi di PDI-P Sementara itu sumber di lingkungan PDI-P menyebutkan, saat ini Megawati berusaha meredam berbagai desakan kepentingan dari faksi-faksi yang ada di internal partai. Faksi di PDI-P terdiri dari kelompok Puan Maharani, dan Prananda Prabowo. Megawati memiliki dua anak dari suami berbeda. Puan Maharani adalah anak dari hasil perkawinan Megawati dengan Taufik Kiemas (alm). Sedangkan Prananda hasil perkawinan dengan suami pertama Megawati yakni seorang penerbang, Surindra Supjarso (alm).  Faksi yang lainnya adalah kelompok Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN).  Selama ini Prananda adalah elite PDI-P yang banyak berperan di belakang layar. Dialah orang yang pertama kali meyakinkan kepada Megawati tentang sosok Jokowi ketika mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta (tidak selesai) maju sebagai Capres pada tahun 2014. Megawati kembali mencalonkan Jokowi dalam kapasitasnya sebagai \"petugas partai\", untuk maju lagi sebagai Capres PDI-P tahun 2019 lalu.  Nah, menjelang Pilpres 2024 nanti Prananda dikabarkan berkongsi dengan faksi Budi Gunawan serta kelompok Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Sementara Megawati sendiri sampai sekarang belum memutuskan capres pada Pilpres 2024. \"Yang jelas, mba Mega ingin agar kelangsungan ketua umum PDI-P bisa diteruskan oleh mba Puan Maharani,\" kata sumber di PDI-P.  Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku sudah lelah jadi Ketua Umum PDIP. Hal ini blak-blakan diungkapkan Megawati saat menyampaikan pidatonya di acara peluncuran Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi secara virtual, Rabu, 4 Agustus 2021. \"Jika konflik internal PDI-P makin meruncing menjelang Pilpres 2024, bisa jadi Megawati memutuskan untuk mencalonkan Andika Perkasa dan Puan Maharani sebagai Capres dan Cawapres 2024,\" ujar sumber tersebut.  Kembali pada pemberian empat bintang kepada Menhan. Adakah kepentingan para kepala staf angkatan dibalik pemberian bintang pada Prabowo? Jika melihat peta  elite TNI saat ini, yang paling berkepentingan adalah KASAD dan KASAL. Puncak karier tertinggi di lingkungan militer adalah menjadi Panglima TNI. Itu pula yang menjadi ambisi KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan KASAL  Laksamana TNI Yudo Margono.  Saat ini kedua jenderal ini sama-sama berusia 57 tahun, mereka lahir pada bulan November 1965. Pada bulan November 2021 lalu, yang menjadi Panglima TNI seharusnya giliran TNI Angkatan Laut. Tetapi, Jokowi sebagai Panglima Tertinggi lebih memilih kembali Jenderal dari TNI Angkatan Darat. Maka KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa akhirnya yang terpilih sebagai Panglima TNI.  Aturan hukum pengangkatan Panglima TNI tertulis dalam Pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004 TNI. Terdapat sepuluh ayat dalam pasal tersebut yang  mengatur mulai dari TNI dipimpin oleh seorang Panglima, pengangkatan dan pemberhentian Panglima, perwira tinggi tiap-tiap angkatan dapat bergantian menjabat Panglima TNI. Dalam pasal 13  tersebut juga diatur proses pengajuan nama calon Panglima untuk mendapat persetujuan DPR. Calon Panglima TNI bisa dijabat secara bergiliran dari tiga angkatan yang ada. Namun Presiden sebagai Panglima tertinggi juga memiliki hak istimewa atau hak prerogatif untuk memilih dan mengusulkan calon Panglima TNI. Oleh karena itu aturan tentang giliran menjadi Panglima TNI dari tiga angkatan bisa tidak berlaku jika Presiden menggunakan hak prerogatifnya.  Jika Andika Perkasa jabatannya diperpanjang maka pupus ambisi KASAD dan KASAL untuk menjadi Panglima TNI. Namun, kalau akhir tahun ini Andika Perkasa pensiun maka peluang KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sangat besar. Namun keadaan nanti bisa berubah sebaliknya jika Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melakukan manuver dan lobi politik ke Menhan, Presiden Jokowi maupun Ketua umum PDI-P Megawati agar dirinya bisa dicalonkan sebagai Panglima TNI. Kalau Dudung Abdurrahman jadi Panglima TNI, menantu Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjadi Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak juga berpeluang menjadi KSAD.  Kita lihat saja nanti drama persaingan diantara para jenderal TNI ini. (*)

IPW Apresiasi KPK Dalam OTT Bupati Pemalang dan Lima Tersangka Lain

BY FNN Selasa, 16 Agustus 2022 20:04:24 0

Jakarta, FNN – Indonesia Police Watch mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan Bupati Pemalang dan lima tersangka lain pada Kamis (11/8/2022). Kelima orang yang turut dijadikan tersangka adalah Adi Jumal Widodo (AJW) selaku pihak swasta/Komisaris PT AU, Slamet Masduki (SM) selaku penjabat Sekretaris Daerah, Sugiyanto (SG) selaku Kepala BPBD, Yanuarius Nitbani (YN) selaku Kadis Kominfo, dan Mohammad Saleh (MS) yang merupakan Kadis PU. Seperti diketahui, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjaring OTT KPK pada Kamis (11/8/2022). Operasi tersebut berlangsung sejak sore hingga malam. Setidaknya 34 orang saat itu diamankan oleh KPK. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, Mukti menerima Rp 4 miliar terkait dengan dugaan suap jual-beli jabatan. Sementara penerimaan Rp 2,1 miliar dari pihak swasta akan didalami tim penyidik KPK. “Jual beli jabatan di Pemalang ini memang telah menjadi pembicaraan luas masyarakat di daerah tersebut dan melaporkannya ke Indonesia Police Watch (IPW),” katanya. Sehingga, pada Senin (18 Juli 2022) IPW mengeluarkan siaran pers mengenai kasus dugaan jual-beli jabatan di Pemkab Pemalang. Termasuk perubahan PD Aneka Usaha Kabupaten Pemalang menjadi Perseroan Terbatas AUKB yang diduga hanya sebagai wadah penempatan orang-orang dekat bupati. “Saat itu, IPW mendesak KPK melakukan pemantauan dan pendampingan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap pejabat atau ASN Kabupaten Pemalang terkait dugaan terjadinya suap atau gratifikasi terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo,” lanjutnya. Sebab, beberapa pejabat harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan posisi jabatan tertentu. “Bahkan, ada puluhan pejabat lain yang diharuskan menyerahkan sejumlah uang ke bupati sebelum yang bersangkutan dicokok. Karenanya, KPK harus mendalami apakah ini suap atau dugaan pemerasan dalam jabatan kepada calon pejabat di Pemkab Pemalang yang dilakukan Bupati Mukti Agung Wibowo,” ungkapnya. KPK juga harus mendalami kebijakan Bupati Pemalang yang mengeluarkan instruksi kepada para pegawainya untuk membeli beras dari PT AUKB. Lantaran, pengadaan berasnya diduga disuplai oleh ibu R yang merupakan orang tua dari Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Oleh karenanya, KKN ini harus dibongkar secara terang benderang oleh KPK dengan memeriksa ibu R. Selain itu perlu diperiksa kepala satuan kerja perangkat darah lainnya yang baru diangkat untuk mengetahui apakah pemberian uang tersebut adalah praktek suap atau pemerasan dalam jabatan oleh Bupati MAW. Bagaimana pun pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten oleh KPK dengan memburu para koruptor. “Semua ini bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat?” terangnya. (mth)

LBH Alvin Lim

BY FNN Selasa, 16 Agustus 2022 19:02:40 0

Saya ingin menghubungi Alvin Lim. Belum bisa. Belum mendapat nomor kontaknya. Ia merasa begitu banyak tahu soal Ferdy Sambo. Dengan segala jabatan khususnya. Dan yang terjadi di balik jabatan itu. Oleh: Dahlan Iskan, Mantan Menteri BUMN NAMA Alvin Lim mulai disejajarkan dengan Ahok. Sama-sama Tionghoa. Sama-sama punya nasionalisme yang luar biasa. Setidaknya itulah komentar yang muncul di teks video ini. Yakni video yang diunggah oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Galaruwa. Misi Galaruwa jelas: membela orang miskin dan lemah. Kelihatannya ini kegiatan kemanusiaan dari kalangan gereja Kristen. Ada bagian di kelompok ini yang khusus membagi makanan bagi yang lapar. Ada lagi bagian yang memberikan bantuan hukum. Lalu ada yang khusus menjalankan misi Injil. Di video itu, Galaruwa mewawancarai Alvin Lim. Hampir satu jam. Secara daring. “Saya ini pengacara garis keras,” ujar Alvin memperkenalkan diri. Saya tidak kenal Alvin. Saya tertarik dengan topik yang ia angkat. Itu yang membuat saya teringat Adnan Buyung Nasution di masa mudanya. Saat si Abang – begitu teman-temannya memanggil Buyung – menjadi pendiri dan pengendali Lembaga Bantuan Hukum, LBH. Waktu itu, kalau bicara LBH, ya hanya satu itu: yang dipimpin si Abang. Beda dengan sekarang: LBH ada di mana-mana, dengan nama belakang yang berbeda-beda, dan dengan misi yang beraneka warna. Alvin mendirikan kantor pengacara juga. Misinya sama dengan LBH di zaman si Abang. Membantu yang miskin, lemah, dan tertindas. Juga gratis. Namanya: LQ Law Firm. “Setahun saja klien saya sudah 5.000 orang lebih,\" ujar Alvin. LQ Law Firm juga membuka cabang di mana-mana. Cabang kelima segera buka di Medan. Ciri khas pengacara di LQ adalah: mengenakan baju dengan desain khusus yang mencolok. Dari jauh pun sudah terlihat bahwa orang itu pengacara dari LQ. Alvin awalnya bukan pengacara. Ia jauh dari dunia hukum. Sekolahnya ekonomi. SD-nya di Ambarawa, Jateng. Kuliahnya di Berkeley, California, yang kampusnya sekitar 1 jam dari San Francisco. Masternya di bidang perbankan. Di University of Colorado Boulder – yang kampusnya 1/2 jam dari Denver. Alvin 10 tahun tinggal di Amerika. Bekerja pun di sana. Di bank. Dengan karir yang cemerlang. Jabatan terakhirnya vice president di bank itu. Gajinya miliar untuk ukuran rupiah. Itu pengakuannya. Ia juga mengaku tidak begitu paham dengan sistem hukum dan perilaku penegakan hukum di Indonesia. Saat kembali ke Indonesia, Alvin masuk penjara. Ia dituduh mencuri anak kecil. Berumur 1 tahun. Alvin dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Anak kecil itu adalah anaknya sendiri. Hasil perkawinan dengan sang istri –putri seorang pengusaha otomotif merek Honda. Ia bercerai dengan sang istri. Ia ingin merawat anak itu. Ia ambil si anak saat tidak ada ibunya. Keluar penjara itu barulah Alvin belajar hukum. Ia kuliah di satu perguruan tinggi swasta – mungkin Anda pernah dengar namanya: STIH Gunung Jati, Tangerang. Lalu mendirikan kantor hukum itu. Hasil pemikiran dan pengalaman hidupnya ia rumuskan secara sederhana: hukum di Indonesia itu ditentukan oleh dua hal. Yakni kekuasaan dan uang. Untuk menang dalam satu perkara, katanya, harus menggunakan kekuasaan atau uang. Atau dua-duanya. Alvin akan melawan dua hal itu. Secara keras. Konsisten. Nyata. Alvin mengandalkan unsur ketiga dalam memenangkan perkara: viralkan di media. Terutama di medsos. Kekuasaan dan kekayaan kini bisa dilawan dengan media baru: viral. Itulah yang ia kerjakan. Alvin merekam apa pun saat bertemu penegak hukum. Kalau ada yang melanggar ia unggah ke medsos. Termasuk saat ada yang minta uang. Ia punya koleksi rekaman seperti itu. Ada yang minta Rp 500 juta. Gaya bicara Alvin juga ceplas-ceplos. Marah-marah. Keras. Pakai istilah-istilah yang menyerempet kata penghinaan. Bahasanya bisa dibilang kasar bagi yang biasa halusan. Kridonya: lawan. Dan ia tidak mau menyogok. Klien yang mau menyogok tidak ia layani. \"Kalau saya menyogok apa bedanya dengan koruptor,\" katanya. Alvin pernah menerima nasihat begini: kamu kan cari uang di sini, kalau caramu seperti ini nanti kamu tidak punya teman. Dan tidak bisa dapat uang. Alvin tidak peduli. Alvin pun boleh dikata lebih banyak dibenci – jangan-jangan menandakan yang kotor memang lebih banyak. Alvin diadukan oleh banyak sekali pihak. Ia pun sibuk melayani pemeriksaan polisi akibat pengaduan itu. “Sekarang ini ada lebih 20 orang yang mengadukan saya ke polisi,” katanya. Dan Alvin tidak risau. Saya kembali ingat Buyung Nasution zaman itu. Juga ingat Munir di generasi berikutnya. Bahkan, Alvin kini sedang diadili lagi. Dengan tuduhan memalsukan surat. Tuntutannya 6 tahun penjara. Tinggal menunggu vonis hakim. “Ini gila,” katanya. “Perkara yang sudah diputuskan Mahkamah Agung, sudah inkracht, diajukan lagi ke pengadilan. Mana ada orang diadili lagi di perkara yang sama,” katanya di video itu. Alvin tidak merasa lelah. Ia mengutip beberapa ayat di Al Kitab tentang menegakkan kebenaran memang banyak tantangannya. Ia harus menjalankan misi Al Kitab itu. Tidak hanya bagi orang Kristen. Karena itu ia juga mempersoalkan penanganan peristiwa Jalan Tol KM 50 yang menewaskan 6 pengikut Habib Rizieq Shihab itu. Alvin sendiri merasakan sedang dibenci. Waktu ditahan ia dijadikan satu dengan tahanan teroris. \"Saya ditaruh di situ supaya digebuki tahanan lain,\" katanya. \"Saya kan Tionghoa. Mereka kan Islam. Tapi tidak ada yang nggebuki saya. Mereka kelihatannya dapat instruksi dari pimpinan mereka: Alvin ini Tionghoa tapi jangan digebuki,\" ujarnya. Alvin juga mengkritik habis Ferdy Sambo. \"Saya tahu ia Kristen. Belakangan memang banyak Kristen yang masuk. Tapi, kan banyak juga nabi palsu,\" katanya. Alvin kenal Ferdy Sambo saat membela para nasabah investasi Indo Surya. \"Awalnya WA saya tidak direspons. Telepon saya juga tidak diangkat. Saya kan tidak punya nama. Lalu saya viralkan soal keistimewaan perlakuan terhadap bos Indo Surya. Baru saya dihubungi,\" katanya. Alvin mengeluhkan sistem hukum kita. \"Kalau kita melihat seorang polisi melakukan tindak pidana, lapornya harus ke polisi juga. Mana bisa,\" katanya. Saya ingin menghubungi Alvin Lim. Belum bisa. Belum mendapat nomor kontaknya. Ia merasa begitu banyak tahu soal Ferdy Sambo. Dengan segala jabatan khususnya. Dan yang terjadi di balik jabatan itu. Mungkin ia belum tahu kalau Satgassus sudah dibubarkan oleh Kapolri. Jangan-jangan ia juga belum tahu kalau Ferdy Sambo sudah dijadikan tersangka. Dengan begitu banyak polisi yang bersamanya. Dan Sambo sudah mengakui semua perbuatannya. (*)

Selamat Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dirgahayu NKRI Ke-77

BY FNN Selasa, 16 Agustus 2022 17:46:06 0

Pak SBY dan Mas AHY (Agus Harymurti Yudhoyono), saya percaya didikan dari AMN atau AKABRI Magelang bisa mewujudkan dengan perbuatan “NKRI Harga Mati”. Oleh: Widi Agus Pratikto, Guru Besar ITS Surabaya ATAS Rachmat Allah, serta perjuangan dan pengirbanan Rakyat Indonesia maka Kita Merdeka. Kemerdekaan diperoleh dengan pengorbanan luar biasa dari seluruh rakyat NKRI. Indonesia kini sedang sakit dan tidak biasa. Kedepan Tokoh Nasional dan Tokoh Partai akan menentukan arah negara dan bangsa.. Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Prabowo, Pak A Syaichu, Pak Surya Paloh, dan lainnya, mohon kiranya mengutamakan NKRI kedepan, daripada memikir diri sendiri atau partainya. Saya Widi Agus Pratikto, pernah membantu Ibu Megawati, Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Bapak Djoko Widodo melalui Kementerian Kelautan dan Kementerian Luar Negeri. Mohon berkenan Ibu dan Bapak sekalian bisa meneropong ke depan mengenai permasalahan bangsa dan negara Indonesia. Bapak Djoko Widodo dan Bapak Prabowo Subianto – Rival dan Kawan – juga dahulu kami pernah mendukung. Kami ketemu Pak Prabowo di Pulau Madura. Kami membantu Pak Djokowi dalam forum Internasional bersama sahabat-sahabat di Kementerian Luar Negeri. PNG, Solomon, Vanuatu dan lain-lain adalah bahagian dunia ke depan yang harus memperoleh atensi Indonesia. Mohon Bapak dan Ibu sekalian bisa Berperan “Madeg Pandito”, sehingga Indonesia bisa mengedepankan Kemaslahatan Rakyat NKRI. Wabil khusus untuk Bapak Prabowo, sekarang Menteri Pertahanan NKRI, sehingga memahami betul situasi NKRI, kami mohon dengan hormat Bapak berkenan menjadi Guru Politik dan Negara untuk kita semua. Pak Surya Paloh, penyemangat bangsa sudah waktunya Bapak memegang janji-janjinya guna meng-implementasikan kebaikan untuk NKRI. Pak Achmad Syaichu, senang kiranya Bapak mengawal dengan Istiqomah PKS yang selalu mengetengahkan Amar Makruf Nahi Munkar. Pak SBY dan Mas AHY (Agus Harymurti Yudhoyono), saya percaya didikan dari AMN atau AKABRI Magelang bisa mewujudkan dengan perbuatan “NKRI Harga Mati”. Mohon doa Para Sahabat, para Paderi, Para Alim Ulama, Para Tokoh Bangsa dan Tokoh Agama kita jaga pada 2024 menjadi Perwujudan Pengorbanan Kita untuk NKRI. Semoga Allah Taala, menijabahi Permohonan kami dan kita semuanya. Aamiin Yaa Robbal Alamin. Salam Sehat dan MERDEKA! Surabaya, 16 Agustus 2022. (*)

Kemerdekaan dan Maqashid As-Syari’ah

BY FNN Selasa, 16 Agustus 2022 17:17:27 0

Saya akhiri dengan mengingatkan kita semua bahwa esensi dasar dari Kemerdekaan itu ada pada deklarasi “Laa ilaaha illa Allah-Muhammad Rasulullah”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Warga Indonesia, Imam di kota New York dan Presiden Nusantara Foundation USA BANGSA Indonesia kembali menyambut hari ulang tahun RI dengan riang dan penuh semangat. Beragam aktivitas dipersiapkan. Dari upacara bendera pada hari H hingga berbagai perlombaan menjelang hari peringatan peristiwa penting bangsa ini. Di tengah kegembiraan ini tentu ada baiknya kita bersama kembali merenungi makna dan hakikat dari Kemerdekaan yang kita rayakan. Hal ini menjadi penting agar perayaan itu tidak menjadi sekedar acara seremonial tahunan yang membawa kehampaan. Kemerdekaan dalam pertimbangan Maqashid as-Syaria’ah. Maqashid As-Syari’ah atau hal-hal yang dituju atau yang ingin dicapai dengan Syari’ah Islam menjadi sangat penting dalam membicarakan kemerdekaan. Urgensi ini minimal karena dua alasan: Pertama, karena memang Syari’ah seringkali dipahami secara literal dan sempit, baik oleh sebagian Umat Islam maupun non Muslim. Akibatnya Syariah seringkali menjadi momok yang menakutkan banyak orang. Kedua, untuk menyampaikan bahwa Syariah justru berbalik dari sangkaan sebagian yang masih memandangnya dengan pandangan negatif. Satu diantaranya seolah Syariah itu bertentangan dengan HAM, termasuk kebebasan. Padahal Syariah justru sebenarnya “jalan untuk tegaknya HAM dan kebebasan”. Jika kita ambil garis lintas, Maqashid as-Syariah dan Kemerdekaan tersebut merupakan dua entitas yang senyawa. Semua elemen atau anasir Maqashid as-Syariah secara mendasar juga menjadi tujuan utama dari deklarasi kemerdekaan. Yang berbeda hanya pada kisaran teknikalitas untuk mencapai tujuannya masing-masing. Sebagaimana disepakati oleh para Ulama Islam, khususnya para ahli di bidang hukum Islam atau Syariah, ada lima tujuan utama dari penerapan hukum Islam yang lebih dikenal dengan istilah Maqashid as-Syariah. Ketujuh tujuan itu adalah: Hifzul hayaah (menjaga kehidupan); Hifzu ad-diin (menjaga agama); Hifzul ‘Irdh (menjaga kehormatan); Hifzul ‘aqal (menjaga akal); Hifzun nasl (menjaga keturunan). Jika kita kaitkan dan coba pahami makna Kemerdekaan dengan memakai kacamata Maqashid as-Syariah ini maka akan ditemukan sebuah pemahaman hakikat Kemerdekaan yang begitu dalam dan sempurna. Mungkin banyak yang belum sempat memikirkan betapa agama secara umum dan Syariah secara khusus memiliki ikatan makna dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sangat wajar jika tujuan Kemerdekaan sesungguhnya memiliki ikatan yang kuat dengan Maqashid as-Syariah itu. Merdeka Itu Hidup Jika merujuk pada tujuan pertama Syariah, yaitu menjaga kehidupan, maka sejatinya Kemerdekaan itu juga merupakan bagian dari esensi kehidupan. Orang yang tidak merdeka sesungguhnya secara esensi sedang mengalami kematian. Dan karenanya memperjuangkan Kemerdekaan itu adalah juga memperjuangkan lehidupan. Maka lebih jauh dapat dipahami bahwa mereka yang rela dijajah atau diperbudak, sebenarnya mereka sedang kehilangan kehidupannya yang hakiki. Itulah yang menjadikan Bilal bin Rabah merasa lebih nyaman dan kuat di saat telah masuk Islam karena dengan Laa ilaaha illa Allah. Bahkan di saat-saat tersiksa sedemikian dahsyatnya. Berbicara tentang kehidupan tentu bukan sekedar karena bernafas. Makna kehidupan di sini juga mencakup ekonomi dan segala yang terkait dengannya. Karenanya tujuan Syariah menjaga kehidupan juga tidak terlepas dari pentingnya menjamin kehidupan perekonomian manusia. Demikian hendaknya kemerdekaan juga mutlak dipahami sebagaj hadirnya jaminan ekonomi bagi warga negara. Jangan sampai di satu sisi ada pengakuan Kemerdekaan. Tapi di sisi rakyat tidak merasakan jaminan ekonomi itu. Merdeka Itu Beragama Merujuk kepada pokok kedua dari Maqashid as-Syariah maka sejatinya merdeka itu tidak bisa dipisahkan dari agama/keyakinan (religion/faith). Beragama itu adalah bagian dari kehidupan manusia yang integral. Dalam bahasa agama itu sendiri disebutkan bahwa manusia itu memiliki kefitrahan. Dan kefitrahan itulah agama (dzalika ad-diin Al-qayyim). Oleh karenanya, Kemerdekaan yang diproklamasikan harus menjadikan agama terjamin dan memberikan ruang luas untuk perkembangannya. Pengakuan kemerdekaan tapi pada saat yang sama melakukan supresi kepada agama dan pemeluknya menjadikan kemerdekaan itu tidak bermakna. Syariah hadir untuk menjaga agama (hifzud diin). Maka Kemerdekaan juga terjadi agar kebebasan dalam menjalankan agama demi menjaga kefitrahan manusia. Merdeka Itu Kehormatan Pokok ketiga dari Maqashid as-Syariah adalah hifzul ‘Irdh atau menjaga kehormatan manusia. Sebagian ulama menyebut bagian ini secara spesifik dengan menjaga keturunan (hifzun nasl). Sehingga larangan zina misalnya menjadi aturan baku dalam Syariah. Kehormatan tentu tafsirannya banyak. Tapi, salah satu yang paling mendasar adalah nilai-nilai moralitas dalam kehidupan manusia. Moralitas itu dijunjung tinggi karena menyangkut kehormatan hidup manusia. Jika merujuk pada pokok tujuan Syariah tersebut, maka Kemerdekaan harus menghadirkan jaminan integritas moral. Moral menjadi modal utama dalam membangun kehidupan publik. Termasuk di dalamnya tanggung jawab publik para pemegang amanah. Karenanya merdeka tetapi praktek korupsi merajalela menandakan esensi Kemerdekaan masih belum terwujud. Demikian pula mengaku merdeka tapi praktek-praktek immoralitas cenderung menjadi sesuatu yang biasa saja, termasuk pergaulan lawan jenis bebas (zina) berarti ada yang salah dengan pengakuan kemerdekaan. Tapi secara khusus, jika kita pahami bagian ini dengan menjaga keturunan (hifzun nasl), maka kaitannya dengan Kemerdekaan jelas dimaknai sebagai hadirnya jaminan masa depan generasi. Jaminan ini tentunya mencakup jaminan politik, pendidikan dan tidak kalah pentingnya adalah jaminan ekonomi masa depan generasi bangsa. Jangan sampai hawa nafsu bahkan keegoan untuk membangun, tapi dengan hutang yang tidak terkendali. Akibatnya generasi masa depan akan terbebani dengan beban ekonomi yang tidak ringan. Merdeka Itu Berakal Pokok kelima dari Maqashid as-Syariah (tujuan Syariah) adalah menjaga akal. Tentu kata akal (aql) di sini bermakna luas, termasuk pemikiran, ilmu, bahkan opini atau pendapat. Maka pada kaitan ini Kemerdekaan itu menghadirkan sebuah jaminan berkembangnya ilmu pengetahuan secara umum. Kemerdekaan bahkan lebih jauh harus menjamin kebebasan berpikir dan mengembangkan pemikiran. Sehingga memungkinkan terjadinya berbagai inovasi dalam kehidupan bangsa. Tapi tidak kalah pentingnya juga hidzul aql dalam konteks Kemerdekaan adalah pentingnya jaminan beropini/berpendapat. Bahkan pendapat yang sekalipun berbeda dan berseberangan dengan posisi kekuasaan penting untuk terjamin. Begitu banyak contoh dalam sejarah Islam, termasuk bahkan Bagaimana para sahabat berbeda pendapat dengan Rasulullah dalam hal-hal teknis keduniaan. Apalagi dalam konteks kehidupan berbangsa yang telah bersepakat untuk mengadopsi Demokrasi sebagai pegangannya. Merdeka Itu Menjamin Kepemilikan Pokok terakhir dari Maqashid as-Syariah adalah jaminan kepemilikan. Maka dalam Syariah mencuri itu diharamkan. Bisnis dimotivasi dan riba juga telah diharamkan karena dengan bisnis kememilikan terjamin. Dengan Riba itu pastinya seseorang akan menjadi objek dari pemilik modal. Jika hal ini dikaitkan dengan Kemerdekaan maka merdeka itu juga berarti hadirnya rasa kepemilikan (sense of ownership). Tentu dimulai dari kepemilikan negara itu sendiri. Tapi lebih jauh Kemerdekaan harus memberikan ruang yang luas kepada bangsa untuk menjadi pemilik negara dan isinya. Jika diambil satu contoh saja maka hal ini akan menjadi jelas. Dalam hal kepemilikan tanah misalnya, Kemerdekaan sejati harus dimaknai sebagai jaminan bahwa rakyat banyak harus memiliki akses yang luas untuk memilki tanah di negaranya sendiri. Jika Kemerdekaan yang dirayakan dengan penuh kegembiraan ini tapi kepemilikan tanah ada di tangan segelintir orang maka esensi Kemerdekaan masih harus diperjuangkan. Demikianlah makna Kemerdekaan dalam perspektif Maqashid as-Syariah. Dengan pemaparan ini Semoga kealergian bahkan phobia kepada Syariah tidak lagi berlebihan. Syariah hadir untuk mewujudkan Maqashid (tujuan) yang senyawa dengan tujuan Kemerdekaan itu. Saya akhiri dengan mengingatkan kita semua bahwa esensi dasar dari Kemerdekaan itu ada pada deklarasi “Laa ilaaha illa Allah-Muhammad Rasulullah”. Jangan sampai ada upaya untuk memisahkan, bahkan membenturkan di antara keduanya. Karena bagi bangsa Indonesia komitmen keagamaan (religiositas) dan Kebangsaan (nasionalitas) adalah dua entitas yang senyawa dan tak terpisahkan. Ewako! Dirgahayu RI ke-77. Merdeka! Manhattan City, 16 Agustus 2022. (*)

Merdeka?

BY FNN Selasa, 16 Agustus 2022 16:05:56 0

Hampir semua indikator ekonomi kita menunjukkan bahwa kita ini hanya bisa menjadi bangsa jongos bagi bangsa lain. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Business HARI ini kita mendengarkan pidato Nota Keuangan Presiden RI Joko Widodo di hadapan MPR sebagai joint session DPR dan DPD. Besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Tradisi pidato RI 1 di depan MPR tentang kebijakan keuangan setahun yang akan datang ini perlu kita cermati karena tiga hal. Pertama, pidato itu sekaligus simbol upaya Pemerintah saat ini untuk menjadi bangsa yang merdeka. Kemerdekaan tanpa kemerdekaan ekonomi adalah omong kosong. Kemerdekaan politik hanya mitos saat ekonomi kita terjajah. In a globally interconnected world, ekonomi kita akan segera terpengaruh saat dunia pertama seperti AS, dan Eropa, sudah jatuh ke dalam resesi, inflasi dan berbagai krisis termasuk krisis pasokan energi dan makanan akibat konflik Rusia-Ukraina. Kedua, Menkeu Sri Mulyani Indrawati berusaha meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia kecil kemungkinannya mengalami resesi, walaupun harga-harga mulai naik, dan jumlah hutang swasta, BUMN dan Pemerintah sendiri membubung tinggi mencapai lebih dari 30% PDB. Dalam logika birokrasi saat ini hutang dinilai lumrah, apalagi rasio terhadap PDB masih tergolong rendah di banding negara-negara pertama tadi. Ketiga, sikap pemerintah terbaru atas pandemi Covid-19 yang selama 2 tahun terakhir dijadikan alasan untuk APBN tanpa-kontrol, pelambatan ekonomi dan pembatasan public liberty, legislasi berbagai UU termasuk RUU KUHP, serta investasi proyek-proyek mercusuar semacam Ibu Kota Negara di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Perlu diwaspadai bahwa UU KUHP yang baru ditangan POLRI saat ini akan menjadi ancaman bagi kebebasan sipil serta jalan raya menuju police state. Logika hutang sebagai hal lumrah adalah logika International Monetary Fund dan The World Bank yang hidupnya dari hutang. Kedua institusi keuangan global ini merupakan sponsor bagi banyak nation states yang dimerdekakan usai Perang Dunia II. Sejak Konferensi Meja Bundar 1949, ekonomi RI harus mengikuti konstitusi IMF yang ditetapkan 1944 di Brettonwoods untuk memperoleh pendanaan bagi pembangunannya. Amanah UUD45 langsung dipasung oleh konstitusi IMF ini. Resep utama institusi kapitalisme global ini adalah menggolongkan RI sebagai negara miskin, lalu pembangunan dirumuskan lebih sebagai upaya peningkatan konsumsi perkapita, dengan standard Barat, bukan upaya untuk mewujudkan kemerdekaan dengan memperluas kemerdekaan itu.  Negara miskin dengan tingkat konsumsi rendah ini dijadikan alasan untuk berhutang. Padahal hutang apalagi hutang ribawi adalah instrumen nekolimik yang pernah dikhawatirkan Bung Karno. Sebagai contoh adalah konsumsi energi perkapita kita saat ini sekitar 1kL setara minyak perkapita pertahun. Bandingkan dengan konsumsi energi perkapita pertahun Eropa dan Jepang sekitar 7kL, sedangkan AS telah mencapai 10kL. Tidak mengherankan jika sejak reformasi, pembangunan pembangkit listrik kita digenjot dengan melibatkan swasta dan membakar BBM dan batubara. Itupun berakhir dengan PLN merugi karena regulasi energinya diatur untuk kepentingan pemilik modal asing. Mungkin hutang tidak terlalu bermasalah jika tanpa riba sekaligus produktif. Sejak Nixon shocks 1971, dunia di bawah kepemimpinan AS masuk ke dalam sistem keuangan ribawi full fledged. USDollar menjadi alat tukar utama dunia, namun tidak dipijakkan pada emas. The Federal Reserve bisa mencetak uang USD out of thin air. Semua transaksi global harus berbasis USD. Sementara itu negara merdeka itu mengikuti langkah The Fed untuk mencetak uang kertas mereka masing-masing out of thin air juga. Namun dalam transaksi global negara-negara itu harus menggunakan USD. Akibatnya, selama bertahun tahun, sumberdaya alam kita dikuras habis, sejak tambang hingga kayu dan ikan, dengan dibayar uang kertas yang senilai lebih tinggi sedikit dibanding kertas toilet. Nekolimisasi kaffah oleh Barat atas Republik ini terjadi terus hingga hari ini. Namun sejak sepuluh tahun silam, baik China dan Rusia mulai membangun sistem keuangan global alternatif untuk menantang dominasi USDollar. Ini yang menjelaskan kekalahan AS di Afghanistan, dan kemerosotan dominasi Eropa dan AS di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Bahkan Fareed Zakarya sudah meramalkan degradasi dominasi Barat ini dalam A post-American World. Terakhir adalah pengakuan Presiden Perancis Macron saat pidato kemenangannya dalam Pilpres baru baru ini bahwa Barat telah kehilangan imajinasi politik dengan memusuhi Rusia tetangga dekatnya sendiri untuk melayani kepentingan AS nun jauh di seberang Atlantik. Pada saat Nadiem Makarim melontarkan kebijakan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” kita sebagai bangsa perlu dengan jernih melakukan muhasabah atas diri kita sendiri. Hampir semua indikator ekonomi kita menunjukkan bahwa kita ini hanya bisa menjadi bangsa jongos bagi bangsa lain. Sistem Pendidikan dibiarkan dikerdilkan menjadi sistem persekolahan massal paksa untuk menyediakan buruh yang cukup trampil agar bisa menjalankan mesin-mesin pabrik, yang sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan pemilik modal asing. Padahal, sistem pendidikan kita itu seharusnya merupakan strategi budaya untuk membangun bangsa yang berjiwa merdeka di mana warga muda diberi kesempatan luas untuk belajar merdeka. Kawasan Matraman, 16 Agustus 2022. (*)

Mereka Melawan, Habisi Saja Sekalian!

BY FNN Selasa, 16 Agustus 2022 14:41:24 0

Tetapi kelambanan dalam mengatasi kasus Sambo masih juga muncul dengan berbagai alasan, seperti: ini sensitif, ini hanya bisa diketahui orang dewasa, ini semua adalah kelemahan yang nyata terjadi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TIMSUS harus bisa memperdayai dan mengendalikan Geng Sambo yang masih ingin melakukan perlawanan. Peta kekuatan mereka sangat tidak sulit untuk dideteksi, kendala yang muncul adalah beban pada dirinya kalau terlibat dan semua teman sendiri dalam satu kesatuan Bayangkara. Tiba-tiba muncul istilah dari netizen sedang terjadi perang mafia/geng dalam tubuh Polri. Timsus mesti lebih cerdik, karena mereka dipastikan masih menyimpan tipu muslihat, bahkan sangat mungkin mereka juga akan pasang strategi balik memperdayai Timsus. Bisa saja mereka dianggap sudah lemah tapi tidak boleh sembrono. Serangan balik bisa saja terjadi, apalagi melibatkan para jenderal. William Macnaghten (panglima perang dari Inggris berusia empat puluh lima tahun) mengatakan, sebuah negara yang beradab tidaklah menggunakan pembunuhan untuk memecahkan masalah politiknya. Kasus Sambo masih gelap, mengapa, urusan, dan motif apa Sambo sampai melakukan pembunuhan, pasti tersimpan psikologi yang tidak normal bagi seorang perwira tinggi dengan sebutan jenderal. Situasi sudah tidak ada tempat untuk kompromi dan negosiasi apapun itu alasannya, semua yang terlibat harus menghadapi resikonya Mereka rata-rata memiliki sifat ganas. Diduga kuat, mereka juga terlibat telah melakukan kekejaman seperti peristiwa KM 50. Main watak tiba-tiba mengiba di depan Timsus. Jangan menangis, mengeluh, merintih, atau menampilkan wajah memelas, hadapi semua resikonya. Kekeliruan yang paling fatal adalah pandangan bahwa uang dan kepentingan sanggup membeli kepatuhan, ketaatan, loyalitas. Tapi, setelah ketahuan dan terbongkar perilaku jahatnya, tiba-tiba menjadi pesakitan sedemikian hinanya. Mereka baru terkejut ketika uang justru telah membawa bencana. Ketika menghadapi para mafia dan sedang berhadapan dengan mereka pikiran kita jangan tersingkap dalam bentuk ucapan dan gerakan peluang kompromi sekalipun itu teman. Pantulkan sikap tegas dan pasti Anda melawan habislah Anda sekalian. Menghadapi para penjahat tidak seperti menghadapi benda mati seperti dalan seni mekanis, tapi menghadapi manusia yang memiliki potensi akan berekasi melawan. Timsus berhadapan dengan mata para penjahat. Jangan memandang mereka apa adanya, tapi harus mampu memandang mereka sehingga bisa menembus segalanya untuk membaca sifat hakikinya. Tidak akan jera sekalipun dibuang ke Nusakambangan. Tampaknya, Presiden Joko Widodo sudah kehilangan wibawanya sampai tiga kali minta kasus Sambo segera dibuka seterang-terangnya, toh diabaikan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalahnya. Tanpa megurangi apresiasi kita atas sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah menetapkan Sambo sebagai tersangka. Terus menetapkan pihak-pihak yang melanggar etik. Tetapi kelambanan dalam mengatasi kasus Sambo masih juga muncul dengan berbagai alasan, seperti: ini sensitif, ini hanya bisa diketahui orang dewasa, ini semua adalah kelemahan yang nyata terjadi. Potensi mereka akan melawan masih tetap ada, melakukan perhitungan dan pengamatan yang seksama dan bisa saja akan lahir prinsip harakiri bersama. Karena kasus Sambo benar-benar melibatkan pejabat tinggi negara yang telah terserang virus uang. Kita berharap, segera beritahu mereka, Anda melawan, Anda akan semakin berat akibatnya, terus melawan habisi saja sekalian. Bisa dibina ya dibina. Jika tak bisa dibina, ya “dibinasakan” atau dihabisi saja sekalian. Urusan Sambo ini harus berakhir dengan pertimbangan Final reformasi di tubuh Polri atau sebuah reformasi total untuk mengembalikan wibawa dan citra Polri sesuai peran, fungsi, dan Tupoksinya. (*)

Laksanakan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama

BY FNN Senin, 15 Agustus 2022 22:14:34 0

Jakarta, FNN – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan MPR RI siap melaksanakan Sidang Tahunan MPR 2022 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Selasa (16/8).\"MPR RI siap melaksanakan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI besok mulai pukul 09.30 WIB. Dimulai dengan pembukaan, pengantar sidang ketua MPR, dan ketua DPR untuk mendengarkan pidato dalam rangka HUT RI dari Presiden,\" kata Bambang Soesatyo dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.Dia mengatakan setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, acara akan dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPR RI.Menurut dia, dalam Rapat Paripurna DPR RI tersebut Presiden Joko Widodo akan membacakan nota keuangan.Dalam susunan agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, acara dimulai pukul 09.30 WIB diawali dengan Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2022 oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.Kemudian dilanjutkan dengan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR-DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang dilanjutkan Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta Pidato HUT Ke-77 Republik Indonesia.Acara dilanjutkan kembali pukul 13.30 WIB dengan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang disampaikan Ketua DPR RI dan dilanjutkan Pidato Presiden Jokowi Menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan.Selanjutnya diagendakan Presiden Menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung kepada Ketua DPR RI dilanjutkan dengan Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung serta Surat Permintaan Pertimbangan dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI.Acara Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama, dan Rapat Paripurna DPR tersebut direncanakan selesai pukul 15.07 WIB. (mth/Antara)

Kominfo Tegaskan Dukungan Pemerintah untuk Kemajuan UMKM

BY FNN Senin, 15 Agustus 2022 21:04:21 0

Jakarta, FNN – Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen IKP Kementerian Kominfo Septriana Tangkary menegaskan bahwa pemerintah akan selalu mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digitalisasi dengan berbagai program.\"Pemerintah berkomitmen untuk terus membuat ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia,\" kata Septriana dalam sebuah talkshow UMKM di Jakarta, Senin.Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM, dikatakan Septriana adalah dengan memberikan jaminan infrastruktur digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mulai dari UMKM hingga e-commerce.Upaya lainnya, lanjut Septriana, adalah melalui program Digital Kredit UMKM (digiKU) yang disediakan pemerintah melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kemudian, ada Pasar Digital (PaDi) UMKM, yang mendorong BUMN untuk berbelanja produk lokal dan UMKM.Selanjutnya ada pembebasan pajak penghasilan (PPh) Final, yang merupakan program insentif pajak untuk UMKM dengan pembebasan pembayaran PPh final sebesar 0,5 persen. Ada juga Bela Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan platform untuk memudahkan pelaku UMKM menjual produknya ke pasar pemerintah. Selain itu, ada pula Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM.Tak hanya itu, lanjut Septriana, ada program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Program tersebut bertujuan mendukung UMKM agar bisa bertahan di masa pandemi serta mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal.\"Dan pada Juni sampai Agustus 2022, Kementerian Kominfo bertindak sebagai campaign leader Gernas BBI di Provinsi Papua,\" imbuh Septriana.Menurut Septriana, kemajuan UMKM harus terus didukung sebab UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian Indonesia yang paling kuat.\"UMKM menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia yang paling kuat. UMKM Indonesia sudah ada 65,4 juta dan telah berkontribusi terhadap PDB sebesar Rp8.573,9 triliun atau 61,07 persen,\" papar Septriana.Tingginya jumlah UMKM tersebut, menurut Septriana, berpengaruh positif terhadap penyerapan investasi. Selain itu, UMKM juga berhasil membuka 97 persen lapangan pekerjaan, dengan menyerap 117 juta angkatan kerja. (mth/Antara)

BPS: Penurunan Harga CPO Sinyal Berakhirnya "Windfall" Komoditas

BY FNN Senin, 15 Agustus 2022 20:57:10 0

Jakarta, FNN – Deputi Bidang Statistik Distribusi Dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto menyebutkan penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia menjadi sinyal berakhirnya momen windfall (rezeki nomplok) dari harga komoditas di pasar global.\"Penurunan harga komoditas unggulan tersebut seperti minyak sawit mentah (CPO) dan nikel menjadi sinyal berakhirnya windfall harga komoditas,\" kata Setianto saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin.Ia memaparkan harga CPO mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 1.056,6 dolar AS per metrik ton. Padahal pada Juli 2021, harga CPO mencapai 1.062,9 dolar AS per metrik ton.Selain CPO, komoditas yang mengalami penurunan harga juga dialami oleh minyak mentah, nikel, dan gas alam.Minyak mentah secara month on month (mom) penurunannya 10,03 persen, tetapi secara year on year (yoy) masih menunjukkan peningkatan 43,40 persen.“Kemudian, gas alam menunjukkan tren penurunan pada bulan Juli. Secara mom turun sebesar 5,45 persen, sementara yoy menunjukkan peningkatan,” ujar Setianto.Sementara itu, harga nikel turun pada Juli 2022 menjadi 21.005 dolar AS per metrik ton. Setianto mengatakan sejak Maret 2022 harga nikel terus mengalami penurunan.Selanjutnya batu bara yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia pada Juli 2022 masih terjadi peningkatan menjadi 306,4 dolar AS per metrik ton.Untuk harga gandum mengalami penurunan pada Juli 2022 sebesar 382,5 dolar AS per metrik ton. Pada Mei masih lebih tinggi dibanding Juli 2022.“Untuk bulan Juli baik harga pangan maupun energi mengalami penurunan, serta beberapa komoditas mengalami penurunan,” kata Setianto. (mth/Antara)

Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Temukan Makna Kemerdekaan Hakiki

BY FNN Senin, 15 Agustus 2022 17:12:10 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap HUT ke-77 RI tidak hanya terbatas pada sebuah perayaan. LaNyalla mengajak masyarakat untuk menemukan makna kemerdekaan hakiki. “Saya mengajak seluruh masyarakat agar merayakan kemerdekaan jangan terbatas pada euforia semarak hiburan semata, namun kita harus mampu mendapatkan nilai-nilai yang substantif dari sebuah perayaan kemerdekaan,” ucap LaNyalla, Senin (15/8/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai, euforia menandakan seolah-olah kita sudah merdeka sepenuhnya. Padahal, di balik kesemarakan tersebut masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Oleh karenanya, LaNyalla mengajak setiap orang untuk bersama-sama menuntaskan pekerjaan rumah bangsa ini. “Caranya dengan pikiran, imajinasi dan gagasan untuk memperbaiki sistem negara yang saat ini banyak ketidakberpihakan kepada masyarakat kecil,” ucap LaNyalla. LaNyalla tak melarang masyarakat merayakan kemerdekaan Indonesia dengan berbagai lomba-lomba untuk hiburan. Namun, kata dia, kita jangan terlena dan terlalu bahagia, sebab kebahagiaan itu sesungguhnya apabila negara sudah mampu mengentaskan angka kemiskinan, memberantas kebodohan dan masyarakat menjadi lebih sejahtera, baik secara materi maupun spiritual. “Yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Oleh karenanya, kita masih harus bekerja keras mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur dia. Saat ini, dikatakan LaNyalla, bangsa ini belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan. Sebab, penguasaan kekayaan negara tak lagi berada di tangan rakyat, melainkan diserahkan kepada mekanisme pasar sebagaimana mazhab kapitalisme. Pun halnya dengan kedaulatan rakyat yang tak lagi berada di tangan rakyat. LaNyalla mengajak masyarakat untuk merebut kembali hak mereka sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. “Oleh karenanya, kita harus berjuang bersama-sama mengembalikan kedaulatan rakyat kembali ke tangan rakyat,” kata LaNyalla. (mth/*)

HUT RI ke-77, Indonesia Lepas Dijajah Asing Tetapi Terjajah Perilaku Koruptif Bangsa Sendiri

BY FNN Senin, 15 Agustus 2022 14:36:15 0

Jakarta, FNN – Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia makin hari, makin rentan praktek korupsi, gratifikasi bahkan aparat penegak hukum di siang bolong berani terang-terangan minta uang kepada masyarakat. Pemerintahan Indonesia bukannya menindak korupsi, malahan diduga memperlemah KPK dengan menjadikan KPK sebagai Mabes Polri cabang Kuningan. Advokat Alvin Lim mengatakan, selama Ketua KPK dari Kepolisian tidak akan pernah ada OTT di kepolisian. Padahal setiap hari di siang bolong, oknum Polri meminta dan memeras masyarakat. “Bukti rekaman LQ di-posting di YouTube Channel di mana pencari keadilan diperas 500 juta rupiah untuk SP3 oleh oknum Polda Metro Jaya, dan oknum Polres Jaktim minta uang untuk RJ. Lapor Propam juga percuma, puluhan Laporan Propam LQ hanya satu yang ditindaklanjuti, itupun kasus 500 juta rupiah yang viral,” ungkapnya, Sabtu (13/8/2022). Ia mengatakan, Indonesia semakin terpuruk dalam jurang koruptif dan oknum Kepolisian berada di ujung tombak mengeruk uang-uang haram, baik dari bandar judi maupun pihak berperkara.  “Masyarakat curiga polisi melindungi pelaku investasi bodong karena kasus investasi bodong mandek di Polda Metro Jaya seperti kasus Mahkota, OSO Sekuritas, Minnapadi, Narada. Kapolda Metro Jaya (Irjen Fadil Imran) menolak menemui para korban investasi bodong, namun gencar pencitraan peluk-peluk dan ciuman dengan Irjen Ferdy Sambo. Sungguh miris dan membuat hati masyarakat pencari keadilan kecewa,” lanjutnya. Alvin Lim selaku Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm mengaku khawatir dengan super power institusi Polri. Hampir di tiap institusi pemerintah dipegang oleh orang Kepolisian: KPK oleh Irjen Firly Bahuri, BNPT oleh Komjen Boy Rafli Amar, BNN oleh Komjen Petrus Reinhard Golose, BIN oleh Jenderal (Purn) Budi Gunawan Gunawan, Kemendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian dan banyak instansi lainnya. “Berkaca dari kasus Ferdy Sambo, di mana pada awalnya, Fadil Imran sempat memeluk Ferdy Sambo menunjukkan adanya support tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran perkara, Kapolres Jaksel dan Wadir Krimum PMJ terseret dugaan rekayasa penyidikan,” katanya. Di sini bisa dilihat bagaimana bahayanya ketika satu korsa, memegang semua lini pemerintahan. “Jika pimpinan kepolisian buruk, maka konsekuensinya seluruh lini pemerintah yang dipegang akan ikut busuk pula. Pemberian kewenangan dan kekuasaan yang berlebihan tersebut akan menimbulkan kesewenangan yang koruptif,” tegas Alvin Lim. Berkaca dari kasus Ferdy Sambo di mana terbukti ada rekayasa penyidikan, maka Alvin Lim meminta agar pemerintah membentuk tim khusus untuk mengusut ulang kasus KM 50 dan Kebakaran di Kejagung. “Kuat dugaan rekayasa yang kental karena kedua kasus itu memiliki ciri khas dan digital foodprint yang serupa dengan kasus Ferdy Sambo. Tim yang sama, serta kejanggalan yang sama seperti hilangnya CCTV dan luka tembak yang tidak sesuai keterangan,” ungkap Alvin Lim. Apalagi, katanya, kasus kebakaran Gedung Kejagung, yang diduga melibatkan oknum petinggi Kejaksaan Agung. “Di sinilah dimana oknum Kejagung “berhutang budi” pada oknum Kepolisian. Sehingga nantinya para oknum penjahat berseragam akan bekerja sama yang akhirnya akan merusak pemerintahan dan merugikan masyarakat Indonesia,” katanya. Sebagai Advokat yang tak ada urat takut, Alvin Lim menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dikotori oleh politik dan konflik kepentingan tertentu. “Jika aparat penegak hukum, menembak warga negara Indonesia yang sudah menyerah, secara semena-mena, maka tidak ada bedanya polisi dengan penjahat/pembunuh yang melanggar hukum. Tidak boleh aparat menegakkan hukum dengan cara yang melawan hukum,” tegasnya. “DPR harus adil, wajib dibuat aturan yang memberikan sanksi pidana, bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang dengan sengaja melanggar aturan pidana formil/acara pidana,” lanjut Alvin Lim. “Dengan adanya legalitas hukum, maka aparat penegak hukum tidak akan semena-mena dalam menegakkan hukum. Permasalahan sering terjadi adalah rekayasa kasus dan proses penyidikan yang melanggar hukum sehingga masyarakat dirugikan. Saat ini belum ada dasar hukum yang mempidanakan, aparat penegak hukum yang melanggar hukum acara/formil,” terangnya. Melihat penuhnya penjara, Alvin Lim tidak heran, karena penjara menjadi tempat orang yang berbeda pandangan politik, agama dan penjara bagi orang ‘sakit’ yang tercandu narkoba yang seharusnya masuk rehabilitasi namun karena oknum APH mau cari omset makanya pecandu narkoba dipidana bukan di rehabilitasi. “Kurang lebih 75% isi penjara adalah pecandu narkoba, di mana dalam penjara, mereka malah bebas pake narkoba dan dugem di malam hari dan makin tercandu,” jelasnya. Menurutnya, pemerintah tahu, namun minim yang dilakukan. Pemerintah Jokowi fokus mengembangkan infrastruktur dengan hutang, tanpa sadar resiko berhutang adalah secara perlahan membunuh ekonomi Indonesia. “Apalagi ketidakpastian hukum, menjadi kendala bagi masuknya dana dan investasi asing. Semua ini akibat perilaku dan sistem Indonesia yang koruptif. Walau 77 tahun Indonesia merdeka dari jajahan bangsa asing, namun Indonesia masih terjajah perilaku koruptif,” tutup Alvin Lim dengan sedih. (mth)

Jalan Tuhan Dan Penyimpangan

BY FNN Senin, 15 Agustus 2022 11:22:27 0

Belajar tiga hal dari elang; pandangan yang jauh, harga diri dan kemerdekaan. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan juga karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta SEMUA manusia mengetahui tragedi pertama di bumi ketika salah seorang anak Adam, Kabil, membunuh saudaranya, Habil. Kekejaman itu bermula dari rasa iri dan dengki, karena kurban sang adik diterima, sedabgjab kurbannya tidak. Itulah kepastian sejarah yang terus berulang hingga kini, tak terkecuali di negeri ini. Dari zaman ke zaman selalu terjadi peperangan di kalangan umat manusia dengan motif yang beraneka. Tuhan pun dari masa ke masa melalui lisan para nabinya melarang manusia saling membunuh dan menumpahkan darah. Tragisnya lagi, umat yang bejat sampai hati membunuh nabi-nabi utusan Tuhan. Jika ada aparat yang memalak rakyat, pertanda kiamat sudah dekat. Tuhan telah membentangkan jalan kebaikan dan telah memberitahukan jalan keburukan. Beruntunglah mereka yang memilih jalan lempang, dan merugilah mereka yang menempuh jalan menyimpang. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwa, dan rugilah bagi mereka yang mengotorinya. Beruntunglah mereka yang bebersih diri lalu mengagungkan nama Tuhannya. Jalan kebaikan memang tidak gampang, perlu perjuangan dan pengorbanan. Mendaki. Menjadi umat yang terbaik, mencanangkan kemakrufan, dan juga menghentikan kemungkaran, atas dasar keimanan dan mengharapkan ridha Tuhan. Para utusan Tuhan pun tidak mendapatkan keistimewaan dalam konteks kemanusiaan. Anak Nabi Nuh ikut tenggelam bersama orang-orang yang ingkar kepada Tuhan. Istri Lut tumbang bersama umat yang menyimpang. Sebaliknya, Tuhan menghadirkan perempuan teladan istri Fir\'aun yang senantiasa bermohon agar diselamatkan dari kekejaman, dan supaya dibangunkan sebuah rumah di dekat-Nya dalam surga. Juga perempuan teladan Maryam yang disucikan dari sentuhan tangan-tangan. Orang beriman senantiasa memohon bimbingan Tuhan pada jalan-Nya menuju kebahagiaan. Siapa yang menaati Allah SWT dan Rasul-Nya kelak mereka bersama orang-orang yang dikaruniai nikmat, dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang shalih sepanjang zaman. Banyak orang yang salah jalan, tetapi merasa tenang, karena banyak teman. Beranilah menjadi benar, meskipun sendirian. Rezeki itu bukan hanya uang. Teman yang baik pun rezeki dari Tuhan. Kadangkala perkataan yang halus dan lembut lebih berpengaruh daripada perkataan yang keras dan kasar. “Orang Islam sejati adalah yang tetap pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau.” (KH Ahmad Dahlan) Rasulullah Saw bersabda, \"Pemimpin adalah perisai dalam memerangi musuh rakyat dan melindungi mereka. Jika pemimpin itu mengajak rakyatnya kepada ketakwaan, dan keadilan, ia bermanfaat bagi rakyat, tetapi jika ia memerintahkan yang sebaliknya, ia musibah bagi mereka.\" (HR Muslim) \"Ada tiga fase orang menuntut ilmu. Pertama, takabur, sombong, karena baru tahu ilmu baru. Kedua, tawadhu\', rendah hati, karena sadar ternyata yang tahu ilmu itu bukan cuma dia. Ketiga, tidak berilmu, karena ternyata ilmu itu sangat luas, sehingga seakan-akan dia tidak punya ilmu apa-apa.\" (KH Hasan Abdullah Sahal) Belajar tiga hal dari elang; pandangan yang jauh, harga diri dan kemerdekaan. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan juga karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan, tunjukkanlah kepada kami yang salah adalah salah, dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Tuhan, sibukkanlah orang-orang zalim dengan yang zalim, dan keluarkanlah kami dari antara mereka dengan selamat. Tuhan, selamatkanlah kami dari kejahatan anak-anak negeri ini. (*) 

Jangan Remehkan Sambo!

BY FNN Senin, 15 Agustus 2022 08:16:49 0

Siapa saja teman yang ikut menikmati keuangan yang saat itu dihimpun dan disalurkan dari aliran dana para bandar, mulai judi, narkoba, hingga praktik haram lainnya dibuka oleh Ferdy Sambo. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus menelusuri dugaan dana haram di Satgassus Merah Putih yang pernah dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo. “PPATK adalah menjadi penting untuk menelusuri dana yang dikelola oleh Satgasus Merah Putih ke mana saja beredarnya,” kata pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamaruddin Simanjuntak.   Pernyataan Kamaruddin Simanjuntak yang menyebut kematian kliennya itu  terkait bisnis haram judi, miras dan sabu perlu dibongkar aparat kepolisian. “Harus ditelusuri kemana dana itu disalurkan,” tegasnya. Timsus Polri yang menangani kasus Ferdy Sambo, harus segera meminta PPATK untuk membongkar transaksi keuangan di Satgassus Merah Putih. “Kepala PPATK Ivan Yustivandana belum dihubungi pihak Polri untuk menelusuri aliran dana Satgasus Merah Putih,” ungkap Kamaruddin. Kalau ternyata ada kendala karena pihak Polri belum memintanya, sudah saatnya Presiden Joko Widodo langsung yang memintanya dan/atau melalui menteri di Kabinet, seperti Mengko Polhukam Mahmud MD, misalnya. Kendala saat ini sekalipun Ferdy Sambo sudah di non aktifkan dari Satgassus Merah Putih, apalagi Satgassus tersebut sudah dibubarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tetapi pangkat Ferdy Sambo masih bertengger (melekat) di pundaknya.   Sehingga, meski tidak pegang jabatan lagi, Ferdy Sambo masih bisa leluasa “mengendalikan” mantan anggota Satgassus Merah Putih. Ini yang patut juga diwaspadai.   Bukan tidak mungkin melalui jaringannya, Ferdy Sambo tetap bisa memberi instruksi untuk melakukan perlawanan. Atau sebaliknya, nyawa Ferdy Sambo justru bisa terancam ketika dia mulai bersuara sumbang mengungkap aliran dana yang selama ini dikelolanya. Sehingga, wajar jika kemudian Ferdy Sambo ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Dugaan kuat, aliran dana yang dikumpulkan Ferdy Sambo selama ini, selain mengalir ke koleganya, juga ke pejabat di Senayan. Makanya wajar jika Mahfud MD sempat menyindir DPR yang tidak bersuara  sama sekali terkait kasus yang menimpa Brigadir Joshua ini, kecuali Ketua MPR Bambang Soesatyo yang bersuara, tapi justru terkesan “membela” Ferdy Sambo. Apakah diamnya pejabat yang berkantor di Senayan itu karena selama ini ada aliran dana dari Satgassus Merah Putih ke sana, hanya mereka dan Tuhannya yang tahu. Sambo bukan hanya polisinya polisi, tapi juga mantan komandan Satgassus, masih tetap bisa bermain ke semua lini, dengan kekuatan finansialnya kalau potensi tersebut belum diblokir atau diambil alih oleh Timsus Polri, maka dia masih berpotensi memanfaatkan finansialnya itu. Dalam proses persidangan di pengadilan, suatu saat nanti Ferdy Sambo bisa saja, karena tekanan dan tidak ingin bernasib sial harus ditanggung sendiri, dia berkicau dengan lincah di persidangan pengadilan. Siapa saja teman yang ikut menikmati keuangan yang saat itu dihimpun dan disalurkan dari aliran dana para bandar, mulai judi, narkoba, hingga praktik haram lainnya dibuka oleh Ferdy Sambo. Setidaknya, Ferdy Sambo memiliki kartu truf yang mematikan dan mortir yang bisa ditembakkan atau diarahkan ke mana-mana. Jadi, jangan pernah meremehkan Ferdy Sambo. Dia ini manusia setengah sakti, tapi giginya belum keluar, pada saatnya jika tertekan momen itu akan muncul gigi taringnya dan bisa mengigit siapapun yang layak digigit. (*)

Di Sarasehan Kebangsaan Syarikat Islam, Rocky Gerung Sebut LaNyalla Nyalakan Pikiran

BY FNN Ahad, 14 Agustus 2022 19:15:11 0

Jakarta, FNN – Pengamat politik, Rocky Gerung, melontarkan pujian untuk Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, sosok seperti LaNyalla lah yang harus pindah ke istana dan menyuarakan kesejahteraan rakyat. Pujian disampaikan Rocky Gerung dalam Sarasehan Kebangsaan 2 yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Syarikat Islam di Rumah Kebangsaan Syarikat Islam Jakarta, Minggu (14/8/2022), yang juga diikuti LaNyalla. Sarasehan bertema “Menuju Kemerdekaan Sejati: Kedaulatan Ekonomi dan Keadilan Sosial” itu, menghadirkan narasumber Ekonom Faisal Basri, Pengamat politik Rocky Gerung dan Pakar hukum tatanegara Refly Harun. Rocky Gerung mengaku memimpikan suatu saat ada sosok seperti LaNyalla yang pindah ke Istana Negara dan berpidato soal langkah-langkah untuk  mewujudkan kesejahteraan rakyat. “Iya, saya ingin ada orang yang di sini, seperti Pak Nyalla, pindah ke istana. Pidato soal mewujudkan kemakmuran rakyat, soal pencapaian dan pengentasan kemiskinan dan lain-lain,\" ujar dia. Karena menurut Rocky, LaNyalla selalu panas dengan terus memproduksi pikiran-pikiran bernas dan fundamental. LaNyalla pikirannya berapi terus dan ingin menyalakan akal sehat. Salah satunya adalah pikiran LaNyalla yang menggagas peta jalan kembali ke UUD 1945 naskah asli untuk mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. \"Semua yang di sini, termasuk Pak LaNyalla panas karena memproduksi panas pikiran. Di sisi lain ada seseorang yang diberi mandat sebagai kepala negara justru kepalanya tidak memproduksi pikiran,\" papar dia. Rocky Gerung juga mengaku sepakat dengan gagasan Ketua DPD RI terkait kembali ke UUD 45 naskah asli kemudian disempurnakan dengan adendum. Konstitusi bangsa ini, menurutnya, memang harus kembali ke desain dasar. Bukan menjadi bangsa yang liberalisme dan kapitalistik yang terjadi sekarang ini. \"Asal-usul kontitusi adalah anti kolonialisme dan imperialisme. Semangatnya adalah itu. Tapi kenapa justru ada model penjajahan baru akibat keserakahan oligarki sehingga terjadi disparitas yang semakin jauh,\" tegas dia. Sementara itu Refly Harun menjelaskan jika bicara soal perubahan Konstitusi, ada tiga kelompok yang berperan. Pertama ada pihak yang tak mau Konstitusi berubah, inginnya status quo. Artinya Konstitusi yang sekarang saja yang dijalankan. \"Kelompok kedua yaitu Konstitusi perlu disempurnakan dengan konsep perubahan kelima UUD. Dalam hal ini mengakomodir capres perorangan,\" ujar dia. Sedangkan yang ketiga adalah pihak yang kembali ke UUD 45 naskah asli sesuai konsep PPKI, lalu disempurnakan dengan adendum. \"Pada prinsipnya, sebagai bangsa yang mau maju negara ini tidak boleh tertutup. Harus berpikiran maju, sesuai perkembangan untuk menyejahterakan rakyat. Apalagi Konstitusi tidak bisa diubah secara parsial,\" tuturnya. Ekonom Faisal Basri lebih banyak berbicara tentang rintihan bangsa karena semakin lama kekayaan alam semakin habis karena dieksploitasi oleh oligarki. \"Kita ini sekarang soal pangan tak berdaulat, soal barang industri kita defisit. Bahkan kalau kita perang, diserang dan diblokade, kita habis karena tidak punya kedaulatan ekonomi,\" paparnya. Pada sarasehan itu, LaNyalla hadir didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Hadir juga Gus Aam (cucu KH Wahab Chasbullah, pendiri NU), Politisi Partai Gelora Dedi \'Miing\' Gumelar, Presiden Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Sekjen Syarikat Islam, Ferry Juliantono, dan para pimpinan Syarikat Islam lainnya. (mth/*)

Sebelum Amandemen, Konsep “Public Goods” UUD Sesuai dengan Konsep Islam

BY FNN Ahad, 14 Agustus 2022 19:12:28 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika konsepsi pengelolaan public goods Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 naskah asli telah sesuai dengan konsep Islam. Tetapi setelah amandemen tahun 1999-2002, Konstitusi, ruang penguasaan public goods dibuka total untuk dapat dikuasai segelintir orang. Demikian disampaikan LaNyala saat menyampaikan Keynote Speech dalam Sarasehan Kebangsaan Pimpinan Pusat Syarikat Islam di Jakarta, Ahad (14/8/2022). Oleh karena itu, menurut LaNyalla bangsa ini harus kembali ke penjelasan pasal 33 yang dihapus total saat amandemen. Dijelaskannya, tujuan bangsa memproklamirkan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan hakikat dari kemerdekaan. Yaitu menjadi negara yang menyejahterakan rakyat dalam keadilan sosial. Makanya Pasal 33 dalam naskah asli UUD 1945, dimasukkan di dalam Bab tentang Kesejahteraan Sosial, dimana tertulis dengan sangat jelas pada Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa norma dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena sumber daya alam harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. “Konsepsi tersebut sama dan sebangun dengan konsepsi Islam dalam memandang sumber daya alam,” tuturnya. Menurut LaNyalla, dalam Islam komoditas kepemilikan publik atau Public Goods ini dikategorikan dalam tiga sektor strategis. Yaitu air, ladang atau hutan, serta api, yaitu energi, baik mineral, batubara, panas bumi, angin, maupun minyak dan gas. Semua itu harus dikuasai Negara. “Bahkan dalam hadist Riwayat Ahmad, diharamkan harganya. Artinya tidak boleh dikomersialkan menjadi Commercial Goods” terangnya lagi. Hal ini tertulis dalam Hadist Riwayat Ahmad. “Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya,” kata LaNyalla. Sehingga jelas, katanya, bahwa air, hutan, dan api atau energi itu merupakan Infrastruktur penyangga kehidupan rakyat, yang tidak boleh dikomersialkan atau dijual ke pribadi-pribadi perorangan yang kemudian dikomersialkan menjadi bisnis pribadi. \"Tetapi komoditas publik yang seharusnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang di dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 naskah asli, sudah dihapus total sejak Perubahan UUD di tahun 1999 hingga 2002 silam,” katanya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, sejak itu UUD hasil Amandemen, atau UUD 2002, tidak memiliki lagi Penjelasan. “Sehingga Pasal 33 bisa ditambah 2 ayat lagi, yaitu Ayat 4, yang kalimatnya tidak karu-karuan dari segi tata bahasa, sekaligus memberi ruang masuknya swasta ke ruang Public Goods. Serta Ayat 5 yang standar,” ucapnya. “Dari sini kita akan memahami mengapa Naskah Penjelasan di dalam UUD 1945 yang asli dihapus saat perubahan itu. Dari sini juga kita mengetahui negara memang sudah tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” sambungnya. Berdasar fakta itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan untuk mengembalikan Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengembalikan UUD 1945 naskah asli, kemudian disempurnakan kelemahannya dengan cara yang benar. Bukan dengan mengobrak-abrik, sehingga menjadi Konstitusi Baru yang malah menjabarkan ideologi liberal kapitalisme. “Dalam hasil penelitian akademik Profesor Doktor Kaelan dari UGM, pasal-pasal dalam UUD 2002 sudah tidak koheren dan sudah tidak menjabarkan lagi nilai-nilai Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm negara ini. Ini yang harus kita kembalikan,” tukasnya. Harapan LaNyalla, peta jalan kembali ke UUD 1945 itu bisa menjaga kekayaan alam negara ini, sehingga tidak dirampok oleh bukan Orang Indonesia Asli secara sistemik melalui agresi non-militer. “Mari kita pikirkan masa depan anak cucu kita. Generasi yang baru lahir di bumi pertiwi ini. Bayi-bayi yang lahir di negeri yang sebenarnya kaya-raya ini,” tutur dia. Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin. Hadir pula Gus Aam (cucu KH Wahab Chasbullah, pendiri NU), Politis Partai Gelora Dedi \'Miing\' Gumelar, Presiden Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Sekjen Syarikat Islam, Ferry Juliantono, dan para pimpinan Syarikat Islam lainnya. Sedangkan narasumber Sarasehan hadir Ekonom Faisal Basri, Pengamat politik Rocky Gerung dan Pengamat hukum Refly Harun. (mth?/)

Mengapa Joshua Dibunuh, Dia “Tahu Banyak dan Banyak Tahu”?

BY FNN Ahad, 14 Agustus 2022 13:26:27 0

Sebagai Penasehat Satgassus Merah Putih, karena jabatannya sebagai Kapolri, sangatlah tepat Jenderal Listyo Sigit Prabowo membubarkan Satgassus Merah Putih tersebut. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) AKHIRNYA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membubarkan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Merah Putih yang sebelumnya dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Duren Tiga 46 Jakarta Selatan. “Bapak Kapolri sudah menghentikan Satgassus Polri, artinya sudah tidak ada lagi Satgassus Polri,“ ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, dalam jumpa pers, Kamis (11/8/2022). Sekadar diketahui, Satgassus Merah Putih dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo. Tim ini awalnya dibentuk oleh mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meredam “Aksi 411” pada 4 November 2016 yang memprotes ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menghina agama Islam. Polisi menyiagakan 7.000 personel untuk mengamankan aksi protes. Pasukan TNI dikerahkan untuk menjaga kawasan Pecinan di Jakarta Barat. Sebagian warga Tionghoa khawatir aksi 4 November 2016 berakhir seperti kerusuhan 1998. Sejumlah gereja juga dijaga ketat oleh aparat keamanan. Namun, semua kekhawatiran itu tidak terjadi. Aksi massa berakhir damai, meski setelah acara terjadi insiden akibat provokasi kelompok kecil beratribut “HMI”. Tapi, secara keseluruhan, aksi massa berlangsung damai.   Dua pekan setelah Aksi 411, Ahok yang menjabat Gubernur DKI Jakarta non aktif telah ditetapkan polisi sebagai tersangka penistaan agama. Tak berhenti sampai di sini. Aksi massa pun berlanjut pada Jum’at, 2 Desember 2016 yang dikenal dengan sebutan “Aksi 212”. Aksi 2 Desember atau yang disebut juga Aksi 212 dan Aksi Bela Islam III yang jatuh pada hari Jum’at itu, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan pejabat tinggi lainnya, berlangsung damai juga tanpa ada kericuhan berarti. Selesaikah misi Satgassus Merah Putih seiring dengan selesainya “Aksi 212” itu? Ternyata tidak. Satgassus Merah Putih dibentuk untuk melaksanakan Tugas Kepolisian di Bidang Penyelidikan dan Penyidikan. Dasar Hukum UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Demikian yang tertuang dalam Sprin nomor Sprin/681/III/HUK.6.6/2019 tertanggal 6 Maret 2019. Satgasus Merah Putih ini merupakan jabatan Non Stuktural di Kepolisian. Khusus untuk Satgasus Merah Putih, satuan tugas ini pertama kali dibentuk pada 2019, oleh Kapolri saat itu Jenderal Tito Karnavian. Jabatan Kasatgasus Merah Putih pertama kali diemban Kabareskrim era Tito, Komjen Idham Azis. Sementara Ferdy Sambo ketika itu menjadi Koorspripim Polri ditugaskan sebagai Sekretaris Satgasus. Ketika itu, Ferdy Sambo masih berpangkat Kombes. Satgassus Merah Putih sempat membongkar sejumlah kasus besar dan mayoritas narkotika. Tahun 2017, Satgassus membongkar penyelundupan 1 ton sabu di bekas bangunan Hotel Mandalika, Anyer, Serang, Banten. Ketika itu tim yang terlibat membongkar kasus tersebut diantaranya Kombes Nico Afinta dan Kombes Herry Heryawan. Nico Afinta saat ini menjadi Kapolda Jawa Timur dengan pangkat Irjen. Sedangkan Herry Heryawan saat ini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Dirsidik Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Setelah Jenderal Idham Azis menjabat Kapolri, jabatan Kasatgassus kemudian diserahkan kepada Brigjen Pol Ferdy Sambo sejak 20 Mei 2020. Dia mendapat amanah sesuai dengan Sprin/1246/V/HUK.6.6/2020. Saat itu, Brigjen Ferdy Sambo masih mengisi posisi sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Sosok yang menjabat Sekretaris Satgasus adalah AKBP Dedy Murti Haryadi dan pada saat itu menjabat Pjs Koorspripim Polri. Melansir Tribun-Timur.com, Brigadir Joshua juga menjadi anggota Satgassus pada saat itu dan pangkatnya masih Briptu. Sprin Satgassus 2022 seperti diungkap Amnesty International Indonesia terbit pada 1 Juli 2022, Sprin/1583/VII/HUK.6.6./2022. Secara Struktural Polri sudah mempunyai Satuan Tugas tersebut dan diketahui Presiden. Pertanyaannya, mengapa Polri masih membentuk Satgassus Non Struktural? Apakah Presiden mengetahui adanya Satgassus Non Struktural? Jika Presiden tak tahu, maka jelas para Elit Polisi ini bermain di belakang Presiden. Padahal, secara Struktural Polri sudah mempunyai Satgas itu dan diketahui Presiden. Dalam Sprin/1246/V/HUK.6.6/2020 pada 20 Mei 2020, Ferdy Sambo sudah menjadi Kasatgassus (daftar nomor 16). Pada saat itu Brigadir Joshua juga menjadi Anggota Satgassus Merah Putih (nomor 41). Sementara para Pembunuh KM 50 dalam kasus pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada akhir 2020 itu ada di dalam daftar anggota Satgassus, diantaranya: Almarhum Ipda Elwira Priadi Zendrato (No. 282), Ipda M Yusmin Ohorella (No. 283), Briptu Fikri Ramadhan Tawainella (No. 287). Dan nama lain yang terlibat di antaranya: Kompol Handik Zusen (No. 273) dan Bripka Guntur Pamungkas (No. 285). Malansir Tribunnews.com, Handik Zusen disebut-sebut sebagai komandan pengejaran Laskar FPI, dan pengemudi mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nopol B 1392 TWQ adalah Guntur Pamungkas. “Mereka juga menjadi bagian dari Satgassus Merah Putih, jadi jangan heran jika para Pelaku Pembunuhan KM 50 ini bisa bebas dari jerat Hukum. Lalu bagaimana dengan Pembunuh Brigadir Joshua?” tulis Opposite6890. Mungkinkah Brigadir Joshua dibunuh karena “banyak tahu dan tahu banyak” perihal aktivitas Satgassus Merah Putih, terutama Ferdy Sambo. Sehingga diduga, ada “kesepakatan” diantara anggota Satgassus untuk membungkam mulut Joshua selamanya? Apalagi, tudingan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo Ny. Putri Chandrawati yang sebelumnya selalu dinarasikan pihak polisi, sekarang ini justru dianulir, sehingga penyidikannya dihentikan (SP3). Karena tidak ada pelecehan! Dari sini saja sudah bisa dicari alasan pembunuhan Joshua. Apalagi, sebelum terjadi pembunuhan, sudah ada petunjuk adanya ancaman terhadap Joshua, seperti diungkapkan pengacara keluarganya, Kamaruddin Simanjuntak. Sebagai Penasehat Satgassus Merah Putih, karena jabatannya sebagai Kapolri, sangatlah tepat Jenderal Listyo Sigit Prabowo membubarkan Satgassus Merah Putih tersebut. Perlu dicatat, waktu pertama kali dibentuk Jenderal Tito Karnavian, sebagai Kapolri, Tito otomatis menjadi Penasehat Satgassus Merah Putih. Demikian pula Jenderal Idham Azis dan Jenderal Listyo Sigit Prabowo begitu menjabat Kapolri, otomatis Kapolri menjadi Penasehat Satgassus Merah Putih. Pembubaran Satgassus Merah Putih yang anggotanya diperkirakan lebih dari 300 polisi dari pangkat perwira tinggi, perwira menengah, dan bintara, hingga tamtama itu, patut diapresiasi. Kapolri telah mengambil pilihan tepat! (*)

Bersihkan Dulu Tubuh Polri, Baru Bicara Isu Radikalisme di Dunia Pendidikan

BY FNN Ahad, 14 Agustus 2022 13:08:32 0

Saat ini Polri baru disorot atas kebobrokannya di level puncak terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo sebagai dalangnya. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo DI tengah isu hangat pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua oleh “polisinya polisi”, yakni Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Ferdy Sambo, Divisi Humas Polri melalui akun FB melansir sebuah pemberitaan terkait dengan pernyataan Wakapolri yang bertitel: “Waspadai Paham Terorisme Masuk Dunia Pendidikan”. Disebutkan bahwa Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, MSi, menegaskan, memasuki tahun ajaran baru, di dunia pendidikan, khususnya tingkat perguruan tinggi harus meningkatkan kewaspadaan terhadap paham dan gerakan. Khususnya yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan legitimasi didasarkan pada pemahaman agama yang salah. Paham dan gerakan tersebut antara lain intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Lebih lanjut ditampilkan data bahwa berdasarkan Global Terrorism Index 2022 menyebutkan sepanjang 2021, terdapat 5.226 aksi terorisme di seluruh dunia, korban dunia mencapai 7.141 jiwa. Ada satu hal yang saya perlu dicermati. Yakni pernyataan Wakapolri yang menuturkan, data yang dimiliki Densus 88 Antiteror Polri, terkait tingginya aksi dan penangkapan terorisme menunjukkan penyebaran paham maupun gerakan radikalisme dan intoleransi yang menyasar kalangan anak-anak muda hingga masuk ke wilayah pendidikan. Lalu dinyatakannya: “Tidak sedikit dari jumlah tersebut adalah anak-anak, perempuan, dan golongan usia renta; hal ini menunjukkan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan gerakan keagamaan,” kata Wakapolri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/8). Atas pernyataan ini saya berpendapat, sebenarnya data Densus ini terkait dengan pelaku teror. Jadi pelaku teror itu ada anak-anak, perempuan, dan golongan usia renta sehingga disimpulkan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan gerakan keagamaan. Apakah simpulan ini dapat diterima dan lalu tepat dihubungkan dengan dunia pendidikan? Jika alurnya demikian, maka ending-nya dapat dipastikan pada usulan terkait dengan regulasi pencegahan dan pemberantasan radikalisme – yang sering dianggap sebagai pangkal terorisme – dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi yang selama ini regulasinya dianggap kurang mencukupi. Terkait dengan masalah regulasi radikalisme di kampus, saya ingatkan bahwa pemberitaan yang diusung oleh Antara NTB tanggal 4 Juni 2022 mengusung warta dengan titel “Akademisi sebut perlu regulasi tanggulangi radikalisme di kampus”. Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Weda Kupita menilai perlu adanya regulasi yang mampu menindak tegas oknum atau individu yang menyebarkan paham radikal dan terorisme di kampus. “Karena regulasi yang sekarang sudah ada seperti yang saya sampaikan tadi bahwa belum bisa memenuhi sebagai suatu standar untuk penanggulangan paham-paham radikal tadi itu, jadi belum ada regulasinya,” lanjut Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) itu dalam siaran pers Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (PMD BNPT). Menurut Weda, hal ini terkait dengan terbatasnya ruang gerak aparat penegak hukum dalam rangka menertibkan oknum penyebar narasi radikal terutama di lingkungan kampus. Menurut saya, regulasi untuk menanggulangi radikalisme di kampus tidak perlu, karena memang kampus itu harus RADIKAL. Radikalisme kampus atau radikalisme di kampus itu hanya propaganda yang bertujuan untuk membungkam sikap kritis civitas akademika. Regulasi justru akan semakin membuat kampus menjadi menara gading yang makin jauh dari kemanfaatannya bagi masyarakatnya. Terfokus pada soal radikal-radikul yang nomenklaturnya saja masih obscure dan lentur. Bukan narasi atau nomenklatur hukum melainkan politik. Semua Perguruan Tinggi itu sebenarnya sudah mempunyai perangkat untuk mendeteksi kegiatan mahasiswa, apakah itu di organisasi mahasiswa (BEM, SENAT, UKM dll). Pegawai pun bisa dipantau lewat Kabag, Wadek, dekan hingga para Wakil Rektor, Senat Unive dan puluhan kelembagaan struktural lainnya. Perangkat aturannya juga sudah ada, mulai dari Peraturan akademik, Kode Etik dll. Semua memang tergantung bagaimana atmosfer kampus. Jika kampus diwarnai dengan perwujudan nilai kebenaran dan keadilan, saya yakin warga kampus tidak akan aneh-aneh apalagi melakukan perbuatan radikal peyoratif (merusak, mengancam, kekerasan). Untuk membuat regulasi tentang RADIKALISME, harus dipenuhi tata cara pembentukan per-UU sebagaimana diatur dlm UU No. 12 Tahun 2011 jo perubahannya dgn UU No. 15 Tahun 2019. Formulasinya harus memenuhi unsur-unsur kepastian hukum dan pembicaraannya harus benar-benar komprehensif serta melibatkan seluruh elemen bangsa. Tidak boleh gegabah, apalagi hanya dibuat PERPPU. Menurut hemat saya bahwa usulan tentang RUU anti Radikalisme terlalu dini, mengingat urgensinya yang terkesan terlalu diada-adakan dan potensi untuk mengarah pada munculnya orde represif layaknya penggunaan UU Subversi sebagaimana terjadi pada era orde baru sangat besar sekali. Sebagaimana diketahui bahwa radikalisme selama ini cenderung menyerang Islam saja. Definisinya masih lentur dan \'obscure\' terjun bebas diarahkan untuk memukul dakwah Islam, terlebih lagi terhadap dakwah khilafah ajaran Islam yang seringkali diidentikkan dengan ISIS. Seperti yang kita ketahui, bahwa ISIS mengklaim sebagai Khilafah, padahal ISIS tidak memenuhi syarat disebut sebagai Khilafah yang sesuai metode kenabian. Banyak kejadian teror yang mengklaim pelaku adalah dari ISIS, hal ini juga membuktikan bahwa dakwah mereka tidak ahsan bil ma\'ruf dan mengikuti tuntunan Nabi Saw. Yang perlu disayangkan adalah bahwa tuduhan terorisme dan radikalisme dipukul rata kepada umat Islam, lebih-lebih umat Islam yang mendakwahkan Islam kaffah dan khilafah sebagaimana telah disinggung di muka. Atas dasar pemikiran di muka, RUU anti radikalisme bisa diprediksikan akan menjadi alat pukul dakwah Islam yang bisa mengenai siapa saja, karena definisi radikalisme masih tidak jelas dan tidak akan jelas. Sebaiknya jangan terlalu dini menggagas RUU anti radikalisme, karena memungkinkan akan merugikan umat Islam dan ajaran Islam yang selama ini mendapatkan tudingan radikalisme. Saat ini Polri baru disorot atas kebobrokannya di level puncak terkait dengan pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo sebagai dalangnya. Saya kira lebih baik bersihkan dulu tubuh Polri, baru bicara soal lainnya, Pak. Malu kita! Kita masih menanti “pemberantasan terorisme” di Papua. Itu lebih dahulukan. Mereka teroris, separatis, kriminalis yang sudah pasti membahayakan NKRI. Dunia Pendidikan memang harus radikal, ramah, terdidik dan berakal! Tabik..! Semarang, Ahad: 14 Agustus 2022. (*)

Bahas Krisis, Jokowi Undang Ketua Lembaga Negara, LaNyalla Sampaikan Peta Jalan Wujudkan Kesejahteraan

BY FNN Sab, 13 Agustus 2022 22:55:37 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo mengatakan krisis global yang terjadi di beberapa negara di dunia dipastikan akan berdampak ke Indonesia. Karena krisis tersebut telah memasuki tiga sektor strategis, yakni krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan. Hal itu disampaikan Jokowi kepada ketua-ketua Lembaga Negara yang diundang dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8/2022) siang.     Hadiri dalam pertemuan tersebut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua MA M. Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata serta Ketua BPK Isma Yatun. Sedangkan Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas tentang subsidi pemerintah dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga energi. Presiden menyebut, saat ini Indonesia telah memberikan jumlah subsidi yang cukup besar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun, karena kita harus menahan harga pertalite, gas, listrik, termasuk pertamax, ini gede sekali. Tapi apakah angka Rp502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan?” tutur Kepala Negara. Presiden Jokowi pun meminta semua pihak, terutama jajarannya untuk terus waspada apabila APBN tidak lagi kuat untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara terus menerus, sehingga terjadi kenaikan harga di masyarakat. Bahkan menurut Presiden, saat ini kenaikan harga BBM sudah terjadi di banyak negara di dunia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan informasi terkait kondisi perekonomian nasional saat ini, termasuk anggaran dan pendapatan negara. “Tadi kami menyampaikan kepada beliau-beliau mengenai fakta-fakta itu, angka-angka itu. Kalau kita masih ada income negara dari komoditi, dari komoditas itu masih baik ya kita jalani, tapi kalau enggak?” ujar Presiden. Peta Jalan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pertemuan itu juga menyampaikan Peta Jalan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sekaligus mengembalikan kedaulatan rakyat. LaNyalla juga menyerahkan langsung tulisan Peta Jalan tersebut kepada Presiden. “Iya tadi saya sampaikan langsung kepada Presiden. Salah satunya, adalah negara harus kembali menguasai kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk segelintir orang, sesuai amanat UUD 1945 dan penjelasannya di naskah asli, sebelum diubah saat Amandemen 1999-2002 silam,” ujarnya. Dikatakan LaNyalla, dirinya juga menyampaikan langsung 7 poin usulan yang dirasa penting untuk disampaikan kepada Presiden. Di antaranya rekomendasi atas Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 tentang rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019, terkait penataan sistem ketatanegaraan yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI. Juga revisi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, untuk memasukan substansi mengenai eksistensi penegakan hukum kelautan secara komprehensif. Sementara Kebijakan Otsus Papua dan persoalan Surat Ijo di Surabaya juga menjadi poin yang disampaikan LaNyalla. “Saya juga menyampaikan aspirasi umat Islam, bahwa keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamophobia, seharusnya diratifikasi, dan pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai kalender nasional hari melawan Islamophobia,” pungkas LaNyalla. (mth/*)

Mudrick SM Sangidu: PPP Agar Keluar dari KIB

BY FNN Sab, 13 Agustus 2022 18:32:53 0

Solo, FNN – Ketua I DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) sekaligus Wakil Ketua MPR RI, DR. H. Asrul Sani SH, MSi bertandang ke rumah Ketua Presidium KAMI Jawa Tengah dan Tokoh Senior PPP, Mudrick Setiawan Malkan Sangidu di Kartopuran Solo, Jumat (12/08/2022). Dalam kunjungannya, Asrul Sani didampingi oleh Pengurus DPW PPP Jawa Tengah dan DPC PPP Kota Surakarta. Sebagai tuan rumah, di Solo, Mudrick didampingi oleh sebagian aktivis PPP Solo Raya. Asrul menyampaikan bahwa kunjungannya saat ini adalah dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua MPR RI dan juga memohon masukan dari Tokoh Senior PPP dalam kapasitasnya sebagai salah satu Ketua Pengurus Harian DPP PPP. Mudrick sangat mengapresiasi kunjungan Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua DPP PPP tersebut. Setelah mendengarkan uraian tujuan kedatangan Asrul, Mudrick menanggapi bahwa PPP adalah Partai yang dulunya dilahirkan oleh para Ulama berazaskan dan berideologi Islam.  “PPP ingin kembali mendapatkan simpati ummat, maka PPP harus kembali menegaskan bahwa PPP adalah partai yang berazaskan dan berideologi Islam. Serta mempunyai kepedulian kepada ummat, Ulama dan masyarakat,” kata Mudrick. Lebih lanjut Mudrick yang juga mewakili Forum Penyelamatan PPP, titip pesan kepada Asrul, para Elit Partai jangan hanya terkesan sebagai Pegawai Politik apalagi hanya sebagai alat Penguasa untuk melegitimasi setiap kebijakan penguasa yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. “Para Elit PPP dan Anggota Dewan tidak boleh hanya sebagai Pegawai Politik apalagi sebagai alat kekuasaan belaka. Harus berani menyuarakan kebenaran. Itulah fungsinya kita berpartai politik,” tambah Mudrick. Bukti bahwa PPP itu telah terjebak dalam pusaran politik pragmatis adalah bergabungnya PPP ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). “Saya dan teman-teman Forum Penyelamatan Partai Persatuan Pembangunan sangat berharap PPP keluar dari KIB. Benahi dulu masalah internal Partai. KIB sama sekali tidak ada manfaatnya bagi Partai juga kepentingan ummat dan masyarakat pada umumnya. KIB hanya akan digunakan untuk kepentingan sesaat oleh pihak pihak tertentu untuk mencapai tujuannya,” pinta Mudrick. Sedangkan sebagai bentuk kepedulian PPP kepada Ulama, ummat, dan masyarakat, Mudrick meminta kepada Elit DPP PPP dan Anggota Dewan PPP untuk membantu membebaskan para tahanan Politik yang saat ini masih mendekam di sel penjara rezim. Bahwa perbedaannya, pandangan dengan Pemerintah hal yang semestinya dipelihara di Negara demokrasi. Maka Elit PPP dan Anggota Dewan harus bisa membantu membebaskan mereka dari kesewenang wenangan Penguasa saat ini. Sedangkan hiruk-pikuk Pemilu 2024 jangan mengganggu eksistensi Partai, sehingga PPP tidak larut dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Kecuali bisa meloloskan President Threshold 0%. Apabila belum bisa meloloskan President Threshold 0%, maka pemimpin yang dihasilkan oleh proses Pemilu tersebut adalah untuk kepentingan Oligarki belaka. Menyoroti perilaku Elit DPP PPP maupun Anggta Dewan saat ini, Mudrick juga berpesan agar Elit DPP PPP maupun Anggota Dewan kembali ke jalan yang lurus. Jangan menjadi pemuja jabatan dan pengabdi kekuasaan. “Kalau belum bisa berjuang untuk ummat maupun masyarakat, janganlah membuat sakit hati ummat maupun masyarakat,” kata Mudrick. Dalam perbincangan ini juga, Mudrick mengingatkan bahwa PPP pernah mencapai kejayaannya pada saat PPP berani melawan tirani Orde Baru melalui Mega Bintang. Yang pada waktu itu PPP mendapatkan suara yang gemilang karena PPP berani menyuarakan kebenaran. Mega Bintang lahir juga atas restu Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Promegnya (PDI Pro Mega). Ini menjadikan sejarah PPP secara Nasional naik perolehan suaranya pada Pemilu 1997. Adapun Mega Bintang pasca reformasi selanjutnya berkiprah dalam kegiatan sosial dan Lembaga Bantuan Hukum. “Bahkan teman teman para Tokoh PPP Solo Raya, Jateng, DIY sampai hari ini tetap istiqomah di PPP. Jangan salahkan mereka apabila tidak ada reformasi di tubuh PPP sebagai Rumah Besar Umat Islam, pada Pemilu yang akan datang mereka akan menitipkan suara kepada partai yang membela umat Islam dan punya kepedulian kepada rakyat,” tandas Mudrick. Mudrick juga menyampaikan keprihatinannya dengan perubahan Lambang PPP dengan penambahan ornamen merah putih pada gambar Ka\'bah. “Untuk mengembalikan gambar Ka\'bah sebagai Lambang PPP membutuhkan waktu hampir 15 tahun, ini kok diubah ubah seperti itu. Tolong, kembalikan gambar Ka\'bah yang asli sebagai Lambang PPP,” kata Mudrick. Mengakhiri pembicaraan, Mudrick menyampaikan pesan agar seluruh warga PPP dan umat Islam jangan percaya pada apa pun yang diucapkan pemerintah atau rezim maupun  sebagian besar Anggota Dewan. Karena mereka itu dusta, bohong, penipu dan pengabdi kepada oligarki, tapi jangan melanggar hukum. Juga meminta kepada Asrul Sani untuk bisa mengumpulkan Tokoh-tokoh Nasional PPP untuk bertemu dan melakukan muhasabah nasional demi kejayaan PPP. “Jangan lupa, Islam mengajarkan Amar Ma\'ruf Nahi Munkar. Jangan hanya mendekati rakyat ketika menjelang Pemilu saja,” tegas Mudrick mengakhiri pembicaraan. (mth)

Sebuah Ironi Dalam Tubuh POLRI, Banyak Anggota Propam Jadi Terduga

BY FNN Sab, 13 Agustus 2022 18:22:01 0

Jakarta, FNN - Perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua semakin menarik untuk diikuti. Seiring berjalannya penyelidikan dan penyidikan kasus, semakin banyak fakta yang muncul ke permukaan.  Seperti yang diungkap dalam channel Refly Harun bahwa telah muncul beberapa nama dalam POLRI yang diduga melanggar kode etik penyelidikan kasus.  \"Jumlahnya banyak ya yang sudah terkualifikasi. Ada daftarnya berjumlah 27 orang,\" ujar Refly Harun. Yang menarik adalah, dari 27 nama tersebut tercatat empat orang yang memiliki jabatan tinggi di Polri. Tiga diantaranya terbagi menjadi satu orang bintang dua dan tiga bintang satu.  \"Yang luar biasa adalah yang jelas satu, ada bintang dua dan tiga bintang satu. Sisanya adalah perwira menengah, kemudian ada Bintara dan juga Tamtama,\" ujarnya.  Berikut nama-nama yang telah diketahui sebagai terduga pelanggar kode etik penyelidikan berupa penghilangan dan perusakan barang bukti. 1. Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri 2. Brigjen Benny Ali selaku Karoprovos Divisi Propam Polri 3. Brigjen Agus Budhiarto selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri 4. Kombes Susanto selaku Kabaggakum Biro Provos Divisi Propam Polri 5. Kombes Agus Nurpatria selaku Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri 6. Kombes Budhi Herdi Susianto selaku Kapolres Jakarta Selatan.  7. Kombes Leonardus Simatupang selaku pemeriksa utama Biro Provos Divisi Propam Polri 8. AKBP Ari Cahya Nugraha selaku Kanit 1 Subdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri 9. Kompol Chuk Putranto selaku PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri 10. Kompol Baiquni Wibowo selaku PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri 11. AKP Irfan Widiyanto di Dittipidum Bareskrim Polri 12. AKBP Ridwan R Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jaksel 13. AKP Rifaizal Samual selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Jaksel 14. Ipda Arsyad Daiva Gunawan selaku Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Jaksel 15. AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri 16. Kombes Murbani Budi Pitono selaku Kabagrenmin Divisi Propam Polri 17. AKP Dyah Candrawati selaku Paurlog Bagrenmin Divisi Propam Polri 18. AKP Idham Faidilah selaku Pama Den A Ropaminal Divisi Propam Polri 19. Briptu Sigid Mukti Hanggono selaku Ropaminal Divisi Propam Polri 20. Iptu Hardista Tampubolon selaku Pama Den A Ropaminal Divisi Propam Polri 21. Iptu Januar Arifin selaku Pama Den A Ropaminal Divisi Propam Polri 22. Brigadir Frilliyan selaku Biroprovos Divisi Propam Polri 23. Briptu Firman selaku Biroprovos Divisi Propam Polri 24. Bharada Sadam selaku BKO Divisi Propam Polri.  Dari nama tersebut dapat kita ketahui bahwa, setidaknya ada 17 nama yang berpangkat sebagai Propam (Profesi dan Pengamanan). Refly Harun sangat menyayangkan adanya peristiwa ini. Ia menyebut bahwa ini sebuah ironi, karena tugas dari Propam sendiri seharusnya adalah mengawasi kinerja polisi.  \"Ini adalah tragedi ya bagi polisi, apalagi bagian yang bermasalah adalah bagian Propam yang merupakan \'polisinya polisi\'. Jadi ini adalah sebuah solidaritas yang ngaco,\" ujarnya.  Terkait dengan hal ini, Refly Harun sangat mengharapkan respon dari POLRI. Beliau mengatakan bahwa inilah saatnya bagi Polri menunjukkan kredibilitasnya sebagai penertib. Bukan hanya sebagai penertib masyarakat, namun juga mampu menertibkan internal dari Polri.  \"Sekarang adalah waktu pembuktian bagi Polri, terutama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membuktikan ucapannya ya. Apakah mereka hanya diperingatkan ataukah diberhentikan,\" ujarnya.  Diketahui pada Rabu, 10 Agustus 2022 telah ditetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka. Namun hingga saat ini, pihak Polri masih melakukan penyelidikan terkait siapa saja pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. (Habil)

LQ Indonesia Lawfirm Polisikan Franky dan Mukhtar Widjaja Atas Dugaan Pencucian Uang dan Penggelapan

BY FNN Sab, 13 Agustus 2022 17:08:11 0

Jakarta, FNN – Setelah dua kali somasi tidak digubris oleh PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART), didampingi LQ Indonesia Lawfirm, Freddy Widjaja melaporkan Franky Oesman Widjaja dan Mukhtar Widjaja selaku Komisaris dan Pengendali PT SMART Tbk ke Bareskrim atas dugaan Pasal 372 jo 374 dan/atau TPPU atas saham milik Eka Tjipta Widjaja yang diduga digelapkan Franky dan Mukhtar Widjaja dengan LP No 287/VIII/2022/ BARESKRIM tanggal 8 Agustus 2022. Arwinsyah Putra Napitu, SH selaku kuasa hukum dari LQ Indonesia Lawfirm menyampaikan saham milik Eka Tjipta diduga digelapkan. “Saham milik Bapak Eka Tjipta diduga digelapkan, padahal para terlapor tahu bahwa saham adalah milik Eka Tjipta berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Benny Kristianto, SH. Namun, dengan sengaja dan niat memiliki dikuasai dan diakui sepenuhnya menjadi milik para terlapor,” jelasnya, Senin (8/8/2022). Putra menambahkan bahwa Sinarmas secara melawan hukum membuat skema mengunakan cangkang-cangkang perusahaan offshore di luar negeri, dengan maksud selain untuk mengambil hak milik Freddy Widjaja, menipu juga dan menggelapkan uang dan hak negara atas pajak. “Diduga kerugian materiil pak Freddy atas saham yang digelapkan senilai 1 triliun rupiah dan kerugian pajak negara Indonesia sekitar 40 triliun rupiah,” ungkapnya. Freddy Widjaja dalam pers release-nya di depan Mabes Polri menyampaikan kekecewaannya terhadap perilaku saudara tirinya yang ternyata dalam proses hukum masalah warisan, menggunakan bukti akta lahir palsu yang menghasilkan KTP/identitas palsu di pengadilan. “Saya mohon keberanian Polri untuk mengusut kasus yang saya laporkan ini. Apakah Polisi berani menegakkan hukum atau malah takut kepada oknum yang melawan hukum?” lanjutnya. Freddy sebelumnya menghubungi Hotline LQ di 0817-9999-489 (Jakarta) dan 0818-0454-4489 (Surabaya) dan meminta pendampingan hukum. Freddy Widjaja juga telah melaporkan Indra Widjaja dan Frangky Oesman Widjaja atas dugaan pemalsuan akta lahir yang digunakan untuk klaim hak waris dari Eka Tjipta Widjaja yang sudah memasuki proses penyelidikan di Bareskrim Tipidum Mabes Polri. “Info yang kami dapatkan dari penyidik, para terlapor mengakui mengunakan akta palsu tersebut, namun ayahnya yang memberikan akta palsu tersebut. Almarhum bapak yang malah dijadikan kambing hitam oleh anak-anaknya tersebut,” ujarnya. “Polisi sudah mendapatkan pengakuan dari para pelaku seharusnya berani langsung tangkap dan tahan para pelaku kejahatan. Jangan ragu dan jangan takut menegakkan hukum,” harap Arwinsyah Putra Napitu. (mth/*)

Hukum Jaga Perasaan

BY FNN Sab, 13 Agustus 2022 16:17:49 0

Jangan sampai ada sakwasangka masyarakat bahwa FS mendapatkan fasilitas istimewa di rutan Mako Brimob. Apalagi, jenderal sekelas FS ketika menjabat Kadiv Propam Polri ditengarai cukup “loyal dan royal” kepada institusi Polri. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih AGENDA proses transformasi Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perjalanannya muncul ujian yang cukup berat. Itulah yang dihadapi Jenderal Listyo Sigit hari-hari ini. Sebab, dalam proses implementasinya terdapat kendala/permasalahan besar yang muncul dalam tubuh Polri dengan adanya kasus Irjen Ferdy Sambo (FS) ini terasa akan menjadi sangat relevan untuk menelisik keterandalan konsep Presisi Polri tersebut. Sangat mungkin Kapolri tidak pernah membayangkan akan ada kejadian yang memalukan institusi Kepolisian, terutama dengan munculnya kasus FS yang penuh rekayasa hendak ditutup-tutupi dan yang kini semakin terbuka lebar, dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat? Paska penetapan FS sebagai tersangka ketegangan masyarakat sedikit mereda. Tapi, tiba-tiba muncul statement Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang enggan mengungkapkan terkait motif pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J di rumdin FS Duren Tiga 46 Jakarta Selatan, Jum’at (8/7/2022). Komjen Agus mengatakan, tidak maunya membeberkan motif tersebut untuk menjaga perasaan semua pihak yang terkait dalam kasus FS. “Untuk menjaga perasaan semua pihak, biarlah jadi konsumsi penyidik,” katanya dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/8/2022). Alasan itu bisa dipahami, karena semua hal yang masih menjadi pertanyaan publik, sebab prosesnya masih berjalan, itu akan terungkap saat nanti dalam proses di persidangan. Dalam kondisi masyarakat masih trauma, resah, gerah, hampir menyerah akibat informasi yang selama ini diputar-balik. Kalimat jaga perasaan tidak tepat dan tidak perlu dimunculkan karena bisa dan akan menimbulkan bias prasangka baru. Bahwa Presiden Joko Widodo sudah meminta dibuka seterang-terangnya, bisa dimaknai kasus ini jangan dibawa ke ranah perasaan. Karena dugaan kuatnya akan melibatkan banyak pihak. Bisa juga dimaknai semua harus terbuka saat proses persidangan di pengadilan. Perlu dicatat, yang namanya hukum itu tak mengenal perasaan-asumsi atau hanya dugaan, hukum hanya mengenal bukti dan fakta. Pihak terkait cukup speak up secara bertanggung jawab, bicara dengan data dan fakta. Rakyat hanya ingin Presisi Polri berjalan dengan baik, Polri benar-benar bersih dari criminals in uniform (bandit-bandit berseragam). Maka masyarakat akan tetap memantau jalannya penyelesaian perkara FS ini dengan terus-menerus sehingga perkaranya bisa menjadi terang, tidak ada lagi rekayasa, dan siapa pun yang salah harus diadili dan dihukum, bukan untuk dilindungi. Muncul sakwasangka baru di masyarakat terkait dengan kasus FS, jangan-jangan pihak penegak hukum juga tidak mau menyeret pihak lainnya yang diduga terlibat karena untuk menjaga perasan. Berkembang bias praduganya apabila kasus ini muncul di pengadilan yang penuh tekanan dan pesanan bahwa kasus FS cukup menimpa dan berhenti sampai FS saja. Lainnya harus kembali ditutup kalau akan melebar ke mana- mana bahkan mungkin akan menyeret para petinggi negara. Permintaan Presiden untuk dibuka seterang-terangnya akan digulung lagi oleh dagelan rekayasa para bandit hukum demi menjaga perasaan semua pihak yang diduga juga terlibat, selamat dari sentuhan hukum. Dengan alasan menjaga perasaan, untuk kasus FS bisa saja dengan alasan situasi yang tak terduga seperti ada dalam Pasal 49 KUHP tentang Perbuatan Pembelaan Darurat atau Pembelaan Terpaksa (Noodweer), FS akhirnya bebas kembali. Dia bisa bebas seperti “terdakwa” dalam kasus KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Apalagi, sampai detik ini tanda pangkatnya masih utuh melekat pada dirinya. Apapun, FS masih bebas komunikasi dengan kolega atau anak buahnya yang  setia kepadanya. Dan, tetap bisa memberikan instruksi kepada mereka. Betapa kuatnya pengaruh FS ini bisa dilihat dari tempat penahanannya. Fakta bahwa paska ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Brigadir J, FS langsung “diamankan” di rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Mengapa harus ditahan di Mako Brimob? Bukankah dia pembunuh Brigadir J, seorang Bhayangkara Negara yang bertugas menjadi Ajudan? Mengapa tidak ditahan di rutan Mabes Polri seperti Irjen Napoleon Bonaparte saja? Jangan sampai ada sakwasangka masyarakat bahwa FS mendapatkan fasilitas istimewa di rutan Mako Brimob. Apalagi, jenderal sekelas FS ketika menjabat Kadiv Propam Polri ditengarai cukup “loyal dan royal” kepada institusi Polri. Semoga sakwasangka masyarakat tidak terbukti dan tidak terjadi. Hanya saja kalau itu terjadi kredibilitas Polri akan makin ambyar. (*)

Mengharap Rekognisi

BY FNN Sab, 13 Agustus 2022 15:26:31 0

Kehidupan warga menjadi kacau. Dan semua ini terjadi karena tendensi egoisitk manusia yang ingin mendapatkan pengakuan itu. Sesuatu yang sebenarnya sah-sah saja jika itu pada porsi dan tempatnya. Oleh: Shamsi Ali, NYCHHC. Chaplain KEINGINAN untuk diakui (being recognized) itu biasa dan wajar saja. Semua manusia punya tendensi egoisitk. Bahkan terkadang diselimuti oleh kepura-puraan tidak mau pengakuan. Tapi kepura-puraan itu pun tidak bisa menyembunyikan tabiat alami manusia yang punya dorongan “اناني” (keakuan) itu. Yang tidak wajar kemudian adalah ketika keinginan diakui itu tidak seimbang bahkan tidak pada kapasitas diri seseorang. Islam mengakui ini ketika Al-Quran menggariskan: قل كل يعمل علي شاكلته. (Hendaknya setiap diantara kalian bekerja sesuai skill (keahlian) masing-masing). Bahkan Al-Quran lebih jauh menyebutkan bahwa manusia diciptakan dan dikarunia kapasitas (kemampuan) sesuai qadarnya masing-masing. “Maha Suci Tuhanmu Yang Maha Agung. Yang telah mencipta dan membentuk. Dan Yang telah memutuskan dan menunjuki” (Surah Al-A’laa). Ayat Al-Quran di atas menegaskan bahwa antara penciptaan (khalaqa), bentukan (sawwa), kapasitas (Qaddara) dan keahlian (hadaa) itu saling terkait. Allah yang mencipta, Allah pula yang membentuk apa dan bagaimana seorang hamba. Lalu Allah yang menentukan keadaan, Allah juga yang memudahkan keahlian hambaNya. Seseorang yang dorongan keakuannya besar, apalagi jika dorongan itu lebih dibesarkan lagi oleh kompetisi atau persaingan, kerap tertipu dan terjadi pemaksaan diri secara berlebihan. Realita seperti ini kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berujung pada drama kehidupan yang menggelikan. Konon di sebuah kampung nun jauh di seberang sana, hidup seorang tamatan madrasah, hafal Quran, telah kenamatkan enam buku hadits yang paling mu’tamad (terpercaya), bahkan diakui oleh warga dengan keahliannya di bidang fiqh dan agama. Di kampung itu juga ada seorang pekerja kebun yang rajin, bahkan ahli perkebunan. Pekerja kebun ini selain ahli, juga penuh dedikasi dalam mengembangkan kebunnya. Sehingga oleh sebagian diakui sebagai ahli pada bidangnya. Di suatu masa terjadi musim kemarau. Kebun-kebun pada kekeringan. Petani-petani di kampung itu, termasuk petani tadi, turun pamornya karena dinilai tidak lagi kelihatan kehebatannya di tengah-tengah warga. Di satu sisi, karena kebanyakan petani memiliki waktu lowong, masjid menjadi lebih ramai. Jamaah lebih besar dan peserta kajian juga semakin bertambah. Pengakuan pada Kyai kampung itu juga semakin bertambah. Petani yang hebat di kampung itu yang tadinya aktif di mesjid, bahkan jadi pengurus dan aktivis masjid, mulai dimainkan oleh sebuah perasaan lain. Dia yang tadinya diakui (recognized) kini lambat laun dilihat biasa saja oleh warga sekitar. Dia pun merencanakan sesuatu yang awalnya dianggap baik-baik saja. Sekali-sekali mengundang tetangga BBQ-an di kebun belakang rumah. Tentu saja diselingi sholat berjamaah di rumahnya. Dan sekali-sekali ada kultum. Tapi semua itu berakhir dengan membentuk jamaah dan kelompok pengajian sendiri. Tidak tanggung-tanggung demi pengakuan “heroisme” dan ketokohan sang tukang kebun itu bahkan mendeklarasikan diri sebagai “spiritual leader” dan “Imam” bagi jamaah dan kelompok pengajian BBQ-an itu. Pada sisi lain jamaah masjid di kampung itu mulai resah. Sebagian kecil bersimpati dan menjadi pengikut spiritual leader dan imam dadakan itu. Sebagian besar yang lain mendongkol, kecewa bahkan marah pada perilaku tukang kebun itu. Tanpa terasa warga kampung pun retak, bahkan saling mengucilkan. Waktu berlalu, situasi pun berubah. Musim hujan tiba, kebun pun menjadi makmur. Warga di kampung itu kembali memuji sang pekerja kebun dengan keahliannya. Sang Ustadz pun tergiur. Dia terjun ke kebun bertani.  Sang Ustadz tidak lagi peduli dengan tangggung jawabnya. Tapi juga gagal total berkebun karena bukan keahliannya. Hanya untuk sebuah rekognisi sesaat dari warga sekitar. Kehidupan warga menjadi kacau. Dan semua ini terjadi karena tendensi egoisitk manusia yang ingin mendapatkan pengakuan itu. Sesuatu yang sebenarnya sah-sah saja jika itu pada porsi dan tempatnya. Tapi jika itu dipaksakan maka tunggu akibat buruk yang akan terjadi. Apalagi kalau yang melandasi semua itu adalah sakit hati dan dendam yang membara. Pesan moral dari renungan Subway NYC ini adalah hendaknya setiap orang sadar akan potensi dirinya. Biarkanlah potensi dirinya itu berkembnag dan termaksimalkan sesuai kadarnya (porsinya) dan pada “qadar” (ketentuan) yang Allah berikan. Jangan pernah paksakan diri pada hal-hal yang bukan pada porsinya dan kapastitasnya. Karena pada akhirnya hanya melahirkan drama lucu yang menggelikan…! Renungan pagi Subway, 12 Agustus 2022. (*)

Evaluasi Peleburan Lembaga Riset di Indonesia

BY FNN Sab, 13 Agustus 2022 15:22:05 0

Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap lembaga wajib memiliki Renstra-KL yang disetujui oleh Bappenas. Oleh: Satryo Soemantri Brodjonegoro, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia PELEBURAN lembaga penelitian ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyebabkan kemunduran sains di Indonesia. AIPI meminta dilakukan evaluasi agar kerusakan yang telah terjadi tidak semakin parah. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menilai bahwa peleburan lembaga penelitian ke dalam BRIN menyebabkan kemunduran sains di Indonesia. Perlu evaluasi agar kerusakan yang terjadi tidak semakin parah. Sejak awal AIPI sudah mengingatkan bahwa peleburan lembaga riset yang memiliki identitas berbeda-beda akan memicu masalah. Setelah setahun ini, kita bisa melihat dampaknya. Dan, BRIN telah melakukan perubahan drastis dan menghilangkan identitas lembaga riset yang sebagian sudah berjalan dengan baik. Lembaga-lembaga ini sudah puluhan tahun, masing-masing sudah punya kultur kerja. Tiba-tiba dilebur dan dihilangkan identitasnya dengan fungsi dan kegiatannya berbeda sekali. Agar BRIN tidak menjadi lembaga superbodi karena akan memperpanjang rantai birokrasi. Di negara maju yang risetnya bagus justru melakukan desentralisasi, sehingga setiap lembaga riset punya kekuatan dan bisa meneliti dengan hasil maksimal. Dari segi kendali, akan sulit memberdayakan dan mengembangkan sekian ratus ribu peneliti dalam satu lembaga. Daripada melebur berbagai lembaga ini, saya menyarankan fungsi koordinatif. Pemusatan fasilitas riset bisa menyebabkan hilangnya sumber daya peneliti di daerah, terutama di kawasan Indonesia timur. Seperti diberitakan sebelumnya, terjadi brain drain dengan kepergian para peneliti dari Papua dan juga ditariknya fasilitas Pusat Riset Laut Dalam di Ambon. Sejak bergabung dengan BRIN, proyek Drone MALE Kombatan telah terhambat, sebagaimana program riset strategis nasional lain, termasuk vaksin Merah Putih. Lihat, Hanggar Hankam, di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Tangerang Selatan, yang sebelumnya menjadi tempat uji struktur pesawat nirawak dan berbagai kegiatan riset kedirgantaraan ini terbengkalai dan sepi, Jumat (5/8/2022). Kalau masih mungkin, sebaiknya peralatan dikembalikan ke pusat-pusat riset yang ada, termasuk di daerah. Justru, untuk pemerataan sumber daya riset, pusat riset di daerah harus diperkuat dengan diberi dana dan akses peralatan. Daerah seperti Papua yang sudah telanjur ditinggalkan peneliti ini harus segera dicarikan solusi dengan mencari peneliti lokal sebagai pengganti walaupun prosesnya menjadi tidak mudah. Pusat-pusat riset di daerah dan sumber dayanya harusnya diperkuat, termasuk diberi kemudahan dana dan akses peralatan, jangan semua dipusatkan. Ini kemunduran jika dipusatkan. Sebagai Ketua AIPI, saya telah mengirim surat resmi ke Presiden Joko Widodo guna memberikan masukan agar ekosistem riset di Indonesia membaik, bukan justru mengalami kemunduran seperti saat ini. Jika tidak ada evaluasi, saya khawatir terjadi kemunduran semakin jauh dan demotivasi yang dialami peneliti semakin dalam. Untuk mengembalikan, tidak akan mudah. Harapan adanya evaluasi integrasi lembaga riset ke dalam BRIN ini juga disampaikan peneliti Pusat Riset Perilaku dan Ekonomi Sirkular, BRIN, Maxensius Tri Sambodo. Melalui Masyarakat Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MPI), Maxensius juga telah menyampaikan temuan mengenai sejumlah masalah setelah integrasi BRIN ke DPR dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam dokumen tertulis yang dibuat MPI, setidaknya ada lima masalah utama yang ditemukan MPI, yaitu manajemen transisi dan birokrasi yang buruk yang menyebabkan pemborosan aset, sumber daya manusia, hingga reputasi lembaga yang sudah lama terbangun. Masalah kedua adalah adanya sentralisasi dan birokrasi yang semakin rumit, yang menyebabkan ekosistem riset justru memburuk. Masalah ketiga, BRIN dinilai mengabaikan program strategis nasional yang sebelumnya tengah dikerjakan oleh sejumlah lembaga riset yang kemudian dilebur. Beberapa riset, seperti vaksin Merah Putih dan Drone MALE Kombatan, saat ini terhambat. Sementara masalah keempat skema program BRIN dinilai tanpa visi, misi, arah, dan target yang jelas. Hal ini terjadi karena hingga saat ini BRIN belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang telah disahkan. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap lembaga wajib memiliki Renstra-KL yang disetujui oleh Bappenas. Ketiadaan Renstra-KL, dinilai MPI, berdampak pada manajemen kinerja pegawai BRIN. Hal ini, di antaranya, menyebabkan pegawai tidak mempunyai tugas kedinasan secara definitif sesuai peraturan perundangan yang menjadi temuan Ombudsman sebelumnya, banyak pegawai BRIN menganggur. Sementara masalah kelima terjadinya pelemahan visi dan penyelenggaraan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena riset di BRIN lebih diorientasikan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah, dengan mengabaikan peran-peran lain yang selama ini telah dijalankan lembaga yang ada. (*)

Bola Panas di DPR, Kompolnas, dan Komnas HAM

BY FNN Jum'at, 12 Agustus 2022 15:04:38 0

Agenda proses transformasi Presisi Polri lahir dari ruang Komisi III DPR RI, jangan diartikan tunduk pada Komisi III. Tidak hati-hati bisa berbalik arah menamparnya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PEMBUNUHAN terhadap Brigadir J karena dugaan awal bermula dari masalah konten wanita. Kini telah melebar, ada kaitannya dengan tata kelola sabu, judi dan miras, kata Kamaruddin Simanjuntak, saat tampil dalam acara Hot Room yang dipandu Hotman Paris Hutapea di stasiun Metro TV, Rabu (10/8/2022) malam. Semua terperangah dengan dugaan  tindak ilegal di seputar lingkaran Irjen Ferdy Sambo. “Ada yang memberi informasi ke saya,” ungkap Kamaruddin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir J. Spontan sikap beraninya ini mendapat apresiasi dari masyarakat luas. Dalam forum yang sama Kadiv Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo kemudian meminta pihak-pihak yang melontarkan kecurigaan, untuk segera melapor dan membawa bukti. Sehingga, apa yang disampaikan itu bisa diusut oleh Mabes Polri. “Silakan saja kalau punya bukti, semuanya disampaikan ke Bareskrim. Dan ingat bang Hotman, komitmen bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) kalau kita akan tindak tegas siapapun anggota yang terbukti bersalah,” kata Dedy. Irjen Dedy kembali menegaskan, jika apa yang disampaikan Kamaruddin Simanjuntak benar adanya, pasti semua yang terlibat bakal ditindak tegas. “Kalau itu ada buktinya, silakan dilaporkan. Dan, kalau itu buktinya dapat dibuktikan oleh penyidik dan oleh Irwasum, akan ditindak tegas,” kata Dedy. Komentarnya yang standar ini ada petunjuk positif tersambung ke arah yang dimaksud. Dalam dialog antara Kamaruddin Simanjuntak, Hotman Paris Hutapea, dan Irjen Dedy Prasetyo, netizen yang mencermati dengan serius langsung bisa menangkap sinyal-sinyal dan arahnya. Bola panas bukan hanya bersemayam di internal Polri untuk mereka yang diduga terlibat, tetapi telah melebar ke anggota DPR, khususnya Komisi III, Kompolnas, dan Komnas HAM. Proses hukum pasti harus ada bukti atau berdasar pembuktian. Maka saat ini peran PPATK adalah menjadi penting untuk menelusuri dana yang dikelola oleh Satgassus Merah Putih kemana saja beredarnya. Hal itu memang sensitif, tetapi kalau benar apa yang dikatakan Komarudin Simanjuntak, dana kaitannya dengan tata kelola sabu, judi, dan miras, harus ditelusuri kemana dana itu disalurkan. Secara terpisah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustivandana, merasa belum ada permintaan, dihubungi Kantor Berita Politik RMOL pada Kamis (11/8/2022). Ivan dikonfirmasi soal apakah PPATK sudah diminta menelusuri aliran dana Ferdy Sambo, mengingat pengacara mendiang Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, menyebut motif pembunuhan diduga berkaitan dengan penanganan narkoba, miras, dan judi online. Terkait sikap diam Komisi III selama ini (selain komentar pribadi pribadi), Komisi III telah kehilangan momentumnya untuk memanggil siapapun dari pejabat negara yang harus dimintai kejelasannya tentang kasus FS yang akan melebar kemana-mana justru terkendala dari komentar beberapa anggotanya yang sejak awal terkesan membela dan melindungi FS. Bola panas sudah masuk di DPR RI khususnya di Komisi III, hanya mereka yang mengetahuinya. Masyarakat luas terpantau melalui media sosial telah mencurigai ada yang tidak beres pada Komisi III. Khususnya terkait dengan aliran dana dari mata bandar/mafia judi online, narkoba dan miras seperti yang diungkap oleh Komarudin Simanjuntak. Sebaiknya Komisi III tidak usah buru-buru memanggil siapapun terkait kasus FS, tetapi segera rapat internal mencari tahu, syukur sudah merasa tahu ada bahaya yang bisa menerkamnya, apabila benar terkait dengan aliran uang panas. Dan, apabila dugaan terlibat aliran dana dari Satgassus Merah Putih yang merupakan uang panas itu benar (tanpa harus menunggu proses pengadilan FS dan tersangka lainnya), segeralah ramai-ramai mengembalikan ke pihak awal pemberi dana tersebut. Karena Satgassus adalah organ non struktural tentu tidak ada kaitan dengan kas negara. Jangan lagi tampil angkuh dan sok kuasa karena hukum jika tiba saatnya bisa saja menyentuh tanpa pandang bulu dan berakibat fatal bagi siapapun yang terkait dan terlibat. Agenda proses transformasi Presisi Polri lahir dari ruang Komisi III DPR RI, jangan diartikan tunduk pada Komisi III. Tidak hati-hati bisa berbalik arah menamparnya. Termasuk berlaku bagi Komnas HAM dan Kompolnas, yang sejak kasus KM 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek di mata masyarakat sudah mandul peran dan fungsinya, bahkan diduga/dicurigai terlibat dengan pihak yang membuat skenario pembunuhan tersebut, sudah banyak tuntutan minta untuk dibubarkan. (*)

Hilangnya Jaminan Seorang Presiden Harus Asli Indonesia!

BY FNN Jum'at, 12 Agustus 2022 14:35:59 0

Jakarta, FNN – Dengan dihapusnya frasa \'Asli Indonesia\' dalam UUD akan memberikan peluang besar bangsa lain untuk masuk dan menguasai bangsa Indonesia dari dalam. Indonesia yang merdeka dari keringat dan darah para pejuang menghendaki kemerdekaan dan berdiri sendiri, tak terkecuali seorang pemimpin yang asli Indonesia. Dalam Kanal Hersubeno Point yang digawangi wartawan senior Forum News Network (FNN) Hersubeno Arief mengatakan, “Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan bahwa kita sebagai bangsa terutama bangsa yang asli pribumi untuk bersiap-siap tersingkir, karena kita akan dicaplok oleh mereka-mereka dari yang bukan asli Indonesia. Itu istilah yang saya kutip langsung dari LaNyalla Mahmud Mattalitti.” Dalam video yang berjudul \'Bersiaplah Orang Asli Indonesia Bakal Tersingkir\' yang diunggah pada Kamis (11/8/22), Hersu – panggilan akrab Hersubeno Arief – menerangkan alasan LaNyalla berkesimpulan demikian. “Berdasarkan amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang dihilangkan pada tahun 2002 itu frasa “asli Indonesia”. Itu sudah dihapuskan dan bukan hanya frasa \"asli Indonesia\" saja yang dihapuskan, karena mengutip pendapat dari atau penelitian yang dilakukan oleh Profesor Kaelan, seorang ahli hukum dari Universitas Gajahmada bahwa Undang-undang Dasar kita itu sekarang 98 persen sudah berubah.” Pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh LaNyalla dalam bentuk video dalam acara \'Refleksi 77 Tahun Indonesia Merdeka Membangun Ekonomi, Politik, dan Hukum yang Beradab\' yang diselenggarakan oleh FNN menjadi catatan kunci dalam diskusi publik tersebut. “Lebih parah lagi naskah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat terang benderang untuk menjelaskan bagaimana mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional negara ini resmi dihapus total sejak tahun 2002,” ucapnya. Dan, dengan tegas LaNyalla mengatakan apa yang menjadi sumber masalah, “Inilah pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut karena penghilangan Pancasila sebagai identitas konstitusi dilakukan secara malu-malu tapi mau atau malu-malu kucing, sehingga kita menjadi bangsa yang memalukan karena terhina untuk selalu meminta-minta pinjaman dan utang,” tegasnya. Diskusi publik yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat mulai dari Ketua Kelompok DPD RI Tamsil Linrung, mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, dan pengamat politik Rocky Gerung, praktisi hukum Ahmad Yani, memberikan kobaran semangat untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Bahkan, dalam pernyataan penutupnya, LaNyalla berdoa penuh harap demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik. Dan, sekaligus menyampaikan soal kekecewaannya terhadap kondisi Indonesia saat ini. “Kita akan mengikuti kenapa logika dari Pak Nyalla ini, mengapa Pak Nyalla menyampaikan kesimpulan semacam itu? Karena nanti bangsa asli Indonesia itu bakal tersingkir. Karena sekarang ini dari sisi ekonomi, terutama dengan kekuatan politik sebenarnya kita sudah dikuasai oleh mereka,” kata Hersu. “Dan ini tinggal menunggu waktu saja ketika mereka nanti menjadi presiden, maka sempurnalah sudah penguasaan oleh orang yang bukan asli Indonesia terhadap Indonesia,” lanjut Hersu, cemas. (oct)

Motif Seksual dan Perjudian dalam Kasus Brigadir J, Netizen Pertanyakan Sistem Penegakan Hukum Indonesia

BY FNN Jum'at, 12 Agustus 2022 13:48:52 0

Jakarta, FNN – Kasus Brigadir Joshua yang telah melalui penyelidikan selama sebulan berhasil menyorot perhatian publik. Beredarnya informasi mengenai motif penembakan yang berkaitan dengan urusan seksual dan perjudian disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menyebutkan setidaknya terdapat lima motif, 4 diantaranya terkait masalah seksual, sedangkan 1 lainnya berkaitan dengan perjudian. Berkaitan dengan berita itu, kanal Youtube Refly Harun membahas persoalan tersebut dalam siaran video yang bertajuk: “Ngeri-Ngeri (Tidak) Sedap! Motif Pembunuhan Yosua, IPW: Seksual dan Perjudian”, diunggah pada Kamis, 11 Agustus 2022. RH mengutip pernyataan Sugeng yang cenderung merahasiakan motif seksual saat dijumpai di salah satu program stasiun televisi. “Empat itu kan sudah tiga disebutkan Pak Mahfud (Menko Polhukam) dan satu informasinya terkait soal seksual, yang satu lagi boleh saya buka, tapi yang seksual tidak mau saya buka karena ini tentang aib,” ungkap Sugeng. Menanggapi hal ini, akun dengan nama Tina Marliana menuliskan dalam kolom obrolan dalam kanal diskusi yang dipandu oleh RH. “Heran, kasus pelecehan itu banyak di RI ini, cuma kasus si Sambo saja yang ditutup-tutupi motifnya,” komentar Tina dalam obrolan langsung (live chat) di kanal Youtube Refly Harun. Pihak kepolisian sebenarnya telah menyinggung persoalan transparansi ini saat Konferensi Pers pada Selasa (9/8/22) di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa itu sudah menjadi komitmen Polri untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir J secara cepat, transparan, dan akuntabel. Tak hanya itu, netizen lain juga menyoroti kinerja institusi kepolisian tersebut. Komentar Al Ghifari memberikan masukan kepada pihak polisi. “Jika memang adanya motif seksual dan judi online dalam kasus Brigadir J, berarti memang revolusi akhlak yang baik untuk polisi,” tulis Al Ghifary. Komentar lain juga menimpalkan, “Ini institusi paling arogan dan culas. Kongkalikongnya sangat kuat, ngeri deh.” Diketahui, kasus penembakan yang terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu ini masih terus diselidiki. Irjen Ferdy Ssambo, pelaku yang menyusun skenario di balik pembunuhan Brigadir J, belum lama ini ditetapkan sebagai tersangka baru pada Konferensi Pers yang digelar Selasa lalu. Banyaknya pelaku yang berasal dari institusi kepolisian dan lambatnya proses penyidikan menyebabkan masyarakat bersikap skeptis menanggapi kasus ini. Di kesempatan kali ini, Refly Harun selaku pemandu acara juga menyinggung tentang perbaikan sistem pemerintahan agar lebih komprehensif. RH berharap dengan diselidikinya kasus Brigadir J ini bisa menjadi entry point bagi kasus-kasus yang belum terungkap sebelumnya. (oct).

Difasilitasi Ketua DPD RI, BPDPKS Sepakat Bantuan Petani Sawit Naik Jadi Rp60 Juta

BY FNN Kamis, 11 Agustus 2022 21:12:59 0

Jakarta, FNN – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sepakat menaikkan dukungan dana dalam program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) yang diberikan kepada pekebun dengan luas maksimal 4 hektare per kepala keluarga. Besaran sekitar Rp60 juta per hektare. Hanya saja, kenaikan ini belum disetujui oleh Komite Pengarah yang terdiri dari para menteri, dengan ketua Menko Perekonomian. Sehingga BPDPKS statusnya akan mengusulkan kenaikan tersebut. Hal itu terungkap dalam rapat antara petani sawit dengan BPDPKS dan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian yang difasilitasi Ketua DPD RI. Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin, M Syukur (Jambi) dan Abdullah Puteh (Aceh), serta Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin. Dari petani, hadir Kobar Sembiring dan Soaduon Sitorus dari Jaringan Petani Sawit Nasional dan Pahala Sibuea dari Persatuan Organisasi Petani Sawit (POPSI). Hadir pula Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, Direktur Keuangan Zaid Burhan Ibrahim dan Kepala Divisi USDM Adi Sucipto. Sedangkan dari Kementan diwakili Plt Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Baginda Siagian dan Sub Koordinator Pemasaran Domestik Ditjen Perkebunan Kementan, Elvy Risma. “Keputusan pemerintah melalui Komite Pengarah besarannya adalah Rp30 juta per hektare dari sebelumnya Rp26 juta per hektare. Memang tak cukup. Dana Rp30 juta itu hanya sampai pada bibit ditanam saja. Kami sudah mengusulkan agar ada evaluasi atau peninjauan. Usulan dari kami Rp60 juta per hektare. Namun semua itu harus berdasarkan persetujuan Komite Pengarah,” kata Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, di Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/8/2022). Eddy mengaku sepakat untuk dapat terus meningkatkan kualitas petani. Tujuannya, untuk membangun kemandirian di kalangan petani. Hanya saja, konsep dasar pemerintah sesungguhnya adalah bantuan Rp30 juta dalam bentuk hibah, selanjutnya petani dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dengan bunga yang rendah. Eddy menjelaskan, BPDPKS merupakan pelaksana teknis dari keputusan yang ditetapkan Komite Pengarah yang terdiri dari delapan menteri yang diketuai oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurut Eddy, BPDPKS, Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kembali harga sawit yang terdampak imbas penurunan harga minyak sawit yang begitu tajam. Hal ini terjadi imbas produksi yang terus meningkat namun serapan sawit di pasaran tak cukup baik. “Pemerintah terus mendorong agar serapan sawit di pasaran bisa bertambah. Maka dibentuklah BPDPKS ini dengan tujuan dapat meningkatkan penyerapan, sehingga mengangkat kembali harga sawit,” kata Eddy. Eddy melanjutkan, tugas lain BPDPKS adalah melakukan peremajaan sawit, pengembangan SDM, memberikan dukungan prasarana dan sarana serta promosi meningkatkan harga dan serapan sawit. “Terkait PSR, BPDPKS tugasnya hanya menyalurkan dana berdasarkan rekomendasi teknis dari Dirjen Perkebunan Kementan,” tegas Eddy. Ia menjelaskan, jika di pasaran, harga CPO lebih tinggi dibanding minyak bumi. Oleh karenanya, dana yang dihimpun oleh BPDPKS diperuntukkan membayar selisih antara CPO dan harga minyak bumi dalam program Biodisel (B30). Dikatakannya, dari tahun 2016 hingga Juli 2022 realisasi penyaluran dana PSR seluas 256.743 hektare untuk 112.414 pekebun dengan dana PPKS sebesar Rp7,01 triliun. Untuk realisasi program pengembangan SDM total sebesar Rp247,61 miliar. Sedangkan untuk program insentif biodisel sejak 2015 hingga Juli 2022 sebesar Rp136,5 triliun. Proyeksi penerimaan Rp60 triliun, hanya dengan dinamika yang terus berkembang, penerimaan optimis Rp42 triliun. Koordinator Jaringan Petani Sawit Nasional Soaduon Sitorus menjelaskan, kondisi petani sawit semakin memprihatinkan sejak adanya Pidato Larangan Ekspor Produk Turunan Buah Sawit pada Jumat, 22 April 2022 yang berlaku efektif mulai 28 April 2022. “Saat harga global sedang membaik, tiba-tiba pemerintah menerbitkan regulasi untuk memutuskan rantai perdagangan global. Ini berdampak luas pada rantai industri sawit, terutama petani sawit sebagai pihak yang paling rentan di bagian hulu rantai industri,” papar dia. Sekalipun pemerintah telah mencabut larangan ekspor, harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani bahkan semakin anjlok dari Rp 4000/kg menjadi Rp 600/kg. Dikatakannya, dengan bantuan program PSR sebesar Rp30 juta, maka harus kembali berutang, sehingga yang terjadi justru terlilit utang. \"Bukan membuat petani semakin mandiri, namun malah terlilit utang,\" kata Sitorus. Soal parenting, Sitorus menilai persoalan sesungguhnya bukan bibit unggul atau bibit lokal. Dikatakan Sitorus, ketika berbicara peningkatan hasil perkebunan sawit, sebagai petani sawit swadaya ia menilai yang utama adalah perawatan. \"Kami sudah menghabiskan biaya investasi besar. Hanya karena bibit unggul lalu harus di-parenting. Kami bisa perlihatkan bibit lokal bisa mengalahkan bibit unggul. Produktivitas rendah karena perawatan rendah, bukan karena bibit. Maka, solusinya adalah peningkatan perawatan,\" tegas Sitorus. Sitorus pun meminta agar BPDPKS dibubarkan karena dianggap tak begitu banyak memberikan manfaat untuk petani sawit. Pahala Sibuea dari Persatuan Organisasi Petani Sawit (POPSI) berharap ada yang membidangi khusus petani sawit di tubuh BPDPKS, sehingga fokus mengurus segala keperluan petani. “Dana yang digunakan BPDPKS itu kan dipungut dari petani juga. Maka, kami berharap ada yang membidangi khusus petani, sehingga jelas arahnya,\" harap Pahala. Plt Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Baginda Siagian menjelaskan, sejauh ini pihaknya menerima data yang telah diverifikasi oleh dinas perkebunan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. \"Setelah itu disampaikan kepada kami dan kami melakukan verifikasi ulang,\" kata Baginda. Di sisi lain, menanggapi hal ini, Senator asal Jambi M Syukur mengaku mengetahui detail problematika yang dihadapi petani sawit. \"Jadi, tolong dijelaskan secara terperinci, berapa dana yang ada sekarang, berapa dana yang disalurkan kepada petani, berapa besaran unit-unitnya, termasuk berapa dana yang tersisa. Kita ingin persoalan ini dapat segera diselesaikan agar petani sawit kita mendapatkan manfaat dari program yang digulirkan pemerintah,\" kata M Syukur. Sementara Senator asal Aceh, Abdullah Puteh meminta agar petani sawit bisa mendapatkan keuntungan langsung tanpa waktu dan mekanisme yang cukup panjang. \"Kalau mengandalkan KUR Pertanian, implementasi di lapangan ternyata juga sulit diakses oleh petani. Alih-alih tanpa agunan, fakta di lapangan sulit diakses petani tanpa adanya jaminan,\" ujar Puteh. Sedangkan Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin berharap pemerintah dapat mengedepankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dalam hal ini petani sawit. “Pemerintah itu hadir untuk memberikan solusi. Pemerintah itu kan untuk memerintah. Masa kita tidak bisa mencarikan solusi yang mempermudah dan berpihak kepada petani. Segera harus diputuskan. Kasihan petani kita,” papar Bustami. Ketua DPD RI sendiri merasa belum menemukan titik terang atas persoalan yang dihadapi petani sawit. LaNyalla pun berharap persoalan ini dapat segera dituntaskan. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu meminta agar dijadwalkan pertemuan di Komite II dengan menghadirkan semua pihak secara lebih lengkap. “Saya mau persoalan ini segera dituntaskan, diselesaikan. Kasihan petani kita. Saya minta dijadwalkan pertemuan yang lebih lengkap dan harus dihadiri pengambil keputusan,” kata Senator asal Jawa Timur itu. (mth/*)

Kebijakan APBN Tidak Pro Rakyat

BY FNN Kamis, 11 Agustus 2022 14:51:38 0

Lalu, dari sisi belanja, realisasinya sudah mencapai Rp 1.444,8 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.031,2 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 413,6 triliun. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies KETIKA dibutuhkan defisit untuk meringankan beban ekonomi rakyat, APBN 2022 malah dibuat surplus: menahan belanja negara, menahan subsidi yang dibutuhkan rakyat, dan bangga pula? Penerimaan naik 21,2%, belanja hanya naik 13,7%? Membuat APBN surplus, atau defisit, itu tidak diperlukan keahlian khusus, tinggal menyesuaikan belanja negara. Yang diperlukan keahlian khusus itu adalah terkait masalah sosial APBN, apakah belanja negara tersebut adil bagi masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah? Cobalah kita lihat berita berikut. Melansir Kontan.co.id, Senin (08 Agustus 2022 13:22 WIB), Kemenkeu mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 masih menunjukkan surplus hingga akhir Juli 2022, yakni sebesar Rp 106,1 triliun. Angka tersebut setara 0,57% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan, surplus APBN tersebut terjadi karena  pendapatan negara masih tumbuh cukup baik. Hingga Juli 2022 pendapatan negara tercatat mencapai Rp 1.551 triliun dan belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp 1.444,8 triliun. “(Surplus terjadi) karena karena pendapatan negara yang tumbuh cukup baik, sehingga sampai Juli 2022 APBN kita masih menghadapi surplus, bukan defisit,” tutur Febrio dalam agenda Tanya BKF: Capaian Perekonomian dan Mitigasi Risiko Global ke Depan, Senin (8/8/2022). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I tahun 2022 dalam kondisi yang sangat baik dengan mencatatkan surplus sebesar Rp 73,6 triliun atau 0,39% dari produk domestik bruto (PDB). Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mengingatkan, meski APBN hingga Semester I-2022 mengalami surplus, namun pemerintah harus mencermati tekanan fiskal yang akan dihadapi seiring ancaman inflasi global, tren kenaikan harga minyak dunia dan tren kenaikan harga makanan akibat krisis pangan. “APBN semester I memang surplus Rp 73,6 triliun. Ini didorong oleh kenaikan penerimaan pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tapi, kondisi surplus ini juga karena memang penyerapan belanja pemerintah masih rendah. Artinya, ini juga menandakan perputaran APBN di ekonomi domestik masih minim,\" ujar Kamrussamad dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kontan.co.id, Kamis (28/7/2022). Ia menambahkan, di kuartal akhir, penyerapan belanja akan tinggi karena proses birokratis anggaran siklusnya demikian. Namun, yang lebih penting adalah pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan subsidi akibat ancaman inflasi dan kenaikan harga minyak dunia yang trennya mengalami peningkatan. “Pada perdagangan selasa kemarin, misalnya, harga minyak dunia naik kembali dua dollar. Realisasi penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar juga sudah melampaui 50% dari kuota sejak awal tahun sampai 20 Juni 2022. Kalau begini, tekanan fiskal di kuartal mendatang sudah di depan mata,” katanya. Kamrussamad menyebutkan, saat ini, anggaran belanja subsidi tadinya adalah Rp 207 triliun, namun dikarenakan konsumsi energi yang meningkat, maka subsidi bisa mencapai Rp 284,6 triliun bahkan lebih. Jika harga minyak terus naik maka akan berdampak pada subsidi yang disalurkan pemerintah. \"Belum lagi dengan ancaman krisis pangan. Tren kenaikan harga pangan akan berlanjut dipengaruhi tren tingginya harga pupuk, gangguan rantai pasok akibat perang di Ukraina,\" katanya. Adapun dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2022, defisit APBN 2022 diturunkan menjadi Rp 840 triliun atau 4,5% dari PDB. Sedangkan sebelumnya dirancang Rp 868 triliun atau 4,85%. Lebih lanjut, Febrio menyebutkan, realisasi pendapatan negara hingga Juli tumbuh 21,2% jika dibandingkan periode sama tahun lalu. Sedangkan belanja negara naik 13,7% dari periode sama tahun lalu. Ia merinci, pendapatan negara hingga Juli 2022 terdiri dari, penerimaan perpajakan senilai Rp 1.213,5 triliun atau tumbuh 24,4% yoy dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 337,1 triliun atau meningkat 11,4% yoy. Kemudian,  penerimaan perpajakan diperoleh dari dari penerimaan pajak yang meningkat 25,8% yoy atau Rp1.028,5 trilun. Serta penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp185,1 triliun atau meningkat 17,7% yoy. Lalu, dari sisi belanja, realisasinya sudah mencapai Rp 1.444,8 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.031,2 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 413,6 triliun. Febrio bilang, meski saat ini terjadi surplus secara terus menerus,  APBN akan tetap mengalami defisit meski pendapatan diperkirakan terus tumbuh. Ini karena belanja negara juga akan terus meningkat, termasuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik. “Sehingga proyeksi defisit APBN akan tetap ke arah 3,92% dari PDB pada tahun 2022 atau lebih baik,” imbuhnya. (*)  

Pelajaran Berharga Ferdy Sambo

BY FNN Kamis, 11 Agustus 2022 14:23:51 0

Mahfud menegaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah menjelaskan masih ada 28 anggota polisi lain yang akan diperiksa terkait pelanggaran etik dari total 31 orang di kasus penembakan Brigadir J. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies SEBUAH pelajaran sangat berharga, jangan sewenang-wenang saat berkuasa. Siapapun bisa jatuh tanpa terduga. Pelaku kejahatan akan mendapat balasan setimpal. Semoga eksekutif, legislatif dan yudikatif belajar dari peristiwa ini: jalankan tugas demi keadilan. Apakah eksekutif, legislatif, yudikatif sudah menjalankan tugas dengan adil, untuk kepentingan rakyat banyak? Apakah Omnibus Law, IKN adil? Apakah pengelolaan SDA, penanganan hukum dan korupsi, sudah adil? Apakah PT 20% adil? Kalau belum, segera perbaiki! Jangan sampai terlambat. Melansir CNN Indonesia, Rabu (10 Agu 2022 07:10 WIB), mantan Kepala Divisi dan Profesi Pengamanan (Kadivpropam) Polri Irjen Ferdy Sambo dijerat pidana dengan ancaman hukuman mati usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Sambo dijerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto 56 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. “Penyidik menerapkan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun,” kata Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (9/8/2022). Komjen Agus menyebut bahwa aksi dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati besar kemungkinan tidak terjadi. Hal tersebut disampaikan Agus pasca Tim Khusus mengumumkan bahwa tak ada fakta tembak-menembak antara Brigadir J dan Bharada E di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga 46 Jakarta Selatan itu. Sehingga kepolisian menerapkan jerat dugaan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. “Kalau Pasal 340 KUHP diterapkan, kecil kemungkinannya itu (pelecehan oleh Brigadir Yosua),” ujar Komjen Agus kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (9/8/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya masih mendalami motif penembakan yang menewaskan Brigadir J. “Motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga terhadap ibu Putri. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan namun yang pasti ini jadi pemicu utama terjadinya pembunuhan untuk apa kesimpulannya tim saat ini terus bekerja,” terangnya. Listyo Sigit memastikan, Sambo melakukan penembakan dengan senjata milik Brigadir J berkali-kali ke dinding untuk merekayasa agar terkesan telah terjadi tembak-menembak. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka ialah Bharada E alias Richard Eliezer, Bripka RR alias Ricky Rizal, KM alias Kuat serta Irjen Pol Ferdy Sambo. Bharada E dijerat dengan Pasal 338 Jo 55 dan 56 KUHP. Sementara itu, tiga tersangka lainnya termasuk Irjen Ferdy Sambo dikenakan Pasal 340 Sub 338 Jo Pasal 55 dan 56 KUHP. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan motif Ferdy Sambo memerintahkan Bharada E untuk menembak Brigadir J merupakan persoalan sensitif. Dia mengatakan alasan yang mendasari perintah penembakan itu belum bisa diungkap ke publik. “Yang penting sekarang telurnya sudah pecah, itu yang kita apresiasi dari Polri. Soal motif, hanya boleh didengar orang dewasa yang nanti dikonstruksi Polisi,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Selasa (9/8/2022). Mahfud menegaskan Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah menjelaskan masih ada 28 anggota polisi lain yang akan diperiksa terkait pelanggaran etik dari total 31 orang di kasus penembakan Brigadir J. “Kalau ditemukan etik itu berhimpitan dengan pidana. Misalnya, ketika dia mencopot CCTV, itu bukan sekadar tidak profesional tapi sengaja agar terjadi hilangnya jejak ya, bisa dipidana juga. Kita tunggu. Yang penting sekarang telur pecah dulu,” tegas Mahfud. (*)

DPR Memang Seperti Taman Kanak Kanak

BY FNN Kamis, 11 Agustus 2022 12:44:32 0

Ke depan dugaan kuat, akan ada ledakan yang membahayakan kalau benar kasus FS terkait dengan uang haram yang beredar diantara oknum pejabat negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah bikin berang DPR. Gus Dur pernah menyebut para anggota dewan yang gemar ribut itu seperti di Taman Kanak-kanak (TK) saja. Ucapan itu membekas di masyarakat dan menjadi kesan buruk bagi DPR, sekalipun Gus Dur mengatakan bahwa ucapannya sekedar humor. Analog dengan kasus Irjen Ferdy Sambo dan Brigadir Yosua saat ini, Presiden Joko Widodo sudah 3 kali meminta kasusnya dibuka secara transparan dan tidak boleh ada rekayasa untuk ditutupi. Mengkopulhukam Mahfud MD mungkin merasa kesal melepas kritik bahwa sikap DPR khususnya Komisi III, dan fakta secara kelembagaan hanya diam. Membuat beberapa anggota DPR ribut dan berang. Ketua DPR RI memberikan komentar yang terkesan ada emosi ingin membela FS bahkan sempat dilaporkan ke Dewan Kehormatan buru-buru membela diri bahwa dirinya tidak ada maksud membela apalagi melindungi FS, dan malah menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kasus tindakan tegasnya, terkesan gagap karena serba terlambat. Beberapa anggota DPR paska Kapolri menetapkan FS sebagai tersangka baru mulai muncul komentar bersifat pribadi. Tetap saja secara kelembagaan DPR RI khususnya Komisi III hanya diam, tertutup untuk membela diri dengan cara apapun, termakan dan sudah tenggelam oleh waktu. Fenomena tersebut menggambarkan reaksi beberapa anggota DPR aneh, lucu-lucu dan serba terlambat bereaksi atas kejadian yang harusnya menjadi fokus perhatian dan pengawasan DPR. Ironi, baru bereaksi setelah DPR diawasi dan diingatkan oleh Menkopolhukam baru ramai-ramai membela diri. Memori muncul fenomena ini persis seperti yang digambarkan Gus Dur saat itu, suka ribut seperti Tanam Kanak kanak. Idealnya DPR RI sejak kasus pembunuhan Yosua bereaksi lebih cepat bereaksi menjalankan fungsi pengawasan. Bukan kalah cepat dengan reaksi Presiden, Mengkopulhukam dan Kapolri. Reaksinya tersebut akan ideal dengan segera memanggil semua pejabat negara terkait untuk ungkap kasusnya dengan cepat, transparan dan segera lakukan reformasi di tubuh Polri. Pembusukan di tubuh Polri tidak lepas akibat penggantian serampangan atas UUD 1945 menjadi UUD 2002 yang memberi kekuasaan monopolistik dan kerusakan peran di semua organ lembaga negara. Menurut Prof. Daniel M. Rosyid (Presidium KAMI Jatim), kondisi tersebut telah berbuah tata kelola keamanan dan ketertiban yang keliru di mana Polri hanya menjadi alat kekuasaan yang brutal serta melindungi the untouchables elit politik dan cukong. Prof. Din Syamsudin (Presidium KAMI Nasional) menyampaikan, “proses penanganan kasus FS  memang terkesan dramatis. Selain memakan waktu lama juga proses tersebut penuh dalih yang kontroversial dan artifisial”. “Penanganannya terkesan sangat berhati-hati karena mungkin sensitif dan bisa membuka kotak pandora penegakan hukum yang menyimpan misteri”. Hentikan DPR RI membela diri, sudah serba terlambat antisipasinya justru muncul reaksi aneh-aneh seperti anak TK, bukan hanya memalukan tetapi sangat naif itu terjadi di tubuh lembaga terhormat sekelas DPR RI. Ke depan dugaan kuat, akan ada ledakan yang membahayakan kalau benar kasus FS terkait dengan uang haram yang beredar diantara oknum pejabat negara. Dan, kalau itu benar bahkan nyrempet pada oknum anggota DPR RI, bisa mempercepat akan terjadinya revolusi negara ini, menuntut negara ditata ulang. (*)

Din Syamsudddin: "Satgassus Harus Dibubarkan Karena Tidak Diperlukan!"

BY FNN Kamis, 11 Agustus 2022 11:06:48 0

Jakarta, FNN - Kasus terbunuhnya Brigadir Joshua yang menjadikan mantan Kadiv Propam Polri Irjen (Pol) Ferdy Sambo sebagai tersangka sungguh sangat memprihatinkan. Keprihatinan tersebut disampaikan oleh M. Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015. “Bahwa aparat penegak hukum melakukan pelanggaran hukum itu sendiri. Jika hal ini benar terjadi maka akan meruntuhkan sendi Negara Indonesia yang berdasarkan hukum,” ungkap Ketua Umum MUI 2015 itu. Proses penanganan kasus tersebut, dinilai Din, memang terkesan dramatis. Selain memakan waktu lama juga proses tersebut penuh dengan dalih yang kontroversial dan artifisial. “Penanganannya terkesan sangat berhati-hati karena mungkin sensitif dan bisa membuka kotak pandora penegakan hukum yang menyimpan misteri,” lanjutnya. Menurut Din, sebenarnya sudah menjadi opini umum bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bahwa penegakan hukum mengusik rasa keadilan sebagian masyarakat. Dan, “Penegakan hukum tak luput dari mafia,” ujar Din. Keberadaan Satgassus di tubuh Polri yang disinyalir menjadi super body dan  rentan terhadap mafia adalah berbahaya karena bisa menghalangi penegakan keadilan dan membuka jalan bagi kezaliman (lawan dari keadilan). “Saya sependapat bahwa Satgassus semacam itu harus dibubarkan karena tidak diperlukan,” tegas Din Syamsuddin.   Menurutnya, dugaan bahwa Satgassus tersebut berhubungan dengan kasus pelanggaran hukum seperti pembunuhan enam anggota Laskar FPI, praktik judi online, dan pembunuhan Brigadir Joshua itu sungguh menyedihkan. “Kalau itu nanti terbukti maka akan merupakan malapetaka nasional,” lanjut Din Syamsuddin. Sebenarnya masalah yang ada bukan hanya keberadaan sebuah Satgasus di tubuh Polri, tapi posisi Polri itu sendiri. Apakah posisi Polri seperti sekarang ini sudah tepat atau justru perlu dikoreksi. Din Syamsuddin, menyebut, seperti di banyak negara kepolisian cukup di bawah sebuah departemen/kementerian. Dan, “Yang perlu dihindari jangan sampai Kepolisian Negara menjadi semacam super body yang represif, menjadi alat kepentingan politik (bukan alat negara), dan tidak tersentuh hukum itu sendiri,” ujarnya. Solusi terhadap semuanya sangat menuntut political will dari Presiden Joko Widodo, dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. “Apakah ucap dan laku bersesuaian ataukah tidak?” tandas Din Syamsuddin. (mth/MD)

Umat dan Kepemimpinan Global

BY FNN Kamis, 11 Agustus 2022 08:51:26 0

Jika tidak maka Umat ini hanya akan mampu bahkan pintar bernostalgia dengan kegemilangan masa lalu. Sejarah pun menjadi kebanggaan. Tapi gagal mengembalikan kegemilangan sejarah itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation/NYCHHC Chaplain UMAT ini memang ditakdirkan untuk hadir dengan misi kepemimpinan. Dengan kata lain kepemimpinan adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab keumatan. Sehingga dengan sendirinya umat harus mampu menampilkan diri sebagai pemimpin. Ada beberapa dasar keagamaan (religious basis) kenapa Umat ini hadir dengan tanggung jawab kepemimpinan itu. Pertama, karena Umat ini adalah ummatan wasathan atau Umat pertengahan. Kata wasathiyah tidak sekedar “imbang” di posisi pertengahan. Tapi minimal mencakup tiga karakter dasar: a. bahwa Umat ini adalah Ummah with excellence. Umat yang memiliki kelebihan dan keistimewaan. Tentu dalam arti positif. Bukan keangkuhan seperti keangkuhan rasial sebagian orang putih. b. bahwa Umat ini memiliki tunas yang kuat. Wisthus syajarah juga bermakna tunas dari sebuah pohon. Umat ini tunasnya adalah iman yang tumbuh bagaikan pohon yang sehat dan kokoh. c. bahwa Umat ini adalah Umat dengan ketauladanan. Dan, ketauladanan merupakan esensi kepemimpinan. Sebagimana Rasulullah sebagai “uswah” (juga dimaknai pemimpin) bagi Umat ini. Kedua, karena Umat ini adalah “Khaer Ummah” atau Umat terbaik. Kata “KhaerIyah” atau terbaik pada ayat ini sama dengan kata excellent pada ayat di atas. Bahwa Umat ini punya keistimewaan, kapasitas, potensi dan integritas untuk kepemimpinan itu. Keadaan Umat Masa Kini Melihat keadaan Umat masa kini tentu kita harus jujur bahwa posisi kepemimpinan itu telah lama hilang dari mereka. Realitanya Umat menjadi terpimpin (makmum) bagi orang lain, hampir dalam segala aspek kehidupan. Umat Muslim di negara-negara mayoritas Muslim pada umumnya bermental minoritas dan diperlakukan bagaikan minoritas. Seringkali justeru mereka yang di posisi minoritas mengontrol hampir semua lini kekuasaan. Umat Muslim di negara-negara minoritas Muslim masih menjadi bulan-bulanan mispersepsi bahkan phobia dari banyak pihak. Seringkali kesalah pahaman dan phobia itu menjadikan mereka menjadi target kekerasan, baik secara fisik maupun secara psikis. Belum lagi tentang Umat yang memang jadi korban berbagai kezholiman di berbagai belahan dunia. Dari Afghanistan, Irak, Suriah, Yaman, hingga ke Myanmar dan Xingjian (Uighur) China, Kashmir dan India. Bahkan yang klasik dan semakin suram adalah Saudara-Saudara kita Palestina yang hingga detik ini masih menjadi target kezholiman penjajah Israel. Secara umum Umat tidak saja menjadi makmum bagi Umat lain. Tapi menjadi korban dan mangsa bagi orang lain yang punya kepentingan. Faktor Hilangnya Kepemimpinan Tentu tidak mudah merincikan penyebab kenapa Umat ini kehilangan posisi kepemimpinan itu. Salah satunya karena Umat ini tidak monolith (bersifat tunggal). Umat ini sangat ragam dan memiliki kapasitas yang berbeda dan ragam pula. Namun secara ringkas dapat disebutkan beberapa faktor itu. Pertama, melemahnya akidah dan iman Umat ini. Sebuah pernyataan klasik dan umum. Tapi sesungguhnya memilki makna yang dalam. Dengan lemahnya akidah dan iman Umat, terporosot pula “izzah dzatiyah” atau self confidence (rasa bangga dan percaya diri) Umat. Akibatnya Umat merasa lemah dan terkalahkan sebelum dilemahkan dan dikalahkan oleh siapapun. Tragisnya hal itu terjadi dengan segala potensi Umat yang dahsyat. Baik itu potensi SDM (Umat beragama terbesar dunia), potensi SDA (potensi kekayaan alam dunia Islam) yang luar biasa, dan lain-lainnya. Kedua, kebekuan pemikiran Umat. Umat ini harusnya Umat yang berkarakter IQRA’. Yaitu Umat yang memiliki wawasan atau mindset yang luas (broaden). Sayangnya ciri keumatan yang mendasar ini melemah. Akibatnya Umat seringkali didominasi oleh tendensi sentimen atau emosi yang tidak terkontrol. Hal ini kerap melahirkan keadaan pahit Umat yang gampang menjadi mainan kepentingan orang lain. Ketiga, melemahnya karakter Umat yang bercirikan akhlakul karimah. Hal ini membawa kepada, tidak saja bahwa ketauladanan Umat melemah. Lebih buruk lagi Umat seringkali justru menjadi hijab keindahan Islam di mata dunia. Keempat, gagalnya Umat membangun shaf dalam kehidupan sosialnya. Membangun shaf bagi Umat ini  mendasar, baik pada sisi ritualnya maupun pada sisi kehidupan sosialnya. Secara ritual Umat hebat dalam membangun shaf. Masjid-masjid pun ramai. Haji antrian. Tapi secara sosial Umat ini tercabik-cabik bahkan saling merobek. Kelima, melemahnya semangat Dakwah dan amar ma’ruf nahi mungkar. Dakwah, amar ma’ruf dan nahi mungkar, menjadi salah satu “non official” pilar Islam. Sehingga kalau saja ada rukun Islam keenam, hal inilah yang menempatinya. Sekuat apapun Umat ini jika dakwah, amar ma’ruf dan nahi mungkin diabaikan pada akhirnya akan bertekuk lutut pada musuh-musuhnya. Tentu banyak faktor lainnya. Sebagai misal saja wawasan keagamaan yang terpenjara oleh aspek ritual. Saya menyebutnya dengan “ritual centric” dalam beragama. Juga ada kecenderungan “jalan pintas” masuk syurga. Banyak yang ingin mati di jalan Allah. Tapi tidak ingin hidup di jalanNya. Dua Sisi Kepemimpinan Dan karenanya untuk Umat ini dapat meraih kembali kepemimpinan itu, baik kepemimpinan internal (imaman lil-muttaqin) maupun kepemimpinan global (imaaman linnas) Umat perlu mengembalikan semua Karakter utama Umat di atas. Jika tidak maka Umat ini hanya akan mampu bahkan pintar bernostalgia dengan kegemilangan masa lalu. Sejarah pun menjadi kebanggaan. Tapi gagal mengembalikan kegemilangan sejarah itu. Wallahu Al-Musta’an wa ilahi at-tuklaan! Manhattan City, 10 Agustus 2022. (*)

LaNyalla: Hilangnya Pancasila Sebagai Identitas Konstitusi Jadi Pangkal Utama Karut Marut Bangsa

BY FNN Kamis, 11 Agustus 2022 07:06:54 0

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pangkal dari semua persoalan yang semakin membuat Indonesia karut marut adalah dihilangkannya Pancasila sebagai Identitas Konstitusi. \"Penghilangan Pancasila itu dilakukan bangsa ini secara \'malu-malu tapi mau\', atau \'malu-malu kucing\'. Sehingga kita menjadi bangsa yang memalukan, karena terhina untuk selalu meminta-minta pinjaman dan utang,\" kata LaNyalla secara virtual dalam Diskusi Publik Forum News Network (FNN) di Jakarta, Rabu (10/8/2022). Menurut LaNyalla, Pancasila sudah tidak digunakan lagi dalam berbangsa dan bernegara sejak tahun 2002. Atau sejak penggantian Konstitusi tuntas dikerjakan oleh MPR.  \"Meminjam istilah Profesor Kaelan dari UGM, sejak saat itu kita telah menggunakan UUD baru, yaitu UUD 2002. Bukan lagi UUD 1945,\" papar dia. Menurut LaNyalla, sangat jelas cita-cita dan tujuan nasional di dalam Pembukaan UUD 1945 serta Pancasila sudah tidak nyambung lagi dengan isi Pasal-Pasal di dalam Konstitusi.  Bahkan, Naskah Penjelasan UUD 1945 yang sangat terang benderang menjelaskan bagaimana mewujudkan Cita-Cita dan Tujuan Nasional negara ini resmi dihapus total sejak tahun 2002.  \"Ini bisa kita baca di Aturan Tambahan UUD Hasil Amandemen 1999-2002 di Pasal II, yang tertulis; ‘Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal,\" tukas Senator asal Jawa Timur itu. Belum lagi di masa Reformasi, tepatnya tanggal 13 November 1998,  MPR melalui Ketetapan (TAP) MPR Nomor. XVIII/MPR/1998 telah mencabut Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), sebagai materi Pendidikan Ideologi yang diterapkan melalui Penataran P4.  Pertimbangannya materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Ini artinya materi P4 yang merupakan penjabaran nilai-nilai dan butir-butir Pancasila di tataran fraksis dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. \"Jadi kalau hari ini kita melakukan refleksi 77 Tahun Indonesia merdeka, dengan tonggak Proklamasi 17 Agustus 1945, menjadi tidak nyambung lagi. Karena negara Proklamasi sudah bubar, sejak tahun 2002,\" kata LaNyalla dalam diskusi bertema Refleksi 77 Tahun Indonesia Merdeka, Membangun Ekonomi, Politik dan Hukum yang Beradab itu. \"Penggantian Konstitusi yang dilakukan di tahun 1999-2002 telah memenuhi unsur-unsur pembubaran negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dimana nilai perjanjian luhur bangsa Indonesia dan nilai Proklamasi sebagai suatu kelahiran baru suatu negara sudah ditiadakan. Juga dokumen nasional yang mengandung suatu perjanjian luhur bangsa, sebagai identitas nasional dan lambang persatuan sudah dihilangkan,\" imbuhnya. Dari situlah, awal bangsa ini mulai dipisahkan dari Ideologinya. Awal bangsa ini mulai meninggalkan Pancasila sebagai grondslag dan Staatsfundamentalnorm. Juga menjadi awal persoalan bangsa semakin kompleks karena ketidakadilan dan kemiskinan struktural terjadi. Ditambahkannya, saat ini bangsa Indonesia sedang dalam proses pencaplokan oleh bukan orang Indonesia asli dan mereka ingin menguasai tiga sektor kunci. Yaitu sistem politik, perekonomian dan kuasai Presiden atau Wakil Presidennya. Dan UUD 2002 membuka peluang untuk itu terjadi. Karena Pasal 6 UUD 1945 naskah asli yang menyebutkan: Presiden ialah Orang Indonesia Asli telah diganti dengan menghapus kata ‘Asli’.  \"Jika tiga epicentrum penting tersebut sudah dikuasai oleh bukan Orang Indonesia Asli, maka Anda semua akan bisa apa? Anda akan tersingkir dan menjadi penduduk kelas bawah yang tidak kompeten dan tidak mampu bersaing, karena Anda miskin. Dan lingkaran setan kemiskinan struktural inilah yang dilanggengkan,\" beber dia lagi.  Oleh karena itu, LaNyalla mengajak semua elemen bangsa untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Untuk kemudian disempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm. Agar Indonesia kembali dengan sistemnya sendiri, seperti diucapkan oleh H.O.S Cokroaminoto yaitu; Zelfbestuur.  \"Mari kita kembali ke sistem yang paling cocok dengan watak bangsa yang super majemuk dan bangsa kepulauan yang terpisah oleh lautan,\" katanya. Semua elemen bangsa ini, katanya, harus berpikir dalam kerangka Negarawan. Memikirkan masa depan anak cucu kita. Karena negeri ini sebenarnya kaya-raya dengan kekayaan alam dan iklim serta berada di garis katulistiwa. Negeri yang sungguh bisa besar dan menjadi adi daya di dunia sebagai penjaga harapan hidup manusia di bumi, melalui kekayaan biodiversity hutan untuk menghasilkan oksigen dan sumber kekayaan hayati. \"Jangan sampai potensi itu dirampok oleh bukan orang Indonesia asli secara sistemik melalui agresi non-militer.  Marilah kita ingat pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Mereka menyabung nyawa dengan semboyan: “Merdeka atau Mati” sebuah semboyan yang kini mungkin terasa absurd di ruangan ber-AC ini. Tetapi itu semua mereka lakukan demi kemerdekaan. Demi perwujudan kecintaan kepada tanah air, dan demi satu harapan mulia; agar tumbuh generasi yang lebih sempurna,\" tuturnya. Hadir dalam kesempatan itu Pemimpin Redaksi FNN, Mangarahon Dongoran, Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Senator Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Pengamat Politik, Rocky Gerung, Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy dan Pengamat Hukum, Ahmad Yani. (mth/*) 

BI Ajak OP Digencarkan, Tekan Inflasi Pangan Turun Hingga ke 5 Persen

BY FNN Rabu, 10 Agustus 2022 16:02:58 0

Jakarta, FNN – ubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengajak agar Operasi Pasar (OP) bisa digiatkan di pusat maupun daerah agar inflasi pangan bisa turun ke level 6 persen atau bahkan 5 persen (year-on-year/yoy) , dari Juli yang tercatat sebesar 10,47 persen (yoy).\"Mari kita segera melakukan operasi pasar agar harga cabai, bawang, telur, dan daging bisa turun. Kemudian minyak goreng yang sudah turun agar tidak naik lagi harganya,\" ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo pada dimulainya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.Di pusat, ia menyebutkan sedang dikoordinasikan agar bupati maupun wali kota bisa menggunakan anggaran daerah untuk OP lantaran terdapat beberapa masalah terkait kepastian hukum dan ada beberapa bupati atau wali kota yang takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar .Adapun dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan lalu yang sebesar 4,94 persen (yoy), inflasi pangan menjadi komponen yang paling tinggi yakni dengan kenaikan 10,47 persen (yoy). Padahal inflasi pangan sebenarnya tidak boleh lebih dari 5 persen atau paling tinggi 6 persen.Perry Warjiyo menuturkan inflasi pangan adalah permasalahan perut dan rakyat, serta berimplikasi langsung kepada kesejahteraan, sehingga hal tersebut bukanlah masalah ekonomi saja, melainkan masalah sosial dan berpotensi berlanjut menjadi masalah politik.Inflasi pangan merupakan 20 persen dari komposisi pengeluaran masyarakat secara total, sedangkan bagi masyarakat kelas bawah bisa mencapai 40 persen atau 50 persen atau lebih tinggi dari porsi masyarakat kelas menengah ke atas.\"Jadi dengan menurunkan inflasi pangan dari level 10,47 persen (yoy) menjadi 6 persen (yoy) atau 5 persen (yoy), dampak sosialnya akan sangat-sangat besar dalam menyejahterakan rakyat,\" ujar Perry Warjiyo.Oleh karenanya ia menekankan agar gerakan nasional pengendalian inflasi pangan bisa terus didorong dengan terus bekerja sama antara seluruh pihak baik di pusat maupun daerah. (mth/Antara)

BMKG Ingatkan Waspada Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Provinsi

BY FNN Rabu, 10 Agustus 2022 15:57:12 0

Jakarta, FNN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di sejumlah provinsi pada Rabu (10/8).Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, seperti di Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, dan Maluku. Selain itu, di Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sumatra Selatan. Sebelumnya, BMKG melalui Jakarta Tropical Cyclone Warning Center memprakirakan bibit siklon tropis 97W akan mempengaruhi tinggi gelombang di Laut Natuna.\"Dampak tidak langsung dalam 24 jam ke depan bibit 97W terhadap kondisi cuaca di Indonesia berupa tinggi gelombang laut 1,25 - 2,5 meter di Laut Natuna Utara, Laut Natuna, Perairan Kepulauan Karimata, Selat Karimata,\" ujar Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto.Bibit siklon tropis 97W saat ini terpantau di Laut China Selatan sebelah Timur Vietnam tepatnya di sekitar 15,9 LU dan 112,1 BT, dengan kecepatan angin maksimum 30 knot dan tekanan udara minimum 998 mb.Sistem ini diperkirakan akan meningkat potensinya dalam 24-48 jam ke depan seiring pergerakannya ke arah utara-timur laut secara perlahan. \"Potensi sistem untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada dalam kategori tinggi,\" kata Guswanto. (mth/Antara)

Indonesia Raih Satu Perak di Kejuaraan Dunia Running Target 2022

BY FNN Rabu, 10 Agustus 2022 15:51:29 0

Jakarta, FNN – Indonesia membawa pulang satu medali perak yang diperoleh Nourma Try Indriani dalam Kejuaraan Dunia Running Target ISSF 2022 di Chateauroux, Prancis, 1-9 Agustus.Nourma menjadi satu-satunya wakil Merah Putih yang mendulang medali setelah berada di posisi kedua nomor 10m running target mixed women individual. yang bergulir Selasa (9/8) waktu setempat.Berdasarkan laman Federasi Olahraga Menembak Internasional (ISSF), Nourma pada babak final membukukan total skor 371.Dia berada di belakang petembak asal Ukraina Avramenko Galina yang pulang dengan emas setelah melesatkan bidikan di angka 372.Adapun perunggu menjadi milik atlet menembak asal Armenia Grigoryan Arusyak dengan 367.Secara keseluruhan, Indonesia menurunkan delapan petembak dalam World Championship Running Target 2022 di Prancis.Selain Nourma, pada nomor putri ada Feny Bachtiar, Rica Nensi Perangin Angin, dan Nurul Sofiah. Sementara untuk putra yakni Muhammad Chuwaizam, Irandi Julio, Pahriz Nugra Pratama, dan Muhammad Sejahtera Dwi Putra.Kejuaraan Dunia Running Target ISSF diikuti 55 atlet dari 14 negara. Mereka bersaing dalam 12 nomor running target yang dilombakan.Dengan meraih satu medali perak, Indonesia menempati posisi ketujuh bersama Korea Selatan dalam klasemen akhir perolehan medali.Sedangkan Ukraina menjadi peraih medali terbanyak dengan enam emas, lima perak, dan empat perunggu. Swedia di bawahnya dengan empat emas, dua perak, dua perunggu. Kemudian Kazakhstan di posisi ketiga dengan dua emas.Finlandia di urutan keempat dengan satu emas, empat perak, tiga perunggu. Lalu Armenia di posisi kelima dengan satu emas tiga perunggu dan Hungaria di atas Indonesia setelah meraih satu perak, satu perunggu. Posisi kesembilan adalah Polandia dengan satu perunggu. (mth/Antara)

Minyak Ditutup Melemah Tertekan Kemajuan Pembicaraan Nuklir Iran

BY FNN Rabu, 10 Agustus 2022 15:43:48 0

New York, FNN – Harga minyak melemah pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), tertekan meningkatnya prospek ekspor minyak Iran yang lebih banyak seiring kemajuan yang dicapai dalam pembicaraan nuklir Iran di tengah kekhawatiran bahwa ekonomi yang melambat dapat mengurangi permintaan.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September, menyusut 0,26 dolar AS atau 0,29 persen, menjadi menetap di 90,50 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober tergelincir 0,34 dolar AS atau 0,35 persen, menjadi ditutup pada 96,31 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Selama sesi, kedua kontrak acuan bergerak naik dan turun lebih dari satu dolar AS per barel, dikutip dari Xinhua.Uni Eropa pada Senin (8/8/2022) mengajukan teks akhir dari rancangan keputusan tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, sambil menunggu keputusan politik dari peserta pembicaraan Wina.Beberapa pedagang berbicara tentang pembicaraan nuklir Iran dan mengulurkan harapan untuk kesepakatan, kata Phil Flynn, analis pasar senior di The PRICE Futures Group.Iran dapat meningkatkan ekspor minyaknya sebesar satu juta hingga 1,5 juta barel per hari dalam enam bulan dan kebangkitan kembali perjanjian nuklir 2015 kemungkinan akan membuat harga minyak turun tajam mengingat ekspektasi rendah dari kesepakatan di pasar, menurut Vivek Dhar, analis Commonwealth Bank.Harga minyak mendapat dukungan setelah Ukraina menghentikan aliran minyak di pipa minyak Druzhba ke beberapa bagian Eropa tengah karena sanksi Barat telah mencegah pembayaran dari Moskow untuk biaya transit.Aliran di sepanjang rute selatan pipa Druzhba telah terpengaruh sementara rute utara yang melayani Polandia dan Jerman tidak terganggu.Sementara itu, total stok minyak mentah komersial AS kemungkinan naik 600.000 barel pekan lalu, sementara stok bensin dan sulingan AS masing-masing turun 1,2 juta barel dan 900.000 barel pada periode yang sama, menurut survei analis terbaru oleh S&P Global Commodity Insights. (mth/Antara)

Dolar Turun Tipis Karena Ekspektasi Inflasi Telah Mencapai Puncaknya

BY FNN Rabu, 10 Agustus 2022 15:37:52 0

New York, FNN – Dolar AS sedikit menyusut terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena ekspektasi luas inflasi AS lebih lemah menjelang data inflasi utama yang dapat memberikan petunjuk tentang seberapa agresif Federal Reserve akan menaikkan suku bunga pada September.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,06 persen menjadi 106,3750 pada akhir perdagangan.Dolar AS melemah pada Selasa (9/8/2022) pagi dengan keyakinan di seluruh pasar bahwa inflasi mungkin telah mencapai puncaknya, kata sebuah catatan oleh penyedia solusi valuta asing Monex USA.Greenback telah melayang lebih rendah dalam perdagangan tipis sejak awal sesi, tetapi kemudian berbalik arah karena pasar saham AS merosot karena peringatan laba, kekhawatiran inflasi global, dan data yang menunjukkan produktivitas pekerja AS turun tajam pada kuartal kedua.\"Ada banyak masalah global dan kita tidak bisa mengabaikannya dan itu memberi banyak tekanan ke bawah pada pertumbuhan global,\" Juan Perez, direktur perdagangan di Monex USA mengatakan tentang daya tarik safe haven dolar, dikutip dari Xinhua.Fokus besar bagi para pedagang adalah pada laporan indeks harga konsumen (IHK) AS pada Rabu, yang diperkirakan menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi selama beberapa dekade mereda pada Juli setelah kenaikan suku bunga berturut-turut 75 basis poin oleh The Fed pada Juni dan Juli.\"Kami secara konsisten mendapatkan laporan inflasi yang lebih panas dari perkiraan dan jika itu terjadi lagi, pasar tidak siap untuk itu,\" kata Edward Moya, analis pasar senior di Oanda. \"Jika itu terjadi, kami menguji keseimbangan lagi terhadap euro,\" katanya tentang potensi penguatan dolar yang lebih besar.Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi 1,0208 dolar AS dari 1,0190 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2070 dolar AS dari 1,2072 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,6956 dolar AS dari 0,6980 dolar AS.Dolar AS dibeli 135,17 yen Jepang, lebih tinggi dari 134,86 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9540 franc Swiss dari 0,9561 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2891 dolar Kanada dari 1,2863 dolar Kanada. (mth/Antara)

Long March Buruh dan Gerakan Massa

BY FNN Rabu, 10 Agustus 2022 14:53:33 0

Gerakan Jumhur dkk dengan aksi sejuta buruh dan Long March tentunya akan mendorong adanya spirit kemanusiaan buruh untuk membangun solidaritas kemanusiaan. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle JUMHUR Hidayat, Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dengan massa Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB), aliansi dari 40 serikat buruh, telah memasuki Jakarta pada hari ini, Rabu (10/8/2022). Massa bergerak ditandai awalnya long march dari Gedung Sate, Kota Bandung, selama 5 hari dipimpin Sunarti, tokoh buruh perempuan dan Jumhur Hidayat ikut bergabung long march dari Kerawang. Tuntutan para kaum buruh adalah hapuskan UU Omnibuslaw selamanya. UU ini adalah alat penindasan kaum oligarki kepada buruh. Demikian pula, UU Omnibuslaw ini melawan konstitusi UUD 1945. Hal ini telah saya bahas sebelumnya dalam tulisan “Pemberontakan Kaum Buruh”. Gerakan massa buruh yang berpusat di Jakarta dan menyebar di berbagai daerah Indonesia, dengan Long March yang dipimpin Sunarti, Ketua Serikat Buruh SBSI92, dan Jumhur, mengandung makna penting dalam dua hal, pertama, long march itu adalah simbol dari sebuah penderitaan. Sebuah perjuangan tidak mungkin mencapai makna yang dalam jika sang pemimpin tidak mengalami penderitaan. Hal ini dilakukan Nabi Muhammad kala Long March dari Madinah ke Mekkah saat melakukan aksi pembebasan/ perebutan Ka\'bah, di masa lalu. Hal ini dilakukan Mao Ze Dong juga ketika melakukan Long March sejauh 9000 km di China untuk pembebasan dari kaum Nasionalis Kuomintang dan juga Long March pejuang Siliwangi, dari Bandung ke Jogjakarta pada masa kemerdekaan Indonesia, serta Long March santri Ciamis ke Jakarta dalam aksi 212 tempo hari. Pejuang dengan penderitaan dilakukan untuk menunjukkan spirit atau ruh perjuangan itu sendiri, supaya massa rakyat meyakini bahwa perjuangan ini tidak ada jalan kembali. Makna kedua, perjuangan dengan massa rakyat yang besar menunjukkan adanya tuntutan pengembalian makna “mass society”, sebuah konsep di mana masyarakat dikembalikan dari alienasi (keterasingan), di mana kumpulan massa rakyat berbasis/bersifat individualistik/atomistik menjadi masyarakat yang berbasis komunalitas. Merujuk pada Erick Fromm, cendikiawan Frankfurt, keterasingan manusia dalam masyarakat terjadi karena industrialisasi dan modernisasi yang begitu pesat. Keterasingan juga di bahas oleh Karl Marx, yang mengatakan bahwa manusia hanya menjadi robot robot atau instrumental dalam industri. Bahwa manusia telah kehilangan kemanusiaannya. Menatap ke Depan Krisis kemanusiaan dalam konteks Indonesia saat ini sudah demikian parah. Negara berkembang ke arah yang salah, di mana negara berfungsi untuk melayani kepentingan penguasa. Penguasa, khususnya aparat yang berkuasa, telah berkomplot untuk mengakumulasi kekuasaan, kekuatan dan kekayaan untuk kepentingan segelintir elit saja. Contoh terakhir terkait pembunuhan Brigadir Joshua, yang melibatkan banyak jenderal, semakin meyakini kita bahwa hukum dan keadilan semakin kehilangan makna. Pada sisi lain massa rakyat terjebak dalam pertarungan hidup hari demi hari. Kaum buruh selama pandemi telah kehilangan penghasilan dan pekerjaan yang layak. Gaji tergerus inflasi, harga-harga kebutuhan pokok dan BBM meroket tinggi. Mereka harus mengeluarkan keringat lebih banyak lagi untuk bisa bertahan hidup. Gerakan Jumhur dkk dengan aksi sejuta buruh dan Long March tentunya akan mendorong adanya spirit kemanusiaan buruh untuk membangun solidaritas kemanusiaan. Disamping itu kaum buruh akan mampu membangun front besar rakyat vis a vis melawan arogansi segelintir elit. HOS Tjokroaminoto, Sukarno dan Tan Malaka telah menggariskan perjuangan massa rakyat, di masa lalu, adalah sebuah keniscayaan. Maksudnya supaya negara dibangun untuk kepentingan rakyat semesta, bukan untuk segelintir penguasa dan cukong. Saat ini Jumhur dkk kembali menghadirkan massa rakyat buruh untuk membangun “mass society”, sebuah masyarakat Indonesia yang sosialistik, yang saling mencintai dan berkeadilan sosial. (*)

KRT Radjiman Wedyodiningrat: Dokter, Pejuang, Politisi

BY FNN Rabu, 10 Agustus 2022 13:01:31 0

Orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Allah benar-benar beserta mereka yang berbuat baik. (QS Al-Ankabut/29:69) Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta KANJENG Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Ia anggota organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1945 ia terpilih untuk memimpin Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).  Lahir di Jogjakarta, 21 April 1879, dan meninggal dunia di Ngawi, Jaw Timur, 20 September 1952. Dalam sejarah Negara Indonesia, peran Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat: menjadi Ketua BPUPKI). Badan inilah yang merancang cikal bakal terciptanya konstitusi Negara Indonesia yang saat ini dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Radjiman Wedyodiningrat anak Sutrodono, pensiunan kopral yang menjadi centeng di Pecinan Jogjakarta. Ibunya berasal dari Gorontalo. Radjiman kecil lulus dari sekolah dasar elit untuk anak bumiputera, yakni Europeesche Lagere School (ELS) pada 27 April 1893 di Jogjakarta. Ia melanjutkan belajar ke sekolah dokter Jawa atau School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA), lulus pada 22 Desember 1898. Pendidikan Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat dipengaruhi dokter Wahidin Sudirohusodo yang merupakan suami bibinya. Selama menempuh pendidikan di sekolah kedokteran, dokter Wahidin Sudirohusodo tiada henti-hentinya memberikan pertolongan kepada Radjiman untuk bisa menyelesaikan kuliahnya hingga lulus dari STOVIA. Selama ia menjadi dokter, Radjiman Wedyodiningrat pernah bertugas untuk memberantas penyakit pes di Purworejo dan Banyumas. Ia kemudian bertugas di Rumah Sakit Jiwa Lawang dan Rumah Sakit Sragen. Radjiman juga pernah menjadi dokter pribadi di Keraton Susuhunan Surakarta.  Pada 1909 Radjiman memutuskan pergi ke Belanda melanjutkan pendidikan dan memperdalam ilmu kedokteran. Radjiman hanya membutuhkan waktu satu tahun untuk menyelesaikan kuliahnya. Sepulang dari Belanda, Radjiman Wedyodiningrat tercatat pernah menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) pada 1918 sampai dengan 1921. Ia juga terlibat aktif dalam pendirian Partai Indonesia Raya (Parindra) pada 1935 di Surakarta oleh Dr Soetomo dan kawan-kawan. Inspirasi Perjuangan - Berbakti untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan mengorbankan tenaga, pikiran, dan ilmu pengetahuan. - Ilmu apa saja berguna untuk meraih kemerdekaan RI. - Ilmu adalah untuk beribadah kepada Tuhan, dan berdedikasi kepada sesama. - Allah mengangkat derajat manusia dengan iman dan ilmu.  Hai orang-orang beriman, bila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah memberi kelapangan untukmu. Dan bila dikatakan: \"Berdirilah\", maka berdirilah, niscaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Mujadilah/58:11) (Apakah orang musyrik lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: \"Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui?\" Orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Katakanlah: \"Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu\". Orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. (QS Az-Zumar/39:9-10)  1. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah), 2. Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini, 3. Dan demi bapak dan anaknya. 4. Kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. 5. Apakah manusia menyangka tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? 6. Dan mengatakan: \"Aku telah habiskan banyak harta.\" 7. Apakah dia menyangka tak seorang pun melihatnya? 8. Bukankah telah Kami berikan kepadanya dua mata, 9. Lidah dan dua buah bibir. 10. Dan Kami tunjukkan kepadanya dua jalan, 11. Tapi dia tak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. 12. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar? 13. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, 14. Atau memberi makan pada hari kelaparan, 15. (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, 16. atau kepada orang miskin yang sangat fakir. 17. Dan orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. 18. Mereka adalah golongan kanan. 19. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, itulah golongan kiri. 20. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. (QS Al-Balad/90:1-20)  Katakanlah: \"Jika bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, - lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya\". Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik”. (QS At-Taubah/9:24) Orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Allah benar-benar beserta mereka yang berbuat baik. (QS Al-Ankabut/29:69) Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi indah. Dengan agama hidup menjadi terarah. (H. A. Mukti Ali) Modal perjuangan: Bandha, bahu, pikir; lek perlu sak nyawane pisan. Siapa yang meninggalkan kediamannya untuk menuntut ilmu, maka ia fi sabilillah (di jalan Allah) hingga pulang. Siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah SWT memudahkan jalan masuk surga. Yen waniya ing gampang, wediya ing pakewuh, sabarang ora kelakon. Doa adalah senjata orang beriman. Waspadalah terhadap doa orang yang teraniaya, karena tak ada hijab/sekat antara dia dengan Allah SWT. Selamat berjuang! (*)

Potensi Merugikan Keuangan Negara, DPR dan Aparat Hukum Wajib Investigasi “Cost Overrun” Kereta Cepat

BY FNN Rabu, 10 Agustus 2022 12:00:03 0

Semoga cost overrun ditanggapi serius oleh semua pihak, jangan sampai menjadi modus, tanpa pengawasan dan investigasi yang memadai dari pihak yang berwenang. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BIAYA Kereta Cepat Jakarta Bandung membengkak, cost overrun, sekitar 1,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp28,5 triliun (kurs Rp15.000 per dolar AS). Ini sebuah jumlah yang sangat besar, mencapai lebih dari 30 persen nilai proyek. Sangat tidak masuk akal. Mungkin itu juga yang dipikirkan oleh China. Tidak masuk akal. Maka itu, China tidak mau menanggung cost overrun ini. China minta pihak Indonesia yang menanggung. Sangat aneh. Karena ini proyek patungan (joint venture) antara BUMN Indonesia dengan BUMN China, yang seharusnya semua biaya ditanggung oleh perusahaan patungan tersebut: PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Tetapi, anehnya, mengapa China minta pihak Indonesia yang menanggung? Apakah China mencium aroma kurang sedap atas cost overrun ini, sehingga tidak mau menanggungnya? Yang lebih aneh lagi, bahwa Indonesia menyatakan akan mempertimbangkan permintaan China, seperti dijelaskan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian yang dimuat oleh CNN Indonesia. Menurut CNN Indonesia, pemerintah sedang mengkaji permintaan China untuk bantu biaya bengkak kereta cepat. Apa maksudnya “bantu”? Apakah membenarkan penciuman China, bahwa ada aroma tidak sedap terkait cost overrun ini. Apakah Indonesia tidak bisa mempertanggungjawabkannya, sehingga memilih “membantu”, yang artinya menanggung, cost overrun ini? Pemerintah Indonesia seharusnya tidak patut memberi pernyataan seperti itu, pemerintah tidak boleh mempertimbangkan menanggung cost overrun, dengan alasan apapun. Pernyataan seperti ini saja sudah mengindikasikan akan ada potensi besar kerugian negara: Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Sebab, menurut UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah tidak boleh membantu perusahaan atau lembaga asing. Dalam hal ini, yakni: perusahaan patungan PT KCIC. Karena itu, pernyataan Sekretaris Kemenko Perekonomian sangat tidak wajar. DPR dan lembaga penegak hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, seharusnya langsung mengambil tindakan cepat, karena pernyataan tersebut berpotensi besar merugikan keuangan negara. DPR harus segera melakukan investigasi, termasuk membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk mendapatkan informasi cost overrun sejelas-jelasnya, sehingga dapat menentukan penyebabnya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi, lembaga penegak hukum seharusnya dapat segera menyelidiki, bahkan menyidik, apakah cost overrun ini terbukti merugikan keuangan negara. Salah satu alasan bahwa cost overrun disebabkan oleh biaya pembebasan lahan yang membengkak sangat tidak masuk akal mengingat progress pembebasan lahan sudah mencapai 99 persen sekitar pertengahan 2019. Pembengkakan biaya proyek bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, biaya proyek Tol Cilincing-Cibitung juga membengkak dari Rp4,2 triliun menjadi Rp10,8 triliun, membengkak Rp6,6 triliun atau sekitar 157 persen. Luar biasa, bukan? Pembengkakan biaya proyek tersebut membuat biaya pembangunan tol sepanjang 34 km ini menjadi salah satu yang termahal (di dunia), dengan biaya pembangunan sekitar Rp317,6 miliar atau 21 juta dolar AS per km. Semoga cost overrun ditanggapi serius oleh semua pihak, jangan sampai menjadi modus, tanpa pengawasan dan investigasi yang memadai dari pihak yang berwenang. Semoga DPR dan lembaga penegak hukum segera terbangun dari hibernasi (tidur) berkepanjangan. Lumpuhnya DPR dan lembaga penegak hukum sangat merugikan seluruh rakyat Indonesia, dan membawa konsekuensi sangat serius bagi masa depan bangsa. Kalau modus seperti ini berlanjut terus, bukan tidak mungkin buku novel fiksi Ghost Fleet menjadi kenyataan. Maka itu, rakyat Indonesia menuntut DPR segera membentuk tim investigasi, Pansus Kereta Cepat. Selamatkan Indonesia! (*) 

“Moment” Penting Peristiwa Sambo, Rakyat Jangan Diam!

BY FNN Rabu, 10 Agustus 2022 11:40:45 0

Yang melawan tidak dibantu, malah seringkali, bahkan dikhianati sendiri oleh bangsanya sendiri hingga tertangkap, dibunuh atau wafat dalam pengasingan. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Presiden Ahlina Institute KAPOLRI Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, MSi semalam mengumumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka dengan ancamam hukuman mati. Penetapan tersangka utama dan sekitar 25 perwira hingga tamtama itu akan diikuti tersangka lainnya. Saat ini adalah moment paling menarik dan penting dari Peristiwa Sambo. Semula Sambo tidak memperkirakan latarbelakang suku Brigadir Joshua, asal gasak dan tembak saja. Di luar dugaan, ternyata Suku Batak sangat solid dan kompak. Penganiayaan atas Joshua adalah penghinaan terhadap Suku Batak. Benar saja, pengacara langsung tampil, Kamarudin Simanjuntak. Pengacara senior asal Batak yang tidak takut sama sekali. Seolah urat nadinya sudah putus. Batak bersatu. Batak kompak bersuara. Pelan-pelan terkuak sang tersangka. Batak tidak diam. Semua Batak bersuara, sehingga dampaknya akan sangat menggelegar. Untuk diketahui juga. Kerajaan-Kerajaan Batak, adalah Tanah terakhir yang menyerah kepada penjajahan Belanda. Kerajaan-kerajaan Batak baru tahun 1920 secara resmi menyerah, setelah Suku-Suku lain sudah terlebih dahulu menyerah di tangan Belanda. Artinya, Batak dijajah Belanda hanya 25 tahun saja, dibandingkan Kerajaan-Kerajaan lain selama 350 tahun. Modal ketangguhan dan jiwa pantang menyerah dari orang Batak ini sudah tersimpan sebagai energi potensial dalam DNA mereka. Jadi, jangan berani-berani menganiaya orang Batak! Jangan diam pula, sebab jika rakyat diam, diam membisu Indonesia akan hancur. Hancur oleh orang-orangnya yang diam. Diam membisu, tanpa perlawanan. Negara ini akan hancur karena rakyatnya sendiri lebih senang diam. Persis sekali seperti kejadian 500 tahun lalu, ketika orang-orang Eropa memasuki Indonesia dan kemudian menjajah. Rakyatnya diam, tidak melawan. Yang melawan tidak dibantu, malah seringkali, bahkan dikhianati sendiri oleh bangsanya sendiri hingga tertangkap, dibunuh atau wafat dalam pengasingan. Sampai dengan merdeka 77 tahun lalu, setiap kali terjadi huru-hara dan bencana, rakyat Indonesia diam. Diam. Diam. Diam. Terjadi perampokan dan penjarahan di depan mata. Diam. Ketika saat ini, tinggal selangkah lagi negara ini masuk dalam jurang, hancur berkeping-keping, rakyatnya tetap diam, diam, diam, membisu seribu bahasa. (*)

Bareskrim Perlu Periksa Semua Anggota Komisi III DPR RI

BY FNN Rabu, 10 Agustus 2022 09:36:03 0

Atas kejadian tersebut wajar kalau masyarakat kemudian meminta Bareskrim apabila dimungkinkan kasus FS ini ada benang merah alasan kenapa Komisi III diam dan terkesan acuh atas peristiwa ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KITA apresiasi tiga kali Presiden Joko Widodo meminta kasus Fredy Sambo (FS) segera dibuka dan disampaikan kepada masyarakat secara transparan, jangan sampai ada rekayasa yang menutupi kejadiannya. Dipastikan Presiden Jokowi sudah menerima informasi dari jalur intelijen ada yang tidak wajar atau tidak beres pada peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Puncaknya Presiden Jokowi telah memanggil Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada hari Senin, 8 Agustus 2022. Peristiwa FS sesungguhnya tidak terlalu rumit apabila dibandingkan dengan peristiwa KM 50, Presiden begitu sigap dan bertindak cepat atas peristiwa (kasus FS) tersebut, dimaknai ada kerumitan lain yang harus segera diungkap. Yaitu kerumitan justru terletak pada muatan rekayasa peristiwanya yang sangat tidak wajar justru dilakukan oleh aparat kepolisian. Makin rumit ketika peristiwa tersebut dikaitkankan dengan posisi FS sebagai Komandan Satgasus Merah Putih, terutama kaitannya dengan sumber dana yang dimiliki. Diduga kuat terkait dengan kasus perjudian, mafia narkotika, dan yang ujungnya melibat pada ada dugaan peredaran uang haram yang maha besar di lingkungan pejabat negara. Saling menggigit dan mengait satu sama lain. Tiba-tiba Machfud MD, Menko Polhukam, dengan jelas mengatakan kasus FS bukan kasus kriminal biasa. Dengan gamblang memberikan ilustrasi bagaimana proses peradilan di negara ini yang rusak. Lebih lanjut nyrempet kritik kepada DPR RI khususnya Komisi III yang terkesan bungkam atas peristiwa FS tersebut. Menurut Mahfud, pasifnya sikap DPR karena merupakan bagian dari masalah psikopolitik yang ada di Mabes Polri. “Selama ini, misalnya, saya katakan psikopolitisnya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini mana enggak ada tuh,” ujar Mahfud. Dalam keheningan diamnya DPR RI khususnya Komisi III itu, setelah muncul  kritikan dari Machfud MD (Mengkopulhukam), baru muncul pembelaan diri, dari salah satu anggota Komisi III Arsul Sani dengan logika yang aneh. Arsul merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyoroti sikap diam DPR terkait kasus penembakan Brigadir J. : “menyatakan sikap irit komentar dalam kasus penembakan Brigadir J tak lantas berarti bahwa DPR diam. Menurutnya, komunikasi dengan pimpinan Polri dilakukan secara informal karena DPR tengah menjalani masa reses saat ini”. Arsul, lebih lanjut menyampaikan, Komisi III DPR menghindari menyampaikan pernyataan yang melampaui kewenangan DPR, seperti mengumumkan jumlah tersangka, dalam penanganan sebuah kasus merupakan kewenangan aparat kepolisian. “Kami di DPR menghindari memang untuk offside ya. Buat offside itu saya misalnya, yang berwenang mengumumkan tersangka itu kan Bareskrim Polri. Jangan juga ada pejabat lain yang menyampaikan ada tersangka ketiga. Itu kan porsinya Bareskrim Polri,” ujar Waketum PPP itu. Arsul juga menyampaikan pihaknya telah menyampaikan informasi secara informal ke Komnas HAM agar bekerja sesuai dengan kewenangan dan tidak masuk dalam kerangka pro justitia. Keanehan terkesan asal jawab atau klarifikasi. Kalaulah alasan reses bisa dipahami toh reses bisa dibatalkan kalau ada masalah yang emergency terkait dengan peran dan fungsi DPR RI harus cepat bertindak atas keadaan yang genting/penting telah memanggilnya. Lebih ngawur lagi asal klarifikasinya, soal penetapan tersangka itu wewenang Bareskrim, urusan penetapan tersangka memang urusan Bareskrim via penyidik. Hanya urusan memanggil Kapolri tersebut tugas Komisi III untuk meminta kejelasan dan meminta kasusnya segera diselesaikan sejalan dengan himbauan Presiden yang terus mengulang-ulang sampai tiga kali. Kelambatan Komisi III memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sikap diamnya tidak boleh dianggap wajar. Rakyat wajib terus mengawasi dan sesuai kondisi kegawatan yang ada atas indikasi apabila ada hal hal yang tidak wajar harus diketahui masyarakat luas. Atas kejadian tersebut wajar kalau masyarakat kemudian meminta Bareskrim apabila dimungkinkan kasus FS ini ada benang merah alasan kenapa Komisi III diam dan terkesan acuh atas peristiwa ini. Bareskrim harus ada keberanian untuk periksa semua anggota Komisi III DPR RI. Kasus FS ini diduga kuat akan merembet pada peredaran uang haram yang akan membakar semua yang terlibat. (*)

Proporsionalitas dalam Memaknai Asyura!

BY FNN Rabu, 10 Agustus 2022 09:24:28 0

Justru yang ingin saya garis bawahi adalah “penyempitan” makna dari Asyura tersebut dengan peristiwa pembunuhan cucu Rasulullah SAW. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation TAHUN baru Islam itu ternyata sangat istimewa. Selain karena kalender Islam dikategorikan sebagai salah satu identitas komunal Umat, juga karena di awal tahun ini begitu banyak peristiwa yang penting untuk dikenang. Hijrah sebagai tonggak penetapan kalender Islam, sekaligus menjadi tonggak kebangkitan Umat secara kolektif atau komunal. Bermula dari Hijrah terjadi kemudian rentetan peristiwa yang menjadi anak-anak tangga kebangkitan Umat. Bahkan menjadi pilar terbangunnya peradaban baru (Madinah Al-Munawwarah). Hal lain yang menjadikan awal tahun Islam unik karena dari 12 bulan (itsna asyrah syahran) bulan pertama dinamai Muharram. Kata ini begitu unik dan signifikan. Karena Muharram bermakna “penghormatan” dan “pemuliaan”. Bahwa dengan memasuki awal tahun Umat diharapkan menghormati dan memuliakan “batas-batas” (hudud) ajaran agama. Tapi satu lagi yang terkait dengan kalender dan Tahun Baru Islam ini yang penting dikenang. Yaitu ragam peristiwa Muharram yang pernah terjadi dalam perjalanan sejarah Umat ini. Pada bulan Muharram ini, khususnya pada hari kesepuluh yang dikenal dengan “Asyura” terjadi beberapa peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Umat. Asyura dan Cinta Ahlul Bait Ada persepsi yang dibangun atau terbangun seolah yang cinta kepada Keluarga Rasulullah SAW atau Ahlul Bait hanya sekelompok orang yang menamai diri “Syiah”. Kata Syiah itu sendiri bermakna kelompok. Atau lebih spesifik sekelompok orang yang mengaku pengikut Ali RA, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Suami putri Rasulullah tercinta Fatimah Az-Zahra RA. Persepsi ini selain keliru juga sesat dan menyesatkan. Cinta pada keluarga Rasulullah itu menjadi bagian dari cinta Umat ini kepada baginda Rasul. Tentu ini bukan dalam koneksi darah. Sebab jika asasnya karena hubungan darah maka Abu Lahab juga adalah keluarga Rasulullah SAW. Tapi koneksi hati dan emosi dalam ikatan iman dan Islam. Semua Umat yang bersyahadat dan mengaku ikut (ittiba’) kepada Rasul pasti dan harus cinta Ahlul Bait. Kecintaan ini sekaligus juga menjadi bagian dari kecintaan Umat kepada baginda Rasulullah SAW. Namun demikian sangat penting digaris bawahi bahwa kecintaan kepada keluarga nabi (Ahlul Bait) dalam pemahaman yang benar tidak didorong oleh kemarahan atas pembunuhan Husain bin Ali di Karbala. Itu hanya sebuah peristiwa yang penting diingat sebagai bagian dari catatan kelam perjalanan sejarah Umat. Tapi cinta Ahlul Bait justru relevansinya karena cinta baginda Rasulullah, kakek Husain bin Ali. Oleh karena cinta kepada Ahlul Bait, termasuk kepada Al-Husain, relevansinya cinta Rasulullah maka ekspresi kecintaan kepada keluarga Rasulullah mutlak sejalan dengan ajaran dan sunnahnya. Semua bentuk ekspresi atas nama cinta Ahlul Bait tapi bertentangan dengan Sunnah Rasul adalah pelecehan kepada Rasul dan Ahlul Bait itu sendiri. Urgensi Asyura Asyura sebagai bagian dari awal tahun baru Islam memang sangat penting. Tapi, sekali lagi, jangan disempitkan dengan sekedar pembunuhan Husain. Apalagi pengaitan itu sengaja untuk membangkitkan dendam lama, yang pada akhirnya hanya akan mencabik-cabik ukhuwah dan persatuan Umat. Asyura menjadi sangat penting karena memang Rasulullah telah menetapkannya sebagai sebuah hari yang Istimewa. Hari yang padanya ditetapkan sebagai hari pengabdian dan taqarrub kepada Allah SWT. Bukan kemarahan dan dendam. Apalagi upaya balas dendam kepada siapa yang dipersepsikan tidak dari kalangan kelompok Ali (yang dikenal dengan Syiah itu). Pada hari Asyura itu, konon, Allah memutuskan untuk mengampuni Adam setelah meminta ampun: “Rabbana zholamna anfusana wa inlam tagfir lanaa lanakunanna minal khasirin” (wahai Tuhan, kami telah menzholimi diri-diri kami. Dan jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang zholim). Pada hari Asyura juga disebutkan Allah menyelamatkan Nuh dan umatnya dari banjir yang meluap dan buas. Sementara mereka yang membangkang kebenaran ditenggelamkan. Salah satunya Putra Nuh sendiri yang menolak menaiki perahu keselamatan. Pada hari Asyura juga Allah menyelamatkan Musa AS dari kejaran Fir’aun. Mereka terselamatkan dari dua ancaman. Ancaman tenggelam di lautan luas nan buas. Dan, ancaman hancur dicincang oleh tentara Fir’aun. Saat Rasulullah SAW pindah atau Hijrah ke Madinah itulah beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Rasulullah menanyakan kepada mereka Kenapa berpuasa pada hari itu? Mereka menjawab bahwa hari itu adalah hari perayaan (syukuran) diselamatkannya Musa dari kejaran Fir’aun. Rasulullah kemudian menetapkan bahwa hari itu bagi Umat ini adalah hari puasa. Lebih jauh beliau mengatakan: “kita lebih berhak (dekat) dengan Musa dari kalian”. Dengan demikian Urgensi Asyura itu ada pada hari ketaatan dan taqarrub. Bukan sekedar hari mengingat peristiwa pembunuhan Husain. Apalagi peringatan itu diekspresikan dalam ragam praktik yang melanggar ajaran Rasulullah SAW. Dengan praktik-praktik yang salah atas nama Rasulullah mungkin saja sekiranya beliau masih hidup akan berkata: “hentikan klaim palsu kalian cinta kepada keluargaku. Karena perlakuan kalian justeru merusak wajah keluargaku”. Asyura Sebagai Momen Kemenangan Jika kita lihat rentetan peristiwa yang terjadi pada hari kesepuluh atau Asyura Muharram, dari kisah Adam, Nuh, Musa, dan disyariatkannya puasa oleh Rasulullah SAW. Semua itu merupakan peristiwa kemenangan atau kebangkitan Al-haq (kebenaran) melawan Al-bathil (kebatilan). Bahkan ketika kita mengingat peristiwa pahit pembunuhan Husain bin Ali RA sekalipun. Hal ini juga harusnya dikaitkan dengan peristiwa pertarungan antara elemen kebenaran dan elemen kebatilan di kalangan umat ini. Tidak salah jika diekspresikan sebagai keadilan versus kezholiman pada masanya. Justru yang ingin saya garis bawahi adalah “penyempitan” makna dari Asyura tersebut dengan peristiwa pembunuhan cucu Rasulullah SAW. Apalagi ketika penyempitan itu sengaja terbangun di atas emosi sempit yang sangat ekstrim. Praktik berdarah-darah menyakiti diri atas nama cinta Ahlul Bait jelas dengan sendirinya justru melecehkan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Saya justeru ingin melihat ekspresi cinta itu di balik dengan ekspresi “kasih sayang” sebagaimana kasih sayang Rasulullah dan keluarganya, termasuk Al-Husain dalam bentuk berusungguh-sungguh membangun ukhuwah dan kesatuan Umat. Bukan justru membangkitkan emosi dan amarah, bahkan dendam untuk memporak porandakan Umat Rasulullah SAW. Selamat menjalankan ibadah puasa Asyura. Semoga Allah menerima amal Ibadah kita semua. Aamiin! New York, 10 Muharram 1444 H. (*)

Erick Thohir: Terminal Kijing Perkuat Rantai Ekosistem Pelabuhan

BY FNN Selasa, 09 Agustus 2022 22:50:04 0

Jakarta, FNN – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pengoperasian Terminal Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat, memiliki nilai strategis dalam memperkuat rantai ekosistem industri pelabuhan nasional karena dapat mendukung program hilirisasi.\"Pelabuhan Terminal Kijing yang kapasitasnya akan meningkat ini membuat daya saing kita nantinya makin kuat, serta memantapkan rantai ekosistem industri pelabuhan kita sehingga makin terkoneksi dan mendukung hilirisasi industri,\" ujarnya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Terminal Kijing adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan dengan kapasitas hingga 1,95 juta TEUs kontainer dan 28 juta ton barang. Terminal itu akan memperkuat ekosistem industri pelabuhan nasional, sekaligus daya saing pelabuhan-pelabuhan Indonesia sebagai jalur strategis perdagangan di Asia Tenggara serta internasional.Meski sekarang baru digunakan untuk 500 ribu TEUs kontainer dan 8 juta ton, namun kapasitas tersebut memiliki nilai strategis bagi pemerataan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional.Kontribusi yang disediakan pelabuhan tersebut juga memperkokoh posisi Pelindo sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke delapan di dunia dengan total arus peti kemas atau throughput mencapai 16,7 juta TEUs.Erick menuturkan bahwa Kementerian BUMN berperan dalam pembangunan Terminal Kijing, salah satunya melalui pendanaan mandiri dari anggaran BUMN hasil kolaborasi antara Pelindo dan WIKA dengan tujuan mempercepat kapasitas Pelindo menjadi operator pelabuhan bertaraf internasional.Ia berharap Pelindo dapat menghubungkan belasan ribu pulau di Indonesia, membawa arus pertumbuhan perekonomian, dan menaikkan daya saing Indonesia. Saat ini, Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan biaya logistik tertinggi.\"Karena itu, saya berharap keberadaan pelabuhan Terminal Kijing ini harus dimanfaatkan secara optimal sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Kalimantan Barat yang memiliki potensi crude palm oil, bauksit, dan sumber alam lainnya melalui efisiensi jalur distribusi dari kawasan industri menuju lokasi bongkar muat barang. Hal ini bertujuan menekan biaya logistik agar lebih ekonomis,\" pungkasnya. (mth/Antara)

Tuntaskan Kasus Kematian Brigadir J, LaNyalla Apresiasi Sikap Tegas Kapolri

BY FNN Selasa, 09 Agustus 2022 22:28:48 0

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi tindakan tegas Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dalam menuntaskan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Ketegasan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diperlihatkan dengan keputusan institusi Polri untuk menetapkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus tersebut. \"Saya apresiasi keberanian dan ketegasan Kapolri dalam mengusut kasus ini. Termasuk keputusan institusi Polri dalam menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Langkah tersebut menunjukkan Polri bersungguh-sungguh dalam mengungkap kasus yang menjadi atensi Presiden dan sorotan tajam di masyarakat,\" katanya, Selasa (9/8/2022). Proses hukum secara jujur dan transparan, menurut LaNyalla, akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap marwah lembaga Polri. Dimana saat ini citra Polri sangat terpuruk. \"Citra Polri menjadi pertaruhan karena keterlibatan beberapa petinggi dan rekayasa-rekayasa maupun pelanggaran prosedur yang dilakukan. Sehingga pengungkapan dan penyelesaian kasus tewasnya Brigadir J ini bisa mengembalikan persepsi buruk Polri di masyarakat,\" tukas Senator asal Jawa Timur itu. \"Selain itu, penyelesaian kasus tersebut akan menunjukkan bahwa Presisi-nya Polri bukan sekedar jargon, tetapi implementasinya nyata,\" imbuh dia. Diketahui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengumumkan tersangka baru kasus kematian Brigadir J, Selasa (9/8/2022). Eks Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka utama. Sebagaimana diketahui Ferdy Sambo sudah ditahan di Mako Brimob Depok sejak Sabtu (6/8/2022) malam. “Saya apresiasi keberanian dan ketegasan Kapolri dalam mengusut kasus ini. Termasuk keputusan institusi Polri dalam menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J,” kata LaNyalla. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan Polri bersungguh-sungguh dalam mengungkap kasus yang menjadi atensi Presiden Joko Widodo dan sorotan tajam di masyarakat. Citra Polri menjadi pertaruhan karena keterlibatan beberapa petinggi dan rekayasa-rekayasa maupun pelanggaran prosedur yang dilakukan. Sehingga pengungkapan dan penyelesaian kasus tewasnya Brigadir J ini bisa mengembalikan persepsi buruk Polri di masyarakat. Selain itu, penyelesaian kasus tersebut akan menunjukkan bahwa Presisi-nya Polri bukan sekedar jargon, tetapi implementasinya nyata. (mth/*)

Presiden Jokowi Resmikan Terminal Kijing Pontianak, Genjot Daya Saing

BY FNN Selasa, 09 Agustus 2022 21:06:31 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar), yang diharapkan akan memperkuat daya saing produk-produk unggulan dari provinsi tersebut.“Karena di sini (Kalimantan Barat) memiliki kekuatan besar, Crude Palm Oil (CPO), alumina, bauksit dan produk-produk lainnya, dan pelabuhan ini memiliki kapasitas 500 ribu Teus, dan juga 8 juta yang non-peti kemas,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Selasa, sebagaimana disiarkan langsung Youtube Sekretariat Presiden Jokowi.Presiden mengatakan terminal di pelabuhan tersebut akan menjadi yang terbesar di Kalimantan.“Ini adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan. Tadi tanya Dirut PT Pelindo, ‘habis berapa Pak’, gede banget seperti ini, Rp2,9 triliun,” kata Presiden.Dengan biaya sebesar itu, Presiden meminta agar Terminal Kijing dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat daya saing, dan memperbaiki konektivitas antar-pelabuhan, antarpulau dan antarnegara.Selain itu Presiden juga meminta agar jalan akses dari dan ke Pelabuhan Pontianak diperlebar. Ia meminta langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk memperlebar jalan akses ke Terminal Kijing.“Ini Menteri PUPR hadir sehingga selesaikan sekalian, sehingga perjalanan kontainer dan non-peti kemas, semuanya bisa lancar dan tujuan akhir kita memperkuat daya saing kita bisa kita lakukan,” ujarnya.Kepala Negara juga mempersilahkan jika terdapat usulan atau aspirasi untuk perubahan nama pelabuhan tersebut.“Silakan diajukan ke pemerintah pusat, ke Presiden, saya kira seluruh aspirasi yang ada akan kita tampung, tapi pada hari ini tadi telah kita resmikan,” kata Presiden Jokowi.Di kesempatan yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).\"Pembangunan ini dilatarbelakangi oleh Pelabuhan Pontianak yang makin terbatas dengan pendangkalan dan berada di tengah kota. Oleh karenanya, Kijing diharapkan untuk menggantikan Pelabuhan Pontianak dan memberikan ruang bagi kemungkinan industri yang tumbuh di Kalbar yang memiliki potensi luar biasa,\" katanya. (mth/Antara)

Presiden Jokowi: Jangan Sampai Kasus Brigadir J Rusak Citra Polri

BY FNN Selasa, 09 Agustus 2022 20:16:38 0

Jakarta. FNN – Presiden RI Joko Widodo menegaskan pengusutan perkara meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J harus tuntas agar tidak merusak citra dan kepercayaan terhadap Polri di hadapan publik.\"Ungkap kebenaran apa adanya sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting, citra Polri apa pun tetap harus kita jaga,\" kata Presiden Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa.Hingga kini penyidik baru menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J, yakni Bharada E dan Brigadir Ricky Rizal (RR). Keduanya disangkakan lakukan pembunuhan berencana dari Pasal 340 juncto Pasal 338 jo. Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.\"Sejak awal \'kan saya sampaikan, sejak awal saya sampaikan usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya,\" tegas Presiden.Inspektorat Khusus (Irsus) Timsus Polri dalam perkara tersebut telah memeriksa 25 personel Polri yang melanggar prosedur tidak profesional dalam menangani olah tempat kejadian perkara (TKP) Duren Tiga, Jakarta Selatan.Dari 25 orang tersebut, empat di antaranya ditempatkan di tempat khusus, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo selama 30 hari di Mako Brimob Kelapa Dua Depok untuk pemeriksaan.Tim gabungan Itsus melakukan pengawas pemeriksaan khusus terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo atas dugaan melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di Rumah Dinas Kadiv Propam Polri.Tim telah memeriksa 10 saksi dan beberapa bukti terkait dengan dugaan pelanggaran prosedur oleh Ferdy Sambo dalam penanganan TKP Duren Tiga.Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga telah mencopot tiga perwira dari jabatannya, yaitu Irjen Pol. Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dari jabatan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Polri menjadi pati Yanma Polri, selanjutnya Brigjen Pol. Benny Ali dicopot dari jabatan Karo Provost Div Propam Polri menjadi pati Yanma Polri.Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan kepada wartawan bahwa sudah ada tiga orang sebagai tersangka. Sel Bharada E, juga ada sopir dan ajudan Putri Chandrawathi berinisial Brigadir RR dan K. (mth/Antara)

Deflator, Berdasarkan Indeks Harga Grosir, Dikecilkan, dan Karenanya Pertumbuhan Riil Dilebih-Lebihkan

BY FNN Selasa, 09 Agustus 2022 17:04:36 0

Untuk sektor manufaktur, hanya 70% dari perkiraan GVA yang diperoleh dengan menurunkan angka nominal dari sektor korporasi, sedangkan 30% sisanya didasarkan pada Indeks Produksi Industri. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PERTUMBUHAN ekonomi ditentukan oleh angka inflasi (deflator) yang diperhitungkan di dalam konversi ekonomi nominal menjadi riil. Menurut studi di India, pertumbuhan Ekonomi India pada 2015/2016 terlalu tinggi: seharusnya 5%, bukan 7,01%. Bagaimana Indonesia? Rajeswari Sengupta (14 Mar 2016, 23:41) mencatat, Deflator, berdasarkan indeks harga grosir, dikecilkan, dan karenanya pertumbuhan riil dilebih-lebihkan. (Rajeswari Sengupta adalah asisten profesor ekonomi di Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai). Apakah angka produk domestik bruto (PDB) kita kredibel? Banyak komentator telah menyatakan keraguan mereka. Tetapi belum ada yang mengidentifikasi masalah dengan metodologi Central Statistical Organisation (CSO). Ini karena mereka telah mencari di tempat yang salah. Masalahnya bukan seperti yang diduga banyak orang, dalam jumlah nominal. Itu terletak pada sistem untuk membangun deflator. Metodologi ini cacat, menghasilkan perkiraan berlebihan tentang kecepatan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, keputusan kebijakan seperti anggaran Union diambil berdasarkan “spidometer rusak”. Tidak ada yang berbicara tentang deflator, tetapi mereka penting. Itu karena bilangan real diturunkan dengan mengambil data nominal perekonomian dan mengempiskannya dengan indeks harga. Jadi, jika inflasi dikecilkan, maka pertumbuhan riil akan dilebih-lebihkan. Dan inilah yang telah terjadi. Dalam data terakhir yang dirilis oleh CSO kami fokus pada angka nilai tambah bruto (GVA). Ukuran ini secara konseptual mirip dengan PDB lama pada harga faktor. Secara nominal, GVA meningkat 7,9% pada kuartal ketiga (Oktober-Desember) tahun anggaran 2015-16, di bawah level biasanya 10-15%. Peningkatan ini diterjemahkan ke dalam pertumbuhan riil 7,1%, karena deflator dilaporkan hanya meningkat 0,7%. Mungkinkah inflasi India begitu rendah? Akibatnya, CSO mengatakan bahwa meski ekonomi India sedang booming, inflasi produsen lebih rendah daripada ekonomi Barat yang dilanda resesi, atau bahkan Jepang, yang telah bergulat dengan deflasi sejak tahun 1990-an (lihat grafik di atas). Ini tidak masuk akal. Bagaimana CSO bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Jawabannya, di sejumlah sektor telah memproksi deflator dengan menggunakan indeks harga grosir (WPI). Pendekatan ini bermasalah. Untuk satu hal, deflator WPI dan GVA dapat bergerak ke arah yang berbeda. Untuk melihat ini, kita perlu melihat nilai tambah dari sisi pendapatan. Nilai tambah perusahaan dibayarkan kepada faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah dan modal. Bagian terbesar dari pendapatan ini diberikan kepada tenaga kerja, yang berarti bahwa upah merupakan bagian terbesar dari deflator. Kami tidak memiliki data yang baik tentang upah, tetapi kami tahu bahwa mereka telah naik. Namun, WPI telah turun – sebesar 1,5% pada kuartal ketiga. Selanjutnya, kita beralih ke nilai tambah dari sisi produksi. Ketika harga komoditas turun, WPI komoditas berat akan turun, seperti yang baru saja kita lihat. Tetapi deflator GVA perlu ditingkatkan. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi alasannya sangat sederhana. Jatuhnya harga komoditas meningkatkan keuntungan perusahaan, meningkatkan nilai tambah mereka, yang diukur dengan GVA nominal. Tetapi karena GVA \'nyata\' diukur dengan harga konstan, peningkatan GVA nominal ini perlu dikurangi. Oleh karena itu, deflator perlu dinaikkan. Dengan kata lain, dengan sangat mengandalkan WPI, CSO telah disesatkan dari deflator sejati. Akibatnya, perkiraan pertumbuhan juga menyimpang dari kenyataan. Selama setahun terakhir, dinamo ekonomi – investasi dan ekspor – tetap terperosok dalam keterpurukan. Namun, menurut CSO, ekonomi, di luar pertanian dan pemerintah, tumbuh 9,6% pada kuartal ketiga. Pertumbuhan ini didukung oleh dua sektor – perdagangan dan keuangan – yang dilaporkan tumbuh sekitar 10%, dan satu – manufaktur – yang tumbuh sebesar 12,6%. Dengan kata lain, CSO memberitahu kita bahwa masa-masa indah telah kembali. Tapi ini tidak konsisten dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Jika WPI adalah proxy yang buruk untuk deflator, nomor apa yang harus digunakan sebagai gantinya? Tidak ada jawaban tunggal. Untuk sektor jasa, dapat dilihat indeks harga konsumen (IHK) untuk jasa seperti kesehatan dan pendidikan. Untuk manufaktur, seseorang dapat mengambil CPI untuk pakaian/alas kaki dan barang-barang rumah tangga lainnya. Semua indeks ini berjalan di 55.75%. Jadi, mari kita bersikap konservatif dan menggunakan 5% sebagai deflator untuk keuangan dan manufaktur. Dalam hal ini, GVA riil finansial akan menunjukkan tingkat pertumbuhan 2,6% dibandingkan dengan 9,9% yang dilaporkan. Untuk sektor manufaktur, hanya 70% dari perkiraan GVA yang diperoleh dengan menurunkan angka nominal dari sektor korporasi, sedangkan 30% sisanya didasarkan pada Indeks Produksi Industri. Oleh karena itu, seseorang perlu mengambil 70% dari GVA nominal, kemudian mengempiskannya sebesar 5%, lalu menambahkan kembali sisanya. Dalam hal ini, pertumbuhan nyata GVA manufaktur mencapai 7,7% dibandingkan dengan yang dilaporkan 12,6%. Dengan penyesuaian untuk keuangan dan manufaktur ini, menjaga angka untuk sektor lain tidak berubah, kami mendapatkan tingkat pertumbuhan PDB riil untuk kuartal ketiga sebesar 5%. Dengan kata lain, ekonomi sedang berjuang, bukan berpacu ke depan. Sekarang, itu tampaknya konsisten dengan apa yang kita lihat. (*)

Bunuh Diri Akibat Rentenir Masih Marak, LaNyalla: Salah Satu Dampak Kemiskinan Struktural

BY FNN Selasa, 09 Agustus 2022 13:03:06 0

Jakarta, FNN – Masih maraknya kasus bunuh diri akibat terjerat utang pada rentenir, membuat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, miris. Menurutnya, selain pendidikan keluarga dan minimnya ilmu agama, semakin berkuasanya Oligarki ekonomi dan Oligarki politik, maka semakin banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Sekadar informasi, peristiwa itu terjadi di Kulonprogo. Tepatnya menimpa ibu rumah tangga, Trimurni (54). Korban mengakhiri hidup karena tidak kuat menghadapi tekanan ekonomi. Sebab, selain dikejar rentenir, anaknya pun selalu meminta uang untuk membeli motor. “Sangat miris jika kita melihat kondisi keluarga-keluarga yang harus terjerat masalah ekonomi. Karena, sebagian dari mereka memilih meminjam uang dari rentenir untuk menghadapi masalahnya. Ini kemiskinan yang sudah sangat akut. Sangat terstruktur di masyarakat kita. Rakyat kita sudah banyak yang menangis,” tutur LaNyalla, Selasa (9/8/2022). Padahal, terang LaNyalla, masyarakat yang datang ke rentenir bukan sedang menyelesaikan masalah. Sebaliknya memperbesar masalah yang didapat. “Inilah yang membuat kasus bunuh diri karena terjerat utang rentenir kembali terulang. Faktanya, tekanan ekonomi yang berat dan menjadi tekanan mental banyak dihadapi oleh kelompok rentan. Ini harus dihentikan di bangsa kita tercinta ini. Bangsa ini sejatinya kaya, tapi rakyatnya miskin,” katanya. Pria yang lahir di Jakarta, besar di Surabaya dan yang berdarah Bugis itu menegaskan jika oligarki ekonomi dan oligarki politik merupakan biang keladi yang membuat bangsa tetap miskin meski memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah. Dijelaskan LaNyalla, Indonesia sesungguhnya merupakan negeri yang berpotensi menjadi bangsa yang besar dan menjadi negara adidaya di dunia sebagai penjaga harapan hidup manusia di bumi, melalui kekayaan biodiversity hutan untuk menghasilkan oksigen dan sumber kekayaan hayati. Menurutnya, Indonesia merupakan negeri yang bisa menjamin ketersediaan pangan dan air bagi penduduk bumi di masa depan. LaNyalla mengingatkan agar jangan sampai potensi itu dirampok oleh bukan orang Indonesia asli secara sistemik melalui agresi non-militer. “Oleh karena itu saya selalu utarakan bahwa kita harus kembali kepada Pancasila. Saya mengajak semua elemen bangsa untuk berpikir dalam kerangka negarawan. Mari kita pikirkan masa depan anak cucu kita. Generasi yang baru lahir di Bumi Pertiwi ini,” tegas Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. Berangkat dari pemahaman tersebut, LaNyalla menilai persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini atau soal Presiden hari ini. “Persoalan bangsa ini sesungguhnya adalah adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka, ini harus dihentikan,” ujar LaNyalla. (mth/*)

Bubarkan Satgasus Merah Putih

BY FNN Selasa, 09 Agustus 2022 11:18:32 0

Ada kesan dari mayatakat, Sambo sebagai Kepala Satgassus Merah Putih seperti Kapolri Bayangan, dengan kekuasaan besar terlibat dan melibatkan diri terhadap apapun yang menjadi target dan sasarannya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SATGASSUS (Satuan Tugas Khusus) Merah Putih dibentuk semasa Jenderal (Pol) Purn Tito Karnavian masih menjabat sebagai Kapolri sekitar 2016. Ketika itu, pembentukan Satgassus Merah Putih mendapat kritik keras dari sebagian anggota Komisi III DPR RI. Saat ini Jabatan Irjen Ferdy Sambo sebagai Kepala Satgassus Merah Putih dipertanyakan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International, terkait dengan pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J. Jagad media sosial tiba tiba dikejutkan dengan informasi di medsos tentang kiprah dan sepak terjang Satgasus Merah Putih, yang menorehkan kesan cukup mengejutkan, sekalipun sebagai organ non struktural di tubuh internal Polri. Alasan dibentuknya Satgassus Merah Putih tersebut untuk melaksanakan Tugas Kepolisian di Bidang Penyidikan dan Penyelidikan. Secara Struktural POLRI sudah mempunyai Satuan Tugas tersebut, sehingga keberadaannya sebenarnya tidak diperlukan. Apalagi kalau kerja peran dan fungsinya ada indikasi memasuki di wilayah politik yang bukan tugasnya, dengan formasi yaitu para personil Polri yang terseleksi dengan ketat, sebagai kesatuan elit yang bisa bergerak ke semua arah. Berdasarkan Sprint Kapolri atas dasar Undang Undang KUHP, Psikotropika, Narkotika, Tipikor, Pencucian Uang, ITE. Namun yang terjadi sebaliknya, konon bergerak seperti bebas masuki ranah politik. Satgas ini indikasi menjalankan Black Ops dan beranggotakan Kelompok Elit Polri yang masih muda-muda dari berbagai Level dan Struktur, yang dijamin kualitas pangkat dan jabatannya. Keanggotaan mereka di bawah penunjukan resmi Pimpinan tertinggi Polri dalam bentuk Sprint. Tidak sembarangan polisi bisa bergabung dengan Satgassus Merah Putih ini, mereka menekankan loyalitas dan militansinya pada kelompok mereka. Diduga, Satgasus Merah Putih ini bisa bermain menutup semua kasus besar yang terjerat hukum, bebas proses hukumnya. Kalau itu benar, bisa ditebak semua berproses dengan segala konsekuensinya, yaitu sebagai simbiosis mutualismenya. Muncul rumor, apakah ada kaitannya dengan kasus Pembunuhan 6 laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek dan Pembunuhan Brigadir Yosua, yang melibatkan anggota Satgassus Merah Putih. Hanya internal POLRI yang mengetahuinya. Seandainya Satgassus Merah Putih melakukan tindakan taktis terkait dengan rekayasa melanggengkan kekuasaan, jelas tindakan ini harus diakhiri dan atau dihentikan. Apabila terlibat melakukan tugas yang sifatnya mendukung kelompok politik tertentu, menjelang Pilpres 2024 dengan dana mereka yang luar biasa besar akan mempengaruhi jalannya Pemilu 2024 mengulangi kesuksesan pemilu lalu, kalau itu terjadi adalah tindakan tidak benar. Anggaran mereka pasti sangat besar, namun Satgas Non Struktural seperti Satgassus Merah Putih ini tidak mengunakan anggaran dinas, tapi mereka kumpulkan dari sumber lain. Masyarakat tidak akan mengetahui sumbernya secara transparan dan PPATK juga katanya kesulitan untuk mengaudit sumbernya. Muncul spekulasi dari masyarakat apa dananya bersumber dari dana backup yang dilakukan, akan melalui proses yang luar biasa. Bisa terjadi menangkap selundupan narkoba, judi online dengan jumlah yang fantastis besar, tangkap mereka dan proses hukumnya dihentikan, dan atau aktor pelakunya bebas. Merebaknya judi online bebas terjadi di Indonesia, DPD RI dan masyarakat sudah sangat keras meminta segera ditutup. Tapi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) seperti tak berdaya untuk menutupnya, sangatlah mungkin ada kekuatan yang menghalanginya. Apakah judi online ada jaminan dan yang melindunginya siapa saja yang menampung dana setor deposit Judi Online. Cepat atau lambat harus dibongkar semuanya. Sumber dana operasional Satgasus Merah Putih harus diinformasikan kepada masyarakat secara transparan. Bagaimanapun masyarakat adalah mitra kerja kepolisian. Terkait kasus Yosua, Presiden Joko Widodo sampai 3 kali meminta agar kasus Yosua harus diungkap secara transparan. Maknanya tak boleh ada kekuatan apapun kalau berkehendak akan menutupi dan atau akan menghilangkan jejak kasusnya. Jangan sampai terjadi lagi seperti kasus KM 50, Penyiraman air keras Novel Baswedan, dan kasus besar lainnya menguap di tengah jalan dan menyisakan awan hitam yang tidak akan bisa dilupakan oleh waktu. Terus menyimpan misteri dan gelap gulita. Konon, Satgasus Merah Putih juga  memegang kendali penuh atas peralatan penyadapan maupun peretasan media komunikasi dan sosmed yang harga alatnya sangat besar dan operatornya oleh tenaga ahli yang mereka miliki. Satgasus Merah Putih sangat mudah mendeteksi akun yang vokal terhadap pemerintah untuk menjadi target mereka. Terpantau para Buzer adalah dalam kendali dan binaan mereka. Ada kesan dari mayatakat, Sambo sebagai Kepala Satgassus Merah Putih seperti Kapolri Bayangan, dengan kekuasaan besar terlibat dan melibatkan diri terhadap apapun yang menjadi target dan sasarannya. Harapan dan dukungan masyarakat kepada Kapolri sangat besar untuk segera memulihkan Polri dari aib yang sedang terjadi saat ini. Pulih kembali sebagai lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Satgasus Merah Putih yang merupakan organ non struktural yang fungsinya sebenarnya tidak diperlukan, akan lebih bijak dibubarkan. Lebih cepat lebih baik. (*)

Rekonstruksi Tata Negara untuk Kedaulatan Rakyat

BY FNN Selasa, 09 Agustus 2022 09:23:11 0

Jika berkhianat, maka Polri adalah malapetaka negara di mana ada segelintir elite yang untouchables, sementara wong cilik gampang diciduk lalu dirampas kebebasannya. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts SEJAK amandemen atas UUD 1945 dilakukan secara serampangan oleh MPR RI periode 1999-2002 menjadi UUD 2002, telah terjadi kudeta konstitusi di mana kedaulatan rakyat secara terang-terangan dirampas oleh partai politik. Tata negara dirusak oleh partai politik. Partai politik bukanlah lembaga negara yang diatur oleh UUD45, namun oleh UUD 2002 diberi kewenangan yang melampaui warga negara sebagai satuan kenegaraan terkecil. Pemilihan Umum telah dijadikan instrumen partai politik untuk merampas hak politik warga negara, termasuk  dengan memonopoli pencalonan presiden dan wakil presiden. Hak politik warga negara bermula dan segera berakhir di bilik-bilik suara TPS Pemilu. Demikianlah kedaulatan rakyat dibajak partai politik melalui Pemilu. Dan, pembajakan itu dibiayai oleh uang rakyat dengan biaya yang makin besar! Dalam UUD 2002 itu Mahkamah Konstitusi (MK) menggusur MPR sebagai the guardian of the constitution. Presiden yang semula sebagai mandataris MPR direposisi sebagai petugas partai atau sekelompok partai, tapi pemakzulannya masih tergantung oleh MK. Faktanya bahwa hampir semua gugatan warga negara atas UU yang mengatur presidential threshold 20% selalu ditolak oleh MK atas alasan, penggugat tidak memiliki legal standing. Hanya gugatan oleh Partai Politik yang dikabulkan oleh MK untuk dilanjutkan pada substansi gugatan. Alasan MK bahwa warga negara tidak memiliki legal standing adalah alasan yang ethically and constitutionally illegal karena mengabaikan kedudukan dan hak dasar politik warga negara yang sama di depan hukum. Kemudian, setiap ekspresi politik warga negara yang dijamin konstitusi ditafsirkan secara sepihak agar mudah ditumpas oleh aparat hukum yang memonopoli keamanan dan ketertiban. Secara tidak langsung MK melakukan diskriminasi hukum dengan meletakkan partai politik lebih tinggi kedudukan hukumnya daripada warga negara. Di samping itu, warga negara juga dirugikan akibat aturan presidential threshold itu, tidak cuma partai politik gurem saja, justru karena partai politik seringkali membajak suara warga negara. Bahkan harus dikatakan bahwa pengajuan pasangan capres dan cawapres hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah monopoli radikal partai politik dalam perpolitikan nasional. Saat PKS mengajukan agar presidential threshold itu turun hanya 7-10% saja, bukan 0%, adalah  bukti terbaru bahwa PKS ikut menikmati monopoli partai politik dalam perpolitikan nasional. Seperti adagium bahwa setiap monopoli adalah buruk, maka monopoli radikal partai politik melalui Pemilu, baik pilleg ataupun pilpres, selalu berakhir dengan kepiluan massal warga negara. Pemberhalaan demokrasi liberal melalui pemilihan umum secara langsung telah menggusur kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Biaya politik untuk rekrutmen pejabat publik makin mahal namun tidak efektif merekrut pemimpin yang amanah. Kini kepemimpinan itu mewujud dalam oligarki politik dan ekonomi yang membuka bagi malpraktek administrasi publik yang luas di mana regulasi dirancang, ditafsirkan, dan ditegakkan bukan untuk kepentingan publik sebagai warga negara, tapi untuk kepentingan segelintir elit partai politik dan taipan. Maladministrasi publik yang paling mutakhir yaitu penatakelolaan keamanan dan ketertiban yang dimonopoli secara radikal oleh POLRI di mana Kapolri diposisikan setara menteri negara langsung di bawah Presiden. RUU KUHP di tangan Polri yang salah-posisi saat ini hampir pasti akan mengantarkan Republik ini menjadi police state, bukan negara hukum. Kematian Brigadir Josua di rumah seorang petinggi Polri baru-baru ini adalah skandal kepolisian terbesar di Republik ini. Skandal ini menunjukkan bahwa kekeliruan posisi Polri telah mendorong pembusukan Polri secara sangat serius. Agenda Reformasi untuk pemberantasan korupsi dibegal oleh omong kosong malpraktek democratic policing. Bukti pertama bahwa Republik ini adalah negara hukum dapat dilihat dari kinerja Polri sebagai penegak hukum yg setia pada janjinya sebagai bayangkara negara. Jika berkhianat, maka Polri adalah malapetaka negara di mana ada segelintir elite yang untouchables, sementara wong cilik gampang diciduk lalu dirampas kebebasannya. Jalan menuju police state telah dibuka oleh perusakan tata negara menurut UUD 1945 asli yang menjamin tata kelola barang publik seperti kedaulatan, keamanan dan ketertiban secara berkeadilan karena dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Sementara Polri harus segera direposisi agar tidak memonopoli keamanan dan ketertiban masyarakat, solusi atas kerusakan tata negara ini hanya dan hanya satu: kembalikan kedaulatan rakyat sebagai warga negara dengan kembali ke UUD 1945 asli sebelum diubahpalsukan menjadi UUD 2002. Amandemen boleh dilakukan melalui mekanisme addendum atas UUD 1945 asli tersebut. Parpol tidak boleh lagi memonopoli secara radikal perpolitikan nasional, dan polisi tidak boleh lagi memonopoli keamanan dan ketertiban. Surabaya, 10 Agustus 2022. (*)

Satgas Yonif Raider 321/GT Turun Ke Tengah Masyarakat Perbaiki Jalan Trans Distrik Mbua, Papua

BY FNN Selasa, 09 Agustus 2022 08:34:47 0

Nduga, FNN – Sarana jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dan vital di suatu daerah manapun, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kampung. Karena sarana jalan yang menghubungkan dari suatu daerah dengan daerah lain dan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan faktor pendorong kemajuan ekonomi daerah. Seperti yang dilakukan Satgas Yonif Raider 321/GT bersama masyarakat pegunungan tengah Distrik Mbua, Kabupaten Nduga Papua, menggelar gotong royong memperbaiki Jalan Trans Wamena-Nduga yang rusak akibat diterjang banjir pada Minggu (07/08/2022). Bencana banjir bandang dan tanah longsor itu, berdampak terhadap kerusakan kebun warga, bendungan penampungan air, dan jalan. Dansatgas Yonif Raider 321/GT Mayor Inf Ricky J Wuwung, S.Sos., M.I.P., dalam keterangannya mengatakan, banjir bandang dan tanah longsor terjadi  karena intensitas hujan 5 hari belakangan ini sangat tinggi. “Akibatnya, perkebunan, bendungan air warga dan jalan tertimbun material longsor berupa bebatuan besar dan lumpur,” ungkap Mayor Ricky. Lebih lanjut dikatakan, dampak dari bencana itu juga mengakibatkan Jalan Trans Wamena-Nduga terputus dan amblas sepanjang lebih kurang 15 meter. “Rusaknya jalan tersebut akibat terjangan material longsor berupa bebatuan dan meluapnya air sungai dari gunung,” jelasnya. Menurut Papen Satgas Yonif Raider 321/GT Letda Chk Arya Yudhistira, SH, akibat bencana tersebut angkutan lajuran Mobil yang melayani mobilitas masyarakat Nduga khususnya Distrik Mbua dan Distrik Dal menuju Wamena dan sebaliknya terhenti sementara waktu. Kemudian, pasca kejadian tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan para tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat. Bahkan, mengerahkan personel Pos Mbua terjun ke lokasi bendungan air untuk melakukan pembersihan material longsor. Tidak hanya itu, pihaknya juga mempercepat normalisasi mobilitas angkutan lajuran Mobil yang melayani mobilitas logistik dan masyarakat. Dengan menangani longsor melalui kerja bakti dan gotong-royong bersama masyarakat untuk memperbaiki Jalan Trans Wamena-Nduga yang amblas. Kerja bakti tersebut merupakan wujud nyata bentuk kepedulian Satgas Yonif Raider 321/GT terhadap lingkungan, termasuk sosial dan kelangsungan aktivitas masyarakat, serta cepat tanggap bencana guna mengatasi kesulitan masyarakat. (mth/sws)

Sidang Kasus Jin Buang Anak, Saksi Ahli: Jauh dari Potensi Keonaran

BY FNN Selasa, 09 Agustus 2022 08:09:46 0

Jakarta, FNN - Potensi keonaran akibat pernyataan jin buang anak oleh tersangka Edy Mulyadi, jauh dari kemungkinan terjadi, apalagi hanya dilihat dari potongan-potongan video yang tidak utuh. Pernyataan saksi ahli ITE, Dr. Ronny disampaikan pada sidang Kasus Jin Buang Anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 4 Agustus 2022. Sedangkan saksi lainnya, Nurlis Effendi Pemimpin Redaksi Cyberthoed.id yang juga dosen Universitas Malahayati Lampung, menyatakan Youtube bukan lembaga pers, hanya sebatas media atau sarana untuk menyebarkan kegiatan jurnalistik dan opini. Kedua saksi ini dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), setelah pada Selasa, 5 Agustus 2022 salah satu saksi ahli ditolak pengacara Edy Mulyadi karena berasal dari Media Cyber kepolisian. \"Pernyataan yang saya berikan dibatasi disertasi saya mengenai,Konstruksi Etika dan Hukum pada UU No. 40 Tahun 1999 serta sesuai kompetensi saya,\" ujarnya. Menulis apapun, kata Nurlis yang pernah menjadi pengurus Alianstik Jurnalistik Independen  (AJI) tetap tanggungjawab terhadap perspektifnya kegiatan jurnalistik sesuai dengan kaidah hukum, teks, gambar, video dan kombinasinya. Jadi, Youtube bukan media, karena belum diatur dalam undang-undang tersebut. Pengacara EM, Ahmad Yani mengatakan, kedua saksi ahli yang dihadirkan JPU,tidak ada yang mengarahkan pada dalil maupun dakwaan jaksa. \"Rumusan pidana tidak boleh berdasarkan persepsi.Bisa terjadi kerugian  atau tidak terjadi kerugian. Orang tidak dapat diadili berdasarkan persepsi atau tafsir. Orang baru bisa diadili karena perbuatan nyata, perbuatan jelas,perbuatan tegas yang diatur dalam undang-undang,\" ujar Yani. Sidang yang dipimpin Ketua Sidang,Adeng Abdul Kohar,SH,MH bersama dua anggotanya akan berlansung Selasa pekan depan 9 Agustus 2022. (Indah)

Perlu Pemimpin yang Mampu Mengelola Negara Demi Bangsanya

BY FNN Selasa, 09 Agustus 2022 01:45:16 0

Maka apakah usulan Anthony beberapa waktu lalu tersebut untuk mengoreksi penguasaan korporasi atas sektor komoditas negara dapat diartikan perlunya nasionalisasi adalah sebuah keniscayaan pula. Oleh: Adian Radiatus, Moderator pada Acara Diskusi Publik Forjis TINJAUAN perspektif ekonomi yang \'tersandera\' oleh kepentingan politik kekuasaan dibawah kendali oligarki melalui korporasi besarnya tampaknya akan menjadi benang kusut perekonomian Indonesia dalam semester akhir tahun ini hingga periode 2023, demikian kesimpulan yang diperoleh dari Diskusi Forjis bersama salah seorang Analis Ekonom terkemuka Indonesia, Anthony Budiawan. Analisa tersebut didasari pada kenyataan upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat inflasi berjalan melalui kebijakan Bank Indonesia untuk tidak menaikkan suku bunga perbankan tetapi justru melalui intervensi pada kurs mata uang asing khususnya USD. Pertanyaannya adalah akan bertahan berapa lama, sementara Bank Central Amerika The Fed telah menaikan suku bunganya hingga kisaran 2,25 persen. Yang cukup memprihatinkan adalah tiadanya kemampuan membayar hutang secara sehat karena surplusnya penerimaan negara, tetapi kewajiban hutang itu dibayar melalui hutang pula. Tentu saja perbesaran rongga hutang akan melebar manakala proyeksi penerimaan pajak tahun berjalan dipastikan menurun serta defisit transaksi berjalan. Atas pertanyaan salah seorang peserta terkait ambruknya ekonomi di negara Srilanka, Anthony Budiawan mengatakan bahwa adanya \'lepas tangan\' dukungan global menjadi penyebab situasi disana. Sementara Indonesia hingga kini masih mendapat dukungan global tersebut. Namun kemesraan hubungan dengan Tiongkok bisa saja merubah peta politik dan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian mega proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung mulai memperlihatkan gejala \'batuk pilek\' akut sehingga Anthony memandang perlu didiagnosa oleh sebuah tim audit independen melalui Pansus DPR. Patut diduga terjadi tingkat inefisiensi atau pemborosan jenis koruptif di luar kewajaran. Di lain sisi adalah fakta bahwa daya tahan strategi ekonomi Indonesia dipicu naiknya harga sejumlah komoditas namun sayangnya \'durian runtuh\' ini tidak dinikmati rakyat banyak tapi hanya korporasi oligarki dan pemerintah. Maka apakah usulan Anthony beberapa waktu lalu tersebut untuk mengoreksi penguasaan korporasi atas sektor komoditas negara dapat diartikan perlunya nasionalisasi adalah sebuah keniscayaan pula. Kondisi negatif kesenjangan yang cukup besar antara rasio kewajiban membayar pajak kelompok korporasi oligarki dibanding yang dibayarkan oleh masyarakat menengah ke bawah menjadikan jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin tak terbendung. Atas semua permasalahan itu maka Anthony Budiawan mengatakan rakyat harus memilih Pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola negara demi kemakmuran bangsanya di masa depan. (*)

Gibas dan HNSI Dukung LaNyalla Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 20:33:40 0

Jakarta, FNN – Upaya Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli, mendapatkan dukungan dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Dukungan tersebut disampaikan langsung ke LaNyalla saat kedua lembaga tersebut beraudiensi ke Kantor DPD RI, Senin (8/8/2022). Dalam audiensi itu, hadir Dewi Anggareni, Penasehat  Gibas yang juga anggota Lemhanas, Ketua Gibas Aria Riefaldhy, dan Ketua Bidang Hukum HNSI Secarpiandy. Sementara LaNyalla didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainuddin dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin Ketua Gibas Aria Riefaldhy mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan pihaknya di pertemuan tersebut. Yang pertama adalah Gibas ingin peran serta Gibas dan masyarakat berperan aktif untuk mengawal perjalanan bangsa. Masyarakat harus diberi ruang untuk membangun dan menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. \"Ke depan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk menangkal radikalisme dan penyebaran narkotika. Semua ini bisa kita laksanakan kalau kita punya sosok seperti Ketua DPD RI. Apalagi perjuangannya yang saat itu menghapus ambang batas presidential threshold dan sekarang mengembalikan naskah asli UUD 45 semua sesuai dengan perjuangan Gibas,\" katanya. Tidak itu saja, dia mengatakan harus ada upaya agar masyarakat menjadi lebih sadar politik. Oleh karenanya, Aria mengaku siap meresonansikan gagasan LaNyalla untuk membangun kesadaran masyarakat agar paham terhadap situasi kebangsaan kekinian. \"Salah satu peran serta masyarakat yang diharapkan adalah dapat meminimalisir golput atau meningkatkan gerakan sadar politik di masyarakat. Semua harus paham politik, karena untuk mengawal perjalanan bangsa,\" katanya. Sedangkan Ketua Bidang Hukum HNSI Secarpiandy, mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani seperti Soekarno dan Soeharto. Dari sekian banyak tokoh nasional yang tampak, LaNyalla merupakan figur yang memiliki ketegasan dan keteguhan sikap dalam berpolitik. LaNyalla, Secarpiandy melanjutkan, juga memiliki kepedulian yang cukup tinggi terhadap persoalan kebangsaan yang dirasakan masyarakat. \"Dari semua tokoh yang ada, LaNyalla inilah yang berani dan cocok menjadi pemimpin. Karena, bapak ini punya karakter,\" katanya. Senator asal Lampung, Bustami, mengatakan DPD akan menampung semua aspirasi dan rencana ke depan dari Gibas dan HNSI. \"Silakan aspirasi ditulis dan kami akan tindak lanjuti. Situasi yang terjadi di bangsa ini, semuanya terjadi karena amandemen UUD 45. Silahkan baca Peta Jalan yang dibuat oleh Ketua DPD RI. Semua tertuang lengkap di situ. Kalau udah baca kita akan semakin paham arah perjalanan bangsa ke depan,\" tuturnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan akan terus memperjuangkan agar UUD1945 bisa kembali ke naskah asli. \"Semua yang terjadi di bangsa ini, adalah akibat amandemen yang berkali-kali dilakukan. Dan itu sudah keluar dari semangat para pendiri bangsa. Oleh sebab itu, kita akan terus berjuang agar naskah asli UUD 1945 bisa dikembalikan untuk selanjutnya kita sempurnakan dengan adendum,\" katanya. (mth/*)

Erick Thohir: BUMN Berkontribusi Sepertiga Perekonomian Indonesia

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 16:20:37 0

Jakarta, FNN – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan perusahaan-perusahaan pelat merah mempunyai peran penting dengan berkontribusi terhadap sepertiga perekonomian Indonesia.Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Senin mengatakan perekonomian Indonesia yang tetap bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi global tidak terlepas dari peran BUMN yang sehat sebagai motor pemulihan ekonomi nasional.Total aset BUMN mencapai Rp9.000 triliun pada 2021 atau sekitar 53 persen dari produk domestik bruto (PDB).\"BUMN yang sehat membantu mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berbasis adil dan makmur. Masyarakat yang makmur mampu meningkatkan perekonomian Indonesia,\" kata Erick.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,44 persen pada triwulan II 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal itu menandakan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tetap menguat.Erick menuturkan dengan basis ekonomi kerakyatan dan juga fungsi BUMN sebagai agen pembangunan, BUMN tetap menjalankan proyek-proyek pembangunan yang menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi COVID-19.Menurutnya, sejumlah proyek besar BUMN mulai dari peremajaan atau RDMP Kilang Balikpapan, Kaltim, yang diperkirakan menyerap 19.000 tenaga kerja hingga hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) dengan perkiraan menyerap 10.000 tenaga kerja.Sementara itu, smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jatim, mampu menyerap hingga 40.000 tenaga kerja dan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) menyerap hingga 200.000 tenaga kerja.Kemudian, pembangunan KEK Mandalika dengan InJourney selaku inti penyelenggaraan ajang internasional MotoGP mampu menyerap 4.500 tenaga kerja lokal dan juga telah memastikan masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton, namun juga turut terlibat sejak pembangunan hingga penyelenggaraan ajang internasional MotoGP dan juga WSBK.\"BUMN membuka kesempatan berusaha dan mendorong bisnis UMKM, antara lain dengan pengembangan Pelabuhan Benoa, Bali, sebagai Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) dan pengembangan Bakauheni Harbour City (HBC) yang dikonsep 100 persen untuk menyokong perekonomian lokal di kawasan sekitarnya,\" jelas Erick.Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PT PNM juga memiliki program Mekaar sebagai fasilitas untuk pemberdayaan UMKM perempuan yang telah mampu menciptakan lapangan kerja setidaknya bagi 12,7 juta ibu-ibu pada 2021 di berbagai wilayah dan akan terus didorong hingga mencapai 20 juta nasabah pada 2024.PT Pupuk Indonesia melalui program Makmur yang merupakan pendampingan budi daya tani melalui ekosistem yang terintegrasi untuk pemberdayaan petani hingga kini telah mencapai 148.127 hektare lahan bersama 117.995 petani.\"Padi UMKM sebagai jembatan untuk mempertemukan UMKM ke dalam ekosistem pengadaan BUMN telah mencapai total nilai transaksi Rp18 triliun bersama 12.960 UMKM per triwulan II 2022,\" ujar Erick.BUMN kini turut berkontribusi untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 90 persen pada 2024 melalui pendirian holding ultramikro (UMi). Kontribusi holding UMi untuk mencapai target tersebut adalah sebesar 70 persen.Erick menerangkan, pada awal pendirian Holding UMi, melalui optimalisasi nasabah kelolaan PNM bersama PT Pegadaian dan potensi 30 juta nasabah yang selama ini belum terlayani, holding UMi mampu menambah nasabah baru hingga 55 juta nasabah.\"Pada 2024, total 121,6 juta nasabah (70 persen inklusi keuangan nasional) akan terlayani oleh holding UMI,\" terangnya.Program BUMN turut pula hadir menjadi penggerak ekonomi desa yang berdampak signifikan terhadap kelangsungan energi di daerah sekaligus penyerapan tenaga kerja, terutama oleh pengusaha menengah dan pengusaha daerah.BUMN energi PT Pertamina yang memiliki mandat untuk menyediakan BBM dan elpiji ke seluruh pelosok negeri termasuk di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) telah melaksanakan dua program, yaitu Pertashop yang saat ini siap dan telah beroperasi mencapai 5.536 unit dan BBM satu harga mencapai 348 titik yang tersebar di wilayah 3T di seluruh Indonesia atau PLN melalui Program Listrik Masuk Desa berhasil menyalurkan listrik, sehingga rasio desa berlistrik di Indonesia saat ini telah mencapai 99,7 persen.\"Proyek dan program BUMN yang hadir di tengah pandemi mempunyai dampak positif dalam menjaga daya beli dan meningkatkan aktivitas belanja masyarakat. Hasilnya konsumsi rumah tangga terus meningkat dari minus 5,52 persen yoy pada triwulan II 2020 menjadi 5,51 persen yoy pada triwulan II 2022,\" kata Erick.Erick menegaskan BUMN sebagai penopang perekonomian Indonesia berkomitmen melanjutkan berbagai program untuk mendukung pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Ia berharap momentum pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2022 sebesar 5,44 persen dapat terus terjaga hingga akhir tahun. (mth/Antara)

Di Kepulauan Seribu, LaNyalla dan Para Anggota DPD RI Sub Wilayah II Samakan Persepsi Perjuangan

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 16:14:25 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan para anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II melakukan kunjungan ke Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu, Senin (8/8/2022). Dalam kesempatan itu Ketua DPD RI dan seluruh anggota DPD yang hadir berdiskusi untuk menyamakan persepsi agar perjuangan Ketua DPD RI dan DPD RI seirama. Terutama perjuangan Ketua DPD RI untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian disempurnakan melalui adendum. Para anggota DPD RI yang hadir antara lain Eni Sumarni (Jawa Barat), Sylviana Murni (DKI Jakarta), Fahira Idris (DKI Jakarta) Andiara A.H (Banten), Habib Ali Alwi (Banten), Adilla Azis (Jatim), Dailami Firdaus (DKI Jakarta), KH. Amang Syafrudin (Jabar), Asep Hidayat (Jabar), Bambang Sutrisno (Jateng), Abdi Sumaithi (Banten), Bustami Zainudin (Lampung), Oni Suwarman (Jabar), Bambang Santoso (Bali) Anak Agung Gde Agung (Bali), Jihan Nurlela (Lampung), Abdul Hakim (Lampung), Abdul Kholik (Jateng) Ahmad Bastian SY (Lampung), Hilmy Muhammad (DIY) dan PM Afnan Hadikusumo (DIY). \"Saya berharap teman-teman anggota DPD RI untuk mengkampanyekan gerakan yang sudah saya suarakan, yaitu kembali ke UUD 1945 naskah asli. Suarakan hal ini sampai ke tingkat bawah agar masyarakat mengetahui bahwa ada solusi konkrit yang bisa memecahkan persoalan bangsa kita ini,\" ujar LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, UUD hasil amandemen 1999-2002 membuat bangsa ini jauh meninggalkan Pancasila sebagai dasar negara. Secara demokrasi, bangsa ini semakin liberal, sedangkan secara sistem ekonomi menjadi semakin kapitalistis. \"Apa yang kita rasakan selama 20 tahun ini? Berubah menjadi baik atau justru semakin terpuruk? Gara-gara UUD hasil amandemen 1999-2002, utang negara semakin banyak, masyarakat semakin sengsara karena sumber daya alam yang melimpah ini diambil oleh segelintir orang. Artinya selama 20 tahun ini sudah jelas oligarki politik dan oligarki ekonomi semakin kuat,\" kata dia. Senator asal Jawa Timur itu menyampaikan sudah mempersiapkan peta jalan kembali ke UUD 1945. Yakni berupa kajian komprehensif perbedaan UUD 1945 naskah asli dengan UUD hasil amandemen 1999-2002. \"Dari situ kita bisa lihat bahwa 95 persen UUD 1945 diganti, bukan diamandemen. Dari situ juga nantinya di bagian mana yang perlu disempurnakan. Terpenting kita harus kembali ke jalan yang benar sesuai cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,\" papar LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, persoalan fundamental bangsa harus diselesaikan dengan fundamental juga supaya perbaikan negeri ini menyeluruh dan jangkauannya luas, bukan parsial. \"Saya akan terus istiqomah membela kebenaran. Berjuang demi kedaulatan rakyat. Pasalnya saat ini hanya DPD RI datu-satunya lembaga yang masih dipercaya rakyat Makanya kepercayaan itu tidak boleh disia-siakan,\" ujarnya. Senator asal Lampung Abdul Hakim sepakat dengan gagasan Ketua DPD RI mengembalikan kedaulatan rakyat atas nama konstitusi. \"Pemikiran tersebut luar biasa. Setelah kita semua seirama, kita perlu memikirkan bagaimana strategi untuk menggolkan gerakan perubahan ini,\" ucapnya. Menurutnya, tahapan-tahapan perjuangan harus dilaksanakan dengan agenda riil. Artinya tidak hanya resonansi ke masyarakat yang digalakkan tetapi proses internal di MPR harus ada langkah konkrit. \"Utusan DPD RI di MPR harus berjuang keras agar gerakan perubahan ini berhasil,\" tukas dia. Sementara itu Eni Sumarni, anggota DPD RI asal Jabar mengaku sangat paham dengan gerakan perubahan yang digaungkan Ketua DPD RI. Dia yakin semua anggota DPD RI memberi dukungan. \"Ibarat kapal, kondisi bangsa ini sudah mau karam, sehingga perlu segera diselamatkan. Gerakan penyelamatan bangsa yang dilakukan Pak Ketua ini sangat penting didukung. Oleh karena itu diperlukan kesolidan antara anggota DPD RI,\" tukasnya. Sylviana Murni, Oni Sunarwan, Amang Safrudin dan Jihan Nurlela menyatakan hal serupa. Mereka semua akan Sami’na Wa Atho’na dalam perjuangan bersama Ketua DPD RI. \"Kami juga siap meresonansikan pikiran-pikiran Ketua DPD RI ke masyarakat. Hanya saja sedikit masukan saja, sebaiknya seluruh anggota DPD RI diberikan pendalaman bersama terkait gerakan kembali ke UUD 1945 ini supaya lebih sefrekuensi, karena pastinya pemahaman masing-masing anggota juga berbeda,\" tukas Senator asal Lampung itu. (mth/*)

Minyak Turun Karena Kekhawatiran Resesi, Pemulihan Lambat Impor China

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 16:02:21 0

Singapura, FNN – Harga minyak turun di awal perdagangan Asia pada Senin, melayang di dekat posisi terendah multi-bulan, karena kekhawatiran resesi merusak prospek permintaan dan data menunjukkan pemulihan yang lambat dalam impor minyak mentah China bulan lalu.Minyak mentah berjangka Brent tergelincir 74 sen atau 0,8 persen, menjadi diperdagangkan di 94,18 dolar AS per barel pada pukul 00.39 GMT. Kontrak bulan depan mencapai level terendah sejak Februari pekan lalu, jatuh 13,7 persen dan membukukan penurunan mingguan terbesar sejak April 2020.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS merosot 67 sen atau 0,8 persen, menjadi diperdagangkan di 88,34 dolar AS per barel, memperpanjang kerugian setelah penurunan 9,7 persen minggu lalu.China, importir minyak mentah utama dunia, mengimpor 8,79 juta barel per hari (bph) minyak mentah pada Juli, naik dari level terendah empat tahun pada Juni, tetapi masih 9,5 persen lebih rendah dari tahun lalu, data bea cukai menunjukkan, dikutip dari Reuters.Pabrik penyulingan China menurunkan stok di tengah harga minyak mentah yang tinggi dan margin domestik yang lemah bahkan ketika ekspor negara itu secara keseluruhan mendapatkan momentum.Mencerminkan permintaan bensin AS yang lebih rendah, dan karena strategi nol-COVID China mendorong pemulihan lebih jauh, ANZ merevisi turun perkiraan permintaan minyak untuk 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 300.000 barel per hari dan 500.000 barel per hari.Permintaan minyak untuk 2022 sekarang diperkirakan naik 1,8 juta barel per hari tahun-ke-tahun dan menetap di 99,7 juta barel per hari, sedikit di bawah level tertinggi sebelum pandemi, kata bank tersebut.Ekspor minyak mentah dan produk minyak Rusia terus mengalir meskipun ada embargo dari Uni Eropa yang akan berlaku pada 5 Desember.Di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan energi memangkas jumlah rig minyak paling banyak minggu lalu sejak September, penurunan pertama dalam 10 minggu.Sektor energi bersih AS menerima dorongan setelah Senat pada Minggu (7/8/2022) meloloskan rancangan undang-undang senilai 430 miliar yang dimaksudkan untuk memerangi perubahan iklim, di antara masalah lainnya. (mth/Antara)

Ajudan Istri Ferdy Sambo Brigadir RR Ditetapkan Sebagai Tersangka

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 15:46:44 0

Jakarta, FNN – Bareskrim Polri menahan Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR, ajudan Putri Chandrawathi, istri Irjen Pol. Ferdy Sambo, di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri, Minggu, setelah ditetapkan sebagai tersangka.“Namanya sudah ditahan, pasti sudah tersangka,” Ketua Tim Penyidik Timsus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi, saat dikonfirmasi di Bareskrim Polri, Minggu.Andi yang juga Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri itu menyebutkan, Brigadir RR disangkakan dengan Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana.“(RR disangkakan) dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP,” katanya.Penahanan terhadap Brigadir RR, kata Andi, terhitung mulai hari ini (Minggu-red), ditempatkan di Rutan Bareskrim Polri.Sebelumnya, Tim penyidik Timsus Bareskrim Polri telah menetapkan Bhayangkara Dua Richard Eliezir Pudihang Lumiu atau Bharada E sebagai tersangka, dengan sangkaan Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal ini berbeda dengan dengan yang disangkakan kepada Brigadir RR.Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, yakni terkait dugaan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP juncto 338, juncto 351 ayat (3) juncto 55 dan 56 KUHP.Adapun penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 terhadap tersangka Bhadara E dan Brigadir RR dimungkinkan masih ada tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini.Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, dihubungi terpisah menyebutkan ada tersangka lain yang terlibat dalam kasus Brigadir J selain Bharada E.“Diduga akan ada tersangka lain dengan adanya sangkaan Pasal 55 terhadap E. Mohon publik bersabar,” kata Poengky.Polri telah memeriksa sebanyak 25 anggotanya yang terlibat pelanggaran prosedur dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang terjadi pada Jumat (8/7) lalu.Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mencopot dari jabatan 10 perwira terkait pelanggaran kode etik karena tidak profesional dalam menangani TKP Duren Tiga, salah satunya Irjen Ferdy Sambo dicopot dari jabatan Kadiv Propam Polri.Ferdy Sambo juga ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Klapa Dua Depok dalam rangka pemeriksaan terkait pelanggaran prosedural penanganan TKP tewasnya Brigadir J. (mth/Antara)

Tekan Gap Kebutuhan Gula Konsumsi, Kemenperin Dorong Genjot Produksi

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 15:36:58 0

Jakarta, FNN – Kementerian Perindustrian akan terus mendorong peningkatan produktivitas industri gula melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi hingga pemanfaatan digitalisasi guna mengakselerasi pemenuhan kebutuhan gula yang kian meningkat, terutama di pasar domestik.“Industri gula merupakan salah satu sektor strategis, karena komoditasnya berperan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai bahan baku bagi sejumlah sektor industri penggunanya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang lewat keterangannya Kartasasmita di Jakarta, Minggu.Hal itu, lanjut Menperin, membuat industri gula punya nilai strategis bagi ketahanan pangan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan, gula dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Gula Kristal Mentah (GKM) yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, Gula Kristal Putih (GKP) merupakan gula kebutuhan konsumsi langsung atau rumah tangga, dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) yang merupakan bahan baku industri.“Kemenperin sedang berupaya untuk meminimalkan gap jumlah produksi gula kristal putih. Oleh karenanya, untuk memenuhi jumlah kebutuhan yang meningkat, diperlukan produktivitas yang tinggi. Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden agar produksi gula konsumsi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” paparnya.Pada 2021, produksi gula nasional sebesar 2,35 juta ton yang terdiri dari produksi pabrik gula BUMN sebesar 1,06 juta ton dan pabrik gula swasta sebesar 1,29 juta ton.Sementara itu, kebutuhan gula tahun 2022 mencapai sekitar 6,48 juta ton, terdiri dari 3,21 juta ton GKP dan 3,27 juta ton GKR.Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, saat ini masih terdapat gap kebutuhan gula sekitar 850 ribu ton untuk gula konsumsi dan 3,27 juta ton untuk gula rafinasi.Lonjakan kebutuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan tumbuhnya industri makanan dan minuman yang diproyeksi meningkat 5-7 persen per tahunnya.Beberapa waktu lalu, Dirjen Industri Agro meninjau PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Biltar, Jawa Timur.“Untuk mewujudkan swasembada gula nasional, kami dari pemerintah sangat mengapresiasi atas upaya yang dilakukan oleh PT RMI dalam mengembangkan industri gula nasional dengan mendirikan pabrik gula yang terintegrasi dengan perkebunan tebu melalui kemitraan dengan petani tebu,” tuturnya.Pada 2022, PT RMI mendapat pasokan tebu dengan luasan panen seluas 15.080 hektare (ha) dengan potensi produksi sebesar 93.661 ton atau meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 dengan luas areal panen seluas 13.721 ha dan produksi GKP sebesar 67.677 ton.PT RMI saat ini memiliki kapasitas giling 10.000 ton tebu per hari (TCD) dan dapat diperluas menjadi 20.000 TCD dan kapasitas produksi sebesar 1.500 ton per hari (TPD) dengan menggunakan teknologi Defekasi Remelt Karbonatasi (DRK). Total investasi PT RMI sebesar Rp3,4 triliun, keberadaannya mendorong tumbuhnya berbagai lapangan pekerjaan baru lainnya yang menyerap lebih dari 40.000 orang tenaga kerja baik di tingkat on farm maupun off farm.“PT RMI memiliki potensi untuk bisa dikembangkan lagi produksinya hingga 2,5 kali. Apalagi, nanti kalau didukung dengan infrastruktur jalan yang lebih bagus. Saat ini, per hari ada 1.200 truk, dan kalau kualitas jalan lebih baik lagi, truk bisa mengangkut dua kali lebih banyak ,” ujarnya. (mth/Antara)

Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Iklim Secara Menyeluruh

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 15:32:28 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi risiko perubahan iklim dan dampaknya secara menyeluruh.“Mengidentifikasi, adaptasi apa saja yang bisa kita lakukan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan peralatan untuk permodelan cuaca dan iklim yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan Rapat Koordinasi Nasional BMKG 2022 secara daring dipantau di Jakarta, Senin.Jokowi juga meminta BMKG memperkuat layanan informasi dan literasi, terutama di wilayah pertanian dan perikanan agar petani dan nelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem. BMKG juga diminta memperluas cakupan forum sekolah lapang iklim dan sekolah lapang cuaca nelayan agar dampaknya lebih signifikan.“Dampak dari perubahan iklim ini sangat serius. Kita perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi,” ujarnya.BMKG, menurut Jokowi, memiliki peran sangat strategis untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional. BMKG harus berfungsi untuk mengawasi, memprediksi dan mengeluarkan peringatan dini tentang kondisi cuaca dan iklim ekstrem.“Ini sangat membantu untuk perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan,” katanya.Saat ini, kata Jokowi, dunia menghadapi tantangan perubahan iklim yang kritis. Organisasi Meteolorogi Dunia menyatakan indikator perubahan iklim dan dampak perubahan itu pada 2021 makin memburuk, yang terindikasi dari kondisi tujuh tahun terakhir telah menjadi tujuh tahun dengan suhu terpanas.“Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi kita. Penanggulangan perubahan iklim menjadi isu prioritas dan tantangan global setelah meredanya COVID-19,” katanya.Dampak perubahan iklim, menurut Jokowi, sangat luas dan multi-sektoral. Salah satu dampak itu adalah terjadinya bencana alam dan timbulnya ancaman ketahanan pangan.“FAO (Badan Pangan Dunia) menyebutkan lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen sumber pangan dunia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya,” ucap Kepala Negara. (mth/Antara)

RS Indonesia di Gaza Bantu Korban Serangan Israel

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 15:28:56 0

Jakarta, FNN – Rumah sakit Indonesia yang terletak di Bayt Lahiya, sebagai rumah sakit terbesar di Gaza bagian utara, turut membantu menangani hingga puluhan korban serangan Israel.Agresi Israel ke Jalur Gaza yang dimulai sejak Jumat (5/8) telah mengakibatkan puluhan korban jiwa dan ratusan lainnya mengalami luka-luka, demikian disampaikan organisasi sosial kemanusiaan MER-C dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.Kementerian Kesehatan Palestina merilis jumlah korban akibat serangan Israel hingga Minggu (7/8) pukul 23.25 waktu setempat mencapai 44 orang meninggal dunia dan 360 orang luka-luka.Wanita, lansia bahkan anak-anak tidak luput menjadi sasaran serangan Israel, menurut Kemenkes Palestina.Reza Aldilla Kurniawan, seorang relawan MER-C di Jalur Gaza, melaporkan bahwa sejak Israel memulai serangan pada Jumat (5/8) RS Indonesia menangani sedikitnya 8 korban meninggal dan 54 korban luka-luka.Ruang instalasi gawat darurat (IGD) menjadi ruangan tersibuk di RS Indonesia di Bayt Lahiya setelah serangan terjadi.Ruang IGD RS Indonesia itu terus menerima korban-korban serangan Israel dengan berbagai tingkat keparahan luka yang segera memerlukan pertolongan medis.Selain IGD, ruang jenazah RS Indonesia juga menjadi tempat yang ramai didatangi warga Gaza.Mereka adalah para keluarga korban yang syahid atau warga Gaza yang ingin melihat anggota keluarga atau sahabat mereka yang menjadi korban, kata pihak MER-C dalam keterangannya.Relawan MER-C Reza juga menyampaikan bahwa selama serangan berlangsung, getaran terasa cukup kuat dan suara ledakan terdengar jelas dari Wisma dr. Joserizal Jurnalis, yakni tempat tinggal para relawan Indonesia selama bertugas di Jalur Gaza, yang berada di dalam kompleks RS Indonesia.Dia mengatakan bahwa keberadaan RS Indonesia di Gaza menjadi sangat penting terlebih pada saat terjadinya serangan seperti sekarang ini.RS Indonesia menjadi rumah sakit utama bagi para korban serangan di Gaza bagian utara untuk mendapatkan pengobatan dan pertolongan medis.Sejak dibuka pada akhir 2015, hingga saat ini MER-C masih terus melakukan pengembangan di RS Indonesia, baik dari sisi bangunan yang sudah menjadi empat lantai maupun peralatan medis yang terus dilengkapi secara bertahap sesuai kebutuhan warga Gaza.Menurut pihak MER-C, semua fasilitas itu dapat terwujud berkat donasi dari rakyat Indonesia, kerja keras para relawan serta dukungan pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI serta semua pihak yang terlibat selama proses pembangunan RS Indonesia.Semoga RS Indonesia dapat terus bermanfaat dan menjadi wujud dukungan jangka panjang bangsa Indonesia untuk Palestina hingga Palestina meraih kemerdekaannya, kata MER-C. (mth/Antara)

TNI AL Kuatkan Pertahanan Negara Melalui Binpotmar

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 15:23:49 0

Jakarta, FNN – Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut (Kadipotmaral) Laksamana Pertama TNI Suradi mengatakan bahwa TNI AL menyiapkan seluruh potensi nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara bersifat semesta melalui pembinaan potensi maritim (Binpotmar).“Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut (Dawilhanla) sebagai salah satu tugas TNI Angkatan Laut dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI Angkatan Laut untuk menyiapkan seluruh potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan negara bersifat semesta. Dawilhanla dilaksanakan melalui Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar),” kata Suradi saat membuka Pelatihan Babinpotmar (Bintara Pembina Potensi Maritim) Tahun Anggaran 2022 di Lantamal IX Ambon, Senin.Dalam keterangan yang diterima, Suradi mengatakan bahwa untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut, TNI Angkatan Laut melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pembinaan Insan Potmar karena insan Potmar merupakan ujung tombak dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Untuk itu, tutur ia melanjutkan, TNI Angkatan Laut menyelenggarakan Pelatihan Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) sebagai upaya untuk mewujudkan insan potmar yang profesional, serta memiliki kompetensi dan kemampuan binpotmar.“Juga sebagai sarana untuk membekali kemampuan para babinpotmar dalam menyelenggarakan kegiatan potmar di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.Pelatihan Bapinpotmar ini merupakan tindak lanjut dari Perintah Harian dan Prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono untuk membangun SDM TNI AL yang unggul dan profesional serta tangguh menghadapi segala ancaman.Selain itu, Kadispotmaral juga berharap agar Babinpotmaral memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan potensi maritim untuk kepentingan pertahanan negara dan memiliki kemampuan bersosialisasi dan memotivasi masyarakat dalam upaya bela negara.Lebih lanjut, ia berharap agar Babinpotmaral memiliki kemampuan berkoordinasi dan bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah setempat dalam pembinaan potensi maritim dengan mengakomodasikan kepentingan pertahanan negara di lingkungan tugasnya, serta memiliki kemampuan menyusun, mengumpulkan, dan menyajikan data potensi maritim yang diperlukan oleh satuan untuk kepentingan pertahanan negara.“Laksanakan pembinaan potensi maritim yang tidak hanya berorientasi kepada pendekatan kesejahteraan semata, tetapi juga melakukan upaya-upaya pendekatan kepada pemangku kepentingan yang memiliki sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas TNI Angkatan Laut,” kata Suradi.Pelatihan Bapinpotmar yang diselenggarakan oleh Dispotmaral tersebut berlangsung selama satu bulan. Selain Lantamal IX Ambon, juga telah digelar di Lantamal V Surabaya beberapa waktu yang lalu dan di Lantamal VI Makassar. Pelatihan diikuti 150 personel Babinpotmar.Selain itu, dalam Lantamal IX Ambon juga dilaksanakan panen budidaya ikan hasil kegiatan para Babinpotmar dan penanaman 100 bibit pohon kelapa. (mth/Antara)

Komnas HAM Agendakan Pemeriksaan Ulang Bharada E

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 15:19:17 0

Jakarta, FNN – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengagendakan pemeriksaan atau permintaan keterangan ulang terhadap Bhayangkara Dua Richard Eliezer atau Bharada E yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J.\"Kami sudah mengagendakan itu. Karena sekali lagi kami melakukan apa yang kami dapat kemudian disandingkan dengan keterangan dan alat bukti yang lain,\" kata Komisioner Komnas HAM RI Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Senin.Anam menjelaskan keterangan atau bukti-bukti yang diperoleh Komnas HAM butuh pendalaman sehingga pemeriksaan ulang terhadap pihak yang diperiksa termasuk Bharada E dibutuhkan. Terkait pernyataan pengacara Bharada E yang menyampaikan kliennya diperintah oleh atasan untuk menembak Brigadir J, Anam mengaku belum mengetahui pernyataan dari pengacara Bharada E yang baru tersebut.Akan tetapi, sambung dia, dalam menyelidiki kasus tersebut Komnas HAM berangkat dari permintaan keterangan yang dilakukan sendiri setelah menyandingkan antara kesesuaian satu dengan lainnya.Khusus hari ini, kata dia, awalnya Komnas HAM mengagendakan suatu kegiatan namun terpaksa ditunda karena adanya perkembangan kasus Brigadir J dalam beberapa hari terakhir.Agenda lainnya ialah Komnas HAM mendatangi suatu lokasi guna mengecek atau memastikan terkait yang telah didapatkan sekitar dua hingga tiga minggu sebelumnya.\"Itu ditujukan untuk memastikan kelengkapan informasi dan kedalaman dari apa yang sudah kami dapat,\" ujarnya.Ketika dikonfirmasi spesifik lokasi dan apa yang dicek ulang, ia mengatakan hal tersebut belum bisa disampaikan ke publik karena dikhawatirkan bisa mengganggu proses penyelidikan.\"Kita sudah kirim tim, sudah komunikasi agar kami mendapatkan konfirmasi lebih detail terkait dua atau tiga minggu lalu yang kami dapatkan,\" jelasnya.Selain mengagendakan pemeriksaan atau pendalaman terhadap saksi lain, Komnas HAM akan melakukan permintaan keterangan terkait uji balistik. (mth/Antara)

Kemenkeu Catat APBN Surplus Rp106,1 Triliun Hingga Akhir Juli 2022

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 15:13:23 0

Jakarta, FNN – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menunjukkan surplus pada akhir bulan Juli 2022, yakni sebesar Rp106,1 triliun.Dengan demikian, rasio surplus kas negara tersebut mencapai 0,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).\"Karena pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi, APBN kita masih menghadapi surplus sampai akhir bulan Juli, bukan defisit,\" ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam acara Tanya BKF secara daring di Jakarta, Senin.Adapun surplus anggaran negara didapat dari pendapatan negara sebesar Rp1.551 triliun, yang lebih tinggi dari belanja negara sebanyak Rp1.444,8 triliun.Ia menyebutkan realisasi pendapatan negara itu berhasil tumbuh 21,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), sedangkan belanja negara naik 13,7 persen (yoy).Pendapatan negara pada bulan lalu meliputi penerimaan perpajakan senilai Rp1.213,5 triliun atau tumbuh 24,4 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp337,1 triliun atau meningkat 11,4 persen (yoy).Lebih lanjut, penerimaan perpajakan didapat dari penerimaan pajak yang berhasil melesat 25,8 persen (yoy) menjadi Rp1.028,5 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp185,1 triliun atau meningkat 17,7 persen (yoy).Sementara itu, Febrio menuturkan belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.031,2 triliun atau tumbuh 18,5 persen (yoy) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp413,6 triliun atau meningkat 1,7 persen (yoy).Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (k/l) sebanyak Rp513,6 triliun atau menurun 11,4 persen (yoy) dan belanja non k/l sebesar Rp517,6 triliun atau tumbuh signifikan 62,3 persen (yoy).Peningkatan belanja non k/l tersebut antara lain meliputi belanja subsidi yang senilai Rp116,2 triliun atau tumbuh 17,5 persen (yoy) serta kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang telah digelontorkan Rp104,8 triliun atau melesat 512,7 persen (yoy).Dirinya mengungkapkan pembayaran subsidi dan kompensasi akan terus berjalan hingga akhir tahun sehingga proyeksi defisit APBN akan tetap ke arah 3,92 persen dari PDB pada tahun 2022 atau lebih baik.\"Semua ini akan terus kami pantau, apakah kami bisa menjaga penerimaan negara tetap tumbuh kuat dan belanja kami harus pastikan seefisien mungkin dengan belanja yang lebih baik atau spending better,\" tuturnya.Dengan adanya surplus APBN, ia menyampaikan realisasi pembiayaan anggaran terkontraksi 16 persen (yoy) atau tercatat sebesar Rp196,7 triliun, begitu pula keseimbangan primer tumbuh negatif 23,9 persen mencapai Rp316,1 triliun. (mth/Antara)

Kebakaran Hutan Di Spanyol Musnahkan Lebih Dari 4.000 Hektare Lahan

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 15:01:55 0

Madrid, FNN – Lebih dari 4.000 hektare lahan habis dilalap api dalam tujuh kebakaran hutan yang hingga saat ini masih berlangsung di komunitas otonom Galicia di Spanyol barat laut, menurut dinas pemadam kebakaran setempat pada Ahad (7/8).Setidaknya 2.000 hektare lahan sejauh ini telah rusak akibat kebakaran terbesar di dekat Kota A Coruna.Tidak ada korban jiwa dilaporkan, tetapi api telah memaksa 700 warga mengungsi dari sebuah lokasi perkemahan di A Pobra do Caraminal.Kebakaran di Provinsi Ourense itu menghanguskan 600 hektare lahan setelah muncul secara bersamaan di 10 tempat berbeda, tetapi api telah berhasil dikendalikan.Sebagian besar kebakaran tersebut diduga dipicu secara sengaja, menurut laporan media setempat.  Alberto Nunez Feijoo, ketua partai oposisi utama (PP) yang juga mantan presiden Pemerintahan Regional Galicia, mendesak \"hukuman maksimal\" bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebutMenurut data yang dikumpulkan oleh satelit Copernicus pada Sabtu (6/8), sekitar 230.000 hektare lahan habis dilalap api dalam sejumlah kebakaran hutan yang terjadi di musim panas paling kering sepanjang sejarah pencatatan di Spanyol tahun ini.Pemerintah pusat pada Senin (1/8) menyetujui undang-undang baru untuk membantu mencegah kebakaran di masa depan, yang mencakup berbagai kebijakan seperti meningkatkan kewaspadaan sepanjang tahun dan menghilangkan semak belukar guna mencegah api menyebar dengan cepat. (mth/Antara)

Pro-Kontra Siswi Sekolah Negeri Berjilbab

BY FNN Senin, 08 Agustus 2022 11:20:13 0

Menurutnya, hanya mencoba membimbing siswi sedikit demi sedikit untuk mengenakan pakaian keagamaan. “Tidak beranilah (memaksa), masak guru BK koyo ngono,” ucapnya prihatin. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta HARI-hari ini media sosial dihiasi berita “Pemaksaan Berjilbab Siswa di SMAN 1 Banguntapan”. Berita tersebut segera mengisi ruang-ruang grup WA dan memunculkan sikap pro-kontra sedemikian rupa. Gatra.com – Jogjakarta melaporkan, Anggota DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta sekaligus politisi dari dua partai bersilang pendapat soal kasus pemaksaan penggunaan jilbab pada seorang siswi di SMAN 1 Banguntapan, Bantul. Anggota DPRD DIJ dari Fraksi PDIP Eko Suwanto menyayangkan kasus itu. Menurutnya, dunia pendidikan seharusnya menghormati kebebasan untuk menjalankan agama bagi anak didik. “Pemda seharusnya menjamin kebebasan warga negaranya menjalankan ajaran agama dan kepercayaan, termasuk di sekolah,” kata Eko ketika dihubungi, Selasa (2/8) malam. Sebagai Ketua Komisi A DPRD DIJ, Eko meminta Pemda DIJ memastikan seluruh sekolah negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) menjamin kebebasan anak didik dalam beragama. Menurutnya, hal ini harus ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan kepada seluruh kepala sekolah dan guru agar memahami konstitusi. Mereka seharusnya menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Adapun Wakil Ketua DPRD yang berasal dari PKS, Huda Tri Yudiana, menilai wajar guru sebagai pendidik menyarankan sesuatu yang baik bagi muridnya, sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku. “Peristiwa guru menyarankan berjilbab bagi siswi muslim menurut saya wajar. Kalau pada siswa non-muslim itu yang tidak boleh. Terlebih lagi, Disdikpora sudah memfasilitasi siswi itu pindah sekolah,” terangnya secara tertulis. Menurut Huda Tri Yudiana, saran penggunaan jilbab oleh guru itu mirip saran melaksanakan salat berjamaah, puasa Ramadan, atau tidak mengonsumsi narkoba kepada siswa. “Memang itu (adalah) tugas guru. Jadi bukan ranah intoleransi, tapi proses pendidikan. Jangan dibesar-besarkan, apalagi dikaitkan dengan intoleransi. DIJ miniatur Indonesia dalam hal toleransi,” ucapnya. Sementara, Kepala Sekolah SMAN 1 Banguntapan, Agung Istianto membantah pemberitaan yang menyebut ada paksaan untuk memakai jilbab oleh guru BP kepada siswi. Dia mengatakan, pengenaan jilbab pada siswi itu adalah tutorial saja. “Jadi ketika siswi menjawab belum siap menggunakan jilbab, guru BP lalu berinisiatif memberikan tutorial penggunaan jilbab dan ini disetujui yang bersangkutan. Kebetulan seluruh siswi di sekolah kami berjilbab,” katanya. Berkenaan dengan dugaan pemaksaan penggunaan jilbab, Gubernur Provinsi DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X turun tangan dengan menonaktifkan sementara Kepala Sekolah dan dua guru Bimbingan Konseling (BK), serta satu guru wali kelas di SMAN 1 Banguntapan, Kabupaten Bantul. Hal itu agar tim investigasi dapat fokus melakukan pengusutan terkait adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai. Hasil pengusutan nanti akan menentukan nasib guru ke depannya, termasuk jenis sanksi yang akan dijatuhkan. “Satu Kepala Sekolah dan tiga guru saya bebaskan dari jabatannya. Jadi, mereka tidak boleh mengajar dulu sampai nanti ada kepastian,” kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Kamis (4/8) sebagaimana dilaporkan Kedaulatan Rakyat.   Lebih lanjut Sultan mengaku, bakal menindak tegas apabila ada oknum guru yang terbukti melakukan pelanggaran, karena tindak pemaksaan penggunaan atribut keagamaan tertentu melanggar Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang penggunaan seragam sekolah. Berkaitan dengan itu Pemda DIJ sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan investigasi kasus pemaksaan penggunaan jilbab pada siswi di SMAN 1 Banguntapan. Gubernur DIJ merasa heran jika siswa di sekolah itu justru diminta pindah dengan pertimbangan tidak merasa nyaman bersekolah (di sana). Padahal jelas-jelas siswa yang menjadi korban dari kebijakan sekolah. Oleh karena itu Sultan berharap pihak sekolah bertanggung jawab atas kasus tersebut. Bukan sebaliknya, mempersilakan siswa keluar dari sekolah. Jangan sampai hal serupa ditiru sekolah lain. Majelis Mujahidin langsung merespons kasus tersebut dengan mengeluarkan pernyataan sikap berikut: Isu Pemaksaan Jilbab Siswi SMAN 1 Banguntapan, Jogjakarta, Bernuansa Islamofobia, tanggal 5 Agustus 2022, ditandatangani Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S. Awwas, dan Sekretaris, M. Shobbarin Syakur. Memperhatikan pasca-pemeriksaan di Kantor Disdikpora DIJ yang dilakukan Wakil Kadisdikpora DIJ, Suherman, menurut Majelis Mujahidin, Kepala SMAN 1 Banguntapan Yogyakarta, Agung Istianto, juga telah membantah melakukan pemaksaan pemakaian jilbab pada salah satu siswinya. Pemakaian jilbab yang dilakukan guru Bimbingan Konseling (BK) disebutnya hanya sebagai bentuk tutorial. “Pada intinya Sekolah kami tidak seperti yang diberitakan. Sekolah kami tidak mewajibkan. Tuduhannya salah, karena tidak seperti itu masalahnya, Sekolah Negeri kan tidak boleh (memaksa),” tegasnya. Agung juga membantah jika guru BK mereka menyampaikan kata-kata yang menyakiti hati siswi tersebut, termasuk menanyakan kapan siswi itu akan mengenakan jilbab. Siswi tersebut beragama Islam, tapi mengaku belum pernah memakai jilbab. Menurutnya, hanya mencoba membimbing siswi sedikit demi sedikit untuk mengenakan pakaian keagamaan. “Tidak beranilah (memaksa), masak guru BK koyo ngono,” ucapnya prihatin.                Majelis Mujahidin memutuskan, antara lain, bahwa dugaan pemaksaan pemakaian jilbab oleh tenaga pendidik SMAN 1 Banguntapan adalah fitnah dan hoax. Arogansi pejabat daerah melalui Sekda Pemda DIJ Kadarmanta Baskara, oknum Disdikpora DIJ, tidak sesuai dengan tujuan Pendidikan. Tidak boleh menjadikan Lembaga Pendidikan sebagai pengadilan dan hukuman yang tidak mendidik. Menjadikan peserta maupun pelaksana didik sebagai objek penderita dari pejabat pemerintah dan wakil rakyat merupakan pelanggaran UU Pendidikan. Masyarakat pendidik dan pemerintah perlu melakukan kolaborasi saling menguatkan dalam upaya memenuhi tujuan pendidikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, tanpa melanggar ajaran agama; tidak saling melemahkan satu dengan yang lainnya dengan alasan subjektivitas masing-masing. Perlu diadakan dialog konstruktif menangani persoalan anak didik menuju restorative justice (keadilan holistik yang membangun).   Sementara, Solopos 8 Agustus 2022 15.20 mengunggah berita, “Hadeh, SMAN 4 Jogja Juga Bikin Aturan Paksaan Berjilbab untuk Siswi”. Solopos.com, JOGJA — Setelah kasus pemaksaan berjilbab untuk siswi di SMKN 1 Banguntapan Bantul mencuat, kini terungkap ke publik mengenai aturan pemaksaan pakai jilbab bagi siswi di sekolah negeri. Kali ini yang terungkap itu adalah SMAN 4 Jogja. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (Samin) Jogjakarta menemukan dugaan pemaksaan pakai jilbab bagi siswi di SMAN 4 Jogja. Demikian kata Ketua Pengurus Yayasan Samin, Fatchuddin Muchtar, sebagaimana dikutip wartawan Solopos.com, Anisatul Umah. Penulis berharap kasus dugaan pemaksaan pemakaian jilbab bagi siswi Sekolah Negeri itu tidak perlu dibesar-besarkan, dan tidak boleh dipolitisasi dan dilabeli intoleransi. (*)

Diskusi Publik KAHMI Parepare, Ketua DPD RI: Oligarki Memiskinkan Bangsa

BY FNN Ahad, 07 Agustus 2022 18:29:26 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika oligarki ekonomi dan oligarki politik merupakan biang keladi yang membuat bangsa tetap miskin meski memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah.  Hal tersebut ditegaskan LaNyalla saat menyampaikan keynote speech dialog publik KAHMI Kota Parepare dengan tema \'Reaktualisasi Nilai Dasar Perjuangan HMI-KAHMI Melawan Oligarki\', Ahad (7/8/2022). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan telah berkeliling ke 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Dari seluruh aspirasi yang diserapnya, LaNyalla menemukan satu akar persoalan yang hampir sama di semua daerah, yakni ketidakadilan dan kemiskinan struktural.  Tentu hal itu tak terjadi secara alamiah. Tetapi ada faktor yang mendesain sehingga masyarakat di daerah tetap hidup miskin tanpa daya untuk dapat mengubahnya.  \"Ketidakadilan terjadi karena adanya oligarki ekonomi yang menyandera kekuasaan. Dan, oligarki ekonomi tumbuh semakin membesar karena adanya presidential threshold yang membuka pintu bagi oligarki ekonomi untuk menyatu dengan oligarki politik dalam proses mendesain dan membiayai proses pemilihan pemimpin nasional yang tidak murah,\" kata LaNyalla. Menurutnya, presidential threshold merupakan pintu masuk bagi oligarki dalam mendesain ketidakadilan ekonomi dan kemiskinan struktural. Bagaimana tidak, imbas dari hal tersebut membuat segelintir orang dapat menguasai dan menguras kekayaan alam Indonesia.  \"Sementara ratusan juta rakyat hanya jadi penonton. Ketidakadilan inilah yang menjadi salah satu faktor penyumbang kemiskinan struktural,\" tegasnya.  Padahal, kata LaNyalla, sejatinya bangsa ini merupakan bangsa yang kaya raya. Katanya, Indonesia merupakan negeri yang diberkahi dengan anugerah kekayaan alam dan iklim serta berada di garis Khatulistiwa. Bayi-bayi yang lahir di negeri ini dalam kondisi kaya raya.  Namun, oligarki merampas masa depan mereka sehingga harus merasakan ketidakadilan dan kemiskinan akut. Dijelaskan LaNyalla, Indonesia sesungguhnya merupakan negeri yang berpotensi menjadi bangsa yang besar dan menjadi negara adidaya di dunia sebagai penjaga harapan hidup manusia di bumi, melalui kekayaan biodiversity hutan untuk menghasilkan oksigen dan sumber kekayaan hayati.  Menurutnya, Indonesia merupakan negeri yang bisa menjamin ketersediaan pangan dan air bagi penduduk bumi di masa depan. LaNyalla mengingatkan agar jangan sampai potensi itu dirampok oleh bukan orang Indonesia asli secara sistemik melalui agresi non-militer \"Oleh karena itu saya sekarang berkampanye agar kita kembali kepada Pancasila. Saya mengajak semua elemen bangsa ini untuk berpikir dalam kerangka negarawan.  Mari kita pikirkan masa depan anak cucu kita. Generasi yang baru lahir di Bumi Pertiwi ini,\" tegas Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. Berangkat dari pemahaman tersebut, LaNyalla menilai persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini atau soal Presiden hari ini. \"Persoalan bangsa ini sesungguhnya adalah adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka,\" ujar LaNyalla.  LaNyalla menilai sudah saatnya kekuasaan oligarki ekonomi disudahi. Sebab, dengan membiarkan mereka terus berkuasa, maka sama dengan memberi ruang kepada raksasa rakus untuk terus menguras kekayaan bangsa ini yang begitu melimpah.  Tentu saja hal ini tak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Sebab, dalam praktiknya, bangsa ini telah meninggalkan mazhab ekonomi kesejahteraan. Menurutnya, hal itu terjadi setelah konstitusi mengalami amandemen sebanyak empat kali pada tahun 1999-2002. Sejak saat itu, bangsa ini mulai bertumpu pada konsep ekonomi pertumbuhan dan penumpukan modal yang merupakan esensi dari kapitalisme.  \"Demi kemaslahatan bersama, marilah kita satukan tekad untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli yang disusun oleh para pendiri bangsa. Tentu saja kita sempurnakan dengan cara yang benar, dengan cara adendum, sehingga tidak menghilangkan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm,\" ajak LaNyalla.  Tujuannya, agar Indonesia kembali berdaulat dengan sistemnya sendiri, seperti diucapkan oleh H.O.S Cokroaminoto, yaitu; Zelfbestuur. Hadir pada acara tersebut anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe, Ketua Presidium KAHMI Sulawesi Selatan Muhammad Nasir, Ketua Harian KAHMI Kota Parepare HM Salim Sultan dan jajaran Forkopimda Kota Parepare. (mth/*)

'Mereka' Bekerjasama Berbuat Tindak Pidana

BY FNN Ahad, 07 Agustus 2022 18:16:26 0

Dengan pengenaan pasal 55 dan 56 KHUP pada Bharada E, nanti dalam persidangan akan digali JPU (jaksa penuntut umum) di pengadilan terkait siapa otak diantara pelakunya. Oleh: Ferry Is Mirza DM, Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Bharada (E)liezer telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yoshua (J). (E)liezer dikenakan pasal 55 dan 56 KHUP. Pasal ini menyiratkan bahwa pelakunya tidak cuma (E)liezer. Sebab, bunyi pasal 55 yang mengisyaratkan adanya perbuatan bersama-sama dalam suatu perbuatan tindak pidana. Sedangkan pasal 56 mengisyaratkan bahwa pelakunya, yakni Bharada E bertindak sebagai pembantu kejahatan. Berarti ada unsur kesengajaan dan memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan. Artinya, ada orang lain yang seharusnya bertanggung jawab selain Bharada E. Berkaitan dengan itu, Markas Besar (Mabes) Polri memeriksa 25 personel karena diduga melanggar kode etik dalam mengusut skandal tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit P dalam keterangan pers hari Kamis 4 Agustus, menjelaskan, 25 personel itu telah diperiksa. Dia juga menegaskan tidak menutup kemungkinan terkait proses pidana karena kasus tersebut. “Terhadap 25 personel yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Dan tentunya apabila ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana,” tandas mantan Kabareskrim itu Dari 25 personil itu, terdiri:  3 Perwira tinggi, 5 Kombes, 3 AKBP, 2 Kompol, 7 Perwira pertama serta 5 Bintara dan Tamtama. Mereka dicopot dari jabatan dan dimutasikan tanpa jabatan di bagian Yanma (pelayanan markas). Mereka juga terancam pidana karena disinyalir menghilangkan barang bukti dan menghalangi penyidikan. Siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir  J belum terang. Namun, meski terbilang lamban penanganannya sejak kejadiannya 8 Juli lalu, semoga Timsus Bareskrim Mabes Polri dapat mengungkap siapa otak pelakunya dan apa yang menjadi latar belakang peristiwanya. Penetapan Bharada E sebagai tersangka dikenai pasal 55 dan 56 KHUP serta dicopotnya 25 oknum Polri itu, setidaknya menjawab kepada publik atas kejanggalan kasus Duren Tiga di rumdin mantan Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo itu. Menilik dan mengikuti serta menyimak kasus ini, ketika awal dipublish 11 Juli lalu (tiga hari pasca peristiwa) oleh Karopenum Mabes Polri, ada beberapa kejanggalan. Antara lain: dikatakan terjadi tembak menembak antara Brigadir J dan Bharada E. Brigadir J yang tewas dengan lima tembakan disebut melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati istri Ferdy Sambo. TKP tidak diberi police line, CCTV dikatakan rusak tersambar petir, dan beberapa kejanggalan lain yang bikin makin gaduh serta membingungkan publik. Yang jelas, hampir sebulan ini – kurang dua hari lagi –, peristiwa yang merenggut nyawa Brigadir J ini bagaikan film 🎥🎬👀 yang box office. Beritanya saban hari menyita perhatian puluhan juta orang. Bila dalam film kriminal alur ceritera kejadian ini cara kerjanya mirip mafia. Ada yang bagian membersihkan TKP, menghilangkan barang bukti, membuat alibi dan menebar info palsu. Lengkaplah !!! Semoga sepekan kedepan Timsus bentukkan Kapolri Jenderal Listyo yang mantan ajudan Presiden Jokowi mampu membongkar kasus ini. Siapa sutradara dan siapa saja pelakunya serta apa yang jadi latar belakangnya. Seperti pinta Jokowi: periksa dan buka, jangan ada yang ditutup-tupi. Agar citra Polri tetap dipercaya rakyat. Dengan pengenaan pasal 55 dan 56 KHUP pada Bharada E, nanti dalam persidangan akan digali JPU (jaksa penuntut umum) di pengadilan terkait siapa otak diantara pelakunya. Harapan publik jangan ada dusta diantara kita. Semoga kasus ini berakhir happy ending. (*)

Deflator Penentu Pertumbuhan Ekonomi: Bisa Dikendalikan?

BY FNN Ahad, 07 Agustus 2022 15:50:46 0

Padahal impor non-migas kebanyakan terdiri dari bahan baku dan barang modal, di mana seharusnya, kenaikan harganya jauh lebih rendah dari kenaikan harga komoditas ekspor? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PERTUMBUHAN ekonomi Q2/2022 gemilang, 5,44 persen. Tetapi sekaligus mengherankan, dan sangat menyedihkan bagi pihak-pihak tertentu, bagi pihak yang ekonominya tidak tumbuh, bahkan merasa tertekan, termakan lonjakan harga pangan, listrik, BBM, dan pajak. Mereka bertanya-tanya, kemana larinya pertumbuhan ekonomi tersebut? Siapa yang menikmati? Karena sebagian besar masyarakat mengeluh sedang susah, terhimpit kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup, bukan satu atau dua barang, tapi hampir menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi, atau PDB, per definisi adalah pertumbuhan riil, yaitu pertumbuhan yang steril dari kenaikan harga. Artinya, pertumbuhan dari kenaikan jumlah barang produksi (dan konsumsi). Kalau periode lalu produksi 1.000 unit dan periode sekarang juga produksi 1.000 unit, artinya tidak ada pertumbuhan, alias nol persen. Meskipun harga saat ini meroket, tidak pengaruh. Tetapi, transaksi ekonomi hanya mencatat nilai nominal, yaitu jumlah barang dikali harga saat ini, harga yang mungkin sudah naik dibandingkan periode sebelumnya. Artinya, transaksi ekonomi tidak mencatat nilai riil, tetapi harus dihitung. Dengan cara, nilai nominal dikoreksi dengan kenaikan harga, atau deflator. Kalau semua kenaikan harga (misalnya 20 persen), terserap ke dalam deflator (juga 20 persen), maka diperoleh ekonomi nilai riil yang murni. Tetapi kalau hanya sebagian dari kenaikan harga yang terserap ke dalam deflator, maka nilai riil menjadi lebih besar dari yang sebenarnya, karena masih mengandung atau terkontaminasi kenaikan harga. Karena itu, konversi ekonomi dari nilai nominal menjadi nilai riil tergantung dari penentuan angka deflator. Sebagai konsekuensi, pertumbuhan ekonomi (riil) juga tergantung deflator. Kalau deflator lebih rendah dari kenaikan harga sebenarnya maka pertumbuhan ekonomi inflated, alias menggelembung. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi nominal 17,8 persen pada Q2/2022. Pertumbuhan ini kombinasi dari kenaikan jumlah produksi dan kenaikan harga. Ekonomi hanya tertarik dengan kenaikan jumlah produksi (konsumsi), tidak tertarik dengan kenaikan harga. Menurut BPS, kenaikan harga yang diserap ke dalam deflator pada periode tersebut hanya 10,25 persen (dari harga rata-rata tahun 2021). Hasilnya, diperoleh pertumbuhan ekonomi riil 5,44 persen. Apakah deflator ini masuk akal? Untuk lebih jelasnya, angka deflator ini dirinci lagi per kategori konsumsi: komsumsi rumahtangga, konsumsi pemerintah, investasi (pembentukan modal kerja) dan ekspor-impor. Kontribusi pertumbuhan ekonomi dari konsumsi rumah tangga 2,92 persen pada Q2/2022. Sangat tinggi, mengingat daya beli masyarakat sedang terpuruk akibat lonjakan harga hampir semua barang kebutuhan hidup. Tetapi, menurut BPS, kenaikan harga, deflator, untuk konsumsi rumah tangga hanya 4,31 persen. Apa iya? Padahal, masyarakat rumahtangga merasa kantongnya terkuras habis oleh kenaikan harga barang konsumsi yang melonjak-lonjak. Sekali lagi, apa iya kenaikan harga untuk konsumsi rumah tangga hanya sebesar itu? Bagaimana dengan kenaikan harga akibat kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, atau kenaikan 10 persen, apakah sudah terserap di dalam deflator? Terus, bagaimana dengan kenaikan harga BBM non-subsidi yang melonjak 50 persen, atau kenaikan harga gas dan tarif listrik yang sangat membebani rumahtangga, apakah sudah masuk dalam deflator? Atau inflasi pangan yang mencapai 9,1 persen hingga Juni 2022, apakah kenaikan deflator pangan dan minuman 6,34 persen sudah mencakup seluruh kenaikan harga pangan tersebut? Sekarang beralih ke konsumsi pemerintah, ternyata lebih mengherankan lagi. Menurut BPS, harga pembelian konsumsi pemerintah (deflator) pada Q2/2022 hanya naik sedikit: 0,19 persen. Apa iya? Yang lebih mengherankan, deflator pada Q1/2022 malah turun 3,17 persen? Sulit dipahami dengan fakta di lapangan? Dengan angka deflator yang mengundang beribu tanda tanya, total pertumbuhan ekonomi riil, sebelum ekspor-impor, mencapai 3,52 persen pada Q2/2022. Apakah ini pertumbuhan riil sebenarnya, atau terdongkrak deflator? Terakhir ekspor dan impor, juga sangat menarik. Pertumbuhan yang berasal dari ekspor sangat tinggi, mencapai 4,44 persen pada Q2/2022, rekor tertinggi sejak 2012. Kok bisa, padahal ekonomi dunia masih tertekan? Pertumbuhan nilai nominal ekspor non-migas memang cukup tinggi, 40,1 persen. Tetapi, menurut BPS, kenaikan ini lebih karena kenaikan jumlah kuantitas barang, bukan kenaikan harga. Karena, masih menurut BPS, kontribusi kenaikan harga, deflator, untuk ekspor non-migas hanya 13,01 persen. Padahal ekspor non-migas termasuk semua komoditas mineral dan batubara, serta komoditas perkebunan seperti karet, minyak sawit, yang harganya melonjak tajam. Maka itu, deflator tersebut sulit mencerminkan kenaikan harga yang sebenarnya? Dengan tingkat deflator seperti itu, pertumbuhan riil ekspor non-migas mencapai 4,08 persen, sebagai kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekspor 4,44 persen tersebut. Artinya, kalau deflator tersebut terlalu rendah, maka pertumbuhan ekspor terlalu tinggi? Di lain sisi, pertumbuhan nilai nominal impor non-migas hanya 18,6 persen Q2/2022, tetapi deflator untuk impor non-migas tercatat 7,58 persen, membuat pertumbuhan riil dari impor non migas menjadi 1,47 persen, dari pertumbuhan riil impor sebesar 2,30 persen: terlalu rendah? Padahal impor non-migas kebanyakan terdiri dari bahan baku dan barang modal, di mana seharusnya, kenaikan harganya jauh lebih rendah dari kenaikan harga komoditas ekspor? Jadi, bagaimana bisa, deflator ekspor non-migas hanya selisih sedikit saja dari deflator impor non-migas Semuanya itu, membuat pertumbuhan riil net ekspor, ekspor dikurangi impor, menjadi 2,14 persen pada Q2/2022: 4,44 persen dikurangi 2,30 persen: sangat luar biasa, atau sangat tidak biasa (very unusual)? (*)

Pemberontakan Kaum Buruh

BY FNN Ahad, 07 Agustus 2022 15:16:39 0

Namun, perjuangan buruh tekstil, seperti yang dilakukan di Lyon Prancis di masa lalu, setidaknya telah menghantarkan kaum buruh pada derajat hidup yang tinggi. Padahal mereka tidak mengenal sila ke-5 Pancasila. Oleh: Dr H Syahganda Nainggolan, Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC) “VIVRE en travaillant ou mourir en combattant”. “Hidup Bekerja atau Mati Berjuang”. Demikian sekilas bait “Lyon”, karya pianis Prancis Franz Liszt, awal abad ke-19. Dia terinspirasi menggubah karyanya melalui pemberontakan kaum buruh Prancis. Pemberontakan kaum buruh tekstil di Lyon Prancis masa itu terjadi sebanyak 3 kali, tahun 1831, 1834 dan 1848. Untuk menghancurkan pemberontakan pertama, 20.000 tentara Prancis dikerahkan untuk melumpuhkan kaum buruh. Sementara itu, pemberontakan kaum buruh dalam sejarah, di manapun berada, akan terukir dalam warna darah dan keringat. Karena hukum eksploitasi yang dilakukan kaum borjouis atau oligarki terhadap buruh bersifat kekal. Kekekalan itu hanya bisa dihancurkan dengan kegigihan dan solidaritas kaum buruh menentukan nasibnya. Pemberontakan yang berdarah-darah di Lyon Prancis, seperti yang diuraikan di atas, akhirnya telah menjadikan kaum buruh menjadi tuan di negeri sendiri di sana. Dalam uraian sejarah equality di Paris dan Perancis, menurut Thomas Piketty, selama 200 tahun, akhirnya berhasil menekan ketimpangan dari Gini 0,7 menjadi 0,3. Moh Jumhur Hidayat dan sejumlah tokoh tokoh Serikat Buruh telah mengumumkan pemberontakan terhadap kaum oligarki. Mereka akan mengepung Jakarta tanggal 10 Agustus 2022. Tuntutannya adalah Cabut UU Omnibuslaw. Gerakan pemberontakan ini telah dimulai dengan aksi Long March kaum buruh dari Gedung Sate, Bandung. Mereka akan disambut di berbagai kota yang akan mereka lewati sebelum sampai Jakarta. Mengapa UU Omnibuslaw? UU Omnibuslaw yang diketuk palu oleh DPR pada bulan Oktober 2020 lalu adalah UU karya rezim Joko Widodo yang paling berbahaya bagi kaum buruh. Sesungguhnya bukan hanya kaum buruh, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. UU ini dibuat untuk memastikan dukungan legal bagi eksploitasi buruh secara bebas, sebebas-bebasnya. Hubungan pengusaha vs buruh yang sudah berhasil dikerangkakan secara baik paska reformasi, baik melalui UU Tentang Serikat Pekerja, 2002, UU Hubungan Industrial 2003, UU SJSN 2009, yang mengatur perlindungan buruh dari eksploitasi kaum oligarki, dihancurkan oleh UU Omnibuslaw. Ratusan demonstran buruh dan mahasiswa yang mengecam kehadiran UU itu dianiaya, ditangkap dan bahkan Jumhur sendiri di penjara, pada tahun 2020. Jumhur Hidayat dipenjara karena mempublikasikan statement bahwa UU Omnibuslaw hanyalah kepentingan investor rakus yang biadab. Untungnya Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Omnibuslaw ini bertentangan dengan konstitusi (UUD\'45). Lalu mengapa buruh masih memberontak? Karena UU Omnibuslaw meski bertentangan dengan UUD\'45 dan masih digunakan oleh pemerintahan Jokowi. Sila ke-5 Pancasila dan Perjuangan Buruh Ketika kaum buruh berjuang di Lyon Prancis, sebagaimana disinggung di atas, negara Prancis adalah milik raja. Raja ditopang kekuasaannya oleh baron-baron kaya, yang membayar upeti. Sebelum Revolusi Prancis, hak rakyat dan kaum buruh memang tidak dimengerti oleh elit dan oligarki. Di Indonesia, persoalannya tidaklah demikian. Indonesia didirikan oleh bapak pendiri bangsa dengan keringat dan darah. Kemenangan Founding Fathers kemudian diukirkan dalam cita-cita kemerdekaan, yang salah satunya dikunci dalam sila ke-5 Pancasila, yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam 8 tahun rezim Jokowi, kita melihat negara semakin jauh dari cita-cita keadilannya. Negara kita ini lebih difungsikan untuk menumpuk hutang dan memanjakan penguasa serta segelintir oligarki. Orang-orang yang kaya terus bertambah kaya. Moralitas aparatur negara juga tidak mengarah pada fungsi bekerjanya negara pada keadilan dan rakyat terus menerus tersisihkan. Pada 5 tahun pertama rezim Jokowi, tim CNBC melaporkan penurunan kemiskinan di Indonesia paling kecil dalam sejarah paska reformasi. Hanya sedikit di atas 1% rerata pertahun. Pada masa pandemi, penurunan kemiskinan secara data resmi BPS, hanya nol koma. Namun, tercatat banyak kekayaan pejabat negara membesar pada masa pandemi. Upah buruh semakin mengharu-biru. Kenaikan upah buruh pada tahun ini rerata hanya 0,85 % alias tidak sampai 1%. Padahal Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, saat inspeksi ke pasar induk Kramat Jati Jakarta, menemukan data kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sudah mencapai 50-70%. Apakah kaum buruh yang porsi pengeluaran mereka 60% untuk kebutuhan pokok mampu bertahan hidup? Apakah mereka akan mampu memperbaiki masa depan anak cucunya? Ini pertanyaan besar tentang Sila Ke-5 Pancasila. Apalagi ketika skandal semisal Apeng, pencuri kekayaan negara dan telah merugikan negara Rp78 Triliun sebagaimana diungkap oleh Kejakgung RI, yang ramai diberitakan saat ini, bebas melanggeng tak tersentuh hukum. Kita belum tahu akhir cerita pemberontakan buruh yang dilakukan Jumhur Hidayat dan kawan-kawan Serikat Buruh lainnya. Namun, perjuangan buruh tekstil, seperti yang dilakukan di Lyon Prancis di masa lalu, setidaknya telah menghantarkan kaum buruh pada derajat hidup yang tinggi. Padahal mereka tidak mengenal sila ke-5 Pancasila. Mari kita berdoa untuk kebaikan dan kesejahteraan kaum buruh. (*)

Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen untuk Siapa?

BY FNN Ahad, 07 Agustus 2022 14:11:26 0

Pengusaha batubara makin kaya karena lolos dari kewajiban bayar royalti, sedangkan masyarakat tidak dapat apa-apa selain kesulitan yang disebutkan sebelumnya. Oleh: Gede Sandra, Dosen Universitas Bung Karno TERIMA kasih pada kenaikan harga komoditi dunia saat ini sebagai imbas dari berlarutnya invasi Rusia ke Ukraina. Sehingga pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II 2022 naik sedikit ke 5,4 persen (dari 5 persen di kuartal I 2022), menjadi yang tertinggi selama masa pemerintahan Jokowi. Namun mengapa masyarakat masih seperti tidak merasakan dampak pertumbuhan ekonomi ini. Hidup masih susah. Lapangan pekerjaan masih sulit didapat, harga-harga kebutuhan pokok melonjak menggerus daya beli, biaya pendidikan semakin tinggi tidak terjangkau, dan kasus kurang gizi masih kerap terdengar. Hingga saat ini menurut data BPS jumlah desa atau kelurahan di Indonesia yang penduduknya menderita kekurangan gizi mencapai 12 ribuan desa. Lantas apa yang salah dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,4 persen ini? Mari kita periksa. Diolah dari data BPS juga: selama periode kuartal I ke kuartal II tahun 2022, pertumbuhan nilai tambah bruto PDB (added value) berdasarkan lapangan usaha yang terbesar disumbang oleh Industri Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp 169 triliun. Dari keseluruhan pertumbuhan nilai tambah bruto PDB sebesar Rp 332 triliun, Industri Pertambangan dan Penggalian menyumbang separuhnya (51 persen). Terbesar kedua adalah sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan, yang pertumbuhan nilai tambah bruto adalah sebesar Rp 72,1 triliun (22 persen). Sementara industri pengolahan yang selalu dielu-elukan hanya bertambah Rp 11,5 triliun (3,5 persen). Angka itu lebih kecil dari pertumbuhan nilai tambah Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp 27,4 triliun (8,3 persen) dan juga sektor administrasi pemerintahan pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar Rp 15,5 triliun (4,7 persen). Sektor pertambangan dan penggalian selama semester I 2022, atau Januari hingga Juni, telah menghasilkan nilai tambah bruto PDB sebesar Rp 1.115 triliun. Melonjak 74 persen dari periode yang sama tahun 2001, yang hanya menghasilkan nilai tambah bruto PDB sebesar Rp 641 triliun. Sementara komoditi paling unggul dalam pertambangan dan penggalian tentu adalah batubara. Yang bila dibandingkan dengan periode semester I 2021 (286 juta metrik ton), produksi batubara pada semester I 2022 (360 juta metrik ton) bertumbuh 26 persen. Sementara harga batubara pada periode yang sama telah meroket 260 persen (dari kisaran $70-$100 di semester I-2021 ke kisaran $170-$360 di semester I-2022). Sungguh cuan para pebisnis batubara, mendapatkan windfall profit. Sayang pemerintah Indonesia agak terlambat menerbitkan PP No 15 tahun 2022, yang mengenakan royalty 27 persen saat harga batubara di atas $ 100/MT sejak April 2022. Setidaknya sudah 10 bulan Negara sudah kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dari legitnya harga komoditi batubara. Total kehilangan pendapatan dari royalty sejak Juli 2021 hingga April 2022 kira-kira mencapai Rp 150 triliun. Jadi meskipun ekonomi bertumbuh tinggi ditopang kenaikan harga komoditi, sayang sekali pemerintah kehilangan potensi pendapatan royalti Rp 150 trilun dari komoditi batubara. Seperti diberitakan, beberapa hari lalu Pemerintah Indonesia baru menambah utang sebesar Rp 121 triliun. Terlihat betapa besar sebenarnya kerugian Negara. Seharusnya dengan tambahan royalti Rp 150 triliun dari batubara, Pemerintah tidak perlu berutang seperti yang dilakukannya tersebut. Seharusnya juga dengan tambahan pendapatan royalti Rp 150 triliun tersebut Pemerintah dapat membuka lapangan kerja, menstabilkan harga-harga pangan, menambal subsidi energi, mensubsidi biaya pendidikan rakyat, atau menanggulangi kasus kurang gizi di 12 ribu desa. Akhirnya yang buntung tetap rakyat kebanyakan, wong cilik. Pengusaha batubara makin kaya karena lolos dari kewajiban bayar royalti, sedangkan masyarakat tidak dapat apa-apa selain kesulitan yang disebutkan sebelumnya. Wajar bila beberapa minggu lalu BPS menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia, yang diukur dengan Indeks Gini, nilainya kembali memburuk. Indeks Gini anjlok ke 0,84 dari sebelumnya 0,81 pada September 2021. Terbukti pertumbuhan ekonomi 5,4 persen ini bukan untuk rakyat banyak. (*)

Sejumlah Catatan LaNyalla untuk Perkuat Daya Saing Ekonomi Digital

BY FNN Ahad, 07 Agustus 2022 13:51:26 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan ada sejumlah hal yang harus dipenuhi jika ingin memperkuat persaingan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Hal itu dipaparkan LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech secara virtual di Konsultasi Wilayah II Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sabtu (6/8/2022). Acara dengan tema Akselerasi Peran Pemuda Lokal di Era Networking Society, digelar di Bandar Lampung. “Pertama, adalah kesiapan Sumber Daya Manusia. Hal ini penting karena SDM adalah pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital,” tuturnya.  Menurutnya, yang harus diingat, digital hanyalah alat. Skemanya, inovasinya, terobosannya, peruntukannya, berdasarkan perencanaan dari manusia. “Sehingga SDM kaum muda harus disiapkan sejak saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi,” katanya.  Hal kedua adalah kesiapan infrastruktur. Dijelaskan LaNyalla, saat ini fasilitas infrastruktur telekomunikasi belum merata, terutama di kawasan timur Indonesia. “Akibatnya, terjadi kesenjangan digital. Mayoritas pengguna internet pun kita ketahui hanya berpusat di Jawa, Sumatera, dan Bali. Tanpa pemerataan infrastruktur telekomunikasi, tentu akan sulit untuk menciptakan kaum muda kreatif dengan sentuhan digital di pelosok-pelosok negeri,\" katanya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal ketiga yang harus menjadi perhatian adalah kesiapan regulasi. Sebab, dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis. “Hitungan perubahan dalam dunia digital itu bukan tahun, tapi hari, bahkan jam. Maka pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak bangsa,” ujarnya. LaNyalla menambahkan, dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan keseriusan untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, DPD akan terus mendorong pengembangan teknologi dan digital berbasis kaum muda, baik dari sisi ekosistem pendidikan, dunia usaha, hingga infrastruktur fisiknya. LaNyalla juga berharap kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat kesadaran digital kaum muda, sekaligus sebagai instrumen untuk membangun bangsa.  \"Sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya cukup akrab dengan kiprah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Organisasi ini mempunyai rekam jejak yang panjang dalam sejarah perjuangan bangsa,\" ujarnya.  LaNyalla berharap para anggota GMKI bisa terus mengaktualisasikan diri, belajar dengan giat, berorganisasi dengan tekun, beribadah dengan rajin, dan mengabdi kepada rakyat tanpa kenal lelah. “Khusus bagi para anggota GMKI yang berada di Wilayah II yang meliputi Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Babel, saya berharap bisa menjadi agent of change di wilayahnya masing-masing. Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, dan Babel adalah daerah dengan potensi luar biasa, meliputi sektor pertanian, perkebunan, industri, dan ekonomi kreatif,\" katanya. LaNyalla berharap potensi luar biasa itu tidak dinikmati oleh rakyat, dan hanya digenggam oleh segelintir pemilik modal yang menjalankan praktik oligarki. “Anggota GMKI harus mewarisi semangat perjuangan para pendahulu, seperti Dr Johannes Leimena yang mengkonsolidasikan gerakan pemuda, berjuang melawan penindasan dan penjajahan, hingga kiprah nyatanya membangun republik ini di awal-awal kemerdekaan,\" ujarnya. (mth/*)

Terima Kasih Jenderal, Telah Mengoreksi Diri

BY FNN Ahad, 07 Agustus 2022 13:36:21 0

Pemberitaan pers yang menggunakan diksi “penahanan” jenderal polisi bintang dua itu beredar di tengah masyarakat. Pers seperti kesusu, mendahului sumber resmi. Semangat pers itu mengekspresikan dambaan seluruh masyakat. Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat TIADA kebahagiaan melebihi saat meyakini aparat hukum bersungguh-sungguh mau menegakkan hukum walaupun kejahatan itu terjadi di dalam tubuhnya sendiri. Memang seperti itulah yang kita rasakan sejak Kamis (4/8) ketika Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meng-update langsung perkembangan pengusutan kasus, “Polisi Tembak Polisi”.  Meski tampak terbata-bata, namun Kapolri sudah menunjukkan kerja nyata guna menuntaskan kasus yang menghebohkan itu. Kasus yang bukan hanya mempermalukan korps Bhayangkara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Rakyat yang dengan segala keterbatasan membiayai penyeleggaraan negara melalui setoran pajaknya. Kita sudah semakin diyakinkan ketika ketiga kalinya Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajaran Polri agar membuka kasus yang menewaskan Brigadir Joshua seterang-terangnya pada 8 Juli 2022 lalu. Seruan Jokowi penting karena itu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi dalam menegakkan hukum secara terang-benderang dan berkeadilan. Seruan tersebut adalah perintah langsung dari seorang presiden yang telah meletakkan posisi rakyat di tempatnya yang tepat, yaitu sebagai “atasannya”. “Supaya, tidak ada keraguan lagi di dalam masyarakat,” kata Presiden Jokowi. Wajar jika seluruh rakyat bahagia. Sudah bertahun-tahun mereka itu hanya menjadi penonton dalam dinamika politik bangsa, sering didikte dalam urusan penanganan ekonomi, dan hanya menjadi obyek dalam urusan hukum.  Hampir Diperdaya Dalam urusan “Polisi Tembak Polisi” ini pun rakyat hampir saja “diperdaya”. Disuruh mengikuti “skenario cerita” yang disusun oknum di markas polisi. Seperti pada awal peristiwa itu terjadi. Yang sangat tidak masuk akal. Masih sangat lekat dalam ingatan, bahkan sempat ada oknum penegak hukum dan oknum otoritas pers di Tanah Air hendak “bersekongkol”   membungkam rakyat melalui saluran media pers. Tidak! Sekali ini tidak! Rakyat berhak tahu. Rakyat berhak ragu. Juga berhak menguji argumentasi-argumentasi penegak hukum mengenai duduk perkara pembunuhan Joshua di rumah dinas atasannya tersebut. Terlalu mahal biaya pengabdian aparat berpangkat rendah itu jika mati tanpa kejelasan. Kita sudah mengikuti sejak Kamis (4/8), Kapolri sudah menindak 25 anggota Polri, tiga diantaranya perwira tinggi bintang satu dan bintang dua. Semuanya diperiksa dalam perkara dugaan pelanggaran etika dengan berbagai macam perbuatan. Kapolri menjanjikan tidak hanya sebatas pemeriksaan etika. Kapolri menyatakan akan melanjutkan mempidanakan pula jika ditemukan unsur itu. Inilah buktinya. Hari itu posisi Barada E yang menembak Brigadir Joshua dengan alasan membela diri (versi skenario awal) sudah berubah status malah menjadi tersangka. Pada hari yang sama, setelah dinonaktifkan sebagai Kadiv Propam Polri pada 18 Juli lalu, Irjen Pol Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan keempat di Bareskrim Polri. Dalam artikel “Fakta Baru Horor & Teror Kasus Polisi Tembak Polisi” (21 Juli 2022), saya sudah menuliskan optimisme kasus ini akan terungkap secara terang-benderang. Saya mengutip pernyataan penulis Inggris terkenal Graham Greene (1904-1991). Greene bilang, “Seorang pembunuh dianggap oleh dunia sebagai sesuatu yang mengerikan, tetapi bagi pembunuh itu sendiri hanyalah manusia biasa. Hanya jika si pembunuh adalah orang baik, maka dia bisa dianggap mengerikan.” Saya memposisikan polisi sebagai orang baik. Para pengayom masyarakat, yang sesuai kedudukannya di dalam negara kita. Yang berperan memelihara  keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, memberikan  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, kedudukan dan posisi Polri mendapat tempat terhormat, langsung di bawah Presiden. Dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) TAP-MPR RI No. VII/MPR/2000. Artinya, seluruh perilaku polisi dalam pengawasan dan tanggung jawab presiden. Wajah polisi adalah wajah presiden. Saya mengira kengerian yang sama dirasakan Greene itulah yang membuat Kapolri mendapatkan dukungan masyarakat yang luas untuk bertindak tegas. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa kehidupan di Indonesia ke depan jika kasus seperti itu tidak diusut tuntas. Tim Khusus Kapolri pun bergerak cepat. Sabtu (6/8) pecah berita: Irjenpol Ferdy Sambo tokoh sentral dalam pusaran peristiwa itu telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua. Penahanan Sambo memang menimbulkan kontroversi sejak semalam. Banyak yang pesimistis dan mencurigai penahanan itu hanya sebatas sanksi terkait dugaan pelanggaran etika. Tapi tidak sedikit yang berkeyakinan penahanan itu terkait dengan temuan unsur pidana dalam pemeriksaannya.  Pemberitaan pers yang menggunakan diksi “penahanan” jenderal polisi bintang dua itu beredar di tengah masyarakat. Pers seperti kesusu, untuk mendahului sumber resmi. Semangat pers itu mengekspresikan dambaan seluruh masyakat. Yang penting, etika atau terkait pidana penahanan itu telah menunjukkan keseriusan pimpinan Polri pada janjinya. Yang penting, polisi menyadari posisinya sepenuhnya sudah dalam “kendali” dan pengawasan rakyat. Bukan sebaliknya, seperti disangkakan selama ini. Yang pada era kemajuan teknologi informasi semua dinding punya mata dan telinga. Kita sadar bahwa kasus ini memang masih akan melalui proses panjang dan melelahkan demi memenuhi kaidah “scientific crime investigation”. Namun,  kasus “Polisi Tembak Polisi” sudah terang tanah. Kuncinya, karena itu tadi: orang-orang baik itu “mengakui” kasus “Polisi Tembak Polisi” adalah kejahatan kemanusiaan. Yang menjungkirbalikkan sistem nilai masyarakat Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Dan, yang kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 sebagai bangsa berdaulat, sepuluh hari lagi akan kita peringati bersama. Merdeka! (*)

Ketegangan Politik Akan Naik

BY FNN Sab, 06 Agustus 2022 22:16:50 0

Musra Indonesia bisa jadi hanya test the water. Dampaknya hanya akan menimbulkan ketegangan politik baru yang semestinya dihindari oleh Presiden. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MUSRA Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, konon, diinisiasi oleh belasan gugus relawan Jokowi (Presiden Joko Widodo) segera dihelat di 34 provinsi, dalam rentang waktu mulai 27 Agustus 2022 hingga Maret 2023. Sikap sinis sebagian netizen langsung muncul semua itu gagasan Presiden bersama Oligarki. Musra Indonesia, dipastikan atas restu, bahkan dugaan kuat, ide juga datang dari Presiden, sekalipun kepada publik dibungkus bahwa kegiatan tersebut diinisiasi oleh relawan Jokowi. Beberapa hari lalu Presiden telah mengundang beberapa perwakilan dari relawannya ke Istana. Dikemudian hari langsung muncul ada rencana Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra Indonesia). Lengkap dengan susunan Panitia Dewan Pakar dan Ketua Pelaksana. Panitia Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) yang telah digagas sejumlah kelompok relawan Presiden Jokowi merilis daftar nama tokoh-tokoh yang terlibat sebagai panitia gelaran tersebut. Salinan daftar kepanitiaan tersebut telah tersebar luas di media sosial. Ketua Pelaksana Musra Panel Barus, Kamis (4/8). Salinan itu menyebutkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Penanggung Jawab Musra. Kemudian, tokoh buruh Andi Gani Nena Wea ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah. Ia membawahi 16 anggota dewan pengarah, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Rudiantara. Selain itu, ada Bendahara Umum Projo Panel Barus yang menjadi Ketua Pelaksana Musra. Ia memiliki delapan orang wakil. Musra juga melibatkan 14 tokoh dari kalangan militer dan akademik yang menjadi dewan pakar. Salah satunya adalah mantan Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik Badan Intelijen Negara (BIN) Soedarmo. Hebat betul relawan Jokowi bisa menyusun Gelaran Musra Indonesia dengan melibatkan pejabat setingkat menteri dan mantan pejabat tinggi negara. Tampaknya mereka juga sudah mencoba menerobos masuk ke Perguruan Tinggi. Tiba-tiba menyeruak informasi melalui medsos, sejumlah akademisi menolak undangan dari Relawan Jokowi untuk menjadi Dewan Pakar Musra Indonesia. Pertama datang dari Rektor Universitas Indonesia (UI) Arie Kuncoro. Arie beralasan dirinya sibuk memimpin UI. Kemudian, peneliti komunikasi politik yang juga mantan Guru Besar UI Effendi Gazali menyampaikan hal serupa. Penolakan juga datang dari Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria. Arif dengan tegas menolak undangan itu. “Yang pasti rektor harus menjaga independensi dan tidak boleh berpolitik praktis,” ucap Arif melalui pesan singkat, Jumat (5/8). Musra untuk menjaring aspirasi rakyat di 34 provinsi. Salah satu agenda salam musyawarah itu adalah menjaring usulan nama Calon Presiden. Kalau itu tujuannya kenapa Presiden tidak mengundang Koalisi Parpolnya (kalau masih utuh dan kompak) sebagai bentuk yang sah mewakili rakyat dan didukung dengan aturan tentang Presidential Threshold (PT) 20 % yang secara konstitusional akan menentukan Calon Presiden. Sebagian rakyat spontan memunculkan memorinya rangkaian kejadian sebelumnya yang masih hidup sampai saat ini munculnya isu perpanjangan jabatan dan rekayasa jabatan Presiden 3 periode. Sekalipun Presiden juga berkali kali menolaknya. Gempuran kepada MK sangat keras dan masif, yang tetap menolak Gugatan PT Nol (O)%. Setiap ada agenda apakah Kongres, Munas, Musyawarah Nasional atau apapun namanya semua agendanya lazim sudah dipersiapkan sebelumnya, forum tidak lebih hanya sebagai legalisasi. Musra Rakyat Indonesia itu (tidak salah) hanya tidak lazim dilakukan oleh Presiden Jokowi sekalipun terselubung inisiasi oleh relawan dan menafikan keberadaan Parpol yang justru telah memiliki legalitas konstitusional untuk menentukan Capres. Presiden terbaca akan tetap memaksakan keinginannya untuk tetap berkuasa. Dugaan kuat ada kegelisahan Oligargi yang sedang galau dan resah setelah rentetan gagasan perpanjangan dan/atau penambahan jabatan Presiden 3 periode, otomatis harus ada amandemen UUD 1945, dan rezim yang tetap mem-back up PT tetap 20 % mendapatkan perlawanan yang sangat keras dari rakyat dan bahkan datang dari beberapa pimpinan parpol. Anomali politik sangat sering dilakukan oleh Presiden, apa yang dikatakan bisa ditebak akan ada kejadian sebaliknya. Dugaan kuat Presiden dalam tekanan oligarki. Seharusnya dengan jabatan yang tinggal beberapa bulan ini, Presiden mengambil langkah bagaimana menurunkan harga-harga kebutuhan rakyat dan menghadapi krisis ekonomi yang sudah didepan mata. Beban hutang negara yang sangat besar dengan resiko kesulitan membayar hutang akan beresiko ke semua aspek kehidupan ekonomi, eksistensi dan harga diri bangsa dan negara sedang dipertaruhkan. Keadaan negara bisa berubah dengan cepat, mengarah pada stabilitas dan keutuhan negara. Wajah demokrasi yang mengarah ke pola otoriter, korupsi dan kerusakan moral aparatur negara yang semakin tak terkendali. Semua membutuhkan konsentrasi di ahir masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan. Musra Indonesia bisa jadi hanya test the water. Dampaknya hanya akan menimbulkan ketegangan politik baru yang semestinya dihindari oleh Presiden. Alangkah bijaknya Presiden berjiwa negarawan dan berpikir mandiri mengikuti proses konstitusi yang sudah baku menjaga diri dan sekuat tenaga dan pikiran menghilangkan stigma masyarakat bahwa Presiden telah menjadi boneka oligarki dan hanya larut pada kepentingan kelangsungan kuasa dan kekuasan oligarki di negara ini yang mulai goyah dan telah menjadi musuh bersama rakyat. (*)

Malaysia Harus Perlakukan Korban Perdagangan Manusia Asal Indonesia Secara Manusiawi

BY FNN Sab, 06 Agustus 2022 18:05:48 0

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah Malaysia memperlakukan korban perdagangan manusia asal Indonesia secara manusiawi. LaNyalla juga meminta polisi membongkar sindikat perdagangan orang dengan kedok pengiriman tenaga migran ke luar negeri. \"Secara prinsip mereka adalah korban. Bukan penjahat. Dan umumnya mereka ditipu dengan iming-iming akan dipekerjakan atau menjadi pekerja migran. Padahal mereka menjadi korban perdagangan orang. Jadi saya minta Pemerintah Malaysia paham itu dan perlakukan mereka secara manusiawi. Tidak boleh ada penganiayaan, karena mereka korban penipuan,\" kata LaNyalla, Sabtu (6/8/2022). Senator asal Jawa Timur juga meminta Kementrian Tenaga Kerja mengevaluasi dan melakukan mengecek aktivitas pengiriman orang ke luar negeri. Menurutnya, human trafficking merupakan pelanggaran HAM dan hal ini patut dicurigai merupakan sindikat perdagangan antar-negara. \"Dan kasus ini jangan selesai dengan kategori pemulangan Pekerja Migran Indonesia ilegal. Tetapi harus diselidiki lebih lanjut mafia perdagangan orang,\" ujar LaNyalla. Sebagaimana diketahui, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memfasilitasi pemulangan sebanyak 193 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terkendala kelompok rentan dari Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (4/8/2022) di Terminal 3-Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Sebanyak 193 PMI terkendala terdiri atas 66 perempuan dan 127 laki-laki. Kondisi kerentanan adalah yang sakit, sebanyak 28, ibu dan anak sebanyak 30, 14 orang lansia, 1 orang anak tanpa penjaga, dan sisa 120 orang lainnya. Menurut LaNyalla, 193 orang WNI bukan jumlah sedikit. Mereka terjebak di negara-negara asing dan dalam ancaman dan bahaya karena berhadapan dengan hukum di negara setempat. Oleh karenanya, LaNyalla meminta agar keimigrasian menelusuri kasus ini dan segera memulangkan WNI yang masih bersembunyi. (mth/*)

Karma Kereta Cepat: Siapa Bertanggung Jawab?

BY FNN Sab, 06 Agustus 2022 17:42:20 0

Tugas dan tanggungjawab yang sama juga ada di pundak DPD RI. Maka DPD telah melakukan ancang-ancang, mempertimbangkan urgensi pembentukan Pansus Kereta Kereta Cepat Jakarta Bandung. Bagaimana pun juga, Pemerintah harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang ditengarai bermasalah ini. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD - MPR RI AWAL 2016 lalu, Presiden Joko Widoao meresmikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Enam tahun berselang, kereta yang dinanti tak kunjung tiba. KCJB yang ditarget beroperasi pada 2019, hanya omong kosong tanpa realisasi.  Sejak awal, proyek kereta cepat memang sudah masalah. Ketika Japan International Cooperation Agency (JICA) telah mengeluarkan modal sebesar 3,5 juta dolar AS untuk mendanai studi kelayakan proyek ini, China tiba-tiba muncul dengan klaim studi kelayakan untuk proyek yang sama. Indonesia lalu kepincut China, memunggungi JICA dan segala pembicaraan dengannya.  Keputusan itu menuai “karma”. Problem demi problem beranak pinak di sepanjang pengerjaan proyek ini. Ada pilar yang jatuh, drainase yang buruk, dan seterusnya. Semua persoalan teknis ini masih di tambah problem non teknis yang turut menimbulkan kontroversi. Tenaga kerja asal China, misalnya. Ingat kontroversi tukang las kereta cepat?  Seolah tak berkesudahan, masalah demi masalah terus bermunculan menyusul pembengkakan biaya atau cost over run KCJB. Celakanya, China meminta Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, salah satu alasan Pemerintah menghindari Jepang adalah karena China menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN.  Dalam kunjungan kerja yang saya lakukan ke Jepang, Duta Besar kita Dr. Yusron Ihza Mahendra sempat bercerita kepada rombongan kami yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dr. Agus Hermanto dari Partai Demokrat. Yusron menyampaikan betapa PM Abe sangat kecewa atas putusan pemerintah tersebut. Kekecewaan itu disampaikan PM Abe kepada pak Yusron karena dia dikalahkan dalam proyek yang sudah digelutinya dan tidak tertandingi selama berpuluh puluh tahun, sehingga menjadi icon Jepang atas proyek kerata tersebut. Bagi Jepang, pengerjaan kereta cepat memang dipandang sulit terlaksana bila murni menggunakan skema business to business (b to b) sehingga meminta pemerintah Indonesia menjamin proyek tersebut. Sebaliknya, China menggoda Indonesia dengan iming-iming tanpa APBN. Ini pula yang menjadi salah satu alasan pemerintah “membelot” ke China. Namun ludah terpaksa dijilat kembali. Pembiayaan KCJB tanpa merogoh kocek APBN yang disahkan Jokowi melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2015 diralat. Yang  ralat ya presiden sendiri melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021.  Dengan Perpres itu, pemerintah menyetujui cuan sebesar 4,1 triliun dicairkan ke proyek KCJB melalui skema penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kereta Api Indonesia (KAI). Skema inilah yang membuat argumen b to b tetap dipertahankan, meski terkesan akal-akalan.  Penyertaan modal 4,1 triliun rupanya hanya untuk menutupi kewajiban 25 persen biaya pembengkakan yang harus ditanggung konsorsium BUMN Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China sesuai komposisi saham, dimana PSBI memiliki saham sebesar 60 persen.  Lalu, bagaimana dengan cost over run 75 persen lainnya? Pada titik inilah kisah pilu itu kian mengenaskan.  China Development Bank (CDB) secara terbuka meminta Pemerintah Indonesia turut menanggungnya. Situasinya bak kata pepatah. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan kereta cepat awalnya sebesar 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian membengkak menjadi 6,07 miliar AS. Setelah melalui kajian pada 2021, proyek itu berpotensi naik lagi sekira US$ 1,17-1,9 miliar dolar AS atau sekira Rp 16,6 – 26,98 triliun dengan kurs Rp14.200 Proyek telah berjalan. Pilihannya, lanjut atau mangkrak. Posisi Jokowi jelas dilematis. Di satu sisi, akan sangat sulit memaksakan penggunaan duit APBN yang pas-pasan, terlebih di tengah sorotan tajam banyak pihak. Di sisi lain, proyek unggulan ini memengaruhi citra Jokowi yang semakin pudar. Bila mangkrak, lalu apa lagi yang bisa didengungkan? Konon, Pemerintah tengah mencari jalan keluar dan tidak buru-buru menyetujui usulan China. Sebagai solusi alternatif, Wakil Menteri BUMN mengusulkan agar pemerintah meminjam duit ke China. Usulan ini diperkuat oleh staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.  Pemerintah sepertinya berputar di situ-situ saja, tidak jauh-jauh dari dua kata: China dan utang. Begitu miskin kreativitas. Padahal, harusnya kita bisa belajar banyak pada Sri Lanka, Kenya, dan Pakistan perihal jebakan utang China atau Chinese money trap. Dalam kasus kereta Cepat, potensi jebakan itu harus diwaspadai, mengingat Pemerintah agaknya mulai tersandera proyek ini: lanjut atau mangkrak? Pilihan terbaik tentu melanjutkan. Tetapi konsekuensinya juga tidak mudah, yakni kembali mengutang atau memaksakan menalanginya dengan APBN. Bila menggunakan APBN, bagaimana mempertahankan argumentasi b to b? Anggota Badan Anggaran DPR Hermanto menduga, proyek ini memiliki agenda tersembunyi. Awalnya diberi harga murah, lalu kemudian dibengkakkan. Bila dugaan ini benar, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Siapapun itu, tentu harus dicari tahu agar ada pembelajaran dan tidak terulang di kemudian hari. Maka, saya sepakat dengan usul pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini agar DPR segera membentuk Panitia Khusus Kereta Cepat Jakarta Bandung.  Fraksi PKS DPR RI telah menyatakan akan mendorong pembentukan Pansus Kereta Cepat Jakarta Bandung. Kita berharap, fraksi-fraksi lain menyambut gagasan ini, sebab DPR memiliki tugas dan tanggung jawab konstitusional untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada Pemerintah. Tugas dan tanggungjawab yang sama juga ada di pundak DPD RI. Maka DPD telah melakukan ancang-ancang, mempertimbangkan urgensi pembentukan Pansus Kereta Kereta Cepat Jakarta Bandung. Bagaimana pun juga, Pemerintah harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas kebijakan yang ditengarai bermasalah ini. Momentum penyelesaian perkara ini ada dua, yakni diselesaikan sekarang atau setelah Pemerintahan Jokowi berlalu. Kalau diselesaikan sekarang, barangkali imbasnya tidak terlalu kompleks. Kalau menunggu diselesaikan oleh pemerintahan pasca 2024, ceritanya bisa kemana-mana. Nah, pilih yang mana? (*) 

Pilihan Tepat Kapolri: “Selamatkan Institusi!”

BY FNN Sab, 06 Agustus 2022 15:43:02 0

 Langkah Kapolri mencopot dan memutasi 25 anggota Polri yang diduga terlibat dalam “penanganan” kematian Brigadir Joshua memang sangat tepat. Pilihan ini memang sangat sulit diputuskan Kapolri. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) BANYAK pihak mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berani mengambil “resiko” dengan menyelamatkan istitusi Polri terkait penembakan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat, Jum’at (8/7/2022). Dalam narasi versi polisi sejak awal disebutkan, peristiwa itu terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Duren Tiga Nomor 46 (DT-46) Jakarta Selatan. Polisi menyebut, senjata yang digunakan Bharada Richard Eliezer Pudhihang Lumiu alias Bharada RE adalah pistol Glock-17, sedangkan Brigadir Joshua menggunakan pistol jenis HS-9. Sayangnya, hingga saat ini belum diketahui siapa pemegang pistol Glock-17 yang sebenarnya. Ada kesan, polisi enggan menyentuh dan mencari register  dari senjata yang biasa dipegang oleh seorang perwira itu. Semoga dengan keputusan Kapolri yang mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1628/VIII/kep/2022 tertanggal 4 Agustus 2022, sebanyak 25 anggota Polri dimutasi itu, bisa membuka tabir penembakan Brigadir Joshua ini. Beberapa hari yang lalu Kapolri Jenderal Listyo telah melakukan pemeriksaan 25 personel polisi dalam kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Mereka turut dalam pemeriksaan itu atas dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP). “Personel polisi ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP,” ujar Listyo Sigit dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (4/8/2022) malam, seperti dikutip PMJ News. Selain menyangkut ketidakprofesionalan saat penanganan TKP, personel polisi yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut juga diduga menghambat jalannya penyidikan. “Beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan dalam hal penanganan TKP,” tegas Listyo Sigit. Ia menuturkan, hal itu sebagai tindakan tegas pada yang turut menghambat proses penyidikan. “Penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik,” tuturnya. Tidak sampai di situ, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mengambil tindakan tegas terhadap 4 polisi yang juga diduga turut menghambat proses penanganan perkara penembakan Brigadir Joshua. Ada empat orang yang kita tempatkan di tempat khusus, selama 30 hari ke depan. Listyo Sigit juga menuturkan bahwa pihaknya akan menindak sesuai keputusan Tim Khusus (Timsus) yang telah dibentuknya itu. “Sisanya kita akan proses sesuai dengan keputusan dari Timsus. Apakah itu masuk pidana atau masuk etik,” ujar Listyo Sigit. Ke-25 personel polisi yang tidak profesional itu telah menjalani pemeriksaan oleh Irsus Timsus Polri di bawah pimpinan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Pol. Agung Budi Maryoto. Kapolri juga memerinci para personel itu, yakni 3 personel perwira tinggi (pati), 5 personel berpangkat kombes polisi, 3 personel berpangkat AKBP, 2 personel berpangkat kompol, 7 personel perwira pertama, serta 5 personel bintara dan tamtama. Mereka itu dari kesatuan Propam, Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga ada beberapa personel dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Terhadap 25 personel tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Di samping itu, mereka akan diproses secara pidana apabila dari pemeriksaan yang berlangsung terdapat tindak pidananya. Meski begitu, Kapolri meyakini Timsus akan bekerja keras dalam mengungkap insiden tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk membuka kasus itu secara transparan, sehingga penyidikan bisa dipahami dan menginginkan penyidikan betul-betul transparan. “Saya yakin bahwa Timsus akan bekerja keras, kemudian menjelaskan kepada masyarakat sehingga membuat terang peristiwa yang terjadi,” tegasnya. Langkah Tepat! “Tapi, Kapolri sudah semakin tegas. Karena itu ditunggu saja hasil akhirnya nanti. Sebab,  taruhannya juga pada institusi Polri dan SPP (Sistem Peradilan Pidana) itu sendiri,” ujar advokat DR. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan kepada FNN.co.id, Sabtu (13/8/2022). Ketika diperiksa sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan pembunuhan berencana di Bareskrim Polri, Selasa (2/8/2022), Kamaruddin Simanjuntak selaku tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua sempat mempertanyakan kepada penyidik soal handphone dan pakaian yang dikenakan korban. “Kami bertanya tentang apakah handphone daripada almarhum Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat sudah ketemu atau belum,” kata Kamaruddin di Bareskrim Polri, Selasa malam. “Mereka  semua tidak ada yang berani menjawab. Saya tanya, apakah saya harus berkirim surat untuk menanyakan (hal) itu sudah (dikuasai) penyidik handphone-nya,” ujar Kamaruddin. Menurutnya, ia menggunakan metode aplikasi ternyata semua isi handphone itu sudah dihapus. “Mereka tidak berani menjawab. Sebaiknya saya bersurat ke Kabareskrim dan Dirpiddum,” lanjutnya. Kamaruddin juga mengonfirmasi kepada penyidik perihal keberadaan pakaian yang dikenakan Brigadir Joshua sebelum kejadian insiden yang disebut “baku tembak” itu. Kamaruddin tanya lagi. Kali ini soal pakaian Brigadir Joshua. Apakah bajunya almarhum mulai bajunya, celananya, kaus kakinya sudah dikuasai penyidik atau belum. Lagi-lagi, ia mengklaim, penyidik tak mampu menjawab. “Mereka (penyidik) juga tidak bisa menjawab,” ujar Kamaruddin. Ia mengatakan, di dalam BAP tadi dituangkan, advokat senior ini pertanyakan juga bahwa ponselnya hilang. Kemudian, pakaian terakhir yang dipakai baju juga hilang. Menurut Kamaruddin, perihal baju itu penting diketahui. Sebab, bila insiden yang dialami Brigadir Joshua karena tembakan, otomatis bajunya bolong. “Kenapa tanya soal baju? Kalau ditembak berati bajunya bolong dan berdarah kalau di tembak dari belakang, otaknya, darahnya bercucuran kena ke baju,” ujar dia. Menurutnya, keberadaan baju penting diketahui guna mengungkap penyebab luka yang dialami Brigadir Joshua. “Kemudian, dilukai di pundak kanan tentu bajunya juga rusak karena sampai luka terbuka. Apakah itu karena (kena) golok atau sayatan? Kami belum tahu. Dengan ada bajunya akan ketahuan,” ujar Kamaruddin. Dari baju yang dipakai Joshua saat ditembak itu, dapat diketahui kandungan karbon di baju almarhum sehingga bisa diketahui juga dari jarak berapa meter Joshua tertembak.Jika baju tersebut telah dimusnahkan, maka akan ada tersangka lagi. Yaitu: tersangka penghilangan barang bukti pembunuhan. Dari tersangka tersebut akan ditemukan siapa yang memerintah pemusnahan. Langkah Kapolri mencopot dan memutasi 25 anggota Polri yang diduga terlibat dalam “penanganan” kematian Brigadir Joshua memang sangat tepat. Pilihan ini memang sangat sulit diputuskan Kapolri. Apalagi jika kemudian ditemukan bukti adanya keterlibatan jenderal bintang dua lainnya yang seangkatan dengan Listyo Sigit. Sehingga, dapat membuka tabir “kejahatan” lainnya yang selama ini tertutup. (*)

Pertumbuhan Negeri Khayal dan Ilusi Deflator

BY FNN Sab, 06 Agustus 2022 12:19:12 0

Coba hitung berapa pertumbuhannya kalau deflator hanya 50 persen atau 25 persen? Semakin rendah angka inflasi terserap dalam deflator, maka pertumbuhan (ilusi) semakin tinggi. Dalam hal deflator hanya 25 persen, maka pertumbuhan (ilusi) melonjak menjadi 60 persen. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) KAWAN di negeri Khayal bertanya, bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang bersangkutan terlihat bingung, karena menganggap fakta dan angka tidak sesuai. Diskusi kemudian berkembang menarik dan disampaikan contoh perhitungan sebagai berikut. Tahun lalu, negeri Khayal memproduksi produk A sebanyak 1.000 unit, diekspor dengan harga US100 per unit, sehingga total ekspor negeri Khayal menjadi USD100.000. Tahun ini, harga produk A naik menjadi USD200 per unit, produksi dan ekspor negeri Khayal tetap 1.000 unit, tetapi total nilai ekspornya melonjak menjadi USD200.000. Berapa pertumbuhan riil ekspor negeri Khayal? Berdasarkan data di atas, ekspor nilai nominal (harga berlaku) negeri Khayal pada tahun lalu dan tahun ini masing-masing USD100.000 dan USD200.000, artinya pertumbuhan nilai nominal ekspor adalah 100%, sesuai kenaikan harga dari USD100 menjadi USD200 per unit: inflasi. Tetapi, berapa pertumbuhan sebenarnya, yaitu pertumbuhan riil, atau pertumbuhan harga konstan? Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah pertumbuhan jumlah barang (produksi) dan ekspor: atau kuantitas. Dalam hal negeri Khayal, pertumbuhannya 0 persen, karena produksi dan ekspor tahun lalu dan tahun ini sama besar, 1.000 unit, artinya tidak ada pertumbuhan. Perhitungan matematisnya sebagai berikut. Pertama, nilai nominal (tahun ini) disetarakan (dikonversi) menjadi nilai riil (tahun lalu): ekspor nilai nominal tahun ini dibagi kenaikan harga (deflator). Yang menjadi pertanyaan, berapa angka deflator ini? Artinya, berapa angka inflasi yang efektif terserap di dalam perhitungan menjadi deflator, untuk konversi nilai nominal menjadi nilai riil? Inflasi, kenaikan harga di negeri Khayal di atas 100 persen, harga naik dari USD100 menjadi USD200 per unit. Kalau angka inflasi ini seluruhnya terserap dalam perhitungan faktor konversi nilai nominal menjadi nilai riil, atau deflator, maka diperoleh perhitungan pertumbuhan riil seperti di atas, yaitu 0 persen. Tetapi apa yang terjadi kalau hanya sebagian dari kenaikan harga yang terserap di dalam perhitungan deflator, misalnya hanya 60 persen (bukan 100 persen)? Dalam hal ini, pertumbuhan riil (seolah-olah) sangat tinggi, melonjak menjadi 25 persen, karena nilai nominal ekspor tahun ini yang sebesar USD200.000 dianggap setara dengan USD125.000 tahun lalu: USD200.000 / (1+60%) = USD125.000. Sehingga seolah-olah tercipta pertumbuhan 25 persen, dari USD100.000 menjadi USD125.000. Coba hitung berapa pertumbuhannya kalau deflator hanya 50 persen atau 25 persen? Semakin rendah angka inflasi terserap dalam deflator, maka pertumbuhan (ilusi) semakin tinggi. Dalam hal deflator hanya 25 persen, maka pertumbuhan (ilusi) melonjak menjadi 60 persen. Negeri Khayal senang, dapat membodohi rakyatnya dengan prestasi ilusi gemilang. Rakyat negeri Khayal bingung. Produksi tetap kok dibilang pertumbuhan tinggi: 25 persen atau bahkan 60 persen? Siapa yang bodoh? (*)

Advokat Luhut Pangaribuan: "Polisi Bohong?"

BY FNN Sab, 06 Agustus 2022 12:05:10 0

ADVOKAT senior DR. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan yang lebih dikenal dengan panggilan Luhut Pangaribuan seringkali mendengar keluhan polisi, “seandainya advokat jujur maka polisi tidak selalu repot dan tidak perlu kerja keras mencari bukti siang malam.” “Klien pasti sudah ngaku sama advokat. Tapi tidak mau kerja sama. Karena persepsi itu, dalam banyak hal advokat menjadi tidak ditempatkan setara sebagai penegak hukum oleh polisi,” kata Luhut Pangaribuan. Menurutnya, advokat dianggap tidak jujur. “Polisi lupa bahwa info klien itu diberikan secara konfidensial dan dilindungi hukum. Jika advokat buka maka akan menjadi pidana pada dirinya,” lanjutnya. Tapi, Polisi tidak punya rahasia jabatan yang sama seperti itu. Karena itu jika sedang menyidik justru barang bukti dirusak dan alat bukti tidak diamankan, apakah itu sama dengan polisi bohong? “Jika benar demikian maka hukumnya ialah obstruction of justice. Ini delik baru yang juga tidak kalah penting dengan kasus dugaan pembunuhan alm brigadir Josua.#justiceforjosuasavepolridanspp,” tulis Luhut Pangaribuan. Terkait dengan penembakan Brigadir Joshua, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1628/VIII/kep/2022 tertanggal 4 Agustus 2022, sebanyak 25 anggota Polri dimutasi. Salah satu anggota Polri yang dimutasi jabatannya yakni Irjen Ferdy Sambo. Dia dicopot dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Jabatan tersebut akan diemban oleh Irjen Syahar Diantono. Bagaimana Luhut Pangaribuan melihat kasus penembakan Brigadir Joshua tersebut? Berikut petikan wawancara Mochamad Toha dari FNN.co.id dengan Luhut Pangaribuan: Anda menulis, polisi bohong? Bisa beri penjelasan lebih jauh, maksudnya apa? Ini kenyataan dalam praktik. Bahwa Polisi menekankan advokat harus jujur. Padahal, advokat hanya menjalankan the right to silence dari tersangka, tapi malah dipersepsi berbeda dan untuk menerabas; untuk gampangnya saja. Bukankah salah satu tugas polisi itu memang mencari barang bukti maupun petunjuk yang mengarah pada adanya tindak pidana yang menyangkut klien advokat? Betul, tapi harus sesuai hukum acara. Advokat dan polisi adalah sama-sama sub sistem dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana). Keduanya dari fungsi beda untuk tujuan sama, kebenaran dan keadilan dengan cara yang sudah diatur dalam hukum acara pidana. Klien pasti sudah ngaku sama advokat. Tapi tidak mau kerja sama. Karena persepsi itu dalam banyak hal advokat menjadi tidak ditempatkan setara sebagai penegak hukum oleh polisi. Advokat dianggab tidak jujur. Maksudnya, klien sudah ngaku bahwa dia terlibat dalam suatu tindak pidana, tapi kepada polisi dia belum ngaku? Ini yang saya sebut menerabas. Karena di sana ada the right to silence dari tersangka dan rahasia jabatan untuk advokat. Itu hukum, sehingga harus ditaati. Mungkin Anda bisa jelasin, Polisi lupa bahwa info klien itu diberikan secara konfidensial dan dilindungi hukum. Jika advokat buka maka akan menjadi pidana pada dirinya. Secara konfidensial yang dimaksud itu seperti apa ya? Itu kaitannya dengan the right to silence tersangka dan rahasia jabatan advokat. Jika itu dilanggar bisa pidana. Tapi Polisi tidak punya rahasia jabatan yang sama seperti itu. Karena itu jika sedang menyidik justru barang bukti dirusak dan alat bukti tidak diamankan, apakah itu sama dengan polisi bohong? Inikah yang kemudian dikatakan Kapolri sebagai \"tidak profesional\". \"Personel polisi ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP,\" ucap Listyo Sigit dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis (4/8/2022) malam. Ya betul! Selama menjadi advokat, apakah Anda pernah melihat hal ini (penghilangan barang bukti)? Ada dalam pengalaman tapi karena polisi periksa polisi akhirnya tidak efektif. Di satu sisi ini menjadi polisi semakim kuat, tapi di sisi lain jadi kelemahan. Karena kekuasaan selalu tenda to corrupt. Apalagi bersifat absolut. Terkait kasus Brigadir Joshua, apakah Anda juga melihat atau mensinyalir adanya tindakan \"penghilangan\" barang bukti hingga membuat Kapolri membuat pernyataan spt itu? Tidak profesional? Sy juga melihat hal yang sama. Menurut Anda, memang serumit dan seruwet itukah untuk membongkar kasus Brigadir Joshua itu? Bukankah senjata yang dipakai untuk menembak Joshua sudah jelas, pistol Glock 17 yang biasa dipegang perwira sekelas Irjen Ferdy Sambo? Mestinya tidak serumit itu. Jika polisi konsisten kenapa tidak bilang supaya Sambo dll ngaku saja, tidak dibiarkan sampai polisi lain yang diyakini malah menutup-nutupi. Bagaimana Anda melihat kasus Joshua ini? Apakah ada banyak kebohongan, mulai dari TKP dan sebagainya? Apalagi, terbukti 25 personil polisi diperiksa terkait dengan ketidakprofesionalan Polri itu? Saya mempunyai keyakinan itu sejak awal. Secara empirik nggak pernah ada pelecehan dari orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Selalu yang lebih tinggi atau yang lebih berkuasa kepada yang lebih rendah. Saran Anda, untuk membongkar kasus Joshua ini, apa yang seharusnya dilakukan Kapolri? Apa cukup dengan membentuk Tim Khusus itu? Atau perlu Tim Independen? Lebih fair sebenarnya dari eksternal polisi. Misalnya oleh POM. Tapi, Kapolri sudah semakin tegas. Karena itu ditunggu saja hasil akhirnya nanti. Sebab,  taruhannya juga pada institusi Polri dan SPP itu sendiri. (*)

Harga Minyak Jatuh Ke Terendah Sejak Sebelum Invansi Ukraina

BY FNN Jum'at, 05 Agustus 2022 17:31:03 0

New York, FNN – Harga minyak jatuh ke level terendah sejak sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada Februari pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena para pedagang resah atas kemungkinan resesi ekonomi tahun ini yang meningkatnya kekhawatiran dapat menghambat permintaan energi.Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September kehilangan 2,12 dolar AS atau 2,3 ​​persen, menjadi menetap di 88,54 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, penyelesaian pertama di bawah ambang 90 dolar per barel sejak 2 Februari.Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober merosot 2,66 dolar AS atau hampir 2,8 persen, menjadi ditutup pada 94,12 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, penyelesaian terendah sejak 18 Februari.Kemunduran harga terjadi setelah aksi jual di pasar minyak, dengan standar harga minyak mentah AS dan Brent masing-masing anjlok 4,0 persen dan 3,7 persen, pada Rabu (3/8/2022). Data yang dirilis Rabu (3/8/2022) menunjukkan lonjakan stok minyak mentah AS pekan lalu, memicu kekhawatiran atas pelemahan permintaan. Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan persediaan minyak mentah negara itu meningkat 4,5 juta barel selama pekan yang berakhir 29 Juli. Para analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan penurunan 1,7 juta barel dalam pasokan minyak mentah.\"Tampaknya pelemahan dari Rabu (3/8/2022) menyusul permintaan bensin tersirat AS yang lebih lemah dari perkiraan, bersama dengan terobosan level dukungan teknis pada Kamis (4/8/2022), telah menyeret minyak lebih rendah,\" kata Analis UBS, Giovanni Staunovo.Prospek permintaan tetap diliputi oleh meningkatnya kekhawatiran tentang kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa, tekanan utang di negara-negara berkembang, dan kebijakan nol COVID-19 yang ketat di China, importir minyak terbesar dunia.Sementara itu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, pada Rabu (3/8/2022) memutuskan akan meningkatkan produksi sebesar 100.000 barel per hari untuk September. (mth/Antara)

Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai Dikirim dari China

BY FNN Jum'at, 05 Agustus 2022 17:27:03 0

Jakarta, FNN – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah dikirim dari China mulai hari ini, Jumat (5/8).Pengiriman kereta tersebut ditandai dengan seremoni kegiatan \"Penyelesaian Manufaktur dan Pengiriman Perdana EMU Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)\" yang disiarkan secara daring.\"Pengiriman perdana EMU dan CIT ini akan menandai sejarah pertama kalinya pengiriman EMU kereta api cepat dari China ke luar negeri,\" kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan pengiriman tersebut menjadi langkah penting dalam upaya penyelesaian proyek KCJB.Adapun kereta tersebut diproduksi oleh CRRC Sifang, Qingdao, Provinsi Shandong, China. Sebanyak 11 rangkaian kereta telah selesai diproduksi pada awal April tahun ini.Tak cuma EMU, sebelumnya satu unit Comprehensive Inspection Train (CIT) atau kereta inspeksi juga sudah rampung diproduksi. Sebelum dikirim ke Indonesia, 12 rangkaian kereta ini telah menyelesaikan static test dan dynamic test.Ia menyampaikan progres pembangunan proyek KCJB saat ini mencapai 85 persen. \"Progres mencapai 85 persen, masih menyisakan beberapa pekerjaan tunnel 2, pre loading, track laying dan penyelesaian stasiun,\" ujarnya.Dwiyana mengungkapkan KCJB merupakan simbol kedekatan dua pemimpin negara yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Xi Jinping untuk menghadirkan konektivitas masa depan yang andal, nyaman, dan modern.EMU merupakan rangkaian kereta cepat dengan spesifikasi canggih dan mampu memonitor bahaya seperti bencana gempa bumi, banjir, serangan objek asing, serta tahan api. Rangkaian EMU dan CIT KCJB juga dirancang sesuai dengan kondisi geologis di Pulau Jawa.Di dalamnya terdapat teknologi canggih berupa disaster monitoring sehingga kereta ini bukan hanya mampu melesat dengan cepat, namun juga memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang sangat tinggi.Sistem keamanan yang terpasang dalam rangkaian EMU KCJB, katanya, akan ditopang oleh berbagai instrumen keamanan seperti Dispatching Monitoring Center, sensor pendeteksi ancaman di sepanjang trase KCJB, dan Disaster Monitoring Terminal di Tegal Luar sebagai pusat pengelolaan data kebencanaan.Selain itu ada juga instrumen pengamatan langsung di lapangan dengan CCTV yang tersambung ke pusat komando KCJB untuk mengirim informasi visual.Ia berharap kehadiran KCJB dapat meningkatkan konektivitas antara Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. \"Proyek ini diharapkan membuat konektivitas semakin cepat dan menjadi moda transportasi alternatif yang ramah lingkungan,\" pungkasnya. (mth/Antara)

Harga Emas Berbalik Melonjak 30,5 Dolar, Dipicu Dolar yang Lebih Lemah

BY FNN Jum'at, 05 Agustus 2022 17:19:32 0

Chicago, FNN – Harga emas naik tajam pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), berbalik menguat dari kerugian sehari sebelumnya dipicu oleh dolar AS yang lebih lemah karena para pelaku pasar menunggu laporan pekerjaan AS untuk petunjuk arah lintasan kebijakan Federal Reserve (The Fed) selanjutnya.Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, melonjak 30,5 dolar AS atau 1,72 persen menjadi ditutup pada 1.806,90 dolar AS per ounce, kembali bertengger di atas level psikologis 1.800 dolar AS setelah beberapa hari tersandung penguatan dolar.Harga emas berjangka tergelincir 13,30 dolar AS atau 0,74 persen menjadi 1.776,40 dolar AS pada Rabu (3/8/2022), setelah terdongkrak 2,0 dolar AS atau 0,11 persen menjadi 1.789,70 dolar AS pada Selasa (3/8/2022), dan menguat 5,9 dolar AS atau 0,33 persen menjadi 1.787,70 dolar AS pada Senin (1/8/2022).Harga emas berakhir pada penutupan tertinggi sejak 30 Juni, naik di atas angka kunci 1.800 dolar AS, karena investor fokus pada kemungkinan ekonomi AS tergelincir ke dalam resesi, kata analis pasar.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Kamis (4/8/2022) bahwa klaim pengangguran awal AS meningkat 6.000 menjadi 260.000 dalam pekan yang berakhir 30 Juli. Pekan yang berakhir pada 23 Juli melihat peningkatan permintaan yang berkelanjutan untuk tunjangan negara menjadi 1,42 juta, angka tertinggi sejak awal April. Investor juga mempertimbangkan kemungkinan mundurnya pasar tenaga kerja yang kuat, menurut analis pasar, terutama karena Federal Reserve meningkatkan perjuangannya melawan inflasi pada level tertinggi empat dekade.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 22,8 sen atau 1,15 persen, menjadi ditutup pada 20,122 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik 36,4 dolar AS atau 4,1 persen, menjadi ditutup pada 924,90 dolar AS per ounce. (mth/Antara)

Menko Airlangga Optimis Ekonomi Tumbuh 5,2 Persen Sepanjang 2022

BY FNN Jum'at, 05 Agustus 2022 17:14:34 0

Jakarta, FNN – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen sepanjang tahun 2022.“Kami optimis target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen year on year bisa tercapai sepanjang 2022 dengan syarat COVID-19 masih terkendali, perbaikan sistem kesehatan dilanjutkan, respon fiskal, moneter, dan riil diperbaiki, dan reformasi struktural berlanjut menciptakan lapangan kerja, ” kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat.Airlangga juga optimis pada kuartal II dan kuartal III 2022 pertumbuhan ekonomi dapat melampaui 5 persen year on year.Beberapa tantangan seperti pandemi COVID-19, geopolitik, perubahan iklim, ketahanan energi, transmisi suku bunga acuan bank sentral negara maju kepada Indonesia, dan inflasi global juga akan terus diantisipasi agar tidak menurunkan konsumsi masyarakat.Menurutnya Indonesia masih dapat memanfaatkan kenaikan harga komoditas untuk mendorong ekspor pada kuartal III 2022.Adapun pada kuartal II 2022, Badan Pusat Statistik mencatat ekspor tumbuh 19,74 persen year on year atau menyumbang hingga 24,68 persen pada pertumbuhan ekonomi.Di samping itu, pemerintah juga akan mengakselerasi belanja pemerintah yang terkontraksi 5,24 persen year on year pada kuartal II 2022 sehingga dapat bertumbuh lebih tinggi pada kuartal III dan IV 2022.“Memang kita lihat dari siklus anggaran, penyaluran anggaran pemerintah pada kuartal I dan II biasanya lebih rendah. Ini berbeda dengan pada 2021 dimana belanja pemerintah kita genjot karena pertumbuhan kita juga untuk menjaga konsumsi masyarakat yang melemah saat COVID-19,” ucapnya.BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,44 persen year on year pada kuartal II 2022 atau lebih tinggi dari kuartal I 2022 yang sebesar 5,01 persen year on year. (*)

BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,44 Persen pada Triwulan II-2022

BY FNN Jum'at, 05 Agustus 2022 17:10:21 0

Jakarta, FNN – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,44 persen pada triwulan II-2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).Dengan demikian kinerja ekonomi triwulan II-2022 sudah lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Hal ini menandakan pemulihan ekonomi yang berlangsung sejak triwulan II-2021 terus berlanjut dan semakin menguat.\"Pertumbuhan ekonomi tahun ini meningkat secara persisten. Polanya mulai dari triwulan II-2021, triwulan III-2021, triwulan IV-2021, triwulan I-2022, dan triwulan II-2022 sekarang ini terus mengalami pertumbuhan,\" kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.Ia pun menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen berasal dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).Pada triwulan II-2022, PDB ADHB tercatat Rp4.919,9 triliun atau meningkat dari kuartal II-2021 yang sebesar Rp4.176,4 triliun. Begitu pula PDB ADHK yang membaik dari Rp2.772,9 triliun di kuartal II-2021 menjadi Rp2.923,7 triliun pada triwulan II-2022.Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (quartal-to-quartal/qtq), Margo menyebutkan perekonomian domestik berhasil tumbuh sebesar 3,72 persen.\"Pertumbuhan ini sejalan dengan pola pertumbuhan triwulanannya. Jadi triwulan II itu memang selalu tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan triwulan I, ini di antaranya karena faktor musiman,\" tuturnya.Secara kumulatif, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2022 pun tercatat tumbuh 5,23 persen dibandingkan dengan paruh pertama tahun lalu. (mth/Antara)

Menyelamatkan Indonesia Masuk ke Mulut Nekolim China

BY FNN Jum'at, 05 Agustus 2022 11:47:31 0

Demi mendapatkan kesejahteraan sendiri. Perilaku elit ini sudah jamak di negeri ini. Dengan sistem politik demokrasi pasar bebas, maka semuanya dilakukan dengan jual beli dan untung rugi. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BERBONDONG-bondongnya TKA China saat pandemi Covid-19 berlangsung menjadi pertanyaan besar bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia yang waras, apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan negara bangsa ini. Dikabarkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyetujui proyek OBOR yang diinisiasi oleh China itu. Diperkirakan pada tahap awal proyek raksasa OBOR China sudah ditandatangani pada April 2019 lalu. Proyek ini bagi China untuk mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. Sebelumnya dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), China sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali. Proyek OBOR China diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dengan China dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$91 miliar atau lebih dari Rp 1.288 triliun. OBOR dianggap menjadi visi geoekonomis China paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US $4Milyar, termasuk $900 juta yang telah diumumkan China. China telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan yang ingin diraih China dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (people to people bond) Bung Karno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, pernah memperingatkan bahaya bentuk penjajahan model baru. Yaitu apa yang beliau sebut dengan neo kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Penjajahan tidak lagi dalam bentuk koloni (menguasai wilayah bangsa lain), tapi dalam bentuk penguasaaan ekonomi dan ideologi. Makanya Bung Karno dulu mencanangkan gerakan BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri). Penjajahan nekolim ini sifatnya laten, nyaris tidak tampak secara fisik. Mengejawantah dalam bentuk berbagai ketergantungan negara berkembang – terutama yang kaya sumber daya alam – terhadap negara maju. Modus operandinya pun sangat sistematis dan, seakan-akan, sangat logis. Sehingga tanpa disadari sebuah negara berkembang tersebut semakin terkungkung ketergantungan terhadap negara maju, alih-alih mampu mandiri. Demokrasi liberal yang dipraktikan di Indonesia tak lebih dari usaha-usaha asing untuk pecah-belah terhadap bangsa Indonesia. Para elit politik bukan lagi penyambung lidah rakyat Indonesia. Seperti Bung Karno yang sangat memahami dan mengerti amanat penderitaan rakyat Justru elit politik di negeri ini menjadi penyambung lidah para Nekolim untuk menguasai negeri ini. Maka tidak ada kamus pada otak elite politik untuk memandirikan bangsa nya. Apalagi berdikari. Justru mereka menjadi agen asing untuk mempermulus NEKOLIM CHINA. Menguasai negeri ini melalui proyek proyek OBOR. Untuk memperlancar itu semua rakyat diadu-domba dengan melempar isu radikal, khilafah, pecah-belah. Yang satu Islam radikal, yang satu Islam Nusantara. Semua ini bagian desain untuk kepentingan Nekolim. Dengan demikian rakyat yang sebahagian umat Islam tidak bersatu dan melakukan protes. Sebetulnya sejarah panjang pernah dialami oleh rakyat Indonesia. Pecah-belah yang dulu dilakukan oleh politik penjajah Belanda. Sekarang yang melakukan justru bangsa sendiri. Elit-elit politik. Demi mendapatkan kesejahteraan sendiri. Perilaku elit ini sudah jamak di negeri ini. Dengan sistem politik demokrasi pasar bebas, maka semuanya dilakukan dengan jual beli dan untung rugi. Maka untuk menyelamatkan anak cucu kita, perlu kita melakukan Gerakan anti Nekolim China. Rakyat harus membangun kesadaran menyelamatkan negara bangsa untuk kembali ke UUD 1945 asli. “Diam kita ditindas. Maka bergeraklah menyelamatkan bangsa ini”! (*)

Kotak Pandora Bahasa

BY FNN Jum'at, 05 Agustus 2022 10:53:05 0

Saya tambahkan di sini, doeloe sebutan hari pertama dalam pekan itu menggunakan istilah Ahad. Sekarang, istilah Ahad itu telah diganti dengan Minggu. Ini sengaja diubah secara terstruktur, massif, dan sistematis. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta TIADA hari tanpa diskusi. Tiada wacana tanpa pro-kontra. Bahasa adalah alat bunyi/tutur manusia untuk menyampaikan gagasan, perasaan, keinginan, dan sebagainya kepada pihak lain. Ada bahasa verbal, dan ada bahasa nonverbal, yakni bahasa isyarat, baik menggunakan organ tubuh, gambar, simbol, maupun benda-benda lain, sesuai dengan situasi, kondisi, dan sarana/media komunikasinya. Bahasa itu berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu, baik langsung maupun tidak langsung. Setiap bentuk komunikasi, baik menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal, berpeluang ditangkap berbeda dari apa yang dimaksud oleh penyampai pesan, bahkan disalahpahami, karena pengaruh situasi dan kondisi yang meliputi, termasuk status hubungan penyampai pesan dan penerimanya. Ketika musuh bebuyutan Amerika telah terpecah menjadi negara-negara baru, jadilah Amerika polisi tunggal dunia. Maka perlu ditemukan musuh baru sebagai sasaran perang. Samuel Huntington mengintroduksi clash civilization, perseteruan peradaban, dengan memperhadapkan Barat vis a vis Islam. Dibangunlah narasi-narasi untuk menakut-nakuti warga dunia, bahwa kebangkitan Islam akan membawa bencana, karena akan membawa kehidupan kembali ke jaman pra-kemajuan Barat. Sebagai piranti untuk mendukung wacana tersebut diciptakanlah isu-isu baru berupa ancaman terorisme, radikalisme, dan ekstremisme yang hampir semua dialamatkan kepada umat Islam, di mana pun mereka berada. Hal itu menyemaikan benih-benih Islamophobia di mana-mana. Ada ungkapan klasik, maling teriak maling, sebagai langkah penyelamatan. Pihak-pihak yang phobia terhadap Islam dan pesan-peran konstruktif revolusionernya pun menuduh orang Islam mengada-ada, padahal phobia Islam itu memang ada, bahkan dari kalang Islam sendiri, karena faktor kepentingan tertentu. Kemudian, dibangunlah wacana moderasi beragama yang sebagian pengamat menengarainya sebagai proyek penjinakan dan demilitansi agama, khususnya Islam. Habis pro-kontra wacana terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan moderasi beragama, serta Islamophobia, terbitlah wacana dan pro-kontra Rumah Sehat. Beberapa hari yang lalu beredar telah kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengubah nama rumah-rumah sakit seluruh wilayah Jakarta menjadi Rumah Sehat. Para buzzer segera bermunculan menolaknya dengan seribu satu alasan. Tidak kurang anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun ikut bicara untuk menolaknya. Ketua DPRD Kritik \'Rumah Sehat\' Anies: Setop Bikin Kebijakan Ngawur. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik kebijakan Anies Baswedan yang mengubah istilah atau jenama \'Rumah Sakit Umum Daerah\' (RSUD) menjadi \'Rumah Sehat untuk Jakarta\'. Menurut Prasetyo, pengubahan nama itu tidak penting bagi masyarakat. Semestinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat terobosan program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Yang terasa langsung gitu kesuksesannya di tengah masyarakat. Bukan cuma ganti-ganti nama, kemarin nama jalan, sekarang rumah sakit. Setop deh bikin kebijakan ngawur,” kata Pras dalam keterangan tertulis, Kamis (4/8). Politikus PDIP itu menilai, Jakarta masih memiliki segudang masalah yang perlu segera dibereskan. Misalnya, angka kemiskinan yang terus naik, permasalahan kampung kumuh di tengah kota yang belum terselesaikan. “Mereka perlu sentuhan pemerintah, butuh solusi dengan program program yang baik, bukan ganti-ganti nama begitu,” ujar dia. Pras pun mengaku heran dengan istilah \'rumah sehat\' yang digunakan Anies Baswedan untuk menggantikan nama rumah sakit. Menurutnya, sudah sejak lama semua orang mengetahui rumah sakit adalah tempat untuk mengobati penyakit. Apalagi, penamaan rumah sakit sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. “Jadi memang aturannya jelas namanya rumah sakit. Dari dulu kalau kita sakit ke mana sih larinya, ya ke rumah sakit. Memang namanya rumah sakit ya untuk mengobati penyakit. Logikanya kan begitu. Kalau sudah sehat ya kerja, beraktivitas kembali,” katanya. Diberitakan, Anies mengubah jenama \'Rumah Sakit Umum Daerah\' (RSUD) menjadi \'Rumah Sehat untuk Jakarta\'. Perubahan ini hanya berlaku bagi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jakarta. Anies mengatakan penjenamaan dilakukan karena selama ini \'rumah sakit\' memiliki orientasi pada kuratif dan rehabilitatif. Dia mengatakan penjenamaan \'rumah sakit\' menjadi \'rumah sehat\' juga agar peran fasilitas kesehatan itu ditambah dengan aspek promotif dan preventif. Dengan hal ini, Dia berharap agar masyarakat datang ke RS bukan sekadar untuk berobat, tapi juga untuk lebih sehat. Menurut Anies, warga bisa datang ke \'rumah sehat\' untuk melakukan medical check up, persoalan gizi, hingga konsultasi kesehatan. Di grup-grup WA pun segera muncul celoteh tentang asal-usul istilah rumah sakit di Indonesia, yang konon konsepnya berasal dari kata hospital dalam bahasa Inggris yang dapat dimaknai sebagai rumah penyembuhan atau rumah perawatan menuju sehat. Tapi, mengapa istilah rumah sehat jadi heboh dan bikin orang tepuk jidat? Nama “Rumah Kesehatan” semakin banyak digunakan: untuk meningkatkan kesehatan, dan tentu saja juga pengobatan dan perawatan bagi orang sakit. Bahasa Inggris malah tidak kenal istilah “Sick House”, tetapi (Health Care) hospital: pelayanan kesehatan. Banyak tempat pelayanan kesehatan di Belanda menggunakan nama Gezondheidshuis: Rumah Kesehatan, dan Gezondheidscentrum: Pusat Kesehatan, untuk memberi pelayanan kesehatan bagi orang sakit, dan orang yang mau mencegah menjadi sakit. Salah seorang teman di grup WA pun berseloroh,  \"Sick House itu lebih cocok untuk Ganti Nama Gedung DPRD dan DPR RI.\" Jilan Mardhani mengunggah tulisan di laman FB bertajuk Rumah Sehat berikut. Mengubah istilah \'rumah sakit\' menjadi \'rumah sehat\' itu bukanlah hal baru. Tahun 2013-2015 ketika menangani klien yang bergerak di jasa kesehatan, gagasan itu kerap jadi pembicaraan ahli medis. Mereka adalah para pemegang saham institusi yang sedang saya tangani waktu itu. Dalam banyak kesempatan lain pun ia kerap mendengar celetukan serupa. Terutama ketika ngalor-ngidul membandingkan pelayanan kesehatan dengan negara tetangga dekat kita, seperti Singapore, Malaysia, dan juga Thailand yang belakangan ikut dielu-elukan sebagian masyarakat kita yang ingin sembuh dari penyakit mereka. Terjemahan \'hospital\' ke dalam bahasa Indonesia menjadi \'rumah sakit\' memang agak sembrono. Boleh dibilang ngawur. Mestinya ahli bahasa di negeri ini sudah lama menengarai. Lalu mengusulkan padanan \'hospital\' yang sesuai. Sebab, kata yang konon berasal dari bahasa Latin itu (hospes/hospit) bermakna sebagai \'tamu\'. Sejarahnya kemudian menunjukkan penggunaan kata itu sebagai upaya yang dilakukan untuk merawat ksatria-ksatria Inggris yang terluka sehingga sembuh dan sehat kembali. Dalam bahasa Inggris sendiri, kata \'host\' di antaranya dimaknai sebagai seseorang atau kelompok yang memberikan pelayanan atau menghibur tamu yang berkunjung. Jadi, \'hospital\' semestinya diartikan sebagai suatu sarana yang memberi pelayanan kepada pasien sakit agar pulih dan sehat kembali sehingga dapat melakukan aktivitas seperti sediakala. Zaman terus berkembang bersama pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Kini banyak yang mendatangi sarana pelayanan kesehatan yang disebut \'rumah sakit\' itu, sekedar untuk menjaga dan memelihara jiwa dan raganya tetap sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit (preventif). Beberapa sarana juga kerap digunakan untuk memberi penyuluhan atau menyebar luaskan pengetahuan umum kepada masyarakat tentang hal-hal yang perlu mereka maklumi. Agar dapat mencegah penyakit, mendeteksi dini gangguan kesehatan, hingga memelihara kesehatan dan kebugaran tubuhnya (promotif). Ongkos yang harus ditanggung ketika seseorang sudah tertular penyakit atau mengalami degradasi kesehatan, memang selalu lebih mahal dibanding mencegahnya. Kesadaran dan upaya melakukan tindakan preventif itu, secara statistik, berkait erat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Menyempurnakan sebutan \'rumah sakit\' menjadi \'rumah sehat\', dari sisi komunikasi, adalah langkah cerdas dan perlu. Sayangnya, gagasan \'rumah sehat\' dilontarkan ketika suasana politik sedang memanas menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang. Oleh Anies Baswedan pula. Gubernur Jakarta yang popularitasnya memang sedang bergerak lincah di tengah pesaing yang kedodoran dan sibuk menghujat. Dalam konteks usul penggantian istilah \'rumah sakit\' menjadi \'rumah sehat\' kali ini, reaksi berlebihan yang dilontarkan lawan politiknya yang terusik – dengan segala hormat – lebih terlihat \'panik dalam kedunguan\'. Tak semua langkah Anies Baswedan sekadar populis dan bermakna kontra produktif. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah keberpihakannya pada politik identitas saat pilkada 2017 lalu. Dalam beberapa hal lain, dia sudah membuktikan sebaliknya. Mungkin tulisan ini pun ada yang menghujat. Terbuka atau tertutup. Saya hanya ingin menyarankan: gunakanlah akal sehat. \"Move on, ah!\" Demikian unggahan Jilal Mardhani di laman FB-nya, 4 Agustus 2022. Prof. Azyumardi Azra menambahkan, \'Hospital\', \'hospitality\'=\'rumah keramahan\' atau \'rumah perawatan\'. Saya pun menimpali, hospital sama dengan rumah sakit adalah salah kaprah. Saya tambahkan di sini, doeloe sebutan hari pertama dalam pekan itu menggunakan istilah Ahad. Sekarang, istilah Ahad itu telah diganti dengan Minggu. Ini sengaja diubah secara terstruktur, massif, dan sistematis. Andaikata Anies mendeklarasikan bahwa dalam kalender/penanggalan 2023 di Wilayah Jakarta, hari Minggu kembali ke hari Ahad, apa kata dunia? (*)

Ancaman Itu Nyata!

BY FNN Jum'at, 05 Agustus 2022 09:01:31 0

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Oleh: Imam Shamsi Ali, NYChhc Chaplain/Presiden Nusantara Foundation SE BAGAI minoritas yang hidup di tengah-tengah mayoritas non Muslim, apalagi dengan Islamophobia yang masih meninggi, pasti banyak tantangan bahkan ancaman yang dihadapi. Ketakutan, kebencian, bahkan kekerasan sekalipun dapat terjadi kepada Komunitas ini. Tapi dari sekian tantangan bahkan ancaman itu adalah tantangan membesarkan anak. Hal ini bahkan menjadi ancaman nyata bagi kehidupan dan masa depan Komunitas Muslim di Amerika dan di Barat secara umum. Tantangan untuk memastikan jika anak dan generasi masa depan dapat bertahan hidup. Hidup yang dimaksud tentunya bukan dalam  pemahaman orang secara umum. Karena secara umum orang memahami hidup dalam defenisi dan kalkulasi material. Sesungguhnya hidup pada aspek ini di Amerika masih merupakan “land of opportunities”. Bahkan Amerika dikenal dengan “a land of dream” (bumi impian). Secara ekonomi dengan segala tantangan saat ini Amerika masih sangat solid. Hampir 1/4 kekayaan dunia masih dalam genggaman Amerika. Secara politik juga dengan perubahan global Amerika masih banyak mewarnai kekuatan politik dunia. Apalagi secara militer sesungguhnya Amerika masih sangat kuat. Belum lagi kenyataan bahwa  banyak Universitas-Universitas terbaik dunia masih ada di Amerika. Ancaman hidup yang saya maksud adalah ancaman terhadap kehidupan sejati manusia. Hidup lahir batin. Hidup raganya, subur hatinya. Yang terekspresikan dalam nyanyian Indonesia Raya: “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Dalam wawasan keislaman Umat, tentu dengan iman dan Islamlah manusia akan hidup secara paripurna. Ancaman Itu Nyata Tantangan dan ancaman generasi itu nyata. Tapi pada umumnya warga Muslim dan khususnya Muslim Indonesia menyikapinya secara enteng. Bahkan seringkali tidak terusik dengan kenyataan pahit ini. Kadang menyadari ketika telah terjadi kasus buruk yang tidak perlu saya rincikan di sini. Tapi sebagai contoh saja, hari Sabtu lalu saya diminta oleh satu keluarga yang secara duniawi cukup sukses. Suami isteri ini adalah Dokter Gigi yang berhasil. Tinggal di sebuah rumah mewah di sebuah perumahan elit di Long Island New York. Informasi yang saya dapatkan adalah calon menantunya (calon suami putrinya) ingin masuk Islam. Saya tentu bahagia. Karena memang kebahagiaan terbesar sebagai seorang Muslim hidup di Amerika adalah di saat dapat menuntun seorang hamba Allah menemukan hidayahNya. Bahkan rasanya lebih membahagiakan ketimbang dunia dan segala isinya. Ternyata ketika sampai walau disambut dengan segala keramahan dan penghormatan, saya menemukan calon suami putrì Muslimah itu adalah seorang atheist. Walau dulunya belajar di sekolah Minggu (Sunday School) Katolik tapi dalam perkembangannya agama dinilai sampah. Saya berusaha dengan segala kemampuan yang ada dan mencoba sangat bijak untuk meyakinkan tentang Islam. Bahkan tidak jarang terjadi gelak tawa karena berusaha menyampaikan Islam dengan cara yang ringan tanpa mengintimidasi. Satu contoh misalnya tentang haramnya babi. Menurutnya, aturan ini kadaluarsa karena hal yang ditakuti dari babi sejak lama telah dieliminir. Hal yang dimaksud adalah adanya cacing ganas di daging babi itu telah dihilangkan dengan kemajuan ilmu di bidang kesehatan. Dialog singkat pun terulang persis yang pernah terjadi antara saya dan seorang remaja masjid di kota New York. Saya memberikan ilustrasi tentang lampu lalu lintas (traffic light). Kenapa seseorang harus berhenti di saat lampu lalu lintas merah? Jawabannya karena menghindari tabrakan. Tapi kalau yakin jalan sepi, tak ada polisi lalu lintas, bahkan juga tidak ada kamera yang merekam, apakah melanggar lampu merah itu boleh? Sambil bercanda sang calon menantu itu menjawab: “I think I will just pass the light” (melabrak lampu merah). Karena menurutnya lagi tidak ada yang dibahayakan. Saya kemudian merespon dalam bentuk pertanyaan: tapi dengan melakukan itu apakah anda dikategorikan warga yang baik di mata hukum dan otoritas?”. Dia dan semua yang hadir siang itu ketawa. Dan saya pun mengatakan: “orang Islam tidak makan babi, bukan sekedar karena ada penyakit. Tapi juga karena taat aturan dan menghormati Otoritas (Allah)”. Singkatnya sang calon itu sebenarnya mulai mengangguk-ngangguk setuju. Tapi yang jadi masalah adalah justeru putrì Muslimah itu yang nampaknya tidak melihat urgensi agama dalam kehidupan. Hal itu nampak ketika menyela, walau dengan hormat dan sopan: “but why is it so important to follow all these regulations” (Kenapa penting mengikuti semua aturan-aturan ini?). Menurutnya lagi, semua aturan agama hanya jadi beban bahkan kendala bagi kemajuan hidup manusia. Makanya tidak ada negara-negara mayoritas Muslim kecuali mengalami keterbelakangan secara sains dan teknologi, tegasnya. Mendengar itu saya hampir marah dan merespon secara keras. Tapi saya tidak ingin justeru mereka semakin jauh dan melarikan diri dari agama ini. Maka saya pun berusaha menjelaskan dua hal. Satu, tentang posisi aturan-aturan dalam Islam. Bahwa aturan itu bukan beban, apalagi halangan untuk maju. Justru aturan itu memberikan jalan untuk maju tapi secara terhormat dan bermoral. Dua, bahwa dunia Islam mengalami keterbelakangan, bukan karena aturan Islam. Keterbelakangan dunia Islam justru karena mayoritasnya tidak ikut aturan-aturan Islam. “What country do you think genuinely follow Islam?” tanya saya. Antara Usaha dan Hidayah Pada akhirnya Saya hanya berusaha menyakinkan, ternyata bukan hanya calon menantu pria itu. Tapi juga putrinya yang justru tidak yakin pentingnya agama dalam kehidupan. Akankah berbasil? Hasil dan hidayah itu ada di tangan Allah, Pencipta langit dan bumi, Pengendali jiwa hamba-hambaNya. Justru yang ingin saya sampaikan adalah betapa tantangan membesarkan anak sesuai harapan iman dan Islam itu sangat berat. Dan betapa ancaman itu ada di hadapan mata Komunitas Muslim di Amerika. Tentu semua harus mengambil tanggung jawab itu. Tanggung jawab anak, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab umara dan Ulama. Dan tentunya tanggung jawab kolektif Komunitas itu sendiri. Yang aneh kadang adalah orang tua yang tidak sadar akan tanggung jawab berat ini. Padahal keselamatan orang tua juga akan banyak ditentukan oleh bagaimana mereka telah menjalankan tanggung jawab itu secara sungguh-sungguh. “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Pada ayat ini ada dua penekanan: 1) anak benar secara Islam adalah perintah. Dan semua perintah dalam Al-Quran bermakna kewajiban. 2) keselamatan orang tua terikat (mu’allaqah) dengan tanggung jawab menyelamatkan keluarga. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dari marabahaya yang besar, dunia akhirat. Dan semoga kita semua dijaga di atas jalan kebenaran, jalan yang lurus. Jalan para nabi, para siddiq, syuhada, dan hamba-hambaNya yang saleh. Aamiin! Manhattan City, 4 Agustus 2022. (*)

OJK Sebut SWI Sudah Tutup 4.089 Pinjol Ilegal Sampai Juni 2022

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 22:36:28 0

Jakarta, FNN – Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch Ihsanuddin menyebutkan OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menutup 4.089 perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal sampai Juni 2022.\"Sampai saat ini terdapat 102 perusahaan finansial berbasis teknologi pendanaan bersama atau fintech peer to peer lending (pinjol) yang mendapatkan izin OJK, tetapi fintech yang tidak berizin lebih banyak. SWI sudah menutup 4.089 di antaranya,\" kata Ihsan dalam Media Briefing daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.Ke depan, OJK dan sebelas kementerian dan lembaga pemerintah yang berkoordinasi dalam SWI akan terus bersama-sama memberantas pinjol ilegal.Masyarakat yang menemukan website atau aplikasi pinjol ilegal juga diharapkan tidak segan-segan melapor kepada SWI dan Polri.Pada 2021, OJK, Bank Indonesia, Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan kementerian Koperasi dan UKM juga telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk memperkuat pemberantasan pinjol ilegal.\"Cyber patrol juga dilakukan setiap hari untuk menemukan website dan aplikasi pinjol ilegal, serta dilakukan pemblokiran oleh Kemenkominfo,\" katanya.Bersama asosiasi industri fintech peer to peer lending, OJK juga menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat yang rentan menjadi korban pinjol baik secara langsung atau secara online.\"OJK dan asosiasi melakukan publikasi pada media massa dan sosial terkait pengenalan dan manfaat peer to peer lending, serta ciri-ciri, modus, dan bahaya pinjol ilegal,\" katanya. (mth/Antara)

Rupiah Masih Melemah Dipicu Pernyataan Hawkish Pejabat Fed

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 22:32:50 0

Jakarta, FNN – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore ditutup melemah dipicu pernyataan hawkish pejabat bank sentral Amerika Serikat The Fed.Rupiah ditutup melemah 21 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp14.933 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.912 per dolar AS.\"Pelemahan rupiah lebih ke faktor eksternal. USD masih menguat dari statement hawkish The Fed beberapa waktu lalu,\" kata analis DCFX Futures Lukman Leong saat dihubungi di Jakarta, Kamis.Beberapa waktu lalu, muncul pernyataan yang dipandang cenderung hawkish dari trio pejabat The Federal Reserve.Presiden Fed St. Louis James Bullard mengatakan bahwa masih ada jalan untuk mencapai kebijakan moneter yang lebih ketat. Dia mengatakan bahwa masih ingin suku bunga mencapai 3,75 persen hingga 4 persen pada tahun ini.Selain Bullard, Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari dan Presiden Fed Richmond Thomas Barkins juga bergabung dengan pesan yang cenderung hawkish.\"Tensi China-AS juga ikut memberikan sentimen negatif pada rupiah,\" ujar Lukman.Kunjungan berisiko Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan diawasi ketat oleh Beijing. Pelosi pada Rabu (3/8) bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di Taipei, di mana dia berkomitmen untuk mendukung peningkatan kerja sama ekonomi dengan wilayah tersebut.Dari domestik, lanjut Lukman, pelaku pasar dinilai sebaiknya mengantisipasi data cadangan devisa dan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II 2022 Indonesia pada Jumat (5/9) besok.\"Terutamanya apabila pertumbuhan ekonomi tahunan masih berhasil bertahan di atas 5 persen, hal ini akan menahan rupiah dari penurunan lebih lanjut. Namun tentunya pasar masih menantikan data tenaga kerja AS Non Farm Payroll malamnya,\" kata Lukman.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.904 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.900 per dolar AS hingga Rp14.939 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis melemah ke posisi Rp14.929 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.917 per dolar AS. (mth/Antara)

Airlangga: Konsumsi dan Manufaktur Naik Dorong Pertumbuhan Kuartal II

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 22:26:11 0

Jakarta, FNN – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2022 akan melebihi 5,0 persen, antara lain karena peningkatan konsumsi masyarakat dan membaiknya kinerja industri manufaktur.“Besok Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan pertumbuhan di kuartal II, tapi pemerintah dengan indeks keyakinan konsumen juga baik, dan PMI (Purchasing Managers Index) di 51,3, kami optimis angka (pertumbuhan ekonomi) di atas 5 persen,” kata Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.Adapun pada kuartal I-2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen (year on year).Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi masih akan berada di atas laju inflasi tahunan per Juli 2022 yang sebesar 4,9 persen (year on year/yoy). Ia mengakui inflasi menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa bulan terakhir.Namun, kata dia, dalam waktu yang tidak lama lagi, harga sejumlah komoditas akan turun, seperti untuk komoditas minyak goreng.“Walaupun kita lihat harga tepung terigu akan turun di kuartal 1 tahun depan. Kemudian beberapa komoditas relatif sudah turun termasuk minyak goreng,” ujarnya.Di tahun ini, Airlangga meyakini daya beli masyarakat akan terjaga dengan bantalan subsidi yang dianggarkan pemerintah. Besaran subsidi di APBN 2022, menurut Airlangga, masih mencukupi untuk menjadi bagian Jaring Pengaman Sosial.Selain melakukan intervensi dengan memberikan subsidi, Airlangga mengatakan pemerintah pusat dan daerah serta Tim Pengendali Inflasi akan terus menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar agar tidak mengerek signifikan inflasi.“Tentunya yang menaikkan inflasi adalah komoditas pangan dan energi, dan sampai sekarang kan pemerintah masih mempertahankan daya beli untuk komoditas tersebut. Indonesia tidak melakukan pass through harga, berbeda dengan negara lain,” ujarnya. (mth/Antara)

Mendag: Minyak Goreng Curah di Empat Pulau Besar Sudah Rp14 Ribu

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 22:21:13 0

Jakarta, FNN – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan harga minyak goreng curah di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan sudah menurun menjadi Rp14 ribu per liter.Namun, diakui Zulkifli, di Pulau Papua dan Maluku, memang masih terdapat harga minyak goreng curah melebihi Rp14 ribu per liter.“Perintah Presiden waktu saya jadi menteri dua bulan minyak curah, minyak kemasan sederhana Rp14.000. Alhamdulillah dua minggu sudah Rp14.000 di Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan,\" ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.Untuk di Papua dan Maluku, Zulkifli mengatakan akan terdapat pengiriman hingga 1.000 ton. Saat ini di Maluku dan Papua, harga minyak goreng curah bisa mencapai Rp17 ribu per liter.\"Sekarang Rp17 ribu di Maluku, Papua. Dua minggu lagi, kalau masuk kita banjiri barang-barang itu, karena di Papua tidak bisa curah. Nah kemasannya baru jadi kemasan sederhana. Kalau curah kan bawanya susah,\" katanya.Selain soal harga minyak goreng, Zulkifli juga melaporkan kondisi terakhir harga tandan buah segar (TBS) kepada Presiden Jokowi. Sebab pada dua pekan lalu Presiden meminta agar harga TBS bisa dinaikkan di atas Rp2.000 per kilogram (kg).\"Hari ini sebagian sudah di atas Rp2.000 (per kg), sebagian masih Rp 1.700. Saya sudah janji dua minggu lagi TBS bisa di atas Rp 2.000,\" katanya.Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan akan meneruskan penerapan sejumlah strategi, yakni menunda kenaikan pungutan ekspor sebesar 200 Dolar AS. Dengan demikian, harga TBS bisa naik Rp600 per kg.Kedua, pemerintah mengurangi pajak sebesar 230 dolar AS sehingga harga TBS kembali naik sebesar Rp630 per kg.\"Artinya harga TBS itu sekurang-kurangnya Rp1.230 ditambah Rp1.250 sama dengan Rp2.480,” katanya.\"Nah sekarang di Riau sudah Rp2.100, di Jambi masih Rp1.700-an. Satu minggu, dua minggu ke depan sudah di atas Rp2.000 sudah rata-rata,\" Zulkifli menambahkan. (mth/Antara)

LPSK Tegaskan Bharada E Bisa Dilindungi Asal Jadi Justice Collaborator

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 22:15:04 0

Jakarta, FNN – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan Bharada E yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J masih bisa dilindungi instansi itu asalkan bersedia menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama.\"Kalau ditetapkan sebagai tersangka, LPSK tidak ada kewenangan lagi memberikan perlindungan kecuali yang bersangkutan bersedia menjadi justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dalam mengungkap kasus,\" kata Ketua LPSK, Hasto A Suroyo, saat dihubungi di Jakarta, Kamis. Ia menyinggung berdasarkan pasal yang dikenakan kepada Bharada E yakni pasal 338 juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, maka hal itu bisa menjadi peluang bagi Bharada E sebagai terlindung LPSK.Akan tetapi, ujar dia, hal itu tetap kembali kepada yang bersangkutan apakah bersedia atau sebaliknya menjadi justice collaborator dalam mengungkap kematian Brigadir J.Ia mengingatkan tersangka yang ingin mendapatkan perlindungan dan bersedia menjadi justice collaborator, maka harus memenuhi persyaratan dari lembaga itu.\"Pertama, dia bukan pelaku utama. Dia harus bekerja sama dan mengungkapkan peristiwa yang dia ikut terlibat itu,\" jelas Suroyo.Pascapenetapan tersangka, dia mengaku Bharada E hingga kini belum berkoordinasi dengan lembaga itu apakah bersedia atau tidak menjadi justice collaborator.Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Andi R Djajadi, mengatakan Bharada E ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J.Dari hasil pemeriksaan 42 saksi, saksi ahli, uji balistik, forensik dan kedokteran forensik termasuk penyitaan barang bukti sudah cukup untuk menetapkan Bharada E sebagai tersangka pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan turut serta. (mth/Antara)

Ferdy Sambo: Saya Beri Keterangan Apa yang Dilihat dan Ketahui

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 22:10:57 0

Jakarta, FNN – Irjen Pol. Ferdy Sambo usai menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua dengan tersangka Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Kamis petang, menyatakan dirinya telah memberikan keterangan sesuai dengan yang dia lihat dan ketahui. Jenderal bintang dua itu menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, mulai 09.55 dan keluar dari Gedung Bareskrim pada pukul 17.15 WIB. \"Hari ini saya sudah memberikan keterangan apa yang saya ketahui, saya lihat, saya saksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya Duren Tiga,\" kata Sambo. Sambo tidak banyak menjelaskan terkait dengan pemeriksaannya. Ia mengajak semua pihak untuk mempercayakan penyidik Polri mengungkap kasus yang terjadi di rumahnya secara terang-benderang. \"Mari sama-sama kita percayakan kepada tim khusus yang menjelaskan secara terang benderang,\" kata Sambo. Irjen Pol. Ferdy Sambo memenuhi panggilan penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua oleh Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Mengenakan seragam Polri, Ferdy Sambo tiba di lobi Gedung Bareskrim sekitar pukul 10.14 WIB, dengan pengawalan ketat anggota polisi. Kepada wartawan yang telah menunggu kedatangannya di Bareskrim, Ferdy Sambo mengaku sudah empat kali menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan baku tembak di rumahnya. \"Saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan pada hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, sekarang yang keempat di Bareskrim Polri,\" kata Ferdy. Untuk pertama kalinya jenderal bintang dua itu muncul di hadapan media sejak kasus dugaan tembak-menembak di rumahnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumahnya. \"Selanjutnya saya juga intinya menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren Tiga,\" ujarnya. (mth/Antara)

Polri Terapkan Asas "Equality Before The Law" Kepada Ferdy Sambo

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 22:05:25 0

  Jakarta, FNN – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri bekerja profesional dalam memeriksa Irjen Pol. Ferdy Sambo dengan menerapkan asas \"equality before the law\" atau setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.“Sama berlaku \'equality before the law\' dan tim bekerja profesional dan independen,” kata Dedi saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.Dedi menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo sama seperti pemeriksaan yang dilakukan kepada masyarakat lainnya, meskipun terperiksa mengenakan seragam Polri dan mantan pimpinan dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum).Ia mengatakan penyidik bakal meminta keterangan Ferdy Sambo terkait laporan polisi yang dilaporkan oleh keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua.“Diperiksa oleh Penyidik Bareskrim Timsus,” kata Dedi.Irjen Pol. Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, pemeriksaan dilakukan di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, Kamis.Kasus pembunuhan Brigadir Yosua ditangani Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri yang Dipimpin Brigjen Pol. Andi Rian Djajayadi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pidum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.Sebagaimana diketahui Irjen Ferdy Sambo pernah menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2019 atau setahun sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri tahun 2020.Pemeriksaan Irjen Pol. Ferdy Sambo dilakukan di Dittipidum dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo.Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di kediaman Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Tersangka Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dengan sangkaan melanggar Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) juncto Pasal 55 KUHP (ikut serta) dan Pasal 56 KUHP (membantu). Setelah penetapan tersangka, tim penyidik meminta keterangan Irjen Pol. Ferdy Sambo terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh keluarga Brigadir J.Jenderal bintang dua tersebut memenuhi panggilan penyidik, tiba di Gedung Bareskrim Polri pukul 09.55 WIB, dikawal oleh para ajudan dan mendapat penjagaan ketat anggota Propam Polri.Ferdy Sambo datang mengenakan seragam Polri dengan emblem masih terpasang satuan Propam di sisi lengan kanannya. (mth/Antara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pemerintah Pertimbangkan Industri Pakan Ternak Jadi "Offtaker" Sorgum

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 21:44:52 0

Jakarta, FNN – Pemerintah mempertimbangkan industri atau perusahaan produsen pakan ternak dapat menjadi integrator (offtaker) yang siap menampung hasil panen pengembangan sorgum di Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur.Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Presiden Joko Widodo memerintahkan pengembangan lahan sorgum secara bertahap hingga 154 ribu hektare di Waingapu, NTT sebagai komoditas pangan alternatif gandum.\"Salah satu \'offtaker\' yang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah industri pakan ternak, di mana industri pakan ternak adalah bahan bakunya 50 persen jagung dan 50 persen protein lain,\" kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.Airlangga mengatakan bahwa industri pakan ternak membutuhkan bahan baku campuran dari jagung dan protein lain yang salah satunya bisa didapatkan dari sorgum.Saat ini, luas tanam sorgum hingga Juni 2022 mencapai 4.355 hektare yang tersebar di 6 provinsi dengan produktivitas 3,63 ton per hektare. Hasil panen sorgum tersebut saat ini diserap oleh delapan industri kecil dan menengah sebagai bahan pangan kue dan makanan lainnya.Dengan pengembangan kapasitas lahan hingga 154 ribu hektare, Pemerintah menilai industri pakan ternak dapat menjadi integrator agar terjadi kontinuitas dari hilirisasi sorgum.Senada dengan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mempertimbangkan adanya kebijakan yang mengharuskan para perusahaan besar pakan ternak tersebut memakai sorgum sebagai pencampur ketika importasi gandum.\"Mungkin saja ada regulasi atau kebijakan-kebijakan importasi apa pun harus pakai pencampur (sorgum) agar rakyat kita mendapat pekerjaan selain padi, jagung, kedelai yang selama ini kita dorong,\" kata Syahrul.Menurut Syahrul, selain bijinya yang dapat dijadikan tepung pengganti gandum, batang sorgum juga bisa menjadi pakan ternak yang dicampur dengan gandum atau jagung.Oleh karena itu, Presiden meminta Kementerian Pertanian menyiapkan alsintan serta kawasan peternakan agar ekosistem sorgum dapat terbentuk. (mth/Antara)

Wapres: Pemerintah Fokus Turunkan Angka Kasus Stunting di 12 Provinsi

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 21:40:03 0

Jakarta, FNN – Wakil Presiden (Wapres) Ma\'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah fokus berusaha menurunkan angka kasus stunting di 12 provinsi prioritas, yang mencakup provinsi dengan prevalensi kasus stunting tinggi dan provinsi dengan banyak balita stunting.\"Fokus percepatan penurunan stunting pada tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak,\" katanya saat menyampaikan pengantar dalam rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.Wakil Presiden mengatakan, provinsi yang angka kasus stuntingnya tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi kasus stunting NTT mencapai 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, NTB 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.\"Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara,\" kata Wakil Presiden.Menurut data pemerintah jumlah balita dengan stunting di Jawa Barat sebanyak 971.792 anak, Jawa Tengah sebanyak 651.708 anak, Jawa Timur sebanyak 508.618 anak, Sumatera Utara sebanyak 347.437 anak, dan Banten sebanyak 268.158 anak.Wakil Presiden mengatakan, pemerintah menjalankan intervensi dengan sasaran lebih dari 60 persen anak balita di 12 provinsi prioritas tersebut.Guna mempercepat penurunan angka kasus stunting, Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2021 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.Peraturan itu mencakup strategi nasional percepatan penurunan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes, lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya.Menurut SSGI 2021 prevalensi angka kasus stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen dan pemerintah berusaha menurunkannya menjadi 14 persen pada 2024.\"Artinya kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, tentu menjadi tantangan kita bersama,\" kata Wakil Presiden.Pemerintah menjalankan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting. Intervensi spesifik mencakup penanganan penyebab langsung stunting sedangkan intervensi sensitif berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting.Intervensi yang dijalankan untuk menurunkan angka kasus stunting di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, pendampingan keluarga, promosi kesehatan lingkungan, peningkatan akses terhadap air bersih, serta edukasi dan penyuluhan bagi remaja putri dan calon pengantin.Rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dan perwakilan kepala daerah provinsi prioritas. (mth/Antara)

Sri Mulyani Sebut Peranan APBN Sangat Penting Turunkan Angka Stunting

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 21:31:36 0

Jakarta, FNN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting dalam menurunkan angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 14 persen dari tahun 2021 yang sebesar 24,4 persen.\"Anggaran stunting tahun 2022 adalah sebesar Rp44,8 triliun,\" ujar Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik bertajuk Kolaborasi Atasi Stunting melalui Dukungan APBN untuk Indonesia Emas 2045 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.Secara perinci, anggaran tersebut dialokasikan di 17 Kementerian/Lembaga (k/l) sebesar Rp34,1 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp8,9 triliun.Dengan alokasi dana APBN yang tersebar itu, ia menuturkan mobilisasi dari seluruh k/l pusat dan daerah pun menjadi sangat penting karena isu tersebut tidak hanya ditangani oleh satu k/l.Meski sudah terdapat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengkoordinasi permasalahan stunting dan Kementerian Kesehatan yang mengakomodir Posyandu hingga Puskesmas, masih terdapat k/l lainnya baik di pusat maupun daerah yang sangat berperan.Sri Mulyani mencontohkan salah satunya yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berperan menyediakan air bersih lantaran stunting sangat bergantung kepada kebersihan dan sanitasi di masing-masing wilayah.\"Supaya anak-anak tidak mengalami diare, maka membutuhkan air bersih dan sistem sanitasi yang sehat,\" ungkapnya.Maka dari itu, ia mengungkapkan seluruh hal mengenai stunting kini sedang menjadi fokus pemerintah karena tidak hanya akan sangat mempengaruhi masa depan anak, namun juga masa depan Indonesia. (mth/Antara)

Pakar Politik Sebut Rizal Ramli Layak Dampingi Prabowo

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 20:27:34 0

Jakarta, FNN – Nama ekonom ternama Rizal Ramli kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Dan, kali ini mulai dikaitkan dengan Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan. Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) DR. Jerry Massie, PhD, Rizal Ramli pilihan tepat dan pas buat Prabowo menjadi tandemnya. “Dari pertarungan sebelumnya Prabowo selalu kalah dan itu menjadi pelajaran berharga bagi mantan Danjen Kopassus ini,” kata Jerry Rabu (3/8/2022). Menurut peneliti politik dari Amerika ini, kondisi ekonomi yang carut-marut dan hutang kian membengkak harus diatasi. “Dan hutang sudah tembus Rp7.000 triliun, banyak proyek mangkrak seperti kereta api cepat Jakarta- Bandung senilai Rp24 triliun dan sinyalemen buruk apalagi inflasi hampir tembus 5 persen terburuk sejak 2015, lebih parah lagi inflasi makanan 8 persen. Untuk itu Rizal harus jadi prioritas,” ujarnya. Maka dari itu Prabowo butuh pasangan yang ahli ekonomi sekelas Rizal Ramli. Suksesnya Soekarno lantaran di balik itu ada pasangan wapresnya yang juga ahli ekonomi Muhammad Hatta. Rizal Ramli juga, tandas pakar politik jebolan American Global University ini, dari sisi elektabilitas masuk peringkat ke-7 dalam jajak pendapat RMOL.id.  “Pasangan atau tandem militer - ekonom sangat ideal jika dipasangkan, keduanya nasionalis sejati. Jika berkaca dari survei KedaiKopi mayoritas responden pemilih menyebut pemimpin cerdas akan menjadi pilihan mereka,” tuturnya. Barangkali, jika Prabowo bersanding dengan RR maka Ketum Gerindra ini tak akan sulit mengelola pemerintahan.  “Saya kira ‘good and clean goverment’ bakal terwujud, pasalnya sampai kini slogan itu, bahkan revolusi mental itu hanya ‘lip service’ dan tak diaplikasikan, hanya sebatas omdo (omong doang),” ujarnya. Menurutnya, Rizal Ramli dinilai banyak dicintai publik, maka dari itu tak rugi jika Prabowo merekrutnya. “Sejauh ini saya nilai, Rizal Ramli banyak dicintai publik maka dari itu tak rugi jika Prabowo merekrutnya. Selain jujur, RR adalah figur yang bersih, idealis dan bisa membersihkan praktik mafia dan bandit,” ungkapnya. “Oligarki paling takut sama Rizal Ramli lantaran mantan Menko Ekuin era Gus Dur ini anti suap dan konspirasi jahat,” pungkasnya. (mth)

Kasus Apeng, Ketua DPD RI Ingatkan Kepala Daerah Tak Salahgunakan Wewenang

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 17:16:29 0

SURABAYA, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memerhatikan amanah jabatan yang diembannya.  LaNyalla berharap kepala daerah tidak berurusan dengan hukum lantaran abai mengemban amanah rakyat. \"Saya ingatkan agar kepala daerah jangan sampai menyalahgunakan wewenang. Amanah dari rakyat di daerah harus dijalankan dengan baik,\" kata LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Kamis (4/8/2022). Hal itu disampaikan LaNyalla menanggapi kasus dugaan korupsi lahan sawit di Provinsi Riau seluas 37.095 hektare yang menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu. Sedangkan pelaku Surya Darmadi alias Apeng kini buron dan DPO. Kerugian akibat hal tersebut mencapai hingga Rp78 triliun. \"Itu bukan uang sedikit jika digunakan untuk kesejahteraan rakyat di daerah. Kesejahteraan di daerah harus menjadi prioritas, bukan memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi,\" kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menyayangkan tindakan seorang kepala daerah yang tersangkut penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang dan memperkaya pihak lain dengan menyengsarakan rakyat.  \"Tindakan melawan hukum dari seorang pemimpin, meskipun ditutupi saatnya akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri,\" kata LaNyalla.  LaNyalla menekankan agar para kepala daerah tidak menggunakan jabatannya yang hanya sementara itu untuk memperkaya diri dengan cara merugikan negara dan rakyatnya. \"Saya meminta agar jangan ada lagi pemimpin daerah mengeluarkan perizinan usaha dengan menyerobot hak-hak orang lain atau milik negara dan merugikan rakyat,\" tegas LaNyalla. Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan pihaknya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare tersebut. Salah satu tersangka merupakan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rahman yang menjabat sejak 1999 sampai dengan 2008. \"RTR secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektare,” tutur Sanitiar Burhanuddin.  Dia mengatakan bahwa perizinan tersebut diberikan kepada lima perusahaan, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani.  Selain Raja Thamsir Rahman, Kejagung juga menetapkan Pemilik Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng sebagai tersangka korupsi lahan sawit seluas 37.095 hektare.(mth/*)

Guru Bisnis

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 11:40:07 0

Oleh: Heppy Trenggono, Presiden Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) NAMANYA Arsanto Adi Nugroho, aktivis Muhammadiyah, Guru Bisnis di IIBF. Kisah ini diceritakan oleh pengusaha Pontianak yang untuk pertama kalinya menyelenggarakan workshop bisnis selama 3 hari penuh yang diikuti oleh para pengusaha di wilayah Kalimantan Barat. Dia terheran-heran, sebab, Arsanto, sang pembicara utama, membiayai sendiri perjalanannya dari tempat tinggalnya di Solo hingga ke Pontianak. Biaya tiket pesawat dan hotel tidak bersedia diganti oleh panitia, bahkan tidak bersedia dibayar untuk jerih payahnya mengisi workshop selama 3 hari. Ada yang lebih mengagetkan, ketika panitia saat mengadakan jamuan makan selesai workshop bersama seluruh panitia tiba-tiba seseorang telah membayar semua tagihan itu, ternyata yang membayar lagi-lagi adalah sang pembicara itu! Bagi orang yang mengenal dunia pelatihan bisnis, ini tentu sesuatu yang tidak lazim. Karena, biasanya Guru Bisnis, Business Coach, Motivator atau apapun namanya, kalau diundang permintaannya berstandar tinggi dengan bayaran yang tinggi pula. Arsanto, adalah pengusaha yang memiliki beberapa bisnis. Selama ini dalam perjalanannya Arsanto pernah jatuh bangun, ditipu rekan kerjanya, bahkan hampir terseret dalam masalah hutang yang berkepanjangan. Pada tahun 2014, Arsanto terjerat masalah dengan client besarnya, sebuah perusahaan multinasional asal Inggris. Usut punya usut, ternyata GM dari Perusahaan client-nya ini tidak bisa mempertanggung jawabkan selisih barang di Perusahaannya yang nilainya puluhan milyar. Sebelumnya, GM ini sudah berniat menimpakan kesalahan hilangnya barang tersebut di Perusahaan milik Arsanto. Ini dilakukan dengan cara membuat transaksi-transaksi palsu dan bersekongkol dengan Direksi Perusahaan milik Arsanto, dengan imbalan Direksi akan diberikan proyek di kemudian hari atas nama perusahaan baru yang akan dimiliki oleh sang Direksi. Jika ini bisa dilakukan tentunya Perusahaan Arsanto akan dibangkrutkan, dengan menyisakan utang puluhan miliar yang tidak pernah dia lakukan. Di tengah kebingungannya Arsanto bertemu dengan IIBF, yang sejak saat itu mendampinginya dalam berhadapan dengan perusahaan multinasional berskala ratusan triliun itu. IIBF mengambil langkah langkah terukur, membuka komunikasi dengan para petinggi perusahaan itu. IIBF memberikan peringatan bahwa bukan tidak mungkin persoalan ini akan kita bawa melalui jalur diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris, mengingat IIBF dalam persoalan ini mewakili pengusaha Indonesia secara umum. Mencuatnya kasus ini di jajaran Direksi di London ternyata menggelinding menjadi krisis management di Perusahaan itu, beberapa GM dan Manager diperiksa dan diberhentikan, bukan hanya di Indonesia tetapi di Asia Pasifik, ditengarai management tingkat menengah banyak melakukan praktik yang merugikan para Supplier mereka. Berbagai upaya lobi dan pendekatan dilakukan kepada Arsanto, dan akhir dari kasus ini Perusahaan Arsanto direhabilitasi, dihapus semua hutangnya, dan bahkan akhirnya mendapat cash miliaran. Bagi Arsanto menjadi Guru Bisnis bukanlah sebuah profesi, tetapi sebuah pengabdian. Orang seperti Arsanto memahami bagaimana keadaan seorang pengusaha yang sedang menghadapi masalah berat, bagaimana seorang pengusaha bisa kehilangan kepercayaan dirinya ketika berhadapan dengan masalah yang menjerat. Kehilangan kepercayaan diri adalah tantangan terbesar seorang pengusaha. Ketika pengusaha kehilangan kepercayaan diri, dia bisa kehilangan banyak hal. Di seluruh dunia, profesi Business Coach sangat dibutuhkan untuk membantu para pengusaha dalam membangun bisnis, meningkatkan kapasitasnya, dan dalam menghadapi tantangan yang sedang dihadapi. Di sisi lain, area ini juga diwarnai dengan munculnya fenomena BAD Coach, sebuah istilah yang sangat populer di Amerika. Keron Rose, menyatakan ada 7 cara mengenali Bad Coach, salah satunya adalah “Apakah dia melakukan apa yang dia sampaikan?” Pada umumnya Bad Coach ini tidak memiliki cukup pengalaman bisnis, atau biasanya dia telah meninggalkan bisnisnya dan memilih cukup menjadi pelatih bisnis. Guru Bisnis yang buruk atau Bad Coach ini bahkan seringkali tidak segan minta saham kosong kepada muridnya. Dengan tampil meyakinkan, maka pengusaha dimana rasa percaya diri dalam titik yang sangat rendah, bisa menyerahkan sahamnya kepada sang Guru dengan harapan bisa segera keluar dari masalahnya. Banyak pengusaha menyesal tapi tidak bisa mundur, saham sudah terlanjur lepas. Saya sering menyarankan, kalau ada Guru Bisnis hebat yang minta saham kosong, minta agar Guru anda duduk di kursi Direksi. Benar-benar ikut ngurus bisnisnya. Seperti kebanyakan start up, mereka biasa merekrut Co-Founder dengan jabatan Direksi dengan bonus diberi saham besarnya bervariasi antara 2% s.d 10%. Tetapi saham ini ada vesting schedul-nya, ada syarat-syaratnya. Salah satu syarat biasanya harus mencapai KPI atau target tertentu, misalnya dalam setahun mencapai penjualan sekian milyar, atau mendapatkan investor sebesar sekian milyar, atau mencapai profit sebesar sekian. Nah kalau tidak tercapai maka saham harus dikembalikan, dia cuma dapat gaji saja. Dengan cara ini maka pengusaha bisa terhindar dari kerugian di kemudian hari karena sahamnya sudah terlanjur diberikan kepada orang lain. Business Coach di IIBF disebut V-Coach, “V” dalam V-Coach itu artinya Voluntary, sukarela, tidak meminta bayaran. Itulah mengapa orang seperti Arsanto membiayai dirinya sendiri ketika mengajar. Ada ratusan orang seperti Arsanto di IIBF. Mereka mengajar bisnis bukan karena merasa paling pinter, mereka tidak meminta bayaran bukan karena merasa paling kaya, mereka mengajar bukan karena itu, mereka mengajar karena mereka peduli! Semoga, semakin banyak orang yang peduli terhadap nasib bangsanya sendiri, dan semoga bangsa Indonesia segera bangkit menjadi bangsa yang berjaya, sebagaimana bangsa bangsa maju di dunia. (*)

Kasus ACT: Menyasar Kekuatan Ekonomi-Politik Umat Islam?

BY FNN Kamis, 04 Agustus 2022 11:19:08 0

Dalam konteks wilayah yang lebih luas, sebuah lembaga yang mendedikasikan dirinya untuk tujuan mulia itu tetap diperlukan. Lembaga filantropi adalah praktif kedermawanan dalam tradisi Islam. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD – MPR RI SEJAK diberitakan oleh Majalah TEMPO beberapa saat lalu, sepak terjang ACT dalam kemanusiaan berganti menjadi kisah pilu penyelewengan dana umat. Babak terbaru, Polri menahan 4 petinggi ACT, yakni Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin, Ketua Dewan Pembina Yayasan ACT Novariadi Imam Akbari, Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Heryana Hermai, dan Ketua Yayasan ACT Ibnu Khajar. Perjalanan kasus ACT begitu cepat. Hanya perlu empat hari sejak Liputan Investigasi Majalah Tempo pada 2 Juli 2022 terbit, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) atau crowfunding Yayasan ACT. Respon gesit pemerintah menimbulkan tanda tanya bagi sebagian pihak. Maklum, urat nadi Yayasan ACT adalah sumbangan donatur. Memutus urat nadi itu sama halnya membunuh seluruh aktivitas yayasan. Padahal, belum ada putusan hukum tetap dan mengikat terhadap kasus ini. Penyelidikannya saja, bahkan, baru dimulai. Pada hari yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan 60 rekening ACT di 33 bank yang selama ini bermitra. Padahal, sebagaimana diberitakan, penyelidikan baru saja berlangsung sehari sebelumnya, 5 Juli 2022. Tiga hari penyelidikan berlangsung, Ahyudin dan Ibnu Khajar diperiksa untuk pertama kalinya. Tiga hari setelahnya, Polri meningkatkan penanganan kasus ini ke tahap penyidikan, hingga menghasilkan 4 tersangka yang kemudian ditahan pada Jumat, 29 Juli 2022, Kita mengapresiasi langkah cepat Polri. Namun, kita tentu berharap kecepatan penanganan perkara juga terjadi pada kasus-kasus yang ditangani oleh Polri lainnya. Sebutlah perkara polisi tembak polisi yang awalnya tak seorang pun ditetapkan menjadi tersangka, meski pelaku penembakan, Bharada E, telah mengakui perbuatannya. Barulah kemarin, ia ditetapkan sebagai tersangka. Menyasar Kekuatan Politik Islam? Aliran uang Yayasan ACT menjadi salah satu fokus penyidikan Polri. Namun temuan-temuan yang dirasa janggal acapkali menjadi bola liar yang akhirnya menelurkan spekulasi baru di kalangan masyarakat. Terlebih di media sosial, yang memungkinkan netizen beropini dengan ganas. Respon para buzzer lebih beringas lagi. Mereka terkesan menjadikan temuan itu sebagai jalan menyasar kekuatan politik umat Islam melalui kasus ACT. Ini dimungkinkan karena jejaring ACT tersebut kebanyakan berhubungan dengan organisasi, tokoh, atau simpul-simpul massa Islam yang notabene merupakan kekuatan politik umat Islam. Apakah ada grand desain? Mungkinkah ada yang menggerakkan? Kita tidak tahu. Yang jelas, para buzzer begitu dini, cekatan, dan tanpa beban langsung mengaitkan temuan-temuan baru dalam perkara ACT dengan tokoh-tokoh Islam yang berpotensi menjadi simpul perjuangan, termasuk perjuangan politik. Tengok saja, misalnya, pasca-bareskrim Polri mengumumkan dugaan aliran dana ACT ke Koperasi 212, pendengung dengan sigap menyolek Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Ustadz Abdullah Gymnastiar atau Aa’ gym. Kita tahu, HRS bukan hanya ulama tetapi juga sosok yang dipandang berpengaruh dalam dinamika politik nasional. Sebelumnya, nama Anies Baswedan telah lebih dulu diseret. Meski telah dipenjara, namun HRS masih memiliki pengaruh dalam dinamika politik nasional. Peran HRS dalam Pilkada DKI 2017 lalu tentu masih lekat diingatan kita. Tak heran, begitu keluar dari penjara, HRS tetap menjadi magnet. Ia didekati tidak hanya oleh elit partai oposisi, tetapi juga tokoh dari koalisi pemerintah, sebagaimana pengakuan pengacara HRS Aziz Yanuar dalam populis.id. Bagaimana dengan Aa Gym? Selama ini beliau tidak terlibat politik praktis. Sebagai ustadz, Aa Gym begitu pandai menjaga jarak dengan riuh politik. Namun, pilihan politik Aa Gym tentu punya pengaruh kepada masyarakat luas, terlebih di musim pencoblosan nasional. Begitu pula dengan ulama dan tokoh Islam lainnya. Lalu, Anies Baswedan? Kalau ini sih tidak perlu dijawab. Sosok ini akan selalu dikaitkan dengan apapun juga yang berpotensi merusak nama baiknya. Maklum, nama Anies sangat diperhitungkan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Tentu ia menjadi ancaman bagi lawan politiknya. Memang, sulit menduga bakal kemana lagi temuan-temuan penyidik Polri dalam kasus ACT. Namun jauh lebih sulit menduga siapa-siapa saja tokoh Islam yang akan tersandera opini para buzzer itu. Petuah yang paling bijak, jangan sekadar melihat apa yang dikatakan, tetapi lihat juga siapa yang mengatakan, lalu cernalah motif perkataannya. Tetap Percaya Tak hanya tokoh Islam yang menjadi sasaran. Eksistensi lembaga-lembaga filantropi Islam lainnya pun ikut terancam. Padahal, lembaga nirlaba ini menjadi salah satu jalan mengukuhkan kekuatan ekonomi Islam. Yang bisa dilakukan kini adalah membangun kepercayaan masyarakat, khususnya kepercayaan umat Islam. Kasus yang menimpa ACT jangan sampai menciderai kepercayaan itu, sehingga lembaga filantropi lainnya termakan imbas. Bahkan terhadap Yayasan ACT-pun, kita masih perlu berbaik sangka mengingat belum ada keputusan hukum mengikat sebagai pijakan tuduhan brutal. Zakat, infaq, dan sedekah adalah salah satu cara Islam dalam membangun kepedulian dan kekuatan ekonominya. Bagi mereka yang mampu, diharapkan aktif membantu tetangga atau kerabat yang sedang kesulitan. Dalam konteks wilayah yang lebih luas, sebuah lembaga yang mendedikasikan dirinya untuk tujuan mulia itu tetap diperlukan. Lembaga filantropi adalah praktif kedermawanan dalam tradisi Islam. Zakat, infaq dan sedekah bukan semata-mata distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan tujuan duniawi lainnya, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan akhirat selanjutnya. Keyakinan inilah yang membedakan motif kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar.   Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Jangan karena kasus ACT, lalu rusak kepercayaan kita kepada lembaga filantropi lainnya. Kekuatan ekonomi islam salah satunya berangkat dari saling percaya dan saling peduli. Begitu pun kekuatan politiknya. (*)

Paus Fransiskus, Prabowo Subianto dan Orang Miskin Terpinggirkan

BY FNN Rabu, 03 Agustus 2022 19:21:01 0

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain tidak akan bisa memperbaiki Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi negara gagal. Oleh: Natalius Pigai, Staf Khusus Menakertrans 1999-2004, Aktivis Kemanusiaan “KEPADA Kota dan Dunia (Urbi et Orbi): Jangan berdansa di atas penderitaan orang-orang miskin dan terpinggirkan, Paus Fransiskus, 25 Desember 2018”. “Saya memang berasal dari elit bangsa ini, keturunan elit, tetapi saya adalah satu diantara elit bangsa ini yang memiliki hati untuk rakyat, bisa berbagi kepada rakyat”. Prabowo 2019. Paus Fransiskus menggegerkan Pemimpin Dunia ketika baru naik takta sebagai Pemimpin Gereja Katolik di Vatikan menegaskan pentingnya intervensi negara menyelamatkan kemiskinan dan kebodohan di seluruh dunia. Beberapa orang masih saja membela teori menetes ke bawah. Mereka lugu dan tidak waspada. Seperti perintah ‘kita tidak boleh membunuh’. Sekarang kita harus mengatakan kita tidak boleh menjalankan kebijakan ekonomi yang eksklusif dan tidak adil. Paus juga mengembalikan nilai iman (fidelis), harapan (expectation) dan kasih (caritate) sebagaimana diucapkan kepada kota dan dunia (urbi et orbi) Balisika Santo Petrus pada Kotbah Natal 25 Desember 2018, jangan berdansa di atas penderitaan orang-orang miskin dan terpinggirkan. Peran gereja sejatinya demi kepentingan umum (bonum commune), memihak kepada yang lemah (option for the poor) dan berbagi (subsidiaritas) dan solidaritas tanpa batas (solidarities) dan bahkan menjadi artikulator kaum pencari keadilan (voice of voiceless). Dua tahun kemudian pernyataan Paus Fransiskus tersebut disambut oleh Direktur IMF Christine Lagarde pada tanggal 25 Juni 2015, bahwa sistem menetes ke bawah meningkatkan kesejahteraan pendapatan. Menciptakan ketidakadilan di hampir setiap negara. Ketika yang kaya semakin kaya. Kekayaannya tidak menetes ke ke bawah. Demkian pula Hillary Clinton tanggal 7 Juli 2015 bahwa kita (bangsa Amerika) tidak bisa lagi menjalankan kebijakan ekonomi yang gagal. Sudah waktunya teori menetes ke bawah dikubur dalam-dalam. Pendapat Paus Fransiskus, kontra dengan Pemerintah Joko Widodo (2014-2022) yang membawa Indonesia berpotensi sebagai Negara Gagal. Itulah sebabnya Prabowo Subianto membaca buku yang berjudul Negara Gagal. Membaca buku berjudul Why Nations Fail (Kenapa Negara Gagal) yang ditulis oleh Daren Acemoglu dan James A Robinson yang cukup mengejutkan jika dianalisis terkait tesis Pemerintahan Jokowi dalam membangun negara dan bangsa kurun waktu 2014-2022. Para ahli ekonomi pembangunan yang berada di lingkaran pemerintahan Jokowi kurang berpikir out of the box tentang arah pembangunan. Pemerintah seharusnya membaca dan merumuskan ulang terkait dengan rancang bangun pembangunan nasional yang berorientasi pada 2 problem utama: pengentasan kemiskinan (prosperity) dan distribusi keadilan (justice). Para Punggawa Kuasa bangsa ini berhipotesa bahwa negara gagal karena adanya kesenjangan (gap) infrastruktur yang dimiliki antara negara kaya dan miskin. Ternyata salah! Meskipun investasi begitu banyak, negara dengan berambisi untuk metamorfosis aksesibilitas dan moda transportasi darat, laut dan udara, namun tetap saja tidak akan menjadikan Indonesia menjadi negara maju bahkan negara bisa terancam gagal karena ketidakmampuan sumber daya teknologi, tenaga dan dana, akhirnya tersandera dalam perangkap utang. Sebagai contoh di Amerika Serikat dan Meksiko, Korea Utara dan Korea Selatan, Jerman Timur dan Barat. Sebelum reunifikasi tetap saja memiliki kesenjangan sebagai negara kaya dan negara miskin meskipun mempunyai infrastruktur yang hampir sama hebat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain tidak akan bisa memperbaiki Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi negara gagal. Dalam buku Negara Gagal, secara jelas menyatakan bahwa suatu negara gagal karena sumber daya ekonomi yang ekstraktif hanya dikuasai oleh segelintir orang (oligarki), sementara sumber politik dan kekuasaan menopang kelompok kecil oligarki tersebut. Prabowo Subianto adalah seorang nasionalis dan patriot, telah lama berjuang agar Indonesia menjadi bangsa yang tidak hanya mandiri tetapi berdaulat. Bangsa yang tidak gampang jatuh dalam penetrasi kapital dan hegemoni dunia ekonomi kapitalisme. Prabowo tidak mau jika Negara menjadi komprador kapitalisme karena Kapitalisme mengajarkan setiap orang bertarung dan bertahan dalam ketidakberdayaan (survivel)dan orang miskin akan terancam, bangsa bumi putra tergerus dalam jurang kemiskinan. Negara mesti sebagai pelopor dan perintis untuk intervensi menyelamatkan rakyat bahkan Prabowo juga menginginkan adanya subjek pembangunan dilakukan melalui kemitraan abadi antara negara dan rakyat. Tidak hanya public private partnership (PPP) tetapi public state partnership (PSP). Prabowo adalah antitesa Joko Widodo yang konon katanya Jokowinomic yang justru sumber daya ekonomi terpusat pada oligarki ekonomi, sumber daya ekonomi tergadai pada investasi asing, bahkan swasta sebagai aktor pembangunan nasional. Dalam buku Paradoks Indonesia, Prabowo Subianto secara jelas dan tegas menginginkan pemerintah bertindak sebagai pelopor, bahkan proaktif untuk kemakmuran rakyat, pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, pembangunan sarana dan prasarana dan peningkatan sumber daya manusia melalui kompetensi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills) dan mental dan moral (atittute). Cara pandang Prabowo Subianto yang mau menghadirkan pembangunan di tengah-tengah orang miskin, terpinggirkan dan di pedesaan ingin merubah pembangunan nasional yang selama ini berpusat di kota-kota sebagai pusat pelayanan (services centre) juga kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan (growth centre). Memang Prabowo mau mengobati bulir-bulir yang mendalam karena tingginya disparitas pembangunan, sosial dan ekonomi, disparitas antara Timur dan Barat Indonesia, disparitas antara desa dan kota. Prabowo menyadari bahwa di masa lalu, orang desa adalah korban dari para ekonom yang mendapat julukan Mafia Barkley yang merancang bangun negara dengan sistem kapitalis menciptakan kelompok oligarki taipan-taipan Hoakiau, juga berpaham liberal memberangus cara pandang bumiputera yang berpedoman pada nilai-nilai lokal (local values). Akibatnya, kaum bumiputera tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing dalam dunia bisnis, juga tidak mampu memasuki dunia kerja yang membutuhkan standar kompetensi dan sertifikasi. Kemampuan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skills) juga perilaku dunia kerja (attitute) masih jauh lebih rendah dari negara-negara lain. Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia dan komitmen terhadap orang miskin yang disampaikan dalam debat ke-2 Pilpres tanggal 17 Februari 2019 mau membangun Indonesia dari basis kehidupan masyarakat desa, sebuah antitesa dari konsep efek tetesan ke bawah (trikle down effect) yang primadona di negara-negara selatan-selatan di dunia ketiga di 70-an sampai medio 90-an. Konsep pembangunan yang digandrungi para dosen ekonomi pembangunan di universitas ternama di dunia ketiga, termasuk Universitas Gajah Mada (UGM) Yogya dan Universitas Indonesia (UI). Kecuali Profesor Doktor Mubyarto pencetus Inpres Desa Tertinggal (Iki Duit Tangkarko, dalam bahasa Jawa) adalah penentang konsep kapitalisme borjuasi dan liberalisme. Sayangnya, Mubyarto, pejuang ekonomi Pancasila itu berjuang sendirian dan dikucilkan bahkan tidak pernah diberi peran strategis di negeri ini. Lebih dari 50 tahun, sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa diabaikan, jurusan ilmu pemerintahan desa, jurusan sosiatri pembangunan desa dipandang sebelah mata. Sebenarnya Prabowo Subianto mau membangkitkan kembali praktik dengan strategi membangun Indonesia dari pinggiran yang sudah lama ditengelamkan termasuk oleh Joko Widodo. Di negara Tanzania baik di Sanzibar maupun di Tanggayika, Prof Julius Nyerere menerapkan konsep sosialisme utama yang menghidupkan semangat kebangsaan dengan menggairahkan agrobisnis di pedesaan. Demikian pula penerapan konsep Felda di Malaysia, dimana roda pertumbuhan ekonomi dihidupkan oleh industri perkebunan dengan mobilisasi sumber daya manusia di wilayah-wilayah Felda. Demikian pula konsep Semaul Undong di Korea yang membangun kota dari pinggiran. Di paruh kedua 70-an dan awal 80-an negeri ini juga pernah belajar dari Tanzania, khususnya konsep transmigrasi dan pembangunan desa. Jejak kaki Julius Nyerere 1981, terukir di SMA Negeri di Baturaja, Sumatera Selatan. Oleh karena itu, membangun Indonesia dari desa sudah pernah dipraktikan dan hasilnya kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri melalui swasembada pangan. Pertanyaannya adalah apa program nyata dan hal baru dari konsepsi Nawacita yaang membangun Indonesia dari pinggiran? Bangsa Indonesia tertipu karena minimnya gagasan dan implementasi dalam pemerintahan Jokowi 2014-2022. Sebelum mempertanyakan program nyata, kita mesti bertanya, lagi intensi dasar munculnya butir membangun Indonesia dari pinggiran, sebab konsep membangun Indonesia dari pinggiran telah ada sebelum pemerintahan Jokowi bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Program kolonisasi penduduk Grobogan dan Purwodadi ke Kedong Tataan, Kalianda, Lampung Selatan, melalui politik etis Belanda atas perjuangan Dowes Dekker atau Suwardi Suryaninggrat, dkk 1912, yang kisahnya dilukiskan dengan baik oleh peneliti Perancis, Patric Levang berjudul Tanah Sabrang. Setelah Indonesia merdeka 1945, program kolonisasi diubah sebutannya menjadi transmigrasi, ciri khas bangsa Indonesia, bahkan program asli Indonesia karena istilah transmigrasi tidak ditemukan dalam kamus bahasa asing termasuk dalam ensiklopedia terlengkap dunia; Britanica maupun juga Americana. Lalu apa yang baru dalam program Prabowo yang akan datang? Tentu saja yang baru adalah langkah nyata, menuliskan butir cita-citanya lazim makin menua dilaksanakan di negeri ini. Jaman Joko Widodo, mendengar dan membangun rakyat memang mengharu-birukan perasaan bagi orang-orang pinggiran dan yang terpinggirkan. Namun memasuki 8 tahun masa pemerintahan Jokowi berbagai persoalan korupsi terkait infrastruktur pedesaan, korupsi dana desa oleh pelaksana di desa, kabupaten dan juga Kementerian Desa makin meyakinkan kita bahwa Nawacita hanya adagium simbolik, cita-cita tidak substansial bahkan utopia perubahan. Prabowo sudah paham bahwa penduduk pedesaan adalah orang-orang yang lahir, tumbuh dan berkembang di daerah terpencil, terisolasi, jauh dari hiruk- pikuk modernisasi Indonesia, bahkan desa diasosiasikan sebagai ujung dari pembangunan. Kemiskinan dan kebodohan yang menumpuk di perdesaan seringkali dikapitalisasi para penguasa dan politisi untuk kepentingan, setelah berkuasa ditinggalkan begitu saja. Pemerintah memiliki sumber daya yang cukup, baik anggaran, personel dan fasilitas hanya butuh pemimpin empati, tulus, konsisten membangun desa. Anggaran desa saat ini cukup besar, bahkan paling besar dalam sejarah Republik Indonesia. Selain anggaran pembangunan desa di Kementerian Desa sebesar Rp 170 triliun, juga terdapat di berbagai satker seperti; PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri. Kita harus memiliki kemauan untuk merubah (unwilling to change), kita harus mau melakukan revolusi dalam berfikir (revolusio normain), dan juga mau menjadi orang gila dalam membangun di negeri ini. (*)

Perang Terbuka AS dengan China Masih Jauh

BY FNN Rabu, 03 Agustus 2022 13:16:32 0

AS memiliki percaya diri, karena hasil survei PEW Research Center, 70% warga AS menganggap Rusia sebagai musuh. Sementara 89% warga AS menganggap, China sebagai musuh. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) Nancy Pelosi mendarat di Taiwan pada Selasa (2/8/2022) malam waktu setempat atau sekitar pukul 21.50 WIB. Kedatangan Pelosi disambut oleh delegasi kecil dan disaksikan wartawan yang berada di Bandara Internasional Songshan, Taipei. Seorang pejabat Taiwan mengatakan kepada CNN bahwa Pelosi diperkirakan akan menginap di Taipei semalam. Kehadirannya menandai dukungan AS yang signifikan untuk Taiwan meskipun ada ancaman pembalasan dari China atas kunjungan tersebut. Nancy Pelosi terbang ke Taiwan menggunakan pesawat Angkatan Udara AS dengan nomor penerbangan SPAR19. Sesaat setelah kabar tibanya Nancy Pelosi di Taipei, dalam laman resmi Ketua DPR AS merilis pernyataan yang mengonfirmasi kunjungan kekongresan ke Taiwan. Rilis tersebut menyatakan bahwa kunjungan ini “menghormati komitmen teguh AS untuk mendukung demokrasi Taiwan yang penuh semangat”. Nancy Pelosi mengatakan: “Diskusi kami dengan jajaran pimpinan Taiwan akan berfokus pada penegasan kembali dukungan kami bagi mitra dan mempromosikan kepentingan bersama kami, termasuk memajukan suatu kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.” Dalam waktu berdekatan dengan kedatangan Pelosi, armada jet tempur China dilaporkan melintasi Selat Taiwan. Armada jet tempur yang diterjunkan itu diketahui berjenis Sukhoi Su-35. Hingga berita ini diturunkan, belum ada perkembangan yang diketahui dari misi jet tempur tersebut. Kehadiran Pelosi semakin membuat China murka. Konon, China bisa tembak rudal ke selat Taiwan beberapa hari ke depan. Negeri Tirai Bambu di bawah pemerintahan Xi Jinping marah besar dengan kedatangan salah satu politikus senior AS itu. Sebelumnya, China beberapa kali melontarkan ancaman ke Taiwan dan AS jika Pelosi benar-benar berkunjung ke wilayah itu. Presiden Xi Jinping bahkan secara terbuka sempat menyampaikan peringatan ke Presiden AS Joe Biden karena murka soal rencana lawatan Pelosi: “AS jangan coba-coba main api jika tak ingin terbakar.” Gertakan Xi tersebut tidak membuat AS mengubah pendirian mereka untuk terus menyokong Taiwan. “Terkait Taiwan, Presiden Biden menekankan bahwa kebijakan Amerika Serikat tak berubah,” demikian bunyi pernyataan resmi pemerintah AS dikutip CNN. Mereka kemudian berujar, “AS dengan keras menolak upaya unilateral untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan kestabilan selat Taiwan.” Sementara AS melalui Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, China tak perlu membuat kunjungan Pelosi menjadi krisis yang dapat merusak stabilitas dan keamanan di kawasan. “Ketua DPR punya hak mengunjungi Taiwan. Tak ada alasan bagi Beijing mengubah kunjungan potensial sesuai kebijakan lama AS ini menjadi semacam krisis,” kata Kirby kepada wartawan dikutip AFP. Konsekuensi kunjungan Nancy Pelosi, AS dikabarkan mengerahkan empat kapal perang termasuk satu kapal induk USS Ronald Reagan terkait kabar lawatan Pelosi ke Taiwan. Selasa malam, 2 Agustus 2022, kapal induk USS Ronald Reagan (CVN-76), telah kembali ke Laut China Selatan dan Kapal serbu amfibi USS Tripoli (LHA-7) telah berada di dekat Okinawa serta kapal serbu amfibi USS Amerika (CV-66) telah berada di Sasebo, Jepang. Deklarator KAMI Nasional Anton Permana mengatakan, di wilayah Pasifik, Kapal Induk USS Abraham Lincoln (CVN-72), Landing Helicopter Dock USS Essex dan 36 kapal perang lainnya serta tiga kapal selam berada di Hawaii, mengambil bagian dalam Latihan Lingkar Pasifik (RIMPAC) yang akan berakhir pada Kamis, 4 Agustus 2022, besok. Pelacakan penerbangan menunjukkan, dua HC-130J Combat King II Angkatan Udara Amerika Serikat, telah tiba di Okinawa (Jepang) dari Anchorage. Mereka didampingi oleh beberapa KC-135 Stratotankers, pesawat pengisian untuk bahan bakar udara. Formasi pesawat yang mengawal itu sangat full team siaga tempur. Jarang ada formasi ini digabungkan sekaligus. Pesawat VVIP dikawal F22 Raptor, F35, F18 Super Hornet, dan F15 SE sekaligus. Kalau F18 Super Hornet, Growler, dan F35 A/B, itu memang pesawat tempur khusus digunakan dari kapal induk. Menariknya F22 Raptor dan F15 E itu bukan varian dari kapal induk. Artinya, dua pesawat ini di terbangkan dari pangkalan utama AS di Asia Pasifik. Bisa dari Okinawa, Korea Selatan, atau Guam. Belum lagi kelas Kapal induk yang dikerahkan juga Nikitz Class USS Ronald Reagen. Kapal induk nuklir yang membawa 100-an pesawat. Bersamaan dengan kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan, juga ketika 14 negara sedang berkumpul dalam Latgab Super Garuda Shield-16 di Batu Raja… Latgab Super Garuda Shield-16 ini kalau dilihat dari peralatan alutsista yang disertakan, strategi dan simulasi boleh dikatakan sudah mengarah pada formasi tempur WW3 Regional Indo-Pasific, yang secara tak sadar sebenarnya China sudah terkepung dari berbagai penjuru kecuali dari utara. Sebelah timur China berhadap-hadapan dengan angkatan perang Korea Selatan-Jepang-Taiwan yang di-support Kanada dari Pasific. Dari tenggara:  AUKUS plus FPDA (Australia-Inggris-Malaysia- Singapore-Brunei), dan juga ada Indonesia-Vietnam (di atas kertas). Dari arah selatan ada India, dan arah timur, ada NATO. Sedangkn benteng geografis dan kultural China seperti Korea Utara, Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, boleh dikatakan kurang signifikan. Paling hanya Korea Utara yang punya gigi, itupun tak jelas pula. Belum tentu loyal penuh pada China. Pakistan yang baru dibangun poros aliansinya, sedang bergejolak politik dalam negeri semenjak perdana menterinya yang pro China dijatuhkan. Indonesia Sang Garuda Emas yang dimanja China, juga ambigu dalam hal politik dan pertahanan. AS memiliki percaya diri, karena hasil survei PEW Research Center, 70% warga AS menganggap Rusia sebagai musuh. Sementara 89% warga AS menganggap, China sebagai musuh. Maka AS tidak memilih medan perang terbarunya di Ukraina, melainkan di pesisir daratan China. Bisa terjadi perang beneran selama sentimen anti China di AS semakin tinggi. Tetapi Wakil Menteri Luar Negeri China Xie Feng menegaskan, Indo-Pasifik seharusnya tidak boleh menjadi medan perang antara Amerika Serikat (AS) dengan China. Kemungkinan terjadinya perang terbuka masih sangat kecil. Strategi AS terlihat ketika AS selalu memprovokasi China agar mulai invansi Taiwan. Agar jadi pintu masuk bagi AS dan sekutunya lancarkan jurus sanksi, embargo, dan pelemahan daya ekonomi dan ketahanan nasional China. Biar jadi pemicu pemberontakan dari dalam dan penetrasi pengepungan dari luar. (*)

Peringatan 77 Tahun Kemerdekaan NKRI yang Mana?

BY FNN Rabu, 03 Agustus 2022 11:34:16 0

Presiden bukan mandataris MPR dan MPR tidak punya kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila APAKAH Indonesia yang sudah berumur 77 tahun masih seperti negara yang dimerdekakan atas nama bangsa Soekarno Hatta? Perlu perenungan yang mendalam melihat negara Indonesia yang sudah berumur 77 tahun. Apakah negara ini masih mempunyai visi dan misi yang bertujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apakah negara ini masih berdasarkan Pancasila? Digantinya UUD 1945 dengan UUD Reformasi 2002 negara ini sudah bukan lagi negara yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945. Mengapa? Merubah sistem MPR menjadi sistem Presidential adalah merubah negara yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945. Secara hakekat roh negara sudah dicabut, sebab sistem Presidential adalah berbasis pada Individual, maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kalah-menang, pertarungan. Pemilu, pilpres, pilkada adalah bentuk yang bertentangan dengan Pancasila. Tanpa sadar. Sistem Presidential adalah mempertarungkan visi misi, padahal negara ini didirikan oleh pendiri negeri ini sudah dilengkapi dengan visi misi negara. Bagaimana Presiden sebagai supirnya negara mempunyai visi misi sendiri. Jadi setiap ganti presiden akan ganti visi misi dan parahnya lagi Gubernur punya visi misi sendiri, Walikota Bupati juga punya visi misi sendiri. Jadi yang disebut negara itu yang mana? Kekacauan ini berlanjut sampai peringatan 77 tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Para elit politik, para pemimpin, cendikia kampus, ahli tata negara nggak ada yang mempersoalkan seperti ini. Padahal hal ini sangat fundamental terhadap keberadaan negara yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945. Alinea II pembukaan UUD 1945 inilah visi Indonesia di cantumkan sebagai berikut. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedang Misi Negara pada pembukaan UUD 1945 berada di dalam Alinea IV. Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi tidak mungkin visi presiden berdaulat kalau bangsa ini tidak merdeka dan tidak bersatu. Bagaimana Indonesia maju kalau tidak merdeka dan bersatu apalagi maju tetapi tidak adil dan makmur, terus Indonesia maju untuk siapa? Apa ukuran maju itu? Peringatan 77 tahun Kemerdekaan Indonesia banyak yang tidak tahu kalau negara ini tersesat. Sistem MPR itu menerjemahkan visi misi negara yang dikemas dalam GBHN kemudian Presiden Mandataris MPR menjalankan GBHN. Maka Gubernur, Bupati, Walikota tidak punya visi misi tetapi menjalankan pembangunan berdasarkan GBHN sehingga negara ini dari pusat sampai ke daerah tersebut mempunyai panduan yang sama. Kerusakan Negara ini akibat Presiden punya visi misi sendiri, Gubernur, Bupati, Walikota, kepala desa punya visi misi sendiri. Jadi negara ini punya ratusan visi misi, apa nggak konyol? Setiap Pilpres, Pilkada, ada panggung yang diliput TV tentang perdebadan visi misi presiden, Gubernur, Walikota, atau Bupati. Padahal katanya Negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi setiap daerah punya visi misi sendiri. Jadi, 77 tahun peringatan kemerdekaan itu yang diperingati NKRI yang mana? Dalam keadaan yang kacau seperti ini Ketua MPR masih bermain main dengan mengusulkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara, yang mengusulkan Ketua MPR Bambang Susatyo) sebagai ganti GBHN memang kekonyolan akan terus berlangsung selama tidak kembali pada UUD 1945. PPHN itu siapa yang membuatnya? Dan, siapa yang menjalankan? Kalau tidak dijalankan sanksinya apa? Pertangungjawabannya pada siapa? PPHN itu apa visi misinya Presiden? Ganti presiden apa PPHN itu tetap ada? Inilah kalau asal mengusulkan tetapi tidak memikir secara filosofi. Padahal kedudukan MPR dan Presiden setara. Presiden bukan mandataris MPR dan MPR tidak punya kewenangan meminta pertanggungjawaban Presiden. GBHN itu sepaket dengan sistem MPR dan merupakan sebuah manajemen tatanegara yang baik apa perencana, ada pelaksana, ada pengawasan, dan ada pelaporan. Jelas GBHN yang membuat MPR, yang melaksanakan Presiden sebagai mandataris, dan yang mengawasi MPR, dan meminta pertanggung-jawaban pada Presiden di akhir masa jabatannya. Semoga kita semua sadar dan mengembalikan NKRI yang asli berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila yang hanya mempunyai satu visi misi, mempunyai tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur….. merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. (*)

Istafti Qalbak!

BY FNN Rabu, 03 Agustus 2022 11:17:46 0

Oleh: Imam Shamsi Ali, NYChhc Chaplain/Presiden Nusantara Foundation TULISAN yang sama pernah saya tuliskan beberapa waktu yang lalu. Tapi mengingatkan “Adz-dzikra” itu selalu bermanfaat bagi yang punya iman (lil-mikminin) maka saya angkat kembali. Maklum kebohongan yang paling berbahaya adalah ketika sudah terjadi “kebohongan pada diri” sendiri. Kita sepenuhnya sadar jika sekeliling hidup manusia itu, selain banyak menipu dan sangat keras (hard), juga terkadang kejam (harsh). Saking menipu dan kerasnya seringkali warna-warni kehidupan disulap terbolak-balik. Yang hitam bisa jadi putih. Yang putih bisa jadi hitam. Dan, manusia begitu lemah mengekor kepada warna yang direkayasa sesuai kecenderungan hawa nafsunya. Di sinilah Islam hadir memberikan solusi. Minimal ada tiga tingkatan solusi untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan menjadi korban kerasnya rekayasa warna hidup, yang kadang berujung pada tendensi kemunafikan itu. Pertama, bersikap bagaikan pohon subur yang akarnya menghunjam kuat ke dalam tanah. كشجرة طيبة اصلها ثابت. Sebuah ilustrasi bahwa orang beriman itu tidaklah mudah terwarnai oleh lingkungan sekitar. Tidak saja kuat, tapi juga subur dan memberikan buah-buah segarnya. Kedua, Islam mengajarkan istiqamah atau konsistensi dalam warna iman kita sendiri. Pujian dan janji Allah kepada orang yang beriman (قالوا ربنا الله) lalu istiqamah (ثم استقاموا) bahwa mereka akan mendapatkan ketenangan hidup dunia akhirat. Bahkan bacaan kita: اهدنا الصراط المستقيم (tunjuki kami ke jalan yang lurus) bermakna antara lain “kuatkan kami untuk istiqamah” atau konsisten di jalan kebenaran. Ketiga, Islam tidak saja mengajarkan orang-orang beriman untuk solid dan konsisten dalam kebenaran. Tapi lebih dari itu memerintahkan mereka untuk menjadi agen perubahan. Ajaran “amar ma’ruf nahi mungkar” bermakna antara lain agar Umat ini harus berjuang untuk “membentuk” keadaan dan jangan “dibentuk” oleh keadaan. Tapi ada masa-masa di mana manusia lemah. Sering mengalami kegalauan akibat kerasnya alam sekitar. Apalagi di saat-saat ketika kecenderungan beragama itu mengikut arus emosi sesaat atau kepentingan sesaat. Terlebih lagi di saat kelemahan itu didukung oleh fitnah yang merajalela di mana-mana. Di saat-saat seperti itulah kita diingatkan sebuah pesan Rasulullah SAW yang mengatakan: “استفت قلبك” (mintalah fatwa kepada hatimu). Tentu Fatwa di sini bukan meminta sebuah keputusan hukum dalam agama. Tapi dalam  bahasa yang sederhana dapat diartikan “nasehat, arahan, petunjuk, bimbingan” dan yang semakna. Di saat fitnah merajalela, trust (kepercayaan) kepada umara bahkan Ulama menurun, bahkan seringkali membingunkan. Di saat seperti itulah yang harus menjadi rujukan terakhir untuk menjadi pertimbangan dalam menyikapi dan/atau mengambil sebuah keputusan hidup adalah hati. Pesan Rasul ini secara khusus menekankan hati sebagai bukti bahwa hati itu selama masih “hidup” harusnya bersifat suci (fitrah). Dengan kata lain, hati itu bersih, bening, berkarakter suci. Dengan kata lain karakter dasar dari hati adalah bersih, tidak kotor dan bukan dusta dan kepura-puraan. Esensi pesan Rasul ini ada pada penekanan akan kejujuran hati. Karena memang karakter aslinya yang fitri. Sebuah karakter yang tidak akan berubah (لاتبديل لخلق الله). Realita ini dalam bahasa sederhana biasa diungkapkan dengan “kata hati” atau “bisikan nurani”. Sekaligus realita ini pula yang mengantar kepada kesimpulan bahwa kebohongan yang paling buruk adalah kebohongan pada diri sendiri. Karena dalam diri yang didustai itu ada kejujuran yang tak tertutupi atau fitrah manusia yang identik dengan “kesucian ilahi” (fitratullah). Kedustaan pada diri dan kejujuran hati menjadi dua situasi yang paradoks dalam diri seseorang. Suasana yang paradoks (kontra) ini yang menjadikan seseorang itu selalu merasa terburu (being hunted). Bahkan, ada perasaan tertekan yang dalam. Tidak akan merasakan kedamaian walau kadang nampak/berpura-pura tersenyum. Dalam sebuah hadits Rasulullah mengekspos realita ini. “Al-itsmu maa haaqa fii sodrika” (dosa itu adalah sesuatu yang selalu menghantui di dadamu”. Kebohongan pada orang lain hanya akan menjadi hantu (hunting) di dada orang yang berdusta. Dan karenanya dalam menyikapi hidup yang penuh tipuan, baik pada diri sendiri maupun orang lain, baiknya hati selalu menjadi rujukan. Mungkin jika ingin saya bahasakan secara sederhana: “jangan dustai dirimu”. Atau “jujurlah kepada hati nuranimu”. Jangankan dalam urusan dunia, politik sebagai misal yang seringkali penuh dengan intrik dan kebohongan. Politisi tidak saja memakai baju koko dan songkok yang biasa dianggap sebagai simbol kesalehan. Bahkan sebagian mengekspos diri dengan ragam ritual. Ada yang tiba-tiba diberitakan rajin sholat dhuha, puasa sunnah, bahkan puasa Daud (setiap hari lagi). Bahkan sebagian pula karena merasa kaya memaksakan diri mengadakan tempat ibadah untuk membangun imej  hebat sekaligus tokoh (perjuangan) agama. Padahal jika jujur dengan kata hatinya akan mengakui: “ada baiknya saya belajar dulu membaca Al-Quran yang benar”. Kebohongan pada diri atau pengkhianatan pada hati nurani ini menjadikan orang-orang itu tertekan secara batin. Sehingga ada rasa khawatir dan takut yang mengharuskannya mencari perlindungan. Di sìnilah kerap mencari pelarian. Dan tidak jarang dengan cara-cara busuk untuk merusak orang lain. Hawa nafsu mendirikan rumah ibadah karena kekecewaan, apalagi dengan tujuan busuk, disebut “kegiatan dhiror”. Masjid yang demikian dalam Al-Quran disebutkan “masjid dhiror”. Bagaikan masjid yang didirikan di Madinah oleh kaum munafik untuk merongrong ketenangan Komunitas Muslim dan dengan i’tikad merusak masjid Rasulullah SAW. Menghadapi musim politik seperti saat ini kecenderungan beragama “dadakan” akan muncul di mana-mana. Tapi pada akhirnya Umat ini juga dituntut untuk selalu merujuk pada kata hatinya. Agar tidak mudah terbuai dan jatuh dalam pelukan buaya darat atau musang yang berbulu domba. Yang mengherankan adalah ketika ada orang yang seharusnya berada pada posisi yang terhormat (honorable), justeru tidak saja jadi korban. Tapi menjadi pendukung fenomeno kebohongan dan pengkhiatan seperti ini. Ingat, jujur dan apa adanya itu kadang pahit. Tapi lebih mulia dari “dzulwajhain” atau bermuka dua. Di hadapanmu tersenyum. Di belakang dia rela menikanmu. Pahit dalam kejujuran itu obat. Tapi manis dalam kebohongan itu penyakit. “Istifti qalbak” (minta fatwa pada hatimu)! NYC Subway, 2 Agustus 2022. (*)

Airlangga: Pemerintah Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

BY FNN Selasa, 02 Agustus 2022 16:24:15 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus menjaga ekonomi untuk tumbuh di atas 5 persen hingga kuartal III 2022 di tengah gejolak dan ketidakpastian global.Menko Airlangga mengatakan apabila ekonomi mampu tumbuh di atas 5 persen hingga kuartal III, maka target pertumbuhan keseluruhan untuk tahun ini yang sebesar 5-5,2 persen akan tercapai.“Kuartal II diperkirakan sedikit lebih dari 5 persen. Jika itu bisa kami jaga hingga kuartal III maka angka 5-5,2 persen akhir tahun bisa capai,” katanya dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa.Menko Airlangga mengatakan optimisme ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang masih didorong sisi permintaan yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor, yang tumbuh positif. Demikian pula dari sisi suplai juga hampir semua sektor tumbuh positif dalam merespons peningkatan permintaan.Secara rinci, pertumbuhan PDB menurut pengeluaran pada kuartal I 2022 meliputi konsumsi rumah tangga tumbuh 4,34 persen serta konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,98 persen. Untuk konsumsi pemerintah turun 7,74 persen, PMTB tumbuh 4,09 persen, ekspor barang dan jasa 16,22 persen, serta impor barang dan jasa 15,03 persen.“Konsumsi pemerintah kuartal I relatif negatif tapi bisa dikompensasi di kuartal III dan kuartal IV,” ujar Menko Airlangga. Selain itu pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha juga akan mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mengingat realisasi kuartal I 2022 positif. Misalnya, untuk transportasi dan pergudangan tumbuh 15,79 persen, jasa lainnya 8,24 persen, informasi dan komunikasi 7,14 persen, pengadaan listrik dan gas 7,04 persen serta penyediaan akomodasi dan makan minum 6,56 persen. Realisasi leading indikator Indonesia pun menunjukkan prospek yang baik seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level 128,2, penjualan ritel 15,42 persen, inflasi inti 2,86 persen serta indeks harga konsumen (IHK) 4,94 persen.Selanjutnya PMI Manufaktur 51,3, utilisasi industri pengolahan di level 69,2, impor barang modal 20,9 persen, impor bahan mentah 24,6 persen, investasi 5,59 persen dan modal kerja 7,68 persen.Sementara dari sisi ketahanan sektor eksternal Indonesia juga masih solid seperti neraca perdagangan yang mencapai 24,98 miliar dolar AS sepanjang kuartal I 2022 dan transaksi berjalan 0,07 persen dari PDB.Kemudian cadangan devisa mencapai 136,4 miliar dolar AS yang cukup untuk 6 bulan impor serta rasio utang luar negeri sebesar 32,3 persen terhadap PDB pada Mei 2022.“Kami masih optimistis pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2022 dan diharapkan pada 2023 bisa ditingkatkan di 5,3-5,9 persen,” tegas Menko Airlangga. (mth/Antara)

Mesin Bor MRT Sambungkan Stasiun Monas dan Thamrin

BY FNN Selasa, 02 Agustus 2022 15:41:04 0

Jakarta, FNN - Mesin bor terowongan (tunnel boring machine/TBM) 2 berhasil menyambungkan Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin dengan jarak 385,5 meter pada proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2A ​​​​​​.​Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Silvia Halim dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan mesin bor terowongan (TBM) tersebut telah menembus dinding sisi utara Stasiun Thamrin pada Jumat (29/7).TBM 2 digunakan untuk membangun terowongan arah selatan (southbound) dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin.\"Terobosan ini merupakan salah satu \'milestone\' (tonggak pencapaian) dari pekerjaan konstruksi fase 2A MRT Jakarta, khususnya CP 201 yang mencakup pembangunan Stasiun Thamrin dan Monas,\" kata Silvia.Silvia menjelaskan pekerjaan ini membutuhkan waktu sekitar tiga bulan sejak 11 April hingga 29 Juli 2022.Pada tahap selanjutnya, TBM 2 ini akan melakukan putar balik di titik \"shaft\" (batang) utara Stasiun Thamrin untuk melanjutkan konstruksi terowongan arah utara (northbound) kembali ke arah Stasiun Monas.Sejauh ini, pekerjaan CP 201 telah mencapai 41,84 persen dengan sejumlah pekerjaan seperti penggalian dan pengecoran pelat dasar (base slab) Stasiun Monas, pengecoran kolom dan struktur dinding gardu induk (receiving substation/RSS) Monas dan perbaikan kualitas tanah (jet grout) di Stasiun Thamrin, hingga pemasangan hiasan lampu lalu lintas (traffic decking) di sisi selatan Stasiun Thamrin.\"Kami masih optimistis bahwa target penyelesaian CP 201 pada Maret 2025 akan tercapai,\" kata Silvia.Dalam konstruksi CP 201, digunakan dua mesin bor, yaitu TBM 1 dan TBM 2. TBM 1 akan membuat terowongan arah utara dan selatan yang menghubungkan Stasiun Bundaran HI dan Thamrin.Sementara itu, TBM 2 membangun terowongan yang menghubungkan Stasiun Monas dan Thamrin. Setelah itu, kedua TBM ini akan bersama-sama membangun terowongan arah utara dan selatan yang menghubungkan Stasiun Monas dan Harmoni. (mth/Antara)

Dolar Jatuh di Tengah Data Ekonomi, Investor Kaji Prospek Bunga Fed

BY FNN Selasa, 02 Agustus 2022 15:19:57 0

New York, FNN - Dolar melemah terhadap sekeranjang mata uang utama pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), dan jatuh ke terendah sejak pertengahan Juni terhadap yen, karena pelaku pasar mencerna data ekonomi yang baru dirilis dan kemungkinan bahwa Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga seagresif yang diperkirakan sebelumnya.Indeks dolar AS bergejolak setelah data menunjukkan aktivitas manufaktur AS melambat kurang dari yang diharapkan pada Juli. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,43 persen menjadi 105,4500.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0257 dolar AS dari 1,0224 dolar AS di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2255 dolar AS dari 1,2176 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7022 dolar AS dari 0,6996 dolar AS.Dolar AS dibeli 131,83 yen Jepang, lebih rendah dari 133,35 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9506 franc Swiss dari 0,9519 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2847 dolar Kanada dari 1,2808 dolar Kanada.Pergerakan di atas terjadi setelah data menunjukkan aktivitas manufaktur AS terus menurun pada Juli karena lebih banyak pabrik yang menghentikan produksi dalam menghadapi pesanan yang menyusut dan meningkatnya persediaan.Institute for Supply Management mengatakan pada Senin (1/8) bahwa indeks aktivitas manufaktur turun menjadi 52,8, level terendah sejak Juni 2020, dari 53 sebulan sebelumnya. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi di sektor ini.Tetapi laporan utama bagi investor minggu ini adalah laporan pekerjaan bulanan AS pada Jumat (5/8). \"Ini awal bulan baru, dan fokus sebenarnya adalah pada kemungkinan bahwa Fed memperlambat kenaikan suku bunganya,\" kata Marc Chandler, kepala strategi pasar di Bannockburn Global Forex di New York, seperti dikutip oleh Reuters.\"Fokus besar adalah pada data pekerjaan pada akhir pekan, dan itu mungkin mengkonfirmasi bahwa perbaikan di pasar tenaga kerja moderat,\" katanya. \"Ini angka yang lemah, tetapi hanya mengingat masa lalu kami baru-baru ini.\" (mth/Antara)

Antisipasi Krisis Pangan Global, Ketua DPD RI Dorong Peningkatan Produktivitas Pangan di Desa

BY FNN Selasa, 02 Agustus 2022 14:55:52 0

Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong seluruh desa di tanah air untuk meningkatkan produktivitas pangan. Menurutnya, hal itu adalah langkah mengantisipasi dampak krisis pangan global imbas dari pandemi Covid-19 yang belum usai, ditambah perang Rusia-Ukraina. \"Berkurangnya sejumlah pasokan kebutuhan masyarakat sebenarnya mampu kita tangani, dan tidak perlu terus bergantung dari impor. Bahkan, ini menjadi peluang yang sangat baik bagi kita dalam memacu produksi dalam negeri,\" ujar LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Selasa (2/8/2022). Dikatakannya, krisis ekonomi berdampak pada lonjakan harga dan berkurangnya jumlah pasokan. Hal itu bisa diantisipasi dengan memanfaatkan potensi desa yang sesungguhnya memang begitu besar jika mau dimaksimalkan. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, setiap desa memiliki BUMDes dan lahan yang cukup untuk menghasilkan produksi pangan dan mencukupi pasokan nasional. \"Tidak sulit jika setiap desa menggerakkan dan mengoptimalkan BUMDes untuk memberikan pembiayaan produksi pangan dan juga sektor-sektor lainnya yang diperlukan untuk mencukupi berbagai pasokan,\" kata LaNyalla. Menurutnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah para pemegang kebijakan dan eksekutif. Agar kondisi keterbatasan ketersediaan pangan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. \"Dengan mengoptimalkan potensi desa, maka tentu hal itu akan menggerakkan perekonomian dasar masyarakat di desa-desa, yang pada akhirnya menggerakkan kembali perekonomian darah dan nasional,” ujar LaNyalla.(mth/*)

Harga Minyak Jatuh, Data Manufaktur Lemah Picu Kekhawatiran Permintaan

BY FNN Selasa, 02 Agustus 2022 14:48:03 0

 New York, FNN - Harga minyak jatuh sekitar empat persen pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), setelah data manufaktur yang lemah di beberapa negara memperlemah prospek permintaan ketika investor bersiap untuk pertemuan OPEC dan sekutu produsennya mengenai pasokan minggu ini. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman September tergelincir 4,73 dolar AS atau 4,8 persen, menjadi menetap di 93,89 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, setelah mencapai level terendah sesi di 92,42 dolar AS per barel.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober merosot 3,94 dolar AS atau 3,8 persen, menjadi ditutup pada 100,03 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, setelah menyentuh terendah sesi di 99,09 dolar AS per barel.Reaksi pasar di atas muncul setelah data yang lemah dari ekonomi-ekonomi utama memicu kekhawatiran bahwa perlambatan pertumbuhan global akan membahayakan permintaan energi.Pabrik-pabrik di seluruh Amerika Serikat, Eropa dan Asia berjuang untuk momentum pada Juli karena lesunya permintaan global dan pembatasan ketat COVID-19 China memperlambat produksi, survei menunjukkan pada Senin (1/8/2022), kemungkinan menambah kekhawatiran ekonomi meluncur ke dalam resesi.Indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur terakhir S&P Global untuk zona euro turun di bawah angka penting 50 pada Juli menjadi 49,8, dari 52,1 pada Juni, data menunjukkan pada Senin (1/8).Di tempat lain, Institute for Supply Management (ISM) mengatakan pada Senin (1/8) bahwa ukuran aktivitas manufaktur AS yang diawasi ketat turun menjadi 52,8 persen pada Juli dari 53 persen sebulan sebelumnya. Sementara angka di atas 50 persen menunjukkan ekspansi, data terbaru adalah yang terendah sejak Juni 2020.\"Masih ada keterputusan dengan data ekonomi dan apa yang kami lihat di sisi penawaran,\" kata Phil Flynn, seorang analis di grup Price Futures. \"Pasar minyak masih sangat ketat, dan pasar akan gelisah menjelang pertemuan OPEC+.\"Juga membebani harga adalah kenaikan produksi minyak Libya, yang mencapai 1,2 juta barel per hari, naik dari 800.000 barel per hari pada 22 Juli, setelah pencabutan blokade pada beberapa fasilitas minyak.Sementara itu, pedagang mengalihkan pandangan mereka ke Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, karena kelompok tersebut diperkirakan akan bertemu akhir pekan ini untuk membahas strategi produksi di masa depan. (mth/Antara)

LPS: Belum Ada Indikasi Kuat Pengalihan Dana Valas Bank ke Luar Negeri

BY FNN Selasa, 02 Agustus 2022 14:06:54 0

Jakarta, FNN - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum terdapat indikasi kuat adanya pengalihan dana valuta asing (valas) perbankan ke luar negeri, sehingga Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS rupiah maupun valas belum perlu dinaikkan. \"Dana Pihak Ketiga (DPK) valas di perbankan sampai data terakhir yakni Juni 2022 masih tumbuh 4,5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy),\" kata Purbaya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 202 di Jakarta, Senin. Namun, ia mengungkapkan memang terdapat pergeseran DPK valas dari deposito ke giro yang tercermin dari penurunan deposito valas dari Januari 202 yang mencapai 21,42 miliar dolar AS menjadi 19,94 miliar dolar AS pada Juni 2022. Sedangkan, giro valas meningkat dari Januari 2022 sebesar 36,48 miliar dolar AS menjadi 37,55 miliar dolar AS pada Juni 2022. Pergeseran tersebut, menurut Purbaya, justru menggambarkan perekonomian yang sedang berekspansi karena pada awalnya masyarakat hanya menyimpan uang di bank dan menerima bunga lalu mulai bersiap membelanjakan uangnya untuk bisnis. \"Jadi ini sinyal yang memperkuat bahwa ekonomi kita akan terus tumbuh ke depan dalam waktu dekat. Ini bukan sinyal negatif, justru sinyalnya positif setelah kami pelajari,\" tuturnya. Selain karena belum terdapat indikasi kuat adanya pengalihan dana valas, ia merasa TBP rupiah maupun valas belum perlu dinaikkan lantaran cakupan penjaminan simpanan rupiah maupun valas yang masih tinggi, yakni di atas 90 persen dengan TBP yang ada saat ini. Untuk valas, cakupan penjaminannya tercatat meningkat dari Januari 2022 yang sebesar 98,22 persen menjadi 98,5 persen pada Juni 2022, menggambarkan kenaikan jumlah rekening valas yang dijamin LPS. Purbaya pun juga merasa belum perlu menaikkan TBP karena kebijakan LPS selalu sejalan dengan sinyal kebijakan suku bunga bank sentral yang masih ingin mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini dengan cara tidak menaikkan cost of fund atau biaya dana. Selain itu, belum adanya kenaikan TBP dilakukan dengan alasan agar tidak memberi insentif deposan valas ritel karena jika bunga valas lebih tinggi akan memicu pergeseran dana rupiah ke valas, yang akan menganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Adapun TBP LPS dipertahankan di level 3,5 persen untuk simpanan dalam rupiah dan 0,25 persen untuk simpanan valas di bank umum, sedangkan untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berada di level enam persen. (mth/Antara)

Pao An Tui Masih Eksis

BY FNN Selasa, 02 Agustus 2022 13:04:47 0

 Organisasi ini adalah simbol oportunistik Tionghoa Indonesia, yang hanya sibuk menjaga properti dan bisnis mereka ketimbang membantu Indonesia memerdekakan diri. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih WARGA Negara Indonesia (WNI) nonpribumi termasuk keturunan China tidak memiliki hak milik atas tanah di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), mereka hanya bisa memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) dan sejenisnya. Pakar Sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Prof Dr Suhartono menuturkan, ada faktor historis mengenai larangan WNI nonpribumi memiliki tanah di Jogjakarta. Larangan itu telah tertuang dalam Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah (Wagub) DIJ No K.898/i/A/1975. Kendati ditandatangani Paku Alam VIII, tapi pada dasarnya larangan tersebut keluar karena titah dari Gubernur DIJ sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat masa itu, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX. Sementara pada masa itu, lanjut Suhartono, dari kalangan Tionghoa terkesan dilindungi politik kolonial. Atas dukungan itu akhirnya mereka berhasil tampil sebagai salah satu ekonomi terkuat, mengekploitasi kalangan pribumi. “Antara lain atas dasar historis itulah hingga ada aturan tersebut,” katanya. Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam berbagai kesempatan pernah pula mengatakan bahwa: “Maaf bukan sara, tapi China dan keturunannya tidak pantas jadi pemimpin di bumi Nusantara. Fakta sejarah Tionghoa adalah satu- satunya penghianat NKRI”. Di masa Hindia-Belanda: Tionghoa menjadi golongan kedua atau menengah yang menjadi kelompok membantu Belanda. Kaum Pribumi justru menjadi kelas ketiga atau bawah di negeri sendiri. Etnis China merasa nyaman hidup menjadi pelayan Belanda, bagi mereka merdeka atau tidak negara Indonesia itu tidaklah penting. Bentuk penghianatan Tionghoa bisa dilacak sejarah kelam Pao An Tui adalah milisi bersenjata dari etnis China di Indonesia, yang bercitra buruk di mata rakyat Indonesia. Karena, milisi yang dibentuk secara \'Nasional\' dulu dilatih dan dipersenjatai oleh tentara Belanda (KNIL). Tak ada catatan sejarah tentang peran serta Pao An Tui ikut dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Fakta Pao An Tui tidak berpihak pada Republik Indonesia juga dibuktikan antara lain dengan adanya serangan laskar Pao An Tui di Medan ke pihak TNI yang saat itu dikomandoi oleh Jamin Ginting. Alasan penyerangan mereka adalah karena ingin membalas dendam kepada \'laskar liar\'. Akibat penyerangan ini mereka pun balik di tumpas oleh pasukan TNI yang dipimpin Jamin Ginting. Catatan sejarah lain menyatakan Pao An Tui pada saat peristiwa 10 November 1945 memihak pada tentara Belanda. Penelitian tentang keberadaan Pao An Tui, dengan membaca arsip-arsip milik Belanda, sampai pada kesimpulan Pao An Tui di Surabaya terlibat membantu NICA dalam perang 10 Nopember (lihat penelitian Andjarwati Noorhidajah yang terangkum dalam buku Tionghoa di Surabaya, serta memoir Soemarsono – komandan Pemuda Rakyat). Pao An Tui di Tangerang dibentuk oleh Chung Hua Hui – organisasi para tuan tanah kaya yang menjadi anak emas Belanda selama sekian ratus tahun – yang pro NICA. Ada informasi sulit diklarifikasi menyebutkan bahwa Pao An Tui Tangerang berniat mendirikan negara Capitanate of Tangerang. Pao An Tui di Jakarta (Batavia-Betawi) dipersenjatai oleh Jenderal Spoor, komandan NICA. Pao An Tui di Bandung diberi akses ke perdagangan gelap senjata di Singapura oleh Raymond Westerling (lihat biografi Westerling si pembantai). Pao An Tui tidak punya jasa sama sekali dalam perjuangan kemerdekaaan Indonesia. Organisasi ini adalah simbol oportunistik Tionghoa Indonesia, yang hanya sibuk menjaga properti dan bisnis mereka ketimbang membantu Indonesia memerdekakan diri. Apakah Laskar Pao An Tui sudah bubar? Mungkin secara nama dan kesatuan sudah bubar, tapi dengan konsolidasi singkat, apalagi setelah rekayasa peristiwa `98 yang mampu membangkitkan pertahanan bangsa China di Indonesia, Oligarki sudah menguasai kebijakan ekonomi dan politik negara. Pao An Yui gaya baru masin kuat dan makin eksis. Satu dari 36 teori Sun Tsu: \"借刀殺人\" (jie dao sha ren) (“Bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuh nya”). Pao An Tui: • Menyerang musuh dengan menggunakan kekuatan pihak lain (karena kekuatan yang minim atau tidak ingin menggunakan kekuatan sendiri). • Perdaya sekutu untuk menyerang musuh kita • Sogok aparat musuh untuk menjadi penghianat, atau • Gunakan kekuatan musuh untuk melawan diri mereka sendiri. Catatan ini tentu tidak bermaksud menafikan adanya tokoh dari keturunan Tionghoa yang secara pribadi saat ini justru menjadi militan nasionalisme yang hebat, ikut berjuang  menentang dominasi kekuatan Oligarki China (Pao An Tui – bentuk baru) yang sudah sangat membahayakan negara. (*)

Prabowo, LaNyalla dan Sepakbola

BY FNN Selasa, 02 Agustus 2022 11:20:34 0

Yang sayangnya pada 2018 keduanya justru \'berpisah\' karena LaNyalla yang kecewa pada Prabowo memutuskan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Oleh: Rahmi Aries Nova, Wartawan Senior Forum News Network (FNN) SATU lagi gagasan besar untuk kemajuan sepakbola Indonesia resmi diluncurkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Lewat turnamen yunior berhadiah \'senior\' Nusantara Open, Prabowo berambisi mendapatkan talenta-talenta terbaik untuk punggawa tim nasional pada tahun-tahun mendatang. Tiga puluh pemain hasil pantauan pemandu bakat pada 16 Juli-1 Agustus akan dikumpulkan dan ditempa di Akademi Nusantara Bersatu milik Prabowo. Nama-nama yang sudah banyak melahirkan pemain nasional, seperti Indra Sjafri dan Dusan Bogdanovic kabarnya juga bergabung dalam proyek ini. Konon, mendirikan akademi dan memiliki klub sepakbola adalah cita-cita Prabowo sejak lama. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang kabarnya Prabowo akan kembali menjadi salah satu calon presidennya. Terlebih akademi ini mengusung konsep Nusantara Bersatu, dengan tagline #sepakbolamenyatukankita. Prabowo, yang baru saja dipilih kembali secara aklamasi sebagai Presiden Pencak Silat Dunia untuk empat tahun mendatang, sesungguhnya, pernah sangat dekat dengan sepakbola nasional. Yaitu saat Prabowo, sebagai \'pesaing\' Joko Widodo, mendapat dukungan dari Ketua Umum PSSI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam Pilpres 2014. LaNyalla yang sejak 2009 selalu mendukung Prabowo Subianto bahkan harus menanggung risiko \'dikejar-kejar\' Kejaksaan dan \'dikudeta\' dari kursi Ketua Umum PSSI meski kala itu tim nasional Indonesia peringkatnya naik cukup signifikan. Penulis sendiri pada 2015, saat peringatan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesa di Nusantara Polo Club, Bogor, melihat sendiri bagaimana Prabowo mendukung penuh LaNyalla untuk terus membangun sepakbola Indonesia, menjadi macan Asia dan tampil di Piala Dunia. Yang sayangnya pada 2018 keduanya justru \'berpisah\' karena LaNyalla yang kecewa pada Prabowo akhirnya memutuskan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Saat ini apakah keduanya sudah berbaikan kembali, penulis kurang tahu. Tapi melihat tagline #sepakbolamenyatukankita harusnya Prabowo juga bersatu dengan LaNyalla yang saat ini punya posisi strategis sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI). Demi sepakbola, demi Indonesia. (*)

Perubahan Besar Itu Kembali ke UUD 1945, Jika Bangsa Ini Ingin Selamat

BY FNN Selasa, 02 Agustus 2022 11:03:25 0

Titik balik ini jika membangun kesadaran untuk kembali pada UUD 1945 dan terjadi perubahan besar-besaran, para koruptor dan pengkhianat negara yang kongkalikong dalam oligarki mengeruk kekayaan ibu Pertiwi ini harus diadili. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi dan Kajian Rumah Pancasila. RASANYA semakin hari kehidupan berbangsa dan bernegara ini semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan yang diproklamasikan oleh The Founding Fathers. Masyarakat Adil dan Makmur. Bagaimana mungkin cita-cita negara bangsa itu bisa terwujud kalau visi misi negara diganti dengan visi misi presiden, hal demikian banyak yang nggak mengerti apa yang terjadi di negeri ini semakin super liberal, dan super kapitalistik. Bagaimana mungkin cita-cita kemerdekaan itu bisa terwujud manakala 1% warga negara menguasai 50% aset di Indonesia. Berdasarkan data terbaru KPA, 68 persen tanah yang di seluruh daratan di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar. Sisanya barulah diperebutkan oleh 99 persen masyarakat yang tersisa. Amandemen UUD 1945 dengan mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara justru kita masuk dalam alam ketidakadilan, semua yang berkuasa partai politik, suka tidak suka, mau tidak mau, rakyat dpartaipolitikan, jika tidak ikut dalam partai politik, maka rakyat tidak punya hak bersuara, tidak punya hak memilih. Partai politik menjadi segala-galanya, kehidupan rakyat ini ditentukan oleh suara politik, bahkan rusak dan tidak rusaknya kehidupan berbangsa dan bernegara ditentukan oleh banyak-banyakan suara di DPR. Yang paling baru isu tentang Sembako, Pendidikan, bahkan melahirkan anak akan dipajaki. Entah apa yang ada di benak pemimpin dan elit politik sudah meninggalkan tujuan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Mungkin para elit lupa tujuan Indonesia merdeka dalam Alinea keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,…” Jelas memang sengaja diganti visi dan misi negara dengan misi visi presiden, apakah ada elit politik atau para cendikia kampus menjelaskan pada rakyat dengan digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 dan digantinya pula tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Negara tidak lagi bertujuan: “…. yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Misi atau tujuan negara ini sudah diganti dengan misi presiden, maka dengan diamandemennya UUD 1945, juga diamandemen misi atau tujuan bernegara sadarkah kita sebagai anak bangsa? Bahwa tujuan bernegara kita ini sudah diganti? Jika apa yang terjadi dengan ketimpangan dan kesenjangan semakin melebar dan bejurang, ketidakadilan semakin menjadi-jadi. Hukum hanya berpihak pada oligarki, bahkan oligarki bisa menciptakan UU untuk kepentingannya, sebab semua bisa dibelinya. Pada titik kulminasi akan membangkitkan kesadaran seluruh anak bangsa, akan terjadi gerakan perubahan yang besar. Sebab pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sudah terasa akibatnya terhadap kesenjangan sosial yang luar biasa. Titik balik ini jika membangun kesadaran untuk kembali pada UUD 1945 dan terjadi perubahan besar-besaran, para koruptor dan pengkhianat negara yang kongkalikong dalam oligarki mengeruk kekayaan ibu Pertiwi ini harus diadili. Kembali pada UUD 1945 adalah kembali pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan citacita pendiri negeri ini. Jika UUD 1945 kembali, maka negara ini akan dijalankan dengan Pancasila sebagai Leitstar dinamis dan meja statis. Hal inilah yang ditakuti oleh oligarki. Sebab akan membuyarkan pikiran mereka yang terus merampok kekayaan ibu Pertiwi. Maka bangkitlah bangsa Indonesia dan bergeraklah. Jika tidak ingin disiksa oleh oligarki. Selamatkan Indonesia dengan kembali pada UUD 1945 dan Pancasila. (*)

Kereta Cepat Akan Mangkrak?

BY FNN Selasa, 02 Agustus 2022 10:36:17 0

Mulanya, proyek kereta cepat ini berkeinginan mengurangi waktu tempuh dari pusat kota Kuala Lumpur ke pusat bisnis Singapura menjadi 2,5 jam dari rata-rata lebih dari empat jam via udara. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PROYEK Kereta Cepat Jakarta-Bandung berpotensi mangkrak. Pembengkakan biaya proyek akan menjadi sengketa: siapa yang mau menanggung? Pihak China sulit menanggung biaya yang bengkak lebih dari 30%, dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dolar AS, apalagi jika tanpa alasan dan perhitungan yang jelas. Bisa-bisa mereka disangka korupsi, dan terancam hukuman mati. Oleh sebab itulah, pihak China minta Indonesia yang menanggung seluruh pembengkakan biaya ini: 100%. Tapi Indonesia tidak bisa menanggung 100%, karena ini proyek patungan (joint venture), di mana kepemilikan Indonesia hanya 60%. Menanggung seluruh pembengkakan biaya ini sama saja dengan merugikan keuangan negara, berarti tipikor, tindak pidana korupsi: siapa yang mau jadi korban? Karena itu, proyek ini terancam dispute yang bisa berkepanjangan, dengan kemungkinan deadlock, tidak selesai hingga Pemilu dan Pilpres 2024. Kalau ini terjadi, DPR dan presiden yang akan datang kemungkinan besar akan  meninjau ulang proyek ini. Mereka akan minta audit menyeluruh. Kalau sampai ada indikasi penyimpangan, mungkin pemerintahan yang baru bisa minta proyek dibatalkan, seperti yang terjadi di Malaysia. Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab: hanya eksekutif, atau eksekutif bersama legislatif? Malaysia-Singapura Sebelumnya, Pemerintah Malaysia dan Singapura telah sepakat menghentikan proyek kereta cepat bernilai US$ 25 miliar (Rp 352,89 triliun) yang diteken pada 2016. Kesepakatan itu dicapai setelah perundingan yang berlarut-larut sehingga gagal memecahkan kebuntuan atas tuntutan Malaysia yang ingin ada perubahan blue print proyek tersebut.Sebagaimana dilaporkan SCMP, Jumat (1/1/2021), akibat pembatalan itu, Pemerintah Malaysia harus membayar denda lebih dari 100 juta dolar Singapura (Rp 1,06 triliun) kepada Singapura. Dalam pernyataan bersama antara PM Malaysia Muhyiddin Yasin dan PM Singapura Lee Hsien Loong, Singapura mengonfirmasi tidak bisa menyetujui perubahan yang diusulkan Malaysia hingga deadline 31 Desember 2020.“Kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing dan sekarang akan melanjutkan dengan tindakan yang diperlukan sebagai hasil dari penghentian proyek tersebut,” demikian isi pernyataan bersama kedua negara.“(Kedua negara) berkomitmen untuk menjaga hubungan bilateral yang baik dan bekerja sama secara erat di berbagai bidang, termasuk memperkuat konektivitas kedua negara,” lanjutnya dilansir CNBC Indonesia (01 January 2021 20:30). Sebagai gambaran, perjanjian bilateral proyek ambisius senilai US$ 25 miliar (Rp 352,89 triliun) itu diteken pada 2016. Saat itu, posisi PM Malaysia masih dijabat Najib Razak. Namun, situasi berubah lantaran Najib tersangkut kasus korupsi 1MDB. Hal tersebut diikuti gejolak politik di Malaysia di mana terjadi dua kali pergantian pemerintahan.Aliansi Pakatan Harapan yang di luar dugaan telah memenangi pemilu 2018 meminta agar proyek ini dinegosiasikan ulang. Mereka mempertanyakan biaya dan manfaat proyek tersebut. Alasan lain adalah kekhawatiran menumpuknya utang yang harus ditanggung Malaysia. Pemerintahan Pakatan Harapan lalu digulingkan, Maret lalu. Pemerintahan baru di bawah kendali PM Muhyiddin mengupayakan beberapa perubahan pada rencana itu, termasuk penataan kembali jalur kereta cepat agar bisa menghubungkannya ke Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA). Namun, pejabat Singapura menolak permintaan itu.Pandemi Covid-19 juga merupakan faktor signifikan di balik pembatalan kesepakatan ini. Sebab, ada ekspektasi volume perjalanan tahun-tahun mendatang akan terpengaruh signifikan mengingat perubahan pola perjalanan terkait pekerjaan. Belum lagi ada fenomena kian maraknya penggunakan konferensi video.Mulanya, proyek kereta cepat ini berkeinginan mengurangi waktu tempuh dari pusat kota Kuala Lumpur ke pusat bisnis Singapura menjadi 2,5 jam dari rata-rata lebih dari empat jam via udara.Waktu tempuh via jalur kereta adalah 90 menit, sama dengan durasi penerbangan jika menghitung tahapan mulai dari lepas landas, mendarat, hingga naik taksi. Penggunaan bus (moda perjalanan termurah antara Kuala Lumpur dan Singapura) memakan waktu rata-rata enam setengah jam.Sebelum pandemi Covid-19, sebuah studi oleh para peneliti di Jepang, memperkirakan proyek itu akan menghasilkan keuntungan ekonomi tahunan sebesar US$ 1,6 miliar untuk Malaysia dan US$ 641 juta untuk Singapura per 2030. Akankah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal bernasip sama seperti Kereta Cepat Kuala Lumpur-Singapura? (*)

Terorisme, Radikalisme, dan Islamophobia

BY FNN Selasa, 02 Agustus 2022 01:48:17 0

 Hal itulah yang menyebabkan Islamofobia dipahami di sini sebagai bentuk pemerintahan rasial yang bertujuan merusak identitas Muslim yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta CATATAN saya terdahulu: http://fnn.co.id/post/mengapa-islam-kontra-radikal memperoleh respons penulis buku, Prof.  Mukhlis Jamil, dengan mengirimkan pdf buku, tulisan-tulisan dalam jurnal, dan catatan. Tulisan saya tersebut juga mendapat respons kolega Shohibul Anshor Siregar di grup WA yang lain. Atas ijin yang bersangkutan saya salin tulisan-tulisannya berikut untuk memperoleh umpan balik dari para pembaca. https://nbasis.wordpress.com/2021/11/28/persaingan-dan-penjinakan-dunia-islam/ https://nbasis.wordpress.com/2021/06/28/chomsky-perang-melawan-teror/ https://nbasis.wordpress.com/2021/06/17/perang-baru-melawan-teror/ Kerja Terorisme: Terorisme Bukan Senjata Orang Lemah Itulah budaya di mana kita hidup dan itu mengungkapkan beberapa fakta. Salah satunya adalah fakta bahwa terorisme bekerja. Itu tidak gagal. Berhasil. Kekerasan biasanya berhasil. Itulah sejarah dunia. Kedua, adalah kesalahan analitik yang sangat serius untuk mengatakan, seperti yang biasa dilakukan, bahwa terorisme adalah senjata bagi yang lemah. Seperti cara kekerasan lainnya, itu terutama senjata yang kuat, pada kenyataannya. Ia dianggap sebagai senjata bagi yang lemah karena yang kuat juga menguasai sistem doktrin dan teror mereka tidak dihitung sebagai teror. Sekarang itu mendekati universal. Saya tidak bisa memikirkan pengecualian historis, bahkan pembunuh massal terburuk pun memandang dunia seperti itu. Jadi pilihlah Nazi. Mereka tidak melakukan teror di Eropa yang diduduki. Mereka melindungi penduduk lokal dari terorisme partisan. Dan seperti gerakan perlawanan lainnya, ada terorisme. Nazi melakukan kontra teror. Selanjutnya, Amerika Serikat pada dasarnya setuju dengan itu. Terorisme bukanlah senjata bagi yang lemah. Itu adalah senjata mereka yang melawan kita siapa pun kita kebetulan. Dan jika Anda dapat menemukan pengecualian historis untuk itu, saya akan tertarik untuk melihatnya. Sifat Budaya Kita: Bagaimana Kita Menganggap Terorisme Indikasi menarik dari sifat budaya kita, budaya tinggi kita, adalah cara memandang semua ini. Salah satu cara itu dianggap hanya menekannya. Jadi hampir tidak ada yang pernah mendengarnya. Dan kekuatan propaganda dan doktrin Amerika begitu kuat sehingga bahkan di antara para korbannya hampir tidak diketahui. Perang terhadap terorisme (war on terrorism) yang memaksa keterlibatan banyak Negara di dunia, dan terkadang secara kualitatif maupun kuantitatif mereduksi tajam kedaulatan Negara-negara yang dilibatkan dalam kerjasama, apalagi jika negara itu Negara lemah, terutama setelah peristiwa yang lebih dikenal dengan 911, begitu dahsyat untuk diabaikan dalam kajian hubungan internasional pasca perang dingin. Tentu saja pemupukan dominasi Negara adidaya dalam proses itu, yang sering terabaikan, juga sangat menarik. Aksi-aksi penistaan terstruktur satu kepada lain Negara atau penduduk suatu Negara, dengan mandat pemerintahan internasional pula, tak dapat diabaikan. Setelah kejadian 911, arah yang sangat jelas memusuhi Islam begitu kuat. Ini memang aneh. Definisi yang tidak ambigu dan dapat terterima oleh seluruh masyarakat internasional tentang terorisme itu sendiri sulit didapatkan hingga kini, termasuk oleh PBB sendiri. Tetapi ada keinginan besar untuk memaksakan kehendak oleh kekuatan internasional. Cukup popular pemahaman saat ini di seluruh dunia bahwa tidak semua muslim teroris, tetapi semua teroris adalah muslim. Ini sangat bertentangan dengan fakta sepanjang sejarah, dan cenderung menodai Islam dan pemeluknya. Statement itu adalah bagian dari bahasa dan publikasi dunia yang begitu besar dan secara hegemonik menentukan degradasi komunitas dan Negara muslim yang diposisikan secara peyoratif sebagai teroris, atau paling tidak tak memberi kepemihakan terhadap upaya war on terrorism itu. https://nbasis.wordpress.com/2016/04/11/terorisme-global/ https://nbasis.wordpress.com/2010/08/10/islamophobia-mereka-akan-bakar-al-quran/ https://nbasis.wordpress.com/2017/07/10/terorisme-isis-1/ Radikalisme dan ekstremisme adalah konsep yang sering digunakan (salah). Arti dari istilah-istilah ini tidak jelas dan batas-batas antara mereka dan antara salah satu dari istilah-istilah ini dan pemikiran dan praktik politik arus utama tidak jelas. Meskipun tidak ada definisi hukum tentang ekstremisme atau radikalisme di sebagian besar negara, namun demikian ada banyak program pemerintah yang berhubungan dengan [Melawan] Ekstremisme Kekerasan (CVE) dan Radikalisasi [De-] karena keduanya menyiratkan perubahan ke bentuk kekerasan politik tertentu: terorisme. Catatan Penelitian ini menyajikan hasil analisis terminologis dan konseptual definisi ekstremisme dan radikalisme yang digunakan (terutama, tetapi tidak secara eksklusif) di Jerman. Tujuannya adalah untuk mengembangkan definisi konsensus akademis dari istilah-istilah ini yang sebanding dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Alex P. Schmid untuk mencapai Definisi Konsensus Akademik tentang Terorisme. https://nbasis.wordpress.com/2019/11/26/radikalisme-dan-ekstrimisme/ https://nbasis.wordpress.com/2019/11/05/radikalisme-dan-intoleransi/ Jika konsep Islamofobia masih terus menjadi perdebatan atau selama diabadikannya ketidaksediaan menerima kenyataan berbagai dampak menyedihkan yang diakibatkannya, hal itu adalah kondisi buruk yang akan terus menghalangi tindakan melawan atau menghapuskannya. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi Islamofobia yang telah menyebar dan mengakar ini? Rekomendasi The Runnymede Trust yang dicantumkan dalam laporan 2017 dengan argumen yang kuat antara lain meminta: Pertama, mengadopsi definisi Islamofobia sebagai rasisme anti-Muslim. Islamofobia sebagai rasisme anti-Muslim adalah “pembedaan, pengecualian, atau pembatasan apa pun terhadap, atau preferensi terhadap, (atau mereka yang dianggap) Muslim, yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau merusak pengakuan, kenikmatan atau pelaksanaan, dengan pijakan yang sama, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan publik lainnya.” Kedua, layanan publik dan swasta serta pengusaha sektor amal harus mengumpulkan lebih banyak data tentang Muslim dan kelompok agama lainnya untuk menyoroti besaran masalah dan penderitaan hukuman Muslim yang lahir sebagai konsekuensi Islamofobia ini. Ketiga, menindaklanjuti komitmennya untuk mengumpulkan data kesetaraan ras dan kendala-kendalanya, pemerintah harus mengadopsi strategi yang lebih luas untuk mengatasi ketidaksetaraan yang secara khusus memengaruhi Muslim Inggris. Keempat, harus ada penyelidikan penuh dan independen ke dalam strategi kontra-terorisme yang dilakukan pemerintah. Sebagaimana diketahui, di hampir semua negara yang merasa dipayungi oleh kebijakan global war on terrorism tindakan unlawfull killing selalu menjadi pengalaman buruk merendahkan Hak Asasi Manusia dan seolah hukum kemanusiaan tidak perlu dirujuk untuk peradilan yang menjunjung tinggi peradaban. Kelima, regulator media harus melakukan intervensi secara lebih proaktif dalam kasus-kasus pelaporan yang diduga diskriminatif, dan dengan demikian mencerminkan semangat regulasi kesetaraan. Dalam kasus Amerika Serikat misalnya (David L. Altheide, The Mass Media, Crime and Terrorism, Journal of International Criminal Justice, Volume 4, Issue 5, November 2006), media massa, sebagaimana diketahui, memainkan peran besar dalam persepsi publik dan penerimaan perilaku kriminal oleh negara itu. Penerimaan publik atas tindakan ilegal oleh pemerintah AS dalam Perang Irak, serta langkah-langkah yang diambil untuk memerangi terorisme, telah pula dipengaruhi oleh konten media hiburan dan logika media tentang kejahatan dan ketakutan. Ini semua memiliki konteks budaya dan komunikasi massa yang mendorong ketakutan akan kejahatan di satu sisi, sementara juga membenarkan tindakan ilegal negara untuk memerangi kejahatan di sisi lain. Propaganda dan manajemen berita (misalnya kompleks militer-media dan kegagalan jurnalisme) berkontribusi pada wacana ketakutan dan negasi simbolis dari orang lain, sebagai kriminal atau teroris — dan, dalam prosesnya, menghargai tindakan kriminal sebagaimana diperlukan dan heroik. https://nbasis.wordpress.com/2021/05/08/islamofobia-laporan-the-runnymede-trust/ Kini “Islamofobia” adalah istilah yang telah diterapkan secara luas pada ide dan tindakan anti-Muslim, terutama sejak tragedi 9 September, sebagaimana Andrew Shryock mengemukakan tanpa sedikit pun keraguan (Islamophobia, Islamophilia: Beyond the Politics of Enemy and Friend, 2010). Kritiknya dalam  eksplorasi kegunaan konsep untuk memahami konteks dimulai dari Abad Pertengahan hingga Zaman Modern. Beranjak dari penjelasan umum tentang aneka konsep yang dilahirkan dengan semangat permusuhan seperti stereotip Muslim yang baik atau Muslim yang buruk; atau konsekuensi-konsekuensi psikologis dan politik yang dihasilkan oleh introduksi istilah “benturan peradaban” (Clash of civilization, Huntington, 1991), para kontributor dalam karya ini menggambarkan mitra Islamofobia, Islamofilia, yang menyebarkan oposisi serupa untuk kepentingan mendorong penerimaan publik terhadap Islam. https://nbasis.wordpress.com/2021/04/05/islamofobia-amerika-dan-eropa/ Self-Hating Muslim Dunia Islam tidak berada dalam ruang hampa pengaruh. Hatem Bazian dalam uraian berjudul Religion-building and Foreign Policy menegaskan Islamofobia yang berbeda dan terfokus secara historis dalam masyarakat mayoritas Muslim dengan menempatkan Islamofobia terutama sebagai proses yang muncul dan dibentuk oleh wacana hegemoni Eurosentris kolonial yang berasal dari akhir abad ke-18, yang juga menekankan peran internalisasi oleh elit pasca-kolonial. Karena itu selain telaah sejarah yang sahih, buku ini menyarankan untuk melihat Islamofobia melalui lensa teori sistem dunia, rasisme epistemik, dan sekularisme. Menggunakan konsep orientalisasi diri dan Westernisasi diri, buku ini cukup tuntas menjelaskan bagaimana beberapa segmen masyarakat Muslim menyatakan identitas mereka, tradisi mereka dan pandangan dunia mereka sendiri yang justru melalui pandangan asing, yaitu orientalisme Barat. Proses inilah yang menjadi jawaban atas kemungkinan terjadinya fenomena jamak berupa kebencian pada diri sendiri oleh Muslim (self-hating Muslim) yang ditengarai tidak hanya berakar pada penjajahan, tetapi lebih umum lagi dalam perjumpaan dengan Barat sekuler-modern khususnya yang terjadi begitu dahsyat pada pergantian abad kesembilan belas. Hal itulah yang menyebabkan Islamofobia dipahami di sini sebagai bentuk pemerintahan rasial yang bertujuan merusak identitas Muslim yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa. Jika pemimpin-pemimpin Indonesia bisa menjadi tauladan, niscaya tak akan sebesar ini kontroversi ijtihad terhadap idiologi negara. Makin besar penyimpangan terhadap Pancasila akan makin besar keinginan untuk menggantinya. Dosa siapa ini? Pemerintah wajib menjawab. Islamofobia melahirkan berbagai macam instrumen politik, hukum dan budaya yang terus mempersempit tempat bagi agama ini. Konsep-konsep turunannya seperti moderasi Islam, muslim moderat, dan Islam moderat, yang awalnya diciptakan oleh media dan akademisi yang memberi pemaknaan terutama atas revolusi Iran (1979) dengan pembobotan subjektif tertentu, kini di banyak negara menjadi wacana dalam pengarusutamaan politik dan budaya. (*)

Sorot Gap Pendidikan, LaNyalla Minta Pemerintah Hadirkan Kebijakan Tekan Kesenjangan

BY FNN Senin, 01 Agustus 2022 22:15:00 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti gap di bidang pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi. Menurutnya, masalah yang muncul antara lain biaya kuliah sangat mahal. Karena itu, LaNyalla meminta pemerintah menekan kesenjangan tersebut dengan kebijakan dan sistem yang tepat. “Tak bisa dipungkiri ada jurang lebar di dunia pendidikan kita. Pemerintah harus membuka mata terhadap permasalahan ini. Jika dibiarkan, pendidikan yang baik hanya milik segelintir kelompok yang mampu secara finansial, sedangkan kelompok menengah dan miskin harus puas mendapatkan sekolah dengan kualitas yang seadanya,” kata LaNyalla, Senin (1/8/2022). Dijelaskannya, masyarakat butuh agar pendidikan memberikan kepastian kualitas lulusan sehingga mampu mengaplikasikan ilmunya sesuai bidang yang dipelajari. “Mau tak mau kondisi ini membuka paradigma pragmatis dan kastanisasi dunia pendidikan. Sekolah dengan kualitas yang baik konsekuensinya mematok biaya mahal,” tukas LaNyalla. “Pendidikan sistemnya seperti mekanisme pasar. Ada uang ada kualitas. Sedangkan sekolah gratis atau murah tidak memberikan kepastian kualitas pendidikan yang memadai,” tambah dia. Meskipun kompetisi dalam perihal pendidikan tidak dapat dihindarkan, LaNyalla menilai pemerintah perlu membuat sistem pendidikan yang mampu menekan tingginya kesenjangan dunia pendidikan nasional kita. “UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Karena ini amanat Konstitusi maka negara wajib memenuhinya,\" tutur LaNyalla. (mth/*)  

Geliat Naga Melilit Garuda

BY FNN Senin, 01 Agustus 2022 20:20:38 0

Selangkah lagi target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah pasal 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebaga penguasa di Indonesia.  Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih CHINA adalah the emerging super power, kebijakan awal yang diambil negaranya adalah \"Yo bian dao\" (condong ke satu sisi), penyatuan negara komunis dalam satu komando, saat itu di bawah kokomando Uni Soviet. Pada 1992 Deng Xiaoping melakukan perjalanan ke selatan untuk membuka dan meneruskan pembangunan ekonomi. Sehingga, pada 2008 dalam kondisi ketika krisis global pertumbuhan China mencapai 7,9 persen. Kebijakan China perantauan pada abad 21 meliputi: ekonomi, budaya, dan politik. Sebelumnya, pada 1991 Lee Kuan Yew kerja sama dengan RRC di Singapura mengumpulkan China perantauan (Overseas Chinese) 800 penguasaan besar dari 30 negara, termasuk penguasaan China dari Indonesia. Diaspora orang China telah berhasil melahirkan budaya kapitalisme sendiri. Dinasti Qing telah mengadopsi hukum kewarganegaraan dengan prinsip Ius Sanguinis atau hak satu darah. Mao Zedong mengatakan bahwa semua orang China di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah warga negara RRC. Dalam perkembangannya, China dengan cerdik menawarkan pada ASEAN satu traktat perdagangan yang dikenal dengan CAFTA (China - ASEAN Free Trade Area), untuk menciptakan Sinosentrismo sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. Ini adalah permainan jangka panjang China yang cerdik berlindung dan ingin ASEAN secara otomatis memperhitungkan kepentingan dan ketergantungan kepada China, termasuk Indonesia. Dan, saat ini kita kenal dengan strategi dengan nama One Belt One Road (OBOR). China memberi hutang dan menawarkan investasi kepada Indonesia bukan hanya bermotif ekonomi tetapi jelas ada motif politik ketergantungan Indonesia kepada China. China sangat mengerti dan paham Indonesia akan kesulitan saat harus mengembalikan hutang-hutangnya, dengan segala resikonya. Dari sinilah rezim saat ini kurang hati hati menerima sikap manis Cina apapun yang diminta Indonesia. Terpantau sikap, ucapan, dan gerak-gerik serta postur tubuh Presiden Joko Widodo sangat lemah di depan Presiden Xi Jinping. Tawaran manis dari China diterima dengan suka-cita, tanpa menyadari semua resiko yang akan terjadi. Bahkan, di beberapa media Menlu RI Retno Marsudi meminta rakyat Indonesia bertepuk tangan. Semua nota kesepahaman dari China ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang kedatangan jutaan warga China dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan adanya agenda lain di balik itu semua. Karena strategi China dengan sengaja mendiasporakan rakyatnya keluar ke negara lain. Dan, itu merupakan kebijakan luar negeri China, antara lain untuk mengurangi kepadatan penduduk di negaranya. China sudah masuk Indonesia untuk tujuan imperium. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep China Raya, mereka butuh tanah baru. Maka benar analis dan pengamatan politik bahwa TKA China dalam strategi tidak akan kembali ke China setelah masuk di Indonesia. Tak cukup sampai di situ, RRC juga menyiapkan China di perantauan untuk jadi penguasa. Indonesia sudah lama menjadi targetnya. Saat ini China di Indonesia sudah sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan menguasai partai politik dan sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara. Selangkah lagi target warga China harus bisa jadi Presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah pasal 6 (1) UUD 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk China sebagai penguasa di Indonesia. Mereka terus mencoba dan berusaha keras menggeser posisi politik kaum Pribumi Nusantara dan terus bergerak untuk menguasai wilayah Jakarta sebagai Center of Gravity Indonesia untuk dikuasai. Bahkan telah ikut merekayasa memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, langsung atau tidak langsung ada dalam pengaruh dan kendalinya. Geliat Naga Melilit Garuda sudah terjadi. Kecepatan China menguasai untuk Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden kita sendiri yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan China. Parahnya lagi, indikasi kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki. (*)

Simulacra, Oligarki Kekuasaan, dan Derita Rakyat

BY FNN Senin, 01 Agustus 2022 13:22:58 0

Situasi ekonomi akan cenderung stagnan, bahkan memburuk dan rakyat cenderung makin mengalami kesulitan. Oleh: Ubedilah Badrun, Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) SALAH satu konsekuensi dari praktik demokrasi adalah munculnya mayoritas pemenang yang mengatur dan mendominasi (majority rule). Sebagian ilmuwan politik menyebutnya fenomena itu sebagai tirani mayoritas politik, sebagian yang lain menyebutnya sebagai dominasi mayoritas politik. Dominasi mayoritas politik misalnya terjadi ketika koalisi besar memenangkan kontestasi dalam pemilihan umum. Parahnya di negara yang pemilihan umumnya berbiaya mahal seringkali politik dikendalikan oleh oligark. Ini akan membuat dominasi politik semakin mencengkeram. Apalagi ketika seluruh proses politiknya betul-betul sepenuhnya dibawah kendali oligarki. Para Oligark membeli pemilu. Dengan kekuatan finansialnya menyulap para politisi, seolah-olah merakyat, dibingkai populisme. Apapun varian populismenya, atas nama wong cilik maupun populisme atas nama agama. Populisme kiri atau populisme kanan, termasuk populisme yang dibungkus nasionalisme. Dalam dominasi mayoritas politik itu, ketika penguasanya gagal menjaga demokrasi bahkan menyepelekanya, wajah politik akan terlihat tidak lagi berkualitas. Bahkam makin memburuk. Simulacra Para oligark pandai menyulap kandidat elit seolah merakyat padahal menindas petani. Meminjam terminologi Jean Baudrillard (1929-2007) dalam Simulacres et Simulation (1981), mungkin tepat jika wajah politik semacam itu dinilai sebagai simulacra politik (politik citra). Rakyat dijejali realitas semu yang dikonstruksi melalui proses pencitraan (politik simulacra). Saking simulakrumnya seringkali mengabaikan hal substansi dari demokrasi, mengabaikan partisipasi publik. Hak-hak warga negara bahkan secara vulgar diabaikan. Elit politik sibuk pencitraan disaat yang sama rakyat direpresi dan diabaikan hak-hak nya. Politik citra itu menggeser rasionalitas menjadi tidak rasional. Memainkan perasaan publik. Publik hanya dibuat suka dan tidak suka, diiming-imingi, ditakut-takuti, diberi janji-janji manis, dikelabui dengan citra tertentu dan tidak diajak berfikir. Politik menjadi sangat buruk karena mengabaikan rasionalitas publik. Saat ini sesungguhnya perlahan tetapi pasti politik Indonesia semakin memburuk. Ini ditandai dengan merosotnya demokrasi. Demokrasi Indonesia memang terus merosot. Datanya menunjukkan kemerosotan itu. Data kuantitatifnya Indeks demokrasi kita masih di bawah 6,50. Secara kualitatif demokrasi di Indonesia kian banyak cacatnya (flaws), seperti pengabaian aspirasi, pembungkaman kritik dengan cara tertentu, represi, penangkapan dan pemenjaraan aktivis, dll. Sejumlah ilmuwan membenarkan kesimpulan itu. Dari Edward Aspinall (2020), Vedi R Hadiz (2020), dan lain-lain hingga Azyumardi Azra (2020). Arogansi Produksi Regulasi Di antara hal yang mengancam kemanusiaan warga negara ketika dominasi mayoritas politik terjadi dengan mengabaikan substansi demokrasi adalah munculnya Arogansi dihampir seluruh proses produksi regulasi. Undang-undang tidak lagi dibuat dengan cara-cara demokratis, bahkan semakin telanjang melecehkan kehendak publik. Aspirasi publik dianggap seperti anjing menggonggong, disaat yang sama elit politik terus saja berjalan dengan jumawa memproduksi undang-undang dan semua aturan turunanya yang sesungguhnya merugikan masa depan rakyatnya. Elit politik merasa sebagai mayoritas politik, sebagai pemenang, apalagi misalnya menguasai 80 persen lebih di parlemen. Mereka merasa berhak membuat aturan apapun yang penting disetujui mayoritas anggota parlemen. Rakyat tidak perlu didengar. Mereka lupa antara kepala mereka dan kepala rakyat pernah bertemu saat politik elektoral bekerja dengan gegap gempita bertabur rupiah melalui pemilihan umum. Setelah itu kepala mereka berpisah, atau memisahkan diri. Kepala rakyat berfikir dengan nalarnya sendiri sebagai publik, elit politik berfikir dengan kepentinganya sendiri. Memikirkan diri dan kelompoknya sendiri. Jika elit yang ada di parlemen dan di istana mengklaim sebagai representasi rakyat karena dipilih rakyat melalui pemilu  mestinya rakyat didengar aspirasinya, bukan diabaikan. Dalam kasus Indonesia, revisi UU KPK tahun 2019, pengesahan Omnibus Law UU Ciptakerja tahun 2020, penyingkiran para penyidik berintegritas di KPK tahun 2021 melalui TWK  dan kini  pembahasan RKUHP (2022) adalah wajah Arogansi Kekuasaan. Aspirasi dari rakyat, buruh, mahasiswa, cendekiawan, kelompok civil society dan lain-lain nampak tidak didengar. Publik rasional diabaikan dengan cara yang sombong atas nama politik mayoritas, atas nama dipilih rakyat dan berlindung dibalik jubah populisme. Mirisnya ini terjadi ditengah derita rakyat. Derita Rakyat Gambaran tentang derita rakyat saat ini tidak cukup menceritakan penderitaan rakyat yang sebenarnya. Sebab faktanya rakyat memang jauh lebih menderita dari yang digambarkan. Hasil riset lembaga kredibel yang dirilis 26 April lalu menemukan alasan utama rakyat tidak puas terhadap pemerintah saat ini. Alasan utama rakyat tidak puas adalah karena harga bahan pokok yang meningkat (38,9 persen). Maknanya rakyat betul-betul sedang berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedang mengalami derita yang makin dalam. Tragisnya, diantara derita yang dialami rakyat ada yang memilih jalan mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Sebab, ternyata data bunuh diri di Indonesia kini semakin meningkat seiring kesulitan ekonomi yang dialami rakyat saat ini. Sejak 2014 sampai 2019 datanya menunjukan bahwa Suicide Mortality Rate Indonesia mencapai 2,4 per 100.000  populasi (Worldbank). Tahun 2020, Suicide Mortality Rate Indonesia ternyata mencapai 3,4 per 100.000 Populasi (Researchgate). Maknanya angka bunuh diri di Indonesia terus meningkat. Lebih detail memang ada banyak peristiwa bunuh diri terjadi di Indonesia karena mengalami kesulitan ekonomi. Di Jember, Jawa Timur misalnya, di awal tahun ini, seorang tukang servis  eletronik nekat menghabisi nyawa seseorang karena tidak  mendapat pinjaman uang. Ia nekat menghabisi nyawa seseorang karena ia mengalami kesulitan ekonomi. Di Brebes, Jawa Tengah, Mei lalu, seorang Kakek bunuh diri karena kesulitan ekonomi yang dialaminya. Sebelumnya, masih di provinsi yang sama, pada Februari lalu, di Wonogiri seorang kakek yang sakit tidak sembuh-sembuh tidak mampu berobat karena tidak memiliki uang, ia memilih bunuh diri. Ada semacam akumulasi penderitaan, sakit dan kesulitan ekonomi. Ada juga anak muda berusia 26 tahun di Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas dengan kondisi gantung diri. Korban nekat mengakhiri hidupnya disebabkan frustasi kesulitan ekonomi. Sebelum bunuh diri ia menceritakan kepada pamanya bahwa ia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kini ditengah kondisi ekonomi yang masih sulit pemerintah mulai membuat kebijakan menaikan harga tarif listrik dan bahan bakar minyak. Meski kenaikan listrik dan BBM dikenakan untuk pelanggan dengan kategori kelas menengah keatas, pebisnis dan pelanggan pemerintah (R2,R3,P1,P2,P3 dan Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex). Tetapi dampaknya akan dahsyat juga terhadap rakyat kecil. Misalnya, dampak kenaikan BBM terhadap nelayan. Sebab kapal-kapal dengan ukuran di atas 10-30 gross ton (GT) pengguna BBM yang naik ada sekitar 6.700 kapal, jika masing-masing kapal berisi 30 orang nelayan, maka yang akan terdampak ada sekitar 200 ribu nelayan akibat kenaikan BBM tersebut (KKP,2022). Sementara kapal yang kapasitasnya di atas 30 GT ada sekitar 200 ribu kapal. Jika masing-masing kapal berisi 10 nelayan, ada sekitar 2 juta nelayan terancam menganggur atau makin mengalami kesulitan ekonomi karena kapal yang berlayar berkurang atau bahkan berhenti berlayar, jikapun berlayar penghasilan nelayan akan berkurang drastis karena terpotong biaya BBM yang naik (KKP,2022). Sementara itu, jenis elpiji juga naik meskipun untuk elpiji non-subsidi yaitu elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg jenis Bright Gas. Tentu ini akan berdampak pada kenaikan harga terutama harga makanan dan memungkinkan akan menurunkan daya beli masyarakat. Situasi ekonomi akan cenderung stagnan, bahkan memburuk dan rakyat cenderung makin mengalami kesulitan. Mirisnya ditengah rakyat yang makin menderita justru Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga rapotnya masih merah skornya masih dibawah 40, persisnya mendapat skor 38 (Transparency International, 2021). (*)

Pelajaran Bagi Indonesia: Kereta Capat China Bangkrut dari Untung Besar ke Perangkap Utang

BY FNN Senin, 01 Agustus 2022 00:28:11 0

Beijing, FNN – Lebih dari satu dekade yang lalu, pada 2009, layanan kereta cepat jarak jauh (HSR) pertama di China mencakup 968 km antara Wuhan dan Guangzhou dengan kecepatan rata-rata sekitar 350 km/jam. Prestasi itu diakui sebagai respon Partai Komunis China yang “berbahan bakar utang” terhadap krisis keuangan global. Itu adalah semacam “Keynesianisme Kereta Api”, di mana China merekayasa ulang infrastruktur kereta apinya untuk mendorong permintaan beton dan baja serta menciptakan jutaan lapangan kerja. Dalam dekade berikutnya, jaringan HSR China membentang sepanjang 38.000 km, tertinggi di dunia. Menguntungkan 26 persen dari total jaringan kereta api negara itu, HSR hari ini menghubungkan hampir setiap kota besar di China, dengan waktu tempuh hanya beberapa jam lebih lama daripada perjalanan udara, tetapi dengan kenyamanan yang hanya dapat disediakan oleh kereta api. Obsesi HSR China Dalam ketergesaan “gila” untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang kaya yang diberikan HSR pada beberapa jalur yang menguntungkan, terutama jalur Beijing-Shanghai dan Beijing-Guangzhou, pemerintah provinsi di seluruh negeri secara membabi-buta mencoba meniru prestasi tersebut. Tapi, sebagian besar konstruksi provinsi tersebut mengabaikan potensi rendah hingga nol dari rute mahal untuk menarik volume lalu lintas penumpang yang sama dan beroperasi pada kapasitas menganggur yang tinggi. Sebagian besar jalur HSR baru di China telah mengalami penurunan tajam dalam “kepadatan transportasi” mereka. Diukur dalam km penumpang, ini adalah indikator yang memproyeksikan efisiensi operasi jalur dalam hal volume transportasi rata-rata tahunan per km. Misalnya, sementara kepadatan transportasi koridor HSR Beijing-Shanghai sepanjang 1.318 km adalah 48 juta km penumpang pada 2015 dan terus tinggi, jalur Lanzhou-Urumqi sepanjang 1.776 km hanya memiliki kepadatan transportasi 2,3 juta kilometer penumpang. Kepadatan transportasi keseluruhan HSR China adalah 17 juta kilometer penumpang pada 2015, sementara itu adalah 34 juta kilometer penumpang untuk Shinkansen Jepang pada tahun yang sama. Sebagian besar jalur HSR baru di China telah mengalami penurunan tajam dalam “kepadatan transportasi”mereka. Diukur dalam kilometer penumpang, ini adalah indikator yang memproyeksikan efisiensi operasi jalur dalam hal volume transportasi rata-rata tahunan per kilometer Biaya konstruksi HSR hampir tiga kali lipat dari jalur kereta api konvensional. Mengingat tidak adanya tarif angkutan, kelangsungan operasionalnya hanya bergantung pada tarif penumpang untuk menutupi belanja modal dan biaya operasional. Menggila untuk HSR telah membuat China mengabaikan pembangunan sistem konvensional, mempengaruhi keseimbangan campuran logistik negara. Akibatnya, kereta api secara konsisten membuntuti angkutan jalan dan angkutan air selama beberapa tahun terakhir. Hal tersebut telah menyebabkan tumbuhnya investasi dalam truk dan trailer angkutan barang yang mencemari, mengimbangi keuntungan lingkungan yang dihasilkan dari HSR. Tetapi untuk China Rail Corporation (CRC) yang memiliki jaringan HSR, itu adalah yang paling tidak mengkhawatirkan. Terjerat dalam Perangkap Utang HSR Dalam beberapa tahun terakhir, pinjaman besar-besaran oleh pemerintah provinsi untuk memonetisasi jalur HSR-nya telah menciptakan jebakan utang, yang kini membebani pundi-pundi CRC milik negara. Kesulitan keuangan CRC dimulai hampir empat tahun lalu ketika lebih dari 60 persen operator HSR masing-masing kehilangan minimal US$100 juta pada 2018. Tahun itu, operator yang paling tidak menguntungkan di Chengdu melaporkan kerugian bersih US$1,8 miliar. Pada tahun yang sama, ekonom transportasi di Cina telah memperkirakan krisis utang yang akan datang untuk HSR negara yang bergantung pada “subsidi pemerintah yang tidak berkelanjutan dengan banyak lini yang tidak mampu membayar bunga utang mereka, apalagi pokok”, dan terjebak dalam lingkaran setan. Siklus “menaikkan utang baru untuk melunasi utang lama”. Akibatnya, sejak tahun 2015, pembayaran bunga CRC secara signifikan lebih tinggi daripada laba operasinya, sehingga labanya menyusut. Empat tahun kemudian, pada Maret 2021, Dewan Negara China, organ tertinggi kekuasaan negara, telah mengibarkan bendera merah untuk membatasi investasi di HSR guna mencegah tergelincirnya ke dalam perangkap utang yang semakin dalam. Pedoman baru telah menghentikan pembangunan koridor HSR baru, terutama pada rute yang kurang dimanfaatkan yang beroperasi kurang dari 80 persen dari kapasitas yang ditentukan. Untuk China, yang telah mengalami peningkatan panjang jaringan kereta api berkecepatan tinggi sebesar 91 persen antara tahun 2015 dan 2020, pedoman baru menunjukkan bahwa mengejar kecepatan di negara itu harus dibayar mahal. Untuk China, yang telah mengalami peningkatan panjang jaringan kereta api berkecepatan tinggi sebesar 91 persen antara tahun 2015 dan 2020, pedoman baru menunjukkan bahwa mengejar kecepatan di negara itu harus dibayar mahal. Tanpa menyebutkan angka atau bahkan kisaran tertentu, Dewan Negara telah meminta semua pemerintah untuk memastikan bahwa utang kereta api mereka harus berada dalam “kisaran rasional” pada tahun 2035. Pada September 2020, jumlah utang CRC naik menjadi RMB 5,57 triliun (US $850 miliar), naik dari RMB 5,28 triliun pada September 2019, melambungkan rasio utang terhadap aset menjadi 65,8 persen. Pedoman tersebut telah meminta pemerintah untuk menghindari persaingan buta, konstruksi usang dan berlebihan, dan “meningkatkan mekanisme peringatan dini atas utang terkait perkeretaapian.” Ini telah menangguhkan semua konstruksi di daerah di mana beban utang tinggi dan melampaui kekuatan fiskal. Kota-kota yang dililit utang yang membangun sistem kereta bawah tanah atau kereta api ringan juga telah ditangguhkan. Hanya dalam waktu tiga hari setelah pedoman dirilis, Beijing menghentikan pekerjaan pada dua proyek HSR senilai lebih dari RMB 130 miliar (US$ 20 miliar) di provinsi Shandong dan Shaanxi. Garis 270 km Shandong telah berusaha untuk menghubungkan ibu kotanya Jinan dengan kota selatan Zaozhuang. Shandong juga diperintahkan untuk menghentikan pengerjaan proyek Guanzhong Chengji senilai RMB 71,6 miliar, yang terdiri dari 13 jalur di Shaanxi China Barat Laut. Sebuah posting di situs web pemerintah Shaanxi menginformasikan bahwa proyek itu telah dihentikan untuk “menurunkan tingkat risiko”, menyusul tinjauan terpadu situasi terkait konstruksi kereta api dan keuangan. Meningkatnya panas pada operator yang dililit utang juga telah merusak garis bawah bank investasi dan pemegang saham Dana Pengembangan Kereta Api China (RDF). Ketika imbal hasil obligasi menukik dan laba jatuh, CRC telah memutuskan untuk melikuidasi RDF 9 (sembilan) tahun lebih awal untuk menghindari pembayaran dividen kepada investor. Didirikan pada 2014 untuk mengumpulkan uang bagi jaringan HSR China yang berkembang, RDF menawarkan saham preferen dengan pengembalian yang stabil kepada investor. Pengembalian tahunan tetap sebesar 5,5 persen ditawarkan kepada empat bank pertama yang berinvestasi di RDF, sementara bank investor yang datang kemudian dijanjikan pengembalian 5,32 persen. Terguncang di bawah rekor kerugian RMB 61,4 miliar pada kuartal pertama tahun 2020 sebagai akibat dari penurunan pendapatan penumpang sebesar 54,8 persen tahun ke tahun karena pembatasan perjalanan yang disebabkan oleh pandemi, CRC merasa sulit untuk membayar biaya tersebut. Pengembalian jaminan utang yang tinggi. Untuk membuat keadaan lebih tidak menyenangkan bagi investor, suku bunga pada sembilan obligasi 20-tahun yang diterbitkan oleh RDF jatuh dari tertinggi 5,78 persen pada 2014 ke level terendah sepanjang masa 3,97 persen pada 2020. India Harus Berhati-Hati Kisah HSR China telah memesona dunia dalam dekade terakhir. Tetapi kesulitan keuangan domestiknya yang berkembang telah mengekspos perutnya yang berisiko. Negara-negara miskin yang mencoba meniru HSR harus sadar akan jebakannya Kisah HSR China telah memesona dunia dalam dekade terakhir. Tetapi kesulitan keuangan domestiknya yang berkembang telah mengekspos perutnya yang berisiko. Negara-negara miskin yang mencoba meniru HSR harus memperhatikan perangkapnya. India, yang diperkirakan akan memulai uji coba jarak pendek dari proyek HSR Mumbai–Ahmedabad yang banyak dipuji pada tahun 2024, harus ekstra hati-hati. Pengerjaan proyek senilai INR 1,08 triliun (US$ 14,3 miliar) ini telah tertunda selama lima tahun dari 2023 hingga 2028. Proyek yang didanai Japan International Cooperation Agency (JICA) ini akan menempuh jarak 508 kilometer dengan biaya pembangunan rel infrastruktur dipatok pada US $27,44 juta/km, mendekati standar HSR Eropa yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, biaya HSR China rata-rata hingga US$21 juta per kilometer. India, dengan pendapatan per kapita US$1.709, juga harus mempertimbangkan bahwa Cina dan Jepang, dua rekan Asianya dengan HSR, memiliki pendapatan per kapita masing-masing hampir US$8.123 dan US$38.895. Faktor keterjangkauan mungkin memainkan peran penting di India mencapai kepadatan transportasi yang berkelanjutan dan juga bisa menjadi kelemahan terbesarnya. Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Studi Bank Dunia, biaya pembangunan kereta cepat di dunia (US$ juta/km) mencatat: China: 17-21, Eropa: 25-39, California: 56. Indonesia: Awal proyek: $42,6 juta ($6,07 miliar/142,5km), Setelah biaya bengkak: $56,8 juta ($8,1 miliar/142,5 km): tertinggi di dunia? “Membangun kereta cepat tidaklah sulit, tapi mendapat laba tidaklah mudah. Akhirnya, perusahaan Kereta China, CRC, terlilit utang. Jangankan bayar pokok utang, bayar bunga saja tidak cukup, harus tambah utang, maka utang semakin besar: Bagaimana Indonesia nanti?” tanya Anthony Budiawan. (mth/sws)

Indonesia Dalam Cengkeraman China

BY FNN Ahad, 31 Juli 2022 18:23:22 0

Ini jelas sejalan dengan rencana Khubilai Khan sejak abad-13 yang memang RRC sudah lama tanpa henti strategi menguasai Nusantara akan terjadi, dan saat ini telah bisa kita lihat bersama. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MENURUT Sun Tsu yang sangat dipercayai etnis China bahwa menang itu sangat penting, apapun caranya. Hanya dalam praktek lapangan dikatakan bahwa: “Semua orang berkata, menang di medan tempur itu baik, padahal tidak. Jendral yang memenangkan setiap pertempuran bukanlah jagoan sejati. Membuat musuhmu kalah tanpa bertempur itulah kuncinya. Lebih baik menjaga keutuhan negeri dari pada menghancurkannya. Mengalahkan lawan tanpa bertempur itulah puncak kemahiran”. Kalimat Sun Tsu tersebut jelas memberikan semangat hampir di semua warga China di muka bumi ini. Tak terkecuali di Indonesia. Bertempur terbaik adalah digunakannya tipu daya licik, cara untuk mengelabuhi, membuat jengkel, membingungkan musuh sebelum menjatuhkan pukulan kepada mereka. Ada saatnya untuk menggencarkan kekuatan. Semua terlebih dahulu harus dilakukan mati-matian termasuk berbalik dan lari. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis ini, juga diperlukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Etnis China di muka bumi ini dengan pemerintah China sebagai leluhurnya tidak tinggal diam yakni dengan memberlakukan kebijakan double citizen (kewarganegaraan ganda). Meski tidak ditujukan khusus ke Indonesia, kebijakan itu telah memberi sign. Bahwa etnis China yang tersebar di seluruh dunia dan menjadikan warga negara di mana mereka bertempat tinggal, tetap diakui dan harus menganggap bahwa dirinya adalah orang China. Kebijakan ini dikunci dengan doktrin One China. Sejumlah berita marak di media sosial. Di antaranya soal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memberikan status Warga Negara Indonesia (WNI) kepada ratusan warga tanpa identitas. Memberikan kemudahan ijin tinggal khususnua warga China. (Kalau itu benar) adalah suatu kebijakan yang sangat berbahaya. Apalagi warga TKA yang masuk bersamaan dengan dalih tenaga kerja sebagai konsekuensi ikutan penanan investasi China di Indonesia seperti sudah tidak terkendali. Bahkan, pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso sudah memperingatkan bahwa Indonesia akan dijajah oleh tenaga kerja asing (TKA) asal China. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden RRT Xi Jinping dan Perdana Menteri (Premier) RRT Li Keqiang di Villa 14, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing. Presiden Jokowi dengan Presiden Xi maupun Premier Li berfokus untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan kerja sama di bidang prioritas lainnya, antara lain perdagangan, investasi, kesehatan, maritim, dan isu kawasan dan dunia. Pembangunan ekonomi hijau, antara lain di bidang energi terbarukan, pengembangan mobil listrik, pengembangan industri baterai, dan pengembangan \'green industrial park\'. Kedua pemimpin juga membahas peningkatan investasi untuk mengembangkan industri hilirisasi petrokimia dan sektor telekomunikasi serta semi konduktur. Pada awal sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang senasib dan sepenanggungan ketika bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing, Selasa (26/7/2022) sore. Juga mengatakan bahwa China merupakan mitra komprehensif strategis Indonesia. Dari kesepakatan yang sudah disiapkan oleh para menteri sebelumnya, terkait kerja sama kedua negara menyepakati beberapa kesepakatan lainnya yakni: 1. Pembaruan MoU Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative; 2. MoU Kerja sama Pengembangan dan Penelitian Vaksin dan Genomika; 3. MoU mengenai Pembangunan Hijau; 4. Pengaturan Kerja sama Kelautan; 5. Protokol mengenai ekspor nanas Indonesia; 6. Pengaturan Kerja Sama Pertukaran Informasi dan Penegakan Pelanggaran Kepabeanan; 7. Rencana Aksi Kerja Sama Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber dan Teknologi. Masuknya investasi asing ke Indonesia pasti akan disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Tetapi dari pengalaman riil yang terjadi selama ini dengan dalih investasi ternyata sebagai pintu masuk warga China (TKA yang numpang Investasi) makin luas di semua wilayah Indonesia, indikasi kuat mereka juga organ tentara China yang akan mendukung politik hegemoni di Indonesia adalah sulit dinafikan bahaya yang akan terjadi. Ini jelas sejalan dengan rencana Khubilai Khan sejak abad-13 yang memang RRC sudah lama tanpa henti strategi menguasai Nusantara akan terjadi, dan saat ini telah bisa kita lihat bersama. Secara ekonomi dan politik Indonesia sudah jatuh pada penjajah dari Utara yaitu RRC (China). Bahkan oligarki keturunan China sudah lebih dahulu ambil posisi menguasai ekonomi dan politik negara ini. (*)

Deklarasi Prabowo-Jokowi, Anthony Budiawan: "Resiko Kalah Sangat Besar!"

BY FNN Ahad, 31 Juli 2022 15:31:16 0

Jakarta, FNN – Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi menggelar jalan santai (funwalk) untuk mendeklarasikan capres dan cawapres yang diusung pada Pemilu 2024. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk dukungannya terhadap Prabowo-Jokowi. Sayangnya, deklarasi yang bakal mengusung Prabowo Subianto – Joko Widodo itu hanya dihadiri oleh puluhan orang saja. Deklarasi berlangsung di kawasan Bunderan HI, Jakarta Pusat, Ahad (31/7/2022). Mereka mengenakan kaos seragam berwarna putih bertuliskan \'Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi periode tahun 2024-2029\'. Dalam kaos tersebut juga terpampang foto Prabowo dan Jokowi. Kemudian, mereka juga terlihat membawa sebuah spanduk besar. Terdengar seruan-seruan dukungan Prabowo-Jokowi untuk maju pilpres periode 2024-2029 mendatang. “Prabowo-Jokowi bisa!” teriak mereka. Ketua Koordinator Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi, Ghea G mengatakan kegiatan ini dalam rangka pemanasan awal sebelum memulai program untuk dukungannya. Mereka mengumpulkan pemuda-pemudi Indonesia yang sama-sama menginginkan Prabowo-Jokowi memimpin Indonesia bersama. “Di sini kita mengumpulkan muda mudi Indonesia bangsa yang menginginkan Prabowo serta Jokowi untuk melanjutkan pembangunan serta kepemimpinan mereka dalam memajukan Indonesia yang lebih baik lagi,” ujar Ghea. Kegiatan ini dilakukan diikuti oleh sekitar 30 orang yang terdiri dari lapisan masyarakat berbeda. Ghea menyebut mereka merupakan pendukung setia Prabowo sejak tahun 2014. Menurut Gea, Untuk saat ini daerah pun sudah terbentuk. “Namun saat ini masih digodok untuk melakukan deklarasi yang sama tapi Jakarta menjadi pioneer dulu. Jadi jelas Jakarta menjadi yang terlebih dahulu,” lanjutnya. Ghea meyakini pasangan Prabowo-Jokowi dapat melanjutkan pembangunan yang saat ini sudah berjalan. Ghea juga menilai selama kepemimpinan Jokowi dua periode menunjukkan kemajuan yang signifikan bagi Indonesia. Untuk itu, dia berharap paslon yang diusungnya itu dapat terpilih. Dia yakin Prabowo-Jokowi dapat memulihkan negara di tengah keadaan ekonomi yang sulit akibat pandemi. Menurut Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), deklarasi Prabowo-Jokowi itu justru memperkeruh keadaan, dengan aktor pencipta perpecahan bangsa, merusak persatuan. Manuver tersebut, hanya untuk mengalihkan isu penting kenaikan harga, pencabutan subsidi, dan presidential threshold. “Gerindra akan terpuruk dengan isu ini, penggembosan atau gali kubur di 2024?” kata Anthony. Apalagi, karena kinerja saat ini bisa dikatakan kurang baik. Banyak persoalan belum terselesaikan, seperti Kereta Cepat atau IKN. Masyarakat juga kecewa dengan KPK dan UU Cipta Kerja yang dianggap tidak pro rakyat. “Sehingga, risiko kalah sangat besar,” tegas Anthony. (mth/sws)

Mengapa Islam Kontra Radikal?

BY FNN Ahad, 31 Juli 2022 14:13:09 0

Sebagai komunitas agama, bangsa kita sudah terlalu jauh menyimpang, terlampau banyak orang-orang yang kita zalimi, teramat besar jumlah saudara kita yang menjadi miskin karena kesewenang-wenangan kita. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta KOLEGA Guru Besar PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) Prof. Dr. M. Mukhsin Jamil menulis buku berjudul “Islam Kontra Radikal: Meneguhkan Jalan Moderasi Beragama”, diterbitkan oleh SEAP-Southeast Asian Publishing Semarang Indonesia dengan ISBN 978-623-96405-2-3. Buku ini menawarkan perspektif baru, sekaligus mengoreksi perspektif konvensional yang monolitik dan parsial terhadap radikalisme. Kita membutuhkan perspektif baru yang lebih luwes untuk memahami kompleksitas radikalisme agama, yang tidak memisahkan analisis agama dan analisis empiris dalam memahami radikalisme. Perspektif baru itu adalah perspektif gerakan sosial. Pada buku ini, Anda juga akan menemukan pembacaan melalui analisis wacana kritis atas narasi-narasi radikal dalam jejaring literatur kelompok Islamis di Indonesia. Karena dari sanalah wacana radikal terus diproduksi. Tidak disadari ada banyak warisan bermasalah dari tradisi wacana agama. Oleh karenanya, kontra radikalisme jelas membutuhkan strategi jitu: memahami kompleksitas gerakan radikal, memahami narasi-narasinya, dan sekaligus meneguhkan jalan moderasi beragama. Pada konteks inilah diperlukan sense of urgency bagi tokoh-tokoh agama untuk menyikapi warisan  bermasalah pada tradisi wacana agama. Pembongkaran terhadap warisan bermasalah tersebut mutlak diperlukan, dan kemudian meneguhkan jalan baru melalui moderasi beragama. Selamat membaca...! Demikian deskripsi buku ini pada cover belakangnya. Cover depan dihiasi ilustrasi gambar wajah perempuan terbelah menjadi dua. Sebelah kanan wajah perempuan berjilbab hitam tersenyum, dan sebelah kiri wajah perempuan bertutup dengan sorban, kecuali bagian mata, disertai atribut khas pejuang di pundaknya. Penulis mengapresiasi unggahan sampul buku tersebut di grup WA Profesor PTKIN sebagai berikut. Alangkah senang dan terima kasih sekali, Prof. Mukhsin Jamil, bila kita memperoleh versi pdf-nya di sini. Syukur sekalian dibedah bersama via zoom. Siap menyimak pandangan Prof. Yudian Wahyudi, Prof. Nurhaidi, Prof. Amin Abdullah, Prof. Fauzul Iman, Prof. Abdurrahman, Prof. Imam Suprayogo, Prof. Hasan Bakti, Prof. Syaiful Anwar, Prof.Siswanto, dan para Guru Besar PTKIN semua, tanpa kecuali. Pasti seruuu... Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal memiliki tiga arti: (1) secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip); (2) dalam ranah politik amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); (3) maju dalam berpikir atau bertindak. Kecuali nomor dua, kosakata radikal mengandung makna positif. Jadi, bila buku tersebut berjudul Islam Kontra Radikal, maka radikal yang tepat dalam buku tersebut adalah untuk arti yang kedua. Menurut Fazlur Rahman, Islam datang membawa ajaran radikal tauhid yang menentang segala bentuk kemusyrikan, termasuk penyembahan berhala. Paruh pertama QS Al-Ma\'un yang termasuk ayat-ayat periode Mekkah mula-mula. \"Adakah kaulihat orang yang mendustakan hari kiamat? Dialah yang mengusir anak yatim dengan kasar, dan tidak mendorong orang memberi makan orang miskin.\" Prof. Kuntowijoyo menyebut Pancasila sebagai pandangan hidup radikal yang menjadi dasar hukum dan sumber segala sumber hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu segala peraturan dan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila harus dinyatakan batal demi hukum. Menjadi tugas seluruh warga negara untuk merawat, menjaga, dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Sejak Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945, sesungguhnya tidak ada pihak yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila atau sebaliknya. Islam pada dirinya sendiri adalah jalan hidup yang moderat. Oleh sebab itu Islam tidak memerlukan moderasi. Usaha moderasi Islam dapat dipahami sebagai upaya penjinakan Islam dan demilitansi Islam. Para cendekiawan menengarai bahwa radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan Islamophobia adalah proyek internasional untuk menyudutkan Islam, setelah AS menjadi satu-satunya polisi dunia. Sudah saatnya umat Islam berhenti ikut-ikutan menyudutkan sesama muslim dengan label-label tertentu yang merugikan umat Islam dan bangsa Indonesia. Mari simak pesan almarhum Dr. K.H. Hasyim Muzadi berikut. Duhai Bangsaku, Pulanglah! Setelah sekian tahun bangsa ini mengembara entah ke mana, kini segalanya menjadi amat gelap. Jalan-jalan kebenaran yang dulu pernah tertanam kuat dalam diri, menjelma ibarat sketsa patah-patah yang teramat sulit untuk ditafsirkan apalagi dimengerti. Tuntunan agama menjadi kabur, ajaran adat menjelma menjadi kepingan kaca yang susah disambung kembali. Untuk pulang kembali ke Rumah Bunda Pertiwi, tampaknya sulit dilakukan. Untuk kembali ke hadirat Allah, sungguh akan jauh lebih rumit. Hanya kasih sayang dan hidayah Allah yang dapat mengembalikan ini semua. Setelah berjalan jauh dari nilai-nilai kebenaran, kini saatnya sebagai sebuah entitas bangsa berusaha sekuat daya yang tersisa, mengumpulkan serpihan-serpihan kesadaran ilahiyah secara bersama untuk “mudik” ke kampung halaman. Tidak ada jalan paling elegan untuk ditempuh kecuali dengan “tobat”, apalagi kita dikenal sebagai bangsa yang religius dan amat menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas. Sufi Al-Junaid berkata: “Tobat mempunyai tiga makna. Pertama, menyesali kesalahan. Kedua, berketepatan hati untuk tidak kembali pada apa yang telah dilarang Allah SWT. Ketiga, menyelesaikan dan membela orang teraniaya.” Sudahkah kita menyiapkan diri untuk bertobat? Kita harus mengakui secara jujur dan ikhlas bahwa moral sebagai fondasi kehidupan berbangsa kita rusak parah. Proses recovery atas semua krisis yang kita ciptakan sendiri, harus dimulai dari kesadaran tertinggi bahwa kita sudah sangat jauh mengembara dengan nafsu, dan melupakan janji abadi kita dengan Penguasa Tunggal atas alam semesta. Sebagai komunitas agama, bangsa kita sudah terlalu jauh menyimpang, terlampau banyak orang-orang yang kita zalimi, teramat besar jumlah saudara kita yang menjadi miskin karena kesewenang-wenangan kita. Kesadaran pribadi sangatlah tidak memadai dijadikan starting-point, karena kita hidup sebagai sebuah bangsa. Mari bersama-sama mendekati garis yang sebenarnya, sambil meneguhkan persatuan. Hindari saling caci, saling umpat, dan saling sanggah. Sebuah kesalahan kolektif yang terencana. Kita hidup dalam jiwa sempit di tengah alam yang luas, kita hidup sesak dalam ruangan yang lebar, kita gelisah dalam negeri yang damai, kita khawatir dalam kekayaan yang menumpuk, dan di Indonesia ini hanya ada dua orang yang tenang, sementara yang lainnya susah. Pertama, orang yang benar-benar dekat dengan Allah; dan kedua, orang-orang yang sama sekali tidak tahu urusan. (*)

Memahami Hijrah

BY FNN Ahad, 31 Juli 2022 13:53:48 0

Dan, hakikat Hijrah itu sendiri adalah perubahan. Sebagaimana Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kecuali bangsa itu sendiri yang mengubahnya”. Oleh: Imam Syamsi Ali, Direktur Jamaica Muslim Center/Presiden Yayasan Nusantara SALAH satu peristiwa sejarah penting dalam sejarah Islam adalah Al-Hijrah atau hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib, yang kemudian dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Itu terjadi pada tahun ke-13 Nubuwwat (pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul). Hijrah atau Migrasi penting di antara peristiwa sejarah Islam karena berbagai alasan. Namun salah satu alasannya adalah karena dianggap sebagai awal kebangkitan umat ini sebagai sebuah bangsa; titik awal umat ini untuk membangun jati dirinya sebagai bangsa yang besar (dikenal sebagai umat). Perkembangan Islam dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau divisi. Pertama adalah kelahiran Nabi. Sejak kelahirannya Islam mendapat dorongan untuk menyebar. Kelahiran Muhammad (saw) seperti \"noor\" yang telah datang untuk mencerahkan dunia. Dia mewakili \"nur Allah\" (cahaya Allah bagi dunia). Kedua, pengangkatannya sebagai Nabi dan Rasul. Ini diidentifikasi oleh wahyu pertama (Al-Quran) yang turun kepadanya dari Allah. Dengan menerima wahyu dia resmi diangkat sebagai Rasul Allah ke dunia. Ketiga, pemboikotan Bani Hasymi yang berujung pada peristiwa Al-Isra (perjalanan malam) dan Al-Mi’raj (kenaikan) Nabi Muhammad ke surga. Peristiwa bersejarah ini dianggap sebagai jalan bagi umat ini untuk bangkit secara individu. Melalui Isra\' Mi\'raj Nabi (dan umat) menjadi diberdayakan secara spiritual dan individu. Keempat, sekitar dua tahun setelah Isra’ Mi’raj Nabi, Allah memerintahkannya untuk hijrah atau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, yang dulu bernama kota Yatsrib. Ini terjadi sekitar tahun ke-13 Al-Bi\'thah (pengangkatan Nabi menjadi kenabian). Akibatnya Hijrah menyebabkan banyak peristiwa besar lainnya dalam sejarah Islam. Di antara peristiwa tersebut adalah pertempuran melawan kaum atheis Mekkah (mushrikuun Mekkah), Bai\'ah Hudaibiyah (kesetiaan Hudaibiyah) dan sebagainya. Kesetiaan Hudaibiyah konsekuen mengarah ke Fath Makkah atau penaklukan Makkah. Ketika kita mempelajari sejarah para Nabi, kita akan menemukan bahwa Hijrah sebenarnya adalah jalan Nabi. Banyak dari mereka, jika tidak semua, telah memiliki jenis Hijrah (migrasi) tertentu selama hidup mereka. Nuh atau Nuh (saw) melakukan Hijrah melalui kapal selama banjir. Ibrahim (saw) melakukan Hijrah dari Babel ke Yerusalem dengan istrinya Sarah. Musa (saw) melakukan Hijrah beberapa kali selama hidupnya. Yang paling penting adalah dari Mesir ke tanah Palestina. Juga Isa (saw) melakukan Hijrah dari Yerusalem ke Mesir dan kembali ke Yerusalem. Hijrah Nabi Muhammad SAW Menjelang akhir tahun ke-13 nubuwwat (kenabian) ia mulai mempersiapkan hijrahnya ke Madinah. Bahkan, bertahun-tahun sebelumnya beberapa delegasi datang dari Madinah ke Mekkah untuk memberikan kesetiaan mereka kepada Nabi dan mengundangnya untuk pindah ke Madinah. Setelah menerima perintah Allah (petunjuk) untuk hijrah Rasulullah (saw) memulai persiapan. Pertama, dia mulai mengirimkan belas kasihnya ke Madinah secara diam-diam, kebanyakan setelah tengah malam. Tak satu pun dari para sahabat itu meninggalkan Madinah secara terang-terangan, kecuali Umar (RA). Bahkan sebelum meninggalkan Makkah Umar pergi ke Masjidil Haram untuk menantang para pemimpin Mekah dengan mengatakan: “Jika ada di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim piatu, temuilah di belakang gunung ini malam ini. Saya akan meninggalkan Makkah ke Madinah malam ini”. Rasulullah sengaja meminta dua orang terdekat untuk tetap tinggal di Makkah bersamanya; Ali, menantunya dan Abu Bakar, calon mertuanya. Pada malam dia meninggalkan Mekah, dia meminta Ali untuk menggantikannya di tempat tidurnya. Sementara dia meminta Abu Bakar untuk menemaninya dalam perjalanan ke Madinah. Sementara itu orang Mekkah telah mendengar bahwa Muhammad (saw) akan meninggalkan Mekah ke Madinah malam itu. Mereka kemudian menugaskan 10 pembunuh muda paling terampil untuk memenggal kepala Nabi. Mereka ingin dia mati sebelum meninggalkan Makkah ke Madinah. Para pembunuh muda mengepung rumah Nabi. Saat yang penting tiba. Setelah tengah malam Nabi meminta Ali untuk berbaring di tempat tidurnya. Sementara dia sendiri menyelinap keluar dari pintu secara diam-diam. Tapi secara simbolis melemparkan beberapa debu ke wajah para pembunuh itu. Dengan kehendak dan kekuatan Allah, mereka tertidur. Muhammad (saw) tidak langsung pergi ke Madinah. Sebaliknya, dia pergi ke arah yang berlawanan, ke sebuah gua yang dikenal sebagai Thuur, tempat dia dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari tiga malam. Sementara itu, di pagi hari para pembunuh kemudian menyadari bahwa Muhammad telah melarikan diri dari rumahnya. Mereka mengikuti jejaknya ke gua. Namun ketika mereka tiba, di pintu gerbang gua ditemukan sarang burung dan jaring laba-laba. Jadi mereka pikir tidak mungkin Muhammad berada di dalam gua. Tapi Muhammad dan rekannya Abu bisa melihat kaki dan pedang mereka di depan pintu. Abu Bakar menangis, mengkhawatirkan nasib kekasihnya, Rasulullah (saw). Tetapi Rasulullah berkata kepadanya: “Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita”. Hal ini kemudian dicatat dalam Al-Qur\'an dalam Surat 9 ayat 40. Setelah tiga hari tiga malam di gua itu Muhammad dan Abu Bakar memulai perjalanan ke Madinah. Para pemimpin Mekkah mengumumkan bahwa siapa pun yang menangkap atau menemukan Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah 100 unta. Seseorang bernama Suraqah mengikuti Nabi dalam perjalanannya ke Madinah. Ajaibnya setiap kali dia mendekati Nabi kudanya jatuh dan dia tidak bisa mencelakai Nabi. Sementara itu, umat Islam di Madinah menunggu kedatangan Nabi dengan penuh harap. Dan ketika mereka melihatnya mendekati Madinah, mereka sangat gembira dan menyanyikan sebuah lagu berjudul “tola’a al-badaru alaina”… Singkat cerita, Nabi tiba di Madinah. Setiap Muslim di Madinah ingin dia tinggal di rumahnya. Namun Rasulullah memutuskan akan tinggal di mana. Dia menunggu tanda dari Allah. Akhirnya unta-nya berhenti di depan rumah milik seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Nabi memutuskan untuk tinggal di rumahnya. Tapi, bahkan sebelum masuk ke rumah ia mulai mendirikan masjid pertama yang pernah dibangun dalam sejarah Islam. Masjid ini sekarang disebut \"masjid Kuba\". Pembentukan Komunitas Hanya dalam beberapa tahun Nabi Muhammad (saw) berhasil membentuk masyarakat atau komunitas yang solid dan bersemangat (Ummah). Ada beberapa langkah yang dilakukan Rasulullah untuk mewujudkan Jamaah tersebut. Pertama, seperti yang disebutkan sebelumnya, ia mendirikan masjid. Masjid adalah tempat bagi umat Islam tidak hanya untuk melakukan perbuatan ritual, tetapi sebagai simbol ketaatan yang mendalam kepada Yang Mahakuasa. Dengan mendirikan masjid, Nabi ingin mengajarkan umatnya bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang taat. Kedua, Nabi membangun rekonsiliasi internal yang kokoh antara mereka yang bermigrasi dari Makkah (dikenal sebagai Muhajirun) dan penduduk asli Madinah (dikenal sebagai Ansor). Hal ini dikenal dalam Islam sebagai ukhuwah antar anggota masyarakat. Melambangkan pentingnya persatuan dan persaudaraan di antara mereka sebagaimana ditegaskan Al-Qur’an. Ketiga, ia mendirikan konstitusi sipil pertama dalam sejarah umat manusia. Konstitusi ini dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga Madinah, Muslim dan non-Muslim, dapat hidup bersama secara harmonis. Keempat, membangun ekonomi dan pasar. Hal ini diawali dengan pembelian sumur dan pasar dari Komunitas Yahudi di Madinah yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Kelima, dia kemudian dipaksa untuk mempersiapkan pertahanan. Tidak lama setelah migrasi orang Mekkah menyiapkan sejumlah besar tentara untuk menyerang Madinah. Nabi kemudian menyadari pentingnya membangun pangkalan militer untuk pertahanan negaranya. Banyak pertempuran terjadi dalam 10 tahun dia tinggal di Madinah. Keenam, Nabi terlibat dalam diplomasi global. Dia mengirim surat kepada semua pemimpin emporium besar, termasuk kaisar Romawi, Raja Persia dan lainnya. Beberapa menerima dan ramah. Tetapi banyak yang marah dan berencana untuk menyerang negara yang baru didirikan ini. Ketujuh, akhirnya setelah wahyu kewajiban haji (haji) Nabi memulai misi internasionalnya. Dia membawa para sahabatnya untuk haji tetapi ditolak ke Mekkah oleh para pemimpin Mekkah. Akibatnya penolakan tersebut membawa kepada dua peristiwa penting dalam sejarah Islam; perjanjian Hudaibiyah yang kemudian mengarah pada yang terpenting dalam sejarah Islam, Fath Makkah atau penaklukan Makkah. Dengan menaklukkan Mekkah kita dapat mengatakan bahwa Nabi menyelesaikan misi penting pertamanya. Sisanya adalah tentang memperluas misi ke seluruh planet ini sebagai bagian dari mewujudkan Islam sebagai “rahmah lil-alamin” (rahmat bagi seluruh umat manusia). Sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi dua poin: Pertama, penanggalan Islam diidentikkan dengan Hijrah dengan alasan bahwa Hijrah merupakan simbol perkembangan Islam sebagai sebuah komunitas. Yang juga berarti bahwa umat ini harus bangkit dan mencapai kesuksesan dan kejayaan kolektif mereka. Kedua, umat ini tidak dapat mencapai kesuksesan dan kejayaan kolektif tanpa Hijrah. Dan, hakikat Hijrah itu sendiri adalah perubahan. Sebagaimana Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kecuali bangsa itu sendiri yang mengubahnya”. Selamat Tahun Baru semuanya. Semoga Anda mendapatkan yang terbaik dan lebih banyak berkah di hari-hari mendatang. Aamiin! Kota New York, 30 Juli 2022. (*)

Pistol Glock-17 dan Jasad Joshua Sudah “Bicara”: Super Sadis!

BY FNN Ahad, 31 Juli 2022 09:49:18 0

Kembali ke hasil autopsi kedua atas jasad Brigadir Joshua. Jika keterangan yang disampaikan pengacara Kamarudin soal kondisi organ ketika autopsi ulang itu sesuai fakta, jelas ini masuk kategori pembunuhan super sadis! Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) SEPERTI yang sudah pernah saya tulis sebelumnya, jasad dan pistol itu bisa “bicara”. Jadi, biarkan jenazah Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir Joshua (J) dan senjata pistol Glock-17 yang dipakai Bharada Richard Eliezer Pudhihang Lumiu alias Bharada Richard (E) yang “bicara”. Kombinasi “kesaksian” hasil autopsi kedua atas jasad Brigadir Joshua dengan pistol Glock-17 setidaknya bisa memberikan keterangan perihal luka tembak di tubuh Joshua yang tidak mungkin bisa dielakkan lagi. Apalagi pihak Polri sendiri sudah mengakui bahwa senjata yang dipakai oleh Richard adalah pistol Glock-17, tentunya penyidik tidak perlu repot-repot lagi mencocokkan antara luka tembak dengan senjata yang digunakan.  Menurut mantan Kepala Bais TNI Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto, polisi tinggal menelusuri siapa pemegang pistol Glock-17 buatan Austria itu. Apakah Bharada E atau terdaftar atas nama orang lain. “Apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan dan polisi lainnya itu hanyalah cerita. Fakta yang pasti adalah matinya Brigadir J. Itu fakta,” tegas Soleman Ponto dalam tayangan video dari Kanal Corry Official pada Selasa 19 Juli 2022. Soleman Ponto meyakini polisi pasti sudah tahu siapa pembunuh Brigadir J. Sebab, ada pistol Glock-17 yang digunakan menembak Brigadir J. Menurut dia, pistol itu memiliki nomor registrasi. “Dari nomor pistol itu akan ketahuan siapa pemegangnya. Pasti polisi sudah tahu itu. Begitu pistol dipegang yang dilihat nomornya. Tinggal masukkan nomor pasti ketahuan. Apakah pemegang Glock-17 ini Bharada E atau siapa. Nggak usah diperdebatkan mengapa pistol ini ada di tangan E,” jelasnya. Soleman Ponto menyebutnya Glock-17 ini adalah pistol raja-raja. Karena itu harus diselidiki apakah ada nama raja di daftar pemegang Glock-17 tersebut. “Sehingga kalau mau mengungkap ini tidak usah jauh-jauh. Ikuti alur pistol itu. Kan ada 2 pistol yang katanya digunakan buat tembak menembak. Datang saja ke gudang senjata,” ujar Soleman Ponto. “Tinggal dimasukkan nomor pasti muncul siapa pemegangnya. Mudah, tinggal umumkan pistol nomor sekian dipegang oleh siapa. Kalau namanya itu tidak muncul, ini akan jadi pertanyaan lagi. Siapa yang memasukkan pistol itu,” lanjutnya. Dikatakan, setiap senjata yang masuk secara legal dan dipegang oleh orang yang sah, pasti yang bersangkutan memiliki kartu pemilik senjata (KPS). Jadi pertanyaannya, mungkinkah Polri “berani” membuka siapa pemegang Glock- 17 itu, seperti perintah Presiden Jokowi di atas, “buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan”? Polisi menyebut saat peristiwa terjadi Bharada Richard menggunakan pistol jenis Glock-17, sedangkan Brigadir Joshua menggunakan pistol jenis HS-9. Jika pemegang Glock-17 sebenarnya sudah diketahui Polri, tidak sulit untuk membuka hubungan kasualitas antara Bharada Richard dengan pemegang pistol tersebut. Karena, pistol itu biasanya dipegang oleh seorang perwira. Seperti kata Soleman Ponto, tidak usah diperdebatkan mengapa pistol ini ada di tangan Bharada E (Richard). Termasuk pula, tidak penting eksekusi itu apakah benar dilakukan di rumdin Irjen Ferdy Sambo, Duren Tiga 46 Jakarta Selatan atau di tempat lain, seperti dugaan pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Biarlah pistol Glock-17 menjadi “saksi” atas penembakan itu. Dan, juga jasad Brigadir Joshua yang “bicara” kebenaran usai autopsi ulang pada Rabu, 27 Juli 2022. Super Sadis! Yang jelas, hingga kini, kematian Brigadir Joshua masih menyisakan banyak misteri di benak masyarakat. Ada banyak pihak menilai kematian ajudan istri Ferdy Sambo, Ny. Putri Chandrawati itu penuh kejanggalan, terutama terkait luka-luka di tubuh jenazah. Untuk mengusut tuntas kasus ini, kepolisian pun memutuskan mengautopsi ulang jenazah Joshua, yang dilakukan tim kedokteran forensik independen di RS Sungai Bahar, Jambi pada Rabu, 27 Juli 2022. Kamaruddin Simanjuntak selaku pengacara keluarga Joshua mengungkap hasil autopsi ulang dalam acara live streaming Hendro Firlesso. Setelah 3-4 jam hasil autopsi, Kamarudin juga mengatakan untuk dilakukan pemakaman secara kedinasan dikarenakan ia meninggal gugur dalam tugas. Namun, masih terhambat administrasi. Kapolresta Jambi Kombes Pol. Eko Wahyudi S IK menjelaskan ke Kamaruddin bahwa bakal ada upacara pemakaman secara kedinasan untuk alm. Brigadir Joshua. Setelah pemakaman tersebut Kamaruddin menjumpai Magister Kesehatan Herlina Lubis dan salah satu dokter yang ditunjuk untuk mengamati dan menganalisa hasil autopsi dan visum. Ia melihat hasil forensik dan di-akta notariskan. “Yang dilaporkan kepada ahli kita pertama, ketika kepalanya dibuka otaknya sudah tidak ditemukan,” ujar Kamaruddin, seperti dilansir tribun-medan.com (Jumat, 29 Juli 2022 19:04 WIB). Setelah mereka raba-raba kepalanya ternyata ada semacam penempelan lem, setelah diraba-raba rambutnya ternyata disitu ada lobang disondek (ditusuk) lobang itu tembus kemata dan hidung. Diduga alm ditembak dari belakang kepala hingga jebol sampai ke hidung depan. Kemudian ditemukan juga di dalam tengkorak enam retakan diduga karena tembakan, mungkin juga akibat lain. Saat dibuka bagian perut sampai ke kepala, ditemukan otaknya yang pindah ke bagian perut. Kemudian kedua, ditemukan juga diduga tembakan dari leher mengarah ke bagian bibir. Ketiga, ditemukan lobang di dada diduga bekas tembakan. Yang keempat, ada lobang yang diduga juga keempat lobang tersebut bekas peluru. Selain itu juga ditemukan di bagian bahu ada luka terbuka yang dagingnya hampir terkelupas yang masih belum tahu apa penyebabnya, yang diduga bukan akibat peluru. Ditemukan juga di lengan bagian bawah patah, yang di mana masih belum diketahui patahnya kenapa masih harus disimpulkan oleh dokter forensik. Di bagian jari kelingking dan jari manis ditemukan patahan-patahan jari, di sekitar kukunya, dan sudah diambil sampelnya untuk dipastikan penyebab patahnya kenapa. Di punggung di bagian belakang juga ada memar, di bagian kaki sebelah kiri ditemukan ada memar dan sudah diambil sampelnya. Di pergelangan kaki kiri bawah ada juga lobang yang masih belum tahu itu penyebabnya. “Itulah secara umum, tetapi sebenarnya masih banyak lagi temuan-temuan, tapi itu semua sudah diaktakan notaris,” ujar Kamarudin. Sebelumnya, Brigadir Joshua diduga tewas setelah terjadi “tembak-tembakan”  dengan Bharada Richard di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, di Duren Tiga 46 Jakarta Selatan, pada Jumat (8/7/2022) lalu. Seperti yang diketahui, kepolisian bersama pihak terkait telah melaksanakan pra-rekonstruksi insiden penembakan Brigadir Joshua di lokasi kejadian itu. Kemudian, Rabu (27/7/2022) lalu, jenazah Brigadir Joshua diotopsi ulang sesuai permintaan keluarga. Selanjutnya, tinggal menunggu hasil dari proses autopsi tersebut yang diperkirakan akan keluar 1 hingga 2 bulan dan akan digunakan untuk mengungkap kasus penembakan Brigadir Joshua. Tapi, informasi awalnya diketahui ada dugaan beberapa luka yang terdapat pada tubuh Brigadir Joshua. Dalam keterangannya, Dokter Forensik yang menangani proses autopsi ulang mengungkap temuan baru terkait luka yang ada pada tubuh Brigadir Joshua. Tim forensik memperoleh hasil pemeriksaan yang menunjukkan beberapa luka pada tubuh Brigadir Joshua tidak hanya diakibatkan oleh senjata api sehingga diperlukan konfirmasi lebih lanjut. “Dalam proses tadi kami berhasil meyakini adanya beberapa luka. Kami tetap harus melakukan penanganan lebih lanjut melalui pemeriksaan mikroskopik,” ungkap Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), dr. Ade Firmansyah Sugiharto di Jambi pada Rabu (27/7/2022), dilansir VIVA. Menurut Ade Firmansyah, proses autopsi ulang yang dilakukan itu berfokus kepada luka pada tubuh almarhum Brigadir J yang menuai kecurigaan dari keluarga. “Tentunya akan diperiksa secara intravitalitas. Apakah itu luka sebelum terjadi peristiwa atau setelah peristiwa,” ujarnya. Selain itu, dr. Ade juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat mengalami kesulitan dalam proses ekshumasi atau autopsi ulang dikarenakan kondisi jasad yang sudah mulai mengalami pembusukan dan terkena zat formalin. “Saya pernah sampaikan terkait autopsi jenazah Brigadir J ini pastinya ada memiliki beberapa kesulitan. Pertama, jenazah sudah diformalin dan sudah mulai alami pembusukan,” Pungkas dr. Ade. Selanjutnya, tim forensik akan membawa sampel untuk diuji kembali melalui pemeriksaan mikroskopik. Ade menuturkan, tentunya proses akan memakan waktu yang cukup lama yakni 1 bulan atau lebih. “Kami tidak ingin tergesa-gesa dalam pemeriksaannya, jadi diperkirakan hasil autopsi akhir dapat diketahui antara 4 pekan dan 8 pekan dari sekarang,” ujar Ade menjelaskan. Seperti halnya jasad aktivis HAM Munir Said Thalib yang tewas saat berangkat ke Belanda, 7 September 2004, hasil autopsinya baru diketahui dua (2) bulan kemudian. Hasil autopsi lembaga forensik pemerintah Belanda (Netherland Forensisch Instituut-NFI) disebutkan, dalam lambung Munir terdapat kandungan racun arsenik melebihi batas maksimal yang bisa ditoleransi tubuh: 456 mg. Kembali ke hasil autopsi kedua atas jasad Brigadir Joshua. Jika keterangan yang disampaikan pengacara Kamarudin soal kondisi organ ketika autopsi ulang itu sesuai fakta, jelas ini masuk kategori pembunuhan super sadis! Apalagi, sampai terjadi hal yang di luar dugaan: “otak Brigadir Joshua pindah ke bagian perut”, yang diduga dilakukan para dokter forensik sebelumnya. (*)

Maknai Tahun Baru Islam, LaNyalla: Muslim Harus Bergerak Menjadi Lebih Baik

BY FNN Sab, 30 Juli 2022 12:57:56 0

Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap momen Tahun Baru Islam dijadikan semangat oleh umat muslim untuk bergerak menjadi lebih baik lagi.  Senator asal Jawa Timur itu berharap tanggal 1 Muharram, yang merupakan Tahun Baru Islam, tidak hanya dirayakan secara seremonial. \"Untuk seluruh kaum muslimin, saya ucapkan Selamat Tahun Baru Islam. Saya berharap umat  Islam tidak hanya memeriahkan 1 Muharram dengan acara-acara seremonial semata. Umat Islam harus memaknainya dengan sebaik mungkin. Dan tentunya harus menjadi momen untuk menjadi orang yang lebih baik lagi,\" katanya. Malam 1 Muharram kerap memeriahkan dengan pawai obor. Makna pawai obor sangat mendalam. Sebab, obor menjadi simbol kesemangatan dan penerang kegelapan. \"Makna obor tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, setiap hari kita harus selalu bersemangat dan menyingkap tabir kegelapan dalam kehidupan,\" tutur LaNyalla lagi. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, sebagai petunjuk, Islam harusnya menjadi motivasi untuk selalu membuat pergerakan di semua lini kehidupan. \"Sebagaimana makna hijrah yang dilakukan Nabi. Hijrah berarti berpindah, berpindah berarti, maka dengan semangat tahun baru ini kita harus selalu bergerak menjadi lebih baik dan lebih maju,\" ujarnya. (mth/*)

Tahun Baru Islam, Hijrah dan Kebangkitan Komunal Umat

BY FNN Sab, 30 Juli 2022 11:55:19 0

Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri apa yang ada pada diri mereka sendiri”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SALAH satu keunikan Islam adalah sebagai Diin tidak saja hadir sebagai petunjuk hidup. Tapi sekaligus menjadi identitas dasar bagi pemeluknya. Al-Quran menggariskan bahwa Dakwah itu tidak sekedar mengajak nanusia ke jalan Allah. Namun tidak kalah pentingnya adalah umat ini harus mampu menjadikan Islam sebagai identitasnya. “Dan adakah perkataan yang lebih baik dari siapa yang mengajak kepada Allah, beramal saleh, dan berkata: sesungguhnya aku adalah bagian dari orang-orang Islam”. Bagian akhir dari ayat di atas menggambarkan urgensi menampilkan identitas. Tentu kata “qaal” bukan sekedar secara lisan al-Kalimah (words). Tapi hal yang paling mendasar adalah secara lisan al-hal (action) atau ketauladanan. Satu dari sekian banyak identitas keislaman Umat ini adalah dalam identifikasi tahun atau kalender. Saya tidak mengatakan ada larangan menggunakan tahun masihi (Gregorian calendar). Saya hanya ingin menegaskan bahwa salah satu identitas kolektif Umat adalah kalender Islam yang lebih dikenal dengan tahun Hijriyah. Hari ini Jumat, 29 Juli, bersamaan dengan tgl 30 Dzulhijjah 1443H. Dengan demikian, Sabtu 1 Agustus sekaligus adalah tanggal 1 Muharram sebagai awal tahun baru Islam 1444 Hijriyah. Jika saja Umat Islam tahu dan sadar betapa pentingnya tahun baru Islam ini pastinya mereka akan menyambut dengan gegap gempita penuh dengan kegembiraan. Sayang yang kita rasakan hanya biasa saja. Hampir tidak ada penyambutan yang mengekspresikan kebahagiaan dan kebanggaan itu. Saya khawatir bahwa ini hanyalah salah satu penampakan dari penyakit kronis Umat yang sedang mengalami “inferiority complex” atau penyakit “minder” yang krusial. Tahun Baru dan Hijrah Kita mengenal dari sejarah bahwa Umat pertama kali menyepakati untuk memiliki kalender tahunan sendiri di masa khilafah Umar RA. Ketika itu ragam usulan sebagai identifikasi awal kalender. Ada yang mengusulkan tahun lahirnya Rasulullah atau Milad. Ada juga tahun diangkatnya beliau menjadi Rasul atau bi’tsah. Sebagian bahkan mengusulkan di hari wafatnya beliau. Namun Umar yang kita kenal memiliki ketajaman batin yang hebat memutuskan bahwa identifikasi tahun baru Islam adalah Hijrahnya Rasulullah SAW. Artinya hari pertama tahun Islam ditandai dengan berpindahnya Rasulillah SAW dari Mekah ke Madinah. Penetapan awal tahun Islam dengan Hijrah tentu bukan tanpa pertimbangan yang dalam. Satu di antaranya adalah bahwa Hijrah sesungguhnya dalam rentang sejarah perjalanan Umat ini dianggap sebagai tonggak kebangkitan Umat secara kolektif. Dengan demikian pemilihan Hijrah sebagai awal kalender Islam sekaligus menunjukkan bahwa Umat ini harus bangkit tidak saja secara individual (personal). Tapi juga sebagai Komunitas dan bangsa atau Umat. Fase-fase Perjalanan Umat Sejujurnya dalam perjalanan sejarah Umat ini adalah lima fase terpenting dalam sejarahnya. Dan semua fase-fase itu memiliki urgensinya masing masing. Pertama, kelahiran Muhammad SAW yang dianggap sebagai fase awal perjalanan Umat ini. Dengan lahirnya Muhammad berarti dunia siap mengalami perubahan besar. Dunia yang selama ini gelap gulita (zhulumat) kini akan tersinari dengan cahaya samawi dengan lahirnya manusia agung dan sempurna. Kedua, diangkatnya Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul Allah SWT. Peristiwa ini dikenal dengan bi’tsah dan ditandai dengan turunnya wahyu pertama kepada baginda Muhammad SAW. Fase ini adalah fase awal seruan (Dakwah) ke jalan Allah. Ketiga, seruan ke jalan Allah mengalami resistensi yang besar. Puncak dari semua itu adalah diboikotnya Bani Hasyim, keluarga dekat Rasulullah, oleh masyarakat Arab secara umum. Pada fase ini baginda Rasul mengalami goncangan yang luar biasa. Dua orang terdekat beliau meninggal dunia; Abu Thalib dan Khadijah RA. Keempat, sebagaimana janji Allah “ma wadda’aka Rabbuka wa maa qalaa” (Allah tidak meninggalkanmu dan menyia-nyiakan kamu), Allah mengajak hambaNya itu berjalan di malam hari bahkan baik ke dunia lain. Peristiwa ini adalah pemberian besar yang Allah berikan, termasuk karunia sholat sebagai hadiah besar. Peristiwa itulah yang dikenal dengan Isra’ Mi’raj yang sekaligus dikenal sebagai momentum kebangkitan Umat pada tataran individual. Kelima, dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun ketiga belas kenabian Allah memerintahkan RasulNya untuk berhijrah ke Yatsrib yang belakangan dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawarah. Jika Isra’ Mi’raj dikenal sebagai momentun kebangkitan individual Umat, Hijrah sesungguhnya adalah peristiwa yang menyimbolkan kebangkitan umat secara kolektif. Setelah Hijrahnya Rasulullah ke Madinah berbagai peristiwa kemudian terjadi sebagai jalan alami menuju kemenangan yang dijanjikan. “Sesungguhnya janji Allah itu dekat” (Al-Quran). “Dan sungguh Allah tidak akan mengingkari janjiNya” (Al-Quran). Puncak dari semua itu adalah resistensi kaum musyrik Quraish bagi Rasulullah dan pengikutnya untuk menjalankan perintah Allah berhaji. Resistensi mereka inilah yang melahirkan “Perjanjian Hudaibiyah” yang juga sekaligus merupakan pintu yang membuka terjadinya kemenangan akbar atau Fathun Mubina. Yaitu ditaklukkannya Mekah oleh Rasulullah pada bulan Ramadan di tahun ke 8 Hijrahnya Rasulullah SAW. Kesimpulan Kesimpulan yang ingin saya garis bawahi kali ini adalah bahwa penetapan kalender Islam dimulai dengan peristiwa Hijrah Rasul ke Madinah. Hal ini karena Hijrah merupakan simbol kebangkitan Umat secara kolektif. Melalui Hijrah Umat terbentuknya. Bahkan dengan Hijrah perdaban dunia baru terbangun dari Madinah. Sekaligus mengingatkan kita bahwa Umat ini tidak mungkin akan bangkit kecuali kembali merajut identitasnya yang hakiki. Untuk memungkinkan merajut identitas itu diperlukan Hijrah. Tentu Hijrah dalam konteks masa kini adalah Urgensi bagi Umat ini untuk melakukan “self change” atau perubahan. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri apa yang ada pada diri mereka sendiri”. Dan perubahan itulah sejatinya esensi dari Hijrah dalam perspektif masa kini. Semoga! Jamaica City, 30 Dzulhijjah 1443 H. (*)

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, LaNyalla Ungkap Hilangnya Pancasila sebagai Norma Fundamental

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 21:58:07 0

Jember, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, kepada jajaran Civitas Akademika Universitas Islam Jember, Jumat (29/7/2022). Pada kegiatan itu, LaNyalla didampingi Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq Jember, Prof Dr Abd Muis Thabrani, M.M. Hadir pula jajaran Rektorat Universitas Islam Jember seperti Drs H Abdul Hadi, SH, SPd, MM (Rektor), Dr Moh Qurtubi MPdI (Wakil Rektor I), Nanang Tri Budiman SH MHum (Wakil Rektor II) dan Saman Hudi SAg MSi (Wakil Rektor III), sejumlah dosen dan mahasiswa Universitas Islam Jember. Menurut LaNyalla, Pancasila adalah norma fundamental negara dalam mengurus kepentingan rakyat. Pancasila merupakan falsafah yang sudah semestinya menjadi menjadi pedoman bagi negara dalam mengambil keputusan. “Hal itu tentu harus tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara. Tetapi isi Konstitusi kita sudah tidak nyambung dengan Pancasila, terutama sejak Amandemen 1999-2002 silam,” tandas LaNyalla. Dari hasil penelitian akademik sejumlah Profesor di UGM, di antaranya Prof. Kaelan dan Prof. Sofian Effendi, Pancasila sudah tak lagi menjadi spirit bagi konstitusi bangsa ini sejak tahun 2002 hingga hari ini. “Sejak saat itu, Pancasila tak lagi menjadi dasar penyelenggaraan bangsa ini. Ekonomi kita bukan lagi ekonomi Pancasila, namun telah berubah menjadi ekonomi berwatak kapitalistik. Pun halnya dengan demokrasi, tak lagi mengedepankan demokrasi Pancasila, namun demokrasi liberal ala Barat,” kata LaNyalla. Buktinya, bangsa ini membiarkan ekonomi tersusun oleh mekanisme pasar, bukan disusun untuk kemakmuran rakyat. Dalam mengambil keputusan, bangsa ini juga mengedepankan suara terbanyak, bukan lagi musyawarah mufakat seperti norma dari sila keempat Pancasila. “Akibatnya oligarki ekonomi semakin rakus dalam menguras kekayaan bangsa ini. Dan demokrasi one man one vote menghasilkan polarisasi di masyarakat, karena suara profesor, sama dengan suara provokator,” tukasnya. “Oleh karenanya, saya mengajak semua pihak untuk untuk kembali kepada jati diri bangsa yakni Pancasila. Kita juga harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan dengan cara yang benar tanpa mengubah sistem demokrasi Pancasila,” tegas LaNyalla. Imbas dari Pancasila yang tak lagi menjadi spirit UUD 1945, LaNyalla menilai hal itu berimbas pada semangat persatuan kebangsaan yang melemah. “Di tingkat akar rumput terjadi perpecahan. Muncul istilah-istilah yang tak pantas seperti cebong dan kampret, kadrun dan lain-lain. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan terus menerus, karena sama sekali tidak bermanfaat bagi bangsa,” kata LaNyalla. LaNyalla menilai menyelesaikan problematika bangsa tak bisa secara parsial pada tingkat hilir. “Harus kita selesaikan di hulunya, yakni konstitusi kita,” ujar LaNyalla. LaNyalla mengajak Civitas Akademika Universitas Islam Jember untuk ikut meresonansikan agar kita kembali kepada UUD 1945. Kembali ke Pancasila. “Mari kita berpikir dalam kerangka negarawan yang berorientasi pada next generation, bukan sebagai politisi yang hanya memikirkan next election,” ingat LaNyalla. Rektor Universitas Islam Jember Abdul Hadi mengatakan, paparan yang disampaikan LaNyalla cukup komprehensif. Ia pun berharap bangsa ini kembali ke jalur yang benar sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. “Kalau kita dengar paparan Pak LaNyalla tadi, kita ingin bangsa ini semakin baik ke depannya, menjadi bangsa yang sehat ke depan,” harap dia. (mth/*)

LaNyalla Minta Daerah Percepat Serapan Anggaran

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 18:48:45 0

Surabaya, FNN – Banyaknya saldo pemerintah daerah yang mengendap di bank, mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, uang kas daerah tersebut sebaiknya dioptimalkan untuk percepatan pembangunan dan pergerakan ekonomi, secara signifikan. “Penumpukan kas itu berarti belanja daerah kurang optimal, yang berarti pula minimnya serapan dana daerah. Dampak yang lebih parah lagi yaitu tidak adanya pergerakan pembangunan, kegiatan ekonomi dan sosial serta terhentinya pemberdayaan masyarakat,” ujar LaNyalla yang tengah melakukan kegiatan reses di Jawa Timur, Jumat (29/7/2022). Kementerian Keuangan mencatat, pada Juni 2022, saldo pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp220,9 triliun. Jumlahnya terus naik dari bulan-bulan sebelumnya, yakni Januari 2022 senilai Rp157,97 triliun, Februari Rp183,3 triliun, Maret Rp202,3 triliun, April Rp191,5 triliun, dan Mei 2022 menjadi Rp200,7 triliun. “Sebenarnya wajar jika pemda memiliki kas di bank, agar siap berbelanja. Namun, kalau sudah menumpuk, ini yang tidak boleh terjadi. Kepala daerah harus pandai melihat situasi dan kondisi. Mereka harus tahu kapan anggaran itu diperlukan dan kapan harus tersimpan,” ujar dia. “Tak bijak kalau menumpuk dana terlalu lama di tengah kondisi seperti ini. Jangan sampai juga muncul anggapan dari masyarakat bahwa Kepala Daerah mencari keuntungan dengan cara pengendapan anggaran di bank,” sambung Senator asal Jawa Timur itu. Pemerintahan daerah yang kas saldonya menumpuk, menurut catatan Kemenkeu, justru yang memiliki kemampuan fiskal besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan, Jawa Timur mencatatkan pengendapan saldo Rp29,82 triliun di perbankan. Sejak tahun lalu, Jawa Timur terus menempati peringkat pertama dalam hal penumpukan saldo di bank. (mth/*)

Wapres Paparkan Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 16:27:19 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) Ma\'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit, salah satunya dengan pencabutan larangan ekspor semua jenis produk minyak sawit atau minyak goreng.Hal itu disampaikan Wapres Ma\'ruf Amin saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (28/7), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat pagi.\"Pemerintah tentu tidak menutup mata. Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan,” tutur Wapres Ma\'ruf Amin.Wapres menyampaikan beberapa upaya konkret lain yang telah diambil pemerintah dalam meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS)  sawit dan menurunkan harga minyak goreng, antara lain dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yakni menghapus sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) beserta produk turunannya.“Menetapkan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) yang baru. Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya,” kata Wapres.Sementara di sisi hilir, Wapres menjelaskan telah dilakukan diskusi pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Juli 2022 tentang wacana pembentukan pabrik CPO mini berbasis koperasi.Dengan demikian, ke depan diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.“Telah dibahas mengenai hilirisasi sawit dengan salah satu pasal usulan pembentukan pabrik CPO mini dan pabrik red palm oil atau minyak makan merah yang berbasis koperasi. Harapannya akan dapat menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan harga dan volume penjualan TBS, hal ini masih dalam pembahasan,” urai Wapres.“Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar,” imbuhnya.Wapres pun mengimbau kepada jajaran Apkasindo untuk terus mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM petani sawit.“Saya berharap petani sawit rakyat ini akan bisa tumbuh dengan baik,“ ujar Wapres. Adapun Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung melaporkan kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani. (mth/Antara)

RI-Malaysia Sepakat Kembali Buka Penempatan PMI pada Agustus 2022

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 16:23:59 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke \"Negeri Jiran\" itu pada Agustus 2022.Menurut keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato\' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari ini usai pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.\"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU (Memorandum of Understanding),\" ujar Menaker Ida.Ia mengatakan Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin memengaruhi pelaksanaan nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022 itu.Oleh karena itu, disepakati bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya untuk penempatan satu kanal atau One Channel System (OCS).Dia menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem daring yang dikelola perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem daring yang dikelola Departemen Imigrasi Malaysia.Hal itu dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman tersebut.Proyek percontohan juga perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam nota kesepahaman dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.Indonesia dan Malaysia juga mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan di negara masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang nyata.\"Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi pekerja migran Indonesia,\" demikian Ida Fauziyah. (mth/Antara)

Harga Minyak Ditutup Beragam, Kekhawatiran Resesi Tekan Permintaan

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 16:19:50 0

New York, FNN - Harga minyak beragam pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena dominasi kekhawatiran resesi yang akan menekan permintaan energi mengimbangi persediaan minyak mentah AS yang lebih rendah dan kenaikan dalam konsumsi bensin.Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September kehilangan 84 sen atau 0,9 persen, menjadi menetap di 96,42 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September naik 52 sen atau 0,5 persen, menjadi ditutup pada 107,14 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Pergerakan harga minyak tersebut terjadi ketika data produk domestik bruto (PDB) AS yang suram memicu kekhawatiran bahwa potensi resesi ekonomi akan membahayakan permintaan energi.Harga minyak memangkas kenaikannya pada perdagangan pertengahan hari setelah Departemen Perdagangan AS melaporkan ekonomi terbesar dunia itu secara tak terduga mengalami kontraksi pada kuartal kedua, memicu kekhawatiran tentang resesi yang dapat memukul permintaan energi.Ekonomi AS menyusut pada tingkat tahunan 0,9 persen di kuartal kedua setelah kontraksi 1,6 persen pada kuartal sebelumnya, Departemen Perdagangan melaporkan Kamis (28/7/2022). Angka tersebut lebih buruk dari ekspektasi pasar. Sementara itu investor terus mencerna data persediaan bahan bakar mingguan AS. Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan Rabu (27/7/2022) bahwa persediaan minyak mentah negara itu turun 4,5 juta barel selama pekan yang berakhir 22 Juli, lebih dari empat kali lipat perkiraan, sementara permintaan bensin rebound 8,5 persen minggu ke minggu. \"AS mengkonsolidasikan posisinya sebagai pengekspor minyak terbesar di dunia,\" kata analis Citi dalam sebuah catatan, karena gabungan ekspor bruto minyak mentah dan produk olahannya mencapai rekor 10,9 juta barel per hari.\"Jika Anda melihat jumlah permintaan dan pasokan untuk minyak, kami jauh di bawah rata-rata pada pasokan dan permintaan bertahan lebih baik dari yang diantisipasi,\" kata Analis Price Futures, Phil Flynn.Harga minyak menemukan dukungan lebih lanjut dari pertempuran pasokan energi antara Barat dan Rusia. Kelompok ekonomi terkaya Kelompok Tujuh (G7) bertujuan untuk memiliki mekanisme pembatasan harga pada ekspor minyak Rusia pada 5 Desember, kata seorang pejabat senior G7.Sementara itu, Rusia telah memotong pasokan gas melalui Nord Stream 1, penghubung gas utamanya ke Eropa, menjadi hanya 20 persen dari kapasitas. Itu dapat menyebabkan beralih ke minyak mentah dari gas dan menopang harga minyak dalam jangka pendek, kata para analis. (mth/Antara)

Sri Mulyani: Inflasi AS Tinggi Tanda Pelemahan Ekonomi Pasti Terjadi

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 16:14:32 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan inflasi yang tinggi di Amerika Serikat (AS) menandakan bahwa pelemahan ekonomi global pasti terjadi seiring berbagai negara akan melakukan respons kebijakan.“Kalau seandainya kenaikan suku bunga dan likuiditas (tidak) cukup kencang, maka pelemahan ekonomi global pasti terjadi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Puncak Dies Natalis 7 PKN STAN di Jakarta, Jumat.Sri Mulyani menjelaskan berbagai negara akan mengeluarkan langkah-langkah seperti mengetatkan likuiditas dan menaikkan suku bunga sebagai respons kebijakan terhadap inflasi tinggi di AS.Langkah mengetatkan likuiditas dan menaikkan suku bunga tersebut pun akan menyebabkan arus modal keluar sehingga pelemahan ekonomi global pasti terjadi.AS sendiri mengalami inflasi mencapai 9,1 persen yang merupakan tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir akibat adanya krisis pangan dan energi. Krisis pangan dan energi terjadi seiring adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang merupakan produsen terbesar di dunia dari dua komoditas itu.Terlebih lagi, AS juga resmi masuk ke jurang resesi setelah dua kuartal berturut-turut ekonominya terkontraksi yaitu minus 1,6 persen (yoy) pada kuartal I dan 0,9 persen (yoy) pada kuartal II-2022.Sri Mulyani menegaskan resesi AS pasti akan mempengaruhi Indonesia mengingat negara itu merupakan negara tujuan ekspor.“Jadi kalau mereka melemah maka permintaan terhadap ekspor turun dan harga komoditas juga turun,” tegas Menkeu Sri Mulyani. (mth/Antara)

Sebelas Satpam RS Kariadi Semarang Ditangkap Polisi

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 16:08:37 0

Semarang, FNN - Sebelas orang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang, Jawa Tengah, ditangkap atas dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang pria yang dituduh mencuri di lingkungan rumah sakit tersebut.Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Donny Lumbantoruan di Semarang, Jumat, mengatakan, peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Rabu (27/7) tersebut bermula ketika petugas keamanan rumah sakit memperoleh laporan tentang tindak pencurian oleh salah seorang pengunjung rumah sakit.Menurut dia, pengunjung rumah sakit itu menyerahkan seseorang yang diduga telah mencuri telepon seluler kepada petugas keamanan.Setelah diserahkan, kata dia, terduga pencuri yang hingga kini belum diketahui identitasnya itu kemudian diborgol untuk selanjutnya diinterogasi.\"Korban ini hanya diam saat ditanyai, hingga akhirmya terjadi penganiayaan,\" katanya.Menurut dia, para pelaku memiliki peran masing-masing dalam peristiwa penganiayaan tersebut.Salah satu barang bukti yang turut diamankan bersama para pelaku yakni sebuah sapu yang diduga digunakan untuk memukul korban.Selain itu, lanjut dia, salah seorang pelaku juga diduga menyudutkan rokok di dahi korban.Korban yang diduga sudah tidak bernyawa selanjutnya dibawa ke ruang IGD dengan keterangan sebagai orang yang baru saja jatuh.Petugas IGD RS Kariadi selanjutnya melapor ke polisi karena curiga dengan adanya tanda kekerasan pada korban.Dari hasil visum korban, kata dia, penyebab kematian diduga diakibatkan oleh pendarahan hebat di otak akibat benda tumpul.\"Korban diduga ditendang dan dipukul. Saat dibawa ke IGD diduga sudah meninggal,\" katanya.Kesebelas pelaku selanjutnya dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.Adapun untuk korban, menurut dia, hingga saat ini belum diketahui identitasnya.\"Kami mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya diminta melapor ke polisi\" katanya.Ciri-ciri korban tewas itu sendiri antara lain seorang pria dengan usia sekitar 40 tahun, tinggi 160 cm, berperawakan sedikit gemuk, serta memiliki tato di lengan kanan dan kirinya. (mth/Antara)

Naik 28,95 Persen, Waskita Cetak Laba Rp294 Miliar pada Semester I

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 16:04:59 0

Jakarta, FNN - PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencetak laba bersih Rp294 miliar pada semester I-2022 atau tumbuh 28,95 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp155 miliar.“Hal tersebut tercapai karena keberhasilan implementasi 8 stream penyehatan keuangan Waskita,” kata Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.Pendapatan usaha pada semester I-2022 turut naik mencapai Rp6,09 triliun atau tumbuh 29,29 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp4,71 triliun. Pertumbuhan tersebut didukung dengan adanya perbaikan dari beberapa segmen pendapatan seperti konstruksi, jalan tol dan properti.“Selain itu, penyerapan dana Penyertaan Modal Negara yang lebih besar turut mendukung pertumbuhan pendapatan usaha perseroan,” ujarnya.Perseroan juga berhasil membukukan laba bruto sebesar Rp657 miliar atau tumbuh 29,36 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama di 2021 yang sebesar Rp508 miliar. Selain itu, sebagai dampak positif dari Master Restructuring Agreement (MRA), perseroan berhasil menurunkan beban keuangan hingga 3,07 persen menjadi Rp1,97 triliun.Lebih lanjut Novianto menyampaikan bahwa aksi korporasi perseroan melalui strategic partnership dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui mekanisme share swap telah selesai.Perseroan mengambil alih kepemilikan saham SMI di PT Waskita Toll Road (WTR) sebesar 4,5 persen dan dilanjutkan dengan pengambilalihan 55 persen saham PT Waskita Toll Road (WTR) pada PT Cimanggis Cibitung Toll Road (CCT) oleh SMI.“Dengan adanya aksi korporasi tersebut, total liabilitas perseroan yang sebelumnya tercatat sebesar Rp88,14 triliun pada akhir 2021, berhasil turun hingga 12,40 persen menjadi Rp77,21 triliun pada semester I-2022,” ungkap dia.Kemudian total ekuitas perseroan pada semester I-2022 sebesar Rp19,94 triliun, serta total aset tercatat sebesar Rp97,14 triliun.Pada semester II-2022, perseroan akan terus fokus pada bisnis operasionalnya, terutama melalui penyerapan dana PMN yang lebih besar untuk mendukung penyelesaian proyek- proyek eksisting perseroan.Perseroan juga optimistis dapat menyelesaikan rangkaian transaksi atas tiga ruas tol perseroan lainnya melalui strategic partnership, dimana aksi korporasi akan memberikan dampak penurunan utang perseroan melalui dekonsolidasian utang, sehingga beban keuangan perseroan juga akan menurun secara signifikan.“Diharapkan melalui aksi korporasi tersebut dan juga melalui peningkatan kinerja operasional, perseroan dapat mencatatkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan kedepannya,” kata Novianto. (mth/Antara)

Pemilu Mengancam Perpecahan Bangsa: Hentikan Dengan Dekrit Presiden!

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 15:33:22 0

Dengan Dekrit Presiden 2024, maka Indonesia akan kembali pada sistem negara berdasarkan Pancasila. Melakukan Retoling terhadap lembaga-lembaga negara, seperti yang dilakukan Soekarno dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Kajian Studi Rumah Pancasila PEMILU pada 2024 sudah mulai pemanasan. Di sana-sini partai politik dan elit politik kasak-kusuk untuk mengatur strategi. Ada yang berkoalisi, ada juga yang menginginkan Presiden Joko Widodo dicalonkan lagi untuk ketiga kalinya, walau konstitusi membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali masa jabatan. Tetapi ada yang ngotot ingin tiga kali dengan segala macam strategi termasuk menunda pemilu. Pergantian UUD 1945 dengan UUD 2002 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar, bahkan telah menghabisi sistem negara berdasarkan Pancasila. Artinya telah terjadi pengkhianatan terhadap sistem yang telah dibangun oleh Soekarno dan bapak pendiri bangsa. Sejak awal mula Bung Karno selalu mengajarkan persatuan bangsanya. Sebab bangsa atau rakyat adalah satu jiwa. Jangan kita kira seperti kursi-kursi yang dijajarkan. Nah, oleh karena bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa, tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu Beograd. [Pancasila sebagai dasar negara, hlm. 37] Entah bagaimana tercapainya “persatuan” itu, entah bagaimana rupanya “persatuan” itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia. Merdeka itu, ialah ….”Kapal Persatuan” adanya. [Di bawah bendera revolusi, hlm. 2] Rupanya kapal persatuan itu telah oleng dan bocor akibat badannya persatuan telah digerogoti oleh individualisme, liberalisme, pertarungan atas nama demokrasi. Amandemen UUD 1945 telah mengingkari salah satu prinsip, yaitu persatuan Indonesia. Logika akal sehat yang mana lagi yang kita dustakan kalau cara berdemokrasi kita pertarungan kuat-kuatan, kalah-menang, banyak-banyakan suara post truht. Apa bisa perstuan kita bangun dengan di atas permusuhan, kecurangan dan tidak adanya kepercayaan antar anak bangsa. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang Beograd, mempunyai karakteristik Beograd. Karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian Beograd. [Pancasila sebagai dasar negara, hlm. 7] Bangsa adalah segerombolan manusia yang keras ia punya keinginan bersatu dan mempunyai persamaan watak yang berdiam di atas satu geopolitik yang nyata satu persatuan. (Pancasila sebagai dasar negara hlm. 58) Negara ini didirikan dan dibangun dengan 5 prinsip berbangsa dan bernegara yang disebut Pancasila. Amandemen UUD 1945 telah memporak-porandakan prinsip-prinsip yang sudah menjadi konsensus pendiri negeri ini. Akibat dari amandemen 1945 kita kehilangan jati-diri sebagai bangsa, kita kehilangan rasa nasionalisme ke Indonesiaan. Kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan roh kita tidak lagi mempunyai prinsip tersendiri justru kita menjadi bangsa yang tergantung pada negara Asing negara Imperalisme. “Saya benci imperialisme. Saya membenci kolonialisme. Dan saya takut konsekuensi perjuangan terakhir mereka untuk hidup. Kami bertekad, bahwa bangsa kami, dan dunia secara keseluruhan, tidak akan menjadi tempat bermain dari satu sudut kecil dunia.” (Soekarno Indonesia Menggugat). Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita ini menjadi “perkakasnya Tuhan”, dan membuat kita menjadi “hidup di dalam rokh”. [Suluh Indonesia Muda, 1928] Amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 membuat negara ini porak-poranda. Sebab, sistem negara berdasarkan Pancasila telah diganti dengan sistem presidensial yang basisnya individualisme maka kekuasaan diperebutkan banyak banyak suara, pertarungan, kuat-kuatan, kalah-menang dan banyak-banyakan uang. Megawati Soekarnoputri dengan BPIP-nya masih ngotot me-ngunya-ngunya Pancasila. Padahal sistem negara sudah tidak berdasarkan Pancasila. Terus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Paradox terhadap sistem pemerintahan yang sedang dijalankan. Ini jika ditilik secara seksama tragedi amandemen UUD 1945 di zaman Presiden Megawati sampai sekarang. Faktanya, Pancasila justru tidak dijalankan, bahkan disingkirkan, dikesampingkan. Jika Pancasila dijalankan atau menjadi dasar negara tentu bukan sistem Individualisme liberalisme yang dijalankan tetapi Permusyawaratan perwakilan sesuai dengan pokok pikiran ke tiga pembukaan UUD 1945. Kini, sistem negara berdasarkan Pancasila diganti dengan sistem Presidensial, di mana kekuasaan diperebutkan dengan banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan pertarungan. Yang menang mayoritas yang kalah minoritas jelas bertentangan dengan Pancasila. Jika kita sadar dengan keadaan bangsa saat ini harusnya melakukan koreksi total terhadap sistem berbangsa dan bernegara saat ini yang telah berkhianat terhadap Pancasila. Bagaimana tidak berkhianat terhadap pendiri negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Kalau visi-misi negara diganti dengan visi-misi Presiden dengan alasan karena sistem Presidensial, apa rakyat, TNI-Polri tahu kalau negara ini bukan lagi negara yang di-Proklamasikan Soekarno-Hatta yang mempunyai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?   Bagaimana mungkin tujuan bernegara itu terwujud manakala Keadilan sosial diletakkan pada sistem Individualisme dan liberalisme? Dan, bagaimana bisa terwujud kalau visi-misi negara sudah diganti dengan visi-misi presiden? Untuk menyelamatkan Indonesia perlunya membangun kesadaran pemangku kekuasaan. Jika Presiden Jokowi berani melakukan tindakan heroik dengan memengeluarkan Dekrit Presiden 2024, maka Presiden Jokowi akan dikenal oleh bangsa Indonesia selamanya. Dengan penyelamatan bangsa ini akan menjadikan Jokowi sekelas dengan pendiri negara ini. Dengan Dekrit Presiden 2024, maka Indonesia akan kembali pada sistem negara berdasarkan Pancasila. Melakukan Retoling terhadap lembaga-lembaga negara, seperti yang dilakukan Soekarno dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kesempatan dan momentum ini tidak akan datang 2 kali dalam penyelamatan bangsa Indonesia menuju kehancurannya. (*)

Sejarah Pengkhianatan Warga China di Indonesia

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 11:51:42 0

Menurut laporan tersebut, terdapat USD 21 triliun (Rp 198.113 triliun) pajak pengusaha di seluruh dunia yang seharusnya masuk kantong pemerintah, namun diselewengkan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SURYA Darmadi alias Apeng dan kawan-kawan yang kabur membawa uang rakyat triliunan rupiah tidak bisa dilepaskan sejarah pengkhianatan warga China di Indonesia. Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa bantuan opsir China, itulah sebenarnya yang melakukan dan melaksanakan order penindasan. Selama berabad-abad Belanda mewariskan struktur ekonomi didominasi ke pedagang China. Penghianatan China di Nusantara antara lain: – Menjadi kaki tangan Belanda dalam menjajah Nusantara. – Menzalimi waga pribumi dengan sebutan Inlander dan digolongkan dalam kelas terbawah. – Dalam pertempuran 10 November 1945 memberi ruang gerak sekutu. Wajar tidak peduli dengan warga pribumi yang berlumuran darah. Bahkan, mereka mengaktifkan prajurit kuncir yang kejam di kenal dengan Poh An Tui – Sebagai kaki tangan Belanda dalam pertempuran agresi peratama 21 Juli 1947. – Mendirikan dan mendanai PKI Muso termasuk mensuplai senjata. – Mendanai dan mendukung PKI DN Audit kemudian meletus G 30 S PKI. Warga China memegang teguh ajaran dan filsafat Sun Tsu, “Seni Perang”, dipelajari dengan tekun dan sungguh-sungguh. Politik bisnis, bisnis itu perang. Kalau pasar adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. Sun Tsu menulis: “Serang mereka di saat mereka tak menduganya, disaat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah Agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan”. Ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden No. 27 tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Berikut para taipan yang menggarong uang rakyat: 1. Eddi Tansil alias Tan Tjoe Hong atau Tan Tju Fuan. Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 2 Februari 1953. Awal 1990-an membobol Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebesar Rp 1,5 triliun ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sekitar Rp 1.500,- per dollar. Kini, ketika nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sekitar 700 %, berarti duit yang digondol Eddi Tanzil setara dengan Rp 9 triliun, lebih besar dari nilai skandal Bank Century yang Rp 6,7 triliun. 2. Hartati Murdaya. Ketua umum WALUBI (Wali Umat Buddha Indonesia) ini ditangkap KPK karena menyogok Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Arman Batalipu, yang merupakan kader Golkar. Uang suap diberikan agar usaha perkebunan Hartati mendapat konsesi perkebunan. 3. Di penghujung tumbangnya orde baru, sejumlah pengusaha dan bankir panen BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Banyak diantara mereka yang kemudian melarikan diri ke luar negeri dengan meninggalkan aset rongsokan sebagai jaminan dana talangan. 4. Sudono Salim alias Liem Sioe Liong sekitar Rp 79 triliun. 5. Sjamsul Nursalim alias Liem Tek Siong Rp 65,4 trilioun. 6. Sudwikatmono Rp 3,5 triliun. 7. Bob Hasan alias The Kian Seng Rp 17,5 triliun. 8. Usman Admadjaja Rp 35,6 triliun, Modern Group Rp 4,8 triliun dan 9. Ongko Rp 20,2 triliun. 10. Andrian Kiki Ariawan, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Proses hukum berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andrian kabur ke Singapura dan Australia. Pengadilan kemudian memutuskan melakukan vonis in absentia. 11. Eko Adi Putranto, anak Hendra Rahardja ini terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS. Kasus korupsi Eko ini diduga merugikan negara mencapai Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Australia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis in abenstia 20 tahun penjara. 12. Sherny Konjongiang, terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS bersama 13. Eko Adi Putranto dan diduga merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Amerika Serikat. Pengadilan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, in absentia. 14. David Nusa Wijaya, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Servitia. Ia diduga merugikan negara sebesar Rp 1,29 triliun. Sedang dalam proses kasasi. David melarikan diri ke Singapura dan Amerika Serikat. Namun, ia tertangkap oleh Tim Pemburu Koruptor di Amerika. 15. Samadikun Hartono, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Modern. Dalam kasus ini ia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp169 miliar. Kasus Samadikun dalam proses kasasi. Ia melarikan diri ke Singapura. Total jendral, duit rakyat yang dikemplang tujuh konglomerat hitam (meminjam istilah Kwik Kian Gie) dalam kasus ini sekitar Rp 225 triliun. Pasca Orde Baru, muncul lagi pengusaha yang membawa kabur uang dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Misalnya: 16. Hendra Rahardja alias Tan Tjoe Hing, bekas pemilik Bank Harapan Santosa, yang kabur ke Australia setelah menggondol duit dari Bank Indonesia lebih dari Rp 1 triliun. Hendra Rahardja tepatnya merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia divonis in absentia seumur hidup di PN Jakarta Pusat. Hendra meninggal di Australia pada 2003, dengan demikian kasus pidananya gugur. 17. Sanyoto Tanuwidjaja pemilik PT Great River, produsen bermerek papan atas. Sanyoto meninggalkan Indonesia setelah menerima penambahan kredit dari bank pemerintah. 18. Djoko Chandra alias Tjan Kok Hui, yang terlibat dlm skandal cessie Bank Bali, meraup tidak kurang dari Rp 450 miliar. Ketika hendak ditahan Djoko kabur keluar negeri. 19. Maria Pauline, kasus pembobolan BNI. Diperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1,7 triliun. Proses hukumnya masih dalam penyidikan dan ditangani Mabes Polri. Maria kabur ke Singapura dan Belanda. 20. Anggoro Widjojo, kasus SKRT Dephut. Merugikan negara sebesar Rp 180 miliar. Dalam proses penyidikan ke KPK. Anggoro lari ke Singapura dan masuk dalam DPO. 21. Robert Dale Mc Cutchen, kasus Karaha Bodas. Rugikan negara senilai Rp 50 miliar. Ia masuk dalam DPO, lari ke Amerika Serikat. 22. Marimutu Sinivasan, kasus korupsi Bank Muamalat. Kasus ini merugikan negara Rp 20 miliar. Masuk dalam proses penyidikan Mabes Polri. Marimutu melarikan diri ke India. 23. Lesmana Basuki, diduga terlibat dalam kasus korupsi Sejahtera Bank Umum (SBU). Dalam kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. Lesmana divonis di Mahkamah Agung 14 tahun penjara. Ia melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO. ICW menyatakan tak jelas perkembangan terakhir kasus ini. 24. Tony Suherman, diduga terlibat dalam kasus korupsi Sejahtera Bank Umum (SBU). Dalam kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. Tony divonis 2 tahun penjara. Ia melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO. ICW menyatakan tak jelas perkembangan terakhir kasus ini. 25. Dewi Tantular terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura. 26. Anton Tantular terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri, Namun, menurut ICW perkembangan kasus tersebut tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura. 27. Sukanto Tanoto, terlibat dalam dugaan korupsi wesel ekspor Unibank. Ia diduga merugikan negara sebesar 230 juta dollar Amerika. Ia lari ke Singapura. Menurut ICW, Sukanto masih terduga namun diberitakan menjadi tersangka. Proses hukum tidak jelas. (Nama Sukanto Tanoto dicabut dalam daftar ini. Kasusnya telah selesai. Pada tahun 2010, mantan kepala ekonom konsultan McKinsey, James Henry, menerbitkan hasil studinya soal penyelewengan pajak di luar negeri (tax havens). Menurut laporan tersebut, terdapat USD 21 triliun (Rp 198.113 triliun) pajak pengusaha di seluruh dunia yang seharusnya masuk kantong pemerintah, namun diselewengkan. Sembilan diantara para pengusaha pengemplang pajak itu berasal dari Indonesia, seperti: James Riady, Eka Tjipta Widjaja, Keluarga Salim, Sukanto Tanoto, dan Prajogo Pangestu. (*) 

IDI Sambut Baik Rencana "Booster" Kedua untuk Nakes

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 11:09:45 0

Jakarta, FNN - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyambut baik rencana Pemerintah untuk memberikan vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi sumber daya manusia (SDM) kesehatan.\"IDI menyambut baik booster kedua vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan ini. Vaksinasi terbukti telah menyelamatkan banyak nyawa, mengurangi tekanan pada fasilitas Kesehatan dan memungkinkan kita belajar hidup dengan virus,\" ujar Ketua Umum PB IDI dr M. Adib Khumaidi, SpOT dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, selain juga mempertimbangkan semakin banyaknya jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19Adib menambahkan bahwa tujuan utama vaksinasi ini untuk melindungi dari tingkat rawat inap di Rumah Sakit, keparahan, dan kematian.\"Oleh karena itu, dosis booster diperlukan karena imunitas terhadap COVID-19 mulai menurun setelah enam bulan keatas dari vaksinasi terakhir. Selain itu, varian baru juga memiliki sifat yang jauh lebih menular,\" jelas Adib.IDI juga meminta pemerintah tetap mendorong vaksinasi booster atau dosis ketiga bagi masyarakat agar kekebalan komunitas tercapai.\"Namun meski telah divaksinasi baik booster ataupun bukan, seluruh tenaga Kesehatan harus tetap melaksanakan protokol Kesehatan ketat dengan menggunakan Alat pelindung Diri (APD) saat pelayanan Kesehatan, dan juga protokol Kesehatan umum saat sedang tidak pelayanan,” kata Adib.Sekjen PB IDI dr Ulul Albab, SpOG juga menyampaikan bahwa vaksinasi booster ni adalah misi nasional.\"Vaksin adalah cara terbaik untuk melindungi diri Anda dan orang yang Anda cintai dan kami mendorong semua orang untuk mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin,\" kata dia.Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan Surat Edaran No HK 02.02/C/ 3615 /2022 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster Ke-2 Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan.Vaksinasi Booster Kedua untuk tenaga kesehatan akan dilakukan mulai Jumat, 29 Juli 2022 di semua fasilitas Kesehatan di Indonesia. Sementara vaksinasi booster untuk masyarakat dapat diakses selain melalui fasilitas Kesehatan (puskesmas), juga melalui sentra vaksinasi yang dibuka oleh Pemerintah Daerah setempat. (mth/Antara)

RI Usulkan Peninjauan Kembali MoU Penempatan Tenaga Kerja di Korsel

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 11:05:45 0

Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Pemerintah Indonesia mengusulkan adanya peninjauan kembali nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) terkait penempatan tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan.Hal itu diungkapkan Menlu Retno usai mendampingi pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo bersama Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul, Kamis sore waktu setempat.\"Indonesia mengusulkan kiranya MoU mengenai penempatan tenaga kerja yang dimiliki dua negara sejak 2012 sudah waktunya ditinjau kembali,\" kata Menlu Retno saat memberikan keterangan pers yang disaksikan secara virtual dari Jakarta, Kamis.Menlu menjelaskan bahwa hingga Maret 2022, pekerja migran Indonesia yang ada di Korea Selatan mencapai lebih dari 28 ribu orang.Sebagian besar PMI bekerja pada sektor manufaktur dan perikanan. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menilai adanya peluang untuk menempatkan pekerja semi terlatih (semi-skilled labor).Oleh karenanya, Indonesia mengusulkan adanya penambahan sektor bidang pekerjaan yang dapat diisi jika kedua negara sepakat untuk meninjau kembali MoU yang sudah berjalan sejak 2012.Presiden Joko Widodo beserta delegasi baru saja menyelesaikan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan dengan melakukan pertemuan bersama para CEO, pertemuan terpisah dengan Hyundai dan LG, serta pertemuan bilateral dengan Presiden Yoon Suk-yeol yang menjadi inti dari kunjungan kerja Presiden di Seoul.Pertemuan Jokowi dengan Presiden Yoon Suk-yeol merupakan kedua kalinya pemimpin dua negara itu bertemu.\"Komitmen kedua Presiden sangatlah jelas, untuk memperkuat kerja sama, terutama bidang ekonomi. Pada saat bertemu dengan para CEO, minat untuk melakukan perluasan dan investasi baru di Indonesia cukup besar,\" ujar Menlu Retno. (mth/Antara)

Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat Rp1,171 Triliun

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 10:58:47 0

Manokwari, FNN - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat mencatat pendapatan APBN pada semester satu Tahun 2022 di wilayah tersebut mencapai Rp1,17 Triliun dari target Rp2,9 triliun.Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Bayu Andy Prasetya di Manokwari mengatakan, realisasi tersebut mengalami peningkatan 16,03 persen (year on year) dibanding periode yang sama Tahun 2021.\"Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat sampai 30 Juni 2022 sangat positif dengan nilai sebesar Rp1,17  triliun atau tumbuh sebesar 16,03 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,\" Kata Bayu, Kamis.Realisasi pendapatan terbesar diperoleh dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor Non Migas yang mencapai Rp585,70 miliar.\"Dengan kontribusi terbesar yaitu PPh 21 yang mencapai Rp274,76 miliar,\" jelas PrasetyaPenerimaan lain dari Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp376,28 miliar dengan kontribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri mencapai Rp362,77 miliar.Sementara itu, Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Papua Barat pada semester satu (Sampai 30 Juni 2022) secara total sebesar Rp8,3 Triliun.\"APBD Papua Barat masih didominasi oleh pendapatan transfer pusat sebesar Rp7,96 triliun,\" lanjut dia. (mth/Antara)

PLN Cetak Laba Bersih Rp17,4 Triliun pada Semester I-2022

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 10:41:11 0

Jakarta, FNN - PT PLN (Persero) mencetak laba bersih sebesar Rp17,4 triliun sepanjang semester pertama tahun ini meski di tengah ketidakpastian ekonomi global.Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan laba bersih itu naik 162,4 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya tercatat sebesar Rp6,6 triliun.\"(Kenaikan laba bersih) ini merupakan buah manis dari berbagai strategi dan langkah transformasi yang telah kami jalankan,\" kata Darmawan.Informasi keuangan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PLN Semester I-2022 (unaudited) yang telah diterbitkan pada 26 Juli 2022.Pada semester I-2022, PLN mencatat kenaikan volume penjualan listrik sebesar 133,87 terawatt jam (TWh). Angka penjualan itu meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya 125,49 TWh.Darmawan menjelaskan kenaikan penjualan tenaga listrik ditopang oleh pertumbuhan yang signifikan pada pelanggan industri dengan penambahan volume penjualan listrik 5,4 TWh atau 14,3 persen hingga akhir Juni 2022.\"Kenaikan penjualan listrik yang signifikan dari golongan industri ini menandakan perekonomian yang mulai pulih di tengah pandemi,\" katanya.Darmawan mengungkapkan PLN membukukan penjualan tenaga listrik senilai Rp150,6 triliun, meningkat 7,2 persen atau bertambah Rp10,1 triliun berkat penjualan listrik yang mengalami kenaikan.Ia menambahkan bahwa pertumbuhan kinerja penjualan listrik merupakan representasi dari keberhasilan program-program yang dilakukan oleh perseroan, antara lain akuisisi captive power, peningkatan renewable energy certificate (REC), konversi kompor elpiji ke kompor induksi, electrifying marine, dan electrifying agriculture yang mendorong penambahan pelanggan sebanyak 1,4 juta hingga Juni 2022.\"Saat ini, PLN melayani hingga 83,9 juta pelanggan,\" kata Darmawan.Di sisi lain, EBITDA berhasil dipertahankan positif sebesar Rp55,4 triliun dan EBITDA margin 26,2 persen di tengah penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing utama yang mempengaruhi operasional perusahaan.\"Tentu saja pencapaian ini tak lepas dari kerja keras para insan PLN, dukungan pemerintah dan stakeholder serta seluruh pelanggan. Kami terus berdedikasi memberikan layanan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia,\" kata Darmawan. (mth/Antara)

Amerika Serikat Dihantam Resesi Teknis, Tapi Banyak Sektor Tetap Sehat

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 10:23:20 0

Washington, FNN - Ekonomi Amerika Serikat menyusut untuk kuartal kedua berturut-turut, memenuhi definisi buku teks tentang resesi, tetapi pasar kerja dan data ekonomi lainnya tetap sehat.Produk domestik bruto (PDB) AS, yang mengacu pada nilai semua barang dan jasa yang diproduksi AS, menyusut 0,9 persen pada tingkat tahunan di kuartal April-Juni, menurut data dari Departemen Perdagangan Kamis (28/7). Penurunan terjadi setelah penurunan 1,6 persen pada kuartal lalu.Dua penurunan PDB berturut-turut memenuhi definisi teknis resesi, meskipun para ekonom mengatakan ada sejumlah kriteria lain yang perlu dipertimbangkan. Banyak sektor dan perusahaan bernasib sangat baik, dan beberapa ekonom mengatakan ini juga harus dipertimbangkan.Penurunan PDB terjadi di tengah latar belakang lonjakan inflasi dan upaya Federal Reserve AS - sejauh ini tidak membuahkan hasil - untuk mengendalikannya dengan kenaikan suku bunga terbesar dalam beberapa dekade.Ada \"terlalu banyak indikasi\" bahwa langkah anti-inflasi Fed \"mempersiapkan kita untuk pendaratan ekonomi yang sulit pada akhir tahun,\" Desmond Lachman, rekan senior di American Enterprise Institute, mengatakan kepada Xinhua.Sentimen konsumen mendekati rekor terendah karena inflasi mengikis upah. Pasar perumahan runtuh karena suku bunga KPR naik dua kali lipat. Eksportir AS menghadapi tantangan kuat sebagai akibat dari dolar yang kuat dan masalah ekonomi di beberapa tempat di seluruh dunia, kata Lachman, mantan pejabat Dana Moneter Internasional (IMF).Risiko hard landing \"seharusnya menimbulkan pertanyaan serius\" tentang apakah The Fed menginjak rem terlalu keras dalam upaya untuk menahan inflasi yang meningkat pesat.Mike Loewengart, direktur pelaksana strategi investasi untuk E-Trade, mengatakan: \"Bacaan hari ini hanya menambah bahan bakar ke api yang kita hadapi atau memasuki resesi.\"\"Meskipun tentu saja di sisi negatif dari perkiraan, perlu diingat bahwa penurunan 1,0 persen relatif kecil dan mendukung gagasan bahwa lingkungan resesi akan ringan,\" kata Loewengart, seperti dikutip CNBC.Tetapi di sisi lain, sebagian besar perekonomian berjalan dengan baik - setidaknya saat ini. Tingkat pengangguran mendekati rekor terendah 3,6 persen, dan pengusaha telah menambahkan 2,7 juta pekerjaan baru sepanjang tahun ini.Biro Riset Ekonomi Nasional nirlaba menekankan bahwa lebih dari sekadar PDB menentukan apakah ada penurunan ekonomi. Itu termasuk pengangguran dan belanja konsumen, yang keduanya tetap kuat selama enam bulan terakhir.Tetapi jika ekonom setuju pada satu hal, ekonomi berada di tengah banyak ketidakpastian. Inflasi berada pada level tertinggi 40 tahun sebesar 9,1 persen, dengan The Fed secara agresif menaikkan suku bunga sambil berusaha untuk tidak memicu resesi.Rekan Senior Brookings Institution Barry Bosworth mengatakan kepada Xinhua: \"Ini bukan resesi resmi.\" \"Itu memang memenuhi ukuran singkat dari dua kuartal berturut-turut dari perubahan negatif, tetapi buktinya tidak cukup luas - terutama perubahan pekerjaan - untuk memenuhi kriteria yang lebih formal,\" kata Bosworth.\"Tentu saja, risiko resesi telah meningkat, tetapi pola pengangguran di masa depan akan sangat penting ... Bagi The Fed, masalahnya adalah inflasi dalam beberapa bulan mendatang. Mereka membutuhkan bukti nyata bahwa itu melambat. Rilis PDB sangat masuk akal sesuai dengan harapan,\" kata Bosworth.Dalam putaran aneh lainnya, pasar AS sebenarnya naik di tengah berita pada Kamis (28/7), setelah reli pada hari sebelumnya.Dow Jones Industrial Average naik 1,03 persen, setelah naik pada hari sebelumnya. Nasdaq yang padat teknologi meningkat 1,08 persen dalam dua hari kemenangan beruntun.Investor pada Kamis (28/7) terus mengamati longsoran pekan laporan laba kuartal kedua. Etsy dan Honeywell melaporkan laba yang solid, keduanya meningkatkan harga saham mereka. Ford Motors mengalahkan perkiraan untuk keuntungan dan pendapatan.Sebaliknya, saham Meta Platforms (Facebook) turun setelah labanya kurang bersinar.  (mth/Antara)

Jokowi: Dukungan Investasi dari Korsel Capai 6,37 Miliar Dolar

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 09:25:36 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyebutkan Korea Selatan sepakat untuk mendukung investasi di Indonesia, termasuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dengan total nilai penanaman modal mencapai 6,37 miliar dolar AS.Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo usai bertemu Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul, Kamis sore.\"Kita juga telah memulai kerja sama dalam pengembangan IKN Nusantara, antara lain kerja sama dalam pembangunan penyediaan sistem air minum dan \'capacity building\' dalam pembangunan smart city,\" kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers bersama Presiden Yoon Suk-yeol yang disaksikan secara virtual dari Jakarta, Kamis.Jokowi menjelaskan bahwa dukungan Korea Selatan dalam pembangunan di IKN juga dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman kerja sama investasi antara PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) bersama Kementerian Investasi dengan Posco Korea.Kerja sama antara Krakatau Steel dan Posco menyepakati investasi perluasan kapasitas produksi baja, terutama pada industri baja otomotif untuk kendaraan listrik, serta partisipasi Posco dalam pembangunan IKN Nusantara. Investasi dari kerja sama tersebut diperkirakan 3,5 miliar dolar AS.Selain itu, Pemerintah Korea Selatan juga menyepakati pembangunan instalasi pengolahan limbah cair untuk IKN Nusantara.\"Nilai investasinya keseluruhan mencapai 6,37 miliar dolar AS dan akan menyerap lebih dari 58 ribu tenaga kerja,\" kata Jokowi.Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljhono, kerja sama Indonesia-Korea Selatan juga mencakup pembangunan instalasi pemurnian air.Basuki mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan akan membantu melalui hibah pembangunan instalasi pemurnian air dengan kapasitas 300 liter per detik.\"Kami sudah melihat kemarin di Hwaseong Water Purification Plant. Menurut saya ini adalah teknologi terbaik yang tersedia yang sudah diaplikasikan oleh Korea Selatan sehingga siap minum karena proses pengolahan akhirnya dilakukan dengan metoda ozonisasi,\" kata Basuki.Kerja sama kedua yang sudah disepakati adalah pembangunan instalasi pengolahan limbah cair untuk IKN Nusantara. Kerja sama ketiga mencakup pembangunan smart village yang terdiri dari 100 unit rumah sebagai proyek percontohan.\"Proyek smart village ini direncanakan dapat mulai dibangun pada 2023 mendatang dengan dukungan dari Korea Selatan,\" kata Basuki.Untuk menghubungkan IKN Nusantara dengan Kota Balikpapan, Pemerintah Korsel juga akan membantu pembangunan terowongan bawah laut atau immerse tunnel yang sesuai dengan konsep forest city.\"Kita ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu, kita tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan kita coba bangun immerse tunnel seperti di Geoje, Busan,\" kata Basuki.Saat ini, proyek tersebut sedang dikerjakan studi kelayakannya, kemudian tahun ini dilanjutkan dengan desain dasar, sehingga diharapkan pembangunan dapat dimulai pada 2023. (mth/Antara)

Harga Emas Melonjak 31,20 Dolar Pasca-Laporan PDB AS Mengecewakan

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 09:12:24 0

Chicago, FNN - Harga emas naik tajam pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), membukukan kenaikan untuk hari kedua berturut-turut karena investor bereaksi terhadap laporan produk domestik (PDB) Amerika serikat yang mengecewakan serta didukung pula oleh dolar AS yang lebih lemah.Kontrak harga emas berjangka untuk pengiriman Agustus di Divisi Comex New York Exchange menyelesaikan sesi terakhirnya dengan melonjak 31,20 dolar AS atau 1,8 persen, menjadi menetap di 1.750,30 dolar AS per ounce, setelah mencapai level tertinggi sesi di 1.755 dolar AS.Sementara itu kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember meningkat tajam 31,70 dolar AS atau 1,82 persen, menjadi ditutup pada 1.769,20 dolar AS per ounce.Harga emas berjangka untuk Agustus terdongkrak 1,40 dolar AS atau 0,08 persen menjadi 1.719,10 dolar AS pada Rabu (27/7/2022), setelah melemah 1,40 dolar AS atau 0,08 persen menjadi 1.717,70 dolar AS pada Selasa (26/7/2022), dan jatuh 8,30 dolar AS atau 0,48 persen menjadi 1.719,10 dolar AS pada Senin (25/7/2022).Laporan yang dirilis pada Kamis (28/7/2022) menunjukkan bahwa PDB AS turun 0,9 persen pada kecepatan tahunan di kuartal kedua, menyusul penurunan 1,6 persen pada kuartal pertama dan lebih buruk dari perkiraan pasar untuk kenaikan 0,3 persen.Ekonomi AS telah berkontraksi untuk kuartal kedua berturut-turut dan mencapai aturan praktis yang diterima secara luas untuk resesi, yang mendukung harga emas.Ekonomi AS sedang menuju resesi dan selama Wall Street percaya The Fed akan memberikan laju pengetatan yang lebih lambat, harga emas akan mulai melihat aliran safe-haven lagi.\"Risiko terbesar emas adalah ekonomi tetap kuat dan The Fed mungkin perlu lebih agresif dengan kenaikan suku bunga,\" kata Ed Moya, Analis di platform perdagangan daring OANDA.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Kamis (28/7/2022) bahwa klaim pengangguran awal AS dalam pekan yang berakhir 23 Juli turun 5.000 menjadi 256.000 dari 261.000 pada minggu sebelumnya.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 1,268 dolar AS atau 6,82 persen, menjadi ditutup pada 19,868 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 40 sen atau 0,05 persen, menjadi ditutup pada 876,80 dolar AS per ounce. (mth/Antara)

Indonesia-China Perkuat Ikatan Ekonomi Lewat Optimalisasi RCEP

BY FNN Jum'at, 29 Juli 2022 09:07:16 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perjanjian Inisiatif Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan kesempatan untuk memperkuat ikatan ekonomi antara Indonesia dengan China.“Semua negara anggota RCEP perlu saling bantu memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat berperan besar dalam memajukan hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara peserta, termasuk antara Indonesia dan China,” katanya saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam 2022 High-level Forum for RCEP Economic and Trade Cooperation seperti yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.Menko Airlangga menuturkan bahwa RCEP pertama kali diperkenalkan oleh Indonesia pada 2011 saat menjadi Ketua ASEAN. Saat itu, Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara Anggota ASEAN untuk mengembangkan kemitraan ekonomi regional komprehensif yang selanjutnya diberi nama RCEP.“Hal ini dibentuk berdasarkan kesadaran bersama bahwa kerja sama yang lebih kuat merupakan sesuatu yang penting menuju pemulihan ekonomi. Pasalnya, di masa seperti ini kita membutuhkan tindakan yang luar biasa,” ujarnya.RCEP, ucapnya, memiliki signifikansi lebih besar daripada sebelumnya dan dunia memandangnya sebagai yang menawarkan tindakan nyata guna menciptakan lingkungan perdagangan dan investasi global yang bebas, adil, dan tidak diskriminatif.Selain juga untuk mempromosikan penguatan rantai pasok regional serta mempercepat pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi digital. Semua hal tersebut sangat penting dalam pemulihan ekonomi global dan ketahanan ekonomi di masa depan.“Saya berharap penerapan RCEP akan menarik lebih banyak investor dari China untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya pada industri baru dan ekonomi digital,” ungkap Airlangga.Adapun tahun ini menandai peringatan 72 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan China. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah bimbingan strategis kedua Kepala Negara, hubungan Indonesia dan China telah berkembang menjadi model kerja sama yang saling menguntungkan antar negara di kawasan dan juga bagi negara-negara berkembang.Airlangga menyampaikan Indonesia menghargai kolaborasi erat yang berkelanjutan dengan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) dan China Chamber of International Commerce (CCOIC) dalam mempromosikan peningkatan kerja sama dengan komunitas bisnis di berbagai kota dan provinsi utama di China untuk membangun masa depan pasca pandemi. Hal tersebut juga dilakukan melalui pembukaan lapangan kerja yang lebih besar karena didorong semakin banyaknya bisnis dan investasi.“Kami juga menantikan kerja sama lebih kuat dengan Kota Qingdao dan Provinsi Shandong, serta komunitas bisnisnya, sejalan dengan pengembangan bisnis mereka di Indonesia dan di wilayah RCEP,” kata dia. (mth/Antara)

Lanjutan Pro-Kontra Islamophobia di Indonesia

BY FNN Kamis, 28 Juli 2022 22:04:38 0

Isu pengeras suara di masjid, isu uji kompetensi penceramah, dsb. Terlalu banyak untuk disebut satu per satu. Semua karena ketakutan yang tak jelas terhadap Islam. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta KEJAMNYA jejak digital. Setiap kalimat yang terucap dari mulut pejabat maupun rakyat terpateri di pusat data dunia maya. Orang bisa memaafkan, tapi tak mungkin melupakan. Nasi telah menjadi bubur. Alangkah menjijikkan bila seseorang menjilat ludahnya sendiri, dan lebih tercela bila orang berjanji tapi tidak menepati. Janji tinggal janji. Simpelnya, ada aksi ada reaksi. Ada api ada asap. Ada asap tandanya ada api, tapi apakah asap menyebabkan api? Apa, siapa, dan bagaimana Islamophobia, ternyata jejaknya sudah ada sejak dulu kala. Para nabi dan rasul dari masa ke masa menghadapi musuh-musuh, baik dari kalangan jin maupun manusia. Nabi Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya seribu tahun minus lima puluh. Dia menyeru untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan siang dan malam. Sungguh pun demikian, yang beriman kepadanya cuma sedikit saja. Lalu Tuhan membuat perhitungan atas keingkaran mereka. Begitu pula kaum rasul-rasul sesudahnya. Ada yang dibinasakan dengan hembusan angin dingin yang sangat ekstrem berhari-hari, ada yang dibinasakan dengan wabah, dan ada yang ditenggelamkan di laut. Tuhan begitu sayang kepada umat Nabi akhir zaman. Apa pun dan bagaimana pun kelakuan mereka, Dia tangguhkan hukuman, dan Dia beri waktu untuk insyaf kembali ke jalan-Nya. Andaikata di negeri ini ada 1001 macam kejahatan, termasuk hujatan terhadap Islam dan pemeluknya, Tuhan tidak serta merta turun tangan. Tapi selamanya, sebuah kesalahan tidak akan berubah menjadi kebenaran karena perjalanan waktu. Manusia akan menguji kesahihan setiap ucapan, gerak, langkah, dan keputusan siapa saja yang telah beredar di media massa. Usai membincangkan tentang ada atau tidak ada Islamophobia di Indonesia, salah seorang Guru Besar PTKIN mengunggah tulisan Prof. Nurhaidi Hasan yang menyatakan bahwa narasi Islamophobia di Indonesia adalah produk kelompok radikal untuk memojokkan pemerintah. Indonews.id melaporkan bahwa Islamophobia menjadi istilah yang cukup populer digunakan oleh kelompok radikal dalam beberapa waktu belakangan ini. Narasi ini muncul tak hentinya untuk memfitnah pemerintah yang dituding sebagai aktor yang berusaha memecah-belah umat Islam di Indonesia. Prof. Noorhaidi Hasan menyayangkan narasi Islamophobia sebagai fitnah terhadap pemerintah. Ia menilai narasi Islamophobia yang berkembang di tengah masyarakat belakangan ini tak lebih dari sebuah pertarungan kepentingan politik. “Islamophobia menurut saya sudah pasti akan terjadi di negara Muslim mana pun dan tidak terelakkan. Sejauh ini isu Islamophobia sebenarnya hanya dijadikan framing oleh kelompok yang tidak suka dengan pemerintah,” ujarnya di Yogyakarta, Kamis (10/2/2022). “Islamofobia itu bisa jadi framing yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menurunkan kepercayaan kepada pemerintah. Perlu ada pendalaman lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang gencar melayangkan tudingan Islamophobia di tubuh pemerintah. Kita harus melihat kelompok mana yang mengatakan Islamophobia itu. Kalau berbicara kelompok radikal tentunya range-nya juga lebih luas siapa kelompok radikal itu. Pasalnya, narasi dan tudingan Islamophobia terhadap pemerintah ini jika dibiarkan dapat menimbulkan perpecahan dan kebingungan di tengah masyarakat.” Pemerintah harus berupaya menjelaskan dan menjernihkan permasalahan tersebut agar masyarakat yang awam itu paham. Menurutnya, jalan keluar yang efektif dan konkrit untuk keluar dari permasalahan narasi radikal yang memecah-belah adalah dengan me-manage keragaman dan menyadarkan kepada tokoh dan masyarakat terkait esensi kehidupan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Konsep multikulturalisme mengajarkan bahwa semua umat beragama punya hak yang sama untuk beribadah dan menjalankan agamanya.\" Noorhaidi juga mengapresiasi peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme. Secara persentase kesadaran masyarakat tentang bahaya radikalisme terorisme itu sudah sangat tinggi sekali, namun menurutnya, tidak cukup hanya peran BNPT saja untuk mengatasi fenomena manipulasi agama yang terjadi di tengah masyarakat, tapi juga perlu peran serta tokoh agama dan masyarakat guna mempersempit ruang gerak kelompok radikal. Sudah seharusnya tokoh-tokoh agama juga berperan menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang damai, wasathiyah, Islam Nusantara, yang bersahabat dengan budaya lokal. Di samping itu Noorhaidi menilai, penyebaran nilai Pancasila yang luhur kepada masyakarat juga penting dilakukan guna mempersempit ruang gerak kelompok radikal. “Kampanyekan di masyarakat, otomatis ruang gerak kelompok-kelompok radikal yang sering mengatakan islamophobia itu akan semakin sempit, dan tidak akan bisa mempengaruhi opini publik.” Terakhir, Noorhaidi berpesan kepada seluruh pihak terkait, khususnya cendekiawan, tokoh agama, dan masyarakat serta pemerintah untuk terus menggelorakan wacana tentang perdamaian, tentang Islam yang cinta damai untuk memperkuat ketangguhan masyarakat melawan radikalisme. Wacana tentang perdamaian itu harus terus kita gelorakan di masyarakat, bahwa Islam itu cinta damai, yang akan memperkuat ketangguhan kultural masyarakat kita dalam melawan radikalisme. Tulisan itu pun mendapat apresiasi dari para pendukung dan simpatisannya. Penulis merespons dengan mengunggah tulisan tersebut dan mengangkat kembali catatan tentang pro-kontra Islamophobia di Indonesia, sebagai penyeimbang wacana. Bahwa Islamophobia dalam pengertian takut dan khawatir terhadap eksistensi Islam beserta perjuangan amar makruh, nahi mungkar, dan penegakan keadilan di Indonesia itu real ada, dan bukan narasi untuk mendiskreditkan penguasa/pemerintah. Beberapa respons kontra terhadap tulisan Prof. Nurhaidi Hasan tersebut antara lain sebagai berikut. Prof Noorhaidi terlalu membela penguasa dengan memojokkan umat Islam. Mestinya dia melihat persoalan ini secara fair. Lihatlah umat Islam sebagai korban kebijakan penguasa. Dari sisi politik, ekonomi, dan hukum. Dia tidak memahami kenapa isu radikalisme dan terorisme ini terus digaungkan. Antara lain karena para pembenci Islam tidak sudi umat Islam itu merdeka. Di samping itu proyek pemberantasan terorisme itu besar sekali anggarannya, sehingga tak ingin proyek itu berhenti. Secara umum Islamofobia itu bukan berasal dari umat Islam, tapi sebagai akibat kebijakan peguasa terhadap umat Islam. Karenanya orang harus melek fakta di lapangan. Baru-baru ini ditemukan sejumlah amunisi dan senjata AK 47 di rumah seorang warga keturunan China di Bandung. Tapi sampai sekarang tidak diusut. Tidak ada tersangkanya. Coba kalau itu ditemukan di rumah orang Islam. Mungkin sudah didor di tempat. Nah, ini cuma satu fakta saja. Masih banyak yang lain. Isu pengeras suara di masjid, isu uji kompetensi penceramah, dsb. Terlalu banyak untuk disebut satu per satu. Semua karena ketakutan yang tak jelas terhadap Islam. Siapa beropini harus siap menanggung segala reaksi dan konsekuensi. Ada ruang untuk menjawab bila tanggapan-tanggapan pada opininya dirasa tidak memadai. (*)

Brigadir Joshua: “Belajar” dari Kasus Marsinah dan Munir? (3)

BY FNN Kamis, 28 Juli 2022 21:01:30 0

Menurut Kolonel (Purn) CPM Nurhana, kasus Marsinah, Munir, dan Sugeng adalah hasil konspirasi tingkat tinggi yang sulit dilacak oleh wartawan biasa, “Kecuali wartawan yang punya dedikasi to tell the truth only the truth.” Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) “PANGLIMA Sampoerna Mengurus Rokok Palsu”. Begitulah judul berita yang ditulis majalah.tempo.co (Sabtu, 27 November 1993). Ketika itu ditulis Tempo, bekas direktur produksi PT HM Sampoerna segera disidangkan, dituduh memalsukan rokok 555 dan Craven A. “Itu urusan pribadi saya,” katanya. Ia punya usaha sampingan mengekspor burung. Tiga tokoh dituduh sebagai pemalsunya: Ir. Bambang Soelistyo alias Pek Thiam Ek, 40 tahun, Budiyanto Sukihardjo alias Tjwa Hwat Yong, 43 tahun, dan Tono Setiawan alias Lie Tik An, 53 tahun. Mereka sudah diadili di PN Surabaya dan divonis bersalah. Menurut penyidik di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Bambang adalah pencetus ide pemalsuan tersebut. Pertanyaannya, adakah kaitan antara “surat ancaman” Marsinah yang disita polisi kepada PT Catur Putra Surya (CPS) yang isinya tentang pembuatan plat bungkus rokok merek 555 itu yang membuat Marsinah dibunuh? Pasalnya, jangka waktu antara Marsinah terbunuh dengan proses penyidikan kasus pemalsuan rokok 555 itu hanya berselang sekitar 5 bulan saja, setelah ditemukannya jasad Marsinah, 8 Mei 1993. Pengusutan kasus Marsinah pun baru ditangani Bakorstranasda Jatim mulai Oktober 1993, setelah ada Surat Perintah dari Pangdam V Brawijaya sebagai Ketua Bakorstranasda Jatim kepada Kapolda Jatim pada 30 September 1993. Dus, pertanyaannya, sebegitu rumit dan sulitkah mengusut kasus Marsinah itu sampai menelan waktu sekitar 5 bulan? Adakah kendalanya yang berarti saat itu, hingga akhirnya harus diambil-alih Bakorstranasda Jatim? Bagaimana kinerja Polres Sidoarjo dan Polda Jatim sendiri ketika itu? Inilah yang masyarakat jadi penasaran. Kasus yang seharusnya tidak sulit untuk diungkap, menjadi jlimet seperti penembakan Brigadir Joshua ini. Seperti halnya Brigadir Joshua, jasad Marsinah pun sempat diautopsi dua kali dan, bahkan tiga kali, karena terdapat perbedaan antara autopsi pertama dan kedua. “Tapi, yang ketiga akhirnya tidak jadi karena jasadnya sudah rusak,” tutur seorang advokat senior di Surabaya yang pernah menjadi penasehat hukum terdakwa kasus Marsinah. Akhirnya muncul kecurigaan, sebenarnya ada dua jasad yang dimakamkan saat itu: jasad Marsinah “asli” dan Marsinah “palsu”. Jasad Marsinah “asli” diautopsi di RSUD Nganjuk yang dimakamkan sebagai “Mrs X” di Nganjuk. Sedangkan Marsinah “palsu” dimakamkan di desa tempat tinggal Marsinah sendiri. Kasus kematian Marsinah ini menarik perhatian pakar forensik almarhum Abdul Mun\'im Idries. Dokter forensik pada RSCM Jakarta itu menemukan banyak kejanggalan. Ia menilai visum dari RSUD Nganjuk terlalu sederhana. Hasil visum hanya menyebutkan, Marsinah tewas akibat pendarahan dalam rongga perut. Tidak ditemukan laporan tentang keadaan kepala, leher, dan dada korban. Pembuat visum harusnya menyebutkan apa penyebab kematian, apakah itu karena tusukan, tembakan, atau cekikan? Menurut Mun’im, tidak benar jika hanya disebutkan mekanisme kematian, seperti pendarahan, atau mati lemas. Sementara dalam persidangan terungkap, alat vital Marsinah ditusuk dalam waktu yang berbeda. Namun dalam laporan hasil visum pertama, hanya ada 1 luka. Mengapa hasil autopsi pertama dan kedua bisa berbeda? Kejanggalan lain, menurut Mun’im, adanya barang bukti yang dipakai untuk menusuk alat vitalnya ternyata lebih besar dari ukuran luka yang sebenarnya. Mun’im pun curiga, bahwa pembuatan visum itu tidak benar. Dua orang yang terlibat dalam autopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah, yaitu Haryono (pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk dan Prof. Dr. Haroen Atmodirono (Kepala Bagian ForensikRSUD Dr Soetomo Surabaya). Karena adanya perbedaan hasil autopsi pertama (di RSUD Nganjuk) dengan autopsi kedua (di RSUD Dr. Soetomo) itulah kemudian dilakukan autopsi ketiga. Tapi, upaya ini gagal dilaksanakan karena jenazah sudah rusak. Lebih parah lagi, barang bukti berupa baju Marsinah yang dikenakan ketika dibunuh dan merupakan barang bukti sangat penting dibakar begitu saja. Hal ini terungkap dalam persidangan di PN Surabaya pada Senin 7 Februari 1994.Pembakaran baju Marsinah terjadi hanya berselang beberapa minggu setelah jenazahnya dibawa ke RSUD Nganjuk. Alasan pihak rumah sakit, karena tak ada petunjuk dari Polres Nganjuk.Sebelumnya, setelah autopsi, barang-barang yang melekat di badan Marsinah memang disimpan di RSUD Nganjuk. Namun, itu tak berlangsung lama. Dari fakta persidangan terungkap ada kejanggalan mengapa baju dan barang bukti lainnya dibakar pihak rumah sakit.Dalam surat yang ditandatangani Kepala RSUD Nganjuk Dr Djarwo P Siswanto, ia sudah memberitahukan Kapolres Nganjuk (Letkol Polisi Hendrajit) bahwa barang bukti itu telah dibakar pihak rumah sakit pada 24 Mei 1993. Alasannya, karena Polres Nganjuk tifak kunjung membalas surat yang mereka kirim sebelumnya.Itulah sepenggal cerita perihal kasus Marsinah yang hingga kini tidak bisa terungkap siapa pelaku sebenarnya, karena 9 tersangka yang diadili sudah dinyatakan “tidak bersalah” oleh Mahkamah Agung. Bagaimana dengan kasus Munir? Mengapa Munir harus dibunuh? Akhirnya dipertanyakan juga, siapa pembunuh aktivis HAM tersebut? Misteri Munir Fakta yuridis, Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjoyo, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN), terdakwa pembunuh Munir Said Thalib, pada 31 Desember 2008 divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Suharto di PN Jakarta. Jaksa Cyrus Sinaga dinilai tak bisa membuktikan “motif dendam”.  Sebelumnya, Jaksa Cyrus mengurai motif mantan Danjen Kopassus tersebut “menghabisi” terkait langkah Munir mengungkap kasus penculikan aktivis mahasiswa 1997-1998 oleh Tim Mawar Kopassus. Seperti dilansir RADAR Surabaya (Senin, 5 Januari 2009), ia lalu dicopot dari Danjen Kopassus yang baru diemban 52 hari. Ini menyebabkan Muchdi sakit hati dan dendam. Dakwaan pada Muchdi juga didasarkan atas keterangan Corporate Security PT Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto (telah divonis 20 tahun). Polly mengaku sudah mendapatkan “ikan besar” di Singapura. Maknanya, lanjut Jaksa Cirus, dia berhasil membunuh Munir. Atas tuduhan itu, BIN tak bisa begitu saja lepas tangan dari konsekuensi hukum yang dihadapi Muchdi. Apalagi, Polly, mantan Dirut Garuda Indra Setiawan, dan Direktur VI BIN Budi Santoso, juga menyebut Muchdi, mantan Kepala BIN Hendropriyono, serta Wakilnya M. As’ad Ali di persidangan. Mengapa Munir dibunuh? Siapa sebenarnya pelakunya? Adakah ini berkaitan dengan aktivitasnya sebagai pembela HAM Indonesia? Adakah ini hasil operasi Indonesia Contra? Artinya, Munir justru dihabisi intelijen asing dalam operasi Indonesia contra? Mengapa Polly terbang satu pesawat dengan Munir? Ini tak diungkap secara transparan. Apa benar “ikan besar” itu adalah Munir? Rencana Munir melanjutkan studinya di Belanda sebenarnya telah diketahui banyak pihak. Selain untuk studi dengan biaya sebuah lembaga asal Amerika Serikat (AS), sedianya pada 7 September 2004 itu Munir mau menyerahkan “dokumen rahasia” pelanggaran HAM. Konon, Munir dari Jakarta membawa 2 tas. Koper berisi pakaian, dan tas kerja hitam isinya dokumen pelanggaran HAM di Indonesia seperti peristiwa Tanjungpriok, Warsidi Lampung, Timor-Timur, dan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh. Jadi, “ikan besar” itu adalah sandi dari “dokumen rahasia”? Ketika rehat Bandara Changi, Polly dan Munir turun dan minum di Café Bean, Changi. Mereka memesan minuman. Tas berisi dokumen yang dibawa Munir gagal diserahkan ke agen asing. Karena gagal, agen asing yang menyaru sebagai pelayan café itu meracuni minuman Munir dengan arsenik cair. Padahal, Polly sempat mencegah Munir agar tak meminumnya, dan menawarkan kopi pesanannya, tapi ditolak. Beberapa saat sebelum meninggalkan cafe, Munir mulai tampak linglung. Bisa jadi, Munir itu dibunuh karena dianggap membahayakan jika BIN menangkap Munir dan agen asing penerima tas itu. Supaya jaringan intelijen asing ini tak terbongkar, maka Munir harus dihabisi. Selang sekitar 3 jam setelah Garuda meninggalkan Bandara Changi, Singapore melanjutkan perjalanan ke Amsterdam, Munir mulai sakit perut dan muntah. Pertolongan dr. Tarmizi Hakim di atas pesawat, gagal: Munir tewas! Anehnya, hasil autopsi lembaga forensik pemerintah Belanda (Netherland Forensisch Instituut-NFI) baru diketahui 2 bulan kemudian. Disebutkan, di lambung Munir terdapat kandungan racun arsenik melebihi batas maksimal yang bisa ditoleransi tubuh: 456 mg. Mengapa NFI menyerahkan hasil autopsinya kepada Indonesia begitu lama? Mungkinkah lembaga intelijen Belanda FDN terlibat dalam operasi Indonesia contra ini? Di mana dokumen rahasia yang ketika itu dibawa Munir hingga di Bandara Changi itu? Sayangnya, begitu Munir ditemukan tewas, tas hitam itu raib. Entah dari intelijen mana yang mengambilnya. Dengan kematian Munir, pihak yang paling dirugikan yaitu BIN. Sebab, Munir adalah aset negara yang bisa membantu membongkar jaringan intelijen asing yang beroperasi di Indonesia. Jadi, tidak mungkin BIN terlibat pembunuhan Munir. Apalagi, penyebab kematian Munir adalah racun arsenik cair yang tak dimiliki BIN. Dari puluhan jenis racun arsenik, yang meracuni Munir adalah satu jenis arsenik yang hanya dimiliki asing. Setelah kasus itu, pelayan yang mengantar minuman sudah tidak ada lagi di café tempat Munir minum. Terungkap pula, ternyata si pelayan baru bekerja di café itu sekitar 3 bulan. Setelah Munir terbunuh, pelayan ini menghilang. Pemilik café juga berganti. Jadi, sejak tiga bulan sebelumnya, Munir menjadi target operasi Indonesia contra. Bagi intelijen asing, dokumen yang dibawa Munir itu sangat penting. Sebab, dengan dokumen tersebut, mereka bisa menyeret Indonesia ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. NFI sendiri cenderung mempersulit pemerintah Indonesia ketika meminta hasil autopsi dan sample organ Munir. Entah apa alasannya, organ Munir disimpan di NFI. Itu yang memperkuat dugaan, operasi Indonesia contra atas Munir ini juga melibatkan intelijen FDN. Terlebih lagi, Suciwati, istri Munir menolak autopsi ulang. Padahal, dengan autopsi ulang atas jenazah Munir, bisa mengungkap dugaan adanya keterlibatan agen asing dalam pembunuhan Munir ini. Sayangnya, Polri tak berusaha menyentuh dugaan tersebut. Polri lebih suka mengusik mantan pejabat BIN seperti Muchdi. Padahal, tidak semua operasi intelijen bisa dibuka secara transparan. Menurut Kolonel (Purn) CPM Nurhana, kasus Marsinah, Munir, dan Sugeng adalah hasil konspirasi tingkat tinggi yang sulit dilacak oleh wartawan biasa, “Kecuali wartawan yang punya dedikasi to tell the truth only the truth.” “Sampai sekarang memang hanya Allah, Tuhan semesta, yang paling tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut,” lanjut Nurhana yang menjabat Dan Pomdam Brawijaya (1993-1996) itu. Akibatnya memang pasti ada korban berikutnya akibat carut-marut kondisi peradilan di Indonesia. “Dan opini publik yang dibentuk oleh pihak sponsor tertentu,” ungkap Nurhana. (*)

LaNyalla Mau Dihancurkan, Rakyat Wajib Melawan!

BY FNN Kamis, 28 Juli 2022 19:08:57 0

Jakarta, FNN – AA LaNyalla sebagai Ketua DPD RI, sudah keliling ke semua provinsi, mendengar keluhan masyarakat, bahwa Pilpres dengan Presidential Threshold (20%) tidak adil dan melanggar UUD. Sementara, Mahkamah Konstitusi (MK) secara kasat mata malah membela tirani. MK memang harus “diintervensi” oleh kekuatan kedaulatan rakyat. Begitu ungkap Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan dalam Twitter Anthony Budiawan @AnthonyBudiawan 2.20 PM · 28 Jul 2022 Pembela PT 20% dan pembela MK yang mempertahankan PT 20%, jelas merupakan kelompok yang mau menghancurkan Indonesia. Konsorium politik dan oligarki tidak senang tindakan Patriotik La Nyalla: Garda terakhir pembela rakyat mau dihancurkan. “Rakyat wajib melawan”. Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti telah resmi dilaporkan kepada Badan Kehormatan DPD RI pada Jumat, 22 Juli 2022. Laporan tersebut dibuat oleh Oktorius Halawa dan Eliadi Hulu dengan dugaan bahwa Ketua DPD RI tersebut telah melanggar kode etik berupa tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Lembaga Peradilan dan tindakan pemanfaatan akun resmi media sosial DPD RI untuk kepentingan pribadi. “Benar bahwa pada hari Jumat, 22 Juli 2022, Kami telah melaporkan dan membuat pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD RI terhadap Saudara AA Lanyalla Mahmud Mattalitti sebagai Ketua sekaligus anggota DPD RI,” kata Oktoriusman Halawa dalam rilis tertulisnya, Rabu siang (27/7/2022). “Berdasarkan data dan fakta yang telah kami kumpulkan, maka patut diduga Ketua DPD RI telah melakukan pelanggaran Kode Etik, Tata Tertib, dan Ketentuan dalam UU MD3,” ujar Oktoriusman Halawa. Menurut Oktoriusman Halawa, Laporan atau Pengaduan tersebut telah disampaikan dan dilakukan verifikasi oleh Kantor Kesekretariatan Badan Kehormatan DPD RI dan Pengaduan dinyatakan lengkap dan diterima langsung oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Set. Badan Kehormatan DPD RI sesuai dengan tanda terima Pengaduan tertanggal 22 Juli 2022. Para Pelapor menuturkan bahwa kedudukan hukum dari Para Pengadu dalam membuat Pengaduan ini adalah Para Pengadu merupakan warga negara Indonesia yang juga adalah warga daerah yang hak konstitusional kedaerahannya dijamin oleh Pasal 18, 18A dan Pasal 18B UUD 1945. Dengan adanya DPD RI, maka Para Pengadu sebagai warga daerah memiliki hak untuk mengikuti, mengawal, dan memberikan masukan terhadap DPD RI baik secara kelembagaan maupun kepada anggota DPD RI secara individu sepanjang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai anggota DPD RI. “Ketua DPD RI dinilai telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan serta mengatasnamakan Lembaga DPD RI untuk melakukan tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan melalui media sosial resmi DPD RI,” tegas Oktoriusman Halawa. “Bahwa sebagai contoh, pada tanggal 15 Juni 2022, akun resmi media sosial DPD RI yaitu Instagram telah membagikan konten yang berjudul “Jika Gugatan Presidential Threshold DPD RI Ditolak, KPI Sebut MK Lecehkan Lembaga Negara dan Rakyat\". “Konten ini menunjukkan bahwa DPD RI berupaya mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang sedang memeriksa dan akan memutus perkara pengujian undang-undang serta berupaya untuk merenggut independensi dan kemerdekaan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara a quo,” tutur Eliadi Hulu yang juga Pengadu. “Lebih lanjut, dalam postingan tersebut terdapat foto bersama antara Ketua DPD RI dengan beberapa orang lainnya dengan memegang Spanduk yang bertuliskan “Tolak Gugatan DPD, MK Lecehkan Lembaga Tinggi Negara & Rakyat”,” tambah Eliadi. Selain itu, Para Pengadu menilai Ketua DPD RI telah melakukan tindakan pemanfaatan akun resmi media sosial DPD RI untuk kepentingan Pribadi. “Bahwa beberapa postingan dalam akun resmi Instagram DPD Republik Indonesia mengandung dan lebih menonjolkan kepentingan pribadi Ketua DPD RI serta bersifat ketua sentris,” ungkap Eliadi. Salah satu contohnya, postingan pada 27 Mei 2022 yang berjudul “Paham Suasana Kebatinan Rakyat, LaNyalla Ungkap Cita-Cita Jadi Presiden untuk Jaga Kedaulatan” dan postingan 28 Mei 2022 berjudul “Bertemu Try Sutrisno, Lanyalla Dapat Wasiat untuk Selamatkan Bangsa dan Negara”. “Konten ini jelas mengandung tujuan kampanye terselubung dan (untuk) kepentingan pribadi dari Saudara LaNyalla, bukan kepentingan Lembaga DPD maupun Daerah atau Rakyat. Apalagi, tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara yaitu akun media sosial resmi Lembaga Negara,” tegas Eliadi. Melalui Pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD RI, Para Pengadu menguraikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPD RI tersebut telah melanggar ketentuan dalam UU MD3, Kode Etik, dan Tata Tertib yang berlaku. “Yang bersangkutan telah Kami adukan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 258 huruf “b”, “d”, dan “f” UU MD3, Pasal 5 huruf “l”, “m”, “q”, dan “t” Kode Etik DPD Nomor 2 tahun 2018, serta melanggar tata tertib dan sumpah/janji jabatan anggota DPD RI,” tegas Eliadi Hulu. (mth/sws)

Pengasuh Ponpes Al-Wafa Dorong Ketua DPD RI Jadi Negarawan Pelurus Bangsa

BY FNN Kamis, 28 Juli 2022 16:37:37 0

Jember, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan sejumlah rangkaian kegiatan reses di Jawa Timur. Salah satunya adalah mengunjungi Pondok Pesantren Al-Wafa di Jember. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq Jember, Prof Dr Abd Muis Thabrani, M.M. Sementara dari Pondok Pesantren Al-Wafa dihadiri KHR Abd Satar (Pengasuh) dan KHR Abd Aziz (Pengasuh Pondok Puteri). Pada kesempatan itu, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Wafa, KHR Abd Satar berharap, LaNyalla menjadi tokoh nasional yang membawa perubahan bagi bangsa ke arah yang lebih baik. “Tentu kami berharap Pak LaNyalla bisa menjadi tokoh nasional yang (bisa)  membawa perubahan bagi bangsa ke arah yang lebih baik. Menjadi generasi pelurus bangsa dan negarawan. Tujuannya adalah membangun kesadaran bangsa,\" kata KHR Abd Satar di Jember, Kamis (28/7/2022). Dengan berpikir dan bertindak sebagai negarawan, KHR Abd Satar menilai LaNyalla akan lebih jernih dalam melihat persoalan. “Soal lain-lain, kalau kita ikhlas mengemban tugas, Insya Allah akan diberi kemudahan jalan,” kata KHR Abd Satar. Ketua DPD RI mengaku sejauh ini ia terus berkomitmen untuk memperkuat jati diri bangsa. Caranya, kata LaNyalla, adalah dengan kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan dengan cara yang benar. Tanpa mengubah sistem demokrasi Pancasila. “Itulah identitas kebangsaan kita sebagaimana diharapkan oleh para pendiri bangsa. Saat ini, dengan konstitusi hasil amandemen 1999-2002, semuanya telah melenceng jauh dari cita-cita para pendiri bangsa kita,”kata LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menilai perlunya bangsa ini untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli. “Dari pondok pesantren ini kita bangun kesadaran tersebut, bahwa kita harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk memperbaiki situasi bangsa ini,” tegas LaNyalla. Bukan tanpa alasan hal itu harus dilakukan. Sebab, katanya, semua yang terjadi pada bangsa ini bermula ketika UUD 1945 naskah asli diamandemen sebanyak empat kali pada 1999-2002. Sejak saat itu, seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara berubah total. “Sejak saat itulah situasi kebangsaan kita berubah total. Relasi sosial mulai timbul benih intoleransi. Maka tak ada kata lain, kita harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli,” ujar LaNyalla. Di sisi yang lain, LaNyalla menyebut ulama, santri, dan pondok pesantren merupakan salah satu pemegang saham Republik ini, lantaran mereka ikut terlibat aktif dalam kemerdekaan Indonesia. “Tak ada peran partai politik dalam pendirian bangsa. Tapi sekarang mereka menjadi penentu tunggal arah perjalanan bangsa ini. Maka, tugas kita saat ini untuk mengembalikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat,” papar LaNyalla. (mth/*)

Pemberitaan Soal Jokowi Bayar Utang, Sungguh Menyesatkan

BY FNN Kamis, 28 Juli 2022 15:58:14 0

Jakarta, FNN – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan mengkritisi pemberitaan media terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke China pada awal pekan ini dan soal pembayaran utang.  ARE   “Media itu seharusnya mencerdaskan bangsa, memberi informasi yang benar, bukan malah menyesatkan,” tegasnya. “Pemerintah, per saldo, tidak (pernah) bayar utang, maka utang pemerintah itu naik terus (Rp triliun): Rp4.785 (2019), Rp6.075 (2020), Rp6.909 (2021), Rp7.040 (05/2022),” ungkap Anthony Budiawan. Utang bilateral yang jatuh tempo harus dibayar, bisa dari utang lagi. Tapi, penurunan utang Surat Berharga Negara bukan karena dibayar, tetapi karena asing divestasi. Judul yang tepat seharusnya: “Asing Ramai-Ramai Divestasi Surat Berharga Negara, Ada Apa?” Coba saja tengok informasi yang dinilai Anthony Budiawan itu menyesatkan. Informasi itu berasai dari rilis Bank Indonesia yang kemudian ditayangkan pada 15 Juli 2022. Utang Luar Negeri RI Turun 3 Bulan Beruntun sampai Mei 2022 https://databoks.katadata.co.id › utan...· Translate this page Jul 15, 2022 — Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia berada di angka US$406,3 miliar pada Mei 2022, turun 0,9% dari bulan ... Utang Luar Negeri Indonesia Turun, Kini Sisa Rp 6.094 Thttps://www.cnbcindonesia.com › uta...· Translate this page Jul 15, 2022 — Jakarta, CNBC Indonesia - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2022 kembali menciut. Posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2022 tercatat ... Tak Cuma ke China, Utang Indonesia ke Negara Ini Juga Turun https://www.cnbcindonesia.com › tak...· Translate this page 2 days ago — Jakarta, CNBC Indonesia - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2022 kembali menyusut. Tidak hanya terhadap China namun juga banyak ... Utang Luar Negeri Indonesia Mei 2022 Turun Jadi USD 406,3 M https://bisnis.tempo.co › read › bank-...· Translate this page Jul 15, 2022 — TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir Mei 2022 sebesar US$ 406,3 miliar, ... Dalam link media di atas disebutkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2022 kembali menciut. Posisi ULN Indonesia pada akhir Mei 2022 tercatat sebesar 406,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 410,1 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, ULN Mei 2022 terkontraksi 2,6% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 2,0% (yoy). ULN Pemerintah bulan Mei 2022 konsisten melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada Mei 2022 tercatat sebesar 188,2 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 190,5 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,5% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 7,3% (yoy). Tren penurunan ULN terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan Mei 2022 dan pengaruh sentimen global yang memicu pergeseran investasi portofolio di pasar SBN domestik oleh investor nonresiden. ULN swasta menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada Mei 2022 tercatat sebesar 209,4 miliar dolar AS, turun dari 210,9 miliar dolar AS pada April 2022. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 0,7% (yoy) setelah tumbuh 0,3% (yoy) pada bulan sebelumnya. Penurunan tersebut dikontribusikan oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mengalami kontraksi sebesar 0,9% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 0,8% (yoy). Perkembangan ini terutama berasal dari pembayaran pinjaman dan surat utang yang jatuh tempo. Di sisi lain, ULN lembaga keuangan (financial corporations) tumbuh sebesar 0,3% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,9% (yoy). “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada bulan Mei 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 32,3%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 32,6%,” tulis BI. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7% dari total ULN. “Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.” Menurut rilis BI, peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.” Sebaiknya teliti sebelum menulis, jangan asal sensasi, jangan memberi opini menyesatkan. (mth/sws)

Bahaya Tionghoa (China) Era Jokowi

BY FNN Kamis, 28 Juli 2022 11:23:11 0

Apalagi negara terperangkap hutang yang sangat besar dengan RRC dan warga China yang sering disebut Oligarki itu sudah menguasai semua lembaga negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA pertengahan abad ke-19, jumlah imigran Tionghoa yang masuk sudah mencapai seperempat juta orang. Jumlah itu terus meningkat hingga pada 1930. Orang-orang Tionghoa yang jumlahnya makin banyak itu kemudian tinggal berkelompok di satu wilayah yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia-Belanda. Biasa disebut Pecinan. Dalam bidang sosial-budaya, mereka digabung dalam organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (THHK). Sementara, di bidang ekonomi, organisasi Siang Hwee, sebuah kamar dagang Tionghoa (Chineze kamer van koophandel) didirikan. Mereka selanjutnya tinggal untuk selamanya di Nusantara. Hasrat dan keinginan untuk menguasai Jawa seperti apa yang pernah dilakukan oleh Khubilai Khan tidak pernah surut dan padam. Orang orang China sepanjang sejarah terus berbondong-bondong masuk ke Nusantara. Pada 1619 Belanda menunjuk Souw Beng Kong menjadi Kepitein der Chinezen di Batavia. Dan, pada 1837 ditunjuk Tan Eng Goan sebagai Mayoor der Chinezen di Batavia. Ketika itu warga China yang melakukan penyuapan kepada pegawai kompeni sudah dipraktekkan. Dengan minum minuman keras hingga memberikan regognitiegeld (uang dibayar setiap tahun yang dibayarkan sebagai pengakuan atas hak). Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa bantuan opsir China. Itulah sebenarnya yang melakukan dan melaksanakan order penindasan. Berabad-abad Belanda mewariskan struktur ekonomi didominasi ke pedagang China. Penghianatan China di Nusantara antara lain: - Menjadi kaki tangan Belanda dalam menjajah Nusantara. - Mendzalimi warga pribumi dengan sebutan Inlander dan digolongkan dalam kelas terbawah. - Dalam pertempuran 10 November 1945 memberi ruang gerak sekutu. Wajar jika tidak peduli dengan warga pribumi yang berlumuran darah. Bahkan mengaktifkan prajurit kuncir yang kejam, dikenal dengan Poh An Tui. - Sebagai kaki tangan Belanda dalam pertempuran agresi pertama 21 Juli 1947. - Mendirikan dan mendanai PKI Muso termasuk mensuplai senjata. - Mendanai dan mendukung PKI DN Audit kemudian meletus G 30 S PKI. Paska tragedi G-30-S/PKI tersebut munculah Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 berisi antara lain pembatasan dan perayaan China. Disusul Surat Edaran No. 06/Preskab/6/67 tentang penggunaan nama China dan istilah Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan. Gerak-gerik masyarakat China mendapatkan pengawasan ketat dari Badan Koordinasi Masalah China (BKMP) yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Muncullah Keputusan Presiden Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 tentang nama bagi masyarakat China. Beruntun keputusan Presiden Kabinet No. 37/U/IV/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian masalah China. Pada tahun yang sama muncul Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE.06/PresKab/6/1967 tentang kebijakan pokok WNI asing dapam proses asimilasi terutama mencegah kemungkinan terjadinya kehidupan ekslusif rasial. WNI yang masih menggunakan nama China diganti dengan nama Indonesia. Mereka memegang teguh ajaran dan filsafat Sun Tsu, Seni Perang, dipelajari dengan tekun dan sungguh-sungguh. Politik bisnis, bisnis itu perang. Kalau pasar adalah medan perang maka diperlukan strategi dan taktik. Sun Tsu menulis: “Serang mereka di saat mereka tak menduganya, di saat mereka lengah. Haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah Agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandaskan pada tipuan”. Ketika Pribumi sedang terus terkena gempuran, keluarlah Instruksi Presiden No. 27 tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Sebuah Keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Sementara, PBB justru melindungi eksistensi warga Pribumi. Melalui Sidang Umum PBB 13 September 2007, mengakui bahwa setiap belahan bumi itu ada penduduk asli (Indigenous People = Pribumi) yang harus dijaga. Pada pendiri bangsa ini sudah berfikir untuk melindungi anak cucu dari kejahatan yang akan memusnahkannya. Di situlah lahir Pancasila dan UUD 1945. Sebagai penghormatan pada kaum pribumi, maka lahirlah Asuransi Bumiputera. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Instruksi Presiden No 14/1967 yang melarang etnis China merayakan pesta agama dan penggunaan huruf huruf China dicabut, sehingga lahirlah Keputusan Presiden No. 6/2000, yang memberikan warga China kebebasan melaksanakan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya kepadanya. Era Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden No. 19 tahun 2002, hari Imlek menjadi hari libur Nasional. Sejarah terus berlanjut yang tidak pernah dipikirkan oleh para pendiri negeri tercinta ini. Pada Rapat Paripurna MPR RI pada 9 Desember 2001, amandemen ketiga UUD 45. Perjuangan bangsa dengan susah payah dijalani dan diperjuangkan tiba- tiba berahir. Hak Indigenous People terkenal dengan Trilogi Pribumisme dianggap tidak ada. Tidak lagi diakui Pribumi sebagai pendiri negara, penguasa dan pemilik negara. Pasal 6 ( 1 ) UUD 45 yang semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia Asli”, diganti menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Sampai di sini mimpi Khubilai Khan sejak abad 13 terwujud dan berhasil menembus pusat kendali politik. Dipertontonkan kepada dunia warisan perjuangan bangsa dibelokkan, pagar negara dirobohkan. Peluang emas bagi warga khususnya keturunan China berlompatan, lalu mendirikan Partai Politik yang sudah diduga arahnya akan menguasai Nusantara. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahir Keputusan Presiden No. 12 tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE - 06/Pred.Kab/6/1967, isinya “kita tidak boleh menyebut China diganti Tionghoa atau komunitas Tionghoa. Sekilas sejarah ini luar biasa, Indonesia tidak pernah mempermasalahkan negeri leluhurnya disebut sebagai identitas aslinya (India, Arab, dll). Kita mengada-ada yang sebenarnya tidak ada yaitu: RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Dalam sejarah di Nusantara terus sebagai penghianat bangsa dan negara. Tentu tidak menafikan ada beberapa warga keturunan China yang tampil patriotik membela negara bahkan sebagai menteri. Tibalah sejarah sedang mencatat di era Presiden Joko Widodo, negara sudah terbuka tanpa hambatan dengan dalih investasi masuklah TKA China tidak diwaspadai, bahkan dilindungi dengan berbagai macam dalih sebagai tenaga kerja ahli dan macam dalih lainnya. Ada keresahan masyarakat bahwa Indonesia sudah dekat, bahkan sudah dikuasi RRC, tidak bisa disalahkan dan tidak bisa diremehkan. Apalagi negara terperangkap hutang yang sangat besar dengan RRC dan warga China yang sering disebut Oligarki itu sudah menguasai semua lembaga negara. Mereka sudah menguasai semua sektor ekonomi dan arah politik negara Indonesia. Negara dalam bahaya – bahaya dan bahaya! (*)

Minta Dukungan Jadi Kabupaten Kepulauan, Pemkab dan DPRD Sumenep Temui Ketua DPD RI

BY FNN Kamis, 28 Juli 2022 10:10:28 0

Surabaya, FNN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep bersama anggota DPRD Sumenep meminta dukungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk mendapatkan status Kabupaten Daerah Kepulauan. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada LaNyalla yang sedang melakukan kegiatan reses di Jawa Timur, Rabu (27/7/2022). Pada kesempatan itu, hadir di antaranya Hamid Alimunir (Ketua Banggar DPRD Sumenep), Syukri (Wakil Ketua Banggar), dan anggota Banggar masing-masing Dul Siam, Abu Hasan, M Muhri, M Ramzi, Jubriyanto, Syaiful Bar, Irwan Hayat, Akhmad Jasuli, AZ Rakhman, Subaidi, Holik, Suwaifi Qoyyum. Hadir pula Yayak Nurwahyudi, Kepala Bappeda Pemkab Sumenep berserat jajarannya. Ketua Banggar DPRD Sumenep, Hamid Alimunir, berharap RUU Daerah Kepulauan dapat segera disahkan dan Kabupaten Sumenep termasuk di dalamnya. “Kami meminta agar hal ini bisa dikawal DPD RI, agar Kabupaten Sumenep bisa diakui sebagai Kabupaten Kepulauan,” kata Hamid di Surabaya. Dikatakannya, Sumenep memiliki syarat untuk dapat diakui sebagai daerah kepulauan. Sumenep sebagai wilayah kepulauan juga banyak memberikan kontribusi untuk devisa negara. “Tapi tak ada DAK yang masuk ke kami. Tidak boleh katanya,” ujar Hamid. Anggota Banggar DPRD Sumenep, Dul Siam, menambahkan, keinginan untuk menjadi kabupaten kepulauan sudah puluhan tahun diupayakan. “Kami meminta dukungan untuk itu, karena jika dilihat dari sisi geografis, Sumenep lebih memungkinkan menyandang predikat daerah kepulauan dibanding daerah lainnya di Madura ini. Kami memiliki 126 kepulauan,” kata Dul Siam. Kepala Bappeda Pemkab Sumenep, Yayak Nurwahyudi, menjelaskan pihaknya telah menempuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan status daerah kepulauan. Pada pertemuan sekitar 5 tahun lalu untuk membahas draf RUU Daerah Kepulauan, Yayak menjelaskan jika Sumenep telah tercantum sebagai daerah kepulauan. “Kami berada di peringkat enam. Kriterianya sudah jelas. Kami berharap agar RUU tersebut dapat segera disahkan menjadi undang-undang, namun sampai hari ini belum juga diundangkan,” ujar Yayak. Yang ia ketahui, inisiasi RUU Daerah Kepulauan datang dari DPD RI. Oleh karenanya, ia datang menemui LaNyalla dengan harapan dapat segera mendorong kembali agar RUU Daerah Kepulauan dapat segera menjadi prioritas untuk dibahas di parlemen. “Kami berharap dapat dijadikan prioritas agar RUU Daerah Kepulauan ini segera dibahas dan diundangkan,” ujar Yayak. Sementara LaNyalla mengakui jika RUU Daerah Kepulauan memang merupakan inisiatif DPD RI. Meski sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun faktanya draf RUU Daerah Kepulauan ditarik kembali. “Saya akan tetap berusaha untuk memperjuangkan agar RUU Daerah Kepulauan dapat segera dibahas dan diundangkan,” kata LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, UU itu menjadi jawaban permasalahan daerah kepulauan dalam mengejar ketertinggalan pembangunan fisik dan sumber daya manusia. Selain itu, UU Daerah Kepulauan bisa menjadi pendongkrak kebangkitan perekonomian daerah kepulauan di masa pandemi. “Dengan hadirnya UU Daerah Kepulauan, aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang baik, serta produktivitas pulau-pulau kecil, investasi pesisir dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dapat terwujud,” kata LaNyalla. Dikatakannya, DPD RI melihat bahwa UU Daerah Kepulauan pun sejalan dengan visi dan misi Presiden untuk menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia dan sebagai wujud kehadiran negara di daerah kepulauan, sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 18A dan Pasal 18B. LaNyalla menjelaskan, ada 9 subtansi penting dari RUU tentang Daerah Kepulauan yang semuanya berorientasi kepada paradigma pembangunan Maritim. Di dalamnya juga mengakomodasi 6 elemen penting seperti posisi geografis, bentuk fisik, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter pemerintahan dan karakter bangsa. Substansi pertama adalah perhatian khusus atas paradigma pembangunan maritim, selain paradigma pembangunan daratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah saat ini. “Kedua yakni jaminan pemenuhan kebutuhan fisik dasar dan perlindungan dari cuaca ekstrem. Ketiga, adalah pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah serta kesehatan yang ditanggung oleh negara,” jelasnya. Keempat, lanjutnya, adalah pendanaan khusus melalui dana khusus kepulauan. Kelima, RUU tersebut mengatur konsep Dana Khusus Kepulauan (DKK) dengan besaran minimal 5% dari dana transfer umum dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. “Keenam, berkaitan dengan perizinan yaitu izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal tangkap ikan, pendaftaran kapal tangkap untuk bobot 30 sampai 60 gross ton, dan penerbitan usaha serta pengolahan hasil perikanan lintas daerah kepulauan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan,” paparnya. Ketujuh, mengatur tentang kewenangan tertentu dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Kedelapan, adalah tentang kewenangan bidang perdagangan antar pulau skala besar. Sedangkan kesembilan, menyangkut konsepsi bahwa Pulau-pulau Kecil Terluar atau PPKT, adalah aset strategis nasional sebagai penguat kedaulatan NKRI. (mth/*)

Ketua DPD RI LaNyalla Dilaporkan ke Badan Kehormatan Karena Diduga Melanggar Kode Etik

BY FNN Rabu, 27 Juli 2022 22:54:50 0

Jakarta, FNN – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti telah resmi dilaporkan kepada Badan Kehormatan DPD RI pada Jumat, 22 Juli 2022. Laporan tersebut dibuat oleh Oktorius Halawa dan Eliadi Hulu dengan dugaan bahwa Ketua DPD RI tersebut telah melanggar kode etik berupa tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Lembaga Peradilan dan tindakan pemanfaatan akun resmi media sosial DPD RI untuk kepentingan pribadi. “Benar bahwa pada hari Jumat, 22 Juli 2022, Kami telah melaporkan dan membuat pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD RI terhadap Saudara AA Lanyalla Mahmud Mattalitti sebagai Ketua sekaligus anggota DPD RI,” kata Oktoriusman Halawa dalam rilis tertulisnya, Rabu siang (27/7/2022). “Berdasarkan data dan fakta yang telah kami kumpulkan, maka patut diduga Ketua DPD RI telah melakukan pelanggaran Kode Etik, Tata Tertib, dan Ketentuan dalam UU MD3,” ujar Oktoriusman Halawa. Menurut Oktoriusman Halawa, Laporan atau Pengaduan tersebut telah disampaikan dan dilakukan verifikasi oleh Kantor Kesekretariatan Badan Kehormatan DPD RI dan Pengaduan dinyatakan lengkap dan diterima langsung oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Set. Badan Kehormatan DPD RI sesuai dengan tanda terima Pengaduan tertanggal 22 Juli 2022. Para Pelapor menuturkan bahwa kedudukan hukum dari Para Pengadu dalam membuat Pengaduan ini adalah Para Pengadu merupakan warga negara Indonesia yang juga adalah warga daerah yang hak konstitusional kedaerahannya dijamin oleh Pasal 18, 18A dan Pasal 18B UUD 1945. Dengan adanya DPD RI, maka Para Pengadu sebagai warga daerah memiliki hak untuk mengikuti, mengawal, dan memberikan masukan terhadap DPD RI baik secara kelembagaan maupun kepada anggota DPD RI secara individu sepanjang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai anggota DPD RI. “Ketua DPD RI dinilai telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan serta mengatasnamakan Lembaga DPD RI untuk melakukan tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan melalui media sosial resmi DPD RI,” tegas Oktoriusman Halawa. “Bahwa sebagai contoh, pada tanggal 15 Juni 2022, akun resmi media sosial DPD RI yaitu Instagram telah membagikan konten yang berjudul “Jika Gugatan Presidential Threshold DPD RI Ditolak, KPI Sebut MK Lecehkan Lembaga Negara dan Rakyat\". “Konten ini menunjukkan bahwa DPD RI berupaya mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang sedang memeriksa dan akan memutus perkara pengujian undang-undang serta berupaya untuk merenggut independensi dan kemerdekaan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara a quo,” tutur Eliadi Hulu yang juga Pengadu. “Lebih lanjut, dalam postingan tersebut terdapat foto bersama antara Ketua DPD RI dengan beberapa orang lainnya dengan memegang Spanduk yang bertuliskan “Tolak Gugatan DPD, MK Lecehkan Lembaga Tinggi Negara & Rakyat”,” tambah Eliadi. Selain itu, Para Pengadu menilai Ketua DPD RI telah melakukan tindakan pemanfaatan akun resmi media sosial DPD RI untuk kepentingan Pribadi. “Bahwa beberapa postingan dalam akun resmi Instagram DPD Republik Indonesia mengandung dan lebih menonjolkan kepentingan pribadi Ketua DPD RI serta bersifat ketua sentris,” ungkap Eliadi. Salah satu contohnya, postingan pada 27 Mei 2022 yang berjudul “Paham Suasana Kebatinan Rakyat, LaNyalla Ungkap Cita-Cita Jadi Presiden untuk Jaga Kedaulatan” dan postingan 28 Mei 2022 berjudul “Bertemu Try Sutrisno, Lanyalla Dapat Wasiat untuk Selamatkan Bangsa dan Negara”. “Konten ini jelas mengandung tujuan kampanye terselubung dan (untuk) kepentingan pribadi dari Saudara LaNyalla, bukan kepentingan Lembaga DPD maupun Daerah atau Rakyat. Apalagi, tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas negara yaitu akun media sosial resmi Lembaga Negara,” tegas Eliadi. Melalui Pengaduan kepada Badan Kehormatan DPD RI, Para Pengadu menguraikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ketua DPD RI tersebut telah melanggar ketentuan dalam UU MD3, Kode Etik, dan Tata Tertib yang berlaku. “Yang bersangkutan telah Kami adukan dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 258 huruf “b”, “d”, dan “f” UU MD3, Pasal 5 huruf “l”, “m”, “q”, dan “t” Kode Etik DPD Nomor 2 tahun 2018, serta melanggar tata tertib dan sumpah/janji jabatan anggota DPD RI,” tegas Eliadi Hulu. (mth)

Presiden Berpotensi Masuk Jebakan China

BY FNN Rabu, 27 Juli 2022 13:39:55 0

Kunjungan Presiden Jokowi saat ini ke China diduga kuat tak akan membawa kebaikan untuk bangsa dan negara ini, tetapi justru membayakan Indonesia untuk masa depan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo berangkat ke Beijing pada Senin (25/7/2022), untuk kunjungan ke China. Agenda apa yang akan dibicarakan semua belum mengetahui. Peneliti Jepang, Masako Kuranishi dari Universitas Tsurumi dan Universitas Seigakuin Jepang mengingatkan Indonesia agar sangat hati-hati terhadap gerakan China di Asia terutama di Indonesia. Jangan sampai salah langkah kalau tak mau negeri Nusantara ini berantakan nantinya gara-gara China. China punya rencana atau konsep besar sejak Oktober 2013 terhadap Asia, yaitu Maritime Silk Road atau sering dijuluki One Belt One Road atau OBOR, sebuah ide yang dilemparkan oleh Presiden China Xi Jinping. Secara kasar dikatakan munculnya hegemoni China terhadap negara-negara di Asia, seperti di Indonesia akan dimulai dengan penguasaan Kereta Api (KA). Daerah yang dilewati akan dikuasai China. Awal kerja patungan 60% Indonesia dan 40% China. Ada agenda tersembunyi, China yakin Indonesia akan susah membayar dan pada akhirnya penguasaan mayoritas akan beralih ke pihak China. Demikian rencana tenaga kerja sejak awal sudah dirancang, akan didatangkan dari China. Gesekan dengan warga pribumi mereka sudah siap. China akan memberikan pinjaman yang sangat besar ke Indonesia. Kuranishi sampai heran Indonesia kok mau menerima pinjaman tersebut, dengan bunga 2%, padahal Jepang bisa memberikan pinjaman dengan bunga 1% per tahun. China dengan bermuka manis sengaja memberikan pinjaman, China itu tahu persis Indonesia akan kesulitan mengembalikan pinjamannya, sehingga akan lebih mudah dikendalikan dan dikuasai menyangkut sumber ekonominya. Itu kata Masako. China begitu manis untuk Indonesia. Bahkan, sejak awal China sudah mempersiapkan sebuah tindakan yang juga diperlukan apabila di Indonesia sampai timbul kerusuhan anti China. Masuklah proyek infrastruktur dari China: pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1000 km, jalan kereta api 8.700 meter, pembangunan tenaga listrik berkapasitas 35.000 Mega Watt. Itu terjadi setelah Jokowi pidato di KTT APEC di Beijing 8-12 Nopember 2014 yang meminta negara negara pasifik menanamkan modalnya di Indonesia. Ini langsung ditangkap peluang itu oleh China yang sejak abad ke-13 sudah akan menguasai Nusantara. Presiden Jokowi begitu ada tawaran utang (pinjaman) bergerak cepat tanpa berpikir tentang kemampuan membayar dan resiko utang yang akan terjadi. Pada 25-27 Maret 2015, China mengkongkritkan rencana pinjaman dan pembangunan yang dijanjikan China sebelumnya. Gayung bersambut disetujuinya delapan nota kesepakatan China-Indonesia. Dan pada 27 Mei 2015 Wakil Perdana Menteri China datang ke Indonesia. China akan mempererat kerjasama di bidang keamanan politik, ekonomi, dan perdagangan. Presiden Jokowi lengah. Dari kedelapan nota kesepahaman tersebut ada implikasi dan memunculkan isu strategis yang membahayakan negara dengan datangnya jutaan warga China masuk ke Indonesia. Karena penduduk China sudah mencapai 1,6 miliar jiwa. Masuknya warga China ke Indonesia jelas ada skenario lain dari RRC untuk melakukan Overseas Chinese, untuk menguasai sumber daya lain dengan nafas Post-neo-colonialism, juga Planted agent RRC di uar negeri. Kunjungan Presiden Jokowi saat ini ke China diduga kuat tak akan membawa kebaikan untuk bangsa dan negara ini, tetapi justru membayakan Indonesia untuk masa depan. Apalagi Jokowi ketemu Xi Jinping dalam kondisi sangat lemah dari dukungan ekonomi (karena hutang yang sudah jatuh tempo) dan politik (begitu berani  mengembalikan TKA yang sudah masuk ke Indonesia) akan ada ancaman dari China. Pengamat politik Rocky Gerung meyakini, Jokowi dalam pertemuan itu akan membahas masalah Ibukota Negara (IKN) dan utang luar negeri Indonesia.  mengangap, sikap Jokowi dalam membaca geopolitik cenderung dangkal dengan mengunjungi China, kata Rocky Gerung dikutip dari kanal YouTube-nya, Rocky Gerung Official, Selasa (26/7/2022). Bahkan kalau dengan dalih investasi ada agenda menambah hutang kepada China..habis sudah Indonesia. (*)

Kebangkitan dan Jati Diri Umat

BY FNN Rabu, 27 Juli 2022 12:49:07 0

Karenanya kerjasama dengan dan belajar tentang kebaikan dari siapa saja adalah tabiat alami dari Umat ini. Kerena percikan-percikan kebaikan itu di mana saja bersumber dari “Al-Haqq”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation BERABAD-abad sebelum lahirnya Muhammad SAW, nabi dan rasul terakhir ke dunia ini, Barat (baca Yunani) dan Timur (baca Persia) telah banyak melahirkan filosof-filosof karya-karya besar pada masanya. Keduanya bahkan merupakan bangsa adi daya (super power) yang sangat berkompetisi. Menang-kalah dalam peperangan di antara mereka silih berganti. Dalam situasi itulah Rasulullah diutus dengan ajaran yang universal “laa syarqiyah wa laa ghorbiyah”. Bahwa ajarannya tidak terdefenisiikan oleh batas geografis, Barat atau Timur. Dan yang lebih penting ajaran itu bukan hadir untuk meniru yang dianggap pada masanya. Bahkan di atas dari semua itu dunia menilai peradaban identik dengan Peradaban Yunani (Greek Civilization) di Barat. Dan peradaban Persia (Persian Civilization) di Timur. Arab sendiri dianggap bangsa yang tiada peradaban. Hebatnya Rasulullah pun hadir dengan peradaban pertama yang paling universal dan kokoh. Dan uniknya adalah dalam proses menghadirkan peradaban itu Rasulullah SAW tidak meniru-niru kreasi Barat (Yunani) ataupun Timur (Persia) yang dianggap hebat di zamannya. Pelajaran terpenting dari cuplikan sejarah ini adalah bahwa tidak mungkin untuk Umat ini bangkit jika masih memiliki rasa minder (inferiority complex). Dan dalam proses kebangkitannya, Dan Umat ini tidak pernah kuat dengan belas kasih orang lain, Barat maupun Timur. Umar Ibnu Khattab pernah menegaskan: “Sungguh Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan tanpa Islam, Allah akan menghinakan kita kembali”. Sebenarnya bukan berarti Umat ini tidak perlu belajar dari orang lain. Karena yakinlah kebenaran dan kebaikan itu sifatnya universal. Kebaikan yang ada pada orang lain adalah hikmah-hikmah yang bertebaran dari Sumber yang sama. “Jangan sekali-kali ragu. Karena kebenaran itu dari Tuhanmu”. (Al-Quran). “Hikmah adalah mutiara yang hilang dari beriman. Di mana saja kamu dapatkan ambillah”. (Hadits). Karenanya kerjasama dengan dan belajar tentang kebaikan dari siapa saja adalah tabiat alami dari Umat ini. Kerena percikan-percikan kebaikan itu di mana saja bersumber dari “Al-Haqq”. Yang dimaksud tidak meniru dan menjiplak dari orang lain di atas lebih sesungguhnya sekedar sebagai peringatan agar Umat ini dalam mindset dan mentalitas jangan kehilangan jatidiri. Bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan dunia, jati diri Umat ini tetap “iman-Islam”. “Wa laa tahinu wa laa tahzanu wa antum Al-a’launa in kuntum mukminin”. Maka dalam dunai yang berkarakter saling terkait (interconnected) dan saling memerlukan (interdependent) Umat harus mampu menjaga keseimbangan antara antara jatidiri (izzah) dan membangun kerjasama (ta’awun) bahkan belajar (ta’aruf) bersama dan dari orang lain. NYC Subway, 26 Juli 2022. (*)

KSPSI Bisa Paham Bila Gubernur DKI Banding Soal Putusan Upah PTUN

BY FNN Rabu, 27 Juli 2022 11:35:05 0

Jakarta, FNN – Sengkarut UMP DKI yang telah dinaikkan Gubernur DKI Anies Baswedan 5,1% pada 2022 dan digugat APINDO DKI agar naiknya 0,85% saja hampir sampai pada kesimpulan. Putusan PTUN agar Gubernur membatalkan putusannya dan memerintahkan Gubernur Anies merujuk ke Dewan Pengupahan yang naiknya 3.57% harus diputuskan apakah Gubernur banding atau tidak paling lambat pada 29 Juli ini. Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat bisa memahami argumen-argumen baik yang menghendaki banding ataupun tidak. Bila tidak banding, maka upah yang berlaku harus turun menjadi seperti usulan Dewan Pengupahan 3,57%. Namun di sisi lain ada pengakuan dari Hakim PTUN bahwa UU Cipta Kerja dan PP 36 tentang Pengupahan tidak digunakan dan bisa menjadi acuan untuk tahun-tahun berikutnya. Memang tidak ada kepastian bila Pejabat Gunernur pengganti Anies Baswedan akan menggunakan rujukan PTUN itu. “Memang hampir pasti birokrat yang jadi Gunernur seperti Kerbau yang dicocok hidungnya oleh Pemerintah Pusat, tidak mungkin berani mengingkari UU Omnibus Law Cipta Kerja,” kata Jumhur prihatin. Dengan pertimbangan itu, bila Gubernur DKI Banding atas putusan PTUN, maka KSPSI akan bisa memahami. “Ya kita paham-lah, kalau Gubernur mendatang pakai PP 36 namun setidaknya harus merujuk pada upah yang sekarang berlaku yang naik 5,1% itu,” pungkas Jumhur. (mth/MD)

Brigadir Joshua: “Belajar” dari Kasus Marsinah dan Munir? (2)

BY FNN Rabu, 27 Juli 2022 10:52:54 0

“Tapi soal plat untuk cetak bungkus rokok yang dibuat oleh PT CPS Rungkut Surabaya. Dan, Marsinah tahu itu, karena dia pernah kerja di sana,” ungkap seorang advokat senior kala itu. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) SURAT Perintah Penyelidikan dan Penyidikan itu ditandatangani Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Haris Sudarno selaku Ketua Bakorstanasda Jatim, 30 September 1993 yang ditujukan kepada Kapolda Jatim Mayjen Polisi Emon Rivai Arganata. Haris Sudarno mulai menjabat Pangdam V Brawijaya mulai 30 Maret 1993, menggantikan Mayjen TNI R. Hartono (dengan jabatan terakhir KSAD pada 1995-1997 dengan pangkat Jenderal). (Saya tahu Sprint itu karena saat itu ditunjukkan oleh Asisten Intelijen Kodam V Brawijaya, Kolonel Riswan Ibrahim, ketika diminta datang ke kantornya dan ditanya perihal tulisan dalam FORUM Keadilan yang menulis, usai bertemu ke-13 buruh teman Marsinah pada 5 Mei 1993 yang diundang itu, Kapten Sugeng langsung pulang, tidak keluar lagi hingga esok harinya). Tim beranggotakan Kapolda Jatim dan Komandan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim sebagai penanggungjawab. Sementara, anggotanya tim dari Polda Jatim dan Den Intel Kodam V Brawijaya sebagai penyidik/penyelidik. Keikutsertaan Bakorstanasda dalam penanganan kasus Marsinah ini, karena diduga ada keterlibatan anggota TNI, yang isunya mulai dikembangkan oleh Munir yang saat itu masih bergabung dengan LBH Surabaya. Pembunuhan Marsinah ini saat itu menjadi isu Nasional dan, bahkan Internasional. Singkat cerita, dari proses persidangan mereka diputus bersalah dan divonis penjara oleh PNegeri Surabaya dan PN Sidoarjo, serta PT Tinggi Jawa Timur, kecuali Yudi Susanto yang dibebaskan hakim PT Jatim. Jaksa Penuntut Umum yang menolak putusan bebas terhadap Yudi Susanto kemudian mengajukan pemohonan kasasi ke Mahkamah Agung, permohonan kasasi juga diajukan delapan terdakwa lainnya. Pada 3 Mei 1995, MA memvonis sembilan terdakwa Tidak Terbukti melakukan perencanaan dan membunuh Marsinah. Kapten Kusaeri, mantan Danramil Porong pun diputus bebas oleh Mahkamah Militer Surabaya karena memang tidak terkait dengan pembunuhan Marsinah itu. Selesaikah persoalannya? Ternyata tidak juga. “Persidangan dimaksudkan untuk mengaburkan militer tanggung jawab atas pembunuhan itu,” tulis Amnesty Internasional dalam laporannya: “Kekuasaan dan Impunitas: Hak Asasi Manusia di bawah Orde Baru”. Pada 2000 Presiden Abdurrahman Wahid meminta mengusut kembali kasus Marsinah. DPRD Jatim ditugasi Gus Dur membongkar ulang penyidikan dan pengadilan kasus Marsinah. Ketika itu, Ketua Pansusnya adalah Djarot Syaiful Hidayat dari PDIP. “Anda buka file-nya. Anda akan tahu hasilnya apa… dan siapa saya di mata Pansus DPR tingkat I Jatim,” ungkap Kolonel (Purn) CPM Nurhana dalam Nurhana Tirtaamijaya on Februari 22, 2008. “Tapi kenapa tidak diumumkan (ditulis) di media cetak Jakarta? Kenapa tidak diumumkan bahwa kasus Marsinah itu sudah selesai, tuntas secara hukum, yaitu Nebis in idem?” tegas mantan Dan Pomdam V Brawijaya itu. “Kalau Anda memang berniat ingin jadi wartawan yang berani to tell the truth, only the truth, saya dukung…tapi kalau takut…ya sekedar untuk rasa ingin tahu Anda saja,” lanjut Nurhana ketika saya diberi kesempatan wawancara dengan Kusaeri di Markas Pomdam V Brawijaya. Menurutnya, Indonesia tak akan pernah bangkit kalau di era kebebasan pers sekarang ini, “Kejujuran dan kebenaran hakiki tidak ditumbuh-kembangkan oleh para jurnalis kita yang terhormat.” Rupanya kasus Marsinah dimanfaatkan untuk mendeskriditkan TNI sehingga meski secara yuridis sudah selesai, namun secara politis masih dipersoalkan. Yang “dibidik” kali ini adalah Mayor Sugeng, mantan Pasie Intel Kodim 0826. Dasarnya adalah Surat Panggilan beberapa buruh PT CPS untuk menghadap ke Kodim 0816. Surat itu ditandatangani Sugeng. Inilah yang selalu dipakai dasar oleh Munir untuk “menyeret” Sugeng. Surat ini ditemukan dalam tas kresek hitam yang dibawa Marsinah di dekat gubuk hutan Wilangan itu. Secara logika, apa mungkin seorang pembunuh akan meninggalkan jejak seperti surat ini. Sementara, bukti baju yang dia pakai sudah dibakar oleh pihak RSUD Nganjuk. Kalau Marsinah bisa ditanya dan bercerita, dia akan tertawa sambil menangis sedih. Tertawa melihat betapa logika bisa diputar-balikkan oleh para penegak hukum, pakar hukum, pengamat politik, para pengacara terlibat. “Sehingga, sesuatu yang seharusnya sangat mudah menjadi jlimet dan susah dimengerti,” ungkap Nurhana. Marsinah telah mengancam CPS lewat Mutiari, HRD PT CPS, akan melaporkan PT CPS ke Polisi tentang pemalsuan arloji tangan yang diproduksi, apabila jadi mem-PHK 13 temannya. Mutiari kemudian lapor kepada Yudi Susanto, pemilik PT CPS. Yudi Susanto memerintahkan kepala Satpam PT CPS agar menangani Marsinah agar tidak lapor ke Polisi. Kepala Satpam PT CPS kemudian membawa Marsinah ke rumah Yudi Susanto untuk peringatan (bukan untuk dibunuh), tetapi ketika itu Marsinah melawan dengan keras. Selanjutnya mayat Marsinah ditemukan di Wilangan, Nganjuk, tiga hari kemudian. “Itulah hasil temuan Tim Mabes Polri pada 1995 yang dipimpin Brigjen Polisi Rusdiharjo, didampingi Kapolda Jatim Irjen Polisi Rusman Hadi. Tidak ada keterlibatan Sugeng dan Kusaeri sama sekali,” tegas Nurhana. Bahkan, Sugeng, Kusaeri, Busaeri Cs (7 orang) anggota Kodim Sidoarjo telah diperiksa dengan lie detctor oleh tim Forensik Mabes Polri, sampai sebanyak 3 kali diulang lagi hasilnya tetap tidak ditemukan kebohongan pada mereka. Demikian juga Markas Kodim 0816 Sidoarjo yang menurut Munir digunakan membunuh Marsinah, diperiksa oleh tim Forensik Mabes Polri untuk mencari bukti darah Marsinah/DNA-nya, hasilnya pun nihil. Menurut Nurhana, pemeriksaan oleh Mabes Polri itu betul-betul profesional dan jujur, justru pimpinan TNI AD (yang baru diganti saat itu) menghendaki dan memaksakan Sugeng dijadikan terdakwa. “Itu akibat konflik internal tingkat tinggi. Tapi, itu saya tolak, karena tidak terbukti sama sekali, semua adalah fitnah, termasuk Munir juga memfitnah Sugeng,” ungkap Nurhana. “Yang kemudian Sugeng bisa saya loloskan dari fitnah walau akibatnya saya dimutasi dari Dan Pomdam V Brawijaya dan dipindah ke Mabes TNI Jakarta, karena dianggap tidak loyal,” lanjutnya. Menariknya, pada awal penyidikan, sebenarnya Polda Jatim sudah menyita barang bukti berupa mobil Daihatsu Hijet 1000 milik PT CPS yang ditumpangi Marsinah juga malam itu. Di dalamnya juga terdapat bercak darah. Tapi, meski mobil itu sempat dibawa ke PN Surabaya, Kapten Kusaeri tidak bisa memastikan apakah benar itu mobil yang dipakai membawa Marsinah. Bukti “Surat Ancaman” Marsinah yang disita polisi, tidak ada. Konon, isinya bukan ancaman soal pemalsuan arloji di PT CPS, tapi perihal pemalsuan rokok “555” yang dulu dikenal dengan kasus “Triple Five”. Bukan soal rokoknya. “Tapi soal plat untuk cetak bungkus rokok yang dibuat oleh PT CPS Rungkut Surabaya. Dan, Marsinah tahu itu, karena dia pernah kerja di sana,” ungkap seorang advokat senior kala itu. Pabrik apa yang memalsu rokok “555” itu, silakan Anda googling sendiri. Yang jelas, pabriknya yang ada di kawasan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, ungkap Sugeng, sempat disegel untuk proses penyidikan. Waktu pengungkapan pun nyaris bersamaan dengan proses penyidikan kasus Marsinah. Seperti dilansir majalah.tempo.co (Sabtu, 27 November 1993), ada 3 tokoh yang dituduh sebagai pemalsunya. Mereka yaitu Ir. Bambang Soelistyo alias Pek Thiam Ek, 40 tahun, Budiyanto Sukihardjo alias Tjwa Hwat Yong, 43 tahun, dan Tono Setiawan alias Lie Tik An, 53 tahun. Menurut penyidik di Polda Jatim, Bambang adalah pencetus ide pemalsuan tersebut. (*)

Brigadir Joshua: “Belajar” dari Kasus Marsinah dan Munir? (1)

BY FNN Selasa, 26 Juli 2022 23:05:49 0

Tanpa rasa curiga Marsinah ikut sampai ke pabrik. Ternyata, dari pabriknya, Marsinah dibawa ke rumah Yudi Susanto sang pemilik pabrik dengan mobil Daihatsu Hijet 1000 putih, di Jalan Puspita, Surabaya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) ANDAI Polri mau mencari tahu pemegang pistol Glock 17 yang dipakai oleh Bharada Richard Eliezer Pudhihang Lumiu (sebelumnya disebut Bharada E, lalu RE) dengan dalih membela diri saat ditembak oleh Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat (Brigadir J), tentu saja dengan mudah bisa diungkap siapa pembunuh sebenarnya. Dan, tentu saja, jika otak di balik penembakan itu sudah ditemukan, Polri tak perlu lagi melakukan autopsi ulang pada Rabu, 27 Juli 2022 di Jambi. Begitu pula tak perlu lagi memperdebatkan locus delecti terjadinya penembakan itu. Apakah di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Jum’at (8/7/2022), atau di tempat lain – seperti disampaikan oleh pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak – antara Magelang hingga Jakarta. “Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” tegas Presiden Jokowi di sela kunkernya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (21/7/2022). Jokowi mengatakan, transparansi menjadi sangat penting dalam penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua, sehingga tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri. “Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” papar Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menerima laporan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Jika menyimak pernyataan Presiden Jokowi tersebut, memang terkesan dalam pengungkapan kasus Joshua ini seolah masih ada yang belum transparan. Ini bisa dilihat dari pra-rekonstruksi yang dilakukan pihak Polri di rumdin Ferdy Sambo itu, akhir pekan lalu yang diperankan penyidik. Bharada Richard tidak muncul dalam pra-rekonstruksi itu. Termasuk juga Ny. Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo yang disebut-sebut telah dilecehkan oleh Bharada Joshua. Dari sini dapat disimpulkan, Polri masih “berpegang” dengan narasi awal bahwa “tembak-tembakan” itu terjadi di rumdin Duren Tiga Nomor 46 (DT-46) Jakarta Selatan.   Banyaknya luka di tubuh Joshua mendorong pihak keluarganya minta autopsi ulang, karena diduga sebelum meninggal, mendiang disiksa dulu oleh pelaku penembakan yang hingga kini belum terungkap. Autopsi ulang serupa juga pernah dilakukan pada jasad almarhum Marsinah yang dibunuh secara keji dan dibuang di kawasan hutan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, awal Mei 1993. Begitu pula kasus kematian tokoh Kontras M. Munir yang diracun saat terbang ke Belanda, pada 7 September 2004. Misteri Marsinah  Anda mungkin masih ingat kasus Marsinah. Buruh pabrik arloji PT Catur Putra Surya (CPS), Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yang ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk. Narasi Polres Sidoarjo yang ketika itu dipimpin Letkol Polisi Sutanto (terakhir menjabat Kapolri dan Kepala BIN dengan pangkat Jenderal Polisi), Marsinah tewas setelah sebelumnya mendatangi Kodim 0816 Sidoarjo untuk mencari beberapa temannya yang dipanggil oleh Pasi I Intel Kapten Sugeng (terakhir berpangkat Mayor dan sudah almarhum), 5 Mei 1993. Karena tidak ditemukan, malam itu juga Marsinah langsung kembali ke kos-kosannya di Desa Siring, Porong. Saat itu Marsinah sempat bertemu  dengan teman lainnya. Setelah pamit pulang ke kosannya, sejak itu Marsinah hilang, dan baru ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 di Nganjuk. Wanita asal Desa Nglundo, Sukomoro, Nganjuk, 10 April 1969, itu ditemukan tewas mengenaskan. Hasil autopsi di RSUD Nganjuk dan RSUD Dr Soetomo (jasad Marsinah ketika itu sempat diautopsi 2 kali) menyebutkan, di tubuh buruh pabrik PT CPS yang ini terdapat tanda-tanda bekas luka penganiayaan berat. Autopsi pertama dilakukan Haryono (pegawai Kamar Jenazah  RSUD Nganjuk). Otopsi kedua atas jasad Marsinah dilakukan oleh Prof. Dr. Haroen Atmodirono (Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya). Ditemukan, ada luka tembak di bagian alat vitalnya. Marsinah juga mengalami penyiksaan sebelum dibunuh. Pada leher dan pergelangan tangannya terdapat bekas pukulan hingga menyebabkan menderita luka dalam. Penerima penghargaan Yap Thiam Hiem Award ini pada bagian alat vitalnya terlihat ada benda tumpul yang dimasukkan ke dalamnya. Kasus kematian Marsinah ini menarik perhatian pakar forensik almarhum Abdul Mun\'im Idries. Ia membukukan kasus Marsinah dalam sebuah buku karangannya yang berjudul Indonesia X File. Dalam kasus Marsinah, pakar forensik itu menemukan banyak kejanggalan. Ia menilai visum dari RSUD Nganjuk terlalu sederhana. Hasil visum hanya menyebutkan, Marsinah tewas akibat pendarahan dalam rongga perut. Tidak ditemukan laporan tentang keadaan kepala, leher, dan dada korban. Pembuat visum harusnya menyebutkan apa penyebab kematian, apakah itu karena tusukan, tembakan, atau cekikan? Menurut Mun’im, tidak benar jika hanya disebutkan mekanisme kematian, seperti pendarahan, atau mati lemas. Sementara dalam persidangan terungkap, alat vital Marsinah ditusuk dalam waktu yang berbeda. Namun dalam laporan hasil visum pertama, hanya ada 1 luka. Kejanggalan lain, kata Mun’im, adanya barang bukti yang dipakai untuk menusuk alat vitalnya ternyata lebih besar dari ukuran luka yang sebenarnya. Mun’im pun curiga, bahwa pembuatan visum itu tidak benar. Siapakah pelaku pembunuhan keji itu? Hingga kini belum juga terungkap, meski polisi sudah menyeret para tersangkanya yang di MA dinyatakan “Tidak Terbukti”. Dari hasil penyidikan polisi, ada 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan. Ada beberapa orang dengan tugas yang berbeda-beda. Dan, salah satu dari 10 orang terduga pembunuh yang diperiksa Tim Terpadu Bakosrstanasda Jatim adalah anggota TNI. Mereka adalah Yudi Susanto (pemilik PT CPS), Judi Astono (pimpinan pabrik PT CPS Porong), Suwono (Kepala Satpam PT CPS Porong), Suprapto (satpam PT CPS Porong), Bambang Wuryantoyo (karyawan PT CPS Porong), Widayat (karyawan dan sopir PT CPS Porong), Achmad Sutiono Prayogi (satpam PT CPS Porong), Karyono Wongso alias Ayip (Kepala Bagian Produksi PT CPS Porong). Termasuk Mutiari (Kepala Bagian Personalia PT CPS Porong), satu-satunya perempuan yang ditangkap. Selain sembilan orang itu, Tim Terpadu juga menahan Komandan Rayon Militer (Dan Ramil) Porong Kapten Kusaeri, yang dianggap mengetahui kejadian namun tak melaporkan kepada atasan. Persidangan digelar di dua lokasi, yaitu PN Sidoarjo dan PN Surabaya. Mutiari dan Judi Astono disidangkan di PN Sidoarjo, sedangkan terdakwa lainnya di PN Surabaya terkait dengan dakwaan bahwa Marsinah dibunuh para pelaku di kediaman Yudi Sutanto yang berdomisili di Surabaya. Masih menurut polisi, pekerja di bagian kontrol PT CPS Suprapto, bertugas menjemput Marsinah.  Tanpa rasa curiga Marsinah ikut sampai ke pabrik. Ternyata, dari pabriknya, Marsinah dibawa ke rumah Yudi Susanto sang pemilik pabrik dengan mobil Daihatsu Hijet 1000 putih, di Jalan Puspita, Surabaya. Selama tiga hari Marsinah disekap, sebelum nyawanya dihabisi oleh satpam perusahaan bernama Suwono, yang memang ditugasi untuk mengeksekusi Marsinah. (*)

Saat Rakernas APERSI, LaNyalla Tegaskan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Amanat Konstitusi

BY FNN Selasa, 26 Juli 2022 22:49:40 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan jika pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat sudah diamanatkan dalam Konstitusi. Oleh karena itu, LaNyalla berharap pemerintah, asosiasi dan stakeholder lain dapat bekerjasama mewujudkan amanat tersebut. Hal itu disampaikan LaNyalla saat memberi sambutan secara virtual di Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), di Medan, Sumatera Utara, Selasa (26/7/2022). Menurut LaNyalla, tema \'Rumahku Masa Depan Negeriku’ yang diusung dalam Rakernas ini sudah tepat. “Karena menjadi spirit untuk membangun ketahanan nasional bangsa di sektor kesejahteraan sosial. Karena rumah adalah salah satu kebutuhan dasar, selain pangan dan sandang. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang menjadi konsen dari APERSI,” katanya. Ia melanjutkan, pemenuhan kebutuhan rumah telah dipikirkan Proklamator Bangsa, Bung Hatta. Sejak awal berdirinya negeri ini, Bung Hatta telah menyebut dan mendorong pentingnya penyediaan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Saat Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung, 25-30 Agustus 1950 yang sekarang kita peringati setiap tahun, Bung Hatta menyatakan urusan penyediaan papan akan bisa diselesaikan dalam jangka waktu 100 tahun karena seluruh masyarakat berhak atas hunian yang layak dan berkualitas,” paparnya. Pemikiran Bung Hatta ini selaras dengan amanat Konstitusi Pasal 28H Ayat 1, di mana disebutkan bahwa; ‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’. “Sayangnya, seiring perjalanan waktu dan keterbatasan pendanaan yang menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah rakyat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah, akhirnya terjadi backlog,” ucap dia. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Tentunya jika tidak ada solusi yang tepat, menurut LaNyalla, selisih kebutuhan masyarakat tersebut akan terus menumpuk hingga ke tahun-tahun selanjutnya. “Kalau setiap tahun dibutuhkan sekitar 1 juta rumah dan hanya 60 persen yang bisa dipenuhi baik dari private maupun intervensi pemerintah, akan selalu ada backlog. Ini masalah kita bersama,” ujarnya. Selain itu, arus urbanisasi yang cukup tinggi akan melahirkan ancaman berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Urbanisasi cenderung menyebabkan semakin banyak masyarakat urban yang tinggal di tempat kumuh, dan makin sulit dalam mengaturnya. “Untuk itu perlu response policy mulai dari sekarang. Sehingga kita sebagai bangsa dapat mewujudkan amanat Konstitusi untuk memastikan rakyat Indonesia mampu mengakses hak-nya untuk memiliki tempat tinggal yang layak,” tuturnya. Hadir dalam Rakernas, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, Dirut Bank Tabungan Negara, Haru Koesmahargyo, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah dan seluruh jajaran pengurus pusat serta para pengurus daerah APERSI di seluruh Indonesia. (mth/*)

Mengkalkulasi Amal Pahala

BY FNN Selasa, 26 Juli 2022 08:07:41 0

Oleh: Shamsi Ali, TKI (Tenaga Kerja Imam) Indonesia Dalam memahami pahala Allah jangan pernah memakai cara hitungan matematis yang saklek. Ketika manusia menghitung secara maka hitungannya jadi: 5+5:10.  Masalahnya jumlah 10 itu tidak selalu harus 5+5. Tapi juga bisa 3+7, 6+4, 8+2 atau bahkan 1+9 dan seterusnya. Karenanya pahala Allah jangan dihitung dengan cara pandang matematika manusia.  Karenanya ketika anda merasa amalannya terbaik dari satu sisi, tidak perlu melihat orang lain kurang. Karena boleh jadi anda dan orang lain itu sama-sama dapat 10. Hanya saja hitungannya berbeda. Anda mungkin memakai hitungan 5+5. Sementara orang lain memakai hitungan 7+3.  Yang pasti Allah Maha adil. Dan jangan lupa keadilanNya itu terbangun di atas asas cinta dan kasihNya. Pada akhirnya lakukan “muhasabah” tanpa “menghisab” (orang lain).  Muhasabah itu introspeksi diri. Sementara “menghisab” itu artinya menghakimi orang lain.  Dan tak kalah pentingnya, syurga itu tidak berpintu tunggal. Fokus saja pada diri dan jalan menuju Allah. Biarlah Allah yang mengkalkulasi dengan caraNya.  Do self introspection, rather than being judgmental…to others!  NYC Subway, 25 Juli 2022. (*)

Anies dan Jokowi Dalam Duel Politik antara Merdeka Utara dan Merdeka Selatan

BY FNN Selasa, 26 Juli 2022 08:01:57 0

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Jakarta International Stadium (JIS) pada Ahad (24/7/2022). Gubernur Anies mengundang Presiden Joko Widodo hingga para Gubernur. Namun, Presiden Jokowi tidak bisa hadir dalam grand launching JIS Ahad malam itu. Hal tersebut dibenarkan Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono. Pemprov DKI Jakarta sejatinya telah mengirimkan surat permohonan. Namun, lanjut Heru, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain yang sudah terjadwal sebelumnya.  “Sudah ada kegiatan lain yang sudah terjadwal sebelumnya,” ujarnya dalam pesan singkat, Ahad (24/7/2022). Sebelumnya, Gubernur Anies mengaku mengundang Presiden Joko Widodo Jokowi hingga para Gubernur. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung membahasnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (24/7/2022). Petikannya. Meskipun pada hari libur, persoalan politik, rivalitas politik di Indonesia makin menghangat menjelang Pilpres 2024. Yang sekarang banyak disoroti orang itu nanti malam (Sabtu, 23 Juli 2022) ada Grand Launching Jakarta International Stadium. Bagaimanapun ini salah satu icon keberhasilan dari pembangunan Anies Baswedan, dan orang bertanya-tanya Pak Jokowi akan hadir atau tidak? Karena kata Anies beliau diundang. Coba kalau Anda saya minta untuk menebak sementara ini, menurut tebakan Anda, Pak Jokowi akan hadir atau tidak? Saya justru lagi bingung karena saya juga diundang oleh Pak Anies. Tapi kalau Pak Jokowi tidak hadir, buat apa saya hadir kan? Karena saya ingin melihat keakraban politik di forum itu. Jadi orang berharap Pak Jokowi hadir dong. Karena ini ibukota, ada icon, iconic betul. Banyak peristiwa sudah dilakukan di tempat itu, di stadium itu, dan akan banyak peristiwa lagi itu. Nanti kalau Pak Jokowi nggak hadir, nanti Anies akan bilang, kalau begitu relawan Pak Jokowi juga nggak boleh pakai itu buat acara-acara selanjutnya. Karena bosnya saja nggak hadir kok. Jadi, peristiwa kebudayaan yang memang yang sinyal politiknya tinggi sekali. Itu PDIP berupaya untuk menghalangi peresmian itu, karena dalam kategori apapun Anies harus dihalangi, termasuk dalam upaya dia untuk membenahi ibukota dengan monumen baru itu. Jadi kita akhirnya masuk dalam kepicikan sebetulnya. Orang akhirnya menduga-duga hadir atau tidak hadir. Padahal Pak Jokowi sebetulnya biasa saja, kalau nggak hadir ada alasannya, kalau hadir apa alasannya juga. Kan nggak perlu diduga-duga. Tapi memang orang sekarang melihat bahwa Anies dan Jokowi itu betul-betul ada dalam garis duel politik antara Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Di tengah-tengahnya ada Monumen Nasional yang saya sebut monumen akal sehat ketika 212. Jadi kita balik pada prinsip bahwa banyak peristiwa yang sebetulnya peristiwa teknis biasa saja, peristiwa pariwisata, bahkan karena meresmikan satu objek baru, tiba-tiba jadi peristiwa politik. Lalu betul mulailah PDIP, melalui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, emang apa prestasinya tuh? Ya sudahlah kalau soal itu ya jawab sendiri saja. Kan berita tentang Anies Baswedan berseliweran di dunia tuh. Dapet ini dapet itu. Dapat prestasi ini, dapat kota metropolitan. Tapi di belakang itu memang ada ketidakpastian politik. Jadi PDIP masih ragu apakah PDIP mampu untuk mengatasi mencuatnya nama Anies Baswedan ke mana-mana. Padahal Anies sebetulnya bermasalah, betul karena nggak punya partai. Jadi sudahlah, ini soal yang kita tunggu saja setelah nanti malam itu analisa baru. Oh nggak hadir karena Ibu Mega kasih sinyal sebaiknya jangan hadir. Kira-kira begitu kan. Tapi kan sebenarnya, kalau logika akal sehat, Pak Jokowi itu kan bukan lagi pesaing Anies karena Pak Jokowi sudah jadi presiden 2 periode, sementara Anies untuk jadi presiden pun belum pasti, seperti tadi Anda sebut tiketnya aja nggak jelas karena terhalang 20% juga kan sebenarnya. Justru karena secara ketatanegaraan Pak Jokowi punya lagi kekuatan, tapi di Manado saya baca ada aktivitas untuk menjadikan Jokowi tiga periode dengan macam-macam alasan. Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga ngincer ya orang Manado saja masih ingin saya jadi persen, bagaimana orang Jawa. Kira-kira begitu kan. Saya sebagai orang Manado merasa itu macam-macamlah orang Manado selalu punya alasan untuk bikin diskusi yang hangat. Kira-kira begitu. Iya dari kampung Anda yang mau dibikin epicentrum dari Jokowi tiga periode. Saya senyum-senyum begitu baca ini. Saya teringat sama Bung Rocky. Saya baca berita itu dikirimnya juga orang Menado untuk ngirimin ke saya. Wartawan di Manado mungkin minta tafsiran, ini bagaimana? Jadi sebetulnya nggak ada soal, walaupun saya baca itu alasan deklarasi tiga periode di Manado atau di manapun, itu karena Indonesia terbelah. Jadi Pak Jokowi perlu untuk merekatkan kembali Indonesia. Kenapa Indonesia terbelah? Karena selama tujuh tahun ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Indonesia terbelah karena 7 tahun Pak Jokowi memimpin. Oh, ini musti diperpanjang 3 periode supaya makin terbelah. Lain kalau presiden sebelumnya yang bikin terbelah, maka presiden sekarang harus merekatkan. Justru sekarang yang kita butuhkan presiden baru untuk merekatkan yang terbelah di periode Jokowi. Kan logikanya begitu. Kalau saya ikuti guru-guru saya di Manado itu pasti begitu jalan pikirannya kan? Harusnya yang terbelah itu dibetulkan oleh orang baru, bukan orang yang membuat terbelah yang akan membetulkan. Agak kacau juga. Jadi sebetulnya, memang nggak ada soal tiga periode, tapi alasannya yang masuk akal-lah. Masa karena terbelah kemudian orang yang sekarang justru jadi persoalan harus membenahi itu. Kasihan Pak Jokowi juga nanti. Pak Jokowi diminta untuk memperbaiki sesuatu yang sebetulnya dia penyebabnya. Kan penyebab itu yang kita sebut sebagai kegagalan dari Pak Jokowi untuk mengakrabkan masyarakat sehingga di ujung periodenya masyarakat masih terbelah. Oleh karena itu, percepat justru pemilihan presiden supaya keterbelahan itu tidak menjadi-jadi. Kan gitu jalan pikirannya. Jadi harusnya ada gerakan yang sama juga di Manado atau di manapun untuk mempercepat perubahan politik supaya keterbelahan ini tidak berkepanjangan. Ini dua hal yang biasa. Yang ingin tiga periode boleh, yang ingin mempercepat juga boleh. Itu saya kira orang Manado mempunyai kemampuan itu. Tidak harus memperpanjang, memperpendek juga bisa. Karena sama-sama argumennya sama, yaitu ingin bangsa ini selamat. Jadi, sekali lagi permainan politik tersebut masih berlanjut, tapi saya selalu menganggap positif. Kalau ada percakapan politik itu artinya bangsa ini masih berupaya untuk mencari jalan keluar. Jangan semuanya sudah pasti. Itu sudah nggak harapan. Artinya sudah hopeless. Ya saya jadi teringat kelihatannya ini kelompok yang ingin memperpanjang jabatan Pak Jokowi adalah kelompok Manado yang tidak doyan cabe pedas, tidak suka makanan pedas. Karena harga cabenya sekarang mahal. Iya, orang Manado juga banyak versinya. Dan saya mengerti, karena Manado itu nggak ada sistem kerajaan, sehingga semua orang bisa bicara suka-suka. Mungkin ...... ada Manado yang enggak ada rajanya, jadi setiap orang enggak harus tunduk pada pikiran yang sudah baku. Semua bisa kasih perspektif, termasuk yang doyan cabe dan ada yang merasa ya walaupun cabe mahal, tapi empat periode masih diperlukan. Walaupun agak susah memahami itu. Di Amerika atau di Eropa terutama, kalau harga tomat nggak turun-turun, presidennya yang diturunkan. Iya saya ingat dulu ada kehebohan di media sosial di masa itu, ada kelompok emak-emak yang katanya yang makan bubur ayam nggak diaduk, yang satu bubur ayam yang diaduk. Nah ini sekarang tiba-tiba kita melayangkan ada orang-orang Manado yang pingin Pak Jokowi tiga periode. Oh, berarti ini kelompok orang Manado yang tidak doyan sambel cabe yang pedas. Kalau orang Manado mulutnya pedas semuanya. Oke, kita balik lagi, tadi Anda berharap, Anda nggak mau menebak tapi ada berharap Pak Jokowi mau hadir karena ini akan jadi sinyal yang bagus, sinyal bahwa nggak benar orang selalu memposisikan bahwa Anies dan Pak Jokowi itu sebagai rivalitas. Dan beberapa kali Pak Jokowi juga sudah berhasil menunjukkan itu. Misalnya dalam formula E. Dulu juga meskipun menteri BUMN-nya tidak mau sponsori, tapi Pak Jokowi tetap hadir saja. Ini kan akan menjadi sinyal baik buat kita semuanya. Ya, saya suka dapet bocoran juga. Kan banyak teman saya juga di relawan Jokowi yang merasa bahwa ya sudahlah Anies punya kesempatan sekarang. Jadi diam-diam banyak relawan Jokowi yang menyeberang ke Anies. Mungkin itu yang dibaca oleh PDIP atau Pak Hasto yang sekarang secara khusus mulai mempersoalkan prestasi Pak Anies. Jadi kira-kira Pak Hasto mau bilang, “Hai relawan-relawan Pak Jokowi, lihat, memang apa prestasi Anies sehingga kalian mau nyebrang?” Kira-kira begitu sinyalnya. Jadi sebetulnya orang juga rasional, melihat Pak Jokowi ya sudah nggak bisalah mengangkat-angkat Ganjar Pranowo. Bahkan ada yang sudah dihalangi oleh PDIP. Kan Ganjar malah menjadi tahanan kota oleh PDIP kan? Tetapi relawan Ganjar bergerilya terus. Bagus juga, dukung saja gerilya itu hak politik. Kan hak politik seseorang itu diamputasi oleh sekedar kecemasan partai. Jadi itu intinya tuh. Kita nggak ada urusan dengan PDIP. Tetapi, dalil berdemokrasi itu walaupun ada aturan internal, biarkan aturan internal bekerja, tapi publik enggak mau Ganjar itu sekadar mengikuti aturan internal PDIP. Dan publik ingin ada tokoh yang menganggap bahwa dia lebih penting dari partainya. Kan faktanya begitu. Ibu Mega itu lebih penting dari PDIP. Tanpa Ibu Mega drop terus kan? Jadi, ketokohan itu akhirnya muncul karena kita sistem presidensial. Kan sialnya begitu. Lain kalau sistem parlementer, Perdana Menterinya akan melarang menteri-menteri anggota partainya itu beroperasi liar. Jadi, itu konsekuensi dari hal yang membatasi kompetisi politik. Kalau kompetisi politiknya 0%, itu semua orang lega untuk bertanding. Kalau sekarang kasak-kusuk, cari akal. Mau deklarasi di Manado, deklarasi di Solo, deklarasi di NTT, sama saja. Semua orang berhak untuk mendeklarasikan perpanjangan maupun perpendekan masa jabatan. (Ida/mth)

Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur Minta DPD RI Jadi Garda Terdepan Penyelamat Bangsa

BY FNN Senin, 25 Juli 2022 22:09:54 0

Surabaya, FNN – Puluhan Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur, menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang tengah reses di Jawa Timur, Senin (25/7/2022), di Graha Kadin Jatim. Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap situasi bangsa dan meminta DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan Indonesia. Turut mendampingi LaNyalla, Ketua Umum Gerakan Bela Negara (GBN)  Brigjend TNI (Purn) Poernomo. Ketua Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur, Rahmat Mahmudi menjelaskan, aliansi ini dibangun dari keprihatinan dan ghiroh yang sama dari para pemuka agama dan tokoh Jawa Timur untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami bangsa. “Juga sekaligus sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi, Ukhuwah Islamiyah yang terpecah belah yang disebabkan oleh mereka yang tak senang umat Islam bersatu. Oleh karenanya, umat Islam selalu dilekatkan dengan stigma negatif dan kriminalisasi terjadi di mana-mana,” kata Rahmat. Rahmat juga menilai situasi kebangsaan semakin mengkhawatirkan. Sebab, adanya upaya dan gerakan dari pihak-pihak tertentu yang terus mewacanakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden hingga tiga periode. “Di negeri yang di mana umat Islamnya terbesar, kita malah termarjinalkan, terpinggirkan. Islamophobia terjadi di mana-mana. Kalau ada yang bilang tak ada, saya meragukan apakah nuraninya masih ada atau tidak,” kata Rahmat. Dikatakannya, ada 12 pernyataan sikap yang disampaikan oleh Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur. Pertama, menolak tegas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Kedua, menolak tegas proses rekrutmen calon anggota TNI dari keturunan PKI karena bertentangan dengan substansi TAP MPRS XXV Tahun 1966. “Ketiga, menolak keras pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena tidak urgent, tidak bermanfaat, ahistoris dan sangat membebani negara dan rakyat,” kata Rahmat. Keempat, menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite, LPG, tarif PPN, tarif dasar listrik. Kelima, menolak keras segala agenda pihak manapun, terutama yang terafiliasi dengan pemerintah yang terindikasi bermuatan Islamophobia. “Keenam, menolak keras pengangkatan pejabat kepala daerah oleh Menteri Dalan Negeri dari unsur TNI/Polri karena bertentangan dengan undang-undang dan tidak memiliki pijakan konstitusi serta bertentangan dengan semangat reformasi untuk menghapus dwi fungsi TNI/Polri,” tutur Rahmat. Ketujuh, menolak tegas gerakan LGBT dan meminta Presiden bersama DPR RI untuk melarang eksistensi dan gerakan LGBT di Indonesia melalui undang-undang. Kedelapan, mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh umat, serta menjunjung tinggi asas kesamaan di depan hukum (equality before the law). Kesembilan, menolak keras kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat merugikan rakyat petani seperti pembatasan pupuk bersubsidi. “Kesepuluh, mendesak MPR RI untuk melaksanakan Sidang Istimewa dengan agenda pemakzulan Presiden Jokowi/memint pertanggungjawaban Presiden terkait kondisi NKRI yang semakin karut marut,” terang Rahmat. Kesebelas, meminta kepada MPR RI untuk membuat Ketetapan MPR RI (TAP MPR RI) yang menyatakan kembali ke UUD 1945 yang asli. Terakhir, mereka juga meminta Ketua DPD RI untuk menjadi garda terdepan menyelamatkan Indonesia dari kehancuran agar tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah. Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan jika ia telah berkeliling ke seluruh provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota telah disambangi. “Dari hasil perjalanan saya itu, saya menemukan ada yang salah dalam menjalankan Republik ini. Hal itu terjadi utamanya sejak amandemen konstitusi 1999-2002. Di sinilah akar masalahnya,” papar LaNyalla. Ia menilai apa yang disampaikan oleh Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur merupakan hilir dari seluruh persoalan bangsa. “Akar masalahnya ada di hulunya. Hulunya yang harus kita kembalikan. Apa itu, UUD 1945 naskah asli,” ucap LaNyalla. Dikatakan LaNyalla, sejak ia dilantik sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla telah mewakafkan dirinya untuk membela kedaulatan rakyat. “Dan saya sudah bersumpah untuk menjalankan konstitusi. Namun, konstitusi yang kita jalankan saat ini adalah konstitusi hasil amandemen 1999-2002, bukan UUD 1945, karena sejak diamandemen, 95 persen isinya sudah berubah,” tutur LaNyalla. Usulan agar dilakukan amandemen kelima ditolak. LaNyalla kemudian melanjutkan perjuangan dengan mendorong agar Presidential Threshold 20 persen ditiadakan menjadi nol persen. “Karena memang tak diatur dalam konstitusi. Namun, judicial review itu tidak diterima oleh MK (Mahkamah Konstitusi),” tutur LaNyalla. Penolakan itu tak membuat LaNyalla surut langkah. Justru ia mengucap Alhamdulillah karena Allah masih memberikannya kepercayaan. “Allah memberi saya tugas yang lebih besar lagi. Berarti, ladang amal saya akan semakin panjang. Saya berkomitmen akan memimpin sendiri pengembalian kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Saya gunakan akal, pikir dan dzikir saya untuk mengubah bangsa ini,” ucap LaNyalla. LaNyalla mengajak Ulama, Habaib dan Tokoh Jatim untuk meresonansikan hal ini agar kesadaran rakyat tergugah. “Kita harus rebut dan kembalikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sudah waktunya kita harus kembali ke UUD 1945 naskah asli. Kunci masalahnya dari sini. Kemerdekaan Republik Indonesia yang merebut adalah para Ulama, Kiai dan civil society lainnya. Partai politik tak punya peran. Kenapa sekarang partai politik selalu mengarahkan dan mengatur negara kita,” tegas LaNyalla. (mth/*)

Salah Kamar: Jenderal Andika Perkasa Membantu POLRI

BY FNN Senin, 25 Juli 2022 21:37:29 0

TNI begitu sigap melibatkan diri kasus Brigadir Joshua, akan menjadi aneh dan sangat mungkin rakyat akan sinis atas keterlibatannya TNI dalam proses tersebut. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PANGLIMA TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan akan kirim dokter untuk melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Dokter yang akan dikirim itu dipastikan memiliki kompetensi dan keilmuan yang dibutuhkan. Andika Perkasa mengatakan bahwa dokter tersebut merupakan dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Dokter tersebut disiapkan sesuai permintaan dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Sikap Palingma TNI itu perlu diapresiasikan atas kejadian kematian Brigadir Joshua yang masih simpang siur. Tetapi Tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia diduga kuat merendahkan eksistensi, kompetensi martabat dan Tupoksi TNI. Kasus yang diduga hanya masalah rumah tangga (perselingkuhan) tersebut sebenarnya TNI tidak perlu terlibat langsung di institusi Kepolisian yang kita percaya telah memiliki kelengkapan mendeteksi untuk mengungkapkan kematian Brigadir Joshua, kalau mau bisa diungkap dengan cepat, tepat, tuntas dan transparan. Berbeda dengan kasus 6 laskar FPI yang dibunuh dengan keji dan biadab, diduga kuat oleh oknum aparat kepolisian atas remot kekuatan politik dari luar institusinya yang sangat besar, dan tidak mampu untuk ditolak. Kasusnya menyisakan keprihatinan yang mendalam dan akan tercatat sebagai sejarah hitam karena sampai saat ini kasusnya tetap gelap. Kasus tersebut masuk ranah politik tingkat tinggi, ketika itu ada rintihan dari masyarakat yang mengiba, keterlibatan TNI membantu menyibak agar kasus tersebut bisa dibongkar dengan jujur dan terang benderang. Saat ini kasus tersebut telah masuk menjadi kemarahan dan emosi umat Islam Indonesia, karena tetap gelap gulita. Meluas menjadi perhatian HAM internasional bahkan Kementerian Luar Negeri AS memiliki catatan khusus atas kejadian tersebut dan kasusnya langsung atau tidak langsung akan bersentuhan dengan hubungan kebijakan politik bilateral AS dan Indonesia, kalau Indonesia tidak bisa menuntaskannya. Tersebar luas di media sosial bahwa HRS harus dikeluarkan atas tekanan Kementerian Luar Negeri AS terkait dengan persoalan HAM dan juga sangkut paut terhadap kasus penembakan laskar FPI di KM 50. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi TNi terlibat dalam kasus Brigadir Joshua, terasa tidak tepat, karena institusi telah miliki kelengkapan yang lengkap untuk mengungkap urusan perselingkuhan tersebut. Kemauan Panglima TNI untuk urusan autopsi ulang lebih tepat untuk urusan tragedi KM 50. Yang bobot kasusnya seperti api dalam sekam, lambat atau cepat berpotensi bisa menggoyahkan kesatuan dan keamanan negara. Bukan urusan ecek ecek masalah rumah tangga, apalagi hanya urusan asmara. Langkah TNI membongkar kembali kasus KM 50 identik dengan tugas menjaga negara dari potensi bahaya perpecahan dan perlawan khususnya umat Islam terhadap kekuasaan saat ini. Masyarakat khususnya umat Islam sudah tidak berharap bahwa kepolisian mampu mengatasi kasus KM 50 karena indikasi kuat terlibat di dalamnya atas remot kekuasaan dan kekuasaan yang lebih besar dari luar institusinya. Kasus KM 50 adalah kasus politik Nasional yang sampai sekarang ini dibuat gelap dan super ruwet karena menyangkut kekuasaan yang sedang berkuasa. TNI begitu sigap melibatkan diri kasus Brigadir Joshua, akan menjadi aneh dan sangat mungkin rakyat akan sinis atas keterlibatannya TNI dalam proses tersebut. Sebaiknya rencana tersebut dibatalkan demi marwah dan eksistensi TNI tetap terjaga: Bahwa TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*)

Curhat ke Ketua DPD RI, FKSH-UIN Minta Kesetaraan Kuota CPNS

BY FNN Senin, 25 Juli 2022 20:56:03 0

Surabaya, FNN – Forum Komunikasi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri (FKSH-UIN) menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang tengah reses di Jawa Timur, Senin (25/7/2022).  Pada pertemuan di Gedung Graha Kadin Jawa Timur, perwakilan FKSH-UIN meminta kesetaraan dalam hal persyaratan pencalonan CPNS. Hadir dalam pertemuan itu M Afham Syahad (Ketua FKSH-UIN), Sulaiman (Wakil Ketua FKSH-UIN), Sonia Karunia (Sekretaris Umum FKSH-UIN) Muhammad Nauval Farros (Bendahara Umum FKSH-UIN) dan Estu Marhendra (Koordinator Bidang FKSH-UIN). Ketua FKSH-UIN, M Afham Syahad menjelaskan, beberapa dampak yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan dimulai ketika adanya kebijakan terkait dengan gelar akademik.  “Mungkin persoalan ini terlihat sederhana, akan tetapi berdampak sekali terhadap situasi dan kondisi dunia akademik yang begitu sistematis,” kata Afham. Menurut dia, hal tersebut penting untuk diperhatikan agar warga negara dalam menentukan aktivitas pekerjaannya, termasuk dalam proses rekrutmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), dapat mengakomodasi semua pihak tanpa adanya diskriminasi. “Kesempatan antara lulusan kampus Islam dan kampus umum berbeda. Padahal, kami juga mempelajari materi muatan yang sama. Yang menjadi pembeda, kami mempelajari hukum Islam,” kata dia.  Perbedaan peluang dan kesempatan itu tentu menjadi kekhawatiran lulusan para sarjana hukum dari kampus Islam.  “Kami hanya ada di dua slot CPNS saja yakni Kemenag dan MA. Di MA, kami hanya visa menjadi hakim Pengadilan Agama (PA) saja,” terang Afham. Afham menyatakan ada tiga aspirasi yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh LaNyalla. Pertama, memberikan kedudukan, peluang dan kesempatan yang sama dengan jumlah kuota yang seimbang di prasyarat pencalonan CPNS. “Kedua, memberikan persyaratan yang seimbang dan penyamarataan gelar SH pada setiap lulusan kampus PTKIN agar tidak terjadi diskriminasi,” ujar Afham. Ketiga, adanya pemberian jaminan bagi setiap lulusan PTKIN yang notabene lulusan kampus Islam untuk bisa masuk instansi pemerintah manapun sesuai gelar.  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, siap memperjuangkan aspirasi yang disampaikan. Dikatakannya, dalam proses penerimaan PNS, tak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam hal akademik. “Diskriminasi itu hal yang sangat tak diperkenankan. Saya kira, ketika kualifikasinya memenuhi, setiap orang berhak untuk mengikuti CPNS,” kata LaNyalla. Secara teknis, LaNyalla segera akan meneruskan aspirasi yang disampaikan untuk diperjuangkan di Komite III dan Komite I DPD RI yang terkait dengan kementerian agama dan kementerian PAN-RB. (mth/*)

Ujian Tesis S2, LaNyalla Jelaskan Pembajakan Calon Presiden oleh Partai Politik Ciderai Sistem Pancasila

BY FNN Senin, 25 Juli 2022 20:43:40 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menjalani sidang tesis S2 pada Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, Senin (25/7/2022). Tesis LaNyalla berjudul “Pengajuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Jalur Non Partai Politik Sebagai Penguatan Demokrasi”, mendapat apresiasi dari para dosen penguji, yakni Dr Rosa Ristawati, SH, LLM, Dr Sukardi, SH, MH dan Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE, MSi. Hadir pula dosen pembimbing LaNyalla, Dr Suparto Wijoyo, SH, MHum dan Dr Radian Salman, SH, LLM. Dipaparkan LaNyalla, sistem Demokrasi Pancasila yang dibangun para pendiri bangsa, di mana nilai-nilainya menjadi grondslag bangsa ini, membuka peluang kepada siapapun untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Karena sesuai Sila keempat Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia memberikan kepada partai politik dan unsur non-partai politik, yang dalam sistem yang direpresentasi oleh utusan daerah dan utusan golongan, untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. “Tetapi sejak penggantian kontitusi pada tahun 1999-2002, nilai Pancasila itu telah dibajak dan diciderai, dan Indonesia mengganti sistem bernegaranya dengan meninggalkan Pancasila. Akibatnya, hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden,” urainya. Karena itu, Tesisnya mencoba menjelaskan pantingnya calon dari jalur non-partai untuk mendapat ruang, agar bangsa ini tidak total meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Dalam tesis tersebut LaNyalla mengungkap adanya ruang dari peserta pemilu perseorangan untuk dapat mengusung calon. “Jika kita merujuk UUD hasil Amandemen, peserta Pemilu itu sebenarnya ada tiga. Partai Politik untuk DPR RI dan DPRD, Perseorangan untuk DPD RI dan Presiden/Wakil Presiden. Tetapi dalam proses pencalonan presiden, hanya satu peserta permilu yang dapat mengusung, yaitu Partai Politik,” tandasnya. Ini, lanjutnya, dapat diubah melalui Amandemen ke-5. Jika kita menganut perbaikan konstitusi hasil Amandemen ke-1 hingga 4 pada 1999-2002. Tetapi, tambah LaNyalla, upaya itu terhambat hingga hari ini. “Amandemen ke-5 rupanya sulit diwujudkan. Apalagi wacana yang ada, kalau pun Amandemen ke-5 dilakukan, hanya untuk menambahkan Pasal terkait adanya Pokok-Pokok Haluan Negara. Sama sekali tidak membicarakan hal ini,” tukasnya. LaNyalla pun berharap Tesis yang ia ajukan dapat memperkaya literasi hukum tata negara, khususnya di Universitas Airlangga. “Sebagai sebuah kajian akademik strata 2, saya sudah mencoba menjelaskan mengapa kita perlu melakukan terobosan ini sebagai penguatan sistem demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila,” pungkasnya. Penguji Dr Rosa Ristawati, SH, LLM memberi apresiasi gagasan yang diangkat LaNyalla dalam tesis kali ini. Calon independen dalam sistem presidensial menjadi alternatif bagus, di samping kerumitan yang kuncinya ada pada Amandemen konstitusi. “Jadi saya kira perlu ditambahkan hal tersebut,” kata Rosa. Di Indonesia, Rosa melanjutkan, ada fenomena yang disebutnya ekor jubah. Suara partai politik akan melonjak naik jika memiliki figur kepemimpinan yang kuat. “Padahal partainya tak kuat. Nah, dalam posisi ini, calon independen bisa menjadi alternatif, karena pemilih melihat figur capres,” kata Rosa. Sementara Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE, MSi juga mengapresiasi tesis LaNyalla. Secara umum Nafik menilai tesis LaNyalla sudah sangat komprehensif dalam membahas dinamika ketatanegaraan di Republik ini. “Saya kira perlu ditambahkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Secara umum ini bagus, tapi ujungnya harus demi kesejahteraan rakyat. Kita sarankan setelah lulus langsung daftar S3,” imbuhnya. Ketua tim penguji, Dr Sukardi, SH, MH menegaskan jika tesis LaNyalla diterima oleh para dosen penguji. Mendengar hal itu, dosen pembimbing LaNyalla, Dr Suparto Wijoyo, SH, MHum langsung memberi ucapan selamat kepada LaNyalla. “Selanjutnya, jika ingin mengajukan S3, maka tesis ini diteruskan saja dengan tema \'pengajuan calon independen untuk penguatan demokrasi demi kesejahteraan rakyat\'. Itu kelanjutan dari tesis ini,\" ujar Suparto. Sementara Dr Radian Salman, SH, LLM lebih ingin mendengarkan heroisme perjuangan LaNyalla dalam memperjuangkan Capres independen. Senada dengan Suparto, Radian pun menyarankan agar LaNyalla meneruskan S3. “Agustus 2022 ini yudisium dan wisuda pada bulan September 2022. Segera daftarkan S3, ikut edisi September 2022 atau Februari 2023,” saran Radian. (mth/*)

Sepak Terjang Korporasi Global di Indonesia dan Pelbagai Belahan Dunia (3)

BY FNN Senin, 25 Juli 2022 13:52:07 0

Phillip Morris telah mendermakan 12% beruntung untuk Israel dari uang yang diserap kaum Muslim dengan total nilai $800 juta. Dengan rata-rata margin keuntungan sehari sebesar 10%, atau $80 juta sehari, maka, $9.6 juta uang dari umat Islam itu diberikan ke Israel. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI) Hajatan UNOCAl Dalam Invasi AS ke Afghanistan BAGAIMANA menjelaskan keterlibatan beberapa korporasi raksasa minyak Amerika dalam skema invasi militer Amerika ke Afghanistan? Semua itu bermula pada 1989 ketika Uni Soviet berhasil dipaksa menarik mundur pasukan militernya dari Afghanistan. Apalagi ketika Soviet runtuh pada 1991, beberapa perusahaan minyak Amerika dengan bebas masuk Afghanistan seperti Amoco, Arco, British Petroleum, Exxon Mobil, Philips, Texaco, Chevron dan UNOCAL. Perusahan-perusahaan tersebut praktis menguasai setengah dari seluruh investasi migas di kawasan Kaspia. UNOCAL semakin agresif dengan menggandeng perusahaan minyak Delta Oil dari Arab Saudi, Gazprom dari Rusia dan Turkmenrozgas dari Turki. Bahkan UNOCAL sempat bermesraan dengan Taliban ketika kelompok Islam Radikal itu masih berkuasa di Afghanistan. Namun sejak 1998, UNOCAL mulai tidak sejalan dengan Taliban. Namun momentum menggusur Taliban baru muncul pada 2001 ketika terjadi pengeboman di WTC dan Gedung Pentagon di Amerika. Dengan dalih Taliban beserta Al Qaeda terlibat dalam aksi terror di Washington, maka Taliban berhasil digusur dari tampuk kekuasaan di Afghanistan. Seiring masuknya Amerika, UNOCAL berhasil membangun jalur pipa Trans Afghanistan. Sekadar informasi, Irak memiliki cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Setidaknya pada akhir musim semi 2000, Amerika telah berhasil memperoleh 800 ribu barel minyak per hari dari Irak. Barang tentu hal ini menempatkan Irak sebagai minyak terpenting keenam untuk konsumsi Amerika Utara. Masuk akal jika Amerika begitu membabi buta menginvasi Irak secara militer. Kondisi obyektif Irak sebelum invasi Amerika, beberapa perusahaan negara besar lainnya seperti Rusia, Eropa dan Cina, juga menjalin kontak bisnis dan berunding dengan Saddam Hussein. Sehingga Amerika tidak memiliki monopoli dalam permainan minyak sejagat. Setelah Amerika berhasil menginvasi Irak, Bush berhasi menghapus semua kontrak Irak dengan negara-negara lain. Alhasil, Amerika lah penguasa satu-satunya dalam penguasaan minyak dan gas di Irak. Freeport, Texaco dan Penggulingan Sukarno Pada 1965 Pertambangan ini telah menghasilkan 7,3 JUTA ton tembaga dan 724,7 JUTA ton emas. Siapa yang mengelola tambang ini? Amerika. rosentasenya adalah 1% untuk negara pemilik tanah dan 99% untuk amerika sebagai negara yang memiliki teknologi untuk melakukan pertambangan disana. Dan ini sudah berlangsung sejak awal 1970-an. Yang belum banyak terungkap melalui berbagai studi berkaitan dengan kejatuhan Presiden Sukarno pada 1965, ternyata kepentingan berbagai kelompok bisnis di Freeport dan jaringan industri tambang dan emas raksasa Amerika berperan besar dalam hajatan penggulingan Presiden Sukarno. Keterlibatan Augustus C Long, eksekutif Texaco milik dinasti Rockefeller merupakan personifikasi yang jelas adanya keterlibatan berbagai kepentingan bisnis di Washington yang berupaya mengganti Sukarno dengan seseorang presiden baru Indonesia yang pro Amerika. Augustus C Long, pada April 1964 secara tiba-tiba dipensiun dari Texaco, kemudian untuk beberapa saat memimpin sebuah bank kecil bernama Chemical Bank, masih miliki dinasti Rockefeller. Setelah itu, secara mengejutkan C Long dilantik oleh Presiden Lyndon B Johnson untuk menjabat Ketua Dewan Penasehat Presiden bidang Intelijen Luar Negeri. Suatu jabatan yang cukup strategis, yang memungkinkan pada masa masa kritis 1965 di Indonesia, C Long telah memainkan peran strategisnya di ruang kerjanya yang bersebelahan dengan Presiden Johnson di Gedung Putih. Setelah keruntuhan Sukarno pada 1966, C Long secara mengejutkan diaktifkan kembali sebagai salah satu eksekutif Texaco. Suatu bukti bahwa cuti panjang C Long sejak 1964 dari Texaco, semata-mata untuk menjalankan misi khusus melalui jabatannya sebagai Ketua Dewan Penasehat Presiden untuk Intelijen Luar Negeri. Beberapa Catatan Seputar Keberadaan MNC di Indonesia Dari rangkaian kisah kelam beberapa korporasi dan jaringan industri raksasa yang mendunia tersebut, maka gagasan mengenai MNC yang ramah lingkungan agaknya jauh panggang dari api. Ini bukan sekadar tidak adanya niat baik dan kemauan dari korporasi-korporasi multi-nasional tersebut, melainkan karena keberadaan MNC tersebut justru menjadi sumbu dari terbangunnya jaringan kekuatan-kekuatan korporasi yang justru telah menyatu atau setidaknya melakukan penetrasi terhadap pusat-pusat pengambian kebijakan strategis baik di eksekutif maupun legislatif. Kasus Guatemala dengan sepak-terjang Gerber Food adalah salah satu bukti nyata. Bahkan dalam kaitan dengan susu bayi produk Nestle, keberadaan perusahaan Johson and Johson kiranya layak untuk dicermati peran dan pengaruhnya kini dan kelak di Indonesia. Betapa tidak. Di Indonesia Nestlé dikenal dengan sebutan “Tjap Nona” (sekarang “Nestlé Milkmaid“). Kantor pusat Nestlé di Swiss, Nestlé S.A., bersama sejumlah mitra lokal mendirikan anak perusahaan di Indonesia pada bulan Maret 1971. Saat ini PT. Nestlé Indonesia mengoperasikan tiga pabrik yang berlokasi di daerah Tangerang (Banten), Panjang (Lampung), dan Kejayan (Jawa Timur). Beberapa merek produk Nestlé yang dipasarkan di Indonesia antara lain: susu bubuk Nestlé Dancow, kopi instant Nescafé, Nestlé Milo, Nestlé Bubur Bayi, Kit Kat, Polo, permen FOX, susu Dancow, Maggie dan Susu Cap Nona. Hal ini mengindikasikan betapa besarnya pengaruh keberadaan MNC dalam mengatur gaya hidup masyarakat Indonesia, sedemikian rupa sehingga menghancurkan budaya lokal yang selama berabad-abad menghargai tradisi menyusui anak dengan Air Susu Ibu, lalu lambat laun merubah kultur tersebut sehingga para ibu lebih suka menyusui anaknya dengan produk susu dan makanan bayi dari perusahaan-perusahaan multi-nasional tersebut. Di sektor lain adalah keberadaan MNC IBM. International Business Machines Corporation (disingkat IBM) adalah sebuah perusahaan AS yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer. IBM didirikan 15 Juni 1911, beroperasi sejak 1888 dan berpusat di Armonk, New York, AS. Perusahaan ini juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan Israel. Memiliki teknisi dan konsultan di lebih dari 170 negara dan laboratorium pengembangan yang berlokasi di seluruh dunia. Awalnya, agen tunggal IBM di Indonesia adalah PT Usaha Sistem Informasi Jaya yang merupakan patungan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan para karyawan senior. Namun IBM memutuskan keluar dari Indonesia karena aturan yang melarang perusahaan asing beroperasi di Indonesia tanpa memiliki partner lokal pada tahun 1970-an. Salah satu proyek terkenal PT Usaha Sistem Informasi Jaya adalah pemugaran Candi Borobudur di Jawa Tengah. Kantor pusat PT Usaha Sistem Informasi Jaya terletak di Jakarta Selatan. Di Indonesia PT Usaha Sistem Informasi Jaya memiliki beberapa anak perusahaan, di antaranya PT Mitra Integrasi Komputindo dan PT Jasa Teknologi Informasi. McDonald’s McDonald’s merupakan jasa waralaba siap saji terbesar di dunia. Sampai tahun 2004, McDonald’s memiliki 30.000 rumah makan di 121 negara dunia. Dengan jumlah pengunjung rata-rata 50.000.000 orang. CEO Mc Donald’s, Jack M. Greenberg, adalah anggota Kehormatan Kamar Dagang dan Industri Amerika-Israel (Israel-America Chamber of Commerce). McDonald Corporation adalah perusahaan yang ikut menyumbang besar terhadap ekonomi dan diplomatik Israel. Menurut Chicago Jewish Community Online (situs web milik Dana Serikat Yahudi Chicago), Markas Besar McDonalds Corporation yang berpangkalan tepat di luar Chicago adalah mitra bisnis Serikat Dana Yahudi (Jewsih United Fund) dan Federasi Yahudi (Jewish Federation). Salah satu tujuan JUF adalah untuk menjaga dukungan militer, ekonomi dan diplomatik dari Amerika serikat, mengawasi dan jika diperlukan mengontrol pemberitaan media atas Israel. McDonald’s pernah mengumumkan penutupan operasinya di Timur Tengah karena kehilangan pendapatan sebagai akibat seruan boikot (bulan Oktober 2002), dan menggantikan Greenberg sebagai Ketua dan CEO (pada Desember 2002). Sejak seruan dan kampanye boikot terjadi, dua dari enam waralabanya di Yordania tutup karena bangkrut. Di Mesir, McDonald’s memutuskan untuk mengubah nama mereknya menjadi Manfoods terakhir bulan Maret, akibat seruan boikot. Hak lisensi McDonald’s Indonesia adalah Bambang Rachmadi, salah seorang menantu mantan wapres Indonesia, Soedarmono. Counter McD pertama dibuka pada Februari 1991, di Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Director of Marketing and Comunication McDonald’s Indonesia, Family Restaurants, Dian H. Supolo dalam wawancara dengan majalah MIX mengatakan, sejak beroperasi tahun 1991, McD kini sudah memiliki 106 outlet. Philip Morris Philip Morris adalah perusahaan rokok asal Amerika Serikat (AS). Perusahaan ini bernaung di bawah grup Altria, Swiss yang memproduksi makanan dan minuman. Phillip Morris telah mendermakan 12% beruntung untuk Israel dari uang yang diserap kaum Muslim dengan total nilai $800 juta. Dengan rata-rata margin keuntungan sehari sebesar 10%, atau $80 juta sehari, maka, $9.6 juta uang dari umat Islam itu diberikan ke Israel. Perusahaan raksasa rokok dunia asal Amerika Serikat (AS) itu kemudian mengambil alih 40% saham perusahaan rokok swasta nasional Sampoerna Tbk. Judi Richards, juru bicara Sampoerna kepada pers pernah mengatakan, Produsen rokok Marlboro ini membeli Sampoerna dengan harga 5,2 milyar dolar atau sekitar 48 trilyun rupiah. Produk-produk di bawah paying Philip Morris adalah; Marlboro, Merit, L&M, Lark, Winston, Gold Cost, Côte d’Or, Philadelphia, Polo, Milka, Malabar, Marabou, Prince, Benson & Hedges dan West. (*)

Selain Joshua, Panglima TNI Diminta Bantu Autopsi Ulang Korban KM-50

BY FNN Senin, 25 Juli 2022 12:45:29 0

Jakarta, FNN –Aktivis DR. Syahganda Nainggolan di Jakarta menilai positif atas  adanya uluran tangan dari Panglima TNI Jenderal Andhika Perkasa yang membantu tugas Polri membongkar dan menuntaskan kasus pembunuhan polisi oleh polisi itu. Demi tegaknya keadilan dan kredibilitas Polri maka, “Saya mengapresiasi langkah Panglima TNI untuk upaya mencari kebenaran dan keadilan dalam kasus pembunuhan polisi di Kediaman Dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan,” tutur Syahganda kepada FNN, Senin (25/7/2022). Seperti diberitakan, baku tembak terjadi antara Brigadir Joshua dengan Bharada Richard di rumah dinas Ferdy Sambo, Jum’at (8/7/2022) yang menewaskan Brigadir Joshua. Pada Rabu (27/7/2022), jenazah Brigadir Joshua diautopsi ulang untuk mencari kebenaran penyebab kematiannya. Permintaan autopsi ulang itu dilakukan oleh keluarga Brigadir Joshua karena ditemukan kejanggalan. Menurut Syahganda, jika kondisi tegaknya keadilan terwujud, diharapkan  bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum, yang selama ini terpuruk. “Akibat kasus Polisi tembak Polisi, kini kredibilitas Polri kian terpuruk,” tegas Syahganda. Sedangkan terkait uluran tangan dari Panglima TNI itu, menurut Syahganda, tentu saja harus dimaknai positif, misalnya, selain untuk kasus polisi tembak polisi, maka Syahganda juga meminta Panglima TNI harus bisa menunjukkan kebaikan dengan mengirim dokter forensik untuk autopsi ulang atas 6 jenazah laskar FPI dalam kasus KM-50. “Autopsi ulang pada 6 jasad laskar FPI harus dilakukan, mengingat autopsi yang dilakukan polisi dalam kasus yang diduga bermuatan politis ini begitu sensitif pada kepercayaan publik,” tegas Syahganda. (bunayya saifuddin)

Pro-Kontra Islamophobia di Indonesia

BY FNN Senin, 25 Juli 2022 12:29:50 0

Saya sepenuhnya sepandangan dengan Prof Mahfud MD. Tak ada Islamofobia di Indonesia dalam bentuk \'konspirasi\' atau \'systematic policies against Islam and Muslims\'. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta PRO-Kontra tentang Islamophobia di Indonesia antara lain dipicu pernyataan Mahfud MD, “Yang berkata di Indonesia ada Islamophobia itu omong kosong!” Saya pun menanggapinya di grup WA yang mengunggah narasi Pak Mahfud MD tersebut dengan singkat, “Ini Omong Kosong!!!” Usai menyimak unggahan narasi Mahfud MD tersebut, salah seorang anggota WAG mengunggah tulisan Jerry Kwok Liaw kontra narasi Mahfud MD. Mahfud MD pun membantah opini Herry Kwok Liaw via japri kepada Prof. Fauzul Iman, dikirim kepada Prof. Azyumardi Azra, lalu di-forward di Grup WA PROFESOR PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) disertai dengan tanggapannya. Saya pun pagi-pagi menanggapinya. Salah Abstraksi terhadap Gejala Terkait Islamophobia Kita harus yakin bahwa di Indonesia tak ada Islamo phobia sebagai kebijakan. Kalau cemooh-cemooh antar oknum atau antar bagian dari komunitas ya itu terjadi untuk semua agama, bukan hanya terhadap Islam seperti tudingan terhadap budaya Arab atau pakaian cadar. Loh di masyakat muslim kita kan sering ada ucapan itu budaya Hindu dari budaya India, hindari itu budaya Katolik ada jin kafirnya, hati-hati itu pada Keristenisasi yang dibawa oleh Belanda, jangan dekat-dekat dengan gereja, dan sebagainya. Banyak yang lebih keras lagi. Misalnya, banyak ceramah, “kita jauhi Yahudi dan Nasara (Keristen) karena mereka takkan diam mengganggu kita sampai kita ikut agama mereka”. Tapi terhadap ini tak ada yang menyebut Yahudi phobia atau Keristen phobia. Itu kan banyak juga di masyarakat kita. Maksud saya, kalau seperti yang ditulis oleh Jerry Kwok tersebut alasan dan contoh-contoh untuk mengatakan ada Islamophobia di Indonesia sangat tak logis. Tak bisa kita bilang di Indonesia dalam kenegaraan ada Islamophobia hanya karena ada sikap sesama masyarakat yang kurang bersahabat terhadap perilaku masyarakat pemeluk agama lain. Faktanya orang Islam di Indonesia tidak didiskriminasi, dan boleh bersaing secara demokratis dan intelektual. Makanya bermunculan politisi dan birokrat muslim. Juga bermunculan profesor-profesor muslim spt Prof. Fauzul, Prof. A\'la, Prof Azyumardi, dll. Masjid dan pesantren terbangun dengan bagus-bagus. UIN hebat-hebat, rektor-rektor dan pejabat muslim salat secara terang-terangan dan nyaman membawa sajadah di bahu di tempat-tempat terbuka. Di daerah-daerah para Gubernur dan Bupati membangun Islamic Centre. Kalau hanya karena ada orang menyindir “kok berbau Arab”, “kok berjenggot dan bercelana cingkrang”, lalu disebut ada Islamophobia, maka berarti di Indonesia juga ada Katholik phobia, ada Hindu phobia, ada Keristen phobia, Budha phobia, budaya phobia dan lain-lain. Di kalangan komunitas kita kan banyak yang juga mendorong masyarakat muslim untuk menghindari perilaku tertentu dgn alasan itu ajaran Keristen, itu ajaran Hindu, itu ajaran Katholik, itu ajaran Yahudi, dan sebagainya. Kita tak boleh bohong, di kalangan kaum kita muncul hal-hal seperti itu terhadap agama lain. Jadi, kalau kita bicara tidak ada Islamophobia di Indonesia itu adalah dalam konteks kebijakan negara dan praktik politik dan pemerintahan. Kalau phobia di masyarakat ya banyak, dan semua terkena sasaran phobia. Pada saat yang sama setiap orang Islam itu boleh berkontestasi dalan meraih prestasi melalui mekanisme yang demokratis. Kalau dalam konteks kebijakan dan kenegaraan kita tak ada Islamophobia. Tak yakin? Pak Fauzul, tanggapan saya ini saya tulis sebagai akademisi, boleh di-share kemana-mana. (Moh. Mahfud MD). Saya sepenuhnya sepandangan dengan Prof Mahfud MD. Tak ada Islamofobia di Indonesia dalam bentuk \'konspirasi\' atau \'systematic policies against Islam and Muslims\'. Mereka yang menyebut ada Islamofobia di Indonesia dari pemerintah adalah mereka yang tidak bisa bersikap proporsional, ngebyah uyah, dan tendensius. Saya pernah dalam satu forum webinar dengan Profesor Mahfud membantah adanya apa yang mereka sebut \'Islamofobia\' tersebut. (AAzra). (*)

Menelesik Pemegang Pistol Glock 17: Irjen Ferdy Sambo?

BY FNN Senin, 25 Juli 2022 11:47:48 0

Sehingga Irjen Dedi Prasetyo tidak perlu lagi “menekan” pengacara dan kerja  wartawan yang sejetinya – bisa juga disebut – membantu Polri mengungkap kasus penembakan Brigadir Joshua yang sebenarnya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) PERINGATAN bernada keras datang dari Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang meminta agar pengacara keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir Joshua berbicara sesuai kompetensinya. Sehingga tidak berspekulasi mengenai benda-benda yang diduga digunakan saat menyiksa Brigadir Joshua. Apalagi kematian Brigadir Joshua jadi sorotan publik. Hal ini setelah ditemukannya banyak dugaan bentuk kekerasan, seperti luka bekas sayatan, jari dan bahu yang patah, kemudian rahang yang bergeser dan yang lainnya. Ini setelah adanya insiden “tembak-tembakan” di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Jum\'at (8/7/2022). “Seperti pengacara menyampaikan sesuai dengan hukum acaranya jangan berspekulasi tentang luka, tentang benda ini benda itu, itu nanti expert yang menjelaskan,” ujar dia di Jakarta Selatan, Sabtu (23/7/2022). Tak hanya itu. Dedi juga mengingatkan awak media untuk memilah-milah narasumber terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Joshua. Menurut dia, kesalahan dalam mengutip narasumber berpotensi memperkeruh suasana. “Saya minta kepada teman-teman media juga untuk bisa meluruskan berbagai macam spekulasi terkait informasi yang berkembang,” tegas Dedi di hadapan awak media. “Kalau teman-teman media mengkutip dari sumber-sumher yang bukan expert justru permasalahan akan lebih keruh. Masalah ini sebenarnya akan segera diungkap Timsus,” lanjut Dedi. Dedi memastikan kematian Brigadir Joshua akan diungkap secara terang-benderang. Juga, proses pembuktiannya harus dilakukan secara ilmiah dan hasilnya harus sahih. “Ada dua konsekuensi yang harus ditanggung oleh penyidik. Konsekuensi secara yuridis harus terpenuhi, konsekuensi keilmuan ini harus terpenuhi metodenya, ilmunya, dan peralatan yang digunakan,” ujar dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Polri terbuka dan mengusut tuntas terkait proses penyelidikan kasus penembakan anggota yang menewaskan Brigadir Joshua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Jum’at (8/7/2022). “Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” tegas Presiden Jokowi di sela kunkernya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (21/7/2022). Jokowi mengatakan transparansi menjadi sangat penting dalam penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua, sehingga tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri. “Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” papar Presiden Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menerima laporan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.   Terkait kasus baku tembak antar anggota Polri tersebut, Jenderal Listyo telah menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Karo Paminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdy Susianto. Menurut Irjen Dedi, penonaktifan tersebut dalam upaya menjaga transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas Polri dalam mengungkap kasus “baku tembak” antara Brigadir Joshua dengan Bharada Richard Eliezer Pudhihang Lumiu itu. Mengutip TEMPO, Tim Khusus Mabes Polri yang mengusut kematian Brigadir Joshua di rumdin Duren Tiga Nomor 46 (DT-46) Jakarta Selatan tersebut telah menaikkan status ke penyidikan. Menurut Irjen Dedi, penyidik menetapkan Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudhihang Lumiu sebagai tersangka penembak Joshua. “Dia ditahan di Polda Metro Jaya,” kata Dedi pada Jum\'at, 22 Juli lalu. Jika menyimak pernyataan Irjen Dedi di atas, berarti narasi awal sejak kasus ini dibuka, Senin (11/7/2022), tetap dipertahankan Polri. Yakni, penembakan Brigadir Joshua yang dilakukan Bharada Richard (yang sebelumnya disebut Bharada E, lalu RE) itu terjadi di rumdin Irjen Ferdy Sambo. Bahkan, narasi itu diperkuat dengan Pra-Rekonstuksi yang dilakukan pihak Polri. Bahwa pelaku penembakan adalah Bharada Richard. Mabes Polri telah menyebut, senjata yang dipakai adalah Pistol Glock 17. Menurut mantan Kepala Bais TNI Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto, polisi tinggal menelusuri siapa pemegang pistol Glock 17 buatan Austria itu. Apakah Bharada E atau terdaftar atas nama orang lain. “Apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan dan polisi lainnya itu hanyalah cerita. Fakta yang pasti adalah matinya Brigadir J. Itu fakta,” tegas Soleman Ponto dalam tayangan video dari Kanal Corry Official pada Selasa 19 Juli 2022. Soleman Ponto meyakini polisi pasti sudah tahu siapa pembunuh Brigadir Joshua. Sebab, ada pistol Glock 17 yang digunakan menembak Brigadir Joshua. Menurutnya, pistol itu memiliki nomor registrasi. “Dari nomor pistol itu akan ketahuan siapa pemegangnya. Pasti polisi sudah tahu itu. Begitu pistol dipegang yang dilihat nomornya. Tinggal masukkan nomor pasti ketahuan. Apakah pemegang Glock 17 ini Bharada E atau siapa. Nggak usah diperdebatkan mengapa pistol ini ada di tangan E,” jelasnya. Soleman Ponto menyebutnya Glock 17 ini adalah pistol raja-raja. Karena itu harus diselidiki apakah ada nama raja di daftar pemegang Glock 17 tersebut. Sehingga kalau mau mengungkap ini tidak usah jauh-jauh. Ikuti alur pistol itu. Kan ada 2 pistol yang katanya digunakan buat tembak menembak. Datang saja ke gudang senjata,” ujar Soleman Ponto. “Tinggal dimasukkan nomor pasti muncul siapa pemegangnya. Mudah, tinggal umumkan pistol nomor sekian dipegang oleh siapa. Kalau namanya itu tidak muncul, ini akan jadi pertanyaan lagi. Siapa yang memasukkan pistol itu,” lanjutnya. Dikatakan, setiap senjata yang masuk secara legal dan dipegang oleh orang yang sah, pasti yang bersangkutan memiliki kartu pemilik senjata (KPS). Jadi pertanyaannya, mungkinkah Polri “berani” membuka siapa pemegang Glock 17 itu, seperti perintah Presiden Jokowi di atas, “buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan”? Polisi menyebut saat peristiwa terjadi Bharada Richard menggunakan pistol jenis Glock-17 sedangkan Brigadir Joshua menggunakan pistol jenis HS-9. Jika pemegang Glock 17 sebenarnya sudah diketahui Polri, tidak sulit untuk membuka hubungan kasualitas antara Bharada Richard dengan pemegang pistol tersebut. Karena, pistol itu biasanya dipegang oleh seorang perwira. Seperti kata Soleman Ponto, tidak usah diperdebatkan mengapa pistol ini ada di tangan Bharada Richard. Termasuk pula, tidak penting eksekusi itu apakah benar dilakukan di rumdin Ferdy Sambo atau di tempat lain, seperti dugaan pengacara keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Biarlah pistol Glock 17 menjadi “saksi” atas penembakan itu. Dan, juga jasad Brigadir Joshua yang bakal “bicara” kebenaran usai autopsi ulang pada Rabu, 27 Juli 2022. Sehingga Irjen Dedi Prasetyo tidak perlu lagi “menekan” pengacara dan kerja  wartawan yang sejatinya – bisa juga disebut – membantu Polri mengungkap kasus penembakan Brigadir Joshua yang sebenarnya. Jika memang pistol Glock 17 ternyata terdaftar atas nama Irjen Ferdy Sambo, jelas ini pelanggaran berat, karena pistol itu ibarat “istri pertama yang tidak boleh lepas dari tangannya”. (*)

Sepak Terjang Korporasi Global di Indonesia dan Pelbagai Belahan Dunia (2)

BY FNN Senin, 25 Juli 2022 02:19:49 0

Harap dicatat bahwa Wakil Presiden Dick Cheney pernah lima tahun hingga tahun 2000, mengelola Halliburton Co. Selain itu ada Bechtel Group dari San Fransisco, Fluor dari Aliso Vejo, California, Lois Berger Group dari East Orange, New Jersey, dan Parsons Group dari Pasadena, California. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI) SEJARAH Kelam Kekuatan Korporasi Global Dalam Penggulingan Kekuasaan Pemerintahan Negara-Negara Berkembang. Karena paper ini sudah terlanjur memulai kisah kelam korporasi global melalui kasus Guatemala, maka penulis jadi teringat kembali sepak-terjang satu korporasi global Amerika bernama United Fruit Company dalam memprakarsasi operasi penggulingan pemerintahan berhaluan nasionalis kerakyatan di bawah pimpinan Presiden Jacobo Arbenz Guzman pada 1954. Arbenz Guzman yang menang pemilu secara demokratis di Guatemala pada 1950, ternyata memiliki rencana-rencana kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, Salah satunya, tertuju pada land-reform yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup kamu tani miskin di Guatemala. Melalui program yang dikenal sebagai Decree 900, Arbenz memulai kebijakan reformasi agrarianya. Sementara masyarakat kelompok bawah secara antusias mendukung dan menaruh harapan pada arah kebijakan yang ditempuh Arbenz. Sebaliknya, para elit pemilik tanah di negeri itu menganggap kebijakan Arbenz sebagai ancaman serius terhadap kepentingan mereka. Alhasil, Arbenz dituduh dan diisukan sebagai “antek komunis” yang berbahaya. Kegusaran para elit tuan tanah Guatemala pada perkembangannya gayung bersambut dengan para pihak di Washington, khususnya ketika Arbenz bermaksud menasionalisasi perusahaan multi-nasional asal Amerika, United Fruit Company. Maka hal ini memicu Washington dan Gedung Putih untuk melancarkan operasi menggusur Arbenz, dan singkat cerita, operasi ini berhasil dengan gilang gemilang. Bagaimana membuktikan keterlibatan United Fruit Company dalam hajantan penggulingan Arbenz pada 1954? Terlepas kebetulan atau tidak, setelah keberhasilan penggulingan Arbenz, Menteri Luar Negeri John Foster Dulles beserta adiknya Allen Dulles yang kebetulan ketika itu merupakan Direktur CIA, terbukti memiliki saham dalam perusahaan United Fruit Company tersebut. Sebagai imbalannya, United Fruit Company memiliki konsesi penguasaan tanah di Guatemala dengan luas 150 ribu hektar atau setara dengan 600 km persegi. Yang lebih menarik lagi, perusahaan ini ketika ditelusur sampai akarnya, merupakan perusahaan milik dinasti John D Rockefeller yang bergerak dalam sektor perkebunan pisang dan nanas. Dua jenis tanaman yang merupakan keunggulan komparatif Guatemala. Selain itu, ada dua anak perusahaan United Fruit Company yaitu International Railways of Central America dan Empress Electrica. Sekadar menambah catatan kelam dan reputasi buruk United Fruit Company, ternyata perusahaan ini tercatat sebagai perusahaan yang kerap mengekspoitasi tenaga kerja, penggelapan pajak, dan penyuapan. Yang lebih tragis lagi, pada 1928 UFC menindas protes buruh yang menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja yang bekerja di bawah manajemen perusahaan ini. Dalam insiden ini, 2000 orang pekerja dilaporkan tewas. Perusahaan yang berdiri pada 1899 ini berganti nama menjadi United Brands Company pada tahun 1970-an setelah sebagian sahamnya dijual kepada Eli M Black. Hajatan Beberapa Korporasi Amerika dalam Penggulingan Salvador Allende di Chili pada 1973 Seperti halnya dengan Arbenz Guzman di Guatemala, Salvador Allende pun juga berada dalam satu haluan yang sama dengan Guzman dalam soal ideologi nasionalisme kerakyatan. Hanya saja kali ini, yang merasa terancam dengan kebijakan populis Allende adalah beberapa korporasi raksasa asal Amerika seperti Anaconda Copper Mining Company dan Kennecott Utah Copper. Kedua perusahaan ini hingga menjelang dekade 1970-an telah berhasi menguasai 7 hingga 20 persen Gross Domestic Product Chili. Tak heran jika sejak 1950-an Amerika berupaya mempertahankan kebijakan pro pasar di Chili. Namun secara tak terduga, Allende berhasil memenangi pemilu pada 1970. Alhasil, setelah menang Allende mencanangkan kebijakan Jalan Chili Menuju Sosialisme, yang meliputi nasionalisasi berbagai perusahaan tambang tembaga milik Amerika, nasionalisasi sejumlah bank dan beberapa industri besar, serta land reform untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Maka CIA kemudian menganggarkan dana 8 juta dolar Amerika untuk menjatuhkan Allende dari kursi kepresidenan. Anggaran sebesar itu tak pelak lagi berasal dari donasi beberapa korporasi raksasa Amerika termasuk perusahaan ternama International Telephone and Telegraph (ITT). ITT pada 1970 menguasai 70 persen perusahaan telkom Chili Chitelco. Semua rencana busuk CIA yang di belakangnya terdapat dua perusahaan tambang dan telkom Amerika dalam penggulingan Allende pada 1973, akhirnya terungkap juga pada era kepresidenan Bill Clinton melalui sebuah proyek yang dinamakan Chili Declassification yang kemudian terkumpul sekitar 16 ribu dokumen yang terkait keterlibatan CIA, Departemen Luar Negeri, Gedung Putih dan Departemen Pertahanan. Keterlibatan Korporasi Gabungan Inggris-Amerika Anglo-Iranian Oil Company(AIOC) Menggusur Mohammad Mossadeq pada 1953 Keputusan bersama Inggris-Amerika menggusur Mossadeq bermula ketika perdana menteri Iran tersebut mempunyai gagasan untuk melepaskan ketergantungan Iran pada perusahaan-perusahaan minyak Asing. Termasuk tentunya nasionalisasi terhadap AIOC. Sontak, kebijakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen strategis masyarakat Iran. Gerakan Mossadeq ini tentu saja bikin Inggris kebakaran jenggot, sehingga beberapa kali melakukan blockade pengiriman minyak Amerika ke luar negeri. Hanya saja, pada fase ini Inggris masih sebatas melakukan boycott dan embargo pada Iran. Namun pada perkembangannya kemudian, Inggris mulai melibatkan Amerika. Sehingga disepakatilah persekutuan Inggris-Amerika menggulingkan Mossadeq. Setelah Mossadeq berhasil digusur pada 1953, sebagian tuntutan nasionalisasi yaitu profit sharing 50% : 50% akhirnya disetujui oleh AOIC yang saat itu sudah tidak lagi memegang monopoli eksploitasi dan ekspor minyak Iran. Dan Amerika agaknya berperan besar dalam kesepakatan baru ini. Sejak itu AOIC dirubah menjadi semacam konsorsium yang didalamnya 5 perusahaan minyak asa Amerika memegang sebagian sahamnya. Dan mengendalikan eksploitasi minyak di Iran. Meski laporan keuangan konsorsium sulit diketahui publik tapi aktivitasnya dalam menyedot minyak dari bumi Iran, konsorsium ditengarai telah meraup keuntungan jutaan dolar. Pada 1979, 26 tahun pasca kejatuhan Mossadeq, Shah Reza Pahlevi digulingkan melalui revolusi Islam, Sejak saat itu, Amerika dinyatakan sebagai musuh nomor satu seluruh bagi bangsa Iran. Sejumlah Korporasi Amerika Beramai-Ramai Sponsori Penggulingan Presiden Irak Saddam Hussein Tanpa bermaksud mengabaikan berbagai faktor yang menjadi dasar bagi Amerika untuk menggulingkan Presiden Irak Saddam Hussein, tak bisa dipungkiri bahwa beberapa korporasi raksasa Amerika berada di balik dukungan penggusuran Saddam Hussein. Beberapa korporasi raksasa Amerika tercatat telah mengucurkan dana yang sangat besar dalam kampanye pemilihan presiden bagi pasangan George Bush dan Dick Cheney. Mereka itu antara lain Bechtel Group, Fluor Corp, Parson Corp, Lois Berger Group, serta Kello, Brown and Root (KBR), dan Washington Group International. Korporasi-korporasi raksasa inilah yang berada di balik skema invasi militer Amerika dan Inggris ke Irak. Hal ini nampak jelas ketika invasi militer AS ke Irak telah dinyatakan selesai. Setidaknya ada 5 perusahaan minyak Amerika yang direkrut oleh Bush untuk mendapatkan tender rekonstruksi Irak pasca Saddam. Merekalah para penentu kebijakan luar negeri Amerika yang sesunguhnya. Di antaranya seperti Halliburton Co serta Kellog Brown and Root. Harap dicatat bahwa Wakil Presiden Dick Cheney pernah lima tahun hingga tahun 2000, mengelola Halliburton Co. Selain itu ada Bechtel Group dari San Fransisco, Fluor dari Aliso Vejo, California, Lois Berger Group dari East Orange, New Jersey, dan Parsons Group dari Pasadena, California. Ditetapkannya lima korporasi minyak besar tersebut berkaitan erat dengan kepentingan Amerika untuk mengakses sumber minyak mentah di Irak. Program rekonstruksi Irak sejatinya hanya merupakan kedok untuk misi korporasi-korporasi minyak Amerika tersebut. (*)

Catat, Erdogan yang Berhasil Buka Blokade Impor Gandum Ukraina, Bukan Jokowi!

BY FNN Senin, 25 Juli 2022 02:11:38 0

BERKAT peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, akhirnya Ukraina dan Rusia membuat sebuah terobosan besar dengan menandatangani sebuah perjanjian di Istanbul, Jumat 22 Juli 2022, untuk menyalurkan jutaan ton gandum Ukraina ke pasar global dan meringankan krisis pangan yang semakin parah bagi jutaan orang di negara-negara berkembang. “Anda telah mengatasi hambatan dan mengesampingkan perbedaan untuk membuka jalan bagi inisiatif yang akan melayani kepentingan bersama semua pihak,\" kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada perwakilan Rusia dan Ukraina dalam acara penandatanganan perjanjian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (23/7/2022). Guterres mengakui bahwa “perjanjian ini tidak tercapai dengan mudah”. Menurut Guterres, mempromosikan kesejahteraan umat manusia merupakan kekuatan pendorong perundingan ini. “Pertanyaan yang muncul bukan soal apa yang baik bagi satu pihak atau pihak lain. Fokusnya pada apa yang paling penting bagi masyarakat dunia. Dan jangan salah – ini adalah perjanjian bagi dunia,” tambah Guterres. Ukraina adalah negara pengeskpor gandum utama dunia yang memproduksi cukup pasokan untuk memenuhi kebutuhan pangan 400 juta orang per tahun. Akan tetapi, selama berbulan-bulan, sekitar 20 juta ton gandumnya terjebak di dalam silo-silo dan kapal-kapal yang diblokir Rusia di Laut Hitam. Sebelumnya, Presiden Erdogan, Rabu (20/7/2022) menyatakan, dokumen tentang koridor ekspor gandum Rusia dan Ukraina dapat ditandatangani minggu ini, seperti laporan Tass Rusia. “Kami ingin menyelesaikan proses ini dengan menandatangani kesepakatan minggu ini. Kami berharap implementasi rencana itu akan dimulai dalam beberapa hari mendatang,” kata Presiden Erdogan. “Proses [transportasi gandum] akan dikelola dari pusat koordinasi di Istanbul, di mana, bersama dengan negara kami, perwakilan Rusia dan Ukraina akan berpartisipasi dan PBB. Kami terus melakukan upaya untuk menyelesaikan proses ini, yang sangat penting untuk ketahanan pangan global,” lanjutnya. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama pengamat politik Rocky Gerung membahas sukses Presiden Erdogan membuka blokade Laut Hitam yang dilakukan Rusia dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (23/7/2022). Berikut petikannya. Bung Rocky, saat ini sudah ada kesepakatan antara Rusia dengan Ukraina. Rusia dan Ukraina sudah sepakat buka Pelabuhan Laut Hitam untuk ekspor gandum. Kemaren kalau tidak salah ini yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Jangan-jangan ini karya Pak Jokowi, keberhasilan Pak Jokowi. Oh, ternyata bukan Bung Rocky. Setelah saya baca beritanya, ini kerjaannya Erdogan, presiden Turki. Nah, ini Buzer please jangan digoreng-goreng ya. Nanti kita malu. Kalau cuma urusan dalam negeri Anda goreng tidak apa-apa, tapi kalau urusan dunia internasional dan diklaim, saya kira Anda yang bikin ulah, kita semua bisa jadi malu. Jadi kesepakatannya sudah dirintis sejak 22 April 2022. Kata Sekjen PBB, ini semacam suar di Laut Hitam karena kan sangat serius persoalan ekspor gandum dari kawasan ini. Ya, itu akhirnya yang kita tunggu-tunggu bahwa akan ada tepuk tangan yang pasti berakhir karena sampai sekarang orang masih anggap bahwa Pak Jokowi yang berperan. Ini pembuktian besar bahwa Pak Jokowi yang sudah berupaya berdiplomasi, tapi Rusia dan Ukraina merasa ya sudahlah, Anda bisa usulkan sesuatu, tapi kalau Anda nggak bisa pastikan bahwa Anda punya integritas dalam politik internasional kan tidak akan didengar. Jadi Erdogan, karena profilnya tinggi sekali dalam diplomasi dunia, maka dia yang berhasil untuk membujuk dua belah supaya oke silakan lakukan strategi perang, tapi jangan bagian yang menyangkut kemanusiaan seluruh dunia itu diabaikan, sehingga bisa terjadi krisis besar dengan akibat bahwa kelaparan itu justru bisa membangkitkan perang di daerah-daerah lokal yang jauh dari pusat konflik itu. Jadi ini kecerdasan sekaligus hal yang bisa dilihat secara rasional. Kalau Pak Jokowi datang dengan proposal ya seolah-olah dia tanpa konteks, tiba-tiba minta ingin berdamai. Dan Erdogan ada di dalam pusat krisis Eropa. Dia alami proses transisi politik di negerinya sendiri, mengalami kesulitan ekonomi karena di suatu waktu inflasi Turki tinggi sekali, dan sekarang Erdogan dapatkan kembali profilnya. Dia jadi tokoh yang memungkinkan rakyat tidak menderita. Jadi, itu intinya. Nah, karena itu, kalau memang itu berita bagus pasti harga Indomie juga akan turun. Tetapi, ada variabel lain, kalau harga Indomie turun, oke, karena mengikuti harga dunia, tapi mereka yang makan di warung-warung Indomie itu juga tetap tidak bisa bayar murah. Karena untuk masak Indomie perlu elpiji itu. Elpiji naik, nggak turun-turun. Jadi sama juga konyolnya itu.  Harga distribusinya juga tinggi karena BBM kita naik terus, karena Indomie itu meski dibawa pakai truk, nggak bisa langsung datang ke pabrik buat pesan Indomie. Jadi tetap masih ada problem bahwa harga konsumen tetap tinggi. Bukan karena indomienya yang tinggi tapi karena alat-alat untuk membuat Indomie perlu energi, elpiji, untuk mengangkut Indomie. Biaya distribusi tetap masih tinggi itu ini. Tapi bukan salah Erdogan ini. Erdogan sudah bilang, oke saya sudah upayakan. Akhirnya orang bilang kalau begitu salah Jokowi dong. Erdogan sudah turunin harga, Jokowi tidak turunin harga elpiji sama ongkos angkut. Saya kira Erdogan bisa bilang, urusan gue sudah gue beresin ya. Tinggal atur kalian di dalam negerinya. Dan please, jangan diklaim ya kerjaan gua. Kira-kira begitu. Nah, itu konyolnya. Nanti kalau kita bikin analisis, lo kata Pak Jokowi kalau harga gandumnya sudah turun harga Indomie juga turun. Oh iya kalau harga pertalite turun, kalau harga BBM turun, kalau harga elpiji turun, kalau harga listrik turun. Kan begitu. Jadi Jokowi sekarang gigit jari, harga sudah turun, tapi dia bingung sendiri nanti, kok masih mahal ya. Karena dia musti paham bahwa food, makanan itu, bukan sekedar harga bahan mentahnya. Tapi juga soal distribusinya, soal energi yang diperlukan. Jadi begitulah kekonyolan demi kekonyolan diproduksi dari Merdeka Utara. Kalau Merdeka Selatan lagi siap-siap untuk pindah ke Merdeka Utara. Jangan ngomong begitu. Nanti Anda dianggap tim sukses. Kalau bener-bener tim sukses sih nggak apa-apa. Jadi poin kita itu selalu ingin melihat bahwa dunia itu harus dibaca secara komprehensif. Demikian juga politik. Kita harus menyeluruhlah. Nanti orang juga anggap kok pemerintah Indonesia sekarang jadi gagu, jadi bisu. Harga gandum sudah turun kenapa harga konsumen masih mahal ya? Begitu kira-kira. Dan ini membingungkan mereka untuk menerangkan pada publik. Tapi belajar dari apa yang dilakukan oleh Erdogan bahwa memang peran internasional itu penting sekali bagi profil sebuah negara. Kalau kita sendiri enggak pernah aktif dalam kancah international, ya kita nggak mungkin akan punya peran internasional. Kita nggak bisa tiba-tiba jadi juru damai. Yang kedua, figur dari seorang pemimpin sendiri itu penting sekali. Itu yang selalu kita persoalkan kenapa kemudian kita mengusulkan supaya 0%. Karena dengan sistem yang sekarang (20%), pilihan-pilihan terbatas dan itu kemudian yang konyolnya di Indonesia justru yang muncul adalah figur-figur yang lemah, yang bisa tetap distir oleh para oligarki. Sebetulnya kalau figurnya terbatas tapi bermutu ya nggak apa-apa. Ini sudah terbatas nggak bermutu juga. Masa kita milih hanya berdasarkan keahlian joget-joget di tiktok. Masa kita pilih hanya karena keahlian lempar-lempar paket dari dalam mobil. Ini semua, itu akhirnya dibaca oleh publik sebagai kalau mendapat pemimpin yang bagus maka alat tapisnya musti betul-betul bagus. Itu pentingnya selalu diingatkan pada publik bahwa semua ini bermuara pada proses rekrutmen dan rekrutmen berawal di hilir pada proses kompetisi. Kompetisi itu yang berantakan hari ini. Dan karena itu kita ingin agar kompetisi dimulai dari garis nol. Dan kompetisi yang ketat itu, kalau kita mengacu pada olah raga, misalnya sepakbola, di mana kompetisi klub-klub sepakbolanya ketat di negara-negara itu, menunjukkan hasil yang luar biasa. Sementara di negara kita yang komposisinya tidak ketat, akhirnya kita sendiri tidak bisa bicara di kancah internasional. Saya kira analogi ini pas juga untuk manggambarkan rekrutmen di Indonesia kan? Iya, sebetulnya kita ingin kita masuk dalam kompetisi internasional supaya mantan-mantan presiden juga dilirik oleh panitia Nobel. Kan sebetulnya kita punya kesempatan untuk jadi penentu perdamaian dunia, sehingga mampu untuk dicalonkan sebagai Nobelis, sebagai calon Nobel. Nah, sekarang Erdogan bisa dapat Nobel karena dengan langkah pertama ini terbuka kemungkinan percakapan supaya dia diberi apresiasi. Jadi sebetulnya kemampuan kita berdiplomasi ditentukan oleh kapasitas personal orang dulu, baru kita bisa promosikan alam pikiran kita sebut “Mendayung di antara dua karang”, non-blok, Konferensi Asia-Afrika. Tapi semua itu, semua peristiwa politik internasional yang pernah kita miliki, mulai dari pidato Bung Karno, pidato Sutan Syahrir, keahlian Abu Salim dalam diplomasi di PBB, semua itu sebetulnya adalah artefak untuk kita buktikan bahwa Indonesia pernah punya profil sangat kuat di dunia internasional. Nah, itu hanya bisa diulangi oleh presiden yang profil intelektualnya juga kuat. Karena diplomasi internasional betul-betul soal IQ saja. Bukan sekadar kecanggihan untuk membaca teks. Itu betul-betul diplomasi adalah ilmu tertinggi yang harus menggunakan retorika, logika, pengetahuan sejarah, humor yang tinggi dan bermutu, satire juga. Itu semuanya yang mestinya kita usulkan sebagai tempat untuk bertanding di antara kandidat presiden hari ini. Kelihatannya semuanya enggak mampu karena hanya mampu pasang baliho dan tik tok. (Ida/mth)

Sepak Terjang Korporasi Global di Indonesia dan Pelbagai Belahan Dunia (1)

BY FNN Ahad, 24 Juli 2022 16:09:56 0

Demikianlah sekelumit kisah mengenai sepak-terjang dua korporasi global Gerber Food dan the International Nestle yang kebetulan keduanya bergerak di sektor produk susu dan makanan bayi. Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI) SEKELUMIT kisah di bawah ini merupakan rangkaian cerita kelam berkaitan dengan sepak-terjang Multi National Corporation (MNC, sekarang nyebutnya Korporasi) sebagai kekuatan global di beberapa negara. Mari kita ambil contoh apa yang terjadi di Guatemala. Baru-baru ini, Jenny Suziani, staf kami di Global Future Institute membuat suatu research pustaka yang relatif cukup komprehensif berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap para buruh wanita hamil di sejumlah negara. Kelakuan MNC AS Gerber Food di Guatemala Dalam kasus Guatemala, salah satu MNC yang layak kita sorot adalah Gerber Food, yang demi untuk mempromosikan konsumsi susu bayi bagi para wanita di Guatemala, dengan teganya menolak produk perundangan-undangan yang mendukung para ibu untuk menyusui anaknya dengan Air Susu Ibu (ASI). Cara yang ditempuh Gerber Food sebagai korporasi multi-nasional adalah dengan memaksa World Trade Organization (WTO) agar pemerintah Guatemala untuk menekan Guatemala agar menghapus batasan pada produk makanan bayi. Dan Gerber Food berhasil memaksa WTO menekan pemerintah Guatemala. Padahal, pemerintah Guatemala sebelumnya menetapkan undang-undang untuk mendukung pemberian ASI para Ibu Rumah Tangga, dan pada saat yang sama membatasi penggunaan, juga penyalah-gunaan susu formula bayi, karena terkait dengan tingginya tingkat kematian bayi di negara-negara miskin. Karenanya Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan panduan yang berguna bagi konsumen buta huruf. Dalam panduan ini tercantum juga batasan pemakaian adegan atau gambaran pemberian susu botolan pada bayi dalam iklan maupun kegiatan pemasaran lainnya. Setelah pemerintah Guatemala menerapkan undang-undang tersebut secara efektif pada 1988, penelusuran pustaka beberapa staf kami di Global Future Institute membuktikan bahwa seluruh pemasok susu dalam dan luar negeri di Guatemala mengubah cara pengemasan produk mereka. Hasilnya, tingkat kematian bayi turun drastis. PBB berpendapat bahwa Guatemala adalah contoh yang baik dalam hal penerapan aturan bagi penggunaan susu formula bayi. Namun ya itu tadi, Gerber Food sebagai perusahaan multi-nasional Amerika Serikat yang bergerak dalam produk susu bayi, menolak peraturan baru yang diterapkan pemerintah Guatemala terssebut dan bahkan berhasil mengobrak-abrik produk hukum Guatemala tersebut. Perusahaan ini tetap memakai gambar bayi gemuk dan ‘sehat’ di kemasan dan iklan mereka. Singkat cerita, pemerintah Guatemala gagal memaksa Gerber untuk mengubah kemasan. Gerber meminta pemerintah AS untuk melaporkan tindakan pemerintah Guatemala ini kepada WTO. Pemerintah AS ternyata tidak harus bersusah-payah memberikan laporan, karena pemerintah Guatemala sudah takut terlebih dahulu pada tindakan WTO. Akhirnya pemerintah Guatemala menyatakan bahwa peraturan tentang citra bayi dalam iklan dan pemasaran tidak berlaku bagi produk Gerber. Dengan demikian, Guatemala dipaksa untuk mengorbankan kesejahteraan bayi-bayinya demi kepentingan korporasi tersebut. Kelakuan MNC Swiss The International Nestle Satu lagi kisah kelam sepak-terjang jaringan industri raksasa produk susu bayi asal Swiss The International Nestle. Sebagaimana terungkap melalui berbagai sumber, Kampanye menentang cara promosi pabrik susu formula yang tidak etis, mulai berlangsung akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. Semula diwarnai tanda tanya, mampukah kekuatan anti global itu melawan jaringan industri raksasa yang begitu rapi organisasinya. Namun berbagai kalangan gerakan anti globalisasi nampaknya tak ada ruginya untuk mencoba. Maka ketika itu terbitlah buku The Baby Killer pada tahun 1974 yang berisi pemantauan kelompok konsumen Inggris War on Want yang amat menghebohkan. Buku yang diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa Eropa Barat itu langsung menggugat nama baik Nestle, pabrik susu formula terbesar di dunia asal Swiss tersebut. Salah satu versi terjemahan buku tadi diterbitkan di Swiss dalam bahasa Jerman. Dengan perubahan judul yang provokatif, Nestle Membunuh Bayi-bayi. Penerbitnya langsung dituntut ke pengadilan oleh Nestle. Lewat proses pengadilan selama dua tahun, 13 orang aktivis konsumen Swiss yang menerbitkan buku terjemahan tadi dinyatakan bersalah, tapi Nestle sendiri memperoleh peringatan keras untuk memperbaiki cara pemasarannya. Akibatnya, jutaan orang dari puluhan negara bergandengan tangan mengkampanyekan The International Nestle Boycott, yang berlangsung selama enam setengah tahun, sehingga akhirnya perusahaan multinasional itu pada September 1984 memutuskan untuk mengubah citranya. Nestle merupakan perusahaan susu formula pertama yang menghilangkan gambar bayi montok pada kaleng produknya, tiga tahun setelah keluarnya Kode Internasional Pemasaran PASI (Pengganti ASI). Demikianlah sekelumit kisah mengenai sepak-terjang dua korporasi global Gerber Food dan the International Nestle yang kebetulan keduanya bergerak di sektor produk susu dan makanan bayi. Tentu saja bukan maksud penulis untuk berpanjang kalam dalam kasus tersebut di atas. Lebih dari itu, kedua kasus tersebut hanya sekadar gambaran kecil betapa besar dan kuatnya pengaruh berbagai korporasi dalam menentukan arah kebijakan strategis pemerintahan suatu negara, bahkan di negara tempat korporasi-korporasi besar tersebut berasal. Dalam kasus Gerber Food yang merupakan perusahaan multi-nasional Amerika, melalui kasus ini secara nyata membuktikan bahwa pemerintahan di Washington pun harus tunduk pada arahan kebijakan strategis ekonomi yang ditetapkan oleh Gerber Food, sehingga melalui tangan-tangan Gerber Food di Departemen Perdagangan dan bahkan WTO, pada akhirnya mampu memaksa pemerintahan Guatemala agar tidak memberlakukan Undang-Undang pembatasan produk susu dan makanan bayi terhadap Gerber Food. (*)

LaNyalla: Ekonomi Bisa Terhambat Kalau Pasokan BBM Bermasalah

BY FNN Ahad, 24 Juli 2022 16:05:12 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah  memastikan pasokan BBM tidak terkendala. Karena, hal tersebut bisa membuat pergerakan ekonomi ikut terhambat. Hal ini disampaikan LaNyalla menyusul terjadinya antrian kendaraan karena pasokan BBM dikurangi kembali. \"Hal ini tentu menjadi permasalahan di tingkat konsumen. Karena, BBM bersubsidi di sejumlah SPBU kembali langka,\" katanya, saat reses di Surabaya, Ahad (24/7/2022).  LaNyalla menilai langkah pemerintah memaksa menaikan harga BBM dan mencabut subsidi saat sedang pemulihan ekonomi tidaklah bijaksana. \"Sebab, masyarakat baru saja memutar roda perekonomiannya. Dengan kelangkaan BBM, maka potensi guncangan dan hambatan pemulihan bisa berdampak secara domino,\" ujar Senator asal Jawa Timur itu. LaNyalla menegaskan, pergerakan ekonomi sejalan dengan pergerakan orang. BBM bersubsidi pun kebanyakan digunakan kendaraan yang memang diperbolehkan mengkonsumsi Pertalite sebagaimana aturan pemerintah. \"Saya yakin masyarakat yang menggunakan kendaraan bagus dan mewah tidak menyasar BBM bersubsidi seperti pertalite,\" katanya.  Oleh karena itu, LaNyalla meminta pemerintah tetap memberikan pasokan BBM bersubsidi secara normal. “Pemerintah harus memastikan pasokan berjalan normal agar tetap terjadi pergerakan ekonomi. Kita harus mendukung pemulihan ekonomi riil, dan tentu saja hal itu banyak bergantung pada ketersediaan BBM,\" katanya. (*)

Rakyat Akan Melawan – Ambil-Alih Kekuasaan

BY FNN Ahad, 24 Juli 2022 02:50:24 0

Proses tata kelola negara dan demokratisasi telah tersesat di jalan yang terang. Para pendekar konstitusi yang lahir dari rahim reformasi tampak semakin tak berdaya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “RAKYAT yang sedang lapar telah melepas sebuah pertanyaan: Rezim ini akan membuat regulasi UU apa lagi untuk membunuh rakyatnya. Rakyat yang telah susah dan menderita terus-menerus dirundung kecemasan kolektif dari ranah masyarakat sipil (civil society) bukan tanpa alasan. Karena UU yang sungsang telah menjadi penyebab laten ahirnya rakyat yang harus menderita dan telah terjadinya disharmoni di dalam ritme kehidupan ekonomi dan politik”. Lahirnya regulasi UU yang ditandai dengan cacat bawaan terjadi, itu karena kedunguan, cipta rasa dan akalnya sudah seperti batu. Rakyat sendiri sudah mengetahui bahwa rezim telinganya sudah tuli dan matanya sudah buta, itu karena indikasi kuat akibat serangan virus koin yang maha dahsyat. Disharmoni revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja sampai sekarang menggoreskan rasa pedih berupa memori kolektif yang destruktif.  Pemerintah dan DPR terus over confidence, dan jumawa menafikan suara dan aspirasi rakyatnya. Kebiasaan selama ini menganggap bahwa rakyat ini akan terus menerima, diam dan mengalah apapun yang akan mereka paksakan. Salah duga saat ini rakyat sangat peka, bahkan tetap terus pasang telinga dan mengamati keadaan yang sedang dan akan terus terjadi. Dalam pengawasan rakyat muncul putusan MK bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang cacat formil. Bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tetapi yang muncul noted UU Cipta Kerja dinyatakan “inkonstitusional bersyarat”. Rakyat pun sudah bisa membaca dengan jelas putusan MK yang anomali tersesat di jalan yang terang. Rakyat akan memulai aksi demo menuntut cabut UU Cipta Kerja. Demo besar harus dilakukan karena wakil rakyat memang sudah tidak ada. Jangankan wakil rakyat yang harus mengekspresikan dan memperjuangkan rakyat. Yang terjadi titik balik mereka sudah berselingkuh dengan kekuasaan dan Oligarki. Rakyat sudah siap kalau harus benturan dengan penguasa. Sudah tidak ada waktu rakyat terus diam dan mengalah dalam menghadapi  kekuasaan yang semakin ugal ugalan. Kini trending topic akan disahkannya RKUHP (Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana). Kalau pemerintah nekad bakal menjadi ajang awal lahirnya huru-hara, rakyat terpaksa harus melawan penguasa, ini waktunya. Memang aneh bin ajaib terjadinya tarik ulur antara rakyat dengan mereka yang merasa mewakilinya, yang justru saat ini memiliki otoritas membentuk dan menyesahkan UU. Ditengarai Pemerintah dan DPR lagilagi akan memaksakan RKUHAP yang akan mengancam kebebasan bersuara dan aspirasi rakyat akan dimatikan. Duet maut roh jahat eksekutif-legislatif, sebagai eksekutor UU makin bengis dan kejam, harus di dilawan dan dihentikan. Suara dan aspirasi rakyat diabaikan. Saran berupa pendapat pemikiran jernih dari para pakar dan ahli tata negara betapa bahaya RUU-KUHP tidak digubris sama sekali. Mantra-mantra para sesepuh dan para spiritual untuk mengerem dan mengendalikan roh jahat jangan ugal-ugalan, lumpuh total. Memaknai partisisipasi publik hanya terjadi dari hasil rekayasa pabrikan para begundal bandit-bandit politik negara, rakyat harus menerima dan menelan apapun akibat buruk yang akan terjadi di kemudian hari. Kali ini rezim salah perhitungan akan merasakan akibat dari kesombongan, kekejaman dan angkuhnya seolah-olah semua kebijakan yang melawan rakyat selalu aman. Kali ini akan kena batunya. Pertarungan antara roh jahat rekayasa pembentuk undang-undang yang akan memaksakan kehendaknya, hanya menggunakan senjata kuantitas berbasis data dan fakta absensi anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna, sudah lapuk. Masyarakat sipil bertahan pada keutamaan dimensi kualitatif dan kedalaman substansi aspirasi rakyat. Jurang ini makin dalam dan curam, awal benturan harus dimulai dan akan terjadi. Mereka mengira akan berakhir dengan kemenangan roh jahat duet eksekutif dan legislatif akan memenangkan pertarungan tersebut. Kali ini mereka tidak sadar, salah dalam kalkulasi keangkuhan politiknya. Dan, semuanya akan berakhir. Modal nekad dan kedunguan setidaknya menyimpan “hidden agenda” (agenda tersembunyi), bagian yang tidak terpisahkan, harus diakhiri dan rakyat akan membereskannya. Awal semua bencana datang adalah hasil amandemen yang telah mengubah UUD 1945 asli telah membawa bencana kehidupan negara. Jalan keluarnya kembali ke UUD 45 asli, memang akan membawa konsekensi negara saat ini bubar dulu baru ditata kembali, adalah sangat berat. Proses tata kelola negara dan demokratisasi telah tersesat di jalan yang terang. Para pendekar konstitusi yang lahir dari rahim reformasi tampak semakin tak berdaya.  Roh jahat begitu leluasa membajak konstitusi terus menerus terjadi, lepas dari pakem UUD 45 asli yang memang sudah dinistakan, dibunuh dan dibuang. Jalan keluarnya secara alami rakyat akan bangkit melawan, mengusir roh jahat yang sudah tidak bisa diatasi dengan akal sehat dan mantra-mantra pikiran jernih, maka satu satu jalan harus diatasi dengan kekerasan - ambil alih kekuasaan. (*)

Perang Bintang Bikin Kasus Penembakan Brigadir Joshua Jadi Rumit

BY FNN Sab, 23 Juli 2022 23:53:57 0

PRESIDEN Joko Widodo sudah memerintahkan Polri terbuka dan mengusut tuntas terkait proses penyelidikan kasus penembakan antar anggota yang menewaskan Brigadir Joshua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Jum’at (8/7/2022). “Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” tegas Presiden Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis. Jokowi mengatakan transparansi menjadi sangat penting dalam penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua, sehingga tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri. “Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” papar Presiden Jokowi. Terkait kasus baku tembak antar anggota Polri tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Karo Pengamanan Internal (Paminal) Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Budhi Herdy Susianto. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, penonaktifan tersebut dalam upaya menjaga transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas Polri dalam mengungkapkan kasus baku tembak antar anggota tersebut. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung dalam melihat kasus penembakan Brigadir Joshua ini, berikut petikan dialognya bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum’at (22/7/2022). Presiden Jokowi sudah dua kali menyampaikan peringatan kepada Kapolri agar kasus tewasnya Brigadir Joshua Hutabarat dibuka seterang-terangnya. Dan polisi seperti kita ketahui Kapolri dalam hal ini sudah mulai mengambil langkah-langkah yang menurut saya luar biasa, karena sudah menonaktifkan tiga orang. Ferdy Sambo, Kadivpropam dinonaktifkan, yang ada di pusaran peristiwa Karopaminal (Karo pengamanan internal) yang melarang kelurga Joshua untuk membuka peti mati dan kemudian ternyata dengan berhasilnya dibuka peti mati dan difoto-foto itulah kemudian menjadi tabir yang sekarang sudah terbuka. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan yang skenarionya bolong-bolong, ini kelihatannya belum belajar penulisan skrip, mesti belajar dengan script writer kalau mau membuat skenario. Dan Pak Jokowi, terakhir kemarin, hari Kamis, mempersoalkan. Ini menurut saya menarik saya karena saya jadi teringat pernyataan Pak Mahfud MD bahwa ini bukan hanya pertaruhan Pak Listyo Sigit loh karena ternyata harusnya menjadi pertaruhan Pak Jokowi juga. Betul memang karena polisi di bawah Presiden Jokowi juga kan. Dan di negara-negara lain kasus seperti ini selesai di tingkat kabupaten karena profesionalitas. Di sini ini terpaksa kepala negara musti ngomong karena berkepanjangan. Hal itu terjadi karena penundaan untuk memperlihatkan kausalitas. Karena, publik meragukan teori sebab-akibat yang diterangkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, lalu terbuka peluang untuk menduga-duga, ada kausalitas lain. Lalu orang sibuk dengan, bagaimana membuktikan kalau jenazahnya sudah jadi jenazah korban itu. Dia nggak bisa lagi bicara. Ya nggak dong, jenazah itu bisa bicara. Mayat itu punya kemampuan bicara. Bahasa kita dengan jenazah itu namanya otopsi. Jadi kira-kira begini, biarkan sang korban itu sebagai jenazah untuk bicara, mendahului apa yang diucapkan oleh Kapolres atau pejabat Humas Kapolri. Kan sebelum jenazah bicara nggak boleh ada orang bicara. Jenazah itu bicara dengan memakai bahasa otopsi. Karena itu, forensik itu adalah cara untuk meminta sang jenazah untuk bicara sendiri. Itu yang nggak dilakukan. Jadi, kalau sekarang ada otopsi baru, itu berarti otopsi lama bohong-bohongan. Dan, mesti dihukum itu mereka yang membuat otopsi bohong-bohongan. Jadi hormati jenazah itu, jangan manipulasi tubuh sang jenazah ini dengan segala macam skenario. Biarkan ilmu forensik minta dengan sopan supaya si jenazah itu bicara. Karena itu diperlukan otopsi ulang. Kira-kira itu soal teknisnya. Sekarang soal yang agak politis, karena Presiden Jokowi akhirnya sedikit memaksa untuk lakukan keterbukaan segala macam. Ini juga sebagai sinyal bahwa soal-soal pengambilan keputusan itu akhirnya musti tunggu semacam sinyal dari Presiden. Karena kalau nggak ada sinyal dari presiden justru interpretasi diantara para bintang di Polri itu yang bermain. Dan, opini publik diayunkan oleh macam-macam interpretasi itu. Tapi sekali lagi Pak Jokowi bertanggung jawab penuh, bukan sekedar minta supaya masalah itu selesai. Jadi, karena hal ini ada komando tertinggi dari institusi yang kadangkala di belakangnya ada latar belakang politik. Pergantian Kapolri itu sangat bias politik. Seringkali publik menduga lebih dahulu, padahal sebetulnya dugaan itu dipermainkan oleh opini publik. Hal yang dulu kita anggap sudahlah kalau Kapolri itu ditunjuk saja, nggak usah ada semacam fit and proper test, sehingga melibatkan partai politik, kalangan intelijen juga bermain untuk menentukan siapa yang layak jadi Kapolri. Jadi bagian-bagian ini sekaligus kita pakai momentum untuk betul-betul mengatakan bahwa profesi itu diatur etika profesi, bukan oleh etika para politisi. Saya membayangkan gini, ini rujukannya kan kita biasanya nonton film-film Hollywood atau seri-seri film di Amerika. Kalau ada kasus-kasus begini biasanya Kapolres atau Kapoldanya pasti sudah ketakutan karena walikotanya akan selalu menekan. Karena kalau ada sebuah kasus tidak terungkap, persoalannya dia tidak akan terpilih lagi pada pemilihan walikota berikutnya. Jadi lebih baik dia ganti itu komisaris polisinya daripada dia yang harus diganti. Saya membayangkan dilema yang dihadapi Pak Jokowi sekarang seperti itu juga. Iya, Pak Jokowi merasa, sudah dia nggak bakal terpilih lagi jadi nggak ngurus lagi siapa yang jadi kepala polisi. Jadi ini sebetulnya karena tadi saya ucapkan bahwa berdempet antara variabel profesi dan variabel politisi itu. Hal yang musti kita batalkan dari awal reformasi itu supaya polisi itu betul-betul hanya bekerja berdasarkan peralatan forensik yang dia punyai, bukan berdasarkan bisikan, si ini punya potensi untuk menjadi ke Kapolri karena diproteksi dulu. Jadi gen di antara Istana dan kepolisian itu justru yang membuat semua soal akhirnya dicurigai orang. Kan kecurigaan itu datang karena polisi dianggap itu bagian dari peralatan politik presiden. Kan itu, bukan hanya dalam kriminal tapi dalam banyak soal itu. Dalam soal korupsi juga, dan apalagi dalam soal kampanye presiden. Jadi, keberpihakan polisi kepada kepala negara, itu justru yang membuat banyak orang curiga sehingga kasus seperti tadi, peristiwa kriminal biasa di rumah seorang petinggi polisi, terpaksa musti diusut sampai ke atas itu latar belakangnya apa, ada problem sebelumnya. Itu mungkin yang membuat kasus ini jadi njlimet cara pengungkapannya. Tapi tetap kita kasih pujian awal bahwa Pak Listyo itu tahu tentang program ini, lalu diambil-alih dengan menunjuk Wakapolrinya sebagai pejabat sehingga nggak ada kasak-kusuk lagi. Karena ini langsung Wakapolri maka bintang-bintang yang lain disuruh diam saja karena ini langsung Wakapolri yang adalah asisten khusus. Dalam keadaan ini dia adalah asisten yang dipercaya bahwa dia tidak akan dipengaruhi oleh bintang-bintang yang lain karena dia langsung di bawah Kapolri pangkatnya. Jadi sejak awal sebenarnya kita bisa sederhanakan kasus ini karena ada soal Perang Bintang yang kemudian membuat kasus yang gampang jadi susah. Kadi kembalikan pada prinsip bahwa tubuh korban itu mampu untuk bicara melalui bahasa yang disebut forensik dan keahlian otopsi. Jadi sudah, kita sampai di situ, semua hal kita taruh dulu dalam tanda kurung, nanti tanda kurungnya kita hilangkan, soal selingkuh, soal siapa yang menyuruh, apakah betul senjata itu senjata yang menyebabkan kematian, atau ada senjata lain. Apakah jenazahnya itu di rumah Pak Sambo atau sebetulnya dia masih hidup waktu dibawa ke situ. Ya macam-macam. Semua itu kan bisa diterangkan nanti kalau betul-betul yang disebut otopsi kedua ini betul-betul otopsi secara forensik dan secara saintifik. Itu intinya kan? Jadi sudahlah, hilangkan variabel yang lain supaya kita fokus pada prinsip habeas corpus, bahwa jenazah itu atau tubuh korban itu harus mampu untuk membela diri di depan pengadilan melalui peralatan otopsi dan forensik, ilmu hukum kriminal. Iya, saya percaya dengan profesionalisme dari dokter-dokter kepolisian. Tapi persoalannya bukan persoalan forensik yang dilakukan pihak kepolisian, tapi bagaimana menyajikan hasil dari forensik. Karena dicoba ditutup-tutupi, tidak boleh dibongkar jenazahnya, dan sebagainya. Nah ini yang kemudian membuat akhirnya publik menganggap bahwa semua tidak bisa dipercaya. Karena itu kemudian pengacara juga minta bahwa harus ada tim forensik dari TNI. Dia dia minta seluruh forensik dari TNI, baik TNI AL, TNI AD, dan TNI AU. TNI AL sudah menyatakan bahwa mereka bersedia saja asal ada perintah dari Panglima TNI. Ya, itu jadi kita bayangkan bagaimana hal yang sederhana menjadi rumit karena kekonyolan awal dari pihak kepolisian yang tiba-tiba langsung dari awal menyatakan bahwa ini ada soal sexual harassment dan ini ada saling membela diri, tembak-menembak. Jadi sebelum seluruh fasilitas yang memungkinkan kita tahu apa yang terjadi, sudah diucapkan lebih dahulu kesimpulannya oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Padahal orang anggap kalau dari awal sudah tahu, itu kenapa nggak dibuka dari awal. Kalau dari awal di situ ada kejahatan kenapa tidak ada police line di situ. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya semua merasa kita nggak percaya lagi itu. Maka minta tolong TNI. Jadi bayangkan satu peristiwa yang simpel akhirnya variabelnya jadi panjang lebar. Demikian juga soal-soal yang lain. Soal ekonomi, politik, itu pasti orang berpikir nggak ada yang benar ucapan dari dalam kekuasaan. Lalu orang pun curiga. Jadi, kecurigaan sudah jadi semacam tata bahasa baru pada kita. Nanti bahayanya kalau presiden juga memberi sinyal bahwa itu bohong. Iya, tapi setelah publik marah di seluruh Indonesia. Nggak ada satu orang pun di Indonesia (dalam dugaan saya) yang percaya apa yang diucapkan di awal kasus ini sehingga kita bongkar lagi dari awal. Dan, membongkar itu juga menimbulkan psikologi baru, karena jenazah itu kok dibongkar lagi. Tetapi keluarga tetap menganggap oke, demi kebenaran, silakan. Kita ingin agar seluruh kemampuan bangsa ini untuk menentukan sebab-akibat setelah peristiwa itu harus dibuka pada publik. Sekarang ada problem kedua itu, apa yang sedang dipikirkan para penyidik untuk menyusun bahasa. Jangan sampai terjadi autopsi ketiga lagi. Itu yang artinya kita habis sebagai negara hukum dan kepercayaannya itu betul-betul nggak ada lagi. Dan citra polisi langsung ambruk. (Ida/mth)

Perhatikan Apa atau Siapa yang Berkata

BY FNN Sab, 23 Juli 2022 12:07:30 0

Maka, ungkapan yang konon dari Ali bin Abi Thalib yang tampak objektif dan benar, “Perhatikan apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan” mengalami degradasi legitimasi. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta SALAH satu ungkapan yang akhir-akhir ini mengemuka di media sosial dari kalangan aktivis kritis, “Indonesia tidak sedang baik-baik saja.” Di sisi lain muncul kontra narasi membantah pernyataan tersebut. Sebagian, kalau bukan seluruhnya, berasal dari para pendukung penguasa, atau sekurang-kurangnya sebagian dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemegang kekuasaan di negeri ini. Kedua, pernyataan yang bertolak belakang tersebut tak ayal menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat awam, “Sebenarnya Indonesia sedang bagaimana?” Pertanyaan tersebut wajar juga muncul bila seseorang memperhatikan sepintas lalu perkembangan situasi dan kondisi mutakhir di negeri ini. Harga kebutuhan-kebutuan pokok naik, tarif dasar listrik juga akan naik, minyak goreng langka, polisi menembak polisi, Habib Rizieq Syihab (HRS) bebas bersyarat, pandemi meningkat lagi, dan lain-lain. Salah seorang aktivis mengungkapkan pemikiran sekaligus kegelisahannya demikian. “Dugaan Cara Instrumen Mukidi Mengalihkan issu.” “Ketika tekanan Politik terhadap MUKIDI menguat (akibat kenaikan harga komoditas misalnya), maka  instrumen ini bekerja diatur oleh dirigennya kira-kira begini; Muncul si Nganu yang memainkan Jurus Covid, instansi X memainkan Jurus Teroris, Lembaga Y memainkan Jurus bahaya PKI, dan Kelompok anti Khilafah memainkan Jurus bahaya Khilafah. Yang unik itu kelompok yang ingin perubahan ada sebagian yang ikut menari di gendang tsb. Makanya perubahan gak muncul-muncul. Kira-kira benarkah analisis warung kopi ini, Prof Chirzin?” Saya pun menanggapinya dengan menyajikan data. Pertama, Tribun Banten mengunggah berita bertajuk, “Lagi, Mahfud MD Ingatkan Bahaya Radikalisme di Indonesia: Sudah Menyusup ke Berbagai Sektor!” (Tribunnews/Irwan Rismawan 2022/07/19 19:28). Saya respons, “Mahfud MD Radikal!!!” Kedua, Kompas.com mengunggah laporan, Menteri Bahlil: IKN Harga Mati, Harus Jalan Terus. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah harga mati dan harus terus berjalan. Ia pun menegaskan sudah banyak negara yang menyampaikan minat untuk berinvestasi di proyek IKN Nusantara. Pernyataannya ini sekaligus menepis  pihak yang menyebut proyek IKN sepi investor. “Saya ingin mengatakan bahwa investasi yang akan masuk ke IKN, negara-negaranya itu sudah ada. Tapi kami kan tidak mungkin ngomong setiap hari terus negara ini, negara ini (mau investasi),” ujar Bahlil dikutip dari Antara, Kamis (21/07/2022). “Sudah kayak omong kosong, gitu. Sudah, percaya. Investasi di IKN sudah ada, contoh UEA, Korea, Taiwan, China, banyak,” katanya lagi. (Kompas.com -21/07/2022, 00:06 WIB) Salah seorang pakar ekonomi senior pun komentar, “harga mati” itu nekat, nggak mau dengar aspirasi Rakyat, ya pemerintahan diktatuur.” Saya pun menanggapinya, “Membangun Ibu Kota Negara dengan Utang dari Luar Negeri, marwahnya di mana???” Yang lain pun menimpali, “Investasi asing Pak. Dikira membangun Ibu Kota tuh proyek real estate biasa.” Ketiga, unggahan teman demikian. Ketua KPK = Polisi; Ka BIN = Polisi; Mendagri = Polisi; Ka BNPT = Polisi; Dir Pindad = Polisi; Ka Pramuka = Polisi; Ketum PSSI = Polisi. Kesimpulan kecil saya: Semua Polisi! Kembali ke judul catatan, salah seorang petinggi negeri ini pernah berkata, “Stop impor beras, stop impor gandum, stop impor garam...”, “Ini bukan negeri peraturan...”, “Saya kangen didemo Mahasiswa.” Faktanya bertolak belakang dengan katanya. Maka, ungkapan yang konon dari Ali bin Abi Thalib yang tampak objektif dan benar, “Perhatikan apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan” mengalami degradasi legitimasi. Bahkan salah seorang Guru Besar tafsir Al-Quran senior, ketika berpesan kepada doktor baru bimbingannya mengingatkan, “Kita tidak cukup mengandalkan validitas sesuatu pada apa yang diucapkan, tetapi juga harus memperhatikan siapa yang mengucapkannya.” Kisahnya, pada suatu hari Umar bin Khathab marah besar, dan hampir menghajar seorang sahabat Nabi Muhammad saw yang berujar di depannya, “Saya suka shalat tanpa wudhu; saya suka fitnah; dan saya punya apa yang Allah swt tidak punya.” Ali bin Abi Thalib pun menenangkan Umar, dan membenarkan kata-katanya, karena dia adalah salah seorang sahabat Nabi saw yang terpercaya. Ali pun memintanya bertabayun tentang maksud ucapan yang telah memerahkan telinga Umar. “Aku bershalawat atas Nabi Muhammad tanpa wudhu; harta dan anak adalah fitnah; aku punya istri dan anak, sedangkan Allah swt tidak punya...” (*)

Ampunan dan Rahmat Allah yang Tak Terhingga

BY FNN Sab, 23 Juli 2022 11:50:41 0

Oleh: Imam Syamsi Ali, Presiden Yayasan Nusantara & Direktur Jamaica Muslim Center NIKMAT dan berkah Allah kepada kita tidak terbatas dan tidak terhitung hingga sebagian besar umat manusia tidak bersyukur kepada Allah. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Qur\'an: “dan beberapa dari hamba-Ku bersyukur”. Di atas segala nikmat Allah adalah rahmat dan kasih sayang-Nya yang tak terbatas kepada hamba-hamba-Nya. Dia adalah Rahman-Rahim (Maha Penyayang dan Penyayang). Salah satu manifestasi rahmat-Nya adalah pengampunan-Nya yang tak terhingga atas dosa atau kesalahan yang dilakukan hamba-hamba-Nya. Pengampunan Allah (magfirah) dari hamba-hamba-Nya mungkin merupakan bentuk kasih sayang-Nya yang paling dibutuhkan. Faktanya adalah bahwa tidak ada yang kebal dari dosa dan kesalahan. Dikenal dengan: “Al-insan mahallul khato’ wan-nisyaan”.(Kelemahan manusia adalah betapa mudahnya kita lupa dan betapa mudahnya kita jatuh ke dalam kesalahan). Dalam Islam, baik dalam Al-Qur\'an dan hadits, kami menemukan banyak informasi yang menjamin pengampunan Allah bagi mereka yang mencarinya. Padahal, Allah mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk memohon ampunan-Nya. Hal ini tentunya bukan hanya untuk satu-satunya tujuan pengampunan tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan cara untuk menunjukkan kerendahan hati seseorang kepada Yang Maha Kuasa. Salah satu ayat, dan banyak lainnya yang serupa, memerintahkan umat Islam: “Hai manusia, mintalah taubat kepada Allah dengan taubat yang benar (taubah nasuhah)”. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Hai manusia, mintalah taubat kepada Allah. Sesungguhnya aku memohon taubat kepada-Nya 70 kali sehari”. Dalam riwayat lain dia berkata: “100 ratus kali sehari” (hadits). Apalagi Allah telah memberikan jaminan-Nya untuk mengampuni segala dosa hamba-Nya: “Katakanlah wahai Muhammad: Wahai hamba-hambaku yang tercinta jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa”. Dalam banyak hadits Nabi juga menjamin ampunan Allah. Salah satu hadits misalnya mengatakan: “Sesungguhnya Allah mengulurkan tangan-Nya di malam hari untuk mengampuni orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan mengulurkan tangan-Nya di siang hari untuk mengampuni orang-orang yang berbuat dosa di malam hari”. Nabi juga bersabda: “Sesungguhnya Allah terbuka untuk mengampuni hamba-hamba-Nya sebelum matahari terbit dari barat”. Lebih lanjut dia berkata: “Sesungguhnya Allah mengampuni seorang hamba sebelum nafas terakhir melewati tenggorokannya (maa lam yugargir)”. Yang ingin saya garis bawahi secara khusus saat ini adalah perbedaan antara cara kita memaafkan dan cara Allah mengampuni. Tentu jenisnya tidak sama dan tidak mirip. Sifat (karakteristik) dan amal (tindakan) Allah adalah unik dan mutlak sifatnya. Tapi sebagai cara untuk mudah memahami dan mengambil hikmah (pelajaran) saya ingin membandingkan antara cara Allah mengampuni dan cara kita memaafkan. Ini adalah perbandingan langit dan bumi. Seseorang atau orang-orang dapat memaafkan. Dan ada ekspresi yang berbeda dalam cara mereka menangani pengampunan. Orang Amerika misalnya mengatakan: “kami memaafkan tapi kami tidak melupakan”. Sementara orang Afrika Selatan mengatakan: “kami memaafkan dan melupakan”. Dan ya sering kali kita bisa dan mungkin memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Namun kenyataannya dalam hati kita berkata: “Aku memaafkanmu tapi aku tidak akan melupakannya”. Atau bahkan pikiran kita berkata: “Aku memaafkanmu tapi aku tidak ingin melihat wajahmu lagi”. Kami memaafkan tapi kami tidak bisa memungkiri sisa amarah dan dendam yang ada di hati. Atau setidaknya kita memaafkan tetapi kita tidak ingin tahu dan peduli lagi dengan orang atau orang yang bersalah kepada kita. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengampuni. Dalam beberapa ayat Al-Qur\'an, Allah menghubungkan pertobatan yang baik dari hamba-hamba-Nya dan rahmat-Nya yang tak terbatas: “Innallaha Tawwabun Rahiim” (Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang). Dalam banyak ayat lain Allah menghubungkan magfirah (pengampunan)-Nya dengan kasih sayang Mutlak-Nya: “innahu Huwal ghafuur ar-Rahim” (Sesungguhnya Dia adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang). Hubungan pengampunan dan belas kasih yang tak terbatas ini adalah perbedaan inti antara cara kita memaafkan dan cara mengampuni yang Mahakuasa. Bagi Allah sambil mengampuni mereka yang melakukan kesalahan, Dia juga menjamin cinta dan perhatian-Nya yang berkelanjutan bagi mereka. Dengan kata lain, Allah dalam pengampunan-Nya dicirikan oleh dua landasan unik yang tidak dimiliki manusia: Pertama, Allah mengampuni bukan hanya karena para pendosa itu memohon pengampunan-Nya, tetapi yang terpenting karena Allah mengasihi mereka. Itulah alasan mengapa Allah menyebut orang-orang berdosa “ibadiya” (hamba-hambaku yang tercinta). Kedua, Allah tidak berhenti dengan pengampunan. Tetapi karena Dia mencintai orang-orang yang mencari pengampunan, Allah juga menjamin mereka perawatan khusus. Bahkan justru karena kasih-Nya kepada hamba-hamba-Nya, Dia memiliki belas kasihan dan pengampunan yang tak terbatas bagi kita. Dan itulah perbedaan mutlak antara kita memaafkan orang lain dan Allah, Maha Pengampun dan Penyayang, mengampuni hamba-hamba-Nya. Jadi, apakah Anda berani tidak berterima kasih kepada-Nya? Kereta Bawah Tanah NYC, 22 Juli 2022. (*)

Otak Beton - Merusak Negara

BY FNN Sab, 23 Juli 2022 11:44:26 0

Negara dalam bahaya, karena kepemimpinan yang mencla-mencle serta peran kepemimpinannya yang hanya sebagai pemimpin boneka, dan kemampuannya yang hanya menggunakan pikiran beton. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KAJIAN Merah Putih adalah hasil pemikiran mahasiswa tanpa membedakan tingkat (semester) dan jurusan, hanya bersepakat idenya harus memenuhi standar keilmuan dengan literatur yang dipertanggungjawabkan. Jauh dari kesan formal dan protokoler dan sementara menutup hadirnya para pakar, kecuali dalam kondisi terpaksa. Semata untuk menjaga kebebasan berpikir diantara mereka. Saat mereka berkumpul salah seorang mahasiswa semester 2 dari Perguruan Tinggi Swasta, membuka awal diskusinya dengan mengatakan bahwa: Tidak ada bangsa yang hebat yang tidak terlahir dari seorang pemikir-pemikir yang hebat. Spontan tema tersebut disepakati, dengan santai gayung bersambut. Bangsa Indonesia dilahirkan oleh sebuah pemikir-pemikir hebat yang berbeda pandangan, bagaimana pergulatan pemikiran pada saat itu sangat beragam antara Nasional, Islamis, dan Sosialis, bagaimana kita disuguhkan oleh pergulatan Pemikiran yang dilakukan oleh beberapa tokoh seperti Soekarno, Moh. Hatta, Mohammad Yamin, M. Natsir, Tan Malaka, dan beserta tokoh lainnya. Dialog di atas saat saat Indonesia dalam kondisi yang sangat rumit untuk menentukan arah negara ke masa depan. Pergulatan pemikiran para tokoh bangsa ahirnya menemukan format terbaik untuk menjaga dan menentukan arah tujuan dan perjalanan bangsa ini ke depan. Ruang pergulatan pemikiran yang seharusnya mendapatkan tempat dan kebebasan sebagai keniscayaan sebuah negara akan menapaki sejarah kejayaannya, tiba tiba tertutup oleh oknum pengendali dan pengelola negara dengan munculnya otak beton, otomatis negara dalam kondisi stagnasi dan munculnya banyak masalah yang justru akan membawa negara ke arah kehancurannya. Pondasi kehebatan bangsa ambruk oleh hadirnya pemikiran beton yang sekarang selalu digencarkan oleh Rezim saat ini. Rezim saat ini tidak mengelompokkan negara atas pemikiran komprehensif sesuai tujuan negara dan dukungan para pemikir hebat. Akibat hadirnya otak beton, berpikir serba pragmatis kekinian dengan hanya mengandalkan hutang, dan melahirkan manusia transaksional dalam kehidupan yang makin liberal otomatis menarik masuknya kekuatan lain dengan mudah menguasai negara saat ini dengan hadirnya Oligarki, bebas berbuat apa saja dengan kekuatan finansialnya. Dibangun dengan semangat dan modal hutang, berakibat terhadap sektor pembangunan yang semestinya fokus menunjang kesejahteraan rakyat semua berantakan. Pemimpin kita saat ini otaknya mengecil atau memang kecil “ocil”, otak kecil. Bagaikan “Ocil” konteks hewan besar yang berotak kecil adalah Dinosaurus, tepatnya Dinosaurus Stegosaurus. Berbadan besar dengan bobot 7 ton, tinggi 4 meter, panjang 9 meter namun otaknya hanya sebesar bola golf. Maka Stegosaurus yang hanya menggunakan otot ini menjadi bengis asal nabrak nabrak, dan berjalan tanpa arah. Problem bangsa kita bukan kemunduran dalam segi ekonomi tapi dalam segi berpikir karena masalah ekonomi pasti akan teratasi jika bangsa ini sudah berpikir secara gemilang. Kondisi saat makin sulit ketika semua pemikiran cemerlang bahkan Perguruan Tinggi ditutup dalam kontribusi pemikiran untuk pembangunan selain harus nurut dengan pola dan keinginan penguasa yang dikendalikan Oligarki. Salah satu upaya kekuatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara harus bertindak dan bergerak untuk mengembalikan porsi kebebasan para pemikir bangsa mengembalikan kiblat bangsa yang sudah melenceng sangat jauh, harus dikembalikan adalah menciptakan dan berinvestasi agar terlahir kembali ruang kebebasan bagi para pemikir-pemikir anak bangsa yang hebat. Kita melihat hari ini literasi bangsa kita sangat jauh dari negara-negara lain yang sangat menghargai lahirnya para pemikir cerdas dan gemilang. Rezim ini hanya menghargai para otak beton sebagai pekerja jalan tol, dan jenis infrastruktur dan lainnya. Pikiran pendek dan sesat itu karena memang karena kapasitasnya pemimpin negara ini sangat minim dari kecerdasan dan pengalaman mengelola yang jauh dari standar minimalis. Negara dalam bahaya, karena kepemimpinan yang mencla-mencle serta peran kepemimpinannya yang hanya sebagai pemimpin boneka, dan kemampuannya yang hanya menggunakan pikiran beton. Keadaan makin parah akibat The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah), kata seorang mahasiswa menutup diskusi dengan nada sinis. (*)

Politik Hukum Bola Pimpong

BY FNN Jum'at, 22 Juli 2022 22:19:18 0

Kasus Joshua sudah menjadi sorotan masyarakat, tragedi KM 50 hingga kini masih menyisakan rasa sedih, marah dan kejahatan pembunuhan kejam oleh rezim yang tidak akan bisa dihapus/dilupakan oleh waktu. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ORANG nomor satu di Indonesia Presiden Joko Widodo dua kali melontarkan peringatan kepada Mabes Polri. Jokowi menegaskan bahwa kasus kematian Brigadir Joshua atau Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat harus dibuka seterang-terangnya. Jokowi juga memerintahkan agar jangan sampai ada yang ditutup-tutupi dan harus dibuka kepada publik. Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (21/7/2022). “Saya kan sudah sampaikan. Usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” tegas Jokowi. Penegasan tersebut memberi kesan psikologis selama ini ada kasus kematian yang oleh kepolisian tidak dituntaskan. Adalah kasus/tragedi berdarah KM 50, berlanjut sidang pengadilan dagelan yang menyisakan kasusnya tetap gelap gulita. Peristiwa berdarah KM 50 harusnya diusut tuntas dengan terang benderang. Anomali proses hukum tersebut terus membayangi pikiran Presiden Jokowi selama ini maka minimal sekedar mengurangi beban pikiran itu langsung intervensi kasus Brigadir Joshua agar di buka apa adanya. Toh tidak ada kaitannya dengan urusan dan terkait politik dengan kekuasaan. Kasus Joshua sudah menjadi sorotan masyarakat, tragedi KM 50 hingga kini masih menyisakan rasa sedih, marah dan kejahatan pembunuhan kejam oleh rezim yang tidak akan bisa dihapus/dilupakan oleh waktu. Kasus Brigadir Joshua dan Ferdy Sambo akan dituntaskan dengan transparan atau tidak itu urusan internal kepolisian. Tidak akan bisa menutupi atau dijadikan tukar-guling untuk menutupi kekejaman tragedi KM 50 dan tragedi (menurut Arief Budiman, Ketua KPU saat itu) total ada 894 petugas KPPS yang meninggal dunia. Politik bola pompong itu tak lebih sekedar mainan belaka. Presiden akan mencopot Kapolri atau tidak, rakyat khususnya umat Islam hanya ingin mencopot Presiden kalau tragedi KM 50 tetap gelap gulita. (*)

Makna Pelukan Kapolda Metro Jaya

BY FNN Jum'at, 22 Juli 2022 21:12:05 0

Berarti di sini masih ada yang “ditutupi”. Apakah benar ada pelecehan pada Putri. Atau, jangan-jangan Putri dan Bharada E itu adalah “saksi kunci” dari suatu rahasia kejahatan yang juga diketahui oleh Brigadir Joshua? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) FADIL Imran adalah sosok yang diminta publik dipecat dari jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya? Benang merahnya adalah bahwa pada Jumat malam itu (8/7/2022) Irjen Ferdy Sambo menelpon Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Heru Susianto.  Ferdy Sambo cerita apa yang terjadi di rumah dinas Duren Tiga 46 Jakarta Selatan itu. Kombes Budhi datang ke lokasi. Setelah tahu kondisi mereka lalu menyusun skenario bagaimana mengamankan Ferdy Sambo. Logikanya sebagai Kapolres yang berada di jajaran Polda Metro Jaya, tentunya Kombes Budhi pasti koordinasi dengan atasannya, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Mungkinkah Kapolres berani bertindak tanpa petunjuk atasannya? Artinya, dari Kapolda Metro Jaya sampai dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebetulnya hari Jum\'at itu pun paham apa yang terjadi di rumdin DT-46 itu. Bukan tidak mungkin, selain kepada Kombes Budhi, Ferdy Sambo bisa saja menghubungi Fadil Imran dan juga Jenderal Listyo untuk minta “petunjuk”. Sejak itulah, diduga sudah terjadi pula “koordinasi” diantara mereka. Setidaknya, sebagai atasan langsung, baik Ferdy Sambo maupun Fadil Imran pasti minta petunjuk dari Jenderal Listyo. Namun, secara struktural, kasus ini diserahkan langsung kepada Kapolda Jaya karena terjadi di wilayahnya. Jadi, secara teknis pun, Fadil Imran bisa langsung “mengawasi” kasus yang diduga melibatkan Ferdy Sambo. Sehingga, bukan tidak mungkin, terkait dengan kasus DT-46 ini, Fadil Imran melakukan intervensi. Apalagi kedekatan antara Fadil Imran dengan Ferdy Sambo itu tampak saat keduanya berangkulan ala teletabis ketika bertemu pada Rabu (13/7/2022). Jadi, apa makna rangkulan tersebut? Semua ada benang merahnya. Maka, tidak adil kalau Kapolri tidak memecat Kapolda. Tak elok jika hanya memecat Kadiv Propam, Paminal, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Presisi Kapolri tengah diuji dengan rangkulan Fadil pada Ferdy itu. Secara etika, tak elok menunjukkan keakraban keduanya di muka, apalagi sampai divideokan segala. Apakah Fadil hanya ingin menunjukkan kepada penyidik adanya kedekatan diantara keduanya, sehingga secara psikologis secara tidak langsung bisa mempengaruhi penyidikan? Atau bahkan, mungkin juga Fadil Imran pernah “dibantu” Ferdy Sambo saat Polda Metro Jaya menangani kasus “KM-50” yang menewaskan 6 laskar FPI. Ketika itu nama Fadil Imran disebut-sebut terlibat dalam kasus KM-50 yang kondisi jasad korbannya “mirip” Brigadir Joshua, banyak luka di tubuhnya. Sehingga, sebagai Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo saat itu punya wewenang untuk menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus KM-50 itu. Sehingga, nama Fadil Imran pun tetap aman hingga kini berkat “jasa” Ferdy Sambo. Tanda-tanda bahwa Ferdy Sambo akan dicopot itu sebenarnya sudah terlihat pada Senin (18/7/2022), dia menangis di pelukan Fadil Imran. Meski saat itu Fadil Imran menyatakan, itu hanya kunjungan biasa, kunjungan dari seorang senior kepada juniornya, kunjungan “seorang kakak kepada adiknya”. Dalam video berdurasi 24 detik yang tersebar di grup awak media itu, tampak Fadil dan Ferdy berpelukan. Irjen Ferdy Sambo tak kuasa menahan air mata. Fadil juga tampak mencium kening Irjen Ferdy Sambo. Irjen Fadil Imran mengatakan pelukan itu bentuk dukungan terhadap Ferdy Sambo atas kasus baku tembak sesama polisi di DT-46. “Saya memberikan support kepada adik saya, Sambo, agar tegar menghadapi cobaan ini,” kata Fadil saat dikonfirmasi, Kamis (14/7/2022). Ferdy Sambo ini memang angkatannya lebih muda dibanding Fadil Imran yang liting Akpol 91, seangkatan Kapolri. Sementara Ferdy Sambo angkatan Akpol 94. Sehingga dia sekarang ialah Jenderal termuda di Mabes Polri untuk level bintang dua. Menyusul tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat di rumdin Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, pihak keluarga Brigadir Joshua melalui advokat  Kamarudin Simanjuntak meminta Kapolri untuk mencopot Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Setelah Ferdy Sambo dicopot, menyusul kemudian pencopotan Brigjen Hendra Kurniawan dari jabatan Paminal Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Hendra Kurniawan diduga mengetahui latar belakang tewasnya Brigadir Joshua. Dia pula yang disebut-sebut melarang pihak keluarga Brigadir Joshua untuk membuka peti matinya. Bersamaan dengan pencopotan jabatan Paminal Divpropam, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto, juga dinonaktifkan menyusul Irjen Ferdy Sambo. Bagaimana dengan Fadil Imran? Hingga tulisan ini dibuat, masih aman-aman saja. Jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya tetap dipegangnya. Padahal, dia diduga kuat “terlibat” dalam upaya menutup-nutupi dugaan ada keterlibatan Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir Joshua tersebut. Sebagai bawahan langsung Kapolda, tidak mungkin Kombes Budhi begitu saja bergerak ke rumdin DT-46 tanpa “petunjuk” dari Fadil Imran, sehingga keluar narasi janggal seperti yang disampaikan versi polisi selama ini.     Narasi janggal yang tetap dipertahankan Polri adalah bahwa terjadi pelecehan pada istri Irjen Ferdy Sambo, Ny. Putri Chandrawati, pada Jum’at (8/7/2022) di kamar pribadi Ferdy Sambo. Ini diperkuat dengan alat bukti rekaman CCTV yang sebelumnya dinyatakan “hilang” dan baru ditemukan. Dengan demikian, berarti polisi tetap bertahan dengan narasinya bahwa telah terjadi pelecehan seksual atas Ny. Putri yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Apa benar? “Tetapi, sudahlah. Pada akhirnya toh kita musti dimulai penelitian ini. Apakah betul ada pemerkosaan? Apakah betul ada pelecehan seksual?” kata pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Selasa (19/7/2022). Kalau Mabes Polri tetap bertahan dengan narasi terjadi pelecehan atas Putri, justru memperkuat dugaan, yang nembak Ferdy Sambo sendiri. Ini diawali dengan cekcok antara Putri dengan Ferdy terkait skandal istrinya dengan Brigadir Joshua. Jika ditemukan ada banyak luka di tubuh Brigadir Joshua dapat dipastikan Ferdy marah besar, yang kemudian langsung menembaknya. Entah berapa kali tembakannya. Sehingga, Brigadir Joshua tidak mungkin bisa melawan. Setelah Brigadir Joshua terbunuh, dipastikan Ferdy panik dan menghubungi atasan dia untuk “minta petunjuk”. Itu yang menyebabkan bagaimana mereka menutup rapat kasus ini sampai 3 hari. Selama 3 hari itu, apapun bisa dilakukan Ferdy maupun tim Polri. Termasuk mengganti decoder CCTV di sana. Bisa jadi juga, dari sinilah mereka kemudian membuat rekayasa. Skekario disusun. Keluarkan pernyataan Humas Polri sesuai arahan atasan mereka. Diduga kuat, penembakan ini dilakukan dari jarak “sangat dekat”. Hal ini bisa dilihat dari luka tembak yang ada di tubuh Brigadir Joshua. Keterangan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Senin (11/7/2022) menyebutkan, Brigadir Joshua tewas setelah terjadi baku tembak dengan Bharada E di rumdin Duren Tiga 46 Jakarta. Peristiwa “tembak-tembakan” tersebut terjadi pada Jum’at (8/7/2022). Tapi, pihak Polri baru merilisnya, Senin (11/7/2022). Jasad Brigadir Joshua dibawa ke Jambi, Sabtu (9/7/2022). Dan, baru dimakamkan, Senin (11/7/2022). Adapun baku tembak itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. “(Penembakan) itu benar telah terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022. Kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore,” kata Brigjen Ramadhan di Mabes Polri. Belakangan tersiar kabar, Putri Chandrawati dan Bharada E, sudah meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka minta perlindungan dari siapa? Toh, Brigadir Joshua sudah tewas. Berarti di sini masih ada yang “ditutupi”. Apakah benar ada pelecehan pada Putri. Atau, jangan-jangan Putri dan Bharada E itu adalah “saksi kunci” dari suatu rahasia kejahatan yang juga diketahui oleh Brigadir Joshua? Kita tunggu saja keberanian Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapnya, seperti perintah Presiden Joko Widodo. (*)

Bertemu Aktivis ARM, LaNyalla: Jalan Mengembalikan Kedaulatan adalah Kembali ke UUD 45

BY FNN Jum'at, 22 Juli 2022 20:24:06 0

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan satu-satunya jalan mengembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat hanya dengan kembali ke UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian dilakukan penyempurnaan dengan pola adendum. Karena UUD hasil amandemen 1999-2002 sudah terbukti meninggalkan Pancasila dan membuat Indonesia semakin liberalis dan kapitalistis. Dan selama 20 tahun sejak 2002, kondisinya bukan membaik. Tapi, semakin menguatkan oligarki ekonomi dan politik. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI saat menerima audiensi sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) di kantor DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (22/7/2022). Hadir koordinator ARM Menuk Wulandari, perwakilan Konsemapsa (Konsentrasi Mahasiswa Peduli Bangsa) Razaq Ode, perwakilan buruh dari PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) Daeng dan beberapa aktivis lainnya. Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Senator Kalimantan Selatan Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, Staf Khusus Ketua DPD RI Togar M Nero dan Brigjen Pol Amostian, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif S. Hutagaol dan Kapusperjakum DPD RI Andi Erham. “Pasti ada pihak-pihak yang tidak mau kembali ke UUD 1945, dengan simplifikasi seolah kembali ke Orde Lama dan Orde Baru, padahal konsep nilai UUD 1945 itu paling sesuai. Makanya hanya perlu disempurnakan dengan cara adendum agar tidak mengulang kesalahan masa lalu. “Saya katakan, mereka yang menolak sistem asli Indonesia ini hanya ada dua, yaitu yang sekarang menikmati kekayaan Indonesia, dan mereka yang belum memahami secara utuh sistem nilai yang digali para pendiri bangsa ini,” tukasnya. Dikatakan LaNyalla, setelah MK menolak gugatan DPD RI soal Presidential Threshold, ia mengatakan akan memimpin perjuangan untuk kembalikan kedaulatan negara ini kepada rakyat sebagai pemilik sah. “Caranya kita harus kembali ke UUD 45 asli, untuk kemudian kita sempurnakan dengan cara adendum, bukan mengganti total konstitusi seperti UUD 2002 yang isinya 95 persen berbeda dengan UUD 1945,” tegasnya lagi. Cara yang dilakukan adalah dengan menggerakkan semangat dan menyadarkan pikiran berbagai elemen masyarakat serta para tokoh bangsa mengapa harus kembali ke UUD 1945. Makanya kata LaNyalla dia akan terus menemui satu per satu tokoh, baik di lingkungan Lembaga Negara, Ketua Partai, Tokoh Masyarakat dan Pimpinan Ormas. Dia juga membuka diri untuk bertemu semua elemen masyarakat. “Kenapa harus kembali ke UUD 1945 karena sejak Amandemen 1999 sampai 2002 itu negara ini semakin jauh dari merdeka, rakyat semakin miskin, sumber daya alam semakin dikuras oleh oligarki yang rakus. UUD 1945 adalah solusinya,\" ucap LaNyalla. Menurut LaNyalla dalam pemilihan Presiden pun, dia ingin sesuai UUD 1945 yaitu mengembalikan  pemilihannya kepada MPR RI sebagai lembaga tertinggi di Republik ini. “MPR RI harus menjdi wadah yang utuh, yang menampung semua elemen bangsa yang super majemuk ini. Ada partai politik, ada utusan daerah, ada utusan golongan, ada TNI-Polri. Bukan hanya ditentukan oleh partai politik saja,” papar dia. Meskipun kembali, namun LaNyalla mengatakan bahwa UUD 1945 naskah asli harus tetap diperbaiki. Namun dengan cara yang benar. Tanpa mengubah konsep bernegara Pancasila. Koordinator ARM, Menuk, sepakat dan mendukung penuh langkah Ketua DPD RI. Dia yakin kembali ke UUD 1945 adalah solusi utama bagi permasalahan bangsa yang terjadi. “DPD RI satu-satunya lembaga yang bisa menerima jeritan rakyat. Kami mendukung langkah Ketua DPD RI dan jajarannya. Kami berharap DPD RI sebagai lokomotif gerakan perubahan untuk wujudkan cita-cita nasional,” ucap Menuk. “Intinya kedatangan kami ke sini, mewakili suara banyak orang terutama enak-emak, mohon Ketua DPD RI untuk memimpin kami mencari solusi ke depan agar rakyat tetap berdaulat,” imbuhnya. Daeng dari PPMI menyampaikan keresahannya akan RKUHP yang akan disahkan oleh DPR RI. Dimana pasal-pasalnya memunculkan sanksi-sanksi agi pengkritik rezim. “Kritik akhirnya diasumsikan sebagai penghinaan dan berujung pada penjara. Saat ini rakyat tidak boleh kritis kepada pemerintah, sementara pemerintah dan DPR seenaknya bikin UU  tanpa mendengar suara rakyat,” tegasnya. Razaq perwakilan Mahasiswa Konsemapsa juga menyatakan hal serupa tentang draft RKUHP yang kontroversial. Dia mencontohkan ada pasal yang berbunyi demonstrasi yang menyebabkan kemacetan akan dipenjarakan. “Hal ini tidak logis dan kesesatan berpikir dari pemerintah sendiri,” tukas dia. Sejauh ini lanjutnya pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah tidak aspiratif lagi bagi rakyat. Hal itu harus didobrak supaya bangsa Indonesia tidak semakin rusak dalam sistem politik, hukum dan ekonomi. (mth/*)

Mengukur Kebijakan “Spekulatif” BI Pertahankan Suku Bunga

BY FNN Jum'at, 22 Juli 2022 16:13:34 0

Kebijakan moneter BI seperti digambarkan di atas mengandung risiko cukup besar, sulit terukur, dan bisa dikatakan mengandung unsur “spekulatif”? Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BANK Indonesia (BI) pertahankan tingkat suku bunga acuan di 3,5 persen pada bulan Juli ini. Meskipun inflasi tahunan (total) sampai dengan Juni 2022 sudah mencapai 4,35 persen. Bahkan inflasi pangan mencapai 9,1 persen. Namun demikian, tingkat inflasi tersebut tidak membuat BI khawatir.  Karena BI lebih mempertimbangkan tingkat inflasi INTI, yang menurut BI masih sangat rendah. Hanya 2,65 persen. Karena itu, BI tidak menaikkan suku bunga acuan. Inflasi INTI adalah komponen inflasi dengan pergerakan persisten, artinya tidak termasuk komponen inflasi yang bersifat fluktuatif seperti pangan dan energi (yang bisa tiba-tiba naik dan turun).  Sebelumnya, awal minggu ini, BI menjual SBN (Surat Berharga Negara) di pasar sekunder senilai Rp390 miliar, untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan tentu saja untuk menekan inflasi (INTI). Artinya, BI berpendapat, inflasi INTI yang merambat naik ke 2,65 persen disebabkan jumlah uang beredar meningkat. Meskipun masih sangat rendah, BI berpendapat inflasi INTI harus ditekan, melalui pengetatan uang beredar. Tetapi, untuk inflasi NON-INTI, yaitu inflasi pangan dan energi, sepertinya BI tidak bisa berbuat banyak, menyerahkan global untuk mengatasinya.  BI sangat paham dampak dan konsekuensi dari bauran kebijakannya ini. BI berpendapat ekonomi Indonesia mampu menghadapi konsekuensi tersebut. Pertama, kurs rupiah akan menghadapi tekanan cukup serius. Karena perbedaan suku bunga di AS dan Indonesia menjadi sangat kecil, sehingga dapat memicu arus dolar keluar dari Indonesia. Apalagi kalau suku bunga the FED naik lagi pada awal minggu depan, maka arus dolar bisa lebih deras lagi mengalir ke luar negeri. Rapat dewan gubernur the FED akan diselenggarakan pada 26-27 Juli mendatang. Kedua, penjualan SBN sebesar Rp293 miliar sepertinya hanya kebijakan basa-basi saja. Jumlah ini sangat tidak signifikan. Hanya untuk pengaruhi faktor psikologis pasar saja. Kecuali kalau kebijakan ini akan berlanjut terus, dan menjadi signifikan. Maka, dampaknya, pertumbuhan ekonomi akan tertekan. Kebijakan penjualan SBN ini terlihat tidak konsisten. Kalau BI menganggap inflasi INTI masih rendah, seharusnya BI tidak perlu memperketat uang beredar, yang akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Kalau kebijakan ini hanya untuk pengaruhi faktor psikologis pasar saja, maka kebijakan ini tidak berarti sama sekali dalam melawan inflasi (INTI). Kebijakan moneter BI seperti digambarkan di atas mengandung risiko cukup besar, sulit terukur, dan bisa dikatakan mengandung unsur “spekulatif”? Sepertinya BI sangat yakin jumlah cadangan devisa cukup besar untuk bisa memenuhi arus dolar keluar dari Indonesia, tanpa mengganggu kurs rupiah. Artinya, BI sangat yakin intervensi kurs rupiah akan efektif, dapat menahan kurs rupiah di sekitar Rp15.000. Apakah keyakinan ini akan menjadi kenyataan? Bagaimana konsekeunsinya kalau meleset? Apakah kebijakan BI masih bisa beradaptasi tepat waktu terhadap perubahan ekonomi global yang sangat cepat? Kalau meleset agak jauh, mungkin bisa berakibat fatal bagi perekonomian Indonesia: Kurs rupiah dan cadangan devisa bisa tergelincir. (*)

Babak Baru Horor dan Teror Kasus Polisi Tembak Polisi

BY FNN Jum'at, 22 Juli 2022 07:51:27 0

Kerja pers mengharukan. Sebagian besar media mengambil  risiko besar. Walau sempat dihadang oleh Dewan Pers, otoritas tertinggi dunia pers kita. Tetapi mereka melawan. Pada waktunya, memang hanya konstitusi dan kode etik profesi yang wajib dipedomani oleh wartawan kita. Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat “SEORANG pembunuh dianggap oleh dunia sebagai sesuatu yang mengerikan, tetapi bagi seorang pembunuh itu sendiri hanyalah manusia biasa. Hanya jika si pembunuh adalah orang baik maka dia bisa dianggap mengerikan.” (Graham Greene, penulis Inggris 1904-1991). Dalam berbagai tulisannya Graham Greene selalu menggambarkan bagaimana pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. Dalam bukunya yang terkenal “The Power and The Glory”, ia menunjukkan bahwa kesabaran dan menjalani kesulitan adalah sebuah kebaikan. Karya-karyanya yang lain adalah “The Third Man”, “The Ministry of Fear” dan “This Gun For Hire”. Greene meninggal dunia pada 1991. Horor dan sekaligus teror peristiwa “Polisi Tembak Polisi” ternyata berhasil menyatukan publik. Sudah hampir dua minggu peristiwa itu: orang baik menembak orang baik di rumah orang baik. Orang baik yang saya maksud, adalah para polisi – para pengayom masyarakat, sesuai kedudukannya di dalam negara kita. Yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, kedudukan dan posisi Polri mendapat tempat terhormat : langsung di bawah Presiden. Buka saja Pasal 7 ayat (2) TAP-MPR RI Nomor VII/MPR/2000. Artinya, seluruh perilaku polisi menjadi tanggung jawab presiden. Wajah polisi adalah wajah presiden. Saya tidak akan menguraikan lagi kronologi peristiwa berdarah itu karena sudah menjadi pengetahuan masyarakat luas. Termasuk dengan update dari sumber resmi maupun dari sumber tidak resmi. Bagaimana bisa mengungkap peristiwa di rumah perwira tinggi kepolisian, Irjen Pol Ferdy Sambo, Kepala Divisi Propam Polri? Ini adalah perkara rumit. Kunci untuk membuka “gembok” yang bisa menjawab berbagai pertanyaan keraguan masyarakat akibat pelbagai keganjilan, berada di dalam penguasaannya, minimal di dalam penguasaan korpsnya. Beruntung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bertindak tepat – meski terasakan sempat tersendat. Kapolri merespons masyarakat yang menuntut pihak yang berwajib mengusut tuntas horor itu. Yang tidak cukup dengan penanganan juridis formal kelembagaan, sebab muatannya berkaitan erat dengan masalah sosial dan mencedarai budaya bangsa. Lihat saja, praktis sejak peristiwa itu pelbagai spekulasi merebak di media  sosial yang bahkan telah menganggap pendekatan juridis belaka omong kosong. Simak liputan mendalam seluruh media pers yang menggambarkan adanya jarak menganga antara pernyataan resmi polisi dengan fakta-fakta yang terurai dan telanjang, yang dengan mudah disimpulkan pun oleh orang awam. Kerja Pers Mengharukan Kerja pers itu mengharukan. Sebagian besar media mengambil  risiko besar. Walau sempat dihadang oleh Dewan Pers, otoritas tertinggi dunia pers kita. Tetapi mereka melawan. Pada waktunya, memang hanya konstitusi dan kode etik profesi yang wajib dipedomani oleh wartawan kita. Pihak Dewan Pers pun menyadari kekeliruannya, yang mengimbau wartawan hanya menyiarkan keterangan resmi polisi. Ini jelas pernyataan dungu petinggi Dewan Pers. Tidak disadari justru itulah pemantik blunder dalam penanganan kasus memalukan bangsa ini. Selain imbauan itu sendiri berpotensi melanggar UU Pers 40/1999 dan berpotensi sebagai kejahatan (pidana) karena termasuk ikut menyembunyikan fakta peristiwa. Hanya berselang satu hari setelah imbauan Dewan Pers itu, Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang segera menyusulkan “joint statement” atau pernyataan bersama, yang berisi pesan sebaliknya. Justru mendorong seluruh wartawan melakukan “investigative reporting” atau liputan investigasi secara mendalam untuk menyingkap peristiwa tewasnya Brigadir Joshua di rumah atasannya. Saya harus mencatat dan memberi apresiasi kepada salah satu media yang menyajikan pertama kali liputan penunjuk titik terang, yaitu Kumparan. Dalam laporannya “Bukan Baku Tembak Biasa” (Senin, 18 Juli 2022),  reportase Kumparan sangat kuat mengindikasikan pelaku adalah Irjen Ferdy Sambo sendiri. Kumparan bahkan menyebutkan di TKP (tempat kejadian perkara) ditemukan Cigar Cutter (pemotong cerutu), yang diasosiasikan sebagai alat pemotong jari Joshua, yang diungkapkan keluarganya kepada masyarakat. Presiden Jokowi Pun Terjaga Kapolri langsung membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus itu dan menunjuk Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai pimpinannya. Langkah selanjutnya, Kapolri menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo, Senin( 18/7) petang. Berlanjut Rabu (20/7) malam, menonaktifkan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Pol Budhi Herdi Susianto. Kabar menggembirakan berikutnya ialah pengumuman penemuan rekaman CCTV saat kejadian penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Ibarat black box pesawat, CCTV akan menyingkap banyak fakta. Penemuan tersebut bersamaan dengan keputusan untuk melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Joshua. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, dengan penemuan itu (CCTV), maka tim khusus dapat melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap konstruksi kasus secara jelas. “Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan CCTV ini sedang didalami oleh timsus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan oleh timsus sudah selesai,” ujar Dedi, Rabu (20/7) malam. Apresiasi tinggi patut pula disampaikan kepada seluruh keluarga almarhum dan kuasa hukumnya Kamaruddin Simanjuntak yang telah bekerja profesional dan menakjubkan. Pandangan hukum Kamaruddin seakan menghidupkan kembali pandangan penulis yang juga aktor Graham Greene yang mengatakan “...  jika si pembunuh adalah orang baik maka itu mengerikan”. Ungkapan kengerian itulah yang membuatnya mendapatkan dukungan publik yang luas, dan akhirnya Kapolri pun menyetujui hampir semua “arahannya” itu atas kesamaan harapan bahwa polisi itu harus tetap baik dan dipandang sebagai “orang baik”. Meskipun masih akan melalui proses panjang dan melelahkan untuk memenuhi kaidah “scientific crime investigation” namun kasus “Polisi Tembak Polisi” relatif sudah “rampung”. Kuncinya, karena orang-orang baik itu  “mengakui” kasus “Polisi Tembak Polisi” adalah kejahatan besar yang menjungkirbalikkan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa.  Selamat untuk kita semua yang untuk sementara terlepas oleh horor dan teror angkara murka. (*)

Habib Rizieq Bebas, Siap Kembali Pimpin Perlawanan Oposisi

BY FNN Jum'at, 22 Juli 2022 01:54:37 0

HABIB Muhammad Rizieq Shihab bin Husein Shihab alias HRS resmi keluar dari tahanan Bareskrim Polri setelah menjalani masa hukuman atas vonis RS Ummi, Kota Bogor. HRS keluar tahanan sekitar pukul 6.30 menuju rumahnya di Petamburan, Tanah Abang Jakarta Pusat. HRS mendapatkan pembebasan bersyarat, karena divonis 8 bulan dalam kasus kerumuman di Petamburan. Dalam kasus ini HRS juga didenda Rp 50 juta. Sedangkan dalam kasus RS Ummi, HRS akhirnya divonis 2 tahun setelah pengajuan PK (Peninjaunan Kembali) ke Mahkamah Agung (MA) dikabulkan. Sebelumnya, kabar bebas bersyaratnya HRS disampaikan Koordinator Humas dan Protokol, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti. Bebas bersyaratnya HRS ini menjadi sorotan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (21/7/2022). Petikannya: Habib Rizieq Syihab kemarin akhirnya mulai menjalani pembebasan bersyarat. Biasanya orang yang menjalani pembebasan bersyarat berarti sudah menjalani dua pertiga dari hukuman. Karena kan dia ada dua hukuman, yang satu 8 bulan untuk Petamburan; satu lagi 2 tahun untuk swab di rumah sakit Ummi.  Kalau kita itung-itung memang sekarang mungkin ditambah dikurangin remisi, sudah dua remisi Idul Fitri dan dua remisi kemerdekaan. Jadi sudah sekitar dua-pertiga karena dia ditangkap tanggal 30 Desember 2020. Dan, ternyata memang tetap saja Habib Rizieq menyedot perhatian banyak orang, meski belum bebas sepenuhnya. Saya kira itu yang kita sebut kasus yang agak absurd dan tiba-tiba ada soal pembebasan bersyarat. Dan itu secara teknis hukum memang pembebasan bersyarat, tapi rasa keadilan publik itu sudah nggak peduli mau bersyarat atau tidak bersyarat, tapi tetap dianggap itu tidak adil. Karena dalam perbandingan dengan tokoh-tokoh lain yang dengan gampang memanipulasi kesehatannya, nggak kena apa-apa. Jadi bagian itu sebetulnya yang dilihat publik. Bukan soal ya sudah dibebaskan bersyarat, ya itu orang sudah lupa apa yang disebut dengan peristiwa hukumnya. Yang orang ingat adalah peristiwa ketidakadilannya. Nah, sampai sekarang banyak betul orang dengan kondisi yang sama dengan apa yang dilakukan Habib Rizieq, hanya berbohong kecil, itu kena 2 tahun hukuman dan masih belum bebas sempurna; sementara aparat kekuasaan petinggi-petinggi itu melenggang kangkung berbohong berkali-kali. Jadi, kalau intinya berbohong kan tidak menimbulkan kehebohan waktu itu. Jadi heboh ketika ditangkap justru. Jadi orang masih ingat bahwa tidak ada kehebohan. Habib Rizieq hanya mengatakan secara jujur bahwa dia sehat. Bahwa kemudian secara teknis dinyatakan tidak sehat, itu bukan urusan Habib Rizieq karena dia merasa dia sehat. Tapi itu sudah kita selesaikan itu, dan sekarang Habib Rizieq akhirnya diasuh kembali oleh suasana politik dan memang itu sangat timely, tepat waktu, Habib Rizieq keluar, karena soal Islamofobia. Jadi tetap kita membayangkan, ini ada semacam diam-diam ada sedikit upaya tuker tambahlah, kira-kira begitu. Dan, pada saat sekarang ini juga lagi pada heboh yang soal polisi yang juga diindikasikan bagian dari tim yang menangani KM 50. Jadi tetap orang lihat bahwa apa sebetulnya di belakang pembebasan lebih spesifik, selain soal memang dia berhak untuk mendapat pembebasan bersyarat. Jadi spekulasi ini kemudian muncul. Karena itu, beberapa kalangan menganggap Habib Rizieq akan memimpin lagi demo-demo besar. Dan itu juga bisa kita anggap sebagai provokasi jebakan karena dalam kondisi pembebasan bersyarat itu enggak boleh ada kejadian yang memungkinkan dia kena delik dua kali dan itu artinya akan ada pemberatan. Jadi tetap, Habib Rizieq ini menjadi ukuran. Pertama dia ukuran tentang keadilan; yang kedua dia ukuran tentang stabilitas politik. Itu yang akan jadi pembicaraan publik mulai hari ini. Iya, karena bagaimanapun juga tetap saja Habib Rizieq ini salah satu figur yang saya kira signifikan dalam peta politik Indonesia dan kita tahu dia mewakili satu kelompok yang disebut sebagai Islam garis kanan. Karena cara dia ini kan di kanan luarlah gitu kalau kita menggunakan cara pembagian politik di Indonesia. Sekarang ini sebenarnya meskipun Pilpres masih dua tahun lagi tapi sudah mulai bermunculan kampanye-kampanye dan kita tahu bahwa bagaimanapun ada gerbong besar di belakang Habib Rizieq. Kalau saya baca survei, meskipun kita sering mengkritisi soal survei, yang agak mengejutkan nama Habib Rizieq itu masih muncul di sebuah lembaga survei, bahkan mengalahkan mereka-mereka yang selama terus-menerus berkampanye. Sementara Habib Rizieq sudah tidak bisa berkampanye. Ya jadi HRS, akhirnya orang akan ingat inisial itu, bagaimanapun dia hidup di dalam suasana politik yang transisional sekarang. Ketika orang kehilangan kepercayaan pada partai-partai politik, tokoh-tokoh, pembebasan Habib Rizieq justru menimbulkan harapan. Apapun analisis orang, Habib Rizieq itu melambangkan kejujuran, keinginan untuk menghasilkan kembali keadilan, lepas dari orang mengatakan ada soal kriminal, soal bau-bau seks segala macam. Oh, ya. Itu fakta manusia begitu. Tetapi tetap, lebih jauh orang menganggap bahwa pada diri Habib Rizieq ada harapan untuk memperbaiki Indonesia dari kalangan muslim garis kanan yang sangat luar ini. Dan itu sebetulnya yang membuat kekuasaan ragu-ragu kalau bebasin Habib Rizieq pasti akan memimpin kembali pergerakan. Kan pasti akan memimpin kembali dengan konsekuensi yang berhadapan langsung dengan kekuasaan yang makin lama makin otoriter. Jadi KUHP versus Habib Rizieq nanti. Kira-kira begitu kan kalau kita bayangkan keadaan itu. Dan begitu Habib Rizieq keluar, orang semacam Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil ,segala macam, bahkan Ganjar Pranowo mungkin, mulai menghitung ulang potensi mereka untuk ditandingi oleh Habib Rizieq. Karena Habib Rizieq tetap orang anggap mengkonsolidasikan batinnya dan kepemimpinannya ketika ditahan itu. Kan itu selalu semacam simbol orang yang dipenjara itu dia bikin perenungan batin. Dan perenungan batin itu akan diucapkan begitu dia keluar. Jadi Habib Rizieq mungkin lagi bersabar karena statusnya masih bersyarat, tetapi untuk konsolidasi akan jalan terus. Maka Petamburan akan kembali jadi markas perhimpunan Islam yang disebut Islam kanan, tapi sebetulnya Islam kanannya sudah dibubarin, FPI itu. Jadi nggak ada alasan lagi pemerintah untuk melokalisir Habib Rizieq semata-mata sebagai tokoh FPI. Dia sudah diterima pada akhirnya sebagai tokoh oposisi kan? Selamat datang bergabung dengan tokoh oposisi itu. Jadi, kalau kita mau fair, kita musti bilang bahwa Habib Rizieq pasti akan memimpin gerakan oposisi, apapun warnanya. Dan rasanya kita sulit membayangkan bahwa orang seperti Habib Rizieq Syihab itu ditahan dipenjara, terus kemudian dia tunduk pada kekuasaan. Ya, itu agak susah kalau kita bayangkan figurnya yang betul-betul orang yang menganggap bahwa oke, dirinya itu memang dituntun oleh sejarah ini untuk memimpin. Kan dalam evaluasi kita begitu. Mau orang nggak percaya dengan itu urusan lain. Tapi Habib Rizieq sendiri menganggap bahwa dia dituntun oleh sejarah untuk memimpin. Karena itu kecelakaan-kecelakaan politik akan dia hadapi itu. Dan dia betul-betul secara gampang mengatakan saya ini sudah pernah ditahan sebagai kriminal oleh SBY. Dan saya terima itu, saya warga negara. Jadi selalu dapat hukuman ya. Jangan lagi dikait-kaitkan. Sekarang juga dia katakan hal yang sama, saya juga dihukum, dan saya dibebaskan sekarang, walaupun bersyarat. Jadi, seluruh persyaratan untuk memimpin sebetulnya ada pada Habib Rizieq kan? Sudah masuk keluar penjara, ada kriminal ada yang politis segala macam. Jadi dia lengkap sebetulnya. Dan orang mulai merasa bahwa ada yang jujur pada Habib Rizieq. Berkali-kali dikenai tindakan pidana, tetap dia merasa bahwa dia bisa pulih kembali dengan kejujurannya. Kan orang hanya pingin lihat memang jujur Habib Rizieq, wong tidak pernah korupsi. Apa yang cacat di dia tuh selain bahwa itu mengusulkan supaya ada wacana-wacana Negara Islam segala macam. Itu wacana begitu biasa saja tuh. Kita bisa bikin wacana-wacana. Tetapi integritas orang dinilai berdasarkan kemampuan dia untuk membaca keadaan itu. Tentu tetap kita akan berdiskusi secara tajam dengan Habib Rizieq dan saya kira beliau juga sanggup untuk ikut dalam diskusi debat yang kadangkala keras dalam soal-soal yang bersifat idiologis. Oke, jadi bagaimana kita harus menempatkan orang seperti Habib Rizieq Syihab ini dalam peta politik Indonesia seperti yang sekarang ini. Ya pasti establishment menganggap Habib Rizieq ini outsider sebetulnya, dan jangan sampai dia masuk ke wilayah politik formal. Kalau dia masuk dalam politik formal maka seluruh parameter akan berubah. Strategi taktik oligarki akan berubah. Tetapi itu nggak mungkin dicegah. Apalagi kalau kita lihat misalnya akibatnya ini sebetulnya mempersulit kita untuk minta dinolpersenkan. Karena, orang akan lihat kalau 0% itu berarti Habib Rizieq bisa masuk dalam politik formal. Kan begitu? Partai-partai Islam yang tadinya agak ke Istana mungkin menganggap wah ini ada figur nih. Lalu berkumpullah jadi 20 persen. Nah itu sebetulnya dilema buat kita. Tapi kita minta Habib Rizieq untuk oke silakan maju dalam politik, langsung saja bilang saya ingin menjadi presiden, tapi saya ingin presidensial threshold 0%. Tentu itu lebih mudah dan orang menganggap oke Habib Rizieq bisa bersaing secara fair dan orang mungkin justru kasih poin bahwa dengan cara semacam itu diujilah apakah betul Habib Rizieq akan didukung oleh partai Islam atau partai Islam memang mengiginkan kader dari kalangan partai sendiri. Ini juga ukuran tentang kematangan politik dari kalangan partai-partai Islam ini. Tapi dari pernyataan Anda, Anda tidak sepakat ya dengan banyak pengamat, saya membaca juga beberapa pengamat dari luar negeri yang memperkirakan bahwa kekuatan Habib Rizieq sekarang ini tidak akan kembali seperti dulu, karena bagaimanapun sekarang organisasi dia sudah dibubarkan, dalam hal ini FPI. Tapi sebenarnya kita tahu dia sudah punya lagi front persaudaraan Islam, singkatannya juga FPI. Orang semacam Habib Rizieq itu dengan mudah mengembalikan followers-nya itu. Jadi kalau dia buka akun baru orang balik lagi. Jadi dengan mudah sebetulnya kekuasaan itu mengevaluasi. Dan sekarang kekuasaan di Istana lagi memantau dengan cermat potensi Habib Rizieq untuk kembali jadi pemimpin massa. Kan yang ditakutkan adalah kemampuan Habib Rizieq untuk berorasi dan memberi sinyal kepada kekuasaan dengan kekuatan massa. Itu yang ditakutkan oleh kekuasaan. Dan itu nggak mungkin, nggak. Karena watak Habib Rizieq ya begitu. Dia orang massa yang dihidupkan suasana massa saja. Suasana demonstrasi, suasana gelar umat. Dan, itu memang watak dia. Jadi nggak mungkin dia berubah. Akan berlanjut kebiasaan dia sebelum dipenjara. (Ida/mth)

Tolak SKB Dicabut, Pengurus Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Mengadu ke Ketua DPD RI

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 18:51:40 0

Jakarta, FNN - Jajaran pengurus Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan mendatangi Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di ruang kerjanya, Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (21/7/2022). Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim (Kalsel), Fachrul Razi (Aceh), Bustami Zainuddin (Lampung) dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin. Dari TKBM, hadir Agus Budianto (Sekretaris Inkop), TB Rahmat (Wakil Sekretaris Inkop), Asep Selamet (Inkop TKBM), Saipul Islam (Inkop TKBM), Basri Abbas (Inkop TKBM). Para pengurus TKBM menemui LaNyalla untuk mengadukan nasib organisasi berbadan hukum koperasi yang posisinya semakin terancam, imbas rencana pencabutan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan. \"SKB itu akan dicabut dan rencananya akan diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres membuat pengelolaan TKBM yang sebelumnya dikelola Koperasi TKBM menjadi dikelola Badan Usaha Pelabuhan (Pelindo) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM),\" kata Sekretaris Inkop, Agus Budianto. Dikatakan Agus, pencabutan SKB yang ditandatangani dua dirjen dan satu deputi itu berdampak terhadap hilangnya eksistensi, peran dan fungsi Koperasi TKBM sebagai pengelola TKBM di pelabuhan. \"Terkait rencana mitigasi risiko pemindahan kewenangan pengelolaan TKBM ke Pelindo/PBM memperjelas dan memperkuat argumentasi kesiapan pencabutan SKB untuk menghilangkan eksistensi, peran dan fungsi Koperasi TKBM sebagai pengelola TKBM di pelabuhan,\" jelas Agus. Agus melanjutkan, 75 persen output hasil evaluasi Aksi Pelabuhan Stranas PK Tahun 2022 sudah menyepakati pencabutan SKB tersebut. Sudah pula dilakukan kajian oleh Kemenaker, Kemenkop UKM dan Kemenhub terkait hal tersebut. \"Selain itu, ada pula kajian dari Kemenhub dan Pelindo untuk proses penerapan tools Sistem Monitoring (Simon) TKBM sebagai supporting sistem pemindahan kewenangan pengelolaan TKBM,\" katanya. Wakil Sekretaris Inkop, TB Rahmat menambahkan, rencana pencabutan SKB tersebut tentu bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. \"Kami dituduh penyebab high cost dan dwelling time. Ini sudah injury time. SKB ini akan dicabut. Kami butuh perlindungan. Kami meminta Pak Ketua untuk membantu kami memfasilitasi hal ini. Kami akan menggelar Rakornas untuk menyikapi hal ini,. Kami ada 120 TKBM di seluruh Indonesia,\" tutur Rahmat. Rahmat meminta agar eksistensi, peran dan fungsi Koperasi TKBM dipertahankan sebagai pengelola pelabuhan. \"Kami meminta agar SKB itu tidak dicabut dan mengalihkan kewenangan pengelolaan TKBM ke Pelindo/PBM,\" ujar Rahmat. Menanggapi hal itu, Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin, menegaskan bahwa koperasi merupakan soko guru ekonomi dan amanat konstitusi serta spirit dari ekonomi Pancasila. Sementara Senator Aceh, Fachrul Razi, menekankan bahwa pihaknya mendukung modernisasi pelabuhan sebagaimana program pemerintah. \"Tetapi tak boleh mengkambinghitamkan TKBM bahwa TKBM menghambat proses modernisasi dan lain sebagainya. Kami mencium ada kepentingan swasta yang ingin mengambil alih pengelolaan pelabuhan,\" kata Fachrul Razi. Senator Kalsel, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, mengatakan, DPD RI di bawah kepemimpinan LaNyalla terus bergerak agar cita-cita para pendiri bangsa dapat tercapai. \"Kita tuan rumah secara ekonomi. Bukan diatur oleh penguasa besar kapitalis, atau  oligarki,\" tutur dia. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai akar persoalan dari karut marut pengelolaan bangsa ini dimulai pasca-konstitusi kita diamandemen pada tahun 1999-2002. \"Sejak saat itu falsafah bangsa ini berubah total. 95 persen isi konstitusi kita sudah diganti,\" tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu sependapat jika koperasi harus terus dipertahankan. Sebab, katanya, koperasi merupakan semangat yang direpresentasikan Pancasila dalam dinamika politik dan ekonomi. \"Kedaulatan rakyat kita sudah bergeser. Ruh ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila. Saat ini sudah beralih ke kapitalisme,\" kata LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla menegaskan jika bangsa ini perlu untuk kembali kepada UUD 1945 naskah asli untuk kemudian disempurnakan dengan adendum secara benar. \"Saya pribadi sudah berkomitmen untuk memimpin pengembalian kedaulatan rakyat. Kita sudah mulai gerakannya dari MA. Nanti akan kita lanjutkan kepada lembaga negara lainnya,\" papar LaNyalla. Saat ini, di bawah sistem ekonomi yang mengedepankan kekuatan modal, bangsa ini mulai mengerdilkan yang lemah. Padahal, konsep dasar perekonomian kita sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa adalah mengedepankan ekonomi Pancasila. \"Kita sekarang sudah dijajah bangsa sendiri. Tugas kita adalah menyejahterakan rakyat. Kalau kita lihat yang berkuasa sekarang itu adalah partai politik. Padahal partai politik tak berjuang memerdekakan bangsa ini. Mereka yang punya saham bangsa ini adalah civil society seperti tokoh-tokoh pejuang, ulama, aktivis, agamawan, pemuda, tokoh-tokoh daerah, kerajaan, dan elemen lainnya,\" tutur alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. Oleh karenanya, dalam waktu dekat, LaNyalla akan membantu TKBM dengan memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian terkait. \"Setelah masa reses dan masa sidang, segera kami akan panggil kementerian terkait untuk dipertemukan dengan TKBM membahas hal ini. Saya berharap persoalan ini dapat segera dituntaskan, di mana koperasi dapat tetap hidup di tengah-tengah masyarakat dan menjadi nafas perekonomian rakyat,\" kata LaNyalla. (mth/*)

Biden Berharap Bicara dengan Xi Jinping Beberapa Hari Mendatang

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 18:40:27 0

Pangkalan Andrews, FNN - Presiden AS Joe Biden berencana berbicara dengan timpalannya dari China, Xi Jinping, dalam beberapa hari mendatang pada saat ketegangan yang memanas antara kedua negara.\"Saya pikir saya akan berbicara dengan Presiden Xi dalam sepuluh hari ke depan,\" kata Biden kepada wartawan saat dia kembali dari perjalanan terkait iklim ke Massachusetts.Panggilan yang telah lama direncanakan antara kedua pemimpin itu akan datang pada saat yang genting mengingat ketegangan yang sedang berlangsung atas status Taiwan.Ketegangan itu juga dipicu oleh pemerintahan Biden menaikkan pajak atau bea barang-barang yang diimpor dari China untuk membantu mengurangi tekanan inflasi pada konsumen Amerika.Biden menyatakan keraguannya soal rencana perjalanan yang konon akan dilakukan oleh Ketua DPR Nancy Pelosi untuk mengunjungi Taiwan bulan depan.Biden mengatakan, \"Saya pikir militer menganggap itu bukan ide yang baik sekarang, tetapi saya tidak tahu apa status perjalanan itu.\" (mth/Antara)

Presiden Jokowi Akan Kunjungi China, Jepang, Korea Selatan

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 18:34:55 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berkunjung ke China, Jepang, dan Korea Selatan pada 26 Juli-28 Juli 2022.“Ketiga negara tersebut merupakan mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi, sekaligus mitra strategis bagi ASEAN ketika kita bicara isu kawasan,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika menyampaikan keterangan pers secara daring, Kamis.Retno menjelaskan bahwa fokus kunjungan Presiden Jokowi ke tiga negara Asia Timur tersebut adalah peningkatan kerja sama ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi.Presiden Jokowi akan tiba di Beijing pada 26 Juli 2022, di mana dia dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping.“Presiden Jokowi adalah salah satu pemimpin pertama yang diterima Presiden Xi Jinping selama pandemi, di luar Olimpiade Musim Dingin Beijing awal tahun ini,” kata Retno.China tercatat sebagai mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral 110 miliar dolar AS (sekitar Rp1.650 triliun) pada 2021, sementara investasi China di Indonesia tercatat 3,2 miliar dolar AS (sekitar Rp48 triliun).Setelah sehari di Beijing, Jokowi melanjutkan perjalanan ke Tokyo di mana ia akan bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida serta kalangan bisnis Jepang.“Jepang merupakan mitra ekonomi tradisional penting bagi Indonesia,” kata Retno.Perdagangan bilateral Indonesia-Jepang tahun lalu mencapai 32 miliar dolar AS (sekitar Rp480 triliun) dan nilai investasi tercatat 2,26 miliar dolar AS (sekitar Rp33,9 triliun).Setelah Beijing dan Tokyo, destinasi terakhir Presiden Jokowi dalam kunjungan singkatnya adalah Seoul pada 28 Juli 2022.Di ibu kota Korea Selatan itu, Jokowi direncanakan melakukan pertemuan dengan Presiden Yoon Suk Yeol.Retno memaparkan bahwa Korea Selatan juga merupakan mitra penting di bidang ekonomi dengan nilai perdagangan bilateral sebesar 18,41 miliar dolar AS (sekitar Rp276,1 triliun).Investasi Korea Selatan di Indonesia terus bertumbuh pesat, dan tahun lalu mencapai 1,64 miliar dolar AS (sekitar Rp24,6 triliun).“Selain membahas penguatan kerja sama bilateral, Presiden (Jokowi) dan para pemimpin tiga negara tersebut dalam masing-masing pertemuan bilateral juga akan membahas perkembangan terakhir beberapa isu kawasan dan isu internasional,” tutur Retno. (mth/Antara)

Rupiah Ditutup Jatuh, Tembus Rp15.000 Pasca-BI Tahan Suku Bunga Acuan

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 17:31:28 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore melemah menembus level psikologis Rp15.000, seiring ditahannya suku bunga acuan Bank Indonesia.Rupiah ditutup melemah 47 poin atau 0,31 persen ke posisi Rp15.037 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.990 per dolar AS.\"Menjelang sore ini, dolar juga terlihat menguat terhadap major currency dan juga nilai tukar regional. Jadi pelemahan rupiah ini juga didorong oleh eksternal,\" kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Kamis.Menurut Ariston, sentimen kenaikan agresif suku bunga acuan oleh bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), masih menjadi sentimen penekan rupiah dan nilai tukar lainnya terhadap dolar AS.Pekan depan, lanjut Ariston, The Fed kemungkinan bersiap menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin.\"Sikap BI yang tetap mempertahankan suku bunga acuannya tidak membantu penguatan rupiah,\" ujar Ariston.Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20-21 Juli 2022 memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan alias BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5 persen.Selain itu Bank Indonesia turut mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 2,75 persen dan suku bunga lending facility di level 4,25 persen.Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan keputusan tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri.\"Dengan suku bunga acuan tetap di 3,5 persen, spread dengan suku bunga acuan AS semakin mendekat. Pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan hingga 3 persen tahun ini,\" pungkas Ariston.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.991 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.989 per dolar AS hingga Rp15.046 per dolar AS.Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis melemah ke posisi Rp15.017 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.984 per dolar AS. (mth/Antara)

Jokowi Tempuh Perjalanan 2,5 Jam dengan Kapal Pinisi ke Pulau Rinca

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 17:25:14 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan terbatas menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam menumpang kapal pinisi menuju ke Pulau Rinca, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis.Perjalanan menggunakan kapal pinisi ditempuh usai Presiden Jokowi usai perluasan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Manggarai Barat.Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis, dalam perjalanan tersebut Presiden Jokowi banyak berdiskusi dengan para menteri tentang pembangunan di kawasan Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya.Diskusi yang berlangsung terkadang diselingi tawa, seperti saat Sekretaris Kabinet Pramono Anung bercerita kenangannya berkunjung ke Labuan Bajo beberapa tahun lalu.“Waktu saya ke Labuan Bajo tahun 2015 Pak, ada plang bertuliskan tanah ini milik Johnny G. Plate,\" ucap Pramono.Presiden pun langsung bertanya, \"Seberapa besar… papannya?\" Sontak semua tertawa, karena Presiden tanpa diduga bertanya seberapa besar papan tulisan Johnny G Plate itu, bukan luas tanahnya.Menteri Kominfo Johnny G Plate pun menjawab, \"Sekarang sudah dipakai untuk jalan oleh Pak Basuki (Menteri PUPR).”Selain berdiskusi dengan para menteri, Presiden juga sempat berfoto dengan Ibu Negara dalam perjalanan menumpang kapal pinisi yang diunggah dalam Instagram @jokowi.Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi. (mth/Antara)

Kongres Umat Islam ke-2 Sumatera Utara: Kajian Kritis Perjalanan Bangsa

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 17:14:23 0

Jakarta, FNN – Pada usia ke-77 tahun Indonesia ini, patutlah kita melakukan muhasabah. Yaitu melakukan kajian kritis terhadap perjalanan pembangunan bangsa dengan menggunakan tolok ukur Pembukaan UUD 1945. Hal ini dimaksudkan agar teridentifikasi dengan tepat hal-hal positif (sesuai Pembukaan UUD 1945) yang perlu dipertahankan atau ditumbuh-kembangakan dan hal-hal negatif (menyimpang dari Pembukaan UUD 1945) yang perlu segera dihentikan atau diperbaiki. “Yang demikian ini agar Indonesia tetap eksis sebagai negara bangsa yang bergerak maju menuju cita-citanya yang mulia,” Ketua Panitia Dr. Ir. Masri Sitanggang, MP. Sebuah negara yang kokoh berdiri di atas jati diri bangsanya. “Umat Islam adalah komponen bangsa yang paling bertanggungjawab atas dan paling berkepentingan akan kemajuan Indonesia,” tegasnya. Bukan saja karena umat Islam merupakan warga mayoritas, melainkan juga karena umat Islam dengan ormas-oramasnya yang lahir jauh sebelum merdeka menjadi tulang punggung berdirinya negara ini. Oleh sebab itulah, kata Masri Sitanggang, Umat Islam Sumatera Utara merasa sangat perlu mengonsolidasi diri memperkuat ikatan ukhuwah demi persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menyelenggarakan Kongres ke-2 yang bertajuk “Mengokohkan Ukhuwah Islamiyah, Menata Ulang Indonesia”. “Kajian akan meliputi IPOLEKSODBUDHANKAM, dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik,” katanya. Diharapkan, kongres juga membuahkan rumusan Agenda Penataan Indonesia yang dapat djadikan acuan bagi pembangun Indonesia ke depan oleh para pengelola negara. “Demikian penting arti Kongres Umat Islam ke-2 Sumatera Utara ini untuk kemajuan bangsa. Karena itu diharap semua pihak dapat membantu agar acara ini sukses,” ujar Masri Sitanggang. Peserta Kongres ditetapkan sebanyak 350 orang, yang terdiri dari para ulama, cendikiawan/akademisi Islam, Pimpinan Pondok Pesantren, Pimpinan Ormas Islam, Rektor Universitas, Pimpinan Tarekat dan pimpinan komunitas yang dianggap mewakili. Kegiatan direncanakan bertempat di Asrama Haji Jalan Kaharuddin Nasution, Pangkalan Masyhur, Medan pada tanggal 19-21 Agustus 2022 selama 3 (dua) hari 2 (dua) malam. (mth)

Dolar Naik Terhadap Euro, Pedagang Tunggu Keputusan Suku Bunga ECB

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 16:51:37 0

New York, FNN - Dolar AS naik terhadap euro dalam sesi yang berombak pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), tetapi kenaikannya dibatasi karena para pedagang ragu-ragu untuk mendorong langkah besar menjelang keputusan kebijakan penting Bank Sentral Eropa (ECB) pada Kamis waktu setempat.Euro, mata uang tunggal di Eropa telah reli sekitar 2,0 persen dalam tiga sesi perdagangan terakhir di tengah ekspektasi ECB mungkin memberikan kenaikan suku bunga 50 basis poin yang besar dan laporan Reuters bahwa pipa gas utama Rusia akan dibuka kembali tepat waktu setelah pemeliharaan.\"Euro melonjak kemarin karena kemungkinan kecil bahwa ECB akan mempertimbangkan kenaikan 50 basis poin,\" kata John Doyle, wakil presiden transaksi dan perdagangan di Monex USA.\"Saya pikir ekspektasi itu sedikit berkurang pagi ini terutama dengan krisis energi kembali menjadi berita utama.\"Uni Eropa mengatakan kepada negara-negara anggota pada Rabu (20/7/22) untuk memotong penggunaan gas sebesar 15 persen hingga Maret sebagai langkah darurat setelah Presiden Vladimir Putin memperingatkan  pasokan Rusia yang dikirim melalui pipa terbesar ke Eropa dapat dikurangi lebih lanjut dan bahkan mungkin berhenti.Kedua acara - pertemuan ECB dan pembukaan kembali saluran Nord Stream 1 setelah penutupan 10 hari - dijadwalkan pada Kamis waktu setempat, membuat pasar gelisah.\"Ekspektasi kami adalah ECB hanya akan menaikkan 25 basis poin bulan ini. Tapi kemungkinan kejutan naik akan membuat euro/dolar berombak sampai keputusan dirilis,\" kata Doyle.Dolar sekitar 0,52 persen lebih rendah terhadap euro pada 1,01675 dolar.Mata uang bersama menemukan sedikit bantuan dari tekanan jual setelah Perdana Menteri Italia Mario Draghi memenangkan mosi percaya di majelis tinggi Senat pada Rabu (20/7/2022), tetapi tiga partai koalisi utama menolak untuk mengambil bagian dalam pemungutan suara, secara efektif melumpuhkan pemerintahannya.Terhadap sekeranjang mata uang, dolar naik 0,5 persen pada 107,15, tidak jauh dari tertinggi dua dekade di 109,29 yang disentuh minggu lalu.Dolar melemah sekitar 0,1 persen terhadap yen di 138,29 yen. Bank sentral Jepang diperkirakan akan tetap pada sikap dovish-nya pada pertemuan Kamis.Sterling melemah terhadap dolar, karena data menunjukkan inflasi Inggris naik ke tingkat tertinggi dalam 40 tahun, tetapi hanya sedikit di atas perkiraan. Terhadap dolar, pound 0,3 persen lebih rendah pada 1,161 dolar.Dolar Kanada tergelincir sekitar 0,2 persen terhadap dolar AS setelah data menunjukkan inflasi di Kanada kembali meningkat pada Juni, meskipun kenaikan itu meleset dari perkiraan.Di pasar mata uang kripto, bitcoin sekitar 1,67 persen lebih tinggi pada 23.795,2 dolar AS, dengan laju kenaikan hari ketiga berturut-turut, karena para pedagang bertaruh bahwa serangan pelemahan baru-baru ini yang melanda pasar telah berakhir. (mth/Antara)

BI Pertahankan Suku Bunga 3,5 Persen Karena Inflasi Inti Masih Terjaga

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 16:48:35 0

Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20-21 Juli 2022 memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan alias BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5 persen karena inflasi inti masih terjaga.Selain itu, bank sentral turut mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 2,75 persen dan suku bunga lending facility di level 4,25 persen.\"Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri,\" kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG bulan Juli 2022 dengan cakupan triwulanan yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.Kendati begitu, BI terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan, baik melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.Perry menuturkan inflasi inti pada bulan Juni 2022 tercatat masih berada pada level yang rendah, yakni 2,63 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).Inflasi inti adalah inflasi yang mencerminkan antara keseimbangan permintaan dan penawaran di dalam ekonomi nasional.Dengan demikian, kata dia, inflasi inti yang sebesar 2,63 persen (yoy) menunjukkan meskipun permintaan di dalam negeri meningkat tetapi masih terpenuhi dengan kapasitas produksi nasional.\"Di sinilah mengapa tekanan-tekanan inflasi dari fundamental yang tercermin pada inflasi inti masih terkelola,\" ungkapnya.Maka dari itu, dirinya optimistis inflasi inti masih akan terjaga dalam target BI pada keseluruhan tahun 2022, yakni pada rentang 2 persen sampai 4 persen atau tidak akan melebihi level 4 persen. (mth/Antara)

Prof Gatot Eddy Pramono: Jenderal Sigit Konsisten Jalankan Undang-Undang

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 14:59:02 0

Jakarta, FNN - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Universitas Riau Bidang Ilmu Hukum dalam Sidang Senat Terbuka di Universitas Riau (Unri), Rabu (20/7/2022). Di awal penyampaian orasinya, Komjen Gatot secara khusus mengungkapkan rasa terima kasih kepada Unri. Mantan Kapolda Metro Jaya itu menyatakan gelar Guru Besar Kehormatan ini adalah amanah yang harus dijaga. “Ini adalah tanggung jawab yang tentunya terus mendorong saya untuk melanjutkan pengabdian bagi dunia pendidikan, dunia kepolisian dan masyarakat,” ungkap Wakapolri. Komjen Gatot dalam orasi ilmiahnya mengambil tema \'Pemolisian Humanis, Transformasi Penegakan Hukum yang Berkeadilan\'. Dia menilai tema itu mengibaratkan dua sisi koin mata uang yang saling melengkapi satu dengan lainnya. “Keduanya adalah keseimbangan dari suatu wajah pemolisian yang benar-benar bernilai untuk tegaknya supremasi hukum serta keadilan masyarakat. Keadilan yang abadi harus terus diperjuangkan, setidak-tidaknya kami bersama tidak pernah berhenti menjaga nilai-nilai yang paling mendekati dengan keadilan itu, sehingga keadilan itulah juga yang akan menjaga peradaban kita,” tegas Komjen Gatot. Menurutnya, kajian tentang kepolisian pastinya masih menarik minat banyak kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, kalangan hukum, hingga masyarakat umum yang menaruh minat besar pada isu-isu seputar penegakan hukum dan sosial secara umum. Hal ini dilatari semata-mata oleh fakta bahwa konsep dan praktik pemolisian selalu mengalami perkembangan yang disebabkan kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. “Dinamika perubahan tersebut disebabkan oleh banyak hal, mulai dari pergeseran nilai-nilai sosial, kemajuan teknologi, hingga globalisasi dan demokratisasi,” tutur Wakapolri. Sejak hadirnya sejumlah pergeseran nilai itu, kata dia, turut mengubah seluruh pondasi peradaban kehidupan manusia, termasuk menggeser fundamental pada konsep dan praktik-praktik pemolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban sosial. “Saya ingin menekankan bahwa transformasi kepolisian yang turut mengalami perkembangan itu akan selalu tegak lurus dengan UU dan peraturan yang berlaku. Sebagai alat negara yang di bidang penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan dalam penyelenggaraan kamtibmas,” jelasnya. Menurut Plt Kadiv Propam itu, intitusi kepolisian harus bisa menerima penyebaran nilai-nilai demokratisasi yang berdampak langsung pada praktik-praktik pemolisian. Dampak tersebut dapat dilihat pada menguatnya peran legislatif, media, tuntutan kebebasan individu, dan supremasi hukum. Komjen Gatot menegaskan, kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap konsisten dalam menjalankan UU. Ini berarti polisi harus pula senantiasa menyadari kebutuhan dari perkembangan hukum. “Polisi harus menjalankan hukum untuk menjaga hak dan keadilan warga negara atau menjaga kekuatan dari undang-undang yang dibuat elite politik tersebut untuk mengatur masyarakat,” tegasnya. Berikutnya, kepolisian harus menyadari bahwa era demokratisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Di mana sistem demokrasi memang menjunjung tinggi hak untuk bebas. Kendati begitu, polisi sebagai pemegang wewenang penegakan hukum dapat menonaktifkan kebebasan tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu. Terlebih polisi memang kerap dihadapkan pada situasi yang mengharuskan untuk membatasi kebebasan. Seperti saat melakukan penyidikan, penggeledahan, penyitaaan, penangkapan, penahanan hingga upaya-upaya hukum lainnya. Dia menambahkan polisi di era demokrasi dituntut untuk dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Namun, masyarakat sendiri terkadang tidak peduli seberapa adilnya atau efektifnya polisi bekerja untuk menegakkan demokrasi itu sendiri. “Dengan semakin berkembangnya tuntuntan masyarakat seturut dengan semakin dinamisnya perubahan sosial, kepolisian harus mampu beranjak untuk tidak hanya sebagai institusi, tetapi turun langsung untuk melindungi dan mengayomi,” paparnya. Hadir dalam Sidang Senat Terbuka Komjen Gatot Eddy Pramono di Unri itu antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pejabat utama Polri, seperti Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Dankorbrimob Komjen Anang Revandoko, Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri, Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto, dan Kalemdiklat Komjen Rycko Amelza Dahniel. Ada juga Kakorlantas Irjen Firman Shantyabudi, Kadiv Humas Irjen Dedi Prasetyo, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri Irjen Wahyu Hadiningrat, Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri Irjen Wahyu Widada, Asisten Operasi Kapolri Irjen Agung Setya, Asisten Logistik Kapolri Irjen Argo Wuyono, dan pejabat Polri lainnya. Hadir juga pejabat instansi pemerintah pusat dan alumni AKABRI 1988 yang merupakan teman-teman angkatan Komjen Gatot. Hadir juga Irjen Mohammad Iqbal selaku Kapolda Riau. (mth)

Bahaya RUU KUHP, Ancaman bagi Kebebasan Pers, Demokrasi Indonesia Selesai!

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 12:56:08 0

RANCANGAN Undang-Undang KUHP saat masih diperdebatkan. Alasannya, sebagian masyarakat yang kontra terhadap RKUHP menilai jika disahkan, ini akan membuat masyarakat semakin susah untuk menyuarakan pendapat. Pasal 273 RKHUP memuat tentang ancaman pidana penjara/denda bagi pengelenggara pawai, ujuk rasa, demontrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang berakibat terganggu kepentingan umum. Pada pasal 273 KUHP ini bisa berpotensi membatasi kebebasan masyarakat untuk menyuarakan pendapat. Lalu mengenai harus melakukan izin jika ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Padahal hal ini justru bertentangan dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 dimana menjelaskan tentang Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Pada pasal 354 KUHP dimana memuat bahwa ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi melakukan penghinaan terhadap lembaga negara melalui sarana teknologi informasi bisa juga disebut media sosial. Padahal kenyataannya kebebasan menyuarakan pendapat terhadap lembaga negara ataupun pemerintahan lainnya memang hal yang seharusnya bisa dikritik oleh masyarakat. Padahal, Demokrasi itu sangat penting. Menerima pendapat dan berpendapat adalah hak setiap orang tanpa harus dibatasi. Persoalan ini dibahas wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama pengamat politik Rocky Gerung di Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (20/7/2022). Petikannya. Hari ini (Rabu, 20 Juli 2022) rencananya rekan pers akan bertemu dengan Menkumham, Yasonna Laoly, dan Wamenkumham, karena sekarang ini kelihatannya yang jadi operator di lapangan Wamenkumham, Prof. Edward O.S Hiariej (Edi) dari UGM. Saya kira ini menarik dan saya sendiri kemarin sempat mengikuti sebuah pertemuan dewan pers bersama semua organisasi profesi maupun organisasi-organisasi konstituan dewan pers, mempersoalkan bahwa mereka sangat sangat khawatir dengan pemberlakuan undang-undang ini. Sebenarnya teman-teman media ini sudah mengawal sejak lama dan bolak-balik ini tarik ulur-tarik ulur dan akhirnya tiba-tiba sekarang mau disahkan. Ya memang saya proyeksikan bahwa yang akan terjepit justru jurnalis. Kalau saya misalnya mengucapkan pikiran kritis lalu tiba-tiba dianggap menghina, itu kan karena diberitakan. Jadi memang nanti kena dua kali itu jurnalistik, undang-undang ITE dan KUHP segala macam. Karena dia dinggap menyebarkan hal-hal yang diatur dalam KUHP. Jadi kalau ada gerakan masyarakat sipil melalui jurnalis ini untuk memprotes undang-undang, itu artinya undang-undang itu memang buruk. Kan jurnalis, ya kita semua bisa bawa ini ke Mahkamah Konstitusi untuk di-judicial review-kan, tapi itu langkah yang buruk sebetulnya. Jadi, bagus betul, tentu saja dengan Prof. Edi, bicaralah sebagai sesama akademisi. Jurnalis ini kan kalangan akademisi semua dan juga paham efek dari KUHP itu terhadap demokrasi, terhadap kebebasan. Bahkan, terhadap kemungkinan orang dijebak supaya kena dengan delik yang ada di situ. Kenapa kita mesti antisipasi itu, karena ke depan ini ada proses politik di mana orang akan mengeluarkan segala macam uneg-uneg terhadap pemerintah, terutama karena buruknya penanganan ekonomi dan macetnya demokrasi, berlimpahnya permainan uang, segala macam. Jadi, pasti KUHP ini dipersiapkan untuk itu. Itu justru kita antisipasi. Ada hal-hal yang bahaya di KUHP, tapi bagian yang paling mengkhawatirkan itu  soal kebebasan berbicara, hak asasi manusia segala macam. Jadi, itu intinya dan yang kita ikut saja kampanye seolah-olah memang suara kita diwakili akhirnya oleh protes pers. Dan semoga Pof. Edi menerima dengan leluasa dan lega. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa demokrasi tidak akan diutak-atik atau bahkan dilemahkan oleh KUHP. Fungsi KUHP pada akhirnya terbaca untuk melemahkan demokrasi. Kabar baiknya kan rencananya akan segera disahkan pada bulan Juli ini, tetapi kan pada tanggal 7 Juli DPR kalau tidak salah sudah reses. Artinya, ditunda sampai satu bulan ke depan. Artinya, pada bulan ini belum akan disahkan dan ini masih ada waktu saya kira buat elemen-elemen sosial society untuk mempersoalkan itu. Tapi kenapa kita memberi “highlight” keresahan dari teman-teman media, terutama jurnalis, karena seperti kita sama-sama ketahui sebenarnya yang tersisa sekarang ini, jadi kebebasan di negara ini, atau “perlawanan” terhadap kekuasaan itu kan media. Media sendiri pun sudah terbagi-bagi. Tetapi, dalam kasus ini, nanti ketika KUHP disahkan, itu nggak peduli mau teman-teman pers yang sudah terafiliasi dengan pemerintahan atau yang dalam kondisi sebagai pers independen, akan kena semua. Jadi tagline-nya tepat, “semua bisa kena”. Dan yang kena pertama adalah mahasiswa di Cirebon. Mereka betul-betul mengerti isi KUHP dan ingin protes. Dan protes itu kemudian dihalangi dan penghalangan itu menimbulkan bentrokan dan mahasiswa bonyok dihajar sama polisi. Itu sudah petanda bahwa bagaimana kita mau sosialisasikan KUHP kalau alat sosialisasinya adalah kekerasan. Jadi catatan dan mahasiswa selalu punya jaringan untuk membaca arah dari undang-undang ini, yaitu menghalangi orang untuk bikin protes. Dan pasti akan terjadi protes di mana-mana karena satu mahasiswa dianiaya, itu artinya satu tubuh mahasiswa Indonesia juga teraniaya. Dan mereka sudah punya jadwal kapan demo dan kapan harus secara masif menghalangi atau menghadang undang-undang itu. Demikian juga buruh, pasti akan ikut di situ. Jadi, ini undang-undang yang akhirnya mempersatukan masyarakat sipil kembali, yaitu mereka yang ingin demokrasi itu jangan dihalangi oleh KUHP. Pers justru yang paling mengerti ini karena terpaksa kita mesti atur kalimat, menulis bagaimana caranya. Jadi kita diminta untuk sekadar memuji-muji presiden saja kan. Menyinggung soal mahasiswa di Cirebon, saya juga dapat kiriman video dan foto-foto ini. Ini peristiwa yang terjadi di Cirebon yang menunjukkan bahwa aparat memang represif sekali. Banyak sekali mahasiswa yang luka-luka dan dan ke depan saya kira ini nanti atas nama KUHP juga, polisi bisa melakukan itu. Karena dalam KUHP yang baru ini rancangannya orang bahkan bukan hanya bisa dikenakan pidana kalau mereka tidak mengajukan izin dan tak mendapat izin, apalagi kemudian dianggap mengganggu lalu lintas. Ketika lalu lintas saja sudah bisa kena pidana. Ya, itu pasti ada sponsor yang akan mendorong aksi itu dirumuskan sebagai kriminal. Itu banyaklah orang yang akan memanfaatkan situasi semacam ini. Jadi, sebetulnya semua hukum di awal-awal pembuatan sudah bermasalah, itu pasti buruk kan akibatnya. Ini mahasiswa jadi korban pertama. Padahal mereka justru yang ingin demokrasi tegak. Mereka bukan anti-KUHP, mereka anti-hak mereka untuk mengucapkan kritik itu dimungkinkan untuk dipidana. Jadi, kalau yang lain mungkin merasa aman-aman saja, tapi mahasiswa tahu sejarahnya mereka, mereka itu mengerti bahwa sejarah mereka adalah pasti demonstrasi. Dan demonstrasi itu justru yang pertama kali akan berhadapan dengan pihak keamanan. Nah, sekarang demonstrasi harus melapor dulu. Kan prinsip demokrasi itu semua boleh kecuali yang dilarang. Sekarang kalau HP itu kita balik, semua dilarang kecuali yang diizinkan. Kan ini negara otoriter lagi akhirnya. Jadi, soal-soal itu yang kita anggap memang nggak diantisipasi oleh para pembuat undang-undang itu. Mari kita fokusnya ke jurnalis, terutama media. Anda bisa nggak kira-kira membayangkan seperti apa Indonesia ini dalam situasi di mana sekarang ini orang melihat sebenarnya sudah otoriterian, masuk ke dalam situasi yang semacam itu dan nanti ditambah lagi ketika DPR menjadi sudah lemah, civil society terpecah belah, dan kemudian media pun juga tidak berdaya. Saya baca hari ini beberapa artikel luar negeri, beberapa analis kemudian merumuskan bahwa Indonesia memang sedang masuk ke dalam jebakan otoriterianisme itu. Jebakan itu dianggap sebagai upaya Presiden Jokowi untuk mengalihkan masalah pembangunan ibukota negara supaya aman nanti dari demonstrasi. Tadi analis yang bagus, researcher dari Singapura itu Lee Kuan Yew School of International Public Policy. Jadi, dari luar negeri saja sudah menganggap kita  dibandingkan dengan pertumbuhan demokrasi di Asia, Indonesia merosot. Nah, kalau luar negeri yang begitu kan dia nggak punya kepentingan. Kalau kita yang bilang bgeitu lalu kita dianggap sentimen pada presiden, pada rezim. Jadi memang indeks-indeks dunia itu menunjukkan Indonesia trennya adalah mengarah pada otoriterianisme. Dan pers pasti ukuran pertama. Kalau pers akhirnya protes KUHP, itu bukan karena pers kesal pada Jokowi. Pers kesal bahwa fungsi primer dia untuk mengucapkan kritik, mengucapkan evaluasi, menjadi Watch Dog, pilar keempat demokrasi itu terhalang sekarang. Jadi itu poinnya. Nanti pers akan bikin perbandingan dulu awal reformasi justru pers sangat bebas, kok makin lama makin terkekang. Tanda pertama pers bebas itu adalah Departemen Penerangan, dibubarkan oleh Presiden BJ Habibie. Jadi itu intinya. Pers masih ingat bahwa bagaimana mereka berjuang bersama-sama dengan pejuang hak asasi manusia (HAM) untuk membuat demokrasi ini betul-betul bermutu. Nah makin lama makin hilang mutunya. Dan di ujungnya akhirnya mesti dikendalikan dengan undang-undang pidana. Itu ngaconya di situ. Ya memang kita kembali lagi ke era pasca-orde baru. Memang pada waktu itu menjadi menarik karena menteri penerangannya pada waktu itu dijabat oleh seorang jenderal Kopassus, namanya Letnan Jenderal TNI Yunus Yosfiah. Tetapi, undang-undangnya sangat sangat progresif, semua lembaga sensor, lembaga penerbitan seperti SIUP, dan sebagainya dibubarkan. Jadi kan sekarang sebenarnya pers itu nggak perlu lagi ada izin-izin semacam itu. Cukup ketika dia mendeklarasi akte pendirian perusahaannya bahwa dia media, dia media, nggak perlu SIUP lagi. Belum lagi juga undang-undang pokok pers, undang-undang Nomor 40 tahun 1999 itu sangat progresif. Tapi, sekarang justru kita jalan balik lagi, demokrasi kita jalan berputar. Ya itu masalahnya. Ketika itu Departemen Penerangan dipimpin oleh seorang Jenderal Kopassus, Jenderal perang, tetapi dia punya perspektif sipil ketika memimpin. Jadi militer, tapi ngerti apa yang disebut di sini supremation of civilian value. Dan sekarang, Menteri Kominfo kita memang dari sipil, tapi cara berpikirnya militeristek karena mau memaksa supaya akun-akun sosial ini mendaftar. Itu pengendalian bukan saja pengendalian pers, tapi pengendalian privasi orang. Kalau dia punya akses dalam perjanjian bahwa Google segala macam mestinya dia lapor ke Google, itu artinya dia akan minta Google kasih dia akses untuk mengetahui siapa-siapa yang potensial untuk membuat keresahan. Dan itu yang diolak-olok orang, dianggap bahwa kalau kita main WhatsApp itu meresahkan rakyat, meresahkan publik. Padahal, sebetulnya itu meresahkan pemerintah karena di WhatsApp itulah politik betul-betul jernih dan murni. Emak-emak itu setiap hari main politik lewat WhatsApp. Jadi dari dapur diproduksi kritisisme lalu diedarkan lewat WA. Sekarang WA-nya mau dikendalikan oleh Departemen Kominfo. Sebetulnya paralel dengan Departemen Penerangan di zaman dulu, tapi dengan watak yang berbeda Orang sipil punya perilaku politik yang militeristik, orang militer justru berperilaku yang civilian. Jadi paradoksnya di situ. (Ida/mth)

Bertemu Ketua DPD RI, Aktivis Gerakan Poros Perubahan Bahas Ancaman Kebebasan Berpendapat

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 11:11:43 0

Jakarta, FNN – Aktivis yang tergabung dalam Gerakan Poros Perubahan bersilaturahmi dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7). Salah satu Inisiator Gerakan Poros Perubahan, Andrianto mengatakan, pertemuan itu untuk menyambut kepulangan LaNyalla yang baru saja menjalankan ibadah haji. Banyak isu yang dibahas pada pertemuan itu. Salah satunya, diceritakan Andrianto, adalah ancaman pembungkaman suara kritis melalui RUU KUHP. “Jangan luput terhadap ancaman kebebasan pendapat dengan RUU KHUP terutama pasal penghinaan presiden yang jelas sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu,” kata Andrianto. Selain itu, lanjutnya, ada 14 poin krusial lain yang bermasalah dan masuk dalam draf RUU KUHP. Untuk itu, Andrianto berharap kepada DPD RI dapat memberikan atensi dan mengawasi jalannya pembahasan RUU KUHP. Mendapat permintaan itu, LaNyalla berkomitmen untuk membuka ruang dialog dengan pihak-pihak terkait dalam pembahasan RUU KUHP tersebut. “Kami (DPD RI) akan berjuang untuk penegakan kedaulatan rakyat dengan mengiinisiasi pertemuan dengan pimpinan lembaga tinggi negara yakni Ketua MA, DPR, MPR juga Panglima TNI,” pungkasnya. Hadir pada pertemuan itu sejumlah aktivis, seperti Ariady Ahmad, Syahganda Nainggolan, Wahyono, Hendry Harmen, Hatta Taliwang, Liues Sungkharisma, dll. (mth/*)

Amerika Diantara Benci dan Rindu

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 08:22:11 0

Semua ini menjadi penyebab tumbuhnya prilaku paradox pada sebagian orang dalam memandang Amerika. Mereka kadang benci Amerika tapi (masih) juga  merindukannya. Oleh: Shamsi Ali, TKI di Kota New York, US DARI dulu Amerika itu memang unik. Atau tepatnya Amerika selalu ingin tampil unik, beda dari negara/bangsa lain di mata dunia. Bahkan, Amerika tidak mau disamai atau disamakan dengan siapapun dalam hal-hal mendasar dan biasa dari kehidupan. Ketika orang lain menyebut bola kaki dengan football, Amerika menyebutnya Soccer. Ketika dunia menimbang sesuatu dengan ukuran kilogram, Amerika menyebutnya pound. Dunia mengukur lebar/panjang sesuatu itu dengan centimeter dan hektar, Amerika memakai kata feet dan acres. Ketika dunia menyebut panjangnya perjalanan dengan kilometer, Amerika menyebutnya mile. Demikian seterusnya. Kemampuan membangun imej atau persepsi itu menjadikan Amerika kadang ingin tampil berbeda (exceptional). Terlebih lagi ketika negara ini dipimpin oleh seorang Presiden yang rasis seperti Donald Trump. Kulit manusia pun ingin dipilah-pilah dengan penilaian kemuliaan dan kehinaan. Rasisme pun menjadi trademark keistimewaan yang menjijikkan. Akhir-akhir ini disebabkan oleh beberapa peristiwa buruk di dunia global, dosa tua Amerika di Afghanistan, sisa-sisa perang Irak/Suriah yang seolah menjadi dosa turunan, kini perang Ukraine dan banyak lagi isu-isu global menyeret Amerika ke dalam ragam masalah yang cukup rumit. Belum lagi krisis domestik yang klasik namun sangat rumit dan berbahaya. Permasalahan ekonomi akibat Covid, yang diperparah oleh perang Rusia-Ukraine misalnya sangat terasa dan mengkhawatirkan. Hal lain yang paling mengkhawatirkan akhir-akhir ini adalah kebebasan memiliki dan penyalah-gunaan senjata yang tak terkontrol. Pembunuhan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan negeri. Harga minyak yang berimbas melonjaknya harga hampir semua kebutuhan pokok. Bahkan, tidak sekedar harga yang melambung. Akibat dari harga minyak yang meninggi juga sangat mengganggu transportasi bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Sehingga banyak toko yang kosong dari barang-barang jualan. Kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh Amerika menimbulkan masalah-masalah non physical lainnya. Salah satunya adalah terjadi krisis kesehatan mental (mental health crisis) yang cukup akut. Hal ini semakin memperburuk masalah keamanan, khususnya yang terkait dengan kebebasan memiliki senjata. Akankah Amerika ambruk? Dengan semua permasalahan yang dihadapi Amerika saat ini sebagian melihat jika Amerika telah berada di ambang keambrukannya. Bahkan, sedemikian tidak sukanya (bencinya) sebagian orang kepada Amerika mereka ingin Amerika ambruk sekarang juga. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh Amerika saat ini, baik di luar maupun di dalam negeri, Amerika masih merupakan negara yang “powerful”. Saya lebih memilih kata powerful ketimbang “super power” karena beberapa pertimbangan. Satu diantaranya yang terpenting adalah bahwa dalam dunia global saat ini telah terjadi “power sharing” yang hampir merata. Dunia tidak lagi didominasi oleh kekuatan tunggal. Dan karenanya kata super power sesungguhnya sudah kurang relevan dalam dunia global saat ini. Selain itu dengan kemajuan informasi, khususnya media sosial, kekuatan dan keistimewaan (exceptionality) Amerika tidak bisa lagi direkayasa. Dunia dengan sangat mudah melihat berbagai kelemahan Amerika (dan semua bangsa). Kebohongan sebuah bangsa (atau pemimpinnya) dengan mudah tertelanjangi oleh dunia yang berkarakter terbuka. Karenanya tidak ada lagi rahasia di antara kita. Kembali kepada pertanyaan di atas. Akankah Amerika ambruk dalam waktu dekat karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini? Dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa jangan cepat bermimpi melihat Amerika ambruk karena permasalahan ekonomi, militer, bahkan politik. Amerika memiliki fondasi yang kuat dalam semua itu. Sebagaimana kokohnya pembangunan kota New York yang direncanakan ratusan tahun silam, demikian kokohnya fondasi perekonomian, perpolitikan, apalagi pertahanan militer Amerika. Separah-parahnya perekonomian di negara ini warga Amerika tak seharusnya kelaparan. Berbagai institusi menyediakan layanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Satu Karakter paradoks Amerika yang di satu sisi individualistik. Tapi di sisi lain berkarakter sosial yang tinggi. Justru seperti sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, kelemahan dan krisis terbesar Amerika saat ini adalah krisis moralitas. Krisis yang terjadi ini adalah konsekwensi langsung dari krisis spiritualitas (kegersangan batin) yang menimpa Amerika dan dunia Barat sejak lama. Saya tidak perlu lagi merinci berbagai manisfestasi masalah yang dihadapi Amerika akibat krisis moralitas itu. Tapi kita lihat yang paling menonjol adalah hilangnya rasionalitas dan keseimbangan dalam pengambilan berbagai kebijakan publik. Beberapa contoh dapat saya sebutkan sebagai misal saja. Konsep kebebasan dan hak dasar menjadi alasan dilegalkannya perkawinan sejenis. Konsep kebebasan dan hak konstitusi  juga menjadi dasar bagi bebasnya kepemilikan senjata. Liberalisme atau kebebasan tanpa batas (jika sejalan dengan paham mereka) dan tak terkontrol menjadi alasan untuk membebaskan terjadi berbagai perilaku yang jelas merusak tatanan moralitas dan kemanusiaan. Semua realita di atas sesungguhnya merupakan ancaman yang lebih nyata dan krisis yang lebih berbahaya bagi Amerika ketimbang resesi ekonomi atau perang Ukraine seperti yang disangkakan sebagai orang. Dan ini pulalah yang bisa menjadi pintu ambruknya negara kuat (powerful) ini. Jadi, jangan riang dulu dengan kebencian sebagian, yang ingin segera melihat Amerika ambruk. Kebencian memang kadang membawa mimpi-mimpi panjang untuk melihat orang lain jatuh. Tentu dengan harapan kita menjadi kuat dan menang. Padahal “over hatred” (kebencian berlebihan) ternyata sering menimbulkan halusinasi hidup. Sebaliknya diakui atau tidak, hingga detik ini juga masih banyak yang bermimpi datang ke Amerika. Lapangan kerja masih tersedia luas. Jaminan gaji lebih jelas dengan minimum wage (gaji minimum) yang juga terjamin. Jadi tukang cuci piring masih memungkinkan untuk anda mengendarai mobil sendiri di Amerika. Belum lagi Universitas-Universitas terbaik dunia masih ada di Amerika. Anda mau Harvard, MIT, Yale, Cornell, Princeton, atau juga Columbia dan NYU sekalipun. Semua ini menjadi penyebab tumbuhnya prilaku paradox pada sebagian orang dalam memandang Amerika. Mereka kadang benci Amerika tapi (masih) juga  merindukannya. Kata anak bungsu saya, Ayman: Alhamdulillah still America, yetsss! NYC Subway, 20 Juli 2022. (*)

Pilpres 2024 Gelap Gulita

BY FNN Kamis, 21 Juli 2022 07:33:36 0

Tugasnya hancurkan semua aturan dan UU buatan/pesanan oligarki, ganti dengan aturan yang baru untuk bisa keluar dari kemelut dan menuju arah pelaksanaan Pilpres yang wajar dan normal sesuai amanah UUD 45 asli. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih HIRUK-pikuk yang sedang terjadi, yaitu koalisi partai-partai politik saat ini seperti koalisi kumpul kebo. Ciri makhluk yang terlibat dalam kumpul kebo, ditengarai sifat hedonis, nafsu terpuaskan, tidak tahu aturan dan semuanya serba instan, proyektilnya uang, uang, dan uang. Tidak penting soal Capres yang ideal, yang penting memiliki mahar politik yang bisa menjadi kesepakatan bersama. Kerjasama bisa long time atau shot time, tergantung dari uang sebagai instrumen amunisi yang bisa disepakati dan ditandatangani, maka munculah partai rentalan. Prediksi para normal pada Pilpres 2024 mendatang akan muncul pemilih tuyul, demit, dan setan. Mereka tidak pernah tampak tetapi suaranya akan mendominasi. Semuanya bisa dirasakan akibatnya sangat dahsyat tetapi bukti tidak akan pernah bisa diraba dan didapat. Di sisi lain, money politics sendiri jelas sudah disiapkan oleh para badut, bandar, dan bandit politik, semuanya demi pertaruhan menang atau menang. Proses dari hasil Pilpres 2024, bagi Oligarki tidak ada kamus untuk kalah. Bagi mereka kekalahan adalah bunuh diri, dibunuh atau harus melarikan diri. Resiko Pilpres adalah hidup atau mati. Jangan pura-pura buta: riil pertahanan jarak jauh sudah dibangun mulai konsolidasi para aparat kelurahan/desa, bupati dan gubernur, juga aparat keamanan khususnya kepolisian (yang terpantau masih sangat kejam dalam menghadapi demo-demo) harus disiapkan mental dan jumlah personilnya untuk menghadapi huru-hara yang lebih besar dan semua terjamah menerima bagi hasil atas sponsor oligarki. Dalam kondisi darurat seperti itu bisa saja TKA (indikasi kuat tentara China) yang sudah berada di dalam negeri, bisa diperbantukan bahkan kalau perlu dipersenjatai untuk mengawal kemenangan dalam Pilpres mendatang (sudah tercium adanya terorisme 9 Naga). Aparat hukum terkait dengan pengamanan hasil pilpres saat ini seperti MK sudah teruji dan lurus uji menolak Judicial Review Presidential Threshold 0 % (Nol Persen). Buzer dan rentalan survey baik untuk pengkondisian sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara sebagai dukungan legalitas hukum yang akan ditangani MK kalau ada keruwetan harus sudah kompak, berjalan sesuai arahan dan tidak boleh menyimpang dan salah dalam bekerja, sesuai protap perintah para bandar, bandit dan politik sebagai leader-nya. Jangan harap ada harapan Pilpres jujur, adil dalam pelaksanaan Pilpres yang akan datang. Rakyat datang ke TPS akan diskenariokan seolah bebas memilih, tetapi ketika proses hitung yang masih menggunakan sistem manual, sangat mudah yang akan muncul adalah angka demit. Bahkan, suara orang yang sudah matipun dan sakit jiwa bisa masuk dalam hitungan. Wajar kotak suara dari kardus tetap dipertahankan, personil main sulap, jelas harus sudah mendapatkan pelatihan pada level advance. Apakah gambaran dari skenario di atas hanya karangan orang yang sedang kesurupan? Mungkin ya mungkin tidak, hanya dengan yurisprudensi semua variabel kejadian sebelumnya dan fenomena saat ini adalah petunjuk yang bisa dibaca dan dianalisa dengan mudah, tidak perlu impor teori canggih dari manca negara. Sumber masalah akan terjadi dari kejadian tersebut adalah tampak dengan jelas ketika rezim saat ini indikasi kuat sudah tidak punya kuasa, daya dan nyali untuk melawan kekuasaan oligarki. Jangankan melawan, membantah remote perintahnya saja sudah lumpuh total, atas kuasa politik telepon koin dan radar yang terus mengawasi dengan segala resikonya. Keadaan makin dalam, kata Prof. Salim Said, Presiden saat ini sudah menjadi organ Oligarki. Ciri masyarakat agraris dengan mayoritas pemilih mengambang sangat rentan keterjang politik transaksional. Apalagi, masyarakat yang sedang susah dalam kehidupan mencari makan dan atau kemiskinan bisa saja untuk sementara harus dipertahankan. Tema-tema mengatasi kemiskinan apalagi tentang kesejahteraan pun rakyat sesungguhnya tidak masuk dalam skenario Oligarki. Rakyat miskin harus dipertahankan kalau perlu yang belum miskin harus dimiskinkan demi kemenangan dalam Pilpres 2024. Program politik transaksional akan berjalan lancar dan aman. Solusi untuk mengatasi keadaan yang hampir pasti akan terjadi dan sangat menakutkan, hampir semuanya tertutup tidak ada lagi. Masih tersisa cara untuk keluar dari kondisi tersebut adalah bubarkan rezim, dan ganti dengan rezim darurat. Tugasnya hancurkan semua aturan dan UU buatan/pesanan oligarki, ganti dengan aturan yang baru untuk bisa keluar dari kemelut dan menuju arah pelaksanaan Pilpres yang wajar dan normal sesuai amanah UUD 45 asli.  Gerakan perubahan ini hanya bisa dilaksanakan oleh pemilik sah kedaulatan negara, yaitu rakyat dengan melakukan people power atau Revolusi. (*)

Ferdy Sambo Dinonaktifkan Terlibat Pembunuhan Berencana

BY FNN Rabu, 20 Juli 2022 19:35:20 0

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo Senin malam (18/7/2022) secara resmi menonaktifkan Irjen Ferdy sambo sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Keputusan itu dilakukan oleh Kapolri setelah terjadinya peristiwa penembakan atau tewasnya Brigadir Joshua di rumah dinasnya di Kompleks Perwira Tinggi Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan pada hari Jumat, 8 Juli 2022 lalu. “Malam ini kita putuskan untuk Irjen Pol Ferdy Sambo sementara jabatannya dinonaktifkan,” kata Sigit di gedung Mabes Polri Jakarta Selatan. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief seperti disebutkan di Kanal Hersubeno Point, Selasa (19/7/2022), pencopotan ini sebagai tidak terlalu mengejutkan karena banyaknya sekali desakan agar Irjen Ferdy Sambo itu dinonaktifkan dari jabatannya. Yang paling awal menyampaikan desakan itu adalah Indonesian Police Watch (IPW). Dan, “Kemudian juga yang cukup serius saya kira yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD sekaligus sebagai Ketua Kompolnas (Komisi Polisi Nasional yang mengaku dia mendapatkan masukan agar Kapolri itu menonaktifkan Ferdy Sambo.” Dan pada waktu itu desakan disertai juga dengan pernyataan yang ini kemudian membuat orang menduga-duga dan menjadi kemungkinan keterlibatan Ferdy Sambo. Kenapa? Karena seperti seberapa kalau kita kutip juga Pak Mahfud mengingatkan Kapolri agar, “Jangan sampai karena ada tikus atau mengejar tikus itu kemudian rumahnya dibiarkan terbakar”. Hersu mengatakan, pada waktu itu ia mengingatkan apakah yang dimaksud tikus ini oleh Pak Mahfud MD, yang jelas bukan Joshua yang sudah meninggal dunia: Brigadir Joshua dan juga jelas bukan Richard atau Barada E yang telah disebut-sebut oleh Polisi sebagai pelaku penembakan. Dan, karena pada waktu itu disebutkan bahwa Bharada E ini tidak dijadikan tersangka karena dia membela diri. Tanda-tanda bahwa Ferdy Sambo akan dicopot itu sebenarnya sudah kita lihat pada tanggal 18 lalu dia menangis di pelukan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Hanya saja saat itu Fadil Imron menyatakan, itu hanya kunjungan biasa yang kunjungan seorang senior kepada juniornya kunjungan seorang kakak kepada adiknya karena Ferdy Sambo ini memang angkatannya lebih muda dibanding Fadil Imran yang liting Akpol 91 seangkatan dengan Listyo Sigit. Sementara Ferdy Sambo ini angkatan Akpol 94. Sehingga dia sekarang ialah Jenderal termuda di Mabes Polri untuk level bintang dua. Di luar itu juga ada desakan dari kalangan DPR yang banyak bermunculan. Kemarin, misalnya dari PDIP dan Trimedya Panjaitan itu menyatakan bahwa dia mendesak agar Kapolri segera menonaktifkan Ferdy Sambo. Dan, pekan kemarin misalnya, dengan sangat optimis Trimedya Panjaitan menyatakan bahwa awal pekan depan itu Kapolri akan menonaktifkan Ferdy Sambo. “Artinya pekan ini ya hari ini, hari Senin adalah hari pertama dalam pekan ini,” kata Hersu.   Dugaan keterlibatan Sambo ini muncul karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di sekitar kematian dari Brigadir Joshua dan Anda pasti masih mencatat ya bahwa peristiwa itu baru diumumkan ke publik itu setelah tiga hari kejadian pada tanggal 8 Juli hari Jumat dan kemudian baru disampaikan ke publik pada hari Senin tanggal 11 Juli hari Senin. Hersu menyebut, ada selisi tiga hari dan kemudian muncul banyak sekali kejanggalan-kejanggalan misalnya soal tembak-menembak yang terjadi di di rumahnya disebutnya pertama kali tembak-menembak tapi kemudian agak janggal karena yang terjadi tidak ada satupun peluru yang katanya disebut ditembakkan oleh Brigadir Joshua itu yang mengenai sasaran. Sementara ada 7 peluru yang bersarang, ada 7 luka tembakan dan 6 yang masuk dan satu yang keluar yang ada di tubuh dari Brigadir Joshua. Yang menembak itu disebut adalah Bharada E pada waktu itu atau Bharada Richard dan dia hanya melepaskan lima tembakan yang masuk enam, yang tembus dan satu proyektil yang tertinggal. Ini beberapa kejanggalan besar termasuk juga soal penguasaan senjata Glock-17 yang dipegang oleh Bharada E itu. Bharada E, Bharada Richard ini, padahal dia penampakannya adalah prajurit balok satu. Yang juga menarik perhatian publik adalah ketika akhirnya istri Ferdy Sambo itu yakni Nyonya Putri Candrawati meminta perlindungan ke LPSK ini. Jadi, orang bertanya-tanya dari mengapa meminta perlindungan kepada LPSK, padahal dia sendiri itu adalah istri seorang perwira tinggi yang keamanannya itu cukup terlindungi dengan banyaknya sekali ajudannya, bahkan juga para pengawal dan sopir yang semuanya adalah anggota Polri. Begitu juga ternyata tidak lama kemudian Bharada Richard ini juga meminta perlindungan paten kepada LPSK. Orang bertanya-tanya ada kekuatan apa yang kemudian mengancam Putri dan sehingga memaksa dia untuk meminta perlindungan ke LPSK. Nah puncak dari kecurigaan ini adalah banyaknya luka sayatan di tubuh dari Brigadir Joshua jika sebelumnya hanya disebut tembak-menembak mengapa dalam tubuh Brigadir Joshua ini banyak sekali tembakan, ada luka sayatan, ada sempat luka memar jarinya, juga ada yang putus. Nah, inilah yang dibuka oleh keluarga dari Brigadir Joshua dan tidak lama kemudian pengacara sekaligus keluarga Brigadir Joshua, yakni Kamarudin Simanjuntak, membuka fakta-fakta kepada publik tentang luka-luka yang ada di sekujur tubuh dari Brigadir Joshua. Rupanya waktu pertama kalinya jenazah datang kita tahu bahwa keluarga Brigadir Joshua ini dilarang oleh Polisi untuk membuka kotaknya ya kotak jenazah itu tapi akhirnya mereka berhasil muka peti jenazah dan kemudian memfoto-foto dan foto-foto itulah yang kemudian dikirim ke Kamaruddin. Dari fakta-fakta foto yang lihat itu Kamarudin menduga adanya pembunuhan berencana, yaitu dia dengan apa dasarnya dia melihat tadi luka-luka di tubuh dari Brigadir Joshua sesuai dari pengalaman dia sebagai seorang pengacara menunjukkan bahwa itu bukanlah luka. Karena tembakan akhirnya sebagai kita ketahui Kamarudin hari Senin sebagai pengacara dari keluarga Joshua melaporkan dugaan pembunuhan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri laporan dugaan pembunuhan itu sudah diterima Polisi dan pada tanggal 18 Juli 2022. Dan, dalam laporan itu disebutkan bahwa dugaan pembunuhan berencana dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Hersu menyebutkan, Kamaruddin hanya melaporkan Ferdy Sambo, dia tidak melaporkan Bharada E yang disebut Polri terlibat dalam baku tembak dengan Brigadir Joshua di rumah Irjen Ferdy Sambo pada hari Jumat lalu dan sejauh ini berita yang kita terima dari versi polisi disebutkan, Joshua diduga tewas akibat tembakan dari Bharada E yang disebutkan dia menggunakan senjata Glock-17, dari 5 tembakan kemudian ada tujuh tembakan yang masuk enam tembakan keluar dan sabtu proyektil yang bersarang. Jadi menurut Kamarudin yang menjadi pelapor adalah tim penasihat hukum keluarga almarhum dan Kamarudin diperkuat oleh Johnson Panjaitan seorang pengacara yang juga tergabung dalam Indonesian Police Watch (IPW) sejak awal mengkritisi kasus ini. Kamarudin Simanjuntak menyatakan bahwa dia tidak melaporkan Bharada E, “Menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan, maksudnya Bharada Richard, yang melakukan ini atau setidak-tidaknya menurut perkiraan kami peristiwa ini melibatkan beberapa orang, bukan hanya satu atau dua orang, ini ada beberapa orang.” Itu dugaan dari Kamaruddin. “Ada yang berperan menembak dengan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan apa namanya itu laras panjang itu loh kata dia gitu dengan banyaknya luka maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan berencana,” sambungnya. Hersu mempertanyakan, bagaimana sebenarnya peristiwa tersebut, hari ini Hersu membaca di kumparan itu dalam sebuah artikelnya menyebutkan bahwa Joshua ini sengaja dijebak oleh Ferdy Sambo karena mengetahui adanya affair antara istri Ferdy Sambo, Putri Cendrawati dengan Joshua. “Nah, ketika Joshua masuk ke kamar ia kemudian disergap dan dikeroyok. Tetapi seperti dikatakan oleh Kamarudin, dia tidak ikut melaporkan Richard. Apakah Richard termasuk dalam orang yang melakukan proyek atau tidak ini yang saya kira sampai sekarang masih belum jelas,” ujar Hersu. “Tapi tadi apa yang saya kutip dari kumparan itu baru mengutip dari sumber- sumber di internal polisi, belum ada keterangan resmi dari polisi, bagaimana peran Ferdy Sambo, apakah status Ferdy Sambo ini hanya dinonaktifkan untuk memperlancar penyidikan,” lanjut Hersu. Karena posisinya sebelah sebagai Kepala Divisi Propam atau ada indikasi seperti yang dilaporkan oleh Kamarudin bahwa Ferdy Sambo terlibat dalam pembunuhan berencana, “itu saya kira ini akan menjadi berita yang sangat menarik skandal besar karena tak ada seorang perwira tinggi kalau betul sepertinya sekali lagi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terlibat dalam pembunuhan berencana.” (Ida/mth)

LaNyalla Sebut Kesetaraan Gender Masih di Atas Kertas, Perlu Kebijakan Spesifik

BY FNN Rabu, 20 Juli 2022 14:10:03 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai kesetaraan gender hingga saat ini masih wacana di atas kertas.  Menurutnya, kesetaraan gender di lapangan belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Justru masih terjadi diskriminasi, baik pada masalah ekonomi, maupun sektor lainnya. Oleh karena itu perjuangan kesetaraan gender yang dituangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Women20 (KTT W20) yang difokuskan pada penanganan diskriminasi perlu didukung kebijakan yang lebih spesifik. “Saya mendukung realisasi kesetaraan gender dalam bentuk nyata. Jangan sekedar wacana saja. Makanya saya sepakat hal itu harus dituangkan dalam sebuah kebijakan yang mengikat,” ucap LaNyalla, Rabu (20/7/2022). Menurutnya, kaum perempuan juga harus diberdayakan secara ekonomi, pendidikan, teknologi, keuangan, dan kesehatan. Ditegaskannya, jumlah penduduk perempuan sebanyak 49, 42 persen merupakan potensi besar dalam membangun bangsa ke depan. Apabila SDM perempuan tidak diberdayakan maka akan menjadi ancaman di kemudian hari.  “Makanya disinilah perlunya kebijakan yang spesifik dalam memberdayakan perempuan agar dapat lebih eksis dan menjadi bagian dari bonus demografi,” ujar dia lagi. Menurut Senator asal Jawa Timur itu pemberdayaan perempuan bertujuan supaya perempuan mudah mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya.  Hal itu  akan menjadikan kaum perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah. “Artinya kaum perempuan mampu mandiri dengan menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada diri dan daerahnya, sehingga bisa membantu masyarakat lainnya bebas dari kemiskinan,” katanya. Konferensi Tingkat Tinggi Women 20 (W20) akan membahas beberapa agenda dengan fokus pada berbagai topik seperti menangani diskriminasi untuk pembuatan kebijakan kesetaraan gender.  Dalam kegiatan W20 juga akan membahas pemberdayaan ekonomi perempuan, pertumbuhan ekonomi inklusif bagi perempuan pedesaan dan perempuan dengan disabilitas, dan pendampingan bisnis. (mth/*)

Polri Terima Permintaan Autopsi Ulang dari Keluarga Brigadir Joshua

BY FNN Rabu, 20 Juli 2022 13:53:53 0

Jakarta, FNN – Polri menerima permintaan keluarga Brigadir J (Joshua) melalui pihak kuasa hukum untuk melakukan autopsi ulang (ekshumasi), dan sekaligus mempersilakan pihak keluarga mengajukan hal tersebut kepada penyidik. Korps Bhayangkara juga akan mengerahkan pihak yang \'expert\' di bidang kedokteran forensik untuk mengungkap kasus ini. “Ekshumasi harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini penyidik. Karena ini menyangkut autopsi ulang atau ekshumasi tersebut, orang expert yang harus melakukan. Dalam hal ini adalah kedokteran forensik,” ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, saat ditemui di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/7/2022). Nantinya pada ekshumasi Brigadir J, kedokteran forensik milik Pusdokkes Polri akan bekerjasama dengan pihak eksternal yang ahli di bidangnya. “Kedokteran forensik Polri tentunya tidak akan bekerja sendiri, tapi kami juga meng-hire dari pihak luar. Dalam rangka untuk betul-betul hasilnya itu sahih dan bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan, dan dari semua metode sesuai dengan standard internasional,” tegas Kadiv Humas Polri. Kadiv Humas Polri pun menegaskan bahwa proses penyidikan tewasnya Brigadir J akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Proses penyidikan Polri secara transparan ini juga akan memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation sesuai dengan kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. “Proses penyidikan ini akan dilakukan se-terbuka mungkin, se-transparan mungkin. Dan tentunya proses penyidikan harus memenuhi kaidah-kaidah scientific crime investigation. Itu hal yang mutlak yang harus dilakukan,” ujar Irjen Dedi Prasetyo. (*)

Gus Yasien: DPD RI Sudah ‘Kumandangkan Iqomah’, Saatnya Rapatkan Barisan!

BY FNN Rabu, 20 Juli 2022 09:58:30 0

  Surabaya, FNN – Ketua Harian Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN), H Tjetjep Mohammad Yasien, SH, MH mengapresiasi tekad Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk memulai safari Kedaulatan Rakyat dengan menemui Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin. “Pertemuan kedua lembaga ini penting, agar tidak keluar dari jalur konstitusi. Semangat Pak LaNyalla patut kita dukung, begitu juga sambutan Ketua MA Muhammad Syarifuddin yang akan menghadirkan semua pimpinan di MA, ini kabar baik,” tegas Gus Yasien panggilan akrab Tjetjep Mohammad Yasien, Rabu (20/7/22). Menurut alumni PP Tebuireng, Jombang ini, gerakan untuk mengembalikan Kedaulatan Rakyat dan UUD 1945, itu adalah amanat Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Kempeks, Palimanan Cirebon, Jawa Barat (2012). “Jadi apa yang diperjuangkan Pak LaNyalla adalah bagian dari amanah para masyayikh NU. Sepuluh tahun lalu, beliau-beliau sudah bicara soal runtuhnya Kedaulatan Rakyat,” tegasnya. Sementara, kita sebagai bangsa masih tetap diam saja melihat amandemen demi amandemen yang terjadi pada UUD 1945. Padahal, inilah adalah awal dari kehancuran kita sebagai bangsa. Merujuk pasal Pasal 33 UUD 1945, maka, amandemen telah memporak-porandakan pilar-pilar ekonomi, politik bahkan sosial budaya kita. “Bangsa ini hancur oleh liberalisme dan kapitalisme. Kalau DPD RI bergerak mengembalikan Kedaulatan Rakyat, maka kami siap (untuk) ‘makmuman’ di belakangnya,” jelas pengacara senior ini. Masih menurut Gus Yasien, ibarat barisan shalat, Ketua DPD RI ini sedang mengumandang iqomah. Tanda shalat berjamah segera dimulai. “Tugas kita sebagai makmum, luruskan barisan. Ikuti gerakan imam. Safari Pak LaNyalla ke MA, ini menegaskan bahwa gerakan mengembalikan Kedaulatan Rakyat itu, konstitusional,” pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, sekembali dari menunaikan ibadah haji, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti langsung memulai safari Kedaulatan Rakyat dengan menemui Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin di kantornya di kawasan Medan Merdeka Timur, Jakarta. “Saya secara informal menemui terlebih dulu pimpinan Yudikatif, untuk menyampaikan niatan kami, pimpinan DPD untuk bertemu pimpinan MA dalam rangka pembicaraan dinamika kebangsaan, terkait upaya kami untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan rakyat,” ungkap LaNyalla, Selasa (19/7/2022). Dikatakan LaNyalla, dirinya menyebut safari yang akan dilakukan dengan menemui semua stakeholder bangsa dan pejabat negara sebagai Safari Kedaulatan Rakyat. Karena niat dan janjinya untuk memperjuangkan penguatan dan pengembalian kedaulatan rakyat. “Saya sudah sampaikan, saya akan pimpin ikhtiar untuk mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan pemilik sah negara ini, yaitu rakyat. Dan saya awali dulu secara informal (bertemu) dengan Ketua MA, untuk nantinya bisa diagendakan secara formal pertemuan dan konsultasi antara unsur DPD RI dan MA RI,” sebutnya. Ketua MA Muhammad Syarifuddin sendiri sudah menyambut baik maksud kedatangan Ketua DPD, dan berharap dapat menyiapkan pertemuan formal antara kedua lembaga negara tersebut di waktu yang disepakati. “Nanti kami susun waktunya, karena harus menghadirkan semua pimpinan di MA yang tentu harus disusun waktu yang tepat, dengan unsur pimpinan di DPD RI. Pada prinsipnya MA bisa menjadi tuan rumah untuk forum konsultasi tersebut,” tegas Syarifuddin. (mth)  

Habib Rizieq Syihab Bebas!

BY FNN Rabu, 20 Juli 2022 08:48:02 0

Jakarta, FNN – Habib Muhammad Rizieq Syihab bin Husein Shihab resmi keluar dari tahanan Bareskrim Polri setelah menjalani masa hukuman atas vonis RS Ummi, Kota Bogor. Ia keluar tahanan sekitar pukul 6.30 menuju rumahnya di Petamburan, Tanah Abang Jakarta Pusat. Saat keluar, ia didampingi pengacara, Aziz Januar, sampai ke Petamburan. “Ini sudah di Petamburan,” kata Aziz saat dihubungi FNN.co.id, Rabu pagi (20/7/2022). HRS dan rombongan tiba di Petamburan sebelum pukul 7.00. “Alhamdulillah HRS sehat,” tambah Aziz. HRS mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah menjalani hukuman 2/3 pada kasus RS Ummi. Ia divonis 2 tahun penjara sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).  Kemudian, dalam kasus kerumunan di Petamburan divonis denda Rp 50 juta. Dalam kasus kerumunan di Megamendung divonis 8 bulan penjara. Sebelumnya, kabar bebas bersyaratnya HRS disampaikan Koordinator Humas dan Protokol, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti. Rika menjelaskan bahwa narapidana atas nama Moh. Rizieq alias Habib Muhammad Rizieq Syihab bin Husein Syihab merupakan terpidana yang menjalani pidana penjara di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri atas dua tindak pidana terkait Kekarantinaan Kesehatan berdasarkan Pasal 93  UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan satu tindak pidana menyiarkan berita bohong berdasarkan Pasal 14 UU 1/1946 tentang Peraturan tentang Hukum PidanaHRS ditahan sejak 12 Desember 2020 dengan 3 putusan hakim. Pertama, untuk Tindak Pidana I (Kekarantinaan Kesehatan) diputus pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Kedua, Tindak Pidana II (Kekarantinaan Kesehatan) diputus pidana denda Rp 20 juta subsider lima bulan kurungan (denda sudah dibayar). Ketiga, Tindak Pidana III (Menyiarkan Berita Bohong) diputus pidana penjara selama 2 (dua) tahun. “Bahwa yang bersangkutan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada 20 Juli 2022. Tanggal ditahan 12 Desember 2020, ekspirasi akhir 10 Juni 2023, dan habis masa percobaan 10 Juni 2024,” jelasnya kepada wartawan. HRS, sambungnya, dinilai telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 7/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 3/2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117). “Habib Rizieq keluar pukul 06.45 WIB,” ungkap Rika. (HMD/mth)

Dana KPU Belum Turun, Pemilu Bisa Ditunda: Bagian Skenario Tiga Periode?

BY FNN Selasa, 19 Juli 2022 23:58:57 0

HINGGA tulisan ini dibuat, KPU RI berharap pemerintah segera mencairkan anggaran tahapan Pemilu 2024 untuk tahun 2022. Dana yang belum cair itu sebesar Rp 5,6 triliun dari Rp 8,6 triliun yang dianggarkan.“Kami yakin anggaran akan segera turun,” kata Komisioner KPU Idham Kholik, kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).Idham menyebut pihaknya sudah melakukan berbagai cara agar anggaran tersebut segara dicairkan. Salah satunya audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).“Semua proses sudah kami tempuh. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden pada saat kami audiensi beliau sangat mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024,” kata Idham.Ia menyebut KPU juga menjalin komunikasi lebih intensif dengan pemerintah. Idham berharap pemerintah menaruh perhatian khusus terkait pencairan anggaran tersebut.Sebelumnya, KPU menjelaskan terkait anggaran Rp 8,06 triliun pada 2022 yang dibutuhkan institusinya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Anggaran triliunan rupiah itu rencananya dialokasikan untuk KPU Pusat dan Daerah. Kebutuhan anggaran KPU Tahun 2022 Rp 8,06 triliun, yang akan dialokasikan untuk: 1. KPU (Pusat): Rp 0,9 triliun. 2. KPU Provinsi (34 Satuan Kerja): Rp 1,3 triliun. 3. KPU Kab/Kota (514 Satker): Rp 5,7 triliun.Pihak KPU menyebut sudah ada dana sebesar Rp 2,4 triliun yang teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Tahun 2022. Sehingga, ada kekurangan Rp 5,6 triliun yang masih dibutuhkan. Kekurangan dana yang dibutuhkan belum bisa dialokasikan sepenuhnya. Sebab, Kementerian Keuangan masih menunggu penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan Pemilu 2024. Persoalan belum turunnya anggaran Tahapan Pemilu 2024 itu dikhawatirkan bisa menjadi alasan penundaan Pemilu. Inilah yang dibahas kali ini di dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (18/7/2022), oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama pengamat politik Rocky Gerung. Berikut petikannya. Ada soal serius berkaitan dengan Pemilu. Saya baca sampai bulan lalu dana untuk tahap pertama dari pelaksanaan Pemilu, sekitar 5,6 triliun kalau nggak salah, belum turun tapi saya dengar dari teman-teman KPU sampai sekarang juga belum turun, sampai akhir bulan ini juga belum turun. Nah, itu akan jadi serius persoalan. Iya betul ini dua hal sedang kita kalkulasi, yaitu penghormatan publik kepada institusi kepolisian itu yang betul-betul akhirnya merosot lagi, dan semua WA grup itu langsung berpikir bahwa kasus Brigadir J ini adalah pembunuhan berencana. Itu sebetulnya jadi semacam keterangan awal bahwa apa pun yang akan diucapkan oleh Humas Polri, akan di-discount sedemikian rupa. Jadi ini bahayanya kalau satu peristiwa itu yang seharusnya secara mudah diterangkan pada publik, tetapi diatur atau dicicil keterangannya, keterangan resminya, menimbulkan semakin lama dugaannya, semakin berbahaya. Dan inisiatif dari keluarga untuk melaporkan itu langkah yang paling tepat. Karena dengan itu lalu seluruh isu sebetulnya bisa dikendalikan melalui peristiwa pelaporan ini. Dilaporkan sebagai satu tindak pidana dan akhirnya proses hukum harus berjalan mengikuti laporan itu. Jadi itu prinsip pertama. Jadi lebih bagus juga sehingga seluruh sensasi bisa kita, ya dugaan-dugaan sensasional itu bisa juga kita akhirnya harus bersabar sampai di pengadilan. Tapi yang nggak mungkin kita bersabar adalah kepastian pemilunya jadi apa tidak? Kalau KPU sendiri merasa bahwa pemerintah ragu-ragu, padahal KPU cuma pelaksana. Apa yang diragukan? Timbul lagi dugaan yang lebih berat dari dugaan terhadap kasus tembak-menembak polisi itu. Artinya ada tembak-menembak di antara para politisi yang berupaya untuk cari semacam celah supaya ada kepastian ini mau jadi atau tidak. Di dalam proses tembak-menembak politisi biasanya tembak-menembak kursi atau tembak-menembak upeti. Ini sebetulnya yang menjadi acuan kita bilamana membaca politik Indonesia. Apalagi Bu Megawati kemarin dengan nada yang betul-betul mencemaskan Indonesia bisa masuk di dalam jebakan seperti Sri Lanka. Ini Ibu Mega sendiri yang bilang. Ibu Mega menganggap bahwa ada kecemasan karena situasi politik dunia, situasi ekonomi. Jadi semua orang berpikir bahwa sangat mungkin pemilu juga ditunda. Tapi itu kan kalkulasi. Yang bukan kalkulasi adalah fakta bahwa anggaran Pemilu enggak diturunkan oleh pemerintah. Jadi itu sebetulnya dasarnya kenapa orang berpikir bahwa ada sesuatu yang hendak diucapkan pemerintah, tetapi dia nggak mau berterus terang, yaitu brankas kita kosong sebetulnya. Kan nggak enak kita mau Pemilu tapi pinjem dari tetangga. Masa mau pesta pinjam tetangga. Sebetulnya kalkulasi ekonomi akan mendikte politik. Jadi kira-kira itu intinya. Tapi kalau kita lihat desain politik di belakang itu, wacana penundaan pemilu dan sebagainya, saya kira nanti justru mereka malah mendapatkan justifikasi, dengan alasan kan mereka dulu menggunakan justifikasi itu bahwa negara kita baru pulih dari pandemi, jadi pemilu bisa mengganggu, termasuk masalah anggaran. Jadi buat mereka yang ingin menunda pemilu ini jadi “blessing in disguise”. Ya itu juga sebetulnya yang lagi dipikirkan hari-hari ini oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tetap punya skenario kalau ditunda Pemilu, problemnya dia punya kemampuan untuk mengendalikan keadaan apa enggak? Kalau penundaan itu menguntungkan Jokowi, pasti dia akan tunda. Nggak ada orang yang ingin berpura-pura di situ. Menunda artinya seluruh fasilitas masih bisa dia miliki, kemampuan manuver juga terkendali. Tetapi, bagi Jokowi kepastian itu enggak datang. Minimal kepastian dari PDIP bahwa oke kami akan lanjutkan program Jokowi. Ada memang KIB bicara bahwa ya kita akan lanjutkan proyek-proyek Jokowi. Tetapi, KIB ini seringkali musti kita baca secara terselubung, karena nggak mungkin KIB bilang kami hendak menghentikan proyek-proyek itu. Jadi basa-basi politik ini yang membuat Pak Jokowi nggak dapat sinyal kuat. Dengan kata lain, Jokowi kehilangan great pada semua fasilitas politik yang tadinya dia miliki. Parpol sudah nggak bisa dikendalikan lagi, ekonomi juga akhirnya Sri Mulyani langsung bicara ya kita memang ada dalam bahaya. Jadi, Jokowi akhirnya merasa ini bagaimana dia tetap ingin dirawat relawan, dia ingin tetap ada deklarasi-deklrasi kebulatan tekad, dan pada saat yang sama oligarki merasa ini kita mau menyumbang apa enggak nih? Keragu-raguan itu yang membuat katidakpastian arah politik. Ketidakpastian itu justru menggerakkan oposisi. Oposisi selalu gembira kalau tidak ada ketidakpastian. Tetapi oposisi sebenarnya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, menunda Pemilu atau apapun. Dan hanya berharap kalau bola memutar. Tapi kan realitasnya kita melihat bahwa memang ekonomi semakin berat. Dan tanda-tanda inflasi, meskipun kita disebut urutan ke-14 di antara 15 negara, tapi tetap saja kita menunjukkan tanda-tanda itu trajectory-nya juga sama dengan Sri Lanka. Saya sebenarnya berusaha untuk tidak menyebut nama Sri Lanka. Saya khawatir sebenarnya negara kita punya kemampuan untuk menyelenggarakan pemilu, tapi dengan alasan untuk justifikasi penundaan Pemilu akhirnya dibuatlah bahwa negara nggak mampu. Jadi ya mau bagaimana kita dipaksa kalau misalnya tidak mampu. Pilih makan atau pilih tetap menyelenggarakan Pemilu tetapi tidak makan. Kan gitu nanti pilihannya. Itu yang lagi disusun oleh pemerintah. Mau diajukan sebagai excuse dalam upaya untuk atau alibi paling nggak bahwa nggak mungkin kita lakukan Pemilu. Tapi balik pada tadi, kalau itu diucapkan Pak Jokowi dan Jokowi tahu bahwa dia diuntungkan dengan itu, sebetulnya ada cara lain, yaitu lakukan saja konsolidasi baru supaya terlihat Jokowi sebetulnya punya kepentingan dengan pemilu, tetapi dia belum punya partai yang bisa mengamankan dia. Kan itu lebih jelas kalau suasana itu diperlihatkan. Mustinya fair saja, Jokowi tetap adalah seorang politisi yang ingin agar supaya ada pada partai yang bisa lindungi dia nanti. Kan cuma itu problemnya. Jadi kalau ditunda pun dan Pak Jokowi nggak dapat kejelasan siapa yang akan merawat dia pasca lengser, itu juga berbahaya. Nah, persiapan-persiapan politik ini yang saya kira belum rapi. Kalau dibilang Pak Jokowi sudah mampu nggak mengasuransikan dua putranya itu sebagai pengganti dia nanti, atau nggak secara politis bisa berbunyi di 2024. Ternyata nggak juga. Jadi itu kecemasan seorang pemimpin yang sudah berada di ujung tebing, tapi untuk mengatakan bahwa saya bisa tinggalkan bangsa ini secara aman, dia nggak bisa ucapkan itu. Padahal tebingnya sudah ditunggu-tunggu dibawa oleh oposisi. Oposisi memang nggak punya kemampuan, tapi keadaan kelihatannya sedang berpihak pada posisi itu. Makin banyak orang yang percaya bahwa 0% itu adalah hal yang mutlak musti diiyakan. Banyak yang lihat bahwa gerakan buruh dan emak-emak serta mahasiswa itu enggak bisa dicegah. Jadi oposisi justru kalau oposisi di luar ya buat kita senang-senang saja. Yang potensi beroposisi dari dalam itu makin lama makin banyak. Itu yang akan menggerakkan kita.   Akhirnya mereka yang sedang berkuasa sekarang, terutama partai-partai politik, mengerti bahwa keadaan nggak bisa diselamatkan. Tapi kalau kita mengucapkan kan itu tidak akan didengar. Tapi kan kasak-kusuk dan bisik di antara polisi kan kita dengar setiap hari. (Ida/mth)

“Creative Minority Pioner” Revolusi Akhlak

BY FNN Selasa, 19 Juli 2022 19:45:43 0

Oleh karena jatuh bangunnya peradaban manusia sepanjang sejarah sangat ditentukan oleh “religion”, maka kebangkitan peradaban ke depan tidak bisa dijalankan secara Sekuler melainkan harus “colored by religion”. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo MENYIMAK adanya banyak tuntutan kelompok kecil yang dapat dinilai sebagai tuntutan disruptif alias radikal, maka kelompok tersebut bisa disebut sebagai sebuah kelompok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap carut matut negeri dengan tetap mengandalkan akal bukan okol. Dalam perspektif Toynbee, maka kelompok ini dapat disebut sebagai creative minority. Creative Minority merupakan sebuah konsep yang seharusnya akrab bagi para baik itu mahasiswa, dosen, guru, pegawai, maupun alumni dari sekolah atau perguruan tinggi sebagai pihak yang berkompeten terhadap jatuh bangunnya peradaban suatu bangsa. Konsep ini pertama kali digagas Arnold Joseph Toynbee, seorang sejarawan Inggris melalui buku yang bertitel A Study of History yang diterbitkan pada 1934. Konsep ini sering kita dengar dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pembaharuan masyarakat dan negara Indonesia. Sebuah pertanyaan yang sederhana kemudian muncul, apa sebenarnya yang dimaksud dengan creative minority? Terkait dengan pertanyaan apakah creative minority itu Arnold Toynbee menyatakan bahwa: “A society develops into a civilization when it is confronted with a challenge which it successfully meets in such a way as to lead it on to further challenges. The challenge may be a difficult climate, a new land, or a military confrontation (even being conquered). The challenge must not be so difficult as to be insurmountable or even so difficult that the society does not have sufficient human resources and energy to take on new challenges”. Selanjutnya Toynbee menyatakan bahwa: “The ideas and methods for meeting the challenges for a society come from a creative minority. The ideas and methods developed by the creative minority are copied by the majority. Thus there are two essential and separate steps in meeting a challenge: the generation of ideas and the imitation/adoption of those ideas by the majority. If either of those two processes ceases to function then the civilization breaks down”. Menurut Toynbee, kemampuan masyarakat untuk tetap bertahan itu dimotori sekelompok kecil orang yang secara kreatif menggagas dan mengaplikasikan ide dan solusi-solusi baru untuk menghadapi tantangan yang ada. Ide dan solusi tersebut sangatlah tepat dan sesuai dalam menjawab tantangan yang ada, sehingga kemudian diadopsi oleh masyarakat secara keseluruhan. Sekelompok kecil orang inilah yang kemudian disebut Toynbee sebagai “The Creative Minority“. Konsep Creative Minority ini kemudian dimaknai sebagai kelompok kaum pemimpin, yang merupakan golongan kecil, namun karena superioritas jiwa dan rohnya serta kekuatan dan keteguhan keyakinannya, (mereka) sanggup menunjukkan jalan dan membimbing massa yang pasif, kehilangan arah dan mengalami kebingungan (Sutarno, 2011). The Creative Minority ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki idealisme, jiwa kepemimpinan sejati, kemampuan, kemauan dan keberanian, untuk melawan arus pendapat dan perilaku umum yang kacau dan kehilangan nilai-nilai serta norma-norma hukum dan etika yang luhur. Kita sebagai bangsa yang besar harus mempunyai visi untuk menjadi sebuah komunitas cendekiawan yang mampu menampilkan ciri creative minority di atas.   Ada satu hal yang sangat menarik dari konsep creative minority-nya Toynbee, yakni persoalan kedekatan hubungan antara Agama dan Jatuh Bangun-nya Peradaban Manusia, sebagaimana konsep yang dikembangkan oleh Samuel Huntington. Secara lengkap, Toynbee menyatakan: “The universal religion and its philosophy are usually borrowed from an alien civilization. The development of the new religion reflects an attempt by the people of the internal proletariat to escape the unbearable present by looking to the past, the future (utopias) and to other cultures for solutions. The religion eventually becomes the basis for the development of a new civilization. Religion amounts to a cultural glue which holds the civilization together. There is thus a close relationship between religions and civilizations”. Berdasar uraian di atas kita dapat ditegaskan bahwa dibutuhkan creative minority untuk melakukan perubahan yang bersifat “disruption”. Oleh karena jatuh bangunnya peradaban manusia sepanjang sejarah sangat ditentukan oleh “religion”, maka kebangkitan peradaban ke depan tidak bisa dijalankan secara Sekuler melainkan harus “colored by religion”. Sektor pendidikan, mulai dari pendidikan pra sekolah, dasar, menengah hingga pendidikan tinggi mempunyai peran strategis dalam menyongsong kebangkitan peradaban suatu bangsa. Maka sungguh aneh bila konsep pendidikan di negara ini hendak dijalankan secara sekuler yang hanya mengejar aspek skill, kompetensi, dan kompetisi dengan melupakan aspek religion. Jadi, agar kebangkitan peradaban yang ditandai dengan adanya perubahan keadaan dari kelemahan dan kehinaan menjadi bangsa yang kuat dan disegani, maka creative minority tidak boleh diarahkan menjadi sekuler, melainkan generasi creative minority yang bila diterjemahkan secara konkret memiliki karakter sebagai berikut: 1. Kokoh Akidah (keyakinan agama dapat diandalkan, tidak ateis, tidak sekuler); 2. Pecinta Ilmu Pengetahuan (sesuai bidangnya, IT, statistik, psikologi dll); 3. Kuat Ibadahnya (visi karyanya adalah pengabdian kepada Tuhannya (Alloh)); 4. Zuhud (hidup dalam kesederhanan tetapi berkualitas). Pertanyaan yang perlu diajukan adalah mampukah KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) yang telah dideklarasikan dengan disertai 8 tuntutan disruptif dapat terbimbing dalam atmosfer keberadaban yang sejati, yakni sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yaitu peradaban religius (Religious Civilization), bukan peradaban sekuler (Secular Civilization) sehingga mampu membangunkan Macan Asia yang tidur dan mampu membangkitkan kembali keterpurukan berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Tuntutan KAMI akan dapat tercapai jika KAMI benar-benar memiliki karakter creative minority. Jika tidak, jangan berharap perubahan disruptif akan terjadi apalagi menginginkan adanya Revolusi Akhlak. Tabik..!!! Semarang, Senin, 18 Juli 2022. (*)

Tidak Penting “Presidential Threshold” 20 Persen: Kembalikan UUD 1945 Kedaulatan di Tangan Rakyat, Bukan Ketua Partai!

BY FNN Selasa, 19 Juli 2022 13:38:10 0

Mari kita sadar dan insyaf, tidak penting memperdebatkan Presidential Threshold 20%. Sebab, itu produk pekhianatan terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Rumah Pancasila APAKAH kita sebagai bangsa masih berdaulat? Apakah kita sebagai rakyat ini masih berdaulat atas negara bangsa ini? Sejak digantinya UUD 1945 yang ada pasal 1 ayat 2. Bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Diamandemen menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 1 ayat 2 hasil amandemen ini tidak jelas dan kabur pasal berapa di dalam UUD 1945 yang menjalankan kedaulatan rakyat sangat tidak jelas. Pemilu pada 2019 dengan demokrasi liberal yang dijalankan saat itu dengan biaya Rp 25 triliun. Dan mampu membelah persatuan bangsa ini dengan korban petugas KPPS 800 orang lebih meninggal dunia yang tidak jelas penyebabnya. Apakah demokrasi seperti ini yang dikehendaki oleh bangsa ini? Sesungguhnya “demokrasi itu untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi?” Demokrasi Liberalpun dijalankan, apakah bangsa ini pernah mengalami hal yang demikian? Ya tentu saja pernah mengalami, bahkan sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan selama tahun 50-an melanjutkan Free Fight Liberalism, di mana pertarungan perebutan kekuasaan melalui pilsung mulai dari Pilpres, Pilkada, yang terus berlanjut ketika sudah di pemerintahan terjadi saling jegal, saling caci maki, kampanye hitam dan terus berlanjut hari ini. Demokrasi banyak-banyakan suara, padahal yang banyak belum tentu baik dan yang banyak belum tentu mengerti. Triliunan rupiah dikucurkan demi memilih yang belum tentu baik, puluhan triliun dikucurkan hanya untuk memilih koruptor. Begitu sudah terpilih, lalu terbukti 84% Kepala Daerah tersangkut masalah Korupsi. Barangkali kita harus membuka sejarah agar tak tersandung dan tersungkur pada jurang kehancuran. Cuplikan pidato Bung Karno ini masih relevan sebagai peringatan bagi bangsa Indonesia. Ini sebuah renungan yang harus kita semua sebagai anak bangsa merenungkannya. Perjalanan berbangsa dan bernegara tentu melewati sejarah panjang, yang penuh dengan perjuangan dengan tetesan keringat sampai tetesan air mata dan darah. Bukan hanya harta, nyawapun dikorbankan untuk tegaknya kemerdekaan negeri ini dari penjajahan. Kiranya kita perlu menengok sejarah bangsa ini sebagai kaca benggala. Agar kita tidak masuk jurang untuk kedua kalinya dan bubarnya negeri ini akibat sembrono dan tidak bertangungjawab terhadap bangsa dan negara. Cuplikan pidato Bung Karno “Menemukan kembali revolusi kita”. Pidato ini sangat relevan dalam keadaan bangsa saat ini di mana kaum bandit telah menjual negara ini. Akibat hutang negara pada China dengan ekonomi liberalisme yang kompromis dengan Nekolim China. “………Dimana djiwa Revolusi itu sekarang? Djiwa Revolusi sudah mendjadi hampir padam, sudah mendjadi dingin ta’ada apinja. Dimana Dasar Revolusi itu seakarang? Tudjuan Revolusi, – jaitu masyarakat  adil dan makmur -, kini oleh orang-orang jang bukan putra-revolusi diganti dengan politik liberl – dan ekonomi liberal kapilalis Diganti dengan politik liberal, dimana suara rakjat banyak dieksploitir, ditjatut, dikorup oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi kapitalis liberal, dimana berbagai golongan menggaruk kekajaan hantam-kromo, dengan mengorbankan kepentingan rakjat. Segala penjakit dan dualisme itu tampak menondjol terang djelas dalam periode invesment itu! Terutama sekali penjakit dan dualisme empat rupa jang sudah saja sinjalir beberapa kali: dualisme antara pemerintah dan pimpian Revolusi; dualisme dalam outlook kemasjarakatan: masjarakat adil dan makmurkah, atau masjarakat kapitaliskah? dualisme “Revolusi sudah selesaikah” atau “Revolusi belum selesaikah”? dualisme dalam demokrasi, – demokrasi untuk rakjatkah, atau Rakjat untuk demokrasikah? Dan sebagai saja katakan, segala kegagalan-kegagalan, segala keseratan-keseratan, segala kematjetan-kematjetan dalam usaha-usaha kita jang kita alami dalam periode survival dan invesment itu, tidak semata-matam oleh kekuarangan-kekuarangan atau ketololan-ketololan jang ihaerent melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, tidak disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memang bangsa jang tolol, atau bangsa jang bodoh, atau bangsa jang tidak mampu apa-apa, – tidak! – , Segala kegagalan, keseratan, kematjetan itu pada pokonja adalah disebabkan oleh karena kita, sengadja atau tidak sengadja, sedar atau tidak sedar, telah menjelewéng dari Djiwa, dari Dasar, dan dari Tudjuan Revolusi!” Apakah kita sebagai bangsa masih berdaulat? Apakah kita sebagai rakyat masih berdaulat atas negara bangsa ini? Sejak diamandemennya UUD 1945 yang kemudian pasal 1 ayat 2. Bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Diamandemen menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Pasal 1 ayat 2 hasil amandemen ini tidak jelas dan kabur pasal berapa didalam UUD1945 yang menjalankan kedaulatan rakyat sangat tidak jelas. Pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 itu sudah sangat jelas dengan mengganti demokrasi konsensus dalam sistem MPR diganti dengan demokrasi mayoritas dengan sistem presidensial. Apakah rakyat setuju visi misi negara diganti dengan visi misi Presiden? Pertanyaan berikut apakah visi dan misi Republik Indonesia itu boleh diubah? Apakah Presiden boleh mempunyai visi misi sendiri dalam mengelolah negara? Banyak cerdik pandai dan para pakar tata negara tak mencermati kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga semakin melenceng negara ini dari tujuan-nya. Tentu saja visi dan misi negara tersebut mempunyai sistem sendiri untuk mewujudkannya. Sebab tanpa Philisophy dan sistem bernegara yang jelas tidak akan bisa cita cita itu terwujud. Sampai detik ini pembukaan Undang Undang Dasar 1945 masih berlaku dan tidak pernah diamandemen dan dalam sumpahnya Presiden, Menteri, DPR, dan semua pejabat Negara selalu berjanji menjalankan UUD 1945 dan aturan selurus-lurusnya. Oleh sebab itu mengubah Visi dan Misi negara adalah sebuah pengkhianatan. Mari kita sadar dan insyaf, tidak penting memperdebatkan Presidential Threshold 20%. Sebab, itu produk pekhianatan terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Maka menyelamatkan negeri ini harus kembali pada UUD 1945 dan Pancasila. Retoling semua perangkat-perangkat negara agar sesuai dengan Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. (*)

Kapolri Tepat: Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo Dibebastugaskan Demi Hindari “Cover Up” Kasus Terbunuhnya Brigadir Joshua

BY FNN Selasa, 19 Juli 2022 13:02:25 0

Pasti akan terbongkar meski pelan. Jadi, penonaktifan Irjen Ferdy Sambo ditujukan pula agar upaya untuk menutupi kasus ini dapat diminimalkan, sebaliknya kasus dapat diungkap secara jujur, akuntabel dan transparan. Oleh: Pierre Suteki, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo SENIN malam, 18 Juli 2022 Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara resmi mengumumkan pembebastugasan atau penonaktifan Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Tindakan ini ditujukan agar proses penyelidikan kasus terbunuhnya Brigadir Joshua yang konon terjadi di rumah dinas Kadiv Propam dapat berjalan secara transparan, profesional dan akuntabel sesuai dengan Visi Polri Presisi. Saya katakan keputusan Kapolri tepat karena didasarkan pada setidaknya tiga pertimbangan, yaitu: Pertama, adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Kepolisian. Pelanggaran kode etik ini terkait dengan kebijakan membuat serta mempublis video pertemuan antara Ferdy Sambo dengan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, walau alasan sekedar ungkapan simpati dan empati. Mereka pada tanggal 14 Juli 2022 di ruang atau kamar institusi negara dan memakai seragam kedinasan Polri adalah tidak pada tempatnya dan patut diduga telah melanggar kode etik Polri termasuk melanggar kepatutan sesuai asas-asas good government. Hal ini disebabkan keduanya diduga akan terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus terbunuhnya Bigadir Joshua. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto sendiri yang sebelumnya telah memberikan keterangan atas kasus ini memiliki hirarkis kepangkatan dan jabatan fungsionalnya berada di bawah Kapolda Fadil Imran, apakah itu bukan sebagai isyarat kepada penyidik Polres bahwa Kapolda adalah sahabat atau pimpinan yang mesti dihormati bahwa ia harus memperhatikan nama baik dari pada orang yang bersamanya dalam unggahan video tersebut. Bahwa atas dasar kejadian perkara atau kronologis peristiwa tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dan Jo. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB ), serta termasuk dalil: Ketentuan hukum atau Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Bagian Keenam, Hasil Pengawasan dan Pengendali Pasal 42 ayat (3): “Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditemukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin, dilimpahkan kepada fungsi propam untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Maka patut diduga bahwa Irjen Ferdy Sambo telah melakukan pelanggaran kode etik sehingga tepat jika Kapolri menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Di samping itu, sebenarnya perlu dilakukan sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian untuk kemudian menjatuhkan sanksi lain atas pelanggaran kode etik tersebut. Kedua, Irjen Ferdy Sambo adalah pihak terkait yang Perlu Diinterogasi sehingga penonaktifan ditujukan untuk menghindari Conflict of Interest. Sesuai KUHAP Irjen Ferdy Sambo adalah orang yang patut diinvestigasi oleh sebab: (1) Adanya keterangan bahwa istrinya dilecehkan secara seksual di rumah tempat tinggalnya, di mana terduga pelaku pelecehan seksual Brigadir Novriansyah Joshua Hutabarat tersebut mati dibunuh dengan senjata api oleh Bharada E petugas bawahan atau anak buahnya Irjen Ferdy Sambo. (2) Perlu kejelasan atas dikabarkan banyak luka lebam, memar akibat penganiayaan, serta penembakan dan pembunuhan itu banyak kejanggalan, dimulai dari kematian yang diketahui publik baru setelah 3 hari kejadian, sejak Jumat 8 Juli 2022 – hingga baru dirilis oleh Polri pada Senin, 11 Juli 2022. (3) Perlu kejelasan atas adanya keanehan terhadap tewasnya korban atau si pelaku diawali oleh adanya pelecehan korban terhadap istri Kadiv Propam Irjen Sambo, Ny. Putri Chandrawati. (4) Perlu kejelasan atas keterangan bahwa CCTV telah mati (rusak) selama 2 minggu hingga tempus delicti atau saat kejadian peristiwa delik. Mengapa hal ini bisa terjadi, lalu apa kaitannya dengan keterangan tentang penggantian CCTV di lingkungan TKP setelah terjadinya pembunuhan? (5) Perlu diketahui apakah ada tamu lainnya selain korban, apakah ada daftar nama tamu di rumah Irjen Ferdy Sambo? (6) Perlu diketahui apakah ada tugas khusus atau sebab lain terhadap korban sehingga berada pada locus delicti? Atas dasar apa dia dipanggil, siapa yang memanggil? (7) Perlu kejelasan apakah HP Korban telah disita oleh yang berwenang, atau penyidik? Di mana sekarang HP Korban karena dibutuhkan untuk membuka seluruh riwayat data terkait dengan rekaman chat SMS korban, voice note, calls/called. Hal ini akan mengungkap keterkaitan apa hubungan korban Joshua dengan korban yang dilecehkannya yaitu Ny. Ferdy Sambo, sehingga dapat terungkap mengapa Brigadir Joshua sampai hadir ke TKP lalu dirinya saling tembak dengan Bharada E dan tewas di TKP. (8) Perlu kejelasan atas penggunaan jenis senjata api laras pendek (menurut berita yang beredar pistol jenis Glock-17) yang digunakan oleh ajudan Irjen Ferdy Sambo, Bharada E. Apakah sudah selayaknya polisi berpangkat tamtama menggunakannya, kalau belum bagaimana izinnya dll. Atau sebenarnya senjata yang digunakan untuk menembak itu milik siapa? Dan masih banyak lagi keterangan lain yang dapat diperoleh dari Irjen Ferdy Sambo yang seharusnya diperoleh tanpa adanya conflict of interest karena jabatannya. Ketiga, ada dugaan bahwa pihak kepolisian yang menangani perkara ini dan juga Irjen Ferdy Sambo melakukan \"Cover Up\" (menutup-nutupi kasus) ke publik dan membuat narasi tunggal yang terkesan membungkam publik dan memaksa publik untuk Hanya Percaya pada Info Dari Polisi saja yang dinilai beberapa pihak, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, banyak kejanggalan. Sementara itu, di era disruption, digital dan media sosial semacam ini amat sulit membuat narasi tunggal dan dianggap paling benar. Pasti akan terbongkar meski pelan. Jadi, penonaktifan Irjen Ferdy Sambo ditujukan pula agar upaya untuk menutupi kasus ini dapat diminimalkan, sebaliknya kasus dapat diungkap secara jujur, akuntabel dan transparan. Atas dasar ketiga pertimbangan tersebut di muka, maka dari pada Kapolri \"Kisinan alias Dibuat Malu\" memang sudah tepat jika Irjen Ferdy Sambo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri. Akhirnya saya berharap agar kasus ini harus segera dituntaskan secara transparan, jujur tanpa \"cover up\" oleh Kapolri demi pemulihan public trust pada institusi Polri yang mengemban tugas berat untuk harkamtibmas, perlindungan dan pengayoman masyarakat serta penegakan hukum di negeri ini. Tabik...!! Semarang, Selasa, 19 Juli 2022. (*)

Pupuk Subsidi Hanya untuk 9 Komoditas Utama, LaNyalla Minta Tak Ada Lagi Penyelewengan

BY FNN Selasa, 19 Juli 2022 10:28:39 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat turut mengawasi penyaluran pupuk subsidi yang difokuskan untuk 9 komoditas prioritas. Menurut LaNyalla, pengawasan ketat perlu dilakukan agar tidak tidak terjadi lagi penyelewengan maupun penggelapan pupuk bersubsidi yang dilakukan para mafia pupuk. Sebab hal itu merugikan banyak pihak. “Pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Banyak celah yang akhirnya dimanfaatkan oleh mafia berkaitan distribusi pupuk bersubsidi. Makanya saya meminta monitoring yang (lebih) ketat guna meminimalisir penyalahgunaan,” ujar LaNyalla, Selasa (19/7/2022). LaNyalla menyarankan pemerintah tegas dalam menyalurkan pupuk subsidi. Sehingga memberi kepastian bahwa penerima manfaat adalah yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Tak kalah penting lagi, pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan sehingga para petani tidak kebingungan.  “Sosialisasi dan pendampingan sampai di tingkat petani sangat berguna untuk memastikan jaminan pasokan pupuk bersubsidi. Selain itu agar distribusinya lancar tanpa kendala termasuk dari sisi distribusi digital,” papar Senator asal Jatim itu. Menurut LaNyalla, pemerintah harus membantu petani lewat kebijakan subsidi pupuk. Karena pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani.  “Makanya diperlukan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau,” imbuh dia. Ditegaskannya lagi, kebijakan pupuk subsidi untuk 9 komoditas prioritas adalah langkah tepat dalam mengatasi ancaman krisis pangan.  Sebab, ancaman krisis pangan perlu segera diantisipasi melalui kebijakan yang efektif, dengan menyiapkan langkah kongkrit untuk menjamin produksi pangan nasional.  “Dalam hal ini faktor-faktor yang diperlukan untuk peningkatan produksi pangan harus terpenuhi, salah satunya ketersediaan pupuk,” tukasnya.  Saat ini, Kementerian Pertanian hanya menyalurkan dua jenis pupuk bersubsidi yakni Urea dan NPK yang difokuskan pada 9 komoditas pangan utama yang strategis dan berdampak terhadap inflasi. Untuk tanaman pangan ada padi, jagung dan kedelai. Sedangkan hortikultura ada cabai, bawang merah, bawang putih, perkebunan adalah tebu, kakao dan kopi rakyat. (mth)

Demo Mahasiswa Cirebon Berakhir Ricuh, LaNyalla Minta Aparat Tidak Represif

BY FNN Selasa, 19 Juli 2022 09:53:20 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti tindak kekerasan yang terjadi terhadap mahasiswa saat demo menolak pasal kontroversial RKUHP dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), di depan gerbang DPRD Cirebon, Senin (18/7/2022). Akibat keributan tersebut, sejumlah mahasiswa menderita luka-luka. Ada juga mahasiswi yang ambil bagian dalam demo ini juga dibuat histeris. “Saya berharap aparat bisa menahan diri. Hindari kekerasan terhadap para mahasiswa. Karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Saya berharap tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini,” tutur LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, tindakan represif harusnya tidak dibenarkan dalam menangani demonstrasi masyarakat. “Selama demo berlangsung kondusif, tetap mengedepankan persuasif. Oleh sebab itu, saya juga mengimbau adik-adik mahasiswa meminimalisir peluang hadirnya provokator dalam setiap aksi. Sehingga bentrokan tidak perlu terjadi dalam setiap aksi jalanan,” katanya. Di mata LaNyalla, melihat situasi yang terjadi di masyarakat saat ini memang memaksa para mahasiswa untuk turun ke jalan. Ia berharap pemerintah peka dengan kondisi masyarakat. “Di tengah kenaikan harga-harga, termasuk BBM, masyarakat dihadapi lagi dengan adanya pasal-pasal RKHUP yang kontroversial. Untuk itu, pemerintah seharusnya tidak membuat suasana semakin keruh dengan menghadirkan kebijakan yang membuat massa beraksi,” tegasnya. Dalam demonya, para mahasiswa Cirebon mengusung dua tuntutan yakni terkait pasal kontroversial RKUHP dan tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mahasiswa mempertanyakan 4 pasal dalam RKUHP yang dinilai kontroversial dan seharusnya tidak ada di RKUHP. Dalam keterangan tertulis, mahasiswa mempersoalkan Pasal 218, 241, 351, dan 256 di RKUHP. Diketahui, dalam Pasal 218 terkait dengan penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden. Pasal ini, dinilai dapat menyebabkan multitafsir. Juga bisa menimbulkan pandangan otoriter. Di pasal 241 mengenai ujaran kebencian juga dinilai multitafsir. Sebab, tidak ada garis batas antara ujaran kebencian dan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Pada pasal 351 yang dipersoalkan juga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membungkam kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Berikutnya pasal 256 terkait pemberitahuan dalam sistematika aksi. Karena bersifat pemberitahuan dan koordinasi, seharusnya tidak dimaknai sebagai perizinan. (mth/*)

Kesombongan Luhut Binsar Pandjaitan

BY FNN Selasa, 19 Juli 2022 08:01:24 0

LBP menuduh yang kritik ada kesamaan Indonesia dengan Sri Langka sedang mencari popularitas dan berita mombastis. Sulit orang membaca diri ketika sedang kesurupan itu ada pada LBP sendiri. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ADA pernyataan yang menarik dari Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya yang disampaikan lewat sebuah video saat membuka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan 2022 di Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ahad, 16 Juli 2022. Megawati mengatakan bahwa “Kita sama-sama berharap Indonesia terhindar dari ancaman krisis pangan yang menghantui dunia, yang harus segera kita antisipasi dari saat ini, agar hal itu tidak terjadi,” sebutnya. Sebelumnya, seperti dilansir Sindo News, Megawati juga khawatir Indonesia mengalami krisis seperti Sri Lanka. Oleh karenanya, Presiden ke-5 Indonesia ini berharap agar pemerintah bisa mengantisipasi krisis pangan serta resesi akibat inflasi dunia. Pada kesempatan yang lain Menkeu Sri Mulyani juga meminta jangan anggap enteng ancaman resesi nasibnya bisa sama dengan Sri Langka. Dengan gaya pongah dan sombong seolah sebagai pahlawan Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut orang yang menyamakan Sri Lanka dengan Indonesia sebagai orang sakit jiwa, ungkap LBP, seperti dikutip Antara, Ahad, 17 Juli 2022. Langsung atau tidak langsung sebenarnya komentar LBP tersebut menabrak statement Megawati dan Sri Mulyani. Kekhawatiran Indonesia bisa seperti Sri Lanka bukan hanya kekhawatiran Megawati dan Sri Mulyani tetapi juga kekhawatiran banyak pengamat ekonomi, bahwa: “Lanskap energi global telah berubah secara radikal. Harga komoditas energi meroket, berdampak terhadap kenaikan inflasi. Perkembangan ekonomi tidak statis, bisa berubah cepat. Kalau harga komoditas anjlok, dan BI menaikkan suku bunga, ikut The FED (bank sentral yang memiliki kendali atas perekonomian Amerika Serikat, sehingga punya pengaruh penting pula terhadap perekonomian dan kondisi pasar di dunia”), maka peluang krisis juga akan berubah membesar, dan itu akan terjadi di Indonesia”. Resiko (resesi) Indonesia hanya 3 persen dan Indonesia negara yang cukup kuat. Tapi itu adalah half truth (separuh kebenaran) karena kenyataannya dalam ekonomi itu tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia 100 persen benar. Data Pemerintah yang ditampilkan seringkali tidak kredibel. Bahwa Indonesia mempunyai trajektori yang sama seperti Sri Lanka. Sri Lanka mempunyai banyak pengeluaran, berani berutang untuk membiayai APBN dan pembangunan, tetapi melupakan pendapatan/penerimaan negara. Bahkan, ada kesalahan fatalnya yaitu memangkas rate pajak dari 10 persen menjadi 8 persen. Extens Indonesia mempunyai trajektori yang sama. Di antaranya adalah dari perkembangan Tax Ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun 2011 di mana Indonesia berada di double digit 11,16 persen, dan turun terus hingga single digit di tahun ini di kisaran 9,30 persen. Dan ini adalah tax ratio terendah diantara negara-negara ASEAN. Artinya kita perlu waspadai bagaimana tax ratio ini akan mempersempit ruang gerak Indonesia untuk membayar utang yang akhirnya menambah kerentanan Indonesia sebagai negara. Artinya Indonesia melakukan trajektori yang sama seperti halnya Sri Lanka. LBP tidak perlu nantang nantang rakyat, karena tidak akan ada pengaruhnya selain justru bisa menambah gaduh situasinya. Jangan menuduh analisa para pengamat ekonomi sedang mencari popularitas dan bertujuan politik, yang dengan jernih melihat posisi kemungkinan terjadinya resesi dengan kehati- hatian. Dugaan kuat LBP sebagai komandan Oligarki,  jelas bersikap politis untuk kepentingan oligarki. Mengajak semua pihak harus kompak, di balik oligargi yang terus mengacak-acak rakyat dan negara. Oligarki saat ini sudah menjadi musuh rakyat karena akan menghancurkan tatanan negara. Dugaan kuat Megawati sudah risih melihat sepak terjang LBP yang sok jagoan. LBP menuduh yang kritik ada kesamaan Indonesia dengan Sri Langka sedang mencari popularitas dan berita mombastis. Sulit orang membaca diri ketika sedang kesurupan itu ada pada LBP sendiri. Rakyat muak melihat kalian yang sudah senyawa dengan oligarki dan harus dimusnahkan. Kesombonganmu tersebut akan berhadapan dengan realitas, berhadapan dengan rakyat yang sudah tahu segala resikonya. (*)

Ada Operasi Kontra Intelijen di Balik Kasus Polisi Tembak Polisi

BY FNN Senin, 18 Juli 2022 22:21:17 0

AKHIRNYA Irjen Ferdy Sambo dinonaktifkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam Polri, Senin (18/7/2022). Pada waktu bersamaan pula, keluarga mendiang Brigadir Joshua melaporkan kasus penembakan Joshua ini ke Bareskrim Polri. Pengacara keluarga Brigadir Yoshua telah melaporkan dugaan pembunuhan ke Bareskrim Polri. Laporan dugaan pembunuhan itu teregister dengan nomor: LP/B/0386/VII/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 18 Juli 2022.  Jenderal Listyo Sigit mengatakan Div Propam Polri akan dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Eddy. Dia menyebut penonaktifkan dilakukan untuk menjaga transparansi proses pengusutan kasus ini. “Pada malam hari ini kita putuskan Irjen Pol Ferdy Sambo untuk sementara dinonaktifkan,\" kata Jenderal Listyo Sigit, Senin (18/7/2022). Kanal Rocky Gerung Official, Ahad (17/7/2022) mengulas kasus penembakan yang terjadi di Rumah Dinas Kadiv Propam, Jum’at (15/7/2022) dalam dialog antara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan pengamat politik Rocky Gerung. Berikut petikannya. Kayaknya penting ngomongin lebih lanjut berkaitan dengan soal privasi dari seseorang, yang saya kira di Indonesia sekarang ini dengan mudah dilanggar begitu saja. Tetapi, satu sisi kalau kita lihat, kita tidak akan menyoroti kasus penembakan di tempat Ferdy Sambo karena hal itu biar tim khusus yang akan menyelidiki. Tapi saya mengamati justru ini berbahayanya adalah dalam situasi sekarang ini kalau mereka tidak membuka dengan transparan, kredibilitas kepolisian bisa makin berat karena orang sekarang dengan mudah mencari jejak-jejak digital, menunjukkan fakta-fakta dan sebagainya. Saya misalnya kemarin mengikuti bagaimana pengacara dari Brigadir Joshua yang menunjukkan data yang saya simak sangat sulit untuk disembunyikan. Ya, akhirnya semua kejadian yang melibatkan kecurigaan itu, orang andalkan pada kesaksian ahli. Tetapi kesaksian ahli membutuhkan bukti dan fakta yang semuanya disimpan di dalam CCTV. Di ujung cerita semacam ini, orang menganggap memang ada penghilangan barang bukti, lalu orang kaitkan mulai dari Kilometer 50 sampai ke rumah pejabat Polri. Jadi penting sekali untuk mengembalikan kesadaran publik melalui kejujuran informasi dari penegak hukum bahwa CCTV itu tidak mungkin tidak bisa ditemukan. Jadi bilang saja itu ada yang merusak, tapi kami akan usahakan untuk menemukan kembali dengan menghubungi operator segala macam. Itu melegakan publik sehingga publik merasa bahwa kenapa sistem dipasang hanya untuk mengintai kami rakyat. Kalau pejabat yang berbuat kejahatan kenapa kita nggak boleh intai juga. Jadi sebetulnya itu intinya. Jadi bagian-bagian ini sebetulnya menjelang Pemilu nanti itu pasti akan banyak CCTV dipasang sebetulnya untuk melihat ini gerakan massa pro siapa ini. Itu bahayanya kalau the big brother is watching us. Ini sebetulnya intinya. Jadi jurnalis terpaksa musti cari akal, cari jalan lainnya untuk mengintai kejadian-kejadian atau peristiwa yang sengaja disembunyikan. Kalau jurnalis mengintai itu dan menimbulkan kontroversi kemudian dianggap sebagai provokasi, bukan. Itu justru terjadi karena ruang-ruang inti publik itu dikendalikan oleh the big brother. Itu sebetulnya. Iya, kemaren saya bicara dengan salah satu dewan pers, ketua bidang pengaduan dan berdayakan etika pers, karena keluarga Ibu Ferdy Sambo konsultasi dengan dewan pers. Saya kira langkah bagus kalau ada bicara-bicara soal pers. Karena ada media yang sudah mulai melanggar privasi, misalnya menampilkan foto-foto keluarga Pak Ferdy Sambo, terutama anak-anaknya. Saya kira ini kita sepakat tidak boleh dilakukan, tapi satu sisi dewan pers mengingatkan polisi ini agar jangan ditutup-tutupi. Kalau ditutupi kan malah menjadi semakin liar dan itu berbahaya. Ya, itu pentingnya kita bedakan antara privasi dari ibu itu dan logika dari peristiwa ini. Jadi semakin privasi itu disembunyikan, semakin orang ingin membongkar apa sebetulnya yang privasi. Apa benar itu privasi? Tetapi, sekali lagi saya tetap berpendirian bahwa lindungi privasi dari Ibu Putri ini lalu proses tuntutan hukum dari keluarga Joshua. Jadi dua hal tersebut sebetulnya yang harus kita peka. Dan kepekaan itu muncul kalau penyidikan itu kita anggap ada permainan dalam penyidikan. Jadi betul-betul ini ketegangan antara profesionalisme saintifik dari Polri dan asas-asas dari perlindungan korban. Ini intinya. Saya melihat ada dua korban di situ, satu adalah Ibu Putri yang menjadi korban sensasi; yang kedua adalah almarhum Joshua yang jadi korban ketidakpastian. Keluarga minta kepastian, karena itu menyangkut harga diri dan harga marga bahkan di dalam dalam kultur Batak itu. Satu warga meninggal secara tidak wajar, itu menimbulkan pembicaraan yang akan berkepanjangan. Demikian juga kasus di kamar Ibu Putri. Itu apa yang ada di situ? Diproteksi dulu sebelum ada fakta-fakta tersebut muncul. Jadi pekerjaan ini memang pekerjaan gampang, tetapi ketelitian itu yang akan menghasilkan kelegaan. Selama ketelitian itu hanya didasarkan pada sumber yang kita anggap polisi lagi turun citranya karena itu orang nggak percaya keterangan polisi. Jadi, ya polisi musti bangkitkan kembali kepercayaan publik, baru data-data polisi itu dimengerti oleh publik. Dan itu akan mendudukkan masalah secara proporsional. Nah, misalnya begini, sekarang ini kalau nggak usah orang yang aktif di media sosial, orang seperti Anda, seperti saya, yang tidak punya akun medsos saja itu terpaan dari media sosial luar biasa melalui Whatsapp. Dan beberapa hari ini kan beredar semacam utas atau threat.... di Twitter. Tapi kan kita selalu dapat juga kiriman-kiriman itu, namanya opposite, itu dia bisa menggambarkan dengan detil apa sebenarnya peristiwa yang terjadi di balik layar pada keluarga Ferdy Sambo. Soal kebenarannya kita nggak tahu, tapi publik itu memang sangat mempercayai itu. Itu kan bahaya sekali.  Dan saya kira orang sekarang ini cenderung percaya pada akun-akun semacam ini dibandingkan dengan keterangan resmi dari Humas atau dari Kapolres yang ternyata belepotan begitu konstruksinya. Ya kadangkala kita anggap bahwa ini akun-akun yang kita enggak tahu dikelola oleh siapa. Bisa juga dikelola oleh kaum intelijen, atau justru oleh intelijen melalui aktivitas counter intelijen. Untuk apa? Untuk mancing data. Untuk mancing opini atau macam-macam. Tapi, tetap intinya kalau masyarakat punya kepercayaan pada presisi maka orang akan cari oposisi. Opposite. Jadi orang nunggu presisinya. Selama presisi belum dipulihkan, kemampuan presisi dari Polri untuk meyakinkan bahwa kami bekerja profesional, maka orang akan cari berita-berita semacam itu, yang isinya pasti sensasi. Karena setiap orang akan ngarang saja kan? Tapi yang nggak boleh ngarang itu presisinya Polri. Semakin cepat presisinya ditemukan atau presisinya diucapkan, maka orang nggak akan lagi mengakses situs-situs semacam itu. Tetapi, sekali lagi, peristiwa ini kan peristiwa yang seolah-olah peristiwa besar menyangkut para selebritis itu. Dan, mungkin sekali juga memang di belakang itu ada hal-hal yang bersifat selebritis. Ini soalnya akan panjang. Sama seperti dulu kita lihat beberapa kasus yang menyangkut orang-orang terkenal jadi panjang ceritanya. Nah, memperpanjang ini justru akan menghilangkan kesempatan kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih mendasar, yaitu dapur emak-emak, presidential threshold, kasak-kusuk Pak Jokowi yang masih menginginkan tiga periode, Saudara Ganjar Pranowo yang ternyata tidak bisa dihajar oleh PDIP. Jadi, soal-soal semacam ini musti kita bikin pertimbangan jangan sampai urusan publik, yaitu masa depan kita dalam politik terutama, hilang jejaknya oleh berita-berita yang ada di dalam kasak-kusuk media massa hari ini tentang Pak Polisi. Banyak sebenarnya yang mempertanyakan apa pentingnya sebagai kita mengurusi persoalan internal polisi ini. Biarkan ini polisi mengurus atau menyelesaikan persoalan secara internal. Saya kira mungkin kita nggak bisa berpikir semacam itu, karena bagaimanapun ini urusan polisi juga berkaitan dengan kepentingan publik. Ketika lembaga seperti polisi yang harusnya sangat dipercaya oleh publik, tapi kemudian muncul dis-thrust public, ini menjadi sangat serius, kalau menurut saya. Justru publik menginginkan polisi ini pulih otoritasnya, pulih integritasnya. Intinya itu. Jadi bukan karena publik seolah-olah cerewet minta kepastian, bukan. Karena publik menganggap jangan sampai hal semacam ini diloloskan kembali sebagai peristiwa yang kemudian ditutup tanpa keterangan. Kan itu yang selalu terjadi. Jadi tetap harus disiapkan cara supaya polisi itu betul-betul menganggap bahwa dia sedang dikritik untuk perbaikan. Karena dari awal orang sudah merasa: lo kok sudah tiga hari tidak ada beritanya. Lalu mulai orang-orang tertentu di kepolisian yang sudah purnawirawan bikin analisis. Dan berkembanglah isu itu ke mana-mana. Nah, jaringan analisis ini yang kemudian lebih dianggap oleh pers sebagai justru narasumber utama dan menimbulkan kepastian bahwa kita sebetulnya bisa bongkar kasus ini kok. Karena banyak orang yang merasa bahwa saya bisa jadi saksi, saya tahu jejak digital yang disembunyikan, saya paham tentang keadaan di sekitar lokasi itu. Tetapi kita tahu Pak Polisi juga paham itu. Yang jadi susah, polisi tentu mulai mencicil alat bukti, mencicil keterangan. Sementara, publik tidak sabar untuk menunggu itu. Musti ada satu fasilitas yang disediakan Polri dengan cara yang agak moderat mengundang wartawan untuk update terus, sebelum wartawan itu nyari berita di sumber-sumber lain. Kan tugas wartawan untuk mencari berita bukan sekadar dari kepolisian. Kan itu bagian dari jurnalis investigatif. Misalnya kita lihat tampilnya seorang ketua RT yang kebetulan juga jenderal, jenderal polisi pula, yang lebih keterangan-keterangannya itu membuat kening publik jadi berkenyit. Ada apa ini? Tanda tanya. Kemudian ada wartawan yang dirampas oleh oleh oknum polisi juga video-video siarannya, meskipun kemarin sudah dikembalikan dan polisi minta maaf. Ada juga pernyataan Pak Mahfud MD sebagai ketua eks official dari Kompolnas, yang mengingatkan Pak Kapolri untuk segera menonaktifkan. Meski bahasanya tidak dari Pak Mahfud. Pak Mahfud menyatakan “mendengar soal ini”, itu dia menyatakan “jangan sampai lumbungnya terbakar sementara tikusnya, kan sudah tahu Pak Kapolri bagaimana mengejar tikus. Belum lagi Komisi III DPR dari PDIP yang terus mengawal kasus ini dengan serius. Saya kira tidak salah kalau publik mencurigai ada sesuatu di balik ini semua. Saya mengusulkan, kan Pak Sigit bikin tim yang agak meluas itu, termasuk Komnas HAM. Sangat mungkin kalau Komnas HAM itu kepercayaannya bisa dipulihkan karena Komnas HAM juga dalam kasus Km 50 itu enggak jelas arahnya. Kan Komnas HAM masuk di situ. Mungkin bagi tugas saja bahwa hal-hal yang menyangkut hak asasi untuk sementara sebelum masuk ke pengadilan, percayakan pada Komnas HAM, supaya Komnas HAM itu punya semacam kedudukan moral yang agak baik. Jadi begitu Komnas HAM mengucapkan sesuatu, mustinya di-backup oleh pers. Karena sekarang pers nggak percaya pada Komnas HAM. Jadi ini awalnya penguatan kepercayaan publik pada institusi itu. Institusi Komnas HAM, institusi Kompolnas, atau pengamat independen terhadap polisi itu. Jadi harus ada semacam adress pertama dari Pak Sigit bahwa kami Polri melakukan aktivitas yang merupakan tupoksi kami, yaitu riset saintifik terhadap perkara on-site. Selesai satu masalah itu. (Ida/mth)

LaNyalla Minta Pemerintah Beri Langkah Konkret Hadapi Krisis Pangan

BY FNN Senin, 18 Juli 2022 20:42:34 0

Jeddah, FNN – Ancaman krisis pangan yang mulai dirasakan masyarakat, disikapi serius oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia meminta pemerintah segera bersikap agar masalah ini tidak menjadi bom waktu.  :Ancaman krisis pangan tidak bisa dianggap enteng. Karena akan berdampak pada sebagian besar masyarakat. Pemerintah pun harus menyikapi dengan serius,” tutur LaNyalla, Senin (18/7/2022).  Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan pemerintah akan menjalankan komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan dan akselerasi pertumbuhan dan aktivitas perekonomian nasional.  “Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat. Pasalnya, ancaman krisis pangan dalam negeri kini sudah mulai dirasakan. Hal ini terlihat dari pasokan sejumlah komoditas yang terus berkurang,” katanya.  LaNyalla menambahkan, kondisi ini semakin memberatkan masyarakat karena dibarengi harga yang terus melonjak.  “Kondisi ini yang saya bilang bisa menjadi bom waktu apabila pemerintah tidak benar-benar mempersiapkan strategi yang matang,” katanya.  Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengaku belum melihat strategi konkret dari pemerintah untuk menghadapi ancaman global krisis pangan. Aktivitas ekonomi dan sektor-sektor pendukungnya pun masih berjalan normatif.  “Pemerintah perlu secepatnya mempersiapkan rantai pasokan dan produksi pangan yang seimbang. Selain itu masyarakat pun harus diberikan pemahaman terkait ancaman krisis pangan dan upaya serta langkah menghadapinya,” tegasnya. (mth/*)

Pelaksanaan Muktamar XVI Persatuan Islam (PERSIS)

BY FNN Senin, 18 Juli 2022 20:10:56 0

Bandung, FNN – Ketua OC Muktamar XVI Persatuan Islam (PERSIS) Dr. Haris Muslim menjelaskan tentang perubahan waktu pelaksanaan Muktamar XVI PERSIS, bahwa Muktamar XVI PERSIS akan dilaksanakan pada September 2022 mendatang. Itu berarti kurang lebih dua bulan lagi, acara besar Jam’iyyah Persatuan Islam tingkat nasional tersebut akan digelar. Perubahan tersebut berdasarkan hasil Musyawarah Pimpinan Lengkap (Muspimleng) yang dituangkan dalam SK No. 2086/JJ-C.1/PP/2021 perihal perubahan waktu Muktamar XVI PERSIS. “Dalam keputusan tersebut belum dijelaskan secara spesipik kapan tanggal pastinya,” kaa Dr. Haris Muslim dalam keterangannya persnya, Jumat pekan lalu (15/7/2022). Dalam kesempatan itu, Ketua OC menambahkan bahwa kemudian PP PERSIS bersama Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri (PP PERSISTRI) menggelar rapat internal dan memutuskan bahwa Muktamar XVI PERSIS dan PERSISTRI akan digelar pada tanggal 23-26 September 2022 di Bandung. “Kami telah melakukan beberapa survei ke beberapa tempat dan akhirnya Pantia memutuskan akan melaksanakan Muktamar di Hotel Sutan Raja, Soreang Kabupaten Bandung. Mulai dari pembukaan hingga rangkaian persidangan, akan digelar di sana,” tegasnya. Dalam Opening Ceremony Muktamar Persatuan Islam, akan dihadiri banyak tokoh nasional hingga kepala Negara. Ketua OC Dr. Haris menilai, Hotel Sutan Raja itu mempunyai Convention Hall yang cukup representatif, bisa menampung kurang-lebih 1200 orang. Panitia Muktamar XVI sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tinggal melanjutkan beberapa persiapan teknis lainnya. Muktamar yang diagendakan pada April 2021 lalu, karena Pandemi Covid-19 sedang tinggi yang pada akhirnya Muktamar harus diundur. “Sebenarnya boleh dikatakan kalau persiapan panitia itu sudah sampai 80 persen. Jadi saat itu, kalau pun Muktamar akan dilaksanakan pada April 2021. Panitia sebenarnya sudah siap,” ungkap Dr. Haris. Dalam kondisi pandemi mulai landai, Dr. Haris menyampaikan harapannya agar Muktamar XVI bisa meriah sebagaimana muktamar-muktamar sebelumnya. “Kita lihat saja situasi dan kondisi nanti, mudah-mudahan menghendaki. Kemeriahan itu kan sifatnya tahsiniyyah, kalau bisa ya syukur, kalau tidak pun tidak apa-apa, yang penting Muktamar bisa terselenggara dengan baik,\" imbuhnya. Panitia Muktamar akan tetap menerapkan Protokol Kesehatan. “Masker memang tetap dipakai, di ruangan tertutup yang banyak orang,” ujar Dr. Haris menambahkan. Saat dikonfirmasi siapa saja nama nama tokoh nasional yang akan menghadiri Muktamar XVI PERSIS, Dr. Haris menjelaskan bahwa panitia belum bisa memastikan, atau menyebut nama tokoh lain selain Presiden RI. Tokoh Tokoh Nasional dan informasi lainnya, akan dirilis di waktu kemudian. “Saya belum bisa memastikan dari sekarang, tapi normatifnya memang seperti itu. Atau oleh tokoh lain selain Predisen? Juga belum bisa dipastikan. Karena memang masih tiga bulan lagi, rapat panitia kemarin-kemarin belum menyentuh ke arah sana,” pungkas Dr. Haris. (mth/bun)

“Big Data” LBP Kambuh Lagi

BY FNN Senin, 18 Juli 2022 16:49:32 0

Pikiran bay pass LBP benar-benar gila, kalau boleh saran untuk PBP: More than you can chew (jangan menggigit lebih banyak dari yang bisa kamu kunyah). If you do not know a fact, silence will be the best way. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, perekonomian Indonesia sangat jauh berbeda dengan Sri Lanka yang kini mengalami kebangkrutan. Karena itu dia gusar jika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini mirip dengan Sri Lanka. “Lihat data-data yang baik. Suruh datang ke saya dia,” tantang Luhut di Jakarta, Jumat (15/7/2022). Big data Bung LBP kambuh lagi. Banyak peminat yang ingin datang ke kantor LPB asal ada sajian kopi dan sedikit jajan pisang goreng atau enceng kondog goreng. Hasil olahan minyak goreng yang tidak beranjak kembali ke harga semula, alasan ada perang Rusia dan Ukraina, alasan ini hanya demit gila yang bisa memahami. Namun, sajiannya selalu Big data abal-abal. Mana ada yang mau datang kalau sajiannya hanya data “dobol-dobolan” belaka. Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kalau mau tentu akan mengatakan: “Jangan ngawur”, silakan datang saja ke kantor saya kasih data perekonomian Indonesia yang benar.  Megawati memberi peringatan terkait Indonesia dan Sri Lanka, kemarin, telah membantah tudingan LBP, yakni hanya orang gila yang membandingkan Indonesia dan Sri Lanka dalam hal kemungkinan buruk nasib Indonesia ke depan. Ini bisa jadi soal data, namun bisa jadi juga soal arah politik, kutipan DR. Syahganda Nainggolan. Menurut Menkeu Sri Mulyani, pengikut madzhab Bloomberg bahwa potensi Indonesia Resesi Ekonomi Sangat Kecil, Hanya 3%, tetapi Sri Mulyani cukup cerdas dalam berdiplomasi bahwa keadaan memang cukup berat dan semua harus hati-hati dan waspada. Lanskap energi global telah berubah secara radikal. Harga komoditas energi meroket, berdampak terhadap kenaikan inflasi. Perkembangan ekonomi tidak statis, bisa berubah cepat. Kalau harga komoditas anjlok, dan BI naikkan suku bunga, ikut The FED (“bank sentral yang memiliki kendali atas perekonomian Amerika Serikat, sehingga punya pengaruh penting pula terhadap perekonomian dan kondisi pasar di dunia”), maka peluang krisis juga akan berubah membesar, dan itu akan terjadi di Indonesia. Sri Mulyani jelas berpikir melawan inflasi dengan menurunkan harga-harga komoditas, konsekuensinya naikkan suku bunga, yang akan terjadi krisis ekonomi membesar. Jadi jalan pikiran LBP lebih mudah asal melintas jalan, asal ceblung-ceblung, pokoknya siapapun yang menyamakan ekonomi Sri Langka dan Indonesia adalah orang gila. Pikiran bay pass LBP benar-benar gila, kalau boleh saran untuk PBP: More than you can chew (jangan menggigit lebih banyak dari yang bisa kamu kunyah). If you do not know a fact, silence will be the best way. Jika kamu tidak mengetahui sebuah fakta, maka diam adalah jalan yang terbaik. Jangan terus membuat gaduh seperti orang gila. (*)

Istri Jenderal Polisi Merasa Diancam Siapa?

BY FNN Senin, 18 Juli 2022 12:50:01 0

POLISI menembak polisi, yang mati ya polisi. Kejadiannya, di rumah polisi.  Hebatnya lagi, istri jenderal polisi malah minta perlindungan kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), bukan ke polisi. Kok ke LPSK? Bukan minta perlindungan ke polisi? Bukankah sebagai seorang istri polisi akan lebih aman, nyaman dan bahagia jika dilindungi polisi. Rakyat biasa saja lebih banyak meminta perlindungan (hukum) ke polisi kok. Betul, istri polisi bernama Putri Candrawati itu telah melaporkan kasus pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir Polisi J atau Nofriansyah Joshua Hutabarat, yang sudah tewas dalam peristiwa tembak-menembak (?) dengan polisi itu ke Polres Jakarta Selatan. Laporan tentang dugaan pelecehan, bukan laporan tentang tembak-menembak yang menewaskan sang supir pribadi itu. Keterangan resmi polisi dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), J ditembak karena kepergok melecehkan istri Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo. Atas keterangan pelecehan itu, masih banyak tanda tanya. Sebab, keterangan polisi sebelumnya menyebutkan, Bharada E saat itu bertugas di rumah pejabat Polri itu. Saat bertugas itulah, E mendapati J memasuki rumah dinas yang berada di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. “Bharada E menegur dan saat itu. Yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata dan kemudian melakukan penembakan. Bharada E menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan Bharada J itu menyebabkan Brigadie J meninggal dunia,\" kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Senin, 11 Juli 2022. Menurut Ramadhan, peristiwa tembak-menembak itu terjadi Jum\'at, 8 Juli 2022 pukul 17.00 Joshua adalah supir pribadi sang istri jenderal. Sedangkan E adalah ajudan sang jenderal. Itu juga berdasarkan keterangan resmi dari Mabes Polri. Kembali ke istri jenderal yang meminta perlindungan ke LPSK. Ada apa dengan wanita tersehut? Betul, setiap orang berhak meminta perlindungan ke LPSK. Akan tetapi, seseorang meminta perlindungan dalam kasus saksi atas peristiwa yang dialami atau dilihat sendiri, dan akan mengancam keselamatannya. Minta perlindungan karena korban perkosaan, misalnya bisa dibenarkan, karena khawatir dengan tekanan dari pelaku (yang masih hidup) atau keluarga pelaku. Dalam kasus polisi tembak polisi ini, orang yang diduga melakukan pelecehan sudah dikuburkan. Takut sama siapa lagi? Keluarganya tidak perlu ditakutkan, karena mereka sudah melihat jenazah korban yang penuh penyiksaan. Kalau sang Putri minta perlindungan ke LPSK sebagai saksi, saksi buat siapa? Saksi buat pelaku pembunuhan sadis itukah? Atau saksi-saksian. Masyarakat wajar jika heran dengan peristiwa yang menggemparkan itu. Sebab, semakin hari semakin banyak misteri dalam kasus polisi tembak polisi itu. Apalagi, pihak keluarga Joshua dan pengacaranya bersuara nyaring dan keras atas kepergian orang yang mereka cintai itu. Keteguhan keluarga supaya membuka peti mayat polisi yang dikawal polisi dari Jakarta sampai Jambi itu, akhirnya membongkar banyak kejanggalan di tubuh jenazah J. Ada bekas siksaan dan jahitan yang tidak sesuai dengan keterangan Mabes Polri. Oleh karena itu, pengacara keluarga pun melaporkan tewasnya J ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim Polri), Senin 18 Juli 2022. Kamarudin Simanjuntak yang menjadi kuasa hukum keluarga J sudah terang-terangan menyebutkan J diduga terlebih dahulu disiksa baru ditembak. Siapa yang menyiksa? Tentu semua menunggu hasil tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Semua menunggu hasil kerja tim secara jujur, termasuk melakukan kembali autopsi terhadap jenazah J. Hasilnya harus benar-benar bebas dari intervensi siapa pun. Jangan sampai anggota tim masuk angin, karena peristiwa \"tembak-menembak\" sesama anggota Bhayangkara yang penuh kejanggalan itu. Ya, penuh kejanggalan seperti diucapkan Menteri Koordinator Poltitik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, “Jangan mengejar tikus atau melindungi tikus lalu rumahnya yang dibakar, terbuka saja. Kan tata cara mengejar tikus itu sudah ada caranya, apalagi polisi sudah profesional,” kata Mahfud. Tentu semua paham apa yang dimakasud mantan Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu. Maksudnya, jangan merusak institusi Polri hanya karena melindungi seseorang. Nah, anggota tim khusus bekerjalah dengan jujur, sehingga kepercayaan rakyat kepada polisi semakin tinggi. Jangan sampai seperti olok-olok di medos yang menyebutkan, \"Polisi tembak polisi, yang mati CCTV (oleh polisi?). (*)

Megawati Peringatkan Jokowi Agar Indonesia Tidak Seperti Sri Lanka

BY FNN Senin, 18 Juli 2022 11:53:08 0

Catatan Politik Dari Malioboro  “Statement” Megawati membandingkan Indonesia dengan Sri Lanka adalah fenomena terakhir dari sikap dan pandangan Megawati terakhir yang penting untuk dicermati. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle PERINGATAN Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait Indonesia dan Sri Lanka, kemarin, telah membantah tudingan Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan, yakni hanya orang gila yang membandingkan Indonesia dan Sri Lanka dalam hal kemungkinan buruk nasib Indonesia ke depan. Ini bisa jadi soal data, namun bisa jadi juga soal arah politik. Jika ini terkait data, kalangan politik meyakini bahwa Megawati mempunyai akses pada fakta riil perekonomian kita. Sebab, dia, selain mantan Presiden dan Ketua BRIN juga mempunyai kedekatan dengan Kepala Badan Intelijen (BIN) Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sehingga, pasokan data kepadanya menjadi sangat presisi. Oleh karena itu, pernyataan Megawati yang merupakan “warning” pemerintah untuk berhati-hati agar tidak mengikuti nasib Sri Lanka, sebuah pernyataan berbasis data. Tapi apakah itu soal data? Sebagai politisi paling senior di Indonesia tentu kita bisa melihat perspektif alternatifnya. Ini bukan lagi soal data, melainkan Megawati telah melakukan manuver politik tingkat tinggi, yakni menyamakan “tune” dengan suara kaum oposisi yang telah mengaitkan bobroknya ekonomi dan politik kita itu mirip dengan ekonomi Sri Lanka. Pertama, statemen Megawati ini diberikan hampir bersamaan dengan soal isu penggalangan kepala desa se-Indonesia yang dilakukan di Ancol dua hari lalu. Isunya juga harusnya sama, tentang desa, Megawati berbicara di acara KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Pelangka Raya, Kalimantan, sedang rezim Jokowi di hadapan kepala desa. Namun, semua kita tahu bahwa mobilisasi kepala-kepala desa adalah sesuatu yang tidak lazim, mengingat: a) kepala desa adalah institusi paling bawah dalam pemerintahan, di mana jenjang hirarkis bertemu dengan pemerintah pusat berkali-kali sangatlah naif. b) telah terjadi preseden di mana pada pertemuan kepala desa se Indonesia sebelumnya, mereka mendeklarasikan Jokowi 3 periode. c) Gerakan Pro Jokowi di mana-mana masih berpolitik praktis, padahal selama ini semua timses presiden sebelum-sebelumnya membubarkan diri setelah calon presidennya menang. Kedua, Megawati ingin memperkuat spektrum politiknya ke depan, baik koalisi pemikiran maupun jejaring. Selama ini Megawati dipersepsikan membatasi diri atau mengisolasi atau bahkan ditinggalkan parpol koalisinya, sehingga isu yang berkembang Megawati dan partainya menjadi kelompok kecil, alias kelompok pas 20%. Dengan kesamaan “tune” politik dengan “oposisi”, jelas Megawati memperluas spektrum politik. Bagaimana Megawati bisa demikian? Secara historis tentu saja Megawati juga ingin memperlihatkan kembali bahwa Garis Sukarno bukanlah kelompok kecil dalam spektrum politik Indonesia. Ini artinya, dalam komunikasi politik, aliran Bung Karno tidak mungkin diisolasi. Sebab, sejak awal tema perjuangan ideologis Bung Karno itu adalah politik kebangsaan alias persatuan nasional. Sehingga, membandingkan dengan Airlangga Hartarto dengan poros KIB nya, atau Surya Paloh dengan manuver 3 kandidat Capres atau Jokowi yang ingin menunggangi kepresidenannya untuk terus bertahan atau mengarahkan, itu menjadi kecil jika Megawati sudah pada tahap mengepakkan sayapnya kembali. Memang tentu saja sikap canda Megawati soal ”Tukang Bakso” dan “Minyak Goreng” menjadi “big questions”. Apakah canda itu mempunyai maksud terselubung? Sebab, di era beberapa dekade yang lalu, “Mie Bakso” itu identik dengan produk bukan asli Indonesia. Begitu juga monopoli minyak goreng yang saat ini mayoritas dikuasai orang-orang keturunan. Jika makna canda itu mengarah pada nasionalisme kaum Marhaen, maka kita dapat menganalisis jalan pikiran Megawati lebih jauh lagi. Karena, sejarah hanya pernah mencatat sekali saja, yakni ketika Sukarno berkuasa, hanya Sukarno-lah presiden yang mengutamakan kaum Pribumi dengan politik Benteng serta pembatasan wilayah dagang kaum keturunan. Statement Megawati membandingkan Indonesia dengan Sri Lanka adalah fenomena terakhir dari sikap dan pandangan Megawati terakhir yang penting untuk dicermati. Di Indonesia ini hanya ada dua partai idelogis, PDIP dan PKS. Mencari persekongkolan ideologis berikutnya hanya mungkin dilakukan Megawati kepada kaum oposisi. Jika di akhir masa usianya Megawati kembali kepada jejak perjuangan bapaknya, maka Persatuan Nasional dan Keadilan Sosial akan lebih mudah tercapai, sebuah perjuangan rakyat semesta. (*)

Revolusi Akan Muncul Pada Saatnya

BY FNN Ahad, 17 Juli 2022 20:13:41 0

Kekuatan revolusi adalah bukan hanya mahasiswa tetapi lebih dominan oleh kaum buruh, pekerja, tani sebagai sokoguru kekuatan pokok revolusi. Sebagai pihak yang paling menderita selama ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KALAU negara sudah menjadi anarchis - semua harus dibabad dulu - ganti yang baru (Plato). Terhadap kekuasaan yang telah berubah menjadi tirani dan otoriter tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh ada jalan tengah. Rakyat bisa dihancurkan, tapi tidak bisa dikalahkan (Ernest Hemingway). A Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people. (Seorang Pangeran yang karakternya ditandai oleh setiap tindakan yang dapat mendefinisikan seorang Tiran, tidak layak untuk menjadi penguasa rakyat bebas). Sinyal di atas sudah mulai muncul di Indonesia, sebagai pemantik munculnya people power atau revolusi. Munculnya revolusi itu tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Kemunculan revolusinya tidak bisa dilepaskan dengan tahap perkembangan masyarakat dan hubungannya dengan sifat, sikap, kelola dan kebijakan penguasa. Pada kematangan nanti bahwa penguasa sudah full sebagai lawan masyarakat (rakyat) akibat penguasa tirani yang sewenang wenang dengan rakyat, embrio revolusi akan mulai terbentuk secara alami. Kawan dan lawan mulai terpetakan, rakyat sudah memposisikan diri sebagai lawan penguasa karena sikap penguasa yang selalu otoriter, tidak lagi mau mendengarkan suara rakyat. Tanda-tanda munculnya revolusi sudah dekat. Revolusi rakyat pada hakekatnya bukan hanya kemauan rakyat tetapi juga kelompok elit penguasapun mulai pecah dan gelisah, ini termasuk angkatan bersenjata mulai risau pada saat yang tepat pasti akan menyatu dengan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan negara yang sah. Ketika rakyat diperlulakan sebagai budak, dihisap, dikekang kebebasannya, dan begitu mudah rakyat ditangkap hanya karena kritik atau beda pendapat dengan penguasa. Pada saat yang bersamaan akan muncul aturan, penguasa melahirkan UU tentang resiko penghinaan kepada penguasa sebagai alat atau legitimasi menangkap dan memenjarakan siapapun yang dikehendaki oleh penguasa. Musyawarah dengan penguasa tertutup, maka saat itulah muncul pilihan  diam disiksa atau melawan keluar dari penindasan. Hidup atau mati akan menggema sebagai slogan perlawanan. Gelombang revolusi pasti berupa kekuatan rakyat akan menjebol penguasa tirani, maka resikonya huru-hara, dan sangat besar kemungkinan jatuhnya korban yang mati. Revolusi tidak akan lahir tanpa munculnya pimpinan atau tokoh besar sebagai magnet pergerakan, negarawan, berpandangan jauh ke depan, dan memiliki kemampuan memimpin Revolusi sampai tuntas. Kekuatan revolusi adalah bukan hanya mahasiswa tetapi lebih dominan oleh kaum buruh, pekerja, tani sebagai sokoguru kekuatan pokok revolusi. Sebagai pihak yang paling menderita selama ini. Jadi, selama civil society terus dilemahkan, masyarakat dibelah, organisasi rakyat dibeli, mahasiswa dan akademisi dibungkam, spirit demokrasi dikerdilkan dengan cara memanipulasi kesadaran dan membunuh keberanian rakyat, di saat itulah revolusi akan menemukan momentumnya. Terlihat gejala reformasi yang akan muncul di Indonesia adalah tuntutan negara kembali ke rel konstitusi UUD 1945 asli dan Pancasila, setelah sekian dekade UUD ‘45 asli diubah oleh proses amandemen yang ugal-ugalan atas pesanan kekuatan luar yang sangat besar. Prof. Kaelan UGM mengatakan bahwa “elite penguasa telah memurtadkan bangsa ini dari Pancasila”. Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. (*)

Antara Sri Mulyani dan Sri Lanka Hanya Perlu Satu Langkah

BY FNN Ahad, 17 Juli 2022 18:53:34 0

KONDISI ekonomi Indonesia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Sri Lanka. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memberi sinyal terkait dengan keadaan ekonomi Indonesia. Atas krisis ekonomi dan politik berkepanjangan, akhirnya Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri, kemudian Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dilantik sebagai Plt Presiden atau pelaksana tugas presiden pada Jumat (15/7/2022). Wickremesinghe menggantikan Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka yang melarikan diri ke Maladewa kemudian Singapura. Sama seperti Gotabaya, Ranil Wickremesinghe juga didesak mundur oleh massa atas krisis Sri Lanka bangkrut. Akankah krisis Sri Lanka itu bisa merembet ke Indonesia? Wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahasnya bersama pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (16/7/2022). Petikannya: Dalam konten sebelumnya Anda membahas soal bahwa secara semantik Sri Mulyani dan Sri Lanka itu berdekatan. Tetapi, saya kira meskipun Anda bercanda, saya perhatikan Anda ini candanya nggak sekedar bercanda, ini ada soal yang serius saya kira. Iya, kan dalam sejarah ada yang disebut continous effect atau efek rumah kartu. Ya, betul dalam sejarah perubahan politik selalu disebut efek domino atau efek rumah kartu atau continous effect bahwa kesulitan di satu wilayah itu selalu berbekas pada ingatan publik di wilayah yang dekat. Sehingga, sebetulnya walaupun Indonesia mengatakan bahwa kami lebih bagus dari Sri Lanka, iya tapi kondisi-kondisi yang lain itu memang mirip dengan Sri Langka. Rajapaksa itu kan stabil betul politiknya karena dukungan mayoritas. Dia bahkan lebih mayoritas dari Jokowi. Toh, di ujungnya seluruh rakyat itu akhirnya minta dia turun dan bukan cuma dia yang diminta turun, orang yang harusnya menggantikannya pun diminta untuk turun. Jadi, satu paket politik itu ganti seluruh rezim. Itu sebetulnya yang saya membayangkan menteri-menteri apa nggak merasa bakal di-Sri Lanka-kan. Demikian juga Pak Jokowi. Sangat mungkin itu Rajapaksa itu ketemu dengan Pak Jokowi (di) Singapura. Bisa jadi kan? Jadi hal-hal yang semacam ini tetap kita bayangkan hal yang paling buruk, karena ada bara sosial yang betul-betul ditahan-tahan dalam masyarakat kita. Bayangkan misalnya seluruh kebijakan Jokowi itu berantakan. Apa yang disebut sebagai proyek harapan itu enggak ada. Indeks demokrasi memburuk, nanti ada disebut bahwa “saya baca pada kepemimpinan Pak Jokowi orang miskin berkurang”. Oh iya, pasti orang miskin berkurang. Tetapi disparitasnya tinggi. Itu intinya kan? Apalagi dianggap bahwa Bapak Jokowi berhasil turunkan orang miskin. Kan musti dibikin perbandingan dengan presiden sebelumnya. SBY mengurangi orang miskin 20%; Jokowi mengurangi orang miskin 20%; Itu bagaimana logikanya? Jadi tetap kemiskinan itu ada dan bukan sekedar di dalam perbandingan tapi secara riil, disparitas itu yang lebih penting untuk dihitung. Bukan sekadar jumlah orang miskin. Jumlah orang miskin banyak juga orang miskin yang hanya dipelihara oleh keluarganya. Tetapi disparitas naik terus. Jadi, ini yang sebetulnya paralel dengan apa yang terjadi di Sri Lanka. Kenaikan harga-harga, hutang yang akhirnya tidak bisa dibayar. Itu penyebab utamanya. Tapi, bagi rakyat Sri Lanka, yang dilihat adalah kebusukan politik. Dan kebusukan politik itu juga sama dengan yang di kita. Soal minyak goreng itu kebusukan politik. Soal macam-macam yang kita sering bahas bahwa kita punya kelebihan uang tapi nggak mau dibagi pada rakyat. Padahal, itu hasil dari bumi Indonesia, dari bumi kita yang diekspor. Tapi itu nggak kembali ke kita kan, ke rakyat. Jadi, paralel memang keadaan Sri Lanka dan keadaan di Sri Mulyani. Eh, sorry. Mungkin ini perlu saya update ya mengapa kita bicarakan ini, karena situasi pemburukan itu ternyata tidak hanya terjadi di kawasan Asia, karena kalau Sri Lanka ini kan Asia Selatan, kita Asia Tenggara berdekatan gitu. Tapi kan kita membaca krisis-krisis politik pemerintahan di nun jauh sana di Amerika, di Benua Amerika ya. Maksud saya ada Argentina yang menteri keuangannya mundur, kemudian kemarin Boris Johnson yang ledek-ledekan dengan Putin soal G20, ternyata dia lebih duluan mundur sehingga dipastikan dia tidak akan muncul di G20. Kemudian Mario Draghi dari Italia yang kemarin bilang bahwa dia dapat info dari Pak Jokowi bahwa Pak Putin tidak akan datang. Eh ternyata sekarang malah Mario Draghi sendiri tidak akan datang karena pemerintahannya juga jatuh. Nah, sekarang Rajapaksa itu kenapa menjadi semakin mendekat ke Indonesia karena dia terbang lari ke Singapura, mencari suaka di Singapura. Katanya begitu. Jadi ini menurut saya memang semacam warning saja bagi pemerintahan karena efek domino yang sudah semacam hukum besi dalam sejarah. Iya betul. Dan, yang lebih bahaya, ada psikologi publik. Jadi publik justru menunggu hal yang paralel itu terjadi di Indonesia. Lain kalau betul-betul pemerintah punya selain social safety net, juga ada semacam psychological safety net. Jadi, daya tahan psikoligis kita hilang sehingga seperti kasus polisi tembak polisi tiba-tiba menjadi viral dan semua orang menganggap bahwa ini masih ditransparankan. Nah, hal yang sama juga bisa pindah pada soal ekonomi itu. Semuanya musti transparan. Mana yang disebut sebagai oligarki? Mana janji Pak Jokowi? Dia akan memimpin sendiri upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama pangan dan energi. Itu nggak terjadi itu. Jadi, sebetulnya kalau kita melihat statistik makronya itu, ya di atas kertas masih rezim ini mengatakan, ya kami nggak seburuk Sri Lanka. Ya memang, tapi psikologinya sebetulnya sudah ketakutan. Tidak seburuk, artinya memang buruk juga tuh. Tinggal dua tiga langkah yang ngaco itu bisa jadi lebih buruk dari Sri Lanka. Jadi benar, continous effect itu, efek yang menular itu, terutama akan terjadi karena psikologi. Peristiwa ‘98 tersebut sebetulnya juga karena psikologi kan? Hal yang memang sebetulnya masih bisa diatasi, tapi karena publik sudah merasa wah Indonesia bahaya ini, ini bangsa yang berbahaya, pemerintah nggak bisa lagi dipercaya. Demikian juga 2008 itu, itu yang selalu disebut banjir psikologi manusia itu mendahului realitasnya. Jadi, kalau dibilang ekonomi memburuk itu secara psikologis manusia atau rakyat itu berupaya untuk memahami. Tapi pemahaman dia artinya nggak ada lagi harapan. Jadi sekali lagi, kalau sinyal harapan itu nggak ada maka pemburukan ekonomi itu justru akan lebih cepat dari perkiraan para ekonom, karena ini soal psikologi sosial. Saya kira ini Bu Sri Mulyani harus masuk ke wilayah itu, tidak lagi bicara soal angka-angka. Karena angka-angka itu sebenarnya kemudian bisa jadi kalau dari psikologi publik sudah berbeda menangkapnya itu yang ditangkap juga berbeda maksudnya. Jangan-jangan publik sekarang sudah memakai ilmu memahami Pak Jokowi untuk memahami Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau Bu Sri Mulyani menyatakan aman, berarti itu tidak aman. Saya kira semuanya ini kesulitan untuk menerangkan keadaan, terutama dia musti membayangkan kebijakan Washington, World Bank, dan segala macam itu tetap diperlukan untuk menjadi sinyal kebijakan yang akan diambil. Kan enggak pernah Indonesia itu keluar dari semacam sinyal World Bank, IMF, ya itu kesulitannya. Tetapi, sinyal Sri Mulyani justru menerangkan bahwa kita memang sudah buruk, bersiap-siap untuk inflasi, bersiap-siap untuk menghadapi hal yang mungkin terjadi seperti diserang. Dan itu sudah diucapkan Sri Mulyani. Dan  kejujuran Sri Mulyani itu tidak diimbangi dengan kematangan etisnya. Kalau dia secara etis merasa bahwa kita harus menghadapi seperti Sri Lanka  itu artinya dia gagal untuk mempertahankan kebijakan fiskal yang masuk akal. Dia justru musti ikuti perdana menteri Inggris, PM Italia, atau rekannya di Argentina yang mengundurkan diri. Jadi, Ibu Sri Mulyani sebaiknya mengundurkan diri supaya orang merasa oke Sri Mulyani itu tahu keadaan. Karena itu dia perlihatkan pada publik bahwa memang Indonesia ada dalam kerapuhan, supaya adat semangat baru untuk memperbaiki kebijakan. Kenapa takut untuk mengatakan saya gagal, selesai kan? Dan Pak Jokowi juga mungkin merasa bahwa dia perlu sinyal jujur dari Sri Mulyani. Tetapi, sinyal jujur itu nggak bisa terungkap karena saya membayangkan bagaimana Sri Mulyani berdiskusi dengan Pak Jokowi tentang keadaan. Pak Jokowi nggak punya perasaan bahwa ada krisis karena dianggap bahwa nanti (bakalan) ada bigdata yang menyelamatkan dia. Nanti ada relawan yang masih akan mendukung dia. Nanti koalisi di DPR yang mendukung dia masih kuat, masih 80%. Ya itu sebetulnya palsu. Karena itu soal politik. Padahal di dasar politik terjadi kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi selalu akan mendikte politik. Itu rumusnya di mana-mana. (Ida/mth)

Jika Mahkamah Konstitusi Penjaga Tirani Kekuasaan: Layakkah Dibubarkan?

BY FNN Ahad, 17 Juli 2022 15:26:03 0

Namun sebaik-baik mekanisme yang dibuat, jika demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menaungi, maka menjadi peluang bagi siapa pun yang berkuasa, termasuk hakim MK, untuk bertindak SSK (suka-suka kami). Oleh: Pierre Suteki dan Puspita Satyawati, Dosen Universitas Online (Uniol) 4.0 Diponorogo I. PENGANTAR Tagar #WajibBubarkanMK menjadi trending topic di Twitter setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak belasan permohonan judicial review (JR) atau uji materi soal presidential threshold (PT) alias ambang batas pencalonan presiden 20% menjadi 0%. Sejumlah warganet dan tokoh menyoroti hal tersebut. Menurut Helmi Felis (pegiat media sosial), tagar ini merupakan strong message rakyat, wujud penegasan bahwa rakyat menghendaki MK dibubarkan. Bahkan masyarakat tak lagi memohon tapi memerintahkan rezim agar MK dibubarkan (wartaekonomi.co.id, 13/7/2022).  Kekeuh-nya MK meski telah digugat belasan kali memicu kecurigaan sebagian kalangan bahwa rezim saat ini diduga dikendalikan oleh oligarki. Ketua DPD RI, A.A. LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai, penolakan MK atas gugatan atas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PT 20% berarti MK sengaja memberi ruang kepada oligarki ekonomi untuk menyandera dan mengendalikan negara ini berpihak dan memihak kepentingan mereka. Sehingga sudah sepantasnya MK dibubarkan karena tak lagi menjaga negara dari kerusakan akibat produk perundangan yang merugikan rakyat dan menyebabkan kemiskinan struktural di negeri ini (pontas.id, 5/6/2022) Sebelumnya, Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli menyebut pembubaran MK perlu dipertimbangkan setelah masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir. Pasalnya, MK tak lagi mampu menegakkan konstitusi. Bahkan justru menjadi penjaga tirani kekuasaan (fajar.co.id, 13/5/2022).  Jika MK tak lagi sebagai penjaga konstitusi (constitution guardian) tetapi telah berubah menjadi penjaga rezim dan lingkarannya, dus kemudian untuk apa dipertahankan? MK yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pengawal konsep demokrasi pun realitasnya justru terbelenggu oleh oligarki. Pernyataan Peneliti MK, Nallom Kurniawan bahwa Indonesia adalah negeri demokrasi terbesar di dunia (detik.com, 10/10/2019) nampaknya tak relevan lagi. Tak dipungkiri, oligarki menjadi gaya rezim memerintah saat ini. Tepat bila Jefrey Winters menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia telah dikuasai oleh kelompok oligarki. Akibatnya sistem demokrasi di Indonesia semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Jadi sejatinya, hari ini negeri ini menganut demokrasi atau oligarki? Sampai kapan bangsa ini bertahan mengatakan bahwa demokrasi adalah harga mati? II. PERMASALAHAN Untuk menyelisik di balik seruan bubarkan MK, penulis mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut: 1. Mengapa pegiat HAM dan demokrasi merasa kecewa atas beberapa putusan MK terkait PT 20%? 2. Bagaimana dampak putusan MK yang dinilai menyimpangi tugas utamanya sebagai constitution guardian (penjaga konstitusi) terhadap marwah hakim dan kelembagaan MK? 3. Bagaimana solusi untuk menjaga marwah hakim dan kelembagaan MK sehingga tidak kehilangan orientasi dalam menjaga konstitusi? III. PEMBAHASAN A. Tak Lagi Penjaga Konstitusi, MK Menjadi Penjaga Rezim dan Oligarki Kini, para pegiat demokrasi dan HAM di negeri ini menggaungkan narasi bubarkan MK. Mereka melihat MK bukan lagi sebagai penjaga konstitusi tetapi telah berubah menjadi penjaga rezim dan oligarkinya. Mereka kecewa atas puluhan putusan MK yang menolak tuntutan pembatalan Pasal 222 UU Pemilu terkait PT 20%. Putusan MK sangat klasik, konvensional, dan cenderung menggunakan mantra hukum modern dengan dalil black letter law. Putusannya berputar dari tiga opsi: (1) NO (Niet Ontvankelijke Verklaard yang merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil), (2) tidak punya legal standing, (3) alasan open legal policy. Atas ketidakpuasan terhadap putusan yang berulang kali sama tersebut, para pencari keadilan akhirnya tidak percaya kepada majelis hakim MK bahkan menuntut agar MK dibubarkan. Rakyat masih ingat atas sikap MK yang menolak permohonan judicial review Perppu Ormas, disusul kekecewaan rakyat terhadap putusan MK tentang UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dan kini putusan MK menolak tuntutan atas pembatalan Pasal 222 UU Pemilu terkait PT 20%. Kita perlu prihatin karena terkesan MK telah kehilangan marwah, karena para hakim MK bertindak seperti hakim biasa yang tidak mau bahkan takut melakukan terobosan hukum bahkan terkungkung oleh bunyi-bunyi mantra peraturan yang jika diterapkan tidak akan menghadirkan keadilan kepada masyarakat (bringing justice to the people). Hukum sering menjadi sebuah mantra ajaib dapat dipakai oleh penguasa sebagai sarana melanggengkan kekuasaannya (status quo). Mantra ini bisa mengoyak siapa pun penghalang yang menghadang kekuasaan. Dengan dalih atas nama hukum, semua mulut yang terbuka bisa dibungkam, tangan yang membentang bisa diringkus, dan langkah kaki pun bisa dihentikan. Hukum dipakai sebagai tameng kekuasaan yang biasa disebut alat legitimasi kekuasaan. Oleh Brian Z. Tamanaha disebut sebagai the thinnest rule of law (ROL). Mantra ROL paling tipis ini akan lebih dahsyat ketika diilhami oleh ideologi yang diklaim sebagai sosok mulia laksana berhala yang hendak disembah-sembah lantaran dianggap sebagai kalimah suci yang dianggap mampu mendatangkan kebaikan dan keburukan. Ideologi suci dan mantra ROL telah berkolaborasi menikam jantung misi negara hukum itu sendiri. Akhirnya, misi negara hukum menjelma sebatas mengagungkan tameng kekuasaan bernama black letter law. Bukan pada penghormatan (to respect), pemenuhan (fulfill), dan perlindungan (protect) yang dirangkum dalam human right dignity. Lompatan raksasa dari misi ROL yang tertinggi adalah tidak hanya sekadar berorientasi pada legitimacy dan human right dignity tetapi mewujudkan social welfare. Ini yang disebut sebagai the thickest rol. Hal ini tidak mungkin dicapai ketika jalan menuju negara hukum justru secara paksa dibelokkan (bifurkasi) ke arah negara kekuasaan. Jurang tengah menanti jatuhnya negara hukum saat pilar-pilar negara hukum mulai dirobohkan oleh penguasa yang hendak melanggengkan tampuk kepemimpinannya. Inilah kalau hukum itu bersifat represif, bukan responsif apalagi progresif. MK yang seharusnya bisa membaca hukum dengan moral (moral reading) ternyata sama dengan peradilan lainnya. Membaca hukum dengan kaca mata kuda. Mengagungkan cara berpikir secara automat mechanistic, yaitu mengandalkan bunyi UU sehingga hakim seolah hanya menjadi corong atau mulut UU (la bouche de la loi). Padahal sesuai UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ditambah aspek transendental dalam irah-irahan putusan hakim yang berbunyi: demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Hal ini bermakna bahwa hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya berdasarkan bunyi-bunyi pasal UU, melainkan diberi hak berinovasi dalam menyelesaikan perkara. Di sini tampak relasi antara negara dan agama dalam penegakan hukum di Indonesia. Demikianlah bila hakim (MK) tak memiliki karakter braveness (berani) dan vigilante (jiwa pejuang), maka impossible akan melakukan terobosan. Ia akan cenderung mengutamakan zona nyaman dan menjalankan hukum sebagaimana bunyi teks UU. Jangan harap ia berani membaca konstitusi dengan menggunakan moral. Hingga di tangan hakim seperti ini, hukum justru tunduk di bawah kekuasaan. B. Dampak Putusan MK yang Menyimpang dari Tugas Penjaga Konstitusi terhadap Marwah Hakim dan Kelembagaan MK Saat Ketua MK Anwar Usman menyatakan diri di awal persidangan sengketa hasil Pilpres, bahwa beliau hanya takut kepada Allah, besar sekali harapan agar beliau lebih mengutamakan rasa keadilan daripada kepastian hukum (dalam state law). Mungkin sekarang beliau tetap merasa keputusannya telah on the track, merasa menghadirkan keadilan di tengah masyarakat karena fokus pada hasil perolehan suara Pilpres dengan menyatakan berkali-kali bahwa dalil pemohon tidak beralasan, tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Kalimat hanya takut kepada Allah seharusnya dimaknai bahwa seorang hakim harus punya braveness dan vigilante. Braveness untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman) ketikadihadapkan dilema dalam conflict of interest. Vigilante adalah karakter untuk menjadi mujahid yang mengutamakan pada pembelaan terhadap kebenaran, kejujuran dan keadilan, apa pun taruhannya. Lalu hendak dikemanakan kalimat hanya takut kepada Allah, sementara realitasnya takut pada sesama manusia yang berkuasa dan kekuasaannya manusia. Masihkah kita berharap para hakim ‘berjihad’ untuk menegakkan moralitas, khususnya keadilan dan kebenaran dalam berhukum? Mungkin putusannya itu memenuhi aspek legalitas, tetapi sebenarnya tidak legitimate karena patut diduga ‘cacat secara moral’. Putusan MK yang menyimpang dari tugasnya sebagai penjaga konstitusi, tentu akan berdampak terhadap marwah hakim dan kelembagaan MK. Dampak tersebut antara lain: 1. Marwah (kehormatan) lembaga dan hakim MK runtuh di mata publik. Ketika MK dipercaya sebagai penjaga konstitusi yang menjadi sarana pengaturan kepentingan dan pencapaian kesejahteraan rakyat tidak mampu memelihara independensinya, hingga justru memihak kepentingan rezim dan oligarki, maka sejatinya MK telah meruntuhkan marwahnya sendiri di hadapan publik. 2. Trust (kepercayaan) publik terhadap lembaga dan hakim MK kian ‘ndlosor.’ Fungsi MK adalah menjamin tidak ada produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi agar hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi juga terkawal. Jika UU atau salah satu bagiannya terbukti tak selaras dengan konstitusi (UUD ’45), maka produk hukum tersebut akan dibatalkan MK. Namun realitasnya, MK tetap menolak gugatan JR produk hukum yang isinya bertentangan dengan konstitusi seperti soal dana pandemi atas JR Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020, juga soal omnibus law UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bila fungsi tak berjalan, mungkinkah trust didapatkan? 3. Seruan pembubaran MK oleh rakyat. Sepertinya saat ini telah terjadi akumulasi distrust pada sebagian kalangan masyarakat. Sehingga mereka tak segan berteriak agar MK dibubarkan. MK dinilai bagian dari rezim. Penolakan gugatan JR PT 20% menjadi buktinya. Bukan satu dua gugatan, tapi belasan gugatan ditolak MK. Sementara PT 20% diduga sebagai cara politik licik rezim untuk terus berkuasa. UU kepentingan rezim lainnya juga sulit digoyahkan. Wajar jika publik khawatir cengkeraman kekuasaan terhadap MK. Apalagi Ketua MK sekarang menjadi adik ipar presiden. Meski berkilah akan tetap profesional, siapa yang percaya? Dulu saat teriak hanya takut kepada Allah saja, aroma kecurangan sangat terasa. Akibat pernikahan politis ini diduga kuat akan muncul conflict of interest. Jika rakyat kian sulit mempercayai independensinya, salahlah jika mereka menyerukan MK bubar? Demikianlah dampak putusan MK yang menyimpang dari tugas penjaga konstitusi terhadap marwah hakim dan kelembagaan MK. Tentu kita prihatin, lembaga peradilan seistimewa MK saja tak mampu independen dalam menjalankan fungsinya. Justru menjadi penjaga tirani kekuasaan dan seolah memfasilitasi terjadinya kejahatan politik melalui hukum yang berlaku di negeri ini.  C. Solusi Menjaga Marwah Hakim dan Kelembagaan MK agar Tidak Kehilangan Orientasi Menjaga Konstitusi Untuk merealisasikan misinya mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparsial, dan adil, MK membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas dan kualitas keilmuan yang tinggi. Selain itu, seluruh elemen yang ada di internal MK terutama para hakimnya harus mampu menjaga marwah dan kemuliaan lembaga ini agar dapat melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan keadilan dan menjunjung kebenaran. Sekalipun secara hierarki kelembagaan, MK setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, tetapi jika dilihat dari tugas dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, maka menjaga marwah dan kewibawaan lembaga ini urgensinya melebihi dari lembaga-lembaga lainnya. Solusi menjaga marwah hakim dan kelembagaan MK agar tidak kehilangan orientasinya menjaga konstitusi antara lain: 1. Secara mendasar memahami bahwa seorang hakim adalah penegak keadilan. Tak hanya adil di mata publik, namun memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas apa yang diputuskannya. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa’: 135, “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” 2. Memahami kembali bahwa posisi hakim MK haruslah seorang negarawan (Pasal 24C ayat 5 UUD 1945). Ini sesuatu yang tidak dipersyaratkan untuk jabatan publik lainnya, kecuali hanya untuk hakim MK. Persyaratan ini tentu bukan sesuatu yang berlebihan, mengingat tanggung jawab hakim MK dalam melakukan penafsiran konstitusi yang bukan sekadar secara gramatikal/tekstual, tetapi juga menggali nilai-nilai moral yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian, keluasan ilmu, dan kematangan jiwa. Bagi hakim negarawan, jabatan dipandang sebagai amanah dan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Maka ia tidak akan melakukan segala cara apalagi menghalalkan segala cara demi meraih jabatan-jabatan tertentu. 3. Sistem seleksi harus menjadi perhatian serius. Proses seleksi hakim MK merupakan pintu masuk utama untuk menjaring calon-calon yang berkualitas. Apabila di level ini terjadi penyimpangan dan intervensi politik, maka sulit mengharapkan calon hakim MK terpilih adalah seorang negarawan. 4. Standar etik para hakim MK harus menjadi perhatian utama. Hakim konstitusi bukanlah rakyat biasa yang bisa bertemu dengan semua orang. Mereka harus dijaga bersih dari tekanan dan berbagai tawaran curang dalam tugasnya. Dewan Etik MK harus bekerja lebih keras agar para hakim MK tidak bermain mata. Demikianlah beberapa solusi praktis untuk menjaga marwah hakim dan kelembagaan MK agar tidak kehilangan orientasinya menjaga konstitusi. Namun sebaik-baik mekanisme yang dibuat, jika demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menaungi, maka menjadi peluang bagi siapa pun yang berkuasa, termasuk hakim MK, untuk bertindak SSK (suka-suka kami). Sebagai aturan yang bersumber dari manusia yang penuh kelemahan, demokrasi memiliki cacat bawaan. Tak berdasar prinsip halal-haram, tapi mengadopsi paham kebebasan, manfaat, dan keuntungan materiil. Bila menghendaki terwujudnya sistem hukum berikut lembaga peradilan dan hakim yang berpihak pada kemaslahatan rakyat, hal itu akan terwujud nyata dalam sistem Islam yang menerapkan aturan Allah SWT secara kaffah. Individu yang terbina iman takwanya, masyarakat yang gemar beramar makruf nahi mungkar, serta keberadaan negara yang menerapkan hukum Islam, inilah pilar-pilar yang membawa manusia pada cita-cita kesejahteraan dan kebahagiaan, dunia dan akhirat. IV. PENUTUP Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pegiat demokrasi dan HAM di negeri ini menggaungkan narasi bubarkan MK karena kecewa atas puluhan putusan MK yang menolak gugatan judicial review Pasal 222 UU Pemilu terkait presidential threshold 20%. Pun rakyat masih ingat atas sikap MK yang menolak permohonan JR Perppu Ormas, disusul kekecewaan terhadap putusan MK tentang UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Kita prihatin MK terkesan kehilangan marwah, karena para hakim MK bertindak seperti hakim biasa yang takut melakukan terobosan hukum dan terkungkung bunyi-bunyi mantra peraturan yang jika diterapkan tidak menghadirkan keadilan. Bila hakim (MK) tak memiliki karakter braveness (berani) dan vigilante (jiwa pejuang), maka impossible melakukan terobosan. Ia cenderung mengutamakan zona nyaman dan menjalankan hukum sebagaimana bunyi teks UU. Tidak berani membaca konstitusi dengan menggunakan moral, hingga di tangan hakim seperti ini, hukum justru tunduk di bawah kekuasaan. 2. Dampak putusan MK yang menyimpang dari tugas penjaga konstitusi terhadap marwah hakim dan kelembagaan MK antara lain: marwah (kehormatan) lembaga dan hakim MK runtuh di mata publik, trust (kepercayaan) publik terhadap lembaga dan hakim MK kian ‘ndlosor’, serta seruan pembubaran MK oleh rakyat. Tentu kita prihatin, lembaga peradilan seistimewa MK saja tak mampu independen dalam menjalankan fungsinya. Justru menjadi penjaga tirani kekuasaan dan seolah memfasilitasi terjadinya kejahatan politik melalui hukum yang berlaku di negeri ini. 3. Solusi menjaga marwah hakim dan kelembagaan MK agar tidak kehilangan orientasi menjaga konstitusi yaitu: secara mendasar memahami bahwa seorang hakim adalah penegak keadilan, memahami kembali bahwa posisi hakim MK haruslah seorang negarawan (Pasal 24C ayat 5 UUD 1945), sistem seleksi harus menjadi perhatian serius, serta standar etik para hakim MK harus menjadi perhatian utama. Namun sebaik-baik mekanisme yang dibuat, jika demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menaungi, maka menjadi peluang bagi siapa pun yang berkuasa, termasuk hakim MK, untuk bertindak SSK (suka-suka kami). Sebagai aturan yang bersumber dari manusia yang penuh kelemahan, demokrasi memiliki cacat bawaan. Bila menghendaki terwujudnya sistem hukum berikut lembaga peradilan dan hakim yang berpihak pada kemaslahatan rakyat, hal itu akan terwujud nyata dalam sistem Islam yang menerapkan aturan Allah SWT secara kaffah. (*)

Memaknai Haji Mabrur dalam Hidup

BY FNN Ahad, 17 Juli 2022 14:13:48 0

  Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation HARI-hari ini jamaah haji non resident (selain yang memang tinggal di Saudi) bersiap-siap untuk kembali ke negara asal masing-masing. Seluruh rangkaian ibadah haji telah selesai. Sebagian kembali langsung dari Mekah via Jeddah. Sebagian lainnya memenuhi sunnah Rasul mengunjungi masjid Nabawi dan maqam beliau di Madinah. Pada momen-momen seperti inilah ada perasaan haru, bahkan sedih karena akan meninggalkan tanah haram. Tapi, juga ada rasa senang dan bahagia karena telah menunaikan sebuah ibadah besar, kewajiban bahkan rukun Islam yang kelima. Namun pada saat yang sama jamaah yang sadar tentunya tidak hanyut dalam kesenangan yang berlebihan. Tapi juga merasakan dua kemungkinan; bahwa harapan hajinya telah diterima? Atau sebaliknya, jangan-jangan justeru hajinya tertolak. Dalam bahasa agama haji yang tertolak dikenal dengan istilah “haj marduud”. Sementara haji yang baik dan diterima oleh Allah SWT dikenal dengan istilah “haj mabrur”. Sebuah ibadah yang pahalanya dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: “Al-hajju Al-mabrur laesa lahu jazaa illa Al-Jannah” (haji mabrur itu tiada balasan baginya kecuali syurga).” Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah haji mabrur itu? Adakah defenisi yang diberikan oleh para ulama kita? Saya mencoba menelusuri beberapa Kitab rujukan, mencari pendapat pada Ulama. Saya pun menemukan beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para Ulama kita. Satu di antaranya adalah Imam an-Nawawi misalnya berkata: “ganjaran haji mabrur itu bukan sekedar menghapuskan dosa. Pemahaman paling benar adalah bahwa Haji mabrur itu adalah Haji yang tidak dicampuri dengan dosa. Kata ini diambil dari “Al-birr” yang artinya kebaikan”. (Jalaluddin As-Suyuthi, syarha  Sunan An-Nasa’i). Pernyataan An-Nawawi maupun pernyataan para Ulama lainnya sekedar menyampaikan penekanan tentang pahala Haji mabrur. Tetapi tidak memberikan defenisi khusus tentang haji mabrur itu. Mereka menekankan bahwa haji mabrur adalah Haji yang telah dilaksanakan secara sempurna sesuai tuntunan Al-Kitab dan as-Sunnah. Saya lebih tertarik sebenarnya untuk menyampaikan dua hadits yang justeru lebih mu’tabar (menjadi rujukan) sebagai rujukan untuk mendefenisikan haji mabrur ini. Pertama, diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahwa Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seorang sahabat: “apa haji mabrur itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: اطعام الطعام وطيب الكلام (memberi makan dan berbicara yang baik).” Kedua, habits Imam Ahmad dalam musnadnya: “para sahabat bertanya: apa haji mabrur wahai Rasulullah? Beliau menjawab: اطعام الطعام وافشاء السلام (memberi makan dan menyebarkan salam). Dari dua hadits di atas, Rasulullah seolah mendefenisikan tentang Haji mabrur dengan tiga hal: 1) memberikan makan. 2) berkata yang baik. 3) dan menebarkan perdamaian. Saya menyimpulkan dari dua jawaban Rasul itu sebagai berikut: “haji mabrur itu adalah haji yang menjadikan pelakunya semakin dermawan, berakhlak mulia dan mampu menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia.” Jika saya ekspresikan dalam bahasa yang lebih sederhana maka saya dapat mendefiniskan haji mabrur sebagai “haji yang telah dilaksanakan sesuai aturan syariah dan memberikan dampak positif dalam hidup pelakunya baik secara vertikal maupun horizontal”. Dari defenisi sederhana ini kita simpulkan bahwa esensi yang paling mendasar dari haji mabrur adalah “terjadinya perubahan positif” dalam kehidupan seorang haji. Baik pada aspek ubudiyah (ritual) maupun pada aspek mu’amalat (sosial). Defenisi ini sejalan dengan jawaban Abu Bakar ketika ditanya oleh seorang sahabat di musim haji pertama dalam sejarah Islam di tahun ke 8 Hijriyah. “Apa haji mabrur itu wahai Abu Bakar?” Jawaban beliau: “haji mabrur akan kamu lihat sekembali kamu ke Madinah”. Jawaban Abu Bakar ini seolah mengatakan bahwa haji mabrur itu akan nampak setelah sang haji kembali ke kampung halaman masing-masing. Di sana akan nampak makna Ihram sebagai komitmen kefitrahan dan ketaatan (labbaik allahumma labbai). Di sanalah akan nampak makna thawaf di Maka Ka’bah (kebenaran) akan selalu menjadi pusat pusaran hidupnya. Di sana juga akan nampak Sa’i atau usaha dan kerja kerasnya untuk membangun dunia ini sebagai bagian dari tanggung jawab khilafahnya. Tentu tidak kalah pentingnya di sana akan nampak komitmen melempar jumrah sebagai bukti komitmen “amar ma’ruf dan nahi mungkar”. Semua itu akan dilakukan oleh sang haji hingga masanya melakukan thawaf wada’ sebagai simbol komitmen “Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim”. Seperti yang dipesankan oleh Rasulullah SAW: “barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan Laa ilaaha illa Allah” maka dia masuk syurga”. Kita doakan semoga jamaah haji mendapatkan haji mabrur. Tidak saja bahwa hajinya telah diterima sebagai amalan ibadah yang utama dalam Islam dan membawa pengampunan. Tapi tidak kalah pentingnya adalah bahwa pesan-pesan moral haji mereka telah membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Lebih khusus lagi dalam hal kebaikan (kindness) dan kedermawanan (generosity), akhlakul karimah (karakter) yang semakin baik, dan memiliki komitmen untuk membangun kedamaian (peace). Pesantren Nusantara Madani, 16 Juli 2022. (*)  

Jakowi Panik!

BY FNN Ahad, 17 Juli 2022 13:02:50 0

Tiba waktunya rezim Jokowi mulai khawatir dan panik rakyat Indonesia akan mengimpor pola perubahan di Sri Lanka untuk diterapkan di Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih RAPBN Tahun Anggaran 2022, alokasi belanja subsidi direncanakan sebesar Rp 206.96 triliun, terdiri atas subsidi energi sebesar Rp 134,03 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp 72,94 triliun. Jumlah alokasi tersebut lebih rendah 16,7 persen apabila dibandingkan dengan outlook APBN Tahun 2021 sebesar Rp 248,56 triliun. Harga minyak melompat ke angka 120 dolar AS per barel. Nilai tukar rupiah sudah bergerak pada angka Rp. 15.000/dolar Amerika Serikat (AS). Ini bukan  hanya mengubah angka-angka yang ditetapkan dalam APBN, tetapi akan berdampak rakyat yang sudah sulit akan makin terjepit.  Pertahanan membela diri gaya jadul selalu menyampaikan bahwa data per hari ini secara ekonomi justru Indonesia jauh lebih bagus dibanding banyak negara lainnya, adalah cara membela diri yang sudah lapuk dalam kondisi negara berpotensi terjadi krisis ekonomi. Dengan realitas pemerintah tidak mungkin mengurangi belanja rutin, bahkan pasti makin besar. Di sisi lain ugal-ugalan belanja IKN dan infrastruktur berbasis “besar pasak daripada tiang”, diingatkan tetap bandel. Ini jelas akan mempercepat kondisi ekonomi mencari carut marut. Ini sangat berbahaya. Fakta data APBN kita mencatat adanya kenaikan utang Indonesia pada 2022 yang menembus angka Rp 7.000 triliun. Hingga 28 Februari 2022, utang Indonesia tercatat telah mencapai Rp 7.014,58 triliun. Naik signifikan jika dibandingkan dengan utang Indonesia per Januari 2022, yakni Rp 6.919,15 triliun. Kenaikan utang tersebut cukup signifikan dengan penambahan Rp 95,43 triliun per bulan. Bahkan kenaikan utang Indonesia menjadi rekor baru lantaran tembus di atas Rp 7.000 triliun. Tahun 2022 ini Pemerintah harus memenuhi pembayaran bunga utang dalam APBN 2022 sebesar Rp 405,9 triliun dengan total utang pemerintah dan BUMN kalau ditotal jumlahnya mencapai hampir Rp 9.000 triliun. Beban utang itu pasti akan berdampak pada keseimbangan ekonomi makro. Angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 sebesar Rp 505.469 per kapita per bulan. Patokan angka tersebut artinya jika pengeluaran per bulan di bawah angka tersebut, masuk kategori miskin. Apa yang bisa dibeli dengan uang Rp 505.469 untuk belanja sebulan. Angka BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang. Hitungan dalam angka jumlah kemiskinan tentu akan naik dua kali lipat jika standar miskin pendapatanya dibuat Rp 1 juta perbulan. Data BPS menunjukkan, jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 adalah sebesar 8,40 juta penduduk. Inipun masih perlu dikritisi karena realitanya di lapangan bisa jauh lebih besar dari itu. Belum lama terdengar, Bloomberg bernyanyi indah dengan merilis 15 negara yang berpotensi masuk jurang resesi, adalah Indonesia. Banyak masalah yang melanda negeri ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, akibat mengelola negara asal asalan. Dari soal utang, harga harga kebutuhan hidup meroket, korupsi kian parah, ketidakadilan, resesi ekonomi, hukum yang pincang dan masih banyak lagi. Tiba waktunya rezim Jokowi mulai khawatir dan panik rakyat Indonesia akan mengimpor pola perubahan di Sri Lanka untuk diterapkan di Indonesia.  Ketakutan pemerintah bukan dengan cara-cara rasional kembali akan menipu, dengan cara akan rentalan jasa para ahli ekonomi dan akftivis pergerakan untuk menjelaskan bahwa Indonesia masih dalam kondisi normal, sekalipun kondisi riil sudah babak belur dibidang ekonomi. Untuk mengendalikan agar rakyat tidak marah dan terinspirasi gerakan perlawanan di Sri Lanka. Tapi, meski keadaan makin kacau dalam kondisi sulit seperti ini rezim tetap dikendalikan dipengaruhi dan dikuasai oleh kapitalis banci yang merupakan persekongkolan, antara lain seperti (conspiracy) para taipan, korporatokrasi (penghancur lingkungan alam dan sosial), 9 (sembilan) barongsai, oligarki, gorilla betina merah, dan neo colonialism. Mereka bersekongkol untuk berkuasa secara absolut, bagi kehancuran bangsa dan NKRI. Lebih parah lagi ketika tekanan politik terhadap Presiden Jokowi semakin menguat akibat resesi ekonomi, kenaikan harga komoditas dll, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan atas perintah Presiden malah ngawur memainkan jurus covid, polisi pun tidak mau ketinggalan: memainkan jurus teroris, jurus PKI, Islamophobia, dan jurus Khilafah. (*)  

Polisi Tembak Polisi: Ketika Sensasi Mendahului Substansi

BY FNN Ahad, 17 Juli 2022 12:10:55 0

PERISTIWA penembakan Brigadir Nopryansah Joshua Hutabarat (Brigadir J) masih menyisakan tanda tanya. Karena ada beberapa kejanggalan keterangan yang disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). Dalam keterangannya menyebutkan, Brigadir J tewas setelah terjadi baku tembak dengan Bharada E di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Jl. Duren Tiga 46 Jakarta. Peristiwa tersebut terjadi pada Jum’at (8/7/2022). Tapi, pihak Polri baru merilisnya, Senin (11/7/2022). Jasad Brigadir J dibawa ke Jambi, Sabtu (9/7/2022). Dan, baru dimakamkan, Senin (11/7/2022). Adapun baku tembak itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. “(Penembakan) itu benar telah terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022. Kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore,” kata Brigjen Ramadhan di Mabes Polri. Menurut Ramadhan, kejadian dipicu akibat pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Kepala Divisi Propam Polri, Ny. Putri Chandrawati Ferdy Sambo. Brigadir J, katanya, melecehkan di dalam kamar dengan menodongkan senjata ke kepala Ny Putri. “Itu benar melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri Kadiv Propam itu benar,” ujar Ramadhan. Belakangan muncul desakan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mencopot Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya. Menko Polhukam Mahfud MD pun turut bicara. Video momen Ferdy Sambo dipeluk Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sembari terisak pun beredar liar di media sosial. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat peristiwa ini, wartawan senior FNN Hersubeno Arief membahasnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Jum\'at(15/7/2022). Berikut petikannya.   Bung Rocky Gerung, ini perkembangan penembakan atau tewasnya Brigadir Joshua makin menarik. Saya kira positioning kita, positioning Rocky Gerung, jelas dalam soal ini. Kita juga baca pernyataan Anda yang banyak dikutip media yang menyatakan, hak istri dari Fery Sambo juga harus dihormati. Orang jadi bertanya-tanya, bagaimana kalau gitu dengan hak dari Joshua karena sampai sekarang juga dia kan terkesan difitnah, sedangkan dia sudah meninggal sehingga tidak bisa membela diri. Ya, kemarin saya diwawancara memang, dan saya pisahkan dua hal. Di dalam wawancara itu saya sebut bahwa: yang pertama fakta pertama terbunuh dan itu hak keluarga. Karena itu, saya dorong keluarga supaya tuntut saja terus. Di situ saya terangkan, saya bisa membayangkan bagaimana kemarahan keluarga, kesedihan yang bercampur dengan ketidakpercayaan. Karena keluarga minta supaya jenazahnya masih bisa dilihat. Dan itu adalah hal yang betul-betul kita berduka cita betul karena seolah-olah, tiba-tiba sebuah keluarga kehilangan harapan. Putra mereka yang mereka banggakan itu tewas. Dan bagi kita atau bagi saya itu apapun yang terjadi pada tubuh keluarga Joshua, itu memang musti yang biasa disebut sebagai habies corpus........... Jadi tubuhnya harus diperlihatkan di depan hukum. Itu prinsipnya. Jadi kita, saya, FNN, berdukacita. Sekaligus menganggap bahwa perangai dari atau emosi yang ditimbulkan oleh peristiwa itu betul-betul mengguncang keluarga. Jadi, sambil kita menuntut supaya pemeriksaan jenazah itu diperlihatkan apa penyebab sebenarnya. Itu yang saya sebut janji polisi untuk membuktikan secara saintifik betul-betul harus diurai. Dan harus diurai makin lama harus makin terbuka, karena diintip terus oleh kuriositas publik. Itu hal pertama. Yang kedua, di dalam hukum hak asasi manusia ada prinsip proteksi pertama terhadap korban pelecehan seksual. Dalam kategori apapun, dugaan atau bahkan sensasi, dia musti diproteksi dulu. Karena perempuan selalu dalam posisi lemah di dalam peradaban kita, sering disebut fam fata,  ada perempuan yang akhirnya musti disudutkan, dipojokkan. Jadi, karena saya paham itu saya mengajar teori feminisme, saya minta agar supaya publik, terutama jurnalis, lindungi privasi dari perempuan ini yang adalah istri dari Pak Sambo. Jadi karena dia perempuan, bukan karena dia istri dari Pak Sambo. Jadi karena dia perempuan, bukan karena dia istri Pak Sambo. Prinsipnya siapa pun musti melakukan itu. Di Amerika bahkan ada prinsip yang lebih radikal lagi, apapun mau bohong atau nggak bohong, begitu ada perempuan yang mengalami korban pelecehan, perempuan itu musti dianggap benar dulu. Nanti kemudian ada pembuktian. Jadi, itu yang namanya affirmative action sebetulnya. Jadi, dalam semua teori pelecehan, perempuan ada dalam keadaan rentan. Karena itu dia diproteksi. Itu poinnya. Lalu kita mulai melihat bagaimana masalah ini berkembang mengikuti kecurigaan publik. Satu hal ada kecurigaan; kedua ada kuriositas. Jadi berdempet di situ: curiga dan kuriositi itu. Jadi penting untuk mendudukkan masalah agar kita betul-betul pada akhirnya paham profesionalitas penyidik itu tidak terhalang oleh sensasi yang digemparkan oleh media massa. Tetapi juga hak publik untuk menikmati sensasi ini. Kita nggak bisa cegah itu. Ini yang disebut sebagai cause celebrate. Jadi, satu peristiwa yang kemudian jadi selebrasi karena kemudian orang akan menduga bermacam problemnya. Tapi bagi saya, soal-soal itu silakan, tetapi tetap dua hal saya tekankan: hak keluarga untuk meminta keadilan terhadap tubuh yang tewas, yaitu Joshua; dan hak dari perempuan yang diduga dilecehkan itu untuk mendapatkan proteksi privacy. Itu intinya. Ya, saya teringat ini, karena Anda juga melakukan hal yang sama ketika terjadi tragedi KM 50. Pada waktu itu kan posisioning Anda sama seperti ketika Anda memposisikan Joshua ini. Iya betul. Demikian juga soal KM 50. Tetap hak publik untuk tahu dan hak keluarga dari enam korban itu untuk dapat keterangan selengkap-lengkapnya. Karena ini akan menyangkut Citra keluarga-keluarga ini di masa depan. Apakah teroris? Apakah betul? Jadi, soal-soal semacam ini yang bagi saya itu demi keadilan, masih terang-benderang. Nah, orang akhirnya mulai mengaitkan-kaitkan ketidakjelasan di KM 50, sama dengan ketidakjelasan di tempatnya Irjen Sambo ini. Jadi kalau dia menyebut bercampur maka makin susah kita ingin melihat kerja profesional dari kalangan kepolisian. Itu yang saya pisahkan sebetulnya. Demi kejernihan berpikir saja dan demi kepentingan pertanggungjawaban pidana, sekaligus penghormatan terhadap tubuh yang diduga dilecehkan dan terutama tubuh yang memang sudah tewas, yang adalah hak batin terutama, dari keluarga Joshua. Jadi, sekali lagi dua kali kita ucapkan, kami ucapkan, saya khususnya bersimpati sekali pada keluarga Joshua, dan meminta juga pada saat yang sama menghormati otonomi tubuh dari istri. Kalau kita sebut sebagai istri memang faktanya itu, tapi dari sisi perempuan yang diduga dilecehkan. Itu prinsip pertama. Jadi kalau kita bisa pisahkan, kita bisa lihat konsumsi hukumnya lebih secara lebih patut pada akhirnya. Iya. Sebenarnya kasus ini sederhana banget, karena lokasinya jelas, ada saksi- saksinya, apalagi kemudian dibantu dengan teknologi sekarang ini. Kan orang dengan mudah dari handphone yang namanya CDR itu, kita sebenarnya tau aktivitas kita di mana pada saat itu. Jadi, sebenarnya bahkan ada seorang teman senior saya, polisi yang sudah pensiun, ini sebenarnya kalau kalau mau 1 X 24 jam sudah bisa diselesaikan. Tidak perlu sampai bentuk tim khusus segala macam karena ini kasus yang sederhana sebenarnya. Ya, itu masalahnya. Jadi publik mulai masuk pada duga-menduga. Kenapa musti ada tim khusus? Apakah ini betul-betul kasus yang serius secara penyidikan. Apakah teknik saintific methode itu harus memerlukan tim khusus itu. Jadi berlapis-lapis kecurigaan publik dan lama-lama makin dikaitkan lagi, lalu ada berita macam-macam, itu kita baca. Ini terkait dengan seseorang atau punya hubungan yang lebih rumit dari sekedar tembak-menembak di situ. Jadi, semua itu akhirnya jadi abu-abu itu. Di dalam keabu-abuan itu, dua hal musti kita proteksi dulu, yaitu hak keluarga korban tadi dan hak si perempuan ini yang adalah istri dari Irjen Sambo. Bagian ini tetap harus kita dorong untuk dipatuhi dulu dan dihormati. Baru kita mulai mengurai hal-hal yang secara sensasional diinginkan publik. Tetapi, bukan karena keinginan sensasi itu maka penyidikan dilakukan, tetap sensasi itu saya kemarin terangkan bahwa keingintahuan itu telah melampaui proses pembuktian. Itu masalahnya. Karena itu harus dipercepat proses ini, supaya terduduklah masalahnya. Kalau dia sudah weelseted, semua hal yang kita duga itu atau diduga publik itu diperlihatkan dengan cepat oleh kepolisian, entah itu bantahan, entah itu afirmasi, maka itu lebih masuk akal untuk memahami peristiwa ini. Nah sekarang ini, kemarin kita melihat ada video Pak Fadil Imran memeluk Ferdy Sambo, kemudian ada statement dari Pak Mahfud MD yang menyatakan bahwa dia sudah menyampaikan kepada Pak Listyo Sigit untuk dinonaktifkan dulu Ferdy Sambo dan sebagainya. Dan ini sekarang saya kira sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah politik karena memang desakan-desakannya sangat keras. Ya itu masalahnya. Tiba-tiba video pelukan penenang dari Pak Fadil Imran itu interpretasi macem-macem. Dan kenapa juga video itu musti beredar kan? Itu soalnya. Mungkin suatu hal yang manusiawi, tapi menimbulkan pertanyaan banyak. Lalu Pak Mahfud melontarkan sesuatu yang sebetulnya dia juga dianggap melontarkan hal yang tidak perlu dilontarkan. Dia bilang saja saya atas nama negara menghormati proses itu, silakan diteruskan. Jadi jangan ditambah-tambahin predikat atau keterangan yang macem-macem sehingga orang akhirnya menganggap kalau begitu Pak Mahfud tahu banyak hal dong. Datang saja dan jadi pemberian fakta. Jadi kedudukan Pak Mahfud MD itu adalah Menko, dan itu enggak boleh dilakukan, kecuali dia pakar kriminal, boleh dia menduga itu dalam konteks pembentukan tim ini. Jadi beliau bisa aja masuk dalam tim itu sebagai pemberi keterangan. Bukan datang di depan publik lalu mulai memperlihatkan semacam sinyal ini-itu. (Ida/mth)

Komparasi Kondisi Ekonomi Sri Lanka dan Indonesia

BY FNN Sab, 16 Juli 2022 21:04:32 0

Ingat, rupiah sempat anjlok hampir Rp2,810 atau sekitar 20,4 persen hanya dalam satu bulan: 20 Februari 2020 hingga 23 Maret 2020. Ekonomi Indonesia ketika itu diselamatkan ADB dengan pinjaman 3,5 miliar dolar AS. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) BEREDAR di Media Sosial Data Ekonomi Membandingkan Kondisi Sri Lanka dan Indonesia. Data tersebut membandingkan kondisi ekonomi kedua negara yang tidak sama: sebelum krisis versus sesudah krisis, sehingga terlihat sangat kontras. Yang perlu dilihat adalah data dan faktor risiko sebelum krisis, apa yang menyebabkan Sri Lanka krisis, dan apakah Indonesia berpotensi masuk krisis. Krisis seperti Sri Lanka (Pakistan, dan sebelumnya Argentina, Turki: 2018) semuanya masuk kategori Krisis Utang Luar Negeri, atau krisis Neraca Pembayaran, atau krisis Cadangan Devisa. Sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB tidak relevan. Yang jauh lebih relevan antara lain (External) Debt Service Ratio. Inflasi 2019 Sri Lanka: hanya 3,5 persen Indonesia: sekitar 3 persen Debt Service Ratio 2019 Sri Lanka: 31,7 persen Indonesia: 39,4 persen (lebih buruk) Pandemi Covid-19 membawa ekonomi kedua negara ke arah berlawanan, ekonomi Indonesia diselamatkan kenaikan harga komoditas, ekonomi Sri Lanka masuk krisis. Harga komoditas melonjak sejak april 2020, yang menyelamatkan ekonomi Indonesia, menghancurkan ekonomi Sri Lanka. Debt Service Ratio 2020 Sri Lanka: 39,3 persen (memburuk) Indonesia: 36,7 persen (membaik) Akibat kenaikan harga komoditas global, yang disebabkan oleh suku bunga global 0% dan Quantitive Easing: INFLASI 2020 Dan 2021 Sri Lanka: Melonjak Indonesia: relatif stabil (apa benar?) Ekspor 2020 turun. Sri Lanka: ekspor turun tajam dari USD 19,4 miliar menjadi USD 13,0 miliar. Memicu krisis valuta. Ekspor Indonesia 2020 juga turun, tapi ekspor turun lebih tajam, sehingga Neraca Perdagangan Indonesia 2020 mengalami surplus. Kenaikan harga komoditas 2021 semakin tinggi, surplus neraca perdagangan Indonesia semakin membesar, mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan, mengurangi tekanan neraca pembayaran (balance of payment) Pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada semester II tahun ini dan 2023? Apa yang akan terjadi kalau faktor keberuntungan Indonesia, yaitu lonjakan harga komoditas, berbalik menjadi anjlok, yang mana merupakan hal yang pasti akan terjadi? Suku bunga global akan naik terus untuk memerangi inflasi global. Artinya Global akan memerangi lonjakan harga komoditas: Global berupaya keras untuk menurunkan harga komoditas. Hal ini akan membawa kondisi ekonomi Indonesia kembali ke tahun 2019, dengan debt service ratio cukup besar: risiko krisis neraca pembayaran cukup besar. Kalau harga komoditas turun terus dengan drastis, maka ekonomi Indonesia (awal 2023) dapat mengalami shock: masuk krisis, bukan hal yang tidak mungkin. Ingat, rupiah sempat anjlok hampir Rp2,810 atau sekitar 20,4 persen hanya dalam satu bulan: 20 Februari 2020 hingga 23 Maret 2020. Ekonomi Indonesia ketika itu diselamatkan ADB dengan pinjaman 3,5 miliar dolar AS. Sedangkan bantuan kepada Sri Lanka ditunda-tunda terus. Sepertinya komunitas global memang sengaja mau menurunkan Presiden Rajapaksa. Bagaimana Indonesia? Jakarta, 16 Juli 2020. (*)  

“Presidential Threshold” 20 Persen Melanggar Kedaulatan Rakyat

BY FNN Sab, 16 Juli 2022 15:24:40 0

Oleh sebab itu partai politik juga ingin menghabisi politik identitas. Padahal adanya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika itu karena bangsa ini berdiri di atas identitas bermacam-macam suku, agama, dan adat istiadat. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila DEMOKRASI yang sedang dijalankan di negeri ini adalah demokrasi liberal, juga bukan demokrasi yang benar. Sebab demokrasi dioplos dengan amplop, sembako, intimidasi, serangan fajar, kaos, dan secara masif blantik-blantik demokrasi liberal terus melakukan rekayasa mulai dari mendatangkan konsultan politik diramu dengan jajak pendapat. Dan yang lebih canggih menggunakan media darling, dan kecurangan bagian dari strategi merampok kedaulatan rakyat dengan buzer yang siap mengadu domba, fitnah, segala kebencian pecah-belah terhadap rakyat, racun ini terus ditebar buzer terhadap rakyat. Di rana aturan agar hanya mereka yang bisa mencalonkan sebagai calon Presiden maka dibuat aturan ambang batas. Padahal, dalam perundangan tidak ada yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. “Undang-Undang Dasar pasal 6 A ayat 2 hanya mengatakan presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,” demikian isinya. Sudah sangat jelas tidak perlu tafsir lagi, sebab pasal itu sudah sangat jelas tidak ada perintah ambang batas 20 %. Kalau ada ambang batas 20 % akan bunyi di pasal ini. Pokok Pikiran III di dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan, bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan dan berdasar pemusyawarakatan perwakilam. Di sini secara jelas tampak bahwa pokok pikiran ini identik dengan Sila ke-4 dari Pancasila. Pasal 28 C ayat 2: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pasal 28 ayat d: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Jika kita mengkaji pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi, maka hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan juga tidak boleh dibatasi dengan barier yang berupa ambang batas 20%. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 dalam pengkaderan kepemimpinan nasional telah dimonopoli oleh partai politik. Tidak ada lagi pemimpin dari golongan-golongan. Jadi, semua rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin semua hanya milik partai politik. Padahal proses kepemimpinan itu juga ada golongangolongan masyarakat. Golongan fungsional misal Dokter dengan IDI, Insinyur dengan PII, atau dalam keagamaan Muhammadyah, Nahdatul Ulama, adalah tempat pembentukan calon-calon pemimpin dan negarawan, bukan hanya partai politik. Jadi, kesalahan Amandemen UUD 1945 adalah menjadikan negara ini hanya milik satu golongan yaitu golongan partai politik. Sejak digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 kedaulatan rakyat itu sejatinya telah dirampok dan diganti oleh partai politik. Calon Presiden dan calon wakil rakyat tergantung Ketua Partai politik, ketua partailah yang menentukan calon presiden bukan rakyat. Rakyat hanya memilih yang telah dipilih oleh ketua partai. Ambang batas yang ada dalam UU pemilu jelas bertentangan dengan UUD 1945, dan memasung rakyat untuk menentukan calon pilihannya. Rakyat hanya bisa memilih pilihan ketua partai politik. Oleh sebab itu partai politik juga ingin menghabisi politik identitas. Padahal adanya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika itu karena bangsa ini berdiri di atas identitas bermacam-macam suku, agama, dan adat istiadat. Sekarang kok menafikan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dan menjadikan negara hanya satu golongan-golongan kepartaian. Jadi, UUD 2002 ternyata bukan hanya menambah dan mengurangi pasal tetapi aliran pemikiran ke-Indonesia-an, Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika telah diganti. (*)

DPR dan KPU Memang Dungu

BY FNN Sab, 16 Juli 2022 12:11:58 0

India setiap TPS hanya dilayani oleh 3 orang saja, sementara TPS Indonesia dilayani oleh 7 petugas. Dengan beban lebih 3 kali lipat, petugas TPS India tidak kelelahan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MEMANG itu adalah tugas DPR dan KPU, DPR telah menyetujui Rp 76 triliun anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU. Anggaran itu sangat besar. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR, mengatakan DPR menerima usulan KPU berdasar dua alasan. Pertama, KPU membayar petugas KPU 300% lebih banyak daripada 2019, yaitu Rp 1,5 juta/petugas. Kedua, KPU bermaksud membangun sekertariat dan gudang. Kerja asal ketok anggaran, itu dungu. Apa tidak dibahas minimal petugas sama atau dikurangi. TPS India hanya dilayani oleh 3 orang saja, sementara TPS Indonesia dilayani 7 petugas. Dengan beban lebih 3 kali lipat, petugas TPS India tidak kelelahan. India telah mengadopsi teknologi Electric Voting Machine. Teknologi ini terus diperbaiki, sekarang memiliki teknik self-verification yang menjamin adanya kepercayaan publik 99,99%. Jadi, teknologi ini sangat membantu KPU India memperoleh hasil penghitungan suara yang cepat, terpercaya, efisien dan menghemat penggunaan kertas jutaan kubik. Indonesia dengan populasi sekitar 273 juta jiwa, setelah AS (338 juta jiwa) 59 kali pemilu, India (1,447 juta jiwa) 17 kali pemilu. Indonesia telah menyelenggarakan pemilu 11 kali sejak 1955, mestinya sudah menggunakan dengan mengadopsi teknologi Electric Voting Machine, bukan bersikukuh dengan cara manual yang terbukti telah menimbulkan keruwetan dan manipulasi suara. Harga sebuah mesin EVM di India sekitar 660 dolar/unit. Sehingga hanya membutuhkan 6,8 triliun untuk melengkapi 700 ribu TPS Indonesia dengan sebuah EVM. Anggaran fantastis itu muncul akibat dari peristiwa bahwa pada pemilu 2019 terdapat kematian 854 petugas KPPS dan 5.175 petugas lainnya jatuh sakit. Sejak kapan ada kepastian mereka mati dan sakit akibat kelelahan. Sampai sekarang ini peristiwanya ditutup rapat tanpa ada proses lebih lanjut sebab- sebab kematian dan sakitnya. Fenomena ini sampai kapanpun akan menyisakan rasa pilu luar biasa di masyarakat. Karena kematian yang begitu besar kepolisian tidak pernah menyelidiki sebab-musababnya. Alasan KPU menjelaskan bahwa petugas KPPS mengalami kelelahan luar biasa menyebabkan kematian. Penjelasan KPU itu dungu, sekadar teori dan ngarang sendiri, karena KPU tidak pernah menyampaikan bukti. Polisi melarang otopsi jenazah, bahkan polisi menangkap sejumlah dokter yang mengungkap misteri itu. Kelelahan petugas sama sekali tidak rasional dengan melipat gandakan nilai anggaran. Anggaran yang disetujui DPR itu sama dengan 140% dari 4 kali biaya pemilu sebelumnya bila dijumlahkan. Biaya pemilu adalah Rp 4,5 triliun (2004), Rp 8,6 triliun (2009), Rp 15,6 triliun (2014) dan Rp 25,59 triliun (2019). Perkiraan jumlah pemilih 200 juta pada tahun 2024 pemilu Indonesia akan menelan 25,8 dolar AS per pemilih. India dengan pemilih sebanyak 912 juta jiwa, biaya pemilu per kepala di India adalah 3,3 dolar AS per memilih. Sementara menurut laporan MIT Election Data, biaya pemilu di Amerika Serikat adalah 8,1 dolar per pemilih, dengan ongkos biaya yang lebih mahal. Angka di atas menjadi petunjuk kedunguan dan matinya rasa untuk KPU dan DPR. Mestinya berpikir petugas dikurangin berbasis teknologi dan ongkos petugas naik dan akurasi data pemilu sampai pada angka 99.09 dijamin otentik riil murni suara rakyat. India setiap TPS hanya dilayani oleh 3 orang saja, sementara TPS Indonesia dilayani oleh 7 petugas. Dengan beban lebih 3 kali lipat, petugas TPS India tidak kelelahan. KPU Indonesia sampai sekarang masih menggunakan prosedur penghitungan suara manual seperti dilakukan 67 tahun yang lalu. KPU hanya menggunakan teknologi scanner dan facsimile untuk mengirimkan dokumen C1 ke server Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU. Namun sejak 2004 situng KPU selalu bermasalah. KPU seharusnya menempatkan diri sebagai “arsitek pemilu” bukan “tukang pemilu”, DPR bukan asal ketok anggaran. KPU dan DPR sama-sama dungunya dengan mematikan rasa dan akal sehatnya, hanya menjadi beban pemilu dan pilpres. (*)

Tugas Negara

BY FNN Jum'at, 15 Juli 2022 23:32:01 0

Itulah prinsip Syuro dalam sistem tata negara kita yang asli. Atau dapat kita sebut sebagai D.N.A. asli bangsa Indonesia. Konsepsi inilah yang tertuang di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia MENGAPA saya jawab dengan kata; ‘Alhamdulillah’, ketika presenter Kompas TV menanyakan komentar saya atas penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan DPD RI terhadap Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden? Karena saya bersyukur. Berarti ladang amal ibadah kami di DPD RI untuk terus bekerja memperbaiki kondisi negara ini diberi waktu lebih panjang lagi. Tugas negara ini diperluas. Sekaligus diperberat. Sehingga benar-benar harus fundamental. Bagi saya, beginilah cara Allah SWT memberi hikmah atas ketetapan-Nya. Sehingga harus kita yakini, perjuangan ini akan menjadi ladang jariyah bagi kita semua. Sehingga saat itu saya katakan, penolakan MK adalah kemenangan sementara Oligarki. Tetapi bukan kemenangan abadi. Karena kemenangan abadi akan diraih oleh rakyat Indonesia, sebagai pemilik negara ini. Pemerintah silih berganti. Pejabat negara juga silih berganti. Semua akan meninggalkan dunia ini. Hakim MK juga akan mati. Oligarki – sekaya apapun – juga akan mati. Tetapi rakyat dan negara ini harus tetap ada. Karena tunas-tunas generasi bangsa masih dilahirkan di bumi pertiwi ini. Masa depan merekalah yang harus kita perjuangkan hari ini. Karena itu saya katakan juga melalui siaran pers saya dari Makkah bahwa saya akan memimpin gerakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat. Mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang menjamin kedaulatan ada di tangan rakyat. Saya harus konsisten dengan pilihan perjuangan yang harus saya lakukan dalam kapasitas sebagai pejabat negara, melalui kelembagaan DPD RI. Di mana saya dipilih melalui Pemilu, dan diberi amanat oleh anggota DPD RI untuk memimpin. Saya juga harus konsisten dengan nilai-nilai Pancasila yang telah final dan seharusnya menjadi grondslag bangsa ini. Sehingga menjadi tujuan hakiki dari gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat ini. Saya harus membangun kesadaran bersama, bahwa kedaulatan rakyat adalah jalan keluar satu-satunya untuk mewujudkan cita-cita hakiki negara ini, yaitu: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Maka saya katakan, siapapun yang menolak mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila, maka dia adalah pengkhianat bangsa. Dialah yang menginginkan ratusan juta rakyat Indonesia tetap terbelenggu dalam jurang kemiskinan dan ketidakadilan. Sejatinya, para pendiri bangsa ini telah merancang konsepsi utuh Kedaulatan Rakyat yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa yang super majemuk ini. Kedaulatan Rakyat untuk mengatur pemerintahan negara yang berada pada rakyat. Artinya, rakyat berdaulat dan berkuasa untuk menentukan cara bagaimana mereka (rakyat) harus diperintah oleh pemerintah yang mereka bentuk. Keputusan rakyat tersebut harus diambil dalam forum permusyawaratan yang ditetapkan dengan cara mufakat perundingan. Bukan menang-menangan dan banyak-banyakan angka. Karena pikiran dan pendapat itu harus ditimbang. Bukan dihitung. Sehingga, bangsa ini membutuhkan Lembaga Tertinggi, sebagai perwujudan Kedaulatan Rakyat. Di mana Lembaga tersebut adalah wadah yang utuh. Yang menampung semua elemen bangsa. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Mereka semua harus equal. Harus mendapat hak yang sama untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Sehingga Demokrasi yang kita perjuangkan menjadi Demokrasi yang memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Karena hakikatnya Demokrasi adalah alat bagi rakyat untuk menentukan masa depannya. Termasuk memaksa negara untuk mengelola kekayaan negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Jadi, ini adalah Demokrasi yang melahirkan Pemerintahan yang diperintah oleh rakyat. Karena pemerintahan itu dibangun atas kehendak rakyat. Inilah yang disebut Demokrasi dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat. Karena pada hakikatnya Kedaulatan itu adalah Superanus, yang berarti “yang tertinggi” (supreme). Dan untuk bisa menjadi perwakilan di Lembaga Tertinggi haruslah para hikmat dan para bijaksana. Konsepsi paripurna dari Demokrasi Pancasila inilah yang belum pernah kita laksanakan secara murni. Bahkan kita tinggalkan total sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999-2002 silam. Inilah yang membuat perjalanan bangsa ini semakin menjauh dari cita-citanya. Dan rakyat, sebagai pemilik negara ini semakin menderita. Karena seperti diungkap sejumlah ekonom, masih ada ratusan juta rakyat yang berpenghasilan 1 juta rupiah per bulan. Padahal negeri ini seharusnya gemah ripah loh jinawi. Kedaulatan Rakyat harus berada dalam wadah yang utuh. Yang menampung semua elemen bangsa yang super majemuk ini. Di dalam wadah tersebut, terdapat partai politik. Terdapat wakil-wakil dari daerah. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Nias sampai Rote. Terdapat wakil-wakil dari golongan-golongan di negara ini. Badan-badan kolektif, koperasi, petani, nelayan, veteran, raja dan sultan Nusantara, ulama dan rohaniawan, cendekiawan, guru, seniman dan budayawan, maha putra bangsa, penyandang cacat dan seterusnya.  Terdapat juga wakil-wakil dari TNI dan Polri sebagai alat pertahanan negara dan pelindung masyarakat. Partai Politik pun harus kembali kepada spirit terbentuknya partai politik yang mengacu kepada Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta, 3 November 1945 tentang Pendirian Partai Politik. Di mana di dalamnya jelas memberi Restriksi agar partai politik juga memiliki tanggung jawab mewujudkan cita-cita negara ini. Sehingga sudah seharusnya anggota DPR RI diisi oleh kader dan aktivis partai terbaik, yang sangat memahami platform perjuangan lahirnya bangsa ini. Bukan diisi oleh siapa saja yang mampu mendulang suara terbanyak dalam pemilu legislatif. Demikian pula dengan wakil-wakil dari golongan. Mereka adalah tokoh-tokoh terbaik yang diberi mandat oleh organisasinya atau atas pilihan di antara mereka. Sehingga bukan ditunjuk dari atas. Tetapi benar-benar aspirasi dari bawah. Sedangkan wakil-wakil dari daerah adalah tokoh-tokoh putra daerah yang terpilih. Sehingga prinsip bahwa semua elemen bangsa terwakili mutlak menjadi ciri Demokrasi Pancasila. Untuk kemudian mereka yang disebut dengan Para Hikmat tersebut bermusyawarah mufakat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk diberi mandat dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga Presiden dan Wakil Presiden adalah mandataris rakyat. Alias petugas rakyat, yang secara berkala melaporkan kinerjanya kepada pemberi mandat. Itulah prinsip Syuro dalam sistem tata negara kita yang asli. Atau dapat kita sebut sebagai D.N.A. asli bangsa Indonesia. Konsepsi inilah yang tertuang di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Saya tidak mengatakan UUD 1945 naskah asli sempurna. Mutlak harus dilakukan perbaikan, agar kita tidak mengulang apa yang terjadi di masa lalu. Tetapi penyempurnaan itu harus dilakukan melalui cara yang benar. Bukan ugal-ugalan dan mengganti total Konstitusi, seperti yang kita lakukan di tahun 1999-2002 silam.  Makkah, Jum\'at 15 Juli 2022. (*)  

Ketua RT Baru Diberitahu 3 Hari Setelah Pembunuhan, Rocky: Berarti Ada Kebusukan yang Ditutupi

BY FNN Jum'at, 15 Juli 2022 21:45:53 0

KETUA RT 05 RW 01 Kompleks Polri Duren Tiga, Irjen (Purn) Seno Sukarto mengungkapkan bahwa Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo dan istri jarang tinggal di rumah dinas mereka di Duren Tiga Nomor 46 Jakarta. Seno mengaku mengetahui hal itu, sebab rumah Ferdy berjarak tak lebih 50 meter dari pos satpam Kompleks. Antara keduanya hanya dibatasi lapangan basket dan jalan kompleks.“Jarang (tinggal), karena saya sering tanya kok sepi. Iya Pak, enggak ada. Satpam sering saya tanya, sekitar-sekitar ini kan gampang dilihat,” ungkap Seno kepada wartawan di rumahnya, Rabu (13/7/2022).Menurut Seno, di rumah dinas itu, sehari-hari lebih sering terlihat sopir dan orang yang justru tidak ia kenal. Dulu, kata Seno, Sambo kerap nongkrong dan berinteraksi di pos satpam depan rumah terutama saat akhir pekan. Seno mengaku juga tak menerima laporan langsung dari kepolisian maupun Sambo soal insiden baku tembak antar ajudannya di rumah dinas Ferdy itu, Jumat (7/7/2022). Dia mengetahui itu dari siaran berita di YouTube.Hingga kini, Seno mengaku kesal, sebab ia seperti tak dianggap sebagai kepala Kompleks. Bahkan, Seno juga tidak menerima laporan dari satpam sesaat usai kejadian baku tembak di rumah Ferdy yang menewaskan Brigadir J. Menurut pengamat politik Rocky Gerung, banyak hal yang akhirnya musti kita andalkan pada CCTV. “Kira-kira begitu,” katanya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (14/7/2022). Jadi, lanjut Rocky, sebetulnya kita bisa mengerti mengapa orang akhirnya menganggap banyak hal yang misterius di bangsa ini dari soal minyak goreng, soal kekerasan di rumah pejabat tinggi Polri, ketidakmampuan untuk berterus terang soal KUHP. “Misteri itu musti pelan-pelan bisa kita intip karena di dalam misteri selalu ada yang mengejutkan di belakang itu,” ujar Rocky Gerung. Berikut petikan dialog Hersubeno Arief dengan akademisi Rocky Gerung. Banyak yang mengingatkan saya dan juga komentar-komentar di konten kita ataupun konten saya: nggak usah masuk ke persoalan isu tembak-menembak di rumah Kadiv Propam Polri, kita fokus saja di 0%. Banyak yang bilang begitu. Tetapi, saya kira kita penting juga bahas karena sekarang ini Komnas HAM ternyata sudah mulai turun tangan. Jadi ada yang serius, ada tuntutan dari keluarga Brigadir Joshua yang minta kejelasan. Ada juga penjelasan dari ketua RT setempat yang kebetulan juga pensiunan perwira tinggi Polri yang juga melihat ada beberapa kejanggalan. Saya kira ini menarik, apalagi Komnas HAM memutuskan untuk tidak akan bergabung dengan tim yang dibentuk tim khusus untuk Kapolri. Saya kira ini bagus. Justru malah nanti publik akan dapat second opinion, supaya tidak curiga. Ini orang bawaannya pasti curiga melulu sama polisi. Saya kira kata kuncinya second opinion, karena orang selalu menganggap bahwa first opinion itu selalu tidak tuntas. Komnas HAM tentu mendeteksi sesuatu yang yang samar-samar, tapi dia tahu prinsip-prinsip penegakan hukum itu nggak boleh melanggar hak asasi manusia. Jadi saya kira bagian itu yang akan dibuka oleh Komnas HAM. Tapi, ini kan satu peristiwa yang agak rumit karena satu peristiwa kriminal terjadi justru di rumah pejabat tinggi penegak hukum. Itu satu poin. Dan rumah itu ada di lokasi para petinggi penegak hukum, Perumahan Polri. Itu juga problem lagi itu. Dan di atas itu, kehidupan politik kita selalu ingin cari ada faktor lain nggak di dalam soal-soal tadi. Jadi curses..... publik menganggap jangan-jangan ada hal lain, ada faktor X. Nah faktor itu yang kemudian jadi isu. Jadi, supaya faktor X itu tidak jadi isu, harusnya betul-betul transparan penyelidikan itu. Karena ada semacam prinsip dalam membongkar satu peristiwa yang mengandung misteri. Sherlock Holmes, tokoh detektif fiksi rekaan Sir Arthur Conan Doyle, selalu bilang “hilangkan semua asumsi yang biasa dan Anda akan memperoleh hal yang paling elementer”. Kira-kira begitu. Seringkali Sherlock Holmes tegur resersenya, dia selalu bilang dokter Watson itu namanya, it is elementer, Watson. Itu sangat mendasar, itu sangat simpel sebetulnya pembuktiannya Watson. Tapi kamu musti hilangkan dulu semua asumsi konvensional kamu. Kira-kira begitu kalau kita pakai sedikit cara berpikir Sherlock Holmes. Tapi dengan cara berpikir itu kemudian publik menuntut, sebetulnya apa yang elementer di situ. Soal-soal ini yang kemudian membuka persoalan yang lebih jauh, soal kenapa ada kejahatan dan baru tiga hari ketua RT dilaporkan. Berarti ada sesuatu yang busuk di belakang persoalan ini. Kira-kira begitu. Dan opini publik nggak akan berhenti sebelum yang elementer itu ditemukan. Apa yang elementer itu? Itu yang sekarang jadi spekulasi apakah yang elementer itu adalah soal yang berhubungan dengan kehidupan privat di rumah itu, atau dia terhubung dengan kedudukan Pak Sambo sebagai pejabat tinggi dan punya tanggung jawab yang besar dalam soal-soal penegakan hukum, atau ada persaingan di antara bintang, misalnya. Kan seperti itu spekulasinya  Kita biarkan saja. Membiarkan artinya memberi kesempatan itu diurai benang yang masih rumit ini supaya yang elementer terlihat. Kira-kira itu kisi-kisinya. Iya, karena kalau kita amati di media sosial memang betul seperti dikatakan juga oleh Kapolri Jenderal Lisyo Sigit Prabowo bahwa banyak isu-isu liar. Dan saya kira isu-isu liar ini tidak boleh dibiarkan terus bergentayangan. Namanya liar dan bergentayangan pasti dampaknya tidak bagus. Kita lihat misalnya tadi Anda sebut soal CCTV dan sebagainya, orang kemudian mengait-kaitkan dengan KM-50. Kenapa jadi sama-sama mati ya CCTV-nya dengan di KM 50. Dan ini saya kira ada soal yang serius berkaitan dengan kredibilitas dari sebuah lembaga yang namanya lembaga kepolisian. Padahal sudah ada versi yang resmi, sudah dua kali disampaikan oleh divisi humas, kemudian langsung Kapolresta Metro Jakarta Selatan sendiri yang berada di lokasi memberikan penjelasan, tapi publik tetap tidak percaya. Nah saya kira ini problem-problem yang sangat serius dan harus disadari oleh kepolisian. Hal itu berlaku prinsip setiap penundaan menimbulkan persoalan baru dan penundaan ini tiga hari. Orang jadi bertanya, selama tiga itu apa sebetulnya yang dibayangkan oleh penegak hukum Polri. Kasus ini kasus apa? Nah, itu pertanyaan publik, apa sebetulnya yang kalian lakukan selama tiga hari? Kenapa Pak RT nggak bisa tahu? Padahal itu adalah tanggung jawab Pak RT untuk tahu bahwa ada kejahatan di wilayahnya sehingga orang tahu buat apa kalau prinsip-prinsip pertama dari pencegahan kejahatan itu diabaikan oleh penegak hukum, sehingga penegak hukum baru membuat rilisnya tiga hari setelah peristiwa itu: Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kalau ini menyangkut kejahatan negara ya biasa saja, memang ada aktivitas intelijen yang musti merapikan dulu peristiwa itu. Tapi ini kan kejahatan yang begitu diterangkan oleh Kapolri itu adalah kejahatan itu karena penembakan. Tetapi tetap orang pingin tahu penembakan itu kok agak unik dengan segala keterangan dari Kapolri. Mungkin sekali Pak Kapolri berupaya untuk memberi semacam insight pada publik bahwa kita nanti akan usut itu, tetapi apakah Kapolri merasa terdesak dengan waktu. Kalau semakin lama nanti ada hal baru yang bisa dipertanyakan publik. Dan itu mungkin juga yang dipantau oleh Komnas HAM, sehingga Komnas HAM merasa bahwa ada sesuatu di situ maka dia akan lakukan investigasi khusus, versi hak asasi manusia. Tapi lepas dari semua itu, kita menginginkan agar ada rasa aman pada publik. Apapun soalnya di lokasi manapun mustinya ada rasa aman. Jadi, percuma misalnya ditaruh di seluruh kota itu CCTV dipantau oleh CCTV di satu kota tetapi dalam keadaan tertentu tiba-tiba kok hilang. Itu juga agak ajaib. Lain kalau memang di tempat yang kumuh atau penuh dengan kriminalitas lalu CCTV itu dicuri orang atau dirusak. Ini di kompleks yang betul-betul aman. Nggak mungkin CCTV itu rusak dan tidak dilaporkan. Kan itu bagian yang paling esensial dari sistem pemantauan security kita. Jadi, sekali lagi tentu kita hanya bisa mendorong polisi untuk percaya diri dalam mengungkap soal ini dan Komnas HAM juga profesional untuk segera menganalisis bagian yang melanggar hak asasi manusia di situ. Selebihnya tentu hak dari publik melalui pers untuk mengintai atau mengintip apa sebetulnya yang elementer di situ. Karena itu sebetulnya ada istilah yang tepat sebetulnya yaitu “ngeri-ngeri sedap”. Kira-kira begitu. Jadi, ini soal yang “ngeri-ngeri sedap”. Atau dalam bahasa hukum namanya cause celebre, jadi satu kasus yang kemudian jadi efek selebritisnya itu yang ditunggu-tunggu orang. Ya, karena jujur saja, selain banyak kejanggalan-kejanggalan yang muncul, kemudian di media terjadi spekulasi-spekulasi yang liar tadi, orang juga tidak bisa menafikan kemungkinan adanya persoalan politik. Apalagi nuansa ini kan makin menarik perhatian orang ketika Ketua Komisi III Bambang Priyanto kemudian menggelar jumpa pers. Ya sebenarnya pas karena dia memang Ketua Komisi III yang bermitra dengan kepolisian. Tapi, ketika ada anggota DPR, dia juga petinggi dari sebuah partai politik (PDIP) kemudian merasa perlu dan minta mendorong polisi untuk lebih transparan dan dalam bahasanya yang menarik menurut saya “semoga nanti ada rilis yang lebih baik”. Bahasa ini kan kemudian ditafsirkan apa maksudnya bahasa rilis yang lebih baik? Ya, itu. Dimensi itu yang kemudian jadi bahan pertarungan orang. Pak Sufmi Dasco berkomentar, Gerindra berkomentar. Jadi akhirnya fokusnya jadi kabur justru apa soalnya. Nah, kalau DPR sudah berkomentar, DPR kan bukan penegak hukum, jadi pasti ada variabel lain yang mungkin dideteksi atau dapat informasi bawah tangan di DPR. Jadi, sebetulnya memang ini kasus yang semakin kita diamkan dia akan memunculkan banyak kecurigaan. Itu intinya. Mungkin dalam setengah hari ini sudah ada kejelasan. Kalau nggak dia beredar ke mana-mana. Kan orang akan tagih, PDIP, itu apa? Anda punya fakta baru? Kenapa Anda tiba-tiba minta supaya ada rilis yang lebih baik. Berarti Anda tahu dong soal ini. Itu juga kita akan tagih pada PDIP supaya ikut bertanggung jawab terhadap keadaan ini. Karena itu komentar resmi dari partai. Nah, di ujungnya nanti kita mungkin akan lihat semacam “oh... itu yang terjadi. Ya sudah.” Kan selesai masalahnya. Tinggal proses hukumnya. Terutama pada korban. Karena adalah hak keluarga korban untuk mengetahui duduk perkaranya karena ada ketidakpuasan dengan rilis institusi sehingga keluarga korban ingin ada kepastian. Apa kesalahan yang menyebabkan tewasnya si korban. Jadi, kita kalau mau menerangkan itu harus sangat hati-hati. (Ida/mth)

Presiden Bakal Tumbang?

BY FNN Kamis, 14 Juli 2022 19:35:11 0

Saat yang genting TNI pasti akan menyatu dengan kekuatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEJADIAN di Sri Lanka secara langsung atau tidak langsung akan memantik semangat perjuangan rakyat melawan pemerintah di Indonesia. Semua akan terjadi karena kesamaan sebab-akibat yang sama. Sementara ini ada pihak-pihak dari pemerintah sendiri mencoba menyewa para ilmuwan dan politisi untuk menyangkal bahwa kejadian di Sri Lanka tidak akan berpengaruh di Indonesia. Adalah rekayasa sia-sia dan hanya untuk bertahan sementara. Toh, kekuatan membangun kroni kekuasaan di Sri Lanka sangat kuat untuk mempertahankan kekuasaan akhirnya jebol dan porak-poranda. Gambaran sekilas bisa dilihat dan dikaji secara seksama. Semua jabatan penting dalam negara telah mereka kuasai mulai dari nama Mahendra Rajapaksa, Gotabaya Rajapaksa (adiknya), Yoshita Rajapaksa, Namal Rajapaksa (menteri, anak dari Mahendra), Sharsee Indra Rajapaksa (anak Gotabaya). Berikutnya, Chamal Rajapaksa (kakak Mahindra), Basil Rajapaksa, dan sederat kerabat Presiden Sri Lanka itu semua menduduki jabatan menteri. Keluarga Rajapaksa telah menguasai negara kepulauan itu selama 2 (dua) dekade terakhir. Betapa kuatnya pertahanan kabinet untuk menjaga kekuatan dan kekuasaan Gotabaya Rajapaksa agar tetap menguasai kekuasaannya. Sebelum menjabat presiden, Gotabaya telah memegang posisi senior di Kementerian Pertahanan dan dipuji oleh sebagian orang karena caranya menangani perang saudara. Basil (adik Chamal) memegang di Kementerian Keuangan dan Pembangunan Ekonomi. Mahinda Rajapaksa dan Gotabaya itu sama wataknya membuka jalan bagi keluarganya untuk menjarah kekayaan negara demi keuntungan finansial mereka sendiri tidak peduli dengan rakyatnya dalam penderitaan hidupnya. Kesamaan yang terjadi antara Sri Lanka dan Indonesia: Ketika negara mengalami krisis ekonomi, akibat ketidakbecusan memimpin dan mengelola ekonomi negara, korupsi merajalela dan hutang ke negara China yang tidak terkendali itu, resiko politik yang pasti akan meledak. Kesulitan ekonomi telah mendorong banyak kalangan yang tadinya memilih Gotabaya tapi kini membawa spanduk bertuliskan “Gota go home”. Kalimat itu bermakna ganda. “Gota pulanglah” barangkali plesetan dari ungkapan bahasa Inggris “Gota go home” serta Gota yang merujuk nama panggilan sang presiden. Itu juga sudah muncul di Indonesia. Anti klimaks kebencian rakyat kepada pemerintah di Sri Lanka telah merubah bentuknya rakyat menyerbu kediaman resmi PM Sri Lanka setelah kawanan pro-pemerintah pergi ke lokasi unjuk rasa damai di dekat situ dan menyerang para demonstran tersebut. Ini alamiah, semakin keras aparat keamanan melawan kekuatan rakyat akan semakin besar perlawanan rakyat kepada penguasa. Maka tak lama kemudian bentrokan menyebar ke seluruh negeri dan pengunjuk rasa yang marah lantas membakar beberapa properti milik keluarga Rajapaksa, termasuk juga rumah keluarga mereka di Hambantota. Para pengunjuk rasa juga menghancurkan makam orang tua Rajapaksa serta tugu peringatan yang didedikasikan untuk mereka. Sebagai presiden, Gotabaya dituduh menyalahgunakan dana negara untuk membangun tugu peringatan tersebut. Pada hari Jumat (6 Mei 2022), Gotabaya mengumumkan keadaan darurat untuk kedua kalinya dalam sebulan setelah pemogokan massal berbuntut penutupan toko-toko dan bisnis di seluruh negeri. Akhirnya Gotabaya harus melarikan diri. Presiden Joko Widodo kalah jauh dengan bangunan dinasti Rajapaksa, yang baru menempatkan anak dan menantunya sebagai Walikota. Memang, dia cukup cerdik berlindung di balik Oligargi dan mengira akan ada perindungnan jangka panjang, lupa kepentingan oligarki hanya kepentingan ekonomi dan politik menguasai sumber daya alam. Sifatnya rentan, begitu keterjang kekuatan rakyat pasti ambyar dan mereka akan kabur membawa kekayaannya. Kekuasaan Presiden Jokowi pada posisi yang sangat rentan ketika terjadi krisis ekonomi, korupsi di mana-mana dan rakyat telah men-stigma Presiden hanya memperkaya diri bersama kroni kroninya, tidak mungkin akan bisa berlindung dengan kekuatan apapun termasuk berlindung pada TNI. Sekalipun di internal TNI sedang ada gangguan tetapi TNI akan tetap pada posisinya sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai; penangkal atas setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Saat yang genting TNI pasti akan menyatu dengan kekuatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Presiden sudah di ujung tebing, tidak hati-hati dan terus mengabaikan suara rakyat cepat atau lambat akan jatuh dan sangat mungkin akan berakhir tragis sama dengan presiden Sri Lanka. (*)

Misteri Kematian Brigpol Joshua di DT 46 Jakarta

BY FNN Kamis, 14 Juli 2022 18:02:07 0

Berarti ada pihak ketiga yang terlibat dalam penembakan Brigadir J. Adakah suatu “rahasia” yang selama ini tersimpan di benak Brigadir J, sehingga dia harus dibungkam selamanya terkait sepak terjang Ferdy Sambo? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) HINGGA tulisan ini dibuat, penyebab tewasnya Brigadir Nopryansah Joshua Hutabarat alias Brigadir J masih dipertanyakan banyak pihak. Karena ada beberapa kejanggalan keterangan yang disampaikan pihak Polri. Keterangan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022), menyebutkan, Brigadir J tewas setelah terjadi baku tembak dengan Bharada E di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo di Jl. Duren Tiga 46 Jakarta. Peristiwa “tembak-tembakan” tersebut terjadi pada Jum’at (8/7/2022). Tapi, pihak Polri baru merilisnya, Senin (11/7/2022). Jasad Brigadir J dibawa ke Jambi, Sabtu (9/7/2022). Dan, baru dimakamkan, Senin (11/7/2022). Adapun baku tembak itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. “(Penembakan) itu benar telah terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022. Kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore,” kata Brigjen Ramadhan di Mabes Polri. Menurut Ramadhan, kejadian dipicu akibat pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Kepala Divisi Propam Polri, Ny. Putri Chandrawati Ferdy Sambo. Brigadir J, katanya, melecehkan di dalam kamar dengan menodongkan senjata ke kepala Ny Putri. “Itu benar melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri Kadiv Propam itu benar,” ujar Ramadhan. Konon, saat peristiwa terjadi, istri Irjen Ferdy sempat berteriak minta tolong. Kemudian, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Bharada E yang sedang berada di bagian rumah lantai atas mendengar teriakan tersebut. Lalu, ia sempat menanyakan soal teriakan itu kepada Brigadir J dari lantai atas. Namun, lanjutnya, pertanyaan Bharada E dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. “Setelah dengar teriakan, Bharada E itu dari atas, masih di atas itu bertanya, ‘Ada apa bang?’ Tapi, langsung disambut dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J,” ungkap Ramadhan. Masih versi Polri, atas tembakan itu, Bharada E pun membalas Brigadir J dengan tembakan. Kejadian baku tembak antara kedua polisi itu kemudian menewaskan Brigadir J. Ramadhan mengatakan, saat kejadian tersebut, Irjen Ferdy Sambo selaku pemilik rumah disebutkan sedang tidak berada di lokasi. Namun, istrinya sempat menelepon Ferdy. Kemudian Ferdy menelepon Polres Metro Jakarta Selatan terkait kejadian tersebut. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kepolisian menemukan sejumlah proyektil senjata. Saat kejadian itu, Brigadir J melakukan tujuh kali tembakan. Sedangkan Bharada E melakukan lima kali tembakan. Saat baku tembak terjadi, kata Ramadhan, Brigadir J berada di lantai bawah, sedangkan Bharada E berada di lantai atas. Ia menyebutkan, Bharada E tidak terkena tembakan yang dilayangkan oleh Brigadir J. “Tidak ada (terkena tembakan), kan posisi dia lebih tinggi dan dia posisinya dalam keadaan yang terlindung,” tuturnya. Masih menurut Ramadhan, kedua personel yang terlibat baku tembak adalah anggota Brimob yang ditugaskan di Divisi Propam Polri. Secara khusus, Brigadir J juga ditugaskan sebagai sopir dan juga orang yang melakukan pengamanan terhadap istri jenderal bintang dua itu. “Brigadir J itu sopir, jadi melakukan tugas mengamankan, tapi dia sopirlah begitu,” jelasnya. Sementara itu, Bharada E merupakan aide de camp (ADC) atau asisten atau pengawal pribadi Ferdy Sambo. “Kalau Bharada itu anggota Brimob yang di-BKO ke sana, tugasnya melakukan pengamanan dan pengawal terhadap Kadiv Propam,” ujar Ramadhan. Sementara itu, jenazah Brigadir J juga telah dipulangkan ke pihak keluarga di di Sungai Bahar Unit 1 Desa Suka Makmur, Perumahan SDN 074, Kabupaten Muarojambi, Jambi, Sabtu (9/7/2022). Indonesia Police Watch (IPW) sempat menyampaikan bahwa di tubuh jenazah Brigadir J ditemukan ada luka sayatan di badannya. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai, peristiwa ini cukup aneh. Keanehan lainnya, Sugeng juga menyoroti lokasi kejadian perkara di rumah Irjen Ferdy Sambo. Terkait kejadian ini, IPW juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengusut kasus tewasnya Brigadir J setelah terlibat dalam baku tembak. Kepolisian menyebutkan, sayatan di tubuh jenazah Brigadir J terjadi akibat proyektil yang ditembakkan Bharada E. “Iya, itu sayatan itu akibat amunisi atau proyektil yang ditembakan Bharada E,” kata Ramadhan. Perlu dicatat, belakangan, inisial E diubah menjadi RE (dari nama Richard?). Narasi Janggal Keterangan Brigjen Ahmad Ramadhan yang disampaikan masih banyak yang perlu dipertanyakan. Jangan sampai kasus “DT 46” (untuk menyebut alamat dan nomor rumah dinas Kadiv Propam itu, Duren Tiga Nomor 46 Jakarta) itu seperti kasus KM 50. Fitnah keji, bengis, dan brutal. Hanya kali ini korbannya polisi sendiri. “Sebut saja kasus DT 46. Duren Tiga Nomor 46. Sebagai penanda kekejian itu yang menyerupai KM 50. Kejahatan yang akan terus berulang jika sifat bengis korps terus dibina. Mengalahkan sifat Bhayangkara, melayani rakyat,” ungkap seorang wartawan senior. Ada banyak kejanggalan soal penembakan Brigadir J tersebut. Apalagi kasus “tembak-menembak” antara Brigadir J dan Bharada E terjadinya di rumah seorang jenderal polisi. Kalau memang ada tembak-menembak, yang disebut-sebut J menembak 7 kali, sedangkan E 5 kali, berarti di sekitar TKP pasti ada dinding/plafon yang terluka kena proyektil yang meleset. Dan, kalau memang keduanya penembak jitu, dapat dipastikan, tembakan J ke arah E ada yang kena. Tapi, ini justru cuma J yang kena 4 peluru. Dari sini saja sudah ada kejanggalan. Pasti juga ada darah yang tercecer di dalamnya. Kalau ternyata tidak ada dinding atau plafon, apalagi genting yang ada “luka” tembaknya, patut diduga, “tembak-tembakan” itu terjadinya di luar rumah. Apalagi jika benar dan terbukti ada penyiksaan segala atas jasad Brigadir J. Jika narasi yang disampaikan Brigjen Ramadhan itu ada pelecehan terhadap Putri, bisa jadi, bukan Bharada E yang menyebabkan tewasnya Brigadir J, tapi justru Irjen Ferdy Sambo sendiri pelakunya, karena terbakar cemburu. Itu bisa dilihat dari banyaknya luka, selain luka tembak. Coba saja lihat luka yang ada di tubuh jasad Brigadir J. Kondisi wajah Brigadir J: Bibir dan bawah bibir dijahit; Hidung dijahit; Gigi tidak rata; Rahang bergeser; Mata dan pipi bekas hantaman dan luka; Muka lebam dan bengkak. Menurut kesaksian keluarga Brigadir J, gigi mendiang itu terkenal rapi sejak kecil. Tetapi, ketika jenazah dibuka dan diperiksa, mulut dan giginya maju-mundur tidak rata. Rahang juga bergeser. Jika melihat kondisi tersebut, tentu saja si pelaku sangat marah besar kepada Brigadir J. Apakah marah karena cemburu atau oleh sebab lain. Jika sekedar membela diri, Bharada E tidak mungkin melukai tubuh Brigadir J seperti itu. Perlu dicatat, Brigadir J ini sudah bekerja sebagai driver bersama Irjen Ferdy Sambo itu selama 2 tahun. Setahu saya, tidak ada yang namanya sopir istri pejabat Polri itu, yang ada justru sopir si pejabatnya. Selain sopir, biasanya pejabat itu akan didampingi oleh seorang ajudan (Adc). Jadi, pejabat seperti Irjen Ferdy Sambo itu pasti dapat jatah sopir plus Adc. Jika diperlukan oleh istrinya, sesekali sopir bisa diperbantukan. Ini baru masuk akal, kecuali istrinya punya sopir pribadi, bukan sopir dinas. Jadi, kalau ada narasi bahwa Brigadir J itu sopir Putri, rasanya koq janggal sekali. Karena yang pejabat itu suaminya, Ferdy Sambo. Jika benar terjadi pelecehan, dapat dipastikan, Ferdy Sambo marah besar atas perlakuan Brigadir J tersebut. Bisa jadi pula, sebenarnya diantara Brigadir J dengan Putri sudah lama “menjalin” asmara. Tapi apa benar? Seberani itukah Brigadir J sampai begitu bebasnya masuk ke kamar pribadi Irjen Ferdy Sambo yang saat itu istrinya sedang istirahat, sementara katanya saat itu suaminya sedang menjalani tes PCR di luar? Narasi Ferdy Sambo sedang tes PCR justru tambah janggal. Untuk keperluan apa sampai perlu tes PCR? Bukankah pada umumnya pejabat Polri itu banyak yang sudah divaksin Booster, sehingga sebenarnya tak perlu tes PCR untuk suatu perjalanan udara sekalipun. Dan, jika benar saat itu Ferdy Sambo ada di luar rumah, mengapa Bharada E tidak ikut, padahal dia itu seorang ajudan. Narasi Brigjen Ramadhon tambah janggal, bukan? Dan seharusnya, sebagai sopir dinas, Brigadir J hari itu juga bersama Ferdy Sambo.     Kalau Mabes Polri tetap bertahan dengan narasi terjadi pelecehan atas Putri, berarti Bharada E sengaja “dikorbankan” demi melindungi Ferdy Sambo. Kuat dugaan, yang nembak justru Ferdy sendiri. Ini diawali dengan cekcok antara Putri dengan Ferdy terkait skandal antara istrinya dengan Brigadir J, yang kemudian menyeretnya terlibat dalam pertengkaran itu. Jika ternyata ada banyak luka di tubuh Brigadir J dapat dipastikan Ferdy marah besar, yang kemudian langsung menembaknya. Entah berapa kali tembakannya. Sehingga, Brigadir J tidak mungkin bisa melawan. Setelah Brigadir J terbunuh, dapat dipastikan Ferdy panik dan menghubungi atasan dia untuk “minta petunjuk”. Itu yang menyebabkan bagaimana mereka menutup rapat kasus ini smpai 3 hari. Selama 3 hari itu, apapun bisa dilakukan Ferdy maupun tim Polri. Termasuk mengganti decoder CCTV di sana. Bisa jadi juga, dari sinilah mereka kemudian membuat rekayasa. Bharada E dikorbankan demi melindungi Ferdy Sambo. Skekario disusun. Keluarkan pernyataan Humas Polri sesuai arahan atasan mereka. Diduga kuat, penembakan ini dilakukan dari jarak “sangat dekat”. Hal ini bisa dilihat dari luka tembak yang ada di tubuh Brigadir J. Untuk itulah di sini perlu otopsi ulang atas jasad Brigadir J. Perlu diingat dan dicatat, meski sudah menjadi mayat, jasad itu masih bisa “bicara”. Karena dari luka tembak bisa diketahui, dia ditembak dari depan atau belakang. Termasuk jenis proyektilnya. Karena setiap peluru itu ada nomor registernya. Sehingga akan diketahui, siapa penembak sebenarnya. Apakah dari senjata Bharada E atau Irjen Ferdy Sambo? Atau, malah bukan dari keduanya? Jika ini yang terjadi, berarti eksekusi atas Brigadir J sudah terencana sebelumnya. Berarti ada pihak ketiga yang terlibat dalam penembakan Brigadir J. Adakah suatu “rahasia” yang selama ini tersimpan di benak Brigadir J, sehingga dia harus dibungkam selamanya terkait sepak terjang Ferdy Sambo? Ingat, Brigadir J adalah seorang sopir dinas yang juga wajib mengawal Ferdy Sambo ke mana-mana. Dia menjadi “saksi kunci” juga akhirnya. Sehingga, mau tidak mau, melibatkan institusi Polri. Buktinya, sehari setelah kejadian, sejumlah polisi sempat mengganti decoder CCTV yang berada di pos Satpam Kompleks Polri Duren Tiga. Ketua RT 5 RW 01 Kompleks Polri Duren Tiga, Irjen (Purn) Seno Sukarto juga angkat suara ihwal penggantian decoder CCTV usai insiden yang menewaskan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, Jumat (7/7/2022). Rekaman CCTV yang berada di pos satpam Kompleks Polri Duren Tiga itu merekam posisi persis di bagian luar rumah Ferdy Sambo. “Maksudnya itu bukan CCTV di rumah Pak Sambo, CCTV alatnya yang di pos. Hari Sabtu (diganti),” kata Seno kepada wartawan, Rabu (13/7/2022). (*)

Buntut Putusan MK, Poltik Indonesia Kian Nepotis dan Oligarkis

BY FNN Kamis, 14 Juli 2022 13:36:57 0

Jakarta, FNN – Pengamat politik Muslim Arbi menilai Indonesia makin terlihat berada dalam penguasaan nepotisme dan oligarki pasca putusan Mahkamah Konstitusi menolak seluruh usul uji materi (judicial review) atas ketentuan Presidential Threshold (ambang batas pemilihan Presiden). Muslim beranggapan, hal itu berbahaya bagi perkembangan demokrasi yang berpihak pada rakyat. “Berbagai analisa dan teori bisa dibuat dan sayangnya tidak ada yang positif bagi kinerja MK,” katanya. “Terlalu ngotot menolak terus tanpa mempertimbangkan argumentasi para penggugat,” lanjutnya, Rabu, 13 Juli 2022. Sebagaimana diketahui, setelah bersidang berbulan-bulan, MK pada akhirnya menolak seluruh uji materi yang disampaikan oleh 38 kelompok masyarakat terhadap pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017. Pasal tersebut pada dasarnya menyebutkan untuk menjadi calon Presiden seseorang harus mendapat dukungan dari partai atau gabungan partai yang mempunyai kursi 20 persen di DPR RI. Sikap kaku MK itu dikecam oleh penggiat demokrasi sebagai langkah mundur dalam merekrut calon pemimpin terbaik.  Penolakan MK itu, menurut Muslim Arbi, sangat merisaukan jika dikaitkan dengan kondisi partai di Indonesia sekarang ini. Muslim beranggapan saat ini sebagian besar berlaku nepotis dengan lebih mendahulukan kepentingan keluarga dan orang-orang dekat dari pada kepentingan rakyat.  “Nepotisme partai sudah sangat akut dan membahayakan kepentingan masyarakat. Sekarang kita tidak bisa lagi membedakan apakah keputusan yang diambil partai itu untuk rakyat atau untuk keluarga. Ini kondisi yang sangat berbahaya,” kata Direktur Gerakan Perubahan Indonesia ini.  Di satu sisi Muslim Arbi melihat biaya politik Indonesia sangat mahal. Untuk menjadi seorang anggota DPR RI, misalnya, di samping harus dekat dengan elit partai juga harus mempunyai modal besar. Akibat biaya mahal, para calon mencari modal di luar dirinya sedang pemilik modal tidak mau duitnya keluar percuma. Menurutnya, ujungnya adalah adanya kesepakatan antara pemodal dengan para calon bahwa mereka akan melaksanakan apa yang dimaui pemilik modal jika nanti meeka terpilih. “Itulah praktek politik di Indonesia sekarang. Nepotisme dan oligarkisme. Ini mengerikan dan mencederai masa depan politik Indonesia. Praktik politik menjadi penuh dengan transaksi politik dan ekonomi,” kata Muslim. Uji materi terhadap pasal itu, kata Muslim, dimaksudkan untuk memotong mata rantai agar praktek buruk itu bisa dicegah. “Sayang, upaya kita, para pemimpin yag sadar atas bahaya Nepotisme dan Oligarki itu kandas di tangan sikap kaku dan konservatif MK,” keluhnya. (mth/*)

Ketua Komisi III DPR: Tewasnya Ajudan Istri Jenderal, Janggalnya Ampun-Ampun

BY FNN Kamis, 14 Juli 2022 13:12:51 0

KETUA Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto meminta polisi memberikan penjelasan yang transparan, tewasnya Brigadir Noviansyah Joshua Hutabarat ajudan sekaligus perangkat sopir istri Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo, Ny. Putri Chandrawati. Dalam penilaian Bambang Wuryanto ini atau yang sering dipanggil dengan nama Bambang Pacul, kasus ini penuh kejanggalan. “Saya sepakat kasus ini banyak kejanggalan mana ada polisi saling menembak, ini janggalnya ampun-ampun,” tegas Bambang Pacul. Kendati begitu Bambang Pacul meminta publik memberi kesempatan kepada internal Polri untuk bekerja, sehingga bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan “Saya berharap dapat keterangan yang lebih rinci atau dalam bahasa kawan-kawan media lebih terang benderang itu,” kata Bambang Pacul dalam jumpa pers di gedung DPR hari Selasa, 12 Juli 2022. Komisi III, kata Bambang Pacul, akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendapat penjelasan yang lebih rinci. Bambang mengaku, dia memang perlu segera memberi penjelasan kepada media karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dia, mulai wa sampai telepon. Bambang Pacul meminta publik untuk sementara menerima dulu penjelasan dari divisi humas Mabes Polri sampai kemudian ada penjelasan yang lebih bagus lagi. Menarik ini istilah penjelasan yang lebih bagus lagi. Dalam Hersubeno Point, Kamis (14/7/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief mengatakan, sejauh ini kita sudah menyimak dua penjelasan, yakni dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan itu sebanyak dua kali. Teman-teman saya akan menyampaikan informasi terkait adanya penembakan telah terjadi pada hari Jumat 2022 kurang lebih dong diduga sampai 05.00 peristiwa singkatnya seperti ini. Saat itu saudara Brigadir J berada atau memasuki rumah-rumah salah satu pejabat Polri di Perumahan Dinas Duren Tiga. Kemudian ada anggota lain atas nama Bharada E (belakangan berubah inisialnya jadi RE) menegur. Dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan dan Bharada E menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J. Akibat penembakan yang dilakukan oleh Bharada E itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Dan ini kasus sedang didalami, sedang ditelusuri lebih jauh oleh Propam Mabes dan Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J sudah dibawa ke keluarganya di Jambi dan Bharada E telah diamankan untuk diproses, dilanjut. Nanti perkembangan atau update-nya akan disampaikan kembali. “Tapi itu benar ajudan di propom yah Pak?” ujar wartawan. Siapa itu? Ajudan atau siapa tapi yang jelas itu tadinya personil dari bareskrim kemudian membantu tugas di propam belum tahu apakah itu ajudan atau apa tapi yang jelas dia ditempatkan di Propam. “Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri apalagi setelah ditangani oleh mabes polri polres jaksel apa langkah-langkahnya pak?” tanya wartawan lagi. Tentu langkah-langkahnya akan menelusuri dan mendalami sebab-sebab motif modus yang dilakukan tapi sepintas bahwa kasus itu ya juga akan didalami sebab mengapa Brigadir J memasuki rumah. Tentunya Bharada E melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh Brigadir J. Sekali lagi kita tunggu aja penyidikan yang telah lakukan oleh Polres Jakarta Timur. TKP diperumahan salah satu pejabat di rumah beliau di Duren Tiga ya. “Tapi pejabat Mabes Polri?” tanya wartawan. Ya, saya belum bisa memastikan berapa tembakan yang jelas dilakukan penembakan benar nanti berapa jumlah yang ditanyakan? Kita tanyakan kembali. Yang jelas Brigadir J meninggal dunia benar. Bharada, diamankan tentu sesuai dengan prosedur bila prosedur dan bukti yang cukup akan diproses lebih lanjut. Itu penjelasan yang pertama ya Ramadhan hanya menjelaskan bahwa tadi itu Brigadir J, dia menyebutnya mencoba masuk ke rumah dinas seorang perwira tinggi dari kepolisian dan kemudian ditegur dan ketika dia ditegur dia malah melepaskan tembakan. Ramadan tidak menyebutkan siapa perwira tinggi Polri itu dan dia tadi juga cuma menyingkat the Brigadir J dan kemudian yang berbaku tembak itu tadi dengan Bharada E. Ini yang satu Sersan yang satu ini Tamtama. Barulah pada penjelasan yang kedua itu Brigjen Ramadan memberikan penjelasan secara lebih rinci, “Terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren Tiga pada tanggal 8 Juli 2022 seperti yang dijelaskan tadi peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuk di kamar pribadi dari propam.” “Dimana saat itu istri dari propam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri dari propam. Sontak seketika ibu dari propam berteriak dan minta tolong. Akibat teriakan tersebut Brigadir J panik dan keluar dari kamar.” “Kemudian mendengar teriakan dari ibu Bharada E yang saat itu berada di lantai atas menghampirinya. Dari atas tangga yang jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 merer bertanya, ada apa? Namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J.” “Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia.” “Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP ada tujuh proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Bharada E.” “Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J sudah dibawa kembali ke keluarganya dan tentu proses lanjut untuk mengetahui proses ini terus ditangani oleh Polres Jakarta Selatan.” “Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bharada E adalah tindakan untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri karena ancaman daripada Brigadir J itu sendiri.” “Kemudian yang perlu kami sampaikan setelah kejadian saat itu tadi telepon tidak berada di rumah juga ditopang menelepon kemudian setelah beberapa saat pak Kabid datang dan menghubungi Kapolres Jakarta Selatan dan selanjutnya dilakukan olah TKP.” “Akhirnya kalau dari Brigadir J sendiri dengan Bharada E itu kasusnya apa sih di situ Pak?” tanya wartawaan. Dua-duanya merupakan staf atau bagian dari Dispropam homeschooling. Itu katanya. “Supir pribadi, supir pribadinya tuh siapa? Supir pribadinya ibu atau supir pribadi Brigadir J?” tanya wartawan. Brigadir J driver-nya Ibu. Sedangkan Bharada E merupakan adc dari pak Kabid. “Tapi selain dari ibu dan juga Bharada E di situ ada yang lain juga, gak Pak saat kejadian, ada orang lain juga gak?” tanya wartawan lagi. Saksi lain nanti kita tapi saat itu langsung di situ adalah Bharada E, Brigadir J, dan ibu. “Apakah ada yang berpangkat Bharada itu sebagai saksi?” tanya wartawan. Ya, dia ditugaskan untuk mengamankan. Jadi Bharada bekerja melakukan pengamanan terhadap keluarga. Jadi, ini bukan serangan tapi pembelaan ya, jadi Bharada E itu melakukan pembelaan ketika mendapat ancaman ya dengan dari tembakan ini bukan menodong, tapi sudah melakukan penembakan terhadap Bharada E sehingga Bharada E untuk melakukan pembelaan, dia melakukan tembakan balasan. Kita belum lihat tetapi penjelasan dari penyidik bahwa yang baru keliatan itu adalah karena gesekan proyektil yang ditembakkan. Pasti ada nanti kita tanyakan. Jadi walaupun 5 tembakan ada satu tembakan yang mengenai misalnya tangan, kemudian tembus kena dada jadi kalau dibilang ada tujuh lubang tapi 5 tembakan itu ada satu tembakan yang mengenai dua bagian tubuh termasuk sayatan itu. Jadi, misalnya ketika tangannya begini ada arah tembakan masuk ke tangan tembus dia ke dada jadi satu tembakan dia kena 2. Jadi hasil keterangan maupun olah TKP penembakan yang dilakukan oleh Bharada E itu nanti teknisnya bisa besok mungkin ada Kapolres tiba di sana. Dari penjelasan Ramadhan inilah kemudian muncul nama tadi. Nama Kepala Divisi Propam Mabes Polri yang kita ketahui Irjenpol Ferdy Sambo dan tetapi dari penjelasan itu justru kemudian memancing dan memunculkan beberapa pertanyaan, termasuk dari keluarga Brigadir Joshua Hutabarat sendiri karena ternyata jenazah dari Brigadir Joshua Hutabarat atau seperti Brigadir J itu sudah dikirim kepada keluarganya di Jambi. Semula keluarga Brigadir Joshua mendapat pesan dari Mabes Polri untuk tidak membuka peti jenazah itu tetapi kemudian karena mereka penasaran orang tuanya, terutama penasaran dan kemudian dibuka. Ketika mereka membuka peti jenazah itulah kemudian mereka melihat luka dalam tubuh Brigadir Joshua itu ditemukan tidaknya luka karena tembakan tetapi ada juga yang luka yang disebut seperti luka sayatan, luka ada peluru benda tumpul dan juga ada jarinya yang putus. Selain itu sebagaimana disampaikan oleh Samuel Hutabarat, ayah Brigadir Joshua. Dia jujur, dia terus-terang meragukan penjelasan dari Mabes Polri bahwa anaknya yang menembak lebih dulu apalagi ada tujuh tembakan dan semuanya meleset. Sebaliknya itu Bharada E yang melepaskan tembakan dan empat diantaranya itu mengenai tubuh dari Brigadir Joshua sementara satu itu meleset tapi kemudian pemantul ya atau istilahnya disebutnya 0 rekoloset. Nah peluru yang memantul inilah yang kemudian datanya menyebabkan ada semacam luka sayatan di tubuh dari Brigadir Joshua. Sebagai anggota Brimob, kata ayah dari Brigadir Joshua, “Dia terlatih menembak dan dibandingkan dengan Bharada E tentu saja dia lebih senior. Artinya dia menyimpulkan dia lebih terlatih. Jadi agak aneh ketika dia melepaskan lebih banyak tembakan tapi tidak ada satupun yang kena sementara juniornya ini dia menembakkan 4 5 diantaranya mengenai tubuh Brigadir Joshua dan menyebabkan kematian ini.” Nah soal adanya kejanggalan ini juga diakui oleh Bambang Pacul. Dia sepakat dengan pertanyaan publik mengapa peristiwa yang terjadi pada hari Jumat sore itu kok baru dibuka ke publik pada hari Senin. Ini salah satu kejanggalan yang diduga dipertanyakan oleh Bambang Pacul. Lambatnya pengungkapan ini ke publik itu yang paling banyak sejauh ini memang mengundang pertanyaan apalagi Humas Polri pada awalnya terkesan menutupi identitas siapa perwira tinggi yang ajudan dan pengawalnya terlibat baku-tembak, kemudian salah satunya kemudian tewas. Kejanggalan lain adalah pernyataan polisi terjadi tembak-menembak sejauh ini seorang Tamtama itu tidak mungkin dibekali dengan senjata laras pendek itu. Mereka biasanya dibekali dengan senjata laras panjang, itupun ketika sedang berdinas dan misalnya menjaga Kesatrian tapi kemudian ini dijelaskan Mabes Polri, oleh Bridjen Ramadhan, “Karena mereka ini mengawal pejabat tinggi jadi mereka kemudian dibenarkan untuk menggunakan senjata laras pendek.” Ini penjelasan dari polisi. Apakah ini kemudian menyalahi prosedur, menyalahi protap. Nah itu saya kira yang juga perlu dijelaskan. Kejanggalan lain adalah ketika keluarga Joshua itu minta agar CCTV di rumah Irjen Pol Ferdy Sambo itu dibuka untuk melihat apakah betul terjadi tembak-menembak? Benarkah kemudian Joshua melepaskan tembakan sampai tujuh kali? Tetapi ternyata kemudian mereka mendapat penjelasan bahwa CCTV di rumah Irjenpol Ferdy Sambo ini mati karena tersambar petir. Kejanggalan lain terkait dengan tuduhan bahwa Joshua melakukan kejahatan seksual yang pakar psikologi forensik Reza Indragiri Apriel mengaku hal itu juga sebagai sesuatu yang janggal. Kejahatan seksual itu dan menurut Reza Indragiri itu biasanya dilakukan di tempat-tempat privat di tempat yang berada dalam kekuasaan pelaku sehingga agak aneh ketika ini kejahatan seksual dilakukan justru di rumah Kepala Divisi Propam tempat dia selama ini menjadi sopir dan sekaligus pengawal dari istri Irjen Pol Ferdy Sambo. Jadi, banyak sekali memang kejanggalan-kejanggalan yang harus dijelaskan oleh Polri kepada publik sehingga tidak muncul spekulasi dan praduga yang bermacam-macam soal ini yang diakui Bambang Pacul itu menjadi konsen dia juga sebagai Mitra dari Mabes Polri. Karena itu dia mendorong agar Mabes Polri lebih terbuka lebih transparan dan tentu saja Bambang Pacul juga menyatakan sebagai Komisi 3 akan mengawal kasus ini dan dia menjamin kasus ini akan dibuka akan disampaikan pada publik secara transparan. (Ida/mth)

Arafah dan Kesadaran Hidup Manusia

BY FNN Kamis, 14 Juli 2022 11:50:32 0

Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DALAM sebuah haditsnya Rasulullah SAW menekankan bahwa semua esensi amalan ibadah haji ada pada wukuf di Arafah. Beliau ingin menggambarkan urgensi mendasar dari rukun haji ini. Bahwasanya semua amalan haji dapat tersimpulkan dalam wukuf Arafah. Sabda beliau: ”Al-hajju Arafah” (haji itu adalah Arafah). Wukuf itu berasal dari kata ”waqafa-yaqifu-waqfun wa wuquufun”. Yang berarti berdiri atau berhenti. Maka wukuf di Arafah dapat dipahami sebagai berhenti atau berada di padang Arafah pada waktu tertentu (9 Dzulhijjah antara Zhuhur dan Magrib) dengan niat sebagai ibadah kepada Allah SWT. Wukuf di Arafah formalnya dimulai ketika waktu sholat zhuhur telah tiba. Dimulai dengan sholat Zhuhur dan Asar (Jama’ Qasr) lalu diikuti dengan khutbah Arafah oleh Khatib. Dilanjutkan kemudian dengan doa, boleh bersama-sama atau sendiri-sendiri. Satu hal harus menjadi catatan penting bagi jamaah haji adalah bahwa ketika matahari telah tergelincir atau masuk waktu zhuhur maka mereka tidak diperbolehkan lagi untuk keluar dari daerah Arafah, walau sejengkal. Berada di dalam daerah wukuf merupakan kewajiban hingga terbenam matahari. Kalau sampai keluar dari Arafah walau satu jengkal saja maka sebuah wajib haji dilanggar. Itu berarti yang bersangkutan harus membayar DAM atau menyembelih kambling atau domba. Orang yang wukuf di Arafah tidak harus dalam keadaan wudhu. Walaupun pastinya harus memulai dalam keadaan wudhu karena wukuf dimulai dengan sholat zhuhur. Namun setelah itu jika wudhu’nya batal, yang bersangkutan tidak diharuskan berwudhu. Namun para ulama sangat menganjurkan agar jamaah yang sedang wukuf sebisa mungkin dalam keadaan wudhu. Hal itu karena wukuf adalah ibadah penting dan setiap ibadah utamanya dilakukan dalam keadaan wudhu. Selama wukuf di Arafah jamaah haji sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa, dzikir, tasbih, tahmid, atau beristigfar sebanyak mungkin. Atau juga membaca Ayat-ayat suci Al-Quran. Atau melanjutkan talbiyah yang dibaca sejak awal ihramnya. Dzikir yang paling afdhol dibaca selama wukuf adalah: ”laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu lahul mulku walhul hamdu wa huwa alaa kulli syaein Qadiir”. Jamaah yang sedang wukuf juga diperbolehkan untuk berbicara (yang baik-baik). Bahkan juga tidak dilarang tidur jika memang kelelahan. Demikian seterusnya hingga menjelang terbenam matahari, para jamaah sangat dianjurkan untuk keluar dari tenda-tendanya untuk berdoa di bawah langit yang terbuka. Rasulullah SAW melakukan itu, bahkan mengangkat tangannya tinggi ke arah langit. Jika matahari telah terbenam (masuk waktu magrib) maka para jamaah itu diperbolehkan untuk meninggalkan Arafah. Mereka tidak melakukan sholat Magrib di Arafah. Tapi melakukan sholat Magrib dan Isya dengan jama’ qashar di Muzdalifah. ​Kesimpulannya adalah Wukuf di Arafah itu merupakan salah satu dari rukun haji yang terpenting. Bahkan orang yang sakit keras pun jika sudah dalam keadaan ihram, wajib dibawa atau dihadirkan di Arafah walau dengan waktu yang sangat singkat. Arafah sesungguhnya menjadi sangat esensial dalam haji karena seperti yang pernah disampaikan bahwa haji adalah gambaran atau miniatur perjalanan (hidup). Wukuf jadi penentu haji sebagaimana kesadaran menentukan kehidupan seseorang. Hidup tanpa kesadaran berarti mengalami situasi lupa atau “nisyaan”. Dan bentuk kelupaan terbesar seseorang adalah lupa akan fitrahnya. Lupa fitrah itu berarti lupa Allah yang sejak awal penciptaan manusia komitmen untuk menjadikanNya sebagai Rabb. Ketika Allah terlupakan maka manusia akan lupa hakikat dirinya bahkan hakikat dan tujuan hidupnya. Realita ini digambarkan dalam Al-Quran: “mereka lupa Allah maka Allah menjadikan mereka lupa diri mereka sendiri”. Ketika seseorang lupa diri maka di situlah awal kehancurannya. Manusia sering tidak sadar tentang dirinya sebagai manusia yang spesial. Yang diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kemuliaan (ahsanu taqwiim). Yang seharusnya menjadikannya mulia dan melakukan hal-hal yang mulia. Karena lupa itu manusia menjatuhkan dirinya ke dalam kehinaan (asfala safiliin). Dan melakukan hal-hal yang tidak saja tidak mulia. Justeru seringkali melakukan hal-hal yang lebih hina dari hewan. Al-Quran menggambarkan: “mereka bagaikan hewan. Bahkan lebih jahat dari hewan”. Di Arafah itulah direnungi kembali keaslian fitrah manusia. Maka hal yang sering menjadi hijab antara manusia dan fitrahnya (dunia) ditanggalkan Sementara. Di Arafalah komitmen kefitrahan itu dikukuhkan dengan Ikrar “Tauhid” tadi:  (Laa ilaaha illalLah wahdahu Laa syarika lahu, lahul mulku walahul hamdu wa Huwa alaa kulli syaein qadiir). Wukuf di Arafah juga sekaligus mengingatkan akan hakikat hidup sebagai “wukuf” tempat singgah sejenak. Yang Sebentar lagi akan berakhir untuk kita kembali ke asal hidup sejati (Allah). Intinya wukuf Arafah menjadi ritual terpenting karena hanya dengan kesadaran tentang siapa Allah, siapa kita sebagai manusia, apa dan akan kemana hidup ini manusia memiliki nilai dalam hidupnya. Dan untuk hidup bermakna (valuable) inilah Islam dihadirkan sebagai petunjuk kehidupan. Semoga jamaah yang haji diterima dan mendapatkan haji mabrur. Amin! Subway station, 12 Juli 2022. (*)

Jangan Bandingkan Erdogan dengan Jokowi, Jauuh

BY FNN Kamis, 14 Juli 2022 11:32:15 0

 PRESIDEN Joko Widodo mengkritisi aksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan  yang membagi-bagikan minyak goreng dalam rangka untuk mengampanyekan anaknya Futri Zulya Savitri sebagai caleg di daerah pemilihan Lampung. Presiden Jokowi mengingatkan kepada Zulhas dan menteri lainnya untuk fokus bekerja. “Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan, ya, urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng,” katanya seusai menyerahkan bantuan sosial di Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Selasa (12/7/2022). Presiden Jokowi berharap harga minyak goreng curah bisa berada di kisaran Rp 14 ribu atau di bawahnya. “Tugas dari saya itu, jadi ke pasar-pasar mengecek, karena saya juga sama mengecek minyak goreng utamanya yang kami cek itu minyak curah, jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium,” jelas presiden. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung membahasnya dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (13/7/2022). Petikannya: Ini yang ramai juga ini soal kemarin Pak Jokowi menegur Mendag Zulhas yang berkaitan dengan yang disebut kampanye untuk putrinya di Lampung. Itu rame di Twitter. Tapi sebelum itu saya mengajak Anda juga keluar negeri sebentar, tapi juga ada urusannya dengan dalam negeri. Kemarin rame Pak Jokowi diwacanakan dapat Nobel Perdamaian karena ini berhasil mendamaikan Rusia dan Ukraina. Kan sampai sekarang serangan dari Rusia tambah gencar. Dan kita tahu bahwa sebenarnya tujuannya itu soal gandum. Jadi kalau mau gandum sebetulnya tirulah cara Turki. Karena, sekarang dia sedang membuat sebuah forum untuk mempertemukan Rusia dan Ukraina membahas soal ekspor gandum. Ya, jelas, profil Turki jauh di atas Indonesia. Kepemimpinan, ketegasan, dan terutama kekuatan militer Turki tetap dianggap punya kemampuan militer. Dan itu justru yang hendak dipamerkan. Jadi kemampuan diplomasi dan kemampuan militer itulah yang jadi dasar kenapa seseorang menyediakan diri untuk jadi semacam negosiator. Nah, Pak Jokowi datang dengan dua hal mines: kemampuan militer kita nggak dianggap oleh Eropa dan Rusia; Profil diplomasi kita juga rendah sekali. Jadi, Turki punya hak sebetulnya dan diharapkan oleh publik internasional untuk masuk di dalam negosiasi perdamaian. Tentu bisa dimulai dengan hal yang paling sederhana, problem di Eropa: pangan. Jadi diplomasi pangan dari Turki sekaligus memperlihatkan bahwa dia diterima sebagai tokoh. Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan itu bisa diterima sebagai tokoh yang punya profile tinggi, tanpa perlu dielu-elukan semua orang paham. Jangan membandingkan Erdogan dengan Pak Jokowi. Ya agak jauh. Walaupun nasionalisme kita menganggap ya Pak Jokowi, iya tapi ada fakta-fakta riil di dalam realitas politik global di mana Pak Jokowi nggak dianggap. Tapi, selalu kita bersedih karena faktor itu justru yang hendak di-push oleh buzer di dalam negeri supaya Pak Jokowi dianggap. Lainlah. Ini kan di dalam negeri boleh saja nipu-nipu, tapi kalau di luar negeri nggak mungkin. Nanti buzer justru musti masuk dalam forum internasional buat naikin profil Pak Jokowi. Ini beda dengan kalau dianggap kita tidak mendukung Presiden Jokowi. Justru kita mendukung Presiden Jokowi supaya hati-hati. Jadi Presiden Jokowi pergi ke dunia internasional justru kita dibuli. Kita membuli mereka yang mendorong presiden pergi ke dunia internasional sehingga dia dibuli habis dalam di luar negeri. Erdogan berbalik kan. Rakyat Turki tahu potensi Erdogan sehingga Erdogan nggak ngapa-ngapain juga di Turki orang juga anggap biasa saja karena memang dia punya profil. Justru internasional yang menganggap potensi perdamaian itu bisa dimulai oleh Turki, bukan oleh Indonesia. Tapi, nanti kita sudah tahu kok nggak nasionalis ya kok nggak membela. Bukan, tuan-tuan buzer. Anda harus paham bahwa player internasinal itu nggak peduli dengan nasionalisme Indonesia. Dia cuma peduli Indonesia punya apa untuk jadi semacam jembatan atau fasilitator. Kan itu intinya. Dan profil Erdogan ini unik karena dia bagian dari negara NATO, tapi dia juga hubungan dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Jadi saya kira memenuhi syaratlah. Belum lagi kalau kita mau jujur, letak Turki itu kan di antara Asia dan Eropa. Jadi untuk ketemu juga sangat mudah. Soal-soal seperti itu yang masih gagal diantisipasi oleh publik. Jadi Erdogan sepertinya juga kasih sinyal, sudahlah Mister Jokowi, sudah Anda tinggal di dalam negeri saja. Urus saja problem Anda dulu. Nanti saya beresin Eropa. Kira-kira begitu. Kan itu sinyal yang sekaligus melecehkan kita sebetulnya. Lain kalau Presiden Jokowi diminta oleh Erdogan untuk membantu dia sebagai juru damai. Atau Jokowi minta Erdogan. Jadi nggak dianggap Indonesia. Dan itu yang ingin kita pulihkan supaya Indonesia dianggap. Tapi selalu dianggap nanti saya sinis atau satire pada Presiden. Memang itu nyatanya. Jadi kemampuan kita untuk memperbaiki diri terhalang oleh kesombongan diri kita sendiri, seolah-olah kita bisa jadi jagoan di dalam pertarungan dua gajah. Lucu saja orang memaksakan diri, seseorang yang tidak well archite ..... secara diplomatik dan secara militer. Dan saya kira pertemuan ini juga penting buat Indonesia, karena membahas soal supply gandum dari Ukraina yang kita menjadi salah satu konsumen terbesarnya. Jadi sebenarnya pertemuan ini tidak hanya bisa dilihat sebagai sebuah upaya inisitor perdamaian, tapi justru dia lebih peduli dengan persoalan gandum, dan sekarang lebih sering soal pangan. Benar, mustinya Pak Jokowi beritahu bahwa Indonesia lagi bikin Food Estate, sehingga kita mau membantu juga buffer pangan dunia. Tapi kemarin itu beritanya justru buruk bahwa semua Food Estate Jokowi mangkrak. Jadi program pangan Jokowi justru mangkrak ratusan triliun rupiah. Itu yang ada dalam berita internasional juga. Jadi, bagaimana mungkin Pak Jokowi dianggap mampu untuk membantu diplomasi pangan kalau dia sendiri proyek dalam negerinya gagal semua. Ini sebetulnya fakta-fakta itu. Tapi seperti biasa juga kita tahu, ya itu kan artinya belum sukses kalau gagal. Iya, tapi artinya APBN kita sudah dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang secara strategis dulu dianggap bisa menghasilkan devisa kalau kita bisa penuhi pangan dalam negeri kita bisa juga penuhi pangan dunia.  Mangkrak semuanya itu. Beritanya beredar luas dan nggak ada keterangan kenapa dia mangkrak. Pasti salah strategi kan. Sementara lahan-lahan yang punya masyarakat adat sudah digusur untuk bikin food estate. Jadi bagian ini sebetulnya yang merisaukan kita. Hak rakyat adat untuk menikmati hasil buminya sudah nggak ada, sementara janji untuk food estate justru mangkrak. Jadi, kekonyolan itu yang harusnya kita perhatikan, terutama para buzer dan para pembela junto penjilat presiden. (Ida/mth)

Mahkamah Konstitusi Tidak Mengakui Kedaulatan Rakyat

BY FNN Kamis, 14 Juli 2022 09:44:53 0

Oleh: Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi MAHKOTA Pemilu itu adalah kejujuran dan keadilan. Tanpa itu, pemilu hanya akan melahirkan kecurangan dan itulah yang kita tentang bersama selama ini. Menggunakan starting Presidential Threshold (PT) 20 persen itu sudah tidak fair dan tidak adil sama sekali. Karena itu pula jangan berharap pemimpin yang terpilih nanti bisa jujur dan adil. Tetapi justru dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pasal 222 itu konstitusional, MK secara tidak langsung membiarkan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam pemilu terjadi. Kenyataan ini menggambarkan bahwa betapa MK memberikan ruang bagi kecurangan pemilu. Sebab, dari awal permainan itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga setiap orang tidak memiliki kesempatan yang sama, baik untuk memilih maupun untuk dipilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Maka tidak heran, bahwa protes terhadap putusan mahkamah itu merupakan bagian dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan MK. Sadar atau tidak sadar, MK telah kehilangan martabat dan kemuliannya sebagai penjaga konstitusi. Hakim MK itu disebut negarawan, maka dia dimuliakan. Tetapi, membiarkan ketidakjujuran dan ketidakadilan terjadi dengan mata telanjang, bahkan MK melegalkan itu dengan dalil konstitusional merupakan tragedi bagi Demokrasi dan rusaknya konstitusi. MK pun tidak berhak lagi menyandang kemuliaan itu. Betul bahwa putusan pengadilan itu harus kita hormati, tetapi kalau MK tidak menghormati dirinya sendiri, mengabaikan norma dan etika kemuliaan Mahkamah, bagaimana mungkin kita menghormati putusan MK itu? (*)

Ketua DPD RI Minta Tak Ada Lagi Kekerasan Terhadap Warga Wadas

BY FNN Rabu, 13 Juli 2022 21:43:41 0

Makkah, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta agar tidak terjadi lagi kekerasan yang menimpa warga Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.  Senator asal Jawa Timur itu berharap, dilakukan pendekatan humanis yang saling menguntungkan, terutama kepada warga.  “Hindarkan kekerasan. Tidak boleh lagi ada tindakan represif kepada warga Wadas dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah Wadas tahap dua,” kata LaNyalla, Rabu (13/7/2022). LaNyalla melanjutkan, warga Wadas sangat defensif terhadap petugas karena trauma pengalaman sebelumnya. Oleh karenanya, ia minta agar pendekatan tak boleh dilakukan dengan kekerasan, meski negosiasi menemui titik buntu. Meski terjadi ketidaksepakatan dan penolakan warga, tetap harus diupayakan jalan keluar terbaik, “tak boleh ada pemaksaan,” ujar LaNyalla. Menolak, dikatakan LaNyalla, merupakan hak masyarakat yang memiliki lahan. Ketika pemerintah memerlukan lahan untuk kepentingan PSN, maka pemerintah harus bijaksana dalam mengambil tindakan dan bersikap adil. “Apalagi warga Wadas terbelah, ada sebagian yang telah menerima ganti rugi dan ada sebagian warga yang menolak. Di sinilah diperlukan kebijaksanaan dan kedewasaan para eksekutor agar terdapat win win solution dan tetap mengedepankan permufakatan,” saran LaNyalla. Meski pemerintah telah melakukan pembayaran beberapa lokasi tanah warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah untuk tambang batuan andesit, penolakan masih terjadi.  Hal ini terlihat dari aksi yang digelar warga Wadas, Selasa, 12 Juli 2022.  Warga Wadas melakukan penolakan terhadap inventarisasi dan identifikasi tanah tahap kedua yang direncanakan dilakukan BPN/ATR pada 12-15 Juli 2022. Gerakan aksi Wadas dalam kegiatan tersebut diunggah di akun Santri Nahdliyin @FNKSDA, singkatan dari Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, pada 11 Juli 2022. (mth/*)

Bubarkan Mahkamah Konstitusi!

BY FNN Rabu, 13 Juli 2022 15:40:39 0

Bunyi pasal tersebut sangat jelas sehingga tidak mungkin bisa ada interpretasi lain: konstitusi itu tidak mencantumkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Terang-terangan, bertentangan dengan konstitusi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEJADIAN dungu terulang kembali saat Mahkamah Konstitusi (MK) berkilah/ berdalil bahwa Presidential Threshold (PT) 20%, untuk memperkuat sistem Presidensial. Memperkuat sistem pemerintahan Presidensial itu dengan: Menciptakan pemisahan kekuasaan antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif pada porsi, posisi dan perannya masing masing. Menciptakan sistem pengawasan (checks and balances) sehingga ada sistem kontrol, pengawasan dan penyeimbangan kekuasaan antara ketiga lembaga tersebut. Memberikan hak veto kepada Presiden dan kepada lembaga Legislatif hak veto dengan kewenangan masing masing. Bukan dengan Presidential Threshold 20%. Dungunya MK berubah menjadi lembaga suka ngarang-ngarang hukum karena ada tekanan, pesanan pihak luar yang ingin menguasai negara ini. Terlacak dengan jelas bahwa MK itu hanya kedok, pesan politik terselubung untuk melindungi kepentingan Pimpinan Partai Politik yang sudah terikat kongkalikong dengan oligarki untuk mengendalikan dan menguasai Pilpres 2024. MK bukan lagi penegak konstitusi. Tetapi menjelma menjadi lembaga yang melanggengkan pelanggaran konstitusi dan penjaga kepentingan oligarki. Alasan MK menolak Judicial Review (JR) PT 0% itu sangat mengada-ada, tidak profesional, sewenang-wenang alias tirani, hanya untuk mempertahankan UU yang merampas kedaulatan rakyat dan demokrasi, bertentangan dengan kepentingan publik dan konstitusi. Konstitusi Pasal 6A ayat (2) mengatakan “pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.  Bunyi pasal tersebut sangat jelas sehingga tidak mungkin bisa ada interpretasi lain: konstitusi itu tidak mencantumkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Terang-terangan, bertentangan dengan konstitusi. MK pasti paham bahwa DPR tidak mempunyai wewenang konstitusional sama sekali untuk mengubah konstitusi, termasuk melalui open legal policy. Maka, MK layak dibubarkan, dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.  Berbahaya .... rakyat bisa saja datang ke MK dan membubarkan MK, dengan caranya sendiri – kalau pemerintah tetap bersikukuh mempertahankan MK dan tidak segera membubarkan MK. Tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi pemimpin nasional akan sulit mengikuti kontestasi Pilpres 2024 selama ambang batas alias PT belum Nol persen atau masih tetap 20%. Jangan harap bisa lepas dari cengkeraman oligarki ekonomi dan oligarki politik. Siapapun Capres dan Cawapres yang bakal diajukan oleh partai politik, jangan harap mereka “bebas” dari oligarki. Karena mereka tak akan pernah bisa lepas dari oligarki. Satu-satunya lembaga yang bisa memotong oligarki secara yuridis ya MK. Tapi sayangnya, dari beberapa gugatan PT yang diproses tidak ada satupun yang dikabulkan MK. Maka, tidak salah jika ada tuntutan agar MK dibubakan saja. Karena, lembaga yang tadinya diharapkan bisa menjaga Konstitusi, ternyata justru sebaliknya. (*)

Kebaikan Sistem Pilpres Perwakilan Musyawarah di MPR Ala UUD 1945

BY FNN Rabu, 13 Juli 2022 14:08:44 0

Presiden Terpilih tidak punya hutang budi kepada Taipan atau Konglomerat, yang menjadi sebab Presiden tersandera, sehingga kebijakannya akan selalu pro konglomerat dan lupa pada rakyat. Oleh: M. Hatta Taliwang, Mantan Anggota DPR NASIB dan Hari Depan Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh Partai yang sudah kita ketahui keburukannya, tapi juga terlibat Utusan Daerah dan Utusan Golongan, ada Utusan Intelektual/Akademisi dalam penentuan siapa yang layak jadi Presiden Indonesia. Dengan demikian sudah lengkap representasi Rakyat untuk menentukan siapa yang layak menjadi Presiden, ada unsur keterpilihan (Partai) ada unsur keterwakilan (UG, UD, UI). Tinggal melaksanakan musyawarah dan memilih Presiden. Dijamin tidak lahir capres kelas tukang tambal ban. Karena dengan sistem Pilpres Perwakilan Musyawarah ala UUD 1945 Asli ini, dijamin tidak akan ada calon yang tidak berkualitas, karena Panglima TNI, Kapolri, Ketum NU, Ketum Muhammadiyah, para Sultan dll sebagai utusan Golongan/Utusan Daerah akan malu mengajukan capres di bawah standar kualitas mereka. Mata seluruh rakyat fokus ke gedung MPR Senayan. Kontrol rakyat lebih mudah jika ada penyimpangan. Tidak mudah melakukan penyuapan karena: Ada utusan Golongan misalnya Panglima TNI, Ketum Muhammadiyah yang jadi filter atau kontrol moral; Ada CCTV di semua sudut ruangan gedung; Bila perlu semua HP dipantau oleh KPK. KPK punya alat canggih itu; Isolasi anggota MPR seminggu sebelum Pilpres atau saat Sidang Umum sedang berlangsung; Pasti ada tokoh bangsa yang dicalonkan. Pendukungnya pasti memantau semua gerak gerik anggota MPR dan mengawasi seluruh proses Pilpres. Mereka bisa mengepung gedung MPR RI. Ormas, LSM, Mahasiswa dll tertuju matanya ke Gedung MPR ikut mengawasi jalannya Pilpres; Dan, Tidak semua anggota MPR bisa disuap. Pasti banyak juga yang punya nurani. Hampir semua parpol dan ormas melakukan pemilihan Ketumnya lewat proses perwakilan/musyawarah. Mengapa ketika memilih Presiden mesti Pilpres langsung? Padahal mereka tak pernah mengundang semua pemegang kartu anggotanya datang mencoblos saat memilih Ketumnya? Why mempertanyakan sistem Musyawarah ini yang sudah mengakar sebagai budaya bangsa dalam memilih pemimpin? Output sistem Perwakilan Musyawarah pada umumnya melahirkan Pemimpin  berkualitas, kecuali yang musyawarah pakai duit ala preman. Dalam contoh Muhammadiyah dan PKS, mereka membuktikan prestasi organisasinya membaik dengan menggunakan sistem musyawarah yang fair dalam memilih pemimpinnya. Dari pembiayaan negara dan pembiayaan pribadi capres boleh dibilang minim dibanding Pilpres Langsung. Presiden Terpilih tidak punya hutang budi kepada Taipan atau Konglomerat, yang menjadi sebab Presiden tersandera, sehingga kebijakannya akan selalu pro konglomerat dan lupa pada rakyat. Tidak sampai terjadi pembelahan yang mengarah pada perpecahan rakyat seperti dampak Pilpres Langsung. Sehingga Persatuan tetap terjaga dan terpelihara. Aparat keamanan lebih bisa konsenterasi ke hal-hal yang lebih produktif bukan hanya mengawasi rakyat untuk ditangkap. Ini adalah cara memilih Presiden yang bijak dan arif warisan pemikiran pendiri bangsa kita, tapi kita lempar ke tong sampah, dan kita telah durhaka sehingga bangsa ini menjadi rusak parah oleh lahirnya pemimpin bangsa yang lahir dari cara yang bertentangan dengan budaya bangsa kita. Silakan kita renungkan bersama, mau teruskan Pilpres Langsung ala kaum individualistik liberalistik ini? (*)

Gratifikasi Lili P. Siregar Wakil Ketua KPK, Tetap Harus Diproses

BY FNN Rabu, 13 Juli 2022 13:14:52 0

LANGKAH cepat Lili P. Siregar, Wakil Ketua KPK, yang mengundurkan diri itu cukup cerdik. Mungkin pikirnya, ketimbang dipecat. Lili mengundurkan diri lantaran kasus dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat, pada Maret 2022. Lili diduga menerima gratifikasi dari perusahaan BUMN, yaitu PT Pertamina. Berdasarkan informasi yang diterima, Lili mendapatkan tiket nonton MotoGP Mandalika di Grandstand Premium Zona A-Red dan fasilitas penginapan di Amber Lombok Beach Resort selama kurang lebih satu minggu. Lili awalnya dijadwalkan mengikuti sidang perdana pada (5/7/2022). Namun, Lili mangkir dari panggilan Dewan Pengawas KPK pada tanggal itu. Alasannya, Lili sedang menjalankan tugas dalam pertemuan Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 di Nusa Dua, Bali. Dewas KPK juga telah memeriksa sejumlah karyawan Pertamina yang diduga terkait dengan kasus ini. Termasuk Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati juga ikut diperiksa Dewas KPK di Gedung ACLC KPK pada Rabu (27/4/2022). Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan ini? Wartawan senior FNN Hersubeno Arief mendiskusikannya dengan Rocky Gerung dalam Kanal Hersubeno Point, Selasa (12/7/2022). Berikut petikannya. Yang paling menarik fokus perhatian publik berkaitan dengan korupsi adalah mundurnya wakil ketua KPK. Ini sejarah ya saya kira karena mudurnya itu dalam kondisi yang tidak mengenakkan. Ya, kalau masalah KPK sangat menarik ini, karena ini kan sebenarnya berkaitan dengan gratifikasi. Dan memang kalau wilayah Dewas itu wilayah etik dan kemudian kemarin dinyatakan dia gugur kasusnya karena dia sudah tidak lagi menjadi insan KPK karena permohonan pengunduran dirinya itu sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Tapi, kan ada kasus gratifikasi yang bagaimanapun juga masa iya kasus begitu dia mundur kemudian kasusnya gugur. Ya itu bahayanya. Seolah-olah ada pintu untuk menyembunyikan kejahatan. Jadi secara etis selesai memang. Tetapi yang dipersoalkan kenapa ada problem etis di situ? Apa kaidah yang dilanggar? Apakah hanya karena absensinya kurang? Tetapi kalau kaidah yang dilanggar adalah soal yang betul-betul mendasar, yaitu gratifikasi, maka gratifikasi yang mesti diproses kan? Kan kalau soal etis itu soal internal, tapi soal gratifikasi kan soal pidana. Jadi kita ingin supaya juga diterangkan mengapa Ibu Lili mengundurkan diri. Ya karena ada kesalahan di dia. Gampangnya begitu kan. Nah, kesalahannya apa? Kesalahan sopan-santun atau kesalahan yang sifatnya kejahatan pidana. Itu yang musti dipisahkan. Saya kira untuk bagian ini juga semua orang ngerti memang etis, kan sudah mengundurkan diri. Dan justru lebih bagus karena setelah mengundurkan diri maka pidananya bisa diproses, tak lagi diikat oleh semacam basa-basi, karena beliau masih pimpinan. Dan KPK mungkin lebih bagus bikin rilisnya bahwa dia sudah mengundurkan diri, tetapi kasusnya tetap akan kita proses. Atau kasusnya kita serahkan ke Kejaksaan. Itu lebih mudah daripada Presiden Jokowi menerima pengunduran dirinya lalu nggak ada konsekuensinya. Itu bisa jadi pintu untuk semua orang bisa melakukan hal yang sama. Kalau sudah minta maaf maka pidananya hilang. Itu banyaknya begitu kan? Dipakai seolah-olah pintu etis itu adalah untuk menghilangkan jejak. Padahal, pintu etis dibuka supaya jejaknya makin terlihat. Kan itu intinya. Dan kalau namanya gratifikasi, ini ada yang menerima dan ada yang memberi. Dalam kasus ini kan berkaitan dengan tiket dan kamar hotel dari Pertamina, yang disamarkan melalui biro travel yang terafiliasi dengan Patra Pertamina. Tapi ini memang dasar namanya ada adigium no perfect rrime, disebutkan bahwa di situ ketahuannya dari mana? Pembelian tiket pada bulan Februari kemudian ternyata di situ ada potongan pajaknya 11 persen. Padahal, ketentuan potongan pajak 11 persen dan harmonisasi di perpajakan itu baru berlaku pada tanggal 1 April. Jadi ini sebenarnya kasus yang terang-benderang. Jadi memang direncanakan untuk nipu kan? Itu intinya. Dan, betul ya sudah sebutkan saja ada gratifikasi, juga di dalamnya ada kejahatan-kejahatan lain. Mulainya dari situ. Kan gampang. Secara etis beliau sudah mengundurkan diri, artinya ada pengakuan kesalahan. Sekarang tinggal ditentukan kesalahan jenis apa yang beliau lakukan dan sudah berapa kali lakukan kejahatan yang kira-kira menyebabkan harus mengundurkan diri. Jadi pintu masuknya jelas. Sebut saja konstruksi pidananya terbaca, ya diproses dong. Itu hal yang mudah sekali. Jadi jangan seolah-olah KPK mau menghilangkan jejak yang sudah bisa dibaca dari awal bahwa ada pidana di situ. Karena KPK lagi disorot. Dan itu artinya di dalam KPK ada juga jenis-jenis yang sama yang kalau begitu bisa dihilangkan saja setelah keputusan etis selesai. Kan dulu Pak Firli (Ketua KPK Firli Bahuri) juga ada hal yang sama yang diingatkan orang. Jadi bukan karena Pak Firli jadi semacam preseden lalu yang sekarang juga tidak diproses pidananya. Tadi itu kan salah. Jadi mustinya juga yang dulu juga diproses. Jangan sekali-sekali menganggap bahwa ada hal yang bisa dijadikan dasar. Itu buruknya KPK. Dana pemburukan itu orang akan melihat kalau KPK hentikan proses kecurigaan pidananya. Ya, saya kira ini ujian menarik buat KPK karena mungkin orang kemudian akan bisa curiga kalau enggak diproses seperti sesama bus kota yang dilarang saling mendahului. Anda tadi sudah menyinggung soal Pak Firli. Pak Firli ini kan bahkan sebelum kemudian beliau jadi pimpinan sekarang ini kan juga ada kasus yang dilaporkan. Dia bertemu dengan orang yang diduga berperkara, dalam hal ini Gubernur NTB. Tapi kan kemudian dia tetap lolos bahkan terpilih jadi ketua KPK. Saya juga bertanya-tanya, bagaimana pola rekrutmen pemilihan ketua KPK ini. Karena dalam kasus Lili ini benar-benar standar moral yang harusnya dipenuhi oleh seorang pimpinan KPK nggak jalan. Dia misalnya pernah membantu untuk menagihkan piutang adik iparnya kepada Walikota Tanjungbalai yang sedang berperkara di KPK. Kemudian dia juga pernah bertemu dengan seorang kontestan atau kandidat dalam Pilkada yang mempengaruhi dia untuk mempercepat penahanan Bupati Labuhan Batu Utara. Ini yang juga jadi tersangka dan diproses di KPK. Jadi menurut saya semuanya ini berat dengan performance seperti itu. Memang, lama-lama orang anggap bahwa Dewas itu akhirnya nggak punya kemampuan untuk memberi sanksi. Kan kalau berturut-turut dilakukan oleh komisaris atau pimpinan KPK dan Dewas selalu menganggap bahwa ini cuma soal etis. Akibatnya orang tahu bahwa Dewas sendiri memang bermasalah, dipilih dari orang-orang yang lemah sebetulnya. Itu intinya. Jadi kalau kita sebut Dewas itu Dewan Pengawas, itu kan betul-betul oversight komite yang kedudukan moral dan kemampuan dia untuk bahkan dikasih sinyal saja orang takut. Sekarang berkali-kali Bu Lili ini melakukan hal yang sudah melanggar dan Dewasnya kasih sinyal ya nanti kita proses. Bukan itu. Artinya, Dewasnya sudah nggak dianggap. Jadi itu bahayanya kalau Dewas itu juga hanya sekadar dipilih untuk mengisi jabatan dan dianggap nanti ada fungsi pengawasan itu. Di mana-mana, di luar negeri di seluruh dunia, itu kalau disebut Dewan Pengawas atau oversight komite itu artinya orang yang betul-betul dia ngelirik aja orang sudah ngeri. Apalagi melanggar etis. Itu soalnya. Jadi kemampuan kita memang satu paket bahwa pemilihan ketua KPK, pemilihan Dewas, segala macam itu sama. Standarnya rendah. Jadi itu ininya kenapa kemudian terjadi semacam ya coba-coba dan Bu Lili kemudian masuk dalam cobaan yang terlalu banyak atau mencoba terlalu banyak. (Ida/mth)

Kasus Polisi Tembak Polisi, Semoga Tidak Ada Dramatisasi

BY FNN Rabu, 13 Juli 2022 12:01:55 0

Jakarta, FNN – Peristiwa “tembak-menembak” yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo masih terbilang belum terang-benderang. Apalagi, timbul kesan, masih ada yang berusaha ditutup-tutupi selama 3 hari sejak peristiwa yang terjadi di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, tersebut. Penembakan yang dilakukan Bharada E terhadap Yosua terjadi pada Jum’at, 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau lima sore. Tetapi kasus ini baru muncul ke publik setelah pihak keluarga Brigadir Yosua buka suara, Senin (11/7/2022). Brigadir Yosua bertugas sebagai driver istri Kadiv Propam, Ny. Putri Chandrawati Ferdy Sambo. Sedangkan Bharada E merupakan ajudan pribadi dari Kadiv Propam. Meski kejadian sudah berlangsung selama tiga hari, tapi dalam konferensi pers pertama Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan seperti menutup-nutupi informasi dan memberikan keterangan berbeda. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Selasa (12/7/2022), peristiwa penembakan yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam itu akan menjadi konsen publik juga. “Ada seorang sub ajudan atau sopir dari istri Kepala Divisi Propam yang ditembak oleh pengawal dari Kepala Divisi Propam, yakni Irjen Pol Ferdy Sambo, dan kasusnya katanya berkaitan dengan pelecehan seksual. Tapi media kemudian banyak memunculkan berbagai spekulasi,” ujar Hersu. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa seringkali kalau itu satu peristiwa yang dramatis dan menimbulkan banyak interpretasi, apalagi kalau itu berlangsung dalam wilayah di mana kekerasan tersebut seharusnya tidak berlangsung. “Karena kepolisian justru adalah alat-alat negara yang diberi perlengkapan kekerasan untuk melindungi rakyat,” tegas Rocky Gerung. Jadi, kalau diantara mereka tersebut terjadi ketegangan maka spekulasi bisa berkembang ke mana-mana. Dan tentu kita ingin melihat secara proposional apa tindakan dari kepolisian supaya kasus semacam ini bisa dikembalikan pada kondisi etis di kepolisian sendiri. “Tapi, kita tidak akan ikut campur. Kita ingin pantau, sebetulnya publik ingin tahu apa sebetulnya yang terjadi itu, supaya tidak ada dramatisasi, tidak ada .... yang macam-macam. Ya betul saya baca banyak komentar yang kemudian ke mana-mana,” ujar Rocky Gerung. Jadi sekali lagi, itu diperlukan semacam profesionalisme tingkat tinggi untuk mendudukkan masalah ini. Demikian juga profesionalisme yang sama dituntut dari KPK pada kasus Wakil Ketua KPK, Lili P. Siregar. (Ida/mth)

Ketua DPD RI Soroti Dirut Pertamina Rilis Harga Ekonomi Pertalite

BY FNN Selasa, 12 Juli 2022 19:35:41 0

Makkah, FNN – Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang merilis soal harga Pertalite yang seharusnya dijual Rp 17.200 per liter jika tanpa subsidi, mendapat sorotan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, jika menggunakan kata ‘seharusnya’, maka rakyat Indonesia juga ‘seharusnya’ tidak miskin, dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, bila dikelola sesuai Pasal 33 UUD 1945. “Jangan lagi pakai kata ‘seharusnya’, karena kalau pakai kata ‘seharusnya’, maka semua hal juga harus pada posisi ‘seharusnya’. Termasuk pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, seharusnya tidak berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand di Asia Tenggara,” urai LaNyalla, Selasa (12/7/2022). LaNyalla juga menyoroti penghasilan direksi dan komisaris Pertamina yang sebulan bisa mencapai miliaran rupiah, juga ‘seharusnya’ dikurangi jika dibanding dengan data yang menyatakan bahwa 150-an juta penduduk Indonesia berpenghasilan Rp 30 ribu per hari. “Data yang dirilis ekonom Anthony Budiawan jelas menyebut masih ada 150 juta lebih penduduk Indonesia dengan penghasilan 30 ribu rupiah per hari. Inikan juga ‘seharusnya’ meningkat, jika kita bicara menggunakan kata ‘seharusnya’,” beber LaNyalla. Oleh karena itu, membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Jangan bandingkan harga BBM dengan negara yang pendapatan per kapitanya jauh berbeda. Atau membandingkan dengan negara yang public transport-nya sudah beres. LaNyalla meminta Pertamina fokus saja mengurangi biaya ‘kemahalan’ dalam due process business-nya. Sehingga menjadi lebih efisien. Dan, jangan selalu menutupi business lost dengan dalih business judgment bukanlah sebuah kesalahan. Terhadap kebijakan B-30, LaNyalla berharap Pertamina berani menolak jika memang tidak efisien dari segi bisnis. Jangan hanya untuk menyerap CPO pengusaha Sawit kesulitan masuk pasar Eropa, maka disubsidi menjadi program B-30. “Sebab kalau nyata-nyata menguntungkan, sudah pasti kita bisa naikkan menjadi B-50 atau B-100. Tetapi ternyata kan B-100 menjadi lebih mahal dari solar murni yang diolah dari crude oil,” pungkasnya.   Diberitakan, Nicke menyebutkan, jika mengikuti harga pasar, seharusnya Pertalite dijual Rp 17.200 per liter. Sedangkan harga solar campuran minyak sawit atau biodiesel (B30) seharusnya Rp 18.150 per liter. Sementara saat ini, Pertamina menjual bensin dengan oktan 90 ini pada harga Rp 7.650 per liter. Dan menjual Bio Diesel di harga Rp 5.150 per liter. Dengan kata lain, setiap liter Pertalite disubsidi negara Rp 9.550 per liternya. Untuk B-30 disubsidi Rp 13.000 per liternya. (mth/*)

Anak Kiai Jombang Tersangka Pencabulan Tidak Dituntut Hukuman Kebiri, Terancam 12 Tahun Penjara

BY FNN Selasa, 12 Juli 2022 19:32:01 0

Surabaya, FNN – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memastikan tidak akan menuntut hukuman kebiri kepada tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati, Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT). Anak pengasuh Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Kiai Moch Muchtar Mu’thi, itu akan dijerat pasal berlapis dengan hukuman maksimum 12 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Mia Amiati berdalih, pihaknya tidak mendakwa MSAT dengan pasal kebiri karena hukuman tersebut belum berlaku di Indonesia. Ia telah menunjuk 10 jaksa untuk menangani kasus ini yang akan segera disidangkan karena berkasnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat (8/5/2022) lalu. Mia menjelaskan, jaksa menyusun dakwaan dengan pasal berlapis terhadap tersangka yang akrab disapa Mas Bechi. Yakni pasal 285 KUHP, 289 KUHP serta pasal 294 Ayat 2 KUHP tentang Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. “Berkas perkara pencabulan anak kiai Jombang diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Jumat (8/5/2022) lalu. Jaksa tidak akan menjerat tersangka MSAT dengan hukuman kebiri, karena UU yang mengatur tentang hukuman kebiri belum berlaku di Indonesia,” kata Mia dalam konfrensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Senin (11/5/2022) siang. Padahal, sesungguhnya sudah ada terdakwa yang divonis kebiri kimia yakni terpidana Muh Aris. Pengadilan Negeri Mojokerto memvonis Pedofil yang mencabuli 9 anak di bawah umur itu dengan hukuman pidana pokok, yakni 12 tahun penjara ditambah kebiri kimia. Namun Mia menyebutkan, ada pertimbangan lain Mas Bechi tidak dituntut hukuman kebiri kimia. Disebutkan, dakwaan terhadap pria 42 tahun itu hanya berdasar satu korban, sesuai berkas perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian. “Karena hanya satu orang saksi korban dapat diproses karena adanya pembuktian dari alat bukti dan didukung keterangan ahli yang mendukung kesaksian korban. Sedangkan korban lain menarik diri,” ucapnya. Diketahui, kasus pencabulan ini dilaporkan korban berinisial NA dengan terlapor Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT) pada 29 Oktober 2019 oleh korban yang berinisial NA. Namun, proses hukum berjalan lamban sehingga polisi baru menetapkan tersangka pada 2021 lalu setelah penanganan kasusnya diambil alih oleh Polda Jatim. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, MSAT tidak bersikap kooperatif dan selalu mangkir dari panggilan penyidik. Pria yang akrab disapa Mas Bechi itu kemudian ditetapkan sebagai buronan atau daftar pencarian orang (DPO) pada Januari 2022. Polisi baru berhasil mengamankan MSAT di lingkungan Ponpes Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (7/7/2022) malam melalui proses yang dramatis.  Sebelumnya, ratusan petugas gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang, yang mengepung kediaman tersangka sempat mendapat perlawanan dari santri dan pendukung putra Kiai Muchtar Mu’thi. Puluhan santri Ponpes dan pendukung tersangka berusaha menghadang petugas, bahkan sampai terjadi insiden penyiraman kopi panas yang mengenai Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha. Sementara, Kiai Muchtar, berupaya melindungi anaknya melalui jalur negosiasi dengan Kapolres di dalam ruangan. Kendati, pembicaraan itu sesungguhnya mengarah usaha menghalangi polisi agar tidak menangkap tersangka. Situasi semakin memanas ketika polisi berusaha merangsek masuk ke kediaman.  Saat itulah, massa pendukung tersangka sempat menyiramkan wedang kopi yang masih panas ke arah petugas. Parahnya, siraman air panas itu kebetulan mengenai tubuh Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha. Ratusan personel gabungan dari Polda Jatim dan Polres Jombang yang mengepung kediaman Ponpes Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, langsung melakukan tindakan tegas. Polisi mengamankan sejumlah orang yang menghadang dan diantara kerumunan yang menyiramkan kopi panas. Setelah menemui beberapa kendala, polisi akhirnya berhasil meringkus pria yang akrab disapa santri ponpes dengan panggilan Mas Bechi. Tersangka disebut-sebut bersembunyi dari pihak berwenang di ponpes sekaligus kediaman keluarganya. (mth)

Menag Ad Interim Perintahkan Pembekuan Ponpes Shiddiqiyah Jombang Dibatalkan

BY FNN Selasa, 12 Juli 2022 19:25:31 0

Jombang, FNN – Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur, segera dapat kembali beraktivitas setelah sempat dibekukan. Pasalnya, Menteri Agama Ad Interm Muhadjir Effendy telah memerintahkan Kementerian Agama membatalkan pencabutan izin operasional ponpes pimpinan Kiai Moch Muchtar Mu’thi tersebut. Muhadjir menegaskan, secara lembaga, Ponpes Shiddiqiyah, Jombang, tidak terlibat dalam kasus pencabulan santriwati itu. Sebab, menurut dia, perkara tersebut adalah masalah pribadi Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi. “Ponpes itu ada ribuan santri yang perlu dijamin kelangsungan belajarnya. Dan oknumnya (Mas Bechi) kan sudah menyerahkan diri. Begitu juga mereka yang telah menghalang-halangi petugas. Jadi Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala,” tandas Muhadjir, Senin (11/7/2022). Muhadjir Effendy ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menag Ad Interim untuk sementara waktu karena Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sedang melaksanakan ibadah haji. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menegaskan, Kementerian Agama akan segera menindaklanjuti perintahnya dengan mengembalikan izin Ponpes Shiddiqiyah. “Saya sudah meminta pak Aqil Irham, Plh Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya, secepatnya. Saya berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut,” tandas Muhadjir. Sebelumnya pondok pesantren menjadi sorotan setelah terjadinya peristiwa pencabulaan santriwati oleh Mochamad Subchi Azal Tsani yang merupakan putra dari pemimpin pesantren, Muhammad Mukhtar Mukthi. Pihak pondok pesantren kemudian dianggap sempat menghalang-halangi polisi untuk menangkap Subchi sehingga izinnya dicabut oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama pun mencabut izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyah pada 7 Juli lalu. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono menegaskan, pencabulan bukan hanya tindak kriminal yang melanggar hukum, melainkan pula perilaku yang dilarang ajaran agama. “Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” kata Waryono, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/7/2022). Waryono menambahkan, Kemenag akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, serta pihak-pihak terkait. Hal ini untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya. Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Abdussalam Shohib mengatakan pencabutan izin Pondok Pesantren Shiddiqiyah sudah semestinya menjadi pelajaran agar semakin serius dan berhati-hati dalam mengelola pesantren. “Jangan sampai pesantren dianggap sebagai komoditi, serta komitmen untuk taat hukum sebagai konsekuensi warga negara yang baik,” tutur Abdussalam saat dihubungi Ahad (10/7/2022). Terkait nasib santri dan santriwati di pondok itu, Abdussalam berpendapat yang paling baik diserahkan ke orang tuanya masing-masing. Selain itu, ponpes dapat bermusyawarah dengan wali santri untuk mengetahui keinginan mereka. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang, itu berpendapat, dalam situasi seperti ini yang paling penting adalah keamanan, kenyamanan, serta ketenangan santri, wali santri, keluarga pesantren, serta warga sekitar. “Apa tetap di Shiddiqiyyah, atau mau pindah, sebaiknya tidak ada yang mengintervensi. Karena itu hak mutlak orang tua santri,” ucapnya. (mth)

Menyelamatkan Indonesia Agar Tidak Masuk ke Mulut Nekolim China

BY FNN Selasa, 12 Juli 2022 19:03:42 0

Sebetulnya sejarah panjang pernah dialami oleh rakyat Indonesia. Pecah-belah yang dilakukan oleh politik penjajah Belanda. Sekarang yang melakukannya justru bangsa sendiri. Elit-elit politik. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BERBONDONG-bondongnya TKA China saat pandemi Covid 19 berlangsung menjadi pertanyaan besar bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia yang waras. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan negara bangsa ini. Dikabarkan pemerintah Presiden Joko Widodo telah menyetujui proyek OBOR yang diinisiasi oleh Cina. Diperkirakan tahap awal proyek raksasa Obor China sudah ditandatangani pada April 2019. Proyek ini bagi China untuk mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. Sebelumnya dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF-BRI), China sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali. Proyek OBOR China diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dengan China dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$ 91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun. OBOR dianggap menjadi visi geo-ekonomis China paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US $ 4 miliar, termasuk $ 900 juta yang telah diumumkan oleh China. China telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan yang ingin diraih China dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (people to people bond). Bung Karno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, pernah mengingatkan bahaya bentuk penjajahan model baru. Yaitu apa yang beliau sebut dengan neo-kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Penjajahan tidak lagi dalam bentuk koloni (menguasai wilayah bangsa lain), tapi dalam bentuk penguasaaan ekonomi dan ideologi. Makanya Bung Karno dulu mencanangkan gerakan BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri). Penjajahan nekolim ini sifatnya laten, nyaris tidak tampak secara fisik. Tetapi mengejawantah dalam bentuk berbagai ketergantungan negara berkembang – terutama yang kaya sumber daya alam – terhadap negara maju. Modus operandinya pun sangat sistematis dan, seakan-akan, sangat logis. Sehingga tanpa disadari sebuah negara berkembang semakin terkungkung ketergantungan terhadap negara maju, alih-alih mampu mandiri. Demokrasi liberal yang dipraktikan di Indonesia tak lebih dari usaha-usaha asing untuk pecah-belah terhadap bangsa Indonesia. Para elit bukan lagi penyambung lidah rakyat Indonesia. Seperti Bung Karno yang sangat memahami dan mengerti amanat penderitaan rakyat. Justru elit politik di negeri ini menjadi penyambung lidah para Nekolim untuk menguasai negeri ini. Maka tidak ada kamus pada otak elit politik untuk memandirikan bangsanya. Apalagi berdikari. Justru mereka menjadi agen asing untuk mempermulus Nekolim China. Menguasai negeri ini melalui proyek-proyek OBOR. Untuk mempelancar itu semua rakyat diadu-domba dengan melempar isu radikal, khilafah, pecah- belah. Yang satu Islam radikal, yang satu Islam Nusantara. Semua ini bagian desain untuk kepentingan Nekolim. Dengan demikian rakyat yang sebahagian umat Islam tidak bersatu dan melakukan protes. Sebetulnya sejarah panjang pernah dialami oleh rakyat Indonesia. Pecah-belah yang dilakukan oleh politik penjajah Belanda. Sekarang yang melakukannya justru bangsa sendiri. Elit-elit politik. Demi mendapatkan kesejahteraan sendiri. Perilaku elit ini sudah jamak di negeri ini. Dengan sistem politik demokrasi pasar bebas, maka semuanya dilakukan dengan jualbeli dan untung-rugi. Maka untuk menyelamatkan anak cucu kita, perlu kita melakukan Gerakan anti Nekolim China. Rakyat harus membangun kesadaran menyelamatkan negara bangsa untuk kembali ke UUD 1945 asli. “Diam kita ditindas. Maka bergeraklah menyelamatkan bangsa ini”. (*)

Setan Gundul Jadi Raja

BY FNN Selasa, 12 Juli 2022 12:47:46 0

Kalau pemilu/pilpres 2024 tetap dalam kendali oligargi, berapa lagi yang harus meninggal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MUNCULNYA Setan Gundul jadi Ratu itu berawal dari semaraknya mitos harapan munculnya ”Ratu Adil”. Pada tahun 2014 muncul di masyarakat mendambakan munculnya ratu adil yang bisa membawa perubahan negara untuk rakyat bisa keluar dari kesusahan dan penderitaan hidupnya. Oligarki yang licik dan cerdik, saat itu menangkap sinyal budaya/tradisi cerita wayang di Jawa dan Sunda yang awalnya ini bersumber dari mitologi Hindu-Jawa. Cancut taliwondo (bergegas), segera membuat cerita carangan (cerita keluar dari pakem) memoles cerita untuk menghipnotis rakyat bahwa saat ini benar-benar akan lahir Satrio Piningit (Ratu Adil) yang akan jadi raja bijaksana. Rakyat terbuai (terlena) dengan liciknya oligargi yang sempurna membuat lakonnya bukan Petruk jadi Raja tetapi yang muncul ”setan gundul jadi raja”. Makin lama permainan oligarki semakin menemukan momentumnya semua masuk dalam kendali sang dalang oligarki. Oligarki mengetahui sastra Jawa - Petruk Jadi Raja, masih hidup, khususnya masyarakat Jawa. Dengan canggih memanipulasi proses politik Petruk ”jadi- jadian sebagai raja”. Carangan tentang Ratu Adil khususnya di masyarakat Jawa mendatang akan tetap muncul dengan berbagai versi dan ragamnya. Pemahaman dan persepsi masyarakat Jawa sebagian meyakini bahwa filosofi harapan Petruk jadi raja karena percaya bahwa Petruk itu sejatinya para dewa yang secara filosofi ini sejatinya membela rakyat kecil, artinya jangan main-main dengan rakyat kecil. Dalam konteks kekuasaan, lakon ”Petruk Dadi Ratu” ini adalah sebuah carangan (cerita tambahan yang keluar dari pakem) dalam menghadapi persoalan-persoalan kekuasaan yang makin otoriter, tirani dan diktator. Lakon Petruk jadi raja itu sindiran terhadap kekuasaan tentang bagaimana jika rakyat kembali menarik mandat dari penguasa yang tidak amanah. Untuk mendobrak kemandekan, mendobrak ketidak adilan dan kezaliman. Dalam konteks politik kiwari, misalnya, dominasi oligarki mesti didobrak oleh rakyat agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hanya sebagai budak oligarki. Rakyat harus dijaga dari cerita karangan oligarki jilid selanjutnya, pada saat ini, jangan sampai terlena, tertipu dan terjerembab pada lubang yang sama. Pemilu 2014 menyisakan tipuan dan berlanjut pada pemilu 2019, oligarki mulai bengis. Kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (saat itu) mengungkap jumlah petugas penyelenggara Pemilu 2019 lalu, ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Kalau pemilu/pilpres 2024 tetap dalam kendali oligargi, berapa lagi yang harus meninggal. Saatnya Rakyat menggugat, sebagai pemilik kedaulatan - turunkan setan gundul sebagai raja. Tata kembali negara ini sesuai amanah UUD 1945 asli, agar negara bisa normal kembali - berburu waktu jangan sampai negara ini hancur gara gara raksasa Oligarki. (*)

Kasus Sri Lanka, Pengamat: Rakyat Lapar Bisa Melakukan Apa Saja Termasuk Usir Presiden dari Istana

BY FNN Selasa, 12 Juli 2022 11:17:18 0

Jakarta, FNN – Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa diserbu massa dan diusir dari Istana di Kolombo, dan sekaligus meminta agar Gotabaya mundur sebagai Presiden Sri Lanka. Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan, aksi massa di Sri Lanka itu bisa terjadi di negara manapun termasuk Indonesia, jika kehidupan rakyat menderita, kelaparan terjadi di mana-mana dan kemiskinan terus meningkat. ”Di saat ekonomi sebuah negeri hancur dan terpuruk, rakyat kesulitan dan kelaparan, aksi massa di Sri Lanka bisa terjadi di negara manapun termasuk di Indonesia. Karenanya pemerintah harus mewaspadainya, terutama dalam membuat kebijaksanaan yang mensejahterakan rakyat,” kata Jerry, Ahad (10/7/2022). Pakar Politik AS ini menuturkan, budaya, politik dan ekonomi antara Sri Langka dan Indonesia ada sedikit persamaan. Sebelum jatuh Sri Langka bisa dikatakan makmur seperti Indonesia. Hal ini berbeda dengan Bangladesh yang jauh lebih baik secara ekonomi dan politik dengan Indonesia. ”Memang kemiskinan, utang, pengangguran dan inflasi merupakan pemicu terjadi kerusuhan dalam sebuah negara. People power bisa saja terjadi di Indonesia jika pemerintahan Jokowi tak berpihak pada rakyat. Selain itu jika program yang dilakukan Presiden Joko Widodo juga hanya kepentingan kaum elitis, utang tak bisa ditekan dan pembangunan infrastruktur terus dikebut,” ungkap doktor jebolan American Global University. Ia juga mengatakan Sri Lanka menyukai utang terhadap China. Akibatnya, Sri Lanka menjadi negara defIault atau gagal membayar utang sehingga Sri Lanka menjadi negara bangkrut. Tercatat utang luar negeri Sri Lanka per akhir 2021 adalah US$ 50,72 miliar. ”Kejadian ini sama persis dengan Indonesia yang suka ngutang. Bayangkan utang kita sudah tembus Rp7000 triliun,” jelasnya. Saat ini pemerintah memasang target defisit APBN tahun 2022 sebesar Rp 840,2 triliun atau setara 4,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini lebih rendah dari perkiraan defisit sebelumnya yang sebesar Rp 868 triliun atau setara 4,85% dari PDB. Utang SBY dalam 10 tahun Rp1.300 trillun tapi Jokowi hanya 4 tahun utangnya sampai Rp 1.809 triliun. ”Jadi saat SBY turun tahta utang kita Rp2.700 triliun. Jadi era Jokowi utang Jokowi naik dramatis Rp4.300 triliun dan bisa mencapai Rp5.000 sampai Rp6.000 triliun,” tegasnya. Menurut Jerry, selain Jokowi tak mampu mengurus negara juga diperparah lagi dengan para menterinya yang tak berkompeten serta amburadul. Jerry pun menyarankan jika peristiwa yang dialami Sri Lanka tidak ingin terjadi di Indonesia maka diminta agar tidak membuat rakyat susah. Selain itu jalani program nawacita, dan rela berkorban untuk rakyat. Sementara itu, ekonom dan pengamat politik Anthony Budiawan menegaskan, dalam peristiwa yang dialami Sri Lanka maka rakyat mempunyai hak penuh untuk menurunkan presiden yang gagal dan menyulitkan kehidupan masyarakat. “Menurunkan presiden merupakan hak kedaulatan rakyat, hak tertinggi dalam bernegara, sah menurut konstitusi. Ini bukan pemberontakan, tapi kebangkitan rakyat melawan tirani,” tegasnya. Artinya, people power adalah wujud melawan pemerintahan yang sewenang-wenang. People power merupakan wujud kebangkitan kedaulatan rakyat melawan diktator dan tirani. Presiden seharusnya memenuhi tuntutan rakyat, mundur: bukan malah melarikan diri, karena akan terus dikejar. Administrator Program Pembangunan PBB (UNDP), Achim Steiner pada Kamis (7/7/2022) seperti dimuat NDTV mengatakan, krisis ekonomi parah yang dialami Sri Lanka harus menjadi peringatan bagi dunia. Lantaran dapat menciptakan krisis lainnya, termasuk politik dan keamanan. PBB memperingatkan, dampak dari perang di Ukraina yang terlarut-larut dapat membuat semakin banyak negara kewalahan dan berisiko mengalami krisis ekonomi yang sama seperti di Sri Lanka. ”Kami menyaksikan serangkaian peristiwa tragis yang sedang berlangsung di Sri Lanka saat ini yang seharusnya menjadi peringatan bagi siapa saja,\" kata Achim Steiner. Diketahui, krisis ekonomi yang dialami Sri Lanka membuat situasi negara tersebut makin memanas. Terbaru, ribuan demonstran menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa untuk mengundurkan diri. Massa menyerbu rumah dinas Gotabaya Rajapaksa dan mengusirnya dari istananya di Kolombo, Sabtu (9/7/2022). ”Gotabaya Rajapaksa tampak dikawal meninggalkan kediamannya. Diketahui, evakuasi terhadap orang nomor 1 di Sri Lanka itu dilakukan sebelum massa menyerbu. \"Presiden dikawal ke tempat yang aman,” kata sumber pertahanan kepada AFP. Diketahui, Sri Lanka telah dinyatakan bangkrut akibat krisis berkepanjangan. Selama berbulan-bulan, negara berpenduduk 22 juta jiwa ini telah menderita kekurangan makanan, bahan bakar, dan pemadaman listrik serta mengalami inflasi yang tinggi. Hal itu menyusul setelah pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital. (mth)

Tewasnya Brigpol Nopryansah, IPW : Kapolri Harus Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta

BY FNN Selasa, 12 Juli 2022 10:41:38 0

Jakarta, FNN – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atas tewasnya Brigpol Nopryansah Yosua Hutabarat, ajudan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Demikian siaran pers yang disampaikan IPW pada Senin, 11 Juli 2022. Hal ini untuk mengungkap apakah meninggalnya korban penembakan terkait adanya ancaman bahaya terhadap Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo atau adanya motif lain. Oleh karena itu, IPW mendesak pimpinan tertinggi Polri harus menon-aktifkan terlebih dahulu Irjen Ferdy Sambo dari jabatan sebagai Kadiv Propam. Alasannya, pertama, Irjen Ferdy Sambo adalah saksi kunci peristiwa yang  menewaskan ajudannya itu. Hal tersebut, agar diperoleh kejelasan motif dari pelaku membunuh sesama anggota Polri. Alasan kedua, Brigpol Nopryansah Yosua Hutabarat statusnya belum jelas apakah korban atau pihak yang menimbulkan bahaya, sehingga harus ditembak. Alasan ketiga, locus delicti terjadi di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Karena itu agar tidak terjadi distorsi penyelidikan maka harus dilakukan oleh Tim Pencari Fakta yang dibentuk atas perintah Kapolri, bukan oleh Propam. Dengan begitu, pengungkapan kasus penembakan dengan korban anggota Polri yang dilakukan rekannya sesama anggota dan terjadi di rumah petinggi Polri menjadi terang benderang. Sehingga masyarakat tidak menebak-nebak lagi apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Pasalnya, peristiwa ini sangat langka karena terjadi di sekitar Perwira Tinggi dan terkait dengan Pejabat Utama Polri. Anehnya, Brigpol Nopryansah adalah anggota Polri pada satuan kerja Brimob itu, selain terkena tembakan juga ada luka sayatan di badannya. ”Peristiwa tragis tewasnya Brigpol Nopryansah Yosua Hutabarat dikabarkan terjadi pada Jumat, (8 Juli 2022) sekitar 17.00 WIB. Selama tiga hari, kasus itu masih ditutup rapat oleh Polri yang memiliki slogan Presisi,\" beber Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. (mth)

Memori SMS Haji Untuk Hati

BY FNN Selasa, 12 Juli 2022 10:00:13 0

Dengan mengenakan pakaian ihram jamaah haji menanggalkan pakaian harian sebagai pejabat, pimpinan, golongan, juragan, dan sebagainya sehingga terwujudlah kesamaan dan kerendah diri di hadapan Allah maupun sesama. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta IBADAH haji merupakan pengalaman beragama yang luar biasa dan sangat layak untuk diabadikan, baik dalam tulisan, gambar hidup (video) ataupun gambar mati (foto/lukisan). Bersama sahabat Ustadz Ir. H. Ibnu Sholeh, MM (almarhum) saya mencatat pengalaman haji pada tahun 2007/2008 dalam buku 99 SMS Haji untuk Hati (Jakarta: Zaman, 2009). Di antara sms-sms haji yang dimaksud adalah sebagai berikut.    Pesan dari mimbar Jumat Masjidil Haram: Muslim niscaya menjunjung tinggi persaudaraan, tolong menolong, kesungguhan, dan taqwa. (QS al-Baqarah/ 2:284-286). labbaik allahuma labbaik. Thawaf adalah simbol gerak dan sa’i adalah simbol usaha. Mukmin akan terus hidup bila mau bergerak dan berusaha. Untuk menunaikan shalat arba’in di Masjid Nabawi haji singgah di Madinah sekurang-kurangnya delapan hari. Siapa yang telah menunaikan shalat arba’in niscaya dapat menunaikan shalat berjamaah di kampung halamannya. Haji adalah perjalanan untuk evaluasi diri yang memberikan berbagai manfaat duniawi dan ukhrawi. Haji adalah mudik ke rumah Allah swt. Allah bersaksi kepada para malaikat, bahwa Ia telah mengampuni para haji yang wuquf di Arafah. Di Tanah Suci, maupun di mana saja engkau berada, Allah tidak berada jauh darimu. Karena itu cobalah untuk menggapai-Nya. Allah lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan  kita kepada diri kita sendiri. Allah memilih orang-orang (para nabi, Ratu Saba`, Maryam), waktu (akhir malam, fajar), hari (Jumat, Senin, Kamis), bulan (puasa, haji), tempat (Mekah, Baitulmaqdis), bilangan (dzikir, shalat, puasa), bahasa (Arab) dengan segala hikmahnya. Jamaah haji bebas menunaikan shalat menurut pengetahuan atau madzhab yang diikutinya, tanpa mengusik pihak lain yang menunaikan ibadah dengan cara yang berbeda-beda. Labbaik allahumma labbaik… Ya Allah aku mendengarkan panggilan-Mu, aku akan memenuhi seruan-Mu dalam al-Quran dan sunnah Nabi-Mu, menjalankan perintah, dan meninggalkan larangan-Mu kapan saja dan di mana pun aku berada. Di atas sana, di Gua Hira, Nabi Saw menyendiri, merenungkan umat dan mencari jalan keluar dari gaya hidup jahiliyah. Di sana Allah mengirim Jibril membawa amanat risalah untuk hamba pilihan-Nya. Sebagian jamaah haji sempat mengunjunginya. Haji itu mudah. Kegiatan yang dilakukan ialah ihram, wuquf di Arafah, thawaf ifadhah, sa’i dan tahalul. Ibadah haji adalah langkah maju “pembebasan diri” dari penghambaan kepada tuhan-tuhan palsu, menuju penghambaan kepada Tuhan Yang Sejati. Para haji berseri-seri wajah mereka, karena berada di sekitar rumah Allah, singgah berhari-hari di Serambi Surga. Siapa yang berhaji dan memaknai haji dengan benar, maka surga adalah ganjarannya. Ibadah haji, sebagaimana ibadah-ibadah lain, diperuntukkan bagi kehidupan di dunia ini, agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ibadah haji mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan rahmat, dan pengampunan-Nya, serta meredam panasnya dosa-dosa. Karunia-Nya melimpahkan kenikmatan dan kesyahduan bersama-Nya di Rumah Suci-Nya: Ka’bah. Ibadah haji adalah evolusi manusia menuju Allah. Ibadah haji mengandung pertunjukan tentang Masjidil Haram, Mas’a, Arafah, Muzdalifah dan Mina, dengan simbol-simbol Ka’bah, Shafa, Marwah dan upacara kurban. Dalam pergelaran haji engkau adalah aktor utamanya. Engkau berperan sebagai Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Setiap Muslim yang berhaji diajak untuk berpartisipasi dalam ‘pertujukan’ akbar ini. Dalam haji semua orang sama. Tidak ada pembedaan berdasarkan ras, jenis kelamin ataupun status sosial. Semua adalah satu dan satu adalah semua. Dalam haji si kecil datang menghadap Yang Maha Besar, si lemah datang kepada Yang Maha Kuat, si pendosa menghadap kepada Sang Maha Pengampun, menumpahkan segala asa yang terpendam dalam doa di hadapan-Nya. Tumpahan dan derai air mata hamba yang meledakkan rindu kepada Allah adalah pemandangan rutin setiap kali mengunjungi Ka’bah. Inikah yang membuat sumur Zamzam tak pernah kering mengobati dahaga jutaan umat dari waktu ke waktu? Allahu Akbar... inilah Ka’bah yang kita telah bertahun-tahun shalat menghadap ke arahnya, kini ia berdiri agung dan anggun di hadapan kita. Muslim dari seluruh dunia berjalan mengitari Rumah-Nya. Ka’bah, Masjidil Haram, Arafah dan lain-lain semula merupakan nama-nama yang hanya terbayang dalam angan-angan. Memimpikan pun aku tidak berani. Tapi kini semua itu adalah kenyataan. Ya Allah, tak ada yang mustahil bila Engkau kehendaki. Persiapan perjalanan ke Madinah Munawwarah menggugah kerinduan untuk ‘napak tilas’ hijrah Nabi Saw dari tanah kelahiran beliau yang dicintai menuju tempat yang direstui Allah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Setiap jamaah haji disapa Allah Swt di Rumah-Nya dengan cara-cara tersendiri. Setiap haji mempunyai pengalaman emosional, intelektual, ritual, spiritual, dan sosial sendiri-sendiri. Masing-masing mendapat sambutan menurut kehendak-Nya. Ketika di Raudhah rasanya seperti ada yang mempersilakan saya shalat di situ dalam waktu cukup lama. Di sana aku pun berdoa: ”Ya Allah, mudahkanlah jalan bagi kami untuk meneruskan risalah Nabi-Mu.” Perjalanan panjang Mekah-Madinah menghadirkan bayangan perjalanan hijrah yang ditempuh Nabi Saw dan para sahabat beliau yang mulia. Kami cukup menempuhnya kurang dari 7 jam, sedangkan baginda Rasul tidak kurang dari 7 hari. Cara jamaah haji mengungkapkan kerinduan kepada Nabi saw bermacam-macam. Ada yang membacakan shalawat, mengusap-usap pintu makam beliau, menyelipkan amplop surat dan foto ke dalam makam, dan mengambil gambar dengan kamera. Ibadah haji membukakan kepada Muslim cakrawala baru yang terang dan jalan bebas hambatan untuk berhijrah menuju Allah Yang Maha Kuasa. Para haji yang datang ke Tanah Suci membawa bahasa daerahnya sendiri dan Allah niscaya mendengarkan seruan hamba-hamba-Nya, dalam bahasa apa pun Muslim berdoa. Lafal adzan dan iqamah adalah ungkapan yang paling familiar bagi jamaah haji di Tanah Suci, sedangkan di jalan-jalan mereka selalu mendengar sopir angkot atau kernet yang berteriak-teriak, ”Ya hajj...thariq ya hajj...” (Pak/Bu haji, beri kami jalan). Setiap haji yang hendak pulang kampung selayaknya “nyuwun sangu” (minta bekal) kepada Allah agar dapat menjalani kehidupan di masyarakat dengan lebih bermakna. Ibadah haji memberikan inspirasi untuk mengisi celah kosong dalam kehidupan mukmin dengan cita-cita agar hidupnya berfaedah selama-lamanya. Setiap orang dibentangkan jalan oleh Allah untuk meraih cita-cita mulia. Pada bulan haji langit Makkah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah serta Madinah penuh sesak dengan para malaikat yang ditugaskan Allah mengatur para tamu yang datang dari seluruh penjuru dunia dengan berjuta permohonan, harapan, dan cita-cita. Ibadah haji adalah panggilan Tuhan secara primordial dan azali, karena ketika ruh dihembuskan ke dalam jasad semasa di dalam rahim ibu, masing-masing telah diminta untuk bersaksi bahwa Allah Tuhannya. Perjalanan dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya, para haji mendapat hidangan pemandangan yang monoton. Bukit berbatu dan padang pasir yang terhampar luas. Sejumlah bangunan megah di Tanah Suci didirikan di atas bukit. Dilihat dari tata letak benua, Ka’bah Baitullah di Makkah berada di tengah-tengah bumi yang jaraknya dari tiap-tiap benua relatif sebanding. Dalam ibadah haji muslim berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari Mekah ke Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan ke Mekah lagi, seperti perjalanan ruh dari alam arwah ke rahim ibu, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar, dan alam akhirat. Ada jamaah haji yang hendak memasuki Masjidil Haram, tetapi tidak menemukan pintunya, dan ada pula yang telah memasuki Masjidil Haram, tetapi tidak melihat Ka’bah. Haji mabrur niscaya amanah, ringan tangan, berkata, dan berbuat jujur, ramah, tabah, tawakal, serta suka musyawarah; berhias akhlaqul karimah. Haji Mabrur itu suka mengajak berbuat kebaikan, bekerja keras, dan menghargai waktu. Haji mabrur itu tabah, sabar, dan pemaaf. Siapa yang tidak mau memaafkan orang lain, ia meruntuhkan jembatan yang harus dilaluinya. Haji mabrur niscaya mencintai kebaikan, yakni apa yang dinyatakan baik oleh agama, apa yang dipandang baik oleh akal, dan apa yang dinilai baik oleh orang banyak. Ibadah haji menumbuhkan ikatan antara dirinya dengan orang-orang lain yang mendorongnya berbuat demi kemaslahatan umum. Ibadah haji menyempurnakan kemanusiaan manusia. Ibadah haji menginsyafkan bahwa kadang-kadang kesalahan kecil dapat menghapuskan jasa besar, dan ada kalanya jasa kecil dapat menghapuskan kesalahan besar. Ibadah haji menginsyafkan mukmin bahwa harta dan tahta atau pangkat dan jabatan bukanlah ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah Swt, karena semua itu harus ditanggalkan ketika seseorang telah memasang niat untuk mengunjungi Allah di Rumah-Nya. Ibadah haji menggambarkan kepulangan kita kepada Allah Yang Maha Sempurna, yang menunujukkan suatu gerakan yang pasti menuju kesempurnaan, kebaikan, keindahan, pengetahuan, dan nilai-nilai. Momentum ibadah haji adalah kesempatan manusia mengadukan kepada Allah segala pengalaman hidup dan suka duka, serta memohon tambahan bekal untuk menjalani kehidupan pada masa berikutnya. Dengan mengenakan pakaian ihram jamaah haji menanggalkan pakaian harian sebagai pejabat, pimpinan, golongan, juragan, dan sebagainya sehingga terwujudlah kesamaan dan kerendah diri di hadapan Allah maupun sesama. Pakaian ihram yang seragam meniadakan perbedaan kelas dan budaya. Yang kaya dan miskin berkumpul bersama. Pakaian ihram sama demokratisnya dengan kain kafan. Di bawah talang air dari emas yang menyembul dari atas Ka’bah seseorang berdoa, “Pada hari itu, ketika naungan yang ada hanyalah milik-Mu, bawalah aku dalam lindungan-Mu, Tuhan, dan biarkan aku minum dari palung sang Nabi untuk memuaskan rasa hausku selamanya.” Padang Arafah, selain tempat berkumpul etnis terbanyak, juga tempat air mata tumpah. Jutaan orang menangis bersamaan karena dosa-dosa yang diperbuat. Semoga Allah mengampuni hamba yang lemah ini. Amin. Tidak sedikit orang yang mengusap-usapkan sorban dan pecinya agar dapat berkah di mimbar, makam Nabi Saw, dan tempat-tempat yang dimuliakan, baik di Mekah maupun Madinah. Banyak orang yang mengalami peristiwa istimewa, unik, dan misterius di Tanah Suci yang dapat menambah keimanan akan adanya malaikat Allah yang gaib. Seorang ibu setiap kali melempar jumrah batunya kembali mengenai dahinya. Labbaik allahumma labbaik... Labbaika la syarika laka labbaik... Innal hamda wanni’mata laka wal mulka la syarika laka... (*)

Istana Sri Lanka Diduduki Massa, Rocky Gerung: Kekuatan Rakyat Itu Tak Perlu Ditakuti, Mereka Gembira Kok

BY FNN Selasa, 12 Juli 2022 09:37:01 0

DALAM Kanal Rocky Gerung Official, Senin (11/7/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan pengamat politik Rocky Gerung juga membahas masalah Srilanka. Berikut petikannya. Oke, tadi Anda sudah mulai menyinggung soal Sri Lanka dan ini fenomenanya luar biasa. Foto-fotonya unik, tapi kita juga miris lihat bagaimana rakyat di sana selfie di ruang tidurnya presiden, berenang di kolam renangnya presiden. Dan yang paling unik menurut saya dari semua itu adalah mereka menikmati siaran televisi dari ruang tengahnya istana presiden Sri Lanka dan mereka melihat siaran langsung aksi yang mereka lakukan sendiri. Ini konyol. Ini kalau orang Indonesia takut nanti akan terjadi semacam Sri Lanka, ya bayangin saja orang mau seneng-seneng, mau masuk istana. Kita bayangin Istana Presiden Jokowi misalnya didatangi buruh, lalu buruh datang ke situ lihat ke segala macam arah, ada TV mereka lihat sendiri demo temannya di luar kan. Kita membayangkan saja karena hal itu bisa terjadi. Itu pula terjadi di Istana Malacanang terjadi ketika ’98, sekarang terjadi di Sri Lanka. Jadi semua hal itu bisa berlangsung, terjadi di Afganistan juga kemarin. Jadi soal-soal yang kita sebut kekuatan rakyat itu tidak usah ditakuti. Rakyat bisa bergembira kok. Coba tanya di Srilanka tuh, ratusan ribu orang menyerbu istana, ada darah tumpah? Nggak ada tuh. Biasa saja. Mereka pesta tuh. Ini juga dapat inspirasi bahwa gerakan people power Indonesia, supaya biasa saja. Pemerintah tidak usah taruh KUHP di situ. Karena rakyat hanya ingin tagih janji Presiden Jokowi itu. Dan janji itu kita bandingkan dengan janji Rajapaksa di Sri Lanka yang gagal. Tadi itu baca berita dari Argentina menteri keuangannya mengundurkan diri karena inflasinya 60% dan dia tidak bisa atasi.  Jadi, itu terhubung dengan keadaan kita. Kita mungkin Menteri Keuangan Indonesia, jadi dari Sri Lanka ke Sri Mulyani itu dekat sekali itu sebetulnya. Kita kan mengingatkan agar jangan sampai hal itu terjadi. Walaupun mereka bergembira, tapi tidak eloklah kalau ditonton dunia, kalau itu sampai terjadi di Indonesia. Supaya hal semacam ini terhindarkan dari kita kiranya cara yang paling mudah adalah dengar saja suara rakyat, apa sih maunya rakyat, jangan maunya para oligarki kan. Tapi KUHP dirancang supaya rakyat nggak boleh menghina pemerintah. Tapi kan rakyat bilang kami tidak menghina, hanya ingin ikut bergembira di istana presiden, ikut mandi-mandi. Mungkin kita masih bisa membayangkan bahwa itu nggak akan terjadi di Indonesia, tapi seluruh komponen analisis kita: sosiologi, ekonomi, global politik, ada di depan mata dan itu sangat mungkin crossfire-nya melalui gerakan buruh dan gerakan mahasiswa yang akan memimpin secara konseptual. Jadi, sebetulnya keadaan kita betul-betul cemas dan kecemasan itu justru yang memungkinkan kita berpikir bahwa kalau misalnya tertutup seluruh peluang perubahan, termasuk ditolaknya presidential threshold, maka siap-siap tambah saja televisi dan bikin kolam renang baru di istana supaya rakyat bisa bergembira di sana. Karena kolam yang ada kolam cebong. Itu susah kita berenang di situ. Iya, oke. Saya kira ini fenomena-fenomena menarik karena ini terjadi di depan mata kita, terjadi di Sri Lanka yang dramatis. Sebelumnya sebenarnya terjadi juga di Pakistan, perdana menterinya juga dijatuhkan karena berhubungan dengan China, itu yang disebut sebagai “the crap”......, jebakan hutang China. Dan kalau kita ngomong begini ini kita juga dulu ingat fenomena di negara-negara Arab yang disebut “Arab Spring”, itu karena menjalar. Karena ini kan kayak “Domino effect” yang sangat menjalalar. Dan sekarang bisa saja terjadi “Asian Sprint” gitu. Itu yang saya kira musti diwaspadai karena ada kesamaan persoalan Srilanka dengan Indonesia. Di Sri Lanka itu yang sangat serius itu ada pembangunan pelabuhan Hambantota, pelabuhan laut dalam yang sudah diserahkan pada China. Kemudian ada pembangunan yang tidak jauh dari situ, sekitar 11 mil dari situ, namanya Bandara Matala Rajapaksa. Itu semua di kampung halamannya Pak Rajapaksa. Dan itupun sekarang menjadi bandara yang sangat sepi karena jaraknya itu hampir 230 km dari ibukota Srilanka. Bayangkan ketika Anda mau ke Sri Lanka, Anda mendarat di Bandara itu, Anda perlu perjalanan tiga jam menuju ke ibukota Srilanka. Nah ini kan persis seperti yang terjadi kemarin saya saat menonton Direktur KAI memaparkan bagaimana problem PT Kereta Api Cepat China yang kemungkinan akan mulok lagi karena dananya belum turun. Seluruh analisis itu dengan mudah kita tahu dari awal karena begitu sinyal mark up itu kita tahu bahwa ini sebetulnya upaya untuk cari uang di depan dan ternyata gagal karena resesi ekonomi dunia menyerbu Indonesia. Jadi fasilitas-fasilitas yang disebut sebagai infrastruktur yang dibanggakan Presiden Jokowi itu akhirnya hanya akan dianggap sebagai rencana di atas, termasuk IKN. Rencana di atas laptop Pak Jokowi itu. Dan, presiden tetap masih ngotot, sisakan anggaran untuk IKN, seluruh keuntungan surplus anggaran itu enggak boleh dipakai karena disiapkan untuk IKN. Jadi kekacauan ini juga akan merembet pada soal-soal lain. Dan orang masih ingat bagaimana Presiden Jokowi ngotot supaya IKN itu tetap dijalankan, ini sama seperti Presiden Rajapaksa ngotot supaya bandara tetap dijalankan. Kan infrastruktur itu sebetulnya menggoyahkan kemampuan kita untuk bertahan. Tetapi nanti akan ada tokoh-tokoh dari istana yang mengatakan: enggak, kita tidak sama dengan Srilanka, kita tidak sama dengan Argentina, kita tidak sama dengan macam-macam. Memang tidak sama karena kemampuan kita untuk melihat yang sama itu ditutup oleh ambisi kita. Begitu keadaan mulai muncul, terjadi kles, baru mulai menganggap bahwa salah perhitungan. Kalau salah perhitungan bebannya ke rakyat. Apa intinya. Kita salah menghitung subsidi, karena itu subsidi saya cabut sekarang. Jadi biarkan saja itu berlangsung, sambil kita mempersiapkan diri sebagai bangsa untuk menemui kembali hakikat kita bernegara, yaitu nggak boleh ada kecurangan, nggak boleh ada janji palsu. Kalau kita lihat misalnya sinyal Ibu Sri Mulyani, memang betul-betul sudah parah. Bahkan Ibu Sri Mulyani mengatakan ya siap-siap untuk kredit rumah saja kita sudah nggak mungkin, karena suku bunga tinggi dan aturan-aturannya makin berbelit. Jadi, sebetulnya Ibu Sri Mulyani itu harus ikuti saja sejawatnya di Argentina, mengundurkan diri. Itu lebih bagus sebetulnya sebagai tanda pertanggung-jawaban moralnya. Dengan kata lain, kita suruh atau nggak suruh ekonomi akan memburuk. Nggak mungkin Indonesia bilang kami masih bisa sanggup. Sanggup bagaimana wong Indonesia sendiri hidup dari hutang. Jadi seolah-olah dia bisa paksa negara lain untuk memberi hutang. Ya pasti bisa, tetapi dengan bunga yang tinggi, dengan kolateral yang semakin lama makin berat.  Jadi kekacauan itu bisa kita lihat dari ketidakmampuan Pemerintah untuk mengendalikan harga dasar saja tidak bisa. Ini bahan pokok ya bawang, cabe, minyak, nggak ada yang bisa dikendalikan oleh pemerintah. Ya, mari kita paparkan fakta-fakta supaya kita tidak dianggap cuma nyinyir, nyebar hoaks. Ini kita gunakan fakta soal kereta api cepat China. Kita ingat betul dulu Pak Jokowi dasarnya kenapa memilih China karena itu “be to be”, sementara Jepang kan minta jaminan dari pemerintah. Dan kemudian lebih mahal Jepang. Tapi kemudian enggak tahu setelah China memenangkan tender, kita sama-sama tahu kemudian alasan macam-macam: alasan pandemi, beban meningkat, dan kemudian Pak Jokowi memutuskan untuk mendanainya dari APBN. Padahal ingat waktu kita ngomongin ini nanti jebakan hutang China, Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves) sebagai Ketua Komite marah dan bilang: datang kepada saya. Saya akan tunjukkan di mana itu jebakan China. Orang ini “B to B”. Ternyata sekarang menjadi apa “B to G”.  Sekarang tiba-tiba kita tahu mau molor lagi setelah dananya juga bengkak. Jadi, sudah pasti subsidi tidak akan digelontorkan karena Presiden Jokowi ingin tetap proyek yang disebut proyek strategis itu hidup. Dan masih ada di dalam daftar dua ratusan proyek strategis yang dianggap harus dibiayai terus, bahkan kalaupun nggak bisa bisnis to bisnis, APBN musti dikuras. Jadi kita nggak lihat prospek. Oleh karena itu, dengan gampang kita bilang bahwa kejadian di Sri Lanka akan berlangsung di Indonesia. Lalu orang bilang, kalian ngomporin, FNN provokasi. Bukan provokasi, memang ilmunya begitu. Teorinya begitu. Kejadiannya akan begitu. Atau sunnatullah akan begitu. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya. Seluruh juru bicara nggak mampu lagi mau ngomongin apa. Karena itu presiden ambil alih sendiri. Nanti Republik juga akan tahu bahwa presiden ternyata nggak paham masalahnya. Karena yang diucapkan hal yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Sekarang kita masuk dalam jebakan baru, jebakan mentalitas. Orang menganggap bahwa silakan kalian di istana lakukan hal yang kalian suka, tapi kami akan memihak pada kaum buruh, kami akan memihak pada mahasiswa. Soal KUHP itu, hampir semua daerah sekarang bertolak, tapi presiden nggak peduli. Demikian juga gerakan buruh dan hari ini akan ada konsolidasi yang bagus dan saya tahu gerakan itu direncanakan dengan cara yang matang supaya enggak ada semacam tuduhan makar. Dan itu betul-betul protes dari mereka yang tersisih oleh undang-undang itu, dan bukan karena undang-undang omnibuslaw saja tapi karena UU itu yang menyebabkan daya beli masyarakat itu tidak bisa dipenuhi. Karena buruh itu adalah konsumen terkuat dari masyarakat konsumsi kita. Dan itu pentingnya kita pahami kalau buruh minta hal yang masuk akal itu artinya seluruh masyarakat sebetulnya ada di belakang gerakan buruh itu. (mth/sws)

Buruh Bakal Bergerak, Rocky Gerung: Ini Soal Serius Karena Harga Diri Buruh Dilecehkan Oligarki

BY FNN Selasa, 12 Juli 2022 01:53:59 0

ALIANSI buruh bakal turun jalan mendesak pemerintah segera mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat. Gerakan dengan tajuk “Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja” akan digelar serentak pada Rabu,  10 Agustus 2022. “Aksi akan digelar di Jakarta di depan Gedung DPR, dan di berbagai ibukota propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujar Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mochamad Jumhur Hidayat dalam Konferensi Pers di Gedung Djoeang, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2022). Dikatakan Jumhur, aksi unjuk rasa ini dilakukan karena pemerintah maupun DPR RI tidak pernah menghiraukan berbagai aksi dan dialog yang diharapkan buruh. Baik itu sebelum dan sesudah disahkannya UU tersebut, yang telah dilakukan oleh berbagai serikat pekerja dan serikat buruh yang terjadi hampir di seluruh daerah terutama di Jakarta. Dalam Kanal Rocky Gerung Official, wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan pengamat politik Rocky Gerung dialog soal rencana “Aksi Sejuta Buruh” yang bakal digelar pada 10 Agustus 2022 nanti. Berikut petikannya.   Buruh akan bergerak turun ke jalan dalam Aksi Sejuta Buruh. Bagaimana Anda melihatnya? Begini. Pandemi ini akan selalu berhubungan dengan kebutuhan kita untuk mengendalikan penyakit sambil memastikan bahwa ekonomi tidak stagnan. Tapi, kelihatannya, bahkan Bu Sri Mulyani kemarin bilang bahwa hati-hati inflasi sudah di depan mata, suku bunga akan naik/ Itu artinya segala macam permintaan kredit, kredit konsumsi itu pasti juga akan naik, harga akan naik, inflasi akan tinggi. Jadi, semua sinyal tersebut sebetulnya membuat kita bukan sekadar panik tapi enggak ada arah seolah-olah. Apalagi kita lihat kondisi di Srilanka yang sangat dekat pengaruhnya ke Indonesia. Iya sebelum Sri Lanka, dan saya tertarik ngomongin Sri Lanka. Tapi saya tiba-tiba jadi sadar karena tadi pagi itu saya banyak dapat kiriman video-video Anda berdebat dengan Ali Mochtar Ngabalin itu dibuat dalam video short. Begitu Anda ngomong tadi saya bertanya-tanya, pada ke mana ya juru bicara presiden sekarang kok nggak ada. Langsung yang bicara Pak Jokowi. Jadi, memang terlihat semua isu itu akhirnya dibiarkan menunggu reaksi publik. Begitu publik bereaksi, siap-siap KUHP sudah di depan mata, digebug pakai KUHP. Jadi kira-kira begitu, diumpankan kita untuk bikin kekacauan karena ada alasan untuk menerapkan KUHP. Kan KUHP ini rancangannya berantakan isinya, tapi hendak dipaksakan. Karena itu kita berfikir bahwa memang ini disiapkan untuk mengendalikan dan menakut-nakuti rakyat. Begitulah kalau masih ada juru bicara, satu juru bicara bisa terangkan. Ini semuanya jadi juru bicara. Kalau semua jadi juru bicara artinya nggak ada yang mampu berbicara. Kalau dia bicara sudah ngacau semua. Itu sebetulnya keadaan di dalam istana. Apa itu buruk? Enggak juga, kalau buat kami bagus saja. Kami maksudnya oposisi ya. Dan ini buruh kelihatannya akan bergerak ya kalau saya baca mereka hari ini akan mengadakan jumpa pers dan kemudian menyatakan bahwa sejuta buruh akan diturunkan untuk memprotes omnibuslaw. Dan ini semua federasi buruh bersatu kelihatannya. Ya ini soal serius karena soal harga diri buruh yang dilecehkan oleh oligarki itu. Diperas, sistem penggajiannya makin memburuk, tetapi pemerintah tidak membelanya. Jadi, akhirnya buruh mengambil keputusan mari kita bela diri sendiri dan cara paling gampang adalah dengan demonstrasi. Jadi itulah hak primer dari buruh untuk demonstrasi. Nanti kalau dibilang, kok buruh demonstrasi, ya memang dalam sejarah buruh itu mendemonstrasi, karena nggak mungkin buruh tuker tambah kebijakan yang sudah diputuskan secara sepihak. Selalu begitu keadaannya. Di seluruh dunia sepanjang abad hak pertama buruh adalah demo. Jadi, itu sebetulnya. Kita hanya mengembalikan fungsi politik dari buruh yaitu mencari penyelesaian di jalan. Karena kalau di dalam ruangan itu urusan pemerintah yang nggak bisa lagi diintervensi. (mth/sws)

Waspada Krisis Global dan Sri Lanka Menjalar ke Indonesia

BY FNN Senin, 11 Juli 2022 16:35:38 0

Kalau penarikan utang semakin besar, krisis valuta dan devisa sulit dihindarkan lagi. Apalagi kalau harga komoditas anjlok, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang mana akan mempercepat krisis valuta. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) FUNDAMENTAL ekonomi Sri Lanka sudah lama kurang baik, transaksi berjalan mengalami defisit berkepanjangan. Artinya, Ekonomi hanya bertahan dan berfungsi dengan mengandalkan utang luar negeri dan penanaman modal asing, sebagai kompensasi atas defisit transaksi berjalan. Ketika ada pemicu (dalam hal ini pandemi dan inflasi global) yang membuat ekonomi terguncang, pendapatan devisa dari sektor pariwisata anjlok, maka mengakibatkan aliran masuk utang luar negeri dan penanaman modal asing terhenti, bahkan terjadi arus balik dolar keluar, memicu krisis cadangan devisa: tidak cukup untuk impor bahan pangan dan energi, mengakibatkan krisis energi dan krisis pangan, ekonomi terpuruk. Kondisi Indonesia juga tidak sedang baik-baik saja. Neraca transaksi berjalan mengalami defisit terus-menerus sejak 04/2011 hingga 2019. Tetapi, ekonomi Indonesia diselamatkan oleh kenaikan harga komoditas, membuat defisit transaksi berjalan mengecil bahkan surplus. Meskipun demikian, cadangan devisa Indonesia tetap mendapat tekanan dan berkurang, membuat kurs rupiah juga tertekan hingga mencapai Rp 15.000 per dolar AS. Cadangan devisa sudah berkurang sekitar 12 miliar dolar AS sejak September 2021, dan terus berkurang dalam 4 bulan terakhir ini. Melihat perkembangan ekonomi global saat ini, aliran dolar ke luar negeri masih akan terus terjadi, kecuali Bank Indonesia menaikkan suku bunga, cadangan devisa masih akan tertekan, dan kurs rupiah masih bisa terdepresiasi lebih dalam. Kalau penarikan utang semakin besar, krisis valuta dan devisa sulit dihindarkan lagi. Apalagi kalau harga komoditas anjlok, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang mana akan mempercepat krisis valuta. Ingat, pada tahun 1996, ekonomi Indonesia ketika itu masih sangat baik. Pertumbuhan ekonomi masih sangat tinggi, sekitar 8% lebih. Tapi pertengahan 1997 terjadi krisis valuta dan krisis cadangan devisa. (*)

Kejagung Segera Periksa Proyek Satelit Bakti Kominfo

BY FNN Senin, 11 Juli 2022 13:10:36 0

Jakarta, FNN – Kejaksaan Agung segera memeriksa Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo), yang sebelumnya bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). “Jika mendengar nama BP3TI, kita akan mengingat mega skandal proyek pengadaan mobil internet sebesar Rp 1,4 triliun. Mungkin karena catatan kelam ini di tahun 2017 namanya sengaja dirubah menjadi BAKTI Kominfo,” ungkap Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA). Setelah berganti nama, Bakti Kominfo kebanjiran mega proyek benilai puluhan triliun. Misalnya proyek satelit satria 1 senilai Rp 7,68 triliun, dan juga proyek satelit cadangan HBS senilai Rp 5,2 triliun. Mirisnya, mega proyek satelit Bakti Kominfo tidak seperti proyek pemerintah lainnya, meskipun nilainya triliunan rupiah tapi dijalankan secara eksklusif. Dalam proses tender misalnya publik sulit memantau dan mengawasi, tahu-tahu Kominfo sudah mengumumpan pemenang tender. Jajang Nurjaman mencontohkan, dalam rencana umum pengadaan Bakti Kominfo yang dipublikasikan hanya proyek pada 2022, itupun hanya 15 paket pengadaan. “Padahal Bakti Kominfo menjalankan banyak proyek di tahun 2022. Adapun informasi proyek pada tahun lainnya benar-benar kosong,” lanjutnya. Terkait proyek satelit satria, sejak 2019 sudah tercium aroma tidak sedap. Informasi ini sebenarnya sudah sampai ke Komisi Persaingan Pengawasan Usaha (KPPU), lembaga ini telah mendapatkan pengaduan dan diminta melakukan investigasi, karena diduga ada permainan dalam proses tender. Kejanggalan dalam proses tender satelit satria adalah dalam lelang para pemenang tender menawarkan perangkat dengan merek yang sama. Padahal, di luar merek itu, ada merek lain yang memiliki spesifikasi yang sama, dan dalam dokumen sangat jelas tidak tidak tertera merk. “Kemudian waktu klarifikasi yang ditetapkan Bakti Kominfo juga aneh karena dilakukan setelah diumumkan Konsorsium PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai pemenang,” ungkap Jajang Nurjaman. Sama seperti proyek satelit satria 1, proyek satelit cadangan HBS juga diduga dibumbui permainan. Dimenangkannya Kemitraan Nusantara Jaya sangat mencurigakan. Karena dalam proses lelang Bakti Kominfo hanya meloloskan Kemitraan Nusantara Jaya pada tahapan prakualifikasi. Kejanggalan lainnya terlihat dari nilai proyek, berdasarkan Rencana Umum Pengadaan 2022, Bakti Kominfo menetapkan pagu Rp3.975.687.100.000. “Sementara dalam perjalanannya anggaran proyek satelit HBS mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp 1,3 triliun, menjadi Rp 5,2 triliun,” ujarnya. Jauh ke belakang terkait kinerja Bakti Kominfo, pada 2020 BPK mencatat ada pemborosan dalam program satelit. Hal ini disebabkan penyediaan kapasitas satelit belum digunakan sebesar Rp 98,20 miliar, pemesanan layanan cloud dengan spesifikasi dan kapasitas yang melebihi kebutuhan sebesar Rp 5,39 miliar, serta permasalahan pemborosan lainnya sebesar Rp2,26 miliar. Berdasarkan catatan di atas, “Center for Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan atas proyek satelit satria 1, dan satelit cadangan HBS. Panggil dan periksa Anang Achmad Latif sebagai Dirut Bakti kominfo,” tegas Jajang Nurjaman. (mth)

Terkait Penolakan Terhadap Permohonan LaNyalla: MK Bukan Alat Kepentingan Rezim

BY FNN Senin, 11 Juli 2022 12:45:59 0

Jakarta, FNN – Dengan adanya vonis oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/7/2022), perihal permohonan gugatan Undang-Undang tentang Pemilu (UU Pemilu Tahun 2017), yang diajukan oleh Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, telah menimbulkan banyak kontroversi dan polarisasi di masyarakat. Pertimbangan majelis hakim terkait materi gugatan, antara lain; “Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon II didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekses negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 UU No.7/2017.” “Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi.” Advokat Juju Purwantoro mengatakan, secara normatif setiap parpol di DPR itu memiliki hak konstitusional untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Interpretasi secara bebas, bahwa walaupun secara bertubi-tubi timbul gugatan Judicial Review (JR) dari elemen masyarakat, putusan MK tetap menolak dan beranggapan walau pasal 222, UU No.7/2017 dihapuskan tidak menjamin ekses negatif yang merugikan masyarakat tentang oligarki dan polarisasi akan hilang. “Seyogiyanya dalam vonisnya, hakim mahkamah harus independen dan bebas dari intervensi manapun. Hal itu sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945),” ujar Ketua DPP Partai UMMAT, Bidang Advokasi & Hukum itu. Juju menyebut, pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Juju mengatakan, tujuan utama hukum adalah \'keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum\'. Hakim harus mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kepastian (rechsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit). Sejauh ini, sejak 5 tahun terakhir MK telah secara serta merta tidak dapat menerima atau menolak sekira \'17 permohonan\' tentang PT. “Seyogiyanya hakim mahkamah jika menganggap suatu undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya,” ungkap Juju. Korelasinya diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nonor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian hasil temuan itu dapat menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya (jurispudensi). “Dalam kasus uji materiil tentang PT ini, hakim harusnya tidak hanya melulu \'copy paste\' putusan sebelumnya. Hakim juga harus berusaha menemukan hukum baru, dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat (rechtsvinding),” lanjutnya. Alasan hukum \'open legal policy\', telah dijadikan seolah hak demokrasi yang wewenangnya oleh para hakim MK dan penentuan calon presiden oleh hanya partai politik di DPR. Juju menilai, sesungguhnya dasar alasan tersebut cenderung otoriter dan inkonstitusional. “Normanya, MK harus tetap konsisten sebagai \'the guardian of the constitution\' dan pengawas tegaknya demokrasi bagi (civil society) justeru bukan sebagai alat \'rezim interest\' belaka,” tegasnya. Proses demokrasi Indonesia jangan lagi diatur dan dikuasai oleh otokrasi partai politik tertentu dan oligarki. Sungguh bertentangan dengan nalar politik publik (irrasional), bagaimana mungkin PT 20% hasil pemilu (legislatif 2019) yang sudah kadaluarsa dipaksakan digunakan dalam sistem Pemilu 2024. Keputusan politik tersebut, bisa dikatakan sebagai kejahatan suara rakyat dalam pemilu presiden dan wakil presiden kepada pemilik hak kedaulatan (rakyat) yang sah di negara ini. “Mereview UU tersebut bukan jaminan kejahatan yang merugikan rakyat itu hilang,” tegas Juju. (mth/MD)

Sulitnya Melepas Oligarki

BY FNN Senin, 11 Juli 2022 02:48:28 0

Untuk memutus rantai oligarki, tentunya harus ada situasi politik dan sosial yang “tidak normal”, sehingga semua rencana parpol maupun oligarki akan bubar dan berantakan dengan sendirinya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network SELAMA ambang batas alias presidential threshold (PT) belum Nol persen atau masih tetap 20%, jangan harap bisa lepas dari cengkeraman Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik. Siapapun Capres dan Cawapres yang bakal diajukan oleh partai politik, jangan harap mereka “bebas” dari oligarki. Saya yakin, mereka tak akan pernah bisa lepas dari oligarki. Sekarang ini oligarki masih diam, karena masih membaca situasi politik yang terus berkembang. Hingga hari ini, belum ada satupun parpol yang deklarasi nama Capres-Cawapres yang bakal diusung.   Apalagi, jika patokan untuk pengajuan Capres-Cawapres ini masih berpatokan pada hasil Pimilu 2019. Hanya PDIP yang punya peluang untuk mengajukan pasangan Capres-Cawapres sendiri. Meski nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dinyatakan lolos seleksi Capres di Partai NasDem, namun hingga kini NasDem tak juga deklarasi. Bukan hanya NasDem. PDIP sendiri hingga kini juga tidak berani menyatakan Puan Maharani, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua DPR RI, sebagai Capres atau Cawapres dari PDIP. Mengapa? Boleh jadi, ini juga karena menyangkut logistik untuk membiayai Capres dan Cawapres yang mereka ajukan. Faktanya, untuk membiayai pasangan Capres-Cawapres itu butuh biaya yang tidak sedikit. Hanya oligarki yang mampu dan punya banyak dana untuk biaya itu semua. Uraian berikut ini salah satu contoh perhitungannya, jika situasi dan rencana Pilpres 2024 tetap berjalan normal sesuai rencana. Koorinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, dalam tulisannya di FNN  menyebut, ada partai menawarkan dagangannya (boleh dipakai/dibeli Capres dengan harga Rp 1 triliun) belum termasuk uang operasional. Bagi seorang Capres akan langsung melenguh pasrah - selain tingak-tinguk harus mengajukan proposal minta bantuan kepada Bandit Politik Capres. Kalau dipenuhi harus mau sebagai boneka dan budaknya. Bagi para bandar/bandit politik uang 1 ( satu ) triliun rupiah ini jelas sangat kecil. Jangankan kekuatan gabungan 9 Naga. Satu naga seperti BT (Benny Tjokrosaputra) dari hasil rampokannya di Asuransi Jiwasraya mampu untuk membeli 9 partai sekaligus @ 1 triliun rupiah = 9 triliun rupiah. Menurut aktivis ’98, Bung Hatta Taliwang, kalau 9 naga atau para Taipan bisa membeli 9 parpol masing-masing Rp 1 triliun, total Rp 9 triliun, plus membeli suara masing-masing anggota DPR sebanyak 575 orang untuk mengegolkan UU, masing-masing anggota DPR RI minimal Rp 10 miliar (dibeli suaranya oleh Taipan) cuma Rp 5,75 triliun. Dibulatkan Rp 6 triliun. Total para Taipan akan menguasai DPR RI cuma Rp 15 triliun. Ditambah lagi membeli dengan membiayai dana pencapresan sebesar Rp 20 triliun. Indonesia sudah dikangkangi/dibeli/dikuasai para taipan cuma bermodalkan Rp 35 triliun, jika itu patungan oleh para taipan lebih ringan lagi beban para taipan. Jika KPU, MK juga dikuasai/dibeli para taipan, total nggak sampai Rp 40 triliun Indonesia habis dikuasai para cukong/China atau China Indonesia. Patungan para taipan bisa membeli Indonesia hanya dengan harga maksimal Rp 40 triliun. Masih kalah dengan dana yang dirampok oleh BT (satu orang China) sebesar Rp 74,58 triliun. Itu fakta berbasis data, bukan opini yang dibangun berbau hoak. Begitu murahkah Indonesia yang kemerdekaannya telah pula mengorbankan darah, nyawa, dan harta para pejuang kemerdekaan. Sangat pilu dan begitu memilukan sekali. Akibat sekali salah pilih penguasa, habislah kita seluruh bangsa. Perlu dicatat, Benny Tjokrosaputro adalah salah satu pelaku utama korupsi dana investasi Jiwasraya. Bersama koleganya, Heru Hidayat, dia telah divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Salah satu jejak digital yang masih terendus adalah bahwa saat Joko Widodo telah menjabat Presiden RI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ketika itu sudah menjabat Gubernur DKI Jakarta, pernah keceplosan siapa yang membiayai Jokowi pada Pilpres 2014. Sayangnya, tulisan berjudul “Ahok: Tanpa Pengembang Jokowi Tidak Bisa Jadi Presiden” di https://nasional.sindonews.com sudah tidak muncul lagi karena sudah “dihilangkan” sehingga tidak ditemukan jejak digitalnya. Hanya tertinggal di searching google seperti ini: Jun 23, 2016 – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat pernyataan mengejutkan terkait proses terpilihnya Jokowi menjadi Presiden RI. Tapi, tulisan serupa ternyata masih ada yang bisa dibuka terkait pernyataan Ahok tersebut. Jejak digital ini bisa ditemukan di Republika.co.id (Rabu 29 Jun 2016 14:11 WIB). Melansir Republika.co.id, Ahok pernah membuat pernyataan kontroversial terkait Presiden Jokowi. Ucapan tersebut baru terungkap lewat sebuah video yang baru-baru ini hangat dibicarakan. Video tersebut diunggah oleh Pemprov DKI pada 26 Mei 2015, menampilkan rapat antara Ahok dengan Jakarta Properino tentang alat keruk lumpur waduk pluit. Video tersebut berdurasi 51.02 menit. Dalam video itu, Ahok meyeletuk, Jokowi tak bisa jadi Presiden kalau hanya mengandalkan dana dari APBD. Sebab selama ini sejumlah pembangunan di DKI menurutnya berasal dari dana pengembang. “Presiden Jokowi enggak bisa jadi Presiden kalau hanya dari APBD, selama ini kalau lihat selama ini semua yang terbangun, rumah susun, jalan inspeksi, waduk semua, itu semua full pengembang,” katanya, dikutip dari video itu. Setelah ramai di media, barulah Ahok mengklarifikasi ucapannya tersebut. Ahok mengklarifikasi isu yang beredar perihal pernyataannya yang menyebut Jokowi tak bisa jadi Presiden tanpa bantuan pengembang. Ahok mengatakan, waktu kepemimpinan Jokowi ketika menjadi Gubernur terbilang singkat. Namun untuk menjalankan program peningkatan hunian rusun dibutuhkan dana besar. Sehingga Ahok menyebut Jokowi menggunakan dana kewajiban pengembang. “Enggak usah ditanya lah, itu enggak usah di-spin (diputarbalikkan), saya bilang pak Jokowi kan cuma dua tahun (Gubernur) waktunya begitu pendek. Kalau waktu dia begitu pendek, kita bisa pindahin orang enggak ke rumah susun? Enggak bisa kan? Yang bangun rumah susun siapa? Kewajiban pengembang,” katanya di Balai Kota, Rabu (29/6/2016). Pernyataan Ahok saat itu setidaknya sudah membuka tabir dan menjawab, bahwa seorang Capres itu tidak mungkin bisa lepas dari oligarki. Karena dia yang punya banyak uang. Termasuk parpol yang mengusungnya. Bahkan, politisi senior PDIP Sabam Sirait pernah membuat pernyataan yang kontroversial juga. Sabam Sirait menyebut ada kucuran dana Rp 10 triliun dari Jusuf Kalla untuk jadi Cawapres Jokowi. Padahal, seperti kita tahu, jumlah kekayaan Jusuf Kalla seperti diumumkan KPK pada 19 Mei 2014 hanya sebesar Rp 315 miliar. Jika kekayaannya hanya Rp 315 miliar, lantas siapa yang menyokong JK dengan dana Rp 10 triliun itu? Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Harta Rp 315 Miliar, Jusuf Kalla Mahar ke Jokowi Rp 10 Triliun”. (21 Mei 2014   01:52 Diperbarui: 23 Juni 2015   22:18). Menurut Sabam, selayaknya PDIP tidak menjadikan uang sebagai tolak ukur dalam memilih cawapres. “Saya mendengar JK menyiapkan Rp 10 triliun untuk membiayai pilpres jika dia jadi cawapres, saya mengingatkan PDIP agar tidak tergiur dengan iming-iming uang, karena PDIP berkomitmen membangun politik tanpa money politic dan saya mengingatkan kembali bahwa PDI Perjuangan didirikan untuk tidak diperjual belikan,” kata Sabam. Menurut Sabam, menentukan koalisi dan cawapres tidak karena uang yang  ditawarkan, tetapi lebih mempertimbangkan kepentingan nasib 260 juta rakyat Indonesia, 17 ribu pulau dan masa depan bangsa. Sayangnya sumber berita yang mengutip Pendiri PDIP Sabam Sirait soal Jusuf Kalla tawarkan Rp 10 triliun sudah tidak bisa dibuka dan dibaca lagi jejaknya. http://www.aktual.co/politik/145901usung-jk-cawapres-jokowi-sabam-sirait-ancam-mundur-dari-pdip. Sebagai pendiri PDIP, tentu saja menyebut angka tanpa adanya fakta akan mempertaruhkan integritas dirinya. Apalagi ia salah satu pendiri PDIP. “Saya meyakini, tawaran dana Rp 10 triliun dari Jusuf Kalla kepada PDIP agar jadi cawapres Jokowi seperti diungkap Sabam Sirait benar adanya,” ungkap penulis di Kompasiana.com itu. Jika Pilpres 2014 saja sudah terjadi “jual-beli” tiket Capres-Cawapres, bukan tidak mungkin pada Pilpres 2024 nanti juga bakal terjadi hal serupa. Berapa nilai tiketnya, yang jelas, pasti sudah lebih dari itu. Apakah nama-nama yang disebut-sebut bakal maju Capres-Cawapres tersebut punya dana puluhan triliun rupiah? Rasanya tidak mungkin ada yang punya. Maka di sinilah oligarki hadir untuk mengulurkan tangan. Makanya, sejak awal sudah saya katakan, sulit rasanya untuk melepas tangan oligarki. Pertanyaannya, apakah kita bisa melepaskan diri dari oligarki? Tentu sangat bisa, jika kita mau, meski MK sudah menolak gugatan PT 20% itu. Untuk memutus rantai oligarki, tentunya harus ada situasi politik dan sosial yang “tidak normal”, sehingga semua rencana parpol maupun oligarki akan bubar dan berantakan dengan sendirinya.   Itulah yang terjadi ketika peralihan dari kekuasaan Presiden Soekarno kepada Pejabat Presiden Soeharto. Begitu pula saat peralihan dari Presiden Soeharto ke Wapres BJ Habibie. Termasuk ketika Presiden Abdurrahman Wahid harus rela menyerahkan kursinya kepada Wapres Megawati Soekarnoputri. Sayangnya, kekuatan oligarki mulai masuk pada Pilpres 2014. Taipan Sofyan Wanandi pun dijadikan penasehat Wapres Jusuf Kalla. (*)

Menjual Negara

BY FNN Ahad, 10 Juli 2022 14:49:01 0

Total para Taipan akan menguasai DPR RI cuma Rp 15 triliun. Ditambah lagi membeli dengan membiayai dana pencapresan sebesar Rp 20 triliun. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SATU Orang orang Cina, yakni Benny Tjokro (BT), mampu merampok dengan modus menjual surat berharga (saham sampah) di New York Stock Exchange disebut Junk Bond. Di Indonesia, warga keturunan China BT tersebut mampu membobol 3 BUMN Assuransi sekaligus (Jiwasraya, ASSABRI, dan AJB Bumiputera-1912) senilai Rp 52,58 triliun. Akibat Jiwasraya dibobol BT, Jiwasraya jadi lumpuh tidak mampu memenuhi kewajiban hutang (likuiditas) karena finansialnya (Illikuid dan Insolvable). Dan, konon, pemerintah bermurah hati menggelontorkan dana (Penyertaan Modal Negara/PMN) sebesar Rp 22 triliun. Jadi, total dana/uang Negara/BUMN yang telah dirampok hanya oleh seorang China BT saja sebesar Rp 74,58 triliun. Terendus ada partai menawarkan dagangannya (boleh dipakai/dibeli Capres dengan harga Rp 1 triliun) belum termasuk uang operasional. Bagi seorang Capres akan langsung melenguh pasrah - selain tingak-tinguk harus mengajukan proposal minta bantuan kepada Bandit Politik Capres. Kalau dipenuhi harus mau sebagai boneka dan budaknya. Bagi para bandar/bandit politik uang 1 ( satu ) triliun rupiah ini jelas sangat kecil. Jangankan kekuatan gabungan 9 Naga. Satu naga seperti BT (dari hasil rampokannya) lebih dari mampu untuk membeli 9 partai sekaligus @ 1 triliun rupiah = 9 triliun rupiah. Menurut aktivis ’98, Bung Hatta Taliwang, kalau 9 naga atau para Taipan bisa membeli 9 partai politik masing-masing Rp 1 triliun, total Rp 9 triliun, plus membeli suara masing-masing anggota DPR sebanyak 575 orang bisa untuk mengegolkan UU, masing-masing anggota DPR RI minimal Rp 10 miliar (dibeli suaranya oleh Taipan) cuma Rp 5,75 triliun. Dibulatkan Rp 6 triliun. Total para Taipan akan menguasai DPR RI cuma Rp 15 triliun. Ditambah lagi membeli dengan membiayai dana pencapresan sebesar Rp 20 triliun. Indonesia sudah dikangkangi/dibeli/dikuasai para taipan cuma bermodalkan Rp 35 triliun, jika itu patungan oleh para taipan lebih ringan lagi beban para taipan. Jika KPU, MK juga dikuasai/dibeli para taipan, total nggak sampai Rp 40 triliun Indonesia habis dikuasai para cukong/China atau China Indonesia. Patungan para taipan bisa membeli Indonesia hanya dengan harga maksimal Rp 40 triliun. Masih kalah dengan dana yang dirampok oleh Benny Tjokro (satu orang China) sebesar Rp 74,58 triliun. Itu fakta berbasis data, bukan opini yang dibangun berbau hoak. Begitu murahkah Indonesia yang kemerdekaannya telah pula mengorbankan darah, nyawa, dan harta para pejuang kemerdekaan. Sangat pilu dan begitu memilukan sekali. Akibat sekali salah pilih penguasa, habislah kita seluruh bangsa. Perlu dicatat, Benny Tjokrosaputro adalah salah satu pelaku utama korupsi dana investasi Jiwasraya. Bersama koleganya, Heru Hidayat, dia telah divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. (*)

Setiap Pengorbanan Adalah Investasi Ukhrawi

BY FNN Ahad, 10 Juli 2022 11:13:22 0

Manusia niscaya berkorban untuk meraih kehidupan yang bermakna. Berkorbanlah, tapi jangan menjadi korban. Setiap pengorbanan adalah investasi ukhrawi. Jer basuki mawa bea... Oleh: Muhammad Hirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (Khutbah Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 H Di Lapangan Karang Kotagede Jogjakarta) ALHAMDULILLAH... Asyhadu alla ilaha illallah... Allahumma shalli \'ala Muhammad... Hari ini kita merayakan Idul Adha dalam suasana semi-pasca Corona. Kini Indonesia dalam masa pancaroba. Pancaroba ini, arti harfiahnya peralihan musim. Kita dalam masa peralihan dari pandemi menuju endemi. Indonesia mengenal dua musim saja, yakni kemarau dan hujan. Di Eropa, Amerika dan belahan bumi yang lain orang mengenal empat musim: semi, panas, gugur, dan dingin. Tapi di sini ada musim buah rambutan, mangga, durian, musim antri BLT, antri bbm, antri minyak goreng, dll. Pandemi Korona memaksa sebagian besar dari kita untuk bekerja di rumah dan dari rumah, dan putra-putri kita juga belajar jarak jauh dengan segala suka dukanya. Bagai petani, guru mencurahkan perhatian pada benih yang telah ia tebar; memupuk, menyirami dan menyianginya. “Awalnya aku hanyalah butiran-butiran kemungkinan. Gurukulah yang membuka dan mengembangkan kemungkinan itu.” (Helen Keller) Nabi Muhammad Saw berpesan, “Didiklah anak-anakmu dengan sebaik-baiknya, karena mereka adalah amanat Tuhan kepadamu.” Umar bin Khathab berkata, “Didiklah anak-anakmu dengan saksama, karena mereka akan hidup di zaman bukan zamanmu.” Orang tua berkewajiban mengenalkan anak kepada Tuhannya, membantu mereka menemukan rencana Tuhan untuk dirinya; mengarahkan, tetapi tidak memaksa.  Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dari segi keuangan, Indonesia sudah menanggung utang demikian banyaknya. Dari segi ekonomi dan perdagangan, harga kebutuhan pokok rakyat terus merangkak naik, termasuk bahan bakar minyak, telor ayam ras, dan cabe. Dari segi keamanan, juga Indonesia sangat mengkhawatirkan, baik karena ancaman laten dari luar maupun dari dalam. Walaupun Pilpres masih dua tahun lagi, yakni 2024, tapi musim kampanye tampaknya telah tiba mendahului jadwalnya. Hal ini membikin pihak-pihak tertentu mengalami panas-dingin. Semoga bangsa Indonesia tetap aman dan damai untuk selamanya. Amin. Kurban adalah sebentuk ketaatan kepada Allah Swt berupa penyembelihan sapi atau kambing pada 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik dengan mengharap ridha Allah swt semata. Kurban adalah simbol kasih sayang, kesetiakawanan, dan kepedulian kepada nasib sesama kita. Dengan Idul Adha Allah swt menginspirasi manusia untuk saling menyapa, berbagi, dan silaturahmi. Allah swt berfirman dalam Al-Quran (ditulis terjemahnya), “Sungguh, telah Kami berikan kepadamu sumber yang melimpah. Maka, shalatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci engkau,- dialah yang putus dari harapan masa depan.” (QS Al-Kautsar/108:1-3). Pengalaman kurban pertama kali di muka bumi adalah ujian terhadap kedua putra Nabi Adam As. Yang satu berkurban secara ogah-ogahan, dan yang seorang berkurban dengan penuh ketakwaan. Allah swt menerima kurban yang kedua. Adapun kurban umat Islam adalah warisan Nabi Ibrahim As. Allah swt berfirman, “Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata: \"Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!\" Ia menjawab: \"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar\". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Kami panggillah dia: \"Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. “Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim”.” (QS 37:102-109). Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail mengandung pesan untuk berbagi sumber kekayaan, kesempatan, dan semangat untuk memelihara warisan kemanusiaan, dengan mengalahkan kepentingan pribadi, keluarga, golongan, partai politik, maupun fanatisme sempit lainnya. Demikian amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Faktanya, jutaan hektar lahan dikuasai oleh segelintir orang-orang yang super kaya raya. Harta puluhan orang tertentu melebihi kekayaan jutaan rakyat  Indonesia. Pertamina sebagai BUMN mengalami kerugian 191 triliun rupiah, sementara 7 Komisaris dan 11 Direksinya bergaji rata-rata lebih dari 3 miliar rupiah per bulan. (FB Azizi Fathoni). Buya Hamka pernah berpesan, “Pancasila ibarat angka sepuluh ribu (10.000). empat nol di belakang tidak akan ada maknanya tanpa angka satu di depan, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”; “Nakhoda yang baik, bukanlah yang pandai mengemudikan Kapal, tapi yang mengetahui Rahasia Lautan.”  Mana mungkin Pancasila diperas menjadi Trisila, apalagi Ekasila: Gotong Royong. (“Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan” -QS 5:2). Pujangga Keraton Surakarta Raden Ngabei Ronggowarsito bernubuat (atau meramalkan), “Amenangi jaman edan. Sing ora edan ora keduman. Sak begja-begjane wong kang edan iseh luwih begja wong kang eling lan waspodo.” Negeri ini dimerdekaan oleh rakyat semesta Nusantara dengan mengorbankan tenaga, pikiran, harta dan nyawa, tapi mengapa sekarang seperti dikuasai oleh partai politik? Ada benarnya kearifan lokal Jawa, “Sing waras ngalah”, tapi bilamana semua orang yang waras mengalah, maka negeri ini bisa jadi dikuasai oleh orang-orang yang tidak waras. “Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar, meskipun sendirian!” Penyembelihan ternak tahunan membuahkan keseimbangan ekosistem, membuka peluang memperoleh rezeki dari pengadaan hewan, penyediaan pakan, dan sarana transportasi. Penyembelihan hewan kurban simbol pemotongan syahwat duniawi dan sikap mental syaithani yang mengalir dalam diri. Allah swt berfirman, “Yang sampai kepada Allah bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kamu. Demikianlah Ia memudahkannya kepada kamu supaya kamu mengagungkan Allah atas bimbingan-Nya kepada kamu; dan sampaikan berita baik kepada semua orang yang telah berbuat baik.” (QS Al-Hajj/22:37). Allah swt menurunkan agama untuk membebaskan manusia dari penderitaan, agar mereka dapat berdiri bebas di hadapan Tuhan secara benar, dan menjaga diri dari perbuatan aniaya. Kekayaan negeri ini niscaya dikelola dengan saksama untuk kesejahteraan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ketimpangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia dan lain-lain harus segera dihentikan.  Kita berusaha mewujudkan aturan yang adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi. Memperlakukan pihak lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tak seorang pun boleh diperlakukan dan/atau berlaku semena-mena.  Kekayaan dan kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan. Kekuasaan adalah ujian; apakah digunakan untuk menegakkan keadilan dan keselamatan atau kah sebaliknya. Manusia niscaya berkorban untuk meraih kehidupan yang bermakna. Berkorbanlah, tapi jangan menjadi korban. Setiap pengorbanan adalah investasi ukhrawi. Jer basuki mawa bea... Tak ada pengorbanan tulus yang sia-sia. “Bahwa yang diperoleh manusia hanya apa yang diusahakannya. Bahwa usahanya akan segera terlihat. Kemudian ia akan diberi balasan pahala yang sempurna. Bahwa kepada Tuhanmu tujuan akhir.” (QS An-Najm/53:38-42). Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina \'adzabannar. (*)

The Daddies Singkirkan Ganda Kualifikasi Menuju Final Malaysia Masters

BY FNN Sab, 09 Juli 2022 22:42:10 0

Jakarta, FNN - Ganda putra peringkat ketiga dunia, Hendra Setiawan/ Mohammad Ahsan, Sabtu, lolos ke partai puncak Malaysia Masters 2022 setelah mengalahkan Liang Wei Kang/Wang Chang yang masuk ke undian utama dari fase kualifikasi.Pasangan berjuluk The Daddies itu mendulang kemenangan dua gim langsung 21-19, 21-14 pada babak semifinal atas ganda putra asal China tersebut.\"Syukur alhamdulillah bisa melewati partai semifinal ini. Meski tidak mudah, tapi kami bersyukur bisa menang. Lawan mereka kan pemain muda, cukup kuat terutama di tenaganya. Kami mengantisipasi itu tadi,\" ujar Ahsan dalam pesan tertulis PP PBSI di Jakarta.Hendra menceritakan, sejak awal pertandingan sudah menyiapkan pola menyerang untuk menekan Liang/Wang agar tidak bisa berkembang. Selain itu kondisi bola yang cepat juga menuntut Hendra/Ahsan untuk bermain cepat.Pada gim kedua saat tertinggal 8-12 pun, The Daddies kembali menerapkan ritme permainan cepat untuk menekan agresivitas ganda putra peringkat ke-182 itu.\"Wang Chang pemain yang cepat, dia pintar menutup-nutup bolanya. Ke depan mungkin mereka bisa berbahaya kalau mainnya sudah lebih aman,\" kata Hendra.\"Pasangan China ini mempunyai karakter yang bagus dan mereka punya serangan yang baik, kami cukup kewalahan juga. Jadi memang tadi kami coba adu di bola-bola pendek dan pelannya,\" kata Ahsan menambahkan.Disinggung mengenai laga final, The Daddies mengaku akan berusaha memberikan yang terbaik demi mendapatkan gelar pertamanya tahun ini. Terakhir kali The Daddies masuk ke babak final tercatat pada All England 2022 Maret lalu.Saat itu, The Daddies bertemu dengan junior mereka Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan keluar sebagai runner-up.\"Untuk besok kami akan pemulihan dulu. Memang lelah tapi coba tidak memikirkan hal itu, bermain saja dan mencoba memberikan yang terbaik,\" ucap Ahsan. (mth/Antara)

Menparekraf Bantu UMKM Naik Kelas Melalui Digitalisasi Bersama GoTo

BY FNN Sab, 09 Juli 2022 22:28:10 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam acara kajian ekonomi yang digagas oleh Yayasan Indonesia Setara (YIS) di Jakarta, Sabtu, menyampaikan pihaknya telah membantu UMKM untuk naik kelas melalui digitalisasi.Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan GoTo yang diusung oleh Gojek dan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Palembang dalam program #BangkitBersama.\"Kami ingin bersama-sama membangkitkan sektor ekonomi, tetapi tidak bisa pemerintah sendiri, harus bergabung juga dengan UMKM dan institusi pendidikan,\" kata Sandiaga dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.Sandiaga berharap, kerja sama tersebut bisa membuat para pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya dengan dukungan inovasi teknologi yang disediakan GoTo.Selain itu, UMKM yang berada di bidang kuliner tersebut harapkan bisa menghadirkan sebuah dorongan terhadap lapangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.Seri kajian ekonomi ini merupakan kajian keenam yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Setara. Melalui kegiatan ini Yayasan Indonesia Setara berupaya terus membantu memfasilitasi peningkatan kualitas diri pelaku UMKM.Selain Menparekraf, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Chief of Public Relation Policy and Government Relations GoTo Shinto Nugroho dan Direktur Poltekpar Palembang Zulkifli Harahap. Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melaporkan UMKM yang masuk ekosistem digital bisa bertahan lebih baik selama masa pandemi. \"Berdasarkan data internal kami, 80 persen UMKM terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan yg lebih baik selama masa pandemi,\" kata Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi, Kemenkop UKM, Christina Agustin, dalam keterangan resmi bersama Youtap, Kamis (23/6). Masih berdasarkan data kementerian, sebanyak 59 persen pelaku UMKM yang tinggal di wilayah sub-urban pun sudah masuk ke ekosistem digital, yang menandakan penetrasi penggunaan teknologi digital sudah masuk ke berbagai daerah. (mth/Antara)

Mendag Minta Pabrik Beli Sawit Petani Minimal Rp1.600 per Kg

BY FNN Sab, 09 Juli 2022 22:14:01 0

Bandarlampung, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta pabrik pengolahan sawit untuk membeli sawit dari petani minimal Rp1.600 per kilogram guna menjaga stabilitas harga sawit di tingkat petani.\"Jadi kita bersama-sama telah mendengar keluhan petani sawit di Lampung karena harga tandan buah segar milik mereka harga jualnya rendah,\" ujar Zulkifli Hasan, di Lampung Tengah, Sabtu.Ia mengatakan, untuk mengatasi persoalan itu, ia mengimbau pabrik pengolahan sawit ataupun pabrik crude palm oil (CPO) dapat membeli sawit petani minimal Rp1.600 per kilogram.\"Kita minta pabrik pengolahan agar membeli paling murah Rp1.600 per kilogram, tadi memang telah dilihat masih ada pabrik yang membeli Rp1.300 per kilogram,\" katanya.Dia menjelaskan, banyak pula pabrik yang tidak menerima pasokan dari petani sawit secara langsung sehingga harga jual tingkat petani rendah.\"Kadang pabrik tidak membeli secara langsung ke petani, namun lewat penampung disana biasa sawit petani dibeli dengan harga Rp800 per kilogram. Seharusnya petani bisa dibeli dengan harga Rp1.600-Rp2.000 per kilogram ini baru layak,\" ucap dia.Imbauan atas adanya pembelian sawit milik petani dengan harga yang layak oleh pabrik pengolahan sawit terbentuk atas adanya keluhan rendahnya harga sawit ditingkat petani oleh Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Lampung, Abdul Simanjuntak.\"Harga sawit saat ini rata-rata di bawah Rp1.000 per kilogram atau sekitar Rp700 per kilogram, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras saja kami harus menjual 30 kilogram sawit dahulu,\" kata Abdul Simanjuntak.Ia mengharapkan, harga sawit di tingkat petani dapat mencapai Rp2.000 per kilogram, sebab tingginya biaya perawatan seperti mahalnya harga pupuk yang mencapai Rp17.000 per kilogram.\"Pupuk itu sudah Rp17.000 per kilogram jadi kami harus menjual 1 kuintal sawit baru bisa membeli pupuk, karena harga hanya Rp700 per kilogram. Kami tidak bisa sekolahkan anak lagi, dan harapannya kepada pemerintah lihatlah penderitaan petani sebab kami percaya pemerintah bisa membantu petani yang ada di Lampung,\" ucapnya lagi. (mth/Antara)

Menlu AS Puji Upaya Indonesia Dorong Hasil Konkret di G20

BY FNN Sab, 09 Juli 2022 22:01:01 0

Badung, FNN - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memuji kepemimpinan Indonesia di G20 karena selalu berupaya mengeluarkan hasil yang konkret pada berbagai pertemuan, termasuk Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 minggu ini.Blinken menyampaikan langkah itu sejalan dengan pihaknya yang menghendaki hasil konkret pada rangkaian pertemuan G20 yang puncaknya bakal berlangsung di Konferensi Tingkat Tinggi (G20 Leaders’ Summit) pada 15-16 November 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali.“Indonesia dalam kepemimpinannya di G20 menempatkan isu-isu yang penting dan mendesak untuk dibahas oleh negara-negara yang berpengaruh di perekonomian dunia. Kita melihat bersama saat pertemuan, Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) memimpin diskusi dan berusaha memperoleh hasil yang konkret,” kata Blinken saat menjawab pertanyaan wartawan pada sesi jumpa pers di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu.Menurut dia, upaya itu membuktikan peran penting yang dimainkan Indonesia selama kepemimpinannya di G20.“Amerika Serikat sangat menghargai upaya Indonesia itu,” kata dia.Oleh karena itu, Blinken sebelum menutup pernyataannya pada sesi jumpa pers, mengucapkan terima kasih kepada kepemimpinan Indonesia di G20.Ia meyakini berbagai pertemuan G20, termasuk pertemuan puncak pada November 2022, dapat memberi hasil yang konkret dan bermanfaat bagi warga dunia.Dalam kesempatan yang sama, Blinken mengatakan bahwa negara-negara anggota G20 perlu membuat langkah-langkah yang berdampak pada penyelesaian masalah global dan perekonomian dunia, di antaranya krisis akibat agresi Rusia di Ukraina, krisis pangan, krisis iklim, dan naiknya harga bahan bakar/energi.Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Blinken, pertemuan G20 menjadi alat yang tepat untuk duduk bersama dan mencari strategi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.“(G20) mewakili negara-negara yang perekonomiannya memimpin di dunia, yang memiliki sumber daya, dan karena itu mereka dapat berbuat sesuatu untuk menghadapi tantangan global itu,” kata Menlu AS itu.Ia mencontohkan bagaimana kerja sama multilateral, termasuk yang juga dilakukan oleh G20, dapat mengatasi masalah pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19.“Berkat kerja negara-negara anggota G20, kami mampu meningkatkan akses produksi vaksin. Kami dapat memastikan negara-negara lain punya cadangan uang (saat krisis), dan menerima keringanan pembayaran utang sehingga negara-negara dapat fokus menanggulangi pandemi,” kata Blinken.Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan ada dua isu yang menjadi fokus pembahasan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (8/7/2022).“Pertama, kami membahas bagaimana membangkitkan kembali semangat multilateralisme, dan itu menjadi alat untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.Kedua, lanjut Blinken, ada diskusi yang intens untuk membahas ketahanan pangan. Terkait hal itu, ia menyinggung aksi blokade Rusia di Laut Hitam dan Odessa yang menghambat distribusi gandum dari Ukraina ke negara-negara pengimpor.Di FMM G20, Blinken menyebut beberapa negara meminta Rusia mencabut blokade itu.\"Jadi, kami akan melihat apakah Rusia menerima pesan itu. Kami akan melihat apakah dalam beberapa hari dan minggu ke depan, Rusia mau bekerja sama,” kata Blinken. (mth/Antara)

Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali adalah Kegagalan Besar

BY FNN Sab, 09 Juli 2022 20:56:01 0

Itu sikap dan tindakan minimal yang harus diambil oleh Indonesia sebagai Presiden G20. Bukan cuma kebiasaan ngoceh menghimbau, berdasarkan moralitas dan kebaikan bersama. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ACARA Pertemuan Para Menteri Luar Negeri G20 atau G20 Foreign Ministers\' Meeting (FMM), telah diselenggarakan di Bali tanggal 7-8 Juli 2022. Temanya: “Membangun dunia yang lebih damai, stabil, dan sejahtera bersama”. Agenda ini akan menjadi forum strategis untuk membahas upaya pemulihan global.​ Pertemuan G20 FMM terdiri dari dua sesi. Sesi pertama mengenai penguatan multilateralisme yang membahas langkah bersama bagi penguatan kolaborasi global dan membangun rasa saling percaya antar-negara yang menjadi enabling environment bagi stabilitas, perdamaian, dan pembangunan dunia.   Sesi kedua mengenai krisis Pangan dan Energi yang akan membahas langkah-langkah strategis untuk menanggulangi krisis kerawanan pangan, kekurangan pupuk, dan kenaikan harga komoditas global. Rangkaian pertemuan G20 di bawah Presidensi Indonesia telah dimulai pada 1 Desember 2021 dan berpuncak pada KTT Bali pada 15-16 November 2022. Mengamati proses selama ini sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia, selanjutnya peran Ketua G20 dalam proses pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, ini tampak sekali Indonesia mengalami kesulitan persiapan, gagap, keteteran, dan kering pengalaman sebagai diplomat kaliber dunia. Indonesia membutuhkan seorang diplomat brilian sekaliber Bung Karno, dan bukan diplomat ecek-ecek yang cuma pinter basa-basi seperti yang kita lihat dan saksikan selama ini. Sudah jelas, masalah ekonomi itu tidak lepas dari masalah geopolitics dan perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tidak mungkin dalam pertemuan Menteri Luar Negeri atau Presiden G20 itu hanya membahas urusan ekonomi dan mengesampingkan urusan politik. Itu hanya gagasan bodoh dan konyol. Wajah pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali terbukti gagal besar, tidak lebih seperti sirkus, sinetron, hanya kumpul-kumpul, basa-basi, dan foto-foto selfi saja. Tidak menghasilkan apa-apa yang signifikan atau memiliki hasil yang berarti. Karena Indonesia tidak memiliki proposal rencana perdamaian, atau peta jalan negosiasi yang kongkrit dan komprehensif yang bisa menghasilkan gencatan senjata, atau untuk mengakhiri perang di Ukraina yang bisa diterima oleh Rusia, Ukraina, USA, NARO dan Uni Eropa. Presiden Vladimir Putin sering berpidato bahwa perang di Ukraina itu akan berakhir ketika semua tujuan terpenuhi. Jadi tidak mungkin negara yang sedang dan memiliki tujuan militer, tujuan politik, tujuan teritorial, dan tujuan ekonomi akan berhenti perang, hanya dengan himbauan dari negara lain. Menjadi Presiden G20, Indonesia terlalu naif untuk mengambil gagasan dan posisi untuk hanya mendorong semua pihak untuk mengakhiri perang dalam diplomasi internasional tetapi tidak memiliki proposal rencana perdamaian yang dapat diperdebatkan secara terbuka atau dalam sesi tertutup oleh mereka, pihak yang terlibat dalam perang. Semestinya Indonesia sebelum pelaksanaan pertemuan para Menteri Luar Negeri dari G20 harus sudah mendapatkan gambaran tuntutan komprehensif rencana perdamaian dari: Rusia (apa syarat Rusia ingin mengakhiri perang) - Ukraina (apa ingin mengakhiri perang dan AS, NATO, Uni Eropa apa yang diinginkan dari negara tersebut untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. Sesulit apapun tuntutan masing-masing negara, harus tetap diketahui dulu tuntutan mereka, kemudian diperdebatkan saat pertemuan Menteri Luar G20 itu dilakukan, baik secara terbuka atau sesi tertutup. Kemudian dicarikan kompromi dari masing-masing negara. Itu sikap dan tindakan minimal yang harus diambil oleh Indonesia sebagai Presiden G20. Bukan cuma kebiasaan ngoceh menghimbau, berdasarkan moralitas dan kebaikan bersama. Perang tidak mengakui moralitas dan tidak juga, kebaikan bersama. Perang mengakui kepentingan. Melakukan yang terbaik saja tidak cukup. Sebagai Ketua G20 harus bisa membuat proposal rencana perdamaian yang komprehensif yang dapat diperdebatkan secara terbuka atau dalam sesi yang tertutup untuk mengakhiri perang di Ukraina yang dapat diterima setidaknya oleh Rusia, Ukraina, Amerika Serikat dan NATO. Tanpa memiliki proposal rencana perdamaian hanyalah lelucon besar. Bila Indonesia sebagai Presiden G20 tidak belajar dan mengubah sikap, setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, maka KTT G20 di Bali mendatang hasilnya akan sama, tidak berarti, kegagalan besar, hanya kumpul-kumpul, basa-basi dan foto-foto. Apalagi kalau Presiden Putin datang akan ada boikot dari kepala negara AS dan Uni Eropa. (*)

LaNyalla: Idul Adha Momentum Kebangkitan Masyarakat Muslim untuk Lebih Peduli

BY FNN Sab, 09 Juli 2022 19:16:41 0

Makkah, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah kepada seluruh umat Islam di Tanah Air. Meskipun ada perbedaan waktu, LaNyalla meyakini umat Islam Indonesia sudah lebih dewasa menyikapinya. “Perbedaan pandangan sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat muslim. Sehingga tidak ada lagi pertentangan karena perbedaan mazhab yang diikuti,” ujar LaNyalla yang sedang berada di Makkah, Sabtu (9/7/2022). Dilanjutkannya, kedewasaan dan toleransi dalam menjalankan ibadah bagi umat muslim bisa menjadi momentum penting dalam menciptakan peradaban serta menghadapi tantangan yang besar demi menciptakan masyarakat yang modern dan maju. “Harapan kita, kedewasaan masyarakat pada momen Idul Adha 1443 Hijriyah bisa ini menghantarkan kepada kondisi masyarakat muslim yang lebih peduli terhadap ketimpangan-ketimpangan dalam berbangsa dan bernegara,” tukas dia. Berkaitan dengan ibadah kurban, LaNyalla menyampaikan selain memang tuntunan agama, ibadah tersebut merupakan bentuk kepekaan sosial. “Kurban menjadi bukti kepedulian masyarakat muslim kepada sesama. Ada dampak sosial yang positif karena berbagi ke masyarakat yang membutuhkan (bantuan),” tutur LaNyalla lagi. LaNyalla berpesan agar Idul Adha digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saat pemotongan hewan kurban perlu juga mengikuti aturan, mengingat Indonesia menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. (mth/*)

Aplikasi MyPertamina Buruk, Pertamina Malah Sewa Buzzer?

BY FNN Sab, 09 Juli 2022 15:47:53 0

Jakarta, FNN – Aplikasi MyPertamina kembali jadi buah mulut akibat tweet viral lowongan buzzer untuk menaikkan rating. Reaksi netizen pun beragam dan Pertamina sampai buka suara. Di Twitter memang sedang ada tweet viral berbentuk screenshot. Isinya adalah lowongan menjadi buzzer untuk menaikkan rating MyPertamina di Playstore dan Appstore, ditambah lagi dengan komentar positifnya.Tweet yang viral itu dipasang akun @memefess yang menyebutkan ada job buzzer yang butuh sampai 1.000 user. Tugasnya memberi rating bintang 5 dan review positif 1 paragraf.Bayarannya adalah Rp 4.000/email dan 1 device bisa beberapa email. Hingga Rabu (6/7/2022) tweet itu sudah mendapatkan 4.448 likes, 909 retweet dan 311 quote tweet. “JOB BUZZER BUAT BESOK, URGENT BUTUH 1.000 USER, Untuk Rating Bintang 5 dan Review Positif 1 Paragraf,\" bunyi isi pesan WhatsApp pada unggahan tersebut. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Jum’at (8/7/2022) membahas soal aplikasi MyPertamina ini. Berikut ulasannya. Pertamina dikabarkan tengah membuka lowongan kerja untuk para Buzzer, ini enggak salah nih memang membaca seperti itu. Tugasnya itu sederhana membuat revisi yang baik untuk aplikasi MyPertamina sebuah tangkapan layar yang menampilkan pesan WhatsApp berisi lowongan buzer untuk aplikasi MyPertamina ini sedang ramai di media sosial. Pesan dalam tangkapan layar itu menuliskan, dibutuhkan buzer seribu user untuk memberikan rating bintang 5 dan ulasan positif sepanjang satu paragraf yang ini kemarin sudah beredar sejak tanggal 2 Juli lalu ya hari Sabtu pekan lalu. “Job ini buat besok urgent butuh 1000 user untuk rating bintang 5 dan review positif satu paragraf.” Tulis pesan itu. Pesan tersebut juga menyatakan informasi bayaran untuk lowongan buzer ini yakni sebesar Rp 4.000 per email. Pesan tersebut langsung viral di sejumlah media online yang memberitakannya dan mereka juga kemudian mencoba mengkonfirmasi meminta keterangan dari corporate secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting. Sayangnya jawaban yang diberikan oleh Irto Ginting tidak cukup memadai “Saya tidak punya info terkait hal itu,” katanya. Sayang banget jawabannya ini kalau menurut saya kok kurang taktis dan strategis, persepsi saya setelah membaca itu jadi tambah negatif pesan yang saya atau kita bisa tangkap bahwa Pertamina benar menyewa buzer jadi begitu kesimpulannya. Tapi tidak mau mengakui, juga tidak membantah. Bagaimana dengan anda? Saya yakin banyak diantara anda yang sama malah persepsinya dengan saya apalagi bagi Anda yang sempat mengalami kesulitan ketika harus beli bensin dan terpaksa lebih dulu mengunduh MyPertamina. Kosa kata atau diksi blazer itu. Apa boleh buat di Indonesia ini kan sudah punya konotasi negatif. Apalagi bila ditambah dengan kata Rp (Rupiah) jadi inilah bertambah buruk lagi BuzerRp. Mereka ini adalah gerombolan orang yang yang mencari nafkahnya dengan cara mendukung apapun kebijakan pemerintah itu, tidak peduli benar atau salah, mereka ini biasanya siap membuli siapapun juga, khususnya oposisi dan apalagi umat Islam selama bayarannya cocok. Padahal yang dihadapi oleh Pertamina ini belum tentu semua oposisi, bahkan pasti saya pastikan tidak semua oposisi yang dihadapi Pertamina itu rakyat Indonesia konsumen pertalite dan solar yang merasa kesal dan dipersulit ketika akan mengisi bahan bakarnya di SPBU milik Pertamina. Jadi ya bisa kita pastikan ini bukan soal oposisi atau pendukung pemerintah ini soal rakyat Indonesia yang beban hidupnya semakin berat ini soal rakyat Indonesia menghadapi realitas biaya hidup semakin meningkat, bahan-bahan kebutuhan pokok, bahkan cabe pun harganya melambung tinggi. Nah ketika mereka membeli BBM dan berharap bisa membeli bahan bakar yang disubsidi dengan harga terjangkau kok kesannya malah dipersulit di media sosial ini beredar kabar bahwa untuk mengunduh aplikasi MyPertamina itu juga diminta untuk mengisi kolom hobi hahaha… unggahan ini kemudian ditimpali dengan komen bahwa kenapa nggak tanya sekalian apa cita-citanya? Saya enggak tahu apakah itu benar karena saya bukan pengguna aplikasi MyPertamina tapi menurut saya kalau toh nggak benar ya ambil sajalah sisi positifnya walaupun kesal ternyata rakyat kita itu masih punya sisi humor ya Sisi humorisnya. Kekacauan aplikasi ini untungnya masih pada tahap uji coba dan bagi para pengguna kendaraan roda empat ya bisa dibayangkan betapa kacaunya kalau sudah diwajibkan bagi pengguna kendaraan roda dua yang jumlahnya pasti lebih banyak. Kondisi seperti itulah yang seharusnya dipahami oleh manajemen Pertamina jadilah baik aplikasi MyPertamina yang diwajibkan bagi siapapun yang akan mengisi BBM di SPBU Pertamina itu di-review buruk oleh mereka oleh para pengguna ini. Faktanya memang kinerja MyPertamina itu buruk, barangkali karena saya menduga sih mungkin karena ada lonjakan pengguna ini karena diwajibkan tetapi tidak diantipasi oleh tema intinya dari MyPertamina. Di Google PlayStore ini aplikasi MyPertamina mendapat rating 1,2 dari skala-skala 5 dia jadi buruk ini ya, sekalian kalau terus memburuk ini bisa-bisa aplikasi itu di-delete dari Google PlayStore. Salah seorang pengguna bernama Rudi mengatakan kalau untuk membuka aplikasi MyPertamina membutuhkan waktu yang sangat lama. “Padahal ini kan kuota internet itu baru terisi dan aplikasi lain bisa berjalan cepat, dia sudah coba di rumah dengan menggunakan wifi tetap sama saja lama, lambat dan oh ini maksudnya ada notifikasi waktu anda sudah habis ini jadi waktu itu bukan persoalan Karena jalur internet ketika di apa di lapangan atau di Pom bensin itu buruk. Tetapi memang aplikasinya bermasalah”. Komen Rudi itu saya kutip dari idx channel. Pengguna lain bernama Bintara menyampaikan terpaksa memberikan rating bintang satu karena dia tidak bisa masuk ke dalam aplikasi “Maaf ya saya kasih bintang 1 setelah daftar aplikasi tidak bisa dipakai, muncul notifikasi sesi habis terus setiap masuk selalu muncul notifikasi tersebut sudah coba pakai WiFi dan paket data tetap saja enggak bisa.” Tolong diperbaiki dulu aplikasinya saya membayangkan betapa frustasinya ya para pengguna MyPertamina ini kan orang biasanya datang ke pom bensin itu ya ketika bahan bakarnya sudah hampir habis. Jarang sekali ada orang yang punya kebiasaan belum habis datang mengisi belum habis telah mengisi, orang rata-rata pasti aku datang ke Pertamina ke SPBU maksud saya itu ketika bahan bakarnya sudah mau habis. Mereka sudah mau kehabisan bahan bakar biar mau mengisi diwajibkan mengisi menggunakan aplikasi MyPertamina dan kemudian tidak bisa masuk betapa prestasinya ya wajar kalau kemudian mereka rame-rame memberikan review buruk hanya memberi penting satu. Kondisi ini kan jelas sangat dilematis bagi Pertamina. Di satu sisi mereka harus menekan besaran subsidi dan bila pengguna BBM bersubsidi tidak dibatasi dipastikan keuangan mereka juga akan jebol karena apa? Sekarang ini aja kan banyak utang Pertamina belum dibayar oleh pemerintah dan kalau Pertamina jebol pada gilirannya APBN Pemerintah juga akan jebol juga. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI Dirut Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan bahwa kondisi keuangan Pertamina dan dia juga menyampaikan perbandingan harga BBM yang mereka jual dengan para kompetitor, menurut dia, harga BBM Pertamina masih lebih murah. Berat juga ya kondisinya memang harga yang murah tadi karena subsidi karena subsidi makanya kemudian dibatasi tetapi kalau kemudian rute subsidinya jebol anggaran pemerintah juga akan jebol dalam beberapa hari terakhir nilai rupiah itu terus melemah rupiah telah menembus angka Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat jika suku bunga Acuan dari BI itu tetap dipertahankan seperti saat ini karena Federal FED atau Bank Central Amerika kan sudah menaikkan suku bunga acuan, sementara BI belum. Jadi kemungkinan ini rupiah atau akan bergerak menuju Rp 15.500 per US Dollar angka tersebut itu jauh di atas asumsi makro APBN sebesar Rp 14.350 per dollar. Apa konsekuensinya? Melemahnya nilai rupiah itu berarti pemerintah harus membayar utang dan cicilan bunganya dan cicilan pokoknya itu dengan jumlah yang lebih karena hutang kita semua dalam bentuk dollar, harga pasaran minyak dunia juga otomatis meningkat dengan kurs yang melemah. Belum lagi kalau geopolitik global itu sekarang ini kan kalau kita bicara geopolitik Global juga menunjukkan tanda-tanda tidak menunjukan tanda-tanda membaik malah kalau malah mungkin bisa dikatakan memburuk. Di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat angka invasinya juga terus meningkat bahkan sudah gila-gilaan disebut-sebut ini tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa meskipun nilai dolar tembus Rp 15.000 tapi kondisi keuangan negara masih tetap aman namun sulit untuk dihindari bahwa semua faktor geopolitik Global tadi dipastikan akan semakin semakin menekan kehidupan rakyat di Indonesia. Juga harga-harga kebutuhan pokok bahkan sampai cabe pun sudah naik tetap terkendali belum lagi kalau kita bicara bahan-bahan pokok yang berasal dari impor dari negara-negara lain, salah satunya yang cukup serius kan soal gandum. Makanya kemudian Pak Jokowi bela-belain terbang ke Ukraina dan kemudian ke Moskow walaupun banyak yang ngeledek bahwa Pak Jokowi itu sekarang sudah jadi salesman dari pabrik-pabrik mie instan. Tapi harus diakui kalau harga gandum itu meningkat maka ini juga pasokan bahan pokok rakyat kita itu sudah pasti akan terganggu belum lagi kita bicara UMKM yang juga menggunakan bahan terigu sebagai bahan pokoknya. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan pamer kepada rakyat bahwa harga minyak goreng sudah bisa ditekan stabil pada harga Rp 14.000 per liter. Tapi klaim itu dibantah oleh asosiasi pedagang. Faktanya segera memang seperti itu, tapi para pedagang ini bahkan mereka langsung memantau dan bermain di lapangan dari hari ke hari. Sementara kalau para pejabat ini atau macam-macam diperdagangankan sekali-kali dan sampelnya saya kira terbatas. Belum lagi ada kebiasaan para Pejabat kita itu biasanya dapat laporan asal bapak senang saja. Jadi kalau kita balik lagi ke soal aplikasi MyPertamina daripada menghabiskan anggaran untuk buzer dan kemudian ketika bocor malah memberikan persepsi yang buruk kepada rakyat. Mengapa tidak lebih baik mulai dibenahi, dibenahi kondisi internal coba mulai belajar mendengar keluhan para pelanggan mitigasi persoalan dan tentu saja kalau ada persoalan pada IT-nya, itu yang harus dibenahi. Sekali lagi hehehe cara kalau menyewa bazer hasilnya belum jelas tapi ketika bocor ini malah jadi menimbulkan persepsi negatif yang terjadi nanti malah terjadi perlawanan besar-besaran atau penolakan terhadap MyPertamina ini jauh lebih berabe karena dampaknya juga jauh lebih serius. (mth/sws)

Kedunguan Pemimpin Parpol

BY FNN Sab, 09 Juli 2022 12:12:33 0

Rakyat juga sudah tahu, mereka itu hingga kini masih dikendalikan oligarki. Karena mereka sudah terikat perjanjian yang rakyat memang tidak pernah tahu apa isinya. Itulah kedunguan mereka. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih POLITIK identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut. Pemimpin parpol bergaya menjadi hero bertekad melawan politik identitas. Para pemimpin parpol mengatakan bahwa Pemilu 2014 dan 2019 dinilai telah berlangsung sukses tapi meninggalkan polarisasi yang sangat berbahaya di masyarakat. Faktanya memang bangsa ini terbelah. Tidak dijelaskan mengapa hal itu terjadi dan apa yang sudah dilakukan untuk mencegah polarisasi itu. Arah politik yang riil dimaksud oleh para pemimpin parpol itu adalah Islamphobia, artinya mereka ingin menghancurkan umat Islam. Ketika mereka sudah dalam kendali remot kekuatan dari luar mereka. Ketika para pemimpim parpol menuding politik identitas sebagai biang keladi polarisasi masyarakat. Ini artinya para elit parpol itu telah menjadi kura-kura dalam perahu: seolah tidak tahu mengapa, padahal itu ulah mereka sendiri. Tapi, kini mereka mencari kambing hitam dengan menyalahkan faktor lain selain parpol dan perilaku para elitnya. Permusuhan parpol terhadap politik identitas itu juga tidak mengherankan karena banyak elit politik memang miskin gagasan yang berpotensi menjadi diskursus baru di tengah kematian imajinasi politik saat ini yang semakin terkungkung oleh banyak jargon harga mati, ternyata otak mereka yang beku dan mati. Para elit parpol ini gagal atau pura gagal memahamin sebuah kompleks gagasan seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan Pancasila. Para founding fathers seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Agus Salim, sangat terinspirasi oleh Islam sebagaimana terbukti dalam rumusan Pembukaan UUD 1945. Bahkan para pendiri bangsa ini dari berbagai latar belakang suku dan agama juga telah pernah mensepakati Piagam Jakarta sebagai gentlemen agreement. Diduga keras bahwa sebagian elit parpol penguasa masih bermain-main untuk menutup-nutupi kudeta konstitusi yang telah terjadi sejak amandemen ugal- ugalan mengubah UUD 1945. Prof. Kaelan, guru besar Pancasila UGM bahkan tegas mengatakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara sudah murtad dari Pancasila, telah mengubur Pancasila di bawah kaki mereka. Mutu berpikir dan menggagas banyak para pemimpin parpol saat ini sangat menyedihkan dibanding mutu pikiran dan gagasan para pendiri Republik. Saat menghadapi tantangan nasional, regional dan global yang terhubung tanpa batas. Justru pemimpin parpol hidup dalam tempurung hanya menjadi satelit atau budak oligarki. Wajah elit parpol seperti dungu dan terjebak mengumbar nafsu hanya mengejar uang recehan para taipan atau hidupnya terkurung dalam remote Oligarki. Mungkin mereka berpikir bahwa rakyat itu juga dungu, tidak tahu apa yang terjadi di belakang mereka. Padahal, akibat ulah mereka itulah rakyat jadi tahu apa yang terjadi selama ini. Mereka membentuk koalisi partai. Padahal, mereka itu berusaha membentuk koalisi hanya untuk melanggengkan kekuasaan oligarki juga. Karena rakyat juga sudah tahu, di balik koalisi itu ada oligarki yang membiayai mereka. Rakyat juga sudah tahu, mereka itu hingga kini masih dikendalikan oligarki. Karena mereka sudah terikat perjanjian yang rakyat memang tidak pernah tahu apa isinya. Itulah kedunguan mereka. Namun, sayangnya, mereka sendiri tidak pernah merasa dungu. Sadar atau tidak, akibat kedunguan mereka inilah, kemudian dimanfaatkan oleh oligarki untuk kepentingan oligarki sendiri. (*)

Tawaf, Sa’i dan Kehidupan Dunia

BY FNN Sab, 09 Juli 2022 02:12:35 0

Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation TAWAF itu selalu diikuti dengan amalan ritual Sa’i jika itu bukan thawaf-thawaf sunnah. Sebuah kegiatan ritual Haji/Umrah dengan mengelilingi dua ujung bukit bernama Marwah dan Shofa sebanyak tujuh kali. Berawal dari Shofa dan berakhir di bukit Marwah. Sa’i berasal dari kata “sa’aa-yas’aa-sa’yun” yang bermakna berusaha keras. Kata ini sangat erat relevansinya dengan sejarah Ibu nabi Ismail AS, Bunda Hajar, untuk menemukan air demi keberlangsungan hidupnya dan anaknya ketika itu. Setelah beliau ditinggal oleh suaminya Ibrahim AS di lembah yang tiada tumbuh-tumbuhan itu, Hajar harus hidup mandiri. Perbekalan seadanya yang dibawa dari Jerusalem dalam perjalanan menuju Mekah itu semakin meminim. Hingga suatu hari perbekalan itupun habis. Tentu saja Hajar panik. Beliau menengok kiri kanan dan yang nampak hanya gunung bebatuan. Beliau berlari ke salah satu bukit terdekat karena nampak di mata beliau seperti ada air yang mengalir. Bukti itulah yang dikenal “as-Shofa”. Ternyata penampakan air itu hanya bentuk fatamorgana. Beliau membalik wajah ke arah ujung di seberang sana juga nampak seperti ada air yang mengalir. Beliaupun berjalan ke arah itu (al-Marwa). Sesampainya di ujung bukit seberang itu ternyata air juga hanya fatamorgana. Demikain beliau mengelilingi kedua ujung bukit As-Shofa dan Al-Marwa sebanyak 7 kali. Tiba-tiba saja beliau Dikagetkan oleh tangisan bayinya Ismail. Hajar AS segera berlari ke arah anaknya itu. Dan di luar dugaannya beliau menemukan air mengalir keluar dari bawa telapak kaki sang bayi, Ismail. Saking gembiranya beliau mengumpulkan atau menampung air itu secara bergumam “zumi, zumi” (berkumpullah, berkumpullah). Belakangan di tempat keluarnya air itu terwujud sebuah sumur yang dikenal sumur ”zamzam”. Sebuah mata air yang mukjizat. Hajar pun ruang dan bersujud syukur dengan karunia Allah itu. Itulah selintas latar belakang historis dari Sa’i yang hingga kini menjadi sebuah ritual baku dalam Islam. Sebuah praktek yang sekaligus membuktikan jika Islam bukan inovasi baru, bukan ciptaan Muhammah SAW. Sa’i dimulai dari arah bukit Sofa dengan melambaikan tangan ke arah Ka’bah dan membaca: ”Bismillah Allahu Akbar”. Lalu membaca ayat: ”innasshofa walmarwata min sya’arillah. Faman hajjal awi’tamara falaa junaaha alaihi an yatthowafa bihima. Waman tathowwa’a khaeran fahuwa Khaerun lahu. Innallaha syaakirun aliim”. Mulailah berjalan hingga di antara dua lamp hijau di dinding. Pada batas ini pria yang sa’i (wanita tidak) disunnahkan ”harwalah” atau lari-lari kecil sambil membaca: ”Laa ilaaha illallahu shodaqa wa’dahu, wanashora abdahu, wa aazza jundahu, wa hazamal ahzaaba wahdahu”. Setelah selesai lampu hijau kembali berjalan normal hingga menaiki bukit Marwa seraya kembali membaca ayat yang dibaca di Sofa (innasshofa.min sya’arillah...dst..). Lalu berbalik ke arah Sofa seraya angkat tangan ke arah Ka’bah sambil membaca seperti di away di bukit Sofa (Bismillah Allahu Akbar). Demikian dilakukan hingga tujuh putaran yang nantinya akan berakhir di bukit Marwah. Satu hal yang meringankan para jamaah yang sa’i bahwasanya wudhu tidak disyaratkan. Walaupun para ulama Kita menganjurkan untuk melakuian sa’i dalam keadaan suci (wudhu). Hal lain yang biasa keliru di kalangan jamaah Haji atau Umrah adalah mereka melakukan ibadah Sa’i yang dianggap sa’i sunnah. Padahal dalam Syariah tidak dikenal Sa’i sunnah. Makna Thawaf dan Sa’i dalam Kehidupan Jika thawaf berarti berkeliling dan memastika bahwa Ka’bah menjadi pusat perputaran yang sekaligus salah satu rukun Haji. Thawaf Sesungguhnya merupakan miniatur kehidupan yang berputar dari satu titik menuju ke titik yang sama. Amalan ritual itu menggambarkan kehidupan manusia yang berasal dari satu titik “لله\" (milik Allah) dan pada akhirnya kembali ke titik yang sama “اليه\". Kenyataan ini digambarkan dalam filsafat hidup seorang Mukmin: انا لله وانا اليه راجعون. Selain pemahaman itu, juga satu hal yang krusial adalah bahwa selama perputaran dalam thawaf Ka’bah harus selalu menjadi pusat perputaran. Dalam realita kehidupan satu hal yang menentukan adalah pentingnya selalu menjadikan Allah sebagai “Pusat” perputaran hidup. Kemana saja pergerakan hidup ini, kaya atau miskin, kuat atau lemah, sehat atau sakit, Allah harus selalu menjadi pusarannya. Sa’i Sesungguhnya menjadi bagian dari pembicaraan tentang thawaf. Karenanya Sa’i selalu mengekor kepada thawaf. Karena Sesungguhnya Sa’i adalah esensi dari perputaran itu. Hidup dalam dunia adalah hidup tertantang. Al-Quran menyebutnya dengan “balaa” (liyabluwakum). Dan Karenanya perlu usaha sungguh-sungguh yang terpatri dalam amalan Sa’i itu. Sa’i memaknai bahwa mencari rezeki Allah itu keharusan. Tapi ada dua hal yang harus menjadi catatan. Satu, apa yang diburu itu (dunia) kadang berwujud fatamorgana. Yang hakiki pada akhirnya apa yang Allah karuniakan. Dua, dalam urusan dunia kita berhak bahkan pada tataran tertentu wajib berusaha. Tapi kita tidak perlu miliki sikap superman yang seolah mampu menentukan. Pada akhirnya rezeki itu ditentukan oleh yang Maha Pemberi Rezeki. Manusia bisa merencanakan dan mengusahakan yang terbaik. Tapi hasil terbaik ada dalam QadarNya. Insya Allah! New York City, 8 Juli 2022. (*)

LQ Indonesia Lawfirm Apresiasi Kabareskrim yang Menahan Kembali Henry Surya

BY FNN Jum'at, 08 Juli 2022 20:56:59 0

Jakarta, FNN – Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA, Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm dan kuasa hukum Korban Indosurya memberikan apresiasi tertinggi kepada Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. “Terima kasih Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Kenapa? Berani secara publik mengumandangkan perang melawan penjahat skema ponzi. Itu jenderal bernyali, bukan banci dan cemen layaknya oknum Polisi yang menerima suap dari Penjahat. Saya mewakili ribuan korban Indosurya mengucapkan terima kasih kepada Kabareskrim dan seluruh jajaran Tipideksus yang telah menahan kembali Henry Surya,” ungkapnya dalam rilis Jumat (8/7/2022) yang diterima FNN. “Kami saksikan sendiri, bagaimana siang dan malam pemeriksaan saksi-saksi laporan polisi kami. Saya harap Kabareskrim Agus, bisa jadi Hoegeng masa kini, dan memberikan jiwa baru bagi Korps Bhayangkara. Terima kasih Brigjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, dan jajaran Tipideksus Bareskrim Polri, Kasubdit, Kanit dan seluruh tim yang bekerja keras. Seluruh masyarakat mendoakan terbaik untuk kalian, putra terbaik bangsa,\" lanjutnya. Alvin Lim dengan keras meminta agar seluruh elemen masyarakat memantau kehadiran oknum kejaksaan, jika Kejaksaan Agung terus mempersulit apalagi dengan modus P19 Mati. “Sebaiknya dicopot saja Jaksa Agung dan Jampidum karena tidak berhasil memproses dan berkoordinasi dengan Kepolisian untuk memberantas penjahat investasi bodong. KPK wajib awasi oknum Kejagung karena tidak mungkin muncul modus P19 Mati tanpa adanya dugaan transaksi kasus,” tegasnya. Indikasi kuat adanya dugaan permainan oknum kejaksaan juga disoroti oleh elemen masyarakat termasuk Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso yang meminta agar Menkopolhukam soroti kejaksaan. LQ Indonesia Lawfirm meminta agar seluruh masyarakat korban Indosurya, jangan kendor dan patah semangat. Alvin Lim mengatakan, Kepolisian sudah beri komitmen, harus kita percaya dan gunakan kesempatan ini, para korban silakan yang butuh bantuan pendampingan bisa hubungi 0818-0489-0999 (LQ Jakarta) atau 0818-0454-4489 (LQ Surabaya) untuk pendampingan hukum. “Jangan menyerah dan tuntut hak anda balik,\" ucap Lawyer jebolan UC Berkeley Amerika Serikat. Dikonfirmasi, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto membenarkan berita penahanan Henry Surya. “Sudah ditahan HS tadi malam,” ucap Kabareskrim melalui pesan WA, seperti ditirukan Alvin Lim. (mth)

Korban Indosurya Atas Modus P19 Mati Kasus Indosurya

BY FNN Jum'at, 08 Juli 2022 16:46:35 0

Jakarta, FNN – Penolakan berkas Kasus Indosurya oleh Kejaksaan Agung menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama dugaan permainan oknum sehingga Henry Surya dan Juni Indria, dua tersangka Kasus Indosurya yang menimbulkan kerugian Rp 36 triliun dengan korban 15 ribu orang, bisa lepas dari tahanan. Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA adalah sosok yang paling vokal membongkar dugaan permainan oleh oknum Kejagung dengan modus P19 Mati. Kepada media, Alvin menyampaikan salinan P19 dengan tandatangan dengan cap Jampidum, dimana petunjuk No 90 berisi agar penyidik memeriksa Semua Korban di Seluruh Indonesia. “Modus P19 Mati, adalah modus yang digunakan Oknum Kejaksaan dalam memberikan petunjuk jaksa yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh penyidik. Petunjuk No 90 ini adalah salah satu bukti nyatanya,” ungkapnya, Kamis (7/7/2022). Menurut jebolan UC Berkeley, Amerika Serikat itu, memeriksa seluruh korban yang jumlahnya lebih dari 15 ribu adalah hal mustahil, di mana mustahilnya? “Dari 15 ribuan korban sudah beberapa korban meninggal, ada yang bunuh diri minum Baygon, ada yang gantung diri dan ada yang meninggal karena sakit. Memeriksa seluruh korban berarti yang sudah meninggalpun harus diperiksa, lalu bagaimana penyidik mengirimkan panggilan pemeriksaan ke surga?” tanyanya heran. “Lalu tandatangan berita acara pemeriksaan bagaimana oleh korban yang sudah meninggal itu? Jika mau dijalankan sekalipun petunjuk tersebut mengecualikan korban yang sakit dan meninggal, lalu berapa Ratus Miliar biaya oprasional harus dikeluarkan untuk memeriksa belasan ribu korban apalagi banyak yang di luar kota? “Inilah kenapa disebut P19 Mati, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan,” jelasnya. Akibat hukumnya apabila berkas perkara tidak bisa diterima oleh kejaksaan dengan alasan tidak lengkap. “Maka penyidik pada akhirnya apabila sudah berkali-kali dikembalikan, punya mekanisme Gelar Perkara Khusus di Perkap yang akhirnya akan menghentikan penyidikan atau SP3. Di sinilah pelaku kejahatan bisa lolos dari hukum dan persidangan,” tegas Alvin Lim. Korban Indosurya, J dengan kecewa menyampaikan, baiknya Jaksa Agung dan Jampidum dicopot saja. “Karena sudah gagal memberikan kepastian hukum kepada korban Investasi Bodong, tidak mungkin Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi tidak tahu mengenai modus P19 Mati. Para korban kecewa atas kinerja Jaksa Agung yang hanya Omdo,” harapnya. Ibu Mariana, korban Indosurya lainnya mengungkapkan kekecewaan terhadap Jaksa Agung. “Bukannya Penjahat Skema Ponzi yang merugikan masyarakat disidangkan, malah kuasa hukum kami yang bongkar borok Kejagung, di keroyok 11 Jaksa Kejari Jaksel dan dituntut 6 tahun dalam perkara rekayasa yang kerugiannya hanya 6 juta rupiah. Jaksa Agung dicopot saja, karena telah jelas di kejaksaan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami kecewa hingga kami turun dan demo Kejagung,” ungkapnya kesal. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso juga mensinyalir adanya dugaan oknum kejaksaan yang bermaim sehingga Henry Surya bisa lepas dari tahanan. “Sangat janggal apabila 4 bulan pemberkasan itu dianggap Kejagung tidak lengkap. Menko Polhukam wajib mengkordinasi apa penyebabnya?” katanya. Korban Ibu Ellis menyampaikan, rasanya tidak mungkin ada petunjuk P19 Mati apabila tidak ada permainan uang/gratifikasi ke oknum Jampidum/ Kejaksaan Agung. “KPK tolong awasi kejaksaan. Pinangki yang di Tipikor saja cuma dituntut 4 tahun, kuasa hukum kami dugaan pembantuan pemalsuan dokumen dituntut 6 tahun. Sudah sangat ngawur Kejaksaan Agung,” desaknya. Alvin Lim menjelaskan bahwa petunjuk Kejagung wajib memeriksa seluruh saksi korban dengan alasan ingin tahu jumlah persis kerugian sangat tidak berdasarkan hukum karena list korban dan jumlah kerugian sebenarnya sudah ada di putusan sidang PKPU. Pasal 46 Perbankan yang disangkakan juga tidak ada unsur “kerugian”, serta sesuai KUHAP pasal 185, keterangan saksi adalah cukup ketika ada 2 atau lebih. “Jadi istilah hukumnya cukup bukan lengkap seluruh saksi korban tersebut diharuskan diperiksa. Tidak mungkin pula sidang PN nantinya memeriksa seluruh 15 ribu korban untuk dihadirkan jaksa di persidangan. Jaksa Agung dan Jampidum mau membodohi masyarakat. Ini buktinya P19 Mati dengan tandatangan atas nama dan cap Jampidum. Sangat memalukan, apabila Kejaksaan Agung benar menerima suap sehingga Henry Surya lepas. Bisa dibilang sebagai pengkhianat masyarakat, oknum Kejagung tersebut,” tegas Alvin. Alvin menyampaikan agar masyarakat mengikuti saran Kabareskrim dan melapor ke Mabes Polri untuk membuat LP baru. Jika memang membutuhkan pendampingan bisa menghubungi 0817-489-0999 (LQ Tangerang) atau 0818-0454-4489 (LQ Surabaya) agar bisa diberikan bantuan hukum. Dalam waktu dekat Korban Indosurya akan mrngadakan aksi damai kembali di depan Kejaksaan Agung didukung oleh beberapa elemen masyarakat seperti Ormas dan perkumpulan wartawan dan Advokat yang kecewa akan rusaknya Korps Adhyaksa. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md merespons reaksi publik terkait dikeluarkannya dua tersangka KSP Indosurya dari rutan Bareskrim Polri. Mahfud menegaskan kasus tersebut merupakan kejahatan modus baru yang tidak akan pernah dihentikan. “Merespons reaksi publik atas rasa keadilan dalam kasus KSP Indosurya yang dua tersangkanya dilepaskan maka saya sudah melakukan komunikasi dengan Mabes Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, dan Menkop UKM,” ungkap Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu (29/6/2022). “Kesimpulannya, kasus ini adalah kejahatan modus baru yang tidak pernah dan tidak akan dihentikan,” tegas Mahfud.Mahfud menuturkan, dua tersangka dikeluarkan dari rutan lantaran masa penahannya sudah habis. Dia menyebut Kejaksaan Agung sedang memastikan pembuktian di pengadilan nantinya lancar.“Dua tersangka dilepas karena masa penahanannya habis, sementara itu Kejagung hanya ingin memastikan agar pembuktiannya di pengadilan nanti lancar,” tuturnya.Lebih lanjut Mahfud mendukung Bareskrim Polri menangkap kembali dua tersangka yang sudah dikeluarkan dari rutan dengan locus dan tempus delicti yang berbeda. Dia mengatakan kasus tersebut harus terus berjalan.“Kita mendukung Bareskrim menangkap lagi 2 tersangka dalam kasus terkait yang locus dan tempus delicti-nya beda. PPATK sudah lama menjejak, kasus ini ini harus jalan,” tambahnya.Sebelumnya, dua tersangka kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya telah keluar dari rutan lantaran masa tahanannya telah habis. Padahal berkas perkara sebelumnya telah dilimpahkan penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri ke Kejagung.“Iya (tersangka bebas), masa tahanannya habis selama 120 hari,” ungkap Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan ketika dimintai konfirmasi, Sabtu (25/6/2022). Padahal, berkas kasus KSP Indosurya ini sudah dilimpahkan 5 kali lebih.Whisnu menegaskan, perkara ini tetap berlanjut. Adapun ketiga tersangka itu adalah Henry Surya selaku Ketua KSP Indosurya; Manajer Direktur Koperasi Suwito Ayub (DPO); dan Head Admin, June Indria. “Perkara tetap lanjut ya,” tegas Whisnu.Kejagung buka suara terkait dua tersangka kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan). Kedua tersangka diketahui telah menjalani masa tahanan selama 120 hari.Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan, berdasarkan Pasal 110 ayat 2 KUHAP, berkas perkara ketiga tersangka sampai saat ini belum lengkap.Ketut menyampaikan berkas perkara ketiga tersangka dikembalikan ke Polri untuk dilengkapi. Ketiga berkas perkara tersangka dikembalikan ke Polri tertanggal Jumat, 24 Juni 2022.Lebih lanjut, Ketut menjelaskan terkait bebasnya ketiga tersangka dari rutan. Dia mengatakan kewenangan untuk menahan seorang tersangka sebaiknya dilakukan secara selektif jika perkara itu masih tahap penyidikan.Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan bebasnya ketiga tersangka dari rutan tidak bisa mendesak pihak Kejagung untuk menyatakan berkas perkara ketiganya lengkap. “Karena diperlukan kehati-hatian bagi penuntut umum untuk memutuskan perkara tersebut telah lengkap,” ungkapnya. (mth)

Mahkamah Konstitusi Dalam Kendali Oligarki

BY FNN Jum'at, 08 Juli 2022 15:11:33 0

Atas putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022) pukul 11.09 WIB tersebut, LaNyalla menyatakan, hal itu adalah kemenangan sementara Oligarki Politik dan Oligarki Ekonomi yang telah menyandera dan mengatur negara ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo sudah memastikan bahwa lembaganya tidak akan melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam periode ini. Keputusan tersebut sesuai dengan hasil rapat pleno Badan Pengkajian MPR yang digelar di Hotel Aryaduta Karawaci, Tangerang, Rabu, 13 April 2022. Keputusan tersebut otomatis menutup spekulasi soal perpanjangan masa jabatan presiden dan atau masa tiga periode sudah tertutup. Pilihan politik Oligarki untuk menjaga, agar penguasa tetap dalam kendali cengkeramannya, MK harus kuat menahan tuntutan judicial review (JR) 0%. Jadi, berarapun pengajuan yang masuk harus terus ditolak. Wajar MK beralih fungsi sebagai penjaga Oligarki. Di halaman 74, dari putusan MK yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022) sebanyak 77 halaman itu, tertulis salah satu pertimbangan majelis hakim terkait materi gugatan. Dikatakan: “Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon II didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekses negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi.” Dengan munculnya kalimat “(seperti oligarki dan polarisasi masyarakat)”, menjadi petunjuk yang jelas di dalam hakim MK ada momok kekuatan oligarki, tetapi tiada kuasa untuk menahan dan menolak perintahnya baik langsung atau tidak langsung. Pembiaran ada campur tangan oligarki dalam proses pengadilan di MK, sama saja MK dalam kendali dan cengkeraman oligarki. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkannya dan yang bisa melawan keadaan seperti hanya kekuatan rakyat. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan DPD RI terkait Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas pencalonan atau presidential threshold (PT). Ironisnya dalam perkara Nomor 52/PUU-XX/2022. MK justru menilai DPD RI tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara tersebut. Dalam perkara yang sama, MK menerima kedudukan hukum Partai Bulan Bintang (PBB), namun dalam amar putusannya, MK menolak permohonan PBB untuk seluruhnya. Karena MK tetap pada pendapatnya bahwa Pasal 222 UU Pemilu Konstitusional dan mengenai angka ambang batas yang ditetapkan, merupakan open legal policy (kewenangan pembuat Undang-Undang). Atas putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022) pukul 11.09 WIB tersebut, LaNyalla menyatakan, hal itu adalah kemenangan sementara Oligarki Politik dan Oligarki Ekonomi yang telah menyandera dan mengatur negara ini. “Mengapa saya katakan kemenangan sementara? Karena saya akan memimpin gerakan mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan rakyat lagi, sebagai pemilik sah negara ini. Tidak boleh kita biarkan negara ini dikuasai oleh Oligarki,” tegas LaNyalla di Makkah, Saudi Arabia, Kamis (7/7/2022). Ditambahkan LaNyalla, kedaulatan rakyat sudah final dalam sistem yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Tinggal kita sempurnakan. Tetapi kita bongkar total dan porak-porandakan dengan Amandemen yang ugal-ugalan pada tahun 1999-2002 silam. “Kalau tidak, kita menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Akibatnya tujuan negara ini bukan lagi memajukan kesejahteraan umum, tetapi memajukan kesejahteraan segelintir orang yang menjadi Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik,” tukasnya. Terkait pertimbangan hukum majelis hakim MK, LaNyalla mengaku heran ketika mejelis hakim MK yang menyatakan, Pasal 222 UU Pemilu disebut konstitusional. Padahal nyata-nyata tidak ada ambang batas pencalonan di Pasal 6A Konstitusi. “Dan yang paling inti adalah majelis Hakim MK tidak melihat dan menyerap perkembangan kebutuhan masyarakat. Padahal hukum ada untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum. Hukum bukan skema final. Perkembangan kebutuhan masyarakat harus jadi faktor pengubah hukum. Itu inti dari keadilan,” tandas LaNyalla. Seperti diberitakan sebelumnya, saat menghadiri acara 25 tahun Mega-Bintang di Solo, Jawa Tengah, 5 Juni 2022 yang lalu, LaNyalla menyatakan MK layak dibubarkan jika membiarkan Oligarki Ekonomi menguasai negara melalui celah Presidential Threshold. “Karena Pasal 222 adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Melalui pasal ini Oligarki Ekonomi mengatur permainan untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini, sekaligus menyandera melalui kebijakan yang harus berpihak kepada mereka,” ujar Senator asal Jawa Timur itu. LaNyalla menjelaskan, Pasal 222 yang menyumbang besarnya biaya koalisi partai politik dan biaya pilpres, menjadi pintu bagi Oligarki Ekonomi untuk membiayai semua proses itu. Karena itulah, DPD RI menyalurkan aspirasi masyarakat melalui gugatan ke MK. (*)

Halaman 74 Putusan MK

BY FNN Jum'at, 08 Juli 2022 14:25:02 0

Nah… artinya oligarki itu ada dan nyata. Tetapi menurut MK, tidak ada jaminan mereka akan hilang dengan dihapusnya Pasal 222 itu. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI SAMBIL menunggu persiapan wukuf di Arafah, saya membaca kiriman file PDF Putusan MK Nomor 52/PUU-XX/2022. Yaitu putusan terkait judicial review atas Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan DPD RI dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ada yang menarik jika kita cermat membaca kalimat demi kalimat dalam putusan tersebut. Di halaman 74, dari putusan sebanyak 77 halaman itu, tertulis salah satu pertimbangan majelis hakim terkait materi gugatan. Dikatakan begini, saya copy paste sesuai aslinya. “Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon II didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekses negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi.” Nah… artinya oligarki itu ada dan nyata. Tetapi menurut MK, tidak ada jaminan mereka akan hilang dengan dihapusnya Pasal 222 itu. Jadi, artinya dibiarkan saja seperti ini; oligarki tetap ada dan polarisasi yang merugikan masyarakat tetap ada. Jadi upaya kita dan puluhan elemen masyarakat lain yang telah mengajukan judicial review atas Pasal 222 dengan semangat untuk meminimalisir kerugian rakyat yang timbul akibat Pasal tersebut, yang ditolak oleh MK, karena bagi MK tidak ada jaminan dengan dihapusnya Pasal 222 itu, lantas kerugian yang dialami rakyat – akibat adanya Oligarki dan Polarisasi – akan hilang. Dengan kata lain, apakah bisa dibuat dalam kalimat; “biar saja kerugian itu terus dirasakan rakyat.” Inilah yang disebut oleh banyak tokoh, termasuk Yusril Ihza Mahendra dalam tulisan terbarunya, bahwa MK bukan lagi menjadi the guardian of the constitution dan penjaga tegaknya demokrasi, tetapi telah berubah menjadi the guardian of oligarchy. Saya hanya mengingatkan kita semua. Terbentuknya negara ini memiliki tujuan. Dan tujuan itu dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita. Dimana salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Hingga pada ujungnya adalah terciptanya tujuan hakiki dari lahirnya negara ini, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah Konstitusi dan Undang-Undang sebagai petunjuk dan pengikat bagi aparatur negara. Sekaligus sebagai pengikat semua elemen bangsa. Undang-undang dibuat oleh pembentuk: DPR dan Pemerintah. Nah, persoalannya, kita sebut apakah apabila ada Undang-Undang yang dibentuk, dan nyata-nyata menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat banyak, serta melenceng dari tujuan lahirnya negara ini? Inilah kejahatan kepada rakyat yang sesungguhnya. Inilah kejahatan kepada pemilik kedaulatan yang sah di negara ini. Inilah kejahatan yang dibiarkan tetap ada, karena dianggap upaya untuk me-review UU tersebut bukan jaminan kejahatan yang merugikan rakyat itu hilang. Waraskah kita sebagai bangsa? Mina, 8 Juli 2022. (*)

Letjen TNI Purn Djadja Suparman: “Ruislag-nya Tidak Ada, Koq Dituduh Korupsi?!”

BY FNN Jum'at, 08 Juli 2022 13:40:49 0

LAMA tak terdengar kabarnya, mantan KSAD Letjen (Purn) Djadja Suparman rencananya akan dieksekusi untuk menjalani hukuman 4 tahun penjara atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kasus korupsi. Djadja mencium adanya sejumlah kejanggalan. “Saya siap masuk Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi tanggal 16 Juli 2022. Mereka ingin saya mati di penjara!” ungkap Djaja dalam siaran persnya kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).Kasus korupsi yang dijeratkan kepadanya adalah kasus pembebasan lahan untuk tol Waru-Juanda. Namun Djadja menilai hal itu akibat resiko jabatan sebagai Pangdam V/Brawijaya dan Pangdam Jaya 1997 - 1999. Vonis 4 tahun penjara itu telah berkekuatan hukum tetap pada 2016 tetapi baru akan dieksekusi bulan ini. “Kenapa baru sekarang? Ke mana saja selama 6 tahun ini?” ujar mantan Pangdam Brawijaya 1997-1998 itu.Djadja Suparman sudah meminta kepada Kepala Oditur Militer Tinggi pada 2016 agar dieksekusi. Tapi permintaan itu ditolak.“Akhirnya terjadi pembiaran selama 6 tahun. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kompensasinya bila harus masuk penjara selama 4 tahun dan harus mati dalam penjara?” tegas Djadja. Djadja menilai, ia mengalami pembunuhan karakter selama 22 tahun terakhir. Tujuannya itu untuk menghambat dan menghancurkan karir dan eksistensi dalam kehidupan bermasyarakat setelah purna bhakti.“Sehingga tanpa disadari oleh pejabat terkait dalam perkaranya negara telah melakukan pelanggaran hukum dan HAM berat,” ujar Djadja, seperti dilansir Detiknews, Selasa (05 Jul 2022 09:47 WIB).Djadja juga menuliskan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut, Djadja menuliskan, dirinya menjadi korban pembunuhan karakter, padahal belakangan Irjenad TNI dan BPK mengatakan Djadja Suparman tidak terbukti melakukan korupsi di Kostrad.“Saya harus siap mati berdiri untuk memulihkan nama baik dan mati di penjara menanti keadilan dan kepastian hukum,” tegas Djadja. Sebelumnya diberitakan, mantan Pangdam V/Brawijaya ini divonis 4 tahun penjara, dan denda Rp 30 juta. Djaja terbukti melanggar dakwaan subsider, yang dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi uang negara senilai Rp 13,3 miliar.Pembacaan vonis dengan 360 halaman yang dimulai, Kamis (26/9/2013) pukul 10.30 WIB hingga pukul 23.30 Wib, sempat diskors sebanyak tiga kali. Ketua Majelis Hakim dan dibantu dua anggota hakim Pengadilan Militer Tinggi II, Surabaya Jalan Raya Bandara Juanda Lama membaca dakwaan selama 13 jam.“Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 1 ayat 1 A jo Pasal 28 Undang-Undang No 3 Tahun 1971 dalam dakwaan primer serta Pasal 1 ayat 1 B Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Ketua Majelis Hakim Letjen TNI (Titular) Hidayat Manao, Jumat (27/9/2013) dini hari.Putusan Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan yang dibacakan Oditur Militer Letjen TNI (Titular) Sumartono, yakni 3 tahun dengan denda Rp 1 miliar. Perkara berawal dari kasus ruislag tanah di Waru, ketika Djaja menerima bantuan dana Rp 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada (CNMP) pada awal 1998 silam.Dari total uang tersebut digunakan untuk membeli tanah seluas 20 ha yang nilainya Rp 4,2 miliar di Pasrepan, Pasuruan. Dan, juga digunakan untuk merenovasi Markas Batalyon Kompi C yang ada di Tuban, serta mendirikan bangunan Kodam Brawijaya di Jakarta.“Sisanya yang tinggal Rp 13,3 miliar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa,” tuding Hidayat.   Masa penantian Letjen TNI Purn Djadja Suparman untuk menghadapi persidangan tuduhan korupsi atas dirinya baru terjadi setelah 48 bulan lamanya. Menurut Djadja, tadinya kasus ini sebenarnya mau diangkat bersamaan dengan isu korupsi saat menjabat Pangkostrad. “Itu tidak jalan,” katanya. Pada 3 Januari 2005, Djadja kedatangan Direktur PT CMNP, pelaksana pembangunan yang baru. “Dirutnya Kolopaking, yang mengatakan, ini rada aneh. Ada dua Berita Acara. Penyerahan fisik dan penyerahan dana. Padahal, “Dalam daftar pembukuan di perusahaan tidak ada aliran dana ke pak djadja,” kata Kolopaking. (Konon Dirut ini kemudian dipecat karena menyelidiki kasus ini). “Memang saya tidak pernah menerima dana, terus saya bilang berita acara ini, ini palsu,” lanjut Djadja. Bagaimana sebenarnya kasus dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Djadja Suparman? Apa benar ia menerima uang seperti yang dituduhkan Oditur Militer Letjen TNI (Titular) Sumartono itu? Berikut petikan wawancara dengan Djadja Suparman, usai persidangan di Surabaya:  PT CMNP pada 2006 menggugat Kodam V Brawijaya secara perdata yang dimenangkan oleh CMNP? Gugatan itu sebenarnya  tidak perlu terjadi, karena kalau saja pada tahun 1998 itu Dirjen Bina Marga mengajukan permohonan Hibah atas tanah Kodam  di Waru Surabaya sesuai kebijakan Kasad, kepada Menkeu RI dan Pemilik SPH sesuai peraturan dan prosedur, pasti proses itu berjalan sesuai berita acara, karena tanah itu sudah matang dengan ukuran 100 x 882 m2. Tapi faktanya sampai 2005 PT CMNP kolaps dan baru mulai untuk melanjutkan kegiatan. Pada 2006 mereka ajukan Gugatan agar Kodam melakukan proses hibah kepada PT Bina Marga sesuai kesepakatan. Pada waktu itu saya sudah pensiun dan tidak dilibatkan atau diminta pendapat dalam persidangan dan mereka menang. Apa itu proses hibah? Proses Hibah dalam kasus ini adalah pengalihan hak atas tanah dari Kodam kepada Dirjen Bina Marga untuk jalan tol (antar institusi Negara), sesuai kebijakan dan persetujuan Kasad, dengan pertimbangan tanah tersebut sudah disiapkan untuk jalan tol sesuai persetujuan Menkeu RI pada 1987. Dalam proses hibah ini tidak ada ganti rugi dan harus diajukan permohonan oleh Dirjen Bina Marga kepada Menkeu RI dan Pemegang SPH sesuai kesepakatan. Jadi, selama Bina Marga belum mengajukan proses hibah itu, maka hibah itu tidak akan berjalan. Menurut saya putusan pengadilan melanggar UU. Di sisi lain, saya tidak tahu apakah sejak Juli 1998-2006, ada perubahan kebijakan Kasad dan UU? Karena saya sudah berganti jabatan sampai Pensiun. Jadi, selama ini sudah clear dong? Apanya yang clear, buktinya saya didakwa korupsi karena dituduh telah me-ruislag tanah itu dan ada kerugian Negara, dituduh telah menyerahkan tanah kepada PT CMNP dengan kompensasi sejumlah uang dan telah menyalahgunakan wewenang jabatan. Padahal, karena ada waktu vacuum selama 8 tahun dan ada kebijakan baru atau UU yang baru, sekarang pemanfaatan tanah tersebut sedang dibicarakan dalam bentuk kerjasama dengan PT CMNP. Menurut saya kalau ada perubahan kebijakan atau perubahan UU setelah tahun 1998, itu bukan ranah saya lagi. Dalam proses hibah ini tidak ada keterlibatan PT CMNP, sepenuhnya tanggung jawab Bina Marga dengan Kodam atas persetujuan Menkeu-Kasad secara hirarkis. Sidang kasus Anda ini koq baru dilakukan sekarang ini? Saya juga heran kok proses hukumnya sejak Maret 2009 tersedat-sedat, dampaknya merugikan nama baik saya dan keluarga, melanggar hak-hak saya sebagai manusia, untuk hidup, berusaha, bekerja, berkelompok, dan seterusnya. Opini ini sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga Negara yang tunduk kepada hukum saya juga minta keadilan, segera proses hukum sesuai dengan UU dan peraturan, jangan menunggu saya minta keadilan kepada Tuhan. Oleh karena itu pada Agustus 2012 saya memohon keadilan kepada Panglima TNI, supaya Kasus saya jangan digantung seperti ini sampai saya mati. Alhamdulilah pada 9 Oktober 2012 Kasad menyerahkan perkara kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Menyangkut tuduhan Oditur, apa benar Anda melakukan korupsi? Ini sudah Substansi Perkara, saya tidak boleh mengatakan tidak, tapi faktanya saya tidak melakukan itu, seperti penjelasan Majelis Hakim dalam Putusan Sela atas eksepsi saya dan Oditur Militer yang menyatakan: Memang benar sampai saat ini terdakwa tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah dengan cara jual beli,atau hibah maupun ruislag kepada PT CMNP, tapi sekarang di atas tanah itu sudah dibangun jalan tol dan terdakwa telah menerima uang kompensasi Rp 17,640 miliar. Silahkan tafsirkan sendiri dan nanti kita uji dalam persidangan. Sebenarnya prosesnya sejak kapan sih? Sejak ada atensi BPK RI pada Desember 2008, Maret – September 2009 saya diperiksa sebagai saksi sampai jadi tersangka dengan dugaan telah terjadi penyimpangan wewenang jabatan dalam Proses Hibah. Sejak Oktober 2009 hingga September 2012 proses Papera untuk mempelajari hasil penyidikan dan permintaan Berita Acara Pendapat dari Oditur, baru pada 9 Oktober 2012 perkara dilimpahkan kepada pengadilan, kemudian keputusan itu diperbaiki lagi karena ada kesalahan tempat kewenangan pengadilan……  lama banget …!!! Padahal saya juga pernah menjadi Papera, tidak lama lama banget, karena ada aturannya. … he-he-he. Kemudian pada 22 Maret 2013 mulai disidangkan he-he-he lama juga ya? Saya kurang jelas apa pada jaman reformasi ini sudah ada perubahan baru tentang batasan waktu dalam setiap tahapan proses hukum? Sehingga boleh melanggar hak azasi seseorang Prajurit? Apa ada aset TNI yang kemudian dipakai oleh swasta? Aset tanah Kodam itu milik Negara. Kalau Negara merencanakan untuk membangun jalan tol, maka Negara bisa menggunakan tanah itu, hanya tinggal mengalihkan hak pakainya saja kepada instansi pengguna dalam hal ini, Dirjen Bina Marga pada waktu itu, apalagi tanah itu sudah disiapkan sesuai RUTR Pemda Jatim pada 1986 dengan ukuran 100 x 882 m2. PT CMNP adalah Holding Perusahaan sebagai pelaksana pembangunan jalan tol dengan biaya sendiri (pada 1998) yang mendapat konsesi pengelolaan selama kurun waktu tertentu sampai mereka mendapat keuntungan dari dana yang dikeluarkan. Kemudian jalan tol itu kembali menjadi milik Negara dan bisa digunakan bebas oleh Rakyat. Kira-kira seperti itu pemahamannya ya! Cuma CMNP mengajukan gugatan perdata, karena tanahnya belum dihibahkan kepada Bina Marga. Dan BPK/TNI AD menilai, di atas tanah itu sekarang sudah jadi jalan Tol. Akhirnya sekarang saya berhadapan dengan Negara, bukan dengan PT CMNP, agak aneh juga, tapi kta ikuti saja proses sidang ya. Koq bisa keluar angka sebesar itu? Katanya mereka mau membantu Kodam dalam bentuk bantuan murni, soal besarannya saya pikir dia menghitung berapa pantasnya, itu bukan urusan saya. Pada waktu itu saya sampaikan kepada sdr Eko , ”Tolong sampaikan kepada ibu Tutut, tolong dibantu Kodam“. Angka sebesar itu sekarang menjadi bola liar, saya merasa tidak pernah menerima, sedangkan mereka katakan diserahkan kepada saya melalui seseorang yang mengaku kepercayaan Pangdam. Aneh bin ajaib kan, mereka tidak pakai aturan dengan mudah menyerahkan bantuan lewat orang. Kita buktikan di dalam sidang deh.. Apa yang Anda inginkan dari persidangan ini? Saya ingin keadilan tegak di Bumi Pertiwi ini tanpa melihat siapa orangnya, dan darimana asalnya, rakyat jelata sampai dengan presiden harus sama. Makanya, saya minta keadilan yang dilakukan melalui proses yang berdasarkan hukum juga, yaitu Undang-Undang dan peraturan lainnya. Seandainya dalam proses Hukum ini ada cara-cara yang dilakukan telah melanggar hukum, sebaiknya kita harus taat kepada hukum dan membatalkan persidangan ini demi hukum.   Walaupun saya sudah dapat menduga arah dari keadilan ini, saya akan mengikuti proses ini secara bertanggung jawab, selama dasar dasar yang digunakan sesuai hukum yang berlaku dan bukan karena asumsi. Saya masih berharap, keadilan dapat tegak di Bumi Pertiwi ini melalui para Hakim dan Oditur, sesuai dengan sumpahnya. (*)

Haji Itu Mengikut Sunnah-Thawaf

BY FNN Jum'at, 08 Juli 2022 10:15:15 0

Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SALAH satu rukun haji itu adalah Tawaf. Tawaf artinya keliling. Yaitu mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali dengan niat ibadah karena Allah SWT. Hal ini diperintahkan dalam Al-Quran: “Dan hendaklah mereka mengelilingi rumah tua (Ka’bah) itu”. Walaupun cara melakukannya sama semua, sebenarnya ada beberapa macam tawaf. Perbedaannya ada pada niat pelaksanaannya. Ada yang disebut Tawaf Qudum atau Tawaf Selamat datang bagi yang melakukan haji Ifrad. Tawaf yang dilakukan pertama kali memasuki masjidil haram. Bukan untuk tujuan umrah. Bukan pula untuk haji. Tapi sekedar Tawaf Selamat datang ke tanah haram. Ada Tawaf-Tawaf sunnah biasa. Perlu diketahui bahwa masjidil haram itu memiliki beberapa pengecualian. Salah satu di antaranya adalah di masjid-masjid lain jika masuk ke dalamnya disunnahkan sholat tahiyatul masjid (penghormatan kepada masjid). Tapi di masjidil haram bukan sholat. Tapi melakukan Tawaf sebagai pengganti tahiyatul masjid. Tawaf-Tawaf sunnah juga bisa dilakukan kapan saja jika memungkinkan dan ada waktu untuk itu. Setelah sholat-sholat wajib misalnya. Daripada diam dan tidak melakukan ibadah, diganti dengan tawaf sunnah. Intinya Tawaf sunnah itu kapan saja jika ada di masjidil haram dan ingin melakukannya untuk mendapatkan pahala Allah SWT. Thawaf rukun umrah adalah tawaf yang dilakukan dalam rangkaian ibadah umrah di saat melakukan ibadah umrah. Sementara tawaf haji yang dikenal dengan sebutan “Tawaf Ifadhoh” adalah satu dari rukun penting ibadah haji. Tawaf ifadhoh sebagai salah satu rukun haji umumnya dilakukan setelah selesai melempar Jumrah Aqabah. Dan yang terakhir adalah Tawaf Wada’. Tawaf yang dilakukan sebagai ungkapan Selamat tinggal ini dilakukan di saat akan meninggalkan tanah haram kembali ke kampung masing-masing. Untuk sahnya Tawaf, orang yang Tawaf harus dalam keadaan wudhu. Karena sesungguhnya Tawaf itu sama statusnya dengan sholat. Hanya saja ketika Tawaf boleh berbicara (yang baik-baik). Sementara ketika sholat tidak diperkenankan berbicara. Tujuh Putaran Tadi disebutkan bahwa semua macam tawaf  tadi dilakukan dengan cara yang sama. Bedanya ada pada niat masing-masing. Tawaf dimulai dari sudut Ka’bah di mana Hajar Aswad tertempel. Umumnya sudut ini dikenal sebagai sudut pertama. Tawaf dimulai dengan mencium Hajar Aswad (jika memungkinkan). Atau sekedar angkat tangan ke arah Hajar Aswad dan cium tangan sebagai gantinya. Mulailah berjalan sambil membaca doa, dzikir, baca Al-Quran, tasbih, dan lain-lain. Diperbolehkan berbicara tentunya yang baik-baik saja. Demikian putaran dilakukan hingga sampai ke sudut keempat, yang dikenal dengan nama “Rukun Yamani”. Antara sudut ini dan sudut pertama (Hajar Aswad) doa yang disunnahkan adalah: “Rabbana atina fiddunya Hasanah wa fil Akhirati hasanah wa qinaa adzabannar”. Putaran demi putaran terus dilakukan hingga berakhir pada putaran ketujuh. Satu yang saya ingin koreksi dari jamaah haji atau umrah adalah ketika Tawaf biasanya berteriak-teriak membaca doa dalam bahasa Arab. Hal ini kadang jadi masalah dan lucu sekaligus. Pertama, khususnya yang non Arab, seringkali bacaannya tidak benar. Maka ketika yang mendengar itu paham bahasa Arab pasti akan terasa geli. Kedua, tanpa disadari membaca doa atau dzikir dengan suara keras itu mengganggu ibadah orang lain. Karenanya bagi saya, lebih baik membaca doa dengan suara kecil, bahkan dalam hati saja dan dihayati. Jika hafal doa dalam bahasa Arab bagus. Tapi jika tidak, doa itu dalam bahasa apa saja boleh. Toh semua bahasa adalah ciptaan Allah SWT. Setelah selesai putaran ketujuh orang yang Tawaf disunnahkan sholat sunnah di belakang Maqam Ibrahim AS. Maqam itu artinya tempat berdiri ketika Ibrahim meninggikan Ka’bah. Bukan kuburannya. Pada rakaat pertama dibaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Dan pada rakaat Kedua dibaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Setelah sholat dilanjutkan dengan membaca doa, yang disunnahkan di Multazam. Doa di Multazam ini tidak ditolak, sabda Rasulullah SAW. Multazam itu adalah tempat di antara pintu Ka’bah dan Hajar Aswad. Tapi untuk kembali ke sana berdoa hampir tidak Mungkin saking ramaianya, khususnya di musim haji. Maka doa cukup dilakukan saja di tempat di mana sholat sunnah tawaf dilakukan. Biasanya Tawaf itu diakhiri dengan meminum air Zamzam. Selain memang pasti cukup kehausan karena melakukan Tawaf yang melelahkan, khususnya di musim haji. Juga minum air zamzam merupakan sunnah, syifa (obat), bahkan tujuannya tergantung keinginan yang meminumnya. Rasulullah SAW bersabda: “air zamzam itu manfaatnya untuk tujuan apa saja bagi yang meminumnya (limaa syuriba lahu)”. New York, 6 Juli 2022. (*)

Aura Perjuangan Mattalitti

BY FNN Jum'at, 08 Juli 2022 01:37:02 0

Tanpa ada perlawanan dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan pada tahun 2034 Indonesia benar-benar akan tamat sebagaimana digambarkan dalam novel technothiller karya PW Singer berjudul “Ghost Fleet”. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PROFESOR Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc adalah seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, mengatakan, dengan ditolaknya permohonan PBB dan para anggota DPD ini, serta juga permohonan yang lain yang akan diajukan, maka demokrasi kita kini semakin terancam dengan munculnya oligarki kekuasaan. “MK bukan lagi sebagai “the guardian of the constitution” dan penjaga tegaknya demokrasi, tetapi telah berubah menjadi “the guardian of oligarchy. Ini adalah sebuah tragedi dalam sejarah konstitusi dan perjalanan politik bangsa kita,” katanya. Pada waktu yang bersamaan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) mengatakan, atas putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022) pukul 11.09 WIB tersebut, hal itu adalah kemenangan sementara Oligarki Politik dan Oligarki Ekonomi yang menyandera dan mengatur negara ini. “Mengapa saya katakan kemenangan sementara? Karena saya akan memimpin gerakan mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan rakyat, sebagai pemilik sah negara ini,” tegas LaNyalla. Di balik kegaduhan MK yang sudah bisa ditebak itu berapapun mengajukan  Pasal 222 UU Pemilu pasti akan ditolak MK. Di balik itu semua sedang dan terus akan terjadi keadaaan yang mengerikan. MK hanya salah satu pintu Oligarki akan mencengkeram negara ini. Di balik itulah semua ada rencana besar pada periode 2019-2024 telah terjadi migrasi besar-besaran rakyat China ke Indonesia, minimal 25-50 juta, bahkan diprediksi untuk waktu mendatang bisa sampai 100 juta. Pada Pilpres 2024, boneka mereka kembali di-setting agar kembali berkuasa untuk periode keduanya (seperti Joko Widodo). Selama pemerintahan boneka periode kedua ini jumlah manusia China di Indonesia diprediksi bisa mencapai 200 juta lebih. Melalui pilpres 2024 akan dimunculkan boneka baru guna melanjutkan semua “grand strategy China” untuk menguasa Indonesia manjadi bagian dari RRC Raya. Semua dalam kendali para Kapitalis Oligargi, itu mudah karena semua kebijakan mereka yang mengatur. Bila sampai tahapan Pilpres tahun 2034 mereka sudah memiliki setting jangka panjang berkat UU yang sudah diamandemen (presiden tidak harus orang asli pribumi), maka tampillah capres yang full secara fisik dan mental (jiwa raga) adalah ras China. MK adalah hanya salah satu instrumen yang penting untuk memuluskan semua operasi taktis oligarki, jadi benar yang dikatakan Prof. Yusril Ihza Mahendra bahwa MK telah menjadi “the guardian of oligarchy”. Dalam kurun sampai 2034 itu, dirancang seluruh aspek kehidupan dalam Ekopolsosbudhankam akan dikendalikan oleh RRC. Secara spesifik, ideologi Pancasila akan dihapus, komunisme dikembangkan, umat Islam (target utama) akan ditindas habis-habisan. Indonesia akan menjadi Uighur/Xinjiang (Turkistan Timur) yang dijajah total. Semua simbol dan ritual yang berbau Islam akan ditindas dan dihabisi. Pada saat yang sama akan dibangun kamp-kamp indoktrinasi bagi anak-anak untuk dididik menjadi komunis sejati. Tanpa ada perlawanan dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan pada tahun 2034 Indonesia benar-benar akan tamat sebagaimana digambarkan dalam novel technothiller karya PW Singer berjudul “Ghost Fleet”. Saat inilah rakyat harus berjuang kembali memperjuangkan kedaulatan dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan gaya baru yang lebih dahsyat. Ingat, cengkeraman mereka sudah cukup kuat dengan jebakan hutang infrastruktur yang gila-gilaan. Ternyata mereka secara fisik  sudah berada di sini, pada saatnya jumlah mereka akan lebih banyak melebihi jumlah TNI maupun Polri, yang terakhir ini bahkan sekarang sudah menjadi bagian dari proyek penjajahan China, pengkhianat sejati yang gak mikir soal kedaulatan negara dalam bahaya. Aura dari tekad dan semangat Bung LaNyala Mattalitti dan kawan kawan, adalah sangat serius dan harus mendapatkan apresiasi untuk melangkah berjuang bersama mempertahankan kedaulatan negara dan mengembalikan bahwa kedaulatan negara harus dikembalikan ke tangan rakyat. Perjuangan ini bukan main-main dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan negara. Gagal dalam perjuangan saat ini keadaan akan menjadi sangat mengerikan, negara akan hancur dan lenyap dari peta dunia dan kembali akan menjadi negara jajahan yang tidak akan bisa bangkit kembali. (*)

Beridul Adha pada Masa Pancaroba

BY FNN Kamis, 07 Juli 2022 23:18:36 0

Kurban adalah simbol kasih sayang, kesetiakawanan, dan kepedulian terhadap nasib sesama. Dengan Idul Adha Allah swt menginspirasi untuk saling menyapa, berbagi, dan silaturahmi. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta KAUM Muslimin merayakan Idul Adha kali ini dalam suasana semi-pasca Corona. Indonesia dalam masa pancaroba. Pancaroba, arti harfiahnya peralihan musim. Indonesia mengenal dua muslim saja: kemarau dan hujan. Di Eropa, Amerika dan belahan bumi yang lain mengenal empat musim: semi, panas, gugur, dan dingin. Tapi di sini ada musim buah rambutan, mangga, durian, antri BLT, antri BBM, antri minyak goreng, dll. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Dari segi keuangan, Indonesia sudah menanggung utang demikian banyaknya. Dari segi ekonomi dan perdagangan, harga kebutuhan pokok rakyat terus merangkak naik, termasuk bahan bakar, telor ayam ras, dan cabe. Dari segi keamanan, juga mengkhawatirkan, baik karena ancaman laten dari luar maupun dari dalam. Walaupun Pilpres masih dua tahun lagi, yakni 2024, tapi musim kampanye tampaknya telah tiba mendahului jadwalnya. Hal ini membikin pihak-pihak tertentu mengalami panas-dingin. Semoga bangsa Indonesia tetap aman dan damai untuk selamanya. Amin. Dalam konteks pandemi Corona sekarang ini, kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan dengan saksama: mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak aman, menghindari kerumunan, dan menghindari mobilisasi yang tidak berarti. Pandemi Corona memaksa sebagian besar dari kita untuk bekerja dari rumah, putra-putri kita juga belajar jarak jauh dengan segala suka dukanya. Pandemi memaksa Lembaga Pendidikan mengubah strategi pembelajaran, baik di tingkat Dasar, Menengah, maupun Tinggi. Pembelajaran online merupakan pengalaman baru bagi peserta didik maupun para pendidik. Masing-masing memerlukan penyesuaian tersendiri. Guru menyiapkan bahan ajar dan metode pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi. Orang tua memfasilitasi sarana belajar anak, terutama alat komunikasi, baik komputer maupun HP. Sarana pembelajaran secara online rawan disalahgunakan untuk kegiatan di luar belajar. Oleh karena itu anak perlu pendamping, dan orang tua niscaya menjalin komunikasi dengan guru atau sekolah dan sebaliknya. Catur pusat Pendidikan Islam adalah rumah, sekolah, masyarakat, dan masjid. Rumah adalah tempat belajar anak-anak pertama kali, bahkan sebelum ia lahir ke dunia. Apa saja yang dilakukan dan apa saja yang dikonsumsi bapak-ibunya berpengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani janin dalam kandungan. Orang tua menjadi role model bagi putra-putri sepanjang hayatnya. Begitu pula para guru, tokoh masyarakat, dan para ustadz yang bertanggung jawab. Bagai petani, guru mencurahkan perhatian pada benih yang telah ia tebar; memupuk, menyirami dan menyianginya. “Awalnya aku hanyalah butiran-butiran kemungkinan. Gurukulah yang membuka dan mengembangkan kemungkinan itu.” (Helen Keller) Nabi Muhammad Saw berpesan, “Didiklah anak-anakmu dengan sebaik-baiknya, karena mereka adalah amanat Tuhan kepadamu.” Umar bin Khathab berkata, “Didiklah anak-anakmu dengan saksama, karena mereka akan hidup di zaman bukan zamanmu.” Orang tua berkewajiban mengenalkan anak kepada Tuhannya, membantu anak menemukan rencana Tuhan untuk dirinya, serta mengarahkan, tetapi tidak memaksanya.  Kurban adalah sebentuk ketaatan kepada Allah swt berupa penyembelihan sapi dan/atau kambing pada 10 Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik dengan mengharap ridha Allah swt semata. Kurban adalah simbol kasih sayang, kesetiakawanan, dan kepedulian terhadap nasib sesama. Dengan Idul Adha Allah swt menginspirasi untuk saling menyapa, berbagi, dan silaturahmi. Allah swt berfirman dalam Al-Quran: Sungguh, telah Kami berikan kepadamu sumber yang melimpah. Maka, shalatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh, orang yang membenci engkau,- dialah yang putus dari harapan masa depan. (QS Al-Kautsar/108:1-3). Al-Alkautsar artinya karunia yang tak terbatas; rahmat dan segala kebaikan, kearifan, dan wawasan yang diberikan kepada semua insan. Pengalaman kurban pertama kali di muka bumi adalah ujian terhadap kedua putra Nabi Adam as. Yang satu berkurban secara ogah-ogahan, dan yang seorang berkurban dengan penuh ketakwaan. Allah swt menerima kurban yang kedua. Praktik kurban umat Islam adalah warisan Nabi Ibrahim as. Allah swt berfirman, Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata: \"Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!\" Ia menjawab: \"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar\". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Kami panggillah dia: \"Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.  Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. “Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.” (QS 37:102-109). Pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail mengandung pesan untuk berbagi sumber kekayaan, kesempatan, dan semangat memelihara warisan kemanusiaan, dengan mengalahkan kepentingan pribadi, keluarga, golongan, partai politik, maupun fanatisme sempit lainnya. Demikian amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Faktanya, jutaan hektar lahan dikuasai oleh segelintir orang-orang super kaya. Pertamina sebagai BUMN mengalami kerugian 191 triliun, tetapi 7 Komisaris dan 11 Direksinya bergaji rata-rata lebih dari 3 miliar. (FB Azizi Fathoni). Penyembelihan ternak tahunan membuahkan keseimbangan ekosistem, membuka peluang memperoleh rezeki dari pengadaan hewan, pemeliharaan, penyediaan pakan, dan sarana transportasi, serta pemotongan. Penyembelihan hewan kurban simbol pemotongan syahwat duniawi dan sikap mental syaithani yang mengalir dalam diri. Allah swt berfirman,  Yang sampai kepada Allah bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kamu. Demikianlah Ia memudahkannya kepada kamu supaya kamu mengagungkan Allah atas bimbingan-Nya kepada kamu; dan sampaikan berita baik kepada semua orang yang telah berbuat baik. (QS Al-Hajj/22:37). Allah swt menurunkan agama untuk membebaskan manusia dari penderitaan, agar mereka dapat berdiri bebas di hadapan Tuhan secara benar, dan menjaga diri dari perbuatan aniaya. Hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kekayaan negeri ini niscaya dikelola dengan saksama untuk kesejahteraan sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ketimpangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia dan lain-lain harus segera dihentikan.  Kita berusaha mewujudkan aturan yang adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi. Kita harus memperlakukan pihak lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Tak seorang pun boleh diperlakukan dan/atau berlaku semena-mena.  Tuhan menciptakan samudera, manusia membuat kapal untuk mengarunginya. Tuhan menciptakan malam, manusia membuat lampu untuk meneranginya. Tuhan menciptakan aneka barang tambang, manusia menggali dan memanfaatkannya. Tuhan memerintahkan shalat, manusia membuat masjid untuk bersujud di dalamnya. Tuhan memerintahkan haji, manusia menghimpun bekal untuk menempuh perjalanan ke Rumah-Nya. Kekayaan dan kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan. Kekuasaan adalah ujian; apakah digunakan untuk menegakkan keadilan dan keselamatan atau sebaliknya. Manusia niscaya berkorban untuk meraih kehidupan yang bermakna. Setiap pengorbanan adalah investasi ukhrawi. Jer basuki mawa bea... Tak ada pengorbanan tulus yang sia-sia. Bahwa yang diperoleh manusia hanya apa yang diusahakannya. Bahwa usahanya akan segera terlihat. Kemudian ia akan diberi balasan pahala yang sempurna. Bahwa kepada Tuhamu tujuan akhir. (QS An-Najm/53:38-42). (*)

Jabotabek Level 1, Pemerintah Gak Paham Menghidupkan Ekonomi Butuh Kepastian

BY FNN Kamis, 07 Juli 2022 18:46:24 0

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian membatalkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jabodetabek ke Level 2. Dengan pembatalan itu, status Jakarta tetap PPKM Level 1 hingga 1 Agustus 2022.   Pembatalan itu diketahui dari dokumen Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2022 tentang PPKM Pada Kondisi Covid-19 di Wilayah Jawa-Bali. Ketentuan ini juga berlaku untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek. Dalam aturan itu termaktub Jakarta berstatus PPKM Level 1. “Khusus kepada Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah kabupaten/kota dengan kriteria Level 1,” begitu bunyi Inmendagri yang ditandatangani Tito Karnavian pada 5 Juli 2022.  Instruksi ini berlaku mulai 6 Juli hingga 1 Agustus 2022. Padahal, baru saja pemerintah pusat mengumumkan perpanjangan PPKM Jawa dan Bali yang naik ke level 2. Dasar hukumnya tertuang dalam Imendagri Nomor 33 Tahun 2022 yang berlaku 5 Juli-1 Agustus 2022.  “Beberapa daerah terpaksa harus dinaikkan menjadi Level 2, yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, Kota/Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota/Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Sorong,” ujar Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA lewat keterangan tertulis, Selasa, 5 Juli 2022. Peraturan tentang PPKM Level 2 Jabodetabek ini kemudian direvisi dalam Inmendagri 35/2022. Poin ke-14 Imendagri 35/2022 tertulis, Inmendagri 33/22 dicabut. Pada saat Instruksi Menteri ini berlaku, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Jadi jelas, di sini Pemerintah tampak bingung. Pengusaha juga bingung. Yang paling bingung justru rakyat. Persoalan ini pun dibahas wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama pengamat politik Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (7/7/2022). Petikannya. Pemerintah kemarin sudah membatalkan pemberlakuan PPKM level 2 di daerah Jabodetabek. Itu hanya sehari saja diberlakukan. Sehari kemudian diralat. Ini memang disambut dengan lega oleh para asosiasi pengusaha mall. Tapi mereka sering mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah. Apalagi Pak Luhut (Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan) juga memberlakukan syarat booster yang dua minggu lagi akan diberlakukan. Aturan pemerintah membuat mereka bingung. Pada akhirnya kita masuk dalam semua jenis kebingungan dan kebingungan itu pertanda bahwa pemerintah nggak bisa bikin ekstrapolasi dari problem. Kan dia bisa proyeksikan kenapa musti level 2. Kalau nggak ada dasar itu artinya asal-asalan saja. Dan bisnis tentu membutuhkan kepastian, kalau mau larang ya larang supaya kami enam bulan ke depan bisa bikin proyeksi penyesuaian strategi rencana bisnis. Jadi kelihatannya pemerintah juga nggak paham bahwa untuk menghidupkan ekonomi itu butuh kepastian. Model kepastian bentuknya eksternalities, yaitu hal-hal yang menghambat tidak ada soal. Yang penting bisnis itu konsisten di dalam perencanaan. Itu sebetulnya yang diinginkan oleh teman-teman para pebisnis. Ketidakkonsistenan itu menunjukkan bahwa memang koordinasi makro di Istana enggak ada. Bahkan orang bisa menilai kalau begitu akal-akalan ini dalam rangka seolah-olah serius saja kan. Apalagi lalu dibilang ya sudah dibatalkan yang level 2 diturunkan ke level 1, tapi harus booster dulu. Ya sama juga problemnya itu. Kan musti dibuktikan bahwa booster itu efektif untuk mencegah. Faktanya rakyat justru melihat banyak betul orang yang sudah dibooster sampai vaksin tiga kali tetap saja kena. Jadi, meyakinkan publik itu yang dari dulu nggak bisa dipastikan pemerintah. Pak Luhut nanti bingung sendiri lagi, lalu dia ngomong bahwa yang dimaksud bukan booster tapi mereka yang sadar untuk vaksin tiga kali. Tapi, intinya memang ini republik yang membingungkan. Ya kan pasti ketika menentukan level 2 atau level 1 ada justifikasi yang jelas. Tiba-tiba kalau kemudian level dua lalu hanya sehari diubah lagi menjadi level satu, ya wajar kalau nanti pemerintahnya bingung, pengusaha bingung, rakyat juga bingung. Walhasil karena bingung ya orang memutuskan lagi ya sudah di rumah saja, jangan ke mall lagi karena nanti pasti akan repot juga. Jadi itu yang disebut kemampuan untuk melihat hasil, untuk membayangkan hasil, justru dibatalkan oleh asumsi-asumsi yang kacau. Kan kalau hasilnya kita ingin supaya Jakarta itu turun jumlah infeksinanya, mustinya dari awal dipastikan saja kan. Jadi nanti orang bilang oh kalau begitu sudah enak nih, sudah level 1, bisa jalan-jalan lagi. Dua hari kemudian naikin level 2 lagi tuh. Padahal nggak ada data yang bagaimana mengambil data dari periode yang cuman satu hari. Lalu apa gunanya Pak Luhut sebagai raja bigdata kalau tidak bisa bikin prediksi. Lo, pemerintah selalu basisnya begitu, yang kita lakukan semua berdasarkan bigdata. Bahkan, kita sedot data publik itu lewat aplikasi-aplikasi yang tidak dimaksudkan untuk fungsi itu. PeduliLindungi dipakai buat beli migor itu kan demi nyolong big-data. Pertamina untuk masuk aplikasinya musti tulis hobi Anda apa? Itu apa urusannya hobi dengan orang membeli bensin. Jadi memang pemerintah mau nyolong bigdata sebetulnya dengan cara yang buruk. Itu yang kemudian orang pertanyakan. Lo, kalian kan punya bigdata kok dalam waktu yang singkat big datanya bisa terombang ambing. Jadi ini big lie juga akhirnya. Jadi big bohonglah. Jadi ini cuma menambah keyakinan publik bahwa berbohong itu memang kebiasaan yang diresmikan oleh negara. Berbohong dalam negeri sampai berbohong luar negeri. (mth/sws)

Rocky Gerung: Apapun yang Kalian Ajukan, Pasti Kami Tolak!

BY FNN Kamis, 07 Juli 2022 17:48:08 0

AKHIRNYA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan DPD RI terkait Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ambang batas pencalonan (Presidential Threshold-PT) dalam perkara Nomor 52/PUU-XX/2022. Seperti halnya gugatan PT lainnya, MK menilai DPD tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara tersebut.   Dalam perkara serupa, MK menerima kedudukan hukum Partai Bulan Bintang (PBB), namun dalam amar putusannya, MK menolak permohonan PBB untuk seluruhnya. Karena MK tetap pada pendapatnya, Pasal 222 UU Pemilu Konstitusional dan mengenai angka ambang batas yang ditetapkan, merupakan open legal policy (kewenangan pembuat Undang-Undang).  Atas putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Kamis (7/7/2022) pukul 11.09 WIB tersebut, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, hal itu adalah kemenangan sementara Oligarki Politik dan Oligarki Ekonomi yang menyandera dan mengatur negara ini.  “Mengapa saya katakan kemenangan sementara? Karena saya akan memimpin gerakan mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan rakyat, sebagai pemilik sah negara ini. Tidak boleh kita biarkan negara ini dikuasai oleh Oligarki,” tegas LaNyalla di Makkah, Saudi Arabia, Kamis (7/7/2022).  Ditambahkan LaNyalla, kedaulatan rakyat sudah final dalam sistem yang dibentuk oleh para pendiri bangsa. Tinggal kita sempurnakan. Tetapi kita bongkar total dan porak-porandakan dengan Amandemen yang ugal-ugalan pada 1999-2002 silam.  “Dan, kita menjadi bangsa yang telah durhaka kepada para pendiri bangsa. Akibatnya tujuan negara ini bukan lagi memajukan kesejahteraan umum, tetapi memajukan kesejahteraan segelintir orang yang menjadi Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik,” tegasnya.  Terkait putusan MK tersebut, wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama pengamat politik Rocky Gerung membahasnya di kanal Rocky Gerung Official. Berikut petikannya. Topik ini sangat serius karena hari ini sudah diputuskan gugatan Presidential Threshold 20 persen Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ditolak MK. Waktu itu mengusulkan kalau sampai ditolak maka bubarkan saja Mahkamah Konstitusi karena ini kan lembaga tinggi negara, berarti ini akan terjadi konflik antara kedua lembaga tinggi negara, Mahkamah Konstitusi dan DPD. MK memutuskan, mungkin dia akan sebut itu seperti biasa, alasan formilnya nggak terpenuhi. Yang kedua bahwa kasus ini sudah diajukan berkali-kali, masuk dalam prinsip nebis in idem, misalnya. Jadi semua hal yang sebutnya kita bisa proyeksi, itu akan jadi alasan penolakan. Dan kelihatannya memang itu, karena bagaimana kita mau pastikan bahwa MK ini punya kemuliaan kalau semua orang atau semua kasus diajukan dengan dalil yang sama, tapi kemudian ditolak juga dengan dalil yang itu juga. Jadi, ini nebis in idem, sebuah kasus yang sudah diadili, tidak boleh diadili lagi. Ini open legal policy. Apalagi Anda nggak punya legal standing. Sekarang partai punya legal standing tapi akan dicarikan ya Anda punya legal standing tapi belum 20%. Kira-kira begitu. Kalau DPD itu mungkin dianggap itu karena Pak LaNyalla mau nyapres maka Pak La Nyalla akan berupaya supaya DPD punya hak untuk nyapres, bikin calon juga. Jadi, hal-hal begini akan dimanipulasi oleh pakar-pakar hukum tatanegara yang memang sudah disewa untuk dipersiapkan memberi argumen. Jadi tetap kita anggap bahwa kita musti terus lakukan saja kan judicial review. Sebab di ujungnya akhirnya MK akan bingung sendiri. Kalau begitu bagaimana kita buat dalil baru kalau di awal sudah ditutup kemungkinan untuk judicial review. Jadi bilang saja dari awal bahwa kami MK, apapun yang kalian ajukan itu akan kami tolak. Jadi gampang, tapi bagus juga ini akan jadi perlawanan politik. Tetap saya percaya Pak LaNyalla itu, dia betul-betul orang yang paham bahwa tidak boleh ada sedikitpun penyimpangan konstitusi. Lain dengan DPR yang mau zig-zag saja. Jadi DPD ini betul-betul yang disebut penjaga konstitusi yaitu DPD akhirnya, melalui profil LaNyalla Mattalitti yang terus menyala. Orang mulai sorot beliau sebagai, dia punya ambisi. Ya kenapa memang kalau beliau punya ambisi, dalam rangka memperlihatkan, ada alternatif. Ternyata musti biasakan melihat bahwa DPD itu wakil rakyat yang riil, bukan wakil partai. Karena dia dipilih langsung. Itu juga berarti bahwa politik Indonesia nggak harus melalui partai di DPR. Lewat DPD bisa. DPD bukan partai, tapi bisa mengajukan calon harusnya untuk memimpin negeri. Berkaitan dengan itu sekarang sudah ada partai yang mengajukan judicial review kemarin, PKS setelah kita dorong-dorong, kita tunggu sekian lama gitu akhirnya muncul juga. Dan formulasinya menarik. Dia tidak ingin membatalkan PT 20% tapi dia menyatakan 7-9 persen. Dan itu ada reasonnya, yaitu rerata suara terbawah di DPR. Ya ini antara idealisme dan pragmatisme. Jadi resultantenya ujung paling kanan idealisme, ujung paling kiri pragmatisme dengan tegangan oportunisme. Jadi orang menilai PKS tanggung juga. Kalau mau jujur atau mau lurus bilang saja, oke kami menginginkan tujuh persen karena itu setara dengan rata-rata minimal yang harus dihasilkan dalam pemilu, misalnya. Tapi, yang kami maksudkan tujuh persen itu adalah hasil pemilu 2024. Jadi pemilihan legislatifnya didahului, dong. Itu lebih jujur. Kan tetap point adalah pakai tiket yang kadaluarsa. Kalau dibikin tiket yang baru juga tetap dasarnya ini kadaluwarsa. Jadi musti lebih terang-terangan PKS.  Oke, kami setuju ada negoisasi politik ya karena memang politik semacam dukungan legitimasi di parlemen. Tapi, legitimasi setelah diketahui bahwa kebutuhan legitimasi itu sekian persen oleh hasil pemilu 2024. Itu sebetulnya gampang saja kan. Kita juga setuju kalau soal angka kita bisa bilang, mungkin bisa disamakan dengan threshold parlemen, empat persen atau dua persen juga enggak ada soal. Tetapi jangan pakai tiket lama, itu yang kita selalu anggap bahwa ini curang. Anda mau masuk dalam garis start yang Anda tentukan sendiri itu. Bukan begitu. Kita tentukan sama-sama. Kapan ditentukannya itu. Ya setelah kita lihat hasil legislatif. Nah itu memang konsekuensinya musti dipisah pemilihan. Tunggu saja. Nggak apa-apa. Tunggu dua bulan setelah registrasi anggota legislatif dipilih kan gampang saja. Jadi demi menyelamatkan demokrasi, jangan tidak jujur. Seolah-olah mau menggugat, tapi di belakangnya tetap tidak paham bahwa yang mereka usulkan itu juga tiket lama. Kita mau minta kejelasan dari PKS sebetulnya. Kan PKS temen kita juga. Teman berkonstitusi. (mth/sws)

I am Ready Imam!

BY FNN Kamis, 07 Juli 2022 08:20:20 0

Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundations MUNGKIN masih pada ingat? Beberapa waktu lalu saya menulis sekaligus mengirimkan video masuk Islamnya seorang pasien di sebuah rumah sakit di Kota New York. Pasien ini oleh Dokter telah divonis akan hidup hanya beberapa hari lagi. Beliau menderita penyakit kanker darah dan telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Bahkan telah memakan sel-sel vital jantungnya. Beberapa kali saya berkunjung kepadanya untuk memberikan motivasi sebagai bagian dari tugas saya sebagai “spiritual care provider” (pelayanan spiritulitas) di sebuah rumah sakit di kota ini. Pada kunjungan ketiga atau keempat itulah beliau tiba-tiba ingin masuk Islam. Padahal selama ini saya tidak pernah bicara mengenai agama. Hanya memberikan motivasi umum agar kuat, sabar, dan optimis. Walau memang beliau tahu kalau saya Muslim dan seorang Imam. Sekitar empat bulan lalu itulah dalam keadaan lemah, suara hampir tidak terdengar lagi, bahkan sesungguhnya beliau tidak lagi mampu bergerak. Seringkali ketika saya datang, beliau meminta agar tangannya dipegang seolah ingin menyampaikan sesuatu. Alhamdulillah walau ketika itu Dokter memvonis akan hidup singkat (beberapa hari saja) ternyata bertahan hingga empat bulanan. Di rumah sakit itupun beliau dipindahkan beberapa kali di antara ruang ICU dan ruang lainnya. Minggu lalu sekembali saya dari Indonesia, saya kembali menjenguk beliau. Walau masih sebagai tugas profesional saya, namun kunjungan saya sejak beliau masuk Islam terasa sebagai silaturrahim kepada saudara. Hari Jumat lalu, sekitar pukul 10 pagi saya menjenguk beliau. Saya melihat beliau seperti tertidur. Tapi saya tetap mendekat. Ketika masuk ruangannya saya salam dengan suara yang agak besar/nyaring. Ternyata beliau seperti merespon. Beliau tidak berkata apa-apa. Tapi, tangan beliau seolah bergerak meminta saya mendekat. Saya menyentuh tangannya dan terasa agak dingin. Ketika saya memegang tangan itu saya memperhatikan wajahnya. Dari mata beliau nampak meneteskan airmata. Saya bisa menangkap beliau ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak bisa lagi berkata-kata. Saya kemudian mendekat dan membisik: “Brother, say Laa ilaaha illallah…”. Saya menuntun beliau secara pelan. Beliau nampak tenang dan seperti tertidur. Saya tuntun mengucapkan “tahlil” itu hingga 30 menit lebih. Karena saya harus bersiap ke Jum’atan saya berbisik menyampaikan bahwa saya akan ke masjid sholat Jum’at. Sayapun berjanji akan mendoakan secara khusus di masjid nanti. Beliau tampak berusaha ingin menggerakkan tangannya seolah ingin bersalaman. Tapi beliau tidak mampu lagi. Saya hanya melihat beliau kembali meneteskan airmata. Saya tidak ketemu lagi dengan beliau hingga Selasa kemerin. Karena Sabtu dan Minggu libur. Lalu Senin juga adalah hari libur Nasional Amerika. Maka saya tidak masuk kerja. Kemarin ketika saya masuk kerja tiba-tiba saja saya teringat beliau. Segera bergegas menemuinya tanpa mengecek daftar pasien rumah sakit pagi hari. Ternyata ketika saya sampai di depan ruangan kamarnya, ruangan itu telah kosong. Saya segera ke tempat perawat. Bertanya tentang pasien di Kamar yang dimaksud. Jawaban mereka: “he died last Friday around 7 pm” (dia meninggal dunia Jum’at lalu sekitar jam 7 sore). Saya merasa bersalah. Karena seharusnya saya tetap mendampinginya hari Jum’at itu. Saya sebenarnya merasakan betapa tangannya di hari Jumat itu telah dingin. Tapi, Allah menentukan lain. Semoga kalimat “Laa ilaaha illallah” yang saya bimbingkan ke beliau menjadi kunci akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Hanya satu yang selalu saya ingat. Empat bulan lalu setelah saya bimbing bersyahadat, beliau dengan suara yang hampir tidak kedengaran berkata ke saya: “I am ready Imam!”. Selamat jalan Saudaraku. Kepulanganmu adalah sesuatu yang dirindukan banyak orang beriman. Semoga kita ketemu di syurga kelak. Amin! New York, 6 Juli 2022. (*)

Negara Koplak!

BY FNN Kamis, 07 Juli 2022 02:19:44 0

Paseban di negeri Pandawa langsung diambil-alih oleh Prabu Kresna. Bahwa yang disampaikan Bagong benar. Bahwa kita tidak bisa campur-tangan negara lain, walaupun itu saudara kita. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM percakapan di istana Ngamarta, Prabu Dwarawati mengabarkan negara Ngastina sedang ada pageblug akibat ulah Oligarki. Perintah kepada Prabu Yudistira harus bantu menyingkirkan pageblug. Dengan mengingatkan jika pemimpinnya koplak pageblug akan semakin merajalela. Prabu Duryudana sejak awal menjadi raja memang terlalu lemah kapasitas dan kemampuannya. Oligarki dianggap remeh, bahkan larut di dalamnya karena hutang Budi atas jasanya sebagai sponsor saat akan naik menjadi Raja. Sekarang oligarki makin merajalela, orang-orang mulai panik, bahkan sudah bisa menguasai semua kaum Brahmana, Ksatria, Nalindra, semua terjangkiti wabah ini. Satu persatu jatuh tersungkur dalam perangkapnya. Prabu Duryudana malah petentang-petenteng mengatakan bahwa pageblug oligarki dianggap sebagai penolongnya, bisa membantu untuk mencari utangan, mendatangkan investasi dan tenaga kerja asing ke negaranya. “Dasar Duryudana koplak!” umpat Bagong di hadapan semua bendara Ngamarta. Semua sontak kaget mendengar Bagong berkata dengan nada tinggi. Dan, seperti biasa mata Bagong melotot kalau berbicara. Prabu Werkudara lantas mengingatkan Bagong supaya menjaga kata-katanya. “Bagong, kalau berbicara yang sopan. Di sini ada bendara-bendaramu. Yo wis ben (biarin) aku tidak peduli sinuwun. Semua orang sudah tahu bagaimana sikap Duryudana, yang telah menjadi cecunguk-cecunguk-nya, pageblug oligarki merajalela di negeranya. Semar hanya mesam-mesem membiarkan anaknya si gendut Bagong petakilan di depan bendaranya. Gareng ikut nimbrung “ampun sinuwun Prabu Yudistira, saya bukannya lancang. Ini memang harus diluruskan. Durjudana memang budi pekertinya candala, selalu memupuk angkara murka,” jawab anak Semar yang bungkring tersebut. “Kamu tahu darimana kalau Duryudana tidak baik?” Tanya Prabu Yudistira . Dengan wajah dan mimik cengar-cengir melirik dapat bocoran dari Prabu Kresna - Dwarawati,” Bagong menunjuk ke arah Kresna. Prabu Kresna hanya melirik dengan senyum kecut, infonya bocor. Menurut Bagong, Prabu Duryudana saat ini tidak memiliki wibawa sama sekali di depan wong cilik. Semua perintah-perintahnya tidak digubris. Bahkan para tumenggung di wilayah negara sudah tidak manut dengan perintahnya. “Dasar Duryudana memang koplak,” Bagong kembali mengumpat - kalau bicara cocot dia asal njeplak - suka bohong lagi .. Sama koplaknya dengan Sengkuni, setelah semua jabatan penting negara diserahkan malah negara tambah parah. Menjadi tangan kanan raja jadi pembisik dan cecunguk yang koplak. Duryudana sebenarnya bukan raja asli. Tetapi sok-sokan menjadi raja. Dia setengah raja setengah cecunguk. Dia menduduki dampar kerajaan karena bapaknya Destarata merebut dari raja pewaris asli yakni Pandu dengan bantuan pada bandit oligarki. Sang Raja merasa berada di atas awan. Apalagi memiliki pelindung oligarki yang digdaya dan dapat mengalahkan Pendawa. Kini semua urusan negara diserahkan ke Sengkuni si koplak dan sontoloyo itu. Sengkuni dibantu Pendita Durno mengambil kebijakan nyeleneh. Di tengah wabah oligarki, negara dibuka untuk tentara Ngalengka dengan dalih tenaga kerja asing. Tambah koplak itu pasukan Ngalengka yang sudah sejak lama akan menguasai Ngastina. Bayangkan betapa kacaunya negara itu. Negara koplak karena pemimpinnya koplak,” seru Bagong. Duryudana juga tidak punya tatakrama, siapapun yang beda pendapat langsung ditangkap. Setiap hari hanya menciptakan bermacam-macam ketakutan pada rakyat, yang sedang kesulitan mencari makan. “Mereka bikin hoax, bikin tipu muslihat, bikin kebohongan, bikin kepanikan,” jelas Bagong. “Gong, hoax itu apa?” Sang Ajuna bertanya. Semar meminta ijin para bendaranya terpaksa menjelaskan bahwa hoak itu kepalsuan. Bilangnya semua pajak dan utang rakyat akan ditangguhkan. Buktinya mana? mbelgedhes, semprul. koplak, kentir, njambal Bagong. Malah bakul gorengan dan pulsa kena pajak juga. Gareng nimbrung, itu gara-gara perbuatannya yang selalu memupuk angkara murka, rakyat menjadi korbannya. Di sana banyak ksatria tangguh yang siap perang, tandas Gareng yang diamini Semar dan anak-anak lainnya. Cengkeme Duryudana tidak bisa dipercaya. Selalu beda dengan kenyataan. Antara cangkeme dan kasunyatan mesti berbeda. Urusan agama negara malah mengajak orang meninggalkan Sang Hyang Jagad. Ini cara-cara licik Duryudana menjauhkan orang-orang dari keyakinan. Werkudara sempat menegur Semar. Wah anak-anakmu pinter-pinter dadi oposisi, Petruk sempat menyela Bagong dilawan - apalagi Bapakku apapun tahu sak durunge winara, dengan gaya sombongnya membela Bagong. Paseban di negeri Pandawa langsung diambil-alih oleh Prabu Kresna. Bahwa yang disampaikan Bagong benar. Bahwa kita tidak bisa campur-tangan negara lain, walaupun itu saudara kita. Biarkan saja kalau akhirnya rakyat akan memberontak. Wejangan Prabu Kresna menutup Paseban Ngati Ngati menawa lagi kuasa - aja ngumbar angkara murka lan ngati-ati ngugemi amanah dan tenan aja nganti gawe larane ati para kawulo. (*)

PKS Gugat PT 20 Persen: MK Mau Tolak Dengan Dalih Apalagi?

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 20:49:00 0

RABU, 6 Juli 2022, ada moment penting berkaitan dengan soal yang sering kita gembar-gemborkan, soal nol persen. Ini tentang gugatan presidential threshold (PT) 20% yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief, ini menarik karena kita tahu selama ini hakim MK selalu menolak dan menolak dengan alasan ini legal standing dan mereka tidak bisa mengkalkulasi kerugian akibat pelaksanaan PT 20%. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat persoalan ini? Berikut ini petikan wawancara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (6/7/2022). Kalau partai politik seperti PKS, saya pengin tahu kira-kira apa lagi argumen dari Mahkamah Konstitusi untuk menolaknya. Dan saya yakin pasti akan ada upaya-upaya untuk menolak. Ya, ada semacam keputusasaan, sebab seluruh fasilitas yang memungkinkan kita pergi ke MK membawa dalil judicial review, itu langsung dibatalkan aspek formilnya, yaitu legal standing, kan itu terus-menerus. Padahal, ada aspek material, yaitu keadilan, kejujuran, peternakan oligarki. Kan semua itu diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekarang ada masalah, kalau misalnya semua diabaikan lalu mau ngapain begitu. Jadi seumur hidup kita hidup dengan 20% karena nggak ada satupun yang punya legal standing sehingga orang bertanya-tanya, lalu legal standing-nya MK apa untuk menolak itu? Begitu filosofinya. Padahal, sebetulnya diperlukan semacam kelegaan dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima argumennya, bukan menolak secara formal dulu soal legal standing. Legal standing itu bisa disusupkan kemudian di dalam persidangan justru, supaya ini terlihat bahwa ini berhak nggak berhak. Sekarang PKS dengan bagus mengajukan proposal judicial review karena dia punya legal standing untuk mencalonkan presiden versi dia sendiri. Nggak perlu ada koalisi kan? Itu sebetulnya dalil presidensialisme murni diajukan oleh PKS. Jadi kita akan mendukung itu, termasuk kita juga mendukung Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga sudah mengajukan judicial review, bersama-sama juga dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga mengajukan. Kita mau tunggu itu. Sambil kita menunggu, kita perlu memberi semacam insentif bagi mereka yang menginginkan demokrasi ini dimulai dari titik nol. Jadi, kita akan mendorong terus supaya 0% itu diselesaikan. Tapi ada hal lain yang bisa kita pikirkan bahwa kalau mau bermain dengan logika bahwa Presiden itu harus memperoleh dukungan parlemen, ya pakai hasil pemilu 2004, bukan 2019. Kan garis lurusnya begitu. Ini legitimasinya betul-betul real-time, bukan legitimasi yang diangankan ke belakang. Itu juga sudah banyak sekali kita bahas soal-soal semacam itu. Oh iya, kalau soal tiket baru ini kelihatannya yang digugat oleh partai Gelora, dan sampai sekarang juga belum ada putusannya. Ini yang diajukan Gelora adalah dipisah antara Pileg dengan Pilpres. Karena kalau masih tidak dipisah, tetap saja nanti partai-partai lama yang akan dipakai untuk mengajukan pencapresan. Dan ini saya kira agak konyol karena peta politik sudah berubah. Katakan sekarang PDIP yang 19,2 persen suaranya, mungkin sudah berubah, bisa jadi lebih turun atau lebih naik. Begitu juga partai-partai lain. Pertanyaannya, partai baru yang nanti pada pilpres 2024 bagaimana? Mereka cuma jadi penonton saja kalau tetap dipertahankan dengan tiket lama seperti sekarang. Ya, itu masuk akal sekali proposal Gelora, karena memang kalau kita melihat “asbabun nuzul“ dari PT 20%, kan PT 20% dulu dipasang untuk menghalangi SBY pada waktu itu. Dan nyatanya SBY bisa lampaui itu dan justru PDIP yang tenggelam. PDIP yang pasang perangkap ternyata SBY bisa lolos dari situ. Dan memang dimaksudkan supaya presiden itu punya legitimasi. Karena itu, hal yang lebih penting dari pembicaraan kita adalah memastikan kalau pemilu legislatif lebih dulu dari presidensiil. Itu masuk akal kalau dikasih threshold. Jadi sudah ketahuan duluan kan. Dan sebetulnya dengan mudah saja orang menyetujui juga nggak ada soal asal pemilu legislatif duluan. Kan begitu logikanya. Supaya nggak sekadar menganggap bahwa pemilihan kemarin itu sama perolehannya dengan pemilu yang akan datang. Kan kacau. Betul tadi bahwa semua partai yang dianggap sudah memenangkan pemilu 2019, tidak dengan sendirinya akan menggunakan 2024. Kan begitu tuh. Saya membaca tadi di koran, PDIP sudah dapat 20 miliar rupiah dari Departemen Dalam Negeri karena dia punya jumlah anggota yang signifikan itu. Apa betul nanti 2024 PDIP masih segitu? Mungkin sekali turun juga atau PKS tadi, mungkin dia naik sekali. Demikian juga dengan Gelora. Jadi kita musti jujur. Jangan kita berandai-andai saja. Ya mulai dengan fakta bahwa pemilu legislatif mendahului presiden, memungkinkan dipasang threshold karena bisa langsung ketahuan. Itu yang sering saya sebut, kita jangan beli kucing dalam karung. Kita musti beli kucing dalam karung yang bolong supaya langsung kelihatan kucingnya.  Jadi logika Gelora betul, kalau mau 20 persen atau mau berapa persen pun, itu harus dengan hasil pemilu pada 2024, bukan hasil pemilu 2019, dan yang pasti suasana batin rakyat juga sudah berubah. Kan dulu PDIP itu menang karena ada calonnya, yaitu Pak Jokowi. Nah, sekarang nggak ada calonnya, masa’ masih sama suaranya. Ajaib. Jadi, sekaligus matematika itu mau kita meluruskan. Bukan kita anti-20% tanpa alasan. Kita juga setuju kalau misalnya dibuat urutan berpikir itu. Lakukan dulu perhitungan hasil pemilu 2024, baru tetapkan threshold. Jadi hal yang seringkali kita peribahasakan sebagai “jangan taruh gerobak di depan kuda” nggak akan jalan gerobaknya.  Dan ngomong-ngomong sebenarnya apa yang kita sebut sekarang sebagai oligarkis, kemudian bagaimana memperpanjang periode dan sebagainya, itu kan semua muaranya di 20% itu dan kemudian tiket lama yang digunakan untuk pilpres berikutnya. Sekarang sebetulnya dilema juga dihadapi oleh Pak Jokowi, karena kelihatan sekali yang sering kita sebut Pak Jokowi sebagai land duck, karena Pak Jokowi sekarang  setelah di akhir masa jabatannya, nggak punya positioning apapun. Karena tiket-tiket itu semua dikuasai oleh partai-partai politik. Sebetulnya kalau kita mau berbicara hal yang lebih taktik politik atau siasat politik itu, sebaiknya Pak Jokowi bilang saja bahwa kami pemerintah punya pengertian baru tentang pemilu. Karena rakyat menuntut dihapuskannya threshold, itu bagus buat demokrasi karena partai-partai politik masih ngotot pakai threshold. Tapi pakai threshold yang dibuat dengan ukuran 2024. Dengan cara seperti itu Pak Jokowi punya kemampuan juga untuk masih bisa manuvering, sehingga ada peluang Pak Jokowi mungkin dielu-elukan lagi oleh partai-partai lain walaupun dia tidak akan terpilih. Tetapi, pengaruh Pak Jokowi masih akan terasa karena semuanya datang dengan tiket baru, bukan tiket kadaluwarsa. Dengan cara itu Pak Jokowi meninggalkan legacy juga bahwa Jokowi melakukan pembaruan tahapan Pemilu demi memenuhi prinsip threshold itu. Jadi, harus logis juga kita membantu Pak Jokowi supaya ya batalin saja tiket-tiket itu. Kalau belum bisa lewat MK, bikin saja Perpu. Apa susahnya. Itu kan cuma Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Bikin saja Perpu bahwa undang-undang itu dibatalkan, nanti menunggu perubahan UU baru, tetapi rakyat langsung tahu Pak Jokowi mengerti tuntutan rakyat. Itu yang lebih penting sebetulnya. Rakyat ingin tahu Pak Jokowi pro rakyat atau pro oligarki. Jadi kalau dia pro rakyat, dia akan mengerti bahwa rakyat menginginkan politik ini bersih. Kalau mau pasang threshold, jangan pakai threshold yang dipasang oligarki, yaitu mengumpulkan suara di 2019 yang sudah kadaluwarsa untuk menjadi alasan supaya tidak ada pesaing di 2024. Jadi, bersainglah secara jujur. Itu pentingnya. Karena itu, pemisahan pemilihan umum itu ya masuk akal juga sebetulnya. Jadi betul proposalnya Gelora itu baik sebagai pikiran akademis. Jadi ada dua hal sekarang yang musti kita cermati dari Mahkamah Konstitusi. Katanya sih bocorannya DPD bakal ditolak. Tapi kalau PKS agak susah ditolak karena legal standingnya di mana. Kemudian Gelora itu juga jadi menarik. Jadi kalau dua ini diseriusi Mahkamah Konstitusi atau kita mungkin enggak terlalu berharap Mahkamah Konstitusi terlampau serius, tapi Pak Jokowi kan sebenarnya bisa menggunakan instrumen ini, tanpa harus kelihatan beliau berbenturan dengan partai-partai politik, tapi kalau kemudian MK memutuskan kan Pak Jokowi aman. Biar terkesan cuci tangan bersih, tapi target beliau juga tercapai. Kalau saya lebih jauh lagi. Pak Jokowi sudahlah cabut saja. Kan Pak Jokowi sudah dianiaya oleh PDIP. Ya sekaligus saja lakukan semacam bukan balas dendam, tapi semacam teguran konstitusional atau siasat konstitusinal. Lalu orang akan anggap, wah Pak Jokowi cerdas dan cerdik, membatalkan tiket PDIP. Dan itu artinya mengembalikan tiket pada rakyat, bukan menggusur PDIP. Ini membatalkan tiket saja, gampang. Dan tiket itu memang harus dibatalkan karena kadaluwarsa. Kan malu juga PDIP memakai tiket kadaluwarsa untuk masuk ke bioskop untuk nonton film. Kan dianggap itu nyelonong. Jadi begitulah. Pemilu itu kan semacam tontonan politik, pakai tiket yang baru dibeli dong, bukan tiket kemarin, dianggap tiket terusan. Tidak bisa dong. Tiket terusan itu batal setelah kadaluwarsa. (mth/sws)

Haji Itu Mengikut Sunnah Rasul

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 20:34:29 0

Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation HAJI adalah ibadah yang mendasar dalam Islam. Bahkan, salah satu rukunnya. Maka sudah pasti tuntunannya sangat jelas dan rinci dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan: “ambillah dariku manasikmu (cara melaksanakan haji)”. Maknanya bahwa untuk benar dan diterimanya ibadah haji Anda, lakukanlah sesuai dengan cara dan ketentuan yang Rasulullah SAW telah ajarkan. Memang salah satu kekeliruan fatal di kalangan sebagian Umat ini adalah karena sebagin ketika menunaikan ibadah haji mengikut kepada tradisi atau budaya turunan. Padahal ibadah harus terbangun di atas dasar “al-ittiba’” (mengikut sunnah) tadi. Tiga Type Ibadah Haji Dalam tuntunan Rasulullah SAW ada tiga cara dalam melakukan ibadah haji: Ifrad, Qiran, Tamattu’. Haji Ifrad adalah dalam musim haji tahun itu seseorang hanya meniatkan melakukan ibadah haji. Sehingga, ketika memulai ihramnya, niat yang dilafazkan semata bertujuan untuk menunaikan ibadah haji. Bentuk niat Ifrad adalah: “labbaika allahumma hajjan”. (Ya Allah aku datang memenuhi panggilanMu untuk berhaji). Ketika berhaji dengan cara Ifrad tersebut, maka sang haji tidak diharuskan menyembelih-sembelihan. Sembelihan ini lazimnya disebut “DAM” yang berarti “darah”. Karena menyembelih hewan itu identik dengan “mengalirkan darah”. Haji Qiran adalah ketika seseorang dalam bulan-bulan haji berniat untuk Umrah dan haji sekaligus. Karena niatnya memang melakukan umrah dan haji sekaligus, maka Lafaz niat ihramnya menyebutkan keduanya. Bentuk niat Qiran adalah “Labbaika allahumma hajjan wa umratan” (ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji dan berumrah). Haji dengan cara Qiran (menggabung) atau menggabung pelaksanaan haji dan umrah mengharuskan pelakunya untuk memotong hewan seekor kambing atau domba. Haji Tamattu’ adalah ketika dalam sebuah bulan-bulan haji seseorang berihram (berniat) untuk melakukan umrah, lalu pada musim yang sama kembali berihram untuk melakukan haji. Artinya, seseorang yang akan berhaji dengan Cara tamattu’ ini ketika berihram pertama kali hanya menyebutkan niat umrah saja. Lafaznya adalah “Labbaika allahumma umratan” (ya Allah saya hadir memenuhi panggilanMu untuk berumrah). Tamattu’ berarti “bersenang-senang”. Berasal dari kata “mataa’ (kesenangan). Kata ini relevansinya adalah karena orang yang ihram untuk umrah itu setelah melakukan umrah kembali bersenang menikmati kehidupan normal. Dia tidak lagi terikat oleh aturan/larangan ihram. Seorang haji yang melakukan hajinya secara tamattu’ juga diwajibkan untuk menyembelih binatang kambing atau domba. Lalu mana yang terbaik dari tiga cara berhaji itu? Jawabannya tidak ada yang pasti. Walau Rasulullah SAW melakukan Qiran, beliau justeru setuju dengan sahabatnya melakukan Ifrad atau Tamattu’. Saya kira keistimewaan masing-masing ditentukan oleh niat dan tatacara pelaksanaannya (benar atau kurang benar). Rukun-Rukun Haji Mayoritasnya ulama menyebutkan lima rukun ibadah haji: Ihram, Wukuf Arafah, Thawaf, Sa’i, dan Tahallul. Ada pula yang menggantikan Tahallul dengan melempar Jamarat sebagai salah satu rukun haji. Rukun artinya amalan-amalan haji yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Meninggalkan salah satunya berarti haji tidak sah atau batal dengan sendirinya. Seorang yang sudah ihram misalnya, lalu Wukuf di Arafah, tapi karena satu dan lain hal dia tidak melakukan thawaf di sekitar Ka’bah maka hajinya batal. Ihram Ihram itu berarti “mensucikan atau kesucian”. Dari kata “ahrama, yuhrimu, ihram” atau kesucian. Masjid Mekah dinamai “Al-Haram” karena posisinya yang begitu suci. Ihram sesungguhnya adalah kata lain dari “niat” untuk melaksanakan ibadah haji. Maka substansi dasar atau esensi terpenting dari Ihram itu adalah niatnya. Bukan pakaiannya seperti sering disalah pahami oleh banyak orang. Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban di saat melakukan Ihram itu. Salah satu yang terpenting adalah melakukan niat (melafazkan niat ihram: Labbaika allahumma hajjan, misalnya) di luar dari batas yang disebut “miqat”. Miqat adalah tempat yang telah ditetapkan untuk memulai niat untuk berhaji atau umrah. Jika karena satu dan lain hal seorang haji mengucapkan niatnya setelah melewati batas miqat tadi maka dia diharuskan memotong DAM sebagai denda. Hal-hal lain yang menjadi sunnahnya adalah mandi (seperti mandi besar), potong rambut yang perlu, beruwudhu jika harus, melepaskan semua pakaian regular yang berjahit. Setelah itu bagi pria memakai dua helai kain putih. Bagi wanita dengan pakaian Muslimah lengkap. Sunnahnya mengucapkan niat setelah sholat. Walau sebagian besar ulama mengatakan bahwa dalam hukum Syariah sesungguhnya tidak ada yang disebut “sholat sunnah Ihram”. Maka sunnah melafazkan niat Ihram hendaknya dilakukan setalah sholat. Setelah melafazkan niat sesuai cara haji tadi; Ifrad, Quran atau Tamattu maka seluruh larangan-larangan selama ihram berlaku. Di antara larangan-larangan itu adalah: memakai wangian, memotong kuku atau rambut, mencabut pepohonan, membunuh binatang yang tidak membahayakan, bercumbu apalagi berhubungan suami isteri. Menikah atau menikahkan juga dilarang. Khusus bagi pria dilarang menutupi mata kaki dan kepala (yang melekat). Kalau tidak melekat di kepala, payung atau tenda tidak masalah. Untuk wanita secara khusus tidak boleh menutup wajahnya. Masing-masing larangan di atas jika dilanggar ada denda yang harus dilakukan. Yang terbesar adalah ketika melakukan hubungan suami isteri di saat Ihram maka pelakunya diharuskan memotong onta dan harus kembali tahun berikutnya untuk menunaikan ibadah haji. Pelanggaran lainnya ditebus sesuai aturan masing-masing yang diatur oleh hukum fiqh yang telah menjadi baku dalam hukum agama. NYC Subway, 5 Juli 2022. (*)

Petani Buncis Bandung Tembus Pasar Internasional, Ketua DPD RI Beri Apresiasi

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 16:23:32 0

Mekkah, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi keberhasilan Gugun Gunawan, petani buncis di Desa Panjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang berhasil menembus pasar internasional tanpa bantuan akses dari pemerintah. “Tentu saya mengapresiasi langkah yang diambil Kang Gugun dan saya berharap hal ini dapat memacu petani lainnya untuk dapat menembus pasar internasional,” harap LaNyalla yang tengah berada di Makkah, Selasa (6/7/2022). Menurut LaNyalla, keberhasilan Kang Gugun menembus pasar di Singapura patut ditiru oleh petani lain. “Pasar internasional itu begitu luas. Produk pertanian kita itu banyak dan dapat bersaing dengan baik dengan produk pertanian dari negara lain,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih serius mendorong petani-petani lain agar bisa seperti Kang Gugun. Menurutnya, pernyataan Kang Gugun yang menganggap bahwa program pemerintah hanya seremonial belaka tanpa target dan sasaran yang jelas juga harus disikapi. “Pandangan yang disampaikan Kang Gugun merupakan fakta lapangan dan sudah membuat jenuh petani. Tentu ini menjadi pelecut bagi pemerintah karena seakan pemerintah tak sungguh-sungguh dalam membangun industri pertanian nasional,” tutur LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla berharap pemerintah, dalam hal ini stakeholder terkait seperti Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi agar program yang mereka gulirkan sejalan dan memenuhi kebutuhan petani. “Saya berharap Kementerian Pertanian harus berbasis pada kebutuhan petani. Programnya harus bottom up, bukan top down, sehingga program yang digulirkan sesuai dengan kebutuhan petani,\" tutur LaNyalla.(mth/*)

BMKG Ingatkan Waspada Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Provinsi

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 15:21:46 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat hingga angin kencang di sejumlah provinsi pada Rabu.Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir hingga angin kencang seperti di Aceh, Bangka Belitung, Banten.Kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara.Lalu Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.Sementara khusus untuk wilayah DKI Jakarta, BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah akan mengalami cuaca cerah berawan pada Rabu.Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG melalui laman www.bmkg.go.id, cuaca cerah berawan akan dialami oleh empat wilayah pada pagi hari.Sedangkan cuaca di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprakirakan berawan pada pagi hari. Pada Rabu siang, Jakarta Selatan diperkirakan diguyur hujan ringan. Sedangkan wilayah lainnya diprakirakan cerah pada siang hari.Kemudian pada Rabu malam, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur mengalami cuaca berawan. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengalami cerah berawan. (mth/Antara)

Bahlil Ajak Negara G20 Ambil Peran Dukung Pemulihan Ekonomi Global

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 15:18:29 0

Solo, FNN - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengajak negara-negara anggota G20 agar mengambil peran untuk mendukung pemulihan ekonomi global pascapandemi COVID-19.Dalam pembukaan Pertemuan Kedua Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20 di Solo, Jawa Tengah, Rabu, Bahlil Lahadalia mendorong agar G20 bisa jadi momentum untuk berpikir konstruktif dan bangkit bersama menghadapi ketidakpastian dunia.\"Ini adalah momentum kolaborasi sesama negara-negara anggota G20 untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya pemulihan ekonomi global di tengah ketidakpastian dunia yang terimbas pandemi COVID-19 yang sudah kita rasakan beberapa tahun terakhir,\" kata Bahlil Lahadalia.Ia menuturkan hampir semua negara saat ini punya persoalan yang sama yaitu bagaimana mengendalikan COVID-19 serta bagaimana melakukan proses pemulihan ekonomi pascapandemi.Menurutnya, pemulihan ekonomi global saat ini dalam situasi yang tidak menentu. Tata kelola ekonomi global saat ini pun juga menghadapi berbagai tantangan.\"Kita butuh terobosan, mari kita jadikan G20 ini sebagai momentum berpikir konstruktif dan bangkit bersama hadapi ketidakpastian dunia,\" kata Bahlil Lahadalia.Lebih lanjut Bahlil mengatakan pandemi COVID-19 serta situasi geopolitik saat ini telah mengakibatkan disrupsi pada rantai pasok global hingga terjadi inflasi tinggi dan krisis pangan serta krisis energi di dunia.\"Tekanan inflasi tinggi serta terbatasnya ketersediaan pangan dan energi dunia, menurunkan daya beli masyarakat serta meningkatkan kerentanan masyarakat, khususnya, saya ulangi, khususnya di negara-negara berkembang untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan,\" kata Bahlil Lahadalia.Oleh karena itu ia juga mengajak para pemimpin global, khususnya G20, untuk saling bergandengan tangan menyelesaikan masalah rantai pasok dunia demi mengurangi kemiskinan dan memerangi kelaparan sebagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).\"G20 harus jadi payung bersama penyusunan desain pembangunan global yang adil, sejahtera, inklusif dan lestari khususnya menyuarakan kepentingan negara berkembang dan kelompok miskin dan rentan,\" pungkas Bahlil Lahadalia. (mth/Antara)

Mendag Luncurkan Minyakita Seharga Rp14.000 per Liter

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 15:13:35 0

Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan minyak goreng sederhana dengan merek Minyakita yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter untuk memudahkan masyarakat mendapatkan stok minyak goreng.\"Hari ini kita meluncurkan Minyakita. Tentu kita bersyukur dapat meluncurkan minyak goreng rakyat yang dikemas secara sederhana ini,\" kata Mendag saat menghadiri peresmian tersebut di Jakarta, Rabu. Mendag menyampaikan, dalam persoalan minyak goreng, pihak pengusaha maupun pemerintah menyadari bahwa rantai distribusi perlu minyak goreng curah perlu diperbaiki.Untuk itu, dengan hadirnya Minyakita, Mendag berharap agar pendistribusian minyak goreng dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat lebih lancar, melalui rantai distribusi seperti Si Gurih, dan Warung Pangan.\"Bottleneck sudah lancar. Sehingga di Jawa-Bali harga sudah Rp14.000 per liter. Memang di Papua, Tarakan, itu ada yang masih Rp20.000, masih tinggi. Kita rembukan, dan Alhamdulillah sekarang sudah ada kemasan sederhana, bahkan ada yang pakai botol,\" ujar Mendag.Menurut Zulkifli, bagi masyarakat yang berada di Indonesia Timur, yakni Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua, di mana pendistribusian minyak goreng curah terkendala logistik, akan teratasi dengan minyak goreng kemasan sederhana yang baru diluncurkan.Tentu kemasan sederhana ini akan lebih mudah untuk didistribusikan ke Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah Indonesia Timur lainnya,\" tukas Mendag.Zulkifli menyampaikan, nantinya Minyak Kita diharapkan dapat masuk ke warung-warung, pasar tradisional, minimarket, hingga supermarket.Mantan Ketua MPR itu juga menambahkan, minyak curah merupakan instrumen dalam negeri, di mana harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit sangat terkait dengan kelancaran ekspor.\"Kalau ekspornya lancar, pabrik kelapa sawit (PKS) itu tangkinya kosong. Kalau tangkinya kosong, bisa membeli sawit rakyat. Kalau pembeli sawit rakyat sudah banyak, maka hukum pasar, harga akan naik sedikit demi sedikit. Sehingga petani senang,\" tambah Zulkifli. (mth/Antara)

KPK Jelaskan Soal Ketidakhadiran Lili Pintauli dalam Sidang Etik

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 15:10:44 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan ketidakhadiran Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Selasa (5/7).\"Pada persidangan Selasa (5/7), terperiksa (Lili Pintauli Siregar) tidak dapat hadir dan majelis etik telah menerima surat secara resmi dari pimpinan KPK yang memberitahukan bahwa terperiksa saat ini sedang menjalankan penugasan dinas,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.Atas dasar pemberitahuan tersebut, kata dia, majelis sidang etik menunda persidangan untuk melanjutkan kembali pada hari Senin (11/7) pukul 10.00 WIB. Lili sebagai terperiksa akan dipanggil kembali untuk hadir di persidangan.\"Adapun sidang akan digelar secara tertutup. Namun, pembacaan putusan akan disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi publik,\" ujar Ali.Sejak Senin (4/7), kata dia, tiga pimpinan KPK melaksanakan penugasan dinas untuk memberikan keynote speech (sambutan kunci) dan menjadi narasumber dalam berbagai rangkaian pertemuan putaran kedua G20 Anti-Corruption Working Gorup (ACWG) di Bali.\"Agenda ini telah terjadwal sejak awal tahun. Indonesia mulai memegang Presidensi G20 pada tahun 2022 yang tentu juga melibatkan berbagai stakeholder, baik regional, nasional, maupun internasional,\" tuturnya.Oleh karena itu, KPK menyadari urgensi pertemuan tersebut, mengingat korupsi sebagai salah satu permasalahan global yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara.\"Untuk memberantasnya, butuh kerja sama, kolaborasi, dan duduk berdampingan berdiskusi guna menghasilkan solusi konkret atas permasalahan bersama tersebut,\" ucap Ali.Selain itu, kata Ali, sebagai chair atau Ketua ACWG dalam Presidensi G20 pada tahun 2022 juga menjadi kesempatan KPK untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pemberantasan korupsi pada tataran nasional maupun global.Sebelumnya, Dewas KPK juga telah mengonfirmasi ketidakhadiran Lili sebagaimana surat yang telah diterima dari pimpinan KPK.\"Melaksanakan tugas mengikuti pertemuan G20 di Bali,\" kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangannya pada hari Selasa (5/7).Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK terkait dengan dugaan menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Lili pernah dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. (mth/Antara)

RSUDAM Lampung Mulai Bersiap Penuhi Standar KRIS

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 15:04:10 0

Bandarlampung, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung mulai menyiapkan dua belas kriteria guna memenuhi standar penerapan peralihan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).\"RSUDAM sebagai rumah sakit umum daerah dan juga sebagai rumah sakit rujukan utama saat ini tengah mempersiapkan beragam perbaikan pelayanan bagi pasien,\" ujar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dr Lukman Pura, di Bandarlampung, Rabu.Ia mengatakan, adanya rencana pemerintah untuk menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang dinilai dapat memberikan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, menjadi hal positif bagi perkembangan pelayanan rumah sakit, dan telah dilakukan sejumlah persiapan.\"Persiapan mulai dilakukan untuk memenuhi dua belas kriteria yang harus dipenuhi, akan tetapi ini dilakukan dengan perlahan serta tidak tergesa-gesa,\" katanya.Ia mengatakan, ada sejumlah parameter dan indikator yang terus diperbaiki, salah satunya ada kewajiban untuk memperbaiki ketersediaan tempat tidur.\"Semua harus mengikuti aturan itu, kesiapan ini sudah cukup lama tapi bertahap ada 12 kriteria yang harus dipenuhi.  Dari ruangan secara fisik, contohnya satu ruangan standar hanya di isi empat tempa tidur dan masing-masing harus berjarak,\" katanya.Dia melanjutkan, dari dua belas kriteria RSUDAM telah memenuhi sembilan kriteria, dan akan terus dipersiapkan dengan perlahan serta detail.\"Program ini sebenarnya menghilangkan kelas 1,2,3 dan memberi kesetaraan pelayanan kesehatan bagi pasien. Oleh karena itu kita tertantang saat ini untuk membuat kelas tiga tetapi pelayanan menjadi seperti kelas satu,\" ucap dia.Menurut dia, adanya program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dinilai telah memberi kesempatan bagi rumah sakit untuk melakukan pengembangan pelayanan menjadi lebih baik dari biasanya.\"Ini kesempatan rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan jadi lebih baik, profesional, meski penerapan ini masih di tahun 2023 persiapan mulai dilakukan secara bertahap karena membutuhkan waktu dan biaya pula dalam memperbaiki ini,\" ujar dia lagi.Penerapan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tersebut direncanakan akan diuji coba di 50 persen rumah sakit khusus vertikal milik Kementerian Kesehatan, dengan menetapkan sembilan kriteria wajib dari 12 kriteria yang disepakati.Dan dua belas kriteria tersebut dititik beratkan pada kondisi sarana dan prasarana non medis yakni ruang rawat inap, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, dan kepadatan ruang rawat inap.Empat kriteria wajib pertama mensyaratkan bahan bangunan RS tidak memiliki porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur dengan minimal 2 setop kontak, serta \"nurse call\" yang terhubung dengan ruang jaga perawat.Lima kriteria sisanya mewajibkan tersedia meja nakes, stabilnya suhu ruangan 20-26 derajat celsius, ruangan terbagi jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi, non infeksi, dan bersalin), pengaturan kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, serta tirai atau partisi rel dibenamkan atau menempel plafon dan bahan tidak berpori. (mth/Antara)

MPR Minta BNPT Telusuri Aliran Dana ACT

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 14:59:50 0

Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menelusuri aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang mengalir ke aktivitas terlarang. \"BNPT bisa menjadikan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bukti awal untuk mengungkap dan mengusut serta menyelidiki kebenaran transaksi yang mencurigakan dari aliran dana ACT tersebut,\" kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Menurut dia, BNPT bersama Densus 88 Antiteror Polri bisa melakukan kajian dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan aliran dana tersebut apakah terkait dengan pendanaan terorisme. Bamsoet meminta BNPT dan Densus 88 memeriksa dugaan penyimpangan dana talangan masyarakat oleh penyelenggara pengumpulan uang dan barang serta membekukan sementara izin lembaga ACT sampai pemeriksaan tuntas. Ia juga meminta Pemerintah dapat bertindak tegas terhadap seluruh pengurus ACT sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa Menteri Sosial berwenang mencabut dan atau membatalkan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang jika penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran. \"Kami minta Pemerintah juga segera mengaudit lembaga ACT. Kegiatan ACT hentikan sementara sampai adanya kepastian dari Pemerintah,\" tegas Bamsoet. Bamsoet mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan donasi, dan sebaiknya melakukan donasi kepada lembaga resmi milik pemerintah. Sementara itu, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasilnya ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan ada dugaan aktivitas terlarang. Laporan analisis tersebut telah diserahkan PPATK kepada pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk pendalaman. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan analisis dan pengembangan dari transaksi keuangan organisasi tersebut. \"Iya, kami sudah dan akan terus berproses mengembangkan,\" kata Ivan. (mth/Antara)

Menlu AS Akan Ajak Tekan Rusia di Pertemuan Menlu G20

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 14:54:01 0

Washington, FNN - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pekan ini akan mengajak negara-negara G20 untuk menekan Rusia agar mendukung upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuka kembali jalur laut yang terblokir karena konflik Ukraina.Blinken juga disebut akan mengulang peringatan terhadap China agar tidak membantu upaya Rusia berperang.Menlu AS itu berangkat ke Asia pada Rabu untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri luar negeri G20 di Bali, yang akan berlangsung pada Jumat (8/7).Selama lawatannya itu, ia untuk pertama kalinya sejak Oktober akan bertemu dengan Menlu China Wang Yi.Namun, tidak ada pertemuan yang dijadwalkan berlangsung antara Blinken dan Menlu Rusia Sergei Lavrov.Kalangan analis memperkirakan pertemuan menteri G20 akan dipenuhi perdebatan.Pasalnya, AS dan negara-negara sekutunya menyalahkan Moskow atas penurunan pangan secara global sejak Rusia mulai meluncurkan invasi pada 24 Februari ke Ukraina --negara utama pengekspor biji-bijian.Sementara itu, Rusia, yang juga adalah pengekspor utama biji-bijian, menuding serentetan sanksi yang dipimpin AS sebagai biang keladi masalah tersebut.Ramin Toloui, asisten menteri luar negeri urusan ekonomi dan bisnis, mengatakan kepada Reuters bahwa Blinken akan membahas masalah keamanan energi serta inisiatif PBB untuk mengupayakan pangan dan pupuk dari Ukraina dan Rusia bisa kembali masuk ke pasar global.\"Negara-negara G20 harus membuat Rusia mempertanggungjawabkan tindakannya dan menekan negara itu agar mendukung upaya PBB yang sedang berlangsung untuk membuka kembali jalur laut bagi pengiriman biji-bijian,\" kata Toloui.Ukraina, yang menuduh Rusia memblokade pergerakan kapal-kapalnya, mengatakan pekan ini sedang melakukan pembicaraan dengan Turki dan PBB untuk menjamin kelancaran ekspor biji-bijian.Rusia menyatakan sama sekali tidak melakukan blokade biji-bijian dan balik menyalahkan Ukraina, yang dianggapnya tidak melakukan pergerakan.Sementara itu, wakil menlu AS urusan Asia Timur, Daniel Kritenbrink, mengatakan ia memperkirakan pembicaraan Blinken dengan Menlu Wang Yi soal Ukraina akan berlangsung dengan \"terus terang\".Pertemuan Blinken dan Wang diperkirakan terjadi pada Sabtu (9/7).Tak lama sebelum Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina, Beijing dan Moskow mengumumkan bahwa kemitraan mereka \"tidak terbatas\".Namun, para pejabat AS mengatakan mereka belum melihat China menghindari sanksi-sanksi pimpinan AS terhadap Moskow ataupun menyediakan peralatan militer bagi Rusia.China sendiri selama ini menolak untuk mengecam aksi-aksi Rusia. Beijing justru mengkritik pemberlakuan serangkaian sanksi terhadap Moskow. (mth/Antara)

Sri Mulyani Sebut Ketahanan Pangan RI Tiga Tahun Terakhir Aman

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 14:43:19 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi aman dalam tiga tahun terakhir, termasuk di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia seperti sekarang.“Berbagai negara sudah mengalami kenaikan harga pangan yang signifikan. Indonesia alhamdulillah dalam tiga tahun terakhir bisa memenuhi kebutuhan,” katanya dalam Securitization Summit 2022 di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani mengatakan ketahanan pangan Indonesia aman dari sisi produksi beras dan komoditas pangan lainnya baik untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor.Ia menegaskan pemerintah masih terus membangun ketahanan pangan terutama di tengah situasi geopolitik yang menimbulkan kerawanan ketahanan pangan.Ketahanan pangan ini pun menjadi isu yang mengemuka dalam Presidensi G20 Indonesia seiring kini menjadi sumber inflasi dunia dengan adanya perang di Ukraina yang menimbulkan dampak supplay chain khususnya terhadap makanan dan pupuk.Kinerja inflasi Indonesia  hingga Juni 2022 mencapai 0,61 persen (mtm),  meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 0,4 persen.Secara tahunan tingkat inflasi pada Juni melonjak 4,35 persen yang merupakan level tertinggi sejak Juni 2017 yaitu sebesar 4,37 persen.Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak akan terlena dengan pasokan pangan dalam negeri yang aman mengingat risiko inflasi tetap mengintai.“Tidak terlena, tantangan dari inflasi dari pangan harus kita waspadai,” tegasnya. (mth/Antara)

DKI Jakarta Terima Dua Penghargaan Lagi

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 13:51:37 0

Jakarta, FNN - Siang tadi menerima kunjungan Dirut Jaklingko Muhammad Kamaluddin dan Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. “Kami membahas keberlangsungan sistem transportasi yang terintegrasi di Jakarta, serta situasi lalu lintas yang memasuki masa pasca pandemi setelah 2 tahun berlangsung,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.Banyak agenda yang harus diselesaikan terutama dalam menjaga ritme kerja seluruh pihak terkait di bidang transportasi, khususnya Jaklingko dengan Dinas Perhubungan. “Sehingga dinamika mobilisasi warga yang beraktivitas di Jakarta terus dalam pantauan kami,” lanjutnya.“Alhamdulillah atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami baru saja menerima beberapa piagam yang menggambarkan hasil dari kinerja kolektif seluruh pihak di bidang Transportasi serta Lalu Lintas.Pertama dari Jaklingko menyerahkan piagam Transport Ticketing Award untuk kategori Best Smart Ticketing Programme (200k+ Daily Journeys). Jaklingko mampu melahirkan inovasi yang bisa menciptakan efisiensi sistem ticketing dalam mengintegrasikan moda transportasi di Jakarta.Selanjutnya, piagam yang diterima adalah dari Tom Tom Traffic Index, sebuah lembaga yang menghitung secara kolektif terkait evaluasi tingkat kemacetan suatu Kota.Dalam hal ini Dinas Perhubungan mampu membawa Jakarta mendapatkan pengakuan dunia internasional, di mana bisa keluar dari 10 besar, bahkan menduduki posisi ke 46 untuk tingkat lalu lintas yang padat di dunia pada 2021. “Sebuah prestasi yang hanya mungkin tercapai berkat kolaborasi seluruh elemen masyarakat, terima kasih!” tutur Gubernur Anies.“Kita berharap ke depannya mampu meningkatkan kinerja bersama, dan dengan semangat kolaborasi ini semoga cita-cita kita menjadikan Jakarta menjadi kawasan rendah emisi pada 2030 tercapai,” lanjutnya. (mth)

Penataran Pancasila Ke-5: Ideologi Pancasila Terurai Pada UUD 1945

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 13:12:16 0

Dengan uraian di atas marilah kita bersama-sama mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, mempunyai rasa tangungjawab dan keinsyafan untuk mengembalikan tatanan mula NKRI sesuai dengan UUD 1945 yang asli. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila “BESAR artinja telah dapat ditundjukkan tadi, bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebenarnya merupakan pendjelmaan dari Pembukaan dan bagaimana pendjelmaan itu. Dapat dikatakan, bahwa hal ini kebanjakan masih belum diperhatikan, sampai sepertinya dapat ada pendapat, bahwa asas kerohanian Negara (Pantjasila) adalah kosong. Menurut pendjelasan resmi daripada Undang-Undang Dasar 1945, termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7, Pembukaan adalah “suasana kebatinannja (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar …. (jang) tidak dapat dipahamkan, kalau hanja dibatja teksnja sadja”, dan bahwa “pokok-pokok pikiran (dalam Pembukaan) …. mewujudkan tjita-tjita Hukum (rechsidee) jang menguasai Hukum Dasar Negara, baik jang tertulis (Undang-undang Dasar) maupun Hukum jang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnja”. Jadi jelas, Amandemen UUD 1945 merupakan tindakan yang menghilangkan penjelasan UUD 1945 merupakan tidakan kudeta agar generasi penerus tidak bisa mengerti tentang pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD 1945, menghilangkan suasana kebahtinan dari UUD 1945 sehingga dengan dihilangkan nya pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 hilanglah cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar. Dengan demikian ada hubungan hierarchis dan organis antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pembukaan, ialah mempunjai kedudukan di bawah dan di dalam lingkungan Pembukaan. Dengan lain perkataan Undang-Undang Dasar itu merupakan isi daripada asas kerohanian Negara, asal politik Negara dan tudjuan Negara. Pantjasila tidak tinggal tjita-tjita dalam abstraktonja, tidak tinggal tjita-tjita dalam angan-angan, akan tetapi telah mempunjai bentuk dan isi jang formil dan materiil untuk mendjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam konkretnja. Maka dari itu Undang-undang Dasar 1945 dengan Pembukaan merupakan kesatuan, jang berarti bahwa: Tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut Pembukaan; Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar jang tertjantum dalam Pembukaan. Adapun interpretasi dan pelaksanaan undang-undang dasar seharusnja dalam arti jang selengkapnya, ialah meliputi pula seluruh perundang-undangan di bawah undang-undang dasar  dan putusan-putusan administratif dari semua tingkat penguasa Negara, mulai dari Pemerintah Pusat sampai alat-alat perlengkapan Negara di daerah, Angkatan Perang, Pamong Pradja dan Polisi dan alat-alat perlengkapan Pemerintah Daerah, alat perlengkapannja. Semuanja harus dilihat dari sudut dasar-dasar jang terkandung dalam Pembukaan undang undang dasar. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan (tata) tertib hukum Indonesia didasarkan atas, ditudjukan kepada dan diliputi oleh asas kerohanian, asas politik dan tudjuan Negara jang tertjantum dalam Pembukaan. Tidak ada jang diketjualikan, djuga dalam hal menentukan kebidjaksanaan haluan Negara, kebidjaksanaan hukum dan perundang-undangan, kebidjaksanaan pemerintahan, kebidjaksanaan kesedjahteraan, kebudajaan, kesusilaan dan keagamaan, kebidjaksanaan politik dalam dan luar negeri, kebidjaksanaan keselamatan, pertahanan dan keamanan Negara. Barang sekiranya di sinilah letaknja batas, bentuk dan isi daripada pengertian “nasional’, jang kita inginkan bersama sebagai sifat mutlak bagi kehidupan bangsa, Negara, hukum dan kebudayaan kita. Hal ini tidak boleh dilupakan pula bagi kehidupan politik (kepartaian) kita, baik dalam bidang dalam negeri maupun luar negeri. Bab IV tentang kesedjahteraan social, perintjiannja terdapat pertama dalam pasal 33 tentang hal susunan perekonomian atas dasar kekeluargaan, tentang tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara, dan menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara tentang bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung di dalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat; kedua dalam pasal 34 tentang fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara. Jadi jelas Ideologi Pancasila terurai di dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh sebab itu amandemen UUD 1945 yang memisahkan Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh sama artinya menghilangkan Ideologi Pancasila. Para elit dan pengamandemen UUD 1945 rupanya tidak memahami bahwa pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan. Asas Politik Negara Indonesia Diamandemen Daripada asas politik Negara, bahwa Negara Indonesia “terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat”, jang ditentukan dalam Pembukaan, udjud pelaksanaannja objektif terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ajat (1), bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan pasal 1 ajat (2), bahwa kedaulatan rakjat dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Diamandemennya pasal 1 ayat 2 Kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diamandemen menjadi: Pasal 1 ayat 2 Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Akibat diamandemennya pasal 1 ayat 2 adalah mengamandemen asas politik negara, susunan Negara Republik Indonesia tidak lagi wujud dari kedaulatan rakyat. Adapun tudjuan Negara misi, tertjantum dalam Pembukaan, jang nasional (“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah serta memadjukan kesedjahteraan umum dan mentjerdaskan kehidupan bangsa”), pendjelmaannya objektif adalah sebagai di bawah ini. Pertama-tama terkandung djuga dalam pendjelmaan daripada asas kerohanian dan asas politik Negara sebagaimana dimaksudkan di atas, karena kedua asas Negara itu memang dikehendaki untuk mewujudkan atau mentjapai tudjuan Negara. Lain daripada itu terutama untuk tudjuan Negara jang negatif, jaitu keselamatan bangsa dan Negara atau perdamaian, pendjelmaannja objektif terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman (pasal 24 dan 25) dan Bab XII tentang Pertahanan Negara (pasal 30) serta kekuasaan Presiden dalam pasal 14 untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, dalam pasal 10 atas Angkatan Perag, dalam pasal 11 untuk menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain, dan dalam pasal 12 untuk menjatakan keadaan bahaja. Besar artinja telah dapat ditundjukkan tadi, bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebenarnya merupakan pendjelamaan dari Pembukaan dan bagaimana pendjelmaan itu. Dapat dikatakan, bahwa hal ini kebanjakan masih belum diperhatikan, sampai sepertinya dapat ada pendapat, bahwa asas kerohanian Negara (Pantjasila) adalah kosong. Menurut pendjelasan resmi daripada Undang-undang Dasar 1945, termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7, Pembukaan adalah “suasana kebatinannja (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar ………… (jang) tidak dapat dipahamkan, kalau hanja dibatja teksnja sadja”, dan bahwa “pokok-pokok pikiran (dalam Pembukaan) …. mewujudkan tjita-tjita Hukum (rechsidee) jang menguasai Hukum Dasar Negara, baik jang tertulis (Undang-undang Dasar) maupun Hukum jang tidak tertulis. Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnja”. Maka dari itu Undang-undang Dasar 1945 dengan Pembukaan merupakan kesatuan, jang berarti bahwa: Tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut Pembukaan; Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar jang tertjantum dalam Pembukaan. Adapun interpretasi dan pelaksanaan undang-undang seharusnja dalam arti jang selengkapnya, ialah meliputi pula seluruh perundang-undangan di bawah undang-undang dasar dan putusan-putusan administratif dari semua tingkat penguasa Negara, mulai dari Pemerintah Pusat sampai alat-alat perlengkapan Negara di daerah, Angkatan Perang, Pamong Pradja dan Polisi dan alat-alat perlengkapan Pemerintah Daerah, alat perlengkapannja. Semuanja harus dilihat dari sudut dasar-dasar jang terkandung dalam Pembukaan. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan (tata) tertib hukum Indonesia didasarkan atas, ditudjukan kepada dan diliputi oleh asas kerohanian, asas politik dan tudjuan Negara jang tertjantum dalam Pembukaan. Tidak ada jang diketjualikan, djuga dalam hal menentukan kebidjaksanaan haluan Negara, kebidjaksanaan hukum dan perundang-undangan, kebidjaksanaan pemerintahan, kebidjaksanaan kesedjahteraan, kebudajaan, kesusilaan dan keagamaan, kebidjaksanaan politik dalam dan luar negeri, kebidjaksanaan keselamatan, pertahanan dan keamanan Negara. Barang sekiranya disinilah letaknja batas, bentuk dan isi daripada pengertian “nasional’, jang kita inginkan bersama sebagai sifat mutlak bagi kehidupan bangsa, Negara, hukum dan kebudayaan kita. Hal ini tidak boleh dilupakan pula bagi kehidupan politik (kepartaian) kita, baik dalam bidang dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai bawaan daripada dasar kerakjatan dan dasar perikemanusiaan terdjelma dalam hak asaasi manusia sebagai individu dan machluk sosial kedua-duanya, maka kepartaian kita dan pemerintahan kita didasarkan atas dan diliputi oleh aliran agama dan aliran hidup, jang mempunjai djuga sifat universil dan atau internasional. Akan tetapi di dalam segala matjam kebidjaksanaan tersebut di atas sifat universil dan internasional itu seharusnja direalisasi dalam bentuk jang “nasional” itu agar supaja kehidupan bangsa, Negara, hukum dan kebudajaan kita adalah merupakan realisasi jang tjotjok dengan pribadi bangsa kita. Kesimpulan ini adalah timbul dengan djelas dan dengan sendirinja dari perdjalanan pikiran seperti berturut-turut diadjukan di atas. Dapat masih diterangkan lagi atas dasar prinsip ilmiah, ialah bahwa tjita-tjita, dan ideologi adalah tjita-tjita, untuk realisasinja dalan kenjataan membutuhkan suatu bentuk tertentu. Dalam pada itu halnja tidak demikian, bahwa suatu tjita-tjita hanja mempunjai satu bentuk realisasi tertentu atau tjita-tjita jang berlainan djuga bentuk realisasinja, akan tetapi suatu tjita-tjita mempunjai banyak kemungkinan bentuk untuk diwudjudkan dalam kenjataan, sedangkan tjita-tjita jang berlainan mungkin pula sama dalam bentuk realitasinja. Bagaimana dapat terdjadi, itu adalah bawaan dan pengaruh daripada perbedaan dan perubaha segala sesuatu di dunia, sepertinja keadaan ⁰ orang-perseorangan maupun bersama, jang tergolong-golong dengan mempunjai keagamaan, kebudajaan, kebutuhan dan kepentingan jang berlainan. Tidak dengan sendirinja bentuk realisasi jang brlainan dari tjita-tjita satu atau serupa menimbulkan pertentangan, akan tetapi dapat berdampingan dalam harmoni keaneka-ragaman jang memperkaja. Inilah jang terutama mendjelma dalam hidup perseorangan. Sebaliknya kesamaan bentuk realitasi tjita-tjita jang berlainan tidak djarang terudjud, dan terutama dalam hidup bersama, dan djustru inilah jang memungkinkan terdjadinja golongan-golongan, terdjadinja masjarakat. Dapat pula masih dikemukakan suatu kenjataan dalam sedjarah bangsa Indonesia, jang menundjukkan pertemuan dan hidup berdampingan dalam keaneka-tunggalan pelbagai tjita-tjita jang berlainan, jang asli dan jang datang dari luar, dalam lapangan hidup jang pokok-pokok, kerohanian dan kedjasmanian, sepertinja dalam hal keagamaan, kedjiwaan, kebudajaan, kesusasteraan, kesenian, mata pentjaharian hidup. Telah terbukti dalam sedjarahnja itu, bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan sintetis. Begitulah tjita-tjita kenegaraan dan hukum daripada Pembukaan dan bentuk realisasinja jang setjara ilmiah dapat digambarkan di tas, dapat didjelaskan dan dikuatkan atas dasar suatu prinsip ilmiah, jang sungguh terdjelma dalam hidup kemanusiaan, dan djuga oleh bukti sedjarah bangsa Indonesia sendiri dengan kemampuannja sintetis itu. Dengan segala sesuatu itu sebagai dasar dan pedoman, maka ada sjarat-sjarat mutlak keharusan, agar supaja perbedaan ideologi dalam hidup kepartaian kita dengan pengaruhnja dalam pemerintahan, sama saling menjesuaikan diri dalam pertemuan bentuk realisasi jang “nasional” itu, sebagaimana terdjelma dalam tjita-tjita  kenegaraan jang telah tetap terkandung dalam Pembukaan itu, dengan realisasinja jang dinamis. Dari uraian di atas harusnya bangsa dan elit ini sadar, Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 telah dikudeta dengan diamandemen, sehingga tatanan kenegaraan tidak lagi mencerminkan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang dituangkan pada pembukaan UUD 1945 sekarang bisa disaksikan kebingungan – kebingungan terhadap ketatanegaraan. Bagaimana Presiden mengangkat dirinya sendiri, di akhir masa jabatannya tidak perlu mempertangungjawabkan apa yang sudah dilakukan bahkan pembangunan tidak lagi dirancang oleh MPR dan seluruh anak bangsa yang tertuang di dalam GBHN. Tetapi disandarkan pada negara China dengan proyek OBOR, apakah itu kepentingan negara bangsa? Apakah pindah Ibukota kepentingan Bangsa dan Negara? Begitu juga dengan puluhan UU yang dilahirkan untuk kepentingan Investor asing, Aseng. Dengan uraian di atas marilah kita bersama-sama mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, mempunyai rasa tangungjawab dan keinsyafan untuk mengembalikan tatanan mula NKRI sesuai dengan UUD 1945 yang asli. Jika tidak bangsa dan negara ini akan musnah, sebab hari ini NKRI bukan lagi yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945 yang mempunyai asas kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Sudah diganti dengan dasar Liberal Kapitalisme kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara. Dosa kolegtif bangsa ini bukan hanya pada pendiri bangsa tetapi dosa terbesar adalah pada masa depan anak cucu kita, bisa jadi perbuatan kita hari ini adalah dalam rangka membuat anak cucu kita sebagai jongos di negerinya sendiri kelak. (*)

Peringatan 50 tahun Paguyuban WO Bharata Berkiprah di Jakarta

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 11:04:51 0

Jakarta, FNN – Sebuah malam bersejarah yang sangat membahagiakan karena berkesempatan untuk ikut merayakan usia emas (50 tahun) Wayang Orang Bharata dalam pertunjukan wayang orang dengan lakon ‘Gatutkaca’ yang bertajuk ‘Langgengmu adalah Harapanku, Lestarimu adalah Tanggung Jawabku’. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua yang telah merawat selama 50 tahun ini. Kita berterima kasih atas 9 generasi yang telah dihasilkan di Wayang Orang Bharata,” ungkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. “Jadi walau Wayang Orang Bharata ini sudah berusia 50 tahun, tapi tidak pernah mengalami penuaan, karena terus-menerus muncul generasi baru,” lanjut Anies usai menyaksikan pertunjukan Wayang Orang Bitu, Selasa malam (5/7/2022).Menurutnya, melalui perayaan 50 tahun ini, sekaligus juga kita menyiapkan untuk berbagai langkah ke depan agar Wayang Orang Bharata terus makin berkembang dan terus menjadi sebuah tempat di mana warga datang menyaksikan tontonan yang penuh dengan tuntunan.Pemprov DKI mengapresiasi sekaligus mendukung segala aktivitas WO Bharata dalam memainkan seni wayang orang, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dari sisi keanekaragaman budaya di Jakarta. “Untuk menjaga keberlangsungan fasilitas pertunjukan kesenian, Pemprov DKI Jakarta akan merenovasi Gedung WO Bharata,” kata Gubernur Anies Baswedan.Semua lapisan masyarakat yang mencintai seni wayang patut berbangga, karena telah menyaksikan momen bersejarah perjalanan 50 tahun Paguyuban WO Bharata berkiprah di Jakarta. Insya’ Allah dapat terus berkiprah dalam waktu panjang.“Sekali lagi, selamat dan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat,” ujar Anies Baswedan. (mth)

Demokrasi dan Keadilan Sosial: Tantangan Menuju Kepemimpinan Baru 2024

BY FNN Rabu, 06 Juli 2022 10:19:35 0

Selain urusan minyak goreng, kesejahteraan buruh juga semakin buruk saat ini, khususnya ketika UU Omnibus Law diberlakukan dan upah buruh hanya mengalami kenaikan 0,85% saja (2022). Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. MAKALAH ini saya sampaikan dalam seminar kebangsaan Syarikat Islam (SI), “Demokrasi dan Keadilan Sosial”, di Jakarta, Ahad (3/7/22). Menurut saya, demokrasi dan keadilan sosial dalam diskursus sosial sering membingungkan. Pertama, apakah demokrasi itu hanya sebuah “tools” untuk mewujudkan keadilan sosial. Kedua, apakah demokrasi itu, seperti juga keadilan sosial adalah keduanya merupakan tujuan. Ketiga, apakah sesungguhnya keduanya mempunyai korelasi? Ketiga isu di atas penting kita pikirkan saat ini, sebab indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan drastis selama pemerintahan Presiden Joko Widodo 8 tahun terakhir ini. Begitu juga kemiskinan terus memburuk dan ketimpangan sosial semakin menganga. Padahal Jokowi awalnya hadir itu sebagai sosok pemimpin sederhana yang menawarkan diri untuk memberantas kemiskinan dan menegakkan keadilan sosial melalui berbagai jargon dan platform perjuangannya, seperti “Revolusi Mental”, Trisakti, dan Nawacita. Jika indeks demokrasi memburuk, namun menghasilkan kesejahteraan yang tinggi dan merata, maka orang mampu membayangkan bahwa pengurangan demokrasi akan berkorelasi terhadap pemberantasan kemiskinan. Artinya, tingkatan demokrasi itu sekedar alat saja. Indeks demokrasi kita (Source: A new low for global democracy|The Economist) menurut EIU (European Inteligent Unit), dengan mengambil 5 kluster besar indikator, yakni, “electoral process and pluralism, the functioning of government, political participation, democratic political culture and civil liberties”, menempatkan Indonesia pada ranking 52 dari 167 negara, dengan skore 6,71. EIU mengklasifikasikan 4 tingkatan dari negara otoriter, hybrid, flaw democracy dan full democracy. Dengan skore yang ada Indonesia saat ini selalu berada pada “Flaw Democracy” atau demokrasi yang cacat. Demokrasi yang cacat disebutkan karena indikator yang dipenuhi hanya sebagian, seperti “fair election dan basic liberties”. Cacat dikarenakan partisipasi publik yang lebih besar tidak terjadi, media tidak bebas dan pemerintah tidak ingin dikontrol. Indeks demokrasi selama pemerintahan Jokowi dapat dilihat dari trend grafik di bawah ini, di mana awal-awalnya indeks tersebut naik melampaui skor 7, namun kemudian menurun drastis. Secara kualitatif, Amnesty Internasional Indonesia (AII), pada seminar tentang demokrasi di Jakarta tahun ini, seperti dikutip pada suara.com (20/5/2022), mengatakan bahwa selama 14 tahun terakhir, tahun inilah tahun demokrasi yang paling buruk. Menurut Ketua AII, kemunduran ini akibat pemerintah ingin mengembalikan kekuasaan menjadi sentralistik, otoriter, dan melemahkan institusi reformasi seperti KPK dan MK. Sejalan dengan EIU dan AII di atas, berbagai Indonesianis, khususnya yang berbasis di Australia melihat Indonesia dalam sitasi “illiberal democracy” atau “Jokowi’s Turn-Back Authoritarian”. Mereka menggambarkan bahwa demokrasi yang dijalankan Jokowi melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang benar, seperti melakukan langkah otoritarian dalam membubarkan ”ormas radikal”, padahal belum ada suatu pembuktian pengadilan atas kesalahan ormas tersebut. Secara kualitatif, sebenarnya kita sendiri mengetahui buruknya demokrasi di era Jokowi melebihi apa yang dilukiskan beberapa lembaga di atas. Pembungkaman demokrasi, kebebasan sipil, pembungkaman media sosial dan spying, serta pemenjaraan aktifis politik kembali terjadi secara massif dalam era Jokowi. Jika AII belum meyakini setuasi demokrasi kita kembali ke sama dengan pada masa orde baru, maka apa yang kita semua saksikan saat ini sebenarnya sudah terjadi. Rezim intelijen di masa orde baru kembali muncul dengan massif lagi pada masa Jokowi ini. Dalam kaitan tema diskusi kita saat ini, kita kembali bertanya, apakah kemakmuran rakyat dan keadilan sosial meningkat di masa Jokowi? Untuk mengukur kemakmuran dan keadilan sosial, kita harus melihatnya dalam dua dimensi. Pertama, dimensi statistik yang memotret angka-angka indikator seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, koefisien gini, indeks konsumen, nilai tukar petani, upah buruh, inlasi, dll. Kedua, kita harus melihat persoalan kemiskinan secara strutural, yakni dikaitkan dengan faktor penguasaan asset produktif, akses dan fakta terkait pembiayaan, dan dukungan negara. Angka kemiskinan BPS 2021, menunjukkan kemiskinan di Indonesia berada pada level di atas 10%. Angka itu juga pernah diklaim pemerintah turun di bawah 10% pada Maret 2019. Ini dicatat pada angka garis kemiskinan Rp 425.000. Namun, statistik penurunan kemiskian selama 10 tahun terakhir (2011-2021), menurut Elan Satria, ketua Tim Penanggulangan kemiskinan Indonesia, hanya rerata 0,5% pertahun. Keberhasilan menurunkan sebesar 1% cuma terjadi pada tahun 2011-2012 (mediaindonesia.com, 8/18/21). Sebaliknya, CNBC, pernah melaporkan sepanjang 5 tahun pertama dalam kepemimpinan Jokowi hanya berhasil menurunkan kemiskinan di atas 1% saja. Atau jauh lebih kecil. Menurut CNBC (15/1/20), di era Jokowi hanya terjadi penurunan kemiskinan sebesar 1,04 %, sebaliknya di era 2009-2014 tingkat kemiskinan berhasil turun sampai 3,19 persen poin dan pada 2004-2009, tingkat kemiskinan juga turun l2,51 persen poin serta 1999-2004 turunnya lebih besar, yakni 6,83 persen. Seandainya sumber resmi pemerintah kita rujuk, penurunan dengan angka 0,5% pertahun, Indonesia akan terjebak dalam situasi yang bolak-balik begitu saja, artinya hanya seperti mengutak atik angka-angka statistik, namun tidak merubah substansi untuk pengentasan kemiskinan. Jika kita lihat lebih dalam di daerah, angkanya lebih memperihatinkan, misalnya, Sumatera Selatan yang hanya menurunkan kemiskinan sebesar 0,19 dan NTT 0,22% pada tahun 2020-2021. Padahal, seperti Sumsel, saat yang sama kekayaannya, batubara, kayu, minyak goreng, migas dll, diekspor dengan jumlah besar-besaran. Angka kemiskinan dengan penurunan yang kecil merupakan angka kutukan jika kita ingin melihat harapan ke depan. Dari pendekatan kemiskinan struktural, harapan semakin pupus karena transformasi penguasaan asset, baik properti/land maupun keuangan/ pembiayaan semakin memihak orang-orang kaya. Pada 2019, beritasatu.com (28/8/2019), memberitakan struktur kepemilikan uang di rekening bank sebagai berikut, dari Rp 5.900 triliun pada Juli 2019, dari total kepemilikan rekening 291 juta, mayoritas rekening (98%) dimiliki nasabah dengan simpanan di bawah Rp 100 juta. Dari jumlah total uang bank, itu hanya sebesar 1% saja. Sebakliknya, pemilik uang 2-5 miyar berjumlah 0,5% dengan porsi kepemilikan 1%, selanjutnya pemilik di atas Rp 5 miliar mempunyai rekening sebanyak 98.947 rekening dengan porsi kepemilikan 47% atau sebesar Rp 2.768,62 triliun. Bagaimana kondisi terbaru ketika pandemi? Ketika rakyat miskin terseok-seok mengantri bantuan sosial? Riset IDEAS, sebuah lembaga di bawah yayasan Dompet Dhuafa, dalam berita Kompas (19/12/21), menjelaskan “sejak pandemi, terlihat pola yang konsisten, rasio tabungan kelas atas meningkat tajam dan rasio tabungan kelas bawah semakin terpuruk. Pangsa simpanan masyarakat di perbankan dengan tier nominal lebih dari Rp 5 miliar meningkat dari 46,2 persen pada Desember 2019 menjadi 50,7 persen pada September 2021.” Catatan tentang reformasi aset atau “Landreform” dalam Nawacita Jokowi itu tidak mempunyai jejak nyata. Jokowi hanya berhasil memperkuat program hutan sosial yang sudah ada sejak dulu. Sedangkan Landreform, seperti yang dibayangkan Soekarno ketika menjalankan sosialisme ekonomi, tidak terjadi. Berbagai catatan menyebutkan tanah-tanah produktif di Indonesia dengan skala puluhan juta hektar hanya dikuasai segelitir orang saja. Strutkur kepemilikan asset, baik tanah maupun uang, seperti digambarkan di atas jika dikaitkan dengan Material Power Indeks (MPI), sebagaimana yang dikonsepkan Jeffry Winters dalam Oligarcy in The United States, sebagai ukuran kekayaan oligarki dibanding rerata rakyat, di mana Indonesia sebesar 548.000, jauh lebih besar dari Malaysia 152.000 dan Singapore 46.000. Atau konsep Thomas Piketty tentang return to capital/growth yang selalu membesar, maka dapat dipastikan kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia akan terus menganga. Dan negara tidak lagi mempunyai arti yang penting sebagai faktor keadilan sosial. Kita sudah memperlihatkan demokrasi dan isu kesejahteraan di atas, yang keduanya memburuk begitu dahsyat di era Jokowi. Mungkin Jokowi dapat berkelit bahwa sebagiannya karena faktor eksternal, seperti pandemi covid-19 maupun perang Ukraina dan Rusia saat ini. Namun, dalam dimensi struktural, baik era pandemi maupun di luar pandemi, situasi kemiskinan dan ketimpangan kepemilikan aset tetap menjadi persoalan besar, bahkan jika dikaitkan dengan kasus minyak goreng beberapa waktu lalu, tampak Jokowi gagal memerankan fungsi negara sebagai instrumen keadilan. Selain urusan minyak goreng, kesejahteraan buruh juga semakin buruk saat ini, khususnya ketika UU Omnibus Law diberlakukan dan upah buruh hanya mengalami kenaikan 0,85% saja (2022). Lalu apakah buruknya demorasi mempunyai korelasi terhadap pengurangan kemiskinan dan sekaligus memperbaiki keadilan sosial? Hubungan ini perlu diselidiki lebih jauh. Namun, pada era pemerintahan sebelum Jokowi, ketika demokrasi berjalan, 2000-2014, tingkat pengentasan kemiskinan berjalan jauh lebih baik. Oleh karenanya kita harus meyakini bahwa peningkatan indeks demokrasi secara tajam perlu dilakukan. Begitu pula, desain negara ke depan, khususnya dalam kepemimpinan baru, harus mengahsilakn langkah struktural yang kuat di bidang kemakmuran rakyat. (*)

Kajati Jatim Mendapatkan Penghargaan dari Kapolda Jatim

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 22:28:05 0

Surabaya, FNN – Dr. Mia Amiati mendapat piagam penghargaan sinergitas dari Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta sebagai wujud bentuk kerjasama yang terjalin baik selama ini. Penghargaan tersebut diberikan saat menghadiri Upacara HUT Bhayangkara ke-76 yang berlangsung di Polda Jawa Timur, Selasa (5/7/2022). Pelaksanaan Upacara Hari Bhayangkara Ke-76 Tahun 2022 Polda Jatim yang dilaksanakan secara serentak dengan Inspektur Upacara Presiden RI Joko Widodo dari Akademi Kepolisian Semarang secara virtual. Dalam sambutannya menyampaikan, atas nama rakyat, bangsa, dan negara diucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-76 dan memberikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat dan dalam membela bangsa dan negara. Seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri, oleh karena itu Polri dituntut bekerja dengan Presisi. Pandemi Covid-19 masih perlu penanganan yang serius, diharapkan Polri selalu siaga dalam penanggulangan Covid-19 dan waspada terhadap krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. “Polri harus mampu memastikan kamtibmas agar kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ini serta harus semakin siap dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru,” kata Presiden Jokowi. Usai upacara kegiatan dilanjutkan dengan menyaksikan puncak acara HUT Bhayangkara ke 76 di Gedung Mahameru Polda Jatim, dimana dalam acara tersebut Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta memberikan Piagam Penghargaan Sinergitas kepada pihak-pihak yang telah membangun kerjasama dengan Polri. (mth)

Kapolri: Tak Boleh Ada Polarisasi di Masyarakat pada Pemilu 2024

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 22:08:44 0

Semarang, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan polarisasi di kalangan masyarakat tidak boleh lagi terjadi pada Pemilu 2024.\"Polarisasi tidak boleh lagi terjadi pada Pilpres, Pileg, dan Pilkada Serentak 2024,\" kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat Peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara di Akademi Kepolisian Semarang, Selasa.Menurut dia, Pemilu 2019 menyisakan masalah yang masih dirasakan hingga saat ini, yakni polarisasi atau pecah belah antarmasyarakat.\"Hal ini sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan Indonesia,\" katanya.Ia menegaskan polarisasi tak boleh lagi terjadi pada Pemilu 2024 karena konflik sosial dan perpecahan akan menjadi kemunduran bagi Bangsa Indonesia.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Polri masih harus menghadapi banyak agenda nasional yang membutuhkan dukungan pengamanan ke depannya.Ia mengatakan Polri harus mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.\"Harus antisipasi dengan baik. Beri dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini berjalan baik,\" katanya.Peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara di Akpol Semarang ini sendiri mengambil tema \"Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh-Tangguh-Indonesia Tumbuh\". (mth/Antara)  

Pemerintah Percepat Ekspor Minyak Sawit untuk Dongkrak Harga TBS

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 22:01:35 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia akan mendorong percepatan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan pelarangan ekspor CPO beberapa waktu lalu telah membuat stok minyak sawit mentah melimpah di dalam negeri yang membuat harga TBS anjlok, sehingga ekspor CPO harus ditingkatkan agar perusahaan dapat mengoptimalkan penyerapan sawit petani.\"Kalau ekspor lancar, maka pabrik-pabrik bisa mengosongkan tangkinya. Kalau tangki sudah kosong, maka perusahaan akan berebut membeli tandan buah segar,\" ujarnya.Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 4 Juli 2022, persetujuan ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO program percepatan melalui skema DMO Simirah tercatat mencapai 1,31 juta ton dengan angka realisasi sebesar 65,91 persen atau 885.500 ton, sehingga volume yang belum terealisasi ada sebanyak 434.067 ton.Sementara itu, persetujuan ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO program percepatan melalui skema flush out ada sebanyak 1,09 juta ton dengan persentase realisasi sebanyak 645.327 ton atau setara 49,51 persen, sehingga volume yang belum terealisasi ada sebanyak 447.563 ton.\"Rata-rata (ekspor) baru 60-an persen, jadi belum habis. Kami sekarang percepat dengan menaikkan skema, kalau kemarin DMO 1:5 sekarang 1:7, kalau dikemas akan kami tinggikan lagi menjadi 1:1,\" kata Zulkifli.Menteri Zulkifli menjelaskan bahwa kebijakan mengubah ketentuan mengenai domestic market obligation (DMO) minyak sawit mentah dari sebelum 1:5 menjadi 1:7 merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi harga TBS petani yang terbilang murah.Ia meminta pabrik-pabrik pengolahan minyak sawit mentah untuk membeli TBS petani pada harga Rp1.600 per kilogram. Apabila stok CPO cepat diekspor, maka pabrik akan membeli TBS lebih banyak.\"Kami percepat pengurangan tangki, sehingga perusahaan bisa membeli TBS lebih banyak. Kami harapkan harga akan ketemu standar paling tidak Rp2.000, Rp2.500 atau bahkan bisa sampai Rp3.000 per kilogram,\" pungkas Zulkifli. (mth/Antara)

Menag: Arafah Jauh Lebih Nyaman Dibanding Haji Sebelumnya

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 21:52:46 0

Mekkah, FNN - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pelayanan di Arafah jauh lebih baik dari sebelumnya dan lebih nyaman karena tersedia kasur dan bantal dengan jarak yang lebih lebar antarjamaah.\"Saya pernah jadi jamaah reguler tahun 2004, gak karuan. Ini jauh lebih nyaman,\" kata Menag di Arafah, Selasa.Menag meninjau Arafah jelang proses puncak haji 1443 H. Menag memastikan kesiapan layanan yang akan diberikan kepada jamaah haji Indonesia selama di Arafah.Menag yang akrab disapa Gus Men juga sebelumnya meninjau toilet di maktab di Arafah dan mencoba keran air untuk memastikan air mengalir.Setelah itu, Menag meninjau tenda jamaah yang sudah dilengkapi dengan karpet dan kasur serta bantal. Bahkan Menag juga mencoba kasur busa yang berukuran 50x175 cm.\"Enak sekarang, saya sudah coba tadi kasurnya. Saya juga mencoba di karpet tidak enak sakit punggung karena tanahnya tidak rata,\" kata Menag.Namun kenyamanannya jangan dibandingkan dengan hotel karena harus sebanding, jika dibandingkan dengan pelaksanaan haji sebelumnya tentu saat ini lebih nyaman.Pada haji sebelumnya di Arafah saat wukuf jamaah hanya tersedia tenda yang beralaskan karpet. Tahun ini sudah ditambah dengan kasur busa dan bantal.\"Tapi menilai nyaman tidak nyaman harus apple to apple, kalau dengan hotel ya jauh,\" kata Gus Men.Di tengah cuaca yang sangat panas, Menag berharap AC yang dipasang di tiap tenda bisa lebih dingin. Sebab, suhu yang lebih dingin di tenda akan memberi kenyamanan jamaah dalam beribadah.Menag melihat itu juga sudah disiapkan lebih banyak, termasuk sejumlah toilet portabel. Ini menurutnya penting agar jamaah tidak lama mengantre, baik saat akan mandi, bersuci, maupun buang hajat. \"Air juga sudah mengalir,\" sebutnya.\"Saya berharap, toilet portabel juga bisa ditambah untuk jamaah perempuan. Sebab, jumlah jamaahnya lebih banyak dan butuh waktu lebih lama di toilet,\" sambungnya.Menag menambahkan harus dilihat apakah layanan yang disiapkan sesuai dengan kenaikan biaya Masyair. \"Nanti kita hitung ulang negosiasi lagi dengan muasasah. Overall lebih baik dari pelayanan haji sebelumnya meski ada catatan yang akan kita bicarakan dengan muasasah,\" kata Menag. (mth/Antara)

Ketua KPK: Auditor Berperan Penting Berantas dan Cegah Korupsi

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 21:34:35 0

Badung, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan bahwa auditor punya peran penting membantu aparat penegak hukum memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.Oleh karena itu, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memimpin pembahasan peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi pada Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) Putaran Ke-2 yang berlangsung di Badung, Bali, pada 5–8 Juli 2022.“Bagaimana kita bisa memberdayakan para auditor, karena kalau auditornya bagus, tentu tidak ada penyelewengan uang negara, karena itu kita memanfaatkan peran audit dalam pemberantasan termasuk pencegahan,” kata Firli Bahuri kepada Antara di Badung, Bali, Selasa.Peningkatan peran auditor dalam pemberantasan korupsi merupakan satu dari tiga isu prioritas yang diusulkan Indonesia pada forum ACWG. Di ACWG Putaran Ke-1. Isu itu mendapat dukungan dari seluruh delegasi G20 untuk masuk tahap pembahasan prinsip tingkat tinggi (high level principle/HLP) sehingga hasilnya nanti menjadi dokumen kebijakan yang mengikat bagi anggota G20.“Dokumen tingkat tinggi yang nantinya disepakati itu akan menjadi acuan kerja untuk dunia, global, bagaimana memberantas korupsi,” kata Ketua KPK RI saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di ACWG Putaran Ke-2.Firli, yang mengikuti pertemuan HLP pertama terkait peran audit, Selasa, mengaku optimistis para delegasi bakal menyepakati prinsip-prinsip yang nantinya terangkum dalam dokumen kebijakan.Untuk Dunia“Tadi saya mengikuti diskusi, ada delegasi dari sembilan negara yang hadir secara fisik, 10 negara (hadir) virtual, dan satu entitas, yaitu Uni Eropa juga ikut berdiskusi. Alhamdulilah, kelihatannya focal point (isu prioritas) yang diusulkan Indonesia bisa disepakati dan dirumuskan,” kata Firli Bahuri.Ia lanjut menyampaikan hasil rangkaian pertemuan ACWG, yaitu ACWG Putaran Ke-3 bakal diisi oleh acara deklarasi yang rencananya berlangsung di Australia pada September 2022.Pertemuan terakhir ACWG berlangsung di Australia karena negara itu pada tahun ini turut menjabat sebagai Ketua Pertemuan (Co-Chair) bersama Indonesia.“Mudah-mudahan apa yang kami (Indonesia) berikan memberi manfaat untuk pemberantasan korupsi. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi untuk dunia,” kata dia.Dalam ACWG Putaran Ke-2, delegasi G20 bakal membahas draf/rancangan dokumen kebijakan untuk isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Pembahasan tentang isi draf itu berlangsung tiga hari pada 5–7 Juli 2022. (mth/Antara)

Raja Seluruh Indonesia dan Dunia Kumpul di Bali Agustus 2022

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 21:15:06 0

Denpasar, FNN - Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati menerima kunjungan Ketua DPP Masyarakat Adat Nusantara (Matra) yang hendak menggelar pertemuan raja-raja nusantara dan dunia pada Agustus 2022 mendatang.Di Denpasar, Selasa, Ketua DPP Matra Mangku Alam II menyampaikan kepada Wakil Gubernur Bali bahwa pihaknya akan mengadakan festival adat dan budaya nusantara sekaligus pelantikan Ketua DPP baru Andi Bau Malik Baramamase Tatukajanangan dari Kerajaan Gowa.Festival tersebut akan dilaksanakan dari 16 Agustus hingga 20 Agustus 2022 dengan diikuti oleh raja-raja dari 206 kerajaan di seluruh Indonesia dan 30 kerajaan dunia yang memastikan kehadiran.\"Kerajaan mancanegara yang akan hadir antara lain dari Hawaii, Laos, Spanyol, Uganda, Gana, Kongo, Suriah dan Lebanon,\" kata Mangku Alam II di hadapan Wakil Gubernur Bali Cok Ace.Ketua DPP Matra tersebut menjelaskan bahwa Matra telah dibentuk sejak 2016 silam, dengan tujuan melestarikan dan menguatkan adat dan budaya yang tumbuh di nusantara.Atas niat tersebut, pihaknya ingin menggelar kegiatan berkelanjutan dengan akhirnya terpilih rencana pelaksanaan festival adat dan budaya pertama kalinya di Pulau Dewata tepatnya Puri Klungkung.\"Selain berkaitan dengan misi organisasi, kegiatan ini merupakan wujud sumbangsih Matra dalam mendukung pemulihan Bali yang terpuruk karena pandemi COVID-19,\" katanya di Denpasar.Dari tujuan tersebut, Wakil Gubernur yang akrab disapa Cok Ace merasa senang dan mengapresiasi niat baik Matra dengan memilih Bali sebagai lokasi berkumpulnya raja-raja nusantara dan mancanegara.Selain sebagai lokasi pelantikan pengurus baru dan rangkaian festival adat dan budaya nusantara, Cok Ace menilai kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan adat dan budaya.\"Kegiatan ini memberi sumbangsih bagi upaya pemulihan perekonomian Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, terlebih lagi kegiatan Matra juga akan dihadiri oleh para raja dari sejumlah negara,\" kata Wakil Gubernur Cok Ace. (mth/Antara)

FKN: Merebut Kembali Kedaulatan

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 20:31:19 0

Dari dalam, partai politik di DPR semakin bernafsu untuk memonopoli politik secara radikal menjadikan publik pemilih hanya para jongos politik, bahkan presiden pun menjadi pesuruh atau petugas partai. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts SELASA pagi tadi, di tengah suasana peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Front Kedaulatan Negara (FKN) dideklarasikan oleh mantan pengawas KPK Dr. Ir. Abdullah Hehamahua di kantor Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII), Jakarta. Dikatakan bahwa sudah 77 tahun Republik Indonesia ini diproklamasikan kemerdekannya, tapi kondisi negeri ini makin jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Kedaulatan negara dirampas oleh kaum sekuler kiri dan nasionalis radikal yang telah diam-diam menjadikan partai politik sebagai instrumen kudeta konstitusi setelah berhasil mengganti UUD 1945 menjadi konstitusi palsu UUD 2002. Kudeta konstitusi itu dilakukan melalui serangkaian maladministrasi publik, yaitu dengan rekayasa perundang-undangan, tafsir dan penegakannya untuk kepentingan segelintir elit partai politik yang berselingkuh dengan para taipan pendukung logistiknya, bukan untuk kepentingan publik. Publik pemilih dibeli hak politiknya melalui Pemilihan Umum dengan harga recehan untuk mengantarkan para petinggi parpol menduduki berbagai jabatan publik. Bukannya menjalankan amanah konstitusi, para pejabat publik itu justru membuka jalan lebar bagi penjongosan ekonomi dan politik bangsa ini. Secara lambat tapi pasti kedaulatan negeri ini berpindah tangan ke oligarki yang dengan mudah mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa koreksi berarti oleh DPR dan media massa. Sementara banyak kampus asyik masyuk sibuk meraih ranking klas dunia, suara kritis segera dibungkam atau pengkritik itu dikriminalisasi atau dibunuh karakternya. Rezim yang berkuasa saat ini praktis makin menyediakan negeri ini menjadi satelit negeri asing, baik Barat ataupun Tiongkok. Melalui hutang ribawi yang menggunung mencapai Rp 15 kT, negeri ini nyaris tergadai ke pemberi hutang. Kedaulatan Republik ini perlahan hilang saat pembangunan semakin menggantungkan pada hutang asing. Kemandirian dalam ekonomi dan kepribadian dalam budaya makin tidak dipedulikan dalam pengelolaan pembangunan. Padahal, pembangunan seharusnya dirumuskan sebagai upaya perluasan kemerdekan, dan pendidikan sebagai upaya belajar merdeka, bukan sekedar peningkatan kesejahteraan material semu dalam kubangan hutang ribawi masyarakat buruh. Bung Karno benar saat mengumumkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD ‘45 dengan semangat Piagam Jakarta demi mengatasi kebuntuan politik di Konstituante, sekaligus sebagai semacam reproklamasi kemerdekaan yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD ‘45. Namun, dengan dukungan PKI dan PK China, Bung Karno terbukti melakukan blunder politik besar saat mencoba meramu Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) justru dengan menangkapi tokoh-tokoh muslim seperti Natsir dan Hamka serta membubarkan Masyumi. Bung Karno mungkin mengira untuk sementara berhasil membebaskan RI dari pengaruh kapitalis AS, tapi jatuh kemudian pada pengaruh komunis RRT. Sejarah lalu mencatat kejatuhan Bung Karno dan munculnya Soeharto. FKN perlu mencermati tantangan kedaulatan yang dihadapi oleh RI sejak proklamasi kemerdekaannya, Orde Lama, Orde Baru dan zaman reformasi ini. Tantangan itu berasal dari dalam dan dari luar. Dari dalam, partai politik di DPR semakin bernafsu untuk memonopoli politik secara radikal menjadikan publik pemilih hanya para jongos politik, bahkan presiden pun menjadi pesuruh atau petugas partai. DPR bisa lumpuh karena disuap dan pimpinan partainya disandra kasus korupsi   DPD pun dibuat lumpuh by design sehingga nyaris tak berdaya juga. Karena biaya politik yang makin mahal, para elit politik semakin mesra dengan para taipan yang menyediakan logistik bagi para elit politik tersebut, sementara wong cilik dan tukang bakso harus menghadapi harga minyak goreng, BBM, cabe dan kebutuhan sehari-hari yang membumbung tinggi.  Dari luar, baik China maupun Barat tidak akan begitu saja mudah melepas Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Persatuan Indonesia akan terus dirongrong oleh sentimen kesukuan yang kini marak, dan ketimpangan sosial ekonomi dan kesenjangan spasial yang memburuk. Prinsip permusyawaratan perwakilan akan terus diolok-olok oleh demokrasi one-man one-vote yang memuja elektabilitas. Pembelahan bangsa menjadi masyarakat kampret dan cebong akan terus dipelihara, sementara narasi Islamophobia akan terus disemburkan di tengah propaganda LGBT atas nama hak asasi manusia. Jika puasa dapat menjadi resep bagi godaan nafsu syahwat perut dan kelamin yang digelorakan oleh hutang ribawi, maka godaan pemujaan kelompok, suku dan hak azasi harus dihadapi dengan menyembelih keakuan melalui pengorbanan diri. Kewajiban azasi lebih primer daripada hak asasi. Kewajiban sebagai ekspresi tanggungjawab adalah konsekuensi pertama dan utama manusia yang merdeka, dan bangsa yang berdaulat. Stasiun Gambir, 5 Juli 2022. (*)

Rusia Marah

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 17:20:01 0

Kemarahan Kremlin ke Italia, yang mungkin bisa kita katakan diduga kuat  adanya Diplomasi yang kurang tenang oleh Jokowi. Kalau benar itu yang terjadi, maka wajar terjadinya kemarahan Rusia kepada Italia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordator Kajian Politik Merah Putih TIBA-tiba Rusia marah ke Italia soal Jokowi Sebut Putin Tak ke G20 Bali, CNBC Indonesia NEWS Rabu, 29/06/2022 11:00 WIB. Pernyataan Perdana Menteri Italia Mario Draghi yang menyebut Ketua G20, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah “mengesampingkan” kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT November di Bali mendapat tanggapan Kremlin. Penasehat pemerintah Rusia Yuri Ushakov mengatakan bukan Draghi yang memutuskan kedatangan Putin. “Presiden Widodo mengesampingkannya,” kata Draghi kepada wartawan di akhir KTT G7 Jerman, di mana Jokowi diundang sebagai tamu, Selasa. “Dia (Putin) tidak akan datang (langsung) ... Apa yang mungkin terjadi adalah partisipasi jarak jauh, kita lihat saja nanti,” tambah Draghi. Menteri Luar Negeri Italia Mario Draghi mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tak akan menghadiri pertemuan puncak (KTT) G20 di Bali, November mendatang. Draghi  memaparkan hal itu dikatakan sendiri oleh Presiden Jokowi dalam KTT G7 di Jerman. Draghi mengatakan, Putin tak akan datang langsung ke pertemuan G20 Bali. Mungkin saja, ia hadir, tapi melalui partisipasi jarak jauh. Komentar Draghi langsung mendapatkan tanggapan dari Kremlin. Penasehat pemerintah Rusia Yuri Ushakov mengatakan, bukan Draghi yang memutuskan kedatangan Putin. “Kami telah menerima undangan dan kami telah menanggapinya dengan positif,” tegas Ushakov, menurut kantor berita Rusia Interfax, dikutip AFP, Rabu (29/6/2022). “Ya, kami telah mengonfirmasi (undangan), partisipasi kami (di KTT G20 Bali) sudah pasti,” ucap Ushakov kepada wartawan di Moskow, Senin (27/6/2022). Rusia, lanjut Ushakov, tetap tertarik berpartisipasi dalam KTT di mana Putin telah diundang untuk hadir secara langsung. Dari jejak digital diketahui, “Jokowi: Presiden Putin Nyatakan Siap Hadir KTT G20 di Bali” (29 Apr 2022, 17:41 WIB) seperti dilansir Liputan6.com. Perhelatan G20 akan dilangsungkan di Bali pada November 2022. Presiden Jokowi mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bakal hadir langsung dalam pertemuan tersebut. “Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir,” kata Jokowi dalam keterangan persnya kepada awak media, Jumat (29/4/2022). Komentar Draghi atas info langsung dari Jokowi terlacak. Sesuai petunjuk waktu kejadiannya adalah sebelum Jokowi sampai di Moskow dan ketemu langsung dengan Putin. Pada kesempatan lain, Jokowi mengatakan, kabar kehadiran Putin untuk hadir, diperoleh Jokowi usai keduanya melakukan sambungan telepon. Selain memberi konfirmasi kehadiran. “Bertukar pandangan melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin @KremlinRussia_E membahas tentang situasi di Ukraina serta kerja sama G20,” kata Jokowi dikutip dalam akun twitternya, Jumat (29/4/2022). Menariknya, yang menjadi fokus perhatian kita adalah info yang diterima Draghi dan membuat kemarahan Rusia. Sedangkan Draghi menerima info langsung tentang ketidak-hadiran Putin justru langsung dari Jokowi. Kemungkinan yang terjadi pada diplomasi itu, Draghi salah dengar ucapan Jakowi (opsi ini sepertinya sangat kecil terjadi) atau Jokowi terburu-buru hanya untuk menyenangkan Italia, sengaja memberi info yang salah. Opsi ketiga hanya tebakan Jokowi mungkin Putin tidak akan hadir secara fisik. Opsi ketiga mungkin memang ada petunjuk dari Kremlin bahwa meski begitu, Ushakov belum bisa memastikan apakah Putin akan menghadiri KTT G20 itu langsung atau melalui daring. “Saat ini, mereka (Indonesia) telah mengundang partisipasi secara personal, tapi masih banyak waktu. Saya harap di tengah situasi pandemi seperti ini akan tetap bisa menghadiri forum penting seperti ini secara tatap muka. Saya menghindari berspekulasi,” ucap Ushakov lagi. Kalau ucapan Jokowi bahwa Putin akan hadir langsung (kalau ditafsirkan secara fisik), artinya Jokowi tergesa-gesa dan kurang hati-hati berdiplomasi menyampaikan pesan yang belum pasti kepada Draghi. Atau Jokowi ada maksud lain yang kita belum mengetahui. Kemarahan Kremlin ke Italia, yang mungkin bisa kita katakan diduga kuat  adanya Diplomasi yang kurang tenang oleh Jokowi. Kalau benar itu yang terjadi, maka wajar terjadinya kemarahan Rusia kepada Italia. AS mengancam tak akan hadir dalam rangkaian G20 tahun ini jika delegasi Rusia, terutama Presiden Vladimir Putin, masih ikut serta dalam KTT yang akan berlangsung pada November mendatang. Meski begitu, Indonesia masih berupaya mengundang seluruh anggota G20, termasuk Rusia, ke KTT di Bali nanti. (*)

Saat Guru Madrasah Melawan Diskriminasi

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 15:52:41 0

  Nah, dengan demikian dipastikan kepala madrasah tidak akan mengizinkan permohonan cuti itu. Jadi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, guru harus tetap bekerja. Harus tetap mengajar. Oleh: Djony Edward, Wartawan Senior SEBUAH peraturan diskriminatif baru-baru ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag). Lewat Surat Edaran Nomor B-1139.1/DJ.I/Dt.I.I/06/2022 tentang Libur Akhir Semester pada Madrasah, Kemenag mewajibkan guru ASN masuk kerja saat libur semester. Karuan saja sang guru madrasah protes. Lewat sebuah petisi berisi protes guru madrasah kepada Ditjen Pendis Kemenag pun dilayangkan. Salah satu yang dipersoalkan adalah poin mengenai guru madrasah sebagai ASN selama libur semester tetap masuk kerja seperti biasa. Disebutkan dalam edaran tersebut meminta agar guru madrasah yang berstatus ASN wajib masuk kerja seperti biasa saat libur semester. “Apakah Perdirjen Pendis Nomor 1 Tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi? Setau kami Perdirjen Pendis tersebut sampai saat ini kami masih pedomani dan sampai saat ini juga Perdirjen tersebut belum dicabut,” tulis petisi tersebut. Dalam petisi itu, tertulis juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Pasal 315. Pasal itu menuliskan, PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan. Artinya, cuti tersebut merupakan tambahan hak bagi guru, bukan menggugurkan libur semester atau akademik. \"Jadi kami mohon untuk meninjau kembali SE yang telah dikuluarkan,\" bunyi petisi tersebut. Tak berhenti di situ, para guru juga melakukan protes melalui komentar di unggahan Instagram Ditjen Pendis Kemenag.  “Tolong sampaikan pada pemangku kebijakan, perdana terjadi guru disuruh tetep ABSEN ketika libur semester, alias ttp masuk disaat anak2 sekolah libur... Tolong perhatikan mental kami, kami jg butuh healing, kami berhadapan dgn anak didik, kalo stress gmn mau kasih energi positif ke anak, sdngkan guru nya stress krn sudah jauh dr keluarga, baru ketemu sehari disuruh kembali di satker... Sedangkan cuti tahunan 12 hari, kami kerja dari SENIN - SABTU... Itu tidak sebanding dgn ASN 5 HARI KERJA, PERBULAN 4 HARI LIBUR X 12 BULAN... PLUS CUTI TAHUNAN... Dzolim bgt min.. semoga para pemangku kebijakan tetap sehat dan bahagia dunia akhirat, karna ternyata doa orang-orang yg didzolimi itu sepertinya tidak mempan pada orang-orang pemilik kekuasaan ???? #hanyamenyampaikansuarahati,” ujar salah satu komentar.  “Mohon klarifikasi surat edaran mengenai guru tidak libur semester min? Mohon pengertiannya min kami yg jauh dari keluarga... tahun lalu tidak seperti ini min... knp skrg bgtu?,\" ungkap komentar lainnya. “Kembalikan hak libur semester guru madrasah.... Kalau liburan mau disamakan dengan kantor... Samakan juga hari kerjanya... Samakan juga tukinnya...,” tulis warganet lain.  “Dalam 1 bulan kami sebagai guru 24 hari kerja, minggu libur. Bahkan kami pulang sore untuk mempersiapkan kegiatan lain seperti ekstrakulikuler, dsb. Kemudian selain guru yaitu 20 hari karena 5 hari kerja. Ketika satu semester 6×24 = 144. Kemudian yang 5 hari kerja 6×20 = 120. Selisih 24 hari. Lantas bagaimana yang 24 hari ??” tulis salah satu komentar.  Letak diskriminasinya adalah, guru PNS lulusan sarjana S1 atau S2 dapat sisa Tukin madrasah, ada yang dapat Rp100.000 ada juga yang tidak dapat. Tapi, PNS office boy (OB) seperti tukang sapu, malah dapat Tukin Rp300.000 sesuai golongan. Dikatakan alasannya sertifikasi, padahal sertifikasi diberikan juga kepada guru swasta. Landasan hukum sertifikasi berbeda dengan Tukin, sertifikasi mengacu UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Dengan demikian, tidak sama dan tidak sejajar antara Tukin dan sertifikasi. Kalau sama, apa OB swasta dapat Tukin? Ternyata Tidak Dapat. Lalu sertifikasi juga ditempuh harus lewat ujian, lewat Penilaian Kinerja Guru (PKG). Kalau Tukin tidak ada ujiannya. Tidak ada PKG-nya Berbeda dengan guru PNS dan PNS OB DKI Jakarta, mereka 100% dapat sertifikasi, juga Tunjangan Kinerja (TKD) 100%. Bedanya Tukin OB bisa dapat 100%, hanya saja tanpa sertifikasi karena bukan guru, tidak masuk dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Dengan demikian, Surat Edaran Dirjen Pendis Kemenag itu tampaknya untuk menyiksa guru PNS, agar guru PNS kerja terus tanpa libur. Ngajar terus, kerja terus. Coba perhatikan Surat Edaran itu isinya antara lain menghapuskan liburan semester 1 dan semester 2. Otomatis sudah tidak ada lagi guru libur selama murid libur, selama kegiatan sekolah libur. Libur baru ada jika Guru PNS minta cuti tahunan 12 hari di saat-saat sekolah aktif, di saat-saat murid belajar di kelas. Jika minta cutipun Wajib mengajukan permohonan pada Kepala Madrasah. Nah, apa mungkin kepala sekolah mengizinkan guru cuti libur di saat murid ada di kelas? Apalagi kepala sekolah biasanya sangat khawatir akan terjadi apa-apa dikelas kalau tidak ada gurunya. Karena gurunya sedang minta cuti tahunan. Jelas kalau ada apa-apa pada murid, kepala madrasah yang akan disalahkan. Nah, dengan demikian dipastikan kepala madrasah tidak akan mengizinkan permohonan cuti itu. Jadi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, guru harus tetap bekerja. Harus tetap mengajar. Lantas dimana kemanusian sang guru kalau dipaksa untuk terus mengajar, dipaksa terus bekerja? Memang sudah seharusnya Pemerintah menghentikan diskriminasi yang membuat guru seperti pekerja rodi, seperi romusha. Kalau Pemerintah tak mampu menghentikan diskriminasi ini, tentu guru lah yang harus melawan, walaupun baru sebatas perlawanan petisi. (*)  

Jokowi Lakukan Blunder Diplomatik, Impian Jadi Sekjen PBB Ambyar

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 15:30:22 0

Jakarta, FNN - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia selama sepekan terakhir terus mejadi sorotan berbagai pihak. Apalagi melihat sikap Ukraina yang seolah menyangkal bahwa Jokowi dititipin pesan oleh Presiden Volodymyr Zelensky untuk disampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Jika demikian, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah Jokowi melakukan blunder diplomatik? Dalam persoalan ini siapa yang benar atau salah akan terus berlanjut, yang tergantung dari sudut pandang kepentingan siapa, pemuja Jokowi pasti akan terus menggaungkan mimpi Jokowi itu seperti menerima hadiah Nobel bahkan layak menjadi Sekretaris Jenderal PBB karena berhasil mendamaikan Rusia dan Ukraina. Sebaliknya bagi haters pembenci dari Jokowim, peristiwa ini menjadi semacam justifikasi yang tidak terbantahkan bahwa Presiden Jokowi memang senang ngibul. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Senin (4/1/22), ada satu hal yang lebih serius lagi selain apakah yang satu ngibul atau tidak, yaitu persoalan terselenggaranya pertemuan G20 yang akan berlangsung pada November mendatang di Bali. Hersu menjelaskan sukses tidaknya pertemuan itu akan menjadi pertaruhan politik Jokowi di dalam maupun di luar negeri sebagai presiden atau Ketua G20, yakni tempat berhimpunnya dua puluh negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Jokowi berkepentingan agar semua negara yang tergabung dalam G20 itu bisa hadir. Sebagai presidensi dari G20 Jokowi harus pandai memainkan perannya dalam dua kekuatan blog besar tadi. Dalam konteks inilah sesungguhnya perjalanan Jokowi menghadiri pertemuan negara-negara G7 di Jerman dan kemudian dilanjutkan ke Ukraina dan Rusia. Secara sederhana sesungguhnya perjalanan Presiden Jokowi itu seharusnya hanya membawa dua misi penting saja. Pertama, meyakinkan negara-negara anggota G7 untuk tetap hadir dalam pertemuan G20 di Bali. Kedua, membuka blokade ekonomi Rusia yang mengakibatkan impor gandum dari Ukraina terhenti. Karena itulah perjalanan Jokowi ke Ukraina menjadi sangat penting. Kenapa? Karena 20% impor gandum Indonesia berasal dari Ukraina tetapi Ukraina juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau Rusia tidak membuka blokadenya. Misi Jokowi ini menjadi acakadut dan jadi bahan tertawaan karena adanya agenda tambahan berupa keinginan Jokowi untuk berperan menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia. “Inilah saya kira dilema yang bakal dihadapi oleh Jokowi menjadi pertaruhan politik yang sangat serius ya alih-alih kunjungannya ke Ukraina dan Moskow tadi berhasil membujuk kedua negara untuk hadir (di Bali), malah justru bisa menimbulkan komplikasi tersendiri dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Ukraina karena ada bantahan dari Ukraina,” ungkap Hersubeno. “Dan juga sebaliknya tadi, bagi Rusia ini juga bisa menjadi persoalan kalau Jokowi kelihatan terlalu bersemangat untuk menghadirkan Ukraina,” ujar lanjut wartawan senior FNN itu. (Ida/Lia)

Front Kedaulatan Negara Dideklarasikan: Tritura Kembali Disuarakan

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 15:11:53 0

Jakarta, FNN – Front Kedaulatan Negara (FKN), Mengawal Eksistensi dan Masa Depan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dideklarasikan di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022. FKN lahir setelah melihat realitas pahit yang mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI selama delapan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Deklarasi dibacakan oleh Prof. Mohammad Daniel Rasyid (Surabaya). Mantan penasihat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abdullah Hehamahua yang menjadi Koordinator FKN, terlebih dahulu membacakan siaran pers. Sejumlah tokoh hadir dalam acara yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu. Diantaranya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, Dr. Teuku Hasanuddin Yusuf (Aceh) dan perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah, Presiden PPMI, dari Lampung dan juga sejumlah ibu atau emak-emak. FKN melihat lima ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan NKRI selama delapan tahun pemerintahan Jokowi. Pertama, semakin membubungnya utang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp 17.000 triliun, terdiri dari Rp 7.000 triliun utang pemerintah, Rp 6.000 triliun utang BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Rp 4.000 triliun utang swasta. “Gurita utang yang tidak disertai tatakelola yang benar dan kemampuan bayar yang memadai akan membawa NKRI pada kebangkrutan seperti terjadi pada Srilangka dan beberapa negara lain. Belenggu utang asing yang sedemikian rupa pada gilirannya mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI,” kata Abdullah Hehamahua. Kedua, terus merajalelanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan para penyelenggara negara di segela level, utamanya di pusat-pusat kekuasaan. Revisi UU KPK nampak jelas sebagai upaya pemandulan terhadap gerak langkah komisi antirasuah dalam memberantas KKN. Ketiga, dominasi oligarki yang semakin sistematik, terstruktur dan masif, serta menyebar ke segenap aspek kehidupan masyarakat, yang membuat kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara terasa pengab dan sempit. Hegemoni media massa, perilaku parpol yang bagaikan paduan suara, dan kelangkaan minyak goreng (migor) yang berbulan-bulan adalah beberapa contoh betapa kuatnya cengkeraman oligarki sudah sedemikian membelenggu. Keempat, gelombang TKA (Tenaga Kerja Asing), khususnya dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang merambah berbagai bidang pekerjaan, termasuk pekerjaan bidang tukang yang semestinya menjadi hak rakyat Indonesia, di tengah badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang melanda dunia usaha serta melemahnya daya beli rakyat sangat mengancam kehidupan ekonomi masyarakat. “Fakta bahwa para TKA asal Tiongkok itu rata-rata sudah mengikuti Wajib Militer (Wamil) selama dua tahun di negaranya, semakin menambah ancaman terhadap eksistensi dan kedaulatan NKRI,” ujar Abdullah. Kelima, pembiaran terhadap perilaku sosial yang merusak moralitas bangsa seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender). Saat ini, LGBT bukan sekedar penyimpangan seksual, tetapi telah berubah menjadi gerakan (movement) yang berhasyrat memperbesar dan memperluas pengikutnya. Hal itu sangat mengancam masa depan bangsa. Melihat semua ancaman nyata yang sudah di depan mata itu, mereka yang tergabung dalam FKN menyerukan kepada penyelenggara supaya melakukan tiga hal atau Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Pertama, turunkan harga-harga kebutuhan hidup yang sangat mencekik rakyat seperti telur, migor, cabai, daging, ayam dan lainnya. Kedua, stop utang luar negeri yang membelenggu negara dan rakyat. Ketiga, stop TKA dari RRT. (M. Anwar Ibrahim/FNN).

Negara Berdasarkan Pancasila Itulah Khilafah Model Indonesia

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 14:22:20 0

Perjuangan umat Islam dalam sejarah telah mencatat Resolusi Jihad Umat Islam untuk mempertahankan Negara Proklamasi. Dengan heroik perang 10 Nopember 1945 yang mengorbankan ribuan syuhada. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KHILAFAH menjadi momok di negeri ini seakan sudah menjadi endemi musuh bersama yang harus dilawan dan dimusnahkan. Sejarah sebelum ada negara Indonesia, ada Kerajaan Islam Mataram adalah khilafah. Gubernur DIY sekaligus Sultan Kasultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwana X mengatakan bahwa Keraton Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Khilafah Turki Utsmani. Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa, ditandai penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka’bah bertuliskan La Ilaha Illa Allah dan bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasul Allah. “Hingga kini (kedua bendera itu) masih tersimpan baik di Keraton Jogja,” paparnya. “Dalam arti Kesultanan Ngayogyakarta adalah kekhilafahan yang masih eksis di bumi pertiwi,” tambahnya. Kiai Mbeling Emha Ainur Najib alias Cak Nun mengatakan, konsep khilafah sejatinya murni buatan Allah, sehingga, dia meminta umat Islam jangan memusuhi konsep tersebut, apalagi sampai melabeli dirinya sebagai anti-khilafah. Saat ini, kata Cak Nun, banyak masyarakat Indonesia yang membenci konsep khilafah tanpa memahami arti sebenarnya. Tidak sedikit dari mereka yang memaknai khilafah berdasarkan pemikiran HTI. Padahal, bisa jadi, hal itu keliru, alias tidak benar. “Saat ini banyak yang bertengkar karena agama. Sampai-sampai Indonesia ini anti-Khilafah. Seolah-olah mereka betul-betul anti-Allah,” ujar Cak Nun. Cak Nun juga bertanya-tanya, sejak kapan khilafah dimaknai sebagai sistem negara? Padahal saat konsep tersebut diturunkan, dunia belum mengenal negara, melainkan hanya kerajaan. Kesalahan umat Islam menafsirkan makna ‘khilafah’ itu, menurut Cak Nun, sangat berbahaya. “Terus akhirnya Indonesia anti-khilafah sebagai bentuk negara. Kudunya bahasanya jangan begitu. (Kamu bisa bilang), kami tidak setuju pada tafsir HTI terhadap konsep khilafah, jangan khilafahnya yang kamu salahkan. Kalau khilafah yang disalahkan bisa murtad kita terhadap Allah,” tegas Cak Nun. Sekarang ini, khilafah menjadi stempel pada siapa saja yang mendukungnya dan pemerintah sudah menjadikan Khilafah akan menghancurkan sistem bernegara di Indonesia. Kajian kami di Rumah Pancasila justru negara berdasarkan Pancasila itulah model Khilafah yang oleh pendiri negeri ini bukan bendera Islam yang dikerek tetapi apinya Islam yang dimasukan di dalam Pancasila. Khilafah dasarnya Tauhid dan sistemnya majelis sedang negara berdasarkan Pancasila dasarnya Ke Tuhanan Yang Maha Esa (Tauhid ) sistemnya MPR (Majelis). Khilafah menjalankan Syariah Islam. Sedang di negara berdasarkan Pancasila Syariah Islam dijalankan yaitu mulai dari pendidikan dijalankan dengan model Syariah dari TPQ sampai perguruan tinggi ada. Kehidupan muamala juga diatur kawin cerai, bagi waris, waqof, bahkan ada pengadilan agama Islam. Soal ibadah, pemerintah ikut mengatur, haji, umroh, hari-hari besar Islam juga diatur sesuai syariah. Ekonomi yang sedang berkembang sekarang adalah ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah. Jadi yang belum dijalankan itu adalah Qsos, potong tangan, penggal kepala, itu urusan pemerintah, bukan urusan umat. Jadi, jelas Negara berdasarkan Pancasila itu adalah Khilafah Model Nusantara. Harusnya pemerintah membangun narasi yang lebih pada persatuan bangsa bukan menstikma Islam dengan Khilafah dianggap Radikal bahkan teroris dan tidak boleh ada di bumi Nusantara. Harusnya para petinggi negeri ini membaca sejarah dan melakukan dialog melakukan kajian kajian yang membangun narasi tidak pecah belah pada umat Islam. Justru cara cara stikma Isamophobhia menjadi bangsa ini tidak utuh, jelas bertentangan dengan persatuan Indonesia. Bukan Khilafah yang menjadikan ancaman bagi bangsa ini. Sebab Khilafah bisa menginspirasi Pancasila. Mengapa begitu? Khilafah itu bicara tentang Tuhan, Manusia dan Alam semesta. Manusia diciptakan Allah sebagai Khalifathulloh dengan tugas memimpin untuk menjaga alam raya. Pancasila juga bicara tentang Tuhan, Manusia dan Alam semesta. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bicara tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, bukan dzat Tuhan. Kemanusiaan Yang Adil dan beradab. Bicara tentang manusia harus bisa Adil, jika manusia Indonesia bisa adil maka akan mampu membangun peradaban. Persatuan Indonesia adalah bicara tentang alam semesta. Tentang persatuan tanah air. Bagi para pemerhati Pancasila dan pembela Pancasila tentu sangat paham amandemen UUD 1945 sesunguhnya Pancasila tidak menjadi dasar negara lagi. Digantinya sistem MPR menjadi sistem presidensial jelas bertentangan dengan Pancasila. Mengapa? Pancasila sebagai dasar negara itu sistemnya permusyawaratan perwakilan, sehingga kedaulatan rakyat dijalankan oleh MPR, maka di MPR itulah duduk utusan-utusan dari golongan atas nama kedaulatan rakyat. Kemudian disusunlah politik yang dikehendaki rakyat yang disebut GBHN. Setelah GBHN tersusun, kemudian dipilih presiden untuk menjalankan GBHN. Maka presiden adalah mandataris MPR. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya. Presiden petugas partai adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Sistem presidensial adalah sistem individual liberalisme, kekuasaan diperebutkan kalah menang, banyak-banyakan suara, pertarungan, maka lahir mayoritas yang menang minoritas yang kalah. Sistem ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Mengapa? Sebab Bhineka Tunggal Ika itu sistemnya keterwakilan, bukan keterpilihan. Model demokrasi liberal adalah banyak-banyakan suara, maka minoritas tidak akan pernah terwakili. Padahal Bhineeka Tunggal Ika itu semua elemen bangsa harus terwakili. Sebab negara didirikan semua untuk semua, bukan untuk golongan oligarki yang kaya raya, bukan untuk golongan partai yang berkuasa. Pemilu kali ini juga praktek dari demokrasi liberal dan bisa kita rasakan terpinggirkannya Pancasila, bahkan bangsa ini menjadi munafik dikatakan Pancasila yang basisnya kebersamaan, kolektivisme, tolong menolong, gotong royong, musyawarah perwakilan. Tetapi yang dijalankan justru demokrasi liberal yang basisnya individualisme, pertarungan, kalah menang, kuat-kuatan, banyak-banyakan suara. Pancasila itu bukan kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kalah menang, kuat-kuatan. Pancasila itu bukan sistem Presidensial yang basisnya individualisme. Tapi Pancasila itu permusyawaratan perwakilan, onok rembuk yo dirembuk. Bukan kekuasaan menghalalkan segala cara, berbohong, tidak jujur, curang. Rasanya jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena pemilu dijalankan dengan kecurangan, memang secara formal bisa saja mengatakan kalau nggak puas selesaikan di MK. Pengalaman sudah terbukti tetap saja tidak ada keadilan. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah bermufakat, bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, – tetapi “semua buat semua“….” Karena negara ini didirikan semua untuk semua maka sistem negara yang cocok dengan itu adalah keterwakilan, bukan keterpilihan. Artinya, semua elemen bangsa harus terwakili. Oleh sebab itu sistem MPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyatlah yang sesuai dengan setiap kelompok rakyat terwakili yang kemudian disebut utusan golongan. …..”Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, — maaf beribu-ribu maaf, ke-Islaman saya jauh belum sempurna, — tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan, hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sini lah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggautanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya di atas bibir saja. Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah di dalam sidang ini berapa % yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat…..” Apa yang dipidatokan Bung Karno 1 Juni 1945 rupanya masih relevan di hari ini. Kita bisa melihat dengan kenyataan umat Islam semakin tidak terwakili di parlemen suaranya. Sementara apa yang sudah dihasilkan DPRD dengan perda Syariah harus dibatalkan oleh pemerintah, sebab ketidakpahaman pemerintah terhadap negara berdasarkan Pancasila. Padahal, Islam punya cita-cita yang harus diperjuangkan. Islam punya tata cara dan hukum Islam yang menjadi pegangan hidup setiap umat Islam, yaitu hukum Allah. Karena banyak elit penguasa yang sebenarnya tidak mengerti Islam, seperti yang dimengerti Bung Karno, maka setiap perjuangan umat Islam distigma radikal. Kemudian dengan keji Pancasila ditabrakan dengan isyu Khilafah. Padahal hak hidup hukum Allah di negara Pancasila tidak bertentangan, bahkan pasal 29 UUD 1945 menjaminnya. Rasanya bangsa ini terutama elit dan pemimpin perlu melakukan perenungan. Melakukan kontempelasi dalam menyikapi keadaan bangsa pada akhir-akhir ini yang menuju kehancuran dengan isu “Khilafah ”. Padahal kehancuran bangsa ini bercerai-berai akibat Pancasila diganti dengan Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Penulis tidak bisa membayangkan jika negeri ini akhirnya harus di-Balkan-kan. Artinya skenario amandemen UUD 1945 akan berujung dengan pecahnya Indonesia. Perjuangan umat Islam dalam sejarah telah mencatat Resolusi Jihad Umat Islam untuk mempertahankan Negara Proklamasi. Dengan heroik perang 10 Nopember 1945 yang mengorbankan ribuan syuhada. Indonesia mendekati kehancurannya, yang dipicu oleh demokrasi Liberal dan Kapitalisme. Bangsa ini di dalam persimpangan jalan. Karena tidak ada lagi rasa senasib dan sepenangunggan sesama anak bangsa. Semua ini akibat dijalankannya Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Jadi logika akal sehat bukan Khilafah yang menjadi musuh menghadirkan Negara Indonesia, tetapi individualisme, liberalisme, kapitalisme yang akan menghancurkan Indonesia sadarkah kita sebagai bangsa Indonesia? (*)

Merawat Kearifan Semesta

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 11:04:00 0

Kisah sedih paling singkat: ketika seseorang pergi ke neraka dan tidak menjumpai teman-temannya, ia pun bertanya kepada malaikat tentang mereka, jawabnya, “Mereka telah bertobat sesudah engkau meninggal dunia.” Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ORANG bijak berkata, “Kata-kata mutiara adalah kalimat-kalimat pendek dari pengalaman hidup yang panjang.” Kata-kata mutiara itu mencakup adagium, aforisme, proverb, amsal, ibarat, maksim, perumpamaan, maupun pepatah. Kata mutiara tersebut lahir dari pengalaman dan pengamatan pribadi maupun pengalaman kolektif yang mengandung pesan tertentu. Bilamana pengalaman itu baik, maka ia mengandung pesan untuk diikuti, dan dilakukan, hingga memperoleh hal-hal positif yang diharapkan. Demikian pula yang sebaliknya, bila pengalaman tersebut buruk, maka ia mengandung pesan untuk dijauhi, dihindarkan, dan ditinggalkan, supaya tidak menemui dampak negatifnya. Sesuai dengan asal usulnya, kata mutiara menyangkut berbagai aspek dan ranah kehidupan manusia. Tentang pengalaman, orang Barat berkata, “Experience is the best teacher - pengalaman adalah guru yang terbaik.” Ungkapan ini mengandung pesan agar orang pandai-pandai mengambil pelajaran dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Bila ingin sukses, maka perhatikanlah dan titilah langkah-langkah orang dalam menggapai kesuksesan. Bila tidak ingin gagal, maka jangan ikuti jejak dan langkah yang mengantarkan seseorang pada kejatuhan. Jangan terkejut bagaimana seseorang jatuh; kagumlah bagaimana seseorang meraih sukses. Bilamana berjumpa dengan orang yang sukses dan mengagumkan, ketahuilah bahwa ia telah melakukan apa yang belum engkau lakukan. Tentang potensi/kemampuan terpendam akal manusia, orang bijak berkata bahwasanya, “Otak manusia ibarat raksasa tidur”; “Rata-rata manusia hanya mengembangkan 10 % daya akalnya”; “Otak manusia seperti adonan beton, bila tidak diaduk-aduk terus-menerus niscaya membeku.” Tentang kesempatan, orang berkata, “The time is money”; “Tak akan kembali waktu yang telah berlalu”; “Sebagaimana setiap gram emas demikian berharga, begitu pulalah setiap jam waktu kita”; “Jangan tunda pekerjaan hingga besok, karena hari esok datang dengan tugas-tugas yang lainnya”; “Pembeda orang yang sukses dengan yang lainnya adalah kepiawaiannya mengatur waktu”; “Jangan kacaukan waktu!” Salah satu resep sukses ialah tekad yang kuat. Orang bijak berkata, “Where there is a will there is a way”; “Aku akan meniti segala jalan menuju kesuksesan. Bila menemui jalan buntu, aku akan membuat jalan baru.” Semua orang berpotensi untuk meraih prestasi. “You can if you think you can.” Bakat ialah kesabaran dan ketekunan yang lama. Mendengar saja tidak sama dengan melihat, apalagi mencoba dan melakukannya. Pengalaman membuktikan bahwa kita tidak banyak belajar dari pengalaman. “What I hear I forget, what I see I remember, what I do I understand.” - What is the secret of success? + Right decisions. - How do you make right decisions? + Experience. - How do you gain experience? + Wrong decisions. Salah satu pengalaman menunjukkan bahwa yang bengkok tidak akan dipukul, justru yang lurus akan dihantam terus. Seorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan para munafik laknat. Hukuman bagi orang yang mengikuti pemimpin yang suka berbohong, karena ia ikut mengukuhkan kedurhakaan dan kebohongan itu. Kita menghukum maling-maling kecil, dan menunjuk maling-maling besar untuk bekerja di pemerintahan. Tugas pers bukanlah untuk menjilat penguasa, tetapi untuk mengkritik yang sedang berkuasa. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah abdi negara, bukan abdi pemerintah, dan bukan pula abdi penguasa. ASN mitra kritis Pemerintah. A good song is not based on how many people like it, but on how many memories and feelings you get. Dengan memberi kita menerima. Saya percaya bahwa setiap orang akan bahagia bila berbuat baik kepada sesama. Seven quick happiness tips: (1) don\'t listen to gosip; (2) ignore what people say about you; (3) design your own life; (4) look for the good in every situation; (5) develop attitude of gratitude; (6) lough more; (7) once it\'s part, let it go. Mempersembahkan kebaikan tidak bisa dihalangi oleh kesulitan dan himpitan. Burung sejenis akan hinggap di dahan yang sama. Pekerjaan paling sulit ialah berkata “tidak” kepada pihak yang mengutangi. Seorang bodoh selalu berpikir ia bijak, tetapi seorang bijak tahu bahwa dirinya seorang bodoh. Segalanya bermula dari pikiran. Pikiran membuahkan perkataan. Perkataan membuahkan perbuatan. Perbuatan membuahkan kebiasaan. Kebiasaan membuahkan kepribadian. Kepribadian membuahkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Uang dapat menaklukkan apa saja, siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa pangkat, jabatan, dan kekayaan, serta ilmu pengetahuan yang kau miliki. Kisah sedih paling singkat: ketika seseorang pergi ke neraka dan tidak menjumpai teman-temannya, ia pun bertanya kepada malaikat tentang mereka, jawabnya, “Mereka telah bertobat sesudah engkau meninggal dunia.” Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Bila Anda menyampaikan kebenaran, maka akan Anda temukan dua reaksi yang berbeda; yang bijak akan merenung, dan yang bodoh akan tersinggung. (*)

Pelihara Oligarki: Pejabat Kaya, Rakyat Kere

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 10:32:21 0

Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, ya kita akan terus-menerus berada dalam situasi seperti hari ini. APBN defisit. Kemudian ditutupi dengan Utang Luar Negeri. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia PARA pendiri bangsa telah menyusun redaksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan sangat cermat. Sebab pasal tersebut, dalam naskah asli UUD 1945 ditulis dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Artinya sangat jelas, bahwa orientasi perekonomian bangsa ini mutlak dan wajib menyejahterakan rakyat. Apalagi salah satu cita-cita nasional bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Oleh karena itu, tertulis dengan sangat jelas pada Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), bahwa norma dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam (SDA) didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena SDA harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.Konsepsi ini sama dan sebangun dengan konsepsi Islam dalam memandang SDA. Dalam Islam, komoditas kepemilikan publik atau public goods tersebut meliputi air, ladang atau hutan milik negara, serta api, yaitu energi baik mineral, batubara, panas bumi, angin, maupun minyak dan gas. Semua itu harus dikuasai Negara. Bahkan, dalam hadits Riwayat Ahmad, diharamkan harganya. Artinya, tidak boleh dikomersilkan menjadi Commercial Goods. Seperti tertulis dalam Hadist Riwayat Ahmad, yang artinya \'Umat Islam itu sama-sama membutuhkan untuk berserikat atas tiga hal, yaitu air, ladang, dan api dan atas ketiganya diharamkan harganya.\'Jadi, jelas bahwa air, hutan, dan api atau energi itu merupakan Infrastruktur penyangga kehidupan rakyat, yang tidak boleh dikomersialkan atau dijual ke pribadi-pribadi perorangan yang kemudian dikomersialkan menjadi bisnis pribadi.Contoh konkrit dalam perspektif di atas adalah bagaimana Sahabat Usman bin Affan berusaha membeli sumur air milik seorang Yahudi di Madinah saat itu. Kemudian setelah dibeli, dia gratiskan airnya untuk seluruh penduduk Madinah, sehingga sampai hari ini sumur itu dikenal dengan nama sumur Usman.Karena memang komoditas publik itu harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Pertanyaannya, bukankah Indonesia sangat kaya dengan SDA mineral? Di mana di dalamnya terdapat emas, perak, timah, tembaga, nikel, bauksit, pasir besi dan lain-lain.Bukankah Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam batubara? Bukankah belasan juta hektar hutan di Indonesia telah berubah menjadi perkebunan sawit?Tapi mengapa Lembaga Internasional OXFAM yang meneliti tentang ketimpangan sosial dan gap kekayaan menyatakan bahwa harta dari empat orang terkaya di Indonesia, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia.OXFAM juga mencatat, sejak Amandemen Konstitusi tahun 2002 silam, jumlah miliuner di Indonesia telah meningkat 20 kali lipat. Tapi, kenapa ratusan juta penduduk Indonesia tetap kere?Pasti ada yang salah dengan sistem atau metode yang dipilih oleh bangsa ini dalam mengelola kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini.Indonesia itu punya dua pilihan dalam sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi untuk memperkaya negara dan rakyatnya. Atau, kedua, sistem ekonomi untuk memperkaya oligarki pengusaha yang juga penguasa.Kedua opsi ini tinggal dipilih oleh bangsa Indonesia. Oligarki yang diperkaya memang akan bisa membiayai Pilpres dan menjadikan seseorang sebagai presiden. Tetapi setelah itu, semua kebijakan negara harus menguntungkan dan berpihak kepada mereka.Pilihan kedua itulah yang terjadi di Indonesia, terutama sejak Amandemen Konstitusi 2002 yang menghasilkan sistem Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung. Sehingga, lahirlah bandar-bandar atau cukong pemberi biaya Pilpres dan Pilkada.Akibatnya, SDA negara ini kita berikan kepada mereka dengan skema hak Kelola Tambang dan hak Konsesi Lahan. Negara hanya mendapat uang royalti dan bea pajak ekspor ketika mereka menjual mineral dan hasil bumi kita ke luar negeri.Menurut catatan Saudara Salamudin Daeng, pemerhati masalah energi, disebutkan bahwa hasil produksi Batubara nasional mencapai 610 juta ton atau senilai US$ 158,6 miliar atau dalam rupiah menjadi Rp 2.299 triliun. Jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa membayar seluruh utangnya hanya dalam tempo tujuh tahun lunas.Produksi Sawit sebanyak 47 juta ton atau senilai Rp 950 triliun, maka jika dibagi dua dengan negara, maka pemerintah bisa gratiskan biaya pendidikan dan memberi gaji guru honorer yang layak. Mungkin masih ada sisa dana untuk gratiskan minyak goreng untuk masyarakat kurang mampu.Itu baru dari dua komoditi, batubara dan sawit. Bagaimana yang lain? Coba kita lihat datanya.Masih menurut catatan Salamudin Daeng, Indonesia merupakan produsen tembaga ke-9 terbesar di dunia, urutan pertama produsen nikel terbesar di dunia, urutan ke-13 produsen Bauksit di dunia, urutan ke-2 produksi timah di dunia.Urutan ke-6 produksi emas di dunia, urutan ke-16 produksi perak di dunia, urutan ke-11 produksi gas alam di dunia, urutan ke-4 produsen batubara di dunia, urutan pertama dan terbesar di dunia untuk produksi CPO Sawit, urutan ke-8 penghasil kertas di dunia, urutan ke-22 penghasil minyak di dunia, urutan ke-2 produsen kayu di dunia, dan lain sebagainya.Dan, Indonesia masih memiliki cadangan besar yang meliputi gas alam, batubara, tembaga, emas, timah, bauksit, nikel, timber, dan minyak, serta kekayaan hayati dan biodiversitas yang besar.Tapi, coba kita lihat berapa dana yang masuk ke negara dari royalti dan bea ekspor dari sektor mineral dan batubara. Dari tahun 2014 hingga 2020, berdasarkan data di Kementerian ESDM, dana yang masuk dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor Minerba, setiap tahunnya tidak pernah mencapai Rp 50 Triliun.Kecuali pada tahun 2021 kemarin, di mana harga batubara dan sejumlah komoditas mineral mengalami kenaikan drastis, sehingga tembus 75 triliun rupiah. Itu adalah angka yang disumbang dari sumber daya alam mineral dan batubara.Artinya, sudah termasuk emas, perak, nikel, tembaga dan lain-lain. Padahal hasil produksi batubara nasional saja mencapai Rp 2.299 triliun.Jadi kembali kepada kita, mau memilih sistem ekonomi yang memperkaya negara atau memperkaya oligarki. Tinggal kita putuskan. Tidak ada yang tidak bisa. Kedaulatan negara adalah mutlak dalam mengatur dan mengelola suatu negara yang merdeka.Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain. Karena itu, dalam hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek, yaitu:Yang pertama, kedaulatan yang bersifat eksternal, yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungan dengan negara lain atau kelompok lain, tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.Yang kedua, kedaulatan yang bersifat internal, yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga, cara kerja dan hak membuat aturan dalam menjalankan.Yang ketiga, kedaulatan teritorial, yang berarti kekuasaan penuh yang dimiliki negara atas individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah itu. Baik yang ada di darat, laut maupun udara.Jadi, sekarang tergantung dari leadership kita. Apakah pemimpin kita mau \'memelihara\' dan \'dipelihara\' oleh Oligarki, sehingga tinggal duduk manis dapat saham dan setoran atau memikirkan saat dia dilantik dan membaca sumpah jabatan yang diucapkan dengan menyebut nama Allah.Jika memilih duduk manis dan terima setoran serta punya saham untuk anak cucu dan cicit, ya kita akan terus-menerus berada dalam situasi seperti hari ini. APBN defisit. Kemudian ditutupi dengan Utang Luar Negeri. Kemudian rakyat disuap dengan BLT-BLT untuk sekian puluh juta rakyat dan seterusnya. Meskipun tidak ada satu pihak pun yang bisa mengecek angka itu di lapangan.Oleh karena itu, kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi. Bahwa Sistem Ekonomi Pancasila, yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, yang sudah kita tinggalkan itu, mutlak dan wajib untuk kita kembalikan. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh Oligarki yang rakus menumpuk kekayaan, dan rakyat akan tetap kere. (*)

Haji dan Perbekalan Hidup

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 09:56:17 0

Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation IBADAH haji adalah sebuah ibadah yang memerlukan persiapan yang menyeluruh. Hal itu karena haji merupakan penggambaran kehidupan itu sendiri. Intinya haji itu sejatinya miniatur dari kehidupan itu sendiri. Dan karenanya perbekalan haji juga sejatinnya penggambaran dari perbekalan hidup itu sendiri. Maka sungguh kekeliruan jika persiapan haji sekedar dipahami dengan persiapan finansial. Karena bekal hidup manusia bukan hanya material. Apalagi hanya sekedar finansial. Kehidupan bukan hanya fisikal atau fiskal. Perbekalan dasar hidup manusia itu  mencakup tiga dasar: fisik, akal dan ruh. Demikian pula persiapa haji untuk menunaikan ibadah haji juga mutlak memerlukan tiga hal itu. Selain materi (zaad wa rahilah) juga keilmuan (akal) dan batin (ruh). Sedemikian urgensinya perjalanan itu maka Al-Quran secara khusus telah memerintahkan: “Dan persiapkanlah perbekalan (tazawwaduu). Dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwan”. Kata takwa adalah kata jaami’ (menyeluruh) mencakup ketiga elemen mendasar dari persiapan perjalanan haji tadi. Perbekalan fisik/materi menjadi sangat penting dalam perjalanan haji. Selain karena memang perjalanan yang jauh yang pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar, juga karena perjalanan ini membutuhkan tenaga besar. Pada tahun 2022 ini jika memakai standar Amerika minimal $17,000 atau sekitar 200-an juta Rupiah. Belum lagi biaya-biaya lain seperti hajj fee atau ongkos haji yang mulai diterapkan oleh pemerintah Saudi. Juga harga pembelian kambing atau domba bagi mereka yang berhaji tamattu’ atau qiraan. Bekal fisik juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena dari tahun ke tahun, walau fasilitas semakin membaik, jumlah jamaah juga semakin bertambah. Hal ini menjadikan pelaksanaan ibadah haji juga semakin hari semakin memerlukan perbekalan fisik yang prima. Baik di Mina, di Muzdalifah, bahkan ketika Tawaf dan Sa’i. Perbekalan kedua adalah akal atau keilmuan. Semua ibadah dalam Islam dipersyaratkan untuk dilaksanakan atas dasar ilmu. Maka haji sebagai salah satu Ibadah pokok dalam Islam harus dilaksanakan juga dengan keilmuan. Karenanya ilmu-ilmu dasar tentang pelaksanaan haji menjadi keharusan. Apa saja yang menjadi fardhu, wajib, dan sunnah-sunnah haji. Atau sebaliknya apa yang menjadi larangan, dan jika terjadi pelanggaran apa jalan keluarnya. Tata cara melaksanakan ibadah haji atau lebih dikenal dengan Manasik Haji mendasar sebagai bagian dari perbekalan itu. Rasulullah SAW menegaskan: “khudzu anni manasikakum” (pelajari dariku cara kamu melakukan ibadah haji). Karenanya mempelajari tatacara melaksanakan ibadah haji sesuai sunnah Rasul menjadi keharusan bagi semua calon jamaah. Kalaupun karena satu dan lain hal, ada jamaah yang sangat terbatas dalam memahami tatacaranya, maka pembimbing hajilah yang kemudian mengambil alih tanggung jawab itu. Di sini saya ingatkan pemerintah Indonesia, khususnya Kementrian Agama, agar memilih pembimbing haji bukan asal-asalan. Jangan jadikan tugas pembimbing haji itu sebagai sekedar sarana haji mumpung. Tapi pembimbing haji harus memang berilmu (paham tatacara) dengan semua yang terkait dengan Ibadah haji. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah perbekalan hati atau spiritual preparation. Elemen ini menjadi sangat menentukan. Betapa banyak yang berangkat haji hanya karena punya duit atau punya kesempatan untuk melakukannya. Tapi sesungguhnya batinnya atau hatinya tidak sepenuh siap untuk melakukannya. Jamaah yang seperti inilah yang seringkali ketika berada di tanah haram, prilaku dan pikirannya justeru semakin materialis. Seringkali godaan belanja melebihi semangat ibadahnya. Orang-orang seperti inilah juga yang paling rentang kehilangan kesabaran. Mudah marah bahkan ketika sedang berada di masjidil haram sekalipun. Mereka saling sikut dan menyakiti orang lain, bahkan di saat menjalankan ritualnya. Ibadah tidak jarang justeru jadi jalan memenuhi hawa nafsu. Karenanya persiapan yang paling mendasar dalam perjalanan ini adalah bekal batin atau hati. Hal itu karena perjalanan ini memang adalah “safar ibadah” (perjalanan ibadah) yang mutlak dibangun di atas fondasi niat yang benar. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah: “Semua amalan itu didasarkan kepada niatnya” (hadits). Kesimpulan dari perbekalan hati itu ada pada konsep “tazkiyah” dalam agama. Tazkiyah atau purifikasi hati menjadi tuntutan mendasar sebelum menjalankan ibadah besar ini. Kesimpulannya adalah perjalanan Ibadah haji itu merupakan gambaran kecil dari perbekalan hidup manusia. Dari persiapan fisik (jasad/mal), ilmu atau akal, hingga ke persiapan hati (batin/ruh). Ketiganya mutlak sebagai “zaad” (perbekalan) untuk menjalankan ibadah haji yang efektif. Semoga jamaah haji dimudahkan dan dikaruniai haji mabrur. Amin! New York City, 4 Juli 2022. (*)

Blunder Diplomasi Jokowi di Ukraina Jadi Catatan Dunia

BY FNN Selasa, 05 Juli 2022 09:35:34 0

SABTU-Ahad kemaren heboh luar biasa soal kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia, terutama yang di Ukraina. Karena soal bantahan atas pernyataan Jokowi yang menyebut, dia sudah menyampaikan pesan Presiden Zelensky pada Presiden Vadimir Putin. Tapi kemudian dibantah oleh Juru Bicara Presiden Zelensky yang menyatakan kalau dia mau menyampaikan pesan cukup ngomong sendiri langsung kepada publik. Bagaimana pengamat politik Rocky Gerung melihat semua ini? Berikut wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin (4 Juli 2022). Sekarang ini saya jadi jujur sepakat dengan Jokowi yang selama lima tahun periode pertama jarang sekali ke luar negeri. Jadi, sekali-kalinya ke luar negeri begini jadi heboh. Itu yang menyebabkan kita menganggap bahwa buat apa cari-cari pencitraan itu dengan orang. Kalau kata pepatah, “beli kedondong jangan diborong, kalau melancong jangan berbohong”. Saya kira sepertinya mungkin bukan bohong, tapi cuma lost in translation saja. Iya lost in translation dalam diplomasi musti ada rumusnya tuh. Kan kalau misalnya kita sebut ya biasanya orang muter kalimat itu apakah Anda setuju dengan hak asasi manusia? Diplomat selalu bilang ya kalau di negera kita ya saya musti katakan saya setuju, tapi saya nggak tahu kalau saya bicara di negara Indonesia misalnya. Kan dia muter. Kalimat diplomasi itu musti ada grammer-nya. Bukan sama dengan kalimat relawan. Ini pakai kalimat relawan. Jadi keadaan kita sebetulnya dipantau terus supaya kita mengerti bahwa nggak mungkin Indonesia itu ditinggalkan di dalam forum internasional karena kekuatan kedudukan strategisnya dan jumlah penduduknya. Justru yang strategis itu yang tidak dimanfaatkan oleh Jokowi. Jadi, seolah-olah menganggap bahwa saya punya kemampuan untuk mendamaikan. Oleh karena itu, saya akan datang dulu ke Zelensky lalu ke Putin. Dan kira-kira jalan keluarnya adalah nguping bisikannya Putin atau Zelensky. Tetapi, sebetulnya diplomasi bukan begitu. Diplomasi itu adalah di tingkat pemimpin negara, dia hanya mengucapkan hal yang sudah dibereskan di bawah. Ini dia sendiri yang mau membereskan. Kan ngaco. Jadi sebetulnya kemampuan-kemampuan berbohong itu adalah bagian dari diplomasi. Tetapi, berbohong itu mustinya akibatnya diketahui belakangan, setelah kesepakatan itu dibuat. Ini kesepakatan nggak ada. Lain kalau Zelensky akhirnya bersepakat dengan Putin, lalu nanti Jokowi bocorin sebetulnya bohongnya. Sehingga nggak bisa lagi diklaim. Ini belum terjadi. Soal-soal semacam itu yang saya kira musti kita bereskan. Yang begini ini dampaknya menjadi sangat serius. Kita paham sebenarnya Pak Jokowi satu misinya yang paling utama ke sana adalah menyelamatkan acara G20. Karena di tengah rancangan boikot dari negara-negara Eropa dan Amerika kalau sampai Putin hadir. Kalau kompensasinya mengundang Zelinsky. Yang kedua yaitu soal gandum yang kita memang mengalami persoalan serius dengan blokade pelabuhan oleh Rusia. Sebenarnya kalau dua hal ini, sejauh ini menurut saya Jokowi berhasil. Karena sudah ada komitmen dari Putin dan kemudian Zelensky senang juga. Dia akan berterima kasih kalau sampai blokade gandum itu dibuka karena ini berkaitan dengan ekonomi Ukraina. Selain itu, dalam G7 kemarin, Jerman misalnya juga sudah menyatakan bahwa dia tidak ingin mentorpedo acara G20. Tetapi, problemnya ketika masuk wilayah soal menjadi juru damai, saya kira sejak awal kita juga sudah mengingatkan terlampau tinggilah target jadi juru damai Ukraina dan Rusia. Ya, itu menjadi juru damai kan orang yang ingin mendamaikan dia harus punya moral standing. Itu yang pertama, supaya dianggap bahwa oke ini serius kemanusiaan, walaupun dalam politik tidak ada juru damai yang hanya dengan sekadar kekuatan moral. Selalu ada di belakang itu kemampuan untuk ikut mengancam sebetulnya, ikut memberi tekanan. Nah, kalau Indonesia datang dengan suara ASEAN, misalnya, itu lebih kuat. Atau kawasan yang punya suara. Ini kawasan itu menganggap bahwa Rusia itu ngaco karena melakukan aneksasi. Kalau belum bisa disebut aneksasi, paling tidak dia melakukan penyerangan awal dan itu tidak dianggap oleh hukum internasional sebagai hal yang kita sebut just war. Tetapi, Jokowi tidak ada di dalam komunitas itu. Jadi inisiatif pribadi itu enggak mungkin menghasilkan efek. Kan orang berpikir Anda siapa? Coba Anda bawa kelompok Anda dulu deh supaya pastikan bahwa proksi-proksi itu tidak bersembunyi di balik misi Anda. Jadi ini menjadi mission impossible akhirnya kan. Jokowi akhirnya missing in action. Di dalam percaturan global dia bilang saja. Kalau bangsa Indonesia mungkin ya merasa bahwa Jokowi memang begitu sifatnya, berupaya untuk mencari head line. Tetapi kan dia ditertawakan oleh negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, segala macam. Lagian sudah dibilangin sih. Kira-kira itulah sinopsisnya. Kita akhirnya menemukan bahwa kemampuan diplomasi kita makin lama makin rendah. Jadi bukan ngeledek, kita marah karena kita bakal diledek oleh dunia, apalagi oleh tetangga. Malaysia mungkin lagi ketawa-ketawa itu, Singapore lagi ketawa-ketawa. Kan jengkel kita. Presiden Filipina yang baru mungkin bilang ya mustinya sudahlah selesaikan dulu dalam negeri. Jadi WA di antara kepala negara ASEAN itu justru memalukan kita. Kita bisa bayangin isi WA-nya kan? Ya, saya sepakat. Bener kan, bagaimana muka kita mau ditaruh? Sekali lagi, tetap saja bahwa Jokowi adalah presiden kita, presiden Indonesia. Kan muka kita, di dalam politik luar negeri kalau wajah kita itu disorot, itu artinya kita hight profile atau low profile. Kita hight profile di dalam olok-olok  akhirnya tuh. Sebetulnya Indonesia punya semua kapasitas untuk masuk di dalam meja perundingan awal, kalau tokoh yang maju di situ punya reputasi diplomasi. Itu pentingnya kemarin kita bahas ya mungkin Pak Jokowi minta tolong Pak SBY atau minta tolong Pak JK yang juga punya jabatan sebagai Ketua Palang Merah. Jadi profil itu harusnya dimulai dari grade pertama, baru naik grade kedua. Nah, baru Jokowi datang ke situ. Jadi, sistem itu enggak ada, karena mau cepat-cepat dapat headline. Dan sangat mungkin Jokowi karena lagi kesel sama Ibu Mega, lalu berupaya untuk cari sensasi di luar negeri. Begitu pulang Ibu Mega bilang, eh sudah dibilang petugas doang, mustinya lapor ke saya dulu. Jadi hal-hal semacam itu yang dalam hierarki diplomasi tidak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kejebloslah kita di situ. Malulah muka kita. Tapi ada orang yang nggak tahu malu rupanya, yang tetap ingin membela. Jadi yang Anda usulkan semacam special envoy gitulah ya, utusan khusus. Dan setelah ini mulus mungkin baru Jokowi. Kalau sekarang ini Pak Jokowi seperti terjun bebas gitu ya. Iya, terjun bebas dan parasutnya tidak terbuka. Itu terjun konyol namanya. Dan ya sudah kita anggap saja bahwa itu kecelakaan, tidak usah lagi dibela-bela oleh buzer dan segala macam. Semakin dibela, semakin malu saja kita. Mosok membela sesuatu yang betul-betul absurd, yang akhirnya jadi pertengkaran internasional. Yang benar dibisikin atau titipan. Aset politik luar negeri kita akhirnya dipermainkan dan jadi barang rongsokan di dalam global politics. Saya kira justru di sini yang dapat games banyak itu Presiden Putin. Karena kita lihat bagaimana cantiknya mereka mempermainkan ketika juru bicara Zelensky membantah soal itu, Rusia mencoba menyelamatkan. Tapi cerdas ya dengan tidak berbohong. Dia cuma menyatakan yang saya bisa bawa itu bukan pesan tertulis. Itu saja yang bisa saya konfirmasi. Dari situ kan tidak berbohong. Yang kedua, saya kira sinyal dari Putin sebenarnya jelas dengan menyatakan “saya senang ada di sini dan sudah mengingatkan bahwa di masa ketika Indonesia masih muda dulu, Rusia banyak membantu para insinyur kami, membangun jaringan transportasi, membangun rumah sakit, dan sebagainya. Ini kan harus kita lihat itu bagian dari perang pengaruh. Dan bagaimanapun Putin memperhitungkan Indonesia di kawasan ini dalam geopolitik global ketika bermusuhan dengan blok NATO. Kita tahu bagaimana Rusia membantu bahkan waktu penentuan ketetapan Papera di Papua. Itu Rusia berpihak pada Indonesia melawan Belanda. Dan kita mengerti bagaimana Rusia menganggap Anda sebetulnya itu harusnya merasa yuniorlah, apalagi bukan sekadar dalam sejarah tapi secara profil militer Indonesia tidak dianggap. Dan Putin tahu ya Anda punya banyak pesawat, tapi kita tahu pesawatnya addictive, tidak dipersenjatai sebetulnya. Karena itu kalau Anda datang dengan kapasitas moral maka harusnya di dalam negeri bebas. Dan, Putin tentu mengintip KGB yang disebar di Indonesia untuk tahu bahwa potensi Indonesia untuk retak itu jauh lebih besar dibanding potensi Rusia untuk menyerang Ukraina. Jadi kekacauan di Indonesia menurut Rusia lebih besar daripada kekacauan Rusia dan Ukraina. Rusia dan Ukraina itu betul-betul pertarungan untuk menunjukkan siapa yang punya power dan siapa yang punya koneksi atau proxy war sudah tidak bisa dilakukan. Akibatnya Ukraina oleh Rusia dianggap itu NATO sebetulnya yang ngadapin gue, bukan Ukraina. Jadi kemampuan kita membaca pikiran Putin itu tidak dimanfaatkan Jokowi. Sehingga Putin menganggap ya lu mau berbohong atau tidak berbohong sama saja, tidak ada gunanya, toh gua enggak anggap. Kalau benar itu tidak tertulis pesannya ya ngapain. Dan itu dibisikkan oleh Jokowi, kira-kira Putin bilang begitu. Bahkan, lewat Turki saja saya tidak peduli, apalgi lewat Indonesia. Jadi hal semacam itu yang kita sebut sebagai powerplay itu membutuhkan kematangan dan untuk bermain kekuasaan global yang musti punya kecerdasan. Dengan cara begini, kira-kira setelah ribut-ribut ini kita hampir bisa menduga bahwa Zelenzky pasti tidak akan datang karena dia khawatir dulu dia datang ke tempat gua aja diplintir omongan gua gitu, apalagi gua datang ke Indonesia. Dan saya kira ini bisa jadi ancaman kelangsungan pelaksanaan acara G20.  Dalam dua bulan lagi kita sudah mulai persiapan masuk G20 itu. Dan NATO menganggap bahwa bahaya, nggak perlulah karena Indonesia sebetulnya diplomasinya itu diplomasi bohong-bohongan. Dan kalau bisa dijanjikan oke Indonesia menjadi tuan rumah dan Zelensky akan datang sebagai pembukaan G20, tetapi partner strategis karena ada masalah perang di Eropa dengan implikasi pada kekacauan finansial dan kekacauan energi dan pangan. Sebetulnya, masalah itu bisa dibicarakan dulu antara menteri dulu, lalu naik ke tingkat Deplu, supaya ada kepastian dan Zelensky mengerti, kekacauan ekonomi di Eropa itu bisa menyebabkan kekacauan ekonomi dunia sehingga Zelensky punya poin untuk bicara di G20. Dengan cara itu kita mungkin bisa mengatakan Rusia kita undang Zelensky dalam soal kesulitan ekonomi, bukan soal persiapan perang NATO di situ dengan menggelar kemampuan militer. Jadi deployment militer itu justru kita sembunyikan dulu. Ini juga nggak bisa dibaca dengan baik oleh Presiden Jokowi sehingga keluar semacam arogansi, saya akan datang ke situ untuk mendamaikan. Itulah problemnya, yang disebut Childese diplomasi. (mth/sws)

Presiden Dalam Bahaya Kebohongan

BY FNN Senin, 04 Juli 2022 21:24:49 0

Presiden dalam bahaya, harus dijaga jangan sampai melakukan kebohongan lagi, untuk jenis kebohongan apapun. Memang berat mengendalikan kondisi seperti ini tetap harus dikendalikan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DIPLOMASI bohong yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia, tepatnya saat mengatakan telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin, adalah bohong di siang bolong, benar-benar akan menjadi peristiwa monumental,  akan menorehkan catatan tersendiri dalam sejarah Presiden berdiplomasi bohong. Kebohongan itu tidak akan bisa menjadi lapuk, dihapus atau hilang seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah pemerintahan Jokowi. Makin lama akan makin membias ke mana-mana. Jokowi harus menerima takdirnya sendiri atas kejadian tersebut. Dugaan kuat gejala Mythomania sejak lama ada dalam diri Presiden Jokowi. Mythomania adalah keadaan seseorang yang sering bohong dalam jangka waktu yang lama dan terus dilakukan meskipun tidak ada maksud untuk mendapatkan keuntungan pada setiap kebohongan yang disampaikan. Dalam psikologi, orang dengan kondisi Mythomania syndrome ini menikmati dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Sangat mungkin ini juga sifat bawaan sejak kecil. Kita mungkin pernah mengenal atau melihat seseorang yang sering berbohong tersebut. Saking seringnya ia berbohong, kita akan bertanya-tanya, apakah hobi berbohong termasuk gangguan psikologis? Dalam istilah khusus untuk orang dengan kondisi ini adalah mitomania atau pseudologia fantastica. Mitomania atau mythomania merupakan suatu kondisi di mana penderitanya memiliki kebiasaan berbohong yang tidak dapat dikendalikan. Kebohongan ini juga dikenal dengan sebutan pathological lying. Seseorang yang memiliki kondisi seperti ini sering berbohong, bahkan untuk hal yang tidak menuntut mereka, terpaksa berdusta. Mereka kadang terlena, bahkan menikmati dan merasa lebih nyaman mengatakan kebohongannya itu daripada kebenaran, meski itu untuk hal hal yang tidak penting sekalipun. Apalah ketika Presiden Jokowi berbohong di Moskow bahwa dirinya telah menyampaikan pesan Presiden Zelensky ke Presiden Putin, langsung kita vonis Presiden bersalah? Pertanyaan itu bisa dekatkan dengan definisi bahwa penderita mythomania juga seringkali tidak memiliki motif atau alasan untuk berbohong. Mereka hanya mengucapkan kebohongan itu begitu saja (kebiasaan bohong) tanpa alasan atau tujuan tertentu. Jadi sekalipun itu fatal bisa jadi Presiden tidak ada maksud jelek atau buruk. Jokowi harus sadar dan instrospeksi diri, syukur belajar mengendalikan dan memperbaiki diri (lepas dirinya jadi Presiden atau tidak) supaya tidak terus terjerumus pada sikapnya yang kurang baik. Karena bagi orang yang mengidap mitomania, kebohongan sudah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Kondisi tersebut bisa merusak nama baiknya. Tak jarang orang dengan kondisi ini memercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata, kalau disadari gejala ini memang ada dalam dirinya sebaiknya harus segera konsultasi atau ada pendamping ahli psikologi atau psikiater untuk terus mengingatkan dan mengendalikan ketika si pasien mulai berbohong. Karena mereka yang mengalami kondisi seperti ini kerapkali akan melakukan kebohongan dan merasa mendapatkan kesenangan dari sikapnya tersebut. Kadang malah tampaknya merasa senang, di dalam hati mereka tidak merasa bersalah dan tidak mengenal dan mengetahui bahwa itu hal yang buruk. Tapi, mereka suka berpura-pura dan menutupi perilakunya. Mythomania syndrome pertama kali ditemukan oleh psikiater asal Jerman bernama Anton Delbrueck. Pada tahun 1891, Delbrueck memberikan nama pseudologia fantastica untuk menggambarkan sekelompok pasien yang kerap membual disertai unsur khayalan, berfantasi dan ngarang cerita tanpa fakta. Untuk sementara sebaiknya stop melakukan kunjungan ke luar negeri, apalagi ke Eropa, di sana ada alat iBroderCtrl, AI di balik teknologi ini adalah sebuah AI yang memiliki kemampuan pendeteksi kebohongan. Jika terperangkap alat ini bisa celaka. Presiden dalam bahaya, harus dijaga jangan sampai melakukan kebohongan lagi, untuk jenis kebohongan apapun. Memang berat mengendalikan kondisi seperti ini tetap harus dikendalikan. Buktinya, pesan damai yang “dititipkan” Presiden Zelensky kepada Presiden Jokowi untuk Presiden Putin itu, oleh Putin diterjemahkan terbalik, sebagai “tantangan perang”. Makanya, sepulang dari Rusia, Ukraina dibombardir lagi oleh Rusia. (*)

ACT Menyampaikan Permohonan Maaf

BY FNN Senin, 04 Juli 2022 20:38:04 0

Jakarta, FNN - Terkait pemberitaan di media massa, serta percakapan di sosial media, Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.  Permohonan maaf tersebut disampaikan Presiden ACT, Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin sore (4/7/2022). ACT merasa perlu memberikan beberapa pernyataan untuk melakukan klarifikasi terkait Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 4 Juli 2022. Dalam laporan utamanya, Majalah Tempo menyebut ACT dengan Aksi Cepat Tilap. Tempo memberitakan bahwa para petinggi lembaga pengelola dana sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menyelewengkan donasi publik. Duit sedekah itu diduga sebagian digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos ACT.  Gaji pengurus mencapai ratusan juta rupiah. Duit donasi, demikian Laporan Tempo, ada yang mengalir untuk keluarga pimpinan lembaga ini. Sementara itu, sejumlah penyaluran donasi bermasalah. Presiden ACT Ibnu Khajar menegaskan bahwa sejak 11 Januari 2022, sudah dilakukan penataan dan restrukturisasi lembaga. \"Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Ibnu Khajar.  Restrukturisasi lembaga ACT, kata Ibnu, termasuk manajemen, fasilitas dan budaya kerja. Pergantian managemen ini merupakan titik balik momentum perbaikan organisasi dengan peningkatan kinerja dan produktifitas.  \"SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik, tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga. Kita juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktifitas. Pada 2021 lalu, jumlah karyawan 1.688 orang,  sementara Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1.128 orang,\" ujar Ibnu Khajar.  ACT merupakan sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan kiprah di 47 negara. Sepanjang tahun 2020 telah melakukan 281.000 aksi. Pergantian Ketua Pembina Sejak Januari 2022 pula, ACT  juga melakukan penggantian Ketua Pembina ACT, dengan 78 cabang di Indonesia, serta 3 representative di Turki, Palestina dan Jepang.  Menurut Ibnu, ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal. Ini penting dilakukan, untuk mendorong laju pertumbuhan organisasi.  Ibnu Khajar mengatakan, restrukturisasi yang terjadi juga berupa penyesuaian masa jabatan pengurus menjadi tiga tahun, dan pembina menjadi empat tahun.  Selain itu, sistem kepemimpinan akan diubah menjadi bersifat kolektif kolegial, yakni melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme ini juga akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT.  Terkait fasilitas yang didapatkan, Ibnu menegaskan sudah ada penyesuaian sejak restrukturisasi Januari lalu. \"Seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah  mobil Innova. Kendaraan tersebut pun tidak melekat pada pribadi, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan operasional tim ACT, \" ungkap Ibnu.  Sebelumnya, rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen.  \"Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025. Namun tentu perlu ikhtiar dari masyarakat sehingga bisa melakukan distribusi bantuan sebaik-baiknya,\" kata Ibnu.  Untuk diketahui, ACT merupakan lembaga kemanusiaan global yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Sosial RI.  ACT juga memiliki predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) termasuk dalam Opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2020, ACT secara total menerima Rp 519 miliar dan telah disalurkan ke sekitar 281.000 aksi kemanusiaan. Lewat aksi tersebut, 8,5 juta warga telah menjadi penerima manfaat dalam berbagai program kemanusiaan yang dijalankan ACT.  \"Semua permasalahan yang sebelumnya terjadi pada tubuh lembaga, telah diselesaikan sejak Januari 2022 lalu, dan saat ini kami telah berbenah untuk mengoptimalkan penyaluran kedermawanan ke para penerima manfaat,\" pungkas Ibnu Khajar. (TG)

Tanggal 4 Juli dan American Dreams!

BY FNN Senin, 04 Juli 2022 18:58:38 0

Itu tidak dimenangkan secara permanen, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dan diklaim oleh setiap generasi sebagai kemerdekaan mereka sendiri dari penindasan dan tirani. Oleh: Imam Syamsi Ali, Direktur Jamaica Muslim Center & Presiden Yayasan Nusantara, Salah Satu Penulis “Son of Abraham: Issues Menyatukan dan Memecah Belah Orang Yahudi dan Muslim” dengan Rabbi Marc Schneier SETIAP tahun 4 Juli dirayakan dengan bangga oleh orang Amerika. Ini adalah perayaan kemerdekaan bangsa ini. Uang jutaan dolar AS dihabiskan untuk perayaan mewah tersebut. Tapi kenapa ini perayaan? Apa yang sebenarnya dirayakan? Dalam pandangan pribadi saya, perayaan hari penting ini lebih terkait dengan apa yang sering kita lakukan di Amerika sebagai “American Dream”. Dengan kemerdekaannya, Amerika memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warganya untuk mewujudkan impian Amerika mereka. Sayangnya, bagi banyak orang, mimpi Amerika telah dipahami secara terbatas sebagian. Mayoritas memahami bahwa impian Amerika hanya berarti “peluang ekonomi”. Atau bagi sebagian orang, impian Amerika tersebut berarti peluang pendidikan yang ditawarkan Amerika bagi warganya. Bahkan, mimpi Amerika, dalam pandangan saya, memiliki makna yang lebih luas di luar sekadar ekonomi atau pendidikan. Impian Amerika bagi saya mencakup semua hak dasar saya sebagai manusia. Ini umumnya dikenal sebagai “Hak Asasi Manusia” dasar. Dan, itu mencakup lima bidang utama kehidupan. Pertama, hak beragama. Banyak yang gagal untuk mengetahui atau berpura-pura tidak tahu bahwa di antara impian Amerika yang paling mendasar serta hak azasi manusia yang mendasar adalah hak untuk menjalankan agama kita. Saya menyebutnya sebagai hak untuk “fitrah manusia”. Atau hak dasar untuk mempertahankan keyakinan dan identitas agama kita. Amerika adalah negara sekuler. Tetapi Amerika juga merupakan negara yang sangat religius. Hal ini dinyatakan dalam ikrar kesetiaan “Di Bawah Tuhan”. Dan Konstitusi Amerika menjamin hak semua warga negara untuk percaya dan mengamalkan tradisi kepercayaan mereka. Tidak heran jika banyak pendatang yang datang ke negara ini karena berhasil lolos dari penganiayaan agama di negara asalnya. Mereka datang ke Amerika untuk kebebasan beragama itu sebagai bagian dari impian Amerika mereka. Kedua, hak atas martabat manusia. Martabat manusia adalah impian Amerika yang terpenting. Orang-orang di negeri ini, Pribumi atau pendatang, termasuk mereka yang datang dari Eropa bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad yang lalu atau mereka yang baru datang, memimpikan martabat manusia itu. Martabat manusia dijamin oleh Konstitusi Amerika. Bahkan itu diberikan dan dijamin oleh Tuhan sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, kemerdekaannya akan bermakna ketika mereka yang telah direnggut martabatnya dipulihkan. Khususnya penduduk asli Amerika yang hak atas martabat manusianya telah dirampok. Ketiga, adalah hak atas perlakuan yang sama. Dalam istilah populer, “keadilan untuk semua” adalah mimpi dasar Amerika. Keadilan adalah hak dasar manusia. Hal ini dijamin baik dalam Konstitusi AS dan dalam tradisi keagamaan. Ungkapan “keadilan untuk semua” itu telah menjadi begitu populer di American Pledge. Oleh karena itu perayaan kemerdekaan hanya akan bermakna ketika semua orang Amerika, Pribumi dan imigran, baik yang datang ke negara ini ratusan tahun yang lalu atau datang sebagai imigran ke negara ini baru kemarin, semua diperlakukan sama sebagai bagian penting dari impian Amerika mereka. Keempat, hak atas kemakmuran. Kemakmuran, termasuk kesempatan untuk pendidikan dan ekonomi yang sangat penting dalam mimpi Amerika. Padahal peluang untuk sejahtera adalah bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu perayaan setiap 4 Juli akan bermakna ketika kesempatan bagi semua orang Amerika untuk makmur tersedia untuk semua. Selama kesempatan itu terbatas pada segelintir tangan orang di negeri ini, perayaan itu menjadi tidak berarti. Kelima, elemen terpenting dari mimpi Amerika adalah kebebasan itu sendiri. Kebebasan sebenarnya adalah inti dari kemerdekaan. Oleh karena itu, hari perayaan kemerdekaan adalah bagian dari pengakuan bahwa semua orang Amerika berhak untuk memimpikan kebebasan sejati mereka. Saya ingin secara khusus menghubungkan kebebasan ini dengan kebebasan politik yang telah menjadi tujuan banyak imigran datang ke negara ini. Mereka lolos dari berbagai persekusi politik oleh pemerintahnya sendiri. Oleh karena itu, perayaan Hari Kemerdekaan yang bermakna adalah untuk membangun kesadaran, semua orang Amerika harus dijamin kebebasannya; termasuk kebebasan untuk mengkritik pemerintah mereka sendiri bilamana diperlukan. Kesimpulannya bahwa perayaan 4 Juli tidak dan tidak boleh hanya menjadi perayaan yang mewah. Padahal, maknanya sangat dalam dan penting untuk diingat; perjuangan seluruh warga Amerika untuk mewujudkan mimpinya masih terus diperjuangkan. Itu tidak dimenangkan secara permanen, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dan diklaim oleh setiap generasi sebagai kemerdekaan mereka sendiri dari penindasan dan tirani. Sampai kita benar-benar menyadarinya, maka kemerdekaan yang sesungguhnya tidak akan dirayakan secara bermakna. Kota New York, 4 Juli 2022. (*)

Bukan Hanya Rakyatnya, Dunia Pun Dibohongi Jokowi!

BY FNN Senin, 04 Juli 2022 17:22:39 0

Dalam psikologi, kebiasaan itu disebut Mythomania syndrome. Dus, tak jarang orang dengan kondisi ini memercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) SEBAGAI Rakyat Jelata, saya pribadi sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi perihal kebiasaan berbohong Presiden Joko Widodo selama ini. Yang terjadi sekarang ini, kebiasaan berbohong itu malah “diekspor” ke Ukraina. Rakyat Indonesia sendiri sudah terbiasa dibohongi oleh Jokowi. Setidaknya sejak dia mempromosikan mobil ghoib Esemka yang hingga kini tidak ada wujudnya sama sekali, meski katanya sudah dipesan ribuan unit. Entah sudah berapa banyak janji-janji yang sudah dilontarkan pada rakyat namun hingga kini belum ditepati. Menurut politisi Partai Gerindra Fadli Zon, dalam periode pertama pemerintahannya, ia membeberkan 100 janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye. “Saya sendiri mencatat janjinya, bukan 66, tapi ada 100 janjinya. Saya catat semuanya di buku,” kata Fadli Zon, Selasa (22/5/2018). Jejak digital ditulis Detik.com: “Catat 100 Janji Jokowi Tak Ditepati, Fadli Zon: Ciri-ciri Munafik.” Meski demikian, ternyata rakyat Indonesia masih “menikmati” kebohongan yang sudah menjadi kebiasaan Jokowi itu. Buktinya, pada Pilpres 2019 pun Jokowi memenangkan pertarungan hingga menjabat Presiden periode ke-2. Janji untuk menurunkan nilai tukar Dolar hingga di bawah Rp 10.000 pun hingga kini tidak pernah terwujud. Termasuk janji tidak akan berhutang, toh faktanya, hingga kini hutang Indonesia sudah mencapai Rp 7 ribu triliun. Hal ini mengingatkan kita pada unggahan BEM UI yang menyebut “Jokowi The King of Lip Service”, seperti dilansir Kompas.com (09/07/2021, 14:07 WIB). Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menegaskan, unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” bukan serangan secara personal kepada Presiden Jokowi. Mengutip Kompas.com itu, Leon keberatan apabila kritik tersebut disamakan dengan serangan personal yang menyebut Jokowi klemar-klemer atau plonga-plongo. Unggahan “Jokowi: The King of Lip Service” merupakan kritik atas kebijakan Jokowi sebagai presiden. Sebab, ia menilai, banyak pernyataan Jokowi yang tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang diimplementasikan. Oleh karena itu, ia tidak setuju apabila unggahan kritik “Jokowi: The King of Lip Service” disamakan dengan serangan personal terhadap Jokowi. “Jadi itu adalah dua hal yang berbeda antara serangan personal dengan kritik yang kita sebut the king of lip service,” ucap dia. Ia menuturkan, banyak permasalahan bangsa yang selama ini dikawal oleh BEM UI dan aliansi gerakan masyarakat lainnya. Leon menilai, Jokowi kerap memberikan pernyataan yang hanya bersifat angin segar, dan seolah ingin menyelesaikan polemik. Leon juga mencontohkan pernyataan Jokowi terkait revisi UU ITE dan rencana penerbitan Perppu untuk membatalkan revisi UU KPK. Namun, ternyata dalam impelementasinya pernyataan Jokowi itu bertolak belakang dengan realitas di masyarakat. “Karena menurut kita dengan beliau sampaikan misal revisi UU ITE, terkait perppu UU KPK, dan sebagainya,” kata dia. “Menurut kita, beliau sudah paham ada masalah di situ dan seharusnya itu bisa dipastikan atau segera diselesaikan,” ujar Leon. BEM UI memublikasikan unggahan berjudul \"Jokowi: The King of Lip Service\" di akun media sosial mereka, Sabtu (26/6/2021). Dalam unggahan tersebut, BEM UI mengkritik sejumlah janji dan keputusan Jokowi, mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, hingga rentetan janji lainnya. Presiden Joko Widodo pun tidak keberatan atas postingan tersebut karena hal itu merupakan bentuk ekspresi mahasiswa. Namun, dia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki budaya tata krama dan sopan santun. Jokowi juga menyinggung sederet julukan dan sebutan yang pernah diberikan kepadanya. “Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer. Ada yang bilang saya itu plonga-plongo. Kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter,” ujarnya dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021). Belum selesai urusan kritik yang dilayangkan oleh BEM UI, Presiden Jokowi sempat pula \'disentil\' oleh Aliansi Mahasiswa UGM Lain dengan BEM UI yang blak-blakan menyebut Jokowi sebagai \'The King of Lip Service\', Aliansi Mahasiswa UGM justru memberi penghagaan bernada satire pada orang nomor satu di Indonesia itu. Melalui akun Twitter @UGMBergerak pada Minggu, 27 Juni 2021, Presiden Jokowi dianugerahi gelar \'Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan\'. Nah, tampaknya, kebiasaan berbohong Jokowi kepada rakyatnya ini terbawa sampai ke luar negeri ketika berkunjung ke Ukraina dan Rusia dalam pekan lalu. Sepulang dari Ukraina dan Rusia, Jokowi telah membohongi Dunia! Untuk lebih jelasnya, saya mengutip berita yang ditulis Kompas.com, meski dalam dua judul, tapi isinya tetap: https://www.kompas.com/global/read/2022/07/02/210000070/ukraina-bantah-zelensky-titip-pesan-ke-jokowi-untuk-putin?page=all#page2 Judulnya diralat jadi: https://www.kompas.com/global/read/2022/07/02/210000070/pesan-tak-tertulis-zelensky-untuk-putin-melalui-jokowi?page=all#page2 Mengapa judulnya diubah seperti di atas, silakan simpulkan sendiri? Rasanya tidak elok jika saya harus membuat kesimpulan sendiri. Beberapa hari lalu, media massa memberitakan terkait kesediaan Presiden Indonesia Joko Widodo untuk membawa pesan Presiden Volodymyr Zelensky kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.  Jokowi ke Ukraina pada Rabu (29/6/2022) dan menawari Zelensky jika ingin titip pesan ke Putin, yang akan dia kunjungi keesokan harinya. “Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky pada Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera,” kata Jokowi. Kemudian saat Jokowi di Rusia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sudah menyampaikan pesan Zelensky ke Putin. “Saya menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin,” kata Jokowi seperti dikutip dari AFP, setelah berbicara dengan pemimpin Rusia tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat (1/7/2022) mengonfirmasi ada pesan dari Zelensky untuk Putin, tetapi tidak tertulis. Pesan Zelensky memang dibuat tidak tertulis.  “Itu bukan pesan tertulis. Hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda,” katanya ketika ditanya oleh jurnalis media TASS tentang isi pesan Zelensky. Pernyataan Jokowi itu langsung dikonfirmasi oleh Serhii Nikiforov, Sekretaris Pers Kantor Kepresidenan Ukraina. Menurutnya, sebenarnya jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian. Nikiforov mengatakannya kepada media lokal Ukrainska Pravda. Komentarnya juga dikutip media Rusia TASS. Serhii Nikiforov lebih lanjut mengatakan bahwa topik pembicaraan utama saat Jokowi ke Ukraina adalah blokade pelabuhan Ukraina yang membuat ekspor biji-bijian terganggu. “Indonesia adalah salah satu pengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina, dan blokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina adalah fokus utama pembicaraan antara kedua presiden (Indonesia dan Ukraina) di Kyiv,” katanya. Nikiforov menambahkan, Rusia bertanggung jawab atas terganggunya ekspor biji-bijan Ukraina itu ke Indonesia, begitu pun dengan wilayah lain di dunia. “Inilah yang dibicarakan secara rinci dengan Joko Widodo,” imbuh Nikiforov. Jokowi ke Ukraina dan Rusia setelah menghadiri KTT G7 di Jerman sebagai negara mitra G7 sekaligus Presidensi G20. Apa yang dikhawatirkan pengamat polirik Rocky Gerung saat Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia yang ingin mendamaikan kedua negara ini jadi terbukti. Jokowi “malu-maluin” sampai harus berbohong seperti itu. Bantahan Nikiforov yang mengatakan bahwa “sebenarnya jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian”, telah memukul telak Presiden Jokowi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kunjungan ke Ukraina dan Rusia itu tidak ubahnya hanya untuk kepentingan bisnis (impor biji-bijian dari Ukraina) yang pelabuhannya diblokade Rusia. Indonesia itu pengimpor gandum Ukraina. Menurut Dr David Angel dalam tulisan “Widodo’s Mission To Moscow: seeking peace and an end Putin blocked of Ukraine\'s Wheat”, seperti dikutip Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam Kanal Hersubeno Point, Sabtu (2/7/2022), “Misi Presiden Jokowi ke Moskow untuk mencari perdamaian dan sekaligus mengakhiri blokade Putin terhadap ekspor gandum Ukraina”. “Tidak ada yang lebih mendapat manfaat dari kunjungan ini selain presiden Jokowi dan Indonesia, Indonesia saat ini adalah pengimpor gandum terbesar di dunia dan itu berdasarkan nilai dolar dan memperoleh 25% impornya dari Ukraina itu pada tahun 2020.” “Ukraina adalah pemasok gandum terbesar bagi Indonesia pada tahun 2020. Gandum itu digunakan oleh Indonesia untuk membuat mie instan yang telah menjadi makanan pokok yang populer dan relatif murah bagi jutaan orang di Indonesia.” “Tetapi kekurangan gandum dan tepung terigu yang sekarang terjadi akibat perang Rusia Ukraina ini telah merugikan konsumen dan produsen dan secara signifikan mengurangi produksi bahan makanan berbasis gandum dan memicu inflasi.” Dus, jika kita tanya, siapa pengimpor gandum dan tepung terigu di Indonesia? Tentu pemilik industri berbasis tepung terigu, tak jauh dari kepentingan para Oligarki. Bukan untuk mendamaikan Rusia Ukraina. Buktinya, setelah kepulangan Jokowi dari dari Rusia, gempuran rudal Rusia ke Ukraina tetap terus belanjut tanpa henti. Bahkan, gedung yang dikunjungi Jokowi dan Presiden Zelensky menjadi sasaran rudal Rusia. Misi Jokowi guna mendamaikan Rusia-Ukraina tidak ada hasil sama sekali. Jadi, misinya lebih kepada “diplomasi” mie instan. Parahnya, diplomasi itu membawa serta kebiasaan bohongnya sampai ke luar negeri segala. Kebohongan sudah menjadi bagian besar dalam hidupnya, yang kemudian bisa merusak nama baiknya. Dalam psikologi, kebiasaan itu disebut Mythomania syndrome. Dus, tak jarang orang dengan kondisi ini memercayai dusta yang diucapkannya, sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang fiktif dan mana yang nyata. Mythomania syndrome pertama kali ditemukan oleh Anton Delbrueck, seorang psikiater asal Jerman. Pada tahun 1891, Delbrueck menamakan pseudologia fantastica untuk menggambarkan sekelompok pasien yang kerap membual disertai unsur khayalan atau fantasi dalam cerita mereka. Secara psikologi Mythomania adalah keadaan seseorang yang suka berbohong dalam jangka waktu yang lama dan terus dilakukan. Gangguan kejiwaan ini bisa semakin parah, ketika kebohongannya mendapat pujian. Kebohongannya yang menjadi-jadi membuat semua omongannya pasti kebalikannya. Semoga Presiden Jokowi tidak termasuk di dalamnya. (*)

Wajah Kekuasaan Makin Bengis

BY FNN Senin, 04 Juli 2022 12:44:43 0

Apa yang di gambarkan Toffler, koalisi rezim dan para bandit politik/kapitalis untuk mempertahankan kekuasaannya hanya akan bisa diatasi dengan cara bengis persis pola pemerintahan gaya komunis. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MESIN kapitalis mutakhir telah menjelma menjadi media pemutus hubungan yang radikal dengan masa lalu, dengan presentasi, dan dengan representasi yang a-historis, cacat budaya, bengis, fragmentatif, hiperdramatis, namun nyata dan luar biasa mempesona. Interpretasi tersebut, menurut Toffler (2000) telah “mengubah media (massa) menjadi suatu sistem global”. Toffler bahkan menyimpulkan, bahwa yang berlangsung “bukanlah kekuasan media semata, melainkan perpaduan kekuasaan media”. Alvin Toffler adalah seorang penulis dan futurolog Amerika Serikat, yang telah dikenal karena karya-karyanya membahas mengenai revolusi digital, revolusi komunikasi, dan singularitas teknologi. Saat ini apapun yang akan dilakukan oleh Jokowi (baik atau buruk) tidak lagi akan bisa disembunyikan dengan cara atau rekayasa apapun. Rakyat akan melihat, merekam, dan akan bertindak sebagai respon pantulan atas sikap, tindakan, ucapan dan tindakannya. Dalam kegalauannya saat ini merasa banyak kritik mengarah kepada diri Presiden, itu konsekuensi dari alam yang sudah terbuka tanpa atap lagi. Tiba-tiba akan memunculkan perangkap RUU KUHP dengan pasal tentang resiko penghinaan para presiden dan wakil presiden. Itu rekayasa bodoh dan sia-sia. Sekalipun saat ini eskalasi politik untuk memakzulkan Jokowi makin nyata. Paska protokol Covid sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai pengaman presiden. Rezim blingsatan harus mencari cara lain untuk mengamankan kekuasaan dengan cara akan menutup udara kritik dari masyarakat. Mereka, para bandit politik dan kapitalis sebenarnya mengetahui rekayasanya akan sia-sia tetapi tampaknya sudah menemui jalan buntu selain harus tetap melakukan rekayasa politik tolol dan sontoloyo. Siapa sebenarnya yang berkuasa di Indonesia saat ini. “Apakah Presiden Jokowi berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Semakin tidak. Terus siapa yang sebenarnya berkuasa? Dia yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa,” ungkap Kiai Mbeling Emha Ainun Najib alias Cak Nun. Kenapa Jokowi harus diamankan mati-matian, karena Jokowi bisa dijadikan boneka membantu rekayasa untuk melangsungkan kekuasaan pada bandit politik oligarki.  Maka dimunculkan kembali rekayasa pasal penghinaan presiden yang saat ini dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Bunyi pasal tersebut (Pasal 218 Ayat 1 RKUH) sebagai berikut: Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan mengenai pasal penghinaan presiden. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor 031-022/PUU-IV/2006. Kemudian dimuat kembali dalam RKUHP dengan konsep yang sedikit berbeda. Perbedaan itu terlihat dari delik pasal tersebut. Dahulu, pasal penghinaan presiden dikategorikan sebagai delik biasa, sedangkan saat ini pasal itu dikategorikan sebagai delik aduan, dan dikecualikan terhadap kepentingan umum serta pembelaan diri. Masuknya kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RUU KUHP bukan hanya bermakna kemunduran demokrasi. Tetapi itu sinyal rezim yang semakin bengis akan menciptakan dirinya menjadi rezim tirani dan otoriter. Fungsi negara sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, akan dimusnahkan. Negara akan menjadi negara ala pemerintahan komunis. Kekuasaan akan tampil dengan wajah beringas dan bengis, represif dan otoriter. Kemudian ekspresi masyarakat yang dianggap menghina kekuasan, dianggap sebagai sampah langsung dibakar. Dalam simulakrum diperlakukan bukan menjadi inti karya budaya fisik yang lahir dari berbagai pertimbangan pikir, gagas, rasa, dan jiwa penciptanya; melainkan merupakan reproduksi tanda-tanda yang banal, dangkal, tanpa kedalaman makna, bersifat gimmick, dan semata-mata perayaan hasrat pemuasan nafsu. Apa yang di gambarkan Toffler, koalisi rezim dan para bandit politik/kapitalis untuk mempertahankan kekuasaannya hanya akan bisa diatasi dengan cara bengis persis pola pemerintahan gaya komunis. Keadaan ini akan memunculkan dua kemungkinan. Rakyat menjadi lemah dan terpuruk sehingga menerima nasibnya karena tidak lagi mampu melawan kekuasaan yang bengis. Kemungkinan lainnya, justru akan mempercepat lahirnya perlawanan rakyat dalam bentuk People Power yang menemukan momentumnya. Jangan sampai rezim Jokowi nantinya dikenang sebagai perusak negeri dan bengis terhadap anak bangsanya sendiri. “Rezim @jokowi akan dikenang bkn hanya sbg rezim perusak negerinya, tetapi juga rezim yg bengis,” tulis akun Twitter Institut Ecosoc Rights @ecosocrights (11:29 PM · Jan 20, 2020). (*)

Misi Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tak Lebih Dari Urusan Mie Instan?

BY FNN Senin, 04 Juli 2022 11:46:12 0

Jakarta, FNN – Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Sabtu (2/7/2022) bertanya-tanya, apa sesungguhnya misi atau target besar dari Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Kyiv, Ukraina dan Moskow, Rusia? Perjalanan itu bukan tanpa resiko, boleh dikatakan relatif berbahaya karena Ukraina saat ini tengah dilanda perang dan diinvasi oleh Rusia. Pertanyaan itu sangat wajar muncul mengingat profil Presiden Jokowi di dunia International itu sangat lemah. Menurut Hersubeno, beda sekali dengan para pendahulunya. Sebut saja, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi jika kita bandingkan dengan Presiden Soekarno. “Saya sengaja tidak menyebut masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang pendek, tapi mengapa saya tetap menyebut BJ Habibie walaupun lebih pendek dari Ibu Megawati, namun profil Internasionalnya dari Pak Habibie ini memang sangat kuat,” ungkap Hersubeno. Ada kesan yang sangat kuat selama periode pertama pemerintahannya Jokowi sangat menghindari forum-forum internasional khususnya PBB. Dalam lima tahun pertama kekuasaannya Jokowi selalu absen dalam sidang umum PBB dan selalu melimpahkan tugas tersebut kepada wakilnya Wapres Jusuf Kalla. Jokowi baru hadir “Dan menyampaikan sambutannya pada sidang umum PBB pada hari pertama periode ke-2 pemerintahannya, dan itupun karena alasan pandemi maka Sidang Umum digelar secara virtual”. Jadi, lanjutnya, Presiden Jokowi cukup menyampaikan sambutannya yang sudah direkam sebelumnya tanpa harus terbang jauh-jauh ke New York dan hadir di sidang umum PBB. Jadi, secara fisik walaupun ia sudah pernah menyampaikan pidato di PBB. Jokowi itu belum pernah sekalipun hadir dalam forum internasional terbesar di PBB itu, alasannya dikemukakan oleh staf Jokowi pada waktu itu seperti dikatakan KSP, presiden lebih fokus menangani persoalan di dalam negeri karena itu bolehlah kita sebut Jokowi ini adalah seorang presiden yang inward looking. Kalau kita sekarang tiba-tiba menyaksikan Jokowi menempuh perjalanan yang sangat bersejarah ke Kyiv menemui presiden Ukraina Zelenskyy dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Moskow menemui Presiden Rusia Putin. Wajar kalau kita kemudian menjadi bertanya-tanya ada apa kok tiba-tiba Jokowi seorang presiden yang secara Internasiomal introvert, inword looking tersebut berubah menjadi seorang presiden yang secara aktif ingin menjadi penengah dua negara Eropa Timur yang tengah bersengketa. “Ingin mencoba mendamaikan dua negara tetangga yang berseteru akibat Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina?” tanya Hersubeno. Ini bukan misi main-main sejumlah kepala negara saja telah mencobanya tetapi juga tidak berhasil. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan kanselir Jerman Olaf Scholz adalah dua pemimpin Eropa yang telah beberapa kali berbicara dengan Putin, ini perlu dicatat ya Jerman dan Perancis adalah dua negara Uni Eropa yang secara ekonomi terkuat dan mau tidak mau ini harus diperhitungkan oleh Rusia. Scholz telah bicara via telepon dengan Putin, sementara Macron itu pada awal Februari lalu malah langsung menemui Putin di Moskow. Walaupun banyak ditentang, Scholz dan Macron tetap mencoba mencairkan kebekuan dan membangun komunikasi dengan Putin, namun keduanya gagal membujuk Putin untuk menghentikan agresinya ke Ukraina, walaupun Putin pada waktu bertemu dengan Macron mengakui bahwa proposal yang diajukan oleh Macron banyak yang masuk akal dan patut dipertimbangkan dan untuk itu Putin mengucapkan terima kasih. Tidak berlebihan bila presiden Polandia Andrzej Duda itu mengatakan bahwa bicara dengan Putin itu sama saja dengan mencoba bicara atau mencoba menenangkan Adolf Hitler pemimpin Nazi Jerman. Bisa dibayangkan bila dua pemimpin negara yang sangat kuat di Eropa saja gagal membujuk Putin apalagi Jokowi? Benar sekarang ini Presiden Jokowi tengah menjadi presidency negara-negara G20. Ini kelompok negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia dan Rusia bersama-sama dengan negara Eropa maju yang bergabung dalam G7 dan Indonesia itu menjadi anggotanya di G20 ini. Tetapi perlu status presidency negara-negara G20 itu bukan menunjukkan posisi Jokowi yang Superior, ini hanya semacam posisi yang digilirkan, dipergilirkan diantara anggota G20 berdasarkan alfabet yang ini hanya ya semacam arisan Mak-mak. Posisi ini harus kita pahami jangan sampai kita terjebak dalam glorifikasi yang dibangun oleh para buzer bahwa Jokowi ini sekarang adalah salah satu pemimpin terkuat di dunia karena dia menjadi presidensi dari G20. “Tapi, okelah bagaimanapun lepas adanya perbedaan pandangan politik di dalam negeri secara domestik namun misi Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia ini bagaimanapun juga adalah representasi Indonesia dimata dunia,” ungkap Hersubeno. Wajah Jokowi bagi dunia adalah wajah 270 juta rakyat Indonesia, negara yang nggak peduli bahwa ada pembelahan yang terjadi di dalam Indonesia saat ini. Pokoknya mau diterima itu adalah Jokowi representasi dari Indonesia. Tapi kita berharap Presiden Jokowi berhasil dengan misinya, jangan sampai membuat malu bangsa Indonesia saja. Soal ini penting kita tekankan karena dengan profil yang sangat kuat itu Putin itu bisa saja lo jumawa dan memperlakukan Presiden Jokowi dengan kurang hormat. Ada cerita yang menarik nih saat kunjungan Macron ke Moskow beberapa bulan lalu keduanya itu duduk berjauhan dan juga memberikan keterangan Pers itu posisinya juga jauh enggak dekat seperti yang biasa gitu. Rupanya ini ada ceritanya dibalik posisi yang berjauhan ini. Macrom itu menolak untuk menjalani tes PCR sebagai syarat dia bisa berjabat tangan dan bicara secara akrab dan dekat dengan Putin dan belakangan juga terungkap alasan Macrom kenapa tidak mau dia tes PCR, karena dia tidak mau Moskow bisa ambil sampel DNA miliknya. Itu beberapa detil yang sebenarnya tak boleh luput dari perhatian dan bagian dari kehormatan Presiden Jokowi, sebagai kepala negara dari negara berdaulat seperti Indonesia jangan sampai Presiden Jokowi nanti diplonco oleh Putin dan ini betul-betul tidak boleh terjadi. Pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi bisa bersikap seperti Macron kalau diharuskan menjalani tes PCR? Mudah-mudahan kerumitan diplomatik dan protokoler semacam itu tidak muncul mengingat pandemi Covid sekarang ini sudah mereda. Catatan lain Indonesia ini kan berbeda dari Perancis yang berada dalam posisi sekutu Amerika Serikat, negara yang menjadi musuh bebuyutan Rusia. Indonesia tidak dalam posisi sebagai negara yang bersaing maupun perebutan pengaruh dengan Rusia seperti halnya Perancis. Pertanyaan-pertanyaan lain semacam itu penting kita diskusikan karena Presiden Jokowi bagaimanapun juga sekarang ini dengan kunjungannya ini dia berada dalam sorotan Dunia. Para analis dan media massa internasional pasti akan dengan sangat tajam mengamati kunjungan Presiden Jokowi dan apa hasilnya? Tidak bisa lagi para pendukung Jokowi apalagi buzer itu men-spin dan atau melakukan glorifikasi kunjungan ke Jokowi ini kendati nanti hasilnya berbeda. “Seperti sudah saya duga sebelumnya itu banyak analisis dunia yang mulai menyorotinya, salah satunya saya ingin mengajak Anda untuk mencermati analis dari negara tetangga kita Australia,” kata Hersubeno. Australia ini pasti sangat berkepentingan dan mengamati dengan seksama langkah-langkah dari Presiden Jokowi bukan hanya karena posisi Australia yang menjadi negara tetangga, tetapi ini tentu saja adalah posisi Australia sebagai sekutu dan proxy dari Amerika Serikat yang sejak awal menentang mati-matian invasi Rusia ke Ukraina. Salah satu analisis yang dimaksud yang kini tengah beredar luas di media sosial itu adalah tulisan dari data Dr David Angel, jangan-jangan Anda juga sempat membacanya yakni seorang mantan diplomat senior yang kini bergabung dalam sebuah lembaga think-tank Hai yang bernama osteoporosis strategic Institut atau Apsi. Dia menulis sebuah artikel dengan judul “Widodo’s Mission To Moscow: seeking peace and an end Putin blocked of Ukraine\'s Wheat” atau misi Presiden Jokowi ke Moskow untuk mencari perdamaian dan sekaligus mengakhiri blokade Putin terhadap ekspor gandum Ukraina. Dari judulnya saja kita sudah bisa mencium ke mana arah artikel ini,. Anda bisa membacanya sendiri artikel utuhnya tinggal Anda Googling dan itu bakal ketemu, namun Hersubeno mencoba membuat beberapa kesimpulan pointilis dari artikel tersebut. Pertama David Angel ini mencoba menyebut langkah Jokowi sebagai upaya untuk menghidupkan kembali peran Indonesia yang dulu digariskan oleh salah satu proklamator kita Bung Hatta yakni negara kita sebagai bebas aktif. Kalau dulu Bung Karno itu sangat aktif ya menyebut Indonesia sebagai negara non-blok ya tidak memilih blok Barat maupun blok Timur. Namun dalam kasus ini Angel memberi catatan bahwa sejak awal posisi yang diambil oleh Pemerintah Jokowi itu sangat terkesan bermurah hati terhadap Rusia yang telah melakukan invasi secara brutal ya… Indonesia tidak mau mengutuk serangan itu. Jokowi dalam misinya itu, menurut Angel, terkesan mengejar resolusi damai dan memperlakukan secara setara, seolah kedua negara itu, Ukraina-Rusia, sama-sama punya niat perang, padahal sebenarnya faktanya adalah Rusia yang melakukan invasi. Dalam artikel yang di-publish pada 29 Juni 2022 atau pada hari yang sama saat kunjungan Jokowi ke Kyiv itu, kemudian juga Jokowi akan mendesak Zelenskyy dan Putin untuk melakukan gencatan senjata. Kedua, Angel melihat misi Jokowi sebagai upaya untuk mendapat pujian baik dari dalam dan luar negeri. Lepas dari upaya berhasil atau tidak, setidaknya dia sudah berupaya ini. Kalau di Indonesia mungkin yang sering kita sebut sebagai pencitraan. Ketiga mengutip analis di dalam negeri seorang pengamat di Indonesia, dia menyatakan bahwa upaya Jokowi mendesak Rusia dan Ukraina mengakhiri konflik bersenjata itu bakal sulit terwujud, kenapa? Karena Indonesia ini kan kekurangan sumber daya dan secara pengaruh kehadiran juga tidak signifikan di kawasan itu. Namun langkah Presiden Jokowi itu sangat mungkin membantu Rusia untuk menyelamatkan muka dan bagi Ukraina sendiri bisa menghindari tragedi kemanusiaan lebih lanjut akibat perang yang terus berlarut. Bagaimanapun juga berlarutnya perang di Ukraina ini dipastikan menyedot sumber daya manusia dan ekonomi yang sangat besar bagi Rusia, belum lagi Rusia sekarang ini juga mendapat embargo dan blokade ekonomi dari negara-negara barat mungkin tadi yang dimaksud Angel, Putin ini bisa memanfaatkan kehadiran Jokowi sebagai momentum dia menarik pasukannya dari Ukraina tanpa harus kehilangan muka. Tapi, mengutip pengamat lain Angel menyebut ini merupakan upaya semacam pemuasan diri Jokowi dan sebisa disebut sebagai omong kosong yang paling buruk. Keempat Angel menduga Zelenskyy ini mungkin ada diantara mereka yang skeptis dengan kunjungan Jokowi ini betapapun sopan sambutannya, dia menyambut Jokowi dengan sangat ramah di Istana Kepresidenan walaupun tampangnya sangat lelah. Bagi Zelenski sekarang ini yang paling penting itu adalah bantuan pertahanan untuk menyelamatkan warganya dari serangan Rusia daripada sekadar basa-basi politik perdamaian Zelenskyy yang dalam analisa Angel ini dia tampaknya mencoba memahami apa maksud dari kunjungan Jokowi? Jokowi itu mewakili bagaimanapun sebuah negara yang telah menolak untuk menjatuhkan saksi terhadap Rusia dan komentar dari Presiden Jokowi secara publik itu seperti dilaporkan kedutaan besar Ukraina di Jakarta itu cenderung dianggap menelan kebohongan atau mempercayai propaganda Rusia, akibat Perang ini diakibatkan oleh provokasi Ukraina dan NATO. Kelima Angle menulis penilaian paling baik dari kunjungan presiden Jokowi ke Kyiv adalah kunjungan itu naif dan tidak adil, jika memang dia benar-benar berpikir dia bisa menengahi bahkan kemudian melakukan genjatan senjata apalagi itu dialog. Keenam, kunjungan Jokowi ini juga akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Putin, dalam bahasa sinis Angel menyatakan, bersiaplah untuk melihat foto-foto Putin dan Jokowi bersalaman dengan wajah berseri-seri. “Saya kira kalau yang ini bukan hanya Putin yang akan mendapat poinnya. Presiden Jokowi juga akan mendapat poin, kita bersiap-siap juga nanti untuk foto-foto presiden Jokowi bersama Putin itu akan digoreng oleh para buzer,” ujar Hersubeno. Ketujuh, penjelasan yang lebih meyakinkan untuk misi Jokowi ini mengejar perdamaian itu adalah kepentingan pribadi dari Jokowi dan tentu saja juga kepentingan Indonesia. Jokowi misalnya ingin agar pertemuan G20 di Bali sukses di tengah ancaman boikot negara-negara barat bila Putin tetap hadir. Sejauh ini tekanan negara Barat akan kehadiran Putin sudah mulai sedikit mengendor karena seperti dikatakan oleh kanselir Jerman mereka tidak akan mentorpedo pertemuan G20. Tetapi tetap saja Presiden Jokowi itu menyimpan kekhawatiran dan ingin mengamankan dan dengan menghilangkan risiko sekecil apapun yang bisa menggagalkan pertemuan G20 di Bali. Karena itu dia menegaskan undangannya kembali agar Zelenskyy hadir di Bali. Ini keliatannya untuk semacam memberikan kongsesi kepada negara-negara Eropa karena Ukraina bukan anggota dari G20. Kedelapan kesimpulan dari Angle ini bisa tercermin dari judul tulisannya tadi “Tidak ada yang lebih mendapat manfaat dari kunjungan ini selain presiden Jokowi dan Indonesia, Indonesia saat ini adalah pengimpor gandum terbesar di dunia dan itu berdasarkan nilai dolar dan memperoleh 25% impornya dari Ukraina itu pada tahun 2020.” “Ukraina adalah pemasok gandum terbesar bagi Indonesia pada tahun 2020. Gandum itu digunakan oleh Indonesia untuk membuat mie instan yang telah menjadi makanan pokok yang populer dan relatif murah bagi jutaan orang di Indonesia, tetapi kekurangan gandum dan tepung terigu yang sekarang terjadi akibat perang Rusia Ukraina ini telah merugikan konsumen dan produsen dan secara signifikan mengurangi produksi bahan makanan berbasis gandum dan memicu inflasi.” Pemerintah Presiden Jokowi saat ini tengah menghadapi protes yang luas atas kelonjakan harga serupa dalam hal harga minyak goreng akibat kelangkaan komoditas tersebut. Kemudian yang mendorong larangan ekspor minyak sawit Indonesia yang lebih berumur pendek dan disusul dengan pemecatan menteri perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi. Semakin lama perang dan gangguan yang dihasilkan dalam ekspor gandum dan minyak bunga matahari dari Ukraina begitu terus berlangsung tersebut semakin tinggi tinggi risikonya bagi lonjakan harga pangan di Indonesia dan itu secara historis, kata Angle, bisa memicu kerusuhan politik di dalam negeri. Dengan perjalanan ke Ukraina dan Rusia Jokowi setidaknya itu dia dapat memberitahu kepada rakyatnya bahwa dia telah melakukan segala daya untuk meringankan beban hidup rakyat, jadi walaupun seolah kunjungan itu seakan menghidupkan idealisme yang dibangun oleh Bung Hatta yakni tentang politik Indonesia yang bebas aktif tapi bagi pihak yang lain ketika mengakhiri tulisannya “Kunjungan ini setidaknya hanya tentang mie instan”. Supaya fair benarkah kunjungan Jokowi itu motif utamanya hanya sekedar ya untuk mendapatkan nama baik dari Presiden Jokowi muncul di media-media internasional dan kemudian paling penting itu adalah produksi mie instan Indonesia itu bisa pulih kembali sehingga dengan begitu bisa mengurangi tekanan politik terhadap pemerintah karena ketersediaan langkanya bahan pangan dan juga harga-harga bahan pokok. Hersubeno mengajak kita untuk menyimak penjelasan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Presiden Zelenskyy, “Saya sampaikan ke Presiden Zelenskyy bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manivestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina dari pertemuan bilateral tadi saya ingin menyampaikan beberapa hal, Yang pertama saya sampaikan kembali undangan saya kepada presiden Zelenskyy secara langsung untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali, kemudian. Yang kedua saya tegaskan posisi prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Yang ketiga walaupun masih sangat sulit dicapai saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur dalam kaitan ini saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelenskyy untuk Presiden Putin yang akan saya temui segera. Yang keempat saya sampaikan empati dan kepedulian saya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan dengan kemampuan yang ada rakyat dan pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekontruksi salah satu rumah sakit di sekitar Kyiv. Yang kelima saya sampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina termasuk melalui pelabuhan laut saya mendukung upaya PBB dalam hal ini. Yang keenam on bilateral not tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Ukraina, Terima kasih,” ujar Jokowi. Nah tadi sudah sama-sama kita simak ya ada enam misi kunjungan Jokowi ke Kyiv soal impor pangan itu tadi ditempatkan oleh Presiden Jokowi pada poin kelima silakan ada simpulkan sendiri benarkah analisis David Angel ini karena apa? Penting kita catat, David Angel ini adalah seorang diplomat senior ya dia lebih dari tiga puluh tahun berkutat di dunia diplomatik dan dia pernah menjadi duta besar di beberapa negara Amerika Tengah dan Karebia dia juga pernah bertugas di kedutaan besar Australia di Indonesia dan juga dia pernah bertugas lama di Kementerian Luar Negeri Australia. Ngomong-ngomong ketika terjadi serangan dari Rusia ke Ukraina itu David Angel juga pernah membuat sebuah artikel yang menyoroti komentar dari Presiden Jokowi kalau gak salah ini artikel dibuat pada tanggal 1 Maret, tapi yang jelas di situ media menyebutnya, dia juga pernah membuat artikel yang menyebut Jokowi itu sebagai bodoh karena komentarnya tentang konflik di Ukraina. Sekali lagi tentu saja kepentingan Australia dan Indonesia sangat berbeda dalam melihat konflik Rusia dan Ukraina namun tulisan David Angel ini bisa membantu kita memahami bagaimana negara-negara barat dan sekutunya memandang kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. (mth/sws)

Republik Oligarki

BY FNN Senin, 04 Juli 2022 10:19:44 0

Justru elit politik di negeri ini menjadi penyambung lidah para Nekolim, para oligarki untuk menguasai negeri ini. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila ARTI Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik itu dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani untuk “sedikit” dan “memerintah”. Digantinya UUD 1945 dengan UUD Reformasi 2002 itu bukan hanya secara fundamental negara berubah dari negara yang berdasarkan Pancasila menjadi negara super Kapitalis, super Liberal, dan dikuasai oleh segelintir orang. Secara fundamental negara yang di-Proklamasikan 17 Agustus 1945 dengan UUD 1945 sebagai arah, philisophy, tujuan, hakekat, cita cita, merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila sudah diporak-porandakan. Tatanan nilai dan jati diri sebagai bangsa kita sudah terkoyak-koyak. Bangsa ini sudah banyak kehilangan kedaulatan, bahkan sudah di titik nadir, hanya sebagai permainan bangsa lain atas nama demokrasi liberal dan segala sesuatu apa kata Oligarki. Sumber rusaknya ketatanegaraan adalah partai politik yang menjadi oligarki politik, dimana tidak ada kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lagi. Eksekutif, Legeslatif, Yudikatif, dan Pengusaha menjadi satu oligarki yang dikendalikan oleh partai politik. Sementara oligarki ekonomi sendiri dikuasai oleh segelintir Konglemerat yang mengeruk kekayaan ibu Pertiwi dengan dukungan DPR dengan membuat UU, misal UU Minerba, UU Omnibuslaw, tidak mikir lagi, yang penting wani Piro. Sudah sevulgar itu yang terjadi! Jika saja Soekarno, Hatta dan para pendiri negeri ini melihat negara bangsa itu seperti ini pasti kecewa, sebab apa yang pernah dinasehatkan itu akan menjadi kenyataan. Bung Karno pernah mengatakan, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”. Bung Hatta juga pernah mengatakan di dalam pembelaannya yang berjudul Indonesia Merdeka, Hatta mengatakan, “Biarlah Indonesia tenggelam ke dasar lautan kalau tetap dikuasai penjajah”. Rupanya pernyataan Bung Karno dan Bung Hatta ini akan menjadi kenyataan jika rakyat tidak sadar dan berjuang untuk kembali ke UUD 1945 Asli. Hanya dengan kembali ke UUD 1945 itulah yang bisa menghabisi oligarki. Jika kembali ke UUD 1945 maka semua UU, peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945 harus dihapuskan. Pasal 33 ayat 1-2-3 harus ditegakkan. Semua tanah yang dikuasai kelompok oligarki harus dikembalikan pada negara, tambang-tambang harus kembali pada negara, “Bumi air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Bukan dikuasai oligarki untuk kemakmuran oligarki. Bagaimana tidak semakin menjadi jurang antara si kaya dan si miskin jika 0,10 % minoritas warga keturunan Tionghoa menguasai 70% lahan di Indonesia? Bagaimana bisa adil kalau 0,10% minoritas warga keturunan Tionghoa mengauasai 50% kekayaan Indonesia. Tentu saja semua ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap pasal 33 UUD 1945, “Bumi dan air serta kekayaan yang ada didalam nya dikuasai Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Mana mungkin rakyat bisa makmur kalau negara telah berlaku tidak jujur membiarkan minoritas menguasai kekayaan di negeri ini. Para elit, Pemerintah dan para pengamandemen UUD 1945 telah mengkhianati ajaran Pancasila sebagai prinsip berbangsa dan bernegara. Apakah negara Indonesia itu? “Negara, jang – begitoe boenjinja – negara jang melindoengi mengungkapkan bangsa Indonesia dan seloeroeh toempa darah Indonesia dengan berdasar persatoean, dengan mewoedjoedkan keadilan bagi seloeroeh rakjat Indonesia. Ini terkandoeng dalam pemboekaan. Tadi soedah katakan, oleh karena kita menolak bentoekan negara jang berdasar individualisme dan djoega kita menolak bentoekan negara sebagai klasse-staat, sebagai negara jang hanja mengoetamakan satoe klasses, satoe golongan, oempamanja sadja, negara menoeroet sistem sovjet, jang ada sekarang, ada mengoetamakan klasse pekerdja, proletariaat, klasse pekerdja dan tani, – itoe jang dioetamakan, maka itoe poen kita tolak dengan menerimanja pemboekaan ini, sebab dalam pemboekaan ini kita menerima aliran, pengertian negara persatoean, negara jang melindoengi dan melipoeti menyatakan bangsa seloeroehnja.” Inilah negara yang dikehendaki pendiri bangsa, bukan untuk kemakmuran segelintir orang yang membentuk oligarki ekonomi yang bertemali dengan oligarki kekuasaan. Bung Karno, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, pernah memperingatkan bahaya bentuk penjajahan model baru. Yaitu apa yang beliau sebut dengan neo kolonialisme dan imperialisme (nekolim). Penjajahan tidak lagi dalam bentuk koloni (menguasai wilayah bangsa lain), tetapi dalam bentuk penguasaaan ekonomi dan ideologi. Makanya Bung Karno dulu mencanangkan gerakan BERDIKARI (berdiri di atas kaki sendiri). Berduyun-duyunnya kedatangan TKA China dengan berbagai alasan apapun merupakan bahaya bagi bangsa ini, dan anehnya DPR sudah mandul dalam pengawasannya, logika akal sehat teramputasi dengan datangnya TKA China di musim pandemi begitu bebas tanpa ada yang mengontrol. Penjajahan nekolim oligarki ini sifatnya laten, nyaris tidak tampak secara fisik. Mengejawantah dalam bentuk berbagai ketergantungan negara pada oligarki. Penguasaan negara oleh oligarki terutama akan kekayaan sumber daya alam –  modus operandinya pun sangat sistematis, dan seakan-akan, sangat logis. Sehingga tanpa disadari sebuah negara Indonesia semakin terkungkung dalam ketergantungan terhadap negara China, alih-alih mampu mandiri. Demokrasi liberal yang dipraktikkan di Indonesia tak lebih dari usaha-usaha asing untuk pecah-belah terhadap bangsa Indonesia. Para elit sekarang ini bukan lagi penyambung lidah rakyat Indonesia. Seperti Bung Karno yang sangat memahami dan mengerti amanat penderitaan rakyat. Justru elit politik di negeri ini menjadi penyambung lidah para Nekolim, para oligarki untuk menguasai negeri ini. Maka tidak ada kamus pada otak elit politik untuk memandirikan bangsanya. Apalagi berdikari. Justru mereka menjadi agen asing untuk mempermulus Nekolim China Oligarki. (*)

Jumhur Hidayat: Demokrasi Bisa Ideal Jika Penghasilan Pekerja Rp 8 Juta per Orang per Bulan

BY FNN Senin, 04 Juli 2022 09:45:32 0

Jakarta, FNN – Ketua KSPSI, Muh Jumhur Hidayat dalam kesempatannya sampaikan tentang esensi kemerdekaan dalam acara Sarasehan Nasional yang digelar oleh Syarekat Islam pada Ahad, 3 Juli 2022 di Sekretariat Syarekat Islam yang baru (samping SI lama), kawasan taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, yang bertajuk Thema Demokrasi dan Keadilan Sosial. Berdasarkan sejarah, menurut Jumhur, bahwa bangsa kita, India, Pakistan, Brunei, dll sama-sama pernah mengalami dijajah, namun kemerdekaannya masing-masing berbeda. Kemerdekaan bangsa kita menurut Jumhur tidak lepas dari intervensi Allah SWT. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari Konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Menurut Jumhur, fakta sejarahnya antara lain peran raja-raja nusantara saat itu banyak memberikan sumbangan, kontribusi seperti wilayah, sumber alam serta dukungan personilnya untuk mencapai kemerdekaan, sehingga akhirnya terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, ada beberapa hal yang sulit ditolak bahwa kemerdekaan kita merupakan kehendak Allah SWT selain perjuangan para pahlawan terdahulu. Hal itu, kata Jumhur, bahwa kemerdekaan itu seperti istilah umum, yaitu “Satu untuk semua dan semua untuk satu”. Namun dalam pelaksanaannya perwujudan itu masih jauh dari cita-cita, yang fakta satu untuk bangsa Eropa dll, bukan satu untuk rakyat. “Oleh karenanya terkait kualitas demokrasi kita saat ini masih jauh panggang dari panggang, seperti dibuatnya UU Omnibuslaw,” tegas Jumhur. Menurutnya, demokrasi bisa ideal jika pendapatan buruh pekerja/masyarakat kita Rp 8.000.000 per orang per bulannya. Artinya, jika sekeluarga yang bekerja Suami Istrinya masing-masing @Rp 8 juta, maka ia bisa hidup dengan baik dengan keluarganya. Lebih lanjut Jumhur membandingkan keadaan saat ini bagi buruh pekerja di ibukota (UMR), misalnya ia sebagai kepala rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp 4,7 juta, jika istirahat dan anak-anaknya tidak bekerja, maka penghasilan Rp 4,7 juta harus bisa cukup untuk kebutuhan keluarganya selama sebulan, sementara harga-harga alami banyak kenaikan. Dalam sarasehat itu, narasumber lain yang hadir dalam acara ini antara lain, Prof. Siti Zuhro, Rocky Gerung, Jumhur Hidayat, Dr. Hamdan Zoelva, Dr. Ferry Juliantono (Moderator). (mth)

Syahganda: Demokrasi Buruk, Feodalisme Berusaha Wariskan Kekuasaan

BY FNN Senin, 04 Juli 2022 09:41:48 0

Jakarta, FNN – Sarasehan Nasional yang digelar oleh Organisasi Islam tertua di Indonesia yakni Syarekat Islam (SI) pada Ahad, 3 Juli 2022 di Sekretariat Syarekat Islam yang baru (samping SI lama), kawasan taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, mengangkat tema “Demokrasi dan Keadilan Sosial”. Dalam paparannya Dr. Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Circle menyinggung berbagai hal terkait tema, bahwa menurutnya hal itu terjadi karena adanya struktur feodalisme. Aktivis yang juga akademisi itu menjelaskan, dalam struktur feodalisme itu berfikir bagaimana berupaya mewariskan kekuasaannya, kepada anak-anaknya, seperti yang dilakukan Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, juga Megawati Soekarnoputri. “Sehingga kita terkunci tidak saja oleh oligarki semata, tapi juga oleh oligarki primordial,” kata Syahganda. Syahganda menyampaikan bahwa di jamannya Ir. Soekarno pernah alami problem yang sama terkait penindasan serta feodalisme yang dilakukan oleh oligarki, yakni kolonial Belanda dan bangsa Eropa. Soekarno saat hadir dalam persidangan Belanda di Bandung ia menuntut kepada Belanda atas kebebasan merdeka yang diberikan kepada Pekerja di Negeri Belanda berbeda dengan di Indonesia, yang mana nasib bangsa kita ditindas. Selanjutnya Syahganda menuturkan bahwa menurut suatu buku yang ditulis oleh pengamat Oligarki, Jefry Winters, bahwa praktek oligarki yang pernah terjadi di masa sebelum Indonesia merdeka kembali marak lagi saat masa pemerintahan Soeharto dengan membentuk raja-raja kecil/konglomerat yang kemudian kini mereka berubah menjadi oligarki. D isisi lain Syahganda mengungkap indeks demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi menurun drastis. Secara kualitatif, Syahganda mengutip pernyataan dari Amnesty Internasional Indonesia (AII), pada seminar tentang demokrasi di Jakarta tahun ini, bahwa selama 14 tahun terakhir, tahun inilah tahun demokrasi yang paling buruk. Kemunduran ini akibat pemerintah ingin mengembalikan kekuasaan menjadi sentralistik, otoriter, dan melemahkan institusi reformasi seperti KPK dan MK. Pembungkaman demokrasi, kebebasan sipil, pembungkaman media sosial dan spying, serta pemenjaraan aktivis politik kembali terjadi secara massif dalam era Jokowi. “Rezim intelijen di masa orde baru kembali muncul dengan massif lagi di masa Jokowi ini,” ungkap Syahganda. Narasumber lain yang hadir dalam acara ini antara lain, Prof. Siti Zuhro, Rocky Gerung, Jumhur Hidayat (Ketum KSPSI), Dr. Hamdan Zoelva (Keynote speaker dari Presiden SI) dan moderator Dr. Ferry Juliantono (Sekjend SI). (mth)

La Nyalla Mattalitti Gugat PT 20 Persen: Itu Perjuangan Rakyat Melawan Oligarki

BY FNN Senin, 04 Juli 2022 01:09:16 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, gugatan pihaknya melalui Mahkamah Konstitusi (MK) atas ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen adalah bagian dari perjuangan rakyat melawan oligarki. Karena tanpa ambang batas tersebut, rakyat bisa punya banyak pilihan calon pemimpin nasional. “Jika Allah memberikan amanah kepada saya, saya siap menerima untuk mempercepat mengembalikan kedaulatan rakyat,” ujar LaNyalla. Ia meminta MK jernih dan tegas menjaga konstitusi. Hal itu berkaitan dengan judicial review pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur khusus tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. “MK tidak boleh membiarkan negara ini dikuasai oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik yang membuat aturan seenaknya, tanpa ada sandaran hukum berdasarkan konstitusi kita,” ujar LaNyalla. Ia pun mempertanyakan jadwal putusan atas gugatan yang dilayangkan DPD. LaNyalla mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja MK dalam memutus kasus judicial review atas presidential threshold ini. “Silakan rakyat mengawasi. Silakan tanyakan MK kapan keputusan yang berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat itu akan diputuskan. Mari kita tanyakan kepada MK. Silakan rakyat tanyakan kepada MK,” ujar LaNyalla. (mth)

Resah dengan Kondisi Hari Ini, Ibu-Ibu di Palembang Deklarasikan LaNyalla Capres 2024

BY FNN Ahad, 03 Juli 2022 23:11:05 0

Palembang, FNN – Ratusan perempuan Sumatera Selatan yang menamakan diri Relawan Cindo Sriwijaya mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Dekelarasi tersebut berpusat di Aston Hotel, Kota Palembang, Ahad (03/07/2022). Koordinator Relawan Cindo Sriwijaya, Yuni Darti menambahkan bahwa karakter LaNyalla yang Egaliter, sehingga sangat dibutuhkan oleh Negara saat ini. Masyarakat Sumatera Selatan berharap pemimpin di masa depan mampu memperjuangkan aspirasi para ibu dan perempuan. Khususnya kebutuhan dasar di rumah tangga.Seperti mahalnya bahan kebutuhan pokok sehari-hari hingga masih tingginya harga minyak goreng di pasaran.  “Persoalan Minyak Goreng yang sampai hari ini masih menjadi keluhan para ibu-ibu juga perlu diselesaikan oleh pemimpin yang menggali langsung permasalahan ke bawah, dan Pak LaNyalla memiliki itu,” kata Yuni Darti. (mth)    

Saat Rocky Gerung, Said Didu, dan Syahganda Nainggolan Bisa Bungkam

BY FNN Ahad, 03 Juli 2022 22:26:18 0

Makanan berlimpah di atas meja tadi pun sudah diangkat. Apa yang terjadi? Rupanya seremoni penjemputan tadi salah wesel. Acara itu disiapkan untuk rombongan Presiden Megawati yang semula akan mendarat darurat di Banjarmasin. Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat INI momen langka. Mungkin bagi aktivis dan pemikir sekelas Rocky Gerung, Said Didu, Syahganda Nainggolan, Ahmad Yani, dan Ferry Juliantono, bisa beberapa jam berkumpul tanpa orasi yang seperti biasa dengan analisis tajam menyelami kedalaman masalah-masalah aktual. Hari itu mereka “puasa” bicara politik. Hanya ngobrol \"ngalor ngidul\" disertai derai dan gelak tawa panjang dari siang sampai sore, menjelang Maghrib. Peristiwa itu terjadi Sabtu, 2 Juli 2022, siang di \"Kebonnya Oma\", Kompleks Taman Villa Meruya, Jakarta Barat. Saya mengistilahkan, lima sahabat itu sedang menikmati momen-momen \"memanusia\" atau menikmati hidup secara \"normal\". Lepas dari rutinitas yang menjadikannya seperti  \"mesin\", sebagai konsekwensi sekian tahun konsisten mendengungkan perubahan ke arah lebih baik segala aspek kehidupan di tanah air. Sekitar lima jam mereka tertawa lepas, terpingkal-pingkal \"dibungkam\" Anwar Fuady yang ber-stand up comedy, melakonkan dirinya dalam beberapa episode kehidupan yang lalu. Sekedar mengingatkan, Anwar Fuady adalah aktor film legendaris Indonesia. Dia seniman pertama yang sampai sekarang masih satu-satunya yang pernah mengajukan diri menjadi calon presiden pada 2004 lewat Konvensi Partai Golkar. Saat ini Anwar Fuady politikus Partai Hanura dan Ketua Umum Koordinator Nasional Jokowi Centre. Ihwal pertemuan di \"Kebonnya Oma\" dimulai Ahad lalu, ketika saya bertemu Rocky Gerung di acara Indonesia Lawyers Club (ILC). Ia \"menagih\" bersantap lagi di rumah dengan menu Gulai Kepala Ikan Resto Medan Baru. Roger – begitu panggilan akrab pengamat politik terkenal itu – setiap kali berkunjung ke rumah saya jamu dengan menu utama yang sama sejak awal: gulai kepala ikan kakap. Sabtu (2/7/2022) siang tagihan itu saya tunaikan. Menu lezat tentu tidak seru kalau cuma dinikmati hanya dua tiga orang. Maka, saya kontaklah beberapa teman dan sahabat untuk bersantap bersama di rumah. Ada sebagian yang berhalangan. Seperti Karni Ilyas, yang pas hari itu harus menghadiri promosi Doktor Brigita Manohara, presenter TVOne, di kampus Universitas Indonesia. Juga aktor Deddy Mizwar yang tak bisa hadir karena mendadak ada acara keluarga. Satu lagi: da\'i kondang Ustaz Das\'ad Latif yang masih di Kalimantan. Tamu yang memenuhi undangan aktor Anwar Fuady, wartawan senior Marah Sakti Siregar, CEO Group Media Republik Merdeka Teguh Santosa, produser film sekjen PPFI Zairin Zain.  Selain gulai kepala ikan, menu lezat lainnya, seperti yang disebut tadi, adalah perbincangan \"ngalor ngidul\" dengan derai dan gelak tawa panjang, yang telah  berlangsung sejak siang hingga menjelang Maghrib. Humor segar aktor Anwar Fuady yang heboh mengalahkan komedian stand up comedy manapun. Itu alasan yang tepat mengapa waktu serasa berjalan begitu cepat. Beruntung Tak Jadi Presiden  Episode kehidupan Anwar Fuady yang paling menarik, tentulah ketika dia itu memutuskan maju menjadi calon presiden RI di dalam Konvensi Partai Golkar pada 2004. Saat mendaftar di kantor Partai Golkar, ia diantar oleh tiga bus aktor artis film dan sinetron. Puluhan infotainmen memberitakan acara itu berhari-hari di seluruh televisi. Hari-hari selanjutnya, adalah liputan televisi memberitakan bagaimana Anwar Fuady harus bersaing dengan tokoh-tokoh politik nasional yang sudah kampiun, seperti Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Prof Muladi, Tuty Alawiah, Marwah Daud, dan sederet nama lainnya. “Saya bersyukur juga tidak terpilih,” kata Anwar Fuady. Lho? \" Mungkin satu jam setelah dilantik saya mati, dikeroyok lebih 2000 orang yang saya janjiin jabatan. Untuk jabatan Wapres saja, saya tawarkan kepada 48 orang, yang saya sendiri pun lupa nama-namanya,” kenang Anwar yang direspons gelak tawa panjang spontan para tamu. S Saya baru pertama kali melihat tawa Rocky Gerung, Said Didu, Syahganda Nainggolan, dan Ferrry Julianto, pecah.   Anwar bercerita lagi. Kisah sewaktu menghadiri Kongres PWI di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, delapan belas tahun lalu. “Ini ada Pak Ilham saksinya. Kami bersama Surya Paloh menumpang private jet Ketum Parpol Nasdem itu menghadiri Kongres PWI yang dibuka oleh Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, \"ujarnya. Menjelang Palangka Raya. Surya Paloh mengumumkan pesawat tidak bisa mendarat karena awan tebal. Dia menawarkan pilihan landing sementara di Pangkalan Bun atau Banjarmasin. Saya mengusulkan yang terakhir. Pesawat pun mendarat di Bandara Banjarmasin. Pemandangan menakjubkan ketika pintu pesawat dibuka. Digelar karpet merah, pemuda-pemudi berpakaian adat menyambut dengan membawa karangan bunga untuk dikalungkan kepada tamu VVIP. “Waktu itu saya membisiki Surya Paloh. Luar biasa ini, baru capres konvensi saja sambutan sudah begini, bagaimana nanti kalau sudah presiden,” ujar Anwar. Tidak sampai di situ. Di ruang VVIP sambutan lebih meriah, berlimpah makanan disajikan. “Saya melirik komandan pangkalan, saya bilang kepada yang bersangkutan siap-siap jadi KSAU. Siap, sahutnya dengan sikap tegap menghornat. Hari itu saya menjajikan jabatan kapada sekitar 20 orang. Termasuk menjanjikan jabatan Kapolda dan Kapolri, hehehe,” jelas Anwar. Tidak tahan lihat ulah Anwar, saya pamit ke toilet. Terus terang saya tak kuat menanggung tawa geli yang menyebabkan otot perut sakit. Masya’ Allah dari mana Anwar menyerap ilmu prank itu. Apakah prank sudah menjadi adab para politikus kita? Sekitar lima belas menit waktu saya butuhkan untuk menstabilkan diri, baru masuk kembali ke ruang tunggu yang mendadak senyap. Saya memperhatikan para penjemput tamu tadi, petugas yang mengalungkan kembang, dan menggelar tarian sudah tidak ada. Makanan berlimpah di atas meja tadi pun sudah diangkat. Apa yang terjadi? Rupanya seremoni penjemputan tadi salah wesel. Acara itu disiapkan untuk rombongan Presiden Megawati yang semula akan mendarat darurat di Banjarmasin. Juga karena alasan cuaca yang tak bersahabat di atas Palangka Raya. Namun, pendaratan di Banjarmasin batal karena ternyata cuaca telah membaik dan pesawat presiden pun mendarat dengan selamat di Palangka Raya. Konsewensinya, sesuai protokol, pesawat yang kami tumpangi harus menunggu satu jam di bandara baru boleh take off. “Ya, waktu itu kami hanya bisa saling memandang,” ucap Anwar. Tawa tamu kembali pecah. Rocky Gerung tampak seperti tertawa guling-guling. Juga Said Didu, Ferry Juliantono, Syahganda Nainggolan, Ahmad Yani, dan semua tamu. Lahirlah kesimpulan bahwa pertemuan “memanusia” seperti itu perlu rutin diselenggarakan. Disepakati pertemuan berikutnya dua pekan yang akan datang.  Rocky Gerung mengusulkan nama komunitasnya “Partai Kepala Ikan”. Semua setuju. Apapun namanya, gathering berbincang ngalor-ngidul diiringi ledakan derai tawa memang perlu untuk memelihara semangat dan daya juang di masa serba sulit dan rumit seperti sekarang. Anda berminat ikut? (*)

Parpol: Organisasi Paling Berbahaya

BY FNN Ahad, 03 Juli 2022 21:46:11 0

Contoh terakhir adalah kesombongan Anggota DPR RI Effendi Simbolon dari partai Bantheng yang mengkritik Kedua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang akhir-akhir ini bersuara keras mengkritisi PT 20%. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya, @Rosyid College of Arts SEJAK Reformasi telah mengganti UUD 1945 menjadi konstitusi palsu UUD 2002, partai politik bertumbuh menjadi organisasi yang makin berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika Mahfud MD pernah mengatakan bahwa malaikat bisa berubah menjadi iblis jika masuk ke jembatan timbang, maka partai politik bisa mengubah presiden menjadi petugas partai yang tunduk pada petinggi partai. Pada saat biaya politik makin tinggi, pejabat publik – di cabang eksekutif atau legislatif – kini harus tunduk pada para taipan yang menyediakan logistik bagi partai politik dan petinggi-petingginya untuk meraih kekuasaaan. Jika pejabat publik sekelas presiden pun bisa turun kelas menjadi petugas partai, maka publik pemilih hanya menjadi jongos politik setelah Pemilu berakhir. Tidak mengherankan jika pemilu selalu berakhir dengan kepiluan masal seperti antrian minyak goreng dan harga kebutuhan pokok yang makin membubung tinggi. Prof. Noam Chomsky dari MIT bahkan mengatakan bahwa organisasi yang paling berbahaya di planet ini adalah Partai Republik AS saat di bawah Donald Trump, bukan Al Qaedah atau Hamas, apalagi FPI atau HTI. Sejak reformasi, walaupun pemerintahan Republik ini presidensial, peran dari partai politik merambah ke hampir semua sudut kehidupan penting negeri ini. Hampir seperti CO2 yang mengotori atmosfer, jejak Partai Politik ada di semua tempat yang telah menjadi racun kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia dahulu, organisasi yang paling berbahaya itu PKI, lalu kemudian Golkar menjelang reformasi. Saat ini, organisasi yang paling berbahaya adalah  parpol berlogo bantheng, sehingga hampir semua parpol terpaksa mbantheng agar aman-aman saja. Jika tidak berteman dengan bantheng, para elit parpol itu banyak yang akan disaduk dan dipenjarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat racun parpol itu bisa dijelaskan secara berikut dengan menggunakan analogi gula dan sekolah. Baik sekolah maupun parpol itu sebenarnya dibutuhkan bagi kehidupan yang sehat. Seperti tubuh membutuhkan gula. Namun jika kadarnya berlebihan, bahkan memonopoli secara radikal, maka gula akan menyebabkan diabetes. Sekolah yang memonopoli sistem pendidikan juga telah merusak pendidikan dengan cara melemahkan keluarga dan masyarakat dalam mendidik warga muda. Wajib belajar disamakan dengan Wajib Sekolah, padahal belajar bisa dilakukan di mana saja. Akibatnya pendidikan menjadi barang langka yang mahal. Parpol saat ini telah memonopoli politik sehingga melumpuhkan partisipasi publik dalam menyediakan polity as public goods. Politik menjadi barang langka mahal yang hanya disediakan oleh parpol. Persis seperti monopoli radikal sekolah dalam Sisdiknas telah merusak education as public goods. Sudah lama persekolahan secara radikal memonopoli pendidikan sejak persekolahan dikerdilkan menjadi sekedar instrumen teknokratik untuk menyediakan buruh yang cukup trampil untuk menjalankan mesin-mesin pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia dan patuh pada pemilik modal. Persekolahan sejak Orde Baru tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi menjadi strategi untuk menyediakan syarat-syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Persekolahan hingga hari ini tak pernah dimaksudkan untuk menjadi fasilitas belajar merdeka, sekalipun kini ada wacana Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Template kehidupan mahasiswa saat ini adalah lulus tepat waktu dengan predikat cum laude, lalu bekerja di BUMN atau MNC. No more no less. Begitupun kebanyakan parpol saat ini. Saat politik sebagai kebajikan publik telah dikerdilkan menjadi jual-beli kekuasaan, maladministrasi publik marak terjadi di mana berbagai aturan perundangan (sengaja) dibuat bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk melayani elit parpol dan para taipan. Seperti UU Omnibus Law alias Cipta Kerja, aturan ini membuka lebar proses penjongosan bangsa ini oleh para investor, terutama asing. Partai-partai politik yang berkuasa bukannya memastikan Pilpres yang hemat biaya dan efektif merekrut pejabat publik yang kompeten, masyarakat justru digiring parpol untuk sibuk memikirkan sosok capres. Padahal dengan arsitektur legal saat ini, para capres sudah ditentukan oleh para elit parpol berkuasa dan Taipan. Dengan aturan presidential threshold saat ini, partai politik sudah membajak kedaulatan rakyat. Contoh terakhir adalah kesombongan Anggota DPR RI Effendi Simbolon dari partai Bantheng yang mengkritik Kedua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang akhir-akhir ini bersuara keras mengkritisi PT 20%. Jika tidak terjadi penataan ulang perpolitikan nasional untuk mengakhiri monopoli parpol, maka kita akan menyaksikan kehidupan politik yang makin jauh dari kebajikan publik.  Gunung Anyar, 3 Juli 2022. (*)

Presiden Terkena Batunya

BY FNN Ahad, 03 Juli 2022 17:04:18 0

Gaya kepemimpinan yang sering mencla-mencle sangat berbahaya. Solitudinem faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian), celakanya ini terjadi dalam percaturan diplomasi global. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih BERBOHONGLAH ketika sudah pintar, jangan coba-coba berbohong di atas kedunguan. Memanipulasi informasi politik untuk mobilisasi cari dukungan politik, itu pekerjaan khas orang-orang dungu. Kurang cerdas bisa diperbaiki dengan belajar, kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki. Pengamat politik Rocky Gerung menjelaskan bahwa jika sebuah negara ingin menjadi penengah bagi negara lain yang sedang berkonflik, maka dia harus memiliki moral standing yang kuat. Sebagian rakyat Indonesia, merasa was-was ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke luar negeri. Resonansi akhir yang didapat selalu berakhir menjadi berita dan kesan negatif. Skenarionya selalu gagal dan berantakan. Kalau jujur, faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat komplek mulai dari kemampuan dan kapasitas diri sang Presiden sendiri sampai para penasehat politiknya yang ngawur sama-sama konyolnya. Pantas juga menjadi renungan bersama kritik Cliffort Geertz, ahli antropologi asal Amerika (AS), yang mengatakan: “Ya Indonesia sudah berubah menjadi “negara panggung” alias theater state”. Simbolisme, persepsi, narasi, dan drama lebih penting ketimbang realitas. Selanjutnya kita coba pahami saat kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia atas inisiatifnya sendiri yang berakhir menjadi tertawaan para pengamat politik, dan bahkan rakyat biasa pun ahirnya mengetahui bahwa yang terjadi meski dibungkus dan dikemas seperti apapun, akhirnya memberi kesan hanya dagelan. Bersumber info dari Nikiforov mengatakannya kepada media lokal Ukrainska Pravda. Komentarnya juga dikutip media Rusia TASS. Bahwa Nikiforov lebih lanjut mengatakan, topik pembicaraan utama saat Jokowi ke Ukraina adalah blokade pelabuhan Ukraina yang membuat ekspor biji-bijian terganggu. Dan, “Indonesia adalah salah satu pengimpor biji-bijian terbesar dari Ukraina, fokus utama pembicaraan antara kedua presiden (Indonesia dan Ukraina) di Kyiv”. Inilah yang dibicarakan secara rinci dengan Joko Widodo,” kata Nikiforov. Topik ini kata Nikiforov, Rusia bertanggung jawab atas terganggunya ekspor biji-bijan Ukraina itu ke Indonesia, begitu pun dengan wilayah lain di dunia. Jangankan direspon positif yang terjadi langsung mentok dicegat Presiden Vladimer Putin. Pada kesempatan sebelumnya Jokowi mengatakan bahwa ke Ukraina pada Rabu (29/6/2022) dengan menawari Zelensky jika ingin titip pesan ke Putin, yang akan dia kunjungi keesokan harinya. Pada kesempatan berikutnya saat Jokowi di Rusia, Presiden Indonesia itu mengatakan bahwa sudah menyampaikan pesan Zelensky ke Putin. Jokowi mungkin terbawa kebiasaan menyampaikan bohong di dalam negeri. Lupa sedang dalam percaturan politik internasional. Tiba-tiba muncul info: Serhii Nikiforov, Sekretaris Pers Kantor Kepresidenan Ukraina berujar, sebenarnya jika Zelensky ingin mengucapkan sesuatu ke Putin, dia bisa melakukannya secara terbuka dalam pidato harian. Tidak ada pesan apapun dari Zelensky terkait dengan perang Ukraina dan Rusia kepada Putin. Zelensky hanya menyatakan bahwa menghargai misi perdamaiannya. Putin pun tidak mengapreasi pesan damai yang dibawa Jokowi. Putin hanya membahas rujukan mengenai hubungan ekonomi RI-Rusia, itupun terlihat gesturnya direspon dengan angin-anginan. Putin sama sekali tidak menyebut mengenai misi perdamaian dan yang dirujuk hanya mengenai hubungan ekonomi Indonesia-Rusia dan juga mengenai jika tidak salah ada mengenai ekspor gandum Ukraina. Jadi tidak sama sekali merujuk pada misi perdamaian Presiden Jokowi. Tidak ada sama sekali terobosan dalam misi damai yang dibawa Jokowi. Semua pengamat sudah mengetahui ini hanya dagelan konyol. Kalau misi perdamaian itu ada konsep perdamaian diterima oleh kedua pihak, baik Ukraina maupun Rusia, dan saat masing-masing kepala negara ketemu sudah siap dan tidak perlu lagi banyak basa basi, yang sia sia. Maka wajar dan benar kalau Internasional Ukraina membantah Zelensky titip pesan untuk Putin lewat Jokowi. Bahkan, Presiden Rusia nampaknya tidak mau dikotori dari kesan ecek-ecek oleh kedatangan Presiden Jokowi yang jauh dari level dengan Presiden Rusia. Begitu selesai pertemuan, Ukraina digempur kembali. Dan, bahkan bekas pertemuan Zelensky dan Jokowi juga dirudal. Artinya, setelah kedatangan Jokowi itu malah yang lebih fatal. Kebohongan Jokowi bukan saja akan membawa kesan buruk terhadap negara juga menjadi preseden buruk yang terus-menerus diulang-ulang. Bisa terjadi kepercayaan luar negeri terhadap kemampuan diplomasi Indonesia merosot, dan tidak dipercaya lagi? “Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka. Orang yang berani menerima perkataan terus terang adalah orang yang membimbing jiwanya kepada kemerdekaan.” (Buya Hamka). Gaya kepemimpinan yang sering mencla-mencle sangat berbahaya. Solitudinem faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian), celakanya ini terjadi dalam percaturan diplomasi global. Presiden suka atau tidak suka harus menerima kenyataan dan akhirnya kena batunya. Karena terbiasa melakukan perilaku politik berbeda yang diucapkan dan realitasnya. Dan berbohong dikira tidak terdeteksi apalagi dalam diplomasi internasional. Hitungan detik semua akan terbongkar dan tidak akan ada tempat untuk membela diri dan bersembunyi. (*) 

"Anjing Penjaga" Oligarki Itu Mulai Menyalak

BY FNN Ahad, 03 Juli 2022 15:45:24 0

  DPR sudah tidak berfungsi justru membangun oligarki dengan membuat barier Presidential Threshol 20%. Hal demikian yang ditentang habis-habisan oleh Ketua DPD RI tersebut. Karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan mengamputasi kehendak rakyat. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila EFFENDI Simbolon, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, telah membela Oligarki dengan menyerang Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Jelas apa yang dilakukan LaNyalla itu, setiap langkahnya selalu mendapat sambutan dari rakyat di mana-mana di negeri ini. Keresahan rakyat semakin membuncah itu ditumpahkan kepada LaNyalla. Karena, ada harapan yang ingin dinarasikan oleh rakyat yang selama ini terkungkung oleh ketidak-adilan dan semakin semena-menanya pengusa terhadap rakyatnya. Pasalnya, DPR sudah tidak menjadi harapan. Sebab, tidak pernah memikirkan kebutuhan rakyat, bak dahaga di tengah gurun, tiba-tiba ada LaNyalla dengan berani menentang arus politik elit yang sudah bukan isapan jempol, membela dan “bersetubuh” dengan Oligarki. Perjuangan LaNyalla inilah yang membuat Simbolon kebakaran jenggot. Sebab peran DPR yang seharusnya memperjuangkan kehendak rakyat justru mereka membuat UU yang menyengsarakan rakyat dan malah merugikan masa depan negara bangsa. Coba saja kita buka berbagai UU, mulai UU Omnibuslaw, UU Minerba, tentang persoalan agraria, persoalan minyak goreng, DPR tidak tanggap, tidak mampu membela kepentingan rakyat. Justru mereka ikut membelenggu kepentingan rakyatnya. Begitu juga dengan isu Islamophobia, stikma radikal, teroris yang disematkan pada Islam, justru DPR tak pernah bersuara, soal LGBT malah mick dimatikan Ketua DPR Puan Maharani (dari Fraksi PDIP juga) ketika ada yang bersuara. DPR sudah tidak berfungsi justru membangun oligarki dengan membuat barier Presidential Threshol 20%. Hal demikian yang ditentang habis-habisan oleh Ketua DPD RI tersebut. Karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan mengamputasi kehendak rakyat. Timor Leste dengan penduduk yang tidak banyak calon presidennya 16 orang. Justru Indonesia yang penduduknya 270 juta pemilihan presiden (pilpres), lu lagi, lu lagi. Apa yang dituduhkan Simbolon pada LaNyalla sangat tendensius. Memangnya LaNyalla sendirian, tentu saja tidak. Di belakangnya ada rakyat dari aktivis dan akar rumput riil mendukungnya. Sebab, perubahan kembali ke jati diri bangsa kembali ke UUD 1945 dan Pancasila sudah sangat meluas. Simbolon adalah simbol “politikus kardus” yang tak mampu membaca geliat rakyatnya akan perubahan, mengaku sebagai anak ideologis Soekarno justru mengkhianati ajaran Soekarno, membiarkan persatuan bangsanya terkoyak- koyak akibat keserakahan oligarki. Simbolon justru bagian dari oligarki, maka sebagai “anjing herder” penjaga oligarki akan menyalak jika ada kepentingan oligarki terusik. Rupanya genderang perubahan telah ditabuh oleh LaNyalla yang membuat rakyat terbangun dari tidurnya, yang bisa menatap lagi matahari masa depan. (*)  

Al-Qaeda, Organisasi Teroris Pemerintah Amerika

BY FNN Ahad, 03 Juli 2022 14:17:53 0

Jakarta, FNN – Breaking News! Dokumen rahasia yang membuktikan Al-Qaeda adalah organisasi teroris bentukan Pemerintah Amerika Serikat (AS), mulai bermunculan. Disebarkan oleh WikiLeaks, meski Ashange saat ini dalam pengawasan Inggris. Menunggu proses pemulangan ke AS. Isi dokumen yang berasal dari email Jake Sulivan, Penasehat Keamanan Nasional Presiden Joe Biden itu sangat mengejutkan. “Al Qaeda ada di pihak kita,” bunyi email pengakuan Jake Sulivan tersebut kepada Hillary Clinton saat menjabat Menteri Luar Negeri rezim Barrack Obama. Ini sebuah bukti hukum, bahwa semua peristiwa terorisme oleh Al-Qaeda di dunia diduga atas perintah AS.   ISIS Sempalan Al-Qaeda Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin pernah menyebut organisasi teroris ISIS merupakan bikinan Amerika Serikat (AS). ISIS sendiri merupakan organisasi sempalan Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Riwayat berdirinya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tak bisa dilepaskan dari fenomena Arab Spring, tumbangnya rezim-rezim lawas di sejumlah negara Timur Tengah. Sebagaimana dicatat oleh Masdar Hilmy dalam tulisan berjudul \'Genealogi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia\', mulanya ISIS menyebut diri sebagai Al-Dawlah al-Islâmîyah yang merupakan organisasi jihadis sempalan dari Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. ISIS mengklaim beberapa negara, seperti Yordania, Israel, Palestina hingga Turki bagian selatan, sebagai wilayahnya.Berdiri sejak 2004, kelompok ini dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi, yang merupakan salah satu tokoh Al-Qaeda. Lalu pada 2006 kepemimpinan diambil alih oleh Abu Hamza al-Muhajir, yang juga tokoh Al-Qaeda.Kepemimpinan terus berganti hingga dipimpin oleh Abu Umar Al-Baghdadi, pemimpin Al-Qaeda Irak. Namanya pun akhirnya berubah menjadi Islamic State of Iraq (ISI). Estafet kepimpinan kemudian berpindah lagi ke Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr akhirnya pada 2014 mengganti nama ISI menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dia lantas mendapuk dirinya sebagai khalifah dari organisasi tersebut.Gerakan ISIS ini pernah mendapatkan dukungan finansial dari donasi orang-orang kaya di Kuwait dan Arab Saudi untuk memerangi dan menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Asad dengan sentimen isu sektarian Irak.Lalu, apakah ISIS adalah buatan Amerika Serikat?Jika ditelusuri berdasarkan riwayat berdirinya ISIS, belum ada pengakuan AS soal ini. Namun, Al-Qaeda sudah diakui sebagai organisasi bentukan AS yang pada mulanya dibentuk untuk mendukung gerakan para jihadis Afghanistan pada 1988.Saat itu, Al-Qaeda dibentuk AS untuk memerangi Uni Soviet yang menginvasi Afghanistan. Setelah perang berakhir, alih-alih membela AS, Al-Qaeda justru memusuhi AS. Al-Qaeda bahkan disebut-sebut sebagai dalang dari tragedi Serangan Tower WTC 11 September 2001.Selain itu, \'ISIS buatan AS\' menjadi salah satu hoax yang ramai disebarkan pada 2014 di media sosial. Hoax itu menyebut mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton secara terang-terangan mengakui ISIS sebagai gerakan buatan AS guna memecah-belah dan membuat Timur Tengah senantiasa bergolak. Pengakuan disebut termuat dalam buku terbaru Hillary Clinton, \'Hard Choice\', dan menjadi pemberitaan luas media-media massa internasional.Kominfo pun membuat klarifikasi dan memastikan berita itu hoax. Kominfo melakukan validasi berdasarkan berita internasional terpercaya.“Faktanya setelah ditelusuri situs berita Orient News pada Jumat (8/8/2014) juga menegaskan bahwa berita Hillary Clinton yang mengklaim bahwa ISIS adalah buatan Amerika adalah laporan palsu. Wartawan Mesir menegaskan bahwa buku tersebut tidak mengandung informasi apa pun terkait hal ini dan semua berita yang telah diterbitkan adalah palsu dan kebohongan,” tulis Kominfo di laman resminya.Sebelumnya, Din Syamsuddin menyebut organisasi teroris ISIS merupakan bikinan AS. Pernyataan mantan Ketum Muhammadiyah ini disampaikan ketika ia mengkritik sikap pemerintah RI yang tak memilah WNI yang disebut ISIS.“Anak-anak itu kan nggak, dalam agama pun tidak berdosa, karena belum tahu apa-apa kan? Saya ingin anu saja, bukan karena saya pro-ISIS, saya tahu ISIS itu bikinan Amerika dari dulu. Maka kita nggak pernah mendukung ISIS, saya tidak pernah mau mendukung,” kata Din di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir Detik.com, Rabu (12/2/2020). Apakah Kominfo sekarag ini juga akan mengklarifikasi email Jake Sulivan itu? Kita tunggu saja responnya. (mth)

Geliat (Lagi) Prostitusi Dolly dan Morsen

BY FNN Ahad, 03 Juli 2022 13:45:41 0

Surabaya, FNN – Eks Lokalisasi Dolly dan Morsen (Moroseneng) buka lagi? Pertanyaan ini diterima oleh anggota DPRD Kota Surabaya Imam Syafii dari beberapa teman setelah mereka mendapat informasi dari mulut ke mulut secara terbatas. “Saya pun eager (amat ingin tahu) untuk turun langsung ke bekas tempat lokasi pelacuran terkenal di Surabaya tersebut,” kata Imam Syafii.Ia berharap kabar bukanya Dolly dan Morsen tidak benar alias hoax. Maklum Pemkot Surabaya sudah menggelontorkan dana sangat besar. Pemkot membeli belasan, bahkan puluhan rumah yang sebelumnya dijadikan bisnis “esek-esek”.Lalu rumah-rumah maksiat itu disulap menjadi taman, rumah baca, tempat budidaya anggrek, hingga sentra produk UMKM. Bahkan, yang paling gress di Sememi Jaya, sangat dekat Morsen, juga didirikan rumah padat karya untuk warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Yaitu tempat cuci motor dan mobil.Setelah melakukan investigasi ke lapangan, ternyata kabar bukanya lagi Dolly dan Morsen bukan isapan jempol. “Di Dolly temukan 10 wisma beroperasi lagi. Modusnya wisma digembok dari luar. Gembok dibuka jika makelar di depan rumah membawa masuk laki-laki hidung belang yang ingin jajan kue cinta instan di dalamnya. Tamu wisma bisa pilih cewek-cewek yang display di showroom. Harganya Rp 180 ribu dan Rp 200 ribu,” ungkap Imam Syafii.Di Dolly agak beda. Imam memergoki cafe dipakai untuk prosititusi. Tidak jauh dari mulut gang Dolly. Di pinggir jalan utama. Tidak ada ruang pamer gadis-gadis penjaja cinta duduk berderet di sofa seperti di Morsen.Sebagai gantinya, agar bisnis haram ini tidak terendus petugas keamanan, makelar menunjukkan foto sejumlah gadis di handphone. Terlihat masih muda dan cantik-cantik. Jika deal, gadis-gadis tersebut dijemput dari tempat kos mereka. Tidak jauh dari cafe yang buka hingga jam 4 subuh itu.“Lho kok gak sama dengan yang di foto. Wajahnya lebih tua dan badannya agak gemuk,” protes laki-laki setelah si makelar membawa masuk dua gadis ke cafe. Sebelum naik ke loteng dengan tarif Rp 300 ribu.“Saya sudah menyampaikan temuan ini. Yaitu saat rapat Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya dengan 31 Camat. Lalu beberapa hari kemudian dengan 154 lurah se-Surabaya,” lanjut Imam.Semoga ada upaya dari pemkot mengatasi persoalan sosial dan dosa besar. Tidak hanya melarang gadis-gadis itu bermaksiat. Tapi juga dicarikan solusi yang manusiawi. Agar mereka tidak terus menerus ke jalan sesat dan juga menyesatkan itu. (mth/*)

Seharusnya Presiden Jokowi Tidak Perlu Memaksakan Berbahasa Inggris!

BY FNN Ahad, 03 Juli 2022 12:49:35 0

Jakarta, FNN – Sejak kemarin sebuah video pembicaraan Empat Mata antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy beredar luas di media sosial. Video ini tampaknya diambil saat Presiden Jokowi berkunjung ke Kiev Ibukota Ukraina dan berbicara dengan empat mata dengan Presiden Zelenskyy di Istana Mariyinsky. Kalau kita amati secara cermat video ini seluruhnya berasal akun cyber jenaka satu sebagai apa ya? Nih olok-olok karena pertemuan antara Presiden Jokowi dan Zelenskyy itu terkesan kaku dan kalau kita lihat wajah dari Zelenskyy juga ada ekspresi bingung. Sementara Presiden Jokowi juga tampaknya terdiam, tidak segera membuka pembicaraan dan lebih terpaku dengan iPad di depannya, suasananya sepi atau lebih tepatnya hening ya karena itu akun tadi sengaja menambahkan suara jangkrik yang nyaring terdengar di dalam video itu. “Iya benar video itu memang sekedar olok-olok, saya ajak anda untuk melihat video aslinya ini saya ambil dari channel Youtube milik Sekretariat Presiden,” ujar wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Kanal Hersubeno Point, Sabtu (2/7/2022).   Jadi, clear, kalau kita tonton lebih lengkap video aslinya Presiden Jokowi itu disambut di pintu Istana oleh Presiden Zelenskyy kemudian diajak masuk ke dalam Istana, dikenalkan dengan para staf Zelenskyy. Sebaliknya, Presiden Jokowi juga mengenalkan rombongan kecilnya terdiri, Menlu Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Nah ketika masuk kedalam ruangan Jokowi hanya berdua bersama dengan Presiden Zelenskyy tidak ada penerjemah, yang biasanya itu mendampingi para kepala negara atau kepala pemerintahan untuk menerjemahkan pembicaraan ini. “Jadi ini benar-benar pertemuan Empat Mata diantara Presiden Zelenskyy dengan Presiden Jokowi saja. Bagaimana mereka berkomunikasi, bahasa apa yang mereka gunakan, kita tidak mendapat keterangan. Karena durasi video tadi pendek. Ketika Presiden Jokowi bertemu Zelenskyy hanya sepanjang 10 detik,” jelas Hersubeno. Namun ketika keduanya memberi keterangan Pers seusai pertemuan itu kita bisa melihat dan mendengar Zelenskyy maupun Jokowi menggunakan bahasa nasional masing-masing yakni bahasa Ukraina dan Indonesia. Soal kemampuan Presiden Jokowi berbahasa Inggris ini sudah lama, sering menjadi olok-olok dari para netizen dalam berbagai kesempatan itu, memang terkesan Presiden Jokowi tampak memaksakan diri menyampaikan pidato maupun berbicara dalam bahasa Inggris secara langsung tanpa penerjemah. Barangkali yang paling heboh dan sampai sekarang itu masih sering diulang-ulang oleh netizen adalah ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato dan kemudian menjawab pertanyaan audience dalam sebuah forum yang digelar sebuah lembaga think-tank di Amerika, yakni Proxy Institute di Washington yang acaranya dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015. “Jadi kira-kira setahun setelah itu masa ke pemerintahan Jokowi periode yang pertama ya,” ujar Hersubeno. Setelah menyampaikan pemaparannya dalam bahasa Inggris, Presiden Jokowi kemudian melayani tanya jawab. Semula dia menjawab pertanyaan moderator dalam bahasa Inggris yang terbatas. Setelah itu, dia menanggapi pertanyaan audience. Pada giliran audience yang kemudian menjadi heboh, karena ketika ada audience yang bertanya, Jokowi bukannya menjawab, tapi dia malah mempersilakan Menteri Perdagangan saat itu dijabat oleh Thomas Trikasih Lembong untuk menjawabnya. Jokowi ketika itu berdalih ingin mengetes kemampuan menterinya dengan kalimat, “I wanan to test minister” inilah yang kemudian jadi banyak hal bahan olok-olokan. Tindakan serupa itu kembali diulang Jokowi ketika dia juga ada pertanyaan kedua dan kemudian dia mempersilahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menjawabnya. “I wan to test minister”, itu kata Jokowi. Momen inilah yang jadi bahan olok-olok netizen dan memenya itu bisa dengan mudah ditemukan tersebar sangat luas di medsos pertanyaannya sekarang apakah seorang presiden Indonesia itu memang harus menguasai bahasa luar negeri, khususnya bahasa Inggris? Kita sekarang bicara soal legal formalnya dalam persyaratan sebagai seorang presiden itu tidak ada ketentuan semacam itu. Bahkan, untuk pendidikan pun syaratnya cukup lulusan SMA atau Madrasah Aliyah, SMK atau yang sederajat dengan SLTA. Soal bahasa ini bahkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ada aturannya. Aturan yang tertera dalam pasal 28 yang berbunyi: Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden wakil presiden dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Pada 2019 Presiden Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Peraturan Presiden ini salah satunya mengatur bahwa presiden wapres dan pejabat negara lain wajib berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik di dalam ataupun di luar negeri. “Jadi ini wajib ya, karena itu tercantum dalam pasal 5 Perpres ini,” tegas Hersubeno. “Perpres ini diterbitkan untuk menggantikan Perpres Nomor 16 tahun 2010 yang sebelumnya diterbitkan oleh Presiden SBY maksud saya dalam Perpres era SBY itu juga diatur menggunakan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden wakil presiden luar negeri namun tidak ada kata wajib,” kata Hersubeno. Selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden, menurut Hersubeno, SBYjuga kerapkali menggunakan bahasa Inggris saat menyampaikan pidatonya di forum-forum internasional. Pada waktu itu muncul semacam rumor bahwa Perpres yang diterbitkan oleh Jokowi ini untuk menutupi kelemahan dia dalam berbahasa Inggris, tapi sebenarnya Jokowi gak salah juga dengan bentuk Perpres ini karena aturan undang-undangnya. Juga ada semacam itu jadi Perpres macam aturan pelaksana dari undang-undang tadi. Jadi sekali lagi, ini perlu kita garis bawahi kalau kita merujuk pada undang-undang maupun Perpres tadi ketika menyampaikan pidato secara resmi itu Jokowi harusnya juga menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kemarin saat menyimak Presiden Jokowi menyampaikan penjelasan kepada wartawan bersama dengan Presiden Zelenskyy dan juga bersama Presiden Rusia Putin, Jokowi menggunakan bahasa Indonesia, sementara Zelenskyy dan Putin menggunakan bahasa nasional mereka. Kalau Putin menggunakan bahasa Rusia. “Tapi jangan salah ya, walaupun tetap menggunakan bahasa Rusia, Putin itu sesungguhnya menurut sejumlah media di Rusia, dia menguasai sejumlah bahasa asing. Antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Tartar. Tartar ini saya kira bagian dari komunitas Islam yang juga masuk dalam hidrasi Rusia. Dan dia juga sedikit bisa berbahasa Swedia. Saya percaya info ini karena sebagai mantan perwira intelijen, Putin itu pasti dituntut untuk memahami berbagai bahasa asing,” ungkap Hersubeno. Hersubeno pernah menyaksikan ketika Putin bertemu dengan Angela Markel yang pada waktu itu adalah Kanselir dari Jerman. Dia saat itu menggunakan bahasa Jerman. Sementara kemudian Angela Markel ini menggunakan bahasa Rusia karena memang Markel ini berasal dari Jerman Timur yang pada waktu itu dikuasai oleh Rusia. Putin juga pernah berdinas di Jerman Timur dan saja dia fasih berbahasa Jerman, namun tetap saja dalam berbagai forum resmi termasuk ketika bertemu dengan para kepala negara lain Putin tetap saja menggunakan penerjemah. “Kalau kita belajar dari pengalaman presiden-presiden kita sebelumnya, saya ambil contoh Presiden Soeharto yang dikenal, karena dia berkuasa selama 32 tahun ya itu juga selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum internasional,” lanjutnya. Pak Harto ini mempunyai seorang penerjemah tetap yang tampilannya selalu mencuri perhatian. Bahkan ini telah menjadi semacam legenda karena posisi duduknya itu selalu disampingnya Pak Harto dengan para tamu negara yang ditemui Pak Harto dan kenapa menjadi legenda? Karena dia mendampingi Pak Harto selama tiga puluh tahun. Namanya adalah Widodo Sutiyo. Dia ini seorang diplomat karir yang kemudian dicomot menjadi penerjemah karena kemampuan bahasa asingnya. Widodo ini selalu duduk di samping Pak Harto, sangat ikonik. Apakah Pak Harto tak bisa berbahasa Inggris? Menurut keterangan Widodo, Pak Harto itu paham dengan bahasa Inggris namun Pak Harto tetap saja menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum internasional maupun dalam berkomunikasi dengan para kepala negara maupun orang-orang asinh. “Sebagai wartawan yang pernah bertugas di lingkungan kepresidenan era Pak Harto, dan saya pernah menyaksikan sendiri Pak Harto menjawab pertanyaan wartawan dalam bahasa Inggris itu tanpa menunggu penerjemah. Pertanyaannya, “Mengapa dengan keterbatasan bahasa Inggris tersebut kok Jokowi itu masih tetap terkesan memaksakan diri untuk tampil dalam forum internasional menggunakan bahasa Inggris?” Dalam berbagai kesempatan, kita lihat Jokowi menggunakan contekan berupa kertas, contekan itu bukan hanya ketika dia pidato, tapi juga ketika menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Misalnya ini, ketika dia diwawancarai oleh seorang youtuber Amerika Keyse Sinister, Jokowi itu menjawab pertanyaan Keyse dengan membaca kertas jawaban. Begitu juga ketika bertemu dengan Zelenskyy, Presiden Jokowi itu sekarang contekannya beda, dia tampak membaca contekan dari sebuah iPad. “Anda sempat memperhatikan tidak, tadi Ketika Jokowi bicara membaca iPad. Jadi ketika bicara tidak ada kontak kontak mata yang dengan Justin Pierre James Trudeau MP PC (Perdana Menteri Kanada), karena dia membaca iPad,” ungkap Hersubeno. Padahal, dalam culture orang Barat, kalau bicara, sebagai tanda hormat, kita harus saling menatap. Tapi karena Jokowi harus membaca iPad, maka tidak ikontek. Sebaliknya, Trudeau dengan santainya menjawab dalam dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan kemudian melanjutkan dalam bahasa Perancis, dua bahasa resmi itu yang digunakan di Kanada. Saat Perdana Menteri Trudeau berbicara, Jokowi tampak asyik menatap iPad. Pemandangan serupa itu berulang ketika Jokowi bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron tapi kali ini Jokowi membuat contekannya dalam kertas.  Suasananya agak berbeda ketika presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Jokowi tidak membawa contekan, baik iPad maupun kertas, tapi kita tidak bisa mendengar Presiden Jokowi bicara apa karena durasi videonya pendek dan yang terlihat bicara itu hanya Perdana Menteri Boris Johnson, tapi Pak Jokowi sempat berbicara pendek semacam griting, ucapkan selamat datang dan mempersilahkan Boris Johnson untuk duduk. Sekali lagi memang tidak ada persyaratan seorang Presiden itu harus bisa berbahasa Inggris. UU dan peraturan presidennya bahkan mengatur harus menggunakan bahasa Indonesia ketika menyampaikan pidato dalam forum resmi di dunia internasional. “Jadi seharusnya Pak Jokowi ndak perlu memaksakan diri berbahasa Inggris yang nanti malah jadi bulian netizen di Indonesia, saya gak tahu bagaimana reaksi komunitas International. Saya belum mendapatkan informasinya,” ujar Hersubeno. (mth/sws)

Haji Itu Simbol Kesempurnaan Islam

BY FNN Ahad, 03 Juli 2022 02:01:46 0

Oleh: Imam Shamsi Ali, Haji itu simbol kesempurnaan Islam  KATA haji itu sendiri sesungguhnya  sangat unik. Arti epasnya adalah “melakukan safar atau perjalanan ke tempat yang jauh”. Namun jika kita lihat lebih dekat lagi, kata ”hajj” (ح ج ج) ternyata melahirkan beberapa nuansa pemaknaan.  Kata haji itu berasal dari kata ”hajja” tadi   minimal mengahasilkan dua makna: Bisa membawa kepada ”hajja-yahijju-hajjun”. Atau “hajja-yahijju-hijjun”.  Yang pertama adalah “Hajjun” (dengan haa fatha) adalah bentuk mashdar atau asal kata itu sendiri. Sementara “hijjun” (dengan haa kasrah) itu adalah bentuk ism atau kata benda dari amalan ini.  Tapi yang lebih menarik lagi adalah kata “hajja” juga bisa menghasilkan: ”yahujju-hujjatun” (dengan haa dhomma).  Hujjatun dalam bahasa Arab kita kenal bermakna dalil, alasan atau argumen. Tapi juga bisa bermakna tanda atau bukti.  Jika bentuk pertama (hajjun dan hijjatun) lebih menggambarkan makna kasat dari haji, maka hujjatun lebih menggambarkan makna hakiki dari haji. Hajjun atau hijjun dalam ”syariah” berarti perjalanan jauh (ke tanah suci) untuk melakukan ritual Ibadah karena Allah SWT.  Penggambaran makna ini diekspresikan dalam bahasa Al-Quran dengan: “ya’tuuka rijaalan wa ’alaa kulli dhoomir”. Yang menjelaskan bahwa jamaah dalam memenuhi panggilan haji itu ”akan datang ke tanah suci dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta-onta yang jinak. Dan mereka datang dari berbagai penjuru yang jauh”. Semua hal yang relevansinya dengan “hajjun wa hijjatun” ini berada pada ruang lingkup pembahasan fiqh haji. Yaitu tatacara atau aturan melaksanakan haji. Atau lebih mayshur dengan istilah “manasik haji”.  Sementara kata ”hajja-yahujju-hujjatun” lebih banyak berhubungan dengan makna-makna spiritual atau hakiki dari pelaksanaan ibadah haji. Sesuatu yang ketika berbicara tentang ritual dalam Islam banyak terlupakan (ignored).  Haji disebut hujjatun yang berarti dalil, alasan atau bukti (proof) dimaksudkan bahwa haji adalah penutup dari rangkaian rukun Islam. Sebuah kewajiban sekali dalam hidup manusia. Maka melaksanakannya sekaligus sebuah komitmen pembuktian kesempuranaan seseorang dalam berislam.  Tidak mengherankan jika figur sentra dari seluruh rangkaian ritual ibadah haji adalah Ibrahim AS. Karena beliaulah sosok yang dikenal telah menyempurnakan semua perintah Allah (atammahunna).  Ibrahim dikenal sebagai ”penghulu monoteisme”. Dalam bahasa agama beliau dikenal sebagai ”abul ambiya”. Bapak dari para nabi.  Ibrahim AS juga merupakan sosok yang telah menjadi ”uswah” dalam perjalanan menuju kepada kesempurnaan Islam. Mulai dari proses mencari tuhan yang sebenarnya hingga pengorbanan tanpa pamrih dalam peribadatan kepada Rabbul alamin. Maka sangat wajar jika kemudian dalam Islam Ibrahim AS dikenal sebagai orang pertama yang digelari ”Muslim”.  Tentu penobatan gelar yang maksud bukan pada hakikatnya saja. Karena secara hakikat semua manusia diyakini  terlahir Muslim. Dan semua nabi dan rasul adalah pembawa risalah Islam.  api bagi Ibrahim kata Muslim di sini adalah penyebutan “institutional”. Itulah yang diabadikan dalam Al-Quran: ”huwa samaakumul muslimiina min qabl”. Bahwa sebelum Muhammad SAW atau sebelum Al-Quran, Allah SWT memberikan gelar “muslim” pertama kali kepada Ibrahim AS. Bahkan dengan tegas Al-Quran menegaskan: ”Ibrahim bukan Yahudi, tidak juga Nasrani. Tapi seorang Muslim yang hanif”. Semua realita itulah yang menjadikan ibadah haji terkait erat dengan Ibrahim AS. Sebab sekali lagi haji menjadi bukti kesempurnaan Islam seperti komitmen Ibrahim dalam beragama. Dan yang lebih penting lagi, haji berarti hujjah atau bukti karena dengan haji seorang Mukmin membuktikan keislamannya. Sehingga meninggalnya seseorang dengan haji mabrur adalah pembuktian bahwa seseorang itu meninggal dalam keadaan Muslim.  Sebagaimana diingatkan oleh Al-Quran: ”wa laa tamutunna illa wa antum Muslimun” (janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Muslim”.  Maka haji yang mabrur menjadi jawaban dan pembuktian. Sehingga sangat wajar jika ”haji mabrur balasannya tiada lain selain syurga”. (hadits).  New York, 2 Juni 2022. (*)

Presiden dan Ibu Iriana Tiba di Tanah Air Usai Kunjungan Empat Negara

BY FNN Sab, 02 Juli 2022 16:16:19 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Indonesia pada Sabtu (2/7) usai melakukan kunjungan kerja ke empat negara, yakni Jerman, Ukraina, Rusia, dan Persatuan Emirat Arab (PEA) selama sepekan.Berdasarkan keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, Presiden tiba dengan pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 06.25 WIB, setelah menempuh perjalanan selama delapan jam dari Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, PEA.Di tangga pesawat, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak disambut oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Pj. Gubernur Banten Almuktabar.Selama di Jerman, Presiden Jokowi menghadiri KTT G7 sebagai negara mitra sekaligus pemegang Presidensi G20.Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral, antara lain dengan Kanselir Jerman, Presiden Prancis, Perdana Menteri (PM) India, PM Kanada, dan PM Inggris.\"Selain membahas isu penguatan kerja sama bilateral, isu terkait perang di Ukraina dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan dunia dibahas hampir di semua pertemuan bilateral tersebut,\" kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Munich, Jerman, Senin (27/6) lalu.Di dalam pertemuan-pertemuan bilateral tersebut, Presiden kembali menekankan bahwa waktu dunia tidak panjang untuk menyelesaikan gangguan rantai pasok pangan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan dan pupuk.Dari Jerman, Presiden melakukan lawatan dengan misi perdamaian ke Ukraina melalui Polandia.Presiden Jokowi dan Ibu Iriana meninjau reruntuhan gedung terdampak perang di Kota Irpin, lalu menyerahkan bantuan kemanusiaan di salah satu rumah sakit di Kyiv.Presiden Jokowi kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, di Istana Maryinsky, Kyiv.Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina dan menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.Dari Ukraina, Presiden Jokowi menuju Moskow, Rusia, dan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.Presiden Jokowi menyatakan kesiapannya menjadi jembatan komunikasi antara Rusia dengan Ukraina dan meminta jaminan keamanan Rusia bagi jalur ekspor pangan Ukraina.Setelah itu, Presiden melakukan lawatan ke Abu Dhabi, PEA, dan bertemu dengan sejumlah pengusaha dan investor PEA.Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Presiden PEA, Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, dan menyaksikan pertukaran dokumen IUAE-CEPA (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah disepakati kedua negara di Istana Al Shatie, Abu Dhabi, Jumat (1/7). (mth/Antara)

KPK Lanjutkan Bahas Empat Isu Prioritas di Putaran Kedua ACWG G20

BY FNN Sab, 02 Juli 2022 16:11:50 0

Jakarta, FNN - Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Hadiyana mengatakan KPK akan melanjutkan pembahasan tentang empat isu prioritas yang diusung Indonesia untuk memberantas korupsi dalam pertemuan putaran kedua Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20.\"Pada putaran pertama, seluruh delegasi menyatakan dukungannya terhadap empat isu prioritas yang diusung Indonesia. Selanjutnya, kami akan melanjutkan pembahasannya secara lebih elaboratif bersama para delegasi di putaran kedua nanti,\" kata Hadiyana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Empat isu prioritas tersebut terdiri atas peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, kerangka regulasi dan supervisi peran profesi hukum pada pencucian uang hasil korupsi, serta pemberantasan korupsi di sektor energi terbarukan.Pertemuan putaran kedua, yang akan diikuti oleh 20 delegasi dari negara-negara anggota G20, dilaksanakan pada 5-8 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali. Sebelumnya, pertemuan putaran pertama ACWG G20 berlangsung pada 28-31 Maret 2022 dengan dihadiri oleh seluruh delegasi secara virtual.Lebih lanjut, Hadiyana menyampaikan peran audit pemberantasan korupsi akan menjadi isu dalam high level principle (HLP), yakni dokumen kebijakan yang disepakati diimplementasikan negara-negara anggota G20.\"Nantinya, isu ini akan menjadi dokumen kebijakan yang mengikat dan ditagih implementasinya pada masa mendatang,\" tambah Ketua ACWG G20 itu.Sementara itu, tiga isu lainnya akan menjadi rangkuman atau compendium.Dalam putaran kedua pertemuan ACWG G20 tersebut, Hadiyana mengatakan KPK berharap seluruh delegasi dapat saling bertukar ide dan gagasan untuk menghasilkan kesimpulan diskusi yang mampu membangun upaya dalam memperbaiki pemberantasan korupsi di tingkat global.\"Harapannya, hasil pembahasan nanti bisa berdampak positif bagi upaya pencegahan ataupun pemberantasan korupsi, baik pada tataran domestik, regional, maupun global,\" ujarnya.Sebagai pengayaan terhadap pembahasan isu prioritas dalam mencegah dan memberantas korupsi itu, pertemuan putaran kedua ACWG G20 akan melibatkan beberapa grup lainnya, seperti B20, C20, T20, L20, dan P20, bahkan organisasi internasional yang berfokus terhadap isu antikorupsi. (mth/Antara)

Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Pertamina Unit Kasim Raih Penghargaan

BY FNN Sab, 02 Juli 2022 16:05:03 0

Sorong, FNN - Program CSR PT Kilang Pertamina Internasional Unit Kasim tentang pemberdayaan masyarakat adat Suku Moi pribumi Sorong di Kampung Klayas kabupaten Sorong memperoleh penghargaan dalam Bisnis Indonesia CSR Awards atau BISRA 2022.Area Manager Comm, Rel, CSR dan Compliance PT Kilang Pertamina Internasional Unit Kasim, Dodi Japsenang di Sorong Sabtu, mengatakan bahwa penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Grup Hariyadi Budi Santosa Sukamdi sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.Dia mengatakan bahwa penghargaan tersebut sebab perusahaan dinilai berkomitmen untuk terus berada di tengah masyarakat, membangun, dan bertumbuh bersama guna mewujudkan kemandirian ekonomi.Dikatakan bahwa ajang inspiratif ini menjadi pembuktian bahwa perusahaan-perusahaan yang diberikan penghargaan telah berkontribusi menjalankan bisnis berdasar pada prinsip People Planet Profit.Menurut Dodi, program pemberdayaan untuk masyarakat adat Suku Moi yang diikutsertakan pada ajang inspiratif tersebut, sebab sangat unik dan berbeda dengan program-program lain.Sebab program pemberdayaan berfokus pada kesejahteraan masyarakat adat, pribumi di sekitar wilayah operasi perusahaan. Dan dampak program cukup baik bagi kondisi masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup.Program pemberdayaan ini bergerak di berbagai sektor, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam pelaksanaan program yang bertajuk Klay Swontai ini bertumpu pada kearifan lokal dan nilai budaya luhur masyarakat adat Suku Moi. \"Salah satunya melalui sentra pengolahan Sagu tanpa pangan lokal yang tumbuh subur di Kampung Klayas untuk peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat setempat,\" tambah dia. (mth/Antara)

Dolar Akhir Pekan Menguat, Ditopang Permintaan Mata Uang Aman

BY FNN Sab, 02 Juli 2022 16:00:56 0

New York, FNN - Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena pesimisme tentang prospek ekonomi global mendorong permintaan untuk mata uang safe-haven dolar AS, sementara dolar Australia, proksi untuk pertumbuhan global, jatuh ke level terendah dua tahun.Inflasi yang merajalela dan serbuan bank-bank sentral untuk menaikkan suku bunga dan membendung aliran uang murah telah memicu aksi jual di seluruh pasar dan mengangkat aset-aset yang dipandang sebagai taruhan yang lebih aman.\"Ketika orang khawatir mereka masih membeli aset dolar,\" kata Analis Senior FXStreet.com, Joseph Trevisani, di New York.Dolar naik pada Jumat (1/7/2022) bahkan ketika kekhawatiran tentang penurunan ekonomi mengirim imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun jatuh ke posisi terendah satu bulan.Greenback sedang terombang-ambing antara kekhawatiran bahwa Federal Reserve (Fed) akan terus menaikkan suku bunga secara agresif untuk menumpulkan tekanan harga-harga yang melonjak, dan kemungkinan bahwa ini akan merugikan perekonomian.\"Anda memiliki tingkat pelemahan terhadap dolar yang bersaing dengan ketakutan akan resesi global dan sejumlah besar utang dan segala macam masalah lainnya,\" kata Trevisani.Data pada Jumat (1/7/2022) menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur AS melambat lebih dari yang diharapkan pada Juni, dengan ukuran pesanan baru berkontraksi untuk pertama kalinya dalam dua tahun, tanda-tanda bahwa ekonomi sedang mendingin.Ekspektasi untuk kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS telah turun, dengan para pedagang sekarang memperkirakan di puncak 3,32 persen pada Maret, turun dari perkiraan sebelumnya sekitar 4,0 persen sebelum pertemuan The Fed 14-15 Juni. Suku bunga acuan The Fed saat ini 1,58 persen.Indeks dolar naik 0,36 persen terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya menjadi 105,12. Itu bertahan tepat di bawah tertinggi 20 tahun di 105,79 yang dicapai pada 15 Juni.Euro turun 0,56 persen menjadi 1,0424 dolar. Mata uang tunggal mencapai level terendah lima tahun di 1,0349 pada 13 Mei.Inflasi zona euro mencapai rekor tertinggi lainnya pada Juni, sementara produksi manufaktur di blok tersebut turun untuk pertama kalinya dalam dua tahun.Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menaikkan suku bunga bulan ini untuk pertama kalinya dalam satu dekade, meskipun ekonom terbelah pada ukuran kenaikannya.Mata uang yang sensitif terhadap risiko berkinerja buruk. Dolar Australia turun serendah 67,64 sen, terlemah sejak Juni 2020.\"Ini adalah awal yang berisiko untuk paruh kedua tahun ini dengan ekuitas dan komoditas turun, sehingga dolar cukup kuat secara keseluruhan,\" kata Ahli Strategi Valas Societe Generale, Kenneth Broux, di London.Bank sentral Australia akan memutuskan kebijakan pada pekan depan, dan pasar mengharapkan kenaikan suku bunga utamanya setengah poin.Sterling mencapai level terendah dua minggu di 1,1976 dolar sehari setelah data resmi menunjukkan rekor defisit transaksi berjalan Inggris pada awal 2022.Dolar merosot 0,37 persen terhadap yen Jepang menjadi 135,26. Mata uang Jepang mencapai level terendah 24 tahun di 137,01 per dolar pada Rabu (29/6/2022).Di pasat mata uang kripto, Bitcoin melanjutkan penurunannya, tergelincir lagi 2,63 persen untuk diperdagangkan sedikit di atas 19.400 dolar AS. (mth/Antara)

Harga Minyak Melonjak, Dipicu Ancaman Produksi Turun di Libya-Norwegia

BY FNN Sab, 02 Juli 2022 15:35:20 0

New York, FNN - Harga minyak melonjak lebih dari dua persen pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena pemadaman pasokan di Libya dan ekspektasi penutupan di Norwegia melebihi ekspektasi bahwa perlambatan ekonomi dapat mengurangi permintaan.Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September terangkat 2,60 dolar AS atau 2,4 persen, menjadi menetap di 111,63 dolar AS per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus naik 2,67 dolar AS atau 2,5 persen, menjadi ditutup di 108,43 dolar AS per barel .Minyak WTI dan Brent masing-masing diperdagangkan sekitar 70 persen dan 77 persen dari volume sesi sebelumnya menjelang liburan 4 Juli di Amerika Serikat.Untuk minggu ini, Brent kehilangan 1,3 persen, sementara WTI naik 0,8 persen. Untuk Juni, kedua kontrak acuan telah mengakhiri bulan lebih rendah untuk pertama kalinya sejak November.Harga minyak naik pada Jumat (1/7/2022) meskipun rilis data industri menunjukkan aktivitas manufaktur AS bulan lalu melambat lebih dari yang diharapkan, menambah bukti bahwa ekonomi negara itu mendingin karena Federal Reserve (Fed) memperketat kebijakan moneter.Namun pasokan minyak mentah dan bahan bakar yang rendah mendukung pasar minyak, bahkan ketika ekuitas merosot dan dolar AS, yang biasanya memiliki hubungan terbalik dengan minyak mentah naik.\"Kemampuan kompleks untuk membukukan kenaikan yang kuat hari ini dalam menghadapi kekuatan dolar AS yang signifikan dan perdagangan ekuitas yang lemah menunjukkan beberapa fokus kembali pada pasokan minyak yang ketat,\" kata Presiden Ritterbusch and Associates LLC, Jim Ritterbusch, dalam sebuah catatan.Pemogokan yang direncanakan di antara pekerja minyak dan gas Norwegia pada 5 Juli dapat memangkas produksi minyak negara itu secara keseluruhan sekitar 8,0 persen atau sekitar 320.000 barel setara minyak per hari, kecuali kesepakatan menit terakhir ditemukan atas tuntutan upah, perhitungan Reuters menunjukkan.National Oil Corporation (NOC), perusahaan minyak milik negara Libya pada Kamis (30/6/2022) menyatakan force majeure di Pelabuhan Es Sider dan Ras Lanuf, serta ladang minyak El Feel. Force majeure masih berlaku di Pelabuhan Brega dan Zueitina, kata NOC.Produksi telah mengalami penurunan tajam, dengan ekspor harian berkisar antara 365.000 dan 409.000 barel per hari, penurunan 865.000 barel per hari dibandingkan dengan produksi dalam \"keadaan normal\", kata NOC.Jumlah rig minyak AS, indikator awal produksi masa depan, naik satu menjadi 595 minggu ini, tertinggi sejak Maret 2020, menurut perusahaan jasa energi Baker Hughes Co.Meskipun jumlah rig minyak AS telah meningkat untuk rekor 22 bulan hingga Juni, peningkatan mingguan sebagian besar berada dalam satu digit karena banyak perusahaan lebih fokus pada pengembalian uang kepada investor dan membayar utang daripada meningkatkan produksi.Sementara itu Pemerintah Ekuador dan para pemimpin kelompok adat pada Kamis (30/6/2022) mencapai kesepakatan untuk mengakhiri lebih dari dua minggu protes yang telah menyebabkan penutupan lebih dari setengah dari produksi minyak 500.000 barel per hari sebelum krisis.Pada Kamis (30/6/2022), kelompok produsen OPEC+, termasuk Rusia, setuju untuk tetap pada strategi produksinya setelah dua hari pertemuan. Namun, klub produsen itu menghindari membahas kebijakan mulai September dan seterusnya.Sebelumnya, OPEC+ memutuskan untuk meningkatkan produksi setiap bulan sebesar 648.000 barel per hari (bph) pada Juli dan Agustus, naik dari rencana sebelumnya untuk menambah 432.000 barel per hari per bulan.Sebuah survei Reuters menemukan bahwa OPEC memompa 28,52 juta barel per hari pada Juni, turun 100.000 barel per hari dari total revisi Mei.Presiden AS Joe Biden akan melakukan perjalanan tiga kali ke Timur Tengah pada pertengahan Juli yang mencakup kunjungan ke Arab Saudi, mendorong kebijakan energi menjadi sorotan ketika Amerika Serikat dan negara-negara lain menghadapi kenaikan harga bahan bakar yang mendorong inflasi.Biden mengatakan pada Kamis (30/6/2022) bahwa dia tidak akan secara langsung menekan Arab Saudi untuk meningkatkan produksi minyak untuk menahan lonjakan harga ketika dia menemui raja dan putra mahkota Saudi selama kunjungan bulan ini. (mth/Antara)

Harga Emas Tergelincir Lagi 5,8 Dolar, Tertekan Penguatan Dolar

BY FNN Sab, 02 Juli 2022 15:30:49 0

Chicago, FNN - Harga emas kembali tergelincir pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), memperpanjang kerugian untuk hari kelima berturut-turut karena dolar AS yang lebih kuat membuat logam mulia tersebut kurang menarik bagi investor. Kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di Divisi Comex New York Exchange, tergelincir 5,8 dolar AS atau 0,32 persen, menjadi ditutup pada 1.801,50 dolar AS per ounce.Harga emas berjangka jatuh 10,2 dolar AS atau 0,56 persen menjadi 1.807,30 dolar AS pada Kamis (30/6/2022), setelah melemah 3,70 dolar AS atau 0,2 persen menjadi 1.817,50 dolar AS pada Rabu (29/6/2022), dan merosot 3,60 dolar AS atau 0,2 persen menjadi 1.821,20 dolar AS pada Selasa (28/6/2022).Nilai emas sempat turun lebih jauh mencapai posisi terendah tujuh bulan pada Jumat (1/6/2022) setelah pemerintah di New Delhi, India, menaikkan pajak impor atas emas guna mendukung mata uang rupee yang terpukul saat perdagangan Juli dibuka.India, konsumen emas batangan terbesar kedua di dunia, menaikkan bea masuk dasar emas menjadi 12,5 persen dari 7,5 persen. Langkah tersebut akan segera mempengaruhi permintaan, meskipun kuartal ketiga biasanya melihat pembelian fisik yang kuat di tengah festival, Ajay Kedia, Direktur Kedia Commodities di Mumbai, mengatakan seperti dikutip oleh Reuters.Sepanjang pekan ini emas berada di zona merah yang menetap lebih rendah di setiap dari lima sesi untuk secara kumulatif kehilangan sekitar 30 dolar AS atau 1,6 persen, pada minggu ini.Itu adalah kerugian minggu ketiga berturut-turut untuk emas setelah sebelumnya turun 0,6 persen dan 1,9 persen. Untuk bulan Juni sendiri, emas telah kehilangan lebih dari 2,0 persen, melengkapi satu bulan berturut-turut di zona merah.Data ekonomi yang dirilis pada Jumat (1/7/2022) mendukung emas. Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur AS dari S&P Global turun menjadi 52,7 pada Juni dari 57,0 pada Mei, sedikit di atas pembacaan awal 52,4 dan menandakan bahwa aktivitas pabrik tumbuh pada laju paling lambat dalam hampir dua tahun.Barometer Institute for Supply Management (ISM) untuk pabrik-pabrik Amerika turun ke level terendah dua tahun di 53 persen pada Juni. Indeks ISM turun 3,1 poin dari 56,1 persen pada Mei.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 68,5 sen atau 3,37 persen, menjadi ditutup pada 19,667 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun 24 dolar AS atau 2,68 persen, menjadi ditutup pada 871,3 dolar per ounce. (mth/Antara)

Mahalnya Biaya Politik Disebut LaNyalla Jadi Penyebab Tingginya Korupsi

BY FNN Sab, 02 Juli 2022 15:01:03 0

Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyebut tingginya korupsi tidak selalu disebabkan mental korup. Tetapi juga dipicu tingginya biaya politik.  “Dapat kita simpulkan jika biaya politik mahal ini menjadi penyebab tingginya praktik korupsi di negeri ini. Hal itu sejalan dengan temuan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),\" tutur LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Sabtu (2/7/2022). Dikatakan LaNyalla, biaya politik yang mahal menimbulkan potensi sikap korup para pejabat yang terpilih. Biaya politik yang mahal juga tidak rasional dan tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat.  Selain potensi sikap yang korup, potensi kinerja pun rendah dan cenderung tidak memikirkan masyarakat pemilih.  “Fakta banyaknya para pejabat yang terjerat dugaan kasus korupsi selama ini menunjukkan bahwa biaya politik ada hitungannya,” beber LaNyalla.  Menurutnya, sudah saatnya masyarakat diberikan edukasi politik yang baik dan etis. Tidak lagi bersedia memilih jika diberi uang dan jika tidak diberi uang oleh si pemilih, maka tidak mau memilih. Perilaku money politic dilakukan oleh para politikus yang ingin serba instan ingin menjadi pejabat, namun dampaknya besar bagi masyarakat.  Senator asal Jawa Timur itu melihat pentingnya menanamkan kesadaran politik agar para politikus dan calon pejabat beradu gagasan, perjuangan, etika serta berwawasan bahwa jabatan bukan satu-satunya target yang harus dicapai, sehingga menghalalkan berbagai cara. “Perlu segera dilansir berapa sesungguhnya biaya politik yang wajar dan rasional agar tidak masuk ke dalam jebakan politik transaksional,” tutur LaNyalla.  Ditambahkannya, politik yang rasional dimulai dari rasionalitas undang-undangnya itu sendiri.  “Jika aturan-aturan main sudah tidak rasional, semua mekanisme politik kita akan tidak rasional, termasuk biaya yang melangit, sedangkan gaji yang diterima sangat relatif,” ujar LaNyalla. Seperti diberitakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Bahkan untuk kepala daerah tingkat II saja bisa mencapai puluhan miliar. “KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar,” kata Alex. (mth/*)

Bukan LaNyalla, Justru Simbolon yang Pernah Minta Jokowi Mundur!

BY FNN Sab, 02 Juli 2022 02:41:44 0

Jadi, tudingan Simbolon itu terlalu berlebihan dan mengada-ada. Jika melihat jejak digital, justru Simbolon pernah meminta Jokowi mundur dari jabatannya pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) TIDAK ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba politisi PDIP DR Effendi Simbolon menyoroti langkah Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang selama ini dianggapnya banyak menggunakan fasilitas, bahlan institusi DPD untuk memperjuangkan kepentingan politiknya. “Kemana-mana bicara politik atas nama DPD RI itu tidak boleh. Misalnya, gugat president threshold (PT) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar dihapus menjadi nol persen. Itu kan untuk kepentingan pribadinya agar bisa nyapres 2024. Itu tidak boleh,” tegas anggota Komisi I DPR RI itu pada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (30/6/2022). Menurutnya, PT 20 persen itu agar para capres itu terseleksi dengan baik. Sehingga tidak semua orang dengan bebas bisa nyapres. “Kalau nol persen, yang mau nyapres bisa ribuan orang. Itu mau pilpres atau Sipenmaru?” tanya Effendi Simbolon. Kalau memang mau nyapres lanjut Simbolon, ya bikin partai. Apakah nanti partainya dipilih atau tidak oleh rakyat? “Kalau dipilih dan dapat suaranya berapa, itulah kau jadikan mandat amanat rakyat itu untuk maju nyapres. Jangan pakai lembaga DPD RI untuk gugat PT untuk nyapres,” ungkapnya. Apalagi, kata Simbolon, sampai mengumpulkan para aktivis dan tokoh di DPD RI dengan alasan diskusi Kebangsaan, namun isinya debat untuk pemakzulan Presiden demi kepentingan politik pribadinya dan itu dilakukan di Gedung DPD RI, pakai Anggaran DPD RI, dan dibiarkan oleh Sekjen DPD RI dan anggota DPD RI lainnya, ditambah lagi berikut anggaran DPD RI. “Untuk itu saya minta kepada Kapolri agar menegur LaNyalla dan meminta kepada Mensegneg agar memberikan pemahaman fungsi DPD RI kepada Sekjen DPD,” ucapnya. “Mau jadi apa republik ini kalau mau-maunya sendiri. Saya anggota DPR RI dari FPDI-P terikat dengan 9 fraksi DPR RI yang lain. Kalau keluar gedung ini tidak bisa saya membawa-bawa DPR RI,” tambahnya. Ia menilai kesibukan politik LaNyalla tersebut luar biasa. “Pagi ini di sini, siang di situ, sore di sana, dan malam di luar sana. Tulis itu. Lalu, anggota DPD RI yang lain pada kemana? Tidak ada yang berani mengkritisi?” ujarnya. Sebaiknya Effendi Simbolon membaca kembali apa Tuposi DPD tersebut. DPD adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional. DPD itu dibentuk untuk “mewakili aspirasi daerah”. Aspirasi di tingkat daerah akan mempengaruhi pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan politik di tingkat pusat. DPD merupakan wakil DPD yang dipilih melalui pemilu di tiap provinsi di Indonesia. DPD merupakan salah satu lembaga negara yang lahir setelah Amandemen UUD 1945. DPD mengemban tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945 dan UU. Kewenangan DPD diatur dalam pasal 22D UUD 1945, yaitu: Berwenang dalam pengajuan Rancangan Undang-undang atau RUU tertentu. Berwenang untuk ikut membahas bersama DPR dan pemerintah atas penyusunan RUU tertentu. Berwenang memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu; Berwenang memberikan pertimbangan terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang atau UU tertentu. Jika mengacu pada Tupoksi dan kewenangan DPD seperti yang diatur dalam pasal 22D UUD 1945, semua yang dilakukan LaNyalla selama ini tidak ada yang menyimpang dan melanggar UU. Perlu ditegaskan kembali, DPD itu dibentuk untuk “mewakili aspirasi daerah”. Tidak salah jika sejak dilantik menjadi anggota DPD dan terpilih sebagai Ketua DPD, LaNyalla mengaku sudah berkeliling ke 34 provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota. “Saya bertemu langsung dengan stakeholder yang ada di daerah. Mulai dari pejabat pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat. Baik itu akademisi, agamawan, pegiat sosial dan kerajaan nusantara,” ungkapnya dalam setiap pidatonya yang pernah saya ikuti beberapa kali melalui Zoom Meeting. Menurut LaNyalla, ia menemukan satu persoalan yang hampir sama di semua daerah. “Yaitu Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, dan Kemiskinan struktural yang sulit untuk dientaskan,” tegasnya. “Inilah yang menurut saya persoalan fundamental bangsa ini. Karena tidak pernah bisa diselesaikan dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Tidak pernah bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial dan sektoral,” lanjutnya. Mengapa? Karena, menurut LaNyalla, penyebabnya itu ada di hulu. Bukan di hilir. Yaitu negara ini yang semakin menjadi negara yang sekuler, liberal, dan kapitalistik. Karena itu, LaNyalla mengaku harus memutuskan untuk segera bertindak dan berpijak sebagai Negarawan. “Sehingga saya tidak melihat persoalan ini dalam perspektif sektoral,” tegasnya. Sehingga bagi saya, persoalan konstitusi ini tidak boleh hanya direduksi terbatas kepada penguatan peran kelembagaan DPD RI saja. Tetapi harus lebih fundamental dari itu. Dan, yang perlu dicatat oleh Simbolon, sampai sejauh ini LaNyalla tak pernah melontarkan pernyataan seperti yang dituduhkannya: “debat untuk pemakzulan Presiden”. Yang lebih aneh lagi, apa urgensinya Simbolon minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar menegur LaNyalla? Soal sederhana hirarki seperti ini saja Simbolon tidak paham. Tidak ada kewenangan Kapolri menegur LaNyalla. Rakyatlah yang berhak menegur LaNyalla dan anggota DPD lainnya. Sebab, mereka ini mendapat amanah langsung dari rakyat. Makanya, ketika DPR “mandul” aspirasi, berbagai elemen masyarakat mengadunya ke DPD RI. Makanya, jujur saja, hingga detik ini saya tidak tahu, mengapa Simbolon punya pikiran LaNyalla melakukan “debat untuk pemakzulan Presiden” itu. Mengucap kata “pemakzulan” saja seingat saya, tidak pernah. LaNyalla sudah berkali-kali menyatakan akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatannya, 2024. Benar kata Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, “Effendi Simbolon, diduga kuat setiap ada info hanya dibaca judulnya, sehingga berakibat fatal ketika melepas komentarnya ke publik melalui media.” Jika LaNyalla punya niat memakzulkan Presiden, tak mungkn sampai mantan Panglima ABRI dan Wapres Try Sutrisno sampai memberikan semacam Wasiat dan menitipkan kepada LaNyalla untuk menyelamatkan Indonesia. Beruntung LaNyalla bukan seorang Panglima TNI seperti Jenderal TNI Andika Perkasa. Kalau dia menjabat Panglima TNI, dapat dipastikan, LaNyalla akan menyatakan “Siap, Laksanakan!” Dan, entah apa yang terjadi setelah itu. Jadi, tudingan Simbolon itu terlalu berlebihan dan mengada-ada. Jika melihat jejak digital, justru Simbolon pernah meminta Jokowi mundur dari jabatannya pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Judul berita yang tayang di Merdeka.com (Rabu, 2015/09/02 12:34 in Politik, Warta): “Effendi Simbolon: Sebaiknya Jokowi Mundur Saja”. Desakan mundur itu terjadi karena Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak bisa mengatasi kondisi ekonomi yang saat itu mengalami perlambatan dan nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar (USD). Diberitakan, di tengah persoalan itu, Presiden Jokowi juga menghapus syarat tenaga kerja asing bisa berbahasa Indonesia. Hal ini sontak menuai reaksi dari berbagai kalangan. Menariknya, Effendi Simbolon yang notabene kader PDIP, partai pengusung dan pendukung Jokowi-JK, justru melancarkan kritik keras kepada Jokowi. Tak tanggung-tanggung, anggota Komisi I DPR itu bahkan meminta Jokowi mundur dari jabatan Presiden karena tak bisa mengatasi masalah ekonomi dan menghapuskan syarat bisa bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. “Lebih baik Jokowi turun tahta karena tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Presiden seharusnya mampu menyelesaikannya bukan menterinya,” kata Effendi Simbolon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2015). Jadi, dari jejak digital itu sudah jelas, justru Simbolon yang punya keinginan untuk “menjatuhkan” Presiden Jokowi. (*)

Resmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab

BY FNN Jum'at, 01 Juli 2022 23:02:27 0

Lamongan, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara kekurangan orang beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya Lembaga Pendidikan mencetak generasi yang berakhlak dan beradab. Bukan sekedar mencetak siswa atau santri yang cerdas saja. \"Negara ini krisis orang-orang yang memiliki etika, moral dan adab,\" kata LaNyalla saat meresmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, Jawa Timur, Jumat (1/7/2022). Ditegaskannya, esensi dari tujuan Pendidikan Nasional adalah menghasilkan kaum terdidik atau intelektual yang beretika, yang bermoral dan berbudi pekerti luhur seperti para pendiri bangsa. \"Makanya saat memberi kata pengantar buku 1 Abad Tamansiswa, saya sampaikan pentingnya membumikan kembali semboyan yang digagas Ki Hajar Dewantoro. Yaitu Ing ngarso sung tulodo; Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani. Karena menurut saya itulah etika. Itulah moral. Itulah budi pekerti atau akhlak. Yang seharusnya menjadi esensi dari tujuan Pendidikan Nasional bangsa ini,\" paparnya. Menurut LaNyalla, mereka yang bermoral, beretika dan memiliki akhlak inilah, yang harus menjadi para pemimpin bangsa. Mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa. Bukan mereka yang lahir dari pencitraan dan survei-survei yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik. Karena popularitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika, moral dan akhlak,\" kata dia lagi. Menurut LaNyalla, akhlak dan adab adalah fondasi dari generasi bangsa. Tanpa akhlak dan adab, generasi bangsa ini tidak akan memiliki karakter dan ketahanan di tengah kondisi negara Indonesia yang semakin sekuler, liberal dan kapitalistik. Karena terus terang saja, negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa ini. Dimana kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi perwakilan yang didesain oleh para pendiri bangsa sudah terkikis dan hilang. Puncaknya dari semua itu adalah saat dilakukannya Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam dengan cara yang ugal-ugalan dan tidak menganut pola addendum. Sehingga kita menjadi ‘bangsa’ yang lain dan tercerabut dari akar sejarahnya. \"Karena itulah dengan menghasilkan generasi bangsa yang berakhlak dan beradab, Insya Allah kita akan dapat mengembalikan Indonesia kepada Pancasila sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kembali kepada demokrasi asli bangsa ini yang pendekatannya konsensus. Bukan dengan pendekatan mayoritas,\" tukasnya. \"Semoga para siswa dan santri yang dididik di Yayasan DHMS ini menjadi salah satu dari generasi yang berakhlak dan beradab tersebut. Sehingga perjuangan untuk mengembalikan Indonesia kepada nilai-nilai luhur yang digagas oleh para pendiri bangsa semakin cepat terwujud. Sehingga Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri,\" tutupnya. Hadir dalam acara tersebut Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, Ketua Dewan Pembina Yayasan DHMS, H Makruf Syah, Ketua Pengurus Yayasan DHMS, Ahmad Anas Faqih, Para Tokoh Masyarakat, Para Ustadz, Wali Santri dan para Santri. (mth/*) 

Haji Sebagai Kewajiban dan Tiang Agama

BY FNN Jum'at, 01 Juli 2022 22:00:05 0

Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation  MENHADI kesepakatan ummah bahwa haji merupakan kewajiban (tardho) bagi seluruh orang yang beragama Islam, dan telah memenuhi persyaratan kewajibannya.  Terdahulu telah disebutkan ayat Al-Quran: ”dan bagi Allah atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukannya”.  Bahkan lebih jauh Rasul SAW menetapkan Ibadah haji sebagai salah satu dari lima rukun Islam: ”Islam didirikan di atas lima dasar: Syahadah bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu”.  Oleh karena merupakan kewajiban sekaligus rukun agama, semua umat sepakat (ijma’ al-ummah) menerimanya sebagai fardhu. Bahkan, melakukan ibadah haji menjadi impian semua umat.  Pada masa lalu menunaikan ibadah haji itu bahkan dilabeli sebagai ”panggilan” khusus. Sebagian yang tidak atau belum menunaikan haji menjadikan hal ini sebagai alasan. ”ah belum ada panggilan”, kata mereka. Juga menjadi konsensus (ijma’) para ulama jika haji itu kewajibannya hanya sekali dalam hidup. Artinya kewajibannya menjadi selesai ketika melakukannya pertama kali. Kalaupun seseorang melakukan haji berkali-kali setelah itu maka hajinya bukan kewajiban. Melainkan ibadah sunnah yang mendapat pahala dari sisiNya.  Ketika perintah haji disampaikan kepada para sahabat mereka bertanya: ”apakah setiap tahun ya Rasul? Ditanya seperti itu beliau diam. Ditanya lagi hal yang sama tapi beliau diam. Hingga pada pertanyaan ketiga beliau menjawab: “kalau saja saya katakan iya, maka telah wajib atasmu setiap tahun”.  Karenanya beliau diam untuk menegaskan bahwa sebuah perintah yang jelas jangan lagi dipertanyakan. Karena akibatnya bisa menjadi lebih rumit dan membebankan. Oleh karena kewajiban haji hanya sekali, pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah harus segera melakukan kewajiban itu? Atau dapatkah ditunda dan kapan saja selama masih hidup?  Semua ulama memberikan jawaban tegas bahwa kewajiban haji harus dilakukan sesegera mungkin jika ”syarat-syarat kewajiban” itu telah terpenuhi. Yang membolehkan menunda pelaksanaan kewajiban haji hanya Imam Syafi’i. Itupun dengan sebuah persyaratan. Bahwa orang yang menunda menunaikan ibadah haji, padahal sudah memenuhi syaratnya, harus yakin untuk tidak mati hingga dia melaksanakannya.  Persyaratan ini sesungguhnya adalah persyaratan penegasan saja. Bahwa kalau dia sudah mampu, tapi tetap tidak melaksanakannya dan mati maka dia akan mati dalam keadaan berdosa besar. Bahkan matinya dimiripkan sebagai mati dalam keadaan ”nashronian atau yahudian”.  Kembali kepada syarat-syarat kewajiban haji di atas, para ulama.menyebutkan lima syarat wajibnya haji atas seseorang.  Pertama, bahwa orang itu memang beragama Islam.  Kedua, orang tersebut balig (pada lelaki ditandai dengan mimpi basah biasanya. Pada.wanita dengan datangnya haid pertama).  Ketiga, yang bersangkutan berakal sehat. Ketiga syarat di atas menjadi syarat semua ibadah dalam Islam. Non Muslim, anak-anak di bawah umur, dan yang sedang gila tidak diwajibkan melaksanakan ibadah dalam Islam. Lalu syarat keempat dari kewajiban haji adalah bahwa yang bersangkutan adalah orang merdeka. Pada masa lalu aturan ini merupakan ”rahmah” bagi para budak yang menjadi Muslim. Karena mereka masih dalam kepemilikan tuannya. Dan itu tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakannya.  Dan yang kelima adalah bahwa yang bersangkutan memang memiliki isthitho’ah. Yaitu memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dalam hadits-hadits ditegaskan dua hal tentang kemampuan ini.  Satu, adalah menyangkut perjalananan (rahilah) atau bisakah seseorang itu sampai ke sana?  Pada masa lalu ini menyangkut onta, kuda atau kemampuan berjalan hingga sampai ke tanah suci. Saat ini saya yakin itu terkait dengan alat transportasi. Jika dibawa ke rana faktualnya maka mampukah yang bersangkutan membeli tiket pesawat?  Kedua, menyangkut perbekalan (zaad). Saya yakin semua ini masuk dalam kategori ONH (Ongkos Naik Haji). Ujung-ujungnya juga adalah apakah uang tersedia atau tidak. Dalam hal istitho’ah ini memang banyak pertanyaan yang terkait. Misalnya bagaimana jika masih ada utang? Termasuk misalnya utang ansuran bayar membeli rumah bulanan atau mortgage?  Hal itu akan dibahas pada masanya. Tapi intinya adalah kewajjban haji adalah masuk dalam kewajiban utama Islam. Dan hendaknya segera dilakukan jika persyaratan wajibnya telah terpenuhi.  Pertanyaan yang terkait barangkali, khususnya yang dari negara mayoritas Muslim seperti Indonesia adalah masalah quota.  Dengan aturan quota dari pemerintah Arab Saudi, bagaimana yang terjadwal berangkat 20 tahun mendatang tapi meninggal sebelum berangkat? Saya dengar saat ini dengan krisis Covid 19 sebagian malah menunggu hingga 90 tahunan. Dapat dipastikan jamaah yang bersamgkutan tidak akan berangkat. Lalu bagaimana status hukumnya? Jawabannya dia sudah terlepas dari kewajiban haji. Karena sejak mendaftar dia sudah berniat melaksanakan kewajjbannya. Tapi karena satu dan lain hal yang bersangkutan belum sempat. Namun niatnya sudah dihitung sebagai ibadah haji di sisi Allah SWT.  Semoga Allah mengaruniai haji mabrur bagi mereka yang berhaji. Amin... New York, 1 Juli 2022. (*)

Simbolon Terperangkap Sendiri!

BY FNN Jum'at, 01 Juli 2022 21:43:37 0

Tuan Simbolon Yang Terhormat, sebenarnya Anda terjebak karena kapasitas dan kualitasnya sendiri sebagai politisi asal-asalan. Strategi tanpa taktik itu adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MEMINJAM kata Sun Tzu: “Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Seribu pertempuran, seribu kemenangan”. Info siapa Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti dengan melimpahnya narasi yang mengalir setiap hari, sangat mudah didapat. Arah dan tujuannya akan ke mana mudah dideteksi. KAMI Lintas Provinsi mem-backup langkah Bung LaNyalla karena arah perjuangannya jelas dan senyawa dengan KAMI untuk menyelamatkan Indonesia. Effendi Simbolon, diduga kuat setiap ada info hanya dibaca judulnya, sehingga berakibat fatal ketika melepas komentarnya ke publik melalui media. Dalam olahraga bola basket itu ada beberapa teknik, mendekatkan seni dan teknik berpolitik, antara lain passing (mengoper) dan catching (menerima) bola dari rekan satu tim, harus ada dan kompak. Simbolon tampaknya bermain politik sendirian tanpa tim. Tidak mampu dan tidak paham membaca, menggiring, dan mengarahkan bola politiknya akan ke mana. Politik dribbling harus memantulkan bola di lantai sambil berjalan atau berlari dengan cepat. Simbolon asal melempar bola. Tidak mampu melihat ke arah depan dan mengontrol bola dengan baik. Sehingga berakibat bola tersebut direbut oleh pemain tim lawan, memantul dan balik kepada dirinya. Dia tidak mampu menguasai teknik shooting untuk menembakkan bola ke arah ring lawan. Politik dribbling bola harus ke arah ring sambil mengunci target. Simbolon asal melepas bola menjadi liar, sehingga tidak sanggup kembali mengendalikannya. Jangankan mendekati ring, masih jauh dari ring saja harus terpental. Tetiba bola memantulkan rekam jejaknya yang berbau korupsi muncul ke media sosial. Simbolon gagal melakukan politik pivot, melakukan gerakan memutar, untuk merebut simpati, bahkan akhirnya energi politiknya membakar dirinya karena serangan balik dari lawan tidak bisa diatasi, karena tidak ada persiapan untuk antisipasi. Akibatnya pertahan dirinya sangat rapuh dan keteteran. Pertahanan diri untuk menerima pantulan balik sama sekali tidak ada karena asal bunyi (asbun). Ketika bola memantul semestinya sikap menangkap dan membuka bola itu dengan melompat. Saat seperti ini Simbolon kebingungan. Politik screen jelas mentah. Jangankan milindungi teman, melindungi dirinya sendiri tidak mampu dan ketika ada serangan balik pertahanan kosong, dan jebol berantakan. Seni politik lay up tidak dikuasai, yaitu menembak lawan dengan jarak jauh. Apalagi akan melakukan tembakan jarak dekat, pasti melesat tanpa arah asal melepas bola. Kalau sudah begini Simbolon akan ke mana. Ketika ada kawan sesama wakil rakyat sedang berjuang karena ada masalah fundamental tentang konstitusi yang membajak kedaulatan rakyat, malah dleming tidak jelas juntrungannya. Sebenarnya apa sih arti dari kata ndleming itu sendiri? Arti ndleming menurut kamus bahasa Jawa-Indonesia adalah Ngomong karepedewe/ngelantur atau dalam bahasa Indonesia mempunyai arti “berbicara tak terkontrol”. Inilah gambaran wakil rakyat yang sedang mempertontonkan kedunguannya. Diduga kuat di DPR banyak “Simbolon” sombong lainnya. Itulah fakta kualitas anggota DPR (Rakyat) yang “terhormat”, bukan anggota DPD (Daerah) seperti Bung LaNyalla yang selalu menghormati dan menghargai aspirasi Rakyat! Tuan Simbolon Yang Terhormat, sebenarnya Anda terjebak karena kapasitas dan kualitasnya sendiri sebagai politisi asal-asalan. Strategi tanpa taktik itu adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Politisi tanpa taktik dan strategi bukan saja kekalahan tetapi “politik dungu”. (*)

Marbot Masjid Korban Yusuf Mansur: Saya Tagih Sampai Akhirat!

BY FNN Jum'at, 01 Juli 2022 18:13:33 0

SETIDAKNYA sampai saat ini ada empat gugatan perdata yang ditujukan kepada Jam\'an Nurchotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan PN Tangerang, Kota Tangerang. Rinciannya, YM digugat tiga kasus di PN Tangerang dan satu kasus di PN Jakarta Selatan. Gugatan itu tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN masing-masing. Tak tanggung-tanggung, YM dkk dituntut membayar total kerugian hingga lebih dari Rp 98 triliun untuk keempat perkara tersebut. Gugatan bervariasi, mulai dari kasus ingkar janji (wanprestasi) investasi dana hotel/apartemen hingga investasi batu bara. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Jum’at (1/7/2022) sempat mewawancarai seorang Marbot Masjid korban investasi tambang batubara. Namanya Muslimin. Berikut petikannya. Masih ingat ya kemarin wawancara saya dengan seorang pengacara sekaligus korban investasi Yusuf Mansur di Masjid Darussalam Kota Wisata. Pak Zaini waktu cerita, ada seorang Marbot masjid yang juga ikut menjadi korban investasi itu. Nah sekarang saya sudah terhubung dengan Pak marbot Masjid itu. Namanya Pak Muslimin. Assalamuakaikum Pak muslimin. Kemarin saya denger cerita dari Pak Zaini ada seorang Marbot saya sebenarnya membayangkan bahwa Marbot ikut investasi tambang batubara Keren dong gitu ya banyak duitnya dong ya kalau bisa ikuti investasi bener itu Pak muslimin? Banyak duit sih gak Pak, cuman ya sedikit ada tabungan biar ikut konstribusi juga bisa untuk membangun Pesantren, ya walaupun sedikit kan kita ingin ya sedikit berinfak Pak, untuk kebaikan akhirat. Waktu itu kan katanya iming-imingnya ini untung dunia dan akhirat gitu ya dengan ikut investasi di tambang batubaranya Pak Yusuf Mansur. Betul sekali Pak, waktu itu kenapa kami tertarik, karena ada tabungan terus kemudian yang ikut itu kan orang-orang besar seperti bos-bos di Darussalam. Kemudian saya sangat tertarik, sehingga saya percaya dan saya juga yakin. Kemuudian saya diskusi dengan keluarga ya sudah kapan lagi. Kesempatan itu nggak datang dua kali, Insya’ Allah dapat, apa namanya, bagi hasil juga dan sekaligus ikut konstribusi untuk pembangunan pondok pesantren. Pada waktu itu Pak Muslimin berapa banyak nyetor yang pertama kali? Pertama kali saya tiga juta Pak, karena saya hanya punya tabungan 3 juta. Mari kita bandingkan tahun 2000 ini, peristiwanya tahun 2009? Betul 2009 betul. Penghasilan Bapak kalau boleh tahu tahun-tahun segitu berapa waktu itu perbulannya? Ya kurang lebih gaji paling masih satu jutaan, satu juta kurang lebih Pak, gak nyampe bahkan. Ini jadi kira-kira digaji tabungan gaji seluruhnya dari gaji bapak tiga bulan-lah kira-kira gitu ya waktu investasinya. Ya kurang lebih begitu Pak. Itu kemudian waktu pertama kali itu investasi, apakah bapak sudah dapat pengembalian dana yang bagi keuntungan atau sudah sempat dapat? Untuk tahap pertama, saya akui Alhamdulillah ya dari 3 juta itu bulan pertama itu udah dapat berlian sekitar 10% dari nominal yang saya itu memasukkan investasi gitu, terus di tahun keduanya itu masih nambah Pak, maksudnya motor enam motor, sampai saya pun sempat saya gadein Pak, untuk masukin lagi ke situ (investasi) enam juta. Terus akhirnya teman saya ikut juga karena kan lihat saya dapat bagi hasil. Kemudian programnya sangat bagus itu Pak, karena untuk pembangunan pasantren dan ada kajian-kajian pertemuannya ada itu rutin dilakukan, minimal sebulan dua kali, akhirnya teman saya juga tertarik dan memohon untuk menitipkan uangnya kepada saya 20 juta. Kemudian juga saya membujuk kakak supaya ikut gabung begitulah, dan kakak saya punya tabungan 5 juta terus saya rayu itu maksudnya. Ayolah kapan lagi uang kan kalau di bank juga ya cuma manfaatnya sedikit, ayo kita gabung divestasi ini dan kita dapat yang lumayan kok terus kemudian kita bisa konstribusi juga sebagian karena untuk wakaf pembangunan di pesantren gitu Pak. Jadi akhirnya tertarik itu, wah 5 juta dari kakak saya. Oke jadi kira-kira sekitar 30-an juta lebih dari bapak dengan teman dan kakaknya tadi ya. Apakah mereka kemudian juga sudah dapat pengembalian dana karena masuknya belakangan ini, kawan sama abangnya Pak Muslim ini. Qodarullah itu Pak saya nggak tahu sistemnya seperti apa? Pas temen saya sama kakak masuk itu udah, nah 10% lagi Pak. Yang ini dapat itu Pak. Nah cuman berapa persen mungkin udah separuhnya. Udah nggak ada kayaknya Pak. Ini tuh juga terus berikutnya dapetnya cuman sekedarnya aja, udah sampai tuh, wassalam nggak ada kabar lagi itu Pak. Oke jadi kira-kira dari total yang Bapak investasikan kan tadi 3 juta ditambah sepeda motor 6 juta yang digadaikan jadi 9 juta, kawan bapak 20 juta, kakak bapak 5 juta itu masing-masing kira-kira dapat beberapa yang kembali? Kalau yang 20 juta itu kurang lebih paling baru sejutaan, tapi enggak tahu, kayaknya nggak nyampe deh Pak. Kalau kakak mungkin ya udah nyampe 500.000, saya lupa-lupa inget, gitu. Yang jelas sudah enggak sesuai lagi dengan yang dijanjikan pertama itu Pak. Oke yang yang sepeda motor bisa balik berapa? Yang awal-awal itu kita kurang lebih dapat 2 puteran Pak, tapi setelah kurang lebih. Kalau 6 juta kan berarti 10% nya aja enam ratus, kurang lebih 1,2 juta. Jadi motornya bisa ditebus gadeinya tuh jadinya? Nggak Pak kebetulan karena bisa aja ya akhirnya dengan uang bukan dari investasi itu Pak. Iya ceritanya kenapa Bapak kok bisa jadi tertarik itu. Di sana apakah karena Bapak tadi cerita bahwa banyak orang besar-besar yang investasi dan juga mereka mendapatkan hasil atau apa nih sebenarnya? Betul saya lebih tertarik yang pertama sih, sebenarnya ada kepikiran untuk ini apa-apa nggak ada niatan cuma sekedar dapat untung aja. Dulu inginnya ke situ. Kemudian kajian-kajian itu yang disampaikan itu lebih kepada hidup itu harus bermanfaat, jangan untuk diri sendiri. Gitu kita lebih mendingan infak, sedekah kayak gitu, saya itu sih motivasi saya yang kenapa saya memaksakan diri walaupun saya enggak punya gitu Pak. Terus juga teman-teman saya juga itu bukan sekedar pengen dapat bagi hasil saja, pengen karena akan tinggi ingin membantu wakafkan, nggak bisa secara langsung ya mungkin sekarang ini yang tepat itu pasti prestasi itu. Nah dampaknya gimana setelah itu tidak balik, apakah Bapak dituntut teman bapak dan juga kakaknya Bapak ini menuntut Bapak karena bagaimana kalau pada kasus-kasus temen-temenkan ingin ikut tapi kalau pada abang bapak atau kakak bapak ini kan dibujuk oleh Pak Muslimin gitu ya. Betul sekali pak, ya dengan kejadian saya sebenernya sempet shock, sedih banget gitu Pak, berpisah dengan istri di mana itu pas susah-susahnya gitu, tapi alhamdulillah temen saya menyampaikan juga. Padanya kalau ini kan istilahnya begini berhenti aja udah enIggak dapat bagi hasil gitu. Jadi, alhamdulillah menerima itu Pak. Ya Tuhan walaupun saya sok banget dan sedih banget walaupun itu bukan uang saya. Uang 20 juta bagi saya itu besar sekali. Saya sampai beberapa hari tuh kepikiran, sebenarnya apa itu cuman di mana, tapi alhamdulillah ya karena yang temen saya juga paham agama. Akhirnya menerima keadaan ini buat pelajaran. Makanya kedepannya cari investasi itu jangan semata-mata karena ketokohan, karena Ustadz tertentu. Harus jelas ininya, ada akadnya segala macam gitu. Buat pelajaran ke depannya. Gitu aja sih Pak. Temen saya, alhamdulillah menerima apa adanya. Cuman justru yang berat lagi kan karena kakak itu yang lima juta itu terus terang aja karena bukan kemauan dia. Dia sebenarnya dari awal udah curiga juga gitu. Bisnis apa sih yang bisa begitu? Masa’ iya sih bisa sampai 10% yang didapat. Udah gitu termasuk infaq juga, buat pesantren, gimana caranya? Saya cuman sampaikan, ini bukan bisnis yang main-main. Ini juga jama\'ah-jama\'ah besar orang berpendidikan di Darussalam pada ikut, gak sedikit lagi yang gabung itu, yang uangnya divestasikan ada yang sampai miliaran seperti itu. Saya Pak untuk meyakinkan ke keluarga. Cuman karena kejadiannya begini ya saya bilang komposisinya macet, tapi itu udah tanggung jawab saya. Akhirnya saya bagaimanapun saya bayar gitu Pak walaupun dengan susah payah. Alhamdulillah. Dicicil bapak mencicil pembayaran ke abangmya yah? Betul saya cicil waktu itu. Alhamdulillah nyampe lunas. Bapak tidak berhutang gara-gara kasus ini utang utang ke orang lain akibat salah investasi ini?   Gak sih pak cuman itu saja karena memasuki nama kakak saya aja sama temen gitu aja sih Pak. Iya iya, nah kan Bapak Marbot ya dan Bapak tahu setelah ribut-ribut ini kan ini diurus oleh semacam BMT-nya masjid gitu ya kalau nggak salah. Yang pertama kali ya? Apakah kemudian timbul situasi yang tidak menyenangkan di masjid itu setelah ribut-ribut investasi enggak bisa dikembalikan ini? Iya Pak. Betul Pak harusnya saya juga sedih sekali itu biar bagaimana masjid tujuannya orang pada ibadah cari ketenangan di situ. Jadi yang dibicarakan masalah duit kembaliannya nanti bagaimana? Menurut saya itu jadi keresahan juga gitu jama\'ah daripada nanya-nanya jadi omongan-omongan gitu. Jadi saya saling curiga. Apalagi, ada beberapa yang udah diapa, namanya ada yang dikembaliin, katanya cuma kan kita gak ngerti yang di kembaliin siapa, apa hanya isu-isu aja. Saling curiga kayak gitu yang membuatnya nyaman bagi saya. Dulu bener-bener Pak waktu itu saya juga sedih sekali itu Pak. Jadi ada semacam apa kecurigaan ada mungkin fitnah yang muncul ya sejak kasus itu ya? Betul. Fitnah terus. Jadi saya bercerai-berai, yang tadinya nyaman persatuan terus saling inilah, menghormati segala macem satu sama lain, beribadah nyaman. Dengan adanya kasus begini terus terang Pak bikin nyesek. Apalagi yang ditokohkan oleh Yusuf Mansur istilahnya ulama besar mungkin. Itu yang membuat begini umat Islam gitu Pak. Ya seolah-olah kembali lagi itukan sebenernya kalau fungsi cuman saya sendiri menjadi sedih itu, Pak. Seharusnya orang yang jadi panutan kok jadi begini. Tadinya memang Pak Yusuf Mansur sering memberikan kajian di Masjid Darussalam ini? Pernah, bebrapa kali. Saya punya salah satunya menyembunyikan masalah investasi itu. Cuman setelah itu ada panitianya yang itu yang di sini hilangkan BMT ya untuk apa namanya yang mengatur pembayaran sudah lama macem itu kan setoran lewa BMT. Katanya setelah ribut-ribut macet itu pak Yusuf Mansur pernah datang ke sana dan bicara dengan para investor jadikan akan mengembalikan betul itu? Ya saya sih tidak ketemu langsung. Cuman kata temen-temen seperti itu dan ada komitmen katanya mau mengembalikan dengan cara mengangsur. Cuman sejak itu enggak tahu kabarnya lagi. Sampai kapan gitu lunasnya, harusnya kalau memang beliau komitmen membayar itu gak sampai sekarang bertele-tele sampai puluhan tahun ini udah sepuluh tahun lebih kejadiannya ya Pak sejak 2009 itu. Jadi Bapak total itu dana-dana teman bapak dana Bapak dan saudara itu lost betul hilang semua itu sampai sekarang ya? Betul lost, enggak ada kabar, enggak tahu kembaliannya gimana itu. Bapak sendiri termasuk kemarin ikut gak menuntut ketika datang ke rumah pak Yusuf Mansyur? Kemarin kebetulan sedang ada kegiatan, jadi enggak ke sana. Cuman temen-temen pada ke sana Pak sebagai perwakilanlah. Tapi Anda sendiri masih punya harapan gak dana itu bisa kembali? Ya kalau harapan sih pasti ada, pasti kita berharap langsung semoga Yusuf Mansur bertobat. Beliau asetnya kan masih banyak Pak. Kalau memang ada itikad baik itu bisa dijual asetnya untuk menyelesaikan di dunia inilah. Kalau usaha enggak menyelesaikan di dunia ya untuk di akhirat, meskipun pasti itu keadilan. Mungkin kalau enggak dapat keadilan di dunia pasti dapat keadilan di akhirat. Belajar dari pengalaman ini bagaimana Anda menyikapinya? Bagaimana Anda bisa berbagi pengalaman dengan orang lain supaya kasus serupa tak menimpa jamaah lain? Iya kalau menurut saya itu jangan mudah dengan iming-imingan investasi-investasi yang kira-kira nggak masuk akal dan yang tidak jelas dengan inti akarnya segala macem gitu. Tidak bisa walaupun itu dengan ulama atau siapapun kalau investasi itu harus jelas akarnya kemudian juga ada kayak macam perjanjian itu. Harus jelas kalau yang sekarang ini, mohon maaf, kalau yang kemarin itu kayak modal. Untuk modal apa? Modalnya kepercayaan aja gitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu belum pernah. Waktu itu bergabung enggak ada perjanjian kayak itu. Misalkan saya tanda tangan apa sebenarnya udah lama bisnisnya sih Pak belum pernah investasi yang. Tanda tangan di atas materai itu nggak ada? Nggak ada Pak. Kalau saya dan yang lainnya yang jelas nggak ada. Nggak ada perjanjiannya yang mengikat Pak. Nanti seperti apa itu enggak ya maksudnya harus hati-hati itu. Jangan cukup percaya aja gitu, harus lebih hati-hati. Terus sekarang yang mengiming-imingi yang apa namanya dapat bagi hasil yang besar itu, juga kayaknya harus hati-hati lah pokoknya Pak. Itu menurut saya pengalaman sangat berharga di waktu usia saya yang masih muda dapat pengalaman begini karena, mohon maaf, kemarin ada pengalaman juga ada anggota yang ikut investasi itu usianya udah tua, rumah satu-satunya gitu Pak dijual dimasukkan ke investasi tersebut, itu saya sedih banget. Sampai sekarang udah kebeli rumah masih ngontrak itu Pak. Rumah satu-satunya berapa ratus juta waktu itu, kalau gak salah 500 jutaan. Beberapa gitu ya. Kalau harga rumah sekarang udah miliaran itu. Akhirnya dia sampai rela ngontak segala macem itu sampai sekarang belum punya rumah. Padahal sudah pensiun? Iya udah pensiun, maksudnya udah nggak kerja lagi. Banyak-banyak makan korban kemarin itu. Saya dengar ada juga yang katanya saudaranya di kampung menitipkan sampai menjual sapinya gitu ke jamaah betul itu ada cerita semacam itu? Pernah denger, saya belum tahu orangnya yang mana, karena kan banyak perkumpulannya juga, kurang lebih ada 250 orang. Itu namanya mungkin nama yang terdaftar punya yang gangguan-gabungan. Jadi lebih banyak lagi sebenernya. Cerita lain selain tadi selain ada seorang pensiunan sampai jual rumah dan sebagai ada cerita-cerita Bapak denger yang atau bapak bisa terus saksikan sendiri? Itu temen-temen buruh, buruh, mohon maaf, yang gajinya enggak terlalu banyak-lah pas-pasan. Tabungan hanya itu-itunya, dimasukkan ke dalam investasi kayak gitu ya akhirnya itu sedih juga. Mungkin dia punya uang segitu-segitunya. Istilahnya untuk masa depan bikin rumah atau apa, ternyata malah ya nyesek kalau diceritain mah banyak yang kejadian-kejadian yang di luar ini sih Pak dugaan gitu ya Allah. Ok jadi orang yang seperti bapak ini kan tadi kalau ceritanya kan orang di kota wisata ini rata-rata orang berduit gitu, ya tinggal di sana. Tapi orang seperti Bapak ini sebagaian banyak juga diantara 255 orang yang jadi korban itu ya. Ada banyak acuan saya nggak tahu persis gimana tinggalnya banyak Pak. Orang-orang yang pembantu rumah tangga juga ada itu. Ada pembantu rumah tangga juga yang ikut ketipu, saya bisa membayangkan berapa gajinya seseorang pembantu rumah tangga dan sebagainya. Bapak harapannya apa ke Yusuf Mansur, apalagi ini dalam situasi sekarang ini? Iya menurut saya sih harap Yusuf Mansur segera bertobat untuk tidak lagi bikin investasi-investasi yang merugikan masyarakat itu, dan semoga juga yang para korban-korban yang lain bukan hanya di BTM, di tempat lain juga saya dengar juga banyak itu. Segera diselesaikan, kapan lagi kan masih diberi kesempatan umur semua itu nanti akan dipertanggung jawabkan. Kalau nggak sekarang di dunia kapan lagi, jangan sampai di akhirat nanti semua nuntut nggak punya amal apa-apa kan sedih juga gitu Pak. Iya iya dan saya kira dampak yang lain ini agama ya Pak. Citranya jadi jelek dong ya. Karena bagaimanapun beliau disebut-sebut sebagai pemuka agama. Betul Pak, investasi ini kan selalu bawa-bawa agama, ini untuk daya tariknya. Tidak semata-mata investasi dapat bagi hasil gitu. Ajakan dia pendekatannya memakai agama sih Pak. Jadi satu-satunya sebenarnya salah satu kekuatannya bukan hanya karena keuntungan yang akan didapat tetapi ada iming-iming bahwa ini ada amal di situ ya? Betul sekali Pak. Jadi kalau bisnis biasa semuanya keuntungnya mungkin udah biasa gitu, ini kan karena di iming-imingin nanti ada wakaf untuk pembangunan Pesantren, untuk ngurusin operasional Pesantren segala macem. Orang lebih tersentuh lagi gitu Pak. Anehnya lagi menurut saya itu juga enggak jelas kayak surat menyuratnya itu  nggak jelas gitu. Aduh saya gak habis pikir Pak, atau gimana nanti kejadian yang terakhir Pak, semoga tidak terulang lagi di tempat lain ya. Baik ya terima kasih Pak muslimin atas perbincangannya. Saya cuman bisa menyatakan harus banyak bersabar dari segi itu saya kira nanti Allah Insya’ Allah akan mengganti lagi ya dengan yang lebih lebih besar. Karena ada niatnya kan baik dari Pak Muslimin, itu dicatat sebagai amal gitu ya. Aamin aamiin Pak. Terima kasih banyak, dan saling mendoakan aja yang terbaik juga untuk Yusuf Mansur dengan korban yang lain, semoga diberi kekuatan kesabaran dan mudah-mudahan ada jalan yang terbaik untuk menyelesaikan ini semua. (mth/sws)

Partai Buruh Dukung Cuti Melahirkan 6 Bulan untuk Perempuan dan 40 Hari untuk Laki-Laki

BY FNN Jum'at, 01 Juli 2022 15:17:59 0

Jakarta, FNN - Partai Buruh bersama elemen Serikat Buruh dan Serikat Petani mendukung penuh inisiatif dari DPR yang membuat RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Di mana di dalamnya memuat cuti melahirkan 6 bulan untuk buruh perempuan dan cuti untuk suami yang istrinya melahirkan selama 40 hari. Menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, pihaknya tidak hanya melakukan kritik terhadap Pemerintah dan DPR. Tetapi jika memang ada kebijakan yang berpihak pada rakyat, partai buruh akan berdiri di garda terdepan untuk memberikan dukungan. \"Cuti melahirkan selama 6 bulan adalah hal yang biasa bagi perempuan. Perihal cuti ini juga tercantum dalam Konvensi ILO No 183 tentang perlindungan maternitas,\" ujar Said Iqbal. \"Bahkan sudah biasa ketika suami juga ikut cuti ketika istrinya melahirkan. Karena, memang, merawat anak adalah tanggung jawab suami istri,\" lanjutnya. Said Iqbal juga memberikan data beberapa negara yang memberikan cuti melahirkan lebih dari 3 bulan dan upahnya tetap dibayar.  Berdasarkan catatan ILO, kata Iqbal, beberapa negara tersebut adalah Swedia 64 minggu, Norwegia 49 minggu, Islandia 48 minggu, Finlandia 46 Minggu, Republik Ceko 28 minggu, Hungaria 24 minggu, dan Italia 20 minggu. Di Finlandia, selain cuti bagi perempuan yang melahirkan selama 46 minggu, juga memberikan cuti bagi laki-laki yang istrinya melahirkan 54 hari. Selama waktu tersebut, keduanya berhak mendapat gaji penuh. \"Dari hasil penelitian ILO, cuti melahirkan yang lebih lama berhasil menurunkan kematian Ibu dan anak. Finlandia sebagai contoh, bahkan menduduki posisi ketiga sebagai negara tingkat kematian ibu dan bayi terendah di dunia,\" kata Said Iqbal. Jangan Hanya di Atas Kertas Sementara itu, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Sosial Partai Buruh Mundiah berharap wacana ini tidak berhenti di atas kertas.  \"Jangan hanya sebatas peraturan di atas kerja. Namun harus dipastikan ketentuan ini bisa dijalankan oleh seluruh perusahaan dan instansi pemerinta,\" tegasnya.  Untuk itu, harus ada sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar. Tujuannya agar lebijakan cuti melahirkan selama 6 bulan bisa ditaati. \"Kami dari pemberdayaan perempuan, anak, dan sosial meminta DPR jangan hanya megesahkan saja. Tetapi juga memperkuat pengawasan dan monitoring,\" lanjutnya. Selain itu, yang lebih penting, RUU KIA ini harus bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang. RUU PPP saja yang ditolak rakyat bisa disahkan dalam waktu cepat, harusnya UU KIA yang berpihak pada rakyat tidak perlu menunggu waktu lama. (bun)

Sandera Spindik E-KTP untuk Pilpres 2024 dan Kematian Buruh Migran di Malaysia

BY FNN Jum'at, 01 Juli 2022 13:33:32 0

MESKI Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi, namun seolah sudah di depan mata. “Saya bingung, sebenarnya pilpres itu kapan, sih? Koq kelihatannya kayak pekan depan pilpresnya,” komentar wartawan senior FNN Hersubeno Arief di Kanal Rocky Gerung Official, Kamis (30/6/2022). Dalam dialognya dengan pengamat politik Rocky Gerung itu, banyak masalah yang dipertanyakan oleh Hersubeno Arief. Bagaimana Rocky Gerung melihat persoalan politik dan sosial yang berkembang ini? Berikut petikannya: Sebenarnya Pilpres itu kapan, sih? Kelihatannya kayak pekan depan ya? Ya betul. Jadi seolah-olah itu suasana politik sudah di depan. Padahal dua tahun (lagi) itu segala macam bisa berlangsung di situ. Apalagi perubahan geopolitik, kesulitan ekonomi. Jadi membayangkan ada siklus normal di 2024 itu agak absurd. Tapi, halang-menghalangi mulai dari sekarang. Jadi, kekacauan itu sudah mulai terjadi per hari ini, karena tidak ada harapan. Kalau ada harapan orang akan tahan-tahan, tertiblah, jangan sodok sini sodok sana dulu. Jadi memang keaadaan kita menunjukkan, orang ingin sebuah percepatan saja lebih baik. Karena itu, sindir-menyindir berlangsung, sprindik antar sprindik sudah mulai dikeluarin. Macam-macamlah isu. Dan itu semuanya isu yang akan membakar kita pada keadaan jika kita tidak bersatu sebagai bangsa. Itu intinya. Jadi secara makro begitu, kecemasan menimbulkan kecurigaan, dan kecurigaan memaksa orang untuk saling intrik. Kan begitu politik. Saya akan mengajak Anda membahas dua topik sekaligus, karena menurut saya sama-sama menariknya. Yang satu sangat menarik, tapi yang satu lagi mengenaskan. Yang pertama soal sprindik. Tadi ada sebut karena ini mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ini sudah dipanggil lagi oleh KPK berkaitan dengan E- KTP. Dalam soal E- KTP politisi dari empat penjuru angin bisa kena libas dan saling sandera Pilpres. Yang berikutnya soal kabar meninggalnya para buruh migran kita di penjara Malaysia. Laporan dari koalisi buruh migran mencapai 149 orang. Tapi rupanya bukan hanya dalam satu peristiwa tapi rentang waktu tertentu, meskipun kemudian dibantah jumlahnya oleh Kemenlu hanya 25 orang. Tetap saja itu jumlah yang sangat besar dan itu tragedi kemanusiaan, khususnya untuk keluarganya. Tapi kalau di luar negeri tentu itu tragedi bangsa. Kita mulai dengan soal sprindik Gamawan Fauzi. Soal Sprindik Gamawan Fauzi Ya, Pak Gamawan Fauzi sudah dihukum untuk soal yang sama dan sekarang ternyata betul, lokomotifnya sudah masuk bengkel, tapi gerbong itu ternyata masih panjang. Dan kita tahu bahwa semua partai ada di itu waktu skandal E-KTP. Tetapi, dengan jelas orang mengasosiasikan pemanggilan Gamawan Fauzi itu adalah untuk menyeret Ganjar Pranowo, karena nama Ganjar yang pertama kali muncul setelah lama itu enggak terdengar makin ke sini nama Ganjar itu disebut lagi. Dan itu bersamaan dengan konflik di PDIP, ketidakmampuan dari Presiden Joko Widodo untuk menetapkan bahwa penerusnya adalah Ganjar. Jadi, ini semua harus kita baca sebagai permainan politik tingkat tinggi saja untuk saling memeras. Itu intinya. Tapi, tetap kita mau menuntut, masyarakat sipil memang menuntut dari awal supaya semua nama yang pernah masuk dalam Radar KPK dipanggil. Tidak bisa hanya karena sudah mengembalikan uang terus dianggap sudah selesai. Problemnya, kenapa dia kembalikan? Dan kenapa baru dikembalikan setelah mulai rame. Jadi, balik lagi pada soal etika. Orang akan ingat apakah Ganjar jujur ketika itu. Kira-kira begitu. Walaupun kita tahu, yang dipanggil adalah Gamawan Fauzi, tapi terhadap apa. Kan Gamawan Fauzi sendiri sudah sudah clear masalahnya. Tentu orang-orang di sekitar maslah E-KTP itu, semua partai terlibat di situ karena pembagiannya cukup merata. Jadi, kita dorong KPK untuk buka itu supaya benar-benar bersihlah. Ganjar itu kan kasihan, dia mau maju tapi terus ada info bahwa dia akan dipanggil KPK. Karena itu Ganjar mungkin sekali lagi operasi supaya dia tidak dipanggil. Tapi ada kekuatan yang memaksa supaya sprindik dikeluarkan buat Ganjar. Kan begitu. Jadi kita hanya bisa menganalisis itu sambil menunggu keterangan resmi KPK. Tapi karena kondisi politik sekarang ada ketegangan, tetap kita lihat bahwa yang disasar adalah Ganjar Pranowo yang adalah calon presiden. Disebutkan oleh Nasdem, PDIP, dan siapa saja. Jadi, kita baca sekarang counterflow-nya yaitu datang dari mereka yang ingin sebetulnya melihat proses politik ini berantakan. Dan, mereka senang kalau ada politik yang berantakan.  Dan saya kira kalau Ganjar dilibatkan juga disebutkan oleh Setya Novanto. Jadi sangat mungkin juga Setya Novanto nanti akan dipanggil lagi karena ada kasus misalnya, kemarin kasus Garuda. Emirsyah Attar juga salah satu pengusaha yang dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka lagi. Tapi kalau soal Gamawan Fauzi bagaimanapun juga kita pasti melihat ini kaitannya dengan Partai Demokrat. Apakah ini juga berkaitan dengan isu dan intrik-intrik ingin pembentukan koalisi Pilpres. Ya, sinyalnya pasti begitu. Ganjar adalah sasaran utama, tapi nanti ekornya itu bisa mengimbas ke Demokrat karena pada waktu itu memang demokrat yang berkuasa dan Gamawan Fauzi adalah menterinya SBY. Jadi, sekali lagi, soal yang seolah-olah biasa saja kriminal, di dalamnya ada elemen politik yang tinggi. Ini yang kita sebut black market of justice. Jadi, pasar gelap keadilan di sini. Kalau keadilannya terbuka ya dari dulu dong proses. Siapa di Demokrat yang masih terkait dengan soal Gamawan Fauzi; siapa yang di PDIP; siapa yang di semua partai; di mana Ganjar ketika itu. Jadi, jangan dicicil seolah-olah akan jadi tagihan politik ketika menjelang Pemilu. Itu yang buruk sebetulnya. Tapi ya sudah. Karena sudah dibuka maka lakukan, supaya semua pihak merasa lega bahwa hambatan-hambatan untuk membentuk koalisi tidak lagi dihalangi oleh isu-isu politik. Itu sebetulnya kejelasan. Walaupun kita tetap menganggap bahwa semuanya tidak ada gunanya kalau nol persennya tidak diucapkan, karena itu sinyal pertama. Tapi, bahan bakar politik musti diajukan hari-hari ini. Nah, Gamawan Fauzi adalah bahan bakar yang bagus untuk membakar Ganjar, Demokrat, PDIP, dan segala macam. Nah, di ujungnya kita mau lihat ini permainan siapa? Karena, kita nggak bisa percaya lagi kalau KPK itu punya semacam intensi yang sekadar soal kriminal. Di dalamnya pasti ada intensi politik, dan faksi-faksi di KPK tentu dari awal kita tahu bahwa ya KPK yang sekarang adalah mainan politik. Karena soal ketegangan antar partai politik, isu di dalam DPR waktu memilih komisaris, lalu ada masalah Novel Baswedan yang kemudian sampai sekarang juga terkatung-katung statusnya, walau sudah resmi dikeluarin, tapi dianggap masih memegang sprindik. Jadi banyak hal sebetulnya di dalam KPK yang memungkinkan siapapun bisa masuk ke KPK untuk mencari-cari cara mensprindikkan seseorang. Oke, sebetulnya gampang banget kok membacanya, kenapa sih kasusnya tidak dituntaskan pada waktu itu? Kenapa tidak waktu ramai? Itu mencerminkan ada tarik-menarik kekuasaan pada waktu itu; ini memang sengaja disimpan sebagai sandera, politik sandera. Kita tahu semua kok. Makanya ada temen kita yang menyebutnya bahwa sekarang ini politisi-politisi kita masih menjadi pasien rawat jalan dari KPK. Jadi tinggal nanti sekali waktu seperti dokter bilang ini harus dirawat lagi, harus masuk, baru masuk. Ini sebenarnya betul-betul tidak sehat. Kita bisa membayangkan nanti presiden sekualitas apa yang dihasilkan dari proses semacam ini. Tentu bukan orang yang terbaik, tetapi orang yang memang dikehendaki oleh oligarki. Itu akhirnya politikal ekonomis dari Pilpres sekarang itu tidak sepenuhnya bisa kita anggap demokratis walaupun diterangkan bahwa ini agendanya demokrasi, tetapi isinya bukan demokrasi. Isinya ada kongkalingkong. KPK sudah kasih sinyal dulu bahwa penyebab korupsi itu adalah karena presidential threshold 20% sehingga semua orang mencari tiket dan bayar mahal. Jadi sebetulnya secara eksplisit KPK tahu bahwa 20% itu menghina demokrasi dan bahkan memungkinkan terjadinya korupsi yang di-backup oleh tema 20% itu. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi mustinya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK juga datang sebagai lembaga untuk meminta judicial review, sama seperti LaNyalla (AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI) yang sangat berani akan mengajukan judicial review atas nama lembaga. Kematian Buruh Migran di Tahanan Malaysia Oke kita ganti topik lain dan saya kira ini peristiwa yang mengenaskan. Kalau data dari koalisi buruh migran ini disebutkan ada 149 orang yang meninggal di tahanan imigrasinya Malaysia. Kemudian dibantah Kemenlu, itu hanya ada 25 orang. Tapi, berapapun jumlahnya, menurut saya ini akan menjadi satu situasi yang sangat menyedihkan. Bagaimana sebuah negara tidak bisa melindungi orang-orang yang sering disebut sebagai pahlawan devisanya. Dan orang-orang ini kalau dia bisa punya lapangan pekerjaan di Indonesia yang layak, mereka pasti enggak maulah pergi jauh-jauh meninggalkan anak istri dan keluarganya. Iya, itu kalimatnya Deplu menghina, hanya 25 orang, karena takut disebutkan yang banyak. Kalau hanya 25, misalnya, kenapa nggak waktu masih 2-3 orang itu Deplu tidak bersuara. Kenapa dia musti tunggu 25 orang. Nggak ada yang percaya pada Deplu sekarang. Orang percaya pada buruh migran karena mereka yang ada di depan memantau secara harian statistik kekerasan terhadap buruh migran kita. Jadi, tetap orang anggap itu memang besar betul 141, sementara Presiden Jokowi menganggap bahwa itu kecil karena tugas saya adalah mendamaikan Rusia dan Ukraina. Kan itu jadi kontrasnya begitu. Presiden Jokowi lagi memuji dirinya sendiri mampu mendamaikan Ukraina dengan Rusia, faktanya di tetangga kita, Malaysia, kejahatan kemanusiaan berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah. Pemerintah baru mulai heboh ketika laporan dari buruh migran. Dan hebohnya itu bukannya melakukan protes diplomatik atau kirim tim, tapi langsung membantah enggak, hanya 25 doang. Hanya 25 tuh. Ini bagaimana cara berpikir Deplu. Banyak orang dungu memang yang tidak dalam posisi untuk melindungi citra pemerintah. Kan mustinya Deplu bilang, iya dari awal kita tahu, tapi kami lakukan operasi diplomasi tersembunyi dulu. Ini tidak ada, tiba-tiba sekadar membantah soal jumlah. Ini bukan soal jumlah, tapi ini soal kejahatan yang dialami oleh buruh migran kita. Kejahatannya, bukan jumlah kejahatannya. Itu meski cuma satu pun dia tidak melakukan proteksi. Jadi buruh migran kita tidak diproteksi di luar negeri oleh Deplu. Sedangkan di dalam negeri tidak diproteksi untuk lapangan kerja sehingga mereka harus berceceran, berkeliaran, menghadapi kekerasan di luar negeri. Jadi pemerintah memang gagal memenuhi tugas yang diberikan konstitusi, yaitu melindungi orang miskin, pelihara fakir miskin. Itu benar nggak terjadi. Padahal negara bilang kami surplus Rp 400 triliun. Kalau surplus Rp 400 triliun kenapa orang masih cari kerjaan di luar negeri. Jadi enggak ada tetesan dari masuknya uang ekspor komoditas kita ke APBN terhadap tenaga kerja dan lapangan kerja. Jadi dengan mudah sekali kita bisa tahu bahwa pemerintah ini pelit kok. Dia cuma mau simpan uang itu untuk main politik, bukan untuk membela buruh migran dan bukan untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri supaya tidak ada buruh migran yang mengalami penderitaan, karena harus cari kerja keluar negeri. Saya khawatir ini hanya fenomena gunung es karena ini kan di imigrasi Sabah. Padahal kita tahu banyak sekali buruh-buruh kita juga tersebar bukan hanya di Sabah. Saya kira di Kaula Lumpur juga banyak. Mestinya Deplu lebih proaktif, tidak hanya reaktif menanggapi apa yang terjadi di Sabah. Tapi dengan ini menjadi momentum untuk masuk lebih jauh ke Malaysia. Tetapi karena profil politik luar negeri kita lemah, bahkan terhadap negara tetangga kita Malaysia pun kita tidak bisa berbuat terlalu banyak dalam menghadapi persoalan problem semacam ini. Jadi ajaib. Mustinya Deplu bergembira atau membantu LSM buruh migran ini karena mereka lakukan perhitungan harian. Dan, ini ajaibnya itu, kaya’ Deplu memarahi LSM. Mustinya dia bilang, oke mungkin kita memang salah. Deplu, Anda benar. Mari kita sama-sama lakukan investigasi. Ini dia bantah duluan. Jadi, ajaib negara memusuhi masyarakat. Masyarakat ini sedang membantu masyarakat lain yang mengalami ketidakadilan. Justru diomelin oleh Deplu. Ini betul-betul biadab. Ini orang meninggal dalam tahanan dan kemungkinan besar proses hukumnya itu buruk dan perlindungan hukumnya juga tidak diberikan, tetapi malah dikecil-kecilkan. Sementara mereka yang secara voluntir, teman-teman aktivis buruh migran ini volunter, untuk membela tenaga kerja kita, eh malah dicurigai sebagai sekedar membesar-besarkan jumlah. Itu konyolnya Deplu kita. (mth/sws)

PSI Mulai Ditinggalkan Petingginya Dukung Anies

BY FNN Jum'at, 01 Juli 2022 09:52:41 0

Jakarta, FNN – Sunny Tanuwijaya melepas jabatan Dewan Pembina (PSI). Salah satu Dewan pembina PSI itu memilih untuk membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang belakangan ini gencar mendapat kritikan dari partainya. Kepastian Sunny melepas jabatan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Grace Natalie. Menurut Grace, orang kepercayaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu memutuskan untuk membantu Anies Baswedan. “Dia mengakui lebih memilih untuk membantu Pak Anies,” ujar Grace Natalie, Rabu 26 Juni 2022. Grace sebelumnya menyampaikan ke Sunny bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies pada Pilpres 2024. Selain itu PSI menganggap Anies itu sebagai seseorang yang intoleran dalam memainkan politik identitas untuk meraih kekuasaan. “Grace mengatakan bahwa selama setahun belakangan ini Sunny sudah mulai tidak terlihat aktif di dalam operasional PSI,” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Kamis (30/6/2022). PSI memang belum mengusulkan siapa calon presiden yang didukung pada pilpres 2024 nanti, dan dia menegaskan bahwa PSI hanya mendukung calon presiden dengan rekam jejak yang baik, tidak intoleransi hingga korupsi. “Tergantung rembuk rakyat. Rembuk rakyat ini merupakan jejak pendapat rakyat terbuka. Siapa calon yang layak mereka dukung menurut list mereka. Memang ada 9 nama yaitu ada Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Mahmud MD, Tito karnavian, Ridwan Kamil, Erick Thohir dan lain-lain,” ujarnya. Hersubeno, menyebutkan, bagi PSI mundurnya Sunny dengan menyerberang jalan ke Anies merupakan pukulan yang sangat telak kali kedua di PSI setelah sebelumnya Tsamara Amany Alatas sebagai salah satu Ketua DPW PSI juga mengundurkan diri. Menurutnya, lepas benar kemunduran Tsamara dari PSI dikarenakan status suaminya Ismail Fajri Alatas sebagai pendukung Anies dan sekarang giliran Samara yang juga akan menjadi pendukung Anies ini. “Tetap saja kemunduran Tsamara ini menjadi pukulan berat bagi PSI karena bagaimanapun Tsamara selama ini telah menjadi ikon dari PSI yang muda, cantik, dan smart,” lanjut Hersubeno. Tapi jangan lupa juga latar belakang Tsamara sebagai keturunan Arab dan muslim sebagai nilai tambah bagi PSI, ditambah lagi bahwa mereka ini anti terhadap komunitas Arab, muslim yang kultur, budaya, dan juga agama dari Anies baswedan. Sebagaimana yang dituturkan Grace Natalie bahwa Sunny sudah satu tahun belakangan ini tidak aktif lagi dalam kepengurusan PSI dan kalau kita lihat berbagai pemberitaan media itu pada bulan September 2021 secara resmi menggantikan Grace Natalie sebagai ketua umum PSI. Sementara Raja Juli naik kelas menggantikan posisi Dewan Pembina Sunny Tanuwijaya. Bukan hanya menjadi Dewan Pembina, Raja Juli, sebagai mantan direktur eksekutif Ma’arif Institute ditunjuk oleh Jokowi menjadi wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Mengapa pengunduran diri Sunny baru diumumkan sekarang? Apalagi ketika pengumuman itu disampaikan bersamaan dengan menguatnya posisi Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Setelah namanya diumumkan oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh pada 17 Juni lalu, menyebutkan tiga nama sebagai calon presiden 2024, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Prakasa. Akan tetapi banyak orang yang menduga dua nama selain Anies Baswedan adalah sebagai pemanis. Nama utama yang diusung Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan sebagai Capres dan Cawapresnya Puan Maharani. Posisi Anies-Puan ini berubah setelah Surya Paloh menyodorkan Ganjar-Anies ke Jokowi, peruahan itu tampaknya ada kaitan dengan dinamika internal PDIP serta membaiknya hubungan Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP. Pasangan Anies-Puan ini sebenarnya sudah disodorkan oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Megawati. “Ini perlu dicatat, hubungan antara Surya Paloh dan Jusuf kalla ini kan sama-sama mereka dari kader Partai Golkar, jadi mereka punya hubungan yang sangat dekat,” ujar Hersubeno. (mth/sws)

Haji dan Sejarah Religiositas Manusia

BY FNN Jum'at, 01 Juli 2022 09:19:37 0

Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation ADA indikasi kuat bahwa haji atau amalan-amalan ritual di Tanah Haram sudah ada sejak awal turunnya manusia ke atas bumi ini. Hal itu terbukti dengan jejak-jejak sejarah kedua orang tua manusia, Adam dan Hawa, yang diturunkan ke bumi ini di sekitar wilayah tanah haram itu. Belakangan kita ketahui bahwa pertama kali mereka turun atau diturunkan ke bumi ini mereka terpisah. Mereka pun saling mencari didorong oleh rasa “rahmah” (kasih sayang) yang ada pada keduanya. Maka atas kasih sayang Allah mereka dipertemukan di sebuah bukit yang juga dikenal dengan “rahmah” (bukit kasih sayang). Bukit itu memang lebih dikenal saat ini dengan nama “Jabal Rahmah”. Sudah pasti tidak ada catatan sejarah mengenai mereka berdua. Tidak ada catatan tinta kasat, kecuali narasi-narasi yang berkembang dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya seolah menjadi catatan sejarah resmi.  Belakangan disebutkan bahwa Adam sendiri meninggal di kota suci Mekah. Beliau dikuburkan di sekitar “lokasi suci” sekitar Ka’bah. Ada yang menyebutkan bahwa Adam dikuburkan di sebuah lokasi antara Ka’bah dan Sumur Zam-Zam saat ini. Sementara Hawa melakukan perjalanan hingga ke pinggiran pantai di sebuah daerah di luar kota suci Mekah. Daerah pinggiran pantai itu sekarang dikenal sebagai sebuah kota metropolitan di Saudi Arabia bernama Jeddah. Di sanalah Nenek manusia itu dikuburkan. Bahkan kuburannya hingga kini menjadi salah satu destinasi ziarah kota Jeddah. Namun demikian, catatan sejarah tentang ritual haji yang paling jelas dalam literasi agama kembali kepada sejarah Ibrahim AS dan keluarganya. Ibrahimlah dan keluarganya, khususnya anak isterinya Hajar dan Ismail AS, yang kemudian menjadi tema sentra dalam pembicaraan tentang haji dan tanah suci. Ibrahim menjadi sebutan yang berulang dalam membahas tentang haji dan Tanah Haram. Dari Ihram, ke Wukuf, Muzdalifah, Mina, hingga ke Thawaf dan Sa’i. Semuanya tidak terlepas dari sejarah napak tilas Ibrahim AS dan anaknya Ismail AS. Walau tidak sepopuler Ibrahim, ternyata ada juga riwayat jika Musa AS juga pernah melakukan thawaf di sekitar Ka’bah. Entah kapan dan bagaimana? Memang hanya Allah yang Maha mengetahui. Tapi yang pasti memang Ka’bah-lah dalam sejarah agama yang pertama kali dijadikan sebagai pusat “ibadah”. Karenanya sangat wajar jika manusia secara turun-temurun telah menjadikan tempat ini sebagai pusat “peribadatan”. Al-Quran menyebutkan: “sesungguhnya Rumah (tempat ibadah) yang pertama ditempatkan di bumi adalah yang ada di Bakkah Yang Suci itu” (Al-Quran). Demikian dalam sejarahnya kita kenal juga bahwa jauh sebelum Rasulullah SAW dilahirkan di Tanah Mekah, kaum Arab dan tetangga-tetangganya telah menjadikan Ka’bah sebagai pusat ritual ibadah mereka. Hanya saja mereka melakukan itu tanpa Syariah (aturan agama) yang benar. Salah satu yang kita baca dalam sejarah bahwa kaum Arab sebelum Nabi Muhammad SAW hadir melakukan thawaf di sekitar Ka’bah dan Da’i di antara Shofa-Marwa tanpa menutup badan. Demikian seterusnya tempat yang dikenal dengan Tanah Haram ini menjadi pusat peribadatan sepanjang sejarah. Belakangan dengan kehadiran Ibrahim dan putranya Ismail yang mendoakan: “Wahai Tuhan kami, jadikan hati sebagian manusia cinta kepadanya (Mekah)” hal itu semakin mengakar. Puncak dari semua itu adalah diutusnya Rasul dan Nabi penutup Muhammad SAW, yang menjadikan praktek ritual bersejarah itu menjadi “hukum” atau Syariah yang baku. Bahkan dalam agama Islam haji menjadi salah satu pilar (tiang) agama itu sendiri. Karenanya melaksanakan ibadah haji sesungguhnya adalah sekaligus merupakan “napak tilas” perjalanan sejarah “religiositas” manusia. Pusat ketaatan kepada Tuhan bermuara dari pusat dunia yang memang dikenal sebagai “Ummul Qura” (Ibu negeri). Para ulama menyebutkan jika di sekitar Bait al-Ma’muur di sekitar Arsy Allah malaikat tiada henti melaksanakan thawaf menyembah dan membesarkan Asma Allah. Maka di bumi di sekitar Ka’bah tempat para hamba Allah dari kalangan manusia tiada hentinya menyembah Allah dan membesarkan AsmaNya. Dengan melaksanakan ibadah haji kita diingatkan kembali perjalanan “keagamaan” dan “ketaatan” manusia  kepada Tuhan. Seolah dengan perjalanan haji kita menyegarkan dan membangun kembali komitmen keagamaan dan ketaatan yang telah terjadi sepanjang sejarah interaksi manusia dengan Penciptanya. New York City, 30 Juni 2022. (*)

Apa Itu Negara Indonesia

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 21:14:19 0

Apakah kita sadar dengan keadaan negara ini? Apa kita masih berdebat lagi soal Presidential Threshold 20 %? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke UUD 1945 dengan sistem sendiri atau sistem MPR melalui demokrasi konsensus? Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila SEJAK UUD 1945 diganti dengan UUD Reformasi 2002, maka apa itu negara Indonesia sudah tidak lagi ada. Negara dengan Uniknya Bangsa dilahirkan baru negaranya dibentuk yang kemudian Indonesia adalah negara Kebangsaan. Perjuangan para pendiri negeri ini dinistakan oleh para pengamandemen UUD 1945. Fudamental negara berdasarkan Pancasila dirobohkan, dicabut, diganti dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Padahal, negara ini melalui proses panjang dalam pembentukannya dan melalui konsensus untuk meletakkan dasar negara, Philisophy groundslag bukan sesuatu yang asal comot tetapi melalui pemikiran yang bersumber dari akar budaya bangsa yang ribuan tahun sudah ada di dasar sejarah bangsa Indonesia. Pemikiran paradikmatika Philisophy tentu membutuhkan perenungan yang sangat fundamental. Mengganti UUD 1945 yang para komprador menyebutnya amandemen itu tak lebih dari penipuan terhadap bangsa ini. Nyatanya yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Lebih aneh lagi PDIP dan BPIP masih mengunya-ngunya Pancasila. Padahal ideologi negara berdasarkan Pancasila sudah dibuang. BPIP tidak akan mampu bicara ideologi Pancasila yang disetubuhkan dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme. Bagaimana mungkin ajaran Soekarno tentang imperalisme justru mau disetubuhkan dengan liberalisme kapitalisme.    Jadi tujuan bernegara masyarakat adil dan makmur tidak mungkin terwujud jika diletakkan pada sistem Kapitalisme Liberalisme. Padahal Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah Protes Bung Karno terhadap ajaran individualisme. Pertanyaan besarnya apakah Megawati Soekarnoputri dengan BPIP mengerti bahwa sejak UUD 1945 diganti dengan UUD Reformasi 2002 negara ini sudah tidak berideologi Pancasila lagi? Apa tidak mengerti yang dimaksud dengan ideologi negara berdasarkan Pancasila itu adalah UUD 1945? Yang lebih aneh lagi visi-misi negara yang tertuang di Pembukaan UUD 1945 diganti dengan visi-misi Presiden karena alasan sistem Presidensial. Visi Negara Republik Indonesia di dalam Pembukaan dituliskan Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Misi Negara Republik Indonesia ada pedoman, jang dalam Pembukaan sendiri ditentukan sebagai tudjuan dan tugas bekerdjanja Negara dalam kalimat keempat: bersifat nasional, ialah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum serta mentjerdaskan kehidupan bangsa”; bersifat internasional, ”ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dua pedoman tersebut apabila dipersatukan, maka merupakan perwujudan daripada matjam-matjam kepentingan jang mendjadi tugas pemeliharaan Negara tidak tjuma bangsa Indonesia dalam keseluruhannja harus dilindungi, djuga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, warga negara perseorangan; Tidak tjukup ada kesedjahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, djuga harus ada kesedjahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi setiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan. Dengan lain perkataan harus ada keadilan sosial, jang pemeliharaannja baik diselenggarakan oleh Negara maupun oleh perseorangan sendiri, tidak dengan atau dengan bantuan Negara. Amandemen UUD 1945 adalah UUD 2002, berbeda dengan UUD 1945. Artinya UUD 2002 adalah UUD yang tidak berdasarkan Pancasila, UUD yang tidak ada hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, bahkan tidak ada hubungannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Negara kita ini sudah dikudeta oleh mereka yang mengatakan dirinya reformis yang jelas-jelas bertolak belakang dengan negara Pancasila mempunyai sistem sendiri yang disebut sistem MPR, kita menciptakan sendiri sistem yaitu sistem sendiri atau sistem MPR. Jadi, negara yang berdasarkan Pancasila itu sistemnya MPR, di mana seluruh elemen bangsa terwakili di lembaga tersebut. Karena negara ini semua buat semua, bukan buat sebagian orang yang merasa menang dalam pemilu. Bukan hanya golongan politik saja maka dari itu anggota MPR adalah selain DPR dari golongan politik juga utusan golongan, utusan daerah, sehingga di MPR lah kedaulatan tertinggi itu terwujud, kemudian tugas MPR menyusun GBHN dan mengangkat presiden untuk menjalankan GBHN. Maka Presiden adalah Mandataris MPR. Kita telah terjerumus dengan penipuan dan kebohongan bahwa UUD 2002 masih dikatakan UUD 1945. Padahal tidak ada hubungannya, sama sekali berbeda dan tidak ada hubungannya dengan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Apakah negara Indonesia itu? Negara, jang – begitoe boenjinja – negara jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dengan berdasar persatoean, dengan mewoedjoedkan keadilan bagi seloeroeh rakjat Indonesia”. Ini terkandoeng dalam pemboekaan. Tadi soedah saja katakan, oleh karena itoe kita menolak bentoekan negara jang berdasar individualisme dan djoega kita menolak bentoekan negara sebagai klasse-staat, sebagai negara jang hanja mengoetamakan satoe klasses, satoe golongan, oempamanja sadja, negara menoeroet sistem sovjet, jang ada sekarang, ialah mengoetamakan klasse pekerdja, proletariaat, klasse pekerdja dan tani, – itoe jang dioetamakan, maka itoe poen kita tolak dengan menerimanja pemboekaan ini, sebab dalam pemboekaan ini kita menerima aliran, pengertian negara persatoean, negara jang melindoengi dan melipoeti segenap bangsa seloeroehnja. Apakah kita sadar dengan keadaan negara ini? Apa kita masih berdebat lagi soal Presidential Threshold 20 %? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke UUD 1945 dengan sistem sendiri atau sistem MPR melalui demokrasi konsensus? Apa kita akan terus berdebat dengan oligarki, sementara kita terus masuk dalam cengkeramannya tanpa bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini? Sadarlah hanya kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila, maka bangsa ini akan selamat. (*)

Presiden Jokowi Dalam Jebakan Maut

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 16:19:45 0

Riak-riak terdengar bahwa misi Presiden Jokowi adalah misi guna membujuk. Apalagi menghentikan perang Moskow dan Ukraina tersebut ibarat “pungguk merindukan bulan” (soos die agterkant van die maan ontbreek). Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM pertemuan G7 di Jerman, ada pemandangan menarik yang bisa diulas dan menjadi tebakan politik, itu biasa dalam alam jurnalistik kontemporer. Ada foto yang kemarin sempat viral, kelihatan Presiden Joko Widodo seolah-olah menyandarkan kepalanya di bahunya Presiden AS Joe Biden. Dan foto lainnya ketika Jokowi sedang bercakap dengan Presiden Ukraina Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy. Karena tidak ada info resmi, maka banyak netizen was-was apa yang sedang mereka bicarakan. Semua mengetahui Jokowi memiliki kelemahan mendasar lemahnya penguasaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi internasional. Prof. Dr. Soffian Effendi, BA, MA, MPIA, PhD: “yang penting ada foto, aku komunikasi pake boso sukmu, alias bathin”. (dalam candaan politik di Grup WA Konstitusi). Di samping kendala berkomunikasi juga Presiden datang ke Ukraina dan Moskow, menjadi teka-teki misi apa yang akan dilakukan, karena Indonesia adalah negara yang lemah, baik militer maupun ekonominya. Profil dan potensi Jokowi sangat lemah dalam kemampuan berdiplomasi di kancah internasional. Jangankan diplomasi internasional, diplomasi dalam negeri saja sangatlah lemah, selain tebar pesona saja. Terdengar isu lagi bahwa Presiden Jokowi punya tema untuk menghentikan ketegangan perang antara Ukraina dan Moskow, itu nggak mungkin karena orang anggap bahwa anak kecil kok ngatur-ngatur orang dewasa atau negara yang lemah akan ngatur negara adidaya, isue itu langsung terpental oleh akal sehat. Gambar terlihat dalam foto tadi, dirangkul oleh Biden, mungkin Joe Biden sedang mangatakan “sudahlah, nggak usah sok jadi pendamai, kita memang mau perang kok, seraya mengatakan dengan berbisik – Saya dulu sudah bilang lo, mereka yang memihak pada China dan Moskow itu artinya melawan kami, kami harus paham ucapan saya, kami harus paham”. Sangat terlihat ketika Jokowi ketemu Joe Biden. Presiden AS memperlakukan Presiden Jokowi seperti anak kecil. Kata Rocky: “Joe Biden mengerti sebagai orang yang sudah senior sekali, dia tahu psikologi presiden Indonesia. Jadi, istilah Indonesia dia dirangkul, sudah tenang saja, manuto ojo rewel (nurutlah jangan usil)”. (Dalam analisa imajinasi Rocky) Joe Biden sedang mengatakan: “Kamu saat ini dalam pengaruh dan kendali China. Tidak mau ikut juga tidak apa-apa – Pak Jokowi kalau tidak mau ikut dengan proksi Amerika juga nggak apa-apa. Sudahlah selesaikan dulu masalah dalam negeri Anda, nggak usah terlalu sibuk untuk menyelesaikan soal Eropa”. Ini tafsir yang biasa dalam jurnalisme karena tidak ada point informasi resmi apa-apa yang mereka bicarakan. Tebakan politik lain bahwa Joe Biden menganggap tidak ada yang serius dengan Presiden Indonesia. Maka Biden hanya bercanda saja dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi juga pasang wajah yang sama tanpa kita tahu apa sebetulnya isi komunikasinya. Mungkin memang nggak ada komunikasi dan tidak ada yang penting. Presiden Jokowi sebenarnya dalam permainan dan jebakan para penasihat politiknya dan skenario yang menjerumuskan, karena memang Jokowi dengan kapasitasnya sangat mudah untuk dijerumuskan. Meminjam teori Graham Allison dengan tiga teori pendekatan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri: Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi dan model Model Politik Demokratik. Misi yang dilakukan Jokowi jauh dari standar tersebut. Juga terperangkap dengan teori Thucydides Trap, Prof. Bilveer menegaskan peran China sebagai kekuatan super power baru yang akan menggoyang keberadaan Amerika Serikat sebagai negara Super Power. Fakta, Jokowi dalam genggaman dan kendali China gara-gara utang untuk infrastruktur dan utang lainnya. Jokowi sadar atau tidak ada di posisi pilihan akan berpihak ke China atau Amerika, watak dua muka tidak mungkin bisa dilakukan. Bagi Amerika garisnya sangat jelas, mau berhenti main-main dengan China atau kita anggap sebagai musuh. Jadi, jebakan Tucisides ini akan berlaku pada Indonesia sebetulnya, karena Amerika cemas, Indonesia masih di dalam proksi Cina. Pada saat yang sama dihadapkan pada pilihan ketika ketemu Putin pasti akan diberi pilihan, disuruh memilih, mau pilih blok Amerika atau blok Rusia,  dalam teori politik realis to be or not to be, tidak ada lagi alternatif pilihan lain. Posisi Presiden Jokowi dan Indonesia yang masih lemah secara militer dan ekonomi datang ke Eropa, Ukraina, dan Moskow, jelas merupakan jebakan maut. Riak-riak terdengar bahwa misi Presiden Jokowi adalah misi guna membujuk. Apalagi menghentikan perang Moskow dan Ukraina tersebut ibarat “pungguk merindukan bulan” (soos die agterkant van die maan ontbreek). Semoga Presiden Jokowi kembali dengan selamat, tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang di luar jangkauan dan kemampuannya. Bisa kembali lagi menata Indonesia yang sedang mengalami banyak masalah dan bisa saja mengancam posisinya. Indonesia itu rentan terbelah, dan riil sedang mengalami kesulitan. Indonesia untuk masuk di dalam percaturan politik global masih sangat lemah. Kondisi politik dan ekonomi di Indonesia sangat rentan diintervensi asing. Itu sangat rentan. Kelemahan demokrasi kita hari ini bermasalah menyebabkan politik bisa berubah. Multi problem termasuk carut-marut ekonomi dengan macam-macam masalah di dalam negeri, harus diatasi. (*)

Sebaiknya Anies Baswedan Waspadai Beragam Manuver!

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 15:03:10 0

Makanya, sebagai rakyat jelata, rasanya tidak salah kalau kita mengingatkan supaya Anies waspada dengan manuver Surya Paloh, dan Sunny Tanuwidjaja yang sudah jelas-jelas pernah membawa duit untuk Teman Ahok. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) DIBERITAKAN berbagai media, Sunny Tanuwidjaja dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Diduga, kemunduran Sunny berkaitan dengan sikap politiknya yang mendukung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka. Ia mengatakan Sunny keluar dari PSI sejak tahun lalu. Sunny saat ini disebut mendukung sosok Anies. “Bro Sunny Tanuwidjaja telah mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI sejak setahun lalu karena berbeda jalan politik,” kata Isyana saat dikonfirmasi, Selasa malam (28/6/2022). Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyebut Sunny Tanuwidjaja yang mundur dari PSI sebagai gentleman. Grace mengatakan, Sunny mengaku mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sehingga harus melepas jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI.  “Bro Sunny gentleman mengakui akan men-support Anies dan untuk itu beliau mengundurkan diri,” ujar Grace saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (28/6/2022). Menurut Grace, Sunny tahu persis bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies pada Pilpres 2024. “Beliau tahu persis sikap PSI terhadap Anies sangat clear, tidak akan menoleransi politik identitas yang dimainkan Anies untuk meraih kekuasaan,” kata dia. Isyana menambahkan, saat ini posisi Sekretaris Dewan Pembina diisi oleh Raja Juli Antoni. Meski mundur dari Dewan Pembina PSI, ia tetap berstatus pendiri PSI. “Statusnya sebagai pendiri tentu tidak bisa diubah,” ujarnya. Nama Sunny Tanuwidjaja sempat mendapat sorotan pada 2018 lalu. Sunny diketahui pernah menjadi staf khusus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia diplot untuk bidang politik. Namun dalam kenyataannya dia menjadi perpanjangan tangan Ahok untuk mengurusi sejumlah proyek, salah satunya proyek reklamasi teluk Jakarta. Sunny juga diketahui pernah berkali-kali berurusan dengan KPK pada medio 2016. Hal itu tak lepas dari penyidik yang mengagendakan pemeriksaan terhadap Sunny sebagai saksi, baik untuk tersangka suap reklamasi saat itu, yakni Sanusi maupun Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja. Konon, Sunny diperiksa KPK karena tersangkut korupsi reklamasi, yang bawa duit Rp 30 miliar dari pengembang ke Teman Ahok, mantan peneliti CSIS. Jadi bagaimanapun identitasnya tetap sebagai kelompok Taipan Hitam. Jangan sampai ketika Sunny benar-benar bergabung mendukung Anies, bisa saja ia mengulang kembali apa yang pernah dilakukan saat mendukung Ahok: membawa uang Taipan Oligarki untuk “Teman Anies”. Jika ini sampai terjadi, dapat saya pastikan, Anies bakal dibuli habis-habisan oleh lawan-lawan politiknya. Dan, Anies bakal dapat predikat sebagai “Teman Oligarki”. Masih mau terima Sunny sebagai pendukung Anies? Jebakan Oligarki Yang perlu diwaspadai Anies Bawesdan lainnya adalah Konvensi Ala NasDem yang pada akhirnya dimenangkan Anies dengan suara terbanyak. Menyusul kemudian, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Ketum Partai NasDem Surya Paloh sempat menawarkan untuk memasangkan Anies dengan Ganjar kepada Presiden Joko Widodo. Namun, sinyal Jokowi ke arah Puan Maharani yang “ditugaskan” di Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara. Sinyal Jokowi ke Ketua DPR RI, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, ini seakan menjawab keretakan hubungan antara Jokowi dengan Megawati yang terjadi belakangan ini terkait dengan Pilpres 2024 mendatang. Ganjar sendiri saat Rakernas PDIP pada 21-23 Juni 2022 lalu, terlihat pasrah. Apakah dia nanti bakal dipasangkan dengan Puan atau malah cuma menjadi Jurkam Puan saat Pilpres 2024 nanti. Hingga akhir Rakernas pun, Megawati yang punya hak prerogatif, belum juga menentukan siapa nama yang bakal dimajukan sebagai Capres-Cawapresnya. Apakah dipasangkan dengan Anies Baswedan, seperti keinginan Jusuf Kalla. Seperti diketahui, belakangan ini mantan Wapres itu gethol menawarkan nama Anies untuk dijodohkan dengan Puan Maharani.   Puan sendiri pernah menyatakan, dia tidak pernah ada masalah dengan Anies. Secara komunikasi politik, ini bisa diartikan, Puan siap bekerja sama dengan Anies. Termasuk jika Puan harus digandeng Anies pada Pilpres 2024 nanti. Dalam gelaran Formula E di Jakarta International E-prix Circuit di Ancol pada Sabtu, 4 Juni 2022, Puan tampak begitu akrab dengan Anies. Bahkan, Puan sempat pula berswafoto dengan Anies. Presiden Jokowi yang ada di sebelah kanan Puan itu seolah dicuekin. Bahkan, terkesan dianggap “tidak ada” oleh Puan. Puan sendiri tampak nyaman berada di samping Anies. Apalagi, Anies bukanlah seorang “tukang bakso”. Maka bisa dipastikan, Megawati akan menerima dengan senang hati karena calon menantunya itu bukanlah “tukang bakso”, tapi seorang Gubernur DKI Jakarta yang elektabilitasnya lebih tinggi ketimbang nama lainnya. Nama kedua tokoh ini belakangan memang santer diberitakan dan disodorkan sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Anies sebagai Capres, Puan Cawapresnya. Anies mewakili umat Islam, Puan Nasionalis. Supaya “perjodohan” Anies-Puan ini bisa terealisasi, mantan Wapres JK yang juga dikenal sebagai tokoh Golkar sampai harus turun gunung. JK dan Anies diketahui sangat dekat. Keduanya sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Keduanya juga jadi petinggi di Korps Alumni HMI (KAHMI). JK menjadi sosok penting yang meloloskan pencalonan Anies jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika itu, JK, yang menjadi wapresnya Jokowi, sampai telepon Ketum Gerindra Prabowo Subianto agar mengusung Anies saat Pilkada DKI melawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Boleh dikata, JK berani “membelot” dari Jokowi, yang saat itu disebut-sebut mendukung Ahok. Apakah rencana perjodohan Anies-Puan seperti keinginan JK itu bisa terwujud pada Pilpres 2024? Dan pertanyaan lainnya, apakah Surya Paloh yang sudah mengklaim sebagai “pengusung” Anies pada Pilpres 2024? Apalagi, Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat dan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono telah pula bertemu dengan Surya Paloh. Sejak pertemuan itu, muncullah wacana pasangan Anies – AHY. Persoalannya, jika Anies menerima pinangan Puan maupun AHY, ini sama halnya Anies juga pasrah dengan ketentuan presidential threshold (PT) 20 persen. Karena, PDIP dan NasDem hingga kini masih mendukung PT 20 persen. Padahal, PT 20 persen itu sejatinya “mainan” para Oligarki yang masih ingin mengendalikan kekuasaan Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi, kalau Surya Paloh adalah kolega James Riyadi yang dianggap sebagai Oligarki. Makanya, sebagai rakyat jelata, rasanya tidak salah kalau kita mengingatkan supaya Anies waspada dengan manuver Surya Paloh, dan Sunny Tanuwidjaja yang sudah jelas-jelas pernah membawa duit untuk Teman Ahok. Benar kata seorang wartawan senior, pilpres itu butuh dana. Dan yang punya dana untuk itu adalah oligarki. Apalagi, di kalangan wartawan, JK itu dikenal pelit. Apakah mungkin JK mau membiayai Anies Baswedan? Jika akhirnya gugatan PT 0 (nol) persen itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Anies Baswedan tidak harus diusung oleh parpol manapun. Biaya pun bisa mandiri dengan membuka “Kotak Peduli Anies”. Jadi, kalau Anies masih terima pinanan Surya Paloh, ini sama saja dengan dia diusung Oligarki Aseng. Untuk hindari oligarki aseng, pribumi harus berani membiayai Anies sehingga tidak ada dana seperpun dari Oligarki ke Anies. Misalnya, kalau pendukung Anies ada 50 juta dan @orang sumbang Rp 100 ribu saja, sudah bisa terkumpul Rp 5 triliun. Konon, biaya pilpres itu minimal Rp 10 triliun. Jika dikalikan 24 bulan, maka terkumpul Rp 24 triliun. Banyak pengusaha pribumi yang kaya raya. Mereka pasti akan gelontorin dana untuk kemenangan Anies. Kalau ada 10 ribu pengusaha pribumi Muslim yang masing-masing sumbang Rp 1 miliar saja, angkanya bisa capai Rp 10 triliun. Jika dikalikan dengan 24 bulan (jelang Pilpres 2024), maka akan terkumpul Rp 24 triliun. Dan, jika semua dikumpulkan, maka akan ada dana dari Kotak Peduli Anies itu sebanyak Rp 48 triliun. Saya rasa dana sebesar itu bisa untuk membiayai Anies. Jika Anies akhirnya terpilih jadi Presiden, maka dia akan “berhutang” pada rakyat. Mungkin saya salah hitung. Jika ada pakar ekonomi atau akuntan yang bisa bantu dengan cermat menghitung untuk membiayai Anies maju Pilpres 2024, dengan senang hati saya terima. Silakan bantu menghitungnya. (*)

FAO: Jutaan Orang Berisiko Kekurangan Gizi Saat Harga Gandum Melonjak

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 11:45:04 0

Paris, FNN - Perang di Ukraina yang telah menghentikan ekspor gandumnya akan membuat harga global tetap tinggi hingga musim 2022/23, menempatkan jutaan orang lagi dalam risiko kekurangan gizi, kata badan pangan PBB dan OECD pada Rabu (29/6/2022).Rusia dan Ukraina adalah eksportir gandum terbesar pertama dan kelima di dunia yang masing-masing menyumbang 20 persen ​​dan 10 persen dari penjualan global, tetapi invasi Rusia ke Ukraina dan penutupan Laut Azov dan Laut Hitam, hampir menghentikan ekspor.Ekspor biji-bijian dari Ukraina hanya 20 persen dari kapasitas karena jalur alternatif, seperti kereta api dan jalan raya, tidak seefisien rute laut, kata Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).Proyeksi FAO/OECD menunjukkan bahwa harga gandum 2022/23 bisa 19 persen di atas tingkat sebelum perang jika Ukraina sepenuhnya kehilangan kapasitas ekspornya dan 34 persen lebih tinggi jika sebagai tambahan ekspor Rusia dikurangi setengahnya. Musim 2022/23 dimulai 1 Juli di belahan bumi utara.\"Dengan ketahanan pangan yang sudah di bawah tekanan, konsekuensinya akan mengerikan, terutama bagi mereka yang paling rentan,\" kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam presentasi FAO/OECD Agricultural Outlook 2022-2031, dikutip dari Reuters.Sekitar 20 juta ton gandum harus meninggalkan Ukraina pada akhir bulan depan untuk memberi ruang bagi panen tahun ini dan menghindari kekurangan pangan di Afrika, kata Komisi Eropa bulan lalu. Pembicaraan diplomatik sedang berlangsung untuk membuka rute laut alternatif.Jika ekspor Rusia terpengaruh, kekurangan gizi akan meningkat sekitar 1,0 persen secara global pada 2022/23, setara dengan sekitar delapan juta dan 13 juta orang, tergantung pada asumsi tingkat keparahan pengurangan ekspor, kata FAO dalam studi terpisah.Skenario yang mensimulasikan kekurangan ekspor yang parah dari Ukraina dan Rusia yang berlanjut pada 2022/23 dan 2023/24, dan dengan asumsi tidak ada respons produksi global, menunjukkan peningkatan jumlah kekurangan gizi hampir 19 juta orang pada 2023/24. (mth/Antara)

Hujan Lebat Berpeluang Mengguyur Sebagian Besar Wilayah Provinsi

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 11:41:31 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang mengguyur sebagian besar wilayah provinsi di Indonesia pada Kamis.Hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di bagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.Bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat juga menghadapi potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang.Selain itu, BMKG menyampaikan peringatan dini mengenai potensi munculnya gelombang tinggi di bagian wilayah perairan Indonesia.Gelombang setinggi 2,5 sampai empat meter berpotensi menghampiri wilayah Perairan Utara Sabang, Perairan Barat Aceh, Perairan Barat Pulau Simeulue hingga Kepulauan Mentawai, Perairan Bengkulu, Perairan Barat Lampung, Samudra Hindia barat Sumatra, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Perairan Selatan Banten hingga Pulau Sumba, Selat Bali-Lombok-Alas bagian selatan, dan Laut Sawu.Wilayah Perairan Pulau Sawu hingga Kupang dan Pulau Rotte, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat, Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Timur, Perairan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Tanimbar, Laut Arafuru bagian barat dan tengah, Laut Natuna Utara, Perairan Kepulauan Natuna, dan Perairan Singkawang juga berpeluang mengalami gelombang setinggi 2,5 sampai empat meter.Gelombang sangat tinggi, empat sampai enam meter, berpotensi melanda Samudra Hindia selatan Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Barat.Nelayan, operator sarana transportasi laut, dan warga pesisir perlu mewaspadai dampak gelombang tinggi di wilayah-wilayah perairan tersebut. (mth/Antara)

Uni Eropa Dukung Aturan Antipencucian Uang Kripto

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 11:38:43 0

Brussel, FNN - Para negosiator Uni Eropa, Rabu (29/6) mencapai kesepakatan sementara tentang aturan antipencucian uang untuk mata uang kripto yang akan memacu perusahaan kripto untuk memeriksa identitas pelanggan mereka, dalam pengetatan peraturan terbaru dari sektor freewheeling.Aturan tersebut, yang ditentang oleh bursa utama AS Coinbase Global Inc, juga akan mengharuskan perusahaan kripto untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada regulator guna membantu menindak uang kotor, Parlemen dan Dewan Eropa mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (29/6/2022).Coinbase tidak segera menanggapi permintaan komentar.Regulasi sektor kripto senilai 2,1 triliun dolar AS tetap tidak merata di seluruh dunia.Setelah ditulis, aturan tersebut memerlukan persetujuan dari beberapa badan agar berlaku. Pengawasan akan memastikan bahwa aset kripto dapat dilacak dengan cara yang sama seperti transfer uang tradisional, tambah pernyataan itu.\"Aturan baru akan memungkinkan aparat penegak hukum untuk dapat menghubungkan transfer tertentu dengan kegiatan kriminal dan mengidentifikasi orang sebenarnya di balik transaksi tersebut,\" kata Ernest Urtasun, seorang anggota parlemen Partai Hijau Spanyol, yang membantu mengarahkan tindakan tersebut melalui parlemen Eropa.Dalam sebuah surat yang dilihat oleh Reuters dikirim ke 27 menteri keuangan Uni Eropa pada 13 April, bisnis kripto meminta pembuat kebijakan untuk memastikan peraturan mereka tidak melampaui aturan yang ada di bawah Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) global, yang menetapkan standar untuk memerangi pencucian uang.Pada Rabu (29/6/2022) Parlemen dan Dewan Eropa mengatakan aturan yang diusulkan juga akan mencakup dompet kripto \'tidak dihosting\', yang dipegang oleh individu dan tidak dikelola oleh bursa kripto berlisensi, untuk transaksi melebihi 1.000 euro (1.044,20 dolar AS) dengan penyedia jasa. (mth/Antara)

Minyak Merosot di Tengah Meningkatnya Stok dan Produksi Bahan Bakar AS

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 11:26:22 0

New York, FNN - Harga minyak merosot sekitar dua persen pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena kenaikan persediaan bensin dan sulingan AS serta kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di seluruh dunia mengimbangi kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang pasokan minyak mentah yang lebih ketat.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus melemah 1,72 dolar AS atau 1,5 persen, menjadi menetap di 116,26 dolar AS per barel. Kontrak Agustus akan berakhir pada Kamis dan kontrak September yang lebih aktif turun 1,35 dolar AS menjadi 112,45 dolar AS per barel.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Agustus terpangkas 1,98 dolar AS atau 1,8 persen, menjadi ditutup pada 109,78 dolar AS per barel.Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan persediaan minyak mentah AS turun pekan lalu bahkan ketika produksi mencapai level tertinggi sejak April 2020 selama gelombang pertama pandemi virus corona. Stok bahan bakar naik karena kilang meningkatkan aktivitas, beroperasi pada 95 persen dari kapasitas, tertinggi untuk tahun ini dalam empat tahun.\"Laporan EIA meredam pasar. Kenaikan persediaan bensin dan sulingan sedikit mengurangi tekanan dan kenaikan produksi AS juga menjadi faktor penurunan harga,\" kata John Kilduff, mitra di Again Capital LLC di New York.Kenaikan persediaan yang mengejutkan itu menyebabkan bensin dan sulingan berjangka AS turun masing-masing sekitar 3,0 persen dan 4,0 persen. Pedagang mengatakan minyak mentah berjangka mengikuti harga bahan bakar yang lebih rendah.Juga memberi tekanan pada minyak adalah kenaikan dolar AS terhadap sekeranjang mata uang lainnya ke level tertinggi sejak mencapai level tertinggi 19 tahun pada pertengahan Juni. Dolar yang lebih kuat membuat minyak lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain.Brent dan WTI naik sekitar 7,0 persen selama tiga sesi sebelumnya di tengah kekhawatiran tentang ketatnya pasokan, sebagian karena sanksi Barat terhadap Rusia.\"Mengingat bahwa hampir seperlima dari kapasitas produksi minyak global saat ini berada di bawah beberapa bentuk sanksi (Iran, Venezuela, Rusia), kami percaya tidak ada cara praktis untuk menjaga barel ini keluar dari pasar yang sudah sangat ketat,\" JP Morgan mengatakan dalam sebuah catatan penelitian.Tetapi investor juga khawatir bahwa ekonomi yang melambat dapat mengurangi permintaan energi karena bank sentral menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi.Federal Reserve AS tidak akan membiarkan ekonomi tergelincir ke \"rezim inflasi yang lebih tinggi\" sekalipun itu berarti menaikkan suku bunga ke tingkat yang menempatkan pertumbuhan dalam risiko, kata Ketua Fed Jerome Powell.Ketidakpastian di pasar minyak dan gas global dapat bertahan untuk beberapa waktu mendatang karena kapasitas cadangan sangat rendah sementara permintaan masih pulih, kata Kepala Eksekutif Shell PLC Ben van Beurden.Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya seperti Rusia yang membentuk kelompok OPEC+, memulai serangkaian pertemuan dua hari pada Rabu (29/6/2022) dengan sumber mengatakan kemungkinan perubahan kebijakan besar tampaknya tidak mungkin terjadi bulan ini.Analis khawatir bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mungkin tidak memiliki kapasitas cadangan yang cukup untuk menebus pasokan Rusia yang hilang. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan minggu ini dia diberitahu bahwa produsen ini akan kesulitan untuk meningkatkan produksi lebih lanjut.Namun, menteri energi UEA mengatakan negara itu, yang memproduksi sekitar 3 juta barel per hari, memiliki beberapa kapasitas cadangan di atas kuota OPEC sebesar 3,17 juta barel per hari.Analis juga memperingatkan bahwa kerusuhan politik di Ekuador dan Libya dapat memperketat pasokan lebih lanjut. (mth/Antara)

PT THS Siap Berinvestasi pada PLTA Kapasitas 12 MW di Banggai

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 11:21:59 0

Kota Palu, FNN - PT Tinfos Hydropower Solution (THS) berencana akan berinvestasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan menggunakan teknologi run-off river berkapasitas 12 MW di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.Terkait dengan rencana ini, Wakil Gubernur Sulteng Mamun Amir meminta kepada PT Tinfos agar melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk mengelola investasi yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah.\"Kalau BUMD maju dapat meningkatkan fiskal daerah yang akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan. Hal ini akan didiskusikan lebih lanjut setelah mendapatkan arahan lanjut dari bapak gubernur,\" kata Ma\'mun dalam pertemuan dengan PT THS di ruang kerjanya, Rabu.Wagub menegaskan PT Tinfos harus mengurus dan memenuhi perizinan yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan investasi yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang baik.\"PT Tinfos menyampaikan bahwa telah mengantongi ijin lokasi dan saat ini sedang menunggu proses pemanggilan tender dari PLN,\" sebutnya.Sementara itu, Direktur Utama dari PT Tinfos Hydropower Solution Fred Kanton menjelaskan pihaknya telah melewati proses penyaringan dari PT PLN yaitu daftar penyedia terseleksi dan terdaftar sebagai salah satu IPP untuk calon peserta tender di PLN wilayah Sulteng Raya sebagai PT Lobu Dolom Hydropower (LDH).Saat ini, PT LDH sebagai SPV dari Tinfos AS sedang melakukan proses yang wajib dipenuhi dan melibatkan konsultan ternama dari Bandung PT Kwarsa Hexagon.\"Diharapkan proses pekerjaan tersebut akan selesai pada bulan September 2022, paralel menunggu proses tender untuk pembangunan PLTA di wilayah Sulawesi Tengah oleh PLN,\" katanya.PT Tinfos dalam menjalankan proyek di Indonesia juga didukung beberapa institusi pembiayaan dari negara Norwegia yaitu Norad dan Norfund.\"Institusi pembiayaan tersebut, terutama Norad dapat memberikan pembiayaan kepada negara berkembang, terutama infrastruktur pada daerah yang terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air,\" katanya. (mth/Antara)

Kepala Polres Maluku Tengah Dicopot Jabatannya, Humas Polda Maluku Bantah Penyebabnya Perselingkuhan

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 11:14:28 0

Ambon, FNN - Kepala Kepolisian Resort Maluku Tengah, AKBP Abdul Gafur, dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan perbuatan tercela yang tidak patut sebagai atasan. Informasi yang beredar penyebabnya akibat kasus perselingkuhan, namun itu dibantah oleh Polda Maluku. “Iya, sementara dinonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala Polres Maluku Tengah,” kata Plh Kabid Humas Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Denny Abraham, di Ambon, Rabu. Ia menegaskan, hal yang diduga menjadi penyebab pencopotan dia itu karena perbuatan tercela yang tidak patut sebagai atasan, dan bukanlah kasus perselingkuhan. Hal yang diduga itu adalah perbuatan yang membuat istri Gafur merasa perasaannya tidak enak, lalu mengambil tindakan untuk melaporkan yang bersangkutan ke Propam Polda Maluku. “Saya klarifikasi lagi ya, ini bukan kasus perselingkuhan, tapi ini perbuatan tercela yang tidak patut sebagai atasan. Seperti tidak enak perasaan oleh istrinya makanya langsung dilaporkan ke Propam seperti itu. Kalau bicara kasus selingkuh, harus ada pembuktian hukum,” terangnya.Kata Abraham, saat ini yang bersangkutan sudah menjalani sidang kode etik oleh jajaran Bidang Propam Polda Maluku. \"Sudah sidang kode etik, iya. Bisa saja mutasi, seperti dicopot jabatannya lalu dipindahkan,” katanya. Menurut dia, mutasi itu tindakan tegas dari Kapolda Maluku dalam menegakkan disiplin anggota, yang sudah berkomitmen untuk tidak segan-segan menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran. (mth/Antara)

Spektrum - Selangkah Maju Situ Bagendit di Garut Menuju Wisata Kelas Dunia

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 11:08:14 0

Garut, FNN - Tercatat di sejumlah literatur bahwa komedian ternama dari negara Eropa Charlie Chaplin pernah berkunjung ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk berwisata tahun 1932, dengan salah satu tempat yang didatanginya adalah Situ Bagendit di Kecamatan Banyuresmi.Karena merasa kagum dengan keindahan alam di Kabupaten Garut, aktor komedian terkenal di zamannya itu berkunjung sebanyak dua kali menggunakan transportasi unggulan pada masanya yakni kereta api dari Jakarta atau Batavia menuju Stasiun Cibatu, Garut.Kunjungan komedian ternama itu, hingga saat ini seringkali disebut-sebut oleh pejabat pemerintah daerah, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kesempatannya berkunjung ke Garut.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Budi Gan Gan menyampaikan Charlie Chaplin tercatat sudah dua kali berkunjung bersama kerabatnya ke Garut hanya untuk berwisata menikmati keindahan alam Garut.Wisata di Garut sejak Zaman Kolonial memiliki daya tarik dan dikenal oleh bangsa luar seperti diungkapkan oleh orang Eropa sebagai Swiss Van Java karena alamnya yang dingin dan indah.\"Garut daerahnya paling dingin di Jawa Barat, maka orang Eropa sangat cocok dengan iklim Garut, maka mereka senang berkunjung dan tinggal di Garut,\" kata Budi. Pamor Situ Bagendit terus naik, terlebih pernah dikunjungi oleh orang nomor 1 di Indonesia bersama Ibu Iriana dalam rangka kunjungan kerja menghadiri beberapa kegiatan pada 19 Januari 2019.Setelah Presiden, selanjutnya sejumlah menteri mengunjungi langsung Situ Bagendit untuk menikmati keindahan alam, sekaligus merencanakan program membuat wisata danau itu menjadi wisata kelas dunia atau dikenal luas di berbagai negara.Usai kunjungan petinggi negara itu akhirnya revitalisasi kawasan Situ Bagendit dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya.Penataan Situ Bagendit dimulai pada November 2020 dan ditargetkan selesai 2022 dengan anggaran bersumber dari APBN yang dikucurkan menjadi sebesar Rp87,73 miliar dengan pelaksanaan secara kontrak dengan Kontraktor Pelaksana PT Adhi Karya.Penataan objek wisata Situ Bagendit dilakukan di lahan seluas 2,8 hektare yang terbagi dalam enam zona terdiri dari Zona 1 untuk wisata publik, Zona 2 area kuliner, Zona 3 area green school, Zona 4 area komersial, Zona 5 area water sport, dan Zona 6 area masjid serta konservasi.Selanjutnya pekerjaan lain di antaranya meliputi pembangunan jogging track sepanjang 6 km, taman teratai, taman bermain, pusat kuliner, restoran, masjid terapung, dan jembatan swafoto. Kehadiran Presiden ke Situ Bagendit telah membawa berkah tersendiri karena pemerintah pusat mengucurkan anggaran khusus untuk merevitalisasi wisata danau itu menjadi wisata kelas dunia yang bisa menarik kunjungan wisatawan mancanegara.Danau yang memiliki luas kurang lebih 120 hektare itu meliputi sejumlah desa di Kecamatan Banyuresmi terdapat sejumlah fasilitas menarik seperti jalur untuk pejalan kaki yang mengitari pinggiran danau.Selanjutnya, ada fasilitas lain untuk pengunjung menuju tengah danau, ada juga bangunan semi tembok dan bambu yang dibangun di atas danau, kemudian wahana air seperti perahu rakit, maupun sepeda air.Objek wisata dengan wajah baru itu telah mampu menyedot pengunjung yang cukup banyak, berdasarkan laporan dari Pemkab Garut bahwa saat hari kedua libur Lebaran pengunjung Situ Bagendit mencapai 10 ribuan orang.Wisata MembanggakanWajah baru Situ Bagendit itu akan menjadi wisata unggulan dan yang dibanggakan di Garut selain objek wisata ternama lainnya seperti pemandian air panas, pantai, maupun wisata pegunungan dan budaya.Kementerian PUPR yang mengucurkan anggaran revitalisasi itu mengharapkan kawasan wisata Situ Bagendit setelah revitalisasi selesai dapat menjadi ikon pariwisata baru yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa upaya pengembangan pariwisata yaitu pertama memperbaiki infrastrukturnya, kemudian segala macam perlengkapan penunjang dan kegiatan baru untuk promosi besar-besaran.Pemerintah daerah juga siap menjaga dan berupaya untuk menyukseskan harapan menjadikan Situ Bagendit sebagai wisata kelas dunia yang selama ini digadang-gadang oleh pemerintah pusat.Bupati Garut Rudy Gunawan dalam kesempatannya di Garut menyampaikan pemerintah daerah selama ini terus berupaya mendongkrak kunjungan wisatawan ke Garut, termasuk saat ini yang memiliki wajah baru yaitu Situ Bagendit. Menurut dia, upaya menuju Situ Bagendit menjadi wisata kelas dunia yaitu dengan selalu menjaga kebersihan, begitu juga pengelolaannya nanti akan dilakukan secara profesional bekerja sama dengan swasta.\"Pertama kelas dunia itu harus bersih, harus ada persyaratan, kita sedang dilakukan, nanti akan pengelolanya swasta,\" katanya.Namun upaya pengembangan wisata Situ Bagendit itu, kata Bupati, belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh Pemkab Garut, karena pemerintah pusat belum menyerahkan asetnya ke pemerintah daerah. Selama ini, kata dia, Pemkab Garut masih menunggu penyerahan dari pemerintah pusat, karena hibah melebihi Rp50 miliar wajib mendapatkan persetujuan Presiden, dan saat ini hanya menerima surat dari Kementerian PUPR untuk penggunaan sementara.Bupati mengungkapkan Situ Bagendit merupakan salah satu wisata yang menjadi kebanggaan orang Garut untuk itu harus dijaga dengan baik sehingga memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.Terlebih Situ Bagendit, kata dia, berdasarkan laporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5 miliar per tahun, untuk itu perlu langkah konkret pengelolaan wisata tersebut.\"Kami akan tetapkan (target) tahun depan Rp5 miliar per tahun,\" katanya.Penunjang Wisata DuniaAkses menuju wista Situ Bagendit di Kabupaten Garut itu cukup mudah, wisatawan bisa menggunakan jalur darat transportasi kendaraan roda dua, dan roda empat, maupun layanan transportasi kereta api yang oleh pemerintah pusat baru diresmikan reaktivasi kereta api Stasiun Cibatu-Garut pada 24 Maret 2022.Wisatawan dari kota besar seperti Bandung, Jakarta dan sekitarnya bisa menggunakan akses kereta api dengan tujuan langsung ke Stasiun Garut di Kecamatan Garut Kota, selanjutnya bisa melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum atau sewa untuk menuju Situ Bagendit. Selain menggunakan transportasi kereta api, wisatawan juga bisa menggunakan transportasi bus umum kemudian turun di Terminal Guntur, untuk selanjutnya bisa melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum.Akses menuju wisata Situ Bagendit itu cukup mudah, begitu juga petunjuk arah perjalanan menuju wisata mudah dijumpai, bagi mereka yang baru pertama kali datang ke Garut.Terlebih program pemerintah pusat yang sedang direncanakan yaitu membangun jalan tol lintas Bandung-Garut-Tasikmalaya dengan gerbang tol di Garut berada di Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi atau satu kecamatan dengan kawasan Situ Bagendit.Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana menyampaikan saat ini tahapan pembangunan tol lintas Bandung-Garut-Tasikmalaya sedang tahap pembebasan lahan, dan tahun 2022 akan dilakukan pembayaran lahan.Setelah itu, kata dia, pembangunan tol di Garut sudah bisa dilakukan dengan targetnya selesai 2024, kemudian khusus Garut memiliki dua gerbang tol, salah satunya gerbang yang dekat dengan akses menuju wisata Situ Bagendit.\"Artinya nanti setelah tol ini beroperasi kunjungan wisata itu akan meningkat, karena pengunjung dari Jakarta, Bandung akan lebih cepat ke Garut, apalagi ada dua gerbang tol,\" kata Nurdin. Selain membangun akses wisata, pemerintah daerah juga sedang mempersiapkan sumber daya manusia untuk menunjang pariwisata yang ramah, sopan, dan membuat nyaman para pengunjung.Potensi pariwisata di Garut itu sudah selayaknya dikembangkan dan dijaga oleh semua pihak agar keberadaannya bisa memberikan yang manfaat untuk kehidupan masyarakat menjadi lebih baik seperti halnya kota-kota lain yang menggantungkan pada sektor usaha pariwisata.Upaya pemerintah menjadikan Situ Bagendit menjadi wisata kelas dunia dapat secepatnya terwujud dan kembali mampu menarik wisatawan mancanegara, dan orang-orang terkenal lainnya di dunia, seperti halnya pada waktu itu, Charlie Chaplin tertarik berwisata ke Garut. (mth/Antara)

Rektor Paramadina: Misi Jokowi Langkah Awal Bumi Lebih Damai

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 10:55:42 0

Jakarta, FNN - Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini menilai kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia dengan membawa misi perdamaian merupakan harapan dan langkah awal agar bumi menjadi lebih damai dan jauh dari perang.\"Misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia merupakan secercah harapan dan langkah awal agar bumi lebih damai dan jauh dari perang,\" kata Didik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia menilai upaya perdamaian tersebut patut mendapat apresiasi dan perlu dilanjutkan oleh jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Setelah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin, misi perdamaian itu perlu dilanjutkan dalam kunjungan ke negara-negara besar di dalam G20, terutama Tiongkok.Politkus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengatakan posisi kepemimpinan Indonesia dalam G20 memiliki nilai strategis dan menguntungkan bagi Jokowi dan Indonesia untuk berperan dalam mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia.Dia menilai Jokowi juga perlu menyampaikan pidato di forum PBB untuk menyuarakan perdamaian dunia. Selain itu, diplomasi ke pihak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) juga perlu dilanjutkan lebih mendalam oleh para menteri Jokowi.Hal tersebut perlu dilakukan karena menurutnya NATO merupakan akar dan sumber masalah konflik karena kerap unjuk kekuatan dan memunculkan misi yang mendominasi dunia.\"Ada keseimbangan yang tidak dijaga, dimana organisasi lainnya seperti NATO terus melebarkan sayap di masa damai yang justru dianggap ancaman bagi Putin. Ini akar masalah, sehingga untuk mendamaikannya tidak berada dalam posisi menyalahkan satu pihak dengan argumen apa pun, tetapi kemudian memberi pembenaran pada yang lain,\" jelas Anggota DPR periode 2004-2009 itu.Selain itu, tambahnya, misi perdamaian Jokowi itu merupakan lompatan bagi Indonesia untuk tampil kembali di gelanggang internasional yang berisiko berkonflik.Sebelumnya, melalui Presiden pertama RI Soekarno, Indonesia pernah menengahi konflik ideologi antara dunia barat dan timur. Selanjutnya, para diplomat era Presiden kedua RI Soeharto berperan mendamaikan konflik ideologi di Asia Tenggara dan Timur Tengah.Setelah hampir delapan tahun tampak enggan datang ke forum-forum internasional, sekarang merupakan saat yang tepat bagi Jokowi memerankan politik bebas aktif, seperti diamanatkan oleh UUD 1945. Dia menilai Jokowi terkesan berfokus pada persoalan di dalam negeri karena sering absen dalam pertemuan-pertemuan internasional.Kini, Jokowi sudah memainkan peran strategis bagi dunia, salah satunya dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia. Jokowi berani mengambil keputusan tersebut di tengah risiko bahaya yang tidak kecil, apalagi kunjungan itu dilakukan bersama Ibu Negara Iriana, ujarnya. (mth/Antara)

Presiden Biden ke Jokowi: Memihak China, Artinya Melawan Amerika!

BY FNN Kamis, 30 Juni 2022 10:28:09 0

DALAM pertemuan G7 di Jerman, ada pemandangan menarik yang bisa diulas dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (29/6/2022). Ada foto yang kemarin sempat viral, kelihatannya Presiden Joko Widodo seolah-olah menyandarkan kepalanya di bahunya Presiden AS Joe Biden. Tapi orang kemudian membandingkan dengan foto-foto ketika Biden ketemu dengan kepala negara lain: diskusi serius, ngobrol, ada juga yang berjalan di taman. “Apa yang Anda bisa simpulkan dengan foto-foto ini,” tanya wartawan senior FNN Hersubeno Arief kepada Rocky Gerung. Berikut petikan wawancara Hersubeno dengan akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung. Sebelumnya, apa yang didiskusikan Anda kemarin saat di Palembang? Ya saya di Palembang bersama Ketua DPD Pak LaNyalla untuk sosialisasi yang disebut anti threshold 20% karena DPD sedang mengupayakan itu. Dan betul, DPD jadi semacam tempat mengolah konsep bernegara, sementara di DPR itu tempat mengolah amplop bernegara. Jadi pikiran justru ada di DPD, bukan di DPR. Karena itu, kita bicara di sana karena Palembang termasuk kota yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, walaupun APBN kita sudah mengguyurkan Rp 1.500 triliun, tetapi tingkat kemiskinan tidak turun. Itu bahkan di atas nasional Palembang.  Tapi saya kasih sugesti bahwa Palembang walaupun kemiskinanannya tinggi tapi otaknya bagus. Ingin memulai perubahan dari Palembang. Karena di Palembang orang makan ikan, bukan menghafal nama-nama ikan. Presiden Jokowi kalau tidak salah kemarin sudah meninggalkan Jerman ke Polandia dalam perjalanan menuju ke Keif di Ukraina dan nanti ke Moskow. Tapi mungkin ada yang tersisa beberapa momen di pertemuan kepala negara G7 dan Indonesia salah satu yang diundang. Ini ada foto yang kemarin sempat viral, kelihatannya Pak Jokowi seolah-olah menyandarkan kepalanya di bahu Biden. Tapi orang lantas membandingkan dengan foto-foto ketika Biden ketemu dengan kepala negara lain diskusi serius, ngobrol, ada juga yang berjalan di taman. Apa yang Anda bisa simpulkan dengan foto-foto ini. Kelihatannya Joe Biden mengerti sebagai orang yang sudah senior sekali, dia tahu psikologi presiden Indonesia. Jadi, istilah Indonesia dia dirangkul, sudah tenang saja. Tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Jadi Pak Jokowi kalau tidak mau ikut dengan proksi Amerika juga nggak apa-apa. Selesaikan dulu masalah dalam negeri Anda, nggak usah terlalu sibuk untuk menyelesaikan soal Eropa. Ini tafsir yang biasa dalam jurnalisme karena tidak ada point sebetulnya. Kemarin delegasi Amerika yang berupaya untuk membujuk, mempersuasi negara-negara Indo-Pasifik untuk ikut dalam partnership dengan Amerika, soal dagang yang sebetulnya indikasinya politik, itu tidak mampir ke Indonesia. Jadi kira-kira begitu sinyalnya. Kita tahu bahwa memang Indonesia lemah profil internasionalnya. Jadi nggak ada hal yang mungkin bagi Biden, ada yang serius, maka dia bercandain saja Pak Jokowi. Pak Jokowi juga pasang wajah yang sama kira-kira begitu tanpa kita tahu apa sebetulnya isi komunikasinya. Mungkin memang nggak ada. Tapi kalau saya kemarin membaca beritanya ini tentu ada soal yang serius karena berkaitan soal proxy. Dan kita tahu, selama ini kecenderungannya pemerintahan Jokowi ini jauh lebih dekat ke China. Karena memang realistis duit yang masuk dari China. Tetapi ini sekarang hard selling ini kelihatannya gara-gara G7 dipimpin Amerika. Karena sudah mengumumkan mereka akan menyediakan dana 8 triliun untuk menandingi proyek-proyek BRI (Bell and Road Inisiatif). Tentu ini maksudnya Indonesia. Dan saya yakin soal ini pasti dibicarakan ketika Jokowi bertemu dengan para kepala negara G7 itu, karena mereka kelihatannya sudah sangat serius ya ingin menghadang China. Apalagi saya baca ini serius soal China. Di Pakistan, misalnya, ada beritanya yang baru dipublish oleh Nikei yang disebutkan bahwa China minta agar punya pasukan keamanan sendiri untuk mengamankan aset-asetnya di Pakistan. Dan itu ditolak oleh pemerintah Pakistan. Dan itu bisa jadi yang terjadi di Indonesia ketika situasinya mungkin mulai menegang. Ya, itu yang sebetulnya ketegangan itu terjadi karena ada pihak yang merasa terancam. Dan saya baru habis baca buku Elison Graham, penasihat militer dari para presiden Amerika, entah Demokrat atau Republik. Dia menulis buku judulnya Perang Tusicides atau Tuciside War. Tusicides ini sejarawan Romawi Kuno yang kemudian jadi acuan dari mereka yang belajar politik internasional bahwa kecemasan sebuah negara itulah yang menuju perang, bukan ancamannya tapi kecemasan, yang biasa disebut Tusicides Trap. Nah sekarang ada pertanyaan, bisa nggak Cina dan Amerika itu keluar dari jebakan Tusicides ini. Kelihatannya tidak bisa. Tadi diterangkan, negara-negara Amerika sudah siap-siap untuk menghadang China di Indo-Pasifik, terutama karena itu sudah dilakukan, termasuk membujuk negara-negara Indo-Pasifik untuk tidak lagi melayani tawaran infrastruktur China karena akan digantikan oleh infrastruktur Barat jumlahnya 8,8 triliun. Jadi, Indonesia akan dihadapkan pada problem itu. Mau berhenti main-main dengan China atau kita anggap sebagai musuh. Jadi, jebakan Tucisides ini akan berlaku pada Indonesia sebetulnya, karena Amerika cemas, Indonesia masih di dalam proksi Cina. Sementara China juga cemas, Indonesia mungkin saja terbujuk oleh dana infrastruktur triliunan itu dari blok Barat. Jadi kesimpulannya ketegangan politik justru berlanjut, bukan berkurang. Nah Presiden Jokowi punya tema untuk menghentikan ketegangan itu. Itu nggak mungkin karena orang anggap bahwa anak kecil kok ngatur-ngatur orang dewasa. Kira-kira begitu. Karena itu, terlihat dalam foto tadi, mungkin dirangkul oleh Biden, sudahlah, nggak usah sok jadi pendamai, kita memang mau perang kok. Begitu kira-kira. Karena mungkin juga Biden baru habis baca Graham Elison tentang teori itu. Tapi ini saya kira untuk pertama kalinya negara-negara blok Barat, Amerika dan sekutunya memberikan sinyal yang sangat keras tentang investasi China. Dan dia disebutnya di situ oleh Biden bahwa kalau ini betul kerja sama bisnis saling menguntungkankan. Kan ini kita mengingatkan, dan Amerika sebelumnya selalu menyebut bahwa China ini sebagai jebakan utang. Jadi diberi hutang dan kemudian nanti aset-asetnya kalau enggak bisa bayar hutang, asetnya diambil-alih oleh China. Itu sudah terjadi di banyak negara Afrika dan kalau di Asia Selatan sudah terjadi di Sri Lanka. Pelabuhan laut dalam diambil-alih oleh China. Jadi ancaman perang di Indo-Pasifik itu pasti akan diatasi dengan menghemat anggaran perang di Ukraina. Kira-kira begitu. Karena, Amerika musti bagi ke mana arah anggarannya. Di Indo-Pasifik mungkin karena negara-negara yang tadi kayak Pakistan sudah nolak artinya dia masuk dalam wilayah pengaruh Amerika lebih aman. Tapi di Eropa masih terlihat bahwa Rusia ingin menyelesaikan perang itu yang sebetulnya makin lama makin panjang. Dan, ini untuk perhitungan ekonomi apakah bisa ekonomi Rusia itu membiayai perang di Eropa. Sementara sinyal G7 itu ditangkap persis bahwa dia akan dikepung dengan anggaran G7 yang pasti lebih besar dari anggaran Rusia. Demikian juga China yang kini sedang mengalami kesulitan ekonomi karena ekonominya ternyata tidak bertumbuh, itu pasti yang sudah paham bahwa ini Indonesia pasti akan terbujuk oleh blok Barat. Nah, di situ Presiden Jokowi mesti kasih sinyal dan sinyal itu bukan sekadar kami non-blok, kami bisa lakukan. Enggak. Ini tinggal disuruh milih, mau pilih blok Amerika atau blok Rusia, Sino Rusia blok. Itu sebetulnya yang kita pelajari di dalam teori politik realis to be or not to be. Kan cuma begitu. Lain kalau misalnya Indonesia juga semacam mini super power maka bisa Indonesia kasih poin ketiga. Jadi Indonesia mau kasih poin ketiga padahal dia nggak punya poin apa-apa. Jadi itu intinya. Jadi yang disebut gerakan non-blok atau principasifis dalam proyek luar negeri kita atau Mendayung di antara dua karang, itu nggak ada poin lagi. Tetap kita dianggap negara yang tanpa profil internasional. Apalagi di dalam negeri semua orang tahu bahwa Indonesia itu rentan terbelah karena politik Islamophobia. Jadi, semua soal itu yang mustinya kita bayangkan sebagai kesulitan Indonesia untuk masuk di dalam percaturan politik global. Dan ini menarik, kenapa sekarang ini Pakistan menolak permintaan dari China tersebut karena pemerintah yang sekarang lebih pro kepada Amerika, setelah sebelumnya Perdana Menteri Imran Khan yang dianggap pro China dijatuhkan. Ini ada video-video yang viral bagaimana presiden Biden dengan seorang pembantunya yang bertepuk tangan dan menyatakan “We make it” ketika Imran dijatuhkan oleh parlemen. Ini yang saya kira sangatlah penting karena berkaitan dengan masa depan Indonesia dan pasti Amerika berkepentingan untuk agar pemerintah berikutnya, rezim berikutnya di Indonesia, lebih pro kepada Amerika. Ini pasti akan ada pengaruhnya ke situ. Jadi betul karena kita terpaksa musti kaitkan dengan itu. Perubahan politik di Indonesia sangat rentan diintervensi asing. Itu sangat rentan. Karena justru kelemahan demokrasi kita hari ini menyebabkan politik bisa berubah, bahkan sebelum Pemilu. Lain kalau demokrasi kita matang, oke kita akan tunggu 2024. Pak Jokowi gagal untuk menghasilkan demokrasi yang bermutu sehingga semua orang bermanuver dan tentu beberapa pejabat strategis di kabinet juga menilai bahwa lebih baik langsung saja ke proxy Amerika supaya jelas siapa yang akan memimpin negeri ini nanti. Tentu ada problem dengan macam-macam soal di dalam negeri bahwa koalisi bakal juga menyesuaikan diri dengan tawaran politik luar negeri Amerika untuk memilih: Anda masuk ke kami atau Anda jadi lawan kami. Jadi yang diucapkan dulu oleh Biden akhirnya mulai terbukti sekarang. Kan Biden dulu bilang, mereka yang memihak pada China itu artinya melawan kami. Kan begitu di awal kepemimpinan Pak Jokowi. Itu yang akan dia tagih. Mungkin itu yang dia bisikkan ke Pak Jokowi kemarin. Jadi, sekali lagi kita mau lihat bagaimana politik luar negeri itu terkait dengan proses pemilihan presiden di Indonesia karena ketegangan di Indo-Pasifik junto NATO vs Rusia. Jadi betul tadi FNN secara bagus menerangkan, kemungkinan politik Indonesia itu akan berubah dalam satu semester ini, ketika betul-betul NATO sudah makin lama makin tinggi kolnya….. untuk bersatu menghadapi Rusia. Dan, uang NATO pasti lebih cepat terkumpul daripada uang Rusia dan China. (mth/sws)

Demokrasi Konsensus vs Demokrasi Mayoritas, Pilih Mana?

BY FNN Rabu, 29 Juni 2022 22:23:32 0

Dalam sistem Presidensial, Presiden yang menang melantik dirinya sendiri dan menjalankan janji-janji kampanyenya. Kalau tidak ditepati janjinya ya harap maklum. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila DEMOKRASI berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan atau demokrasi konsensus. Dengan kata lain, pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Artinya, tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh bil Hikmat. Jadi, hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah. Sebab musyawarah bukan kalah-menang, bukan pertaruhan, tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menguras Triliunan rupiah, tidak ada pengerahan masa, tidak ada kampanye, tidak ada pengumpulan massa yang tidak perlu. Sebab yang dipertarungkan adalah pemikiran gagasan, tidak membutuhkan korban yang sampai hampir 900 petugas KPPS meninggal yang tidak jelas juntrungannya. Sistem presidensial basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, kalah-menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas, demokrasi mayoritas jadinya. Demokrasi dengan cara-cara Liberal, Kapitalis, membutuhkan biaya yang besar, menguras dana rakyat Triliunan rupiah, maka membutuhkan bandar- bandar untuk membiayai calon akan diganti dengan kekayaan ibu Pertiwi yang menjadi oligarki.  Untuk memilih pemimpin pilkada, pileg, pilpres dengan sistem pemilu yang serba uang bisa kita tebak maka menghasilkan para koruptor , hampir 80% kepala daerah terlibat korupsi. Dan yang lebih miris korupsi seperti hal yang lumrah di negeri ini. Begitu juga dengan petugas KPU-nya, juga bagian dari sistem korup, kecurangan bagian dari strategi pemilu. Demokrasi bisa dibeli geser-menggeser caleg, memindakan suara itu adalah bagian dari permainan KPU. Ini bukan isapan jempol, bukannya sudah dua anggota Komisioner KPU yang dipecat karena terlibat permaian uang. Dalam sistem Presidensial, Presiden yang menang melantik dirinya sendiri dan menjalankan janji-janji kampanyenya. Kalau tidak ditepati janjinya ya harap maklum. Artinya di akhir masa jabatan presiden tidak perlu mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Bayangkan, Ketua RT saja di akhir jabatannya mempertangungjawabkan kepemimpinannya pada warganya. Apa masih berharap dengan pemilu? (*)

Resah dengan SE Menpan-RB, Nakes Honorer Curhat ke Ketua DPD RI

BY FNN Rabu, 29 Juni 2022 16:10:14 0

Jakarta, FNN - Sejumlah Pengurus Pusat Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Indonesia menumpahkan keresahan kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat audiensi di Ruang Delegasi DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Ketua FKHN Sepri Latifan, Wakil Ketua FKHN drg Anisah S Alatas dan dr Bara P, Bendahara Umum FKHN Han Han VH, beberapa Ketua FKHN wilayah dan para anggota FKHN. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. FKHN resahan dengan surat edaran Menpan-RB Tjahjo Kumolo terkait penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023. Oleh karena itu mereka meminta dukungan penguatan regulasi dan anggaran sehingga ada kejelasan nasib para tenaga honorer nakes. Ketua FKHN Sepri Latifan mengatakan organisasi ini sudah hadir di 22 provinsi sebagai wadah aspirasi nakes dan non nakes terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Menpan-RB. Pada dasarnya FHKN menyambut baik kebijakan tersebut sebagai upaya untuk melindungi non ASN.  \"Tetapi faktanya sejauh ini belum ada regulasi yang baik. Kami khawatir para nakes maupun non nakes yang sudah lama mengabdi tergantikan oleh pelamar umum. Ini yang tidak boleh terjadi,\" katanya. Simpelnya, lanjut Sepri, bagaimana dengan adanya Surat Edaran penghapusan tenaga honorer di 2023, para nakes mendapatkan kejelasan status dan keberlangsungan profesinya. \"Kami ingin seperti guru honorer. Mereka ini prosesinya rapi, mulai dari regulasi sampai persiapannya. Nakes ini belum ada kejelasan meskipun sudah ada statemen dari Dirjen Nakes tentang prioritas dan afirmasi. Jadi kami masih khawatir. Kemenkes belum menggulirkan regulasi seperti Kemendikbud,\" paparnya. Makanya FKHN meminta DPD RI mendorong pemerintah segera membuat regulasi yang bijak dan tambahan anggaran dari pusat untuk daerah. \"Kita ingin kuota para nakes yang diangkat ASN maupun PPPK lebih banyak lagi. Artinya teman-teman yang mengabdi di daerah semua terakomodasi meskipun dengan bertahap,\" lanjutnya. Sementara itu Ketua FKHN Jawa Barat, Ade Yonendra, menyoroti pendataan nakes honorer yang  masih kurang. Dia mencontohkan di Jabar sendiri, masih banyak yang belum terdata. \"Bagaimana dengan daerah lain, daerah yang lebih terpelosok daripada Jabar. Misalnya di luar Jawa,\" tanyanya  Ketua FKHN DKI Jakarta dr Bara P meminta pemerintah menghargai jasa dan pengabdian para nakes honorer. Selama pandemi Covid-19, banyak juga nakes honorer yang meninggal dalam berjibaku melawan wabah.  \"Artinya jangan diragukan perjuangan para nakes. Makanya jangan di-cut bahkan seharusnya disejahterakan. Jangan habis manis sepah dibuang, waktu lawan Covid garda terdepan sudah landai jadi dilupakan,\" tegas dia. Menanggapi hal itu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan DPD RI akan meminta alat kelengkapan terkait untuk merespon serius permasalahan ini. Sehingga tenaga honorer kesehatan baik nakes maupun non nakes mempunyai kejelasan masa depan. “Saya akan minta alkel terkait untuk merespon. Terutama Komite III. Kalau perlu dijajaki untuk Panja atau Pansus. Nanti aspirasi tertulis saya teruskan untuk dibahas di Panmus sebelum sidang paripurna,” tukasnya. Di sisi lain LaNyalla juga menyampaikan bahwa saat ini rakyat Indonesia termasuk para nakes terdzholimi. Tetapi kenapa rakyat tidak bergerak untuk menyuarakan keresahannya.  \"Yang punya negara ini adalah rakyat. Seharusnya pemimpin negara ini mendengarkan suara rakyat. Kalau tidak didengar, sudah saatnya kedaulatan rakyat direbut,\" ujarnya. (mth/*) 

Gambaran Bentuk Gerakan Perubahan

BY FNN Rabu, 29 Juni 2022 13:29:29 0

Maka lahirlah poros perubahan semata untuk menyatukan semua kekuatan, menyamakan pikiran, langkah, dan tindakan bersama untuk bergerak secara bersama. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih   JOHANN Gottfried Herder merupakan seorang filsuf berkebangsaan Jerman: “percaya bahwa kemajuan sejarah itu tercapai berkat kerjasama antara faktor eksternal dan semangat yang subyektif”. Herder juga berpendapat, “kemajuan sejarah manusia di suatu tempat dan suatu waktu akan terjadi dengan caranya sendiri-sendiri secara alami atau bisa disebut juga sejarah sebagai suatu fenomena alam”. Dalam periode pergerakan, setiap kurun waktu memiliki jiwa pada zamannya sendiri-sendiri. Gambaran situasi di alam kekuasaan Oligarki saat ini sudah sedemikian rupa membutuhkan gerakan rakyat yang benar-benar bergerak melawan situasi kebuntuan yang semua dikendalikan oligarki. Petaka yang terjadi saat ini, masyarakat bawah dan menengah yang terpantau dalam jejaring WA atau keluhan langsung yang kita tangkap itu, mereka terus mengiba, merintih dengan kalimat tolonglah kami, mohon segera… kami tetap berharap... cepatlah bertindak dan bergerak... kami meminta... atasi segera... jangan terlambat... kami sudah menyerah… Mereka pada situasi berharap-harap dan terus dalam penantian lahirnya pemimpin pergerakan yang bisa menggerakkan, menyatukan, dan juga mengkonsolidasikan kekuatan untuk bergerak, melakukan perubahan di Indonesia. Realitas yang terjadi sekarang ini belum ada kekuatan yang bisa menghadapi dan mengatasi kekuatan Oligark yang memang sangat kuat dengan kekuatan strategi dan finansialnya. Bentuk perlawanan masih sebatas artikel dan wacana di media sosial, belum ada tanda tanda terkonsolidasi. Oligarki sangat paham pergerakan masih berserak-serak sebatas ucapan, tak akan bisa muncul karena kekuatan perlawanan dan finansialnya sangatlah terbatas, bahkan sponsor yang mungkin bisa mem-backup, arus keuangan mereka sudah dalam pengawasan oligarki. Apalagi, bank-bank banyak yang dikuasai oligarki. Bahkan, beberapa bank plat merah pun sebagian sahamnya berada dalam kekuasaan Aseng. Akan lebih mudah diketahui, aliran dananya dari siapa. Jadi, kalau ada yang terlibat dalam pergerakan, oligarki bisa langsung bertindak melalui boneka binaan dan asuhannya untuk menjatuhkan siksaaan, ancaman dan bisnis mereka harus di sumbat dan dimatikan. Antar tokoh pergerakan kadang masih muncul saling menjegal satu sama lain, mengkoreksi kelemahan gaya pergerakan lainnya. Pada saat yang bersamaan yang suka mengkoreksi mereka hanya diam di tempatnya. Semestinya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Bahkan, terlalu banyak para aktivis yang terkena pengakit sindrom, terus- menerus memunculkan bahwa dirinya angkatan ..77-98 – hanya membela dirinya pernah berjuang dan merasa dirinya hebat, dan merasa paling tahu melakukan gerakan, lupa situasinya sudah berubah. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo pernah menyebut ciri ciri mereka yang yang hanya meminta dan berharap serta memiliki sifat sindrom. Saat ada gerakan riil – akan terjadi – mereka tetap di tempat, pada situasi krisis dan kritis mereka akan lari dari gelanggang. Situasi saat ini butuh kebersamaan, jiwa besar, negarawan dan kesadaran situasinya tidak bisa diatasi secara parsial masing masing merasa bisa dan paling tahu. Maka lahirlah poros perubahan semata untuk menyatukan semua kekuatan, menyamakan pikiran, langkah, dan tindakan bersama untuk bergerak secara bersama. Harus ada kesadaran kolektif satu pejuang di depan lebih utama dari ribuan cendekia yang hanya diam di tempat dan tak bergerak. Jangan saling menjegal dan melemahkan. Satukan niat, tekad, dan semangat, untuk tumbuhnya rasa kebersamaan berjuang besama. Dalam konteks gerakan mahasiswa, penguasa telah masuk melakukan politik kampus. Pengawalan isu saat ini harus masuk birokrasi yang ketat dengan ancaman dan segala resikonya sebagai mahasiswa menimpa beberapa gerakan mahasiswa. Membelit kepentingan penguasa untuk mengendalikan gerakan mahasiswa. Memaksa mahasiswa keluar dari kodratnya sebagai melting pot moralitas.  Perubahan harus diperjuangkan bukan semata hanya berharap dengan khayalan mistis yang justru akan memperparah keadaan. (*)

Membincangkan Etika Bernegara, Berbangsa, dan Beragama

BY FNN Rabu, 29 Juni 2022 12:24:41 0

Adil, jujur, benar, berani, sabar, tawakal, amanah, isiqamah adalah akhlak terpuji (mencakup etika, moral, budi pekerti, sopan santun dll) tuntunan agama. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PERBINCANGAN ini bermula dari unggahan seorang teman di grup WA tentang komentar Zulkifli Hasan kepada Prabowo Subianto. Sejumlah nama calon Presiden mulai bermunculan, termasuk Prabowo Subianto. Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Prabowo Subianto akan kalah jika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berjalan rasional. Ada lima faktor yang akan membuat Prabowo kalah dalam Pilpres. Prabowo sudah berkali-kali maju Pilpres tetapi selalu kalah. “Kalau Pilpres rasional Pak Prabowo kalah. Kenapa? Pertama, tidak ada media yang mendukung Pak Prabowo. Kedua, pengusaha logistik tidak ada yang mendukungnya. Ketiga, operasional tidak mendukung. Keempat, ada sejarahnya. Kelima, berkali-berkali jadi calon kalah,” ujarnya saat Halal Bihalal DPD PAN Sulsel di Hotel Claro Makassar, Jumat (20/5/2022) malam. Zulhas menambahkan, hal sebaliknya jika Joko Widodo (Jokowi) kembali maju. Menurut dia, infrastruktur politik Jokowi sangat mendukung. “Untuk Pak Jokowi, TNI Polri mendukung, pengusaha mendukung, media mendukung, operasional mendukung,” ujarnya. Zulhas menyebut Koalisi Indoneia Bersatu (KIB) dibentuk agar di Pilpres nanti ada lebih dari dua pasangan calon. “Karena ini (syarat Presidential Threshold) 20 persen, supaya menghindari dua (paslon). Nanti kita coba dan dahului supaya ada tiga,” lanjut nya. Ia menyebut jika ada tiga paslon tidak terjadi perpecahan hingga tingkat dusun seperti yang terjadi pada Pilpres sebelumnya. “Kalau bisa calonnya tiga, syukur-syukur bisa lebih. Kita jangan sampai menjual/kampanye untuk pecah belah, tapi menawarkan gagasan, konsep, bagaimana Indonesia maju, swasembada pangan, bagaimana lingkungan Indonesia climate change juga tambah bagus lingkungannya, anak muda dapat kesempatan lapangan kerja yang baik.” Itulah pertimbangan PAN bergabung dengan Golkar dan PPP membangun KIB. Salah seorang teman menanggapinya demikian. “Ini gara-gara UUD Palsu 2002. Mosok, Ketum Partai menilai Ketum Partai lain di depan publik. Belum juga masa kampanye. Parah. Bgmana ...? Saya pun menimpali, Zulkifli Hasan mau bilang, “Hidupkan kembali pasal Presiden bisa 3 periode” saja kok pakai muter-muter. Tiba-tiba salah seorang kawan menulis, “Sudah berubahkah tauhid Prof. Jimly Asshidiqie?” Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie di ruang publik sebaiknya kita berbicara etika, bukan agama. Karena etika itu berlaku di ruang publik (universal), sedangkan kepercayaan-kepercayaan agama itu eksklusif, hubungan pribadi dengan sesembahan masing-masing. Ada etika hukum, politik, rekayasa, lingkungan, guru, kedokteran, arsitek dll. Agama hanya untuk ruang private dan hubungan kita dengan sesembahan. (Miky - Forum Asoterika Spiritualis). Nggak salah, Prof Jimly Asshidiqie? Teladan sempurna kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad Saw dengan Al-Quran yang hidup dengan segala sunah-sunahnya. Etika/akhlak/budi perkerti, baik personal maupun sosial, bukan justru kerdil jika diperkecil demikian? Nabi Muhammad Saw membangun Kostitusi Madinah/Traktat Kontrak Sosial Madinah, mengatur segala aspek: politik/bernegara, sosial/bermasyarakat, budaya nasional Madinah/kebangsaan Madinah, sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan Madinah, hukum yang berkeadilan, masyarakat egaliter dengan tata harmoninya, mengintegrasikan suku-suku di Madinah, mengonsolidasikan “demokrasi hikmah kebijaksanaan Madinah, membangun peradaban Madinah” dst-dst. Betapa naif jika Nabi yang berakhlak agung (khuluqin \'azim) sebagai rahmat, maitrea, cinta kasih, welas asih kepada segenap publik/alam (rahmatan lil \'alamin), maqamtingkatan yang paling tinggi (maqam mahfudz) terutama sifat rendah hati, pemurah, mengorbankan diri untuk orang lain, membalas kejahatan dengan berbuat baik, sampai menjadi rahmat bagi segenap alam semesta, jika cuma urusan yang privat berhubungan dengan Sang Pencipta. Yang jelas, kita punya nilai-nilai universal Pancasila sebagai standar dasar untuk dioperasionalkan dengan penjelasan turunannya yang berharkat bermartabat. Sahabat yang lain pun menimpali, “Sumber etika itu dari mana?” Sumber moral dari mana? Di ruang publik yang harus tegak itu etika atau moral? Dengan rujukan apa? Pejabat publik yang tidak jujur, tidak tunduk pada etika atau moral, dengan argumen apa?\" Anggota yang lain angkat bicara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengutip narasi Bung Karno, “Marilah kita menoendjoekkan keberanian kita dalam mendjoendjoeng hak kedaulatan bangsa kita, dan boekan sadja keberanian jang begitoe, tetapi djoega keberanian mereboet faham jang salah di dalam kalboe kita. Keberanian menoendjoekkan, bahwa kita tidak hanja membebek kepada tjontoh2 oendang2 dasar negara lain, tetapi memboeat sendiri oendang2 dasar jang baroe, jang berisi kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeloeargaan, dan ke-gotong-royongan. Keberanian jang demikian itoelah hendaknja bersemajam di dalam hati kita. Kita moengkin akan mati, entah oleh perboeatan apa, tetapi mati kita selaloe takdir Allah Soebhanahoewataala. Tetapi adalah satoe permintaah saja kepada kita sekalian: Djikalau nanti dalam zaman jang genting dan penoeh bahaja ini, djikalau kita dikoeboerkan dalam boemi Indonesia, hendaklah tertoelis di atas batoe nisan kita, perkataan jang boleh dibatja oleh anak-tjoetjoe kita, jaitoe perkataan: Betoel dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjoet. Jadi, kalau orang masih ngomong pilpres, pemilu kita membebek pada sistem Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, tidak berani mengembalikan UUD 1945 asli, artinya kita pengecut. Anggota grup yang lain pun menimpali, “Agama Islam itu ada di setiap jengkal kehidupan. Ada yang tampaknya seperti etika menurut ilmu pengetahuan, tapi Islam tetap menganggap itu agama. Kita melaksanakan etika/kebaikan, tanpa menghayatinya sebagai agama, maka kebaikan itu tidak terhubung dengan Allah swt, alias ketika kita melakukan sesuatu kebaikan tanpa disadari itu sebagai agama Islam, maka sejenak saat itu kita meninggalkan Tuhan (Allah dalam kehidupan kita, kadang ada kadang tidak ada. (Na\'uzubillah min zalik). Anggota lainnya pun menulis, “Saya setuju itu: Sesungguhnya shalatku, hidup, dan matiku hanya untuk Allah SWT”. Allah Swt mendengar ucapan itu setiap kali dibaca. Tapi apakah itu sesuai dengan tindakan dalam kehidupan sehari-hari? Kepada Allah saja kerap manusia ingkar, apatah lagi kepada sesama manusia. Kita ini kebanyakan antara munafik-matre-takdir sosial buruk dst, yang \'baik-benar\' terseleksi melalui mekanisme \'pasti-imaginasi dan alam rendah (neraka-binatang-hantu-hantu setan kelaparan-hantu-hantu setan raksasa)\'. Di Indonesia formulasi kebenaran terasing dan langka, di alam pasti/mutlak. Dan memimpin mereka seperti bersamanya ke \'animal farm\' seakan menari-nari di atas ular-ular. Penulis lain menyatakan demikian. Sepengetahuan saya, agama samawi, wahyu Tuhan yang diturunkan itu untuk umat manusia, berarti untuk semua manusia, disampaikan terbuka, mengedukasi umat manusia untuk hidup yang baik di dunia dan akhirat, bukan dengan cara glenak-glenik di kamar tidur, cuma dengan istri dan anak doang. Kalau Pancasila diamalkan oleh para politisi dan pejabat politik, tak ada anasir radikalisme. Radikalisme yang diwacanakan oleh penguasa sejatinya adalah respons negatif terhadap Islam politik yang mengontrol kekuasaannya yang menyimpang. Saya sangat yakin bahwa tak akan pernah terdengar radikalisme dari mulut penguasa, andaikata kekuasaan dijalankan secara benar: berdasarkan Pancasila. “Satu idiot adalah salah satu idiot. Dua idiot adalah dua idiot. Sepuluh ribu orang idiot adalah partai politik.” - Frank Kafka. Dalam iklim \"takdir sosial yang buruk\", tapi dalam penghormatan manusia (membunuh satu orang sama membunuh seluruh manusia, menyelamatkan satu orang sama menyelamatkan seluruh manusia) seperti Selandia Baru, Luxemburg, Jepang, Kanada, Inggris, Turki, Chechnya, Iran, negara-negara Skandinavia dkk, semuanya \'indah & islami\', betapa kejamnya \'kuasa kerajaan kegelapan\' betapa indahnya \'iluminasi cahaya\'. Saya pun menutup perbincangan demikian. Di ruang publik maupun di ruang privat muslim senantiasa menggunakan dan menjalankan tuntunan agama. Berketuhanan Yang Maha Esa itu beragama. Berkemanusiaan yang adil dan beradab itu niscaya sesuai dengan tuntunan Tuhan Allah YME, bepersatuan Indonesia dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan/mengikuti kehendak Tuhan Allah swt, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dikehendaki Allah swt Tuhan Yang Maha Esa. Adil, jujur, benar, berani, sabar, tawakal, amanah, isiqamah adalah akhlak terpuji (mencakup etika, moral, budi pekerti, sopan santun dll) tuntunan agama. “Pengalaman beragama adalah keseluruhan pengalaman hidup setiap orang beragama”. Begitu kata filosof Pakistan Dr. Mohammad Iqbal. (*)

Anies Mengusung Politik Akhlak, Bukan Politik Identitas

BY FNN Rabu, 29 Juni 2022 12:04:49 0

Kesadaran dan keinsyafan itu, bukan hanya membuat Anies mampu berdiri tegak pada rasionalitas, moralitas dan spiritualitasnya semata. Lebih dari itu, Anies berhasil menghadirkan Tuhan dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan keseharian hidupnya. Nilai-nilai religi begitu kental menghiasi kejujuran, bersikap adil dan sebisanya mengangkat harkat hidup rakyat yang dhoif dan fakir. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI APA yang baik menurut manusia, belum tentu baik di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, apa yang buruk menurut manusia belum tentu buruk di hadapan Allah. Seperti halnya Anies Baswedan yang selalu dalam pandangan buruk konspirasi jahat. Anies justru terus menuai kebaikan rakyat karena politik akhlak yang menyertainya, bukan dari politik identitas. Begitulah sejatinya pemimpin yang selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap helaan nafasnya, bukan pada kekuasaan politik manusia yang absurd. Sejak memangku jabatan gubernur DKI Jakarta, Anies merupakan  seorang  pemimpin yang menjadi langganan framing jahat. Pembentukan opini Intoleran, radikalis, dan fundamentalis, hingga dicap sebagai pengusung politik identitas sampai menjadi anasir teroris, kerapkali bertubi-tubi menerpa Anies. Identifikasi personal yang sangat kentara sebagai upaya pembunuhan karakter figur Anies, begitu gencar dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Menghujani dengan isu, intrik, dan fitnah, tak pernah jeda dan membabi-buta ditujukan kepada Anies. Tak kurang mulai dari individu sampai organisasi berlomba-lomba ingin menjatuhkan Anies dengan cara-cara yang tak bermartabat. Sebut saja lakon tetap para buzzer cekak logika spesial recehan, seperti Ade Armando, Ferdinan Hutahaean, Denny Siregar, Eko Kuntadhi, Husin Shihab dan manusia sejenis lainnya. Tak ketinggalan  yang paling menonjol dan getol dari Partai Solideritas Indonesia (PSI), yang program utamanya hanya mendiskredikan Anies. Baik para buzzer maupun PSI, keduanya cenderung merupakan pemain bayaran yang mendapatkan uang dan jabatan sebagai kompensasi atas kerja-kerja men-downgreed Anies. Anies sendiri bergeming, menghadapi badai stereotif, baik berupa narasi maupun manuver kekuasaan politik yang menyerangnya. Anies lebih memilih menghadapi semua itu dengan sikap tenang, penuh senyuman dan tidak meninggalkan sedikitpun adab dan sopan santun. Kesabaran, keuletan, fokus pada pekerjaan dan tanggungjawabnya sebagai gubernur Jakarta, selalu menjadi jawaban Anies terhadap pandangan \"under estimate\",  pola agitasi dan propaganda serta semua sikap-sikap merendahkan yang mengarah kepada dirinya. Sikap rendah hati dan ketulusan Anies sebagai pemimpin membuahkan kinerja dan prestasi yang membanggakan bukan hanya bagi warga Jakarta, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja, fakta dan realitas keberhasilan Anies  membuat para buzzer, partai sempit iman, dan kaum kesadaran pendek serta tipis akal, semakin kejang-kejang menampilkan kesetanan pada jiwa raganya. Mungkin saja fenomena itu menjadi pelajaran dan hikmah tersendiri bagi Anies khususnya dan para pemimpin lain pada umumnya. Sebagai manusia hendaknya jangan melakukan intervensi apalagi sampai mengambil alih peran Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya setiap jodoh, maut dan rezeki itu ranahnya Illahi, di luar itu manusia boleh saja berkreasi dan melakukan improvisasi. Jangan sampai memaksakan diri dan memaksakan kehendak pada  orang lain.  Tugasnya manusia yaitu  tetap bertahan sekuat daya menjadi manusia, jangan merubah dirinya karena kepentingan apapun termasuk menjadi tidak manusiawi. Pentingnya memahami kekuasaan yang sejati dan hakiki itu hanya milik Allah Yang Maha Besar. Anies sepertinya menyadari, tanpa jabatan apapun, sesungguhnya ia telah menjadi pemimpin. Setidaknya pemimpin bagi dirinya, bagi keluarganya dan mungkin yang lebih luas bagi komunitasnya, jika belum sampai pada kemampuan memimpin masyararakat, negara dan bahkan dunia. Kesadaran dan keinsyafan itu, bukan hanya membuat Anies mampu berdiri tegak pada rasionalitas, moralitas dan spiritualitasnya semata. Lebih dari itu, Anies berhasil menghadirkan Tuhan dalam setiap pikiran, ucapan, dan tindakan keseharian hidupnya. Nilai-nilai religi begitu kental menghiasi kejujuran, bersikap adil dan sebisanya mengangkat harkat hidup rakyat yang dhoif dan fakir. Anies menjadikan kepemimpinan itu sebagai pertaruhan hubungan manusia dengan Ketuhanannya. Ketaatan dan ketaqwaan itu selayaknya lebih dulu hadir saat manusa tidak memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri maupun pada orang lain. Dengan demikian segala motivasi dan tujuan kepemmpinannya, tidak lebih dan tidak bukan hanya karena dan untuk Sang Khalik. Bukan karena uang, populeritas dan jabatan, bukan pula karena pencitraan dan perangai menghalalkan segala cara. Anies sepertinya bersetia dan teguh dengan karakter pemimpin yang mengusung politik akhlak, bukan politik identitas. Munjul-Cibubur, 29 Juni 2022. (*)

Rocky Gerung : Anies Kerap “Diserang” Black Campaign Pakai Lembaga Survei

BY FNN Rabu, 29 Juni 2022 11:51:31 0

Jakarta, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi terkena upaya black campaign menjelang pilpres 2024. Rocky menyerukan gerakan presidential threshold nol persen untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia menolak adanya aturan tersebut karena tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat, membatasi warga negara untuk menjadi calon presiden (capres). “Kalau koalisi 20% itu enggak mau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kita bikin gerakan LBP, Liga Boikot Pemilu. Sekarang mulai gempar, karena dianggap adalah gerakan makar. Ini bukan makar. Ini yang disebut gerakan people power, yaitu gerakan kekuatan atau kedaulatan rakyat yang harusnya diucapkan di parlemen, tapi parlemen menghalangi kedaulatan rakyat dengan 20% itu,” kata Rocky dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (28/6/2022).  Rocky bahkan menyebut PT 20 persen itu menjadi tempat untuk menyuburkan para oligarki. Pasalnya, dengan adanya ambang batas yang tinggi itu para oligarki sangat mudah memainkan perannya. Sama seperti Anies yang mulai disorot oleh media massa, diatur sedemikian rupa dan dikadrun-kadrunkan. Beberapa proyeknya mulai disorot kembali, itu merupakan bagian upaya membatalkan kompetisi politik. Padahal koalisi itu sudah punya 20 persen, tapi masih curiga dan takut bersaing dengan orang yang gak punya tiket.  “Kalau Anies tidak punya tiket, ngapain dimusuhi? Tapi saya percaya, semakin dimusuhi semakin orang lihat bahwa sebetulnya ada ketidakjujuran yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies,” ungkap Rocky. Rocky menjelaskan, bahwa ia bukan promosikan Anies, kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi adalah hak setiap warga negara untuk bisa ikut berkompetisi di garis start yang sama. Hal itu juga berlaku pada kontestasi Pemilu 2024. Pemilu 2024 diminta untuk tidak menerapkan aturan PT 20 persen karena membatasi orang untuk berkompetisi. Anies sangat mungkin dia juga sudah diintip dan hendak dijebloskan oleh mereka yang tidak menghendakinya untuk memimpin negeri ini. Karena dianggap bahwa dia akan diasuh oleh 212, akan diasuh oleh masjid-masjid, akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam itu akan diberikan. Padahal, Anies adalah Gubernur dari sebuah Ibukota Negara yang sangat plural. Jadi bayangkan, misalnya, nanti mulai ada spanduk lagi bahwa ini soal mayat segala macam yang sebetulnya dibikin oleh satu orang saja, tapi kemudian diinsinuasikan, dipamerkan, seolah Anies intoleran. “Semakin banyak atau akan ada semakin banyak black campaign pada Anies Baswedan, itu pertanda bahwa survei diam-diam Anies Baswedan sudah berada di atas sebetulnya. Tapi kita musti balik pada prinsip kita tadi, kita musti jujur bahwa kita akan minta Anies Baswedan juga mengucapkan demokrasi yang paling awal, yaitu jangan sampai Anies Baswedan dimenangkan oleh oligarki melalui teori presidential threshold 20%.” tegas Rocky Gerung. (Ida, Lia)

KPK Harap Periksa Proyek Kemenag Rp 733 Miliar

BY FNN Rabu, 29 Juni 2022 09:54:19 0

Jakarta, FNN – Kementerian Agama melaui Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, saat ini sedang menjalankan mega proyek Asrama Haji yang berlokasi di Kabupaten Indramayu. Mega proyek ini dijalankan multiyear dari tahun 2020 sampai 2024, dan total anggaran yang akan digunakan sebesar Rp 733,2 miliar. Terkait mega proyek ini, Center for Budget Analysis (CBA), menemukan adanya banyak dugaan penyimpangan anggaran. “Salah satu temuan kami adalah terkait proyek pembangunan gedung asrama haji Indramayu Tower 2. Proyek ini dilaksanakan tahun 2022 dan berlokasi di Jl. Raya Pantura Desa Legok, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indaramayu, adapun anggaran yang disiapkan oleh Kemenag untuk satu proyek ini sebesar Rp 45,4 miliar,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. CBA mengendus, dalam penentuan pagu dan harga perkiraan sendiri oleh pihak Kemenag sangat janggal, pagu dan HPS hampir sama, hanya ada selisih Rp 1,6 juta. Padahal nilai proyeknya puluhan miliar. “Mengingat ini adalah proyek multiyear yang sudah dijalankan sejak 2020 dan banyak tendernya yang telah dijalankan, tentunya Pokja ULP Kemenag bisa menentukan harga perkiraan sendiri yang rasional dan efisien,” kata Jajang Nurjaman. Dalam proses tender, terdapat 136 perusahaan yang ikut serta dan hanya 8 perusahaan yang mengajukan penawaran harga. Anehnya lagi, dari 8 perusahaan yang menawarkan pengajuan harga, yang dimenangkan oleh Kemenag adalah PT. Analisa Jaya Konstruksi (PT. AJK) yang beralamat di Kasongan DK. XVII RT 04 Bangunjiwo Kasihan, Bantul, DI Jogjakarta. Menurut CBA, hal ini janggal, karena PT AJK dari penilaian harga berada di posisi ke 7 dengan tawaran nilai kontrak sebesar Rp 44.444.444.444. Bahkan jika dibandingan dengan penawar terendah selisihnya sangat tinggi Rp 7,6 miliar. Selain proyek pembangunan gedung asrama haji Indramayu Tower 2 itu, pengadaan proyek yang masuk tahap 1 atau dilaksanakan tahun 2020 juga ditemukan banyak kejanggalan. Misalnya proyek pengadaan alat pendingin ruangan yang menghabiskan anggaran Rp 1,03 miliar, proyek pengadaan furniture yang menghabiskan anggaran Rp 1,2 miliar. Dua proyek ini diduga dikerjakan tanpa perencanaan matang, atau bahkan sebagai modus tambahan uang saku bagi oknum Kemenag, karena waktu pelaksanaannya di akhir tahun bulan November dan Desember. “Berdasarkan catatan di atas, CBA mendesak pihak berwenang khususnya KPK segera bertindak, karena proyek terkait asrama Haji Kemenag diduga banyak penyimpangan,” tegas Jajang Nurjaman kepada FNN. Panggil dan periksa pihak yang bertanggung jawab dalam proyek asrama haji Kemenag di Indramayu H. Adib sebagai kepala Kanwil Kemenag Jabar. Serta H. Sarbin Sehe sebagai kepala Kanwil Kemenag Maluku Utara, masih terkait proyek asrama haji dan berlokasi di Maluku Utara yang sebelumnya sudah CBA sampaikan. (mth)

Penghinaan dan Intoleransi

BY FNN Rabu, 29 Juni 2022 09:02:24 0

Karenanya kejadian ini menjadi pembuka mata bagi semua. Tapi lebih khusus lagi untuk pemerintah agar segera meraktifikasi Resolusi PBB Maret 2022 lalu tentang Islamophobia. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SERINGKALI orang mencoba mengelabui opini publik dengan melemparkan cara pandang yang kotor namun berselimut keindahan. Salah satunya adalah konsep toleransi yang tertunggangi intoleransi, bahkan kebencian. Baru-baru ini sebuah club di Jakarta membuat iklan bir dengan dua nama figur keagamaan yang sangat mulia. Yang pertama dengan nama Muhammad, nama nabi terakhir yang mulia. Dan kedua dengan nama Maria, nama Ibu nabi mulia Isa AS yang juga sangat dimuliakan baik oleh Islam maupun Umat Kristiani. Penamaan atau pengiklanan minuman keras dengan dua nama itu jelas merupakan penghinaan terhadap dua sosok atau figur dua agama yang sangat dimuliakan. Dan karenanya mengundang reaksi keras tidak saja dari kalangan umat Islam. Tapi juga dari sebagian kalangan umat Kristiani. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa tindakan pengecut seperti ini sama sekali tidak mengurangi kemuliaan dan kehormatan baginda nabi (dan juga Maryam). Tapi umatnya yang mencintainya begitu dalam akan sangat tersinggung dan marah. Dan, karenanya memang perlu disikapi oleh semua pihak secara jelas dan tegas. Para Ulama harus menyuarakan resistensi sesuai koridor hukum yang ada. Rakyat luas juga perlu menyikapi sesuai batasan hukum yang ada. Mengenkspresikan resistensi tanpa melakukan hal-hal yang destruktif dan merusak. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah urgensi pemerintah untuk menyikapinya secara jelas dan tegas sesuai hukum yang ada. Jika pemerintah mendiamkan maka boleh jadi timbul kesalah-pahaman, jangan-jangan ini menjadi bagian dari phobia yang sedang dipiara. Jika peristiwa ini kita kaitkan dengan Islamophobia maka seharusnya  mengingatkan kita, khususnya pemerintah, untuk segera menyikapi Resolusi SMU-PBB tentang anti Islamophobia bulan Maret lalu. Bahwa dengan disahkannya Resolusi itu pemerintah tidak lagi ada alasan dengan malu-malu kucing untuk merektifikasi dan menindak lanjutinya dalam bentuk perundang-undangan. Saya mengapresiasi sikap tegas dan kebijakan Pemerintah Daerah DKI yang menghentikan izin operasi seluruh outlets Holywings di Jakarta. Ini bukan masalah toleransi dan intoleransi. Tapi ini masalah keadilan dan penegakan hukum. Pemerintah memang seharusnya hadir untuk menghadirkan  kepastian hukum. Sehingga masyarakat tidak meraba-raba, apalagi main hukum sendiri. Saya yakin semua Umat tidak ingin tokoh-tokoh agamanya dikaitkan dengan hal-hal yang jelas dilarang dalam agama itu. Mungkin alkohol tidak dilarang dalam agama Kristiani. Tapi Saya yakin mengaitkan nama figur terhormat, Maria atau Maryam, itu sangat melecehkan. Karena haram ataupun tidak dalam ajaran agama (kristiani) common sense mengatakan alkohol itu sering jadi jalan keburukan. Karenanya kejadian ini menjadi pembuka mata bagi semua. Tapi lebih khusus lagi untuk pemerintah agar segera meraktifikasi Resolusi PBB Maret 2022 lalu tentang Islamophobia. Dan secara khusus lagi tertantang untuk jeli dan sigap dalam mengambil sikap untuk menjaga kehormatan agama dan me memelihara sensitifitas pemeluknya. Thank you, Pak Gubernur. Allah keep and bless you! Soekarno Hatta, 29 Juni 2022. (*)

Politisi Telepon Koin

BY FNN Selasa, 28 Juni 2022 22:56:56 0

Akibat kekuatan koin seringkali, pemimpin negara ini diasosiasikan ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara (oligarki). Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TELEPON umum koin adalah jenis telepon umum yang menggunakan koin atau uang koin sebagai alat pembayarannya. Lama pembicaran yang tersedia bagi pengguna tergantung pada nominal koin yang dimasukkan. Perintah telepon koin sangat efektif bicara terbatas dengan instruksi singkat dan jelas dampak dan akibatnya bisa bermacam macam, dari tingkah laku para pionir yang menerima pesan dan harus dilaksanakan dengan tepat waktu dengan pengawasan yang sangat ketat. Pengamat politik Dr. Mulyadi Opu Andi Tadampali pada tahun 2017 telah memperkenalkan Teori Oligarki kembar tiga: Oligarki Politik (Badut politik), Oligarki Ekonomi (Bandar politik), dan Oligarki Sosial (Bandit politik). Teori ini telah melahirkan politisi bahkan intelektual telpon koin, yaitu politisi atau intelektual sejenis bandit politik, belakangnya oligarki politik dan oligarki ekonomi dengan target jangka pendek guna meruntuhkan institusi penjelmaan politik rakyat indonesia. Andi Tadampuli menjelaskan lebih lanjut bahwa target jangka panjang oligarki ingin: (1) kuasai presiden Indonesia dengan cara menghilangkan kata asli; (2) kuasai ekonomi Indonesia dengan cara adu kuat usaha pribumi dengan usaha konglo taipan melalui demokrasi ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan versus ekonomi kapitalisme; dan (3) kuasai politik Indonesia dengan cara kuasai politisinya melalui gabungan partai alias \"kolisi kumpul kebo\". Politisi telepon koin saat ini bersenyawa dengan kaum intelektual. Telepon koin itu memiliki sifat enjoy life (kekinian) yang menyimpang dari kepribadiannya, yang semestinya memburu kebenaran demi kemaslahatan bersama, dan menjadi pencipta bahasa dalam menyampaikan yang benar kepada penguasa, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan – justru hanya berperan sebagai pembenar penguasa. ( Edward Said, 1996 ) Remote politik oligarki selalu mulus ketika memesan UU dan berbagai macam kebijakan yang harus dilakukan oleh pelaksana teknis atau seringkali disebut sebagai rezim boneka itu terbaca dengan sangat jelas. Semua berjalan dengan pesanan telepon koin yang diterima atau dengan tekanan resiko hutang koin yang telah diterimanya. Bung Hatta Taliwang (aktivis pergerakan 98) dengan nada jengkel mengatakan bahwa para dalang telah berhasil menyeret sebagian besar dari kita ke dalam pembahasan yang akan membuat kita to be or not to be terbawa arus sistem sekarang yang akan membawa kita suka atau tidak suka, harus menerima hasil kompromi para oligarki dan lagi-lagi kita akan dipimpin “boneka” baru. Kekuatan koin benar-benar telah membuat petinggi negara kesurupan, In the struggle, I\'m selling my self more often  than not on the highest bidder purely for thrill and money (Dalam berjuang, saya lebih sering menjual diri saya pada penawar tertinggi semata-mata untuk kesenangan dan uang), membabi buta tidak peduli akibat/dampak kebijakannya akan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Akibat perilaku politisi telepon koin, Ir. Prihandoyo Kuswanto (Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila) mengatakan bahwa: bangsa ini telah terhipnotis dengan berbagai cara sehingga tidak sadar, bahwa negara ini sudah tidak lagi negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, negara yang didasarkan Pancasila telah dibuat oleh pendiri negeri ini sesuai dengan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Akibat kekuatan koin seringkali, pemimpin negara ini diasosiasikan ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara (oligarki). Semua berperan seperti jongos politik. Wajar Prof Daniel M Rosyid berpesan stop menjadi jongos ekonomi dan politik. Karena oligarki sungguh riil sebagai pengendali politik dan ekonomi negara ini dengan kekuatan koin yang sangat besar dan pergerakan sangat taktis dengan kekuatan telepon koinnya. (*)

Anies Undang Tukang Bakso Kaya: Blunder-Blunder Megawati!

BY FNN Selasa, 28 Juni 2022 22:10:40 0

Jakarta, FNN – Gara-gara tukang bakso, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini jadi uring-uringan, baper dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasto mempertanyakan, sebagai gubernur DKI Jakarta hampir lima tahun ini Anies ke mana saja kok baru sekarang mengundang tukang bakso. “Seingat saya, Pak Anies jadi gubernur itu sudah sejak tahun 2017 kenapa baru sekarang bertemu tukang bakso?” tanya Hasto di Jakarta Convention Center, Sabtu, 25 Juni 2022. “Ya, itulah sebagai contoh ketika politik tidak mengakar sehingga terlambat bertemu rakyat kecil,” tambah Hasto. Statement Hasto ini dikutip dari CNN Indonesia edisi Ahad siang pada 26 Juni 2022 sikap Hasto yang baper dengan aktivitas Anies yang mengundang tukang bakso itu mau gak mau membuat media kemudian mengkait-kaitkan dengan pernyataan Ketum PDIP Megawati yang dianggap melecehkan profesi tukang bakso. Gara-gara pernyataan Megawati saat membuka Rakernas PDIP bahwa dia tak mau punya menantu tukang bakso itu, PDIP dan tentu saja Ibu Megawati yang mengucapkannya itu jadi bulan-bulanan di media sosial. “Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal ketidaknyamanan hubungan PDIP dengan tukang bakso ini, mari kita cek dulu ya mengapa Hasto kok jadi baper dengan Anies Baswedan,” jelas wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal Hersubeno Point, Selasa (28/6/2022) Sebuah situasi yang seharusnya tidak perlu terjadi mengingat belakangan ini kan ada upaya menjodoh-jodohkan Anis dengan Puan Maharani pada pilpres 2024 yang jadi Mak Comblang itu juga bukan orang main-main. Menurut Hersu, panggilan karib Hersubeno Arief, yang pertama mengusulkan adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga pernah menjadi Ketum Partai Golkar, dan yang terbaru ini diperkuat lagi oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya Paloh bahkan mengaku, dia sudah menyodorkan nama Anies kepada Presiden Joko Widodo untuk dipasangkan dengan Puan. “Ini perkembangan yang menarik karena selama ini kan disebut-sebut Pak Jokowi akan mencalonkan Ganjar Pranowo, dan sebelumnya Nasdem juga sudah pernah menyodorkan Ganjar berpasangan dengan Anies,” ujarnya. Tapi, sekarang yang terbaru, justru Anies dipasangkan dengan Puan. “Saya mencoba menelusuri beritanya kapan sih peristiwanya Anies Baswedan ini mengundang tukang bakso,” ungkap Hersu. Rupanya itu terjadi Jum’at malam atau sehari setelah penutupan Rakernas PDIP itu Gubernur Anies Baswedan mengundang sejumlah pelaksana dari gelaran Formula E itu mulai dari Jakpro, panitia penyelenggara dan sponsor serta mendukung program lainnya, termasuk di dalamnya adalah UMKM ya mereka-mereka ini akan diberi pot untuk berjualan selama gelaran Formula E kemarin. Salah satu yang diundang itu adalah seorang pemilik usaha bakso Malang bernama Rully Renaldi. Ketika melakukan jumpa pers, Rully Renaldi ini berdiri di sebelah kiri Anies Baswedan dan dia dikenalkan begitu. Soalnya rupanya yang menarik perhatian media dan ditafsirkan sebagai sindiran halus kepada Megawati dan yang sangat menarik memang tidak seperti yang dikesankan oleh Megawati. Rully ini pemilik balanced juragan bakso. “Kalau saya tampilannya itu tampil perlente dengan kemeja batik lengan panjang,” katanya. Rupanya soal inilah yang membuat Hasto merasa tersindir. Kata Hersu, soal benar atau tidaknya Anies punya niat menyindir Megawati kita tentu tidak tahu tapi dalam politik simbol-simbol kecil semacam ini bisa dianggap sebagai sebuah pesan politik. “Tapi kalau kemudian Anies Baswedan mencoba menyindir Ibu Megawati apa urusannya ya? Tetapi kalau tidak menyindir, tidak punya niat menyindir Ibu Megawati kenapa mesti tukang bakso yang diperkenalkan Anies Baswedan ini. Biarlah mereka sendiri yang nanti menjelaskan,” ungkap Hersu. Tapi yang jelas soal kosakata tukang bakso ini dalam sepekan terakhir ini memang menjadi isu yang sangat sangat sensitif lagi PDIP. Seperti apa sih sebenarnya ucapan Ibu Megawati kok sampai bikin geger itu sukses membuat banyak tukang bakso baper dan apakah benar seperti yang disampaikan oleh sejumlah fungsionaris PDIP bahwa ucapan Bu Megawati itu dipelintir oleh media. Yuk kita simak lagi videonya; Makanya lebih baik betul kawin campurkan aja dah. Lo betul loh saya ini kan gado-gado, saya gado-gado lo. Bung Karno itu oh kurang apa saya selalu bilang mau tahu bapak saya, kayak apa dia tampan dan karismatik, sekarang nurun sama saya, saya cantik dan kharismatik. Jadi saya bilang, saya bilang kemarin lo di Angkatan Laut. Jadi kalau bapak saya itu ada perempuan-perempuan berpapasan dengan bapak saya, bukan bapak saya yang melirik ke perempuan-perempuan yang lirik ke bapak saya, dan sekarang terbalik laki-laki ngelirik kepada saya. Eh. Laila inilah PDIP Perjuangan. Iya iyalah kenapa nggak cari dong yang keren gitu loh, aduh kalau saya udah kan mataku bagus ya. Jadi kalau saya ketemu orang-orang iki ngopo to. Yoyo tapi gusti Allah maringi apamau pula tahu kok lo sy. Tapi ternyata kisah akan bilang, saya tahu ilmu genetika ada namanya, apa namanya di engineering rekayasa, rekayasa genetika. Bapak saya melakukan hal itu loh. Beliau Jawa, Jawanya aja katanya Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi ibunya Bali. Bayangin keluarlah beliau, keren. Terus dia cari toh istri terus diambil dari Bengkulu, Sumatera, Ibu saya santai lo kayak-kayaknya lebih cantik dari saya deh. Kamu minta dibayar berapa? Loh ini bener lo serius loh, jadi sudah terbukti loh, terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya tiga. Awas lho kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Sorry jadi bayangkan tapi pokok piye, maaf tapi bukan apa. Maksud saya manusia Indonesia ini kenapa kan Bhinneka Tunggal Ika ya jadikan haruskan berpadu itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan tapi juga dari apa itu tadi rekayasa genetika itu loh kita cari-cari gitu. “Anda sudah menyimak sendiri ya ucapan langsung dari Ibu Megawati. Nggak ada yang saya kurangi, nggak ada yang saya tambahin. Untuk bagian tukang bakso tadi itu, untuk menantu yang tidak mau tukang bakso tadi,” ujar Hersu. Menurutnya, walaupun konteksnya sesungguhnya kalau kita lihat tadi, Ibu Megawatu itu bercanda. Tetapi ucapan tadi memang seharusnya tak muncul dalam sebuah forum resmi, apalagi di-publish melalui akun YouTube resmi PDIP dan juga beritanya viral di mana-mana, dan media banyak mengutip. Tak lama setelah video itu tersebar dan media massa ikut memberitakannya, reaksi di media sosial itu sungguh luar biasa banyak yang membuat konten-konten sindiran, bahkan serangan balasan ke Ibu Megawati yang walaupun kalau kita lihat dikemas dengan nada bercanda tetap saja bisa membuat kuping yang mendengarnya jadi panas. “Jangan malu punya suami tukang bakso, selalu menyuguhkan kehangatan, bukan kebencian mencari rezeki dengan memeras keringat, bukan mencuri uang rakyat”. “Hah belum tentu aku juga mau punya mertua macam ibu mendingan tukang bakso, tapi nyari uangnya halal daripada pejabat sering makan uang rakyat”. “Tukang Bakso” Hersu menyebut, sesungguhnya bukan hanya soal serangan balik dari tukang bakso itu yang dikhawatirkan. Tetapi, dampak negatif yang bisa memberi efek itu membuat efek elektabilitas PDI itu anjlok ini pasti jauh lebih serius, apalagi bagi PDIP yang selama ini mengklaim sebagai partainya wong cilik. “Isu ini bisa sangat sensitif ya, tukang bakso ini mayoritas mereka itu adalah wong ciilik. Bener sih, beberapa diantaranya yang punya sampingan bisnis itu bukan lagi wong cilik, sudah jadi juragan. Tapi mosok iya partainya wong cilik kemudian meremehkan wong cilik,” sindir Hersu. “Ini yang saya kira membuat PDIP menjadi baper karena sesungguhnya PDIP itu sudah berusaha melakukan semacam apa memperbaiki kesalahan ucapan Megawati itu dengan mengundang sejumlah tukang bakso,” lanjutnya. Mereka diundang ke sekolah partai PDIP di kawasan Lenteng Agung setelah penutupan Rapat Kerja Nasional, Kamis 23 Juni 2022. Kemudian Megawati bersama Puan, dan putranya yang lain, Prananda Prabowo, dan petinggi PDIP serta para peserta Rakernas rame-rame makan bakso. “Jadi, pesta makan bakso nih ceritanya yaa, tapi manajemen bencana secara komunikasi politik itu tampaknya tidak cukup berhasil meredam kemarahan netizen, masih saja muncul berbagai konten di medsos, jika mengamatinya,” ungkap Hersu. Dalam suasana semacam itu tiba-tiba Anies menggelar jumpa pers. Kok yang diminta mendampingi ya tukang bakso, inilah berpangkal soalnya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal blunder politik yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu sebenarnya bukan hanya bercandaan selalu tukang bakso. “Ini sebelumnya ketika terjadi antrian minyak goreng dimana-mana itu, mama antri sampai ada yang pingsan, ada yang meninggal dunia akan tercatat ada dua orang meninggal dunia di Kalimantan Timur. Ibu Megawati melontarkan pertanyaan dan menyatakan keheranannya mengapa mama itu sampai harus antri minyak goreng? Mengapa tidak membuat makanan dengan merebus atau mengukus? “Sekarang kita lihat loh hebohnya urusan beli minyak goreng saya tuh sampai mengelus dada. Bukan urusan, masalah enggak ada atau mahalnya minyak goreng,” kata Megawati dalam Webinar yang diselenggarakan salah satu media nasional bertajuk cegah stunting untuk generasi emas, Kamis, 17 Maret 2022. “Saya itu sampai mikir. Jadi, tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya, apa tidak ada cara untuk merebus (dan) selalu mengukus atau seperti rujak,” tuturnya. Pernyataan Megawati itu mengundang berbagai kecaman. Dia dianggap tidak sensitif dengan persoalan rakyat kecil, wong cilik yang menjadi basis massa pemilihnya memang soal antri minyak goreng ikan ke semata-mata untuk konsumsi rumah tangga untuk rebusan banyak diantaranya. Itu untuk usaha kecil menengah, termasuk tukang gorengan. Pun juga untuk warung tegal dan sebagainya, terus industri makanan kecil di rumah. Itu juga semua banyak menggunakan minyak goreng. “Jadi, mereka mau nggak mau antri. Kalau cuma direbus saja dia ditinggalkan para pedagangnya misalnya jualan tempe rebus, tahu rebus kita saya nggak bisa membayangkan itu atau bakwan rebus,” sindir Hersu. Untuk menetralisir kritik dan menjelaskan maksud ucapannya itu, Megawati kemudian di DPP PDIP pada 28 Maret membuat acara demo memasak tanpa menggoreng. Selang sebulan lebih setelah kehebohan soal rebus-merebus itu mereda, Megawati kembali membuat pernyataan yang menghebohkan soal minyak goreng. Dan kali ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketum PDIP. Tetapi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Karena kita tahu selain Ketua Dewan Pengarah BPIP itu, Megawati juga ex-officio BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). “Ini rupanya yang diamati Ibu Megawati,” ujar Hersu. “Ini menjelang harga barang kemarin ya, saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya PPKM ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan sebagainya. Padahal di sisi lain bingung, mereka antri minyak goreng,” ujar Megawati dalam acara Kick Off pembentukan berita yang ditayangkan secara virtual, Rabu, 20 April 2022. Dalam pernyataan Megawati, fenomena ibu-ibu ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Ia pun menilai bahwa peran badan riset dan inovasi daerah ini menjadi penting untuk memotret fenomena-fenomena sejenis di daerah. “Dengan demikian setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu menjadi lebih terukur, ini harus diriset mengapa apakah benar kita jatuh ke arah depresi,” ujar Megawati. Soal ini juga lagi-lagi mengundang kecaman di berbagai media massa, apalagi media sosial itu sangat-sangat berisik. (mth/sws)

Syahganda Nainggolan: Koalisi Rakyat Untuk Perubahan Harus Melawan Neokolonialisme

BY FNN Selasa, 28 Juni 2022 16:52:58 0

Palembang, FNN - Berkurangnya angka kemiskinan sebesar hanya 0,19% di Sumsel dari 12,88% menjadi  12,79% pada 2020 ke 2021, menunjukkan kehancuran cita-cita proklamasi kemerdekaan untuk memakmurkan Indonesia dan menyejahterakan rakyat, ironisnya ini terjadi ketika Sumatera Selatan menjadi simbol kekayaan alam Indonesia. Sebanyak puluhan triliun rupiah produk kekayaan alam berupa batubara, karet, kayu, sawit dan migas diekspor, namun nasib rakyat tetap terpuruk dalam kemiskinan. Sementara segelintir oligarki menguasai sumber-sumber kekayaan alam Indonesia terus, dan terus menambah kekayaan mereka, bahkan di masa pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global saat ini. Demikian kata Syahganda Nainggolan dalam ceramahnya pada acara FGD Dewan Perwakilan Daerah RI bekejasama dengan LSM SIJARUM, di Palembang Sumatera Selatan, Selasa (28/6/2022). \"Ini adalah bentuk kolonialisme baru, yang terjadi saat ini. Esensinya sama saja dengan yang dijelaskan Bung Karno ketika diadili oleh penjajahan Belanda di Landraad, Bandung pada 1930,\" tambah Syahganda. Untuk itu Syahganda mendukung ide Ketua DPD-RI, La Nyalla Mattalitti, yang menjelaskan perlunya koalisi rakyat untuk perubahan. Rakyat harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Perubahan yang dimasukkan LaNyalla dalam pidato pembukaan FGD tersebut antara lain dengan rakyat menolak kehendak partai politik yang melahirkan aturan Presidential Threshold 20% untuk calon presiden ke depan. PT 20% tersebut adalah bentuk penyaringan calon-calon pemimpin nasional yang syarat dengan pendiktean pemilik modal alias Oligarki. Menurut Syahganda, Indonesia saat ini perlu pemimpin yang jujur dan berorientasi pada pemberantasan kemiskinan. Itu hanya bisa diperoleh apabila Indonesia bisa menghasilkan banyak calon-calon presiden yang tidak bisa diijon oleh oligarki. Salah satunya melalui penghapusan PT 20%, yang bertentangan dengan UUD 1945. (mth)

Rocky Gerung Sebut People Power Alat Uji Kedaulatan Rakyat

BY FNN Selasa, 28 Juni 2022 16:25:33 0

Palembang, FNN - Pengamat politik Rocky Gerung menilai wacana people power yang tengah menggema di kalangan rakyat bukan sebagai bentuk tindakan makar. Sebaliknya, Rocky menilai people power sebagai alat uji kedaulatan rakyat.  \"Rakyat itu punya hak bertanya dan hak itu bisa dilakukan di jalanan. Itulah yang dinamakan people power. Dia bukan makar. Tetapi itulah kedaulatan rakyat. Di situlah kita uji rakyat ini berdaulat atau tidak. People power itu tidak berbahaya,\" kata Rocky, pada acara yang diselenggarakan oleh Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) di 101 Hotel, Palembang, Selasa (28/6/2022). Pada diskusi yang diselenggarakan secara offline dan online itu, Rocky menyitir pernyataan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, meski LaNyalla menegaskan akan tetap mendukung Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024, namun LaNyalla tetap akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi yang diserahkan kepada dirinya. \"Beliau ini paham demokrasi, bahwa evaluasi tak boleh ditahan melalui siklus pemilu lima tahunan. Kita bisa simpulkan bahwa DPD RI ini adalah dewan yang berpikir. Sementara DPR RI adalah dewan yang berpolitik, meski keduanya berjalan di atas rel yang namanya konstitusi,\" sebut Rocky. Oleh karenanya, Rocky meminta kepada LaNyalla untuk menjadikan DPD RI agen perubahan dan diskursus pemikiran. Sebagai misal mengenai anggaran untuk mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya mencapai total Rp1.500 triliun di semua pos APBN. Maka, hal itu harus kita tagih kepada Presiden. Sebab, dengan anggaran yang besar itu mestinya kemiskinan di Sumatera Selatan dapat berkurang drastis.  \"Presiden itu diwajibkan konstitusi dengan dua tugas. Pertama adalah memelihara orang miskin dan kedua mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya, mengapa anggaran Rp1.500 triliun yang disuplai ke dalam APBN itu tetap tidak menghasilkan kecerdasan yang bisa diukur,\" tutur Rocky. Rocky juga menyinggung kesenjangan sosial dan ekonomi yang begitu tinggi di negeri ini. Ada 1 persen kelompok orang yang menguasai setengah kekayaan di Republik ini.  “Kita tak boleh menyerah. Kita tak boleh memberikan kekuasaan kepada orang yang salah. Kita yang memilih pemimpin. Ini bukan sipil-militer, tapi yang penting adalah bagaimana value-nya. Sebab, ada sipil yang bertindak seperti militer, begitu juga sebaliknya,\" tutur Rocky. Dikatakan Rocky, ketika rakyat menghimpun diri dalam koalisi, mereka merupakan upaya untuk menghalau Indonesia dari jerat utang. \"Sekarang ini Jokowi menghadiri G-20 dan seakan-akan mendamaikan perang Rusia dan Ukraina. Nanti katanya akan ada pernyataan bersama. Mungkin Presiden Putin akan bilang, \'Anda ngurusin minyak goreng saja tidak bisa kok,\'\" tutur Rocky disambut tertawa para peserta. Menurut Rocky, nilai yang dimaksudnya di atas sebagaimana ada dalam diri Vladimir Putin, yang mana saat ini ia menjadi idola bagi generasi muda berdasarkan survei kecil-kecilan yang dilakukannya.  “Saya bikin survei profil kepemimpinan dunia siapa yang disukai. Jawabannya adalah Putin. Kita melihat profil seperti Putin ada pada diri LaNyalla. Hal itu bisa dilihat dari ketegasan sikapnya. Ketenangannya ada,\" imbuh LaNyalla. Kata dia, jika disodorkan tiga nama yakni Prabowo Subianto, Andika Perkasa dan AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, maka pilihan rakyat kemungkinan besar akan jatuh kepada LaNyalla. Sebab, Prabowo profil militernya akan terus terkenang di benak rakyat. Pun halnya Andika Perkasa yang masih aktif menjabat.  “LaNyalla ini orang sipil dan paham konstitusi. Kalau kita survei cepat dan terjadi perubahan cepat, maka kemungkinan besar terpilih. DPD RI itu yang paling paham hingga daerah. Partai itu tahunya hanya uang. Maka, kita dorong DPD RI jadi agen perubahan. Dengan begitu, poros perubahan rakyat dari Sabang sampai Merauke akan terbentuk,\" terang Rocky. Oleh karenanya, dari Palembang perubahan harus kita gelorakan perubahan arah bangsa. \"Di Palembang ini meski tadi dipaparkan tingkat kemiskinannya tinggi, tapi mereka otaknya bekerja. Kenapa begitu, karena mereka makan ikan, bukan menghafal nama-nama ikan,\" kelakar Rocky. Saat ini, Rocky menyebut jika Indonesia tengah dalam kecemasan. Semua orang nyaris meragukan apakah usia kekuasaan sampai pada tahun 2024 secara normal.  \"Pidato Megawati mengindikasikan adanya kekacauan di internal PDIP. Kalau terjadi perubahan politik, ketika Jokowi akan dilengserkan, dia bisa intervensi melalui MK,\" tutur Rocky. Oleh karenanya, Rocky menilai saat ini Indonesia butuh pemimpin sementara. Kita pun harus siap dengan keadaan darurat politik. \"Politik itu membatalkan hal yang tak mungkin. Kalau rakyat yang beri tiket untuk LaNyalla, maka bukan tak mungkin jadi Presiden. Kita berharap pemerintahan mulus hingga 2024. Tapi kalau tak mulus, kita harus mempersiapkan panitia dalam keadaan darurat,\" jelas Rocky. Sebab, kata Rocky, Indonesia mulai meninggalkan wajah demokrasi. Praktik demokrasi di negeri ini berhenti ketika Jokowi menyebut tak butuh lagi oposisi sebagai penyeimbang.  Saat menyampaikan closing statement, LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta rakyat membangun kesadarannya berpikirnya sebagai pemegang kedaulatan. \"Kita harus sadar bahwa kita ini rakyat. Kita adalah rakyat yang merupakan pemegang sah kedaulatan di Republik ini,\" tegas LaNyalla. LaNyalla mengajak agar rakyat jangan mudah tertipu oleh gimmick politik yang tengah didramakan oleh para petinggi partai politik yang tengah sibuk bertemu menjalin koalisi untuk suksesi nasional tahun 2024. \"Kita jangan mau diarahkan ke kanan dan ke kiri, ke sana dan ke sini, lalu kemudian membentuk badut politik untuk memimpin negeri ini,\" kata LaNyalla. (mth/*)

Mengapa Aktif Perjuangkan Kedaulatan Rakyat, LaNyalla: Karena Kewajiban Sumpah Jabatan

BY FNN Selasa, 28 Juni 2022 15:57:23 0

Palembang, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan perjuangannya mengembalikan kedaulatan rakyat dilakukan setelah ia bertransformasi menjadi pejabat negara. Hal itu disampaikan LaNyalla menjawab pertanyaan publik berkaitan dengan sikap dan konsistensinya memperjuangkan kedaulatan rakyat yang disampaikan langsung kepadanya, baik melalui Whatsapp, maupun platform media sosial lain. Pertanyaan itu berkaitan dengan sikap dan konsistensinya memperjuangkan kedaulatan rakyat. Rata-rata mereka juga mempertanyakan mengapa baru belakangan ini Senator asal Jawa Timur itu bersikap kritis ketika mengupas persoalan yang dihadapi bangsa ini. \"Ada banyak pertanyaan dari beberapa kalangan, mengapa akhir-akhir ini saya kritis dengan narasi-narasi fundamental tentang negara. Dulu kemana saja? Begitu inti dari banyak pertanyaan jika saya simpulkan,” tutur LaNyalla saat menyampaikan keynote speech pada diskusi publik Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) Sumatera Selatan, Selasa (28/6/2022). Karena menurutnya, ia kerap dipandang sebagai preman atau stigma negatif lainnya, termasuk koruptor. Meskipun dirinya tidak pernah divonis sebagai terpidana kasus korupsi. Sehingga wajar muncul pertanyaan seperti itu. Padahal, menurutnya, kalau pun dirinya preman, adalah preman yang berpikir, dan preman yang bertransformasi menjadi pejabat negara dengan kewajiban sumpahnya. “Pertanyaan itu wajar bagi mereka yang tidak mengikuti perjalanan saya sejak dilantik menjadi Ketua DPD RI pada 2 Oktober 2019, dini hari, silam. Karena sejak saat itu, saya paham betul bahwa saya telah melakukan transformasi posisi dari sebelumnya aktivis organisasi menjadi pejabat negara. Sehingga saya wajib berbicara tentang negara,” papar LaNyalla. Karena sejak dilantik, dirinya memutuskan untuk keliling Indonesia, karena dirinya Ketua Lembaga Negara yang mewakili daerah. Dengan tujuan untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dari daerah. “Saya ingin lembaga DPD RI ini memiliki manfaat sebagai wakil daerah. Apalagi lembaga ini dibiayai dari APBN, meskipun jauh lebih kecil dibanding anggaran DPR RI,” jelas LaNyalla. Dari perjalanan itu, LaNyalla menemukan dua persoalan yang hampir sama, yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan. LaNyalla menyimpulkan jika dua persoalan itu merupakan persoalan fundamental bangsa ini yang tak bisa diatasi dengan pendekatan karitatif dan kuratif. Ibarat di dunia medis, LaNyalla mengatakan persoalan tersebut hanya symptom dari sebuah penyakit dalam. Oleh karenanya, untuk mengurainya harus di hulu, bukan di hilir. Ini semua tentang arah kebijakan negara yang dipandu melalui konstitusi dan ratusan undang-undang yang ada. \"Saya sering mengatakan bahwa ini bukan soal pemerintah hari ini saja atau Presiden hari ini saja, tetapi persoalan kita sebagai bangsa,\" tegas LaNyalla. Oleh karena itu, saat DPD RI menjadi penyelenggara Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 lalu, LaNyalla mulai menyampaikan persoalan kebangsaan ke muka publik dalam sidang yang dihadiri semua lembaga negara saat itu, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. “Sejak saat itu, saya terus menerus meresonansikan, bahwa kita harus melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa, karena negara ini semakin hari semakin sekuler, liberal dan kapitalis,” beber LaNyalla. Sebab itu, LaNyalla kerap menyatakan kepada semua pejabat negara untuk berpikir dan bertindak sebagai negarawan, bukan politisi. \"Negarawan tidak berpikir next election, tapi berpikir next generation,\" imbuhnya. LaNyalla pun menyampaikan terima kasih kepada Simpul Jaringan Umat Institute, untuk terus menggelorakan semangat merebut kembali kedaulatan rakyat dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini. Dengan begitu, rakyat tidak hanya menjadi penonton kesibukan para ketua umum partai politik yang saling berkunjung dan menggelar rapat-rapat tertutup untuk menentukan suksesi kepemimpinan nasional negara ini. \"Karena pada hakikatnya, demokrasi harus menjadi alat rakyat untuk mencapai tujuan. Karenanya tidak boleh terjadi, rakyat justru menjadi alat demokrasi. Rakyat adalah pemilik sah negara ini. Maka, sudah semestinya kedaulatan ada di tangan rakyat,\" tegas LaNyalla. LaNyalla rela menghabiskan waktunya, semata-mata agar rakyat berdaulat. Tak terbersit sama sekali hal itu dilakukannya agar ia bisa menduduki posisi Presiden RI kelak. \"Saya tegaskan, ini bukan karena keinginan saya menjadi Presiden. Saya tidak akan pernah meminta jabatan. Bagi saya, jabatan bukan urusan saya, tetapi menjadi urusan dan takdir dari Allah SWT. Dan saya sudah sampaikan di Bandung kemarin, jika saya ditakdirkan Allah SWT memimpin bangsa ini, maka pekerjaan besar yang saya lakukan adalah mengembalikan Kedaulatan rakyat kepada pemilik negara ini, yaitu rakyat Indonesia asli,” demikian LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifuddin. Hadir pula Ketua Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute), Khalifah Alam dan sejumlah akademisi, tokoh dan aktivis lintas elemen dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Palembang. Sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Pengamat Politik Rocky Gerung, Guru Besar Sosiologi UIN RF Palembang Prof Abdullah Idi, Ketua Gerakan Reformasi Politik Indonesia Andrianto, Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Direktur Pusat Kajian Potensi dan Pembangunan Daerah Solehun. (mth/*)

Ketua DPD RI: Yang Menolak Perjuangkan Kedaulatan Rakyat adalah Pengkhianat

BY FNN Selasa, 28 Juni 2022 15:42:56 0

Palembang, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya untuk berjuang mengembalikan kedaulatan rakyat. Menurut LaNyalla, seluruh elemen bangsa sudah seharusnya mendukung perjuangan tersebut. \"Mereka yang tidak setuju atau menolak perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat adalah pengkhianat rakyat,\" tegas LaNyalla, saat diskusi publik Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute) Sumatera Selatan, Selasa (28/6/2022). LaNyalla menjelaskan, perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat dalam terminologi Islam bersifat fardu ain, bukan fardu kifayah. Dan kedaulatan rakyat harus dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Senator asal Jawa Timur itu mengungkap, kedaulatan rakyat semakin hilang dan terkikis karena ada persoalan serius di dalam konstitusi kita. Karena kita telah meninggalkan sistem demokrasi perwakilan sebagaimana didesain para pendiri bangsa. “Kita telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag negara ini. Puncaknya terjadi saat kita melakukan amandemen konstitusi secara ugal-ugalan pada tahun 1999 hingga 2002,\" tutur LaNyalla, pada diskusi Poros Perubahan yang bertema \'Oligarki, Demokrasi dan Konstitusi\' itu. Menurut LaNyalla, sejak saat itu bangsa tercerabut dari akar sejarahnya. Falsafah Pancasila dalam sistem demokrasi Indonesia diganti dengan demokrasi ala Barat. Begitu pula dengan peraturan perundangan-undangan, sejak amandemen tersebut banyak melahirkan peraturan perundangan yang menyumbang ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Hal itu pula yang ditemukan LaNyalla selama berkeliling ke 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. \"Hal itu terjadi karena kita telah meninggalkan mazhab ekonomi pemerataan. Kita juga telah meninggalkan demokrasi Pancasila yang dicirikan dengan prinsip keterwakilan semua elemen bangsa sebagai pemilik kedaulatan negara ini,\" tutur LaNyalla. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, sejak amandemen konstitusi, tak ada lagi ruang partisipasi elemen non-partisan untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Perjalanan bangsa diserahkan ke partai politik sebagai penentu tunggal. \"Negara ini akhirnya dibajak oleh bertemunya oligarki ekonomi dengan oligarki politik. Mereka menyandera kekuasaan agar negara tunduk dalam kendali mereka,\" papar LaNyalla. Itulah pentingnya kesadaran kebangsaan ini harus kita resonansikan kepada seluruh elemen bangsa ini, bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali, karena rakyat adalah pemilik sah negara ini. Untuk mengurai persoalan itu, LaNyalla menegaskan harus dibenahi dari hulu, bukan hilir. Oleh karenanya, untuk memperbaiki Indonesia harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya. \"Kita harus kembalikan demokrasi yang selama ini dibajak kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, yang bermoral dan yang berbudi pekerti luhur,\" tegas LaNyalla. Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin. Hadir pula Ketua Simpul Jaringan Umat Institute (Sijarum Institute), Khalifah Alam dan sejumlah akademisi, tokoh dan aktivis lintas elemen dan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Palembang. Sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Pengamat Politik Rocky Gerung, Guru Besar Sosiologi UIN RF Palembang Prof Abdullah Idi, Ketua Gerakan Reformasi Politik Indonesia Andrianto, Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Direktur Pusat Kajian Potensi dan Pembangunan Daerah Solehun. (mth/*)

Haji Giring Berulah Lagi: Serang Anies Dengan Isu Agama

BY FNN Selasa, 28 Juni 2022 14:24:50 0

Jakarta, FNN - Sesudah agak lama tak terdengar aksi kontroversialnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Haji Giring Ganesha Djumaryo kembali berulah. Apalagi kalau bukan aksinya menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi, wajarlah kalau PSI belakangan ini dapat julukan sebagai Partai Seputar Ibukota. Sebab, “Jika melihat aktivitas para petingginya mulai mantan Ketum yang kini jadi Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie sampai Giring Ganesha selalu saja mencari celah untuk mendiskreditkan Anies Baswedan,” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Senin (27/6/2022). “Khusus soal Haji Giring Ganesha Djumaryo ini tidak ada kapok-kapoknya walaupun sudah dapat dipastikan buliannya terhadap Anies itu akan jadi bumerang, dia bakal balik dibuli oleh netizen,” lanjutnya. Hersu, panggilan akrab Hersubeno Arief, menyebut, kali ini menjadi bahan serangan Haji Giring adalah isu lama Pilkada DKI 2017 yang menurut dia ini adalah bukti nyata bahwa Anies Baswedan itu adalah figur yang intoleran dan figur politisi yang menggunakan strategi politik identitas dan politisasi agama melalui akun twitter-nya, Sabtu sore, 25 Juni 2022. Giring mencuit, “Nama jalan almarhum nenek Hindun ini lebih tepat untuk diperjuangkan menjadi nama jalan baru di Jakarta untuk mengingatkan kita ada seorang warga yang menjadi korban jahatnya politik identitas politik agama.” Cuitan itu disertai dengan sebuah foto dengan tulisan Jalan Nenek Hindun. Dalam cuitan lainnya Giring menulis begini: “Masih ingat pidato saya akhir tahun 2021? PSI ingin menarik garis tegas, tidak ada tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan”. Cuitan itu disertai dengan link berita “Pernah memanfaatkan politik identitas Anies Baswedan diprediksi susah nyapres”. Jadi, “Clear bahwa kedua cuitan dari Haji Giring Ganesha Djumaryo ini untuk menyerang Anies Baswedan dengan isu tunggal, yakni sebagai seorang politisi ia memanfaatkan dan sekaligus memanfaatkan politisasi agama.” Ada apa sebenarnya di tengah kemeriahan Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke-495 ini Haji Giring tiba-tiba mengungkit-ungkit kasus lama, sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa sebagai partai pendukung PSI itu sampai sekarang belum move on karena figur yang didukungnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah pada Pilkada DKI 2017 lalu. “Rupanya ini dia dapat momentum menyerang ini dengan ada kaitanya dengan keputusan Anies mengubah nama beberapa ruas jalan di Jakarta dan diberi nama baru, yakni dengan nama sejumlah tokoh Betawi,” kata Hersu.   Ada 22 ruas jalan yang diubah namanya oleh Gubernur Anies yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta, seperti Jakarta pusat, Jakarta Selatan, Timur, Utara termasuk juga di Kepulauan Seribu. Nama-nama yang dicantumkan itu terdiri dari nama budayawan, tokoh agama, wartawan senior, pahlawan Betawi, dan bahkan, ada juga nama komedian terkenal di Betawi yang disematkan di nama jalan baru itu. Sebut semisal, nama komedian Mpok Nori dan Haji Bokir anak-anak sekarang mungkin banyak gak kenal. Ada juga nama Ustadzah terkenal Tuti Awaliah, wartawan dan politisi Mahfud Junaedi dan banyak nama-nama besar lainnya. “Kalau melihat lokasinya memang cukup menyebar tapi saya cermati tidak ada yang berlokasi di kawasan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, tempat di mana almarhumah nenek Hindun dulu tinggal. Jadi, siapa sih sebenarnya nenek Hindun ini dan apa maksudnya Haji Giring kembali mengungkit kasus ini?” tanya Hersu.   Nenek Hindun ini adalah seorang janda yang tinggal di tempat tak jauh dari mushola Al Mukminun di kawasan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan. Di tengah-tengah memanasnya Pilkada DKI 2017 saat itu yang diwarnai isu penistaan agama oleh Ahok itu di mushola Al Mukminun tidak jauh lokasinya dari rumah nebek Hindun dipasang sebuah spanduk dengan tulisan “mushola ini tidak menshalatkan pendukung dan pembela penista Agama”. “Ini jelas yang dimaksud itu adalah Ahok karena kita tahu gara-gara Ahok itu dianggap menistakan Agama di Pulau Seribu dan kemudian muncullah aksi yang saya kira dari sisi pengerahan massa belum pernah terjadi di sepanjang era politik pasca Orde Lama bahwa ada jutaan orang berkumpul di Jakarta di Monas karena memprotes sikap dari Ahok atau pernyataan Ahok ini,” ungkap Hersu. Hersu mengakatan, di tengah ketegangan politik di Jakarta menjelang putaran kedua ketika pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat harus berhadapan dengan pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno inilah nenek Hindun meninggal dunia. “Isunya sangat-sangat sensitif dan menjadi santapan media, apalagi buzzer. Jangan tanya lagi ya, karena muncul sebuah info kabar burung bahwa nenek Hindun itu ditolak disalatkan di musala karena dia adalah pendukung Ahok dan Jarot,” katanya. Bagaimana fakta sesungguhnya, ada dua versi soal ditelantarkannya jenazah nenek Hindun ini. Semuanya ternyata bertolak belakang. Tapi nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri ya. Versi keluarga seperti yang disampaikan oleh putrinya nenek Hindun, Neneng, itu pada waktu putaran pertama pencoblosan ini karena nenek Hindun sakit dan tidak bisa datang ke TPS maka ada 4 orang petugas KPPS yang datang ke rumahnya. Kemudian mereka itu menyodorkan kertas suara dan meminta nenek Hindun mencoblos. Nah, ini kelihatannya terjadi penyimpangan atau penyalahan atau kesalahan prosedur karena nenek Hindun diminta mencoblos bukan di tempat yang tertutup seperti kalau kita datang ke TPS tapi nenek Hindun mencoblos kertas yang disodorkan oleh petugas KPPS. “Nenek Hindun yang saat itu sedang sakit rupanya dia mencoblos pasangan Ahok-Djarot dan itu dilakukan di depan para petugas KPPS,” ungkap Hersu. Sejak itu tersebar berita dari mulut ke mulut bahwa nenek Hindun adalah pendukung penista agama. Ini stempel yang sangat berat karena kawasan tempat tinggal nenek Hindun itu dikenal sebagai penentang Ahok. “Saya tidak bisa mendefinisikan apalagi apakah ini dia basis nya Anies-Sandi atau bukan karena sebelumnya ada tiga pasang Agus Harimurti dan Sylviana Murni yang kemudian tersingkir tapi kalau nanti kita lihat-lihat baca-baca ke belakang ternyata memang ini adalah basis dari pendukung Anies-Sandi,” ujar Hersu. Tapi, yang menjadi pertanyaan apakah benar nenek Hindun ini pendukung Ahok-Djarot? Menurut putri nenek Hindun yakni Neneng ini gak juga. Sebagai orang yang sudah tua dan sakit-sakitan nenek Hindun itu kelihatannya asal coblos saja, dia gak begitu tahu siapa calon-calon yang harus didukungnya. Bagaimana soal penolakan menyolatkan ini? Ini versi Neneng, mereka memang menginginkan jenazah nenek Hindun ini disalatkan di mushola Al Mukminun, namun pada waktu itu ditolak oleh pengurus dengan alasan tidak ada warga yang menyolatkan dan tidak ada yang menggotong jenazah ke mushola dari rumahnya. Itu karena banyak warga yang belum pulang dari kerja, di kawasan ini ada yang kerja kantoran tapi banyak juga yang pedagang. Karena nenek Hindun meninggalnya sekitar pukul 13.00-an itu ya banyak yang belum pulang kerja. Menurut Neneng, alasan tidak ada menyolatkan ini tidak masuk akal, karena ada keluarga yang kebetulan semuanya perempuan. Apalagi, nenek ini juga seorang janda dan dia katanya punya tiga atau empat orang anak perempuan juga dan semuanya juga janda, jadi tidak ada laki-lakinya. Namun pada waktu itu katanya ada empat orang laki-laki warga lainnya yang akan ikut menyolatkan. Pengurus mushola Ustadz Ahmad Safi\'i itu kemudian mendatangi rumah nenek Hindun. Ia memandikan, mengkafani dan kemudian menyolatkan. Selain karena pertimbangan tidak ada yang menyolatkan dan menggotong jenazah, pertimbangan lain mengapa kemudian disholatkan di rumah itu karena menurut Ustadz Ahmad Safei, petugas pemakaman sudah meminta agar jenazah segera diberangkatkan untuk dimakamkan. Karena waktu itu sudah sore, bahkan menjelang malam, sekitar pukul 18.30. Jadi kelihatannya para petugas juga ingin segera mengakhiri siftnya pada hari itu dan ingin segera pulang. “Soal inilah kemudian digoreng habis sebagai bukti bahwa para pendukung Anies dan tentu saja karena pendukungnya begitu, Anies sendiri juga adalah kelompok intoleran. Itulah kesimpulannya. Ahok sempat datang ke rumah nenek Hindun dan juga menyampaikan bela sungkawa,” ucap Hersu. Pertanyaannya apakah benar bahwa jenazah nenek Hindun ini ditelantarkan, tidak disalatkan di mushola karena dia pendukung Ahok? Ternyata kalau kita baca-baca nggak sepenuhnya benar. Sebab yang memandikan dan mengkafani serta menyolatkan nenek Hindun ternyata kader PKS. Sementara ambulans yang digunakan untuk membawa jenazah nenek Hindun itu milik Gerindra yang di-branding jadi Anies-Sandi. Jadi clear ini dua-duanya yang menyolatkan dan mengurusi jenazahnya sampai ke pemakaman adalah pendukung dari Anies dan Sandi. Bahkan, sebelum menggunakan ambulans dari tim Anies-Sandi ini, keluarga nenek Hindun katanya mencoba menghubungi ambulans milik Partai Golkar dan PDIP tapi tidak tersedia. Fakta bahwa yang mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan mengantarkan ke pemakaman ini lengkap. Tampaknya ini tetap diabaikan oleh para buzer oleh media yang menggorengnya. “Dan oleh PSI sekarang ini ternyata tetap saja itu dipelihara dan kemudian dilekatkan sebagai stempel bahwa Anies itu intoleran karena pendukungnya pernah menolak untuk menyolatkan jenazah seorang pendukung Ahok,” ujar Hersu. Dus, dengan kembali mengungkit kasus nenek Hindun ini Haji Giring lantas  mengusulkan nama nenek Hindun ini menjadi nama jalan. Dan tampaknya dia berusaha menjadikan momentum nenek Hindun ini sebagai Monumen adanya sikap intoleran pada Anies dan para pendukungnya. “Namun seperti sudah diduga cuitan Giring ini kembali menuai bulian. Kalau Anda ikuti di medsos Twitter itu banyak sekali yang membuli Giring Ganesha,” lanjutnya. Haji Giring ini kelihatannya gak kapok-kapok dia menjual dagangannya yang sesungguhnya tidak laku. Yakni soal intoleransi, alih-alih men-downgrade Anies Baswedan dan atau kemudian dampaknya menaikkan elektabilitasnya sendiri. Menurut Hersu, ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Popularitas Anies malah kian moncer. Sebaliknya citra Haji Giring dan tentu saja PSI itu makin jeblok. Ini dia dianggap politisi yang tidak punya narasi. Politisi ecek-ecek itu yang mengeksploitasi kebencian terhadap satu kelompok lain atau kebencian terhadap tokoh lain. “Ini bukan karena yang membela atau yang membuli Giring ini kalau saya amati tidak semuanya itu adalah pendukung Anies. Tapi itu karena memang banyak juga yang tidak sepakat dengan cara-cara Haji Giring berpolitik yang mempolitisasi isu-isu agama dan politisasi kebencian semacam ini,” lanjutnya. Berbagai aksi Haji Giring ini sesungguhnya memang lebih banyak merugikan PSI sendiri. Kalau soal pribadi dia sih ya sudahlah itu jadi tanggungjawab dan risikonya. Ketua PSI DKI Michael Sianipar sudah sering menyampaikan keberatannya dengan aksi Haji Giring, bahkan dia juga pernah menyatakan secara terbuka berkali-kali bahwa dia sempat mengkritik Giring dan itu terkesan tendensius kepribadi Anies Baswedan. Sebagai Ketua DPW DKI Michael pasti sangat sadar dampak aksi-aksi Giring menyerang personal Anies yang ini akan merugikan PSI secara keseluruhan. Bagaimanapun Jakarta ini adalah barometer nasional dan pemilih PSI terbesar juga di Jakarta. Jadi secara nasional maupun secara khususnya untuk PSI DKI aksi-aksi ini akan merugikan partai secara keseluruhan apalagi yang melakukan adalah seorang ketua umum partai lagi. (mth/sws)

KAMI Lintas Provinsi Minta DPD RI Memproses dan Mengawal Pemakzulan Presiden Jokowi

BY FNN Selasa, 28 Juni 2022 09:39:08 0

Palembang, FNN – Di tengah-tengah acara “Diskusi Publik Simpul Jaringan Umat Institute Sumatera Selatan Koalisi Rakyat Untuk Poros Perubahan”, di Palembang, 28 Juni 2022, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima surat dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Listas Provinsi. Kepada DPD RI, KAMI Lintas Provinsi meminta memproses dan mengawal aspirasi untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo.   Meniru KAMI Lintas Provinsi, bahwa telah banyaknya perbuatan melanggar UU oleh Presiden Jokowi, diantaranya menerbitkan UU yang bertentangan dengan UUD 45 diantaranya PERPPU Nomor 1/2020 Kartu Prakerja, Pendirian LPI (Lembaga Pengelola Investasi); UU KPK (melanggar independensi KPK), BI membeli SUN di pasar primer (UU Keuangan Negara dan UU BI), UU IKN (berpotensi melanggar UUD), Penentuan Anggaran Proyek Kereta Cepat (memakai APBN) tanpa prosedur anggaran secara benar serta proyek-proyek tol BUMN yang membengkak tanpa ada audit investigasi. Bahwa Presiden Jokowi berpotensi merugikan Negara dalam jangka panjang. Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia menjadikan Negara Indonesia dalam jangka panjang berutang ke China tanpa keuntungan. Itu akibat dari kurangnya penumpang dan biaya perawatan yang tinggi. Menurut kajian banyak ekonom Indonesia, proyek kereta cepat ini tidak akan mencapai titik impas hingga 30-40 tahun, sehingga ke depan proyek ini akan menambah lebih banyak utang luar negeri bagi Indonesia. Bahwa, UU pengampunan pajak (tax amnesty) yang diberlakukan dari Juli 2016 hingga Maret 2017 sangat menguntungkan oligarki, menguntungkan pengusaha, dan anggota partai politik. “Pada kenyataannya merupakan Pemutihan uang gelap,” ungkap tokoh Mega-Bintang Mudrick SM Sangidu dari KAMI Jawa Tengah. KAMI Lintas Provinsi juga menyoroti Pemerintahan Jokowi yang melakukan pembiaran Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) semakin terbuka. Dengan kebijakan mengangkat pengusaha menjadi penguasa dan sebaliknya. Sehingga banyak kebijakan berpihak kepada pengusaha, yang bisa merugikan rakyat dan negara (APBN). Contoh Kebijakan penetapan harga tes covid yang sangat mencekik rakyat dan APBN, kebijakan ini secara langsung menjadikan penguasa merangkap pengusaha menjadi pemilik perusahaan tes covid. “Bahwa, UU Cipta Kerja yang kelahirannya sangat tidak partisipatif, sangat berpihak kepada pengusaha. Dengan alasan penciptaan lapangan kerja, pada akhirnya merugikan kaum pekerja,” lanjut Mudrick Sangidu. KAMI Lintas Provinsi menilai, UU ini akan menghambat upaya pemberantasan kemiskinan, dan akan memperlebar kesenjangan sosial. Kaum kaya semakin kaya, kaum miskin tetap miskin. “UU Cipta Kerja yang sudah diputuskan inkonstitusional oleh MK, tapi masih tetap dipertahankan. Secara terang benderang Presiden Jokowi menunjukkan arogansi melawan UUD 45,” tambah Daniel M Rasyid dari KAMI Jawa Timur. Bahwa, Pemerintah Jokowi memanfaatkan dan membiarkan kroni pejabat menikmati proyek anggaran bernilai puluhan hingga ratusan triliun rupiah selama pandemi Covid. Seperti proyek Kartu Prakerja, proyek bantuan sosial, atau proyek atas nama pemulihan ekonomi nasional. Sementara UU Nomor 2 Tahun 2020 telah sengaja disiapkan oleh pemerintah untuk mengebiri wewenang budgeting DPR, mengamputasi KPK dan BPK di bidang pengawasan, serta lembaga peradilan untuk memeriksa dan mempertanggungjawabkan anggaran pandemi ribuan triliun, dengan memberikan imunisasi berlebihan kepada pejabat eksekutif yang mengelola dana pandemi tersebut. KAMI Lintas Provinsi menilai, Presiden Jokowi membiarkan para menterinya dan relawannya (PROJO) melakukan orkestrasi pembentukan opini secara terang-terangan bertujuan untuk melanggar UUD dengan memperpanjang masa jabatan Presiden dan keinginan 3 periode, dengan rekayasa berbagai cara. Tanpa memberikan sanksi dan melarang secara tegas, hanya memberikan alasan berwacana di alam demokrasi tidak bisa dilarang. Padahal niat dan keinginan serta tindakan tersebut sangat jelas melanggar UUD. Bahwa Presiden semestinya sangat tahu bahwa pengusaha besar bermasalah yang membantu usaha keluarga terutama anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, yang merupakan dugaan tindak pidana money laundering, semestinya kewajiban Presiden memberikan larangan terhadap keluarganya, dan secara tegas seharusnya meminta KPK untuk melakukan penyelidikan. Walaupun itu terhadap anak sendiri. Menurut KAMI Lintas Provinsi, Presiden Jokowi semestinya sangat paham UU Kehakiman terutama Hakim MK yang sangat terkait dengan permasalahan hukum  pemerintahan, sehingga mustinya tidak membenarkan adanya konflik kepentingan terjadi pada insitusi terhormat tersebut. Karena UU melarang hakim punya hubungan keluarga/ipar dengan eksekutif. “Presiden diam tanpa bersikap berarti dengan sengaja melanggar UU,” lanjut Daniel Rasyid. Bahwa dari kajian tersebut diatas KAMI Lintas Provinsi berpendapat bahwa Presiden Jokowi diduga terbukti telah melanggar hukum secara berat. Untuk hal tersebut berdasarkan Pasal 7A Undang-undang Dasar atau UUD 1945, presiden bisa diberhentikan/ dimakzulkan oleh MPR. “Karena DPD-RI adalah Lembaga Tinggi Negara sejajar dengan DPR-RI dan merupakan bagian dari MPR-RI, Kami menyampaikan aspirasi kepada DPD-RI melalui Ketua DPD, untuk memproses dan mendalami serta mengawal aspirasi yang kami himpun dari denyut nadi berbagai kalangan masyarakat di daerah,” tegas Sekretaris KAMI Lintas Provinsi, Sutoyo Abadi. (mth)

Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat

BY FNN Selasa, 28 Juni 2022 08:09:38 0

Karena itu wajar bila Profesor Kaelan dari UGM, dari hasil penelitian akademiknya, menyimpulkan bahwa Amandemen 1999-2002 silam bukanlah Amandemen atas Konstitusi. Tetapi penggantian Konstitusi. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI (Disampaikan Dalam Diskusi Publik Simpul Jaringan Umat Institute Sumatera Selatan Koalisi Rakyat Untuk Poros Perubahan, Palembang, 28 Juni 2022) SAYA sampaikan terima kasih kepada Pengurus Lembaga Simpul Jaringan Umat Institute, yang begitu cepat merespon pertemuan di Kota Bandung kemarin, dengan menggelar kegiatan serupa untuk terus menggelorakan semangat merebut kembali Kedaulatan Rakyat dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini. Sehingga rakyat tidak hanya menjadi penonton kesibukan para ketua umum partai politik yang saling berkunjung, dan menggelar rapat-rapat tertutup untuk menentukan suksesi kepemimpinan nasional negara ini. Karena pada hakikatnya; Demokrasi harus menjadi alat rakyat. Alat rakyat untuk mencapai tujuan rakyat. Karenanya tidak boleh terjadi, rakyat justru menjadi alat demokrasi. Karena pemilik negara ini adalah rakyat. Sehingga sudah semestinya kedaulatan ada di tangan rakyat. Beberapa hari ini, sudah banyak pertanyaan yang saya dengar dari beberapa kalangan. Baik di grup WhatsApp, maupun di media sosial, yang pada intinya, menanyakan, mengapa LaNyalla akhir-akhir ini kritis dengan narasi-narasi fundamentalnya tentang negara. Dulu-dulu LaNyalla kemana aja? Begitulah inti dari banyak pertanyaan, jika saya simpulkan. Bagi saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajar. Terutama bagi mereka yang tidak mengikuti perjalanan saya sejak dilantik menjadi Ketua DPD RI pada 2 Oktober 2019 (dinihari), silam. Karena sejak saat itu, saya menyadari betul, bahwa saya telah melakukan transformasi posisi. Dari sebelumnya aktivis organisasi di Ormas, menjadi pejabat negara. Sehingga saya wajib berbicara tentang negara. Karena sebelum menjadi pejabat negara, saya aktif di beberapa organisasi. Tentu saya berbicara dalam skup organisasi tersebut. Seperti saat saya aktif di Kadin, saya bicara dunia Usaha dan Industri. Saat aktif di PSSI, saya berbicara tentang Sepakbola dan Tim Nasional. Begitu juga di Pemuda Pancasila, yang sampai hari ini saya masih menjadi Ketua di Jawa Timur, tentu saya aktif berbicara tentang Pancasila. Tetapi sejak saya dilantik sebagai pejabat negara, saya harus menjalankan sumpah saya sebagai pejabat negara. Sebagai Ketua DPD RI. Sebagai Ketua Lembaga Negara yang mewakili daerah. Maka sejak saat itu, saya putuskan untuk keliling ke semua daerah di Indonesia. Untuk apa? Untuk melihat dan mendengar langsung suara dari daerah. Agar Lembaga DPD RI ini memiliki manfaat sebagai wakil daerah. Apalagi Lembaga ini dibiayai dari APBN. Meskipun jauh lebih kecil dibanding anggaran DPR RI. Hampir satu tahun awal masa jabatan, saya terus berkeliling daerah. Bahkan di masa Pandemi Covid. Dan dari perjalanan turun langsung itu, saya menemukan dua persoalan yang hampir sama. Yaitu; Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan Kemiskinan Struktural yang sulit dientaskan.   Dari temuan itu, saya simpulkan bahwa dua persoalan tersebut adalah persoalan Fundamental bangsa ini. Tidak bisa diatasi dengan pendekatan karitatif dan kuratif. Ibarat di dunia medis, persoalan tersebut hanya symptom dari sebuah penyakit dalam. Saya berdiskusi dan berdialog dengan banyak orang. Kolega di DPD RI dan sahabat-sahabat saya. Memang benar. Persoalan tersebut ada di hulu. Bukan di hilir. Ini semua tentang arah kebijakan negara. Yang dipandu melalui Konstitusi dan ratusan Undang-Undang yang ada. Sehingga sering saya katakan. Ini bukan persoalan pemerintah hari ini saja. Atau Presiden hari ini saja. Tetapi persoalan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, saat DPD RI menjadi penyelenggara Sidang Tahunan MPR Pada 16 Agustus 2021 lalu, saya mulai menyampaikan persoalan kebangsaan ke muka publik dalam sidang yang dihadiri semua Lembaga Negara saat itu. Termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Sejak saat itu, saya terus menerus meresonansikan, bahwa kita harus melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Karena negara ini semakin hari, semakin Sekuler, Liberal dan Kapitalis. Karena itu saya juga sampaikan berulangkali. Bahwa saya mengajak semua pejabat negara untuk berpikir dan bertindak sebagai negarawan. Bukan politisi. Karena negarawan tidak berpikir next election. Tetapi berpikir next generation. Saya menyadari betul. Bahwa sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan Konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi sebagai manusia saya dibekali akal untuk berfikir, dan qolbu untuk berdzikir. Sehingga saya selalu memadukan Akal, Pikir dan Dzikir. Saya melihat ada persoalan di dalam Konstitusi kita. Dan ada masalah di dalam perundang-undangan kita. Dimana kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi perwakilan yang didesain oleh para pendiri bangsa sudah terkikis dan hilang. Bahkan kita telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag negara ini. Dan puncak dari semua itu adalah saat kita melakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Dengan cara yang ugal-ugalan dan tidak menganut pola addendum. Sehingga kita menjadi ‘bangsa’ yang lain dan tercerabut dari akar sejarahnya. Bangsa yang super majemuk ini tiba-tiba melakukan copy paste sistem demokrasi barat secara murni dan konsekuen. Dan secara sadar dan sengaja, meninggalkan sistem demokrasi Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa. Karena itu wajar bila Profesor Kaelan dari UGM, dari hasil penelitian akademiknya, menyimpulkan bahwa Amandemen 1999-2002 silam bukanlah Amandemen atas Konstitusi. Tetapi penggantian Konstitusi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa pemerintahan Orde Baru itu yang terbaik. Karena Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 memang harus disempurnakan, untuk memastikan tidak terjadi Abuse of Power. Tetapi bukan diganti total seperti hari ini.   Karena fakta membuktikan. Sejak Amandemen Reformasi kemarin, semakin banyak lahir undang-undang yang menyumbang Ketidakadilan dan Kemiskinan Struktural. Dan itulah yang saya temukan setelah saya berkeliling ke 34 provinsi di Indonesia. Mengapa itu terjadi? Karena kita telah meninggalkan mazhab ekonomi Pemerataan dan meninggalkan perekomian yang disusun atas azas kekeluargaan, dengan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. Kita telah meninggalkan ciri utama dari Demokrasi Pancasila dimana semua elemen bangsa ini, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Kita telah meninggalkan Sistem Demokrasi yang paling sesuai dengan watak dasar dan DNA bangsa yang super majemuk ini. Dimana demokrasi dilakukan dengan pendekatan konsensus. Bukan dengan pendekatan mayoritas. Atau menang-menangan yang dihasilkan dari membeli suara, atau melakukan kecurangan pemilu. Dan sejak Amandemen reformasi itu, tidak ada lagi ruang bagi elemen non-partisan untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Karena hanya partai politik yang pada prakteknya menjadi penentu tunggal perjalanan bangsa ini. Sehingga Pancasila sekarang seperti Zombie. Walking dead. Atau istilah lainnya; Pancasila Not Found. Dan negara ini akhirnya dibajak oleh bertemunya Oligarki Ekonomi dengan Oligarki Politik.   Inilah yang saya sebut dengan kita sebagai bangsa telah Durhaka kepada para pendiri bangsa. Telah Durhaka kepada para pahlawan yang merelakan nyawanya, dengan dua pilihan kata saat itu, yaitu; Merdeka atau Mati ! Sebuah semboyan yang mungkin bagi generasi muda saat ini terasa absurd. Padahal itu semua mereka lakukan demi kemerdekaan. Demi perwujudan kecintaan kepada tanah air. Dan demi satu harapan mulia; ‘Agar tumbuh generasi yang lebih baik’. Tetapi apa yang tumbuh? Yang tumbuh subur hari ini adalah Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik, yang menyandera kekuasaan agar negara tunduk dalam kendali mereka. Itulah mengapa saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa untuk membenahi Indonesia yang karut marut dan salah arah ini, harus diawali dengan membenahi hukum, atau membenahi ekonomi, atau membenahi birokrasi dan lainnya, yang bersifat sektoral dan parsial. Bagi saya, untuk memperbaiki Indonesia, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya. Artinya, mengembalikan demokrasi, yang selama ini dibajak kalangan Oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, yang bermoral dan yang berbudi pekerti luhur. Karena kita merdeka oleh kaum intelektual. Kaum yang beretika. Kaum yang bermoral dan berbudi pekerti luhur. Yaitu para pendiri bangsa kita. Kita merdeka bukan atas jasa partai politik. Karena berdirinya partai politik sebagai bagian dari tata negara adalah setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 3 November 1945. Maklumat itu pun diberi restriksi yang sangat jelas dan tegas. Bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan rakyat. Sehingga maknanya jelas. Partai politik memiliki kewajiban untuk ikut memperjuangkan visi dan misi dari lahirnya negara ini. Dimana visinya jelas tercantum di Alinea kedua Pembukaan Konstitusi, yaitu untuk menjadi negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Mamur. Sedangkan misi negara juga jelas tertulis di Alinea keempat Pembukaan Konstitusi kita, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya. Saya percaya, masih banyak kader partai politik yang memiliki idealisme untuk membawa Indonesia lebih baik. Tetapi dengan mekanisme pemilihan anggota DPR yang memberikan peluang kepada peraih suara terbanyak, maka mereka yang idealis seringkali tersingkir dalam pemilu karena keterbatasannya dalam membiayai kampanye yang mahal. Sehingga yang terpilih adalah mereka yang mampu ‘memborong’ suara rakyat. Saya juga percaya, masih ada anggota DPR RI yang memiliki idealisme. Tetapi dengan mekanisme satu suara fraksi dan aturan recall serta ancaman PAW, tentu akan melemahkan perjuangan tersebut. Sehingga memberikan kewenangan tunggal kepada partai politik untuk menentukan arah perjalanan bangsa tanpa reserve, dan tanpa penyeimbang dari kekuatan non-partisan adalah kesalahan kita sebagai bangsa. Karena bangsa ini sudah tidak mengerti lagi kedalaman makna dari kata ‘Republik’ yang dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai bentuk dari negara ini. Padahal dalam kata Republik tersimpul makna filosofis yang sangat dalam, yakni Res-Publica, yang artinya Kemaslahatan Bersama dalam arti seluas-luasnya. Itulah mengapa kesadaran kebangsaan ini harus kita resonansikan kepada seluruh elemen bangsa ini. Bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali. Karena rakyat adalah pemilik sah negara ini. Saya menyampaikan ini bukan karena keinginan saya menjadi presiden. Saya tidak akan pernah meminta jabatan. Karena bagi saya jabatan bukan urusan saya, tetapi menjadi urusan dan takdir dari Allah SWT. Dan saya sudah sampaikan di Bandung kemarin, jika saya ditakdirkan Allah SWT memimpin bangsa ini, maka pekerjaan besar yang saya lakukan adalah mengembalikan Kedaulatan Rakyat kepada pemilik negara ini, yaitu Rakyat Indonesia Asli. Karena pekerjaan mengembalikan kedaulatan rakyat tersebut kalau dalam terminologi Islam, bersifat Fardu Ain. Bukan Fardu Kifayah. Karena memang Kedaulatan Rakyat itu mutlak untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Dan Kedaulatan Rakyat tersebut memang harus dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karena itu, perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat melalui Konstitusi adalah langkah yang benar. Sehingga wajib didukung oleh seluruh elemen bangsa. Dan yang tidak setuju atau menolak upaya ini, jelas dia adalah pengkhianat rakyat. Karena secara prinsip, seluruh kekayaan yang luar biasa di negara ini mutlak sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk segelintir orang yang rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan di luar negeri. Jadi, silakan partai politik sibuk menyusun Koalisi. Silakan partai politik bersatu untuk menang. Tetapi Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan. (*)

Hadi Angkat Bicara Soal 300 Sertifikat Redistribusi Tanah Disita Satgas BLBI

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 22:53:32 0

Jakarta, FNN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto angkat bicara terkait 300 sertifikat redistribusi tanah yang disita Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hadi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, mengatakan objek redistribusi tanah yang berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu telah dilegalisasi melalui program redistribusi tanah. “Bahkan, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" kata Hadi.Namun demikian, kata dia, dengan adanya permasalahan yang berkembang maka akan dilakukan pendalaman untuk mencari penyebabnya. \"Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi melekat dengan beberapa pihak terkait, utamanya dengan Ketua Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), termasuk dengan kepolisian,\" kata mantan Panglima TNI ini.  Di samping itu, Hadi menegaskan kepada masyarakat bahwa pihaknya tengah mencarikan solusi atas permasalahan yang timbul. Hadi menjamin tidak akan ada rakyat yang dirugikan. \"Solusi atas masalah 300 sertifikat itu kini tengah disusun, dan sekali lagi tidak akan merugikan rakyat serta sesuai dengan komitmen pemerintah atau dalam hal ini Presiden Joko Widodo,\" papar Hadi. Menurut Hadi, Reforma Agraria merupakan upaya pemerintah menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan melalui proses penataan aset. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejauh ini telah melakukan penataan aset, salah satunya melalui proses redistribusi tanah. Redistribusi tanah sendiri dilakukan pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yaitu tanah yang dikuasai negara, dan/atau tanah yang telah dimiliki masyarakat untuk kemudian diredistribusi atau dilegalisasi. Salah satu objek redistribusi tanah, yakni tanah eks hak guna usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir. (mth/Antara)

Jaksa Agung Tetapkan Mantan Dirut Garuda Jadi Tersangka Dugaan Korupsi

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 22:41:45 0

Jakarta, FNN - Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar (ES) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia tahun 2011-2021.“Senin, 27 Juni 2022, kami menetapkan dua tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda, kedua adalah SS (Soetikno Soedardjo) selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi,” kata Burhanuddin kepada wartawan di Lobi Utama Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan upaya penahanan karena para tersangka sedang menjalani masa tahanan terkait kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sudah menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani KPK,” kata Burhanuddin.Sebelumnya, penyidik telah mengumumkan tiga tersangka dalam perkara pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan Pesawat ATR72-600 oleh PT Garuda Indonesia, yakni Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda Indonesia Periode 2009-2014 Agus Wahjudo, Vice President Strategic Management Office Garuda Indonesia Periode 2011-2012 Setijo Awibowo, dan Vice President Treasury Management Garuda Indonesia Periode 2005-2012 Albert Burhan.Lebih lanjut, pada Selasa (21/6), Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menyerahkan berkas ketiga tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan tahap perencanaan dan tahap evaluasi proses pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan armada (PPA).Dalam tahap perencanaan yang dilakukan tersangka Setijo Awibowo, tidak terdapat laporan analisis pasar, rencana rute, analisis kebutuhan pesawat, rekomendasi, dan persetujuan jajaran direksi.Para tersangka bersama Emirsyah Satar, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia, dan Hadinoto Soedigno selaku Direktur Teknik mengevaluasi dan menetapkan pemenang pengadaan Pesawat Bombardier CRJ-1000 secara tidak transparan, tidak konsisten, dan tidak akuntabel.Akibat proses pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan Pesawat ATR 72-600, yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip PPÀ, prinsip pengadaan BUMN, dan business judgment rule, mengakibatkan pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8,8 triliun. (mth/Antara)

Menperin Sampaikan 4 Hambatan Utama Perkembangan IKM Otomotif

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 22:30:42 0

Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan empat masalah utama yang menghambat perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) otomotif terutama dalam upaya menjadi bagian dari rantai pasok lebih luas.Pertama ialah pendanaan yang belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari lembaga keuangan berdasarkan pertimbangan bankability, skala atau ukuran perusahaan, dan faktor belum tersedianya produk perbankan yang tepat.“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan berdiskusi dengan MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) untuk menjajaki kemungkinan adanya skema pembiayaan khususnya bagi IKM komponen otomotif,” ujarnya saat di Nagoya, Jepang, lewat keterangan resmi, Jakarta, Senin.Masalah kedua adalah kualitas dan skalabilitas produk yang dinilai perlu diselesaikan sendiri oleh para pelaku IKM.Untuk meningkatkan kualitas IKM, lanjutnya, Kemenperin memiliki banyak program seperti pendampingan pengembangan dan sertifikasi produk, implementasi teknologi 4.0, restrukturisasi mesin, layanan desain produk, pembangunan material center, serta dukungan promosi atau pameran.Pihaknya juga memiliki program pelatihan dan vokasi untuk membantu para pelaku IKM dalam hal penyediaan sumber daya manusia serta manajemen yang baik, termasuk balai-balai penyedia layanan dan bantuan terkait permesinan.Kemudian yaitu permasalahan pendampingan (mentorship) yang minim untuk membimbing IKM dalam produksi, manajemen, quality control, dan proses manufaktur lainnya.Menperin mengharapkan para pelaku IKM dapat memanfaatkan kegiatan forum bisnis dan business matching yang akan diselenggarakan pada Selasa (27/6) di Negeri Sakura guna melakukan pendalaman, menjelajahi peluang, dan membangun kerja sama dengan pelbagai perusahaan otomotif asal Jepang.Terakhir ialah masalah hubungan IKM dengan sektor otomotif di negara lain.“Persoalan ini akan dicari pemecahannya melalui forum bisnis pada hari Selasa yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan melibatkan delegasi bisnis IKM komponen otomotif yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO),” ucapnya.Dalam kesempatan tersebut, Menperin Agus Gumiwang melakukan pertemuan dengan delegasi bisnis IKM komponen otomotif dan Toyota Indonesia Diaspora Group.Agenda itu bertujuan bertujuan untuk ‘belanja masalah’ yang dihadapi oleh IKM komponen otomotif, khususnya PIKKO dalam upaya menjalin kerjasama dengan industri otomotif Jepang.Menperin Agus meyakini para pelaku IKM komponen otomotif mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri otomotif mengingat peluang bagi produk komponen otomotif yang dibuat oleh IKM sangat besar dan terbuka lebar. Sehingga, diharapkan IKM di sektor itu dapat menunjukkan kapasitas dan kemampuan produksi sesuai kebutuhan industri otomotif Jepang.Menurut Menperin, IKM komponen otomotif harus proaktif menjalin hubungan yang baik dengan para pengusaha Jepang sekaligus membuktikan diri sebagai penyalur suku cadang otomotif paling kapabel dan andal di Asia.“Bisnis otomotif Jepang di negara-negara lain, khususnya di ASEAN, juga memberikan peluang bisnis yang lebih besar untuk komponen kendaraan yang murah namun berkualitas tinggi. Saya berharap para pelaku IKM komponen otomotif dapat menjajaki peluang untuk menjadi bagian dari supply chain autoparts mobil Jepang untuk negara-negara tersebut,” kata Agus. (mth/Antara)

KBRI Tokyo Bentuk "Indonesia House of Beans", Perkuat Ekspor Kopi

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 21:40:02 0

Jakarta, FNN - Kedutaan Besar RI (KBRI) di Tokyo, Kementerian Perdagangan RI dan Bank Indonesia membentuk Indonesia House of Beans untuk memfasilitasi dan meningkatkan ekspor kopi ke Jepang.\"Jepang merupakan tujuan utama ekspor kopi Indonesia selain Amerika Serikat dan Mesir. Namun, nilai ekspor kopi kita ke Jepang masih di bawah para kompetitor kita seperti Brazil, Kolombia, Vietnam, Guatemala dan Ethiopia,\" ujar Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi melalui rilis pers KBRI Tokyo, Senin.Indonesia House of Bens digagas untuk memperkuat ekosistem pendukung dan memfasilitasi ekspor dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia ke Jepang.Gagasan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara KBRI Tokyo, Bank Indonesia, Kemendag RI dan Kopi Kalyan, sebuah kedai kopi di Tokyo yang dikelola oleh anak muda Indonesia.Kedai tersebut menjadi lokasi pameran produk Indonesia House of Beans.Ekspor kopi Indonesia ke Jepang saat ini terus tumbuh, kata rilis KBRI itu.Kedai kopi lokal yang menjual kopi spesial (specialty coffee) dari Indonesia menjamur di sejumlah wilayah di Jepang.Situasi itu harus dijadikan momentum untuk mendorong pemasaran kopi dan mempromosikan Indonesia di Jepang, kata Heri.Saat ini, sedikitnya ada delapan kedai kopi di Jepang yang khusus menjual kopi Indonesia.Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo memastikan bahwa pihaknya memiliki komitmen kuat untuk terus membantu upaya pemerintah dalam mendorong ekspor produk Indonesia ke mancanegara.“Pembentukan House of Beans ini merupakan langkah konkret yang kita lakukan bersama untuk pengadaan kopi UMKM Indonesia di Jepang yang berkualitas dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan memberikan devisa masuk bagi negara,\" kata Dody di Tokyo.Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendagri Didi Sumedi mengatakan diperlukan langkah inovatif dan kolaboratif untuk terus meningkatkan ekspor Indonesia, baik secara nilai maupun volume.Ekspor kopi Indonesia pada 2021 mencapai 851,72 juta dolar AS (Rp12,61 triliun) dengan negara tujuan utama Amerika Serikat, Mesir, Jepang, Spanyol dan Malaysia. (mth/Antara)

Menperin: Rasio Kepemilikan Mobil Rendah Jadi Potensi Manufaktur RI

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 21:19:14 0

Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut rasio kepemilikan mobil yang masih rendah di Indonesia merupakan peluang besar untuk bisa dimanfaatkan industri manufaktur, termasuk pabrikan otomotif Jepang.Dalam Indonesia-Japan Autoparts Business Forum yang digelar di Nagoya, Jepang, sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Senin, Menperin mengatakan rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia masih 99 kendaraan per 1.000 orang, padahal jumlah total penduduknya mencapai 270 juta orang.\"Berdasarkan data yang kami miliki, rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia sebesar 99 kendaraan per 1.000 orang. 99 kendaraan per 1.000 orang ini out of 270 juta orang,\" kata Menperin Agus Gumiwang.Sementara itu, lanjut dia, di Brunei Darussalam yang penduduknya hanya 2 juta orang, rasio kepemilikan kendaraan mencapai 805 kendaraan per 1.000 orang. Ada pun Malaysia, dengan sekitar 30 juta penduduk, rasio kepemilikan kendaraan mencapai 450 kendaraan per 1.000 orang.Selain itu rasio kepemilikan kendaraan di Thailand sebesar 275 kendaraan per 1.000 orang dengan total penduduknya yang hampir 70 juta orang.\"Rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia yang masih rendah itu menunjukkan potensi yang luar biasa bagi industri otomotif di Indonesia,\" kata Menperin.Sejalan dengan target untuk masuk dalam jajaran 10 negara dengan ekonomi terbesar dunia, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diharapkan akan bisa naik sehingga akan tercipta calon pembeli kendaraan baru.\"Ketika kita bicara Indonesia sebagai 10 ekonomi terbesar dunia, artinya GDP per kapita Indonesia akan melonjak jauh lebih cepat dan lebih tinggi. Artinya juga, akan tercipta calon-calon pembeli kendaraan bermotor baik itu roda empat atau roda dua di Indonesia yang jauh lebih banyak dari negara tetangga,\" kata Menperin.Ia mengatakan Indonesia dan sektor manufakturnya memiliki kekuatan dan daya tarik serta posisi strategis untuk jadi mitra dan bagian dari rantai pasok global.Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan diprediksi IMF tumbuh mencapai 6 persen pada 2023 mendatang. Sementara itu, pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal pertama 2022 sebesar 5,47 persen yoy, tumbuh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01 persen.Di sisi lain, kehadiran industri asal Jepang juga krusial karena perusahaan Jepang merupakan perusahaan pertama yang datang ke Indonesia dan mendorong tumbuhnya industrialisasi di Tanah Air.\"Semoga forum kali ini tidak hanya forum bicara saja tapi bisa terjalin hubungan antara IKM Indonesia dan produsen otomotif di Jepang,\" kata Menperin. (mth/Antara)

Maksiat Politik

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 20:48:21 0

Negara ini seolah sudah menjadi miliknya dan mereka merasa paling berhak untuk mengatur dan kelola negara ini. Deal-deal politik yang terjadi selama tak ubahnya hanya untuk kepentingan pribadi/keluarga dan kelompoknya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih POROS merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang berputar di mana fungsi untuk meneruskan daya dari satu tempat ke tempat yang lain. Terjadinya fenomena poros koalisi partai politik akibat adanya Presidential Treshold (PT) 20% adalah gambaran sebuah poros yang pengungkit rodanya sudah patah, dari pijakan rakyatlah pemilik kedaulatan negara. Kemacetan proses Pilpres mendatang diakibatkan oleh gerakan serba semu. Elektabilitas hanya bersandar pada survei data palsu, pencitraan, dan tebar pesona, serta politik transaksional yang sudah menyentuh semua lini, yang menjadikan semua serba buram dan semu. Bahkan akhir-akhir ini viral tokoh capres muncul badut-badutan memakai slayer syal identitas umat Islam, mereka sudah tidak malu-malu lagi sedang mempermalukan dirinya sendiri – mereka masuk pada alam alienasi yang mereka sendiri tidak mengenalinya, hanya ingin memburu simpati untuk memanipulasi data dan politik identitas sempit Negara diselimuti praktik suap-menyuap, korupsi saling membagi, saling menjaga dan membentengi diri. Kabur siapa yang harus diawasi/dijaga dan peran siapa yang harus mengawasi dan menjaga. Negara sudah seperti hutan belantara yang terisi makhluk liar, siapa kuat dialah yang akan memenangkan pertarungan. Carut-marut kehidupan berbangsa semakin parah, dan semakin sulit untuk direstorasi ke kondisi semula. Sistem konstitusi palsu menjerumuskan negara menjadi berantakan, seperti bangunan yang sudah melampaui kapasitas elastisnya. Kehidupan negara ini sudah tanpa bentuk, kehidupan masyarakat semakin getas sehingga rapuh. Seperti kaca, bangunan itu rentan untuk pecah dan berantakan yang akhirnya ambruk. Negara masuk ke alam ketidaksadaran diri (kesurupan) tidak mengerti, benar- benar tidak paham, buta dan tidak menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan kemampuan umpan-balik untuk melakukan koreksi diri. Kewarasan sistem bernegara ini sudah kehilangan arah, buta, tuli, bisu dalam alam gelap, ini negara sedang meluncur menjadi negara maksiat politik. Akibat hampir semua pejabat negara sudah kesurupan masuk perangkap makhluk  Taipan dan Oligarki. Status negara sudah masuk klasifikasi negara gagal dan diperparah terjadinya krisis konstitusi, semua akibat salah kelola tanpa arah dan mengatur negara yang ugal ugalan. Akibat Pemimpin negara yang minim kapasitas, kemampuan dan kering kerontang dari sikap dan watak negarawan. Saat ini episentrum para Capres sudah jatuh pada perilaku dengan berbagai polah tingkah kemaksiatan politik yang serba liar. Bahkan, sampai ada politisi yang wanti-wanti jangan sampai cari pasangan tukang bakso segala. Padahal, dia lupa kalau selama ini, diantara pendukung partainya itu adalah mereka yang mencari nafkah dengan berjualan bakso. Lebih mulia tukang bakso ketimbang tukang malak bansos yang bukan haknya. Mereka pimpinan parpol sejatinya juga telah berbuat maksiat politik dengan memaksakan kehendaknya untuk menyodorkan kadernya menjadi Capres, meski kinerjanya tidak ada prestasi gemilang sama sekali. Negara ini seolah sudah menjadi miliknya dan mereka merasa paling berhak untuk mengatur dan kelola negara ini. Deal-deal politik yang terjadi selama tak ubahnya hanya untuk kepentingan pribadi/keluarga dan kelompoknya. Bisa disebut, negara ini sudah diatur oleh “mafioso politika” yang berkedok atas nama demokrasi. Bisa bisa disebut juga, bagian dari maksiat politik di Indonesia.     Bung Rocky Gerung saat wawancara dengan Bung Hersubeno Arief, sangat indah menggambarkan bahwa kemaksiatan politik akibat para Capres hanya bersandar pada survei data palsu, pencitraan, tebar pesona, terjebak pada PT 20 dan budaya suap-menyuap yang telah merambah di semua sudut praktek kemaksiatan politik. (*)

Di Depan Keluarga Pinrang, LaNyalla Sebut Pasal 222 MK Koyak Persatuan Bangsa

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 17:18:07 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, kembali lagi menegaskan Mahkamah Konstitusi harus menghapus Presidential Threshold yang diatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain tidak derifatif dengan Konstitusi, pasal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu polarisasi di masyarakat yang mengoyak semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, DPD RI sebagai Lembaga Negara yang secara resmi telah mengajukan gugatan Judicial Review ke MK terkait pasal tersebut masih menunggu sikap MK sebagai lembaga penjaga konstitusi. “Apakah MK akan membiarkan Pasal 222 tersebut terus-menerus menjadi pemicu polarisasi di masyarakat dan merugikan bangsa? Ataukah akan berdiri bersama rakyat Indonesia,” kata LaNyalla secara virtual dalam Pelantikan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Pinrang (BPP KKP) 2022-2027, di Jakarta, Ahad (26/6/2022). Dijelaskannya, aturan presidential threshold memaksa partai politik bergabung untuk dapat mengusung calon. Sehingga dalam dua kali pilpres, rakyat hanya diberi dua pasang calon. “Saya selalu sampaikan bahwa polarisasi bangsa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir harus kita akhiri. Polarisasi di masyarakat jelas sangat tidak produktif dan menurunkan kualitas kita sebagai bangsa yang beradab dan beretika. Polarisasi juga mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa,” papar dia. Selain itu, ambang batas juga menjadi pintu masuk bagi Oligarki Ekonomi untuk ikut membiayai proses Pilpres yang mahal. Hal inilah yang kemudian menyandera Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam mengambil kebijakan dan mewujudkan janji kampanye. “Siapapun capres dan cawapres tahun 2024, selama oligarki ekonomi terlibat membiayai, maka akan sulit untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya. Sudah menjadi watak oligarki ekonomi, apalagi yang sudah menyatu dengan oligarki politik, untuk menyandera kekuasaan dan memaksa kebijakan negara berpihak kepada kepentingan mereka,” ucapnya lagi. Itulah inti dari permasalahan kebangsaan hari ini. Permasalahan yang bersifat fundamental dan berada di wilayah Hulu, bukan di wilayah Hilir. Sehingga penyelesaiannya juga harus dengan pendekatan yang fundamental. “Pendekatan fundamental yang saya maksud adalah dengan memurnikan kembali demokrasinya. Yaitu mengembalikan demokrasi dari kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur,” tegasnya. Dan untuk dapat melakukan itu, kita harus kembali kepada Pancasila sebagai falsafah dari Konstitusi kita. Sebagai sumber inspirasi dari semua Pasal-Pasal yang ada di dalam Konstitusi kita. “Karena Pancasila yang disepakati oleh para pendiri bangsa adalah grondslag yang paling sesuai dengan karakter dan DNA asli bangsa ini,” imbuhnya. Makanya LaNyalla menegaskan, organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan masyarakat seperti Kerukunan Keluarga Pinrang mutlak diperlukan sebagai bagian dari yang menggugah kesadaran kita sebagai bangsa. Bahwa oligarki ekonomi yang menyatu dengan oligarki politik adalah musuh utama Kedaulatan Rakyat. Sebab, Kedaulatan Rakyat semakin terkikis sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 silam. “Kita telah meninggalkan ciri utama dari Demokrasi Pancasila, dimana semua elemen bangsa yang berbeda-beda harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara. Kita telah meninggalkan mazhab ekonomi pemerataan, meninggalkan perekomian berdasar azas kekeluargaan, dan membiarkan ekonomi tersusun oleh mekanisme pasar,” tukas LaNyalla. Makanya, untuk menghentikan kerusakan di negara ini, LaNyalla mengajak kembali kepada sistem Demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Hadir dalam acara itu Ketua Umum BPP KKP Abdillah Natsir beserta jajaran pengurus, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, perwakilan Gubernur Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Hasanuddin selaku Ketua Dewan Pakar BPP KKP, Bupati Pinrang, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, Pengurus KKP Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, tokoh masyarakat Pinrang dan warga KKP se-Jabodetabek. (mth/*)

Damaikan Ukraina-Rusia: Indonesia Bahaya, Bisa Diabaikan Amerika!

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 16:59:27 0

PRESIDEN Joko Widodo bertolak mengunjungi empat negara, yakni Jerman, Ukraina, Rusia hingga Uni Emirat Arab (UEA), dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad (26/6/2022). Dalam keterangannya sebelum keberangkatan, yang disaksikan secara daring dari Jakarta, dia menyampaikan bahwa kunjungan ke Jerman dalam rangka menghadiri KTT G7 yang diselenggarakan pada 26-28 Juni 2022.Posisi Indonesia dalam G7 adalah sebagai negara mitra sekaligus diundang sebagai negara Ketua G20. Agendanya, setelah itu, Jokowi akan menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow, Rusia, untuk mengajak keduanya membuka ruang dialog perdamaian atas perang yang terjadi antara kedua negara.Kemudian setelah itu Jokowi akan berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Jokowi berinisiatif ingin menjadi “juru damai” masalah Ukraina dengan Rusia. Topik menarik ini dibahas wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Rocky Gerung dalam Kanal Rocky Gerung Official, Senin (27/6/2022). Berikut ini petikannya. Jokowi kemarin terbang ke Jerman itu menghadiri acara G7. Sebenarnya fokus G7 lebih pada kredensial, ketemu-ketemu soal kerjasama. Tapi ada yang serius yaitu Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Sebenarnya apa agendanya yang diharapkan Jokowi dari kunjungannya itu, mengingat bagaimanapun profil Indonesia sekarang ini di dunia internasional bukan high-profile lagi. Ini beliau bukan diundang tapi mencoba menginisiatif untuk mengupayakan perdamaian di kawasan itu. Ya itu problemnya karena bagi publik atau pengamat politik internasional kita akan jadi penengah di situ. Apalagi yang datang figur Presiden Jokowi, yang dianggap oleh dunia internasional kemampuan dia untuk berdiplomasi rendah sekali. Kan kalau kita menjadi penengah kita musti punya moral standing yang kuat bahwa bangsa ini juga utuh sehingga akan didengar oleh internasional. Bahwa ekonomi kita cukup tangguh untuk menjadi landasan, kita tidak ada problem dalam negeri, lalu ingin keluar negeri menyelesaikan masalah orang lain. Kan dia disebut sebagai daya tahan dalam negeri untuk dijadikan profil dalam diplomasi internasional. Kalau sekedar ingin ketokohannya, Jokowi bisa kirim beberapa orang yang mungkin justru lebih diterima di dunia internasional, Pak JK (Jusuf Kalla) atau Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) misalnya, yang punya pengalaman diplomasi. Jadi kalau langsung Presiden Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia, itu artinya dia mau bikin headline di dalam negeri, bukan di luar negeri. Kan tidak akan dianggap oleh luar negeri, ini ngapain presiden. Lain kalau misalnya ada keputusan PBB minta beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk jadi semacam yang dulu biasa disebut komisi penengah. Jadi ini sebetulnya orang akan anggap pencitraan saja. Apalagi kalau politik internasional itu dikaitkan dengan financial player yang melihat Indonesia ini negara yang bakal mengikuti Sri Lanka, mau bangkrut, karena enggak mampu mengolah inflasi, enggak mampu mengelola utang, segala macam. Jadi soal-soal semacam ini akan diulas dengan sangat tajam oleh masyarakat internasional. Tapi okelah karena Indonesia punya semacam prinsip ikut serta dalam membangun perdamaian dunia, lalu dianggap sebagai itu sesuatu yang sensasional. Padahal, sebetulnya waktu kita menyebutkan Indonesia itu non-blok dan ikut memberi perdamaian dunia, itu betul-betul karena faktor figur dari Presiden Soekarno yang sangat kuat kemampuan dia untuk tampil secara profesional dan intelektual di forum internasional. Nah ini Jokowi bisa berbahaya kalau ada wawancara dengan Jokowi tentang apa sebetulnya yang sekarang relevan untuk dijadikan dasar Indonesia ikut dalam perdamaian dunia. Enggak ada. Enggak ada point-nya nantinya. Itu bahayanya di Asia Tenggara, Indonesia sudah bukan lagi pemimpin Asia Tenggara, Indo-Pasifik, Indonesia diabaikan oleh Amerika Serikat. Jadi soal-soal semacam itu. Tapi kita mau lihat ini sebagai seperti yang saya terangkan, akan jadi berita di dalam negeri lalu dieksploitasi oleh buzer atau pendengung bahwa kita berhasil bertemu. Bukan bertemu point kita, apa yang akan diusulkan. Amerika Serikat tentu tetap dalam posisi, Indonesia ini mencla-mencle. Tak tahu apa posisinya tiba-tiba ada di sana di tengah-tengah ketegangan NATO dan Rusia. Padahal Amerika Serikat menginginkan posisi Indonesia dalam politik proksi. Indonesia ambil inisiatif. Inisiatif itu nggak ada basisnya. Kira-kira begitu jika saya gambarkan percakapan yang sekarang berlangsung. Mungkin pers Eropa sekarang udah dapat redaksi untuk cari tahu apa point-nya yang akan kita tanyakan pada presiden Indonesia. Kira-kira kita perlu mengucapkan ini dengan serius, bukan kemudian dianggap kita selalu nyinyir kepada Jokowi. Tapi serius kita pertanyakan soal ini karena sekali ini buzer tidak mungkin bisa menggoreng seperti biasa saja karena pers International pasti langsung menyoroti itu. Dan saya kira ini sangat berbahaya. Itu bisa menjadi satu dari itu beberapa hal yang (kalau memang tidak ada pokoknya) akan semakin memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Karena kemarin kita juga membahas bahwa Jokowi ini sudah mulai disorot dunia internasional dalAm soal menggunakan isu radikalisme untuk menindak musuh-musuhnya di dalam negeri. Yang kedua, ini kan juga masuk ke wilayah yang sangat berbahaya kalau kita masuki. Meskipun ada pengamanan yang sangat ketat, risikonya sangat tinggi. Jadi jujur memang, saya dalam beberapa hari ini bertanya-tanya kenapa Pak Jokowi tetap mengambil langkah itu. Okelah kalau bertemu dengan dengan Zalensky mungkin itu bisa dianggap sebagai sebuah dukungan, tapi bertemu dengan seorang Putin yang profilnya di dunia internasional luar biasa tinggi, yang dia dengan negara-negara besar seperti Amerika dan negara Eropa pun dia bisa abaikan, apalagi dengan Indonesia? Ini yang bahaya adalah pasca-kunjungan itu, yang nggak ada point. Kan tetap orang melihat point Indonesia apa? Mungkin Putin juga akan memakai kaus oblong. Ellon Musk saja pakai kaos doang. Putin bagaimanapun juga ingin memanfaatkan posisi Indonesia sebagai bemper di dalam persaingan dengan Amerika Serikat. Jadi idenya tentu bagi Putin ya gue manfaatin saja, mumpung Presiden Jokowi datang, lalu dia puter headline-nya nanti bahwa Indonesia itu sebetulnya lebih cocok bergaul dengan Rusia karena Presiden Soekarno dulu juga ada di dalam blok Rusia. Itu lebih gila lagi. Lalu Amerika marah besar dan kita nggak punya kemampuan untuk menahan kemarahan Amerika. Karena, bahkan satu peluru pun kita masih tergantung pada Amerika dalam soal persenjataan. Jadi hal-hal semacam ini memungkinkan kita untuk pada akhirnya harus merumuskan bahwa Presiden Jokowi sedang berupaya untuk menaikkan elektabilitasnya, yang sebetulnya nggak perlu lagi itu. Justru itu berbahaya bagi bangsa ini karena kan tetap ketegangan itu soal keputusan, mau pro NATO atau pro Blog Rusia dan proksinya China itu. Jadi, sekali lagi, bagi mereka yang ingin mengamati politik dunia di dalam gejala kita sekarang kita masuk dalam realisme itu bahwa NATO sudah siap-siap buat menyerbu; Amerika Serikat sebagai superpower menganggap China sebagai pengganggu sementara, walaupun China pasti blingsatan juga kalau diancam betul-betul secara resmi oleh Amerika. Karena ekonomi China nggak mampu untuk membiayai perang yang panjang, sementara Amerika menguasai ekonomi dunia, walaupun ada stagnasi tapi tetap orang pakai parameter Amerika, terutama kekuatan dolarnya. Jadi kita balik lagi tadi bahwa Indonesia kalau mau menyatakan diri misalnya, kami ingin ada perdamaian. Di dalam negeri sendiri Islamofobi masih tumbuh, pembelahan-pembelahan segmented antara kaya dan miskin itu juga kuat sekali terjadi. Jadi tidak ada dasarnya Indonesia ikut campur atau berupaya menunjukkan diri sebagai mampu untuk jadi jembatan konflik di Eropa. Jadi, sekali lagi, ya bagus juga sekedar memberitahu bahwa ya kita peduli, tapi kepedulian itu kan basisnya adalah kematangan politik dalam negeri yang justru fatal dalam banyak hal. Ya, saya sepakat dengan Anda tadi bahwa harusnya begini ini mestinya level-levelnya, jangan langsung presiden. Presiden ini kan (kalau istilah permainan sepakbola) tinggal mengegolkan. Kalau ada proses, di level-level bawah atau ministing tingkat kementerian baru kemudian ke level presiden. Ini kan langsung Pak Jokowi terjun bebas. Tapi, apapun kita berharap Pak Jokowi bisa pulang dengan selamat, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, meskipun jujur kita mesti mengatakan kita pesimis. Itu point kita selalu. Kan dalam diplomasi ada yang dibereskan supaya begitu presiden datang mutunya itu tinggalkan wawancara, atau tinggal deklarasikan bahwa sudah ada point yang dibuat Indonesia. Di sini nggak ada satu berita bahwa Departemen Luar Negeri sudah lakukan semacam pertemuan Menteri Luar negeri, Departemen Pertahanan sudah bujuk-bujuk Putin supaya nahan sedikit-sedikit. Itu tidak terjadi. Tiba-tiba presiden datang ke situ. Itu artinya, sama seperti pionnya belum berjalan, rajanya sudah maju ke depan. Lalu sasaran tembaknya terbuka di dalam the fields yang masuk ke ranah bidiknya. Kan berbahaya itu. Ya, dalam hal ini, karena Pak Jokowi ini ke dunia internasional, ke luar negeri, ini mewakili bangsa Indonesia, mewakili kita semua juga. Tetapi kita musti menyuarakan itu karena ini wajah kita juga dipertaruhkan oleh Pak Jokowi di dunia internasional. Itu point kita sudah begitu. Bahwa wajah Presiden itu adalah wajah bangsa. Tiba-tiba datang ke sana dan orangnya cerca atau orang lecehkan. Ngapain ini anak kecil ngikut-ngikut pertarungan orang gede-gede. Kira-kira begitu. Itu kalkulasi yang musti kita hitung. Lain kalau kita memang sudah pastikan kita punya profil kuat maka kita akan didengar oleh Putin dan itu akan menjadi point bagi Amerika untuk mengukur kembali kekuatan Putin. Jadi kita mau kasih pesan pada Amerika sebetulnya, bukan pada Putin. Dan Putin menganggap ya apa iya dia boleh, tapi ya ini kayak lampiran yang ditaruh di nomor 12 mungkin dalam desain politik Rusia. Atau jangan-jangan lampiran yang nggak sempat dijepret sehingga tercecer di mana-mana. Mudah-mudahan pesimisme kita ini enggak terbukti. Kita selalu berharap yang terbaik untuk bangsa. (mth/sws)

Syahganda: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu, Presiden Sekarang Asli atau Tidak

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 15:18:05 0

Bandung, FNN – Sebuah pengakuan menarik disampaikan Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan. Syahganda mengaku telah mendapatkan bocoran dari intelijen soal apakah Presiden Joko Widodo benar-benar asli pribumi atau tidak. Hal tersebut diungkapkan oleh Syahganda dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) bersama DPD RI berjudul “Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan” di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Kota Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Ahad (26/6/2022). Awalnya, Syahganda menjelaskan, poros perubahan bertujuan agar negeri ini dikembalikan kepada konstitusi sesuai dengan tujuan Proklamator Soekarno-Hatta memerdekakan Republik Indonesia, yaitu untuk kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Syahganda merasa heran, saat ini justru banyak oligarki yang telah menguasai harta dan tanah di Indonesia. Padahal, Indonesia bukan seperti Amerika yang sudah ditinggalkan oleh pribuminya.“Di Indonesia ini masih ada keturunan raja-raja seperti Jumhur ini. Kita banyak yang asli Indonesia, jadi Indonesia asli itu ada. Makanya Soekarno dan Hatta mengatakan Pasal 6 UUD 1945 itu harus presidennya orang Indonesia asli pribumi. Yang sekarang asli enggak? Yang bisa jawab dunia intelijen nih,” ujar Syahganda, Ahad (26/6/2022).Syahganda mengaku sudah pernah mendapatkan bocoran soal ini dari Letjen TNI Purn Sutiyoso yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).“Saya sih sudah pernah dikasih tahu sama Sutiyoso. Apa dia benar pribumi, apa enggak. Biar Sutiyoso saja-lah yang harus mengungkapkan, jangan saya, karena saya bukan intelijen. Tapi Sutiyoso sudah kasih tahu saya, apakah yang sekarang asli (pribumi) atau tidak,” ungkap Syahganda.Syahganda lantas membandingkan kondisi di Indonesia dengan di Malaysia. Di mana, di Malaysia ketika pribumi berkuasa, harga minyak goreng bisa lebih murah dibanding di Indonesia.“Di Malaysia ketika pribumi Malaysia berkuasa, minyak goreng sampai sekarang harganya cuma Rp 7.600 per liter. Sementara pengkhianat bangsa ini membuat minyak goreng harganya puluhan ribu per liter. Yang sudah diungkapkan sendiri oleh menterinya, bahwa mereka itu ada mafia minyak goreng, yang mungkin menterinya juga bagian daripada mafia minyak goreng itu,” pungkasnya.Selain Syahganda, acara diskusi ini dihadiri oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang memberikan pidato kebangsaan. Juga sambutan dari Ketua KPI, Tito Roesbandi. Dilanjutkan dengan acara diskusi yang menghadirkan lima narasumber lainnya, yaitu Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat; Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B), Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman; Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Joko Juliantono; Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira; dan pemerhati Kebangsaan, Muhammad Rizal Fadillah. (mth)

Meluruskan UUD NRI 1945

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 14:47:06 0

Di sisi lain, amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem pemilihan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dari perwakilan menjadi langsung oleh rakyat. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta ISTILAH Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, disingkat UUD NRI 1945, itu digunakan untuk menyebut UUD 1945 hasil serial empat kali amandemen oleh MPR melalui Sidang Tahunannya, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. MPR telah melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi salah satu tuntutan reformasi 1998. Tuntutan Reformasi 1998 yang dimaksud adalah: (1) Amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar 1945. (2) Penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). (3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah). (5) Mewujudkan kebebadan pers. (6) Mewujudkan kehidupan demokrasi. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 yang digulirkan oleh berbagai elemen masyarakat dan kekuatan sosial politik didasarkan atas pandangan bahwa UUD 1945 dianggap belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu, di dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, dan tertutup, serta KKN yang dapat menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional di berbagai bidang. Harapan besarnya bahwa dengan amandemen UUD 1945 tersebut, dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin tertata dan terlaksana dengan saksama. Kepastian sejarah menunjukkan bahwa perubahan UUD 1945 itu tidak serta merta menjadikan kehidupan bangsa Indonesia lebih baik; adil, makmur, sejahtera, dan bahagia. Fenomena itu mengundang munculnya tuntutan untuk kembali ke UUD 1945 Asli. Para eksponen amandemen UUD 1945 pun menyergah, “Akankah kita kembali pada iklim di mana jabatan presiden dapat dijalani seseorang berkali-kali?” Di sisi lain, amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem pemilihan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dari perwakilan menjadi langsung oleh rakyat. Hal ini melahirkan pengaturan tata cara Pemilihan Umum dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang antara lain memuat pasal 222 tentang Presidential Threshold 20 %, yang sudah disebut oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai akar masalah ketidakadilan dalam ranah politik. Pasal inilah yang dipandang oleh banyak pakar harus dibatalkan, jika bangsa ini benar-benar ingin memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik. (*)

Gaya Berpolitik Jokowi Dipakai Gibran “Ojo Kesusu”

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 14:26:18 0

Jakarta, FNN – Gibran Rakabuming yang tak lain adalah anak dari Presiden Joko Widodo dikabarkan akan diusung menjadi calon gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? “Saya kemarin menyimpulkan kehadiran pak Jokowi, Ganjar, dan pernyataan Bu Megawati bahwa pada pilpres 2024 itu Jokowi sudah finished dan Ganjar juga sudah game over, tapi kemarin saya memakai tanda tanya ya, nah sejak kemarin, Rabu 22 juni 2022 semakin nyata kesimpulan saya, pak Jokowi pagi-pagi mengajak Puan melakukan perjalanan ke Kalimantan Timur, apakah ini bisa kita jadikan simbol Jokowi melepaskan Ganjar?” tanya wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis (23/6/2022). Pertanyaan yang dilontarkan kepada Presiden Jokowi terkait dukungannya kepada Ganjar ataukah Puan Maharani, Jokowi tidak bisa menjawab, dan menggaris bawahi kalimat “ojo kesusu”, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Apabila dikaitkan dengan berbagai peristiwa, panas dingin hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, kemudian mereka baik kembali, bertemu kembali, kita dapat gambaran apa yang tengah terjadi. “Ada beberapa point yang ingin saya sampaikan dari fenomena ini, pertama Jokowi tampak menyadari opsi memperpanjang pemilu sudah tertutup rapat, kedua Jokowi dan Ganjar tegakkan bendera putih, ketiga ada barter Jokowi dan Megawati,” tegas Hersubeno Arief. Barter politik antara Jokowi dan Megawati kelihatannya mendapatkan jaminan karena putranya Gibran Rakabuming itu dipastikan mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah, tetapi kelihatan dari kepentingannya dan strategisnya, Jakarta menjadi incaran utamanya. Selain bertemu dengan Prabowo Subianto, Gibran juga bertemu Megawati dan Puan, dalam bahasa Gibran, pertemuannya itu mendapat nasihat dan arahan untuk maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Jelas ini ada isyarat politik sangat jelas bahwa PDIP akan mendukung Gibran apabila maju menjadi Gubernur. Kemudian ketika Gibran ditanya terkait dirinya akan maju menjadi Gubernur DKI Jakarta, Gibran menjawab bahwa dia mau fokus untuk membangun Kota Solo, Jawa Tengah dahulu. Gaya berpolitik Jokowi ini dipakai oleh Gibran, seperti dahulu pada ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan ketika ditanya wartawan dia tidak memikirkan copras-capres, tetapi dia memikirkan kaki-lima. “Sekali lagi kalau kita mau membuat tafsir, kita harus ingat catatan dari Jokowi, ojo kesusu, ojo grasak grusuk ojo dumeh,” jelas Hersu, penggilan akrab Hersubeno Arief. (sws)

Sinyal Megawati untuk Ganjar, Sudahlah!

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 13:19:33 0

Jakarta, FNN – Tampaknya Ganjar Pranowo sudah game over terkait dengan ambisinya untuk ikut kontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Sinyal ini bisa dilihat ketika Gubernur Jawa Tengah ini membacakan rekomendasi hasil dari Rakernas PDIP, Kamis (23/6/2022). Rekomendasi politiknya, bahwa dia membacakan untuk urusan pencapresan itu diserahkan sepenuhnya kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Di situ aplause-nya luar biasa karena orang tahu belakangan ini soal Ganjar,” kata wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Bersama para relawannya, Ganjar digadang-gadang maju Pilpres 2024. Namun Megawati belum memberikan sinyal kalau DPP PDIP bakal memajukan Ganjar sebagai Capres yang diusung PDIP karena ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga disebut-sebut maju Pilpres 2024. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung membahas sinyal Megawati itu di Rocky Gerung Official, Sabtu (25/6/2022). “Apakah, saya boleh mengaitkan Pak Jokowi ini mengajak Mbak Puan ke IKN, kemudian sebelumnya Gibran Rakabuming bertemu dengan Mbak Puan dan Ibu Megawati dan disarankan untuk menjadi gubernur. Ini artinya sebenarnya sudah terjadi trade off antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan final mereka akan mendorong Mbak Puan?” tanya Hersubeno kepada Rocky Gerung. ”Trade off-nya bukan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Menurut saya trade off justru terjadi antara Ibu Mega dan Pak Jokowi dengan relawan. Sebab relawan kehilangan mainan. Kehilangan mainan artinya kehilangan bisnis. Kan Ganjar akhirnya tidak bisa lagi diproposalkan oleh relawan,” ungkap Rocky Gerung. Tentu saja relawan merasa kita masih Ganjar juga, tapi kalau Ganjar akhirnya hilang karena perubahan tadi, arahnya ke Puan dan bahkan Gibran, mainnya habis. Rocky Gerung mengatakan, bayangkan berapa banyak MoU yang telah diteken oleh relawan dengan investor batal. Batal karena timbulnya rasa saling sayang baru antara Presiden Jokowi dan Megawati. “Tapi saya tetap lihat ini di permukaan saja karena sebetulnya di akar bawah tetap operasi Ganjar jalan terus pasti. Kan Ganjar nggak mungkin juga merasa oke saya hentikan semua ini. Karena Ganjar sudah masuk dalam radar bahwa dia memang populis, lepas dari soal nggak kualitas segala macam,” lanjutnya. Tapi elektabilitasnya tinggi di atas Puan. Itu problem yang nantinya akan jadi tulang patah tapi nerobos daging, jadi daging itu terkena saraf lalu perih lagi. Jadi ini soalnya tuh. “Berupaya untuk cari solusi tapi sebetulnya fakta sosiologis Ganjar tetap ada di dalam top of mine, terutama dari pemilih PDIP di Jawa,” ungkap Rocky. “Jadi kalau Anda lihat apakah Puan sudah final atau masih akan berproses karena kita lihat sejak awal konsisten Ibu Megawati menyatakan tidak ada koalisi-koalisian, dia juga menyatakan bahwa ini saya diberi prerogatif, dan sebagainya,” tanya Hersubeno. Menurut Rocky Gerung, Mega selalu bertahan pada prinsip bahwa elektabilitas bukan satu-satunya prinsip untuk menghitung kapasitas seseorang. Ya bagus juga. Tapi kemudian orang ingin lihat kalau bukan elektabilitas lalu apa yang bisa dipatenkan pada Mbak Puan. Kemarin Mega sudah ucapkan secara samar-samar bahwa Mbak Puan sudah terlatih memimpin DPR, bahkan terlatih ikuti dalam konferensi internasional karena dia juga adalah Ketua IPU. Ini sinyal, tetapi kita selalu ingin melihat bahwa berpolitik itu ada bagian yang normatif, ada bagian yang deskriptif. “Secara normatif tentu Ibu Mega merasa bahwa kader PDIP satu-satunya yang punya darah Soekarno adalah Mbak Puan. Tapi itu fakta normatifnya. Tetapi, secara deskriptif sosiologi di bawah itu orang tetap menganggap Puan bagus sebagai sinyal PDIP karena ada darah Soekarno mengalir di situ,” ujarnya. Tapi, lanjut Rocky Gerung, dara popularitas itu ada pada Ganjar. Jadi mendua di situ nanti. Nanti kita mungkin bisa juga duga oke kalau gitu masalahnya dan Ibu Mega paham itu masalahnya, konflik antara fakta normatif dan fakta deskriptif. “Maka itu bisa ditambal melalui survei, melalui rekayasa elektabilitas. Bisa saja. Tapi tetap itu jadi problem baru kalau misalnya ada penantang, Ganjar juga akan tetap pakai surveyor untuk supaya namanya tetap dilambungkan di situ,” ungkap Rocky Gerung. Dan jangan lupa ini masih ada proses dua tahun dan Ganjar bisa konsolidasi diri itu. Kalau Ganjar mampu konsolidasikan diri, Presiden Jokowi diam-diam juga akan balik mendukung Ganjar. Ini soalnya. “Kenapa saya ucapkan itu, karena politik kita itu yang ada di arus bawah itu kadangkala nggak terlihat. Kan nggak mungkin Pak Jokowi merasa bahwa ini sudah beres dengan Ibu Mega. Tetap ada mereka yang menganggap bahwa Pak Jokowi sebetulnya elektabilitasnya di tahun 2019 itu melampaui pencapaian suara PDIP,” lanjut Rocky Gerung. Kalau kita ingat misalnya, PDIP menang 19,5 persen suara Pemilu, Jokowi menang 55%. Artinya, pemilih Jokowi itu bukan cuma pemilih PDIP. Itu juga sering salah kalangan PDIP menganggap itu dimenangkan oleh PDIP. “Iya, tapi 19 persen itu tidak cukup untuk memenangkan Jokowi,” tambahnya. Menurut Rocky, Jokowi dapat limpahan suara lain, mungkin juga sebagian dari bekas Gerindra, dari masyarakat muslim juga, sehingga dia dapat 55%.  Jadi, Jokowi juga tahu bahwa dia punya kemampuan atau punya dukungan sosiologis lebih tinggi dari PDIP. Itu juga yang dimanfaatkan oleh kalangan Ganjar untuk menghitung bahwa kalau cuma 19%, Jokowi tidak jadi presiden. Karena dia dapat 55% itu artinya ada dukungan non PDIP yang tiba di kotak suara buat Jokowi. Nah, bagian ini akan dieksploitasi oleh Ganjar. “Jadi saya menghitung bahwa Ganjar akan fight back. Demikian juga Jokowi. Tentu kita nggak ingin fight back itu berlangsung di depan publik seperti yang kemarin, sehingga terjadi banyak interpretasi. Tapi nggak soal karena senyum dua hari lalu itu juga bisa menjadi tangisan minggu depan kalau variabelnya berubah,” tukas Rocky Gerung. “Kalau tadi Anda menyinggung soal relawan sebenarnya bukan hanya relawan, buzer juga sudah ke Ganjar semua. Ganjaris itu buzer. Jadi mereka sementara ini masih bisa berharap tidak akan kehilangan kontrak-kontrak ya?” timpal Hersubeno. “Ya tapi mereka bakal kering. Kira-kira begitu WA diantara mereka. Waduh, kering kita, kering-kering. Jadi, ini psikologi kan. Begitu Pak Jokowi kasih sinyal bahwa bukan Ganjar tapi Puan, ya pindah. Investor juga langsung pindah ke Puan. Itu sifat politik kita begitu,” jawab Rocky Gerung. “Kan nggak ada orang yang mau invest pada seseorang yang dianggap sudah diselesaikan. Sudah babak belur. Dibabak-belurkan oleh Ibu Mega di rapat itu lalu akhirnya cuma disuruh sekedar jadi pembaca kesimpulan. Kan itu juga sinyal bagi Ganjar bahwa sudahlah,” lanjutnya. Hersubeno Arief menyimpulkan, “Saya kira itu bukan tidak by design bahwa Ganjar yang harus membacakan rekomendasi. Bahwa itu ketua umum yang berhak (memutuskan).” (mth/sws)

Rocky Gerung: Jurnalis Bukan Humas Istana

BY FNN Senin, 27 Juni 2022 01:56:58 0

Jakarta, FNN – Tampaknya ketegangan yang terjadi terkait isu Pilpres 2024 antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah cair dan mereda. Megawati sudah melupakan soal main di “dua-tiga” kaki yang dilakukan oleh “petugas partainya”. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 21-23 Juni 2022, sebelum membuka acara, Jokowi terlebih dahulu berpidato. Dalam pidatonya, Jokowi memuji-muji Megawati. “Bu Mega, beliau memang hari ini sejak saya ketemu pagi tadi, memang beliau adalah auranya adalah sangat cantik sekali dan sangat kharismatik. Ini benar dari lubuk hati yang paling dalam,” ungkap Jokowi, Selasa, 21 Juni 2022. Mendengar pujian Jokowi, Megawati tampak tersipu-sipu sambil tersenyum menutup mulutnya dengan tangan. “Auranya meskipun sudah berumur 57 tahun, tetapi aura kecantikannya tidak pernah pudar,” kata Jokowi memancing tawa Megawati dan para kader PDIP. Jokowi memelesetkan usia Megawati yang tahun ini genap 75 tahun. Saat itu, para kader PDIP memberikan tepuk tangan. Namun, Presiden Jokowi meminta kader PDIP untuk menepuk tangan lebih kencang. \"Tepuk tangannya kurang,” kata Jokowi. Pujian Presiden Jokowi itu menimpali ucapan Megawati yang terlebih dahulu memuji diri-sendiri. Menurutnya, auranya yang kharismatik itu menurun dari bapaknya, Presiden RI Pertama, Soekarno. “Menurun sama saya. Saya cantik dan kharismatik,” kata Megawati. “Ada yang saling memuji dalam dua hari ini?” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief kepada akademis dan pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (25/6/2022). “Iya. Indonesia senang bahwa puji-pujian itu membuat kita tersenyum setelah kemaren kita cemberut semua karena sebuah peristiwa di ruang kuliah PDIP dan seorang dosen sedang menceramahi mahasiswanya, tapi kemudian sang mahasiswa memuji dosennya. Kira-kira begitu,” kata Rocky Gerung. Dan terjadilah ucap mengucap yang akhirnya membuat dua belah pihak sumringah. Siapakah itu? Ada di semuanya head line. “Iya kemarin yang sempat kita bahas sekilas bahwa Pak Jokowi nggak lama setelah acara di PDIP kemudian Mbak Puan Maharani diajak ke ibukota baru. Di situ ternyata banyak wartawan para pemred yang diajak sama Pak Jokowi. Lalu sehari kemudian setelah penutupan Rakernas Bu Megawati memuji-muji soal Pak Jokowi dan mengklaim bahwa pilihannya tidak salah menjadikan Jokowi sebagai presiden,” tukas Hersubeno. Bagus juga ketegangan di kalangan elit mereda. Tapi dia tidak membuat kita percaya pada demokrasi itu karena akhirnya kita musti temukan semacam rumus yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. “Dan itu artinya demokrasi cuma urusan dua orang, diselesaikan dengan ha ha hi hi saling puji lalu 20 persen dilupain, lalu peristiwa-peristiwa politik pelanggaran HAM kemarin dilupain. Kan bukan itu maksudnya tuh. Harga sawit tinggal seribu perak dilupain itu,” lanjut Rocky Gerung. Jadi ini sebetulnya masalahnya yang kita perlukan. “Kita perlu ngebahas ini lebih jauh dan saya lihat beberapa wartawan yang diajak Jokowi sumringah itu kayak memuji-muji. Dan diwawancara lalu dipuji seolah ia ini bagus, harapan, segala macam. Kan bukan begitu sifat kritis jurnalis,” katanya. Menurut Rocky, jurnalis mengikuti kegiatan presiden untuk memberi berita dan keseimbangan berita, termasuk perspektif kritis terhadap IKN. Seolah jurnalis merasa ya ini sesuatu yang akan membuat Indonesia bahagia. Sementara, opini publik justru menentang IKN. Saya khawatir kalau kalangan jurnalis kehilangan perspektif kritisnya hanya karena diundang oleh Presiden. “Kan kita ingin supaya terlihat bahwa pers itu betul-betul sparing partner dari pemerintah, bukan undangan yang kemudian jadi humasnya Istana,” ujarnya. “Saya lihat bahasa tubuh beberapa tokoh pers itu agak jadi humas istana buat mempromosikan IKN. Bukan. Ibukota baru itu problem yang akan menetap karena soal anggaran dan soal lingkungan. Itu yang musti diulas oleh jurnalis, bukan sekedar suka senyum-senyum di depan kamera agar presiden bahagia. Itu lain soalnya,” tegas Rocky Gerung. (mth/sws)

Pemerintah Jamin Cabai Tersedia Jelang Idul Adha, Walau Harga Tinggi

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 17:26:16 0

Temanggung, FNN - Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto menjamin ketersediaan cabai cukup menjelang Lebaran Haji atau Idul Adha 1443 Hijriah.\"Pada prinsipnya cabai cukup untuk menghadapi Lebaran Haji walaupun memang harganya agak tinggi karena beberapa daerah sentra cabai ada yang mengalami penurunan produksi akibat banyak yang terserang penyakit,\" kata Prihasto Setyanto di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.Ia menyampaikan hal tersebut usai panen cabai di sentra penghasil cabai di Desa Kataan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.Prihasto menyampaikan kalau melihat di Kecamatan Ngadirejo ini ada sekitar 500 hektare tanaman cabai yang saat ini siap panen sehingga bisa memenuhi kebutuhan cabai bukan hanya untuk Provinsi Jawa Tengah saja, tetapi juga sampai Jakarta.\"Sesuai arahan Menteri Pertanian, kami ingin memastikan bahwa kondisi cabai menjelang Idul Adha ini cukup, walaupun harganya agak tinggi karena ada beberapa daerah yang biasa tanam cabai sekarang lagi mulai penanaman akibat situasi anomali cuaca,\" katanya.Berdasar hasil identifikasi Kementan, penurunan sendiri banyak dipengaruhi oleh faktor petani yang banyak mengubah haluan tanaman mereka dari cabai ke pertanian padi, lantaran pada periode bulan Mei-Juni ini curah hujan di banyak wilayah masih cukup tinggi serta banyaknya penyakit yang menyerang tanaman cabai. Ia menyampaikan anomali cuaca sekarang ini harus disikapi dengan memilih varietas tanaman cabai yang sesuai.\"Hal ini menjadi sebuah pembelajaran juga pada semua pihak khususnya petani cabai untuk pandai-pandai memilih varietas kalau curah hujan tinggi seperti sekarang ini harus memilih varietas yang sesuai curah hujan yang ada sehingga tidak terjadi kegagalan panen,\" katanya.Dirjen Hortikultura memastikan tidak ada impor cabai segar, sehingga tidak akan merusak harga pasar cabai di dalam negeri. Hampir 80 persen lebih masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi cabai segar, belum terbiasa konsumsi cabai kering.Fluktuasi harga cabai kadang tinggi, tetapi kadang rendah, menurut dia, hal ini memang harus ada proses pembelajaran ke depan agar petani tidak hanya bisa menanam tetapi juga bisa mengolah cabai menjadi produk-produk turunan lainnya yang bermanfaat,\"Ketersediaan aneka cabai (rawit merah, rawit hijau, merah keriting dan cabai besar) pada bulan Juni hingga Juli 2022 masih surplus untuk memenuhi kebutuhan nasional,\" katanya.Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Temanggung tersebut Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto juga meresmikan Bangsal Pascapanen Hortikultura milik Kelompok Tani Muda Sejahtera di Desa Kataan, Kecamatan Ngadirejo dan pantauan panen dan aktivitas embrio lelang cabai di Desa Pasuruan, Kecamatan Bulu. (mth/Antara)

Panglima TNI Sebut Akan Perkuat Kemitraan Militer Indonesia dan UEA

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 17:22:53 0

Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kemitraan militer antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA), khususnya terkait dengan operasi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP) dan pemeliharaan alutsista.\"Saya sangat serius karena UEA merupakan negara yang memiliki banyak potensi di regional dan di dunia. Sekarang UEA bukan lagi pemain regional, melainkan pemain dunia. Itu sebabnya saya sangat serius dan akan mewujudkan kemitraan ini,\" kata Andika dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Ahad. Salah satu upaya untuk memperkuat kemitraan militer antara Indonesia dan UEA adalah melakukan pertemuan dengan Atase Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA) Kolonel Obaid Ahmed Saif Saeed, sebagaimana yang diunggah di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Ahad pagi. Melalui pertemuan tersebut, Andika membahas mengenai kesepakatan-kesepakatan dan kerja sama antarnegara, khususnya tentang operasi PMPP dan pemeliharaan alutsista. Alutsista merupakan alat utama sistem senjata TNI.Apabila Indonesia dengan UEA tidak bisa melakukan wujud nyata dari kemitraan kedua negara pada tahun 2022, kata dia, agenda kemitraan ini akan menjadi agenda penting pada tahun 2023.\"Karena hubungan G2G (government to government/antarpemerintah) di tingkat Presiden sudah sangat dekat dengan UEA, tanggapannya juga sangat positif dan banyak kemajuan dalam berbagai jenis kemitraan antara pemerintah Indonesia dan UEA. Jadi, saya akan sangat senang untuk menjembatani kemitraan militer, juga menjadikannya kenyataan,” kata Andika.Dalam pertemuan tersebut, Obaid juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk membenahi sejumlah aspek dari kesepakatan sebelum membahasnya lebih lanjut dengan pihak Indonesia.\"Kami baru saja membenahi beberapa aspek dari kesepakatan. Kami berharap ini akan segera selesai,\" ucap Obaid. (mth/Antara)

BI Berpartisipasi Dalam Kerja Sama Renminbi Liquidity Arrangement

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 17:15:35 0

Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) berpartisipasi dalam kerja sama Renminbi Liquidity Arrangement (RMBLA) yang diinisiasi oleh organisasi internasional kerja sama antara bank sentral, Bank for International Settlement (BIS). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan BI dan BIS bersama dengan bank sentral negara lain di kawasan Asia dan Pasifik, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Monetary Authority of Singapura (MAS), Central Bank of Chile, dan People\'s Bank of China (PBC). “Kerja sama RMBLA akan menjadi salah satu penopang likuiditas yang dapat dimanfaatkan ke depan pada saat terjadi volatilitas di pasar keuangan,\" kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi yang di terima di Jakarta, Minggu.Kegiatan itu dilakukan di sela-sela rangkaian sidang tahunan BIS di Basel, Swiss, Sabtu (25/06). Menurut Perry, RMBLA dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan likuiditas kepada bank sentral yang berpartisipasi dari kawasan Asia-Pasifik melalui skema reserve pool. Setiap bank sentral yang berpartisipasi akan memberikan kontribusi minimum sebesar 15 miliar renminbi atau ekuivalen dalam dolar AS dan ditempatkan di BIS. Ia menuturkan kerja sama ini juga semakin memperkuat kerja sama keuangan antara BI dan BIS yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di kawasan. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, General Manager BIS Agustin Carstens, Gubernur Central Bank of Chile Rosanna Costa, Gubernur BNM Tan Sri Nor Shamsiah Mohd. Yunus, Chief Executive HKMA Eddie Yue, Managing Director MAS Ravi Menon, dan Gubernur PBC Yi Gang. (mth/Antara)

Syahganda Nainggolan: Oligarki Mengendalikan Politik Mempertahankan Kemiskinan

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 17:08:24 0

Bandung, FNN - Problem yang dihadapi Indonesia saat ini ada pada demokrasi yang dikendalikan oleh oligarki. Untuk itu, kemiskinan yang dipertahankan oleh oligarki harus segera dihentikan. Begitu tegas Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul \"Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan\" di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu siang (26/6).Dalam acara diskusi ini, Syahganda mereview apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang pidatonya tidak terdengar oleh peserta melalui virtual karena ada kendala teknis. Syahganda mengurai adanya pengkhianatan terhadap demokrasi. Di mana, problem pokok bangsa Indonesia saat ini adalah demokrasi dikendalikan oleh oligarki, baik oligarki kapital maupun oligarki politik.“Dua-duanya mempunyai kejahatan konstitusional. Karena konstitusi kita itu mengatakan setiap orang berhak untuk menjadi presiden. Tapi dengan permainan mereka dibatasi,” ujar Syahganda, Ahad siang (26/6/2022).Selanjutnya problem bangsa Indonesia yang kedua adalah soal kemiskinan yang terus menerus dipertahankan di Indonesia. “Jadi oligarki itu memang dia mengendalikan politik untuk mempertahankan kemiskinan. Jadi tantangan kita yang pertama demokrasi dikhianati, kedua adalah kemiskinan yang dipertahankan,” pungkas Syahganda.Dalam acara ini selain pidato dari LaNyalla, juga ada sambutan dari Ketua KPI, Tito Roesbandi, dan lima narasumber lainnya dalam diskusi, yaitu Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat; Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Joko Juliantono, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Indra Perwira, dan pemerhati kebangsaan Muhammad Rizal Fadillah. (mth)

Pemerintah Dorong Pembangunan Pusat Data Gunakan Komponen Lokal

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 16:59:58 0

Jakarta, FNN - Pemerintah mendorong pembangunan pusat data menggunakan komponen lokal agar bisa menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.\"Pemerintah menekankan betul-betul untuk menaruh komponen Indonesia. Setidaknya dengan adanya komponen Indonesia ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat berkunjung ke pabrik Schneider Electric di Batam Kepulauan Riau, dikutip dari siaran pers, Minggu.Sejalan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk buatan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022.Pemerintah setiap tahun mengalokasikan Rp1.400 triliun untuk belanja sektor dalam negeri, dengan rincian Rp1.000 triliun belanja oleh pemerintah dan Rp400 triliun oleh Badan Usaha Milik Negara.Menurut Menteri Johnny, alokasi anggaran belanja dalam negeri akan menjadi besar jika ditambah dengan aktivitas yang didukung oleh sektor privat.Dalam kunjungan itu, Menkominfo Johnny juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam mendukung pemanfaatan 5G. Kominfo melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika sedang melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi untuk mendukung penggunaan teknologi yang lebih maju.Saat ini jaringan tulang punggung teknologi yang digunakan di Indonesia adalah 4G, pada saat yang sama jaringan 5G juga mulai diperkenalkan.Teknologi 5G, menurut Johnny, bisa digunakan pada kota cerdas (smart city), desa cerdas (smart village), bandara cerdas (smart airport) dan pelabuhan cerdas (smart harbor) bersama penggunaan Internet of Things.Indonesia juga membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan sensor cerdas (smart sensor) untuk menjaga keselamatan pegawai.Pada sektor yang lain, Menteri Johnny mendorong perusahaan privat mengembangkan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi seperti virtual reality, augmented reality dan metaverse. (mth/Antara)

BKPM: Foxconn Minat Investasi Pengembangan "Smart City" IKN Nusantara

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 16:48:09 0

Jakarta, FNN - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn) berminat untuk investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara, khususnya pengembangan smart city di ibu kota baru.Foxconn mengungkapkan minatnya pada pengembangan smart city melalui infrastruktur bus listrik (e-bus) dan jaringan IoT (Internet of Things).Hal itu disampaikan Bahlil usai mendampingi Chairman Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn) Young Liu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Sabtu (25/6) pagi.\"Harapannya bisa betul-betul terjadi dan berjalan dengan baik. Mereka juga berkeinginan masuk investasi di IKN. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan IKN tidak ada investasi. Banyak yang masuk,\" kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut membahas tindak lanjut Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya terkait dengan rencana investasi Foxconn, Gogoro, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk di Indonesia.Ada pun nilai rencana investasi tersebut sebesar 8 miliar dolar AS dan perkiraan penyerapan tenaga kerja lebih dari 10.000 orang.Dalam hasil pertemuan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi rencana investasi Foxconn yang akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta nasional dengan melibatkan pengusaha lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Kementerian Investasi/BKPM telah diperintahkan untuk melakukan pengawalan rencana investasi Foxconn sampai dengan terealisasi.\"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera mengawal sampai pada tahap eksekusi. Presiden berharap ini segera terealisasi dan satu konsep yang paling disenangi presiden ini adalah kolaborasi BUMN, PMA (penanaman modal asing) dan swasta nasional yg melibatkan pengusaha lokal dan UMKM,\" ungkap Bahlil. Bahlil mendorong agar rencana investasi Foxconn ini berlokasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah dengan berbagai insentif yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia. KIT Batang menjadi salah satu lokasi yang menjadi bagian dari pembangunan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia, di mana saat ini telah masuk investasi dari Hyundai dan LG asal Korea Selatan.Chairman Foxconn Young Liu menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Joko Widodo dan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang akan sepenuhnya memfasilitasi investasi Foxconn. Foxconn menawarkan model bisnis baru yaitu BOL (Build, Operate, Localize) untuk investasinya di Indonesia.\"Adanya model bisnis baru BOL ini akan memungkinkan Foxconn dan perusahaan Taiwan lainnya untuk dapat bermitra lebih baik lagi dengan perusahaan Indonesia dalam membangun industri di sini,\" ujarnya.Chairman Young menyatakan keyakinannya bahwa kerja sama antara Foxconn dengan pemerintah Indonesia ini dapat mencapai kesuksesan besar.Foxconn, Gogoro, IBC, dan Indika berencana untuk berinvestasi di industri kendaraan listrik, yaitu kendaraan listrik roda empat, roda dua, dan bus listrik; industri baterai kendaraan listrik; dan industri pendukung: energy storage system, stasiun penukaran baterai, industri daur ulang baterai, Research & Development (R&D) dan pelatihan.Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM, Foxconn, Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy telah diteken pada tanggal 21 Januari 2022.Kerja sama yang disepakati meliputi pengembangan ekosistem energi baru berkelanjutan melalui investasi pada baterai listrik, kendaraan listrik dan berbagai industri pendukungnya melalui skema kerja sama BOL tersebut di Indonesia. (mth/Antara)

Jokowi Bawa Misi Hentikan Perang dan Bangun Perdamaian Ukraina-Rusia

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 16:43:42 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo membawa misi membangun dialog, menghentikan perang, dan membangun perdamaian dalam rencana kunjungan ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pemimpin kedua negara tersebut pada akhir Juni 2022.Presiden dijadwalkan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina, dan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia, setelah menghadiri KTT G7 di Jerman 26-28 Juni 2022. Pertemuan Jokowi dengan Zelensky dan Putin diperkirakan dilakukan antara tanggal 29 dan 30 Juni 2022.\"Setelah dari Jerman saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky, misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian,\" kata Kepala Negara dalam keterangannya soal rencana kunjungan ke empat negara yakni Jerman, Ukraina, Rusia dan Uni Emirat Arab yang dimulai sejak Minggu (26/6).Presiden Jokowi menyampaikan pertemuan dengan Presiden Zelensky juga dilakukan guna mendorong terbangunnya perdamaian antara Ukraina dan Rusia, sebab perang harus dihentikan, dan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali.Setelah bertemu Zelensky di Kiev, Jokowi akan bertolak ke Moskow, Rusia, menemui Vladimir Putin.Presiden akan membawa misi serupa dalam pertemuannya dengan Putin, baik membuka ruang dialog perdamaian, mendorong dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin, hingga menghentikan perang.Presiden Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Kiev dan Moskow sejak konflik kedua negara terjadi.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangannya beberapa waktu lalu menyampaikan langkah Presiden Jokowi menemui Zelensky dan Putin untuk menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan, serta memberikan kontribusi mengenai krisis pangan akibat perang.Menlu Retno menegaskan meskipun situasi sulit dan kompleks, namun Presiden Jokowi memilih berkontribusi untuk mengatasi perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, dan tidak memilih untuk diam. (mth/Antara)

Presiden Bertolak ke 4 Negara Hadiri KTT G7 Hingga Upayakan Perdamaian

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 15:59:19 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo bertolak mengunjungi empat negara, yakni Jerman, Ukraina, Rusia hingga Uni Emirat Arab (UEA), dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu.Dalam keterangannya sebelum keberangkatan, yang disaksikan secara daring dari Jakarta, Minggu, dia menyampaikan bahwa kunjungan ke Jerman dalam rangka menghadiri KTT G7 yang diselenggarakan pada 26-28 Juni 2022.Posisi Indonesia dalam G7 adalah sebagai negara mitra sekaligus diundang sebagai negara ketua G20.Setelah itu, dia akan menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Kiev, Ukraina, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow, Rusia, untuk mengajak keduanya membuka ruang dialog perdamaian atas perang yang terjadi antara kedua negara.Kemudian setelah itu Jokowi akan berkunjung ke Uni Emirat Arab guna melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab.\"Kunjungan ini bukan hanya penting bagi Indonesia tetapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan,\" kata dia. (mth/Antara)

Aba-Aba Oligarki

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 15:46:25 0

Pasca deklarasi PKS Is Not for Sale to Oligarch, PDIP membuat statemen: tidak akan berkoalisi dengan PKS. Salah seorang sahabat berkomentar, seharusnya PKS yang memutuskan untuk tidak berkoalisi dengan PDIP. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta AZYUMARDI Azra berpendapat bahwa secara objektif Calon Presiden Republik Indonesia (Capres) dalam perhelatan Pemilu 2024 yang terkuat adalah Anies Baswedan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta. Meminjam ungkapan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebaik apa pun seseorang, pasti tetap ada pihak yang tak menyukainya. Dengan kalimat lain, tentu saja ada pihak yang tidak sependapat dan/atau tidak suka dengan opini Azyumardi Azra tersebut. Berkenaan dengan bursa Capres-Cawapres 2024 jauh hari sebelumnya, Rocky Gerung, pengamat politik berpendapat bahwa bilamana Anies berpasangan dengan Puan Maharani, dia akan dikerjai Oligarki. Opini Rocky tersebut bertolak dari momentum Perlombaan Formula E di mana Puan Maharani dengan senang hati selfi bersama Anies tanpa menghiraukan Jokowi yang berada di sampingnya. Menyusul prediksi 4 koalisi partai pengusung empat pasang Cawapres yang dikeluarkan oleh Cakra Nusantara, muncul daftar pilihan favorit dari Capres-Cawapres versi media sosial bulan Juni beserta prediksi parpol pengusungnya. Pertama, Ridwan Kamil-Erick Thohir dengan pengusung Golkar-PPP-PAN. Kedua, Puan Maharani-Ganjar Pranowo dengan pengusung tunggal partai PDI Perjuangan. Ketiga, Anies Baswedan-Agus Harimurti dengan pengusung Nasdem dan Partai Demokrat. Keempat, Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar dengan pengusung Gerindra dan PKB. Membaca polarisasi parpol-parpol pengusung dan Capres-Cawapres yang diusung itu, tampaknya PKS konsisten dengan keputusannya. Rapimnas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merekomendasikan sejumlah nama Capres kepada Majelis Syura PKS, salah satunya Anies Baswedan. Dengan demikian PKS tak mungkin berkoalisi mendukung pasangan Capres-Cawapres Puan-Ganjar atau Prabowo Subianto-Muhaimin. Alternatifnya empat koalisi mengerucut menjadi tiga, yakni PKS, Gerindra, dan PKB bergabung jadi satu dengan Nasdem dan Demokrat mengusung Anies-Agus Harimurti. Pasca deklarasi PKS Is Not for Sale to Oligarch, PDIP membuat statemen: tidak akan berkoalisi dengan PKS. Salah seorang sahabat berkomentar, seharusnya PKS yang memutuskan untuk tidak berkoalisi dengan PDIP. Memperhatikan perkembangan bursa pencapresan terkini naga-naganya Aba-Aba Oligarki kepada PDIP adalah Asal Bukan Anies... Asal Bukan Anies! (*)

Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 11:42:22 0

Kita harus kembali kepada Pancasila. Kita harus kembali kepada sistem Demokrasi yang sesuai dengan watak dasar dan DNA Asli bangsa Indonesia, yang telah dirumuskan dan disusun oleh para pendiri bangsa kita. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pidato Kebangsaan Ketua DPD RI Diskusi Publik Komite Peduli Indonesia Koalisi Rakyat Untuk Poros Perubahan Bandung, 26 Juni 2022) SAYA sampaikan terima kasih kepada Komite Peduli Indonesia (KPI), yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam acara Diskusi Publik Kebangsaan yang diselenggarakan hari ini. Tema yang diangkat cukup menarik. “Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan”. Ini kalau dalam kalimat yang lebih singkat, padat dan jelas adalah; “Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!” Demokrasi harus menjadi alat rakyat. Alat rakyat untuk mencapai tujuan rakyat. Karenanya tidak boleh terjadi, rakyat justru menjadi alat demokrasi. Karena pemilik negara ini adalah rakyat. Sehingga sudah semestinya kalau kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi hari ini kita menyaksikan kesibukan ketua umum Partai Politik melakukan rapat-rapat terbatas. Pertemuan-pertemuan tertutup. Untuk membangun koalisi. Untuk menyiapkan pergantian pemimpin nasional. Dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini hanya menjadi penonton. Mengapa ini semua bisa terjadi? Karena memang kita sebagai bangsa telah memberikan kewenangan penuh kepada partai politik untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Sejak kapan itu terjadi? Sejak kita melakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. Karena sejak saat itulah, kita sudah meninggalkan sistem Demokrasi Permusyawaratan. Dimana kedaulatan rakyat ada di Lembaga tertinggi. Yang posisinya equal dengan DPR sebagai representasi Partai Politik. Karena di situ ada Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sistem Demokrasi yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa yang super majemuk ini. Dimana demokrasi dilakukan dengan pendekatan konsensus. Bukan dengan pendekatan mayoritas. Saya tidak mengatakan bahwa perilaku politik yang terjadi di era Orde Baru adalah baik. Tetapi sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa ini, adalah sistem yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita memang wajib untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 naskah Asli. Termasuk pembatasan masa jabatan presiden. Dan penyempurnaan itu harus dilakukan melalui Adendum. Bukan mengganti sistem secara total. Di sinilah inti dari problem fundamental bangsa ini. Karena dari penelitian akademik yang dilakukan oleh Profesor Kaelan dari UGM, Konstitusi hasil amandemen 20 tahun yang lalu itu, sudah bukan lagi konstitusi yang lahir dari semangat Proklamasi. Bahkan disebut oleh Profesor Kaelan bahwa Negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 itu sudah tidak ada. Akibatnya Pancasila sekarang seperti Zombie. Walking dead. Atau istilah lainnya; Pancasila Not Found. Dan negara ini akhirnya dibajak oleh bertemunya Oligarki Ekonomi dengan Oligarki Politik. Itulah mengapa saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa untuk membenahi Indonesia yang karut marut dan salah arah ini, harus diawali dengan membenahi hukum, atau membenahi ekonomi, atau membenahi birokrasi dan lainnya, yang bersifat sektoral dan parsial. Bagi saya, untuk memperbaiki Indonesia, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya. Artinya, mengembalikan demokrasi, yang selama ini digenggam kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur. Sebagaimana dulu di jaman kemerdekaan. Karena kita merdeka oleh kaum intelektual. Kaum yang beretika, kaum yang bermoral dan berbudi pekerti luhur. Yaitu para pendiri bangsa kita. Bukan partai politik. Karena berdirinya partai politik sebagai bagian dari tata negara adalah setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 3 November 1945. Maklumat itu pun diberi restriksi yang sangat jelas dan tegas. Bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan rakyat. Sehingga maknanya jelas. Partai politik memiliki kewajiban untuk ikut memperjuangkan visi dan misi dari lahirnya negara ini. Dimana visinya jelas tercantum di Alinea kedua Pembukaan Konstitusi, yaitu untuk menjadi negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat dan Mamur. Sedangkan misi negara juga jelas tertulis di Alinea keempat Pembukaan Konstitusi kita, yaitu untuk melindungi segenap bangsa. Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saya meyakini, masih banyak kader partai politik yang memiliki idealisme. Yang sangat idiologis dengan platform perjuangan partainya. Tetapi dengan mekanisme pemilihan anggota DPR yang memberikan peluang kepada peraih suara terbanyak, maka mereka seringkali tersingkir dalam pemilu karena keterbatasannya. Saya juga meyakini masih ada anggota DPR RI yang masih memiliki idealisme. Yang sangat idiologis dengan platform perjuangan partainya. Tetapi dengan mekanisme satu suara fraksi dan aturan recall serta ancaman PAW, tentu melemahkan perjuangan tersebut. Sehingga harapan para pendiri bangsa agar tumbuh generasi yang lebih sempurna tidak terwujud. Karena hari ini yang tumbuh subur adalah Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan agar negara tunduk dalam kendali mereka. Dan bangsa ini sudah tidak mengerti lagi kedalaman makna dari kata ‘Republik’ yang dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai bentuk dari negara ini. Padahal dalam kata Republik tersimpul makna filosofis yang sangat dalam, yakni Res-Publica, yang artinya Kemaslahatan Bersama dalam arti seluas-luasnya. Itulah mengapa kesadaran kebangsaan ini harus kita resonansikan kepada seluruh elemen bangsa ini. Bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali. Karena rakyat adalah pemilik sah negara ini. Silakan partai politik sibuk menyusun Koalisi, tetapi dari sini harus kita awali; Rakyat Juga Menyusun Koalisi. Yaitu; Koalisi Rakyat Bersatu untuk Perubahan Indonesia yang lebih baik. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin sampaikan, bahwa saya sebagai Ketua DPD RI yang mewakili daerah, saya sudah berkeliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota. Saya bertemu langsung dengan stakeholder yang ada di daerah. Mulai dari pejabat pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat. Baik itu akademisi, agamawan, pegiat sosial dan kerajaan nusantara. Saya menemukan satu persoalan yang hampir sama di semua daerah. Yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural yang sulit untuk dientaskan. Inilah yang menurut saya persoalan fundamental bangsa ini. Karena tidak pernah bisa diselesaikan dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Tidak pernah bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial dan sektoral. Karena penyebabnya ada di hulu. Bukan di hilir. Yaitu negara ini yang semakin menjadi negara yang sekuler, liberal dan kapitalistik. Karena itu saya harus memutuskan untuk bertindak dan berpijak sebagai Negarawan. Sehingga saya tidak melihat persoalan ini dalam perspektif sektoral. Sehingga bagi saya, persoalan konstitusi ini tidak boleh hanya direduksi terbatas kepada penguatan peran kelembagaan DPD RI saja. Tetapi harus lebih fundamental dari itu. Saya bisa saja egois, dan hanya mendorong penguatan DPD RI melalui gagasan Amandemen berikutnya. Tetapi sebagai negarawan, saya harus adil sejak dalam pikiran. Harus jernih sejak dari hati. Dan harus memadukan Akal, Pikir dan Dzikir. Karena persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Persoalan ini menyangkut kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah negara ini. Dan persoalan inilah yang menimbulkan ketidakdilan dan kemiskinan struktural. Sehingga menyebabkan negara ini tidak bisa mewujudkan hakikat dari cita-citanya, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sehingga tidak ada pilihan bagi saya, untuk terus mendorong kesadaran seluruh elemen bangsa, bahwa kita harus kembali ke Pancasila. Kita harus kembalikan Konstitusi Negara ini kepada nilai-nilai Pancasila yang tertulis di dalam Naskah Pembukaan Konstitusi kita. Kita harus kembali kepada Pancasila. Kita harus kembali kepada sistem Demokrasi yang sesuai dengan watak dasar dan DNA Asli bangsa Indonesia, yang telah dirumuskan dan disusun oleh para pendiri bangsa kita. Dengan ciri utama adalah; semua elemen bangsa ini, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Semoga ikhtiar kita untuk melakukan perubahan demi Indonesia yang lebih baik mendapat ridlo dari Allah SWT. Sehingga ketidakadilan yang telah melampaui batas ini dapat kita akhiri dengan satu keyakinan, yaitu; Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan! (*)

Bung Karno Ajarkan Putrinya dengan Segala Suku, Megawati Melarang Anaknya dengan Tukang Bakso!

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 10:40:18 0

Jakarta, FNN – Ada pemandangan menarik di area depan kantin di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022). Terparkir dua gerobak Bakso Malang. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri berjalan pelan menuju salah satunya. Ia mendekat ke gerobak, lalu memesan semangkok Bakso Malang. Setelah itu, Megawati duduk santai di sebuah kursi yang berada di depan penjual bakso. Tampak Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Wiryanti Sukamdani terlebih dulu ada di sana. Ada beberapa politikus PDIP seperti Yasonna Laoly terlihat duduk di sebelah Megawati yang menunggu semangkok bakso tiba. Begitupun Bendahara Umum PDIP Olly Dodokambey. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Muhammad Prananda Prabowo duduk di sebelah kanan Yasonna. Mas Nanan, sapaan Prananda, terdengar meminta awak media yang meliput kegiatan Megawati mau menyantap bakso, bisa sejenak melepaskan kerja. “Ayo bisa sembari. Nanti dilanjut lagi,” kata Mas Nanan mengajak awak media juga memesan bakso. Beberapa menit berselang, semangkuk bakso berikut kerupuk bakwan tiba untuk Megawati. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang berada di dekat Megawati sedang duduk kemudian menyebut aktivitas menyantap bakso sebenarnya bukan hal asing. “Ini keseharian kami, setelah kami rapat,” ucap Hasto. Adakah kehadiran tukang bakso itu terkait dengan pernyataan Megawati saat pidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Senin (21/6/2022) yang dikritisi netizen karena dianggap melecehkan profesi tukang bakso? Dalam pidato di Rakernas PDIP, Megawati bercerita tentang pesannya kepada Puan saat mencari pasangan. Dalam video yang beredar di media sosial itu, Megawati menyatakan, dia mewanti-wanti agar tiga anaknya tidak membawa menantu yang kayak tukang bakso. “Jadi ketika saya mau punya mantu nih, saya sudah bilang sama anak saya tiga (orang), awas loh kalau nyarinya yang kayak tukang bakso,” ungkapnya yang disambut tertawa oleh para kader PDIP yang datang. Bahkan, Presiden Jokowi dan Puan Maharani, juga ikut tertawa menanggapi candaan ibunya. Pernyataan Megawati itu kemudian mengundang berbagai reaksi publik. Banyak warganet yang juga menyayangkan pernyataan perempuan 75 tahun itu karena dianggap mendiskreditkan sebuah profesi. “Ini balik lagi pada soal tadi bahwa politik Indonesia artinya diasuh berdasarkan hubungan Bapak Ibu doang,” komentar akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung. “Itu bahayanya. Kan ini negara, ini ada institusi itu. Bukan karena dua kader yang ada di dalam satu partai bergembira lalu kita ikut bergembira. Ada juga yang nggak bergembira hari ini, yang masih merenung, yaitu tukang bakso,” ujar Rocky Gerung saat dialog dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (25/6/2022). “Kan tukang baksonya sudah langsung diundang dan Bu Megawati dan Mbak Puan juga sudah langsung menikmati bakso itu,” tukas Hersubeno Arief. “Ya, tapi itu undangan setelah kerusakan terjadi karena dari awal kita sudah bisa baca psikologi Ibu Mega yang bandingkan, misalnya dengan dulu Bung Karno bilang, ini saya punya Putri, Ibu Mega yang saya ingin dia menikah dengan segala macam suku bangsa,” ungkap Rocky Gerung. Menurutnya, itulah sebetulnya yang musti kita ingat perbandingan dengan ayahnya, Bung Karno. Jadi tidak ada satu sinyal pun dari Bung Karno yang memungkinkan kita membuat interpretasi kurang berwawasan kebangsaan. Bung Karno selalu final di dalam soal urusan kebangsaan dan urusan wong cilik. “Ibu Mega kemarin terpeleset lidah. Dan, karena itulah langsung dibetulkan oleh timnya keplesetan lidah itu dengan mengundang tukang bakso supaya ada lidah yang tiba di bola bakso dengan makan bakso bersama,” lanjutnya. Hersubeno mengungkap, pernah terjadi juga waktu masalah rebus-rebusan dulu itu, soal Megawati yang mempersoalkan emak-emak kenapa meributkan harga-harga minyak, kemudian dibikin acara rebus-rebusan di PDIP. Rocky menjelaskan, kalau analis menganggap ada pola yang sudah final pada Megawati, yaitu kurang paham tentang empati pada rakyat kecil. Bahwa Mega adalah pemimpin wong cilik itu simbol perlawanan yang dari zaman Orde Baru kita justru jagokan Megawati. Tetapi, setelah itu Megawati jadi elitis dan ketika mengkritisinya kurang tepat sebetulnya dalam menyapa wong cilik. “Kan tukang bakso tetap merasa bahwa kok didiskriminasikan, lalu diundang. Itu namanya dikasih gula-gula setelah dapat kopi pahit,” kata Rocky Gerung. “Jadi kita tetap musti waspadai karena ini bangsa yang sangat peka dengan soal-soal kesenjangan ekonomi dan rasialisme. Saya mau terangkan itu bukan untuk membongkar ulang peristiwa itu tapi untuk mengingatkan bahwa Bung Karno mengajarkan kebangsaan, kesamarataan,” tegas Rocky. “Nggak ada sinyal sedikit pun di situ tentang rasialism atau pelecehan profesi. Kita di FNN membahas ini karena masih viral dan banyak orang kadang lupa konteksnya, maka kita kasih konteks akademis. Bahkan sudah ada istilah bahwa Ibu Mega kok pakai istilah rekayasa genetik,” lanjut Rocky. “Mungkin Ibu Mega kurang mengerti masalah itu dan harusnya dikoreksi oleh kalangan itu. Kan istilah rekayasa genetika itu istilah fasis. Istilahnya Adolf Hitler. Eaugenic, mengagung-agungkan satu gen. Eau artinya yang bagus; genic artinya gen,” tambahnya. “Nggak ada gen yang bagus pada diri manusia, karena itu enggak perlu ada rekayasa genetika. Itu soalnya. Jadi, humanity first, itu yang hendak kita beritahu pada Ibu Mega,” ungkap Rocky. Jadi kita memberitahu sesuatu yang secara faktual di dalam sejarah dunia itu buruk, istilah rekayasa genetika. Semoga Megawati mengerti sebagai seorang Profesor bahwa soal-soal sejarah itu penting untuk kita koreksi, lepas dari soal retorika yang akan dibela oleh PDIP. “Tapi saya sebagai akademisi yang pernah mengajar bertahun-tahun soal sosiologi dan genetik itu harus terangkan itu,” tegasnya. Menurut Hersubeno, kemarin juga sempat dipersoalkan aktivis HAM Natalis Pigai, ada Wamen dari Papua yang kader PDIP, Megawati menganalogikan seperti kopi dan susu, itu ternyata menjadi persoalan juga buat teman-teman di Papua. “Jadi saya kira memang poinnya adalah kita lihat bahwa bagaimanapun Ibu Mega adalah tokoh bangsa ini dan beliau jadi panutan. Jadi, next memang kelihatannya beberapa hal yang disampaikan mesti lebih hati-hati supaya tidak disalahpahami. Mungkin maksudnya memang bercanda,” tegasnya. (mth/sws)

Menuju “Poros Perubahan Nasional”

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 09:10:23 0

Selamat dan sukses pada dialog kebangsaan kedua di Bandung. Negara harus kembali ke UUD ‘45 Asli. Atas dasar itulah dialog Nasional merasa perlu untuk membentuk “Poros Perubahan Nasional”. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA tanggal 26 Juni 2022 para tokoh Nasional akan melanjutkan dialog ke-2 di Bandung, untuk konsolidasi menyatukan tekad berjuang mengembalikan negara ini yang telah menyimpang dari tujuan kiblat bangsa. Pada dialog kebangsaan pertama yang dihadiri oleh beberapa tokoh Nasional bertepatan dengan Peringatan Lahirnya Mega Bintang ke-25 di Kota Solo telah sepakat untuk berjuang melalui wadah bernama Poros Perubahan Nasional. Gagasan munculnya Poros Perubahan Nasional dari dialog Nasional di Solo tersebut karena keprihatinan atas telah terjadinya ketidakadilan yang meluas yang dirasakan oleh masyarakat dan kemiskinan struktural yang diabaikan oleh penguasa negara. Negara telah berubah menjadi seluler, liberal, dan kapitalis. Kedaulatan rakyat terkikis telah hilang, bahkan negara telah lepas kendali dari Pancasila sebagai gronslag negara dan UUD 1945 diganti dengan UUD 2022. Amandemen UUD ‘45 menjadi UUD 2022 telah mengakibatkan negara berjalan tanpa arah, menimbulkan banyak masalah, negara menyimpang dari tujuan negara. Rezim saat ini seperti tidak menyadari bahayanya ketika negara telah mengganti UUD ‘45 dan melepaskan diri dari nilai nilai dasar Pancasila. Keadaan negara makin terpuruk, dan bahkan menuju pada kerusakan hingga  kehancurannya adalah akibat negara telah dikendalikan oleh Oligarki sangat kuat mencengkeram, mengarahkan, dan mengendalikan tata kelola negara dan bayang bayang kekuatan China yang riil berpotensi menjadi penjajah gaya baru. Dalam kendali Oligargi, negara menyimpang jauh dari tujuan negara, yaitu:  \"untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Selamat dan sukses pada dialog kebangsaan kedua di Bandung. Negara harus kembali ke UUD ‘45 Asli. Atas dasar itulah dialog Nasional merasa perlu untuk membentuk “Poros Perubahan Nasional”. Silakan partai politik sibuk menyusun Koalisi, tetapi rakyat juga berhak untuk menyusun Koalisi: Koalisi Rakyat Bersatu untuk Poros Perubahan Nasional menuju Indonesia Kembali UUD ‘45 Asli, musnahkan Oligarki, dan selamatkan Indonesia dari kehancurannya. Untuk memusnahkan Oligarki dan menyelamatkan Indonesia dari kehancuran yang sudah di depan mata adalah kita harus segera memberlakukan kembali UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Karena, amandeman UUD ’45 itulah penyebab tatanan kehidupan berbangsa dan negara menjadi rusak. Berbagai produk perundangan hasil amandemen UUD ’45, seperti UU Minerba dan UU Omnibus Law, merugikan rakyat. Implementasi Pasal 33 UUD 1945, tidak ada sama sekali. Padahal, UUD 1945 menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4). Ambillah contoh implementasi pada pasal 33 ayat 2 dan di atas. Siapa yang  menguasai ribuan hingga jutaan hektar lahan di Sumatera, Kalimatan, dan wilayah provinsi lainnya dengan konsesi lahan adalah Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik. Rasanya saya tidak perlu menyebut siapa saja mereka ini. Silakan googling sendiri. Di sana banyak data dan informasi mengenai penguasaan lahan oleh segelintir orang dan kelompok oligarki. Mungkikah Presiden Joko Widodo berani mengeluarkan Dekrit Kembali ke UUD 1945 Asli? Rasanya tidak akan berani. Karena, salah satu penopang “investasi politik” yang menjadikan Jokowi presiden adalah oligarki. Untuk mewujudkan kembalinya UUD 1945, maka kehadiran Poros Perubahan Nasional diharapkan menjadi penggerak perubahan situasi politik Indonesia lebih baik. (*)

Memecah Mitos Mahfud

BY FNN Ahad, 26 Juni 2022 08:12:35 0

Jika orang-orang yang waras enggan atau masa bodoh atas penyimpangan-penyimpangan yang berlangsung di sekitarnya, maka Allah SWT akan membiarkan mereka, dan doa-doa mereka tidak diijabah-Nya. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta SALAH satu stasiun televisi nasional menayangkan program dialog dalam kemasan “Mitos atau Realitas”. Misalnya, laki-laki berumur lebih panjang daripada perempuan, itu mitos; ngopi bisa mempererat persahabatan, itu realitas. Mahfud MD pernah menulis di twitter, “Saat biaya politik semakin mahal, elit juga semakin jelek, karena sistem yang dibangun mendorong ke arah korupsi. Malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa menjadi iblis juga.” Dalam sebuah meme lengkap dengan foto wajah Mahfud MD tertera narasi demikian, “Malaikat sekalipun akan berubah menjadi iblis bila berani masuk ke dalam sistemnya Indonesia saat ini.” (Mahfud MD/Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2013). Pada tanggal 9 November 2017 Mahfud MD menulis lagi, “Setiap kasus bisa dicari pasal benar atau salahnya menurut hukum. Tinggal siapa yang lihai mencari atau membeli. Intelek tukang bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya.” Beredar juga tulisan Mahfud MD, “Saya nantang siapa saja, dimana saja, di dalam forum terbuka. Yang bisa menunjukkan kepada saya, tentang adanya khalifah atau khilafah sebagai sistem pemerintahan di dalam Al-Quran dan Hadis,” kata Mahfud MD usai jadi pembicara seminar di IAIN Salatiga, Kamis (7/12/2017). Bahwa Pak Menteri pernah mengajukan pernyataan tantangan untuk berdiskusi tentang Khilafah, karena itu pernyataan ini penting untuk ditindaklanjuti dalam kerangka berdakwah, menjelaskan esensi khilafah dari hukum hingga urgensinya. Adapun untuk waktunya, kami persilakan Pak Menteri untuk dapat mengagendakannya. Kami berusaha menyesuaikan waktunya. Untuk konfirmasi 081290774763 a/n Ahmad Khozinudin, Jakarta (19/4/2022). “Saya tak ada waktu melayani dialog yang hanya sensasi,” kata Mahfud MD (democrazy.id). Apakah ini bentuk kebohongan Pak Mahfud? Demikian kata Ahmad Khozinudin. Prof. Daniel Mohammad Rosyid menulis, “Saya ingat almarhum ayah kami alumni FH UGM 1961 melarang kami kuliah di FH. Beliau bilang, itu FH Bengkong, “dadio dokter opo tentara”. Ini karena praktek hukum di Indonesia makin memuakkan. Lalu ayah berhenti jadi pengacara, pindah jadi pedagang.” Penulis lain menyebutkan bahwa di USA memang penegakan hukum (rule of law) sangat “stricht” sekali. Keputusan pengadilan (hukum) tidak ditentukan oleh hakim, tetapi oleh “juries” ... hakim cuma sabagai moderator, bukan  pengambil keputusan atas nama Tuhan seperti di Indonesia. Sistem Hukum di Indonesia memang warisan kolonial Belanda yang menempatkan hakim sebagai “wakil” Tuhan ... eh, pemerintah/penguasa. Penulis yang lain punya kawan/senior yang baik, alm Trimoelja D. Soerjadi SH, pengacara/pembela Kasus Marsinah. Pernah menasehati agar jangan sekali-kali coba berurusan dengan hukum (pengadilan) di negeri ini. “Waktu almarhum bicara begitu saya masih belum paham maksudnya, sampai suatu saat almarhum minta serta mengajak saya masuk menjadi anggota ad hoc Dewan Kehormatan Peradi (Jatim), dan di situlah saya betul-betul paham bagaimana sulitnya menegakkan kebenaran dan mencari keadilan di negeri ini.” Pledoi alm Trimoelja untuk kasus Marsinah diberi judul “The Republic of Fear”. Pembelaan yang betul-betul bikin ramai saat itu, karena harus melawan rezim Soeharto yang sangat represif, keras-menindas, waktu itu. Keberanian membela kebenaran yang berisiko hancurnya mobil almarhum yang parkir di depan rumah, ditabrak lari, dan bentuk-bentuk teror lainnya. Alhasil, terdakwa (palsu) disangkakan sebagai pembunuh Marsinah dibebaskan oleh Hakim, dan DanRem di mana kasus Marsinah terjadi dicopot dan dipindahkan. Berkenaan dengan tragedi berdarah di muka bumi kita ingat komentar Ali Syari\'ati, pemikir revolusi Iran yang ikut menjungkalkan Syahreza Pahlevi, bahwa Kabil adalah inspirator penumpahan darah di bumi. Siapa saja yang melakukan pembunuhan dapat disebut sebagai ahli waris darah dingin Kabil. Al-Quran mentahbiskan bahwa siapa saja yang membunuh jiwa tanpa kesalahan bagaikan membunuh semua insan, dan begitu sebaliknya. Motif orang melakukan kejahatan itu bermacam-macam, akan tetapi jika dilacak bisa ditemukan akarnya pada watak dan karakter negatif manusia, yakni iri, dengki, dan dorongan nafsu hewani. Al-Quran menarasikan kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Ketamakan manusia juga digambarkan dalam kisah dua orang yang beperkara yang mengadu kepada Nabi Daud AS. Dalam kehidupan sosial-politik, Ratu Saba\' di masa Nabi sekaligus Raja Sulaiman, putra Raja-Nabi Daud, menarasikan bahwa para raja bila memasuki suatu wilayah cenderung destruktif, merusak stabilitas dengan menistakan kalangan yang terhormat. Tidak jauh berbeda, para pemuda pada masa penguasa tertentu terpaksa menyelamatkan akidahnya dengan mengasingkan diri dalam sebuah gua. Dalam sepenggal kisah Nabi Musa menuntut ilmu, ternyata ia tidak sanggup menahan diri, bersabar untuk tidak berkomentar atas apa saja yang dilakukan oleh guru spiritualnya, yakni merusak kapal yang ditumpanginya. Tuhan memperingatkan tentang azab yang diturunkan, yakni tidak hanya menimpa para pelaku kejahatan. Karakter orang-orang beriman bertolak belakang dengan karakter orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengajak berbuat jahat, dan mencegah berbuat baik. Akhir drama di panggung dunia adalah mahkamah Illahi pada hari akhir nanti yang menampakkan kontras kondisi orang-orang yang tidak beriman dengan mereka yang bertakwa kepada Tuhan. Rasulullah SAW jauh hari sebelumnya telah mengingatkan perlunya peduli dalam kehidupan bersama. Jika orang-orang yang waras enggan atau masa bodoh atas penyimpangan-penyimpangan yang berlangsung di sekitarnya, maka Allah SWT akan membiarkan mereka, dan doa-doa mereka tidak diijabah-Nya. Dalam kondisi bagaimanapun orang-orang beriman tidak boleh putus asa dan menyerah pada situasi dan kondisi yang membelenggunya. Salah seorang penulis merumuskan 15 falsafah hidup KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai berikut. 1. “Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran.” 2. “Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak tanya apa agamamu.” 3. “Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya.” 4. “Agama mengajarkan pesan-pesan damai. Tapi ekstremis memutarbalikannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah.” 5. “Perbedaan itu fitrah. Dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal.” 6. “Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya.” 7. “Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan.” 8. “Jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukan Allah, tapi Agama. Jika kamu menjauhi orang yang melanggar moral, berarti yang kamu pertuhankan bukan Allah, tapi moral. Pertuhankanlah Allah, bukan yang lainnya. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, maka kamu harus menerima semua makhluk. Karena begitulah Allah.” 9. “Sebenar apa pun tingkahmu, sebaik apa pun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing. Terus saja jalan.” 10. “Perbedaan dalam berbagai hal, termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima, karena itu bukan sesuatu masalah.” 11. “Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah Maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil.” 12. “Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga.” 13. “Kepemimpian yg baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah.” 14. “Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian.” 15. “Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita, yang tidak boleh kita lupakan.” Siapa saja yang masih mempunyai benih-benih kebaikan, sebarkanlah, walaupun kiamat sudat dekat.] Tegakkan kebenaran dan keadilan kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, walaupun langit akan runtuh. Semua manusia setara di muka hukum, demikian pula di muka Tuhan Yang Maha Esa. (*)

Sekarang Saya Jawab…

BY FNN Sab, 25 Juni 2022 22:46:11 0

Silakan partai politik sibuk menyusun Koalisi, tetapi rakyat juga berhak menyusul Koalisi. Yaitu; Koalisi Rakyat Bersatu untuk Perubahan yang lebih baik.  Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia SAYA sebenarnya tidak mau menanggapi banyaknya pertanyaan dan komentar di media sosial. Baik itu di grup WA, maupun di twitter dan medsos lainnya. Yang pada intinya, menanyakan, mengapa LaNyalla akhir-akhir ini kritis dengan narasi-narasi fundamentalnya tentang negara ini. Dulu-dulu LaNyalla ke mana saja? Begitulah inti dari banyak pertanyaan, jika saya simpulkan. Bagi saya pertanyaan-pertanyaan seperti itu wajar. Terutama bagi mereka yang tidak mengikuti perjalanan saya sejak dilantik menjadi Ketua DPD RI pada 2 Oktober 2019 (dinihari), silam. Karena sejak saat itu, saya menyadari betul, bahwa saya telah melakukan transformasi posisi. Dari sebelumnya aktivis organisasi di Ormas, menjadi pejabat negara. Di lembaga negara yang mewakili daerah. Maka sejak saat itu, saya putuskan untuk keliling ke semua daerah di Indonesia. Untuk apa? Untuk melihat dan mendengar langsung suara dari daerah. Agar lembaga DPD RI ini memiliki manfaat sebagai wakil daerah. Apalagi lembaga ini dibiayai dari APBN. Meskipun jauh lebih kecil dibanding DPR RI. Hampir satu tahun awal masa jabatan, saya terus berkeliling daerah. Bahkan di awal Pandemi Covid. Dan apa yang saya temukan? Ada dua persoalan yang hampir sama. Yaitu: Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan Kemiskinan Struktural yang sulit dientaskan. Dari temuan itu, saya simpulkan bahwa dua persoalan tersebut adalah persoalan yang fundamental. Tidak bisa diatasi dengan pendekatan karitatif dan kuratif. Ibarat di dunia medis, persoalan tersebut hanya symptom dari sebuah penyakit dalam. Saya berdiskusi dan berdialog dengan banyak orang. Kolega di DPD RI dan sahabat. Memang benar. Persoalan tersebut ada di hulu. Bukan di hilir. Ini tentang arah kebijakan negara. Yang dipandu melalui konstitusi dan ratusan Undang-Undang yang ada. Sehingga sering saya katakan, ini bukan persoalan pemerintah hari ini saja. Atau Presiden hari ini saja. Tetapi persoalan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, saat DPD RI menjadi penyelenggara Sidang Tahunan MPR Pada 16 Agustus 2021 lalu, saya mulai menyampaikan persoalan kebangsaan ke muka publik dalam sidang yang dihadiri semua lembaga negara saat itu. Termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Sejak saat itu, saya terus-menerus meresonansikan, bahwa kita harus melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Karena negara ini semakin hari, semakin sekuler, liberal, dan kapitalis. Karena itu saya juga sampaikan berulangkali. Bahwa saya mengajak semua pejabat negara untuk berpikir dan bertindak sebagai negarawan. Bukan politisi. Karena negarawan tidak berpikir next election. Tetapi berpikir next generation. Saya menyadari betul. Bahwa sebagai pejabat negara saya disumpah untuk taat dan menjalankan konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Tetapi sebagai manusia saya dibekali akal untuk berfikir, dan qolbu untuk berdzikir. Sehingga saya selalu memadukan Akal, Pikir, dan Dzikir. Saya melihat ada persoalan di dalam konstitusi kita. Di mana kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi perwakilan yang didesain oleh para pendiri bangsa sudah terkikis dan hilang. Bahkan kita telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag negara ini. Dan, puncak dari semua itu adalah saat kita tiba-tiba melakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Dengan cara yang ugal-ugalan dan tidak menganut pola addendum. Sehingga kita menjadi ‘bangsa’ yang lain. Karena itu wajar bila Profesor Kaelan dari UGM Jogjakarta dalam hasil penelitian akademiknya, menyimpulkan bahwa amandemen 1999-2002 silam bukanlah amandemen atas konstitusi. Tetapi penggantian konstitusi. Saya tidak perlu mengulas panjang lebar di sini. Silakan dibaca sendiri hasil penelitiannya. Tapi yang pasti, sejak amandemen itu, semakin banyak lahir undang-undang yang menyumbang ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Dan itulah yang saya temukan setelah saya berkeliling ke 34 provinsi di Indonesia. Mengapa terjadi? Karena kita telah meninggalkan mazhab ekonomi pemerataan dan meninggalkan perekomian yang disusun atas azas kekeluargaan, dengan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya berdasarkan  mekanisme pasar. Kita telah meninggalkan ciri utama dari Demokrasi Pancasila dimana semua elemen bangsa ini, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah lembaga tertinggi di negara ini. Kita telah meninggalkan sistem demokrasi yang paling sesuai dengan watak dasar dan DNA bangsa yang super majemuk ini. Dimana demokrasi dilakukan dengan pendekatan konsensus. Bukan dengan pendekatan mayoritas. Akibatnya tidak ada lagi ruang bagi elemen civil society non-partisan untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Karena hanya partai politik yang pada prakteknya menjadi penentu. Sehingga Pancasila sekarang seperti Zombie. Walking dead. Atau istilah lainnya; Pancasila Not Found. Dan, negara ini akhirnya dibajak oleh bertemunya Oligarki Ekonomi dengan Oligarki Politik. Inilah yang saya sebut dengan kita sebagai bangsa telah durhaka kepada para pendiri bangsa. Telah durhaka kepada para pahlawan yang merelakan nyawanya, dengan dua pilihan kata saat itu, yaitu; Merdeka atau Mati! Sebuah semboyan yang kini terasa absurd. Padahal itu semua mereka lakukan demi kemerdekaan. Demi perwujudan kecintaan kepada tanah air. Dan demi satu harapan mulia; ‘agar tumbuh generasi yang lebih baik’. Tetapi hari ini yang tumbuh adalah oligarki ekonomi yang menyatu dengan oligarki politik, yang menyandera kekuasaan agar negara tunduk dalam kendali mereka. Bagi saya, untuk memperbaiki Indonesia, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya. Artinya, mengembalikan demokrasi, yang selama ini digenggam kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur. Karena kita merdeka oleh kaum intelektual. Kaum yang beretika. Kaum yang bermoral dan berbudi pekerti luhur. Yaitu para pendiri bangsa kita. Bukan partai politik. Karena berdirinya partai politik sebagai bagian dari tata negara adalah setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 3 November 1945. Maklumat itu pun diberi restriksi yang sangat jelas dan tegas. Bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan rakyat. Sehingga maknanya jelas. Partai politik memiliki kewajiban untuk ikut memperjuangkan visi dan misi dari lahirnya negara ini. Dimana visinya jelas tercantum di alinea kedua pembukaan konstitusi, yaitu untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan misi negara juga jelas tertulis di alinea keempat pembukaan konstitusi kita, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saya meyakini, masih banyak kader partai politik yang memiliki idealisme. Yang sangat ideologis dengan platform perjuangan partainya. Tetapi dengan mekanisme pemilihan anggota DPR yang memberikan peluang kepada peraih suara terbanyak, maka mereka seringkali tersingkir dalam pemilu karena keterbatasannya. Saya juga meyakini masih ada anggota DPR RI yang masih memiliki idealisme. Yang sangat ideologis dengan platform perjuangan partainya. Tetapi dengan mekanisme satu suara fraksi dan aturan recall serta ancaman PAW, tentu melemahkan perjuangan tersebut. Dan bangsa ini sudah tidak mengerti lagi kedalaman makna dari kata ‘Republik’ yang dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai bentuk dari negara ini. Padahal dalam kata Republik tersimpul makna filosofis yang sangat dalam, yakni Res-Publica, yang artinya Kemaslahatan Bersama dalam arti seluas-luasnya. Itulah mengapa kesadaran kebangsaan ini harus kita resonansikan kepada seluruh elemen bangsa ini. Bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali. Karena rakyat adalah pemilik sah negara ini. Silakan partai politik sibuk menyusun Koalisi, tetapi rakyat juga berhak menyusun Koalisi. Yaitu; Koalisi Rakyat Bersatu untuk Perubahan Indonesia yang lebih baik. Saya berharap para mantan aktivis progresif yang sekarang menjadi Komisaris-Komisaris di BUMN dan Pejabat Negara tidak berubah menjadi taqlid buta. Sehingga menjadi pejuang anti perubahan dan menjadi politisi yang berpikir keras tentang next election. Bandung, 25 Juni 2022. (*)

LaNyalla: Dominasi Partai Besar Jadi Tirani dan Memasung Suara Rakyat

BY FNN Sab, 25 Juni 2022 13:57:27 0

Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI disebut tidak lagi memiliki ruang ikut menentukan arah perjalanan bangsa sejak amendemen UUD 1945 pada 1999 sampai 2002. Semua diambil alih oleh partai politik, khususnya pada ketua umum parpol. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menyampaikan pidato kunci pada FGD \"Amendemen Konstitusi Dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat\" di Gedung DPD DIY, Yogyakarta, dilansir Jumat (24/6/2022) \"DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan, dan wakil dari entitas nonpartisan tidak memiliki ruang dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini,\" kata LaNyalla. Menurut LaNyalla, sejak amendemen konstitusi pertama hingga keempat, semua simpul penentu arah perjalanan Bangsa Indonesia direduksi hanya di tangan partai politik. \"Inilah yang kemudian menghasilkan pola `the winner takes all` (pemenang mengambil semua), partai-partai besar menjadi tirani mayoritas untuk mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen,\" ujar dia. Karena memegang kendali, menurut dia, parpol-parpol besar melalui fraksi di DPR RI kemudian sepakat membuat Undang-Undang (UU) yang memberi ambang batas pencalonan presiden atau \"presidential threshold\" sebesar 20 persen. \"Dengan demikian lengkap sudah dominasi dan hegemoni parpol untuk memasung `vox populi` (suara rakyat) dengan cara memaksa suara rakyat dalam pilpres terhadap pilihan terbatas yang sudah mereka tentukan,\" ujar dia. Dengan hegemoni parpol, menurut dia, oligarki politik dan oligarki ekonomi bertemu untuk mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui demokrasi prosedural yang disebut pilpres. Ia mengatakan oligarki ekonomi bakal terlibat membiayai seluruh proses mulai dari membangun koalisi parpol hingga biaya pemenangan sehingga pada gilirannya oligarki ekonomi akan menuntut balas agar kebijakan dan kekuasaan berpihak pada kepentingan mereka. \"Maka siapa pun Calon Presiden 2024 nanti, selama oligarki ekonomi ikut mendesain maka janji-janji capres tidak akan pernah terwujud,\" ujar dia. Karena itu, LaNyalla mengatakan bahwa amendemen UUD 1945 sebagai koreksi dari amendemen 1999 sampai 2002 harus dilakukan untuk mengembalikan konstitusi kepada nilai-nilai Pancasila.  \"Kembalikan konstitusi negara ini kepada nilai-nilai Pancasila yang tertulis dalam naskah pembukaan konstitusi kita,\" ujar dia. (mth/*)

Rocky Gerung: Kata Jokowi, Puan Akan ke Ibu Kota Baru

BY FNN Sab, 25 Juni 2022 13:15:17 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo telah menunjuk Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo yang juga putranya, sebagai Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee (INASPOC) yang digelar pada 30 Juli - 6 Agustus 2022 di Solo, Jawa Tengah. Dengan posisinya itu, Gibran dengan mudahnya bisa menemui Menteri BUMN Erick Thohir di kantornya, Kamis (23/6/2022). Kedatangan Gibran bermaksud untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan BUMN, guna mensponsori kegiatan ASEAN Para Games 2022. Gibran ketemu Erick Thohir untuk Para Games jaringan internet yang paling penting. Kemjudian, PT Angkasa Pura juga soalnya nanti peserta mendarat di Solo perlu handling khusus. Gibran mengaku persiapan acara internasional tersebut sudah berjalan baik. Namun, masih kurang dari sisi sponsor. Gibran mengatakan lebih memilih mencari sponsor berupa barang jadi, bukan uang tunai. Itulah yang menarik wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung membahasnya di kanal Hersubeno Point, Kamis (23/6/2033). Soal anaknya Jokowi, Gibran jadi ketua pelaksana INASPOC, mungkin ada kaitannya karena tuan rumah INASPOC ini adalah Solo. “INASPOC adalah olahraga untuk para penyandang disabilitas, paragame organizing committe ini,” komentar Anda? Menurut Rocky Gerung, kelihatannya Jokowi kurang paham apa yang disebut Conflict of Interest. Bagaimanapun, itu ada favoritisme, karena Gibran adalah Walikota. Karena dia adalah anak presiden. Walaupun orang anggap mungkin ada koneksinya, koneksi profesi, soal olahraga. “Tapi, tetap saja mengandung kecurigaan,” katanya. Jadi, seolah-olah nama anaknya harus terus diucapkan supaya tetap diingat. Demikian juga dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, akhirnya harus mengucapkan nama putrinya, “Puan Maharani yang dianggap telah masuk di dalam forum internasional karena Mbak Puan memimpin IPU, International Parlementer Union.”  “Jadi Ibu Mega akhirnya mempromosikan Mbak Puan supaya dikenal. Kan orang menganggap Mbak Puan tidak punya kapasitas itu. Apalagi ini forum internasional. Lalu Ibu Mega dengan sangat teliti menerangkan bahwa Puan itu berat untuk memimpin IPU, mungkin lebih berat dari IPU. Jadi kira-kira itu,” ungkap Rocky Gerung. Sinyalnya terpaksa ibu harus turun tangan untuk mem-backup putrinya. Dan, “Orang menilai bahwa Mbak Puan sudah diputuskan oleh Ibu Mega untuk jadi calon karena sudah didorong terus. Saya lihat 24 jam setelah Ibu Mega bicara di depan Pak Jokowi, Pak Jokowi menyatakan, Puan ke calon Ibu Kota Baru,” lanjutnya. “Pak Jokowi langsung menerangkan juga bahwa kalau ada yang curiga ya kenapa. Emang kalau saya mendorong Mbak Puan atau berdekatan dengan Mbak Puan lagi,” tambah Rocky Gerung. Jadi tetap ada sinyal bahwa Mbak Puan mungkin akan diputuskan sebagai calon dan Ganjar Pranowo akan dijadikan juga sebagai juru kampanye Puan. “Bukan Ganjar yang akan dikampanyekan oleh Mbak Puan. Kira-kira begitu. Ini taksiran sementara saja karena politik Indonesia kan hanya sekadar tafsir- menafsir saja,” tegas Rocky Gerung. Hersubeno Arief menjelaskan, kemarin memang ia baca bahwa respons para peserta Rakernas kurang seru tepuk tangannya ketika Megawati memuji Puan, sehingga tepuk tangannya harus diulang dan memang tepuk tangannya jadi lebih meriah. “Ya sinyal-sinyal begitu yang membuat para pengamat bahasa tubuh berupaya untuk menafsirkan apakah ada kegelisahan di tengah PDIP kalau nama Mbak Puan disebut antara percaya nggak percaya, mampu apa nggak. Kira-kira gitu. Ini yang akan jadi bahan analis para surveyor. Sehingga, jika begitu mungkin diperlukan analis. Jadi, mungkin akan ada proposal survei untuk menaikkan elektabilitas Mbak Puan,” lanjut Rocky Gerung. Menurut Hersubeno, memang soal anak ini sebenarnya masuk rana privat dan sebetulnya kita tidak boleh campur terlalu dalam. Tapi, ketika dia telah masuk ke wilayah publik, di situ kita punya semacam otoritas untuk membicarakan dia. “Ya, karena selalu dalam politik Indonesia garis promosi itu kita nggak bisa bedakan lagi, promosi publik atau promosi private. Dalam banyak peristiwa juga begitu. Tokoh politik selalu ada semacam sinyal untuk memfestivalkan suatu peristiwa private,” ujar Rocky Gerung. Karena orang Indonesia tetap merasa bahwa hubungan Ibu - Anak atau Ayah - Anak itu selalu ada dimensi kepublikan. Karena itu perlu dipamerkan bahkan itu. Tapi kita harus hati-hati menyentuh wilayah itu, karena ini wilayah antara keprihatinan dan kejengkelan. Bagaimanapun politik harus diasuh dengan dalil-dalil publik, bukan dengan dalil-dalil private. “Tapi kita memang masih bercampur di situ, karena kita dianggap negara Pancasila mungkin negara kekeluargaan juga berhak beroperasi di wilayah publik. Agak aneh itu bahwa dalam negara kekeluargaan urusan publik ya tetap urusan publik, bukan disamarkan dengan nilai-nilai kekeluargaan,” tegas Rocky Gerung. (mth/sws)

Rocky Gerung: Senjata, Bagian Dari Organ Tubuh Polisi

BY FNN Sab, 25 Juni 2022 11:36:21 0

Tuban, FNN - Balita usia 3 tahun putra kedua Buya Arrazy Hasyim, ulama pengasuh lembaga tasawuf di Ciputat meninggal karena tertembak senpi di Desa Palang, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur. Insiden itu terjadi saat petugas pemilik senpi sedang salat. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP M. Gananta menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Rabu siang (22/6/2022) pukul 13.00 WIB. Saat itu petugas pemilik senpi yang disebut sebagai pengawalnya Buya Arrazy sedang shalat di masjid, sehingga meletakkan senpi miliknya. “Jadi, musibah itu terjadi saat petugas itu shalat. Kejadiannya di rumah. Rumahnya itu pas mepet masjid. Petugas itu sudah meletakkan senpi di tempat yang aman,” ujar Gananta. Menurutnya, tidak disangka kakak balita 3 tahun yang menjadi korban itu masih mampu menjangkau senpi tersebut dan diduga mengutak-atik kunci senpi itu, sehingga terjadilah insiden yang memilukan bagi keluarga Buya Arrazy tersebut. “Senpi itu dibuat mainan kakak kandung korban yang berusia 5 tahun. Sedangkan korban ini usia 3 tahun. Senpi itu sudah di-lock maksimal, sudah safety. Tapi, namanya anak kecil rasa ingin tahunya besar,” kata Gananta. Pemegang senpi itu sendiri sekarang ini sudah ditarik ke Mabes Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi belum menjelaskan lebih lanjut bagaimana kronologi peristiwa itu. Tapi pada saat terdengar letusan tembakan itulah tragedi pilu bagi keluarga Buya Arrazy itu terjadi. Balita 3 tahun itu meninggal setelah sempat dibawa ke RS  terdekat. “Menurut versi polisi, tragedinya adalah anak usia tiga tahun ini meninggal karena senjata polisi yang mengawal dia itu dimainkan oleh anaknya Buya yang umur 5 tahun. Saya kira ini tragedi, menyedihkan, dan bagaimana ceritanya ini,” komentar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Kamis (23/6/2022).    “Ya memang itu sangat mungkin terjadi kecelakaan pada almarhum anak ini, tapi ini kan ada prinsip bahwa senjata itu harus melekat di badan 24 jam dari pemegangnya, justru karena sifat letal dari senjata itu. Jadi nggak boleh itu,” jawab akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Rocky, pasti akan ada pemeriksaan SOP. “Kenapa senjata kok bisa dimainkan oleh anak. Bukankah senjata itu adalah bagian dari organ tubuh tentara atau polisi? Kan begitu,” tegasnya. “Doktrinnya adalah senjata itu peralatan tubuhmu yang harus melekat 24 jam di badan. Dulu saya belajarnya begitu. Itu soal yang jadi pelajaran saja,” lanjut Rocky Gerung. (mth/sws)

UUD 1945 Bukan Diamandemen Tetapi Diganti Dengan UUD Reformasi 2002

BY FNN Sab, 25 Juni 2022 10:27:17 0

Makanya negara jadi ruwet, para ahli tata negara masih terus berdebat soal demokrasi 20 % presidential threshold. Gugat-menggugat, padahal demokrasi pilsung, pilpres, pilkada cocok untuk UUD 2002, bukan untuk UUD 1945. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila PAKAR hukum dari UGM Prof. Dr. Kaelan, MS, menilai UUD 1945 bukanlah diamandemen, melainkan diganti dengan UU Reformasi 2002. Prof Kaelan menjelaskan alasan penilaiannya itu di dalam FGD ‘Amandemen Konstitusi Dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat’, di Kantor DPD RI Provinsi DIY, Kamis (23/6/2022). Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Prof Kaelan menyebut, dalam kajian hukum konstitusi dikenal dua prosedur perubahan UUD. Pertama, perubahan yang telah diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah “verfassung anderung”. “Kedua, perubahan melalui prosedur di luar ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tersebut, atau yang dikenal dengan istilah “verfassung wandelung”, jelasnya. Pernyataan Prof Kaelan semakin gamblang, bangsa dan negara ini semakin tersesat dengan penyimpangan yang terjadi dalam amandemen UUD 1945. Perdebadan sebenarnya sudah lama terjadi tidak adanya satu kesatuan antara pembukaan dengan batang tubuh, bahkan dengan entengnya Yakob Tobing, si motor penggerak amandemen dari PDIP, melecehkan Pembukaan UUD 1945 dengan berkata: pembukaan UUD 1945 baik-baik saja. Dalam perdebadan kelompok pro UUD 2002 itu mengatakan, pembukaan UUD 1945 tidak diamandemen. Apa artinya tidak diamandemen, tetapi tidak pernah menjadi rujukan dan sumber membentuk Batang Tubuh UUD 1945. Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Bahwa UUD 1945 itu merupakan perwujudan dari dasar ideologi negara, yaitu Pancasila. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea yang mengandung sejumlah pokok pikiran. Pokok pikiran ini meliputi suasana kebatinan UUD Negara Indonesia yaitu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 itu diwujudkan secara normatif dalam pasal-pasal UUD 1945. Pokok Pikiran Pertama, yaitu: Persatuan (sesuai dengan sila ketiga Pancasila). Negara dan seluruh warga negara Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau peorangan. Pokok Pikiran Kedua: Keadilan sosial (seusai dengan sila kelima Pancasila). Manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok Pikiran Ketiga: Kedaulatan rakyat (sesuai sila keempat Pancasila). Sistem negara yang terbentuk dalam UUD itu harus berlandaskan atas kedaulatan rakyat dan permusywaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Keempat: Ketuhanan Yang Maha Esa (sesuai dengan sila pertama Pancasila) dan kemanusiaan yang adil dan beradab (sesuai dengan sila kedua Pancasila). UUD tersebut harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah memelihara budi pekeri luhur, ketakwaan kepada Tuhan, dan menjunjung tinggi harkat dan masrtabat manusia. Hubungan Kausal Organis Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan yang diwujudkan dalam pasal-pasal dalam UUD. Dengan kata lain, suasana kebatinan UUD 1945 ini dijiwai dan bersumber dari dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Hubungan langsung antara pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuhnya bersifat kausal organis karena isi dalam pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Sehingga, pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafat negara dan UUD merupakan satu kesatuan. Meskipun dapat dipisahkan, tapi tetap merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung pokok-pokok pikiran persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, berdasarkan atas permusyawaratan, perwakilan, dan ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Intisari dalam pembukaan UUD 1945 itu merupakan penjelmaan dari dasar negara Pancasila. Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada UUD 1945. Dengan kata lain, UUD 1945 sebagai konstitusi negara merupakan uraian rinci dan rangkaian makna dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang bersumber dan dijiwai oleh Pancasila. Dari awal kami sudah mengkritisi bahwa UUD 2002 itu bertentangan dengan Pancasila dan pada akhirnya kesimpulan kita amandemen UUD 1945 itu yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila. Bagaimana dengan UUD Reformasi 2002, apakah bersumber dari Pembukaan UUD 1945? Apakah penjelmaan dari alinea keempat pembukaan UUD 1945? Yang berisi rumusan Pancasila? Pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Visi Misi Presiden yang harusnya berlaku di seluruh negeri karena sistem kita Presidensial semakin menambah keyakinan bahwa negara yang di-Proklamasihkan 17 Agustus 1945 dengan dasar Pancasila telah diganti dengan Negara Indonesia dengan sistem Presidensial yang dasarnya Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme dengan demokrasi banyak-banyakan suara, kalah menang, pertarungan. Di dalam negara berdasarkan Pancasila itu tidak dikenal Visi Misi Presiden. Sebab, dalam pembukaan UUD 1945 sudah jelas, bahwa negara Indonesia mempunyai Visi; Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Sedang Misi negara Indonesia adalah: Suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sampai kapan Visi Misi itu berlaku, selama negara ini bernama Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 maka Visi dan Misi tidak boleh diganti. Jadi, TNI dan Polri yang dalam Saptamarganya menjaga Pancasila dan UUD 1945 telah kebobolan. Sebab UUD 1945 diganti dengan UUD Reformasi 2002 tidak mengerti bahkan Pancasila diganti Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme juga tidak mengerti. Para pengamandemen UUD1945 telah melakukan kebohongan berbangsa dan bernegara bahwa UUD Reformasi 2002 masih dikatakan UUD1945. Bangsa dan Negara ini telah ditipu dengan mengatakan bahwa negara kita ini masih berdasarkan Pancasila dan Ideologi masih Ideologi Pancasila. Jadi, BPIP telah melakukan kebohongan. MPR dengan 4 Pilar Kebangsaan-nya juga telah melakukan kebohongan terhadap rakyat Indonesia. Mengapa? Sebab, yang disebut Ideologi Pancasila itu UUD 1945 dari pembukaan batang tubuh dan penjelasannya itulah Ideologi negara berdasarkan Pancasila. Bangsa Indonesia itu telah diwarisi oleh pendiri negara ini. Pancasila adalah sebuah Ideologi yang sempurna dibanding ideologi Liberal, Kapitalisme, dan Komunisme. Pancasila itu bicara tentang Tuhan, Manusia, dan Alam, sedang Liberalisme, Kapitalisme, Komunisme bicara tentang Manusia dan Alam yang dikapitalkan dalam kebendaan . Jadi, kalau ada partai politik belajar ke Negara Komunis pasti partai itu tidak paham apa itu Pancasila. Hal inilah yang terjadi pada bangsa ini. Mengatakan “Saya Pancasila” tetapi belajar ke negara Komunis. Berapa banyak partai politik yang mengirim para kadernya ke PKC, pasti bodoh dan Pancasilais palsu. Sebab, Pancasila jauh  lebih sempurna dari Komunis. Jika UUD 1945 itu ternyata diganti dengan UUD 2002 ini menjadi masalah besar. Karena di dalam UUD itu MPR tidak punya kewenangan mengganti UUD 1945. Apa ada pasal UUD 1945 kewenangan MPR Menganti UUD 1945? Jadi, telah terjadi kudeta terhadap konstitusi, oleh sebab itu harus segera MPR dibubarkan, bentuk MPRS (Sementara) dan melakukan Sidang Umum Istimewa untuk mengembalikan UUD 1945. Serta mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Membubarkan lembaga-lembaga yang tidak ada dalam UUD 1945. Kemudian membentuk DPA (Dewan Pertimbangan Agung), mengembalikan GBHN sebagai penunjuk arah berbangsa dan bernegara. Sebab GBHN adalah Uraian Visi Misi Negara Indonesia yang dibuat oleh MPR dan dijalankan oleh Presiden sebagai mandataris MPR. Kemudian menjadikan Pancasila sebagai meja statis dan bintang penunjuk arah. UUD 1945  itu bukan sekedar rangkaian kata/kalimat yang ditulis bagian dari UUD 1945. Tetapi berisi tentang Filosofi/ideologi bernegara, cita-cita negara/ Visi Misi negara, Aliran pemikiran, dan paradikmatika/konsepsi/konstruksi pemikiran. Inilah yang fundamental dari UUD 1945, bagaimana fundamental dari UUD Reformasi 2002? Sumbernya dari mana? Paradikmatika bagaimana dan Filosofinya apa? Tentu bukan ngawur sak enaknya, bukan? Kita harus berani mengutarakan para pengamandemen itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan pahlawan pendiri negeri ini. Jika saja para pakar tatanegara jeli terhadap UUD 1945 maka akan lahir ilmu ilmu baru tentang Negara, Kenegaraan, Politik, Ekonomi, Hukum, dan tentang Pertahanan Keamanan, Sumber Daya Manusia, serta tentang Pendidikan. Contoh tidak perlu membuat sistem pendidikan yang aneh-aneh seperti yang dilakukan Menteri Pendidikan hari ini. Tapi, cukup merujuk pada sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan beradab. Maka, tujuan pendidikan nasional adalah terbangunnya manusia Indonesia yang berani menegakkan keadilan dan mampu membangun peradaban. Tujuan Allah SWT menciptakan manusia sebagai Khalifahtulloh adalah yang beraklaq kulkarimah yaitu manusia yang berani menegakkan keadilan dan membangun peradaban. Maka hanya orang berilmu yang bisa membangun peradaban. Manusia Indonesa berdasarkan Pancasila adalah manusia yang berilmu, agar mampu menegakkan keadilan dan peradaban. Pengertian dasar dari keadilan, mengerti baik dan buruk, salah dan benar,  serta berani memilih dan mempertahankan yang baik dan benar. Oleh sebab itu manusia Indonesia harus dipimpin oleh hikmah (kebenaran) kebijaksanaan (kebaikan). Maka dalam permusyawaratan akan menghasilan mufakat yang maslahat untuk “semua buat semua”. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi konsensus yang harusnya berlaku di Indonesia. Bukan demokrasi banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan, Oligarki, yang menang yang paling punya negara. Kemudian presiden dijadikan petugas partai politik seakan negara berada di bawah partai politik. Ini keblinger dan penyimpangan. Makanya negara jadi ruwet, para ahli tata negara masih terus berdebat soal demokrasi 20 % presidential threshold. Gugat-menggugat, padahal demokrasi pilsung, pilpres, pilkada cocok untuk UUD 2002, bukan untuk UUD 1945. Aneh ngomongnya ingin kembali ke UUD1945 tetapi ribut ikut pilpres. Untuk menyelesaikan keruwetan dalam ketatanegaraan, maka jalan keluarnya anggota MPR periode 2002-2004 yang jumlahnya 700 orang yang masih hidup  yang dipimpin Ketua MPR saat itu Prof Amin Rais harus melakukan tobatan nasuha dengan membuat pernyataan terjadi kekeliruan dan mengganti, serta memberlakukan kembali UUD 1945. Dengan demikian akan terjadi renkonsiliasi nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Beranikah dari 700 orang pengamandemen itu mengambil inisiatif tersebut? Sebab kalau tidak, masa depan anak cucu kita akan menjadi jongos di negerinya sendiri. (*)

Bayangan Capres 2024

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 21:59:06 0

Jalan untuk ingin tenang, damai, dan harapan negara Indonesia kembali ke kiblat bangsa, serta harapan lahirnya Dekrit untuk kembali ke UUD 1945 Asli telah sampai jalan buntu. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SINYAL politik tidak bisa ditafsirkan dengan eksak karena kebiasaan dan perkembangan partai politik – karena masing masing partai tidak memiliki kemandirian atau percaya diri atas kekuatannya sendiri, sangat tergantung dengan kekuatan di luar dirinya. Bagi parpol, Pilpres 2024 masih cukup waktu untuk bermanuver. Sekedar membaca sinyal dan perkembangan yang ada, tebakan politik tentang siapa Capres/Cawapres mulai terlihat bentuknya sekalipun masih buram. Setidaknya ada beberapa politisi dan tokoh yang namanya mulai digadang-gadang untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Berikut beberapa nama yang disebut-sebut itu. Puan Maharani Puan Maharani yang kini menjabat Ketua DPR RI adalah putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Akan menjadi incaran untuk dipinang para Capres karena hampir bisa ditebak Puan belum layak menjadi Capres, tetapi layak sebagai Cawapres. Tergambar capres yang layak menarik Puan (dengan kekuatan PDIP yang bisa maju secara mandiri tanpa koalisi dan pengaruh Megawati dengan Oligarki lebih kuat daripada Jokowi): Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Lainnya bukan pada kelas bakul bakso tetapi masih sangat buram. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah ini hanya mengandalkan Joko Widodo sebagai broker untuk bisa ditolong nasib politiknya. Belum masuk tokoh elit di PDIP, miskin gagasan dan inovasi, hanya mengandalkan tebar pesona dan pencitraan saja. Dugaan kuat kesan elektabilitas tinggi karena jasa rentalan survei. Sampai saat ini belum ada respon positif dari Oligarki. Bisa jadi, sangat besar kemungkinannya terpental. Jika Ganjar memaksakan diri maju, kecuali PDIP sendiri yang mengajukan, dengan pengaruh kuatnya, Megawati bisa meminta KPK untuk memproses kasus hukum yang melilitnya. Prabowo Subianto Ketum Parai Gerindra yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu supaya bisa maju harus koalisi dengan partai lain. Netizen mencurigai irtegritasnya labil. Pendukung lama (Pilpres 2019) terpecah, bahkan sebagian merasa sakit hati telah dikhianati (khususnya umat Islam) hampir tidak bisa lagi disembuhkan. Loyalitasnya kepada Oligarki dicurigai. Posisinya cukup berat kecuali ia bisa berpasangan dengan Puan Maharani (PDIP). Peluang lain mencari pasangan untuk koalisi atau rental partai lain. Koalisi Gerindra dan PKB itu tidak lebih hanya mainan belaka. Apalagi jika Muhaimin Iskandar, Ketum PKB maunya jadi Cawapres. Tentunya KPK tidak akan tinggal diam. Kasus “Kardus Durian” dan dugaan dia terlibat dalam kasus korupsi lainnya dibuka KPK. Prabowo akan sulit memenangkan pertarungan dalam Pilpres 2024. Sebaiknya Prabowo tidak perlu ladi turun ke gelanggang Pilpres 2024. Berilah kesempatan kepada “anak muda” untuk turut dalam kendaraan Gerindra dan beri dukungan kepadanya. AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Nama Ketua DPD RI itu mulai mendapat respon dari masyarakat, khususnya kelas menengah dan atas. Berkat kegigihan perjuangan, ketegasan sikap, dan keinginan negara kembali pada jalur konstitusi yang benar. Posisinya sangat tergantung pada Presidential Threshold 0 % dan kemampuannya melakukan bargaining position dengan parpol. Kendala yang menghadang, ia tak disukai Oligarki karena serangan ke Oligarki sangat keras dan frontal. Realistis kalau bisa “meminang” Puan. Persoalannya, maukah Puan dan PDIP dipinang LaNyalla? Dalam politik, tidak ada yang tak mungkin, meski hingga saat ini LaNyalla masih berjuang untuk PT Nol Persen.   Anies Baswedan Harus diakui, nama Gubernur DKI Jakarta ini salah satu Capres yang paling kuat di mata rakyat, telah muncul relawan dan dukungan bawah yang relatif tumbuh secara alami. Ada emosi Umat Islam akan mendukungnya. Ini telah menorehkan kesan capres yang cerdas, jujur, memiliki banyak gagasan dan inovasi dari potret gambaran selama ini memimpin Jakarta. Tampaknya cukup kuat NasDem, PKS, dan Demokrat bakal merapat dengan munculnya tokoh politik kawakan seperti mantan Wapres Jusuf Kalla yang terus melakukan lobi-lobi politiknya yang tenang dan senyap. Adapun lawan Oligarki tidak ada minat dengan Anies Baswedan. Apalagi, rezim saat ini tidak menyukainya, dan bahkan serangan dari Buzzer Oligarki sangat besar. Tujuannya tidak lain untuk men-down grade namanya sampai sukses Formula E pun, masih terus dicari kesalahannya. Hanyalah untuk menjatuhkannya. Munculnya nama lain yang ingin maju sebagai Capres sepertinya belum layak untuk masuk dalam tebakan gambaran Capres 2024. Gambaran di atas tentu masih sangat kasar. Tentu pihak Oligarki melalui “mantri” yang selama ini menjadi “komandan” di lapangan bisa dipastikan masih bargaining dan tawar-menawar dengan parpol yang sudah terjebak dengan permainannya. Indikasinya, hingga kini tidak ada satup parpol pun yang berani memutuskan nama Capres yang bakal diusungnya. Apalagi saat Oligarki telah mengadakan “raker” dan memutuskan Capres bonekanya. Semua bisa berantakan. Semua prediksi yang ditulis di atas bisa berjalan mulus jika tidak ada gejolak politik akibat berbagai kebijakan pemerintah yang telah menyusahkan rakyat. Gerakan People Power menjadi bayang-bayang yang menakutkan Oligarki. Jika pada akhirnya terjadi people power, semua rencana Oligarki yang sudah disusun dapat dipastikan bakal berantakan. Pemilu 2024 bisa saja tertunda! Perang Saudara Oligarki dengan semua binaan, piaraan, asuhan, boneka dan pasukannya – sepertinya sudah tidak bisa diajak berdamai untuk kembali membangun dan mengembalikan negara sesuai kiblat bangsa seperti amanah tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945. Oligarki sudah keras kepala, bandel, dan merasa semua kekuatan dan kendali negara sudah full ada dalam genggamannya. Jika rakyat sudah tak punya lagi kedaulatan negara, pilihannya hanya tinggal mau ikut kebijakan dan kemauan oligarki atau tidak, dengan segala resikonya. Itulah riil keadaan yang kini sudah terjadi. Kalau demikian keadaannya maka pilihannya perang. Wujudnya bisa menjadi perang saudara, sekalipun tujuan dari perang adalah melumpuhkan dan menghancurkan Oligarki yang sudah kelewat batas akan menghancurkan negara ini. Situasinya kini sudah sangat menghawatirkan, rentan sekali akan lahirnya kerusuhan, bentrok antar anak bangsa, people power atau Revolusi. Semua itu akibat rakyat sudah terlalu tertekan dengan kondisi ekonomi yang makin sulit akibat kebijakan pemerintah yang pro Oligarki.   Jalan untuk ingin tenang, damai, dan harapan negara Indonesia kembali ke kiblat bangsa, serta harapan lahirnya Dekrit untuk kembali ke UUD 1945 Asli telah sampai jalan buntu. Yang akan muncul kerusuhan dan bisa terjadi melalui perang saudara: “Ingin damai harus siap perang”. Raplh Warso Emerson mengatakan: “Alam telah memutuskan bahwa apa yang tidak sanggup membela diri takkan dibela”. Jika ini terjadi, maka saat itulah dapat dipastikan akan muncul Kesatria yang bisa menyelamatkan NKRI dari perpecahan dan peperangan. (*)

Ketua DPD RI Minta RUU Koperasi Lindungi Pelaku UMKM

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 19:58:45 0

Bandung, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perkoperasian. LaNyalla pun meminta RUU tersebut menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM dari segala kendala maupun ancaman yang datang. Sebab, hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih menjadi tempat termudah bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dan permodalan. “Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah 50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi finansial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP,” ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6/2022). Namun terkadang keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak perekonomian, faktanya malah mematikan usaha. Di mana ada KSP yang menetapkan bunga maupun biaya administrasi yang besar dan tidak rasional. LaNyalla menyebutkan, misalnya dengan pinjaman Rp 40 juta dengan tenor 4 tahun, nasabah hanya menerima Rp 30 juta dan pengembalian menjadi Rp 70 juta. “Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman,” ucap dia. Kondisi di lapangan seperti itulah, kata LaNyalla, yang harus dicermati dan dituangkan dengan tepat dalam RUU Perkoperasian nantinya. “Saya setuju terkait dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) khusus koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana atas praktik-praktik yang merugikan nasabah. Karena fakta itu tadi, banyak KSP bermasalah, namun tetap beroperasi. Dalam kondisi ini aparat kepolisian harus bisa melakukan tindakan,” katanya. Draf RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (*)

Rocky Gerung: Presiden Nggak Boleh Punya Martabat

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 15:24:43 0

Jakarta, FNN – Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-61 Presiden Joko Widodo, 21 Juni 2022, BEM UI melakukan aksi simbolik mengkritisi RKUHP. “Agar naskah RKUHP segera ditolak demi kepentingna masyarakat,” demikian bunyi agenda yang disampaikan Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo pada Senin (20/6/2022). Menurut Bayu, aksi ini tak terbatas diikuti oleh mahasiswa UI saja melainkan bersama unsur lain juga. Mereka tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP.Sebagai aksi simbolik, mereka memberikan hadiah ulang tahun pada Jokowi berupa \'somasi RKUHP\'. Isinya, yaitu pernyataan sikap yang memuat desakan membuka draf RKUHP terbaru, bukan draf RKUHP tahun 2019 sebagaimana yang sekarang telah beredar.Mereka menyoroti pasal-pasal problematik dalam RKUHP berupa living law, soal pidana mati, contempt of court, penyerangan harkat dan martabat (pada) presiden, aborsi, hate speech, kohabitasi, pidana untuk demonstrasi tanpa pemberitahuan, hingga penghinaan terhadap penguasa.Mereka mengultimatum agar Presiden dan DPR membuka draf RKUHP dalam waktu 7 x 24 jam. Jika \'somasi\' ini tak diindahkan, maka mereka mengancam akan menggelar demonstrasi besar. Berikut adalah pernyataan sikap mereka.1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna; 2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial; serta 3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya dengan Rocky Gerung, akademisi dan pengamat politik, dalam kanal Hersubeno Point, Kamis (23/6/2022) soal RUU KUHP itu juga masuk wilayah abu-abu. Karena di sini disebutkan soal penghinaan atas pejabat pemerintah. “Kalau kemarin soal penghinaan terhadap kepala negara itu oleh Mahkamah Konstitusi sudah diubah, bukan lagi semacam pidana umum, tetapi menjadi aduan. Yang ini tidak masuk wilayah itu. Saya kira menjadi serius karena DPR sendiri juga nggak bisa membedakan wilayah itu,” ujarnya. Yang agak aneh juga, yang menyatakan ini adalah Wamenkumham, Profesor Prof Dr Edward Omar Sharif Hariej, SH, MHum. “Kita menganggap selama ini dia aktivis sebelum masuk dalam pemerintahan. Dia dari UGM. Tapi ternyata ketika masuk pemerintah kok jadi sikapnya seperti ini,” lanjut Hersubeno. “Jadi apa yang diajarkan pada mahasiswa bahwa sebagai Profesor di bidang hukum kita mengerti apa yang disebut istilah dignity, bahasa Indonesia-nya martabat. Nggak ada martabat pemerintah. Martabat itu hanya melekat pada manusia, konkret, dan mengalami dekrivasi atau penghinaan,” tegas Rocky Gerung. Jadi kalau disebut menghina itu artinya kena pada martabat. “Nah, orang itu punya martabat, pemerintah tidak punya martabat. Pemerintahan itu bukan lembaga yang punya perasaan, nggak bisa itu. Jadi, nggak bisa prinsip hak asasi manusia, perlindungan martabat pemerintah itu yang adalah wilayah individu, dijadikan delik,” tambahnya. Jadi bukan sekadar nggak boleh ada itu, tapi yang agak aneh kok seorang Profesor hukum justru mengiyakan itu. Kan mustinya dia justru kasih poin bahwa tafsiran itu salah. Bukan malah dengan mengatakan bahwa itu akan dijadikan KUHP. “Bahwa memang itu desain dari kekuasaan untuk persiapan Pemilu nanti, supaya mahasiswa nggak boleh demo. Nah, sekarang mahasiswa bahkan sudah mulai demo sebelum pasal itu diiyakan, diketok, dan pasti diketok, BEM UI kemarin sudah berdemo bahwa RKUHP itu melanggar hak asasi manusia,” ungkap Rocky Gerung. Lalu pemerintah akan bilang ini supaya kita bagus di mata bangsa lain. Nanti kalau ada presiden asing datang juga kita perlakukan yang sama. Di Amerika presiden dihina setiap hari dia nggak merasa martabatnya terganggu. Jadi, aneh juga kalau presiden Amerika ke sini mahasiswa demo, ditangkap, presidennya akan geleng-geleng kepala. “Gue memang biasa dihina, nggak ada urusan dengan soal itu. Jadi, terlihat itu alasan DPR dan pemerintah untuk bikin undang-undang itu hanya untuk mencekik demokrasi,” tegasnya. Pasti skor demokrasi akan turun dengan adanya pasal penghinaan pemerintah itu. Walau ada syarat-syaratnya, tetapi memasukkan itu dalam pertimbangan untuk di KUHP itu sudah sinting. “Apalagi kalau para profesor yang belajar hukum dan human dignity itu justru ada dalam pemerintahan lalu jadi pembela undang-undang itu. Kan ngaco itu. Integritas keilmuan dia di mana. Itu yang orang pertanyakan. Jadi, kalau soal urusan presiden dengan martabatnya, nggak ada,” tambah Rocky Gerung. Menurutnya, Presiden nggak boleh punya martabat. Sebab, kalau dia punya martabat itu personifikasi. Itu boleh kalau sistem kerajaan. Karena raja dulu dianggap identik dengan negara, kata Louis ke-16. “Aku adalah negara, karena itu menghina aku berarti menghina negara, menghina negara berarti menghina aku”. Karena itu sistem kerajaan. Jadi KUHP kita sebetulnya ketinggalan kira-kira 600 tahun. (mth/sws)

COVID-19 Merebak, Tempat Hiburan dan Restoran di Makau Ditutup

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 11:13:23 0

Beijing, FNN - Semua tempat hiburan di Makau mulai Kamis (23/6) diperintahkan tutup, sedangkan restoran dilarang menerima pengunjung kecuali hanya melayani pemesanan makanan dan minuman untuk dibawa pulang.Penutupan tersebut dilakukan karena wabah COVID-19 varian Omicron merebak lagi.Hingga Kamis pukul 15.00 waktu setempat (14.00 WIB) tercatat ada 110 kasus positif Omicron di Makau dan penyelidikan atas wabah terkini masih berlangsung.Dua jam kemudian, pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Makau (MSAR) mengeluarkan perintah penutupan gedung bioskop, tempat permainan dalam ruang, kafe, pusat kebugaran, bar, salon, dan kolam renang.Otoritas setempat menggelar tes PCR secara massal putaran kedua pada Kamis hingga Jumat.Putaran pertama tes PCR sudah digelar dan berakhir pada Selasa (21/6).Kepala Eksekutif MSAR Ho Iat Seng kepada pers menyatakan bahwa situasi pandemi di daerahnya saat ini lebih kompleks.Namun, situasi itu masih bisa dikendalikan dan pasokan kebutuhan sehari-hari masih tercukupi atas bantuan dari pemerintah pusat China, Pemerintah Provinsi Guangdong, dan pemerintah provinsi lainnya di China daratan, katanya.Ia mengatakan wabah yang menyebar di daerahnya itu dipicu oleh Omicron subvarian BA5.1 yang mirip dengan kejadian di Inggris dan Amerika Serikat.Penularan BA5.1 sangat cepat meskipun tidak berdampak serius pada tubuh, kata Ho.Makau telah menyusun perencanaan darurat, termasuk membangun rumah sakit darurat dan mengatur beberapa hotel menjadi tempat karantina terpadu di kota judi terbesar di Asia itu. (mth/Antara)

WHO Catat 3.200 Lebih Kasus Cacar Monyet Secara Global

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 11:06:58 0

Bengaluru, FNN - Lebih dari 3.200 kasus yang terkonfirmasi cacar monyet dan satu kematian dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai bagian dari wabah saat ini.Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, diperlukan pengawasan intensif di kalangan masyarakat yang lebih luas, sementara kasus di negara-negara non endemik masih didominasi oleh laki-laki yang berhubungan seks sesama jenis.\"Penularan dari orang ke orang sedang berlangsung dan kemungkinan diremehkan,\" kata Tedros pada pertemuan Komite Darurat Peraturan Kesehatan Internasional (2005), Kamis (23/6).Pertemuan para ahli itu diselenggarakan oleh WHO untuk memutuskan apakah akan menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global.Sebuah \"darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional\" adalah tingkat kewaspadaan tertinggi di WHO.Sebanyak 48 negara telah melaporkan kasus cacar monyet sejak Mei dalam wabah saat ini.Ada hampir 1.500 kasus yang diduga cacar monyet tahun ini di Afrika Tengah dan 70 kematian, kata Tedros.Tedros meminta negara-negara anggota untuk berbagi informasi tentang virus tersebut karena akan membantu WHO dalam mendukung upaya membendung penularan. (mth/Antara)

Minyak Naik di Asia Karena Pasokan Ketat dan Ketidakpastian Persediaan

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 11:00:13 0

Singapura, FNN - Harga minyak naik sedikit di awal perdagangan Asia pada Jumat pagi, karena negara-negara berusaha untuk mengatasi keterbatasan pasokan minyak mentah dan bahan bakar global.Minyak mentah berjangka Brent naik 39 sen atau 0,4 persen, menjadi diperdagangkan di 110,44 dolar AS per barel pada pukul 00.12 GMT. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 37 sen atau 0,4 persen, menjadi diperdagangkan di 104,31 dolar AS per barel.OPEC dan negara-negara produsen sekutu termasuk Rusia kemungkinan akan tetap pada rencana untuk mempercepat peningkatan produksi pada Agustus, dengan harapan mengurangi harga minyak mentah dan inflasi ketika Presiden AS Joe Biden berencana untuk mengunjungi Arab Saudi, kata sumber.Kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ sepakat pada pertemuan terakhirnya pada 2 Juni untuk meningkatkan produksi sebesar 648.000 barel per hari pada Juli, atau 7,0 persen dari permintaan global, dan dengan jumlah yang sama pada Agustus, naik dari rencana awal untuk menambah 432.000 barel per hari selama tiga bulan sampai September.Namun, kelompok tersebut telah kesulitan untuk mencapai target kenaikan bulanan karena kurangnya investasi di ladang minyak oleh beberapa anggota OPEC dan, baru-baru ini, kehilangan dalam produksi Rusia.Para penyuling minyak utama AS dan Menteri Energi Jennifer Granholm muncul dari pertemuan darurat mengenai masalah tersebut tanpa solusi konkret untuk menurunkan harga, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut, tetapi kedua pihak sepakat untuk bekerja sama.Perkiraan mingguan resmi untuk persediaan minyak AS dijadwalkan akan dirilis pada Kamis (23/6/2022) tetapi masalah teknis akan menunda angka-angka itu hingga minggu depan, kata Badan Informasi Energi AS, tanpa memberikan garis waktu yang spesifik. (mth/Antara)

EU Akan Berikan Ukraina Status Kandidat dalam "Pesan Solidaritas"

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 10:56:41 0

Brussel, FNN - Para pemimpin Eropa akan menerima Ukraina secara formal sebagai kandidat untuk bergabung dengan Uni Eropa pada Kamis. Hal tersebut merupakan langkah geopolitik yang berani dan dipicu oleh invasi Rusia atas Ukraina.Namun hal tersebut juga menjadi pengingat bahwa blok 27 negara itu akan membutuhkan perombakan besar-besaran seiring dengan arahnya untuk melebar.Meski waktu yang dibutuhkan Ukraina dan negara tetangganya Moldova untuk dapat memenuhi syarat sebagai anggota dapat mencapai satu dekade, keputusan yang diraih dalam konferensi tingkat tinggi EU selama dua hari itu akan menjadi langkah simbolis yang mengindikasikan niat blok tersebut untuk terlibat dalam ke bekas Uni Soviet itu.“Hari ini Uni Eropa mengirimkan pesan solidaritas kepada masyarakat Ukraina bahwa anda berada dalam keluarga Eropa, bahwa anda berada di EU,” kata Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin saat tiba di KTT itu.Langkah tersebut akan memulai perluasan paling ambisius bagi EU sejak masuknya negara-negara Eropa Timur usai Perang Dingin.Presiden Vladimir Putin mengatakan \"operasi militer khusus\" yang diluncurkannya di Ukraina pada akhir Februari sebagian terpaksa dilakukan akibat perambahan Barat ke dalam kawasan yang dicirikan Rusia sebagai wilayah pengaruh geografis yang sah.\"Semua orang di Ukraina sedang menonton dan menunggu keputusan ini,\" kata Ivan Zichenko, seorang warga Ukraina berusia 34 tahun dari kota Kharkiv yang dilanda perang, yang sekarang tinggal di Brussel.\"Sangat, sangat penting untuk meningkatkan semangat mereka,\" katanya ketika puluhan orang meneriakkan \"Ukraina adalah Eropa\" pada rapat umum di luar gedung Brussel tempat para pemimpin Uni Eropa bertemu.Sementara itu, Ukraina dan Moldova diperkirakan akan disambut di ruang tunggu EU pada Kamis, Georgia akan diberi \"perspektif Eropa\" tetapi harus memenuhi persyaratan sebelum dapat meraih status kandidat.Meski demikian, di balik retorika kemenangan ada kekhawatiran di dalam EU terkait bagaimana blok itu dapat tetap jelas dan bersatu karena terus membesar.Setelah dimulai pada tahun 1951 sebagai organisasi enam negara untuk bersama-sama mengatur produksi industri mereka, EU kini memiliki 27 anggota yang menghadapi tantangan kompleks mulai dari perubahan iklim dan kebangkitan China hingga perang di depan pintu mereka sendiri. (mth/Antara)

RI Tegaskan Pentingnya Tenaga Terampil Bidang Energi Guna Tekan Emisi

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 10:55:13 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen besarnya dalam pengurangan emisi demi mencapai target netralitas karbon pada 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi, dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) Kementerian ESDM Prahoro Nurtjahyo mengatakan sumber daya manusia berperan penting dalam mendukung pembangunan berbagai fasilitas energi bersih di Indonesia yang dapat mendukung pencapaian target emisi nol bersih tersebut. \"Roadmap (peta jalan) tidak berarti apabila tidak ada tenaga yang berkompeten untuk menjalankannya,\" kata Prohoro dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis. Pada 22 Juni 2022 Kementerian ESDM menghadiri Forum Kedutaan atau Embassies Forum di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Forum itu bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan universitas terbaik dari negara-negara terpilih yang memiliki keunggulan teknologi, kompetensi pengajar, dan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia telah menyusun peta jalan untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060 dengan berfokus kepada mengurangi penggunaan pembangkit listrik batu bara, percepatan pembangunan fasilitas energi baru terbarukan, penggunaan kendaraan listrik, serta penggunaan smart grid. Prahoro menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan tenaga terampil guna menjawab tantangan peta jalan tersebut. \"Kami memiliki peta jalan net zero emmission, sehingga semua program terkait pengembangan sumber daya manusia harus mengikuti roadmap tersebut. Kami telah menyiapkan anggaran untuk tahun 2022 dan telah berdiskusi dengan beberapa universitas di luar negeri antara lain Selandia baru, Australia, dan Inggris,\" tegasnya. Kementerian ESDM membuka peluang kerja sama dengan pihak universitas yang memiliki program di luar skema pembiayaan negara. Terkait tingkat pendidikan yang menjadi fokus utama program ini, Prahoro menjelaskan, kerja sama menyasar pendidikan magister dan doktoral (S2 dan S3), namun tidak menutup kemungkinan bentuk kerja sama lainnya. \"Pasca-pelaksanaan forum itu, maka dapat diketahui kapasitas SDM yang dimiliki oleh Kementerian ESDM, sehingga memperjelas strategi pendidikan yang akan dilaksanakan, serta mendapatkan prioritas untuk ditindaklanjuti,\" pungkas Prahoro. (mth/Antara)

The Global Fund Apresiasi G20 Indonesia dan Jajaki Peluang Kerjasama

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 10:44:35 0

Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif The Global Fund Peter Sands mengucapkan selamat untuk Presidensi G20 Indonesia dan merasa terkesan atas proses G20 di bawah kepemimpinan Indonesia saat bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis.Direktur Sands juga berinisiatif menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk persiapan dan pelaksanaan \"The Global Fund’s 7th Replenishment Conference\".Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi The Global Fund yang telah mendukung dan membantu Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. The Global Fund turut membiayai 18 laboratorium di Indonesia untuk penanganan pandemi COVID-19 dan Indonesia telah menerima 88 juta dolar AS alokasi dana bantuan dari The Global Fund.Menko Airlangga juga menyampaikan beberapa peluang kolaborasi yakni studi proyek transformasi digitalisasi kesehatan, mekanisme pendanaan kesehatan, dan transformasi pada unit pelayanan kesehatan, serta riset dan pengembangan (R&D) pada sistem kesehatan di Indonesia.Menutup pertemuan tersebut, Menko Airlangga dan Direktur Sands sepakat bahwa kontribusi negara G20 untuk menjadi donor perlu ditingkatkan, khususnya jika ada pandemi di masa yang akan datang.Hal tersebut sejalan dengan komitmen yang diterima dari pendanaan Financial Intermediary Fund (FIF) G20 yang terkumpul 1,1 miliar dolar AS. Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan komitmen pendanaan FIF sebesar 50 juta dolar AS atau sekitar Rp742 miliar.Adapun The Global Fund merupakan penyandang dana terbesar di dunia untuk program pencegahan, pengobatan, dan perawatan AIDS, TBC, dan malaria yang berbasis di Jenewa, Swiss.Dalam upaya penanganan COVID-19, The Global Fund telah berkontribusi sekitar 5 miliar dolar AS untuk penangan pandemi, antara lain untuk tes, treatment, pengadaan oksigen, dan genomic sequencing.The Global Fund juga bermitra dengan COVAX untuk penyediaan vaksin COVID-19. Hingga Juni 2019 The Global Fund telah mengucurkan dana lebih dari 41,6 miliar dolar AS untuk mendukung program pendanaan AIDS, TBC, dan malaria.Khusus Indonesia, The Global Fund telah berkontribusi pada penanganan penyakit TBC yang memerlukan kontribusi dana sekitar 6,9 miliar dolar AS. (mth/Antara)

BI: Transaksi Digital Perbankan Naik Jadi Rp3.766,7 Triliun pada Mei

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 10:37:58 0

Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi digital banking naik 20,82 persen pada Mei 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) menjadi Rp3.766,7 triliun.\"Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking,\" ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni 2022 di Jakarta, Kamis.Dengan demikian, BI terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi.Selain itu, ia menyebutkan nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Mei 2022 juga tumbuh 35,25 persen (yoy) mencapai Rp32 triliun.Begitu pula dengan nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit yang mengalami peningkatan 5,43 persen (yoy) menjadi Rp630,9 triliun.Untuk mendorong inovasi sistem pembayaran, BI akan terus memastikan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) khususnya Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) first mover dapat berjalan dengan lancar.Sementara itu sebagai salah satu langkah kongkrit integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, Perry menuturkan pada 11-15 Juli 2022 BI bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI serta asosiasi akan menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022.\"Kegiatan tersebut sekaligus merupakan side event G20, yang menampilkan beragam inisiatif dan inovasi digital di Indonesia,\" tambahnya.Di sisi lain, ia mengungkapkan jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Mei 2022 meningkat 8,97 persen (yoy) mencapai Rp927,6 triliun.BI terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui penguatan dan perluasan kerja sama dengan lembaga terkait dalam distribusi uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil). (mth/Antara)

Sri Mulyani Sebut APBN Mei Surplus Rp132,2 Triliun

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 10:24:34 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mei 2022 kembali mengalami surplus sebesar Rp132,2 triliun atau 0,74 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).“Total keseimbangan APBN kita sampai akhir Mei surplus Rp132,2 triliun. Bandingkan tahun lalu defisit Rp219,2 triliun hingga akhir Mei. Lagi-lagi ini pembalikan yang luar biasa dari kondisi fiskal kita,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp938,2 triliun.Pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun ini melonjak 47,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp726,5 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp846,1 triliun yang meningkat 51,4 persen dari Rp558,9 triliun pada Mei 2021 serta PNBP Rp224,1 triliun.Penerimaan perpajakan sendiri terdiri dari penerimaan pajak Rp705,8 triliun yang naik 53,6 persen dari periode sama tahun lalu Rp459,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp140,3 triliun yang naik 41,3 persen dari Rp99,3 triliun.Sementara belanja negara per Mei 2022 turun 0,8 persen yaitu dari Rp945,7 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp938,2 triliun yang merupakan 34,6 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.“Realisasi hingga Mei Rp938,2 triliun. Jika melihat kita sudah memasuki bulan keenam ini masih agak lambat sisi kecepatan belanja,” ujar Sri Mulyani.Realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp319,2 triliun, belanja non K/L Rp334,7 triliun serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp284,3 triliun.Kemudian untuk keseimbangan primer turut surplus sebesar Rp298,9 triliun dibandingkan realisasi Mei 2021 yang defisit Rp219,2 triliun.Sri Mulyani menuturkan surplus APBN dan keseimbangan primer yang terjadi seiring kinerja baik pendapatan harus perlu mitigasi dampak risiko global terhadap belanja dan pembiayaan ke depannya.Untuk pembiayaan anggaran sendiri telah mencapai Rp83,3 triliun per Mei 2022 yang turun 73,2 persen dibandingkan Mei 2021 sebesar Rp310,4 triliun dan sudah 9,6 persen dari target APBN Rp868 triliun. (mth/Antara)

BI Beli SBN di Pasar Perdana Rp32,54 Triliun per 22 Juni 2022

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 10:15:10 0

Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) melanjutkan pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp32,54 triliun sejak Januari hingga 22 Juni 2022.\"Pembelian SBN dilakukan melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement,\" ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Juni 2022 di Jakarta, Kamis.Pembelian SBN di pasar perdana dilakukan dalam rangka koordinasi fiskal dan moneter sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022.Di sisi lain, Perry menuturkan BI terus melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah secara bertahap yang berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan.Adapun penyesuaian secara bertahap GWM rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp119 triliun.Kendati begitu, penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN.Pada Mei 2022, ia menyebutkan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 30,8 persen dan tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit.\"Insentif GWM rupiah pada Juni 2022 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya menunjukkan dukungan positif kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan inklusif,\" ucap dia.Sementara itu, ia membeberkan likuiditas perekonomian pada Mei 2022 juga tetap longgar, yang tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 18,37 persen (yoy) dan 12,15 persen (yoy). (mth/Antara)

Menunggu Rapat Politbiro Oligarki

BY FNN Jum'at, 24 Juni 2022 08:22:48 0

Inilah mengapa banyak Ketum Parpol mendadak berlomba-lomba memasarkan partainya dengan aneka cara. Bahkan ada partai nekat, hanya bersandar pada hasil rentalan survei dan pencitraan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SIKON politik periode kedua Joko Widodo menjabat Presiden RI mencuatkan akrobatik kiat politik anomali berlumur aroma drama politik tanpa bentuk dan arah yang jelas. Ketika koalisi gemuk delapan parpol mulai retak, bahkan pecah telah menjadi pemantik utama mengeruhnya sikon politik terkini. Menimbulkan bara panas bagaikan api nan tak kunjung padam. Ditengarai publik, sepertinya ada yang sengaja merawat sang api supaya tetap membara. Presiden dengan kewenangan dan kekuasaan bermain tukar guling/tukar tambah kekuasaan dengan resaffel kabinet menarik kader dari partai gurem untuk menambah amunisi kekuatannya yang mulai lunglai. Presiden dengan leluasa menggunakan kekuasaannya untuk berbelanja “tameng” pelindung dari serangan politik pihak oposisi. Presiden harus  berselancar di atas ombak politik yang tidak menentu dinamikanya dalam gelombang pasang surut. Menjual posisi di kementerian (ministerial portfolio) untuk merealisasikan platform politik, “rampasan perang” (spoils of office) berupa akses terhadap proyek negara ....  baik yang terlihat maupun tak tercium oleh publik” (Arya Budi, Kompas, 18 Juni 2022). Pemilu 2024 mendatang pada 14 Februari 2024 masih 20 bulan lagi, namun elit politik mulai sibuk membangun koalisi. Target besarnya jelas: berlomba untung- untungan menanam investasi untuk presiden baru. Muncul KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), disusul koalisi “Semut Merah”, Gemuruh konvensi partai NasDem dan Raker PDIP yang mengobrak-abrik akrobat rekayasa koalisi. Lahirlah pola politik gambler, berselancar spekulasi  membuka lapak mencari peluang dari hasil jaringannya. Akibat adanya presidential threshold (PT) 20 persen hasil Pemilu 2019, semua terperangkap: partai besar elektabilitasnya capresnya rendah. Capres yang elektabilitasnya memenuhi standar partai tidak kuat ngungkit. Partai gurem pun berusaha merekayasa angkat kader dari luar partainya. Capres yang elektabilitasnya tinggi ternyata tidak memiliki partai. Sehingga, ini semua blunder menerpa dirinya yang tidak sadar ada pemain (Politbiro) di balik layar yang mengendalikan. Terpantau terpaksa beberapa partai bermanuver mondar-mandir tidak jelas akan kemana. Dinamika politik “lari berputar-putar” di situ-situ saja: tidak jelas siapa mengejar siapa dan akan kemana. Inilah mengapa banyak Ketum Parpol mendadak berlomba-lomba memasarkan partainya dengan aneka cara. Bahkan ada partai nekat, hanya bersandar pada hasil rentalan survei dan pencitraan. Apa yang akan terjadi dari akrobat maut para partai berkoalisi, semua akan berakhir dalam penantian menunggu hasil rapat politbiro Oligarki. Siapa yang akan dipanggil ke Istana Oligarki. Dan, siapa yang akan dianggap layak jadi presiden dan siapa yang akan dibuang ke got politik Oligarki. Pilpres 2024 sesungguhnya saat ini sudah selesai, hanya dengan keajaiban Tuhan Yang Maha Kuasa saja yang bisa merubahnya. Beberapa partai akan berakhir tragis mengais belas kasih Oligargi berharap  mendapatkan pundi-pundi finansial agar bisa berlaga dalam Pilpres 2024. Tragis memang. Itulah wajah politik Indonesia saat ini. (*)

Pakar: UUD 1945 Bukan Diamandemen, Tapi Diganti UUD Reformasi 2002

BY FNN Kamis, 23 Juni 2022 23:23:29 0

Yogyakarta, FNN - Pakar hukum, Prof. Dr. Kaelan, MS., menilai UUD 1945 bukanlah diamandemen, melainkan diganti dengan UU Reformasi 2002. Prof Kaelan menjelaskan alasan penilaiannya dalam FGD \'Amandemen Konstitusi Dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat\', di Kantor DPD RI Provinsi DIY, Kamis (23/6/2022). Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Prof Kaelan mengatakan, dalam kajian hukum konstitusi dikenal dua prosedur perubahan UUD. Pertama, perubahan yang telah diatur dalam suatu UUD itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah “verfassung anderung”. \"Kedua, perubahan melalui prosedur di luar ketentuan yang sudah diatur dalam UUD tersebut atau yang dikenal dengan istilah “verfassung wandelung”, jelasnya. Sedangkan dalam hubungan dengan teknik perubahan konstitusi, dikenal dua teknik yang digunakan dalam mengubah konstitusi, yaitu perubahan atau penggantian secara menyeluruh (renew). Serta perubahan dengan melakukan penambahan atau yang dikenal dengan istilah amandemen. \"Amandemen dalam suatu konstitusi, lazimnya dilakukan perubahan atau penambahan satu pasal atau beberapa pasal, kemudian dicantumkan pada UUD asli, kemudian bersama-sama diundangkan, hal ini diistilahkan dengan sistem Adendum,\" terangnya. Sementara dalam proses amandemen UUD 2002 pasal-pasal yang diubah/ diganti hampir 90%, terutama menyangkut substansi pasal-pasalnya. \"Jadi dalam proses penyusunan UUD 2002 itu bukanlah Amandemen melainkan mengganti UUD 1945 dengan UUD Reformasi 2002,\" tegasnya. Dijelaskannya, jika dalam proses amandemen UUD 2002 jumlah pasal yang diamandemen mencapai 90% lebih, maka dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia hal itu bukanlah amandemen melainkan suatu penggantian konstitusi (renew).  \"Dalam hukum konstitusi, pengertian amandemen adalah pengubahan satu pasal atau beberapa pasal konstitusi, yang kemudian dicantumkan dalam UUD asli (konstitusi asli) dengan sistem adendum. Dalam proses amandemen UUD 1945 dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia proses amandemen UUD 1945 perubahan jumlah pasal yang diamandemen hampir mencapai 90% lebih,\" jelasnya. Konsekuensi dari hal itu, UUD 2002 hasil amandemen tidak koheren atau tidak pada dasar filsafat negara Pancasila. \"Hal ini telah dilakukan lewat suatu penelitian hukum normatif pada isi pasal-pasal UUD 2002 hasil Amandemen itu tidak konsisten dengan dasar filsafat negara Pancasila,\" terang Kaelan lagi. Menurutnya, isi pasal-pasal UUD 2002 hasil amandemen justru merupakan derivasi dari sistem liberalisme, hal ini juga dapat dibuktikan pada sejarah proses perumusannya. \"Memang tatkala UUD 2002 dirumuskan terdapat suatu kesepakatan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak akan dirubah. Namun berdasarkan hasil analisis hukum, isi pasal-pasal UUD 2002 hasil amandemen tidak konsisten dan tidak koheren dengan Pancasila dasar Filsafat Negara,\" jelasnya. Kaelan juga mengatakan, berdasarkan fakta dalam sejarah amandemen UUD 1945, terdapat pengaruh dari asing. “Beberapa LSM asing maupun domestik ikut aktif dalam proses amandemen UUD 1945 tersebut. LSM-LSM itu bahkan hadir dalam rapat-rapat PAH I BP MPR, mengikuti setiap materi perubahan yang dibahas sehingga dapat mengetahui data atau informasi semacam apa yang dibutuhkan para anggota PAH I,\" pungkasnya. (mth/*)

Hancur NKRI-Ku!

BY FNN Kamis, 23 Juni 2022 14:17:34 0

Oleh: Sugeng Waras, Kolonel Purnawirawan TNI Tanpa mengurangi rasa hormat, bersama ini saya kirimkan secarik untaian surat yang dikemas dalam lukisan hati nurani dan tetesan air mata, dengan tema: Hancuuurr NKRI Ku! INI kesalahan dan dosa-dosa TNI-POLRI yang harus didobrak, diingatkan, dan diluruskan! Mohon maaf kepada TNI-Polri, saya hanya sebagai pensiunan Kolonel TNI AD, barangkali soal ilmu dan pengalaman ibaratnya bumi dengan langit dibanding Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa atau Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun saya berniat mempertanggungjawabkan ilmu saya yang pernah saya berikan kepada mantan PASIS (Perwira Siswa) SESKO TNI, dulu Sesko ABRI, sejak saya berdinas di Sesko TNI tahun 1996-2004 sebagai Dosen, Paban, Kadep ops, Ka Kor dos, dan Dir Dik Jar Sesko TNI. Saya Angkatan 1973 berpangkat terakhir Kolonel, digantikan oleh Brigjen TNI Nartono alumni 1974 dan selanjutnya Dirdik/jar Sesko TNI dijabat seorang yang berpangkat Brigjen TNI hingga saat ini. Antara Sesko TNI dan LEMHANAS hanya beda-beda dikit ilmu yang diajarkan 11-12. Yang membedakan signifikan adalah PASIS-nya, di Sesko TNI khusus militer TNI AD, AL, AU dan Siswa Tamu dari Polri serta Pasis Manca Negara, sedangkan di Lemhanas terdiri Militer, Polisi, dan Sipil Saya bangga melihat mantan siswa-siswa saya menduduki jabatan-jabatan strategis seperti Bapak Goris Mere, Bapak Muldoko, Bapak Muklas Sidik dan lain-lain, namun saya kecewa implementasi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, khususnya tentang OMP (Operasi Militer Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) saat ini berjalan tidak sesuai yang kita harapkan. Sesungguhnya ada 13 macam Operasi dalam OMSP antara lain (ops pamwal pres/wapres, ops pamwal tamu pejabat penting negara asing, ops teror bersenjata, ops gangguan laut dan udara, ops perdamaian Luar Negeri). Semuanya dipimpin oleh seorang TNI, Polisi membantu, ops penanggulangan Bencana Alam Oleh Pejabat Daerah/Basarnas, sedangkan ops Kepolisian oleh Polisi dibantu TNI (besar kecilnya bantuan TNI/Polri bukan atas keinginan Pimpinan TNI/Polri tapi berdasarkan UU). Jadi, hanya ada satu macam operasi saja dalam OMSP yang dipimpin polisi, sedangkan yang lain dipimpin oleh TNI di mana polisi berstatus BKO (Bawah Kendali Operasi). Saya juga tidak paham, ini salah siapa? UUD 1945 menyebutkan, Presiden sebagai panglima tertinggi TNI, dengan makna lain presiden harus tahu dan mampu membina dan memanfaatkan TNI secara benar dan tepat. Sebaiknya, TNI-Polri dalam posisi dan kedudukan yang seimbang, karena harus saling mendukung dan sulit untuk dibedakan mana yang lebih urgent terhadap bangsa dan negara ini. Pada sisi lain, Presiden adalah Kepala Pemerintahan yang juga Kepala Negara, namun tetap sebagai pengelola negara dan bukan pemilik negara, yang harus seimbang, selaras, serasi, dan harmonis dengan seluruh rakyat Indonesia. Dari pengalaman, hendaknya perlu kita luruskan dan sesuaikan pelaksanaan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dengan fakta di lapangan. Jangan lupakan sejarah, Operasi Woyla pada Thailand 1981 yang dipimpin Letkol Sintong Panjaitan dari Kopassus berhasil melumpuhkan teroris dan melahirkan DENSUS 81/Gultor. Jadi, saya memohon, marilah kita simak baik-baik peran, fungsi, dan tugas pokok masing-masing, TNI-Polri baik dalam hal pertahanan dan keamanan Negara secara konsisten, konsekuen dan profesional sehingga tidak tumpang-tindih baik dalam hal komando, kendali, kordinasi, informasi dan administrasi untuk kemaslahatan negara dan bangsa. Bersyukurkah bagi yang bernasib menjadi TNI-Polri, karena tanpa mengabaikan pihak-pihak lain Anda dianugerahi amanah rakyat dan negara sebagai garda terdepan dan benteng terakhir negara. TNI-Polri kuat bersama rakyat, sebaliknya cepat atau lambat TNI-Polri akan lemah, bahkan runtuh tanpa dukungan rakyat. Negaramu sangat luas dan menarik bagi asing. TNI-Polri tidak akan sanggup menghadapi intervensi/invasi secara fisik/non fisik dari negara lain yang super maju dan super kuat persenjataanya, maka telusuri dan aksi terhadap membludaknya TKA-TKA China yang tak menutup kemungkinan sudah tersebar di seluruh pelosok tanah air, baik legal maupun illegal sebagai kekuatan pendahulu yang menguasai titik-titik penting yang akan berfungsi potensial nantinya. Di pundakmulah wahai TNI-Polri, rakyat mempercayakan pertahanan dan kedaulatan wilayah negara, keselamatan rakyat, perlindungan, pengamanan, dan ketentraman lahir-batin siang dan malam. Ingat dan dekati rakyatmu, insha Allah NKRI akan maju dan sejahtera. Polri harus sadar, paham, dan ikhlas serta kurangi semangat militernya, kembalilah pada kodrat dan habitat Anda untuk menjadi alat negara yang bersemangat kepolisian, niscaya akan menjadi kemuliaan nama polisi. Singkatnya, Polri sebagai bukan militer (Low Force) tidak menangani langsung masalah-masalah berat atau gangguan bersenjata. Jika menurut pandangan Polri dianalisis/diprediksi ada seorang atau kelompok teror bersenjata, maka segera disampaikan kepada TNI dan TNI akan menindak lanjuti (polisi terikat hukum HAM) yang bermuara pada penyelesaianya berupa tindak pidana yang melibatkan peran, fungsi, dan tugas pokok hakim dan jaksa. Sedangkan TNI, sebagai institusi (Kill or tobe Kill) bisa mengabaikan hukum HAM dalam situasi dan kondisi yang tepat. Bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Usir dan jauhkan segala hal yang berpotensi bisa merugikan dan membahayakan NKRI seawal mungkin! Allahu Akbar! Merdeka! Bandung, 22 Juni 2022. (*)

“Presidential Threshold” 20 Persen Tanpa Pilpres

BY FNN Kamis, 23 Juni 2022 13:26:28 0

Para aktivis demokrasi mengancam, bilamana tututan pembatalan PT 20% itu ditolak oleh MK, mereka menuntut agar MK dibubarkan, dan untuk itu pula mereka akan mengorganisasi gerakan People Power. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PERHELATAN Pilpres akan dilaksanakan 2 tahun lagi, pada tahun 2024. Salah satu perubahan UUD 1945 melalui amandemen ialah tentang Pemilihan Presiden dan pembatasan masa jabatan Presiden. Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (sistem presidentil). Pemilihan presiden tersebut dilakukan langsung oleh rakyat di mana calon presiden dicalonkan dalam satu paket berpasangan dengan calon wakil presiden oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. Pemenang adalah pasangan yang memperoleh suara 50% + 1 secara nasional dan suara yang diperoleh itu tersebar sebagai mayoritas di paling tidak 2/3 provinsi. Bila tidak ada yang memperoleh dukungan demikian, maka digelar pemilihan ulang. Pemenang pertama dan kedua dalam putaran pertama akan bertanding lagi dalam putaran kedua. Kali ini pasangan yang memperoleh suara paling banyak dinyatakan sebagai pemenang. Aturan ini ditetapkan demikian untuk menghadapi kenyataan, masyarakat Indonesia itu tersebar dan amat majemuk. Menjadi Presiden kiranya jangan hanya dengan dukungan jumlah suara 50% + 1 yang terpusat di daerah tertentu saja, tetapi Presiden bagi segenap bangsa dan tanah air. Tata cara Pemilihan pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum 2017. Pemilihan Presiden-Wakil Presiden yang akan datang masih menggunakan UU Pemilu 2017 yang telah digunakan pada Pilpres 2019 yang diikuti oleh dua pasang Capres-Cawapres, yakni Pasangan 01 Joko Widodo – Ma\'ruf Amin, dan Pasangan 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Dampak Pilpres 2019 lalu berupa pembelahan rakyat masih ada hingga kini yang dahulu populer dengan sebutan Cebong dan Kampret. Pasal 222 UU Pemilu adalah paling krusial, apalagi menyangkut Presidential Threshold 20%. Gde Siriana menulis di Twitter, 16 juni 2022, 20:56, “Sy melihat hanya ada 3 jenis Capres mendatang. 1) Capres Istana (penerus kekuasaan rezim dan Oligarki), 2) Capres Joki (Capres maju untuk kalah, hny sekedar penuhi syarat Pilpres demokratis), dan 3) Capres Perubahan (tetapi akan dihambat melalui syarat PT 20%). Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan dalam Musyawarah Daerah tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022), bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Oleh sebab itu, secara kelembagaan DPD RI telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 222 tersebut. Melalui pasal ini Oligarki Ekonomi mengatur kongsi untuk menentukan siapa pimpinan nasional bangsa. Pasal 222 memaksa partai politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas. Akibatnya, Capres dan Cawapres yang akan dipilih oleh rakyat menjadi sangat terbatas. Pasal tersebut menjadi pintu masuk bagi Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik untuk mengatur dan mendesain pemimpin nasional yang akan mereka ajukan ke rakyat melalui Demokrasi Prosedural, Pilpres. Dengan begitu janji-janji manis Keadilan Sosial dan Kemakmuran Rakyat yang diucapkan kandidat Capres-Cawapres tidak akan pernah terwujud. Karena, yang membiayai proses munculnya pasangan Capres dan Cawapres itu adalah Oligarki Ekonomi, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dari kebijakan yang tentu harus berpihak kepada mereka. LaNyalla mempertanyakan kemampuan seorang Capres untuk menghentikan impor garam, gula, dan komoditas lainnya, sementara Oligarki Ekonomi yang mendesain Capres itu bagian dari penikmat uang rente dari keuntungan Impor. Bagaimana mungkin seorang Capres akan mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar bila Oligarki Ekonomi yang membiayai Capres tersebut adalah penikmat konsesi lahan atas sumber daya alam hutan dan tambang? Seorang Capres juga tidak akan mampu melakukan Re-Negosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Listrik dan Energi, jika Oligarki Ekonomi adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut. Bila LaNyalla berpendapat bahwa Presidential Threshold 20% adalah akar masalah ketidakadilan dalam Pemilihan Presiden, menurut hemat saya, akar dari akar masalah tersebut adalah Amandemen UUD 1945 yang menetapkan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Padahal Sila ke-4 Pancasila mengamanatkan Pemilihan Presiden melalui perwakilan. Pilpres pasca amandemen menganut prinsip demokrasi liberal, memberikan hak suara pada setiap warga negara, tanpa mempertimbangkan isi kepalanya. Para aktivis demokrasi mengancam, bilamana tututan pembatalan PT 20% itu ditolak oleh MK, mereka menuntut agar MK dibubarkan, dan untuk itu pula mereka akan mengorganisasi gerakan People Power. Jika hal itu benar-benar terealisasi, maka boleh jadi Presidential Threshold 20% tetap ada, tapi tanpa Pilpres 2024! (*)

Relawan di Padang Deklarasi LaNyalla Capres 2024

BY FNN Kamis, 23 Juni 2022 09:24:51 0

Padang, FNN – Popularitas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti semakin berkibar. Relawan Indonesia Tageh di Padang, Sumatera Barat, mendeklarasikan LaNyalla sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Ia didukung karena dinilai berani menyuarakan kepentingan rakyat. Deklarasi terhadap LaNyalla itu berlangsung di GOR Prayoga Padang, Rabu (22/6/2022). “Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur demi mewujudkan keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia maka dengan ini, kami membulatkan tekad untuk mendukung AA LaNyalla Mahmud Mattalitti maju sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden 2024,” kata Koordinator Relawan Indonesia Tageh Sumatera Barat, Muhammad Suhandi kepada wartawan.Relawan Indonesia Tageh Sumatera Barat terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku UMKM, pemangku adat, aktivis, Ibu rumah tangga dan kaum millenial. Suhandi menyebut latar belakang masyarakat Sumatera Barat mendukung LaNyalla adalah karena keberanian Ketua DPD RI itu dalam menyuarakan kepentingan rakyat.Jadi, “Masyarakat menginginkan pemimpin yang berani, independen dan tidak mudah untuk diintervensi oleh kepentingan golongan dan kelompok manapun kecuali kepentingan rakyat,” kata Suhandi.LaNyalla disebutnya mampu memperjuangkan kepentingan rakyat sehingga pantas didorong untuk tampil sebagai kontestasi pada Pilpres mendatang. “Kami percaya bahwa pak LaNyalla adalah sosok yang tegas dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak keadilan rakyat,\" lanjutnya.Suhandi juga menyebut jika LaNyalla adalah sosok yang dapat menyatukan elemen bangsa ke depan utamanya dalam kondisi bangsa yang mulai terpecah belah dengan polarisasi saat ini. “La Nyalla adalah pemimpin yang konsisten memperjuangkan konstitusi negara\" tambahnya. Apalagi, sebelumnya, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno sudah berwasiat kepada LaNyalla untuk menyelamatkan Indonesia. (mth/*)

Rocky Gerung: Bahwa di Atas Raja Masih Ada Ratu!

BY FNN Kamis, 23 Juni 2022 06:03:43 0

Jakarta, FNN – SOAL Megawati dan Jokowi di Rakernas PDIP yang bicara keras yang tampak diarahkan kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diulas oleh wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam dialog dengan Rocky Gerung dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu (22/6/2022). Petikannya. Ini Anda kelihatannya mengikuti kehebohan netizen soal bagaimana Pak Jokowi menghadap Megawati? Bagaimana menurut Anda? Saya ingin tahu bagaimana tafsiran Anda melihat video-video itu. Ya, kita akhirnya tidak bisa membedakan itu pertemuan privat atau publik. Kalau itu ruang publik, enggak di situ tempat Presiden. Presiden itu punya formalitas sendiri. Jokowi bukan Presiden, tapi tubuh presiden dia, itu harus dihormati. Kalau Pak Jokowi datang sebagai kader PDIP ya oke saja. Tapi, jangan itu di-vlog-kan bahwa itu Pak Presiden sedang bertemu dengan Ibu. Ya apa point di situ tuh. Mau melecehkan Presiden. Itu sinyalnya begitu kan? Itu yang disebut sebagai kita mendua menafsirkan itu. Bahasa psikologi nausea, rasa mual melihat foto itu kan. Seolah Ibu Mega lagi ngajari dan Pak Jokowi posturnya memang minta diajari. Jadi, kirim-mengirim bahasa tubuh itu membuat kita merasa ya ada point-nya  juga Bu Mega. Kenapa dia musti panggil Pak Jokowi, karena sebelumnya Pak Jokowi nantang-nantangin kan dengan melalui proksi Ganjar. Itu bahasa tubuh kita. Tapi juga kita anggap Ibu Mega kurang sopan sebetulnya. Dia itu  Presiden. Jadi kemenduaan itu membuat kita disgusting atau mual bahkan melihat politik. Apalagi itu kemudian diviralkan vlog-nya itu. Jadi, mungkin sekali disengaja supaya diperlihatkan bahwa di atas Raja masih ada Ratu. Kira-kira begitu. Tapi realitasnya tidak seperti itu sebenarnya. Karena jauh sekali, kelihatannya Pak Jokowi sekarang ini juga sudah jadi kekuatan sendiri. Pak Jokowi sudah bisa memilih kekuatan sendiri, Pak Jokowi bisa memilih koalisi sendiri. Itu seperti yang disinggung oleh Bu Megawati. Bu Mega mengingatkan juga soal sistem pemerintahan kita ini presidensial. Tidak ada koalisi-koalisi. Saya kira ini maksudnya mungkin mengingatkan Jokowi bagaimanapun juga ini partai pemenang Pemilunya adalah PDIP. Dan Anda itu adalah petugas partai PDIP. Jadi sebenarnya yang memerintah itu PDIP, bukan partai lain atau figur lain. Kalau itu Ibu Mega juga salah. Kalau PDIP yang memerintah sebagai partai pemenang, itu artinya PDIP membentuk koalisi partai pemenang. Itu artinya sistem parlementer juga jadinya. Kalau dia bilang dia menang, memenangkan Pak Jokowi, orang bertanya berapa persen Pak Jokowi menang pada waktu itu. Tentu pasti di atas 50%. Mungkin 56%. Sekarang suara PDIP itu berapa, 56%? Kan enggak juga. Suara PDIP kan 20%, bahkan secara nasional 19%. Jadi, PDIP cuma dapat 19 persen, Jokowi dapat 56 persen. Itu artinya, ada kira-kira 30% persen bukan suara PDIP. Suara siapa? Ya suara Muslim, suara partai lain, dan macam-macam. Jadi tidak bisa Ibu Mega klaim bahwa dia adalah petugas partai PDIP. Karena setelah diujikan ke publik, suara Jokowi waktu itu melampaui suara PDIP. Kan matematiknya begitu. Kenapa Ibu Mega menyebut itu koalisi ya karena dia jengkel saja kok koalisi nantangin dia. Itu kan? Jadi, yang dimarahin Ibu Mega itu koalisi yang petentang-petenteng di depan PDIP.  Padahal PDIP sendiri bikin koalisi. Kalau nggak bikin koalisi yang tidak bisa dapat juga yang 20 persen itu. Kalau misalnya Ibu Mega bilang saya bisa nentuin sendiri, ngapain masih main mata dengan Gerindra. Lebih berbahaya lagi kalau Ibu Mega bilang, ini sistem presidensial. Nah, Ibu Mega musti bilang, dalam sistem presidensial tidak ada kuota 20% maka PDIP musti maju untuk mempersoalkan 20% itu. PDIP sendiri juga terima 20%. Itu artinya PDIP juga suka sistem parlementer dalam praktik. Itu inkonsistensi dalam pidato Ibu Mega. Ibu Mega musti bilang, ini sistem presidensial, Pak Jokowi nggak boleh punya koalisi. Oleh karena itu, 20%  musti dihilangkan. Kan begitu. Jadi harus berhati-hati. Justru karena 20% ya semua orang akhirnya berkoalisi. Dari bahasa tubuh tersebut, kemudian pidato Ibu Mega juga menyinggung soal pencapresan bahwa itu adalah hak prerogatif yang diberikan kepada beliau dan kemudian menyatakan kalau ada kader PDIP yang mendua, bermain dua kaki, itu dipersilakan out. Di situ kan jelas yang dimaksud pasti Pak Jokowi dan Ganjar. Kan dua-duanya, Pak Jokowi punya agenda tiga periode, Ganjar ingin jadi presiden. Ya, itu point saya. Selalu Ibu Mega mustinya konsisten saja. Tidak usah minta mereka mundur. Ya pecat saja. Kan Ibu Mega mengatakan bahwa hanya saya yang menentukan siapa yang boleh jadi presiden. Nah Pak Jokowi masih ingin menjadi presiden sebelum minta izin Bu Mega, kenapa musti dipecat sebagai kader. Ganjar juga begitu. Berkomplot dengan Jokowi bikin tandingan dengan Mega. Ya dipecat dong. Bukan dikasih sinyal. Supaya juga Ganjar enak itu. Dia akan diminta oleh Nasdem, misalnya, atau Gerindra. Jadi lebih fair. Ibu Mega juga musti ketat di dalam asas berpikir dan konsisten dalam keputusan politik. Kalau dibiarkan kasihan Ganjar juga. Ganjar tidak mungkin mengundurkan diri itu. Karena prinsipnya adalah dia enggak tahu kalau dia bersalah kan? Kalau dia tahu dia bersalah maka dia mengundurkan diri. Tapi dia enggak tahu apa kesalahan dia. Nah, Ibu Mega yang tahu apa kesalahan Ganjar. Ibu Mega yang pecat. Kan ada mahkamahnya tersendiri di PDIP. Jadi hal-hal semacam itu kalau dipertontonkan ke publik lalu orang boleh menganalisis juga bahwa PDIP juga tidak konsisten. Masih mau ngintip peluang tukar tambah. Nggak benar kan. Padahal orang juga ingin Ibu Mega itu tegak lurus dengan prinsip yang ada di dalam partai dan prinsip di dalam konstitusi. Prinsip dalam partai siapa yang sudah menentang dipecat, tadi tidak dipecat. Prinsip dalam konstitusi sistem presidensial 20%, Ibu Mega enggak mau, itu berarti Ibu Mega sistem parlementer juga. Jadi kita hanya ingin melihat itu, lepas dari kepentingan PDIP, saya tidak ada urusan. Tapi cara berpikir itu yang mau kita koreksi. (mth/sws)

Rocky Gerung: Jangan Larang Orang-Orang Punya Aspirasi Negara Islam

BY FNN Kamis, 23 Juni 2022 02:28:23 0

Jakarta, FNN – HARI Ulang Tahun Jakarta 2022 jatuh pada Rabu, 22 Juni 2022. Tahun ini, Jakarta berusia 495 tahun. Pada 22 Juni 1527 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Kota Jakarta berdasarkan waktu terjadinya penaklukan Sunda Kelapa oleh Fatahillah dan pasukannya. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief, selain ulang tahun Jakarta, hal yang sangat penting juga pada 22 Juni 1945, Tim 9 yang dibentuk oleh BPUPKI kemudian merumuskan dasar negara kita yang namanya Pancasila. Mengapa menjadi penting? Ikuti dialog antara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung, akademisi dan pengamat politik dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu (22/6/2022). Ini penting kita bahas sejarah, karena banyak sekali keluhan bahwa anak-anak sekarang ini tidak paham sejarah. Karena kalau kita tidak paham sejarah maka pemahamannya terhadap persoalan negara kita jadi bermasalah juga. Oh iya, itu saya ingat bahwa tanggal 20 Juni itu perumusan naskah Piagam Jakarta. Selalu dianggap bahwa Pancasila itu pertama kali diucapkan dalam upaya untuk menghasilkan kemajemukan. Tapi kemajemukan itu adalah hasil perdebatan karena fakta antropologi kita betul-betul ini masyarakat majemuk. Dan hasil perdebatan merumuskan apa yang disebut Piagam Jakarta, yaitu Pancasila, yang sila pertamanya berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Di SD juga diajarin. Jadi ini musti tahu, sejarah Pancasila itu ada sejarah Piagam Jakarta juga. Karena itu kalau sekarang masih ada Islamophobi itu ajaib karena justru bangsa ini didasarkan pada kesepakatan yang merupakan kelegaan hati dari mayoritas Muslim waktu itu, untuk tidak lagi mencantumkan tujuh kata itu, yaitu “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” itu dihapus dari naskah, tetapi tidak mungkin dihapus dari sejarah. Itu masalahnya. Kemudian juga pada tanggal 22 Juni inilah Bung Karno yang menjadi ketua tim perumus menyampaikan soal rumusan Pancasila yang sebenarnya rumusan Pancasilanya tidak seperti yang sekarang. Pak Karno itu menyebutkan antara yang sekarang coba dimunculkan oleh PDIP bisa diperas menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila. Kalau sekarang disepakati bahwa lahirnya Pancasila itu pada 6 Juni, di mana Bung Karno mengucapkan itu. Saya kira kini kenapa menjadi perdebatan. Karena kalau kita baca-baca risalahnya dari BPUPKI itu, harusnya tanggal 18 Agustus yang disebutkan sebagai hari lahir Pancasila. Iya, Pancasila ada dalam alam pikiran Bung Karno, alam pikiran Muhammad Yamin, macam-macam. Kan itu semua ide yang kompilasi sebetulnya, bahkan alam pikiran dunia itu. Karena nasionalisme itu bukan asli Indonesia itu. Itu pikiran Sujat Saint. Demikian juga soal “kemanusiaan adil dan beradab” itu ada setelah revolusi Perancis baru kita tahu. Jadi mereka pada waktu itu founding parent kita, orang yang belajar sejarah dan tahu seluruh macam perkembangan di dunia. Dunia Islam terutama sedang bangkit karena itu ide Negara Islam muncul. Jadi, adalah hasil kompilasi pikiran dunia, bukan pikiran Bung Karno sendiri. Bahkan Bung Karno bilang saya hanya menggali dari bumi Indonesia. Ya ada bagian yang digali dari bumi Indonesia karena Bung Karno itu juga mengerti bumi yang lain, sebutlah bumi Tiongkok, bumi Rusia, bumi Perancis, bumi Revolusi 1776 di Amerika. Jadi, semua itu adalah hasil kompilasi. Nah itu yang seringkali dilupakan. Kalau disebut lahirnya Pancasila, ya lahir secara formil pada 18 Agustus. Kalau yang informal ya banyak tanggalnya. Semua orang yang berpidato dengan tema Pancasila itu bisa melahirkan Pancasila. Itu pentingnya kita pisahkan antara hari lahir formil dan hari lahir sebagai wacana. Dan ini pentingnya memahami sejarah karena juga memang ada adagium yang sudah kita kenal cukup lama bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Tapi sekarang ini kalau ‘45 masih terlalu banyak dokumen-dokumennya. Jadi kalau muncul perdebatan sah-sah saja dan untuk memahaminya saya kira penting untuk buka-buka kembali. Tidak hanya baca Twitter yang 140 karakter dan kemudian berdebat di media sosial. Saya kira itu yang penting, generasi baru ini tahu geneologi, asal-usul dari rumusan dasar negara kita. Bung Karno tidak pernah menyebut Pancasila itu ideologi. Dia menyebut sebagai landasan filosofi, filosofi grounds low. Tapi semua ini kemudian seolah-olah dianggap Pancasila itu ideologi negara, bukan. Bahkan Pak Harto tidak pernah menyebut sebagai ideologi. Pak Harto bilang asas, walaupun dia tambahin asas tunggal. Jadi pilihan kata itu bahkan di dalam undang-undang kita tidak ada ideologi Pancasila. Itu kesepakatan umum untuk mengatakan itu panduan, tapi bukan ideologi dalam pengertian setara dengan ideologi dunia komunisme, marxisme, liberalisme, sosialisme, Islamisme. Itu lain. Karena itu Pancasila harus dianggap sebagai percakapan untuk menghasilkan kebersamaan, bukan suatu yang sudah final. Apalagi (telah) difinalkan dengan Ekasila. Itu kan berbahaya sekali. Jadi, pandangan itu yang memungkinkan kita justru lega dengan menyebut Pancasila adalah panduan kebudayaan. Itu lebih tepat sebetulnya kalau tidak mau pakai istilah asas tunggal. Bagian ini yang Presiden Jokowi juga nggak paham. Seringkali dia bilang, ini ideologi negara. Nggak ada. Di mana ada keputusan bahwa Pancasila ideologi negara. Nggak ada. Dasar negara, asas tunggal, nggak ada. Tapi hal-hal semacam ini seolah membuat kita berhenti, seolah-olah dengan adanya Pancasila semua soal selesai. Itu Pancasila panduan saja tuh. Kalau mau Pancasila ya 20% dihilangin dulu tuh. Kira-kira begitu kan, supaya sama rata. Jadi banyak hal yang setiap kali tanggal 22 Juni itu kita sebut sebagai hari Piagam Jakarta, kita ingat asal-usul piagam Jakarta adalah kesepakatan, justru kelegaan masyarakat Muslim pada waktu itu untuk melihat Indonesia tumbuh sebagai negara kebangsaan. Jadi itu intinya. Tetapi, sekali lagi, pikiran itu tetap hadir di kita. Karena itu, jangan larang orang-orang punya aspirasi negara Islam. Itu biasa saja. Jangan berupaya untuk menutupi sejarah. Apa yang pernah disebutkan, kalau disembunyikan justru dia akan masuk kembali dalam memori kita dan timbul sebagai sebuah harapan saja. Dan seperti ketel yang dipanaskan, kalau tidak ada lubang keluar biasanya bisa menimbulkan ledakan. Jadi kalau dibiarkan, katalisnya aman sebenarnya. Iya, jadi itulah pentingnya kalau musti ada katup volve, yang disebut katup pengaman. Ya mustinya dibuka. Jadi jangan ditutup dengan satu interpretasi tunggal bahwa Pancasila itu adalah apa yang diucapkan Bung Karno. Enggak. Itu sudah jauh dari itu. Pancasila itu sudah berkembang dan kita musti mampu juga mengoneksikan pengertian dari Pancasila itu ke dalam konteks kekinian dan itu juga hak dari milenial untuk menafsirkannya. Kita musti pelajari sebetulnya cara pendiri bangsa ini berdebat, bukan cara membangun koalisi. Cara berdebat dan cara bagaimana berkomunikasi antar sesama anak bangsa meskipun berbeda pilihan politik. Saya kira itu penting sekali. Itu pentingnya. Karena Piagam Jakarta maupun Pancasila itu hasil perdebatan di antara orang-orang yang setara Tersebut. Tidak ada feodalisme. Tidak ada seseorang menghadap pada orang lain lalu manggut-manggut di situ. Itu hasil perdebatan. Mungkin juga kalau kita masih bisa melihat beberapa arsipnya, itu masih ada berdebatnya keras betul. Bukan pakai Vlog atau TikTok. Ini betul-betul debat intelektual dari para pendiri bangsa. (mth/sws)

Letjen TNI Bambang Darmono: Oligarki Semakin Luar Biasa Saat Ini

BY FNN Rabu, 22 Juni 2022 19:10:23 0

Jakarta, FNN – Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono bersama rekannya membentuk “Gerakan Kaji Ulang”. Gerakan ini dibentuk untuk mengkaji perubahan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa purnawirawan yang tergabung dalam gerakan ini, salah satunya Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, dan masih banyak lagi. “Apa yang mendorong para senior ini yang sudah pensiun unutk kembali turun gunung menanganin masalah ini?” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Selasa (21/6/2022) Letjen Bambang mengatakan, ini bukan soal turun gunung tetapi kami ingin menangani masalah ini karena persoalaan negara yang mesti kita sikapi dan gak boleh kita anggap remeh, karena berjalannya negara ini di-drive dengan yang namanya konstitusi. Kalau konstitusi tidak benar sampai kapanpun negara akan oleng. Kemudian, Letjen Bambang Darmono selaku Ketua Tim Sosialisasi dalam gerakan kaji ulang ini menyebutkan sepuluh alasan mengapa kaji ulang ini harus dilakukan : 1.           Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen 4 kali berbasis ideologi liberal kapitalis dan itu betul-betul bertentangan dengan Pancasila. 2.           Undang-undang Dasar 1945 yg diamandemen ini enkonsistusi dan enkohen terhadap pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 3.           Undang-undang Dasar 45 yang tlah diamandemen ini bukan hasil amanden tapi merupakan perubahan total karena hamper 99% Undang-undang Dasar 1945 telah dirubah. 4.           Telah mengekbiri kedalautan rakyat menjadi kedaulatan partai politk mengakibatkan rakyat kehilangan kedaulatan huum dasar dalam masa depannya. 5.           Produk amandemen mengingkari kesepakatan perubahan Undang-undang Dasar 1945 6.           MempratekKan demokrasi mayoritas yang mengakibatkan politik uang, korupsi, oligarki. 7.           Mengakibatkan kehidupan masyrakat bangsa dan negara menjauhi nilai Pancasila baik sebagai ideologi filosofi dan dasar negara. 8.           Menutun efisiensi dalam ekonomi mengakibatkan system padat karya berganti menjadi padat modal sehingga rakyat kehilangan pekerjaan. 9.           Menafikan GBHN, mengakibatkan bangsa Indonesia tdk memiliki masa depan dan hanya tergantung presiden terpilih. 10.        Produk hukum dri amandemen Undang-undang Dasar 1945 ini tidak bernomer sehingga legalitasnya ditanyakan. “Ini lengkap banget ya pointnya, ini ditujukan kepada siapa? Apakah melibatkan akademisi, atau ahli hukum tata negara?” ungkap Hersubeno Betul kita melibatkan temam-teman dari akademisi ada Prof. Dr. Sofian Effendi, Prof. Gnawan, dan banyak lagi. Artinya bahwa untuk sampai pada hal yang saya sampaikan tadi itu berkat pikiran bersama teman-teman para akademisi, bukan karangan Purnawirawan TNI. Letjen Bambang melihat yang menikmati amandemen Undang-undang Dasar 1945 ini adalah partai politik, mereka hari ini berkuasa dan mereka tidak akan mau melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini kembali, kami bertemu dengan partai politik ketika kita berdiskusi satu ruangan isinya setuju, begitu di luar tidak ada suaranya. Gerakan kaji ulang ini memiliki empat disclaimer: 1.           Kami bukan gerakan politik untuk makar terhadap Pemerintahan Republik Indonesia yang sah. 2.           Kami bukan gerakan politik yang anti pada Pemerintahan Republik Indonesia yang sah. 3.           Kami bukan gerakan politik yang memperjuangkan masa kepresidenan 3 periode. 4.           Kami bukan gerakan politik yagn membicarakan politik praktis, politik partai, Pemilu atau Pilkada. Letjen Bambang menyebutkan bahwa Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti belum terkontaminasi oleh oligarki jadi ya kita dorong dia, lo bawa ini ke MPR sehingga paling tidak tahun ini menjadi pidato, itu menjadi satu polemik atau isu yang memang kita butuhkan. “Terus komitmennya bagaimana dari kemaren dari ketua DPD RI?” tanya Hersu Ketua DPD RI mengatakaan akan membawa isu itu dan dia kebetulan ketika menghadap pak Try Sutrisno, pak Try memberi wasiat kepada ketua DPD, jalankan ini supaya kita kembali ke Undang-Undang yang benar. Saya paham perjuangan ini super berat karena kita menghadapi kelompok masyarakat yang saat ini saya harus mengatakan mereka tidak peduli dengan kehidupan masyarakat bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Gerakan kaji ulang Undang-undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh teman-teman purnawirawan adalah dalam rangka memperbesar kekuatan masyarakat untuk mendorong ini Siapa saja orang mengaku pancasialis, tapi kalau tidak mau mendukung kaji ulang Undang-undang Dasar 1945, buat saya orang-orang itu adalah orang munafik, clear buat saya karena ini bertentangan dengan Pancasila. (mth/sws)

Efek Puan dan Ganjar, Adu Kuat Megawati vs Jokowi

BY FNN Rabu, 22 Juni 2022 15:41:25 0

Kalau Puan dan Ganjar bersatu, peluang untuk menang Pilpres 2024 sangat besar. Dan, sebaiknya PDIP segera mendeklarasikan Puan Maharani – Ganjar Pranowo sebagai paslon Presiden dan Wakil Presiden 2024. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN BEREDAR narasi di medsos seperti berikut ketika berlangsungnya Rakernas PDIP yang berlangsung di sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. “Kok melas banget yaaa? Malah dia yg hrs menghadap. Emaaaak. Udah menghadap kursinya yg diduduki gak layak untuk seorang kepala negara. Emaaaknya duduk di kursi lebih waaah. Dan menghadap meja besarnya”.  “Bentuk lain dari keangkuhan dan kebodohan? Kok bisa perlakukan Presiden, spt staf koorlap sedang menghadap manajer”. Dalam video berdurasi 7 menit yang sudah ditonton 31,2 ribu tayangan itu, tampak sekali Presiden Joko Widodo menghadap Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Tampak pula Ketua DPR RI Puan Maharani disaksikan kakaknya, Prananda Prabowo, sedang mengambil gambar saat Presiden Jokowi menghadap Mega. Dalam narasi yang beredar, video ini diambil sebelum pembukaan Rakernas PDIP tersebut.    Entah petuah apa yang disampaikan kepada Jokowi, sayangnya nyaris tidak terdengar suaranya. Namun, jika melihat posisi tempat duduknya, layaknya seorang anak buah yang sedang menghadap The Godfather seperti dalam film mafioso. Jokowi tampak gelisah seakan sedang dimarahi Megawati. Sikap Megawati itu baru diketahui ketika Mega menyampaikan pidatonya. Ia bicara keras kepada kader PDIP yang dinilai “menyimpang” dari kebijakan partai. “Kalian…siapa yang mau berbuat manuver, keluar! Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua-kaki, main tiga-kaki, dan melakukan manuver,” kata Megawati dalam nada tinggi. “Ingat, lho. Lebih baik keluar, deh. Daripada saya pecati lho kamu,” tegas Megawati. Tidak salah, peringatan keras itu jelas ditujukan kepada Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah. Apalagi, belakangan ini Ganjar memang sibuk bermanuver untuk membangun citranya untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang. Ganjar telah melakukan pencitraan di mana-mana, terutama di Jawa Tengah. Teguran keras Megawati itu tampaknya juga ditujukan kepada Jokowi yang dinilainya bermain di “dua-tiga kaki” dan ikut bermanuver untuk muluskan Ganjar jika manuver tiga periode dan perpanjang masa jabatan presiden itu ternyata gagal total. Untuk mengantisipasi semua, maka Jokowi bersama Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai orang kepercayaannya, menyiapkan Ganjar sebagai “sekoci” Jokowi. Mereka menyiapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP. Di sisi lainnya pula, Partai NasDem ternyata memasukkan nama Ganjar yang menjadi salah satu dari tiga nama yang bakal diajukan NasDem sebagai calon presiden 2024. Nama Ganjar muncul bersama Gubernur DKI Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Mungkin inilah yang dimaksud main di “tiga-kaki” itu. Jurnalis Senior Asyari Usman menggambarkan ceramah pembukaan Rakernas oleh Megawati itu membuat Jokowi seperti seorang mahasiswa yang sedang berhadapan dengan seorang ‘dosen killer’ yang karismatik. Sekoci darurat ini disiapkan Jokowi untuk mengantisipasi kemungkinan PDIP tidak memberikan tiket kepada Ganjar. Megawati telah menganggap Gubernur Jawa Tengah ini terlalu maju dalam mengkampanyekan dirinya untuk jabatan presiden. Di sini, Megawati mengeluarkan peringatan keras. Bahwa Ketum menekankan kembali hak pribadinya di PDIP untuk menentukan capres Banteng. Teguran keras Megawati ini masih patut dipertanyakan. Apakah benar ini untuk partai atau pribadi terkait dengan keinginan putrinya, Puan Maharani, yang juga mengincar tiket Capres PDIP itu. Manuver Ganjar ini pula yang menyebabkan perpecahan Banteng dan Celang di Jawa Tengah. Banteng mendukung Puan. Sedangkan Celeng menyokong Ganjar. Untuk meredakan amarah Megawati sebenarnya tidak terlalu sulit. Coba ikuti saran saya. Satukan dua kekuatan PDIP ini: Puan dan Ganjar. Apalagi, PDIP sendiri, jika mengikuti aturan Presidential Threshold 20%, toh bisa mengusung pasangan Capres-Cawapres sendiri tanpa “kerjasama” dengan partai lainnya. Dan, sebagai “petugas partai”, sebaiknya Ganjar mengalah dulu, dia Cawapres dan Puan sebagai Capresnya. Ganjar baru boleh nyapres setelah dua periode Puan jabat presiden. Jadi, Ganjar bisa maju Capres pada Pilpres 2034 nanti. Maka, pada saat itu, tidak akan ada lagi penghalang bagi Ganjar untuk maju Pilpres, karena toh Puan – atas nama Undang-Undang – jabatan Presiden itu dibatasi 2 periode saja. Jadi, Ganjar akan mulus menuju Kursi Presiden. Kalau Puan dan Ganjar bersatu, peluang untuk menang Pilpres 2024 sangat besar. Dan, sebaiknya PDIP segera mendeklarasikan Puan Maharani – Ganjar Pranowo sebagai paslon Presiden dan Wakil Presiden 2024. Ini agar Ganjar tak “dibajak” oleh NasDem yang sudah memasukkan namanya sebagai salah satu Capres juga berpeluang diusung NasDem pada Pilpres 2024 sebagai Capres. Terkait Ganjar, Asyari Usman menulis, Megawati tidak akan sampai hati jika memecat dia. Jadi, itu hanya sebatas gertakan saja. Terutama kalau Ganjar bisa menyelesaikan kuliahnya di Universitas Oligarki dan mendapatkan nilai bagus dan hadiah besar dari para dosen Oligarki. Tidak Pantas Perlakuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang seolah sedang mengadili Jokowi di dalam “ruang rektor” yang videonya tersebar luas itu, sangat “tidak pantas”. Jabatan Presiden itu tidak identik dengan Jokowi. Sekalipun saat ini kursi itu sedang di tempati oleh “petugas” partai bernama Jokowi, toh faktanya, Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang sah secara hukum. Sejak dilantik MPR, Jokowi itu presiden Rakyat Indonesia. Mungkin ada rasa tidak suka, bahkan benci kepada Jokowi. Tapi, seharusnya Megawati tidak memperlakukan Jokowi seperti layaknya seorang anak buah mafioso yang sedang “diadili” oleh The Godfather PDIP. Sebagai rakyat yang menyaksikan perlakuan atas Presiden Jokowi, tentunya tidak salah kalau kita marah, kecuali kita memang sudah menganggap bahwa kita sudah tidak punya presiden lagi. Artinya, keberadaan Jokowi sudah kita anggap, tidak ada! Ketika menerima Jokowi, seharusnya Megawati menemuinya di sofa yang ada di ruang tamu sehingga posisi duduknya bisa melingkar dan tampak santai. Saat itulah Megawati bisa memberikan petuah jika ada perilaku Jokowi yang dinilainya “salah langkah”. Sebagai sesepuh PDIP, tugas Megawati itu menasehati dan mengayomi semua “petugas” partai. Kalau dia sakit, Megawati harus mengobati. Jabatan Presiden menempati tempat tersendiri. Jabatan presiden silih berganti. Ketika Presiden sedang lupa diri, jangan hanya ditertawai, meskipun terlihat kerjanya hanya menyakiti rakyat dengan beragam kebijakannya. Lepas kendali konstitusi, melepas kebijakan halusinasi yang penuh hanya fantasi. Sehingga, semua larut hanya ikut berimajinasi. Jangan perlakukan nista saat masih ditugasi sebagai Presiden. Jangan merasa tersaingi. Jabatan Presiden harus tetap dihormati. Jangan saling mengunci dan melucutinya. Apalagi dengan rasa iri dan dengki. Jokowi harus tetap didampingi. Sebagai Ketum PDIP, Megawati seharusnya bisa menasehati, saling melengkapi. Bukan apriori, seolah merasa membawahi Jokowi. Melihat kejadian itu semua merasa ngeri. Terkesan Presiden sedang diadili oleh Ketum Parpol. Mawas dirilah dan hormati, jabatan Presiden itu milik negeri. Bukan milik Partai! (*)

Rocky Gerung: Jokowi Wariskan Cara Berpolitik Pada Gibran

BY FNN Rabu, 22 Juni 2022 11:59:17 0

PUTRA Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mulai dilirik oleh sejumlah partai politik untuk maju bertarung pada Pilkada 2024 mendatang. Dan yang menarik, “Cerita lama ini terbukti juga soal kemungkinan Gibran akan maju menjadi Gubernur sebelum bapaknya turun dari jabatan, karena ia sudah bertemu Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Mbak Puan, bahkan ia didorong untuk menjadi Gubernur di dua daerah, Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah,” ungkap wartawa senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Senin (20/6/2022). Bagaimana tanggapan pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung melihat hal ini? Berikut jawabannya kepada Hersubeno Arief. Ini kalau di luar negeri biasanya dikasih oleh koran kuning itu dikasih sinyal yang judulnya mungkin “Diplomasi di kandang kuda”. Kira-kira begitu, karena ini mengingatkan juga diplomasi dengan Pak Jokowi  juga di tempat yang sama. Jadi ada pewarisan cara berpolitik. Pak Jokowi wariskan pada anaknya cara melobi itu ya di kandang kuda. Sebab kalau di kandang bebek jauh ke Kalimantan. Biar Pak Jokowi sendiri yang suka ngumpet di kandang bebek. Tapi kita mau lihat itu serius bahwa semua analis boleh saja bikin kalkulasi tentang rasionalitas politik Jokowi, rasionalitas politik Prabowo. Tetapi, base line-nya tetap, Presiden Jokowi sudah land duck. Karena itu dia ingin ada backup yang paling dia percaya tentu politik dinasti dia tuh. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa Pak Jokowi tetap berupaya untuk jadi Presiden tiga periode. Kalau dia gagal, dia musti siapkan pengganti dia yang akan dijamin bahwa dia tidak akan dipersoalkan secara politik nanti. Bagaimana kalau gagal? Ya kalau gagalpun, yang paling aman ya siapkan dinastinya. Itu rumus yang paling sederhana. Jadi Gibran ada di sana itu pasti disiapkan dengan maksud yang jelas supaya jadi Gubernur DKI. Sebab, itu lompatan paling bagus nanti ke periode berikutnya. Artinya, Pak Jokowi membebani bangsa ini dengan politik tuker tambah semacam itu. Jadi betul dari parsial trade-off dan Pak Prabowo juga ngerti itu. Trade off itu artinya Pak Prabowo ingin dapat game lebih banyak. Pak Prabowo kan sangat ahli dalam soal political trading semacam ini. Iya, kalau sinyal itu diberikan ke Pak Prabowo ya silakan masuk jadi gubernur segala macam, ya itu Pak Prabowo sudah tahu sinyalnya lebih dahulu. Jadi, sebelum diucapkan mending Pak Prabowo duluan. Begitu juga Ibu Mega. Kalo Ibu Mega itu ada ukuran-ukuran kecil. Kalau Pak Prabowo itu betul-betul soal taktik Pak Prabowo saja. Kalau Ibu Mega mengucapkan itu, itu betul-betul ada tuker tambah. Kalau Gibran dianjurkan masuk jadi Gubernur DKI bersama-sama Mbak Puan juga mempersoalkan hal yang sama. Tapi di atas kertas begitu dibawa kertas tetapi ini ada desain Presiden Jokowi untuk mempertahankan dinastinya. Jadi sekarang jadi ngeh bahwa kenapa kemarin Pilkada 2020 yang naik di situ Gibran dan menantu Pak Jokowi di Medan, Bobby, tetap diadakan di tengah masa pandemi. Tapi kemudian dengan alasan yang serupa Pilkada berikutnya ditunda sampai 2024. Jadi betul-betul sudah dihitung matang time frameny. Rocky Gerung menambahkan bahwa yang sibuk itu kan surveyor yang kita tahu dari awal menyiapkan bantalan untuk rel kereta baru. Kan seperti itu. Jadi bantalannya dibikin di Jakarta, di Medan. Itu lebih mudah karena langsung riil pegang kekuasaan. Ya bagaimanapun Pak Jokowi itu adalah seorang player, pemain politik yang memang ingin agar ekspansi kekuasaannya betul-betul bisa dia kontrol. Kalau polisi kan tetep saja bisa ditipu. Pak Jokowi merasa jadi lebih baik kalau dia siapkan juga jalan keluar lain, yaitu perpanjang dinastinya. Itu mudah sekali diterangkan. Apalagi kalau kita ingat bahwa Pak Jokowi hidup dalam kultur politik Jawa, yang hanya keluarga yang bisa memastikan keamanan kekuasaan. Jadi, pewarisan legacy itu sebenarnya bukan infrastruktur yang sudah pasti gagal, akhirnya legacy-nya adalah dinasti. Jadi, kita gambarkan ini atau kita buat deskripsi saja bahwa begitulah politik dalam pengertian senyatanya-nyatanya. Nah, terlihat jelas infrastrukturnya sudah mulai disiapkan sangat serius berkaitan dengan Gibran. Kalau Bobby saya belum lihat bagaimana track record-nya, tapi saya kira kalau dari Medan kemudian menjadi gubernur Sumatera Utara itu kan tinggal satu langkah. Kalau Gibran agak berputar kalau dia ke Jakarta. Ketua PBNU Jakarta sudah menyebut nama Gibran dengan Gus Gibran, walaupun tradisi NU Jakarta beda, tidak kenal dengan seperti itu. KNPI Yogyakarta juga sudah menyerukan supaya dia jadi Ketua Umum KNPI. CSIS juga sudah membuat survei para ahli skor kepemimpinan Gibran itu termasuk sepuluh besar, bahkan mengalahkan skornya Riza Patria, Wakil Gubernur DKI, dan nama Ahmad Syahroni, ketua fungsionaris Nasdem yang kemarin sukses menggelar Formula One. Kita tahu sebetulnya sudah ngerti apa yang ada di belakang otak CSIS. kita hafal political gimmick-nya telah kita tahu, siapa yang mendesain soal-soal protoleransi propluralisme segala macam. Politik Jokowi mulai sekarang sudah jelas bahwa Jokowi akhirnya berupaya untuk memperlihatkan bahwa di ujung kekuasaannya ia menghendaki bahwa siapapun yang terpilih harus di bawah pengaruh dia. Jadi sudah clear desainnya seperti apa Jokowi sudah kebaca semua berkaitan dengan Gibran terutama. (mth/sws)

Megawati Hajar Jokowi dan Ganjar, Mungkinkah Mereka Diam Saja?

BY FNN Rabu, 22 Juni 2022 11:19:47 0

Berbagai diskusi ini pasti akan menarik minat Bu Mega. Sebab, belakangan ini beliau rajin menimba ilmu pengetahuan. Jokowi bisa menyediakan para ahli di bidang-bidang itu untuk berdiskusi tertutup dengan Bu Ketum. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bicara keras. Tidak tanggung-tanggung, Bu Mega menyindir dan mempermalukan Presiden Joko Widodo, juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di depan Rakernas PDIP yang berlangsung di sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, 21 Juni 2022. Mega menceramahi, tepatnya memarahi, Jokowi dan Ganjar. Megawati menghajar kedua “petugas partai” itu terkait dua hal. Pertama, langkah Jokowi menyiapkan kendaraan pilpres untuk Ganjar. Kedua, soal “prime minister” (perdana menteri) Jokowi – dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan. Harus diakui, Bu Mega cukup piawai. Beliau menunjukkan dirinya sebagai seorang politisi yang telah kenyang dengan pengalaman. Ceramah pembukaan Rakernas itu membuat Jokowi seperti seorang mahasiswa yang sedang berhadapan dengan seorang ‘dosen killer’ yang karismatik. Kita lihat substansi yang pertama, yaitu langkah Jokowi menyiapkan sekoci darurat untuk Ganjar pada pilpres 2024. Sekoci darurat ini disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan PDIP tidak memberikan tiket kepada Ganjar. Megawati telah menganggap gubernur Jawa Tengah ini terlalu maju dalam mengkampanyekan dirinya untuk jabatan presiden. Di sini, Megawati mengeluarkan peringatan keras. Bu Ketum menekankan kembali hak pribadinya di PDIP untuk menentukan capres Banteng. Beliau memperingatkan Jokowi dan Ganjar agar tidak melakukan politik dua-kaki, tiga-kaki, dst. Dia mengancam akan memecat mereka dari PDIP. “Kalian…siapa yang mau berbuat manuver, keluar! Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua-kaki, main tiga-kaki, dan melakukan manuver,” kata Megawati dalam nada tinggi. “Ingat, lho. Lebih baik keluar, deh. Daripada saya pecati lho kamu,” tegas Megawati. Peringtan keras ini jelas tertuju kepada Ganjar. Sejak setahun ini, dia sibuk bermanuver untuk membangun jalan menuju pilpres. Ganjar melakukan pencitraan di mana-mana, terutama di Jawa Tengah. Sedangkan Jokowi –melalui orang kepercayaannya, Luhut Binsar Panjaitan – menyiapkan koalisi beberapa partai politik, yaitu Golkar, PAN, dan PPP. Melalui sejumlah kader PDIP, Megawati memperingatkan agar Jokowi tidak mengusahakan tiga periode atau penundaan pilpres. Masinton Pasaribu, misalnya, langsung menggempur Luhut soal ini. Sedangkan Puan Maharani menyindir Ganjar yang tidak berbuat apa-apa untuk Jawa Tengah. Substansi kedua adalah soal peranan Luhut di pemerintahan. Bu Mega memang tidak menyebutkan secara langsung kekuasaan besar Luhut di kabinet Jokowi. Tetapi, dia mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Bukan sistem parlementer. Bu Mega agak kesulitan ketika menggunakan analogi sistem parlementer ini untuk menyindir Luhut. Tetapi, sangat jelas bisa dipahami bahwa Bu Ketua Umum menegur keras Jokowi karena menyerahkan begitu banyak tugas kepada Menko Marinves (Kemaritiman dan Investasi) itu. Bahkan, banyak kekuasaan yang berada di luar lingkup dan keahliannya juga diserahkan kepada Luhut. Dengan peringatan keras dan sindiran tajam tentang penyiapan Ganjar sebagai capres, apakah Jokowi akan diam saja? Dan, apakah Ganjar tidak takut dipecat kalau terus sibuk dengan pilpres? Terkait Jokowi, yang perlu diingat bahwa dia sebetulnya lebih merasa dirinya sebagai “kader oligarki” ketimbang sebagai kader PDIP. Artinya, Jokowi tidak akan berhenti menyiapkan Ganjar untuk pilpres 2024 sampai dia pasti masuk ke Istana. Jokowi sekarang merasa sudah sangat kuat. Bagi dia, peringatan keras Bu Mega itu bisa dijinakkan melalui diskusi-diskusi tertutup tentang sistem moneter, sistem barter, investasi politik, tentang ‘how to make money from power’, atau diskusi mengenai operasi penggantian “kelamin politik” menjadi “kelamin uang”. Berbagai diskusi ini pasti akan menarik minat Bu Mega. Sebab, belakangan ini beliau rajin menimba ilmu pengetahuan. Jokowi bisa menyediakan para ahli di bidang-bidang itu untuk berdiskusi tertutup dengan Bu Ketum. Terkait Ganjar, Bu Mega tidak akan sampai hati memecat dia. Jadi, itu hanya sebatas gertakan saja. Terutama kalau Ganjar bisa menyelesaikan kuliahnya di Universitas Oligarki dan mendapatkan nilai bagus dan hadiah besar dari para dosen Oligarki. Jadi, tak diragukan lagi bahwa Jokowi akan jalan terus untuk menyiapkan Ganjar; dan Ganjar akan berkampanye semakin gencar. Medan, 22 Juni 2022. (*)

Tugas Baru Menko Luhut: Urus Kuota Haji

BY FNN Rabu, 22 Juni 2022 09:48:53 0

SETIDAKNYA ada dua berita yang cukup menarik untuk dibahas. Pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi agar Ketua MK yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, dan Wakil Ketua MK Asmanto didemo KAHMI Pare-Pare di rumahnya harus mundur. “Tapi ini mundurnya sebagai Ketua dan Wakil Ketua, tidak mundur sebagai Hakim Konstitusi,” kata wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam dialog dengan pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Selasa (21/6/2022). Berita kedua yang menarik adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang dapat jabatan baru dari Presiden Jokowi yang ke-28 untuk mengurus kuota haji. Bagaimana Rocky Gerung melihat dua berita ini? Berikut petikan wawancara Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Kita mulai soal Ketua Mahkamah Konstitusi dulu. Menurut Anda? Ini akal-akalan, sebetulnya atau dalam ilmu hukum penyelundupan hukum. Walaupun terkesan bahwa mulai ada pengertian tentang yang disebut conflict of interest. Tetapi kita mesti tahu bahwa memang dia nggak bisa diberhentikan karena dijamin oleh Undang-Undang sampai 70 tahun segala macam. Itu jaminan legal. Yang dipersoalkan publik adalah jaminan etisnya. Karena Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga etis pertama-tama, baru lembaga hukum. Itu yang dimaksud dengan prinsip the guardian of the constitution. Menjaga konstitusi itu artinya seseorang paham dari awal kedudukan dia yang sebetulnya mewakili semacam devine order yang biasa disebut begitu, tatanan surga. Jadi tidak ada urusan dengan undang-undang. Undang-undang itu mengatur administrasi dari seseorang yang jadi hakim. Tetapi batin dan integritasnya tidak diatur oleh undang-undang. Justru ini dianggap sebagai hakim yang sudah makrifat maka nggak perlu lagi lirik-lirik undang-undang tentang soal etis. Jadi itu intinya. Jadi kalau betul bahwa ketua dan wakil ketuanya diminta mundur, itu artinya dari awal memang ada pelanggaran etis. Nah kita teruskan saja pelanggaran etis itu tidak boleh setengah-setengah, ya mundur sekalian gitu. Jadi mundur separuh itu setengah melanggar etis berati masih etis. Jadi hal ini yang nggak bisa dipahami teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Memang kemudian ya kami bersih-bersih dari dalam. Ya bukan itu soalnya. Keteguhan kita untuk mendalilkan kemahkamahan, itu disebut mahkamah, karena ada kemuliaan di situ. Prinsip yang biasa disebut dalam bahasa Perancis oblesse noblesse, semakin tinggi semakin noblesse. Semakin dia mulia (noble) maka semakin dia dituntut untuk peka. Kewajiban untuk peka itu yang disebut oblesse noblesse. Tetapi, itu tidak berlaku di kita, karena selalu mengincar celah, maka ditemukanlah celah hukumnya itu. Oh, iya mengundurkan diri karena aturan ini, tetapi bukan tentang aturan yang lain. Tukar tambah begitu tetap justru memerosotkan nilai noblesse-nya dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada mahasiswa bikin skripsi ini bagus. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyelundupkan hukum untuk membenarkan conflict of interest. Jadi bagian-bagian ini yang ingin kita benahi dari awal. Tidak ada maksud kita untuk cemburu atau mengurusi privasi orang. Justru sifat noblesse nobelty dari MK. Kita sebut dia mahkamah, itu sudah di atas hukum positif. Etika itu yang mesti didahulukan. Kalau misalnya Pak Ketua MK bilang, oke saya sekaligus mengundurkan diri karena saya mendengarkan pembicaraan Rocky Gerung dan Hersubeno Arief. Itu yang namanya bermutu. Karena hasilnya bermutu dia akan diingat. Dia justru akan dicatat dalam sejarah Mahkaman Konstitusi bahwa Hakim pertama yang mengerti tentang prinsip oblesse noblesse tersebut, tentang kemakrifatan Mahkamah Konstitusi itu adalah Pak Anwar ini, yang adalah ipar Presiden. Jadi akan ditunjukkan justru karena dia adalah ipar maka dia paham tentang etika tertinggi dari MK. Itu keren banget. Akan ada lagi disertasi yang akan menulis tentang: etik dan politik, studi kasus Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah ipar Presiden Jokowi. Itu keren banget. Sudah dapat kan dua desertasi. Pak Jokowi juga dapet point dong. Hal-hal begini sebetulnya yang ingin kita ajarkan lewat FNN Channel. Karena kita serius ini. Kalau kita lihat kemarin Gibran (Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo), katanya dia mendapat nasihat dari Prabowo, Megawati, dan Puan Maharani untuk maju Pilkada DKI atau Jawa Tengah. Saya kira tanpa mendapat nasihat pun dan tanpa dapat saran pun kita tahu pasti dia akan maju pada pilkada 2024. Bobby (Bobby Nasution, Walikota Medan, menantu Presiden Jokowi) begitu juga di Sumatera Utara. Jadi potensi-potensi konflik Pilkada ini kan muaranya semua nanti ke MK. Jadi, tetap saja nanti, seperti sekarang sudah ditunjukkan Anwar Usman, ketika ada kepentingan dia sendiri dia bisa bersikap adil. Kalau toh adil orang tetap curiga, apalagi kalau tidak adil. Menang kemudian dimenangkan orang curiga, kalah dimenangkan orang lebih curiga lagi. Ya ini kita mau dorong sebelumnya Pak Anwar Usman supaya betul-betul jadi figur yang membersihkan proses peradilan kita. Jadi kalau Pak Anwar Usman melakukan suatu tindakan radikal maka orang akan ingat, Presiden Jokowi memang tidak menghendaki adanya conflict of interest. Itu berarti hakim-hakim di tingkat bawah juga akan lihat itu sebagai sinyal. Jadi kita ingin ada sinyal-sinyal mulia dari mahkamah yang mulia, supaya tadi kecurigaan orang berhenti. Kan tetap orang itu anggap bahwa memang dipersiapkan untuk membela kepentingan Istana kalau terjadi gugatan konstitusional karena pemilu dan yang lain-lain. Jadi tetap itu nggak akan hilang. Pak Anwar lebih baik lakukan secara paripurna dan publik akan kasih hadiah, yaitu hadiah moral yang baik betul buat Pak Anwar. Jadi sebuah peristiwa seringkali di belakangnya ada sesuatu yang tersembunyi. Yang kita inginkan sebetulnya bukan mengusir Pak Anwar dari MK, tapi Pak Anwar mengusir persepsi publik tentang conflict of interest dengan cara dia mundur sepenuhnya. Dan itu yang akan menandakan bahwa Pemilu ada jaminan dari Mahkamah Konstitusi kelak akan bersifat imparsial. Jadi, sinyal-sinyal moral itu yang hilang dari bangsa ini sebetulnya, yang justru diajarkan oleh orang-orang yang mendirikan bangsa ini dan bermutu semua. Iya karena kalau saya lihat Anwar Usman tahun ini usianya 65 jalan 66 tahun. Jadi seperti memang sudah memasuki usia pensiun. Tetapi, karena undang-undang yang baru, undang-undang nomor 7 tahun 2020, itu sekarang mengatur bahwa hakim konstitusi baru pensiun pada usia 70 tahun. Artinya, pada tahun 2026. Dan itu melewati tahun 2024, yang menjadi tahun-tahum politik. Ya itu skandal-skandal kan ada di 2024 akhir atau 2025 awal. Itu skandalnya masih ada di situ dan nanti orang berhitung oh memang ditunda dulu karena masih akan terima banyak skandal politik yang akan masuk ke MK. Makin buruk citra yang akan dipersepsikan orang terhadap Pak Anwar sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi hitungan ini yang kita sebut selalu hitungan etis. Itu intinya. Lagi-lagi teman-teman juga yang lain dalam mahkamah juga, sebetulnya ikut bersalah karena tidak mau bikin semacam kasih public address bahwa kami disenting opinion terhadap Keputusan Mahkamah kami sendiri. Kan begitu. Supaya DPR juga tahu kalau undang-undang itu sebetulnya dimaksudkan hanya untuk mengatur administrasi kepejabatan. Bukan soal moral. Kan itu soal perpanjangan segala macam. Waktu DPR bikin undang-undang itu, dia cuman menghitung bahwa setiap Hakim yang akan memperpanjang masa jabatannya, sekaligus sampai 70 tahun itu moralnya bagus itu. Kan dia enggak dihitung bahwa oh nanti pada 2022 ada perkawinan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan adik presiden. Itu nggak pernah dibayangkan terjadi, tapi justru karena itu Pak Anwar ingatkan bahwa prinsip undang-undang itu hanya mengatur administrasi masa tugasnya, bukan mengatur etika. Etika itu diatur dari dalam hati. Dari kesepakatan di dalam para hakim sendiri yang disebut sebagai community of ethics. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu adalah community of ethics, bukan community of low. Itu intinya. Ya kemarin ada dua orang yang menyampaikan “disenting opinion” tapi saya kira itu bukan berkaitan dengan usia 70 tahun, tapi lebih pada masa jabatan tadi. Karena tadi Anda menyinggung tahapan-tahapan yang orang kemudian bisa saja curiga jangan-jangan memang sudah disiapkan karena sudah ada presedennya. Ini berkaitan dengan soal majunya Gibran dan Bobby ke Pilkada 2024. Kita ingat lagi tahun 2020 ketika sedang sangat tinggi-tingginya pandemi justru pada waktu itu dipaksakan tetap ada Pilkada. Alasan yang dibuat Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya kepala daerah yang definitif nanti penanganan dari covid bisa jauh lebih efektif. Sekarang kemudian ketika tahun 2022, ketika ada sejumlah kepala daerah akan pensiun, termasuk salah satunya Anies Baswedan, itu kemudian ditunda tahun 2024 dengan alasan juga yang sama. Sekarang pandemi benar sudah berakhir. Jadi itu alasan bisa dibatalkan sekarang ini. Iya mungkin mereka bikin peraturan itu, terutama Makhkamah Konstitusi (karena) belum divaksin Booster. Jadi, kalau kita masukkan, semuanya sudah divaksin 70 persen, dan boosting-nya juga sudah banyak, ngapain lagi. Jadi hal-hal yang semacam itu yang kemudian kita ingat sebagai cara ngakali demi kepentingan politik. Jadi akal-akalan ini kan kalau cari akal-akalan ya cari yang lebih kongkritlah atau yang lebih rumit. Kalau ini kan jadi skandal, covid dijadikan dasar. Kata covid ngapain gua nggak ikut pemilu. Jadi, bagian ini yang bahayanya. Kalau kita bikin satire nanti, jika undang-undang ini digugat musti dibawa ya virus covid buat jadi saksi ahli. Balik pada soal tadi, ini akal-akalan. Dan akal-akalan itu akan membuat legitimasi pemilu menjadi buruk. ‘ Demikian juga dengna penyelenggaranya, yaitu Presiden. Presiden Jokowi penyelenggara pemilu. Jadi orang akan menganggap ini dipersiapkan oleh penyelenggara, yaitu presiden. Kan perintah undang-undang, presiden yang menjalankan Pemilu. Ya semua sinyal seminggu ini menunjukkan, semuanya sudah dirancang dari awal dan sekarang mulai dicicil dibuktikan itu. Luhut Urus Kuota Haji Oke jadi tadi itu termasuk anomali hukum. Kita sekarang lanjutkan dengan anomali kekuasaan. Tadi kita singgung Luhut ini tiba-tiba sekarang ngurusi kuota haji karena kemarin bertemu dengan MBS (Muhammad bin Saud, Raja Arab Saudi) ini diposting di instagram-nya Luhut. Yang menarik, yang diajak itu Ketua PBNU, bukan Menteri Agama. Memang Ketua PBNU itu kakak kandung dari Menteri Agama. Ini jangan dikaitkan dengan agama ya, memang kebetulan Luhut agamanya bukan Islam, tapi ini soal tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Ya tidak ada soal sebetulnya, siapapun bisa mengurus haji karena haji kan urusan administrasi. Urusan teologinya itu adalah pada kelompok-kelompok itu sendiri yang punya pengatur rohaninya. Tentunya Pak Luhut tidak akan mengatur rohani ibadahnya, tetapi dia mau memuluskan perjanjian-perjanjian penyelenggaraan itu, terutama kuota. Tapi kalau itu ditaruh di Instagram, itu sesuatu yang jadi politik juga karena seolah mau memberitahu bahwa saya non-muslim, saya yang ngurus itu. Sebetulnya nggak ditaruh di IG juga publik tahu bahwa Pak Luhut itu bisa menyelesaikan banyak hal, termasuk apa saja soal ibadah haji. Yang musti tersinggung mustinya Menteri Agama. Itu tugas Menteri Agama, mengurus administrasi orang beragama. Menteri Agama bukan mengurusi iman orang tapi mengurus administrasi orang beragama. Administrasi Islam itu adalah haji, administrasi Kristen, Budha, dan segala macam. Jadi administrasinya yang dia urus. Kalau administrasinya diambil alih oleh Pak Luhut, kita mau tanya lalu gaji yang diberi rakyat pada Menteri Agama untuk mengurus administrasi kenapa diterima? Kan ini intinya. Menerima gaji tapi tidak menjalankan fungsi. Saya kritik itu dari segi public policy. Menteri Agama teman baik saya. Nggak ada soal saya kasih kritik pada beliau dalam kedudukannya sebagai Menteri. Jadi orang di belakang Ini menghitung itu, ada apa? Kenapa Pak Luhut yang mengambil alih lagi. Mungkin sekali sedang dipersiapkan satu upaya untuk membedakan Pak Luhut mengerti semua masalah, termasuk dalam masalah-masalah keagamaan. Karena itu sahlah Pak Luhut menjadi Perdana Menteri. Atau sedang diupayakan untuk dicalonkan jadi presiden oleh Presiden Jokowi. Jadi diperlihatkan kemampuan itu. Kalau soal kapasitas Pak Luhut itu sudah over-lah, sudah semuanya bisa dia tangani. Yang menjadi masalah adalah sistem bernegara kita. Suatu waktu mungkin nanti menteri Pak Prabowo atau Menteri Pariwisata, Kementerian Koperasi, yang mengurus jatah ibadah haji. Jadi soal ini yang orang pertanyakan, di mana yang disebut sebagai meritocracy profesionalism di dalam kabinet Jokowi. (mth/sws)

Pidato Megawati Hanya Basa Basi Politik’

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 21:59:05 0

Pidato Megawati ada benarnya tetapi dari substansi dan praktek kenyataan dalam pemerintahan saat ini – pidato tersebut hanya basa-basi politik. Karena PDI-P dengan Koalisi gemuknya telah mempertontonkan praktek kenegaraan yang keliru dalam sistem presidensial. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KETUA Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengatakan, tidak ada sebutan koalisi di Indonesia. Hal ini mengingat sistem tata negara menganut sistem presidensial dan bukan parlementer.  Megawati menilai, cocok penyebutan kerja sama politik dibandingkan koalisi. Hal ini disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo yang menghadiri acara Rakernas PDI-P, Selasa (21/6/2022). “Kalau kerja sama, yes,” kata Megawati dalam Rakernas PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kalau hanya dari definisi bahasa apa bedanya koalisi dengan kerja sama? Koalisi adalah sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, yang dalam kerjasamanya, yang masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Hanya dalam praktik yang umum ditemui, pembentukan koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial sejatinya merupakan praktik yang salah kaprah. Pembentukan koalisi dan oposisi partai politik (parpol) hanya ada dalam sistem parlementer. Koalisi tersebut memiliki peran yang substansial dan berbeda dalam sistem pemerintahan parlementer, bukan hanya bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum. Sampai di sini pidato Megawati tersebut ada benarnya, tapi tidak menyentuh substansi dan realitas yang terjadi selama ini.   Untuk apa kalau hanya soal nama (koalisi dan kerjasama) tetapi mengabaikan prakteknya PDI-P sebagai pemenang pemilu lalu sekaligus tampak menempati posisi sebagai leader koalisi gemuk di kabinet selama ini. Kondisi tersebut membuat check and balances dalam sistem pemerintahan presidensial tidak bisa berjalan dengan maksimal bahkan ditengarai lumpuh total, bahkan banyak netizen memberi stigma legislatif hanya sebagai stempel pemerintah. Mengapa tidak masuk pada substansinya bahwa terjadinya koalisi gemuk di kabinet akan merusak tatanan, khususnya peran chek and balance macet total, dan PDI-P via Ibu Megawati harusnya disampaikan dengan jelas dan PDI-P menolak adanya koalisi gemuk dalam kabinet saat ini. Terjadinya kemandulan fungsi pengawasan dari legislatif terhadap eksekutif mestinya disadari oleh PDIP. Karena dalam sistem presidensial, presiden dan anggota parlemen terpilih secara terpisah dalam dua pemilu (legislatif-eksekutif) yang berakibat daulat kuasa antara keduanya relatif sama secara langsung lahir dari rakyat. Oleh karena presiden berposisi cukup kuat, serta dipilih langsung oleh rakyat, tidak ada kewajiban membangun koalisi dalam membentuk pemerintahan. Karenanya, koalisi dalam membentuk pemerintahan nyaris tidak perlu. Jadi urusan koalisi atau kerjasama bukan hanya dibahas menjelang akhir masa jabatan Presiden dan hanya menjelang Pilpres 2024. Sejak awal pemerintahan Jokowi semua partai termasuk PDI-P selalu berebut jabatan menteri. Artinya sebenarnya sangat jelas, tidak ada kebutuhan yang mendasar bagi Presiden sendiri untuk membangun koalisi dalam membentuk pemerintahan, membagi rata jabatan menteri asal asalan dari wakil partai. Tanpa terasa, logika seperti itu sebenarnya merusak kepercayaan publik atas pemerintahan, terlebih atas janji-janji yang selama ini dibahasakan Presiden dengan keinginan membangun kabinet yang zaken. Dan, rongrongan partai untuk meminta jabatan menteri sebenarnya adalah gangguan atas prerogatif itu sendiri. Rasanya penting menjadi perhatian khusus Ibu Megawati bahwa prerogatif Presiden dalam menunjuk menteri-menteri kabinet tidaklah perlu dikaitkan dengan dukungan pada pemilu. Ini sebabnya, mengapa sedari awal sebenarnya kita harus menolak model threshold yang mengada-ada ala presidential threshold. Ibu Megawati harus mengingatkan Ketua DPR RI Puan Maharani yang nota bene putrinya (otomatis kader PDI-P) yang membuat pernyataan meminta semua pihak menghormati aturan ihwal ambang batas presidential threshold. Ia menegaskan PT sudah final dan tidak dapat diubah. “Di DPR revisi undang-undang sudah final tidak akan dibahas lagi, itu sesuai dengan kesepakatan yang ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Sama sekali tidak ada perlawanan dari anggota dewan semua diam dengan tenang dalam koalisi partai gemuk, partai partai dengan istana. Kalaulah tanpa nama koalisi tedtapi memakai nama kerja sama seperti saat  ambang batas bagi partai atau gabungan partai untuk mengajukan capres atau cawapres atau presidential threshold dipakai dengan seakan-akan menyamakan kepentingan koalisi dalam membentuk pemerintahan dan menjalankan pemerintahan, semua terjebak dalam basa-basa politik belaka. Jebakan logika ini sangat terlihat, sehingga bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.53/PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian presidential threshold pun mengikuti tabuhan genderang kepentingan politik ini. Sehingga menyamakan pengajuan syarat menjadi capres dengan cita-cita sistem presidensial. Logika tersebut adalah logika sesat. Hal ini bahkan dibahas secara sangat baik dalam dissenting opinion pada putusan itu. Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo mengatakan bahwa rezim ambang batas itu dalam pencalonan yang menggunakan hasil pemilu legislatif sesungguhnya tidak relevan, dan logika mempertahankan dukungan besar pada presiden malah bisa menjadi perangkap menjadi pemerintahan otoriter. Pidato Megawati ada benarnya tetapi dari substansi dan praktek kenyataan dalam pemerintahan saat ini – pidato tersebut hanya basa-basi politik. Karena PDI-P dengan Koalisi gemuknya telah mempertontonkan praktek kenegaraan yang keliru dalam sistem presidensial. Dikutip dari Jurnal Comparative Political Studies, pembentukan koalisi (koalisi partai politik) dalam Pemilihan Umum menyebabkan polarisasi dalam sistem pemerintahan presidensial. Kondisi tersebut membuat check and balances di dalam sistem pemerintahan presidensial tidak bisa berjalan dengan maksimal atau sesungguhnya terjadi kemacetan yang fatal dalam sistem Presidensial. (*)

Menparekraf Yakin Desa Wisata Kian Digandrungi Setelah Pandemi

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 21:20:25 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meyakini desa wisata semakin digandrungi setelah pandemi usai, seiring dengan perubahan tren preferensi berwisata di tengah COVID-19.\"Kami meyakini bahwa Desa Wisata akan menjadi \'pandemic winner\' dari sektor pariwisata,\" kata Sandiaga dikutip dari siaran resmi diterima di Jakarta, Selasa.Ia menuturkan wisatawan pascapandemi COVID-19 lebih berorientasi pada daya tarik wisata yang lebih personalize, customize, localize, dan smaller in size. Sandiaga mencatat ada adanya kenaikan kunjungan di desa-desa wisata selama tahun 2021.Menurut Sandiaga, pengembangan desa wisata didukung juga dari aspek akomodasi lokal alias homestay yang berperan memberikan pengalaman menyenangkan untuk wisatawan. Faktor kebersihan dan kenyamanan pun menjadi sebuah prioritas yang harus disediakan oleh pemilik homestay yang didominasi oleh penduduk lokal.Peran serta semua pihak dibutuhkan, termasuk juga masyarakat di daerah setempat dengan cara turut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di desa wisata.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Kao Indonesia dalam Kemitraan Pentahelix sebagai upaya untuk mewujudkan Desa Wisata yang Bersih, Sehat, Aman, dan Lestari.Sandiaga turut menyaksikan penandatanganan Joint Statement antara Masahide Nishida selaku President Director PT Kao Indonesia dengan Henky Hotma Parlindungan Manurung selaku Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf yang dilakukan bertepatan dengan acara Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) Conference 2022.\"Kami sangat menghargai upaya Kao Indonesia melalui Kolaborasi Sinergis ini dengan mendukung pengembangan Desa Wisata dari sisi kesehatan dan kebersihan lingkungan yang tentunya sesuai dengan situasi serta kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa-desa wisata sehingga sektor pariwisata dapat kembali bangkit dan bertumbuh.”Kao Indonesia menyediakan 10.000 paket produk sebagai fasilitas penunjang untuk homestay yang berada di Desa Wisata sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk menginap di homestay dan mengembangkan potensi Desa Wisata sebagai destinasi tujuan utama wisata dalam negeri.Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Henky Hotma Parlindungan Manurung mengapresiasi upaya perusahaan yang bekerjasama dengan Kemenparekraf dalam berpartisipasi mewujudkan Desa Wisata yang Bersih, Sehat, Aman, dan Lestari.Kolaborasi ini diharap Henky dapat membantu meningkatkan faktor kebersihan di setiap homestay dan menjadi standard baru sehingga homestay lebih bersih dan nyaman.\"Desa wisatanya berkembang dan tentu saja akan diikuti oleh potensi peningkatan pendapatan ekonomi bagi penduduk lokal pemilik homestay serta masyarakat luas di desa wisata tersebut,\" kata Henky.Vice President Director PT Kao Indonesia Jeniagusliono S. S, mengatakan implementasi kolaborasi ini akan berlangsung sepanjang 2022 hingga 2023.\"Kami berharap semoga kerjasama sinergis yang berlangsung saat ini dapat memberikan dampak nyata dan berkelanjutan terutama di Desa Wisata Prioritas yang menjadi sasaran kegiatan ini,\" kata Jeniagusliono. (mth/Antara)

Megawati: Siapa yang Berbuat Manuver, Silakan Keluar!

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 21:14:56 0

Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan peringatan keras kepada seluruh kader partai yang melakukan manuver politik untuk pencalonan presiden pada Pemilu 2024.\"Kalian, siapa yang berbuat manuver, keluar,\" tegas Megawati dengan suara tinggi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan Tahun 2021 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.Dia menegaskan PDI Perjuangan tidak menginginkan kader yang suka bermain politik dengan mengedepankan oportunisme.\"Tidak ada di dalam PDI Perjuangan, yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver,\" tambahnya.Dia pun meminta semua kader untuk bersabar menunggu keputusannya dalam menentukan siapa sosok yang akan menjadi bakal calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024, termasuk partai koalisi yang akan digandeng.Dia juga mengingatkan kepada seluruh kader bahwa dia memiliki hak prerogatif untuk menentukan dua pilihan tersebut, sosok capres-cawapres dan keputusan koalisi. Amanat tersebut menjadi haknya setelah seluruh kader secara mufakat memilihnya sebagai Ketua Umum.Dia juga meminta seluruh kader PDI Perjuangan tidak mendahului untuk berkomunikasi terkait urusan koalisi. Seluruh kader partai banteng moncong putih tersebut diminta untuk patuh dan tunduk sambil menunggu mandat pencalonan presiden dari Megawati.\"Ingat lho! Lebih baik keluar deh, daripada saya pecat lho kamu, saya pecat-pecati lho,\" tambahnya.Dia mengatakan seluruh kader PDI Perjuangan harus taat dan patuh terhadap aturan partai. Kader yang hanya ingin tampil tidak dibutuhkan di PDI Perjuangan, katanya.\"Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengikuti aturan partainya, dan solid bersama dengan rakyat. Lha kalau hanya mau mejeng-mejeng aja, duh, enggak deh,\" ujar Megawati. (mth/Antara)

Yuddy Chrisnandi Luncurkan Buku Tentang Kisahnya Selama di Ukraina

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 20:49:46 0

Bandung, FNN - Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina, Yuddy Chrisnandi meluncurkan buku tentang kisahnya selama bertugas di Ukraina dengan judul \"Cinta Keduaku Berlabuh Di Ukraina\".Menurut Yuddy, buku tersebut menceritakan kisahnya sejak pertama mendarat di Ukraina pada 2017 saat dirinya mengemban tugas sebagai duta besar hingga menceritakan detik-detik Ukraina mendapat agresi dari Rusia.\"Saya diberi kesempatan oleh negara saya, saya pahami Ukraina, dan saya sampaikan lewat buku saya untuk warga Indonesia,\" kata Yuddy di Bandung, Jawa Barat, Selasa.Dia pun dalam buku tersebut menceritakan mengenai sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh warga Ukraina. Bahkan, kata dia, rekan-rekannya dari Indonesia yang berkunjung ke Ukraina tak ingin lekas pulang karena keramahan warga negara di Eropa Timur tersebut.\"Saya menulis buku ini bukan sehari, jadi ketika orang tidur, saya punya kesempatan menulis, saya punya kecepatan menulis, ketika mood saya datang, saya menulis,\" kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi era 2014-2016 itu.Adapun penulisan pada buku tersebut menurutnya dihadirkan dengan gaya novel. Pada setiap narasinya, ia menghadirkan momen-momen situasi sosial dan politik yang dirasakan selama di Ukraina.\"Sehingga orang yang membaca saya harap bisa merasakan perasaan saya ketika saya bertugas di Ukraina,\" kata dia.Dengan pengalamannya selama empat tahun lebih bertugas di Ukraina, dia menilai perang yang terjadi itu memerlukan perhatian seluruh pihak termasuk Indonesia. Dalam buku itu pun, ia menjelaskan pemahamannya terkait alasan Ukraina yang tetap melawan dan tidak tunduk oleh Rusia.\"Buku ini mudah-mudahan bermanfaat untuk bidang studi hubungan internasional, untuk para calon diplomat, dan diharapkan akan menjadi perangkat budaya persahabatan bangsa kita dengan bangsa Ukraina,\" katanya.Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin berharap karya dan kinerja Yuddy itu diharapkan bisa menjadi jembatan bagi persahabatan antara Ukraina dan Indonesia.Menurutnya kemanusiaan dan perdamaian adalah harta yang paling besar yang dimiliki oleh sebuah negara. Dia pun berharap serangan yang terjadi di Ukraina menjadi serangan yang terakhir bagi demokrasi dan perdamaian yang ada di dunia.\"Saya akan belajar bahasa Indonesia lebih lancar lagi untuk bisa membaca buku Pak Yuddy, saya harap Pak Yuddy juga bisa membuat lebih banyak buku lagi,\" kata Vasyl. (mth/Antara)

Pilih Maju Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah, Ini Jawaban Gibran

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 20:41:03 0

Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjawab wacana maju pemilihan gubernur yang dilontarkan oleh politisi PDI Perjuangan Puan Maharani beberapa waktu lalu.\"Saya fokus di Solo dulu, nggarap ASEAN Para Games,\" kata Gibran, di Solo, Selasa. Meski demikian, ia mengakui sudah melakukan komunikasi terkait politik dengan Ketua DPR RI tersebut. \"Yang namanya ketemu senior, petinggi partai pasti banyak saran-saran. Ini di sini, nanti ke depan di sana,\" katanya.Disinggung mengenai provinsi untuk pemilihan gubernur tersebut, dikatakannya, tidak secara spesifik dibicarakan. \"Tidak secara spesifik seperti itu, intinya banyak saran dan masukan. Ya nanti dulu (provinsi yang akan diikuti untuk rencana pilgub),\" katanya pula.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Gibran kemungkinan besar bakal diusung oleh partai tersebut untuk maju pilgub pada 2024.Meski demikian, ia belum memastikan apakah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan maju di Pilgub Jawa Tengah atau DKI Jakarta, mengingat pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan masih lama yakni November 2024.\"Masih jauh banget, kita pilpres dulu bulan Februari 2024, sementara pilkada masih bulan November. Setelah persiapan pilpres matang, setelah kita selesai pilpres bulan Februari, baru kita persiapan pilkada. Jadi sekarang fokus pada posisi jabatan di kabupaten/kota atau provinsi saja,\" ujar Puan. (mth/Antara)

Hilmar Farid: Sudah Lama Ingin Jadikan Kepulauan Banda Cagar Budaya

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 19:47:54 0

Banda Naira, FNN - Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid menyatakan, gugusan Kepulauan Banda, di Kabupaten Maluku Tengah, provinsi Maluku sangat layak dijadikan sebagai kawasan cagar budaya.\"Sudah sejak lama kami ingin menjadikan Pulau Banda sebagai kawasan cagar budaya, bukan hanya karena banyak bangunan tua peninggalan masa lalu, tetapi karena keberadaannya dalam sejarah bangsa kita yang begitu sentral dan penting,\" ujar Hilmar di Banda Neira, Selasa.Hilmar berada di Banda Neira sebagai lokasi titik singgah ke lima kapal latih legendaris TNI Angkatan Laut, KRI Dewaruci yang sementara berlayar dalam mengemban misi Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun 2022, yang diikuti 147 laskar rempah dari 34 provinsi.Gugusan Kepulauan Banda, menurut Hilmar, sangat pantas diabadikan sebagai situs cagar budaya karena selain menyimpan bukti peninggalan sejarah masa lampau yang luar biasa, baik pada jaman kolonial maupun pra kolonial.\"Bukti peninggalan kolonial sangat banyak dan ada di seluruh pulau. Ini Belum lagi kalau kita bicara pra kolonial banyak sekali tapak-tapaknya di Pulau Banda,\" tegasnya.Menyangkut upaya yang dilakukan ke arah itu, Hilmar menyatakan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai kelompok kepentingan terus diupayakan, terutama para pemilik aset peninggalan sejarah, karena sebagiannya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sebagian lainnya juga masih dikuasai oleh Yayasan Warisan dan Budaya Banda.\"Ada juga peninggalan sejarah yang ditempati penghuni. Mereka semua adalah pemangku kepentingan yang mesti kita ajak bicara untuk memikirkan kelanjutan dari dari rencana menjadikan Banda Naira dan Kepulauan Banda secara keseluruhan sebagai kawasan cagar budaya,\" tegasnya.Pihaknya menurut dia, sudah membangun diskusi dan dialog secara berkesinambungan sejak lama, terutama dengan kelompok masyarakat yang terus berupa menominasikan Kepulauan Banda sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.\"Sudah ada studi dan kajian yang cukup banyak, saya kira sudah waktunya sekarang hasil kajiannya diaplikasikan dalam bentuk praktek dan aksi yang akan dimulai dari beberapa bangunan peninggalan masa kolonial,\" katanya.Dia mencontohkan, pembicaraan secara intens telah dilakukan Pemerintah pusat bersama Pemkab Maluku Tengah dan Pemprov Maluku terkait rencana menjadikan Istana Mini di Pulau Banda, yang merupakan bangunan peninggalan masa VOC dahulu menjadi istana presiden yang berada di wilayah Indonesia Timur.\"Sudah ada pembicaraan lebih jauh antara Setneg dengan Pemprov Maluku dan Maluku Tengah terkait revitalisasi Istana bekas kantor Gubernur VOC yang saat ini berstatus bangunan cagar budaya menjadi istana presiden di wilayah Indonesia Timur,\" ujarnya.Selain itu, Kementerian PUPR akan turun untuk melakukan perbaikan dan renovasi terhadap bangunan bersejarah itu, dengan mendapat pengawasan dari instansi yang fokus pada pelestarian nilai budaya, sehingga bagian-bagian penting bangunan dapat dipertahankan.\"Misalnya lantai batu istana yang sangat tua dan berumur lebih dari empat abad, walaupun mungkin secara visual tidak licin seperti lantai istana yang mulus, tetapi justru menurut saya tidak boleh dihilangkan sebagai bagian dari aspek sejarahnya yang perlu dipertahankan,\" ujarnya.Dia berharap berbagai rencana dan upaya pelestarian Pulau Banda sebagai cagar budaya dapat berjalan lancar karena menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia dulu dan akan datang. (mth/Antara)

Ketua DPD RI Usul WFH Gantikan Wacana Cuti Ayah di RUU KIA

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 19:36:38 0

Yogyakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan. LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan. \"Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik,\" kata LaNyalla yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut. \"Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural,\" tutur LaNyalla. Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi. \"Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja,\" ujar LaNyalla. LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi. \"Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja,\" papar LaNyalla. Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu. \"Cuti yang panjang dikhawatirkan malah menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double,\" urai LaNyalla. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami  berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh. (mth/*)

Kemenperin Gerakkan Wirausaha Baru di Lampung Lewat Lagawi Fest

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 19:25:46 0

Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya menggerakkan wirausaha baru di Lampung melalui kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Lagawi Fest, di mana acara puncaknya akan digelar pada Juni 2022.\"Jadi kami, melalui Gernas BBI Lagawi Fest ini mencoba menggerakkan wirausaha baru di Lampung untuk mengembangkan inovasi terhadap produk yang dihasilkan untuk lebih mengenalkan dengan masuk di berbagai marketplace,\" kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita pada FMB9 yang dipantau di Jakarta, Senin.Di kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian & Pembangunan Pemprov Lampung Kusnadi mengatakan, pihaknya telah melakukan setidaknya sembilan bentuk kegiatan dalam mengimplementasikan arahan Presiden mendukung pertumbuhan IKM di daerah Lampung.\"Jadi sesuai arahan Presiden, kita diwajibkan untuk mendukung pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung, kita terus melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan sampai pembinaan dan implementasinya,\" kata Kusnadi.Adapun kegiatan-kegiatan itu, Kusnadi menyebutkan, mulai dari perencanaan, pembinaan hingga implementasinya. Dari segi perencanaan, Pemda Lampung membuat regulasi dan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam.\"Kita juga membimbing, menginformasikan kepada kawan-kawan IKM untuk berproduksi secara ramah lingkungan dengan prinsip Industri hijau,\" katanya.Selain itu, Pemprov Lampung juga memperluas pasar bagi IKM untuk memasarkan produknya, baik secara offline maupun online.Pemprov Lampung juga mendirikan galeri Sikam untuk memamerkan produk-produk IKM kepada khalayak ramai dengan menyasar para aktivis internet.\"Kemudian juga, kita menggelar festival dan lomba untuk memancing kreativitas pelaku IKM menciptakan produk yang lebih menarik,\" ungkapnya. Terkait penyelenggaran Gernas BBI Lagawi Fest di Provinsi Lampung, Kusnadi menyampaikan apresiasi kepada Kemenperin yang telah serius mendukung perkembangan IKM di Provinsi Lampung.Menurut dia, kegiatan ini membuka wawasan bagi IKM bahwa produk yang diolah dengan kaidah-kaidah yang baik akan menghasilkan produk berkualitas. Sehingga bisa bersaing dengan produk dari perusahaan-perusahaan besar dan brand yang sudah mapan.Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini menyadarkan pelaku IKM di wilayah itu bahwa produk menarik dan dicari oleh konsumen tidak hanya dinilai dari isinya saja, namun juga kemasannya, standarisasi dan promosi yang dilakukan.\"Selain itu, juga bahwa selera itu beda-beda setiap wilayah. Kita juga harus pintar melihat konsumen kita siapa,\" katanya.Sementara itu, Pemilik Rafin’s Snack yang lolos kurasi Gernas BBI Lagawi Fest M Ravie Cahya Ansor mengungkapkan Gernas BBI memberikan banyak manfaat bagi pelaku IKM. Pertama adalah percepatan bagi IKM, dimana melalui Gernas BBI ini pelaku IKM difasilitasi.\"Misalnya kita mau bikin foto untuk instagram. Di Gernas BBI itu difasilitasi dapat foto gratis dengan kualitas bagus,\" ungkapnya.Menurut dia, melalui Gernas BBI, IKM merasakan percepatan dalam mengakselerasi usahanya dalam waktu satu atau dua bulan. Biasanya, mereka membutuhkan waktu satu hingga dua tahun.\"Percepatan selama dua bulan ini dari Mei yang lalu, itu kita sangat merasakannya. Biasanya yang kita butuhkan itu taking time satu atau dua tahun untuk mendapatkannya, di Gernas BBI ini cepat sekali,\" katanya.\"Dengan adanya BBI ini, pihaknya diberikan akses terhadap digitalisasi, juga dikasih tempat seperti di kota Kasablanka, kita memperluas promosi dan memperbanyak promosi produk sehingga semakin dikenal masyarakat,\" katanya. (mth/Antara)

IHSG Ditutup Menguat, Ikuti Kenaikan Bursa Saham Asia

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 19:23:38 0

Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat mengikuti kenaikan bursa saham kawasan Asia.IHSG ditutup menguat 67,69 poin atau 0,97 persen ke posisi 7.044,07. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 11,25 poin atau 1,12 persen ke posisi 1.018,04.\"IHSG dan pasar saham regional Asia secara bersama di akhir perdagangan menguat. Hal ini tampaknya didorong oleh ekspektasi bahwa kebijakan China lebih akomodatif untuk membantu mendukung pemulihan ekonomi negara itu dari dampak lockdown pandemi COVID-19,\" tulis Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.Bank Sentral China (PBoC) membiarkan suku bunga pinjaman acuannya tidak berubah untuk menjaga keseimbangan kebijakan moneter terhadap ekonomi lainnya. Pemerintah China diprediksi akan memberikan lebih banyak stimulus pada sisa tahun ini.Dibuka menguat, IHSG mayoritas menghabiskan waktu di zona hijau hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG terus berada di teritori positif hingga penutupan bursa saham.Sepanjang jam perdagangan hari ini, saham yang mengalami penguatan terbesar diantaranya TNCA, FORU, MRAT, RIGS, GPSO. Sedangkan, saham-saham yang mengalami penurunan terbesar diantaranya INRU, KINO, ASPI, BAPA, BOSS.Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, seluruh sektor meningkat dengan sektor energi naik paling tinggi 1,97 persen, diikuti sektor infrastruktur dan sektor teknologi masing-masing naik 1,75 persen dan 1,72 persen.Penutupan IHSG sendiri diiringi aksi jual saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah jual bersih asing atau net foreign sell di seluruh pasar sebesar Rp439,03 miliar. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi jual asing dengan jumlah jual bersih Rp354,64 miliar.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.211.908 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,39 miliar lembar saham senilai Rp13,55 triliun. Sebanyak 352 saham naik, 190 saham menurun, dan 145 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 475,09 poin atau 1,84 persen ke 26.246,31, Indeks Hang Seng naik 395,68 poin atau 1,87 persen ke 21.559,59, dan Indeks Straits Times meningkat 21,08 poin atau 0,68 persen ke 3.117,48. (mth/Antara)

Kapolri-Dewan Pers Sepakat Cegah Polarisasi Pemilu

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 17:51:55 0

Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Dewan Pers Indonesia. Pertemuan ini dilakukan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).Dalam pertemuan ini, Polri bersama Dewan Pers Indonesia sepakat membuat Memorandum of Understanding (MoU) dan kerja sama program-program pertukaran informasi, sosialisasi dan edukasi mencegah polarisasi saat pemilu.\"Kita juga tadi membahas beberapa tantangan ke depan yang akan kita hadapi sehingga kemudian dibutuhkan kesepahaman terkait dengan pemberitaan, terkait juga dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan oleh Polri dan biasa dikenal dengan cooling system untuk mencegah terjadinya Polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak-anak bangsa, yang biasanya muncul karena penggunaan politik identitas pada saat pemilu,\" kata Sigit dalam siaran pers diterima Selasa.Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan, dalam pertemuan ini antara Polri dan Dewan Pers sepakat untuk memberikan pendidikan literasi tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat.\"Karena ke depan tantangan kita akan menjadi semakin besar, kita butuh untuk mengurangi potensi-potensi perpecahan, dan ini selalu saya sampaikan setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh, khusus kali ini hal-hal tersebut jadi konsen kita,\" ujar Sigit.Persatuan dan kesatuan, kata Sigit, sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global. Dengan kekuatan persatuan dan kesatuan, maka Indonesia bisa menghadap situasi perkembangan global dan mempertahankan posisi dan eksistensi Indonesia di kancah dunia.\"Terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan dewan pers, dan kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dukungan kemitraan antara pers, rekan-rekan media dan kepolisian, karena kita sama-sama selalu berada di lapangan, bersama baik dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita,\" ucap Sigit.Sementara itu, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menekankan, bahwa, dalam menghadapi Pemilu 2024, Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama, yakni, menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial.\"Kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah, dan oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai, kita harapkan itu tidak dipakai lagi,\" ucapnya dikesempatan yang sama.Selain itu, Azyumardi berharap, adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa.\"Oleh karena iitu, Dewan Pers bersama-sama dengan Polri ingin meningkatkan kualitas jurnalistik itu dan kita berharap pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya,\" tutupnya. (mth/Antara) 

Bung Karno, Hamka, dan Teladan Kemanusiaan

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 17:03:17 0

Setelah Peristiwa G 30 September 1965, keadaan berbalik. Kekuasaan Bung Karno perlahan tapi pasti digerus. Sedangkan Hamka tampil sebagai salah seorang ulama terkemuka dengan jutaan jamaah. Oleh: Imran Hasibuan, Wartawan Senior AHAD pagi, 21 Juni 1970 itu, Buya Hamka sedang berdakwah di sebuah mesjid di kawasan Tomang, Jakarta, ketika Haji Abdulkarim Oei (Oei Tjeng Hin) – salah seorang sahabatnya yang juga sahabat lama Presiden Soekarno –membisikkan bahwa Bung Karno telah wafat. “Innalilahi wainna ilahi rojiun… Tidaklah salah jika saat demikian saya ingat Soekarno yang dahulu, ikhlas dan bersih. Itulah yang akan disemayamkan secara kenegaraan,” tulis Hamka di majalah Pandji Masjarakat, No. 59 tahun 1970. Seusai berdakwah, Hamka bergegas segera pulang ke rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, tak jauh dari Mesjid Agung Al-Azhar. Dari seorang putranya, ia mendapat kabar bahwa pihak Istana Presiden telah menelpon agar Hamka menjadi imam shalat jenazah Bung Karno yang akan digelar malam hari itu juga, di Wisma Yaso. Hal itu didasarkan permintaan Bung Karno sendiri, sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. “Suatu keajaiban Illahi! Keinginan saya hendak turut menyembahyangkan sesuai dengan keinginan presiden, bahkan beliau minta saya jadi imam. Saya puas, saya jadi imam menyembahyangkan sahabatku!” tulis Hamka lagi. Masih dalam tulisan yang sama, berjudul “Kepada Sahabatku, Ir. Soekarno”, Hamka menuturkan: “Soekarno adalah orang besar. Sejak masa mudanya, usia 18 tahun dia telah ditumbuhkan Tuhan untuk membangkitkan kesadaran bangsanya, melanjutkan apa yang telah dimulai gurunya: HOS Tjokroaminoto. Seluruh kasih-sayangnya dan hari mudanya dan masa tuanya, telah dikorbankannya untuk membina bangsa ini. Dia telah menggembleng semangat kita dan membina kesatuan kita.” Sejak muda, Hamka telah banyak mendengar sepak-terjang Bung Karno dalam pergerakan kebangsaan. Dalam majalah yang diasuhnya pada 1930-an, Pedoman Masjarakat, yang terbit di Medan, Hamka kerap menampilkan ketokohan Soekarno dan kalangan nasionalis pergerakan. Bahkan, ia pernah menemui Bung Karno di Bengkulu untuk bertukar pikiran tentang soal kebangsaan. Persahabatan itu berlanjut hingga masa-masa awal kemerdekaan. Tetapi, seiring waktu, karena perbedaan sikap politik, mereka kian lama kian berjarak. Pada 1950-an, Hamka terjun lagi ke kancah politik. Ia bergabung dengan Masjumi dan menjadi anggota Konstituante. Ia terlibat dalam debat-debat keras di Konstituante, terutama mengenai dasar filosofis negara. Haruskah Pancasila tetap menjadi dasar filosofis negara? Hamka, sesuai dengan sikap politik Masjumi, berargumen bahwa seharusnya tidak. “Dasar yang asli di tanah air kita… dan pribadi sejati bangsa Indonesia adalah Islam,” katanya, seperti dicatat James Rush dalam kitab “Adicerita Hamka” (2017). Bertentangan dengan klaim Soekarno bahwa Pancasila sudah ada di antara bangsa Indonesia ribuan tahun lalu (kemudian digali Bung Karno pada masa pergerakan), Hamka berkata bahwa “Pancasila tidak mempunyai dasar sejarah di Indonesia”. Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan RI, kata Hamka lagi, hanya sedikit yang tahu mengenai Pancasila, sementara “sebahagian besar penduduk Indonesia menganut ‘dasar yang asli’, yaitu Islam”. Islam menggerakkan perjuangan melawan Belanda dan mengilhami para pejuang revolusi. Ketika akhirnya Presiden Soekarno membubarkan Konstituante – karena tak kunjung menemukan titik-temu dalam menentukan dasar negara – Hamka, juga para pemimpin Masjumi, menentang keras keputusan presiden tersebut. Tapi, ketika para pemimpin Masjumi, seperti: Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanudin Harahap – bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Hamka justru tidak mendukung gerakan tersebut. Meski begitu, Hamka peka terhadap keluhan yang menjadi alasan PRRI. Pada 1957, kepada pembaca di Sumatra Barat, ia menulis mengenai “Jawanisasi” Indonesia dan terlalu ditonjolkannya sejarah, bahasa, dan budaya Jawa dalam buku pelajaran sekolah. Di dalam satu tulisan Hamka menyatakan dengan resah bahwa sila pertama Pancasila – Ketuhanan Yang Maha Esa – diberi ilustrasi kepala patung Budha dari Candi Borobudur. Para birokrat Jawa juga menyebar ke seluruh Indonesia dan berperilaku seperti pejabat Belanda zaman dulu yang arogan, mengabaikan adat dan kebiasaan lokal. Hamka menulis, “saya pun takut persatuan bangsa kita ini akan pecah.” Dan jika itu benar terjadi, “sudah dapatlah diketahui apakah salah satu daripada sebabnya”. (Rush 2017: 155) Hamka juga mengecam Demokrasi Terpimpin sebagai “totaliterisme” dan menyebut Dewan Nasional yang dibentuk Soekarno sebagai “partai negara”. Tapi, perlawanan Hamka dan kawan-kawan sia-sia. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit, yang salah satu isinya adalah kembali ke UUD 1945. Dan Agustus 1960, Presiden Soekarno menyatakan pembubaran Masjumi, juga Partai Sosialis Indonesia (PSI). Kedua partai itupun dinyatakan sebagai partai terlarang. Penentangan terbuka Hamka terhadap Demokrasi Terpimpin Soekarno juga diperlihatkan dengan memuat secara utuh pamflet “Demokrasi Kita” yang ditulis Mohammad Hatta, proklamator kemerdekaan dan Wakil Presiden RI pertama, di majalah Pandji Masjarakat, edisi Mei 1960. Sebagaimana diketahui, dalam pamflet itu Bung Hatta melancarkan kritik keras terhadap perkembangan politik yang terjadi di masa itu. Hatta menulis bahwa tergelincirnya Indonesia ke dalam kedikatoran menggambarkan “hukum besi sejarah dunia”. Akibatnya sudah diduga. Pandji Masjarakat, bersama sejumlah koran –Pedoman, Abadi, dan Indonesia Raya – dibredel pemerintah. Puncaknya, Januari 1964, Hamka ditahan dengan tuduhan berupaya melawan pemerintah. Saat itu usianya 56 tahun, dan mengidap sejumlah penyakit, termasuk diabetes dan wasir kronis. Penahanan atas dirinya, membuat Hamka tak bisa lagi mengikuti masa-masa terakhir pemerintahan Soekarno. Dalam masa penahanan itu, ia manfaatkan untuk menulis sejumlah kitab. Yang paling fenomenal adalah Tafsir Al-Azhar. Dalam konteks ini, penahanan tersebut merupakan semacam “berkah” bagi Hamka. Belakangan, Hamka mencatat bahwa andaikata dia tidak ditahan selama dua tahun lebih, kiranya dia tak bakal menyelesaikan tafsirnya “sampai saya mati”. Setelah Peristiwa G 30 September 1965, keadaan berbalik. Kekuasaan Bung Karno perlahan tapi pasti digerus. Sedangkan Hamka tampil sebagai salah seorang ulama terkemuka dengan jutaan jamaah. Begitu kerasnya sengketa politik yang dialami kedua tokoh tersebut, tapi tak melekangkan rasa kemanusiaan dan persahabatan. Kemanusiaan mengatasi politik. Seperti digambarkan di awal tulisan ini, di akhir hayatnya, Bung Karno berwasiat agar Hamka menjadi imam shalat jenasahnya. Hamka, dengan kebesaran jiwa, menunaikan amanah tersebut. Keteladanan kedua tokoh ini, Bung Karno dan Hamka, selayaknya dicontoh kaum politisi negeri ini. Sekali lagi, kemanusiaan harus mengatasi politik. Jangan sebaliknya: politik menciderai rasa kemanusiaan. (*)

Profesor Hendrajit: Prabowo pun Punya Agenda!

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 16:20:46 0

Jakarta, FNN – Manuver Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketemu Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Walikota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menarik perhatian Prof. Hendrajit. Menurut Dosen Universitas Nasional Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Global Future Institut (GFI) itu, kalau membaca dengan cermat, manuver Prabowo ketemu Surya Paloh, Muhaimin, dan Gibran, bukanlah urusan ngusung siapa jadi capres, walaupun nantinya bisa saja begitu. Tapi, fungsinya yang utama sekarang, semacam juru runding koalisi lintas partai yang dimotori parpol-parpol yang menolak 3 periode dan tolak pemilu, untuk menghadapi parpol-parpol yang abu-abu atau condong dukung 3 periode atau tunda pemilu. “Atau bisa juga memediasi antar oligar di koalisi partai yang dimotori PDIP dan Gerindra,” ungkap Hendrajit. Meski masih dalam kerangka praktek oligarki, lanjut Hendrajit, kepribadian Prabowo yang khas dan cenderung anomali sejak 1998 hingga era reformasi, para oligar tak semudah dulu dalam memainkan politik transaksional. Sebab Prabowo bagaimanapun juga punya style. Orang-orang yang terbiasa main-main ketimbang bermain dalam politik, mau tidak mau harus serius memperjelas apa maunya. Transaksional oke, quid pro quo atau politik timbal balik oke. “Tetapi, antara maksud dan tujuan harus sinkron,” ujar Hendrajit. Menariknya, Prabowo sendiri memang membuktikan wataknya itu dalam 3 tahun menjabat menteri. Pastilah bikin konsesi dengan presiden. Pasti ada quid pro quo. Tapi begitu deal tercapai, ya komit. “Nah, komitmen seperti Prabowo ini yang tak ada di kalangan para aktor oligar yang memandang main-main dalam politik itu benar-benar bermain,” ujarnya. Dalam beberapa waktu ke depan, para aktor oligar akan segera menyadari adanya pakem dan aturan main baru dalam membangun konsensus politik. Bahwa bermain itu beda banget dengan main-main. “Kedua, bermain politik itu selain timbal-balik, juga adu lihai mana yang harus dipertahankan mati-matian, mana yang bisa dilepas sebagai suatu konsesi,” ungkap Hendrajit. Tentu saja kita tak boleh menafikan fakta bahwa Prabowo pun punya agenda, punya sasaran strategis maupun taktis, yang siap untuk berkompromi. “Tapi style dan kepribadian Prabowo sendiri yang tidak seperti lazimnya para oligar lainnya, saya bisa pastikan bakal bikin pening para aktor lama,” lanjutnya. (mth)

Penataran Pancasila ke-4: Ideologi Pancasila Terurai Pada UUD 1945

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 15:21:09 0

Para elit dan pengamandemen UUD 1945 rupanya tidak memahami bahwa pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KATA Bung Karno, sejarah adalah Kaca Benggala yang harus terus disimak. Agar bangsa dan negara ini tidak melenceng dari cita-cita berdirinya negara Indonesia. Akibat tidak memahami dan mendalami hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945, tidak memahami apa Ideologi Pancasila, maka diamandemenlah UUD 1945. Sekarang DPR RI mulai ngarang-ngarang menerbitkan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). UU HIP. Aneh dan janggal. Bagaimana Ideologi Pancasila itu, ya UUD 1945 dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan-nya. Kok mau dibuat UU. Secara herarki bagaimana? Apa bisa UU lebih tinggi dari UUD 1945? Rupanya DPR RI semakin keblinger dan tidak mau membuka dokumen hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Hubungan Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 itu adalah hubungan sebab-akibat yang tidak bisa dipisahkan atau dipenggal. Karena ada Pembukaan UUD 1945 itulah maka ada Batang Tubuh UUD 1945 dan penjelasannya. Mari kita bahas hubungan Pembukaan dan UUD 1945 asli hasil kajian Prof. Noto Negoro. Kiranya perlu kita simak agar kita tidak kesasar dan tidak mengerti kalau negara sudah dikudeta. Bahkan, TNI POLRI sebagai penjaga Pancasila dan UUD 1945 tidak mengerti. Terus mereka yang lulusan Lemhamnas dan dosen-dosen pengajarnya, apa yang diajarkan selama ini? Kok sampai tidak mengerti tentang ideologi negara Pancasila? Pendjelmaan (pelaksanaan objektif) Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Uraian ideologi Pancasila di dalam batang tubuh UUD 1945. Udjud pelaksanaan objektif mengenai asas kerohanian Negara (Pantjasila) adalah sebagai berikut: 1. Asas “ke-Tuhanan Jang Maha Esa” tersebut dalam Bab XI hal Agama, pasal 29 dari Undang-undang Dasar 1945. 2. Asas “Kemanusiaan jang adil dan beradab” terdapat dalam ketentuan-ketentuan hak asasi warganegara tertjantum dalam pasal-pasal 27, 28 dan 31 ajat 1 dari Undang-undang Dasar 1945. 3. Asas “Persatuan Indonesia” terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 26 tentang warganegara, pasal 31 ajat 2 tentang pengadjaran nasional, pasal 32 tentang kebudajaan nasional, pasal 35 tentang bendera Negara dan pasal 36 tentang bahasa Negara. Diantara pendjelmaan daripada asas “persatuan Indonesia” terdapat satu hal, jang amat penting untuk pada tempat ini dikemukakan. Karena djika hal ini disadari, sungguh akan merupakan dasar bagi tertjapainya realisasi sifat kesatuan daripada Negara dan bangsa. Lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah, dan menurut ketetapan ini “Bhinneka Tunggal Ika” adalah lambang Negara, satu sungguhpun berbeda-beda. Negara Indonesia adalah satu, akan tetapi terdiri dari pulau-pulau jang amat banjak djumlahnja. Bangsa Indonesia adalah satu, akan tetapi terdiri atas suku-suku bangsa jang banjak djumlahnya. Tiap-tiap pulau dan daerah, tiap-tiap suku bangsa mempunjai tjorak dan ragam sendiri-sendiri, beraneka warna bentuk-sifat daripada susunan keluarga dan masjarakatnja, adat-istiadatnja, kesusilaannja, kebudajaannja, hukum adatnja dan tingkat hidupnja. Golongan bangsa jang tidak asli terdiri atas golongan keturunan Tiong Hwa, keturunan Arab, keturunan Belanda dan golongan dari mereka jang berasal dari orang asing tulen. Lebih daripada jang terdapat dalam golongan bangsa Indonesia jang asli, diantara mereka ada perbedaan jang besar dalam segala sesuatu. Sedangkan disampingnja ada perbedaan pula dengan golongan bangsa Indonesia jang asli. Kalau ditambahkan terdapatnya pelbagai agama dan kepertjaan hidup lainnya, maka makin mendjadi besar perbedaan jang terdapat di dalam masjarakat dan bangsa Indonesia. Jang demikian itu disamping daja penarik ke arah kerdja sama dan kesatuan menimbulkan djuga suasana dan kekuatan tolak-menolak, tentang-menentang, jang mungkin mengakibatkan perselisihan, akan tetapi mungkin pula, apabila dipenuhi hidup jang sewadjarnya, menjatukan diri dalam suatu resultan atau sintesa jang malahan memperkaja masjarakat. Di mana dapat, perlu diusahakan peniadaan dan pengurangan perbedaan-perbedaan jang matjam terachir itu. Meskipun dengan harapan, bahwa usaha itu akan tidak berhasil sempurna. Dalam kesadaran akan adanja perbedaan-perbedaan jang demikian itu, orang harus berpedoman kepada lambang Negara “Bhinneka Tunggal Ika”, menghidup-hidupkan perbedaan jang mempunjai daja penarik ke arah kerdja sama dan kesatuan, dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan jang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan, pertikaian dan perpetjahan atas dasar kesadaran akan kebidjaksanaan dan nilai-nilai hidup jang sewadjarnya. Lagipula dengan kesediaan, ketjakapan dan usaha untuk sedapat mungkin menurut pedoman-pedoman madjemuk-tunggal bagi pengertian kebangsaan, ialah menjatukan daerah, membangkitkan, memelihara dan memperkuat kehendak untuk bersatu dengan mempunjai satu sedjarah dan nasib, satu kebudajaan di dalam lingkungan hidup bersama dalam suatu Negara jang bersama-sama diselenggarakan dan diperkembangkan. “Bhinneka Tunggal Ika” adalah merupakan suatu keseimbangan, suatu harmoni jang tentu akan berubah-ubah dalam bentuknja, akan tetapi akan tetap dalam dasarnja, antara kesatuan dan bagian-bagian dari kesatuan, dalam segala matjam hal tersebut di atas, dan djuga dalam hal susunan bentuk dan susunan pemerintahan Negara. 4. Asas “Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan” terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 2 ajat (1) tentang terdirinja Madjelis Permusjawaratan Rakjat atas wakil-wakil rakjat, pasal 5 ajat (1) tentang kekuasaan Presiden membentuk Undang-undang dipegang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, pasal 6 ajat (2) tentang Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 19 sampai dengan 22). Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah. 5. Asas “Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia” terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Bab IV tentang kesedjahteraan social, perintjiannja terdapat pertama dalam pasal 33 tentang hal susunan perekonomian atas dasar kekeluargaan, tentang tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara, dan menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara tentang bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung di dalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat; kedua dalam pasal 34 tentang fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara. Jadi, jelas Ideologi Pancasila teruarai di dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh sebab itu amandemen UUD 1945 yang memisahkan Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh, sama artinya menghilangkan Ideologi Pancasila. Para elit dan pengamandemen UUD 1945 rupanya tidak memahami bahwa pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan. Asas Politik Negara Indonesia Diamandemen Daripada asas politik Negara, bahwa Negara Indonesia “terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat”, jang ditentukan dalam Pembukaan, udjud pelaksanaannja objektif terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ajat (1), bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan pasal 1 ajat (2), bahwa kedaulatan rakjat dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Diamandemennya pasal 1 ayat 2 Kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diamandemen menjadi. Pasal 1 ayat 2 Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Akibat diamandemennya pasal 1 ayat 2 adalah mengamandemen asas politik negara, susunan Negara Republik Indonesia tidak lagi wujud dari kedaulatan rakyat. Adapaun tudjuan Negara, tertjantum dalam Pembukaan, jang nasional (“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah serta memadjukan kesedjahteraan umum dan mentjerdaskan kehidupan bangsa”), pendjelmaannya objektif adalah sebagai di bawah ini. Pertama-tama terkandung djuga dalam pendjelmaan daripada asas kerohanian dan asas politik Negara sebagaimana dimaksudkan di atas, karena kedua asas Negara itu memang dikehendaki untuk mewujudkan atau mentjapai tudjuan Negara. Lain daripada itu terutama untuk tudjuan Negara jang negatif, jaitu keselamatan bangsa dan Negara atau perdamaian, pendjelmaannja objektif terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman (pasal 24 dan 25) dan Bab XII tentang Pertahanan Negara (pasal 30) serta kekuasaan Presiden dalam pasal 14 untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, dalam pasal 10 atas Angkatan Perag, dalam pasal 11 untuk menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain, dan dalam  pasal 12 untuk menjatakan keadaan bahaja. (*)

Kinerja Pemerintah Turun, LaNyalla: Kualitas Hidup Masyarakat Terancam

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 14:40:48 0

Blitar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot turunnya kinerja pemerintah menyusul rilis survei Litbang Kompas terbaru. Menurutnya, hal itu mengancam kualitas hidup masyarakat. “Tingkat kepercayaan publik menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para birokrat. Sebab, merosotnya kinerja pemerintah merupakan ancaman bagi kualitas hidup masyarakat,” kata LaNyalla, usai ziarah di Makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (20/6/2022). Menurutnya, masyarakat sudah cukup memaklumi keadaan yang disebabkan oleh wabah Covid-19 yang melumpuhkan banyak sektor. “Namun hal tersebut tidak boleh tidak menjadi faktor yang membuat turunnya kinerja pemerintah,” tegas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menilai, pengendalian harga pangan merupakan hal yang sangat urgent, karena pangan merupakan kebutuhan dasar. Jika pemenuhannya mengalami hambatan, LaNyalla menilai sektor lain akan terdampak, terutama pada kesehatan, pendidikan serta rendahnya kualitas hidup. “Ancaman ini diharapkan diperhatikan dengan serius dan dibuat skema penanganan yang terfokus,” saran LaNyalla. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah segera mengambil tindakan yang terukur dan terencana dengan baik, agar hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat bisa dapat segera ditanggulangi. “Jangan gadaikan masa depan rakyat. Pemerintah harus segera mengambil tindakan yang terukur agar persoalan dasar rakyat dapat segera dicarikan jalan keluarnya,” tutur LaNyalla. Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022. Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka 73,9 persen. Angka itu turun pada periode Juni 2022 ke level 67,1 persen. Penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen. Isu bidang ekonomi yang paling banyak menjadi sorotan dan berkontribusi terhadap turunnya tingkat kepuasan publik adalah soal pengendalian harga barang dan jasa (64,5 persen) dan penyediaan lapangan kerja (54,2 persen). Sementara di bidang hukum, ketidakpuasan tertinggi yang disorot publik terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2 persen). (mth/*)

Berhentilah Berpikir Hidup Hanya Untuk Diri Sendiri Tidak Peduli Kepunahan Generasi

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 14:28:53 0

Kpd: Yth. Seluruh Anggota DPD RI. di Jakarta. Dari: Wazri A. Afifi, Amerika Serikat. Dengan hormat! Saya minta maaf atas kiriman surat ini kepada semua anggota DPD RI karena ingin mengabdi kepapa bangsa Indonesia berupa tulisan mengenai pandangan logika hidup bagi mereka yang mencintai bangsanya dan sangat khawatir dengan keselamatan generasi penerus bangsanya itu. Sebuah bangsa akan punah disebabkan oleh kualitas pengabdian kepada saudara sebangsanya sangat rendah. Telah banyak terjadi tentang hilangnya generasi penerus sebuah bangsa, seperti bangsa asli Australia atau Aborigin sudah tidak didengar lagi, bangsa Melayu Singapura dulu sekitar 98% kini tinggal sekitar 14%, mereka telah punah karena kelalaian Perdana Menteri yang mengizinkan dan memberikan  tanda-tangannya untuk kemerdekaan Singapura atau keluar dari Malaysia. Contoh lain, bangsa Aztec di Mexico kini telah tiada dan bangsa Inca di Amerika Selatan juga telah punah ditelan kejahiliyahan pendahulunya yang tidak peduli dan tidak mau bersatu mencari keadilan. Berdasarkan pengalaman gelap selama ini, maka bangsa Indonesia hari ini harus bangkit mencari makna hidup yang bernilai, baik dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi, terutama para intelektual yang wajib mencarikan solusi agar bangsa Indonesia tidak terancam punah disebabkan  kesalahan pembuat kebijakan.  Sebuah bangsa akan lemah dan musnah kalau pembuat kebijakan untuk bangsa itu tidak cermat seperti tidak peduli kepada nasib generasi yang akan datang. Sangat berbahaya jika sistem kehidupan berbangsa selalu melupakan keadilan seperti yang dicontohkan oleh PT 20%, artinya kehancuran generasi yang akan datang semakin dekat karena kesempatan untuk menjadi capres  sengaja diminimalisir melalui aturan PT 20%. Malapetaka Sebuah Bangsa Suatu bangsa akan punah kalau  keberadaan bangsa di dunia itu tidak  memberikan sumbangan pikiran logis kepada masyarakat dunia, malahan menjadikan dunia khawatir disebabkan oleh keadilan yang tidak pernah ada dalam masyarakat besar yang jumlahnya sekitar 276 juta jiwa. Kalau dalam sebuah  masyarakat terjadi pergolakan, maka negara lain di dunia akan ikut merasakan kesan buruknya. Anggota DPD RI Tolong Dengar Kerisauan Kami Tentang  PT 20% Tidak ada satu negarapun di dunia yang menganut PT 20%. Itu negara yang mengamalkan PT 20% adalah bangsa yang dianggap aneh oleh negara lain. Sebelum keheranan bangsa asing bertambah parah terhadap kualitas berpikir bangsa Indonesia, maka dengan ini kami bermohon kepada DPD RI untuk  berdiskusi dengan MK mengenai program penyelamatan bangsa Indonesia  agar layak dihargai masyarakat dunia sebagai bangsa yang berpola pikir logis  sehingga bisa diikutsertakan dalam mencari solusi masalah planet Bumi. Bukti Bangsa Indonesia Kurang Diperhitungkan Dunia Kebanyakan forum diskusi di luar negeri, Indonesia jarang dijadikan tolok ukur pembicaraan jika dibandingkan dengan Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, dan negara kecil lainnya. Kalau Indonesia mau dihargai dunia, maka Indonesia harus nengamalkan logika hidup, seperti PT 20% harus diganti dengan 0% . PT 20% Mengherankan Dunia Apa maksud DPR RI membuat aturan PT 20%? Logikanya diduga agar parpol besar bisa menguasai Indonesia terus-menerus. Kalau alasan untuk menyerdehanakan pilpres adalah keliru. Pilpres calon yang banyak dengan calon hanya dua kesulitannya tetap sama, apalagi dalam pilpres terselip skenario kotor yang memaksakan kemenangan. Pilpres dengan capres dua orang itu akan lebih rumit dibandingkan dengan banyak capres. Pengalaman Indonesia di mana pilpres dengan dua calon menyebabkan  pembelahan rakyat menjadi cebong dan kampret, kalau banyak capres, maka tidak akan terjadi dua golongan yang saling sakit hati diantara mereka. Sekian dulu. Semoga Bapak/Ibu anggota DPD RI dapat menyelamatkan bangsa Indonesia  dari kekeliruan kebijakan. Aamiin. Terima kasih. Salam hormat. Wazri A. Afifi, USA. (*)

Mimpi Pemilu Luberjurdil

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 12:42:01 0

Beberapa saat mendatang akan muncul pasangan-pasangan Capres-Cawapres baru, baik yang dipromosikan oleh Parpol, lembaga survei, pengamat, maupun masyarakat akar rumput. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta PEMILIHAN Umum adalah salah satu mekanisme suksesi kepemimpinan untuk menentukan pemimpin penerus secara demokratis. Dalam konteks Indonesia, meliputi pemilihan Calon Presiden, dan Anggota Legeslatif tingkat Pusat dan Daerah. Pemilu di Indonesia dari masa ke masa mengalami dinamika demikian rupa. Dari sisi jumlah partai kontestan dapat dikategorikan menjadi tiga macam. Pertama, Pemilu dengan Kontestan sedikit, terdiri atas tiga partai, yakni Golkar, PPP, dan PDI. Kedua, Pemilu dengan Kontestan sedang, terdiri atas sepuluh partai atau kurang dari itu pada era Orba. Ketiga, Pemilu dengan Kontestan lebih dari sepuluh partai. Tujuan Pemilu di mana pun sama, yakni memilih untuk menentukan calon pemimpin yang terbaik di masa depan. Salah satu tujuan berdirinya partai politik ialah untuk meraih kekuasaan sebagai jalan mengimplementasikan platform-nya. Masing-masing partai peserta Pemilu memiliki visi dan misi tersendiri. Prof. Eka Putra Wirman memetakannya menjadi dua tipe orientasi partai politik, yakni partai idealis, dan partai pragmatis. Dewasa ini partai politik yang bisa disebut sebagai pengusung idealisme ada dua, yakni PDI-P dengan nasionalismenya, dan PKS dengan platform Islam/ syariahnya. Selebihnya bergerak di antara dua sisi, yakni idealisme dan/atau pragmatisme. Mendahului partai-partai lainnya, NasDem di tangan Surya Paloh mengajukan tiga Calon Presiden 2024, yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Dari ketiga Calon Presiden yang dipromosikan, hanya Ganjar Pranowo yang disebut sebagai Kader Partai, yakni PDI-P. Tetapi, sebagaimana telah menjadi rahasia umum, bahwa di samping Ganjar, PDI-P mempunyai kader partai tulen dari rahimnya, yakni Puan Maharani. NasDem dinilai cerdik dan bermain cantik mengusung ketiga sosok yang memiliki basis pendukung tinggi. Surya Paloh pun telah mendeklarasikan partainya konsisten pada nilai yang dijunjung tinggi dalam percaturan Pilpres; “memberikan kesempatan yang sama kepada anak bangsa untuk menjadi pemimpin nasional”; “tidak ingin didikte oleh survei”; “meminta kader untuk tidak tunduk kepada pihak mana pun”. PKS, melalui Presidennya, Ahmad Syaikhu mendeklarasikan bahwa PKS is Not for Sale to Oligarch. Pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PKS 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin 20/6/2022, Ahmad Syaikhu menegaskan, PKS tidak akan digadaikan kepada kelompok oligarki yang mengedepankan money politics demi kepentingan politik, sebab hal itu bisa merusak bangsa Indonesia selamanya. “Faktor penentu kemenangan tidak semata-mata uang yang berlimpah, tetapi justru idealisme kita yang kemudian mendorong kemenangan itu. Pertolongan yang paling sangat menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta\'ala,” ujarnya. Sedangkan PDI-P sebagai partai beridealisme nasionalis yang sedang berkuasa tidak bisa dikatakan jauh dari oligarki. Salah seorang pakar/pengamat politik Dr. Mulyadi (2017) memperkenalkan teori Oligarki Kembar Tiga. Menurut Mulyadi, Politik Indonesia dirusak oleh praktik Oligarki Kembar Tiga: 1) Oligarki Politik (Badut Politik): 2) Oligarki Ekonomi (Bandar Politik); 3) Oligarki Sosial (Bandit Politik). Perubahan tata cara pemilihan presiden, dari oleh wakil rakyat menjadi oleh setiap rakyat membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah, penguasa, partai politik, maupun rakyat biasa, walaupun pada mulanya pergantian mekanisme Pemilu itu dimaksudkan agar demokrasi Indonesia semakin berkualitas, mantap, dan bermartabat: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Fakta menunjukkan bahwa hasil Pemilu dari waktu ke waktu masih jauh panggang dari api. Untuk mewujudkan Mimpi Pemilu Luberjurdil diperlukan prasyarat tertentu. Pertama, kembalikan hak memilih kepada Wakil Rakyat; Kedua, nol persen-kan Presidensial Threshold; Ketiga, tidak tunda Pemilu; Keempat, para Wasit tidak ikut bermain; Kelima, lembaga-lembaga survei Pemilu diaudit oleh pihak yang berwenang dengan persyaratan dan/atau ancaman sanksi tertentu. Keenam, penerapan sanksi diskualifikasi atas pasangan Calon Presiden yang melakukan pelanggaran berat dalam proses Pemilu; Ketujuh, kurangi durasi masa kampanye Pemilu. Beberapa saat mendatang akan muncul pasangan-pasangan Capres-Cawapres baru, baik yang dipromosikan oleh Parpol, lembaga survei, pengamat, maupun masyarakat akar rumput. Jikalau Nasdem menominasikan tiga Bakal Calon Presiden, Lembaga Cakra Nusantara memprediksi 4 koalisi Capres-Cawapres 2024 dengan 4 pasang Capres-Cawapres alternatif, di samping telah muncul pula altetnatif duet Capres-Cawapres LaNyalla-Puan Maharani, penulis cukup mengusulkan Capres-Cawapres Anies-Sandi. (*)

Pilpres Mbelgedhes!

BY FNN Selasa, 21 Juni 2022 11:33:13 0

Hiruk-pikuk pencapresan sekarang ini oleh berbagai pihak dan lembaga survei tidak produktif dan menyesatkan karena mengubur masalah mendasar yang bersembunyi di balik hingar-bingarnya. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts DIATAS pijakan UUD 1945 palsu liberal-kapitalistik yang sekarang ini berlaku, beserta sederetan UU Politik turunannya, pemilu dengan rancangannya saat ini hanya akan mengantarkan bangsa ini menjadi Kafir Pancasila kaffah alias tulen, murni dan konsekuen. Pemilihan langsung para pejabat publik cabang eksekutif, terutama Presiden, yang dibangga-banggakan sebagai puncak demokrasi ala Amerika Serikat itu adalah sikap murtad dari prinsip musyawarah bil hikmah melalui mekanisme perwakilan sebagai sila ke-4 Pancasila. Nyaris mustahil Yeheskiel yang tinggal di Yakohimo kenal capres Joko Susilo (Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono) sedangkan Asep asal Garut saja tidak kenal. Untuk ratusan suku yang tinggal di bentang alam kepulauan seluas Eropa ini yang baru merdeka 80 tahun, dan lama sekolahnya rata-rata hanya 7 tahun, ingin meniru Pilpres model AS adalah absurditas in optima forma. Apalagi jika baik Yeheskiel dan Asep serta kawan-kawannya ternyata sudah wafat namun masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap. Pemilu langsung untuk cabang legislatif di tingkat lokal masih masuk akal sehat, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif sebaiknya dilakukan melalui mekanisme perwakilan yang ber-musyawarah bil hikmah. Untuk kepentingan efisiensi anggaran dan manajemen data pemilih dan suaranya secara manageable, pemilihan langsung untuk cabang legislatif diberlakukan hanya di tingkat daerah otonom saja, yaitu Kota dan Kabupaten. Pejabat legislatif di tingkat provinsi dan negara, dapat dilakukan melalui melalui mekanisme utusan yang mewakili daerah otonom. Di daerah otonom ini, pemilih masih memiliki peluang besar mengenali calon-calon wakil dan pemimpin mereka dan memastikan bahwa calon-calonnya itu kompeten secara moral, sosial dan politik. Wakil terpilih bukan sekedar populer, tapi memang diketahui memiliki rekam jejak publik yang meyakinkan. Wakil-wakil rakyat yang kompeten dan amanah di tingkat lokal akan menjamin rekrutmen pemimpin cabang eksekutif yang kompeten dan amanah pula di jenjang yang lebih luas. Ini sekaligus akan mengurangi politik uang yang menjadi pintu masuk bagi pembajakan politik oleh para pemilik modal. Setiap lembaga legislatif di daerah otonom diawaki oleh wakil partai politik, utusan daerah, dan utusan golongan dengan porsi yang kurang lebih sama. Lembaga legislatif tidak boleh lagi dimonopoli oleh partai politik seperti saat ini sehingga banyak anggota masyarakat yang grossly unrepresented, seperti kelompok minoritas dan masyarakat adat. Wakil parpol diperoleh melalui Pemilu langsung, sedangkan wakil golongan ditentukan melalui melalui mekanisme internal organisasi golongan-golongan tersebut. Organisasi golongan tersebut harus terakreditasi sebagai indikasi organisasi yang well governed.  Utusan daerah diwakili oleh pemimpin adat, dan kesultanan, serta daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus seperti pulau-pulau terluar di perbatasan. Harus dipastikan bahwa lembaga legislatif sepenuhnya mewakili aspirasi semua kelompok masyarakat. None is left behind unrepresented. Pejabat-pejabat cabang eksekutif itu dipilih oleh lembaga legislatif melalui mekanisme musyawarah bil hikmah. Pejabat terpilih adalah mandataris yang bertanggung jawab pada lembaga legislatif tersebut. Pejabat-pejabat publik di cabang eksekutif maupun legislatif diangkat hanya untuk satu periode masa jabatan. Jadi, Walikota dan Bupati dipilih oleh anggota DPRD Kota/Kabupaten, sedang Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi. Presiden dipilih oleh MPR dan diangkat sebagai mandataris MPR RI untuk menjalankan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. MPR dikembalikan posisi dan perannya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.  Pembatasan masa jabatan hanya satu periode ini penting karena beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, prinsip bahwa jabatan itu amanah yang tidak layak dikejar-kejar, tetapi sebuah tugas yang diberikan publik untuk segera diselesaikan dengan penuh tanggungjawab. Meninggalkan jabatan yang belum selesai untuk meraih jabatan lain yang lebih luas kewenangannya adalah sikap tidak terpuji. Memperpanjang masa jabatan bertentangan dengan prinsip amanah. Kedua, semakin lama menjabat jabatan yang penting dengan kekuasaan besar berpotensi melakukan korupsi. Sebagaimana adagium Lord Acton ini: power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Ketiga, melahirkan kepemimpinan yang segar, sehingga terjadi regenerasi kepemimpinan yang sehat. Keempat, dengan membatasi masa jabatan hanya 1 periode saja, pejabat tersebut akan segera fokus pada hari pertama dilantik hingga hari terakhir masa jabatannya. Membuka peluang petahana atau incumbent telah terbukti membawa perilaku kepemimpinan yang buruk. Hiruk-pikuk pencapresan sekarang ini oleh berbagai pihak dan lembaga survei tidak produktif dan menyesatkan karena mengubur masalah mendasar yang bersembunyi di balik hingar-bingarnya. Jika kedaulatan rakyat tidak lagi bisa diserahkan pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada saat mekanisme check and balances buntu di semua lini, dan prinsip-prinsip keterwakilan yang bermusyawarah dengan dipandu oleh hikmah kebijaksanaan terus ditelantarkan, maka Pemilu apapun yang akan dilakukan akan semakin memilukan publik walaupun sering dibungkus sebagai pesta demokrasi. Pesta mbelgedhes! Gunung Anyar, 21 Juni 2022. (*)

Teten: Kemenkop Harus Bangun Spirit Baru Wujudkan 6 Program Prioritas

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 21:59:02 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak semua pihak membangun spirit baru untuk mewujudkan enam program prioritas serta mencari ide alternatif anyar terkait akses pembiayaan maupun pasar bagi koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM).“Kita harus berhenti bekerja hanya sekadar formalitas. Pola pikir ini perlu diubah. Mulai punya semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan, di mana hal ini menjadi landasan kerja kita,” ujarnya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, Senin. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Teten menyatakan telah menggandeng berbagai pihak untuk mewujudkan program prioritas koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi nasional.Saat ini, 70 persen program pemulihan ekonomi nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga kerja sama antar pemangku kepentingan perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.“Jangan hanya bekerja pada tataran penyerapan anggaran saja. Kita harus ubah itu menjadi komitmen bekerja secara penuh,” katanya.Kemenkop memiliki enam program prioritas, yaitu Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Major Project Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.Kemudian, Redesign PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), The New PLUT sebagai Center of Excellence (pusat keunggulan), Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan), serta Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.Pihaknya hendak memastikan enam agenda tersebut bisa dijalankan melalui sinergi kedeputian dan pemerintah daerah dalam kerangka meningkatkan produktivitas serta kualitas produk UMKM yang kemudian mampu mendorong target jumlah kewirausahaan.“Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan produktivitas KUMKM dan menambah wirausaha baru untuk naik kelas,” kata dia. (mth/Antara)

Mendag Zulhas Sebut Inflasi Indonesia Termasuk Paling Rendah

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 21:42:47 0

Jakarta , FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, inflasi di Indonesia saat ini termasuk paling rendah jika dibandingkan negara-negara lain di dunia.“Itu termasuk paling rendah di dunia karena memang ada 20 negara lebih yang memboikot, tidak boleh jual pangannya. Ditambah (konflik) berkepanjangan Rusia dan Ukraina kan, sehingga harga pangan dunia naik, dan kita ini paling rendah,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, ketika dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi hingga Mei 2022 sebesar 3,55 persen secara tahun ke tahun (year on year/yoy), dan 2,56 persen secara tahun kalender (year to date/ytd).Zulhas mengatakan pemerintah sudah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi domestik agar tidak terpengaruh signifikan oleh volatilitas harga pangan dan energi di pasar dunia.Pemerintah, kata dia, telah menyubsidi beberapa komoditas pangan seperti kedelai dan jagung. Namun, ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga memang karena faktor musiman seperti cabai keriting dan cabai merah.“Pemerintah kan bekerja keras untuk itu. Misalnya kedelai, itu disubsidi Rp1.000 per kilogram. Lalu pakan ternak jagung itu juga dapat subsidi Rp1.500 per kilogram. Beras juga kalau ada kenaikan, kalau belum turun juga subsidi ya,” katanya.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengingatkan jajarannya terkait pentingnya menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan karena tertekannya rantai pasok pangan dunia, setelah 22 negara menghentikan ekspor komoditas pangan.Puluhan negara tersebut menghentikan ekspor komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah gejolak rantai pasok akibat konflik militer Rusia dan Ukraina. Misalnya, India yang menangguhkan ekspor gandum untuk melindungi kebutuhan dalam negeri dan menekan inflasi pangan.\"Hati-hati yang namanya urusan pangan, produksi pangan. Sekarang negara-negara dulu bulan Januari baru tiga negara yang stop ekspor bahan pangannya, sekarang sudah 22 negara tidak ekspor bahan pangannya,\" kata Presiden Jokowi pada Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (11/6). (mth/Antara)

Rocky Gerung: Dari Presiden Sampai Menteri, Sibuk “Blingsatan”

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 21:34:36 0

MESKI masih 2 tahun lebih masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kasak-kusuk mencari pasangan Capres-Cawapres 2024 mulai dilakukan. Padahal, juga baru reshuffle kabinet, semua dikasih masuk ke dalam, sampai partai nonparlemen yang pendukung pun dimasukkan. Tapi kalau kita lihat fenomena hari-hari ini, ternyata partai-partai politik itu sudah blingsatan ke sana-sini semua datang. Muhaimin Iskandar, misalnya, setelah partainya dengan Partai Demokrat dan PKS, tiba-tiba sekarang dia datang ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dan yang menarik, “Pak Prabowo ini bukan hanya didatangi Cak Imin tapi di Hambalang didatangi juga oleh Gibran Rakabuming, anaknya Pak Jokowi, dan alasannya belajar menunggang kuda. Saya bilang ini pasti kuda politik, cari kuda tunggangan,” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Senin (20/6/2022). Bagaimana akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung melihat hal ini? Berikut jawabannya kepada Hersubeno Arief. Saya bilang, ini pasti kuda politik, cari kuda tunggangan ya? Yang musti diwaspadai itu langkah kuda. Jadi Prabowo mungkin akan pakai langkah kuda, seolah-olah maju padahal akan ke kanan atau ke kiri. Begitu langkah kudanya. Tapi betul istilah tadi. Semua politisi akhirnya blingsatan dan itu cuma dua hal: cemas atau pingin kabur. Dua-duanya menyebabkan nggak fokus lagi pada program. Jadi buat apa ada reshuffle kalau pada akhirnya para politisi yang punya akses kekuasaan pada Istana akhirnya cari selamat sendiri-sendiri. Ini penataan lembaga politik yang kacau menyebabkan semua tokoh yang berpotensi jadi presiden kasak-kusuk kiri-kanan. Itu sebabnya yang kita ingin supaya dinolkan supaya tidak kasak kusuk. Coba kita lihat sebetulnya apa dasarnya kasak-kusuk atau takut. Jangan-jangan memang ada semacam kecemasan melihat keadaan akhir-akhir ini yang memungkinkan orang berpikir tidak sampai 2024. Jadi lebih baik sekarang saja mulai mempersiapkan, sebab kalau pemilu dipercepat ya pencalonan meski dipercepat juga kan? Jadi kecelakaan-kecelakaan semacam itu juga mesti diantisipasi walaupun tentu kita ingin supaya ada kenormalan di dalam politik. Tapi kelihatannya agak susah. Nah, ini masalah yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi sebetulnya pelembagaan politik yang kacau menyebabkan semua jadi blingsatan. Orang semacam Pak Prabowo juga yang seharusnya stabil akhirnya terlihat galau juga hingga musti melapor pada Gibran. Kan itu jadi semacam tradisi, harus melapor pada Gibran. Dan, biasa kita anggap bahwa permainan politik Indonesia itu memang enggak ada polanya, sehingga setiap sudut yang memungkinkan dapat informasi itu dimasuki atau dilirik atau diintai. Itu faktanya. Artinya memang dalam situasi semacam ini semakin kelihatan betapa Jokowi itu betul dia itu Presiden tapi dia tidak sepenuhnya berkuasa. Dia memerintah tetapi sebenarnya perintahnya tidak ditaati oleh para bawahannya. Iya, kalau Pak Harto (Presiden Soeharto) itu memerintah sekaligus berkuasa, kalau Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid) itu berkuasa tapi tidak bisa memerintah, kalau yang ini memerintah enggak, berkuasa juga enggak. Itu yang terjadi sebetulnya. Bahayanya, kalau presiden pada akhirnya menemukan dirinya tidak mampu memberi sinyal harapan, itu yang menyebabkan politiknya kasak-kusuk, peluang untuk terakhir kali menghirup sisa-sisa APBN segala macam. Kita mungkin bisa prediksi dalam dua tiga bulan ke depan kasak-kusuk ini bisa betul-betul menjadi manuver yang sangat berbahaya. Dan orang akan tinggalkan saja Istana. Apalagi kalau ekonomi memburuk, lalu mungkin yang di-reshuffle sekarang akhirnya meletakkan jabatan. Kita musti prediksi itu karena polanya betul-betul jadi liar. Terakhir saya baca Nasdem harus menerangkan bahwa mereka akhirnya memilih Andika Perkasa karena pertimbangan-pertimbangan macam-macam. Kalau Erick Thohir yang dipasang mungkin ada soal kebangsaan. Kita tidak tahu apa masalah kebangsaan dengan Erick Thohir, karena itu dipilih Pak Andika. Jadi, ada prediksi potensi kekacauan, sehingga Pak Andika musti dimunculkan. Kan di belakang analisis Nasdem begitu. Mengapa tidak Erick Thohir yang sebenarnya ratingnya lebih tinggi daripada Andika. Kenapa dipilih Pak Andika yang disebutkan bersamaan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nah itu baru sekarang kita dapat keterangan bahwa memang walaupun Pak Andika ratingnya di bawah, tetapi pemilihan calon hasil konvensi itu tidak didasarkan pada rating, tapi pada variabel-variabel kesatuan bangsa, potensi perpecahan, segala macam. Jadi sebetulnya Nasdem sendiri mencium ada bibit perpecahan. Kan gampang kita pastikan itu. Dan ini seperti kita ketahui bahwa yang terlibat dalam kampanye sana sini kebanyakan sekarang malah justru orang yang berada dalam pemerintahan. Kita sebutlah Erick Thohir, Prabowo, dan siapa lagi di kabinet yang namanya disebut potensial menjadi presiden. Saya membaca keterangan dari mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asidiqi, harusnya para menteri yang mau nyapres mundur. Dan itu ada aturannya. Itu pikiran yang akhirnya datang terlambat karena tentu semua orang sudah menganggap hal semacam itu harus didahulukan bahwa mengundurkan diri supaya bebas, tidak ada beban pada presiden. Kan Presiden setiap kali rapat dia musti cari tahu dulu menterinya ada di mana. Mungkin lagi konsolidasi partai. Kan susah juga. Jadi repot sebetulnya. Itu kan semacam permintaan untuk meneduhkan badai. Nggak mungkin. Badai nggak bisa diteduhkan. Kita tinggal berlindung dari badai sebetulnya. Jadi Pak Jimly betul, berupaya untuk membujuk para politisi ini supaya taat kode etik politik. Tapi bagi para politisi ya mungkin dia anggap bahwa ini saat terakhir, sebelum badai menerjang kita mending cari selamat masing-masing. Dan itu yang telah terbaca dalam gesturnya Cak Imin. Cak Imin mondar-mandir kiri-kanan untuk cari tempat ngumpet, dan sekaligus cari tempat untuk memperluas wilayah pengaruh. Nah, bagian ini yang tidak bisa diprediksi oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri sibuk untuk mempersiapkan kadernya sendiri. Jadi, masing-masing orang di sana, dari Presiden sampai menteri, sibuk untuk blingsatan. Kalau dulu sibuk blusukan, sekarang sibuk blingsatan. Sebenarnya soal-soal begini tidak perlu menunggu aturannya, ada atau tidak. Kalau etikabilitas dijunjung tinggi orang mungkin tanpa diingatkan oleh ahli hukum tata negara seperti Pak Jimly, sudah tahu. Ya, bagaimana mungkin Pak Jimly akhirnya musti ucapin itu. Artinya, dia merenungkan bahwa memang bangsa ini sudah hancur. Sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi, bikin saja move untuk menekan MK supaya nol persen. Kalau Pak Jimly misalnya majukan petisi 0% atau judicial review ke MK, itu mungkin ketua MK-nya akan merasa bahwa ini semacam sindiran walaupun nggak diproses. Tapi nama Pak Jimly itu akan diingat oleh publik, Jimly Asshidiqie sebagai orang yang pernah berumah di Mahkamah Konstitusi meminta supaya rumah itu mengembalikan demokrasi ke nol persen. Itu kan jadi headline juga. Itu saya kira lebih berguna daripada mengimbau menteri-menteri supaya mengundurkan diri. Itu berat. Itu kalkulasi politiknya nggak akan dianggap oleh para politisi. (mth/sws)

Hersubeno: Pencapresan Dari Nasdem Pelampung Penyelamat Bagi Anies

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 20:02:54 0

Jakarta, FNN – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu nama yang diusungkan oleh Partai NasDem menjadi Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024.  “Pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem dapat dikatakan sebagai pelampung penyelamat bagi Anies, bila Anies tidak dimasukkan oleh Nasdem maka secara teoritis dan praktis Anies bakal menjadi figure popular yang melayang-layang di udara, tidak ada partai yang mengusungnya,” tutur salah satu Jurnalis Senior Forum News Network (FNN) Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Senin, 20 Juni 2022. Hal ini, kata Hersu, disebabkan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari PAN-Golkar-PPP. Maka dari itu secara teoritis peluang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tertutup atau sangat berat untuk muncul dalam Bakal Calon Presiden. Pasalnya, kalau kita hitung-hitungan Parlemen ada 9 Partai Politik dengan jumlah kursi 575, dengan PT 20 persen atau 115 kursi. Dengan tiket yang dimiliki kita tahu bahwa ada upaya akan menjadikan Anies berpasangan dengan Puan Maharani. Namun apabila terwujud Anies akan selamat karena mendapatkan tiket, bahkan sangat akan ada partai lain bergabung. Sebaliknya PDIP juga bagus karena akan menutuputi elektabilitas Puan Maharani yang sangat rendah. Hersubeno mengungkapkan realitasnya sangat berat untuk menyatukan pendukung Anies yang mayoritas Islam, terdidik, berasal dari perkotaan, intelektual sedangkan pendukung Puan yang kurang terdidik, dan berada di desa, bahkan secara ideologi pendukung Anies sudah menolak secara paksa dipasangkan dengan Puan karena Anies merupakan kelompok Islam radikal. “Jadi sejauh ini lebih terdengar enak tapi sulit atau dapat dikatakan to good to be true, sulit untuk diwujudkan,” kata Hersubeno Arief Lebih lanjut, Hersubeno menyinggung apabila asumsi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu terwujud dan Anies dan Puan juga akan menjadi pasangan Capres terwujud, atau PDIP mengusungkan anggotanya sendiri, berarti hanya tersisa Gerindra, Demokrat, PKB, NasDem. Gerindra sudah mematok harga mati yang akan mengungsungkan Prabowo sebagai Capres dengan pasangan Cak Imin dari PKB. Soal peluang antara Prabowo dan Cak Imin sudah bertemu kalau kedua partai berusung menjadi Capres dan Cawapres. Tetapi menurut Hersubeno, Prabowo berharap bisa menggandeng PDIP dengan skenario Puan, dikarenakan pasangan Prabowo dengan Cak Imin akan sangat sulit. Hersubeno menjabarkan, Koalisi Indonesia Bersatu dugaan kuat akan mengusungkan Jokowi maju atau kalau tidak Ganjar Pranowo. PKB, Gerinda akan mengusungkan Prabowo dan Cak Imin, PDIP mengusungkan calon sendiri. Nasdem, PKS, Demokrat tersisa 163 atau 28,65 persen, apabila ketiga partai itu  bergabung bakal menjadi koalisi terbesar di DPR-RI. Sekretaris Jenderal PKS sudah sepakat dengan Surya Paloh mengusungkan Anies, Demokrat melalui SBY juga sudah sepakat terlebih dahulu. Tapi, ternyata, dalam politik tidak mudah seperti itu, harus jelas, kalau Anies diusungkan Capres siapakah Cawapres? Sekjen PKS tidak mau berada di luar pemerintahan 2024 artinya mereka dipastikan mendukung calon yang mereka pastikan akan menang begitu juga Demokrat juga sudah saya pastikan tidak mau jadi oposisi 2 periode di luar pemerintahan. Menurutnya, kalau Pemerintahan Jokowi melemah, Koalisi Indonesia Bersatu bakal bubar karena saya menyebutkan koalisi ini kawin paksa. Sebagai gambaran prediksi pilpres, Cakra Nusantara membuat kalkulisasi ada 4 pasang: Ganjar-Khofifah dari Golkar, PPP, PAN. Anies-AHY dari d]Demokrat, PKS, Nasdem. Puan-Erick Thohir PDIP, Prabowo-Cak Imin PKB Gerindra. Anda percaya? Walaupun sangat ideal? Tapi Hersubeno tidak yakin akan terwujud karena design itu bukan yang diinginkan pemerintahan oligarki, dari pemerintahan yang berkuasa saat ini, mereka sudah merancang pilpres ini dengan calon tunggal yang mereka siapkan, jadi paling banyak 2 pasang, yaitu sebagai bonekanya. “Kalau sekarang Ketua Umum dan Politisi beranuver hanya gimmick saja, untuk menaikan elektabilitas partai masing masing,” tegas Hersubeno Arief. (mth/sws)

Hersubeno: Usung Anies dan Ganjar, Surya Paloh Siap Hadapi Jokowi

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 19:27:54 0

Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengumumkan tiga nama yang akan menjadi Bakal Calon Presiden (Bacapres) dalam Pilpres 2024 pada Jumat (16/6/22) malam. Pertama, Anies Rasyid Baswedan Gubernur DKI Jakarta, kedua Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, ketiga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tiga nama itu diumumkan Surya Paloh berasal dari peserta Rakernas yang melalui proses dari bawah. Seleksi diawali dengan rapat paripurna yang dihadiri oleh 32 DPW dan selanjutnya diseleksi oleh Steering Committee. Pada saat pengusulan, Anies mendapat 32 dukungan dan menduduki peringkat pertama. Kemudian diikuti Ganjar Pranowo dengan 29 suara. Erick Thohir dengan 16 suara, dan Andika Perkasa jauh tertinggal dengan 13 suara. Namun, nama Erick yang masuk usulan tereliminasi dalam rapat pleno. Setelah itu, Ketua Umum NasDem akan mempersempit tiga nama menjadi satu nama untuk diusung sebagai capres definitif. Nama yang satu ini diprediksi baru akan ditentukan Surya Paloh pada akhir tahun. Diusungnya ketiga nama tersebut oleh Partai NasDem ternyata mengundang banyak komentar tokoh. Salah satunya adalah jurnalis senior Forum News Network (FNN) Hersubeno Arief dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Ahad, 19 Juni 2022. Hersubeno Arief berspekulasi sebelumnya bahwa pengusungan nama Bacapres 2024 oleh Partai Nasdem merupakan bentuk tukar tambah politik antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi, dan salah satu agendanya adalah agar nama Anies tidak muncul dalam daftar calon Presiden dari Partai Nasdem. Akan tetapi tetap munculnya nama Anies sebagai Bacapres mengisyaratkan bahwa partai NasDem siap untuk tetap mengusung Anies meskipun hubungan Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut panas dingin. Hersu menilai Jokowi akan berjuang mati-matian agar Anies tidak muncul dalam Bacapres 2024. Dalam reshuffle kabinet Jokowi menarik Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinannya dengan menjadi Menteri Perdagangan. Hal ini membuat pintu Anies tertutup rapat untuk memperoleh tiket dari Partai Amanat Nasional. Selain Zulkifli Hasan, menteri baru lainnya adalah mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, menggantikan Sofyan Djalil. Pertemuan yang dilakukan antara Ketua Umum NasDem dengan Presiden Jokowi pada hari sebelumnya pun memicu ada isu kesepakatan antara keduanya, namun isu tersebut langsung dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali kalau tidak ada pembicaraan mengenai jatah kursi menteri NasDem di kabinet, antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Isu tersebut datang karena saat pengumuman reshuffle, tiga menteri dari Partai Nasdem tidak terkena reshuffle Kabinet Indonesia Maju kali ini. Ketua Umum NasDem menuturkan bahwa NasDem merdeka dalam menentukan arah politik. Paloh juga meyatakan Pemilu merupakan mekanisme agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu kelompok saja. Menurut Hersu, pernyataan Paloh tersebut menyinggung kepeda Pemerintahan Jokowi yang mana sangat berkuasa saat ini. “Sinyalnya jelas sekali kalau dimonopoli oleh satu kelompok saja, siapa yang sekarang berkuasa,” tegas Hesubeno Arief. (mth/sws)

G20 Kesehatan Bentuk Dana Perantara Keuangan Hadapi Pandemi Masa Depan

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 19:16:38 0

Yogyakarta, FNN - Forum G20 bidang kesehatan bekerja sama untuk membentuk Financial Intermediary Fund (FIF) atau dana perantara keuangan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan saat terjadi pandemi di masa depan.\"Kami sangat bersemangat untuk menyampaikan janji kami untuk warga dunia bahwa kami membuat skema dana darurat untuk digunakan di saat pandemi di masa depan,\" kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada agenda The 1st Health Ministers Meeting (HMM) di Hotel Marriot Yogyakarta, Senin.Hingga saat ini G20 telah mendorong komitmen penggalangan dana darurat sekitar 1,2 miliar dolar AS dari lima negara anggota dan satu organisasi sosial internasional untuk memobilisasi peran FIF.Komitmen tersebut datang dari Amerika Serikat menyumbang 450 juta dolar AS, Uni Eropa 450 juta dolar AS, Jerman menyumbang 50 juta Euro (52,7 juta dolar AS), Indonesia 50 juta dolar AS, Singapura 10 juta dolar AS, dan Wellcome Trust menyumbang 12,3 juta dolar AS.Pada acara yang sama, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus memperkirakan kebutuhan finansial untuk memperkuat keamanan kesehatan global berkisar 31 miliar dolar AS per tahun.\"WHO dan Bank Dunia memperkirakan bahwa 31 miliar dolar AS dibutuhkan setiap tahun untuk memperkuat keamanan kesehatan global. Dua pertiga dari itu bisa berasal dari sumber daya yang ada, tetapi itu menyisakan celah 10 miliar dolar AS per tahun,\" katanya saat menyampaikan pidato.WHO telah bekerja sama dengan Bank Dunia dalam membentuk FIF berdasarkan masukan negara-negara G20.\"Usulan kami FIF akan diawasi oleh dewan yang membuat keputusan tentang alokasi dana, didukung oleh panel penasihat teknis,\" katanya.Baik dewan maupun panel penasihat teknis akan didukung oleh Sekretariat bersama Bank Dunia-WHO, yang berbasis di kantor pusat Bank Dunia di Washington, dengan staf yang diperbantukan dari WHO.\"Bank akan memberikan kepemimpinan keuangan dan administrasi di sekretariat, beroperasi sebagai perwakilan untuk FIF, memegang dan mentransfer dana bantuan dan menyediakan layanan administrasi,\" katanya.Tedros mengatakan WHO akan memberikan kepemimpinan teknis, mengoordinasikan masukan untuk panel penasihat teknis, dan menyiapkan dokumentasi teknis, rekomendasi, dan laporan yang relevan untuk dewan.Baik Bank dan WHO akan bertindak sebagai entitas pelaksana, bersama dengan mitra kesehatan global lainnya dengan keahlian yang relevan, termasuk Global Fund, The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan lainnya.Para menteri kesehatan G20 saat ini sedang membahas mekanisme akses dana darurat tersebut melalui The 1st Health Ministers Meeting (HMM) di Hotel Marriot Yogyakarta.\"Saat ini sedang dibahas negara-negara non G20 mengakses dana tersebut. G20 prinsipnya adalah komitmen, sekarang sedang dibuat draft kesepakatannya sehingga saat agenda puncak nanti nanti, mereka setuju semua atas rekomendasi langkah diplomasi ini,\" kata Juru Bicara Indonesia di G20 Siti Nadia Tarmizi.Sementara itu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 akan diselenggarakan di Bali pada 15-16 November 2022. (mth/Antara)

WHO: Persepsi Pandemi Usai, Salah Arah

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 19:10:42 0

Yogyakarta, FNN - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan persepsi bahwa pandemi COVID-19 telah selesai adalah pernyataan yang salah arah.\"Di banyak negara, semua pembatasan sekarang telah dicabut dan kehidupan terlihat seperti sebelum pandemi. Tentu saja ada kemajuan, tetapi persepsi bahwa pandemi telah berakhir, meskipun dapat dimengerti tetapi salah arah,\" kata Tedros Adhanom Ghebreyesus saat menyampaikan pidato sambutan dalam agenda The 1st Health Ministers Meeting (HMM) di Hotel Marriot Yogyakarta, Senin pagi.Tedros mengatakan situasi kasus COVID-19 di dunia kini telah menurun 90 persen dari puncaknya pada Januari 2022. Kondisi itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar pada situasi pandemi.Ia mengatakan transmisi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dilaporkan meningkat di banyak negara termasuk negara-negara G20. Situasi itu tidak lepas kenyataan bahwa pengujian dan pengurutan terhadap virus Corona telah menurun di seluruh dunia.\"40 persen dari populasi dunia tetap tidak divaksinasi, risiko baru dan lebih berbahaya. Ada kekhawatiran, bahwa kurangnya pengujian dan pengurutan (genom sekuensing) membutakan kita terhadap evolusi virus,\" katanya.Tedros mengatakan situasi itu perlu menjadi pelajaran dari pandemi agar tidak terulang pada krisis lain yang mendominasi perhatian pemerintah maupun media dunia.Sementara itu Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan 1st HMM 2022 merupakan langkah besar G20 untuk memperkuat arsitektur kesehatan global agar dunia lebih siap menghadapi ancaman kesehatan global di masa depan.\"Tahun ini, kita telah membahas tiga agenda kesehatan global dan bercita-cita untuk mencapai kesepakatan bersama,\" katanya.Tiga agenda yang dimaksud di antaranya, memperkuat ketahanan sistem kesehatan global, dengan target capaian ketersediaan sumber daya keuangan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.Ketahanan sistem kesehatan juga diwujudkan melalui akses ke tindakan medis darurat, membangun jaringan global pengawasan genomik, laboratorium dan memperkuat mekanisme berbagi data informasi virus yang terpercaya.Agenda kedua adalah menyelaraskan standar protokol kesehatan global melalui kesepakatan sertifikat vaksin yang diakui bersama di titik masuk setiap negara.Agenda terakhir adalah memperluas pusat manufaktur dan penelitian global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.Agenda tersebut mengangkat topik pengembangan teknologi vaksin mRNA, perluasan manufaktur global dan pusat penelitian untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. (mth/Antara)

Ulang Tahun ke-80 OC Kaligis Kumpulkan Seluruh Putra Putrinya

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 18:52:39 0

Jakarta, FNN - Ada yang menarik dari suasana Ballroom Hotel Fairmont Senayan Jakarta, Ahad 19 Juni 2022. Malam itu sedang digelar acara mewah perayaan ulang tahun ke-80 advokat senior Otto Cornelis Kaligis atau yang sering disapa OCK. Di usia yang tergolong langka untuk ukuran Indonesia, OCK masih tampak bugar, semangat, dan murah senyum. Bahkan ia masih kuat berenang selama 1 jam nonstop. Tak hanya itu, OCK juga masih kuat naik-turun tangga  di kantor maupun tempat lain. Anugerah panjang umur itu tampaknya tak ingin ia nikmati sendiri. OCK mengundang seluruh anak biologisnya yang berjumlah 20 orang. Ia juga mengundang anak ideologisnya, yakni para alumni yang pernah bekerja di kantor OC Kaligis and Associates sejak berdirinya tahun 1988. Ada sekitar 250 orang tamu undangan yang malam itu tampak ceria, bahagia, dan penuh keakraban. Para alumni OC Kaligis and Associates yang rata-rata sudah buka kantor sendiri, melampiaskan rasa kangennya malam itu. Bahkan dua putra OCK yang membuka kantor pengacara di Amerika Serikat datang ke momen yang membahagiakan itu. Acara ulang tahun ini kata OCK dibiayai oleh mantan anak buahnya. Mereka betul-betul menunjukkan rasa cintanya kepada kantor yang telah membesarkannya. \"Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Hampir 500 juta biaya ditanggung oleh anak buah saya yang baik hati. Ini berkah untuk kita semua,\" kata OCK kepada FNN di sela sela acara. Hadir dalam acara itu antara lain tokoh tokoh nasional yang awalnya berkarier di kantor OCK Law, antara lain. Prof Dr. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, Dr. Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Amir Syamsuddin, mantan Menteri Hukum dan HAM, Elza Syarief, Risma Situmorang advokat senior, dan masih banyak lagi. Hotman Paris Hutapea mengucapkan selamat melalui video. Demikian juga politisi Partai Solidaritas Indonesia, Dea Tunggaesti. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang dulu digembleng di kantor OC Kaligis yang kemudian menekuni bidang yang sama yakni sektor hukum dan litigasi. Dalam sambutannya OCK menyatakan sangat bersyukur masih diberikan usia hingga 80 tahun. Berikut ini kutipan lengkap pidato yang diberi judul Momento Vivere tersebut. Hadirin yang berbahagia,  Hari ini saya berusia 80 tahun; kalau saya boleh jujur, 80 merupakan sebuah angka yang spesial buat saya. Berkaitan dengan angka 80, Lou Holtz, seorang pelatih dan eks-pemain American Football pernah katakan: Don\'t tell your problems to people: 80 percent don\'t care; and the rest are glad you have them. (Jangan ceritakan masalah Anda kepada orang lain: 80 persen tidak peduli; dan sisanya senang Anda memilikinya.) Apapun itu saya sangat bersyukur masih bisa berkelakar di hadapan bapak - ibu sekalian, kenapa? Karena kalau kita lihat stastistik (mengutip data dari World Bank), life expectancy seorang pria Indonesia hanya berkisar 71 tahun-an.   Filsuf Stoik Romawi, Lucius Annaeus Seneca, dalam esainya berjudul \"De Brevitate Vitae\" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh John W. Basore, \"On the Shortness of Life\" (1932), menulis bahwa sebenarnya kita bukan memiliki waktu yang singkat, cuma kita terlalu sering menyia-nyiakan waktu. Karena dalam takaran yang lumayan, hidup yang diberikan kepada kita cukup panjang untuk membuat kita mencapai hal-hal yang terbaik; tetapi di saat kita menyia-nyiakan waktu tersebut dengan kemewahan dan kecerobohan, hasilnya tentu akan berujung pada hal-hal yang negatif tanpa kita menyadari bahwa waktu yang diberikan pada kita sudah selesai. Kita juga tidak memiliki kekurangan di dalam hidup; masalahnya kita sering menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup. Sama halnya kekayaan yang bertumpuk manakala jatuh kepada pemilik yang buruk, akibatnya kekayaan itu tidak dapat dimanfaatkan dengan benar. Pandangan filosofis dari Filsafat Stoik tentang waktu yang ditulis Seneca bagi sahabatnya Paulinus, menjadi bahan refleksi saya di usia ke-80 tahun ini. Dan kiranya juga menjadi bahan permenungan kita semua. Kita mungkin sering mendengar ungkapan, \"ars longa, vita brevis\" yang lazim diartikan, seni itu panjang, hidup itu singkat. Seneca mengatakan, tidak begitu. Hidup cukup panjang asal waktu tidak disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya mengamini dan menyakini kebenaran pandangan Seneca itu. Saat ini, saya merefleksikan kehidupan dalam tulisan berjudul \"Momento Vivere\". Usia 80 Tahun ini bagi saya juga merupakan \"Momento Vivere\" (momen kehidupan). “In childhood be modest, in youth temperate, in manhood just, in old age prudent.” – Demikian menurut filsuf Romawi Socrates. “Your body might stay in prison cell but don’t let your heart and mind do the same because they need a space to grow.” - YB Purwaning Saya teringat ketika jadi penghuni Sukamiskin; seminggu sekali di depan meja, saya belajar. Dua guru sekaligus datang. Satunya guru Bahasa Mandarin, satunya lagi guru Bahasa Perancis. Setumpuk buku tulis ada di hadapan saya. Bagi saya, belajar adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Ketika saya tidak lagi memiliki sekretaris untuk membantu saya mengetik naskah-naskah hukum untuk saya, maka saya minta ijin Pengadilan untuk menggunakan tablet, dan diberikan, lalu belajar menggunakannya. Pahadal, tempo hari cuma bisa komunikasi pakai hand phone jadul yang kecil itu.  Always regard study as a road to reach the heaven glorious sun, demikian pernah saya baca dan berusaha memaknai hidup dengan belajar. Seneca mengatakan bahwa “Leisure without study is death-a tomb for the living person” Tiada waktu luang untuk saya. Tiada waktu terbuang sia-sia. Teman-teman sesama warga binaan datang silih berganti minta nasihat hukum dan bantuan hukum. Bahkan pada tahun 2020 saya bersama beberapa rekan mendirikan Klinik Hukum Sukamiskin. Selain itu saya terus menerbitkan buku-buku selama di Sukamiskin, tidak kurang dari 20 buku. Tentu di sini saya tidak bermaksud untuk jumawa, namun ini berarti masih banyak yang harus kita sama-sama lakukan untuk meningkatkan taraf hidup di Indonesia. Semoga, saya berharap, di hari-hari selanjutnya saya masih diberikan kesempatan untuk berbagi dan mengabdi untuk negeri. Saya ingin mengawali retorika saya hari ini dengan sebuah harapan. Tapi sebelumnya, tentu saya harus addressing the elephant in the room (sebuah ungkapan yang berarti: hal kontroversial yang jelas-jelas ada tetapi dihindari sebagai bahan diskusi karena lebih nyaman untuk dihindari tapi sebenarnya perlu dibahas). Semua yang ada di sini tahu di mana domisili saya beberapa tahun belakangan ini, tahun-tahun yang penuh pembelajaran. Kalau saya kontemplasi lagi, ada saat-saat di mana saya merasa bahwa saya berada dalam titik nadir kehidupan saya. Syukurnya, saya masih ditolong Tuhan, dituntun untuk melalui tahun-tahun itu. Tahun-tahun yang penuh dengan unexpected turn of events (kejadian yang tidak diduga sebelumnya);   yang penuh akan rahasia Tuhan.   Umur juga merupakan rahasia Tuhan. Saya tidak akan menghabiskan waktu-waktu saya selanjutnya hanya dengan meratapi masa lalu.  Merupakan sebuah tujuan bagi saya untuk selanjutnya menghabiskan sebanyak-banyaknya waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya yang tertunda, pekerjaan saya yang belum selesai, serta pekerjaan-pekerjaan baru lain yang semoga bisa menjadi magnum opus (karya terbesar dalam hidup seseorang). Saya tetap berkeinginan untuk menuliskan ide-ide yang belum saya tuliskan sebelumnya. Semoga yang membaca kelak bisa belajar dari apa yang sudah saya alami selama 80 tahun ini.  Saya akan terus membantu anak-anak muda Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan praktik hukum. Semoga saya masih layak untuk menjadi teman diskusi bagi mereka sehingga bersama bisa membantu, walaupun mungkin sedikit, kemajuan bangsa dan negara Indonesia.  Hadirin yang berbahagia, Dulu saya pernah takut untuk menua; takut menjadi tua. Namun semakin ke sini saya tersadarkan oleh sebuah argumen dari Lucretius yang mengatakan bahwa  “since no one fears missing out on time before they were born, they should not fear missing out on time after they die” (karena seseorang tidak akan takut kehilangan waktu sebelum ia lahir, harusnya orang tersebut tidak perlu takut kehilangan waktu setelah ia meninggal).  Hal ini membuat saya semakin bersyukur atas waktu yang masih saya miliki dan sebisa mungkin menikmati the present: Carpe Diem (mensyukuri apa yang sedang dijalani dan dimiliki saat ini). Kalau saya ibaratkan dengan permainan catur, sekarang saya nampaknya sudah memasuki periode di mana pemahaman saya tentang positional dan tactical strategy sangat diperlukan. Tahapan ini tentu akan sangat berbeda dengan tahapan opening dan middle game, tahapan akhir ini sangat membutuhkan ketenangan pikiran dan kesabaran agar bisa dilalui dengan baik.  Atau kalau saya ibaratkan dengan musik, saya yang di awal berjiwa musik klasik sekarang sudah berevolusi menjadi berjiwa jazz. Kenapa? Karena saya sekarang tidak takut dengan tritone (jarak nada yang pada zaman dulu dilarang oleh gereja karena dianggap sebagai suara setan, tapi sekarang tritone sudah diterima sebagai sebuah nada biasa), dissonance atau nada sumbang kehidupan, karena apapun itu, ada tritone atau tidak, semua saya coba nikmati sebagai bagian dari lagu kehidupan. Izinkan saya mengakhiri cerita saya hari ini dengan kembali dengan istilah rahasia Tuhan yang saya sampaikan di muka. Karena sifatnya sebagai sebuah rahasia, tentu tidak akan produktif kalau kita terus menerka-nerka apa yang yang akan terjadi. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah hidup dengan penuh rasa syukur dan cinta. Memang terdengar klise dan quotidien; but if you think about it, it makes sense. Tentu cinta di sini tidak melulu tentang romantisme belaka. Di benak saya, sebagaimana yang pernah diutarakan seorang kenalan lama saya, love is never about liking or adoring; love is an endless effort of understanding (cinta tidak hanya tentang menyukai atau memuja; cinta adalah upaya untuk memahami tanpa akhir).  Terima kasih sudah berkenan datang dan mendengarkan cerita saya kali ini, memang tidak banyak kata yang saya sampaikan kali ini; saya berupaya agar selanjutnya tidak lebih banyak talk the talk (berbicara) tapi lebih banyak walk the walk (bertindak). Semoga suatu ketika saya berkesempatan untuk mendengarkan cerita dari Bapak dan Ibu sekalian.  Jakarta,  19 Juni 2022

Kemenkeu Tetapkan Hasil Penjualan SBR011 Capai Rp13,91 Triliun

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 18:42:46 0

Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan hasil penjualan obligasi negara ritel seri SBR011 mencapai Rp13,91 triliun.Berdasarkan keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Senin, hasil tersebut akan digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan APBN 2022 termasuk pemulihan dampak pandemi COVID-19.Antusiasme masyarakat untuk membeli SBR011 ini sangat tinggi yaitu terbukti dengan pembelian SBR011 yang mengalami oversubscribe hingga 2,78 kali dari target awal sebesar Rp5 triliun.Secara total terdapat 47.673 investor yang berinvestasi SBR011 dengan 20.948 atau 43,9 persen dari jumlah total investor merupakan investor baru.Pada penerbitan SBR011 kali ini, terdapat 3.161 investor yang melakukan pemesanan dengan nominal Rp1 juta dan hampir seluruhnya merupakan generasi milenial yaitu 83 persen yang mayoritas merupakan investor baru atau sebanyak 74,4 persen.Dari segi profesi investor, pelajar atau mahasiswa menduduki peringkat tiga besar investor SBR011 sehingga mencerminkan terus meningkatnya kesadaran generasi muda untuk berinvestasi.Secara rinci berdasarkan jumlah investor, generasi milenial mendominasi dengan porsi sebesar 49,4 persen namun secara nominal masih didominasi oleh generasi X dan Baby Boomers masing-masing sebesar 37,2 persen dan 37 persen.Berdasarkan profesi, jumlah investor didominasi pegawai swasta yaitu sebanyak 36,2 persen namun secara nominal investor yang berprofesi sebagai wiraswasta masih mendominasi pemesanan SBR011 atau 37,6 persen.Berdasarkan gender, jumlah investor SBR011 didominasi investor perempuan atau 58,6 persen dan jika ditilik berdasarkan profesi investor maka ibu rumah tangga menduduki peringkat empat besar investor SBR011.Sejak penerapan Single Investor Identification (SID), terdapat 26.725 investor atau 56,1 persen yang membeli SUN Ritel lebih dari 1 kali dengan nominal Rp9,04 triliun dan dari jumlah itu sebanyak 23 investor tidak pernah absen membeli SUN Ritel.Sementara pada penerbitan SBR011 kali ini, mitra distribusi (Midis) bank masih mendominasi penjualan SBR011 baik dari nominal maupun jumlah investor.Untuk kelompok non-bank, baik nominal penjualan maupun jumlah investor tercatat capaian Midis perusahaan fintech lebih tinggi dari perusahaan sekuritas. (mth/Antara)

Menkes: Taman Sari Yogyakarta Manifestasi Sistem Kesehatan Global

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 18:28:29 0

Yogyakarta, FNN - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan eks taman kerajaan yang dipugar menjadi Istana Air Taman Sari Yogyakarta merupakan manifestasi sistem kesehatan global.\"Sejarah dan filosofi Taman Sari menginspirasi kami, para pemimpin kesehatan global, untuk membangun sistem kesehatan global yang tangguh pada saat masa krisis dan siaga dalam masa normal,\" kata Budi Gunadi Sadikin saat membuka agenda The 1st Health Ministers Meeting (HMM) di Hotel Marriot Yogyakarta, Senin.Budi mengatakan bahwa tidak jauh dari tempat pertemuan tersebut, terdapat Istana Air Taman Sari yang berada di lingkungan keraton. Eks taman kerajaan yang sudah ada sejak abad ke-18 itu, awalnya dibangun sebagai taman kompleks untuk Sultan bekerja, bermeditasi, dan beristirahat.\"Taman Sari juga berfungsi sebagai benteng bagi keluarga kerajaan untuk bersembunyi, mengasingkan diri, dan untuk membela diri selama masa krisis,\" katanya.Menkes Budi mengatakan sejarah Taman Sari menjadi inspirasi dalam pembentukan sistem kesehatan global.Pertemuan menteri kesehatan negara anggota G20 dihelat di Yogyakarta, Senin, dengan agenda pembahasan \"Penguatan Arsitektur Kesehatan Global\".Taman Sari dibangun pada waktu sebelum pandemi COVID-19. Tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik yang representatif untuk diakses sehari-hari, tetapi juga untuk mengantisipasi krisis di masa depan.“Saat kita menantikan dunia di mana pandemi telah mereda, kita harus memanfaatkannya untuk membangun sistem kesehatan global yang lebih tangguh, tidak hanya untuk hari ini tetapi juga untuk tantangan hari esok. Sebaiknya siapkan payung sebelum hujan,” katanya.Negara-negara anggota G20, kata Budi, telah membuat langkah besar untuk memperkuat arsitektur kesehatan global, untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi ancaman kesehatan di masa depan.\"Tahun ini telah dibahas tiga agenda kesehatan global dengan lima topik pembahasan,\" katanya.Tiga agenda yang dimaksud di antaranya memperkuat ketahanan sistem kesehatan global, dengan target capaian ketersediaan sumber daya keuangan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.Ketahanan sistem kesehatan juga diwujudkan melalui akses ke tindakan medis darurat, membangun jaringan global pengawasan genomik, laboratorium dan memperkuat mekanisme berbagi data informasi virus yang terpercaya.Agenda kedua adalah menyelaraskan standar protokol kesehatan global melalui kesepakatan sertifikat vaksin yang diakui bersama di titik masuk setiap negara.Agenda terakhir adalah memperluas pusat manufaktur dan penelitian global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.Agenda tersebut mengangkat topik pengembangan teknologi vaksin mRNA, perluasan manufaktur global dan pusat penelitian untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.Hingga saat ini telah terselenggara dua pertemuan kelompok kerja kesehatan yang membahas Penyelarasan Standar Protokol Kesehatan Global dan Memperkuat Ketahanan Sistem Kesehatan Global.Selanjutnya pada Agustus 2022 akan dilaksanakan kelompok kerja kesehatan untuk membahas Perluasan Manufaktur Global dan Pusat Penelitian, Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons untuk Pandemi. (mth/Antara)

Puan-Ganjar atau Ganjar-Puan

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 17:09:03 0

Tentang siapa yang akan ditetapkan Capres dan Cawapres PDIP, harus bisa mempertimbangkan tingkat keaktifan dan tingkat loyalitasnya terhadap partai. Oleh: Uchok Sky Khadafi, Pengamat Politik Anggaran ADA kesulitan kecil yang sedang dihadapi PDIP. Yakni menentukan komposisi calonnya, apakah Puan Maharani sebagai Capres dan Ganjar Pranowo sebagai Cawapres. Atau sebaliknya Ganjar yang Capres dan Puan sebagai Cawapres. Namun, mayoritas tokoh di tingkat pusat menginginkan Puanlah yang harus diposisikan sebagai Capres. Disamping tingkat kelayakan yang lengkap seperti dituturkan di depan, juga karena posisi struktural sekarang, Puanlah yang menjadi penggerak partai. Sementara Ganjar bisa disebut tokoh agak pinggir di dalam partai, karena intensitasnya rendah di pusat, akibat konsentrasi Ganjar kepada tugas sebagai Gubernur. Pada sisi yang lain, Ganjar banyak mendapat dukungan dari tokoh PDIP daerah. Mengingat popularitas dan elektabilitas Ganjar menurut hasil survei jauh melampaui Puan. Kedaulatan Partai Menghadapi situasi ini, Ketum PDIP Megawati sangat menentukan keputusan akhirnya. Sepanjang yang kita tahu, Ibu Mega masih belum banyak bicara di publik. Jika kita mencoba menduga-duga apa yang sedang disiapkan Bu Mega yang hendak disampaikan dalam pengarahannya kepada para pengurus dan kadernya. Mungkin Bu Mega akan memberikan rambu-rambu tegas sebagai berikut: Rambu-rambu pertama adalah kedaulatan partai tidak boleh terkalahkan oleh kekuatan oligarki. Maknanya PDIP sebagai partai besar dan satu-satunya yang memenuhi syarat presidential thershold, harus memimpin Indonesia. Dan PDIP tidak boleh lagi mengalami nasib seperti Pilpres-pilpres sebelumnya, di mana sebagai pemenang Pemilu harus merelakan kursi presiden untuk orang lain. Sikap Bu Mega bisa dimengerti, karena memang perjalanan sejarah PDIP tidak terlalu menggembirakan. Sejak reformasi, PDIP telah tiga kali memenangkan pemilu, yakni 1999, 2014, dan 2019. Tetapi PDIP tidak pernah benar-benar bisa mengusung calonnya menjadi presiden.  Pada awal reformasi, 1999, Ibu Mega gagal menjadi presiden dikalahkan oleh gerakan Amin Rais dengan koalisi Poros Tengah, dan yang menjadi presiden adalah Gus Dur. Kemudian pada pemilu 2014 dan 2019 PDIP harus rela menyerahkan “jatah” kursi presidennya kepada Joko Widodo.  Terutama pada gelaran Pilpres 2014, sejatinya PDIP bisa dikatakan terpaksa mencalonkan Jokowi. Karena hampir semua kader PDIP menginginkan Bu Mega yang menjadi presiden. Tapi bisa jadi karena alasan tekanan oligarki melalui pembentukan opini publik, menjadikan PDIP luluh. Karena itu, PDIP tidak boleh lagi menyerahkan lehernya kepada para pemilik modal. Mungkin Ibu Mega berpikiran, jika kekuasaan dikendalikan pemilik modal, akan tumbuh membesar dan meninggalkan idealisme dan cita-cita pendiri negeri. PDIP tidak boleh membuat Proklamator menangis di alam baka sana. Rambu-rambu kedua adalah kader PDIP harus percaya diri untuk tampil berkompetisi dengan niat yang baik, mengemban tugas mulia memimpin bangsa. Kader PDIP harus meneladani Bung Karno, siap berjuang dengan segala upaya sekaligus menanggung resiko yang hendak diterimanya. Setelah berjuang melawan dan mengalahkan penjajah Belanda, tentu sudah sewajarnya kalau Bung Karno menjadi Proklamator sekaligus bersedia menjadi presiden dan pemimpin revolusi. Dalam menghadapi Pilpres 2024, harus ada kader PDIP yang siap berjuang memenangkan partai dalam proses Pileg, sekaligus siap maju dengan gagah berani menjadi Calon Presiden. Kelas PDIP adalah Capres, bukan Cawapres. Bahwa senyatanya PDIP menjadi satu-satunya partai yang berhasil melampaui ketentuan presidential threshold. Berartibisa mencalonkan Presiden sekaligus Wakil Presiden. Karena PDIP memiliki banyak kader yang layak jadi Presiden, maka sedapat mungkin baik Capres maupun Cawapres berasal dari internal PDIP. Kemudian, karena ada dua nama yang sudah muncul di publik dan layak jual untuk mencalonkan diri dalam Pilpres kelak, maka kedua nama itulah yang hendak kita calonkan sebagai Capres dan Cawapres. Dua nama itu adalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Tentang siapa yang akan ditetapkan Capres dan Cawapres PDIP, harus bisa mempertimbangkan tingkat keaktifan dan tingkat loyalitasnya terhadap partai. Dengan memperhatikan arahan dari Bu Mega itu, jika hanya memperhatikan kriteria umum berkaitan dengan popularitas, kredibilitas, akseptabilitas, dan kapabilitas, maka Ganjar yang layak dicalonkan presiden. Sedangkan jika penentuannya ditambah dengan ukuran loyalitas, Ganjar dianggap telah mencederai diri dengan tindakan yang dianggap indisipliner. Maka Puanlah yang layak menjadi Capres.  Bagaimana dengan Ganjar? Mudah-mudahan saja Ganjar sudah diterima taubatnya dan akan dicalonkan menjadi Wapres mendampingi Puan. (*)

Gibran Bakal “Tunggangi” Gerindra Maju Pilkada DKI Jakarta?

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 16:43:28 0

PEMILU 2024 itu masih dua tahun lagi, tapi kalau Anda cermati para politisi sudah mulai mengambil ancang-ancang siapa yang akan maju dengan siapa akan berpasangan? Siapa yang akan dimintai dukungan dengan siapa akan berkoalisi? Tanda-tandanya itu sudah mulai bisa kita baca dari sekarang. Yang sulit kita baca itu siapa cukong yang akan membiayainya karena transaksinya selalu di belakang layar dan di bawah meja, baru nanti setelah terpilih, kita nanti bisa menduga-duga dari kebijakan yang diambil itu menguntungkan siapa. “Dari situlah kita bisa tahu ternyata kandidat ini didukung oleh Taipan ini, ternyata pejabat yang ini dulu pada waktu dia maju ke Pilpres itu didukung oleh cukong ini,” kata warawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanalnya, Hersubeno Point, Ahad (19/6/2022). Calon ini didukung oleh kelompok bisnis ini begitulah konsekuensi dari sistim politik biaya tinggi seperti di Indonesia saat ini, hanya kandidat yang direstui dan didukung Taipan oligarki yang bisa maju dan memenangkan pemilihan. Semuanya sudah diatur mulai dari siapa yang boleh maju, siapa yang akan menjadi wasitnya, bagaimana aturan permainannya, dan siapa yang akan jadi pemenang? Syarat utamanya figur itu harus nurut apapun kepentingan dari oligarki, begitulah realitanya politik Indonesia saat ini. Menurut Hersubeno, siapa kandidat yang sudah mengambil ancang-ancang akan berlaga pada pilpres 2024? Coba perhatikan siapa saat ini yang paling banyak bertemu atau ditemui siapa. Anda pasti bisa dengan mudah menyebut satu nama, yakni Ketum Partai Gerindra yang kini menjabat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia ini menjadi salah satu figur yang paling sibuk mondar-mandir sana-sini bertemu dengan tokoh ini, dengan tokoh itu, dengan ulama ini, bertemu dengan ulama itu dan sebagainya. Hari Sabtu kemarin itu menjadi hari yang sangat sibuk bagi Prabowo. Siang harinya dia menerima kedatangan putra sulung Presiden Joko Widodo yang menjadi Walikota Solo Gibran Rakabuming di kediamannya itu di Kawasan Bukit Hambalang, Kabupate Bogor, Jawa Barat. Pada malam harinya dia menerima kunjungan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di rumahnya di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta. Jadi dia dari Phuket di Hambalang untuk menemui Gibran dan turun pada sore harinya hingga malam harinya bertemu dengan Cak Imin. Di Hambalang, Prabowo menyambut sangat hangat Gibran. Dia mengajak Gibran belajar naik kuda. Pertemuan itu divideokan dan diposting di akun Instagram pribadi Gibran. Dia memberi keterangan cukup panjang berkesempatan silaturahmi dengan Pak @Prabowo. Kunjungan ini memenuhi undangan beliau waktu kami bertemu beberapa minggu lalu di pernikahan bulik saya di Solo. Pada momen itu saya juga diajari berkuda. Ternyata cukup menyenangkan. Matur nuwun pak @Prabowo atas jamuan dan sambutanya yang begitu hangat, kami banyak mengobrol santai diskusi ringan namun membangun. Saya banyak ngangsu kaweruh soal Patriotisme, kebangsaan, dan berkendaraan dari beliau sebelum pulang beliau memberi oleh-oleh untuk Ethes ini sepatu untuk Jan Ethes ayok ajak dia ke Hambalang. Saya mau ajari dia berkuda itu tulis Gibran. Ada pernyataan yang berbau-bau politik yang mengindikasikan bahwa ada tujuan lain selain silaturahmi, kemudian diajari naik kuda dan sebagai anak muda Gibran menyebut dirinya itu ngangsu kaweruh. Bahasa Jawa itu kalau dalam bahasa Indonesia, artinya menimba ilmu tentang patriotisme dan kenegaraan seperti dari figur seperti Pak Prabowo. Ini beda sekali saat pertemuan dengan Cak Imin yang publik itu bisa langsung menafsirkan adanya agenda penjajakan politik antara Gerindra dan PKB pada Pilpres 2024, apalagi setelah pertemuan, kepada media, Prabowo menjelaskan mereka punya titik temu, titik kerjasama. Titik kesepakatan untuk bekerjasama menghadapi tanggungjawab kenegaraan tersebut, yakni Pilpres, Pileg, dan Pilkada pada 2024. Sementara Cak Imin, dia mengatakan bahwa sebenarnya pengurus PKB dan Gerindra itu sudah sering berkomunikasi dan berlangsung secara intensif. Pertemuan dengan Prabowo menurut Cak Imin, makin menguatkan kerjasama tersebut dan seperti dikatakan oleh Prabowo, mereka siap bekerjasama pada Pilpres dan Pileg serta Pilkada 2024, clear apa hasil yang dikandung oleh Cak Imin maupun Prabowo ketika mereka bertemu itu semuanya jelas. “Yakni muaranya pada pilpres 2024. Kalau tadi disebut ada soal pemilihan legislatif dan Pilkada, saya kira itu hanya sampingan itu bahasa pemanis saja atau dalam politik modus-lah ya kalau bisa, misalnya mereka bekerjasama di Pilkada kalau Pileg, saya enggak bisa kerjasamanya. Tapi yang paling utama tujuannya adalah Pilpres 2024, ini rupanya memang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Karena pertemuan baru berlangsung tadi malam tapi hari ini sudah beredar video-video ini kalau gak salah videonya diambil di Bandung. Iya semacam deklarasi barisan Prabowo-Muhaimin 2024. Wow mereka sudah branding angkot-angkot dengan wajah Prabowo dan Cak Imin, itu pada tanggal 31 Oktober 2016 atau ya kira-kira satu setengah tahun berselang atau hampir dua tahun berselang Presiden Jokowi mengunjungi Prabowo di Hambalang juga. Pertemuan tersebut sebagaimana penjelasan dari DPP Partai Gerindra digelar atas permintaan Istana. Jokowi hadir ditemani Luhut Binsar Panjaitan dan setelah di saat ada sambutan resmi ada marchingband dan kemudian ada jamuan makan siang. Prabowo juga mengajak Jokowi naiki kuda. Ini kudanya waktu itu adalah kuda milik Prabowo bernama Salero. Diplomasi naik kuda Prabowo dengan Jokowi pada saat itu jelas penuh makna dan tafsir politik. Apalagi pertemuan itu digelar di tengah kontroversi rencana “Aksi 411”, dulu banyak sekali “Aksi 212”, “Aksi 411” dan beberapa aksi-aksi lainnya. Jadi bisa diduga pertemuan pada waktu itu dimaksudkan untuk meredakan tensi ketegangan-ketegangan politik. Karena, bagaimanapun pada waktu itu para penggelar aksi ini kelompok-kelompok Islam, yang ini dianggap identik dengan pendukung Prabowo. “Beda sekali dengan sekarang. Ketika Pak Probowo masuk ke kabinet tafsirnya sudah berbeda lagi,” katanya. Sekarang apa dong tafsir politiknya diplomasi berkuda Prabowo dengan Gibran ini dari sisi Prabowo jelas ini tidak bisa ditepis bahwa pertemuan ini adalah apa pertemuan ini sarat dengan tafsir politik jelang Pilpres 2024. Pada hari raya lalu Prabowo adalah satu-satunya menteri yang silaturahmi ketika Jokowi menyepi ke Istana Gedung Agung Yogyakarta setelah bertemu dengan Jokowi. Kemudian barulah Prabowo terbang kembali ke Jakarta lagi, bersilaturahmi dengan Megawati di Jakarta. “Dari rangkaian silaturahmi itu sangat terlihat bahwa Pak Prabowo tampaknya tetap mencoba merangkul dua kekuatan politik besar, yakni gerbong politik Jokowi dan Megawati, dalam hal ini kalau Megawati PDIP tentu saja sebagai partai pemenang Pemilu,” jelas Hersubeno. Prabowo tampaknya tetap memperhitungkan kekuatan Jokowi itu bisa kita lihat dari bocoran yang disampaikan oleh politisi Panda Nababan, katanya ada empat menteri yang pernah ditanya Jokowi apakah mereka akan maju pada pilpres 2024? Mereka itu adalah Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno dan Prabowo. Ketiga menteri yang ditanya dengan tegas menyatakan bahwa akan nyapres ini adalah Airlangga, Erik, dan Sandiaga Uno. Hanya Prabowo yang menjawab bila seizin dari Jokowi. Ini sungguh sangat jawani dan jauh dari kesan dan Citra yang muncul selama ini dari seorang Prabowo. Dengan mengundang Gibran mengajarinya naik kuda dan mengirim sepatu berkuda untuk Jan Ethes, cucu Jokowi, ini Prabowo ingin mengirim pesan bahwa dia bersahabat sekaligus tetap menghormati dan loyal pada Jokowi. Jelas ujung-ujungnya itu dukung-mendukung pada pilpres 2024, walaupun selama ini sudah disebut-sebut bahwa Prabowo akan berpasangan dengan Puan, namun sejauh ini belum ada langkah yang kongkrit. Namun, belajar dari pengalaman pada pemilu sebelumnya, Prabowo selalu dikecewakan Megawati karena ada kesepakatan Batutulis bahwa Megawati nantinya akan mendukung Prabowo, tetapi ternyata kesepakatan itu tidak dipenuhi. Jadi Prabowo ini tidak boleh taked for granted pasti akan didukung Megawati pada pilpres kali ini seperti pada Pilpres 2014 lalu. “Kejadian pada Pilpres 2014 di mana Megawati lebih mendukung Jokowi berhadapan dengan Prabowo, saya kira, bisa saja terulang kembali dengan figur yang berbeda,” ungkap Hersubeno. Karena itulah Prabowo sangat menyadari itu dan kemudian dia sangat aktif Safari bertemu dengan para sesepuh dan alim ulama NU, kemudian dengan tokoh-tokoh lain. Bahkan, bertemu dengan Ketua Nasdem Surya Paloh. Bagaimana dengan Gibran? Nah Gibran ini kan belakangan namanya banyak disebut-sebut akan didorong menjadi Gubernur DKI pada Pilkada 2024, meski pada Pileg di Solo dia diusung oleh PDIP, maka tidak ada jaminan dia tetap akan didukung kembali oleh PDIP bila maju pada Pilkada 2024 mendatang. Kepentingannya bisa saja berbeda apalagi bila benar nantinya Jokowi itu pada Pilpres 2024 bersimpang jalan dengan Megawati. Misalnya, ternyata Jokowi masih tetap mendukung Ganjar, sementara Megawati mengusung Puan, maka mau nggak mau mereka pasti punya perbedaan penilaian politik. Dan Gibran ini harus realistis mencari partai lain sebagai tiket pencalonan PDIP dipastikan tidak akan mendukung Gibran lagi. Di sinilah kemudian Gerindra bisa menjadi tumpuan harapan. Tukar-tambah politik semacam ini sangat mungkin terjadi pada Pemilu 2024 nanti. Tanda-tanda bahwa Gibran akan didorong maju ke DKI-1 itu sebenarnya sudah cukup lama beredar. Ketua DPW NU DKI Samsul Ma\'arif misalnya, dalam sebuah kegiatan donor darah itu memanggil Gibran dengan Gus Gibran, sebuah panggilan yang terkesan dipaksakan. “Karena enggak dikenal Gus itu dalam tradisi NU Jakarta ini beda dengan NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi kita sama-sama tahulah apa makna dan maksud dibalik panggilan itu,” kata Hersubeno. DPD KNPI DKI Jakarta juga tiba-tiba mengusung Gibran sebagai Calon Ketua Umum DPP KNPI. Dan yang paling mencolok adalah publikasi survei dari CSIS yang menempatkan Gibran dalam daftar 10 orang kandidat terkuat Gubernur DKI Jakarta. Skor Gibran, kata CSIS itu, bahkan mengalahkan Wagub DKI Ahmad Riza Patria dan politisi Nasdem Ahmad Sahroni dan juga ada komentar di media. Pengamat psikologi politik dari Universitas Negeri Surakarta Abdul Hakim, bahkan itu menyebut kinerja Gibran sebagai Walikota Solo tersebut sangat mumpuni. Panggilan Gus, pencalonannya sebagai ketua umum KNPI dan pujian setinggi langit dari CSIS dengan kedok hasil survei ini sudah bisa kita duga ke mana arah dan tujuannya. “Karena itu sekali lagi sulit untuk menerima penjelasan bahwa kunjungan Gibran ke Prabowo di Hambalang itu hanya sebatas silaturahmi, apalagi sekedar belajar menunggang kuda enggak bisa cukup sekali,” lanjutnya. Pertanyaannya, apakah Anda juga percaya bahwa kegiatan tersebut betul-betul hanya memenuhi undangan Prabowo dan kemudian tertarik untuk belajar kuda atau belajar menunggang kuda? (mth/sws)

Presiden Segera Kibarkan Bendera Putih

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 12:13:49 0

Faktanya, hasil reshuffle tidak membawa pengaruh dan perubahan signifikan apa-apa sesuai obsesi publik Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM era reformasi ini ternyata melahirkan sebuah konglomerasi baru secara ekonomi, dan politiksangat liberal kapitalistik. Ongkos rekrutmen politik makin mahal, politik transaksional tumbuh bersama ongkos proses politik menjadi sangat besar. Melahirkan Perselingkuhan para politikus partai politik dengan para taipan Oligarki terjadi makin mesra. Wakil rakyat yang menyandang sebagai anggota Dewan pada semua tingkatan hanya sebagai aksesoris kekuasaan, bahkan sangat fatal kalau langsung atau tidak langsung hanya sebagai budak Oligarki. Partai politik menjadi makelar curang suara publik, sementara pemilu justru semakin memilukan publik pemilih. Mereka terpaksa datang ke bilik suara karena tekanan ekonomi dan masuk jeratan politik transaksional. Setelah itu antara wakil rakyat dan rakyat pemilih putus hubungan. Menunggu pemilu berikutnya. Demokrasi dibajak oleh para politikus atas tekanan para taipan sebagai oligarki yang makin brutal yang telah menguasai semua instrumen dan lini setiap Pemilu/Pilpres. Korupsi merajalela. KPK tinggal nama tak bergigi lagi, bahkan indikasinya sebagai benteng keamanan bagi para koruptor Mekanisme self-correction dilumpuhkan oleh kekuatan oligarki, sehingga Republik menghadapi prospek jatuh menjadi negara gagal. Krisis multidimensional dan kemarahan rakyat mulai menampakkan dengan  keberaniannya cepat atau lambat akan mengancam dan melawan oligarki. Kekuasan Oligarki mulai mengidap retak internal, kini mengalami perambatan retak yang makin lebar. Republik Indonesia bisa kemudian berpotensi mengalami gelombang anarki, seperti amuk massa munculnya people power atau Revolusi. Indonesia sedang berhitung mundur untuk menjaga keruntuhan Republik ini dengan menghentikan kerakusan oligarki yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan Republik ini. Presiden sepertinya sudah di luar kemampuan mengendalikan situasinya, dan bahkan, larut menjadi bagian oligarki. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya Presiden segera kibarkan bendera putih. Kembalikan mandat kepada rakyat untuk kembali menata ulang Indonesia sesuai UUD 1945. Presiden Weton Narasi para politisi itu selalu berucap: “Reshuffle itu hak prerogatif presiden”. presiden”. Reshuffle, Rabu Pahing (15/06/2022), mungkin berdasar hitungan weton. Presiden harus lebih dahulu membahasnya bersama pimpinan parpol anggota koalisi, untuk menyatukan kekuatan tuahnya. Hak prerogatif sementara bergeser ke tempat lain atau menjadi hak prerogatif patungan untuk bisa melahirkan kabinet yang memiliki weton selaras dengan weton Presiden. Dalam penantian panjang berhari-hari, reshuffle ekspektasi publik yang tinggi menjadi teka-teki silang: seperti apakah keputusan final reshuffle kabinet yang dilakukan pada Rabu Pahing (15/06/2022).  Yang telah disesuaikan dengan weton atau hari lahir presiden. Alasannya, ini sesuai dengan mitologi Jawa, agar bertuah minimal kekuatannya sama dengan weton Rabu Pahing. Kata tukang ramal (peramal), weton itu adalah penanggalan atau perhitungan hari lahir seseorang, yang sering digunakan, sebagai patokan untuk merujuk ramalan tertentu. Menurut kepercayaan Jawa, weton bisa berkaitan dengan ramalan peristiwa tertentu. Bahkan kalau tidak sesuai weton bisa membawa bencana. Sayang: “kesakralan” yang terjanjikan dalam mitos sang weton tidak terbukti. Publik telanjur mempercayai sang weton itu sebagai senjata pamungkas yang ampuh memangkas sampah politik yang mengotori kinerja kabinet. Faktanya, hasil reshuffle tidak membawa pengaruh dan perubahan signifikan apa-apa sesuai obsesi publik. Wajar rakyat kecewa berat sudah telanjur membayangkan akan terbentuk formasi kabinet baru yang bertuah sebagai senjata pamungkas pemangkas kompleksitas persoalan ekonomi yang menindih rakyat. Apa yang terjadi, malah hanya basa-basi soal weton. Setelah pelantikan, mereka berbaris jalan-jalan dan terlihat makan siang dengan ketawa riang. Publik menduga-duga sedang konsentrasi membahas weton atau sedang asyik menghitung siapa yang weton-nya bawa tuah sebagai Capres/Cawapres pada Pilpres 2024. Netizen lagi-lagi menduga, kalau itu judulnya untuk mencapai musyawarah mufakat pasti deadclok. Pilihannya harus voting atau terpaksa di-pending sementara untuk masing masing melakukan konsultasi ke dukunnya masing-masing. (*)

Piagam Jakarta: Kesepakatan Agung Yang Dikhianati

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 10:45:14 0

  Perbaikan kualitas data pemilih, dan perubahan sistem pemilu adalah agenda yang perlu segera disiapkan supaya hemat anggaran sekaligus efektif untuk merekrut pejabat publik yang kompeten sebagai pelayan publik. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts AMANDEMEN ugal-ugalan atas UUD 1945 sebagai kudeta konstitusi adalah pengkhianatan atas kesepakatan langit para pendiri bangsa ini. Akibat dari pengkhianatan itu kini berbuah adanya deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berpuncak pada pemusatan sumberdaya politik pada segelintir elit partai politik dan sumberdaya ekonomi pada segelintir taipan. Berbagai mal-administrasi publik terjadi, termasuk dengan memanfaatkan situasi pandemi, sehingga lahir berbagai regulasi yang hanya menguntungkan oligarki politik dan ekonomi tersebut. Gejala negara gagal yang kini menguat merupakan puncak sikap kufur nikmat yang dipertontonkan oleh para elit yang kemudian ditiru secara masif oleh masyarakat luas. Pengkhianatan atas kesepakatan para pendiri bangsa dari berbagai golongan dan daerah dalam Piagam Jakarta terus terjadi. Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 yang sesungguhnya masih berlaku hingga saat ini dengan berbagai cara diabaikan begitu saja oleh para elit penguasa, bahkan dengan secara terbuka menjadikan agama sebagai musuh terbesar Pancasila. Oleh Prof. Kaelan UGM dikatakan bahwa elit penguasa telah memurtadkan bangsa ini dari Pancasila. Sementara itu kekuatan-kekuatan masyarakat madani dan daerah-daerah otonom terus melemah, bahkan banyak kampus sekarang ini dengan suka cita menjadi bagian dari pembusukan demokrasi, pelemahan gerakan anti-korupsi, dan proses desentralisasi. Agenda reformasi kini berbalik arah menuju ORLA yang jauh lebuh buruk. Untuk melawan arus balik ini, kekuatan moral mahasiswa ini harus segera dimulai dengan membangkitkan kembali daya kritis mahasiswa di internal kampus bukan hanya dengan demonstrasi di jalan-jalan di luar kampus.  Template kehidupan dangkal pada banyak mahasiswa semacam lulus tepat waktu, meraih predikat cumlaude lalu bekerja di BUMN dan MNC atau menjadi youtubers telah melemahkan mahasiswa sebagai kekuatan moral. Sebagian besar koruptor adalah alumni perguruan tinggi terkenal dengan kualifikasi magister. Setelah berhasil mengubur Pancasila di bawah kaki mereka sendiri, kekuatan-kekuatan kiri dan nasionalis radikal terus-menerus menuduh Islam sebagai musuh Pancasila, intoleran, bahkan anti-NKRI. Sambil terus mempropagandakan agenda sekulerisasi mereka, yang terakhir soal LGBT, kekuatan-kekuatan kiri dan nasionalis radikal tersebut menabuh genderang Islamophobia, sehingga ummat Islam semakin terbungkam untuk mengartikulasikan kepentingan politik Islam secara bebas dan terbuka. Tuduhan politik identitas bahkan telah disematkan oleh elit parpol berkuasa untuk mematikan politik Islam sebagai imajinasi politik baru. Model pengelolaan pemerintahan Islam alternatif perlu diwacanakan secara akademik dan lebih luas agar menjadi opsi yang wajar saat negara terjebak  hutang yang makin menggunung, kesenjangan spasial yang meluas, dan juga ketimpangan ekonomi yang memburuk, serta kedaulatan negara yang telah menghilang. Dinamika global dan regional telah menyeret Republik ini menjadi hanya sekedar negeri satelit Amerika atau China. Rangkaian Pemilu yang dibanggakan sebagai “praktek demokrasi terbesar ke-4 di dunia”, bahkan “Islam terbukti compatible dengan demokrasi” telah pula mengalami devolusi.  Pemilu makin terbukti hanya sebagai instrumen legitimasi kekuasaan para elit politik yang disokong para taipan, bukan sebagai platform rekrutmen pejabat publik yang dapat dipercaya untuk bekerja bagi kepentingan publik. Dengan ongkos yang makin mahal, Pemilu telah dijadikan sebagai instrumen net transfer hak-hak politik rakyat pada partai-partai politik yang kemudian hampir secara sengaja tidak disalurkan ke Parlemen untuk diperjuangkan bagi kepentingan publik. Tanpa Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipercaya, prosedur pemungutan dan rekapitulasi yang rumit dan rentan manipulasi, sering terjadi praktek jual-beli suara siluman antara peserta Pemilu dengan oknum penyelenggara Pemilu. Pemilu langsung pejabat publik terutama Presiden di negara kepulauan yang bentang alam seluas Eropa ini adalah sebuah praktek demokrasi yang paling muskil di seantero planet ini. Perbaikan kualitas data pemilih, dan perubahan sistem pemilu adalah agenda yang perlu segera disiapkan supaya hemat anggaran sekaligus efektif untuk merekrut pejabat publik yang kompeten sebagai pelayan publik. Piagam Jakarta menunjukkan bahwa Umat Islam adalah pemilik sah Republik ini yang bersama unsur-unsur bangsa yang lain harus bekerjasama untuk menyelamatkan dan membela NKRI dari proxy and neo-cortex war kekuatan-kekuatan nekolimik. Sumberdaya spiritual dan kultural pesantren perlu diperkuat justru pada saat sistem pendidikan nasional makin dimonopoli secara radikal oleh sistem persekolahan massal paksa yang dikerdilkan menjadi sekedar instrumen teknokratik penyediaan buruh trampil murah, bukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Berbagai upaya untuk \"menyekolahkan\" pesantren perlu diwaspadai karena akan mengancam kemandirian pesantren sebagai benteng terakhir simpul-simpul sumberdaya spiritual dan kultural ummat Islam. Gunung Anyar, 20 Juni 2022. (*)  

Natalius Pigai: Jangan Mancing Kami Keluar Menjadi Harimau!

BY FNN Senin, 20 Juni 2022 08:56:04 0

CANDAAN “Kopi Susu” Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah memantik “kemarahan” aktivis HAM Natalius Pigai. “Ini sobat lama saya yang rupanya uring-uringan berkaitan dengan guyonan Bu Megawati soal kopi susu, yakni menggambarkan orang salah satu Wakil Menteri dari Papua, yang disebutnya hitam seperti kopi, dan Mega seperti susu,” kata Hersubeno Arief, wartawan senior FNN dalam kanal Hersubeno Point, Sabtu (18/6/2022). Apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Bung Pigai menjadi enggak nyaman dengan guyonan semacan ini? Berikut petikan wawancara Hersubeno Arief dengan Natalius Pigai.   Kenapa anda merasa bahwa Bu Mega ini kok rasis gitu? Begini, Bu Mega itu negarawan ya tokoh bangsa, tokoh Indonesia, jadi apapun pernyataan yang dikeluarkan oleh Bu Mega bisa semua penuh makna, atau seorang presiden itu sebuah sinyal politik gitu. Jadi tidak asal ucapan sesaat begitu saja yang mengatakan bahwa kopi susu itu sama saja dengan kamu. Itu diperkuat juga oleh Hasto Kristiyanto dalam konteks kopi itu hitam, susu itu putih. Ibu Mega itu tidak tahu atau Hasto itu tidak tahu. Justru orang kulit hitam di dunia itu korban rasisme. Sampai sekarang lebih dari 700 tahun itu karena kata warna itu, warna hitam ketika orang Portugis dan Spanyol masuk di Afrika Barat ya mereka temukan orang berkulit gelap, maka disebut negro. Negro itu bahasa Latin Spanyol yang disebut hitam. Kemudian di Amerika dalam perkembangannya Black Man dalam bahasa Inggris yang tadi dalam bahasa Spanyol adalah negro. Kemudian orang Anglo saxon atau orang Eropa berbahasa Inggris menggunakan kata blackman. Jadi negro dan Blackman itu adalah warna nama, warna kulit sama dengan yang sekarang Hasto sudah menyatakan bahwa kopi susu itu adalah warna. Berarti ini sama saja dengan orang Spanyol, orang-orang berbahasa Inggris maupun juga orang Indonesia, yang bernama Ibu Mega dan tokoh nasional, termasuk Hasto itu melabeli kami itu kulit berwarna. Padahal, di Amerika sudah tidak lagi orang-orang yang berkulit seperti kami ini menerima apa yang namanya Negro atau Blackman karena itu penghinaan, karena itu mereka lebih sebut African-American. African-american, bukan Negro atau bukan Blackman. Karena itulah menurut saya, memahami kopi susu itu biasanya lebih terorientasi pada segregatif, rahasialistik, diskriminatif, dan merendahkan martabat atau mempertegas perbedaan bahwa kamu itu warna lain dengan kami begitu. Berbeda kalau ketika Ibu Megawati bilang pelangi Indonesia, pelangi Indonesia itu kata-katanya lebih pluralistik sejalan dengan maintream integrasi sosial di seluruh dunia. Mainstream integrasi sosial di seluruh dunia itu pakai mosaik atau pelangi. Lambang pelangi itu persoalan integrasi sosial. Tapi, kalau kopi susu itu ke  perbedaan, mempertegas perbedaan bahwa kamu dengan kami. Begitu Ibu Mega menyatakan kami orang Papua itu berbeda dengan dia begitu. Dia berbeda dengan kami. Sedangkan Indonesia itu ada 700 suku dan 1.013 bahasa, kalau dia dalam konteks kebangsaan, maka dia harus pakai pelangi Indonesia yang dimana menyebut ini salah satu warna dari 13 abad 700 suku tersebut yang disebut pelangi bangsa atau kebhinekaan bangsa. Tapi kalau disebut kopi susu di kampung-kampung juga sama. Kkalau waktu dulu misalnya saya jalan dengan seorang perempuan yang, katakanlah orang di luar Papua, mereka sebut kopi susu. Atau misalnya ada orang kulit hitam, orang Papua jalan dengan orang lain disebut kopi susu. Kopi susu itu konotasi negatif. Ok saya baru tahu. Iya, bisa lebih cenderung menyindir, menyindir yang dimaksud itu, kamu kok berani kopi susu. Kamu kok bisa kopi susu itu. Karena itulah, menurut saya, alam bawah sadar Ibu Megawati sebenarnya menyatakan adanya diskriminasi atau rasionalistik. Itu (adalah) kecenderungan teror kata-kata yang berorientasi pada rasialistik. Bayangkan seorang anak Soekarno aja alam bawah sadar itu mengungkapkan perbedaan. Karena kan rasialisme itu muncul yang pertama itu dari kata-kata seperti tadi, negro. Di Amerika selanjutnya setelah kata-kata itu, yang berikutnya adalah ada ideologi yang muncul yaitu segregasi perbedaan, atau perwujudan dari ideologi segregasi tersebut, maka dilakukan kebijakan politik di apartheid misalnya, di Afrika Selatan atau Amerika, sekolah dibedakan. Setelah itu selanjutnya adalah mempertegas perbedaan sosial. Jadi, pertama itu dimulai dari pikiran, yang kedua menyebutkan warna atau mengucapkan, yang ketiga, itu menjadi sebuah ideologi yang tertanam di dalam kalbu setiap orang. Orang kulit putih atau orang kulit berwarna. Kemudian, berikut menjadi setelah jadi ideologi diwujudnyatakan di dalam kebijakan politik dan pemerintahan, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sosial oleh pemerintah resmi seperti Afrika Selatan dan Amerika yang terjadi sejak dulu sebelum tahun 1960-an ke bawah. Lalu yang berikutnya adalah dampak-dampak yang muncul dalam berbagai aspek itu ya karena itu kalau alam bawah sadar Megawati menyatakan kopi susu, di saya meyakini karena Megawati itu adalah tokoh politik nasional di PDIP. Jadi, itu sudah pasti ada yang pertegas kebijakan menjadi sebuah ideologi yang mempertegas dan melaksanakan, apa yang menjadi pemikiran dasar Ibu Mega itu, menurut saya, nyatanya bayangkan orang Papua saja hanya Wakil Menteri. Masih mending Gus Dur dulu, masih mending SB. Ini Wakil Menteri, itu ecek-ecek. Maaf saja jauh itu anak Soekarno lo. PDI Perjuangan yang kita kasih itu bukan hanya satu. Kita kasih sumberdaya luar biasa. Kemudian kami juga bergabung dengan Negara ini dengan emas, uranium, plutonium, californium, semua kita kasih. Jadi dia anggap itu hebat, kasih wakil ke saya saja saya tolak semua jabatan itu. Saya bilang, kecil ecek-ecek kok jadi. Maksudnya itu tidak dalam konteks pemberian dan penghargaan posisi dan jabatan dan sumberdaya. Belum lagi persoalan sumber daya, belum lagi persoalan politik, dan konflik. Jadi bisa saja saya berpandangan bahwa kebijakan operasi militer di Papua, kebijakan ada politik pendudukan, melalui pemekaran di Papua itu dilakukan sebenarnya di atas bangunan pemikiran dasar yang namanya rasialisme, rasialistik, orientasi dan titik terakhir dampak utama dari kebijakan rasialistik itu adalah Jono Said menghilangkan suku, menghilangkan sebuah bangsa dan kata-kata itu tidak hanya diucapkan oleh Ibu Mega, Risma (Tri Rismaharini, Mensos) juga menyatakan hal yang sama. Jokowi sampai sekarang orang Papua jadi menteri itu tidak ada. Kebijakan separatis Jono Said, kemudian sumber daya alam di Papua dibangun di luar Papua seperti smelter, kantor private di Jakarta itu bisa dipandang sebagai bagian dari kebijakan segregatif, rasialistik itu. ‘ Jadi ungkapan Ibu Mega ini menurut saya satu sisi memang kami kecewa karena kami sakit hati. Karena itu ungkapan menyakitkan, tapi saya sebagai intelektual yang saya merasa ya inilah potret Indonesia dan kemungkinan sulit orang Papua menerima dan tidak akan bercak percaya sampai dunia kiamat, enggak bakal selesai perbedaan itu, sudah dilakukan pemimpin-pemimpin bangsa kok. Saya, bapak saya itu, selama 30 tahun, saya itu pembela kemanusiaan. Saya bisa saja sekarang, besok bisa jadi warga negara Amerika, bisa di Australia, bisa Eropa, bagi saya tidak ada pengaruh. Tapi bagi orang Papua selain saya, itu pengaruhnya besar dengan sebuah pernyataan itu. Karena itu apa yang saya bicara ini untuk melindungi rakyat, melindungi kepentingan orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang tidak berdaya di Papua. Begini saja, Ibu Mega tidak usah pakai mewakili sekretaris, juga tidak usah mewakili menteri-menterinya untuk menyampaikan. Biarlah dia sendiri yang menyampaikan apa yang dimaksud dengan kopi susu itu karena di Amerika sekalipun kalau dia bilang misalnya blackman, negros. Seorang misalnya Joe Biden keluarkan pernyataan itu pasti diserang habis-habisan. Tapi kalau di Indonesia dianggap pahlawan, pahlawan bagaimana? Produksi rasialisme itu muncul dari mereka kok. Ya sebentar dulu pelan-pelan dulu nih, saya sampai ini rupanya kelihatannya serius sekali Anda menganggapnya. Karena saya tadinya konteksnya ini saya mohon maaf. Kalau Anda kemudian menilai saya juga jadi rasialis, saya membacanya ini tadinya ketika nemu cuitan Anda, saya mencari sumbernya apa sih, saya sih menurut. Tadinya saya anggap juga ibu Mega sekedar candaan dan kemudian menyatakan bangga karena sepatu kadernya pun dari Papua begitu. Bukankah begitu konteks seharusnya Bung Pigai. Iya jadi begini. Kalau persoalan saya itu tidak ia menganggap orang luar Jawa itu cuma rasionalistik nggak, kita kan mendikte sekarang ini karena tokoh politik nasional, tokoh besar, saya pelajari buku pertama itu tentang negros, Negroid History yang ditulis oleh E Dubois, Profesor di Harvard University tahun 1912. Dia yang menuliskan buku tentang sejarah panjang waktu disertasi S3 di Harvard University. Saya sudah baca semua perjalanan sejarah penderitaan orang kulit hitam di seluruh dunia. Karena itu kenapa saya respon begini, karena ini masalah serius. Contoh tiba-tiba ada seorang jenderal bintang empat polisi waktu menjadi Kapolda dia bilang, kalau kamu malas saya kirim ke Puncak Jaya Papua sana. Terus ada seorang menteri dari PDI Perjuangan Ibu Risma menyatakan, kalau kamu ini saya kirim ke Papua. Papua dijadiin sebagai sebuah tempat sampah. Kemudian dulu waktu Ali Moertopo menyatakan, orang Papua itu sebaiknya tinggal di Pasifik sana. Padahal dia tidak tahu bahwa Papua itu Pasifik South. Pacific kami itu Pasifik, bukan Pasifik yang di Hawaii sana, bukan. Kami ini Pasifik atau Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah menyatakan hal yang sama. Hendropriyono juga mau pindahkan orang Papua ke Maluku. Jadi kalau dilihat dari tokoh-tokoh bangsa seperti ini orang Papua itu ada kesabaran. Jadi saya mau ingin sampaikan terakhir bahwa sebelum Bung sampaikan sama saya atau ajukan pertanyaan orang Papua itu adalah bangsa terakhir yang teraniaya lebih dari 700 tahun atas nama rasialisme sampai detik ini. Dan saya mendengar dari orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika Latin yang terutama African-American, Afrika-European, mereka cerita hal yang sama. Kamu itu bangsa terakhir yang masih menghadapi rasialisme serius. Diplomaship terstruktur dan terencana.  Jadi artinya tidak semua, ada juga orang yang empati gitu, orang yang punya kemanusiaan ada di luar Papua Salah satunya adalah misalnya Bung Hersu. Juga ada banyak yang baik. Tetapi menjadi pertanyaanku dan lebih dari 10 tokoh nasional dan tokoh bangsa mengeluarkan pernyataan yang sifatnya segregatif dan rasionalistik itu, berarti itu sangat serius begitu. Karena itu maka jangan mancing kami keluar menjadi harimau, karena ada berjuta-juta orang yang tinggal hidup dan makan di kampung halaman kami. Kamu juga harus mengasihani, jangan sampai terjadi konflik horizontal yang lebih luas. Padahal kita bukan itu. Ingat Suriname. Itu merdeka, tapi orang-orang dari rantauan Suriname itu tidak pernah diganggu. Mereka jadi warganegara New Caledonia itu merdeka. Tapi orang-orang yang rantauan dijadikan sebagai bagian dari kekuasaan penjajah, juga dijadikan pemimpin India EVg, misalnya Inggris dengan baik orang-orang India ke Vg akhirnya juga jadi presiden di sana. Jadi tidak ada namanya sebuah negara setelah sebuah negara itu Merdeka. Orang-orang yang dimanja atau orang-orang keturunan penjajah misalnya itu tidak diberi kesempatan, tuh tidak ada. Non sense tidak mungkin satu bangsa, satu warna, satu kelompok yang berasal dari Bumiputera bisa berdiri sendiri, tidak mungkin. Karena itu hati-hati, Jakarta bisa mendorong konflik sosial. Itu menurut saya begitu karena Papua itu. Saya ingin sampaikan terakhir bahwa Papua tidak ditentukan oleh Jakarta. Ini kata saya, ini nasib Papua tidak ditentukan oleh Jakarta, wong Jakarta saja tidak dikenal orang Indonesia, tidak tahu bahasa Inggris, presiden tidak dikenal. Orang Papua punya bangsa satu Ras dunia, memiliki sebuah semangat karena mengalami trauma dan penderitaan yang panjang soal rasisme di seluruh dunia, jadi jangan main-main. Belum lagi yang kedua misalnya. Saya menanggapi ini ada kemarahan Anda. Biasanya kalau kita ngobrol Anda itu sangat analitis, argumentatif tapi sekarang ini saya agak terkejut ketika Anda kelihatan emosional. Iya saya soal rasisme sudah pasti saya sakit hati. Karena saya sudah baca, saya sudah belajar dari segala. Keluarga saya 200 orang di kampung dibunuh oleh para pendatang hanya dalam dua bulan, dan itu ada disertasi S3-nya di Belanda, Frey Universitas Amsterdam. Karena itu sudah pasti soal suara rasis itu kita pasti sakit. Anda membayangkan 400 orang pendatang, di luar Minang, di Papua, suami anak 2019 dibantai, hampir mendekati 400 orang pendatang. Tapi kita tahu kekuasaan negara dialihkan seakan-akan orang Minang yang kena. Padahal 7 restoran orang Minang di Wamena itu sama sekali tidak kena. Poinnya apa anda ceritakan tentang 7 restoran orang Minang yang tidak diapa-apakan itu? Artinya begini, jujur saja, boleh saya jujur enggak, apa adanya, kalau konflik sosial terjadi mayoritas berasal dari asal yang sama dengan orang-orang yang berkuasa di Republik ini. Karena sudah ketakutan, saya tidak boleh sebut nama tempatnya, tapi bisa mengerti, Jakarta ketakutan. Karena itu mau tidak mau dialihkan kepada orang Minang yang sama sekali tidak ada, tapi memiliki ikatan persatuan yang sama untuk menyerang pas membangun opini. Kan yang mati itu bukan orang Minang. Yang mati dibunuh di Wamena 2019 itu orang yang agak sedikit sama dengan pemimpin penguasa republik ini. Karena itu imbasan dari Surabaya, dari Malang. Jadi, maksudnya hati-hati soal begini karena soal rasisme itu sangat sensitif. Keduanya, kalau saya itu akan atas nama kemanusiaan supaya tidak boleh terjadi. Itu bukan persoalan memunculkan konflik. Kalau memunculkan konflik, ngapain gue, kasih saja 1 miliar Koperasi di lapangan tapi kan saya tidak pernah. Sampai detik ini apalagi saya pembela kemanusiaan. Jadi sebenarnya di poinnya bukan persoalan Ibu Mega atau siapapun begitu? Kebetulan saja sekarang ini Ibu Mega yang mengucapkan. Artinya Anda ingin menyampaikan pesan ini kepada terutama para pemimpin-pemimpin bangsa kita? Terutama ibu Mega itu, selain pemimpin bangsa kami sering ucapkan yang terakhir ini ke Ibu Mega harus menyampaikan secara terbuka secara jantan. Beliau pakai Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, klarifikasi pakai kulit. Justru saya bilang tadi malah hitam. Negro itu bahasa Spanyol. Kalau orang Inggris negro menjadi bahasa Blackman. Kalau di Indonesia pakai hitam. Jadi klarifikasi kan begitu. Oke poinnya sudah kita tangkap. Saya kira ini penting juga buat yang lain ya? Buat viewer, terutama FNN lebih sensitif bicara ini. Mungkin Anda bermaksud tidak menghina, tetapi itu bisa menunjukkan di bawah sadar, tanpa sadar kita ada semacam tadi, secara berpikir yang sergrefatif, seperti yang dipersoalkan oleh Bung Natalius Pigai. Terima kasih. (mth/sws)

Kita Bicara Politik Tanpa Oligarki Itu Fakta!

BY FNN Ahad, 19 Juni 2022 12:14:02 0

  KEMARIN sebagian besar dari Anda pasti menonton wawancara wartawan senior FNN dengan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung mengenai PKS di kanal Hersubeno Point, Jum’at (17/6/2022). Judulnya itu “Waspada, Jangan Sampai itu PKS Masuk Angin, Kemasukan Roh Oligarki”, begitu. Bagaimana informasi yang sebenarnya, dalam kanal Hersubeno Point, Sabtu (18/6/2022), Hersubeno Arief mewawancarai Sekjen PKS Habib Abubakar al-Habsyi. Berikut petikannya. Sekarang kita ajak ngobrol dengan Sekjen PKS Habib Abubakar al-Habsyi Assalamualaikum. Walaikumsalam wa rahmatullah mitra FNN yang saya cintai, salam hormat. Salam sehat sama bahagia. Kita bukan ngomongin kangen-kangenan ya, tapi mau jelasin itu bagaimana ceritanya media ini menyimpulkan bahwa PKS sudah lelah jadi oposisi, dan kemudian memang rupanya setelah saya baca-baca kutipannya ada statement dari Sekjen PKS bahwa ingin pada 2024 tidak masuk dalam pemerintahan coba jelasin dulu? Oke kasih pengantar dulu Mas Hersu (Hersubeno Arief). Terus terang yah, kemarin saya melihat podcast-nya Hersubeno Arief. Bagi saya apalagi dekat dengan Bung Gerung bahwa statement saya soal PKS menjadi lelah karena dari oposisi itu saya dengar. Karenanya saya merasa perlu memberikan semacam klarifikasi, penjelasan atas ungkapan itu. Ya tabayyun, makanya saya langsung kontak Mas Hersu kok gak diangkat-angkat. Ini ada apa nggak diangkat. Ternyata sibuk. Jadi saya kontak untuk minta ada semacam cover-bothside dalam pemberitaan yang ada. Mas Hersu jangan terlalu tegang-tegang bahas begini. Santai sajalah mukanya, agar rileks sedikit. Saya akan kasih pantun dulu sebagai pengantar supaya jangan terlalu tegang ngurus republik ini. Demokrasi itu harus kita buat santai, tidak menegangkan, tidak melanjutkan, pikir membahagiakan. “Pagi ke pasar mau beli bakmi, asik gitu dong, ah ya jangan dimakan bersama nasi, agar tidak salah pahami mungkin saya perlu klarifikasi”. Cakep begitu, dong. Berapa kali saya sampaikan, iya kami tidak mau lagi jadi oposisi. Itu berapa kali saya ngomong kayak gitu. Ini bukan berarti merendahkan makna oposisi. Bukan bareng saya tidak mau, tidak begitu berarti saya mau di pemerintahan, itu artinya saya harus menang, begitu dong terjemahannya. Kalau saya bilang PKS mau di oposisi, itu berarti saya siap kalah di pemilu mendatang, gitu dong. Iya kan? Kan nggak mungkin saya mau menyemangati anggota PKS bahwa tahun depan kita akan oposisi lagi ada apa cerita besok begitu ya. Inikan seperti menyatakan bahwa kita mau kalah pada pemilu itu. Kira-kira begitu. Jadi bukan dimaksud di sini kami lelah dalam menjalankan oposisi di periode ini, tidak seperti itu Bos. Tidak seperti itu mas Hersu. Jadi salah besar perikatan PKS itu Partai Kurang Sabar. Tapi saya senang dikatakan gitu. Artinya itu cinta sahabat-sahabat saya yang cinta kita, cinta kita. Jadi, dikatakan Partai Kesayangan Saya ke tempat Partai Kesayangan Semua. Yang saya maksud lelah menjadi oposisi itu adalah kita membicarakan Pemilu mendatang, kami harus membangun koalisi yang kuat, sehingga bisa menang dalam Pilpres nanti. Nggak boleh kalah lagi, kita udah biasa, udah pernah dua periode di luar. Waktu udah di dalam, udah biasa, udah 2 periode ada di luar lagi. Sekarang ayo dong kita harus menang, kita ada di dalam gitu. Sehingga kami tidak berada di oposisi. Sekali lagi konteksnya tersebut adalah memberikan semangat buat anggota PKS itu. Di PKS juga saya juga sering menggunakan ungkapan bahasa saya begini. Kader PKS tidak boleh sakit menjelang pemilu, itu saya ungkapkan begitu, enggak boleh ada yang sakit mesti sehat semua, ngeri gak bahasanya! Ini apa di mana kader tidak boleh kena flu, nggak boleh kena Omicrom, nggak boleh kena Covid. Sehat semua dalam 108 hari sekarang saya enggak boleh demam. Beg,itu kira-kira kalau bahasa-bahasa Mas Hersu tuntas jin memberi semangat. Jadi ini dimaknai bahwa kader menjaga fix kesehatan, harus warming, aku segar, makan yang bergizi, olahraga, minum suplemen, dan lain sebagainya agar badan kita tidak sakit menjelang Pemilu 608 hari lagi. Begitulah kira-kira Nah, sebagai titik-titik sebelum lanjut, Mas Hersu saya kasih senyum saya, supaya gak tegang acara nih. “Pedas legit sambal terasi, gua tadi sekilo udang, ih PKS konsisten jadi oposisi, ada demokrasi menjadi seimbang”. Oke sekarang ini pertanyaan tadi menyebutkan bahwa pada 2024 tidak mau lagi jadi oposisi, dengan sistem yang sekarang ini dengan PT 20% itu harus berkoalisi? Tapi ada soal berarti kalau tanpa itu sama sekali tidak bisa mengusung kenapa kok sampai sekarang rencana pengajuan judicial review 0% itu belum diajukan juga ke Mahkamah Konstitusi?  Sudah, tunggu waktunya saja bos, masa kita hubungi cepet-cepet. Santai saja, beberapa orang yang gagal itu dalam antrian. Sebentar lagi kita punya cara kerja sendiri untuk mendeskripsikan MK. Tunggu waktunya. Sedih, pokoknya 0% yang Mas Hersu dan kawan-kawan katakan, kita punya angka tersendiri untuk supaya tidak berbeda dengan apa yang sedekakal dengan timbal balik begitu, jangan cepet-cepet. Anda kesan-kesan nggak ada masalah, tapi kita punya timeline yang sudah direncana. Tidak kesusu gitu ya? Iya. Kalau Jokowi bilan, kok orang kesusu. Oke ini saya pegang ya ini viewer kita juga pegang bahwa PKS pasti maju 0%, kenapa? PT 20% karena ini penting kalau dengan tanpa ini kan seperti biasa kita akan lihat hanya terbatas Capresnya seperti yang terjadi kan luar biasa sekarang ini. Oke saya ceritakan dulu ya rencana kerja kita deh supaya lebih enak saya ihat dianggap kita cuma ngomong doang. Omdo nggak ini partai mesin bukan main nih siap Tarung. Tadi soal judicial review kemarin di video yang ada seolah-olah PKS menurut Hersu Cs ini sudah terpengaruh oligarki, bukan seolah-olah cenderung agak mencucuk sedikit ya, tapi saya sih santai saja. Saya biasa kalau Hersu yang bicara itu menggambarkan bahwa lu baik-baik, lu hati-hati. Orang lihat lu. Kira-kira begitulah bahasa alus nya, belum ajukan syiar. Jadi kita belum Judicial Review. Begini asupan, heboh memang, ada semangat ya itu di kawan-kawan PKS ini untuk PR Prejest Resouces, termasuk ada wacana untuk mengadukan, PR satu wacana. Ini disampaikan oleh presiden partai. MK itu ada delapan perkara, sudah delapan perkara yang diajukan untuk muncul. Materi terakhir pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Permohonan Pengujian. Pada saat itu beberapa yang menyarankan agar ditunggu dulu. Ini putusan kita masuk di wilayah sudah pada gagal. Karena sebelumnya sudah empat belas kali di MK memutus yang ini belum tertutup, belum ada terkait pasal tersebut, enggak ada yang boleh. Tapi kan beda-beda yang mereka dianggap tidak punya Legal Standing kalau PKS dan partai peserta pemilu yang bisa mengkalkulasi. Kita tunggu saja. Makanya kita lihat entar makanya kita harus begitu. Kita masuk nanti saja. Kita podcast yang kenceng lagi, kita siap. Artinya Pasal soal Presidential Threshold ini sudah 22 kali telah diajukan ke MK maka disarankan PKS untuk lebih berhati-hati dalam soal ini kita juga punya strategi jangan cara yang sama. Legal Standing kita juga harus kuat. Jadi saat ini tim melakukan kajian dan telah dikumpulkan para pakar-pakar kita, telah duduk, lalu siap dan tinggal menunggu hasil presiden yang sedang berjalan di MK. Jadi jangan khawatir lah ya. “Sungai dibuat jadi Bendungan membuat kita tidak berenang, PT memang menjadi sandungan untuk demokrasi yang lebih matang”. Oke sekarang kita ngomong soal Pilpres. Apakah PKS sekarang sudah mulai memikirkan itu untuk mempermudah siapa yang akan dipilih, ajukan, dan sebagainya. Nanti kalau PT 0% beres PKS sendirian mengajukan meskipun secara kalkulasi politik tentu enggak kuat tersendiri yang harus tetap koalisi bukan basisnya 20%, tetapi basisnya harus bekerjasama. Iya. Jadi kalau kita lihat PKS ini mengikuti detik-detik perkembangan setelah KPU memutuskan 14 Februari. Dia dipersiapan untuk jadwal Pemilu berarti O. Alhamdulillah, perpanjangan 3 periode. Pokoknya semangat, semangat kerja aja dulu deh kita kita positive thinking dulu kita. Sebagai Sekjen di partai ini urusannya kerja sesuai dengan aturan mengikuti prosedur. Siapkan semua jadwal-jadwal dan simbol-simbol, terus sampai pileg-pilpres, dan sebagainya, itu urusan kami. Adapun nanti yang berkembang lain, ada lagi skenario yang lain, menyiapkan agenda. Adapun kalau ditanya bagaimana PKS? Ya iyalah kita ikuti semua perkembangan. Kenapa milad kita kemarin mengadakan sebuah suasana yang membuka kepada seluruh peluang calon untuk berbicara di Medan PKS? Mas Hersu gak datang soalnya! Nggak diundang gimana mau dateng kan gak boleh kalau ketemu kematian kita tanpa diundang datang, tapi kalau pesta enggak boleh dong. Jadi kalau nggak diundang, artinya Mas Hersu harus melacak ada apa di PKS. Begitu dong, jadi dikejar. Kita undang tuh Mas, semua datang tuh ya tokoh-tokoh semua, bicara Muhaimin (Iskandar) ada yang pakai typing, ada Sandi (Sandiaga Uno), ada Anies Baswedan. Ada konflik-lah. Beberapa dari situ pertemuan Perjodohan dibuka dan berkain bersambut. Muhaimin melanjutkan di jalur tengah dimainin, nggak perlu di langitan, di langitan kita nggak penting. Sekarang ombak kita buat saja dulu biar berputar, bergerak arah ke mana nih jalur tengah. Cocok dengan statement Jusuf Kalla kemarin di acara NasDem saya ikuti. Dan benar Jusuf Kalla, ini lagi ditentukan oleh partai tengah, sudah kita siapkan calon-calon, udah di depan meja kita. Tinggal kapan kira mau mengambil alih, kita putuskan itu saja.   Iya kan ini berkaitan dengan statement yang menyatakan bahwa tidak mau lagi di luar pemerintah, harus masuk dalam pemerintahan. Bagaimana strateginya untuk menjadikan itu? Strategi mencari calon yang pasti menang itukan sekarang ada KIB, silakan saja KIB bergerak, kita senang ada KIB. Kita juga PKS mulai membuat dengan PKB. Sebentar lagi kita ajak, tunggu aja sewaktu-waktu di pekan depan, pekan depan lagi, apa yang akan terjadi biar ombak gelombang ini berjalan. Jangan sampai ombak ini sepi, siapa yang akan memimpin nggak penting. Siapa dulu tapi penjajakan terus berjalan kemistri. Dari titik temu nanti pada waktu dijodoh ketemu, selesai itu barang pada waktunya. Cuma kita enggak model last minute. Detilnya Bos capek kita harus jelas siapa Presiden, Siapa Wakil, supaya jelas. Pemenang itu bisa kelihatan nanti auranya tuh. Kelihatan udah banyak para hamba-hamba Allah berdatangan. Juga kelihatan ini ciri-ciri khas. Oke, apakah dengan begitu berhenti terus PKS tidak akan lagi mengulang koalisi pada pilpres 2014 2019 yang terbukti kemudian kalah, karena tadi menyatakan tidak mau kalah lagi, maunya jadi pemenang? Ya kita buktikan aja nanti, kita lihat ini berhari-hari keputusan. Oke ini itu yang saya inginkan dan ini juga berkaitan dengan Koalisi kemarin mengapa kemudian yang pertama dipilih itu bersama dengan PKB apakah karena memang menghindari KIB atau ada strategi lain?   Begini ini strategis bukan untuk diceritakan tapi karena Hersu yang ngomong lebih baik kita blak-blakan aja. Kita diajak KIB dari awal, tapi kita tidak mau terikat. PKS itu partai kecil Bos partai kecil. Kita bisa bermain saja dulu. Kita tidak mau terikat si A si B si C si D, tapi kepada mereka, kita buka pintu. Dari jalur kita ada ketok pintunya, kita tahu betul perkembangannya. Ketika dari nilai pada waktu milad itu saya katakan hati-hati, jangan salah ya. Para pimpinan di depan ini bisa jadi dilamar PKS itu. Iya, senyum Anies juga wah hari itu bukan main ya tahu sendiri PKS kalau sama Anies kayak gimana. Oke jadi ini pekan depan jadi itu tradisinya bahwa akan ada kepastian bergabung dengan partai semut merah ini kualifisi semut merah ini ya. Ya betul-betul. Oke nah kan begini walaupun ada stigma antara kalau PKB bisa bekerjasama PKS sebuah fakta yang menarik tetapi orang tetap saja melihat itu  Islam ke Islam ditekan dan selama ini apakah PKS memang mencoba tidak mencoba keluar dari stigma itu bahwa ada stigma walaupun sebenarnya harus Stigma tidak tepat ya bahwa kalau Islam itu berarti politik aliran kalau nasionalis dan aliran itu sama-sama politik aliran kan sebenarnya tapi stigma Islam selalu seperti itu? Iya jadi kalau kita ya orang nyebut edrntitas, aliran, polarisasi udahlah jangan kau tanggapi baik-baik lampu semangat ngomongin itu mana ada nggak ada kualisi identitas sampai kapanpun pasti ada itu orang Jawa bukan identitas. Jawa otang Jawa itu ujung-ujungnya selalu ini kita kumat juga its oke nggak papa tapi kita meminimise pesan itu. Sekarang nih PKS posisi dikatakan diujung kanan kita lihat aja sekarang tidak perlu dengan adat fakta yang membuktikan bagaimana PKS bisa lebih bisa bermain dengan banyak pihak kita siap dengan nasional religius. satu titik rahmatan lil\'alamin kita bertemu dengan kalimat itu sama tersebut titik temu rahmatan lil\'alamin itu nanti kita kita partai nasionalis bersama nih kan udah beegabung bos kira-kira bagaimana ini? Kalau enggak para penyanyi-penyanyi tertarik lihat kita nih para artis woh tertarik ibarat tapi perlu waktu begitu kira-kira. Kok jadi pinter banget saya. Pak Hersu terlebih Ustad daripada ustad-ustad. Oke mari kita saya ingin bertanya lebih tahu tentang apa sih sebenarnya dipikirkan oleh PKS ini tentang bangsa, di tengah situasi orang sebenarnya sekarang sudah mulai putus harapan, ketika oligarki luar biasa mendominasi politik dan sehingga suara-suara rakyat ini sebenarnya cuma diperlukan untuk stempel setiap lima kali seriap lima tahun datang. Itu sebagai Pilpres Pemilu datang apa sebenarnya ingin dilakukan oleh PKS? Ada satu hal budaya psikologis yang terjadi di Republik itu soal pencapresan pencalegan Pilkada. Budaya ini menjadi sebuah hal yang sulit dihilangkan. Tapi bisa sebenarnya tinggal kemampuan pemimpin yang akan datang yang mampu mengendalikan pola kerjanya sistem yang kita harus kita rubah kalau sistem masih seperti ini saya yakin sudah untuk kita berbicara tanpa oligarki. Anda pun sebagai caleg tidak bisa anda harus jadi oligarki sendiri pada saat itu kepada anggota-anggota anda, anda enggak bisa memanggil mereka kalau tanpa sesuatu yang bisa buat mereka tersenyum dan mereka bisa berkata itulah fakta, inilah Indonesia, inilah pileg kita ente pikir bisa kosong-kosong andai jadi caleg enggak ada ya cukup kapasitas, kapabilitas, intelektual apa sebagainya kalau sementara yang ditenteng enggak kelihatan, enggak berbentuk orang juga bikin siapa dia. Inilah fakta dan ini yang mesti dirubah cara merubahnya itu perlu ada kerjasama itu oleh sistem yang diubah sistem pemilunya, undang-undang pemilu nya, bagaimana pencalegan dan pencapresan, Pilkada semua itu terkait dan itu dibutuhkan pemikiran-pemikiran inilah yang kita bekerja besar gitu kira-kira. Dari mana PKS mau mulai melakukan perubahan itu? Ya kita mulai dari kita sendiri kita mulai dari kita apa yang bisa kita lakukan tapi saya katakan saat ini boleh dikatakan namanya oligarki politik uang saat ini masih belum bisa dirubah total ini fakta lapangan jangan ngomong soal idealis deh ngak ada itu. Bagaimana caranya? Ya kita harus memulai kita sudah mendidik rakyat memilih orang tuh kalau ada sesuatu ifu problemnya enggak ada cerita kosong-kosong begitu-begitu juga Pilpres kita bilang tanpa mahar tanpa apa ini fakta. Jadi kita jadi kayak para munafikin antara yanf djkatakan dikerjakan tuh berbeda  ini perlu kebersamaan perlu pemimpin-pemimpin menjadi contoh itu harapan kedepan. Kalau saya lihat polanha masih demikian jangan-jangan periode yang akan datang masih jauh berbeda masih kelihatan putarannya ini tak sekarang udah kebaca siapa dukung siapa-siapa dukung yang kuat dukung siapa yang punya kekuatan pendukung siapa kecepatan masing-masing tafsirnya jalan-jalan lain ini tafsirnya. Itu tafsirnya NU kalau jalur lain itu bahkan  tafsir PKS. Coba politik ini enggak bisa di lugas lugas dan juga kadang-kadang mahwar azzarifa apa yang dibaca dibalik itu semua. (*)

Dukung Perkembangan Batik Pesisir Selatan, LaNyalla: Bisa Bantu Pulihkan Ekonomi

BY FNN Ahad, 19 Juni 2022 01:53:43 0

Padang, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong perkembangan industri kecil dan menengah (IKM) di Pesisir Selatan, Sumatera Barat, termasuk perkembangan batik khas daerah. Menurut LaNyalla, IKM yang berkembang akan turut membantu pemulihan ekonomi yang sempat terganggu pandemi Covid-19. “Saya mendorong sepenuhnya aktivitas ekonomi batik tanah liek produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pesisir Selatan. Usaha ini harus lebih dikembangkan secara optimal, hingga dikenal di seluruh tanah air. Sehingga dampaknya akan sangat bagus untuk pemulihan ekonomi,” kata LaNyalla, yang sedang kunjungan kerja di Padang, Sabtu (18/6/2022). Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, potensi pasar batik Indonesia sangat besar. “Masyarakat peminat berbagai jenis batik sangat banyak. Hal ini merupakan potensi pasar yang besar dan tentunya sangat menjanjikan,” katanya. Agar pengembangan batik lokal lebih maksimal, LaNyalla mendorong supaya pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pesisir Selatan. Satu hal yang menurut LaNyalla harus diperhatikan adalah pemasarannya. “Setiap daerah memiliki kain yang khas. Untuk itu, pemasaran kain batik tanah Liek sangat terbuka di setiap daerah lain, asalkan dilakukan dengan lebih gencar agar diketahui keberadaannya,” kata Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. Rombongan Ketua DPD RI itu disambut Senator Sumatera Barat Leonardy Harmainy dan Alirman Sori, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Maifrizon. (mth/*)

Membaca Pesan Politik Surya Paloh dan Partai Nasdem

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 16:18:30 0

ïMenempatkan Paloh sebagai seorang enterpreuner kampiun. Ibarat produser film, Paloh jauh- jauh hari sudah mem- booking artis papan atas untuk membintangi film produksi terbarunya. Dalam dunia film dunia maupun Indonesia, produser film yang punya kontrak eksklusif dengan artis papan atas, sama dengan sudah mengantongi seluruh hasil penjualan karcis bioskop sebelum  syuting mulai.  Oleh: Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat KETUA Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh mengumumkan sendiri tiga bakal calon presiden Partai Nasdem untuk berlaga pada Pemilu 2024, Jumat malam, 17 Juni 2022.  Ketiganya, adalah Gubernur DKI Anies Baswedan; Panglima TNI Jendral Andika Perkasa, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Penetapan tiga tokoh itu merupakan hasil pertimbangan steering committee (SC) Rakernas Partai NasDem yang digelar pada 15-17 Juni 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. \"Rakernas NasDem memutuskan, menetapkan, dan merekomendasikan satu dari tiga nama bakal calon presiden yang akan diusung NasDem pada Pemilu Presiden 2024. Tiga nama itu pilihan Rakernas,\" kata Ketua Umum NasDem, Surya Paloh pada penutupan Rakernas NasDem di JCC Senayan, Jumat malam kemarin. \"Saya ingatkan tidak ada yang kurang atau lebih satu sama lain dari tiga nama itu. Ketiganya setara di mata saya sebagai Ketum. Urutan boleh 1, 2, 3 tapi kualifikasinya sama,\" ujarnya menegaskan.  Pada saat yang tepat, lanjut Paloh, ia akan memilih satu dari tiga nama. Dan, putusan itu sudah pasti hasil pertimbangan matang.  Rakernas Partai NasDem yang berlangsung tiga hari di Jakarta menyita perhatian masyarakat luas. Rakernas itu seperti memberi kembali harapan kepada rakyat Indonesia di tengah kebingungan menghadapi akrobatik politik di tanah air. Putusan Rakernas NasDem menjadi semacam oase atau mungkin juga oksigen untuk masyarakat yang tengah sesak napas dan frustrasi setelah melihat hasil reshuffle (perombakan) kabinet yang diumumkan dua hari sebelumnya.  Surya Paloh bukan politisi jadi-jadian seperti yang banyak lahir di era Presiden Jokowi. Paloh sudah terjun ke dunia politik sejak masih usia belia. Puluhan tahun ia berkiprah di Golkar. Jauh sebelum mesin politik rezim Orde Baru itu menjadi Partai Golkar.  Saat ini dari seluruh elit parpol, Paloh paling senior. Dari segi umur maupun dari segi kematangan. Sudah sangat kenyang makan asam garam politik. Dia tahu betul dunia politik sarat praktik \"hajab sirajab bin mustajab\", itu istilah Paloh sendiri yang dulu sering dia gunakan.  Teletubbies  Saya mengenal Surya Paloh cukup lama. Hanya \"casing-nya\" yang kelihatan beringas. Hanya geram suaranya yang menyeramkan. Watak aslinya cukup elastis, santun, termasuk dalam berpolitik. Masih di usia muda, Paloh sudah duduk di parlemen. Tapi posisi itu tak membuat pencarian nilai-nilai ideal berbangsa dan bernegara berhenti.  Paloh  membangun industri pers untuk memberdayakan pilar keempat demokrasi.  Surat Kabar pertamanya, Prioritas yang disebutnya sebagai media perlawanan bahkan turut menjadi korban keganasan rezim Orde Baru. Media itu di-breidel ketika masih seumur jagung. Kejadian itu membuatnya semakin matang. Paloh tidak mutung. Dia bangkit lagi membangun industri media, menerbitkan Harian Media Indonesia dan mendirikan Metro TV, televisi berita  pertama di Indonesia.  Setelah itu dia mendirikan Partai NasDem pada 2011. Pemilu 2024 nanti merupakan pesta demokrasi ketiga kali diikuti NasDem. Dan, terbukti benar: dia tidak menjadikan Nasdem sebagai tumpangan pribadinya untuk meraih kursi di pucuk kekuasaan.  Kurang apa? Paloh Ketua Umum, dia pendiri dan pemilik Partai NasDem. Dengan latar belakang itulah sikap politik putra Aceh kelahiran Medan ini selalu menarik diikuti. Paloh tidak menggunakan Partai NasDem untuk menyalurkan syahwat kekuasaan politiknya. Itu yang membedakan dia dengan kebanyakan elit politik dan pimpinan parpol di tanah air yang tampak berlaku baru sebatas politikus dan bukan negarawan.  Lihat saja betapa kacaunya iklim politik yang diciptakan para poitikus itu satu dasawarsa ini. Berebutan mengincar jabatan ketua umum Parpol untuk tunggangan meraih kekuasaan. Kalau perlu dengan lewat cara yang mengerikan. Kompetisi dijadikan gelanggang untuk saling mengenyahkan, saling \"membunuh\".  Ada juga laku politikus yang bikin kita geli. Paling menggelikan ketika tiga pimpinan partai mengumumkan pembentukan koalisi baru. Yang foto- foto elitnya mirip \"teletubbies\", viral di media sosial. Bagaimana koalisi itu bisa meyakinkan rakyat sementara kita tahu watak mereka serupa Indian yang terkenal dengan ungkapan \"All Indian, Chief\". Alias, semua Indian adalah Kepala Suku. Masih segar dalam ingatan, bukankah ada jejak digital mereka secara sendiri-sendiri yang menginginkan duduk di  kursi presiden.  Situasi politik semakin chaos manakala pejabat yang berstatus pembantu atau pesuruh presiden pun ikut meramaikan bursa presiden. Mereka memanfaatkan jabatan dan fasilitas  negara untuk merintis jalan menuju Istana.  Secara terselubung maupun terang-terangan. Kita tidak tahu, entah  apa yang merasuki pikiran mereka.  Paloh Pernah Gagal  Paloh bukan tidak pernah tergiur jabatan presiden. Tahun 2004, semasa masih di Golkar, Paloh menginisiasi dan ikut Konvensi Partai Golkar untuk memilih bakal calon presiden. Waktu itu saya mewawancarainya secara khusus dan menuliskan jalan pikirannya yang  \"out of the box\". Maksudnya, ia ingin mengubah stigma Golkar dari partai \"tertutup\" menjadi partai modern. Yang membuka pencalonan sosok pemimpin bangsa di luar Partai Golkar.   Paloh kalah dalam Konvensi Golkar 2004 itu. Akan tetapi, itu tak membuatnya jera memperjuangkan perlunya menemukan sosok negarawan untuk memimpin negara. Karena sulit mengubah watak Golkar lama yang sudah berkarat, Paloh pun meninggalkan partai itu.  Tahun 2011 ia mendirikan Partai NasDem. Lewat NasDem, Paloh leluasa memperjuangkan ide yang out of the box itu. Dia pun menemukan hal yang diidamkannya sejak dulu: ternyata ada pada diri Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo.  Kebetulan dua dari tiga nama yang itu klop dengan aspirasi luas rakyat Indonesia. Nama-nama itu sejak dua tahun lalu sudah bertengger di papan atas, sudah diuji berkali-kali oleh pelbagai lembaga survei.  Pemilu memang masih lama, dua tahun lagi. Tapi marketing  Rakernas Nasdem luar biasa. Mempercepat masyarakat memberi perhatian pada pesta demokrasi sekali lima tahun itu.  Menempatkan Paloh sebagai seorang enterpreuner kampiun. Ibarat produser film, Paloh jauh- jauh hari sudah mem- booking artis papan atas untuk membintangi film produksi terbarunya. Dalam dunia film dunia maupun Indonesia, produser film yang punya kontrak eksklusif dengan artis papan atas, sama dengan sudah mengantongi seluruh hasil penjualan karcis bioskop sebelum  syuting mulai. Sang produser akan menjadi kiblat seluruh penyalur film bioskop dunia serta distributor  penayangan untuk media televisi. Posisi kiblat akan membuat seluruh biaya produksi film akan mengalir dari para distributor. Bukankah posisi Anies dan Ganjar adalah aktor superstar dalam politik kita?  Dari segi ideologinya pun Paloh terasa lebih cerdas. Melalui Rakernas, Paloh dan NasDem  berhasil melekatkan kembali seluruh isi konstitusi di kepala seluruh rakyat Indonesia bahwa pada Pemilu 2024 nanti adalah momen penggantian presiden. Titik! Saya kira itu misi murni Paloh. Dengan itu sekaligus  dia menghalau dan mengusir para petualang politik yang seenaknya mau mengubah konstitusi demi melanggengkan kekuasaan koalisinya. Yang tanpa malu masih terus saja berupaya memperjuangkan jabatan presiden boleh lebih dua priode.  Saya kira buat Paloh tidak menjadi soal apakah nanti tokoh yang diusungnya bisa jadi presiden atau tidak. Seperti yang dikatakannya sendiri waktu menutup Rakernas Nasdem malam itu. \"Seandainya pun calon yang kita dukung terpilih, kemudian lupa pada NasDem, itu sudah nasib kita,\" kata dia.  Yang penting bagi Paloh pempimpin bangsa yang terpilih menghuni Istana nanti adalah pemimpin bangsa kelas negarawan. Lahir dari proses komitmen seluruh bangsa dan kepatuhan pada konstitusi.  Saya kira semua wartawan pun atau pers nasional yang merupakan penjaga pilar keempat demokrasi niscaya ikut terpanggil mengawal pesan Surya Paloh itu. Pangandaran 18 Juni 2022. (*)

Kembali Pada UUD 1945 Menyelamatkan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 14:51:31 0

Akibat amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menjadi tidak jelas secara makna apalagi secara hakekat, secara makna apa mungkin UUD menjalankan UUD? Siapa yang menjalankan kedaulatan rakyat itu pasal berapa? Juga tidak jelas! Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila INDONESIA hari ini mulai terseok seok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jurang si miskin dan yang kaya raya semakin lebar. Kekayaan Ibu Pertiwi hanya dikuasai segelintir orang, bahkan 70% lahan di Indonesia dikuasai 0,10 % aseng dan asong. Pengkhianatan atas pasal 33 UUD 1945 dan tujuan negara yang di-Proklamasikan pada 17 Agustus 1945, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diabaikan. Sejak UUD 1945 diamandemen 4 kali, kemudian dijalankan Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Sementara partai politik seakan paling Indonesia masih me-ngunya-ngunya Pancasila. Padahal sejak Amandemen UUD 1945 itu yang diamandemen ya Ideologi negara berdasarkan Pancasila. Coba resapi apa itu ideologi? Kata kerja Yunani oida = mengetahui, melihat dengan budi. Kata “logi” yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Jadi Pengertian Ideologi itu adalah pengetahuan atau kumpulan gagasan atau ide-ide tentang negara berdasarkan Pancasila. Di mana itu? Oleh para pendiri negeri ini ide-ide atau gagasan negara berdasarkan Pancasila itu diuraikan di dalam Batang Tubuh UUD 1945. Terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, dan 4 Aturan tambahan dan peralihan. Itulah ideologi negara berdasarkan Pancasila. Misalnya, tentang Kedaulatan Rakyat pasal 1 Ayat 2. Soal sistem ekonomi Pancasila pasal 33 ayat 1-3. Jadi ideologi Ekonomi kita ya pasal 33. Amandemen UUD 1945 telah mengkhianati ideologi Ekonomi berdasarkan Pancasila. Tentang Presiden pasal 6, Presiden ialah orang Indonesia Asli diamandemen menjadi Presiden adalah warga negara Indonesia. Ini sebuah pengkhianatan. Karena menurut ideologi Pancasila yang menjadi Presiden itu adalah orang Indonesia Asli (Pribumi), bukan orang asing. Dengan diamandemennya UUD 1945 yang memisahkan Pembukaan dan Batang Tubuh, maka Negara Republik Indonesia Sudah Tidak Berideologi Pancasila lagi. Sejak UUD 1945 diamandemen, bukan saja menghabisi Ideologi Pancasila yang terdapat di dalam UUD 1945 yang berakibat hilangnya pedoman-pedoman pokok yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagaimana diketahui, mengenai negara dan hukum terdapat soal-soal pokok yang telah berabad-abad selalu menjadi pikiran dan selama-lamanya tetap aktual, sepertinya soal hakekat, sifat, tujuan, dan lapangan tugas bekerjanya negara dalam teori dan dalam praktik. Untuk memperdalam kajian ideologi Pancasila tentu kita harus mengerti apa itu hakekat, sifat, tujuan, dan tugas negara di dalam ketatanegaraan dengan mengerti hal tersebut, maka kita menjadi paham apa itu ideologi Pancasila . Cuplikan Tesis Prof Dr Noto Nagoro Soal Sifat Manusia Sebagai Dasar Kenegaraan. Di dalam pembukaan terdapat unsur-unsur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam hal soal-soal pokok itu. Pembukaan mulai dengan pernyataan “bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Hak akan kemerdekaan yang dimaksudkan adalah daripada segala bangsa, bukannya hak kemerdekaan daripada individu, dan untuk mempertanggung-jawabkannya lebih landjut, bahwa “pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan” juga bukan hak kemerdekaan individu yang dipergunakan sebagai dasar, akan tetapi “perikemanusiaan dan perikeadilan”, kedua-duanya pengertian dalam arti abstrak dan hakekat. Jangan sekali-kali lalu timbul anggapan, bahwa di dalam pernyataan hak kemerdekaan bangsa daripada pembukaan itu tidak ada tempat  bagi hak kebebasan perseorangan. Tidak demikian halnya, akan tetapi perseorangan ditempatkan dalam hubungannya dengan bangsa, dalam kedudukannya sebagai anggota bangsa dan sebagai manusia dalam kedudukannya spesimen atas dasar atau dalam lingkungan jenisnya (genus), ialah “perikemanusiaan”. Sebaliknya bukan maksudnya juga untuk menyatakan bahwa perseorangan adalah seolah-olah anggota bangsa, melulu penjelmaan jenis, akan tetapi seraya itu djuga merupakan diri sendiri dan berdiri pribadi. Pemakaian “perikemanusiaan” juga sebagai alasan untuk menghapuskan penjajahan, lagipula termasuknya sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam asas kerohanian Negara menunjukkan, bahwa dikehendaki untuk menjadikan unsur kesesuaian dengan hakekat manusia itu sebagai pokok sendi bagi Negara, dan hakekat manusia adalah makhluk yang bersusun dalam sifatnya, ialah individu dan makhluk sosial kedua-duannja. Terkandung di dalam unsur-unsur Pembukaan itu tidak hanja hal negara didasarkan atas pokok pikiran bersendi pada dan terdiri atas manusia yang mempunjai sifat individu dan makhluk sosial kedua-duanya, akan tetapi djuga tidak menitikberatkan kepada salah satunya. Yang dikehendaki bukan Negara yang bersusun individualistis, atomistis, mechanis atau sebaliknya. Negara yang bersusun kolektif atau organis itu sebagai kesatuan total yang mengenyampingkan dari manusia perseorangan. Akan tetapi yang dimaksud ialah Negara yang bersusun dwi-tunggal, kedua-duanja sifat manusia sebagai individu dan makhuk sosial terpakai sebagai dasar yang sama kedudukannya. Pentingnya arti daripada soal sifat manusia dalam hal merupakan dasar kenegaraan, tidak perlu dipertanggungjawabkan lagi, sebagaimana diketahui sudah menjadi pendapat umum, bahwa itu mempunjai arti yang menentukan dalam hal-hal pokok kenegaraan, sepertinja sudah disinggung-singgung di atas tadi menentukan hakekat sifat daripda negara sendiri, djuga menentukan susunan, tujuan dan tugas bekerjanya negara, kedudukan warga negara dalam negara dan hubungannya dengan negara, begitu pula susunan pemerintahan negara. Kesimpulan yang didasarkan atas unsur-unsur jang terdapat dalam Pembukaan tadi, ternyata sesuai dengan dan memperoleh penegasan resmi sebagaimana dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II nomor 7. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara jang tidak boleh dilupakan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa “pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan/perwakilan. Oleh karena itu, sistem Negara yang harus terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat yang berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia”. Dengan lain perkataan sistim Negara harus demokratis, jadi di sini dititikberatkan kepada unsur sifat individu daripada manusia, dan demokrasi jang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang telah terdapat dan terselenggara padanya, ialah kedaulatan rakyat atas dasar permusyawaratan/perwakilan. Lain dari itu ditegaskan, bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat). Pemerintahan berdasar atas sistim Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan jang tidak terbatas)”. Dengan diamandemennya pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhkan oleh MPR, setelah diamandemen Pasal 1 ayat 2 menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Akibat amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menjadi tidak jelas secara makna apalagi secara hakekat, secara makna apa mungkin UUD menjalankan UUD? Siapa yang menjalankan kedaulatan rakyat itu pasal berapa? Juga tidak jelas! Bangsa ini harus sadar atas apa yang terjadi sejak amandemen UUD 1945. Negara sudah diacak-acak, kedaulatan rakyat telah dibajak oleh partai politik, negara sudah tidak, semua untuk semua, tetapi negara hanya untuk golongan partai politik saja. Negara tidak lagi berideologi Pancasila tetapi diganti dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Kita membangun kesadaran bersama sebagai anak bangsa dengan segala kemampuan harus segera dirajut untuk mendukung Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima mandat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 hasil Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Jum’at, 17 Agustus 1945. Bangunlah partisipasi masyarakat, kelompok, golongan, kampus, mahasiswa, ormas-ormas, TNI, Polri jika kita masih menginginkan anak cucu kita tidak menjadi jongos di negerinya sendiri, mari kita kembalikan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan UUD1945 dan Pancasila. (*)

Satgas Selesaikan Permasalahan Investasi Senilai Rp32,5 Triliun

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 14:23:27 0

Jakarta, FNN - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi telah menyelesaikan permasalahan investasi dengan nilai potensi mencapai Rp32,5 triliun sepanjang September 2021-Juni 2022.Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi saat memimpin rapat kerja yang diselenggarakan secara hybrid di Bali, Jumat, mengatakan beberapa masalah meliputi masalah perjanjian kontrak produksi, sengketa batas lahan perusahaan, dan tumpang tindih lahan pada beberapa perusahaan di Indonesia.\"Nilai potensi investasi yang telah ditindaklanjuti oleh Satgas mencapai lebih dari Rp32,5 triliun. Untuk target terdekat, rekapitulasi usulan penyelesaian kasus prioritas Satgas adalah mencakup 13 target proyek yang berlokasi di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Maluku dengan nilai potensi investasi mencapai Rp201,4 triliun,\" kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Rapat koordinasi dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung Sunarta selaku Wakil Ketua I, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Gatot Eddy Pramono selaku Wakil Ketua II, Staf Khusus Presiden Dini Shanti Purwono selaku Sekretaris Satgas, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward OS Hiariej, serta Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.Bahlil menyampaikan bahwa latar belakang dibentuknya Satgas Percepatan Investasi adalah karena terdapatnya investasi mangkrak senilai Rp708 triliun di Indonesia.Permasalahan paling besar dari mangkraknya investasi adalah tumpang tindih aturan, ego sektoral masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.\"Contoh kasus di Gili Trawangan, aset pemda dikasih konsesi ke pengusaha selama 20 tahun tidak berjalan. Namun, hasil kolaborasi dengan kejaksaan, Kapolri, dan pemerintah daerah, langsung diputuskan untuk membatalkan izinnya dan sekarang diambil alih oleh pemda. Di daerah lain juga pasti banyak seperti ini, jangan kasih napas untuk pengusaha-pengusaha seperti ini,\" ujar Bahlil.Wakil Jaksa Agung Sunarta menyampaikan Kejaksaan Agung akan mengutamakan langkah pencegahan agar ada kepastian hukum yang dapat mendorong investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.Represif merupakan langkah terakhir di mana penanganan suatu perkara tidak hanya sekadar memidana dan mengembalikan aset, tapi juga mempelajari sistem dan menciptakan solusi perbaikan.\"Rapat ini kita maknai sebagai peneguhan komitmen bersama. Kami siap mendukung. Seperti arahan Menteri Investasi untuk melaporkan jika ada yang menghambat, maka kami sudah buka hotline dan pelayanan terpadu satu pintu di setiap kejaksaan tinggi yang akan menerima laporan hambatan proses investasi. Kami siap mengawal dan menindak tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, agar di kemudian hari tidak ada risiko hukum,\" ucap Sunarta.Wakil Kepala Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono juga siap untuk memastikan stabilitas keamanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.Investor perlu diberikan rasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di Indonesia. Maka dari itu, Polri telah melakukan langkah-langkah identifikasi terkait analisis persoalan investasi dari sisi keamanan dan penegakan hukum.\"Saya ingatkan kepada para Kapolda, kalau kita mau investasi berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, jangan kita menjadi \'hantu-hantu\' yang mempersulit investor. Mari kita bersinergi bersama, menyelesaikan persoalan untuk memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi,\" kata Gatot.Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S Hiariej mengungkapkan dua persoalan investasi yaitu masalah ekonomi dan masalah hukum.Oleh karena itu, pentingnya satgas percepatan investasi untuk dapat memitigasi persoalan investasi dan mencari win-win solution. Di satu sisi investasi dapat cepat berlangsung, tapi di sisi lain masyarakat tidak merasa terzalimi.Dalam rapat, juga terdapat sesi diskusi yang membahas proyek-proyek prioritas guna mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/lokal.Sesuai arahan Presiden Jokowi, target realisasi investasi pada tahun 2022 adalah Rp1.200 triliun demi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada 2022. (mth/Antara)

PM Inggris Tawarkan Pelatihan Militer untuk Pasukan Ukraina

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 14:20:18 0

Kiev, FNN - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menawarkan untuk meluncurkan program pelatihan militer bagi pasukan Ukraina, ketika ia bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy di Kiev pada Jumat (17/6).Johnson menawarkan untuk meluncurkan operasi pelatihan besar bagi pasukan Ukraina, dengan potensi untuk melatih hingga 10.000 tentara setiap 120 hari.\"Kunjungan saya hari ini, di kedalaman perang ini, adalah untuk mengirim pesan yang jelas dan sederhana kepada rakyat Ukraina: Inggris bersama Anda, dan kami akan bersama Anda sampai Anda akhirnya menang,\" kata Johnson.\"Itulah mengapa saya telah menawarkan kepada Presiden Zelenskyy program pelatihan militer baru yang dapat mengubah persamaan perang ini dengan memanfaatkan kekuatan yang paling kuat, tekad Ukraina untuk menang.\"Perjalanan yang tidak diumumkan itu menunjukkan dukungan terbaru Johnson untuk Zelenskyy sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari.\"Kami di sini sekali lagi untuk menggarisbawahi bahwa kami di sini bersama Anda untuk memberi Anda daya tahan strategis yang Anda perlukan,\" tutur dia.Dia mengatakan itu akan termasuk membantu mengintensifkan sanksi terhadap Rusia dan menggalang dukungan diplomatik untuk Ukraina.Perjalanan itu juga dilakukan sehari setelah para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, dan Romania melakukan perjalanan ke Kiev dan mengesahkan status kandidat Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa.\"Beberapa hari perang ini telah membuktikan bahwa dukungan Inggris Raya untuk Ukraina tegas dan tegas. Senang melihat teman baik negara kita Boris Johnson di Kiev lagi,\" kata Zelenskyy.Keduanya membahas situasi di garis depan dan kebutuhan untuk meningkatkan pasokan senjata berat dan untuk membangun pertahanan udara Ukraina, kata Zelenskyy.\"Kami memiliki visi bersama tentang bagaimana bergerak menuju kemenangan karena itulah yang dibutuhkan Ukraina---kemenangan negara kami,\" kata Zelenskyy.Johnson, yang menghadapi tekanan politik di dalam negeri, semakin populer di Ukraina karena Inggris telah mengalirkan dukungan militer dan politik ke Kiev selama invasi Rusia.Zelenskyy dan Johnson meletakkan karangan bunga di sebuah peringatan untuk tentara Ukraina yang terbunuh dan kemudian dibawa dalam tur perangkat keras militer Rusia yang hancur yang diletakkan di alun-alun pusat.Kehidupan di Kiev secara bertahap kembali sejak Rusia menarik pasukannya dari dekat ibu kota Ukraina, tetapi sirene serangan udara masih terdengar secara teratur dan serangan rudal Rusia menghantam pinggiran kota pada 5 Juni lalu. (mth/Antara)

Putin: Rusia Tidak Menentang Ukraina Bergabung dengan EU

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 14:16:37 0

Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia tidak keberatan atas rencana Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (EU), menyusul keputusan bersejarah Komisi Eropa yang mendukung upaya Kiev untuk menjadi anggota.\"Kami tidak menentangnya. Ini bukan blok militer. Itu hak negara mana pun untuk bergabung dengan serikat ekonomi,\" kata Putin pada Jumat (17/6/2022), ketika ditanya tentang kemungkinan Ukraina bergabung dengan EU.Rusia selama bertahun-tahun telah mencerca upaya Ukraina untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Masalah ini menjadi isu besar antara Moskow dan Barat.Sebelum dia memerintahkan puluhan ribu tentara ke Ukraina pada akhir Februari, Putin telah meminta jaminan hukum dari Amerika Serikat bahwa Ukraina tidak akan diterima dalam aliansi militer.Sebelumnya, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Kremlin secara dekat mengikuti upaya Ukraina untuk menjadi anggota EU, terutama mengingat peningkatan kerja sama pertahanan di antara 27 anggota blok.Masalah ini \"membutuhkan perhatian kami yang tinggi, karena kami semua menyadari intensifikasi diskusi di Eropa tentang masalah penguatan komponen pertahanan EU,\" kata Peskov dalam panggilan telepon dengan wartawan.Berbicara di forum ekonomi tahunan unggulan Rusia di St. Petersburg, Putin mempertanyakan apakah \"bijak\" bagi EU untuk mengizinkan Ukraina bergabung, dengan mengatakan bahwa Kiev akan membutuhkan subsidi ekonomi besar yang mungkin tidak bersedia diberikan oleh anggota EU lainnya.Pada Jumat, Komisi Eropa merekomendasikan EU untuk menunjuk Ukraina dan Moldova sebagai calon anggota.Sementara itu, bekas republik Soviet ketiga, Georgia, diminta untuk memenuhi persyaratan tertentu sebelum diberikan status yang sama. (mth/Antara)

Mencermati Dampak Kenaikan Suku Bunga Fed ke Indonesia

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 14:12:42 0

Jakarta, FNN - Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan pada bulan ini sebesar 75 basis poin (bps) menjadi 1,5 persen hingga 1,75 persen, yang menjadi kenaikan suku bunga terbesar sejak tahun 1994.Langkah tersebut disebabkan tingginya inflasi di Negeri Paman Sam dan belum terdapat tanda-tanda penurunan yang signifikan.Mengawali tahun 2022, inflasi di AS mencapai 7,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) pada bulan Januari, yang kemudian meningkat pada Februari menjadi 7,9 persen (yoy), 8,5 persen (yoy) pada Maret, dan 8,3 persen (yoy) di bulan April.Bahkan, inflasi yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) tersebut melonjak 8,6 persen pada Mei (yoy), sehingga menandai inflasi ketiga berturut di atas delapan persen dan mencapai level tertinggi baru selama empat dekade.Sebelum meningkatkan suku bunga acuan sebesar 75 bps pada bulan ini, otoritas moneter AS sebenarnya sudah mulai menaikkan bunga sejak awal tahun ini yakni sebesar 25 bps pada Maret dan 50 bps pada bulan Mei.Hanya dengan kenaikan awal tersebut, pasar keuangan berbagai negara di belahan dunia termasuk Indonesia mulai sedikit terguncang.Nilai tukar rupiah menjadi salah satu yang paling terdampak, tercermin dari depresiasi yang cukup signifikan.Pada akhir tahun 2021, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.312 per dolar AS dan terus stabil di kisaran angka tersebut pada bulan Januari 2022. Namun pada bulan Februari, rupiah mulai bergerak melemah ke arah Rp14.400 per dolar AS seiring kekhawatiran rencana kenaikan suku bunga Fed.Alhasil saat The Fed menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya setelah berada di kisaran nol persen saat pandemi melanda, rupiah terus melemah dan bergerak di kisaran Rp14.400 per dolar AS pada Maret 2022.Mata uang Garuda pun terus turun ke rentang Rp14.500 per dolar AS sampai Rp14.600 per dolar AS saat kenaikan kembali bunga AS pada bulan Mei.Memasuki awal bulan Juni, rupiah melanjutkan pelemahannya karena perkiraan pasar akan kenaikan suku bunga acuan negeri adidaya yang lebih agresif. Kurs Garuda kian tertekan usai Fed menaikkan suku bunga ketiga kalinya dan per 17 Juni 2022 berada di level Rp14.825 per dolar AS.Penurunan nilai tukar rupiah terjadi karena keluarnya aliran modal asing dari pasar keuangan domestik akibat investor yang mulai menarik diri dari aset berisiko dan beralih mencari instrumen keuangan di negara safe haven.Terhambatnya modal asing juga disebabkan oleh kenaikan imbal hasil atau yield obligasi Indonesia yang tertekan sikap hawkish Fed.Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), yield SBN Indonesia tenor 10 tahun naik ke level 7,39 persen pada pagi hari Jumat (18/6) dari sebesar 7,36 persen pada penutupan Kamis (16/6).Pada pekan saat Fed untuk ketiga kalinya menaikkan bunga yakni 13-16 Juni 2022, terdapat aliran modal asing keluar sebesar Rp7,34 triliun dari pasar keuangan domestik yang terdiri dari Rp6,75 triliun di pasar SBN dan Rp590 miliar di pasar saham.Selain karena keluarnya modal asing, dolar AS yang menguat akibat kenaikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat pun turut menekan rupiah.Suku bunga Fed yang lebih tinggi memicu peningkatan permintaan dolar AS yang menguatkan mata uang Negeri Adidaya sehingga mata uang lainnya melemah, termasuk rupiah.Setelah kenaikan suku bunga Fed pada pekan ini, indeks dolar AS naik ke level 105,79 yang merupakan terkuat sejak Desember 2002.Tak hanya di pasar keuangan, kenaikan suku bunga acuan Fed berpotensi menyebabkan beban utang pemerintah Indonesia meningkat, terutama utang dalam bentuk dolar AS yang sedang menguat nilainya.Cadangan devisa juga bisa menurun lantaran terjadinya aliran modal asing yang keluar dari tanah air. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2022 tetap tinggi sebesar 135,6 miliar dolar AS, meski sedikit menurun dari April 2022 yang sebesar 135,7 miliar dolar AS.Berbagai tekanan yang terjadi di pasar keuangan domestik tentunya masih akan berlanjut. Pasalnya, The Fed tak akan berhenti pada bulan ini untuk menaikkan suku bunga acuannya.Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan bank sentral AS akan meningkatkan suku bunga hingga 2,75 persen pada akhir 2022 atau secara keseluruhan sebesar 250 bps pada tahun ini, di mana sejauh ini bunga sudah dinaikkan sebanyak 150 bps.Tak berhenti pada tahun ini, untuk tahun 2023 pun The Fed diproyeksikan akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali, sehingga pada akhir tahun depan suku bunga AS akan mencapai 3,25 persen.Maka dari itu untuk mengatasi guncangan lebih lanjut di pasar keuangan Indonesia, Direktur Riset Center Of Reform (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyarankan agar BI harus segera menaikkan suku bunga acuan. Jika tidak, modal asing akan semakin banyak keluar meski memang tidak besar lantaran porsi modal asing di dalam negeri memang sudah menurun.Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memang sempat menyebutkan porsi investor asing di pasar SBN Indonesia menurun tajam menjadi 16,42 persen per 19 Mei 2022. Adapun pada tahun 2021 porsi investor asing dalam SBN adalah sebanyak 19 persen dan tahun 2020 mencapai 25 persen. Kendati porsi asing sudah mulai menyusut, keluarnya modal asing atau tidak adanya aliran modal asing yang masuk tetap akan menekan nilai tukar rupiah sehingga melemah terhadap dolar AS.Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasti akan terkoreksi, harga SBN akan turun, dan akan terdapat kesulitan dalam pembiayaan fiskal.\"BI setidaknya harus menaikkan suku bunga acuan sekitar 25 bps atau bahkan 50 bps,\" ungkap Piter kepada Antara.Kenaikan suku bunga acuan BI ditengarai dapat mengembalikan dana asing yang keluar dari Indonesia, lantaran tingginya suku bunga akan menarik investor berbalik menanamkan modalnya di Tanah Air.Dengan demikian kembalinya modal asing ke Indonesia akan menjadi energi positif bagi rupiah dan IHSG. (mth/Antara)

Anak Durhaka

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 12:45:38 0

Hancur-hancur negara ini Barongsai menari berpesta pora, beratraksi melibas Reog. Itu semua akibat tingkah lakumu yang durhaka. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KAMU tidak paham dan tidak mau untuk memahami bahwa Pancasila dan UUD 1945 dibuat oleh Generasi yang merasakan susah, pedih, dan pahit getirnya para pejuang dengan mengorbankan tenaga, pikiran, harta, dan nyawa untuk mendirikan republik ini. Tersisa para pejuang (sekalipun sudah renta) masih membayangkan adanya bau mesiu di hidungnya dan masih terbayang betapa kejamnya penjajah yang membunuh para pejuang pribumi, mati terbunuh di mana mana. Pada ingatan itu tangannya tiba-tiba merasa bergetar merasakan mengangkat rekannya yang terkapar berlumuran darah, dan bambu runcing juga masih tersandar di kamarnya. Mereka tidak pernah minta disebut sebagai pejuang. Yang terpikir di dalam benak pikirannya hanya negara harus bisa merdeka dari para penjajah yang memakan waktu berabad abad. Mereka merasakan hidup susah dan dibantai penjajah. Sehingga, juga paham bagaimana mencari cara untuk mewariskan Republik ini supaya bisa berumur panjang. Tersisa para pejuang dengan hati yang bersih semata demi anak cucunya bisa hidup merdeka. Mereka menyusun Dasar Negara dan UUD 1945. Jangan bikin susah anak cucu kita, sehingga demikianlah bunyi UUD 1945. Presiden ialah “Orang Indonesia Asli” (pasal 6 ayat 1). Ternyata pada generasi berikutnya dengan akal sempit dan nasfu iblis yang tertutup melihat Indonesia di masa depan agar tetap berumur panjang Kau delete pasal itu. Semua pejuang menjerit baik yang sudah di alam baka maupun yang masih hidup di dunia, serempak mengatakan Negara gagal-negara gagal. Sangat disayangkan: Gagal – gagal, dan gagal! Sebagian mereka dengan jerih payah dan telah menapaki rangkaian tapak tilas perjuangan yang melahirkan TMP (Taman Makam Pribumi) mulai dari Sabang sampai Merauke di-delete oleh generasi sesudahnya yang bernafsu memutar jarum Kompas melebihi 360 derajat. Melupakan semboyan: “Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi Bangsa yang besar”. Kalian semua ternyata sudah berbeda menjadi anak bangsa yang durhaka. Kau mestinya sadar dengan tugasmu merawat dan memelihara bangsa dan negara ini, di alammu yang sudah merdeka. Kebodohan macam apa yang ada dalam alam pikiran dan nuranimu. Negara yang sudah merdeka dari jasa para pejuang yang pernah berjuang dengan resiko nyawanya, kemudian menyerahkan agar negara dipimpin kembali oleh penjajah bermuka lain. Mereka pasti kembali akan merampas, merampok, menguras dan membunuh serta memusnahkan kaum Priboemi, pemilik sah negara Indonesia. Sangat mengerikan durhakamu melebihi iblis dan syetan yang telah dilaknat durhaka. Adzab apa yang akan menimpamu yang akan dikutuk oleh anak bangsa ini. Hancur-hancur negara ini Barongsai menari berpesta pora, beratraksi melibas Reog. Itu semua akibat tingkah lakumu yang durhaka. Durhaka dan kedunguan mindset-mu yang jelas-jelas sudah melampaui nalar kemanusiaan bahwa menjaga negara ini bagian dari iman. Nuranimu sudah dilibas dengan sifat angkara murka terpola dan tanpa terasa menggiring kita memasuki abad benturan peradaban kembali ke alam penjajahan. Hanya ada satu jalan, dan harus diperjuangkan oleh kaum Bumi Poetra, yaitu: Kembali ke UUD 1945 Asli. Tanpa itu kalian semua akan mati berkalang tanah dengan nista dan terlaknat. (*)

Disparekraf DKI Manfaatkan BBTF 2022 Untuk Pemulihan Wisata

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 11:49:13 0

Jakarta, FNN - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta untuk pertama kalinya mengikuti acara Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) 2022 guna mendorong pemulihan pariwisata kedua provinsi. \"Tahun ini merupakan pertama kalinya Disparekraf DKI Jakarta ikut serta dalam kegiatan BBTF 2022. Dalam kegiatan ini, kami memiliki harapan untuk pemulihan sektor pariwisata di Jakarta pasca pandemi COVID-19,\" kata Kepala Disparekraf DKI Jakarta, Andika Permata, dalam siaran pers, Jumat.Pameran perjalanan ini berlangsung secara hibrida, dalam dan luar jaringan, pada 13 sampai 17 Juni. Selama kegiatan ini, Disparekraf DKI Jakarta membuka kios (stand) untuk memfasilitasi delegasi yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol, Jakarta Experience Board (JXB) dan Inspiro Group.Partisipasi Dinas dalam acara ini adalah salah satu upaya membangkitkan industri pariwisata ibu kota yang terdampak pandemi virus corona. Disparekraf mendorong PT Pembangunan Jaya Ancol agar dapat mempromosikan lini bisnisnya seperti rekreasi, resort, kuliner, retail, MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) hingga properti.\"Tidak hanya berpromosi namun dapat memanfaatkan peluang untuk memperluas networking (jejaring), khususnya dalam menjual paket/produk wisata yang dimiliki oleh Ancol. Mampu mendatangkan kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang lebih banyak lagi untuk datang ke Jakarta khususnya untuk memajukan industri pariwisata melalui sesi bisnis dan promosi,\" kata Andika.Disparekraf DKI memberi kesempatan pada Badan Usaha Milik Daerah JXB untuk mengamati acara tersebut dengan keikutsertaannya pada perhelatan BBTF 2022 ini. Jakarta Experience Board saat ini mengelola tujuh hotel dan menyelenggarakan berbagai kegiatan kreatif di ruang publik Jakarta untuk menciptakan ekosistem pariwisata.\"Hadirnya JXB dalam BBTF kali ini akan menjadi kesempatan bagi JXB untuk mempelajari dan mengobservasi pelaksanaan perhelatan serupa. Tentunya, JXB juga membuka ruang diskusi bagi para buyer maupun calon kolaborator terkait peluang kerja sama maupun pengembangan produk pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan mereka,\" kata Andika.Sementara bagi Inspiro Group, mereka bisa mempromosikan acara Jakarta Marathon yang akan digelar pada 16 Oktober mendatang kepada calon pembeli potensial.Disparekraf pada acara itu memperkenalkan program Digital Nomad Island bagi para pelaku \"digital nomad\" untuk bekerja dari Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu.\"Program tersebut memiliki beberapa fitur diantaranya konektivitas, akomodasi yang beragam mulai dari tenda hingga cottage dengan eksterior yang unik, fasilitas seperti restoran, kolam renang, ruang rapat, tempat ibadah, area olahraga air dan paket wisata lainnya,\" kata Andika.Melalui pameran ini, Disparekraf DKI menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Jakarta. (mth/Antara)

Per Jumat 168.378.526 Warga Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Lengkap

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 11:45:24 0

Jakarta, FNN - Kementerian Kesehatan RI melaporkan sebanyak 168.378.526 warga Indonesia telah mendapatkan dosis vaksin COVID-19 secara lengkap hingga Jumat.Siaran pers Kemenkes yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan jumlah warga yang menerima dua dosis vaksin itu mengalami penambahan sebanyak 126.731 orang.Untuk jumlah penerima vaksin dosis pertama bertambah 95.152 orang sehingga kini menjadi 201.095.712 orang.Kemenkes juga menyebutkan penerima dosis vaksin ketiga bertambah sebanyak 423.157 orang sehingga sudah mencapai 48.693.149 orang.Selain mengumumkan data terkini penerima vaksin dosis pertama, kedua dan ketiga, Kemenkes juga merilis target sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 jiwa.Pada Jumat, terdapat penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.220 kasus di Tanah Air.Sementara penambahan jumlah pasien yang sembuh dari penularan COVID-19 secara nasional pada hari ini mencapai 556 pasien.Kemudian penambahan jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 tercatat ada 6 pasien.Secara nasional, jumlah kasus aktif naik sebanyak 658 kasus menjadi 7.326 kasus aktif.Jumlah spesimen yang diperiksa pada hari ini ada sebanyak 75.605 spesimen dengan positivity rate sebesar 3,27 persen. (mth/Antara)

Presiden Sebut Penyebaran PMK Cepat Meskipun Sudah Terapkan "Lockdown"

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 11:42:01 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyebutkan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sangat cepat meskipun sudah diterapkan \"lockdown\" atau penutupan pada daerah dengan zona merah.\"Sebetulnya sudah di-\'lockdown\', kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi, tapi memang berkembangnya \'kayak\' COVID, cepat, entah lewat media apapun ya, yang jelas cepat,\" kata Presiden Jokowi seusai Silaturahmi Alumni Penerima Kartu Prakerja di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Jumat.Presiden menilai bahwa penyebaran PMK sangat cepat, layaknya COVID-19, yang sebelumnya juga diterapkan karantina wilayah (lockdown).Ia menyebutkan bahwa PMK sudah menjangkiti hewan ternak di 18 provinsi dan 190 kabupaten/kota.Di sisi lain, Kementerian Pertanian sudah mengimpor 800 ribu dosis vaksin PMK dari Prancis pada Jumat dini hari dan langsung didistribusikan ke berbagai daerah.\"Vaksin 800 ribu (dosis) sudah datang. Ini juga yang harus cepat segera, seperti COVID gitu segera suntikkan cepat supaya bisa melindungi sapi-sapi yang lain,\" kata Presiden.Distribusi vaksin akan dilakukan pada wilayah wabah PMK yang sudah dipetakan sebelumnya.Penyuntikan vaksin akan diprioritaskan untuk hewan sehat yang berada di zona merah dan kuning.Selain itu, vaksin PMK juga diprioritaskan pada hewan ternak yang berada di wilayah sumber pembibitan, serta bagi ternak yang berada di wilayah sentra peternakan sapi perah.Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan penyebaran wabah PMK sangat cepat dengan penularan virus melalui udara atau airborne.Karena itu, Mentan meminta semua petugas yang ada di lapangan betul-betul bisa mengendalikan keberadaan manusia dan juga keluar masuknya hewan ternak.\"Wabah ini percepatannya luar biasa. Oleh karena itu upaya extraordinary lebih kuat, menjadi bagian-bagian dari jawaban yang ada. Semoga ini bisa membuat kita semua yakin, bahwa wabah PMK secara maksimal bisa kita selesaikan dengan baik,\" katanya. (mth/Antara)  

BMKG Ingatkan Waspada Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Provinsi

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 11:37:22 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di sejumlah provinsi pada Sabtu.Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang adalah di Aceh, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta.Kemudian Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.Lalu Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan.Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan keberadaan Persemaian Rumpin di Bogor, Jawa Barat, menjadi bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim.\"Persemaian Rumpin Bogor menjadi langkah kongkret Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi guna menekan laju perubahan iklim yang berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan Indonesia bisa memiliki sebanyak 30 pusat persemaian dalam tiga tahun ke depan,\" ujarnya.Dwikorita menegaskan dampak perubahan iklim tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Tidak hanya sebatas cuaca ekstrem, mencairnya salju di gunung, tapi juga menurunnya kualitas air atau meningkatnya wabah penyakit. Lebih dari itu, kata dia, perubahan iklim membawa kerugian ekonomi dan juga politik.\"Intensitas bencana alam akan semakin sering terjadi, sedangkan bencana alam itu sendiri erat kaitannya dengan kemiskinan. Tidak sedikit rumah tangga yang jatuh ke lingkaran kemiskinan akibat bencana alam. Jika kondisi ini terus dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin tujuan mencapai Indonesia bebas dari kemiskinan semakin jauh,\" ujarnya. (mth/Antara)

Delameta Dukung Zona Emisi Rendah di Jakarta Melalui "Park and Ride"

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 11:22:25 0

Jakarta, FNN - Produsen teknologi nasional, PT Delameta Bilano mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan Jalan Kemukus di wilayah Kota Tua sebagai zona emisi rendah untuk mengurangi polusi udara dengan menyediakan kawasan \"Park and Ride\".“\'Park and Ride\' merupakan fasilitas yang penting di wilayah Kota Tua. Kawasan \'Park and Ride\' ini akan sangat membantu untuk terciptanya zona emisi rendah di sana,\" kata Direktur Bisnis dan Teknologi Delameta Bilano, Reza RH dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Selain itu, \"Park and Ride\" membantu integrasi dengan transportasi publik karena letaknya di dekat stasiun kereta api dan Halte TransJakarta.Dia berharap keberadaan kawasan \"Park and Ride\" dapat mengurangi volume kendaraan dan mewujudkan zona emisi rendah (low emission zone/LEZ) di wilayah Kota Tua, Jakarta Barat.Reza menjelaskan kawasan \"Park and Ride\" di Jalan Kemukus merupakan kolaborasi antara PT Reska Multi Usaha (RMU) dan Delameta Bilano selaku produsen \"Internet of Things\" (IoT) dalam negeri yang telah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian RI. Lalu, lokasi kawasan \"Park and Ride\" di Jalan Kemukus terletak sekitar 200 meter dari Stasiun Kereta Api (KA) Kota Tua.Lahan area \"Park and Ride\" ini memiliki luas 7.000 meter persegi (m2) dan mampu menampung sekitar 106 mobil dan 101 sepeda motor. Bahkan akan didirikan fasilitas \"Cloud Kitchen\" bagi brand kuliner lokal.Reza menyampaikan bahwa penyediaan \"Park and Ride\" juga akan memudahkan masyarakat yang ingin mengunjungi wilayah Kota Tua, Jakarta Barat (Jakbar).Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengurangi polusi udara yang masih menjadi polemik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencanangkan zona rendah emisi.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan melakukan penataan wilayah Kota Tua menjadi kawasan rendah emisi. Kebijakan itu juga dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan wisata bersejarah tersebut serta menciptakan ruang ramah bagi para pejalan kaki sejak 8 Februari 2021. (mth/Antara)

Jokowi Geleng Kepala Alumni Kartu Prakerja Minta Motor

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 10:46:49 0

Jakarta, FNN - Alumni Program Kartu Prakerja bernama Niam Almuzaqi membuat Presiden Joko Widodo mengelengkan kepalanya keheranan karena berani meminta sepeda motor dalam acara Temu Raya Alumni Penerima Kartu Prakerja di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Jumat.Awalnya, Presiden Jokowi memanggil perwakilan alumni Program Kartu Prakerja dari wilayah Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan Indonesia Tengah, untuk mendengarkan usulan dan cerita perjalanan mereka saat mendaftar program tersebut.Kemudian, empat orang perwakilan alumni, yakni Dea dari Ende, Niam dari Cirebon, Sandi dari Bogor, dan Ida dari Brebes, maju untuk menceritakan pengalaman mereka kepada Jokowi.Kepada Presiden Jokowi, mereka mengatakan tentang upayanya mendaftarkan diri untuk mengikuti Program Kartu Prakerja dengan berbagai kendala. Namun, dari keempat orang itu, hanya Sandi yang tampak berani meminta sepeda secara langsung kepada Presiden.Keberanian Sandi meminta sepeda itu mengundang perwakilan lain untuk meminta hadiah dari Jokowi. Awalnya, Jokowi tidak menggubris permintaan mereka dan menyatakan akan memberikan hanya satu buah sepeda karena cuma satu orang yang terus terang meminta.\"Satu saja,\" kata Jokowi.Presiden kemudian melanjutkan dialog dengan para perwakilan dan memberikan arahan. Namun, secara tiba-tiba, Jokowi kembali menanyakan permintaan yang diinginkan dari ketiga orang lain yang belum menerima hadiah itu.Dea kemudian meminta laptop dan berharap laptop itu langsung dikirim ke Ende, NTT. Kemudian, Ida meminta sepeda untuk diberikan kepada anaknya di rumah. Permintaan keduanya itu disanggupi Jokowi.Selanjutnya, tiba saatnya Presiden bertanya apa yang akan Niam minta kepadanya.\"Terakhir, minta apa?\" tanya Jokowi kepada Niam.Tanpa diduga, Niam meminta sepeda motor kepada Presiden dan membuat Presiden tertawa sampai menggeleng-gelengkan kepala.\"Minta motor, Pak,\" kata Niam.\"Ini ada yang lebih parah, minta motor,\" kata Jokowi sambil tertawa dan menggelengkan kepala.Dia lalu bertanya untuk kedua kalinya kepada Niam, permintaan apa yang dia inginkan. Niam kukuh pada keinginannya untuk mendapatkan sepeda motor dari Jokowi.\"Motor, Pak,\" kata Niam.\"Motor itu untuk apa?\" tanya Jokowi.\"Kerja, Pak, bolak-balik,\" jawab Niam.\"Selama ini?\" tanya Jokowi lebih lanjut.\"Pakai (punya) kakak, Pak,\" jawabnya.Jokowi lalu bertanya untuk terakhir kali kepada Niam permintaannya yang mungkin dikabulkan.\"Sekali lagi saya tanya, minta apa?\" tanya Jokowi.Niam pun mengganti permintaannya dari sepeda motor ke sebuah sepeda yang akan diberikan kepada istrinya.\"Sepeda untuk istri saya, Pak,\" kata Niam.Permintaan sepeda itu akhirnya dikabulkan Jokowi. Momentum pertemuan Jokowi dengan alumni Program Kartu Prakerja berlangsung hangat dan dipenuhi canda serta tawa. Presiden juga menyampaikan berbagai arahan kepada para alumni agar tetap produktif untuk memajukan Indonesia.\"Semua harus produktif. Oleh sebab itu, upscalling, rescalling sangat penting sekali bagi negara kita dan kunci kemajuan negara ini adalah di sumber daya manusia, bukan di sumber daya alam. Sumber daya alam banyak, kalau SDM tidak mendukung, tidak ada artinya. Tapi, kalau sumber daya alam ada, didukung SDM yang baik, seperti yang ada di kanan-kiri saya ini, ini yang nanti akan membuat negara ini maju,\" ujar Jokowi. (mth/Antara)

Mentan Sebut 800 Ribu Dosis Vaksin PMK Langsung Didistribusikan

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 10:42:31 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan sebanyak 800 ribu dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) yang baru datang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Jumat dini hari, langsung didistribusikan ke berbagai daerah sebagai upaya percepatan penanganan wabah PMK.\"Hari ini kami dapatkan 800 ribu dosis dan mulai besok sudah bisa dilakukan delivery. Dan 3 juta dosis kami sudah yakinkan bisa sampai di Indonesia, secara bertahap tentu saja,\" kata Mentan Syahrul dalam keterangannya saat menerima kedatangan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta.Mentan berharap kedatangan vaksin bisa disambut dengan sigap melalui kerja sama yang baik oleh pemerintah daerah, crisis center, dan gugus tugas di kabupaten dan provinsi, sehingga mampu mempersiapkan penyuntikan sekaligus melakukan pengobatan secara maksimal.\"Saya berharap gugus tugas yang ada di kabupaten, crisis center yang ada di kabupaten atau provinsi, dan secara nasional sudah mempersiapkan diri untuk melakukan penyuntikan vaksin,\" katanya.Mentan menerangkan distribusi vaksin akan dilakukan pada wilayah wabah PMK yang sudah dipetakan sebelumnya. Kementerian Pertanian sudah mengategorikan hewan ternak yang diprioritaskan mendapatkan vaksin PMK.Penyuntikan vaksin akan diprioritaskan untuk hewan sehat yang berada di zona merah dan kuning. Selain itu, vaksin PMK juga diprioritaskan pada hewan ternak yang berada di wilayah sumber pembibitan, serta bagi ternak yang berada di wilayah sentra peternakan sapi perah.Sejauh ini, kata Mentan, penyebaran PMK paling tinggi masih berada di area lalu lintas hewan baik melalui darat maupun laut. \"Lalu lintas hewan menjadi salah satu sumber terjadinya pembawa wabah, oleh karena itu kita berharap diperjalanan lalu lintas hewan melalui laut, darat, dan udara melalui pengecekan karantina. Kita berharap yang di darat juga begitu, tentu saja karena banyak jalan-jalan tikus yang menjadi tantangan tersendiri,\" katanya.Menurut Mentan, penyebaran wabah PMK sangat cepat dengan penularan virus yang melalui udara atau airborne. Karena itu, Mentan meminta semua petugas yang ada di lapangan betul-betul bisa mengendalikan keberadaan manusia dan juga keluar masuknya hewan ternak.\"Wabah ini percepatannya luar biasa, oleh karena itu upaya extraordinary lebih kuat, menjadi bagian-bagian dari jawaban yang ada. Semoga ini bisa membuat kita semua yakin, bahwa wabah PMK secara maksimal bisa kita selesaikan dengan baik,\" katanya. (mth/Antara)

Airlangga: Kartu Prakerja Program G to P Paling Masif di Dunia

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 10:33:19 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Prakerja merupakan salah satu program G to P (Government to People) paling masif dibandingkan negara-negara lain.Dalam acara Temu Raya Kita Prakerja yang disaksikan secara daring, Jumat, Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam pertemuan UNESCO di Marrakesh, setiap perwakilan dari hampir seluruh negara melaporkan upaya mencari jalan keluar untuk menghadapi tantangan dunia ke depan dan Indonesia melalui Kartu Prakerja menjadi negara yang paling siap dalam menghadapi tantangan tersebut.“Tantangan terkait transformasi digital, green economy yang membutuhkan tenaga dan adult life long learning. Dari hampir seluruh negara yang memaparkan yang paling siap dan sudah operasional, Insya Allah dari Indonesia melalui Kartu Prakerja,” ucapnya.Selain itu, dalam pertemuan di Davos, Swiss pada akhir Mei lalu, lanjutnya, Perdana Menteri dari Belanda menyampaikan ketertarikannya kepada Kartu Prakerja dan berpendapat program serupa cocok direplikasi di negara-negara berkembang.Hingga hari ini, tercatat sudah sebanyak 12,8 juta orang yang mengikuti program Kartu Prakerja dan 95 persennya telah menerima insentif.“Ini juga bagian dari SDGs karena program ini dinikmati di 514 kabupaten kota se Indonesia,” tuturnyaPeserta Kartu Prakerja sebanyak 56 persennya tinggal di desa, kemudian 49 persen adalah perempuan dan sekitar 3 persen adalah penyandang disabilitas. Sebanyak 30 persen peserta yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha, lalu 90 persen mengaku Kartu Prakerja membantu meningkatkan kompetensi, produktivitas dan meningkatkan daya saing.Kemudian sebanyak 66 persen menggunakan sertifikasi pra kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu, 92 persen menggunakan dana bantuan sebesar Rp600 ribu untuk 4 bulan untuk membeli pangan serta 70 persen untuk modal usaha.“Sebanyak 27 persen dari penerima belum pernah punya rekening, tetapi 27 persen Itu memilih menggunakan e-wallet sehingga ini menjadi program inklusi keuangan,” katanya.Kartu Prakerja juga didukung oleh 171 lembaga pelatihan, 6 platform digital, 6 mitra pembayaran, 3 portal kerja dan 8 perguruan tinggi sebagai penilai dan pemantau.“Keberhasilan ini adalah menggabungkan supply dan demand dan seluruhnya dibentuk dalam ekosistem yang terus bergerak secara dinamis menggunakan database dan AI, serta juga berterima kasih kepada Mitra dari BNI 46,” ujar Airlangga.Adapun program Kartu Prakerja juga telah dinilai oleh lembaga eksternal seperti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional Ipsos, BPS, lalu United Nations Development Programme hingga World Bank dengan TNP2K.“Seluruhnya menemukan bahwa program ini berdampak positif dalam peningkatan skill dan ke pekerjaan pesertanya dan ini mempertegas dampak positif dari program Kartu Prakerja,” ucap Airlangga. (mth/Antara)

Pemerintah Kebut Penyelesaian Beberapa Infrastruktur Dasar di IKN

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 10:02:47 0

Jakarta, FNN - Pemerintah mempercepat penyelesaian beberapa infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seperti akses logistik, Bendungan Sepaku Semoi, dan Persemaian Mentawir.“Tiga bagian infrastruktur dasar itu sudah dimulai pembangunannya,” kata Koordinator Komunikasi dan Informasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Pembangunan akses logistik seperti jalan, bandara, pelabuhan, diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan juga akses untuk pembangunan infrastruktur lainnya di Nusantara.Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dibangun untuk menjadi sumber pasokan air baku bagi masyarakat. Kedua infrastruktur itu di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kata Sidik.Sedangkan Persemaian Mentawir di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dikerjakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menjadi tempat penyuplai bibit untuk rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan.\"Masing-masing pekerjaan infrastruktur tersebut di bawah teknis dari Kementerian PUPR dan Kementerian LHK, progress terus berjalan,\" katanya.Di semester II 2022 mendatang, kata Sidik, pemerintah juga akan melakukan pematangan tanah atau land development guna mengerjakan proyek infrastruktur besar termasuk juga kawasan inti pemerintahan.“Land development termasuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di semester II akan berjalan,” ujar Sidik.Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sebelumnya memaparkan pembangunan di semester II-2022 akan mencakup akses-akses logistik, kemudian jalur-jalur untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pada 2023, pemerintah akan mendatangkan sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja ke IKN untuk mengejar waktu agar target pembangunan dapat tercapai.Adapun, pembangunan IKN dibagi dalam tiga tahap, di mana tahap pertama penyelesaian adalah pembangunan infrastruktur inti, antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta. (mth/Antara)

B20 Dorong Perluasan Akses Digital Bagi UMKM dan Pengusaha Perempuan

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 09:54:49 0

Jakarta, FNN - Chair of B20 Women in Business Action Council Ira Noviarti mendorong perluasan akses kepada pengembangan kemampuan digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pengusaha perempuan. “Diperlukan solusi dan pemecahan masalah yang cepat untuk meningkatkan inklusi dan ketahanan UMKM perempuan dalam ekonomi global. Ini termasuk kebutuhan mendesak terhadap akses kepada pengembangan kemampuan digital, pengetahuan, dan kebijakan yang dapat mendukung mereka,” katanya dalam G20 Side Event yang dipantau di Jakarta, Jumat. Di samping itu, UMKM dan pelaku usaha perempuan juga perlu didorong untuk mengakses sumber daya seperti investasi, keuangan, infrastruktur, dan dukungan teknis dengan penghapusan hambatan hukum.Ia menyebutkan bahwa apabila pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi global secara setara dengan laki-laki, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global dapat bertambah hingga 3 sampai 6 persen per tahun.“Lebih lanjut pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi global secara setara dengan laki-laki dapat menambah PDB hingga 28 triliun dolar AS pada 2025,” katanya.Meskipun demikian, usaha dan UMKM yang dipimpin perempuan terus menghadapi berbagai tantangan sebagaimana ditunjukkan oleh data bahwa perusahaan atau bisnis yang didirikan khusus oleh wanita hanya mampu mengumpulkan dana ventura sebesar 1 miliar dolar AS pada 2010 dan 6 miliar dolar AS pada 2019.Jumlah modal ventura yang dikumpulkan pelaku usaha perempuan jauh dari jumlah yang dikumpulkan pelaku usaha laki-laki yakni 31 miliar dolar AS pada 2010 dan meningkat menjadi 195 miliar dolar AS pada 2019.“Akses permodalan yang buruk ini diperparah selama pandemi. Menyadari potensi dan tantangan ini secara signifikan, diperlukan pemecahan dan solusi yang cepat,” ucapnya. (mth/Antara)

Presiden Sebut Penyebaran PMK Cepat Meskipun Sudah Terapkan "Lockdown"

BY FNN Sab, 18 Juni 2022 01:10:21 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyebutkan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sangat cepat meskipun sudah diterapkan \"lockdown\" atau penutupan pada daerah dengan zona merah.\"Sebetulnya sudah di-\'lockdown\', kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi, tapi memang berkembangnya \'kayak\' COVID, cepat, entah lewat media apapun ya, yang jelas cepat,\" kata Presiden Jokowi seusai Silaturahmi Alumni Penerima Kartu Prakerja di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Jumat.Presiden menilai bahwa penyebaran PMK sangat cepat, layaknya COVID-19, yang sebelumnya juga diterapkan karantina wilayah (lockdown).Ia menyebutkan bahwa PMK sudah menjangkiti hewan ternak di 18 provinsi dan 190 kabupaten/kota.Di sisi lain, Kementerian Pertanian sudah mengimpor 800 ribu dosis vaksin PMK dari Prancis pada Jumat dini hari dan langsung didistribusikan ke berbagai daerah.\"Vaksin 800 ribu (dosis) sudah datang. Ini juga yang harus cepat segera, seperti COVID gitu segera suntikkan cepat supaya bisa melindungi sapi-sapi yang lain,\" kata Presiden.Distribusi vaksin akan dilakukan pada wilayah wabah PMK yang sudah dipetakan sebelumnya.Penyuntikan vaksin akan diprioritaskan untuk hewan sehat yang berada di zona merah dan kuning.Selain itu, vaksin PMK juga diprioritaskan pada hewan ternak yang berada di wilayah sumber pembibitan, serta bagi ternak yang berada di wilayah sentra peternakan sapi perah.Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan penyebaran wabah PMK sangat cepat dengan penularan virus melalui udara atau airborne.Karena itu, Mentan meminta semua petugas yang ada di lapangan betul-betul bisa mengendalikan keberadaan manusia dan juga keluar masuknya hewan ternak.\"Wabah ini percepatannya luar biasa. Oleh karena itu upaya extraordinary lebih kuat, menjadi bagian-bagian dari jawaban yang ada. Semoga ini bisa membuat kita semua yakin, bahwa wabah PMK secara maksimal bisa kita selesaikan dengan baik,\" katanya. (mth/Antara) 

Presiden Bebek Lumpuh

BY FNN Jum'at, 17 Juni 2022 21:48:54 0

Pemimpin boneka politik, selalu bermain watak, seperti pelawak bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SAAT Joko Widodo bertarung pada Pilpres 2019, Amien Rais sudah menyebut Jokowi bakal menjadi “Presiden Bebek Lumpuh”. Begitu pula Ketum Prodem Iwan Sumule bahwa Jokowi seperti bebek lumpuh (saat berbincang mengenai aksi dari mahasiswa yang salah satu tuntutannya adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden). Ucapannya tak diikuti dan didengar lagi oleh rakyatnya. Rizal Ramli bilang, Jokowi Lame Duck (bebek lumpuh) omongannya sudah tidak dianggap/tidak berwibawa, perintahnya tidak dilaksanakan. Kenapa masih 2 tahun, Jokowi sudah jadi lame duck. Hal itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli saat mengomentari kebijakan Jokowi untuk melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Persoalan Freeport juga menjadi sorotan, Jokowi tak bisa berbuat lain kepada Freeport, kecuali berkompromi dengan kemauan Freeport. Bisa dikatakan di hadapan Freeport, Pemerintah RI menjadi laksana bebek lumpuh. Rocky Gerung mengatakan, istilah lame duck ini ia simpulkan setelah melihat beberapa survei yang menyebut bahwa legitimasi Presiden Jokowi sudah di bawah 50 persen. “Yang bilang lame duck itu saya berdasarkan hasil analisis survei  yang menyebut bahwa legitimasi Presiden Jokowi di bawah 50 persen,” ujarnya. Tudingan Presiden seperti bebek lumpuh akhirnya terdengar oleh Jokowi juga. Disampaikan Presiden dalam sesi wawancara di Istana Merdeka, Jakarta, yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa 29 Juli 2021. “Ya, itu kan sudah sejak lama, ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer,  ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini \'bebek lumpuh\' dan baru-baru ini, saya ini bapak bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan the king of lip service,” ujar Jokowi Kepercayaan merupakan hal yang paling utama harus dimiliki sebagai orang yang berasal dari Solo semestinya paham dalam filosofi Jawa. Bahwa setiap mereka yang akan menjadi pemimpin, wajib hukumnya untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat, bukan sebaliknya. Solusi mengatasi tudingan sebagai Bebek Lumpuh, ada pada diri Presiden Jokowi sendiri. Stop jadi jongos ekonomi dan politik Oligarki. Jangan terus mengucapkan beda antara ucapan dan realitasnya. Solitudinem faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian). Hentikan cara dan pola hidupnya hanya bisa melakukan tebar pesona dan pencitraan saja. Menempel pada dirinya bukan hanya stigma sebagai bebek lumpuh tetapi juga sebagai pemimpin boneka, yang seringkali diasosiasikan dalam pemimpin yang ucapan, peran, dan sikapnya dikendalikan orang lain. Saat manggung, dikendalikan peran panggungnya oleh sutradara. Pemimpin boneka politik, selalu bermain watak, seperti pelawak bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi. Pageblug makin parah akibat: The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah). (*)

Bursa Capres Partai Nasdem Anies Menang Mutlak

BY FNN Jum'at, 17 Juni 2022 19:57:29 0

Jakarta, FNN – Seperti sudah bisa diduga, akhirnya nama Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini menjadi nama yang paling banyak diusulkan oleh DPW atau Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdem. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief mengulasnya di kanal Hersubeno Point, Jum’at (17/6/2022). Saat ini Partai NasDem sedang menyelenggarakan Rakernas, dan salah satu yang menjadi agenda utama dan banyak ditunggu-tunggu serta jadi sorotan media adalah siapa yang akan dipilih atau diusulkan DPW ini untuk diusung pada Pilpres 2024 nanti. Dan, seperti kita ketahui, DPW ini diminta untuk mengajukan lima nama yang boleh berasal dari internal maupun dari eksternal. Nama-nama inilah nantinya setelah dikerucutkan menjadi tiga nama akan diserahkan pada Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Kemudian resmikan menjadi calon presiden yang akan diusung oleh Munas dan didiskusikan dengan mitra koalisi. Karena sampai sejauh ini memang di peraturan perundang-undangan, yakni presidential trheshold 20%, NasDem tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri. “Karena NasDem saat ini hanya memiliki 59 kursi di DPR RI. Jadi masih jauh dari persyaratan, yakni 115 kursi,” kata Hersubeno. Dari nama-nama yang diusulkan itu, nama Anies Baswedan diusulkan oleh mayoritas DPW Partai Nasdem, yakni sebanyak 32 DPW ini 32 DPW ini kalau menghitung berdasarkan nama Anies, baik apakah itu ada di urutan pertama atau di urutan kedua atau ketiga misalnya begitu. Karena memang disebutkan tadi boleh memilih nama tetapi kalau yang berada di urutan nomor satu yakni Anies Baswedan disebut pertama kali oleh DPW NasDem itu terdiri dari 21 DPW ini menunjukkan betapa Anies ini mendapat dukungan yang sangat luas dari DPW di DPW di seluruh Indonesia. Nama Anies misalnya disebut dalam nomor satu itu oleh Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara. Sementara nama gubernur Jawa Tengah Ganjar pranowo itu disebut pertama kali oleh 5 DPW, yakni DPW Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Jawa Tengah. Di luar itu ada sejumlah nama-nama lain yang muncul ini yakni Prananda Surya Paloh. Putra Surya Paloh itu disebut oleh dua DPW, yakni Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Kemudian DPW Sulawesi Tengah menyebut nama salah satu petinggi Nasdem yang sekarang menjadi wakil ketua MPR Lestari Murdiyat. Kemudian ada juga Siswono Yudohusodo oleh DPW Sumatera Utara. Tuan Guru Bajang NTB. Ada Andika Perkasa dari DIY. Ahmad Ali dari DPW Sulawesi Selatan. Sementara nama Surya Paloh sendiri ternyata juga masih disebut yakni oleh DPW Kalimantan Tengah. Apakah dengan disebutnya nama Anies sebagai calon kandidat yang paling banyak ke dikendaki oleh pengurus DPW ini otomatis Anies Baswedan itu akan menjadi kandidat dari Partai NasDem. Aturan lainnya tidak seperti itu, karena seperti dikatakan oleh Sekjen Partai NasDem yang sekarang menjadi Steering Committe dari Rakernas itu nama-nama ini nanti akan dipilih secara definitif itu setelah sampai kepada Ketua Umum. Oleh ketua umum dipilih secara definitif dan kemudian didiskusikan dengan Mitra koalisinya itu, kata Johnny G Plate. Tetapi kalau kita sejak awal mengikuti dinamika yang berkembang di Partai NasDem munculnya nama Anies Baswedan yang mendominasi pencapresan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Karena nama-namanya memang sejak awal sudah disebut-sebut oleh sejumlah DPW. Selain itu Anies ini kalau di Partai NasDem boleh dibilang masuk dalam darah biru karena dia termasuk orang yang katakan punya andil dalam pendirian Partai NasDem meskipun itu bukan sebagai partai politik Anies ini tercatat menjadi salah satu deklarator pada waktu NasDem sebagai ormas. Tetapi ketika NasDem kemudian berubah menjadi partai politik Anies tidak bergabung di NasDem. Kendati begitu kedekatan dia dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan para pengurus lainnya masih ada. “Saya kira ini jaringan alumni HMI atau KAHMI ini sangat sangat kuat karena itu tidak mengejutkan kalau kemudian nama Anies yang muncul. Tapi yang jadi pertanyaan itu apakah nama Anies ini nanti tetap akan menjadi salah satu nama yang diusulkan untuk menjadi capres yang didiskusikan dengan mitra-mitra Koalisi?” tanya Hersubeno. “Saya kira ini yang menarik untuk kita bahas, tapi saya kira hampir dapat dipastikan Anies ini akan menjadi salah satu nama diantara tiga nama sebelumnya kan disebut-sebut namanya yang menonjol itu adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa,” lanjutnya. Apakah dengan dengan munculnya nama Anies sebagai figur yang paling dikehendaki pengurus DPW sebagai calon presiden ini bisa menghidupkan kartu Anies kembali. Nah dengan siapa Nasdem ini akan berkoalisi? Kalau lihat situasi yang seperti sekarang, apalagi kemarin kelihatan komposisi pasca reshuffle peluang yang paling mungkin itu adalah berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Dengan dimunculkan namanya Anies oleh NasDem setidak-tidaknya muncul nama Anies yang bisa mendapatkan tiket pencapresan. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa sekarang ini kelihatannya dengan berbagai cara dan strategi Jokowi maupun kepentingan politik yang ada di belakang Jokowi yang sering disebut oligarki ini berusaha keras untuk membendung Anies jangan sampai mendapat tiket dalam pencapresan. Kita melihat dan menunggu, ini sudah jelas nama Anies diusung paling banyak oleh pengurus DPW. Apakah kemudian Surya Paloh juga punya pandangan dan kalkulasi politik yang sama dengan para pengurus? Namun, kemarin dia sudah memberikan sinyal ketika menyampaikan pidato, bahkan dia menyatakan bahwa dia telah akan independen dalam mengajukan sebagai capres tidak mau didikte oleh lembaga-lembaga survei dan dia juga tidak ingin terjadi monopoli itu dalam pencapresan. (mth/sws)

Megawati Akhirnya Akan Mendukung Ganjar Pranowo

BY FNN Jum'at, 17 Juni 2022 17:01:38 0

Puan Maharani termasuk korban yang harus direlakan Bu Mega. Puan tidak mungkin menjadi cawapres untuk Ganjar karena sesama Banteng. Lagi pula, PDIP perlu ‘bohir’ seperti Erick. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial Politik UJUNG pertarungan (sandiwara atau serius) antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo, sudah mulai terlihat makin jelas. Bu Mega akan terpojok. Dan tak berkutik. Beliau dan PDIP akhirnya akan mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres 2024. Jokowi, yang di-backup Luhut Binsar Panjaitan dan oligarki, terlalu kuat untuk dilawan oleh Bu Mega. Dari mana kesimpulan ini dapat ditarik? Mudah sekali. Sangat kasat mata. Ada sekian banyak hal yang membuat Bu Mega terpaksa mendukung Ganjar. Pertama, Jokowi dan Luhut jauh lebih konkret dan rapi menyiapkan Ganjar. Persiapannya terstruktur dan sistematis. Semua persimpangan dan tikungan telah dikuasainya. Seluruh proses pilpres dari A sampai Z sudah ada dalam kendali oligarki. Kedua, bagaimana pun Ganjar adalah kader Banteng yang teruji dan tulen. Dia bukan politisi kutu loncat seperti Ruhut Sitompul, Tjahjo Kumolo, dll. Ganjar adalah bintang PDIP. Ketiga, di atas kertas, Ganjar dipastikan duduk di kursi presiden. Dengan kekuatan oligarki. Bu Mega bakal kehilangan semuanya kalau menolak Ganjar. Jadi, akan sangat naif jika Bu Mega berkeras mencalonkan figur lain semisal Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Keempat, dengan mendukung Ganjar yang di atas kertas pasti jadi, setidaknya Bu Mega masih akan dihormati Ganjar. Plus, Ganjar tetap terbilang “petugas partai”. Kelima, ini yang sangat penting, Bu Mega bisa kehilangan PDIP. Ganjar, dengan kekuatan finansial yang disediakan oligarki, bisa dengan mudah mengambil alih Banteng. Dia akan menjadi ketua umum. Luhut mengerti cara menyingkirkan Bu Mega dari kursi ketum. Friksi di internal PDIP bisa diekploitasi oleh Luhut. Kelima faktor ini disadari oleh Bu Mega. Beliau tak punya pilihan lain kecuali mendukung Ganjar. Terlalu besar risiko mencapreskan Prabowo Subianto atau Anies Baswedan. Bu Mega memang terpaksa akan menyerah dan menerima Ganjar sebagai capres 2024. Bahkan, Bu Ketum juga harus menerima Erick Thohir sebagai cawapres untuk Ganjar. Puan Maharani termasuk korban yang harus direlakan Bu Mega. Puan tidak mungkin menjadi cawapres untuk Ganjar karena sesama Banteng. Lagi pula, PDIP perlu ‘bohir’ seperti Erick. Jadi, akhir dari perseteruan – kalau pun bukan sandiwara – antara Jokowi dan Bu Mega tentang posisi Ganjar, sudah nyata dimenangkan oleh Jokowi. Aslinya, tentu saja ini kemenangan oligarki cukong. Juga kemenangan Luhut sebagai operator politik Jokowi. Medan, 18 Juni 2022. (*)

Mandat Berlakunya Kembali UUD 1945 Proklamasi 17 Agustus 1945

BY FNN Jum'at, 17 Juni 2022 13:49:19 0

  Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila HARAPAN baru muncul di tengah-tengah keputusasaan bangsa ini, tiba-tiba ada secercah harapan melalui mandat yang ditujukan kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima mandat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 hasil Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. “Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pembawa suara kedaulatan rakyat senantiasa memohon berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, memberikan mandat penuh kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk memperjuangkan perubahan masalah fundamental pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2022,” kata Pangeran Heru Rusyamsi Arianatareja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022). Mandat yang diberikan Penyambung Suara Kedaulatan Rakyat tersebut, disampaikan dalam “Silaturahmi Elemen Masyarakat Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia”. Amandemen UUD 1945 dengan merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu justru kita masuk didalam alam ketidakadilan, semua yang berkuasa partai politik suka tidak suka, mau tidak mau rakyat, di-partai politik-an, jika tidak ikut di dalam partai politik maka rakyat tidak punya hak bersuara, tidak punya hak memilih. Yang mengerikan sepanjang sejarah adalah pecah-belah sedang dilakukan oleh buzer buzer bayaran, isu tentang Islamopobhia terus digulirkan, stikma Khilafah, Teroris, Radikal dihujamkan pada Umat Islam, istilah Kadrun yang biasa dipakai PKI menjadi bahasa olok-olok yang menyakitkan bagi umat Islam. Tidak berhenti sampai di situ. Isu pecah-belah terus dilakukan. Yang paling baru adalah politik identitas arah, yang disasar jelas umat Islam. Padahal, negeri ini didirikan oleh politik identitas. Ide Indonesia merdeka pertama kali digagas oleh HOS Tjokroaminoto dari Syarekat Islam dengan pidatonya. Yang menarik dari pidato Tjokroaminoto saat membahas zelfbestuur ialah ketika dirinya justru mengangkat undang-undang yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai senjata. “Tuan-tuan jangan takut, bahwa kita dalam rapat ini berani mengucapkan perkataan “pemerintahan sendiri”. Dengan sendirinya kita tidak takut untuk memakai perkataan itu, karena ada undang-undang (wet) yang harus dibaca oleh tiap-tiap penduduk, yang juga mempergunakan “pemerintahan sendiri”, yaitu Undang-Undang 23 Juli 1903 tentang Desentralisasi dari Pemerintahan Hindia Belanda.” Dengan Zelfbestuur itulah cikal bakal Kemerdekaan Indonesia dan dimulailah pergerakan kebangsaan dan lahir berbagai politik identitas. Mengapa sekarang para elit politik dan partai politik alergi terhadap politik identitas? Mereka tidak belajar sejarah bangsa ini. Mengapa butuh Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila ya karena kita memang multi etnis, multi agama, multi golongan. Jadi, jangan coba-coba untuk anti terhadap politik aliran, itu berbahaya karena akan terjadi perpecahan bangsa ini. Sejak UUD1945 diamandemen, pemimpin dan elit politik sudah meninggalkan tujuan negara yang ada dalam Proklamasikan 17 Agustus 1945. Mungkin para elit juga lupa tujuan Indonesia merdeka dalam Alinea Keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Amandemen UUD 1945 dengan merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara justru kita masuk di dalam alam ketidakadilan, semua yang berkuasa partai politik, suka tidak suka, mau tidak mau, rakyat di-partai politik-an, jika tidak ikut di dalam partai politik maka rakyat tidak punya hak bersuara, tidak punya hak memilih dan dipilih. Partai politik menjadi segala-galanya. Kehidupan rakyat ini ditentukan oleh suara politik, bahkan rusak dan tidak rusaknya kehidupan berbangsa dan bernegara ditentukan oleh banyak-banyakan suara di DPR . Mari kita kini membuka lembaran sejarah bangsa. Apa yang sedang terjadi sekarang ini sudah pernah terjadi di negeri ini. Dan mari kita baca cuplikan pidato Bung Karno Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution) 17 Agustus 1959 di Jakarta. ”Sebetulnya, dulu, Rakyat dalam berbagai lapisan atau berbagai golongan, telah juga menjalankan aktivitas di lapangannya masing-masing. Akan tetapi aktivitasnya itu tidak terkoordinir satu sama lain, tidak terkoordinir di atas persadanya satu dasar dan satu jurusan, – “satu buat semua, semua buat satu”, – satu, yaitu Negara supaya menjadi Negara Kesatuan yang kuat berwilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke, dan Masyarakat supaya menjadi masyarakat adil dan makmur yang memberi kebahagiaan kepada semua warga negara di seluruh tanah-air. Dulu aktivitas itu kadang-kadang bersimpang-siur, sehingga kadang-kadang aktivitas satu golongan dilakukan atas kesengsaraannya atau kemelaratannya golongan yang lain. Aktivitas yang bersimpang-siur ini malahan tidak mendekatkan kita kepada tujuan Revolusi, melainkan malahan menjauhkan kita dari tujuan Revolusi! Karena itu kita sekarang harus mengadakan herordening dan koordinasi total! Herordening politik. Tidak boleh lagi terjadi, bahwa Rakyat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terjadi, bahwa Rakyat menjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknya, demokrasi harus menjadi alat Rakyat. Alat Rakyat untuk mencapai tujuan Rakyat. Tujuan Rakyat yang telah dikorbani oleh Rakyat berpuluh-puluh tahun, yaitu Negara kuat, masyarakat adil dan makmur”. Demokrasi liberal yang sedang di jalan dengan sistem kepartaian, negara ini menjadi liberal Kapitalisme. Bhkan, super kapitalis tanah-tanah rakyat direbut oleh Oligarki kapitalis dan negara kehilangan kedaulatannya. Demokrasi dengan membatasi rakyat yang mengajukan pemimpinnya harus diakhiri. Presidential threshold ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tentang ambang batas tersebut dinilai telah menghilangkan hak konstitusional setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa. Ketentuan itu berpotensi menutup peluang publik untuk bisa mendapatkan pasangan capres dan cawapes yang fresh. Mengembalikan UUD1945 secara murni dan konsekuen harus segera dilakukan guna menyelamatkan Indonesia dari golongan oligarki. Karena adanya kerusakan yang sudah sangat akut ini diperlukan pemimpin yang berani melakukan revolusi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. (*)

Masih Adakah Masa Depan Islam di Indonesia?

BY FNN Jum'at, 17 Juni 2022 11:38:06 0

Dan terakhr, bangsa Indonesia punya falsafah hidup Pancasila dimana sila pertamanya adalah bermakna ketegasan nilai Tauhid. Yaitu Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dimana konsepsi Pancasila yang notabonenya adalah kristalisasi nilai-nilai Islam juga menjadi pintu pemersatu Nusantara yang majemuk. Keberagaman nusantara adalah miniatur keberagaman dunia saat ini. Oleh: R. Baskoro Hutagalung, Forum Diaspora Indonesia MENARIK membaca berita mainstream (Babenews, Kumparan, Detik.Com) yang memberitakan tentang pengepungan 10 jam rumah artis kontroversial Nikita Mirzani oleh anggota Polres Serang, yang kemudian pulang dengan tangan hampa. Mengapa berita ini menarik khususnya bagi ummat Islam? Karena tampak sekali perbedaan perlakuan ketika aparat penegak hukum berurusan dengan kelompok Islam. Seperti penangkapan paksa terhadap ex Sekjend FPI Munarman, Habieb Rizieq Shihab, Gus Nur, Ustad Alfian Tanjung, (Alm) Ustad Maheer, dan terakhir kelompok Ormas Khilafatul Muslimin. Belum lagi kalau kita bicara tentang tragedi KM50, Sutoyo Cs, yang “dibunuh” di tempat tanpa pengadilan. Jawaban secara alibi hukum tentu akan ada saja diada-adakan oleh aparat penegak hukum kita. Apakah itu mereka karena menggunakan pasal terorisme, keamanan negara, atau karena ini kasus “extra ordinary” atau mungkin saja karena upaya perlawanan sehingga aparat penegak hukum mengambil langkah “tegas terukur” dimana maksud dan pengertiannya hanya mereka yang paham. Artinya, kita melihat sebuah sketsa buram dan menyedihkan bagi nasib kelompok Islam saat ini di Indonesia. Dicap sebagai kelompok mayoritas, dikunci dengan stigma radikalisme dan intoleran, tetapi dalam kenyataan kehidupan sosial justru mendapatkan perlakuan diskriminasi dan intimidasi serta pengekangan dalam menjalankan syariat agamanya yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi UUD 1945 pasal 29 (ayat) 2 yang berbunyi, “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Tapi yang kita saksikan hari ini adalah ketika pemeluk agama lain melakukan tindak kejahatan, tidak pernah dikaitkan dengan agama yang dianutnya. Tapi berbeda apabila yang melakukan tindak kejahatan dari agama Islam, langsung dikaitkan dengan agama dan ibadahnya. Ketika pemeluk agama lain, atau ummat Islam itu sendiripun menggunakan pakaian yang bertentangan dengan ajaran Islam, atau gaya baru dari luar, maka akan dianggap sebagai sebuah ekspresi kebebasan dalam HAM (Hak Azazi Manusia). Namun ketika ummat Islam menggunakan pakaian yang disunnahkan Nabi Muhammad sebagai bahagian ibadah seperti cadar, Jilbab, Ghamis, Celana Cingkrang, Sorban, maka akan dicaci- maki dan distigmakan dengan radikalisme, kadrun, arab, dan bahkan teroris. Banyak lagi kalau kita mau ungkap dan bahas tentang perlakuan diskriminasi dan intimidasi terhadap kehidupan ummat Islam di Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi ? Sedangkan para pemimpin negara ini adalah Islam ? Bahkan wakil presidenya seorang Kiyai dan ulama besar ? Para menterinya juga banyak Islam, tokoh agama, guru besar ? Ditambah lagi, ratusan ribu pesantren, ribuan sekolah Islam, dan mungkin jutaan ulama, ustadz, Kiyai, dengan performance yang luar biasa. Bahkan, juga banyak yang memiliki Ormas Islam, organisasi kepemudaan, bahkan juga partai politik Islam, para pejabat, aparat TNI-Polri juga Islam, jutaan mesjid dan Mushola, dan terakhir 83 persen penduduk Indonesia yang 270 juta ini adalah Islam. Namun kenapa semua ini bisa terjadi ?? Atau hal ini hanya dirasakan oleh barisan para sakit hati yang mengatasnamakan Islam saja ? Toh bagi kelompok Islam yang lain lagi tak ada merasakan apa-apa, dan tidak ada masalah dengan Islam di Indonesia? Sekarang mungkin kita baru sadar. Bahwa sebelum rezim ini berkuasa, ummat Islam hidup tenang. Para ulama dan kiyai begitu dihormati. Bahkan ketika ada permasalahan konflik sosial di daerah misalnya, cukup seorang tokoh ulama atau Kiyai menelpon Kapolda atau Kapolres, selesai masalah. Kehidupan sakral beragama begitu dihormati. Tak ada yang saling merecoki. Jauh berbeda dengan sekarang. Semua dibalik, seolah agama jadi sumber masalah kesemrawutan bangsa ini. Banyak tentunya pertanyaan kritis yang mesti kita jawab hari ini. Bagaimana gambaran nasib ummat Islam saat ini di Tanah Air. Ada yang menganggap lagi kritis dan bermasalah, tetapi ada juga malah sebaliknya. Menganggap bahwa Islam baik-baik saja. Dan menganggap justru Islam dirusak oleh para kelompok radikal dan kadrunisme. Untuk itulah tulisan ini dibuat mencoba mengurai dan mendiferensiasikan semua agar kita jernih mengamatinya. Pertama. Yang paling krusial terjadi terhadap ummat Islam itu sendiri adalah perpecahan dari internal Islam itu sendiri. Dan perpecahan ini sudah terjadi sejak zaman para Khalifah Urassyiddin. Dimana perpecahan yang awalnya hanya perbedaan pendapat terhadap kepemimpinan, lalu meluas dan melebar sampai kepada aliran, mahzab, dan manhaj (methode) dalam berdakwah. Kedua. Perpecahan dan perbedaan ini yang kemudian dalam konteks Nusantara diteliti, diterjemahkan, dan dimodifikasi oleh seorang sosiolog dan missionaris Belanda bernama Snouck Ugronje kedalam bentuk menjadikan Islam ke dalam tiga kelompok yaitu ; Islam kelompok Ibadah, Islam Kelompok Ekonomi, dan Islam kelompok Politik. Sehingga sejak pemerintahan Belanda telah terjadi kooptasi, apabila ber-Islam hanya untuk ibadah saja maka akan dibiarkan. Apalagi kalau ajaran Islamnya menjauhi dunia maka akan dijaga. Tetapi kalau ber-Islam nya mulai masuk wilayah ekonomi dan politik, maka akan dihabisi. Ketiga. Polarisasi Islam ini semakin mengkristal setelah dilaksanakannya Pemilu pertama pada juli 1955. Hasil pemilu pertama dalam sejarah politik Indonesia ini, secara rinci membagi-bagi dan memetakan secara jelas basis-basis masyarakat berdasarkan pilihan partainya. Khususnya bagi kelompok Islam. Akan terlihat masa yg basis NU, basis Muhammadiyah, Masyumi, Perti, kelompok Nasionalis hingga Komunis. Dan juga mana yang abu-abu tradisional. Keempat. Kondisi geopolitik global pasca perang dunia I dan II, sehingga runtuhnya Kekhalifahan Utsmani pada tahun 1924 juga sangat berpengaruh terhadap perjalanan Islam di Nusantara. Ibarat anak ayam yang lepas dari induknya. Karena dalam catatan sejarah, banyak kesulthanan di Nusantara yang menjadi protektoratnya Kekhalifahan Utsmani (Salim A Fillah 2018). Kelima. Munculnya barat sebagai pemenang perang dunia ke-dua, lalu membangun tatanan dunia baru yang kita kenal dengan istilah “the new world order”. Tentu banyak belajar dengan masa lalunya. Yaitu bagaimana mempertahankan hegemoni kekuasaan tatanan dunia baru yang mereka buat selama-lamanya. Sedangkan dalam fakta sejarah, ada satu kekuatan global dunia yang paling mereka takutkan, yaitu kekuatan global Islam. Karena kekuatan global Islam dalam system Khilafah pernah juga berkuasa selama 1333 tahun lamanya dan menguasai 1/3 bumi secara bertahap dalam 6 masa ke khalifahan hingga terakhir Kekhalifahan Utsmani Ottoman Turkey runtuh 1924. Keenam. Kekuatan global yang saat ini dikuasai barat, mulai memainkan politik devide et impera (pecah belah adu domba), dengan melakukan operasi perang pemikiran (Ghouzul Fikri) terhadap ummat Islam. Mempelajari sendi-sendi kelemahan Ummat Islam lalu mengadu domba dengan cara memecah belah Ummat Islam ke dalam bentuk aliran ibadah, manhaj dakwah, dan liberalisme pemikiran. Sehingga akhirnya saat ini Islam terpecah belah. Pintu dari pecah belah ummat Islam ini sangat efektif dilakukan melalui era kolonialisasi (Penjajahan). Membagi wilayah kekuasaan Islam yang dulunya satu payung akidah, menjadi terkotak-kotak menjadi negara bangsa (Nation State). Setelah terpecah belah melalui bentuk nasionalisme kenegaraan bukan agama lagi, lalu dipecah lagi melalui aliran-aliran ibadah, mahzab, harokah, manhaj dakwah, dan keorganisasian. Dimana akhirnya masing-masing aliran ini terjebak kepada ego sekterian alirannya. Ketujuh. Dan yang paling berbahaya dari keterpecahbelahan aliran sekterian dalam Islam itu adalah upaya sekulerisasi dan liberalisasi Islam. Yaitu sebuah pemikiran bagaimana memisahkan kehidupan dengan ajaran agama Islam. Agama hanya untuk ritual ibadah private semata. Sedangkan tentang kehidupan sosial-politik-ekonomi- budaya dan pemerintahan tunduk pada hasil pikiran manusia. Makanya tidak heran saat ini di Indonesia lagi tumbuh suburnya kelompok yang mengatas namakan pemeluk agama Islam, tetapi sering melecehkan bahkan bangga memperolok-olok ajaran dan simbol Islam. Kedelapan. Kondisi keterpecahanbelahan ummat Islam di Indonesia ini diperburuk lagi dengan berhasilnya “perang pemikiran” sejak zaman kolonial oleh para musuh Islam, agar ummat Islam tidak melek politik. Menjauhi politik, dan menganggap politik kekuasaan itu kotor dan agama itu suci. Hasil perang pemikiran destruktif terhadap ummat Islam itulah yang menjadi malapetaka bagi ummat Islam Indonesia saat ini. Dimana ketika kekuasaan politik dijauhi, maka diambil alih oleh kelompok Islam yang terafiliasi dengan kelompok Islam liberal-sekuler-syiah dan Islam opportunis. Jadi jangan heran, perlakuan pemerintah terhadap ummat Islam saat ini banyak yang kontroversial dan menyakiti ummat Islam. Karena bagi penguasa hari ini didominasi oleh kelompok Islam yang secara pemikiran liberal dan sekuler. Bahkan ada juga disusupi Syiah. Kesembilan. Yang menjadi masalah juga bagi ummat Islam itu sendiri adalah, penyakit “Wahn”. Yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Karena kalau kita semua ummat Islam Indonesia ini jujur. Tak ada alasan, saat ini Islam babak belur dikriminalisasi oleh kelompok liberal-sekuler tersebut. Ini bisa terjadi karena Ummat Islam itu sendiri yang lemah, tidak kompak, dan sibuk dengan kehidupan duniawinya sendiri. Berdiam diri dengan kemungkaran yang jelas terjadi di depan matanya. Membiarkan saja para pejuang Islam, ulama, aktifis dikriminalisasi di depan hidungnya. Dan menutup mata atau juga “pengecut” melihat segala kemungkaran dan kesewenang-wenangan yang terjadi. Kesepuluh. Dalam konteks politik Indonesia. Keterbelahan ini juga yang dimanfaatkan oleh penguasa rezim hari ini untuk menutupi kegagalan-kerusakan roda pemerintahan. Yaitu, membagi kelompok Islam fundamentalis menjadi kelompok radikal kanan yang jadi musuh utama bersama pemerintah bersama kelompok radikal kiri dan kelompok tengah (opportunis-nasionalis). Karena rezim ini tahu, watak perilaku kelompok radikal kanan yang gemar bernahi munkar akan jadi ancaman bagi kekuasaannya yang di belakangnya adalah oligarkhi. Jadi untuk membendung dan menghadapi kelompok radikal kanan ini, maka pemerintah “memelihara” kelompok radikal kiri dan memanfaatkan tangan kekuasaan untuk menghabisi setiap gerak langkah kelompok radikal kanan tanpa ampun. Mana kelompok yang ikut, manut, patuh pada pemerintah akan aman dan diamankan. Mana yang bandel dan “sok-sok”an kritis dan menentang kepentingan oligarki melalui pemerintahan, maka akan disikat dengan berbagai cara. Dari sepuluh bahasan di atas, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa kita mesti instropeksi dan jujur. Bahwa keterpurukan peran ummat Islam yang istiqomah (fundamentalis) saat ini juga adalah tak lain berawal dari internal kita sendiri. Sudah saatnya kita mulai perbaiki dari niat, keikhlasan, ilmu pengetahuan (hikmah yang hilang), ghiroh (semangat), fikroh (ruang pikir), dan aljuhdu (kesungguh-sungguhan), tajjarud dan tahadud (totalitas dan pengorbanan) dalam membangun sebuah gerakan ukuwah (persatuan). Tentu juga ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi ini adalah sebuah keharusan. Karena pertolongan Allah SWT itu akan datang apabila ada “assbab” (penyebab/alasan) hasil ikhtiar kita semua. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di Nusantara harus yakin dan optimis dengan segala potensi yang kita punya. Bangsa Nusantara punya sejarah kegemilangan nenek moyang yang menguasai Asia Tenggara, dimana kalau secara luas itu melebihi luas kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya bangsa ini juga mempunyai modal sosial dan modal sumber daya alam yang melimpah. Dimana justru potensi ini akan bisa menjadi pintu bangsa Indonesia menjadi negara Super Power baru dunia. Dan terakhr, bangsa Indonesia punya falsafah hidup Pancasila dimana sila pertamanya adalah bermakna ketegasan nilai Tauhid. Yaitu Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dimana konsepsi Pancasila yang notabonenya adalah kristalisasi nilai-nilai Islam juga menjadi pintu pemersatu Nusantara yang majemuk. Keberagaman nusantara adalah miniatur keberagaman dunia saat ini. Jadi, kalau kita pahami ini semua. Bangsa Indonesia, khususnya ummat Islam, harus merubah mental dan  mindset dari inferior menjadi superior. Secara otomatis, sikap mental ini akan melahirkan semangat (ghiroh), dan Jihad (Kesungguh-sungguhan) dalam mendakwahkan Islam secara kaffah. Tidak kaku, tidak jumud, tidak ego, tapi juga tidak berlebih-lebihan. Insya’ Allah. Perth-Australia. 16 Juni 2022. (*)

Ending Reshuffle: Jokowi Ajukan Ganjar Pranowo – Puan Maharani?

BY FNN Jum'at, 17 Juni 2022 11:11:55 0

Jakarta, FNN - Apa yang Anda pikirkan bila melihat foto-foto dan video ini? Ini adalah saat tujuh orang ketua umum Parpol pendukung pemerintah berjalan bersama mengapit Presiden Joko Widodo. Demikian pertanyaan yang disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Rabu (16/6/2022). Jokowi berada di tengah, di sebelah kanannya Ketum PDIP Megawati, diikuti  Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan di ujung kanan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di sebelah kiri Jokowi itu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Suharso Monoarfa, dan yang ada di ujung paling kiri itu Ketum PAN Zulkifli Hasan. “Entah kebetulan atau memang sudah diatur sedemikian rupa posisi di kanan yang paling jauh tadi ditempati oleh Prabowo, dan diujung sebelah kiri paling jauh ini Zulkifli Hasan dua ketua umum partai ini pada pemilu lalu kan tidak berada dalam barisan pendukung Jokowi,” tegas Hersubeno. Prabowo malah menjadi capres saingan Jokowi. Dia malah menjadi penantang Jokowi. Namun sebelum pembentukan kabinet Prabowo berhasil “diakuisisi” menjadi pendukung Jokowi sekaligus ditarik masuk menjadi bawahan Jokowi dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Zulkifli Hasan, setelah melalui tarik-menarik penantian yang panjang akhirnya masuk juga dalam kabinet ini, tapi di masa akhir pemerintahan periode kedua dari Jokowi. Menurut Hersubeno, PAN pada awalnya terganjal masuk kabinet karena masih dijaga Amien Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Tapi, seiring pergolakan internal bahkan kemudian pertikaian antar desa. Karena Amien Rais dengan Zulkifli Hasan ini besan. Kemudian setelah Zulkifli Hasan terpilih pada kongres PAN di Kendari ketika  itu kemudian Amien Rais kemudian diberhentikan dari partai. Masuknya PAN dalam kabinet ini hanya tinggal masalah waktu saja tapi memang terjadi tarik-menarik yang cukup panjang dan baru sekarang penantian itu berakhir. Momen Jokowi “jalan bareng”, seperti tayangan dalam video itu terjadi setelah tujuh Ketum parpol pendukung makan siang bersama sebelum pengumuman dan pelantikan menteri yang baru dilaksanakan pada pukul 13.30 hari Rabu kemarin. “Sekali lagi saya tanyakan kepada Anda apa yang anda pikirkan dan kemudian simpulkan dari video tadi betapa perkasanya ya pemerintah Jokowi, didukung oleh tujuh dari sembilan partai di parlemen, menyisakan PKS dan Demokrat di luar pemerintahan. Saya enggak mau menyebutnya sebagai oposisi karena di luar pemerintahan,” ujar Hersubeno. Total kursi yang mereka kuasai di parlemen saat ini ke kursi para pendukung pemerintah itu 81,9 persen. Artinya itu tersisa hanya 18,1 persen kursi di DPR di luar koalisi pemerintah. Dengan UU Pemilu yang masih menggunakan ambang batas atau presidential threshold 20% untuk syarat mencalonkan, maka praktis hanya partai-partai pengusung pemerintah yang bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2024. Mereka tinggal baku atur siapa yang akan dijadikan presiden dan wapresnya. Tentu untuk basa-basi mereka tidak akan mengajukan calon tunggal tapi ada dua calon dan satu calon boneka. “Kira-kira begitu skenarionya. Nanti calon boneka itu juga akan mereka tarik dan beri posisi di kabinet, persis seperti apa yang terjadi pada pilpres ketika Jokowi-Ma\'ruf Amin berhadapan dengan Prabowo-Sandiaga Uno,” lanjutnya. Prabowo langsung ditarik masuk pada awal pembentukan kabinet, sementara Sandiaga Uno menyusul di tengah jalan, mereka semua senang, happy, tinggal rakyat yang dibiarkan melongo, uring-uringan, marah, karena merasa sudah dikhianati. Dan yang paling parah sampai sekarang terjadi pembelahan yang terus berlanjut. Ritual semacam itu, menurut Hersubeno, sangat mungkin akan terulang lagi pada Pilpres 2024. Partai-partai pendukung pemerintah tersebut pada awalnya memang sempat terbelah karena isu tiga periode. Kemudian isu penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan. Tapi, reshuffle kabinet jilid-3 yang dilakukan oleh Jokowi itu menunjukkan, mereka sesungguhnya masih sangat kompak, bahkan semakin kuat dengan masuknya PAN ke kabinet. K “Keputusan Jokowi melakukan reshuffle kabinet secara parsial ini yang hanya mengganti dua orang menteri plus menggeser tukar personil dan penambahan seorang wakil menteri ini menunjukkan betapa cerdiknya Jokowi memainkan bidak catur politiknya,” ungkap Hersubeno. Setidaknya ada empat alasan mengapa Hersubeno menyebut Jokowi sangat cerdik memainkan bidak catur politiknya ini. Pertama, Jokowi sama sekali tidak mengurangi jatah partai-partai pendukungnya. Yang kedua, Jokowi memanfaatkan reshuffle kabinet ini dengan menambah jumlah partai pendukung pemerintah, dan yang ketiga, Jokowi memperkuat posisi pendukungnya di kabinet yang berasal dari non partai. Keempat, skenario yang sangat seru karena Jokowi ini semakin kuat menutup peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pencapresan pada Pilpres 2024 nanti. Mengapa Hersubeno menyebut ada empat alasan pertama tadi Jokowi dan sama sekali tidak mengurangi jatah partai pendukungnya. Langkahnya ini sangat taktis untuk menjaga ketenangan di akhir masa jabatannya. Semula berhembus spekulasi Menko Perekonomian sekaligus Ketum Golkar akan dicopot dari jabatannya. Spekulasi itu sudah cukup lama berhembus, bahkan kemudian diikuti dengan rumor dia akan dikudeta dari jabatannya. Rumor ini semakin santai dan kuat ketika dewan pakar PAN Drajat Wibowo menyatakan akan ada nama besar yang terdepak dari kabinet dan reshuffle tersebut akan menjadi efek domino dalam politik Indonesia. Ucapan semacam itu petunjuk bahwa Airlangga akan dicopot. Sebelumnya, sejumlah media berspekulasi apakah mungkin kalau nama besar itu Luhut Binsar Pandjaitan. Memang nggak salah spekulasi semacam itu, karena nama besar sekarang yang kita sebut di dunia politik Indonesia pasti mengacu kepada Luhut. Dia kalau kita lihat tidak mungkin. Yang paling mungkin dicopot adalah Airlangga Hartarto. Bahkan, sejumlah media itu menyebut posisinya akan diganti oleh Luhut. Luhut dari Menko Marinves menggantikan posisi dari Airlangga sebagai Menko Perekonomian. Posisi yang ditinggalkan Luhut sebagai itu akan diisi oleh Erick Thohir. Begitu juga dengan NasDem yang sehari sebelum reshuffle itu nama Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo juga termasuk dalam daftar yang akan dicopot. SYL adalah kader partai NasDem. Dia bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan M. Luthfi, dan Menteri Agraria Sofyan Djalil bahkan sudah dipanggil ke Istana dan oleh media ini dijadikan isyarat, ketiganya akan dicopot. Dugaan media ini tidak terlalu meleset ya karena Luthfi dan juga Sofyan Djalil benar-benar dicopot dari jabatan masing-masing sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria Tata Ruang, tapi Mentan Syahrul Yasin Limpo lolos dari lubang jarum. “Dengan mempertahankan Airlangga dan SYL dan tidak mengutak-atik pos kementerian dari parpol, maka Jokowi ini berhasil menjaga ketenangan dan sekaligus dia bisa memperteguh, memperkuat dukungan dari parpol-parpol pendukungnya,” ungkap Hersubeno. Begitu juga dengan partai-partai lain termasuk PKB, PPP, Gerindra dan tentu saja PDIP tak ada yang diganggu Jokowi bahkan partai non parlemen seperti PSI pun itu sama sekali tidak diganggu jatah mereka sebagai Wamen ATR. Hanya ditukar personilnya dari Surya Chandra bertukar posisi dengan Raja Juli Antoni yang masuk. Kedua, melalui reshuffle kabinet ini, Jokowi memperbesar dan memperkuat partai pendukungnya. Jokowi memasukkan Zulkifli Hasan sebagai Menteri perdagangan menggantikan Luthfi dan menambah partai baru non parlemen dengan menjadikan Sekjen PBB Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Khusus untuk Afriansyah Nur ini kita perlu memberi catatan bahwa Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra itu bersama dengan Ketua DPD LaNyalla Mattalitti sudah mengajukan gugatan Presidential Threshold 20%, padahal PT 20% ini betul-betul yang sangat dijaga oleh pemerintah. Karena untuk apa tadi? “Untuk menjaga permainan. Hanya mereka saja yang boleh bermain, hanya mereka saja yang bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden,” tegas Hersubeno. Dengan masuknya Apriansyah Nur ini pasti akan jadi bahan pertimbangan dari Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketum PBB apakah dia masih bersikeras juga untuk menggugat PT 20% walaupun kalau kita lihat sejarahnya dia ini bukan hal yang baru dia sudah sejak lama menggugat ini. Dengan masuknya Apriansyah Nur tadi Jokowi sekaligus menambah jumlah politisi di kabinetnya. Sekarang ini total menjadi 50 orang yang ada di pos kementerian dan wakil menteri, 24 orang berasal dari politisi. Ketiga, Jokowi juga mulai menambah jumlah pendukungnya yang dari non partai dengan memasukkan nama mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Marsekal Hadi ini adalah kolega lama Jokowi semasa dia menjadi Walikota Solo bahkan karir Hadi yang melejit sampai menjadi Panglima TNI ini juga tidak lepas dari perkoncoan lama mereka. Yang keempat, “Ini saya kira yang paling menarik ya ini salah satu langkah persiapan lain menuju Pilpres 2024. Ini Jokowi yang menutup peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pada pilpres 2024. Gimana ceritanya?” Semula, partai yang diperkirakan akan berpeluang besar mendukung Anies itu adalah Nasdem, PAN, dan PPP. Kemudian Jokowi sudah mulai menutup ke peluang itu dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN Ini dicurigai dan diduga akan menjadi partai yang mengusung Jokowi untuk tiga periode ataukah kalau tidak tiga periode, ini akan digunakan oleh Ganjar Pranowo sebagai sekocinya Jokowi. Dengan masuknya Zulhas ke kabinet ini, maka praktis peluang itu sudah benar-benar tertutup nggak mungkinlah sekarang Zulhas bermain mata gitu dengan Anies Baswedan. Padahal kita tahu bahwa konstituen PAN itu mayoritas menginginkan Anies Baswedan, tapi kita sudah sama-sama tahu bahwa aspirasi rakyat aspirasi konstituen tidak selalu sejalan dengan aspirasi atau keinginan dari para elit politik kita. Menurut Hersubeno, sekarang berarti tinggal NasDem yang tersisa. “Dan saya kira hari ini kita akan mendengar apakah NasDem tetap akan menyebut nama Anies sebagai salah satu kandidat yang akan diusungnya,” tuturnya. Kita bahwa para pengurus wilayah dari NasDem itu dalam Rakernas Nasdem kali ini diminta untuk mengusulkan nama-nama siapa yang akan diusung menjadi calon presiden pada pilpres 2024. Dan nanti tiga nama ditentukan oleh Surya Paloh. Dari berbagai daerah memang nama Anies ini yang paling kuat. Bila kemudian ternyata Surya Paloh memutuskan tidak mengusung nama Anies itu artinya memang sudah terjadi di dalam kabinet tidak mengusung nama Anies maka praktis tiket untuk Anies sudah tidak tersedia. Tapi, bila Anies masih masuk sebagai salah satu capres yang bakal diusung NasDem, peluangnya masih terbuka walaupun Hersubeno jujur menyatakan, sangat berat. Kenapa? Karena di luar NasDem kemungkinan yang bisa mengusung Anies Baswedan itu adalah koalisinya bersama PKS dan Demokrat. Bila NasDem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, maka jumlah kursi mereka mencukupi syarat ambang batas pencapresan, yakni 20%. Mengapa peluangnya cukup berat? Sebab kalau kita mencermati dinamika internal di PKS suara mereka ini tidak bulat, sinyal itu tidaknya bisa kita tangkap dari ucapan Sekjen PKS Habib Abubakar Al-Habsyi yang menyatakan partainya tidak mau lagi berada di luar pemerintahan. Media menafsirkan bahwa mereka sudah lelah menjadi oposisi dan dengan begitu benar-benar mereka harus melakukan kalkulasi dengan siapa mereka akan berkoalisi pada Pilpres 2024 kalau peluangnya misalnya Anies sangat kecil mereka tidak akan masuk dalam koalisi itu. Jadi syarat utamanya adalah secara kalkulasi politik yang diusung itu harus menang Pilpres. “Jadi Anda boleh tidak sepakat dengan langkah Jokowi, boleh menilai bahwa reshuffle kali ini hanya menyenangkan elit karena ada tukar-tambah politik yang menguntungkan, tak ada kaitannya dengan masyarakat,” tukas Hersubeno. Namun, lanjutnya, bukan itu tujuan dari reshuffle kabinet kali ini. “Nggak ada urusannya soal minyak goreng dan sebagainya. Itu hanya gimmick atau kalau kata halusnya, komunikasi politik saja,” tegasnya. Tapi bagi Jokowi dan juga bagi para pendukungnya, terutama bagi kelompok kepentingan yang berada di belakangnya yang sering disebut sebagai oligarki, reshufle kali ini setidaknya bisa membuat mereka sementara menarik nafas sangat lega. Itu disebabkan, sejak munculnya ide tiga periode atau penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, Jokowi berada dalam tekanan yang sangat berat dari partai pendukungnya. Tapi kalau dilihat apa yang terjadi setelah reshuffle itu, kelihatannya semuanya sudah mulai berbaik-baikan. Kalau toh ada sedikit catatan, ada sedikit muncul ketidakpuasan itu dari PDIP mungkin kurang tepat juga kalau menyebutnya sedikit, karena apa? Pertama, target mereka untuk menggusur Menko Luhut itu tidak tercapai. Sudah lama sekali kita tahu bahwa PDIP ingin menggusur Luhut tapi dengan waktu yang tersisa tinggal dua setengah tahun rasanya sampai akhir periode ini niatan dari PDIP ini tidak akan tercapai. Yang kedua, mereka juga tidak dapat tambahan kursi apakah itu merambah posisi menteri ataupun wamen. Kita membaca di media, sebelumnya sejumlah fungsionaris PDIP menyatakan keyakinannya bahwa PDIP akan mendapatkan tambahan jatah kursi di kabinet. “Jadi apa dong kira-kiranya akan dijanjikan atau yang sudah dijanjikan oleh pak Jokowi kepada Megawati?” tanya Hersubeno. Sehingga kemarin setelah Jokowi hadir dalam peresmian di masjid At-Taufiq, Megawati menyatakan senang. Ini tampaknya, dugaan banyak pengamat yang menduga ada upaya-upaya untuk merukunkan Megawati dengan Jokowi itu dengan cara menduetkan Ganjar-Puan. Selama ini gara-gara Ganjar tersebut, hubungan dengan PDIP menjadi rendah. Pertama tadi jelas soal tiga periode, dan kedua juga adanya kecenderungan, adanya kecenderungan Jokowi mengajukan Ganjar sebagai capres itu juga menjadi persoalan yang mengganjal hubungan antara Jokowi plus Ganjar dengan Megawati dan PDIP. Anda pasti bertanya-tanya apa mungkin dia menduetkan Puan dengan Ganjar dalam hal ini Puan sebagai Wakil Presiden dan Ganjar sebagai Presiden. Dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin karena kalau Anda cepat baca-baca di media ini Guntur Soekarnoputra bahkan dikabarkan akan membuka Musyawarah Nasional Laskar Ganjar yang akan dilaksanakan di Kota Blitar 19 Juni mendatang dan di situ Laskar Ganjar ini menyatakan akan mengusung pasangan Ganjar dan Puan sebagai capres dan cawapres pada pilpres 2024. “Bagaimana menurut Anda? Silakan Anda menyimpulkan sendiri. Saya yakin udah punya penilaian yang berbeda dengan saya,” kata Hersubeno. (mth/sws)

Untuk Menyelamatkan Negara, TNI Harus Segera Bersikap!

BY FNN Kamis, 16 Juni 2022 23:34:38 0

Begitu pula untuk anggota DPRS dan MPRS baik dari unsur TNI-Polri semua harus bersih dari anasir oligarki. DPRS dan MPRS harus diisi oleh orang-orang profesional dan akademisi yang juga bersih dari pengaruh Oligarki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih CARUT-marut di Indonesia telah masuk pada masalah yang fundamental dan harus diatasi secara fundamental pula. Yaitu Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik yang juga telah menyandera kekuasaan. Ganasnya Rezim Oligarki Politik dan Ekonomi ini sudah mentok untuk diatasi dengan cara cara prosedural konstitusional. Saat ini semua rekayasa demokrasi prosedural telah masuk perangkap tipuan. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, contohnya, justru menjadi “perampok keadilan”. Dengan pasal ini Oligarki Politik dan Oligarki Ekonomi justru bisa mengatur permainan untuk menentukan Pimpinan Nasional bangsa ini. Dan, yang lebih esensi adalah Pasal 222 tersebut sama sekali tidak derivatif dari Konstitusi di Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.    Rezim Oligarki harus diakhiri dan dihentikan, jalan keluarnya dengan revolusi rakyat atau people power. Ini konstitusional kalau rakyat menghendaki. Dalam keadaan darurat ekonomi semua bisa terjadi termasuk menunda Pilpres 2024. Sinyalnya terlihat saat Presiden Joko Widodo bermanuver dan kasak-kusuk ojo kesusu terkait dengan Pilpres 2024. Sinyal akan terjadinya krisis pangan dan ekonomi sudah diwanti-wanti oleh Presiden Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menkeu Sri Mulyani.  Kalau dapur emak-emak sudah nggak bisa lagi berasap, dia akan keluar bawa panci lalu digendang-gendang, rakyat pasti akan marah dan keluar melawan pemerintah, sebagai solusi mencari jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Lonceng people power itu mulai dari dapur rumah tangga yang tidak berasap lagi. People power, terjemahnya itu kedaulatan rakyat, bukan makar. Gerakan dapur tidak ngebul pasti akan nyeret menjadi gerakan Revolusi Rakyat. Kalau itu terjadi, maka semua berantakan dan itu akan menghasilkan social unresh (keresahan sosial). Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa harus bersiap-siap untuk menghadapi situasi paling buruk bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Jangan ada lagi wacana yang mencoba menyeret-nyeret Jenderal Andika dalam ranah perpolitikan. Bukan tidak mungkin, peristiwa serupa seperti tahun 1998 juga bakal terjadi. Perlu diingat, pada 1998 Presiden Soeharto bisa jatuh salah satunya berawal dari dapur yang macet disamping alasan politik lainnya, hampir sama dengan keadaan saat ini yang justru lebih parah. Sebenarnya, semua ini berawal dari ketidakmampuan Presiden Jokowi untuk menerangkan ke publik bagaimana daya beli, bagaimana inflasi, bagaimana stagflasi, problem kesulitan pangan, energi dan rakusnya Oligarki yang terjadi saat ini. Inilah yang menyebabkan kita yang cinta NKRI harus membangun satu blog baru untuk mencegah jangan sampai kekacauan dan arogansi di kalangan elit ini merembet ke rakyat. Jika social unresh terjadi, demi menyelamatkan negara, Panglima TNI punya kewajiban dan kewenangan untuk “mengambil-alih” kekuasaan, kemudian ia ditetapkan oleh MPR menggantikan Presiden yang mandatnya sudah dicabut rakyat melalui people power. Adalah tugas TNI menyelamatkan NKRI dari keterpurukan ekonomi dan krisis politik yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan. Termasuk juga, potensi ancaman dari luar (terutama China) yang sudah mengirim pasukannya untuk masuk ke Indonesia dengan kamuflase TKA China.   Apabila benar terjadi people power itu bisa menjadi landasan hukum bagi TNI untuk bergerak dan mengambil langkah penyelamatan tersebut. Perlu diingat, “metode” serupa ini sebenarnya pernah terjadi dalam lintasan sejarah kita. Sejarah bisa berulang dalam bentuk lain, seperti saat lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno ke Pangkostrad ketika itu, Mayjen TNI Soeharto, yang mengakhiri people power dengan membubarkan DPR dan MPR. Kemudian, membentuk DPRS dan MPRS yang akhirnya melantik Pangkostrad itu sebagai Pejabat Presiden RI menggantikan Bung Karno pada 1967 hingga terselenggaranya Pemilu 1971. Krisis 1965 (G30S/PKI) yang menyebabkan Bung Karno harus lengser. Kemudian Pak Harto naik, peristiwa sejarah ini dapat terulang kembali. Pak Nasution yang selamat dari PKI, akhirnya jadi Ketua MPRS yang melantik Pak Harto sebagai Pejabat Presiden. Setelah sebelumnya DPR dan MPR telah dibubarkan sebgaai konsekuensi dari penyerahan untuk pemulihan keamanan kepada Pangkostrad Mayjen Soeharto. Kemudian dibentuklah DPRS dan MPRS. DPR-MPR dibubarkan karena peran dan fungsinya, sudah tidak lagi menjadi wakil rakyat, tetapi telah menjelma \"mewakili pemerintah\". Panglima TNI yang sudah menerima mandat “mengambil alih kekuasan” bisa segera membubarkan kabinet dan menyusun kabinet darurat menempatkan tokoh nasional untuk membantu pemulihan, ketertiban, dan menyelamatkan negara. Menunjuk tokoh yang memiliki kompetensi negarawan, misalnya Jenderal Purn Gatot Nurmantyo sebagai Ketua MPRS, Rizal Ramli sebagai Wapres mendampingi Andika Perkasa untuk memulihkan ekonomi negara. AA LaNyala Mattalitti ditempatkan sebagai Ketua DPRS. Prabowo Subianto bisa ditugaskan sebagai Ketua DPAS. Anies Baswedan mungkin lebih cocok menempati posisi Mendagri. KSAL Laksamana TNI Yudho Margono diangkat sebagai Panglima TNI. Jabatan Kepala BIN diserahkan kepada KSAU Marsekal Fajar Prasetyo menggantikan Budi Gunawan. Semua pejabat menteri dan setingkat menteri harus bebas dari anasir oligarki. Begitu pula untuk anggota DPRS dan MPRS baik dari unsur TNI-Polri semua harus bersih dari anasir oligarki. DPRS dan MPRS harus diisi oleh orang-orang profesional dan akademisi yang juga bersih dari pengaruh Oligarki. Itu dilakukan setelah Andika Perkasa sebagai pejabat Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 asli. Tugas segara melaksanakan Pemilu dan Pilpres secepatnya, sesuai rambu-rambu Konstitusi UUD 1945 asli. Jangan terkejut. Gambaran di atas adalah hanya sebuah pikiran alternatif dari segala kemungkinan terburuk yang terjadi. Tentu harapan kita rezim saat ini benar-benar menyadari ada situasi genting yang bisa meledak setiap saat. Reshuffle Kabinet bukan jawaban. Karena rezim masih “terikat kontrak” dan tidak akan bisa dari Oligarki serta kekuatan asing yang selama telah merusak dan menjerumuskan negara dengan utang yang menumpuk. (*)

Reshuffle Kabinet Langkah Mundur Jokowi

BY FNN Kamis, 16 Juni 2022 22:02:02 0

Menteri-menteri yang terlalu banyak bicara di awang-awang, misalnya Unicorn, bisnis start-up, dll., jelas tidak memahami persoalan inti, bahwa rakyat saat ini butuh kepastian makan dan makan. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle ADANYA isu pergantian menteri sudah menguras energi masyarakat karena pemberitaan yang massif dan menjanjikan perbaikan pembangunan ke depan. Meskipun, sesungguhnya dalam masa dua tahun sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo janji perbaikan apapun susah untuk dilaksanakan. Namun, perlu kita menganalisis manfaat apa yang mungkin diperoleh dari pergantian kabinet Jokowi hari ini. Reshuffle kabinet, di dalam pemerintahan parlementer biasanya dilakukan jika sebuah partai koalisi menarik diri dari koalisi, dibentuk koalisi baru, sehingga dibentuk kabinet baru. Jika seorang menteri perwakilan partai koalisi mundur atau terpaksa mundur karena terlibat korupsi, misalnya, Perdana Menteri bisa menggantikan menteri itu dari asal partai yang sama. Di Indonesia, dengan sistem presidensial, perombakan kabinet itu dilakukan oleh presiden, utamanya, karena presiden sendiri ingin memperbaiki kinerja pemerintahannya. Itulah esensi pergantian kabinet dalam sistem presidensial. Meskipun, tidak dapat dipungkiri ada kepentingan akomodasi terhadap partai pendukung. Merujuk pada kinerjanya, baik pada isu pembanguan, politik maupun kesejahteraan, tuntutan terhadap pemerintahan Jokowi sesungguhnya bermuara pada 3 hal: 1. Secara politik terjadi perpecahan bangsa yang sangat dalam, yang bersumber dari perbedaan pemahaman atas Pancasila dan hak-hak warganegara. Yang mana baru-baru ini disinyalir Mahfud MD sebagai tantangan besar menuju 2024. Perpecahan ini diiringi juga dengan berbagai keruntuhan indek demokrasi, pelanggaran HAM yang meningkat serta peningkatan pada agenda Islamophobia. Di samping itu, moralitas pejabat negara dalam kerangka bebas korupsi, kolusi dan nepotisme semakin buruk. Meskipun indeks persepsi korupsi semakin baik satu poin pada CP2021, itu tidak mampu menjelaskan hancur-hancuran korupsi infrastruktur, sebagaimana pernyataan pimpinan KPK bahwa korupsi infrastruktur mencapai 35-50% (Sumber: berbagai media, Pahala Nainggolan, KPK, Oktober 2021) 2. Secara pembangunan, catatan keberhasilan atau yang diklaim keberhasilan saat ini adalah transaksi perdagangan yang surplus. Terutama dari sektor ekstraktif. Perekonomian lainnya bermasalah seperti hutang luar negeri yang melonjak mencapai lebih dari Rp 10.000 triliun, deindustrialisasi yang terus meningkat, pengangguran meningkat dan kualitas infrastruktur yang buruk. 3. Sisi kesejahteraan rakyat semakin buruk. Ikhtiar pemerintah adalah ikhtiar malas, yang dengan bersandar pada bantuan sosial. Subsidi yang berjumlah ratusan triliun tidak menjadi kekuatan produksi rakyat, yang menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, berbagai kekayaan yang dihasilkan dari pengerukan habis-habisan sumber daya alam, baik batubara, nikel, minyak goreng, dan lain-lain, lebih memperkaya segelintir orang-orang kaya dan pejabat rakus. Jika 3 problem di atas merupakan inti daripada inti persoalan, maka struktur persoalan harus dijawab oleh Jokowi dengan me-reshuffle kabinet berbasis kepentingan kinerja. Misalnya dalam hal minyak goreng, perdebatan saat ini yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan versus menteri perdagangan baru terkait perlu tidaknya minyak curah untuk orang miskin dihapus atau tidak. Ini perdebatan aneh dari dua orang yang merasa memiliki mandat. Luhut sebelumnya kita tahu mendapat penunjukan dari Jokowi sebagai ketua satgas penanggulangan harga dan ketersediaan minyak goreng. Harusnya, reshuffle berarti mengembalikan portofolio minyak goreng kepada menteri baru. Dengan keduanya masih ber “versus”, belum jelas bagaimana pergantian kabinet ini dimaknai. Persoalan struktural lainnya yang mestinya direspon Jokowi dijadikan sebagai pertimbangan reshuffle harusnya menyangkut soal kepercayaan publik bahwa pemerintahan Jokowi bebas KKN. Simbol penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi selama ini, setidaknya yang beredar di media, adalah isu penggunaan kekuasaan oleh Luhut dalam bisnis PCR dan tambang-tambang. Luhut semakin kaya ketika berkuasa, diungkap Sri Mulyani dalam konteks pembayaran pajak sang menteri. Sedangkan Erick Thohir, pada isu PCR dan penggunaan BUMN untuk pencitraan politik menyongsong pencapresan ke depan. Tentu saja Jokowi mengalami isu yang sama, dengan dugaan keterlibatan anaknya berbisnis dengan pihak-pihak yang terkait penggundulan hutan, yang bermasalah hukum, yang saat ini sedang dilaporkan Ubaidillah Badrun, ke KPK. Rakyat berharap kedua menteri itu juga diganti. Tapi, itu tidak terjadi. Sektor infrastruktur, sebagaimana disampaikan KPK di atas, menyesakkan dada. Namun, tidak ada juga reshuffle di kementerian ini. Dari sisi ekonomi, rakyat ingin pula adanya perubahan dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan dan penghematan (ketepatan alokasi anggaran) dilakukan oleh Menteri Keuangan dan kepala Bapennas yang lebih baik. Bagaimana meningkatkan pendapatan pajak yang lebih tinggi secara umum dan khususnya dari sektor ekstraktif, bagaimana mencoret projek-projek mercusuar di kala ekonomi perlu penghematan, bagaimana meningkatkan transparansi pembiayaan agar korupsi bisa diperkecil di bawah 10%? Ini adalah masalah inti. Sektor ini memerlukan menteri baru dan visi baru. Namun, Jokowi tidak melihat pertimbangan kinerja sektor ini penting ditingkatkan. Sehingga tidak ada perlunya pula pergantian menteri di bidang ekonomi. Sektor pertanahan dan tata ruang, yang mengalami pergantian, tidak jelas maknanya. Sebab, Jokowi tidak memberi penjelasan terkait cita-citanya di Nawacita, yakni Landreform. Jika yang diminta Jokowi urusan sengketa tanah, atau pengeluaran ijin hak guna yang diskriminatif memihak usaha besar, itu juga bukan persoalan besar. Kecepatan urusan ijin hak guna bukan soal inti, karena sifatnya administratif. Inti persoalan yang tidak terpecahkan adalah keadilan kepemilikan tanah di Indonesia. Kenapa segelintir orang memiliki tanah jutaan hektar, sementara lainnya tidak memiliki. Sektor kesejahteraan juga sama. Dalam masa krisis, anggaran negara harus dialokasikan seluas-luasnya untuk menciptakan projek-projek padat karya. Usaha-usaha UMKM sektor manufaktur dan usaha informal yang menyerap lapangan kerja, harus jadi agenda siang dan malam. Menteri-menteri yang terlalu banyak bicara di awang-awang, misalnya Unicorn, bisnis start-up, dll., jelas tidak memahami persoalan inti, bahwa rakyat saat ini butuh kepastian makan dan makan. Jokowi seharusnya mengevaluasi secara benar tentang kapasitas menteri- menteri sektor kesejahteraan lalu menggantikan diantara yang tidak baik. Terkait politik, Indonesia yang dihantui dengan perpecahan, harus direspon Jokowi dengan mengevaluasi menteri-menteri yang terkait dengan politik. Lalu menggantikan menteri yang tidak sanggup menggalang persatuan nasional. Apa yang dilakukan Jokowi, antara gegap-gempita rencana pergantian kabinet dengan hanya menggantikan 2 menteri saja, merupakan langkah mundur. Kenapa mundur? Karena pergantian ini tidak mencerminkan upaya merespon tuntutan kinerja sebagai alasan pergantian. Memang, dua tahun sisa pemerintahan Jokowi, tidak bisa banyak diharapkan untuk melakukan reformasi kinerja yang bersifat struktural. Kita tak mungkin lagi berharap ada reshuffle berikutnya. Ini reshuffle terakhir yang paling banyak dibicarakan media saat ini. Reshuffle yang gagal. Seharusnya, lebih baik tidak melakukan reshuffle, kalau reshuffle itu tidak memenuhi harapan publik. Sebuah pekerjaan sia-sia. (*)

Indonesia dan Arab Saudi Percepat Penyelesaian MoU Penempatan PMI

BY FNN Kamis, 16 Juni 2022 20:56:57 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan pertemuan bilateral dengan Arab Saudi sebagai salah satu langkah untuk mempercepat penyelesaian nota kesepahaman (Momerandum of Understanding/MoU) untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).\"Pertemuan ini bagian dari upaya kita mempercepat Memorandum of Understanding antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, terutama terkait pengiriman Pekerja Migran Indonesia,\" kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada RabuDalam pertemuan di di Jenewa, Swiss pada Selasa (14/6) itu dilakukan penandatanganan risalah rapat yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral kedua negara yang terjadi di sela-sela ajang The 2nd EWG Meeting di D.I. Yogyakarta.Anwar menjelaskan hingga saat ini progres penyusunan MoU antara tim teknis kedua negara berjalan dengan lancar dan produktif serta membawa sejumlah kemajuan terutama menyangkut masalah penempatan dan pelindungan PMI.Beberapa poin pembahasan yang mengalami kemajuan selama ini, jelas Anwar, di antaranya mengenai pengupahan, pelindungan, hubungan kerja, hak-hak PMI serta batas-batas kewajiban PMI selama bekerja di Arab Saudi.\"Sekali lagi ini memang langkah yang sangat progresif. Namun demikian perlu kita kawal secara bersama. Mudah-mudahan setelah MoU itu selestidak kurang dari 500 tulisan yang dimuat di surat kabaai kita benar-benar memiliki sebuah sistem yang baik untuk kita menempatkan pekerja migran kita, terutama di Arab Saudi,\" ujar Anwar.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Kerajaan Arab Saudi, Ahmed Al-Rajhi, secara virtual pada 3 Juni 2022.Melalui pertemuan tersebut, Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk mempercepat proses integrasi sistem MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan SISNAKER (sistem pasar kerja Kemnaker RI) dengan melakukan amandemen terhadap Technical Arrangement yang telah habis masa berlakunya.Kedua negara juga telah membahas penghentian konversi visa setelah penerapan program Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). (mth/Antara)

Mahfud Sebut Indonesia Tak Punya Catatan Pelanggaran HAM di PBB

BY FNN Kamis, 16 Juni 2022 20:47:51 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Indonesia tidak memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Dewan HAM PBB.\"Yang lebih menggembirakan lagi, di Dewan HAM PBB, tidak ada catatan apa pun tentang pelanggaran HAM di Indonesia,\" kata Mahfud dalam konferensi pers secara virtual mengenai kunjungannya ke Dewan HAM PBB dan Komisi Tinggi HAM PBB di Jenewa, Swiss, sebagaimana dipantau dalam kanal YouTube Menko Polhukam RI, di Jakarta, Kamis.Dalam pidato Pembukaan Sesi Ke-50 Sidang Dewan HAM yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi HAM PBB, lanjut dia, Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar 21 negara yang perkembangan HAM-nya sedang dirujuk oleh mereka.\"Komisioner Tinggi HAM menyebut 21 negara yang perkembangan HAM-nya dirujuk, Indonesia tidak termasuk di dalamnya,\" ujar Mahfud.Dengan demikian, Mahfud pun mengatakan Indonesia sudah tiga kali berturut-turut sejak tahun 2021 sampai 2022 ini, tidak menjadi negara yang dinilai oleh Dewan HAM PBB memiliki permasalahan terkait dengan pelanggaran HAM.\"Sudah tiga tahun ini, tepatnya sejak tahun 2020, Dewan HAM PBB tidak menyebut Indonesia dalam catatan negara yang punya masalah pelanggaran HAM,\" kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.Lebih lanjut, Mahfud pun menyampaikan capaian itu menandakan bahwa Indonesia sudah mengalami kemajuan dan mengomunikasikan secara proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan bahwa tudingan mengenai Indonesia yang menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM tidaklah benar.\"Catatan lain dalam kunjungan saya ke Dewan HAM dan Kantor Komisi Tinggi HAM di Jenewa, ternyata, tidak benar adanya tudingan bahwa Indonesia menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM,\" ungkap Mahfud.Ia menjelaskan memang terdapat laporan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada Special Procedure Mandate Holders (SPMH). Namun, lanjut dia, laporan laporan itu tidak pernah dibahas di sidang Dewan HAM.Mahfud mengatakan laporan-laporan itu ditampung dan disampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk diselesaikan.\"Laporan-laporan itu ditampung dan disampaikan kepada Pemerintah kita dan setelah dijawab, masalahnya selesai dan tidak sampai dibawa ke Dewan HAM,\" tambah Mahfud.Di samping itu, Mahfud juga menegaskan informasi tentang adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk menyelidiki pelanggaran HAM tidaklah benar.\"Selain itu, juga tidak benar adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk melakukan penyelidikan. Justru, kita yang mengundang mereka ke Indonesia, tetapi jadwal-nya belum ditetapkan,\" ucap Mahfud. (mth/Antara)

Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Konstitusi

BY FNN Kamis, 16 Juni 2022 17:25:52 0

Sebagaimana dulu di jaman kemerdekaan. Karena kita merdeka oleh kaum intelektual. Kaum yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur. Yaitu para pendiri bangsa kita. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (Disampaikan Dalam Silaturahmi Elemen Masyarakat Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia) PERTAMA-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta\'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia yang berinisiatif mengadakan Diskusi Silaturahmi Elemen Masyarakat pada hari ini, yang mengusung tema; ‘Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui Konstitusi’. Tema di atas kalau dalam terminologi Islam, bersifat Fardu Ain. Bukan Fardu Kifayah lagi. Karena memang Kedaulatan Rakyat itu mutlak diperjuangkan dan dipertahankan. Dan Kedaulatan Rakyat tersebut memang harus dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karena itu, perjuangan mengembalikan kedaulatan rakyat melalui Konstitusi adalah langkah yang benar. Sehingga wajib didukung oleh seluruh elemen bangsa. Dan yang tidak setuju atau menolak upaya ini, jelas dia adalah pengkhianat rakyat. Sebagai Ketua DPD RI yang mewakili daerah, saya sudah berkeliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota. Saya telah bertemu dengan stakeholder yang ada di daerah. Mulai dari pejabat pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat. Baik itu akademisi, agamawan, pegiat sosial dan kerajaan nusantara. Saya menemukan satu persoalan yang hampir sama di semua daerah. Yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan yang sulit untuk dientaskan. Dua hal ini adalah persoalan Fundamental bangsa ini. Mengapa saya sebut Fundamental? Karena penyebabnya juga Fundamental. Sehingga penyelesaiannya juga harus Fundamental. Tidak bisa kita atasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Harus Fundamental. Dari Hulunya. Bukan di Hilir. Ketidakadilan terjadi karena negara ini telah terkungkung oleh Oligarki Ekonomi yang telah menyatu dengan Oligarki Politik dan menyandera kekuasaan. Dan kemiskinan terjadi karena kemiskinan yang struktural, dampak dari ketidakadilan tersebut. Jadi menurut saya, persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini. Atau soal Presiden hari ini. Tetapi persoalan bangsa ini adalah: Adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka. Siapa mereka? Oligarki Ekonomi yang rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri. Dan mereka semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik untuk meneruskan cengkeraman mereka kepada negara ini. Silakan menjadi kaya raya. Tetapi jangan turut mengatur dan mengendalikan kebijakan negara untuk berpihak kepada kalian. Silakan kalian menjadi kaya raya, tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok kalian. Silakan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya segelintir orang di Republik yang memiliki kekayaannya sebanding dengan kekayaan 100 juta rakyat Indonesia. Ini ketidakadilan yang sudah keterlaluan. Sudah melampaui batas. Dan ketidakadilan yang melampaui batas harus diakhiri. Karena ketidakadilan yang melampaui batas membuat Tuhan murka. Jika kita jujur, terbukanya peluang membesarnya Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik adalah karena kita sebagai bangsa telah melakukan Amandemen Konstitusi yang kebablasan pada 1999 hingga 2002 silam. Saya berulangkali dalam beberapa kesempatan, menyebut Amandemen tersebut sebagai peristiwa Kecelakaan Konstitusi. Sehingga hari ini kita memiliki Konstitusi yang membuat watak bangsa Indonesia semakin Sekuler, Liberal, dan Kapitalistik. Sebagai pejabat negara, saya telah disumpah atas nama Allah SWT dan disaksikan Al-Quran. Bahwa saya harus menjalankan Konstitusi dan peraturan perundangan. Tentu secara obyektif, sebagai pejabat negara saya harus memenuhi sumpah saya, untuk taat kepada Konstitusi hasil Amandemen tersebut. Tetapi secara subyektif, Allah SWT memberi saya akal untuk berpikir, dan Qolbu untuk berdzikir. Sehingga saya selalu memadukan Akal, Pikir dan Dzikir. Sehingga saya harus melakukan koreksi atas Konstitusi hasil Amandemen yang sudah menyimpang jauh dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa kita. Oleh karena itu, saya juga harus melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir tidak dalam semangat memberi manfaat kepada rakyat. Tetapi sebaliknya memberi manfaat kepada segelintir orang atau kelompok. Bahkan, yang lebih kejam, justru menyengsarakan rakyat. Tetapi secara empirik, kewenangan DPD RI dalam fungsi legislasi sangat terbatas. Demikian juga kewenangan yang diberikan di dalam Konstitusi. Oleh karena itu, yang bisa saya lakukan adalah menyampaikan langsung kepada seluruh stakeholder bangsa ini, bahwa arah perjalanan bangsa ini harus kita koreksi. Harus kita perbaiki, untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat melakukan itu, kita tentu harus Adil sejak dalam pikiran. Harus Jernih sejak dari hati. Dan harus Berani mengatakan bahwa yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Dan hal itu hanya bisa kita lakukan, jika kita konsisten berpijak dan bertindak sebagai Negarawan. Karena seorang Negarawan tidak berpikir tentang next election, tetapi berpikir tentang next generation. Jadi, saya tegaskan di sini, Silaturahmi Elemen Masyarakat seperti ini, mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesadaran kita sebagai bangsa, bahwa Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik adalah musuh utama Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan rakyat semakin terkikis karena kita sebagai bangsa telah telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa ini. Kita telah meninggalkan ciri utama dari Demokrasi Pancasila, dimana semua elemen bangsa ini, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Kita telah meninggalkan mazhab ekonomi Pemerataan dengan mengejar Pertumbuhan Domestik Bruto yang berbanding lurus dengan Tax Rasio. Kita telah meninggalkan perekomian yang disusun atas azas kekeluargaan, dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. Inilah yang saya sebut dengan kita sebagai bangsa telah Durhaka kepada para pendiri bangsa. Kepada para pahlawan yang merelakan nyawanya, dengan dua pilihan kata saat itu, yaitu; Merdeka atau Mati! Sebuah semboyan yang kini terasa absurd. Padahal itu semuanya mereka lakukan demi kemerdekaan. Demi perwujudan kecintaan kepada tanah air, dan demi satu harapan mulia; “Agar tumbuh generasi yang lebih sempurna.” Tetapi hari ini yang tumbuh adalah Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan agar negara tunduk dalam kendali mereka. Dan bangsa ini sudah tidak mengerti lagi kedalaman makna dari kata ‘Republik’ yang dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai bentuk dari negara ini. Padahal dalam kata Republik tersimpul makna filosofis yang sangat dalam, yakni Res-Publica, yang artinya Kemaslahatan Bersama dalam arti seluas-luasnya. Oleh karena itu, saat kemarin saya diminta untuk memberi kata pengantar untuk penerbitan buku 1 Abad Tamansiswa, saya sampaikan pentingnya membumikan kembali semboyan yang digagas Ki Hajar Dewantoro. Yaitu; Ing ngarso sung tulodo; Ing madyo mangun karso; Tut wuri handayani. Karena menurut saya itulah etika. Itulah moral. Itulah budi pekerti atau akhlak. Yang seharusnya menjadi esensi dari tujuan Pendidikan Nasional bangsa ini. Sehingga kita akan menghasilkan kaum terdidik atau intelektual yang beretika. Intelektual yang bermoral. Dan intelektual yang berbudi pekerti luhur seperti para pendiri bangsa kita. Mereka inilah yang harus menjadi para pemimpin bangsa. Mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa. Bukan mereka yang lahir dari pencitraan dan survei-survei yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik. Karena popularitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika, moral dan akhlak. Karena Iblis pun sangat populer. Sehingga, saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa untuk membenahi Indonesia yang karut-marut dan salah arah ini, harus diawali dengan membenahi hukum, membenahi ekonomi, membenahi birokrasi dan lainnya yang bersifat sektoral dan parsial. Bagi saya, untuk memperbaiki Indonesia, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya. Artinya, mengembalikan demokrasi, yang selama ini digenggam kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur. Sebagaimana dulu di jaman kemerdekaan. Karena kita merdeka oleh kaum intelektual. Kaum yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur. Yaitu para pendiri bangsa kita. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak akan membedah tentang Pancasila di hadapan para senior, para purnawirawan TNI dan para pejuang bangsa. Karena saya yakin dan percaya, Bapak Ibu dan Hadirin yang hadir adalah warga negara yang mencintai tanah airnya. Karena seorang Patriot sejati, adalah warga negara yang selalu peduli terhadap kehidupan bersama. Peduli terhadap kemaslahatan bersama. Karena musuh Patriotisme adalah segala jenis tirani yang menjadi penyebab ketidakadilan. (*)

Jika Gugatan Presidential Threshold DPD RI Ditolak, KPI Sebut MK Lecehkan Lembaga Negara dan Rakyat

BY FNN Kamis, 16 Juni 2022 12:26:51 0

Jakarta - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komite Peduli Indonesia (KPI), mendukung DPD RI yang secara kelembagaan yang mengajukan uji materi (judicial review) Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Dengan tegas, KPI mengatakan MK akan melecehkan lembaga negara dan rakyat jika menolak gugatan DPD RI.  Hal itu disampaikan KPI saat beraudiensi dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Delegasi, Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2022). “Jika gugatan DPD RI ditolak juga, berarti penghinaan lembaga tinggi negara. Artinya juga penghinaan bagi rakyat karena DPD RI ada karena dipilih rakyat. Bahkan, jumlah suaranya lebih besar dari suara para anggota DPR RI,” kata Tito Roesbandi, Ketua KPI. Ditambahkan oleh Tito, ada beberapa anggota KPI yang secara pribadi telah melakukan gugatan Presidential Threshold 20 persen. Namun, semua ditolak karena dianggap tidak punya legal standing. “Di tengah keputusasaan kami ini, ada lembaga negara yang ternyata berani menyuarakan keprihatinan kami itu. Tentu hal itu membuat kami berenergi kembali dan menambah kekuatan kami untuk mewujudkan PT 0 persen,\" tegasnya. Anggota KPI Lukman Hakim menegaskan, PT 20 persen merupakan biang kerusakan bangsa. Untuk itu, dia berterima kasih kepada DPD RI dan LaNyalla.  “Harapan kami, Presidential Threshold 0 persen dijadikan dasar baru dalam pemilihan yang akan datang. Kami siap bersama DPD RI bela negara ini dengan awalnya adalah jadikan PT 0 persen,\" papar dia. Anggota KPI lainnya, Safril Sofyan, secara pribadi melakukan gugatan PT 20 persen ke MK mengatakan bahwa dalil berbeda dari dalil yang diajukan oleh penggugat sebelumnya hanyalah kamuflase MK. “Katanya harus ada dalil yang kuat, yang beda dengan yang sudah ditolak MK sebelumnya. Padahal dalil kami benar-benar berbeda, ternyata ditolak. Artinya dalil berbeda hanya kamuflase,” ujarnya. Harapannya, DPD RI bisa bekerja bersama aktivis agar kesewenang-wenangan bisa dihentikan. “KPI percaya DPD RI amanah, dan ini adalah lembaga yang berpihak terhadap rakyat,” ujar Safril Sofyan. Lukman Mulhakim, anggota KPI yang perajin sepatu menyampaikan, dirinya termasuk orang yang ajukan gugatan PT 10 persen ke MK. Alasannya karena melihat banyak sosok atau tokoh di negeri ini baik dan bagus, tetapi saat Pemilu mereka tak bisa dipilih. “Jadi PT 20 persen sangat membatasi calon pemimpin bangsa ini. Padahal banyak yang pintar dan bagus, kita dipaksa hanya memilih 1 calon,” ucap dia. Menurut Rustam, aktivis KPI lainnya, MK adalah Mahkamah Kematian karena membunuh semua potensi yang ada di negara ini. “Makanya kami dukung DPD RI golkan 0 persen. Kalau tidak gol, kita tempur di MK,\" tukasnya.  Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti menyampaikan terima kasih atas dukungan KPI yang terdiri dari para aktivis 77/78, aktivis 98 dan akademisi. Menurutnya MK sudah semestinya menghapus ambang batas pencalonan presiden itu.  “MK adalah penjaga konstitusi, sementara dalam hal ini DPR bersama dengan pemerintah membuat pasal 222 di UU Pemilu yang sudah jelas tidak sesuai Konstitusi. Makanya, saya ingatkan, jangan coba-coba MK kalahkan DPD RI dan memenangkan lembaga tinggi yang jelas-jelas melanggar konstitusi. Kalau ini terjadi, itu berarti preseden buruk bagi penegakkan Konstitusi di negara ini,” tegas LaNyalla.  Selain Ketua KPI Tito Roesbandi, hadir pula Penasehat KPI Syafril Sofyan, Bendahara KPI Endang W, dan beberapa anggota KPI lainnya. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Senator asal Kepri Dharma Setiawan. (mth/*)

“Reshuffle” Presidennya

BY FNN Kamis, 16 Juni 2022 10:07:19 0

Macam-macam tuntutan aspirasi rakyat, diabaikan penguasa. Presiden terus berpidato, berakhir sungsang. Jangan-jangan Presiden memang keturunan Raden Sekar Sungsang/Ki Mas Lalana/Panji Mulia Rama Nata atau Raden Sakar Sungsang. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KELAKAR netizen, meski satu minggu ada reshuffle, atau bahkan setiap hari ada pergantian kabinet sudah tidak penting lagi, apalagi terjadi di ujung masa berakhirnya kekuasaan. Lebih kejam lagi sindiran, siapapun yang memiliki catatan sejarah pernah menjadi pembantu presiden (menteri) saat ini sebaik apapun kerjanya akan terbawa dalam catatan sejarah masa pemerintahan yang terburuk paska kemerdekaan. Kesan tersebut memang terlalu tendensius tetapi juga tidak bisa di nafikan sebagai sebuah kenyataan. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, semua memburuk bukan karena menterinya yang tidak bisa bekerja tetapi faktor penentunya justru ada di Presiden sendiri. Maka dalam sindirannya lebih lanjut yang harus di-reshuffle tersebut bukan menterinya, tetapi seharusnya Presidennya. Presiden Jokowi dianggap sedari awal terkesan memaksakan diri memimpin pemerintahan negara, sementara di satu sisi memiliki kemampuan terbatas. Itulah sebabnya, Jokowi dinilai sebagai presiden terburuk sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia. Awal karirnya sebagai Presiden, rakyat terpesona dengan tebar pesona dan pencitraannya, berhamburan janji-janji luar biasa menyedot sebuah harapan indah di masa pemerintahannya. Akhirnya semua terbongkar hanya isapan jempol belaka, janji tinggal janji . Kepercayaan kepada Presiden yang terus menurun ini disebabkan, antara lain: ekonomi negara berantakan, kemiskinan membengkak, indeks demokrasi terus menurun, bahkan negara mengarah ke tirani dan otoriter, ketenangan hidup rakyat terbelah oleh adu domba, negara terancam terpecah-belah. Presiden Jokowi dikritik habis dalam buku biografi karya peneliti dari Lowy Institute, Benjamin “Ben” Bland, bahwa pemerintah Jokowi menunjukkan banyak sifat terburuknya seperti mengabaikan nasihat ahli, kurangnya kepercayaan pada masyarakat sipil, dan kegagalan untuk mengembangkan strategi yang koheren. Selama ini civil society terus dilemahkan; masyarakat dibelah, organisasi rakyat dibeli, mahasiswa dan akademisi dibungkam, serta spirit demokrasi dikerdilkan dengan cara memanipulasi kesadaran dan membunuh keberanian rakyat, semua dalam kendali oligarki. Fakta terkini dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern 2022 yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jokowi mengungkapkan kekesalannya di hadapan menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah. Dalam Rakornas secara virtual pada Selasa (14/6/2022 itu), Presiden Jokowi mengatakan: “Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kok caranya bodoh sekali, saya harus ngomong apa adanya. Ini uang APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh?” Menggelikan sekali. Ketidakmampuan dirinya mengendalikan, membina dan memaksimalkan para pembantunya bersama organ negara dalam mengelola negara, selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Apalagi, diperparah kebijakan yang tidak konsisten, dan dalam hitungan jam berubah-ubah tanpa arah yang jelas. Lengkaplah ditandai dengan rezim yang berganti-ganti kabinet dalam waktu yang terlalu pendek, jelas itu pertanda adanya kekacauan dalam kabinetnya. Semua bersumber dari presiden sendiri. Pemerintahan yang sering melakukan pergantian kabinet. Dan, program yang telah direncanakan dipastikan akan berantakan. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin memudar. Kondisi negara menjadi tidak stabil, yang akan terjadi justru pergolakan sosial politik akan makin membesar. Rapuhnya kabinet akibat Presiden yang lemah, akan selalu bongkar-pasang  kabinet. Dan, seringnya ganti kabinet tidak akan pernah membawa kebaikan, justru keadaan kelola negara akan terus memburuk. Reshuffle kabinet itu tidak penting. Jika ingin perbaikan dan perubahan dalam kondisi negara yang terus memburuk adalah Reshuffle Presidennya. Presiden Sungsang Tidak salah kalau kemudian ada yang menyebutnya Presiden Sungsang. Sung Sang itu maknanya terbalik. Yang di atas menjadi di bawah, yang di depan menjadi di belakang, kepala di bawah kaki di atas, dan sebagainya. Melakukan sesuatu yang menjadi sukar karena salah jalan, keadaan jungkir balik. Contoh pembicaraan saat ini menjadi nol resultantenya karena yang diminta masyarakat Presidential Threshold nol persen, Presiden malah ribut sendiri tentang larangan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi pengurus partai politik, calon legislatif (Caleg), hingga calon pimpinan kepala maupun wakil kepala daerah. Macam-macam tuntutan aspirasi rakyat, diabaikan penguasa. Presiden terus berpidato, berakhir sungsang. Jangan-jangan Presiden memang keturunan Raden Sekar Sungsang/Ki Mas Lalana/Panji Mulia Rama Nata atau Raden Sakar Sungsang. Presiden kadang terlihat santun dan berbudi pekerti. Setelah kita endus, di balik kedok tertata, sopan, dan bertata-krama itu ternyata adalah kepalsuan dan sungsang. Jangan terus menggonggong jika dalam posisi lemah, buta atau tidak tahu fakta, karena lolongan di alam gelap gulita pasti sungsang. Manipulasi data/informasi politik untuk mobilisasi (dukungan) politik, itu pekerjaan khas bandit politik, dan model pekerjaan politik otak sungsang. Presiden yang sungsang sangat membahayakan yang bisa menyeret negara akan menjadi sungsang pula. (*)

Soal Pelantikan Zulkifli Hasan sebagai Mendag, Anis Matta: Saya Salut Nyalinya, Berani Memegang Bara Api

BY FNN Kamis, 16 Juni 2022 10:04:37 0

Jakarta, FNN  - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, penunjukkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Muhammad Lutfi sebagai anomali besar abad ini. Anis Matta menilai penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag akan menjadi pertaruhan besar bagi reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 2024 mendatang. Keberhasilan dan kegagalan Jokowi nantinya akan ditentukan oleh Zulkifli Hasan. \"Saya ingin katakan, Pak Zulkifli Hasan berani bener menjadi Menteri Perdagangan. Ini seperti menggenggam bara api, karena bukan masalah sederhana. Tapi saya salut atas nyalinya Pak Zulkfili Hasan berani menggenggam bara api,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk \"Kapan dan Bagaimana Akhir Perang Rusia-Ukraina? Apa Dampaknya terhadap Ekonomi Dunia?, Rabu (15/6/2022). Pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan, menurut Anis Matta, merupakan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang mulai terjadi sejak 24 Pebruari 2022 lalu. Saat ini, Indonesia dinilai mulai merasakan adanya dampak kenaikan harga komoditas energi dunia (minyak dan gas), harga bahan pangan, sehingga menyebabkan tingginya inflasi. \"Mendag (Muhammad Lutfi, red) itu diganti, karena kesalahan dia sendiri dalam menerapkan kebijakan. Bagaimana mungkin kita negara produsen terbesar sawit mengalami kelangkaan minyak goreng, itu sama saja seperti kelangkaan BBM yang terjadi di Arab Saudi,\" ujarnya. Menurut Anis Matta, sebagian besar pemimpin di dunia termasuk di Indonesia, mulai kebingungan dan tidak mengerti cara dalam menghadapi krisis yang sangat kompleks saat ini. \"Sudah banyak Presiden dan Perdana Menteri di dunia ini yang jadi korban, jatuh pemerintahannya akibat krisis sekarang. Tapi bedanya di sini, korbannya Mendag (Muhammad Lutfi, red),\" tegas Anis Matta. Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, penujukkan Zulkifli Hasan sebagai Mendag bisa menjadi solusi bagi Jokowi, atau sebaliknya menjadi bumerang dan menjadi masalah baru bagi Kabinet Indonesia Maju.  \"Menjelang Pemilu 2024 mendapatkan pos baru di kabinet itu sangat bagus. Tapi taruhannya sangat besar seperti menggenggam bara api,\" tandasnya. \"Nanti kita akan melihat, apakah Pak Zulkifli Hasan ini akan menjadi solusi atau justru akan menjadi masalah baru bagi kabinet Jokowi,\" imbuh Anis Matta. Namun Anis Matta berpandangan, penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Mendag belum tentu akan menyelesaikan permasalahan krisis sekarang. Malahan sebaliknya, justru bisa memicu krisis ekonomi akan semakin dalam, dan berlanjut ke krisis sosial dan politik. \"Saya kira krebilitas Pak Zulkfli Hasan dipertaruhkan. Tapi yang jauh lebih besar, adalah reputasi kabinet dan Pak Jokowi yang dipertaruhkan. Kita bisa kita lihat nanti, apakah semakin hari semakin mengalami degradasi atau tidak,\" ujarnya. Anis Matta mengingatkan agar Presiden Jokowi lebih cermat dalam membaca situasi global sekarang, dengan merespon berbagai kebijakan yang bisa menjawab tantangan utama secara substansial dan permanen dalam mengatasi krisis yang kompleks saat ini. Hal senada disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan. Ia mengatakan, dampak dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, minyak sun flower (bunga matahari) dan minnyak nabati/CPO (minyak goreng). \"Kenaikan harga minyak goreng harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningatkan pemasukan, dan memenuhi kebutuhan domestik market di dalam negeri. Tapi Alhamdulillah korbannya di sini masih dalam tingkat menteri,\" kata Fadhil. Fadhil Hasan menilai larangan ekspor CPO dan turunannya yang sempat diberlakukan sebelumnnya oleh mantan Mendag Muhammad Lutfhi beberapa waktu lalu, merupakan kesalahan besar dan kerugian bagi Indonesia yang menyebabkan kehilangan devisa negara sebesar USD 2 miliar. Sebagai produsen terbesar minyak nabati dunia, lanjutnya, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara maksimal besarnya permintaan pasar dunia saat ini, agar mendapatkan penerimaan besar di luar pajak guna memperkuat APBN kita. \"Tapi pemasukan itu, harus ditabung Pak Jokowi jangan dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang tidak perlu seperti IKN, kalau digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat tidak masalah,\" ujar Fadhil Hasan. Ekonom senior Indef ini mengingatkan, pemerintah untuk mewaspadai bahaya stagflasi, yakni ancaman inflasi global yang tengah membayangi pertumbuhan ekonomi dunia.  Apalagi APBN kita saat ini masih kekurangan anggaran lebih Rp 100 triliun lebih, akibat menanggung beban subsidi dan kebutuhan anggaran perlindungan sosial yang semakin meningkat. \"Jadi stagflasi itu ditandai oleh inflasi yang tinggi, tetapi pertumbuhannya rendah. Permintaan barang yang kita ekspor menurun, akibatnya penerimaan kita juga akan menurun. Sementara inflasinya tetap tinggi, harga-harga tetap tinggi. Hal ini  akan menyebabkan gap yang sangat besar antara penerimaan dan pengeluaran. Ini bahaya yang kita perlu waspadai,\" jelasnya. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Imron Cotan menambahkan, stagflasi itu ditandai tiga fenomena yang sangat fundamental, yakni pengangguran tinggi, inflasi tinggi dan pertumbuhan lemah. \"Jadi kalau Presiden Jokowi sedang mencoba mengakomodasi partai politik untuk berpartisipasi dalam kabinetnya, itu adalah dalam rangka menghadapi turbulensi dari dampak perang Rusia-Ukraina yang akan datang,\" kata Imron Cotan. Imron Cotan memprediksi perang Rusia-Ukraina masih akan berlangsung lama, karena Rusia ingin mengakhiri dominasi Amerika Serikat (AS) dalam energi maupun tujuan strategis lainnnya.  \"Ukraina ini didesain untuk menjadi kuburan oleh Rusia, seperti halnya Afghanistan oleh Amerika, sehingga Ukraina tidak dimanfaatkan Amerika dan Nato dalam jangka panjang supaya tidak menjadi ancaman bagi Rusia,\" kata diplomat senior ini. Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta pemerintah agar mewaspadai upaya AS memindahkan medan tempur baru dari Ukraina ke Taiwan. Jika ini terjadi, AS akan berperang melawan China, karena Presiden AS Joe Biden sudah mulai terang-terangan mendukung Taiwan \"Presiden Joe Biden saat ini tengah kehilangan muka di dalam negerinya soal kebijakan perang di Ukraina. Perang Ukraina menjadi bumerang bagi Amerika Serikat, menyebabkan inflasi tinggi mencapai 9 persen,\" kata Connie. Presiden Joe Biden, lanjutnya, tengah berupaya menghilangkan tekanan di dalam negerinya dengan meningkatkan produksi dan bantuan persenjataan ke negara lain, termasuk mencari lokasi perang baru yang jauh dari Amerika dan Eropa, yakni pilihan di Taiwan-China. \"Karena itu kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi hal ini, apakah kita menempatkan Taiwan itu sebagai negara atau bagian dari China. Jika terjadi perang akan mempengaruhi kawasan Laut China Selatan, mempengaruhi Indonesia juga. Karena Taiwan-lah yang memegang dokumen klaim China atas Laut China Selatan sejak zaman Dinasti Ming. Saya sudah melihat semua dokumen-dokumennya,\" tegas Connie Rahakundini Bakrie. (sws)

Mengartikan Solusi Fundamental Sebagai "People Power"

BY FNN Rabu, 15 Juni 2022 23:03:55 0

People power itu bisa menjadi landasan hukum bagi TNI untuk bergerak dan mengambil langkah penyelamatan tersebut. Perlu diingat, “metode” serupa ini sebenarnya pernah terjadi dalam lintasan sejarah kita. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN KETIKA memberikan kata sambutan dalam Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta pada Sabtu (11/6/2022), Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa bangsa ini menghadapi persoalan fundamental. “Jika kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, maka kita harus melihat dengan jernih, bahwa persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus secara Fundamental,” tegasnya. LaNyalla mengungkapkan, salah satu persoalan fundamental ini yaitu Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik yang juga telah menyandera kekuasaan. “Maka, jalan keluar fundamental yang harus kita lakukan adalah mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,” tegas LaNyalla. Jika menyimak pernyataan LaNyalla di atas, setidaknya ada dua jalan keluar fundamental yang harus dilakukan. Yaitu: Mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan Menolak Demokrasi Prosedural. Demokrasi Prosedural yang dimaksud LaNyalla tentunya Pemilihan Presiden. Mengapa disebut menipu? Karena ternyata presiden terpilih tidak menepati janji-janji saat kampanye dulu. Tidak salah kalau LaNyalla menyebut dengan istilah Demokrasi Prosedural yang menipu! Apalagi, suara rakyat kini dihadang dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jelas-jelas Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng keadilan justru menjadi “perampok keadilan”. Karena selain melanggar Konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam “Naskah Pembukaan Konstitusi” kita.  Secara massif masyarakat hingga lembaga tinggi negara DPD RI mengajukan Judicial Review (JR) ke MK untuk menghapus Pasal 222 UU Pemilu tersebut, semuanya kandas. Kekuatan kekuasaan rezim bersama Oligarki Ekonomi ini seperti begitu kokoh menghadangnya. Khusus DPD RI secara kelembagaan telah mengajukan gugatan ke MK atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang digugat adalah tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold.  LaNyala berkeyakinan, bahwa pasal ini adalah pasal penyumbang terbesar Ketidakadilan dan Kemiskinan Struktural di Indonesia. Sebab, melalui pasal inilah, Oligarki Ekonomi mengatur permainan untuk menentukan Pimpinan Nasional bangsa ini. Pasal ini telah membatasi munculnya putra-putri terbaik bangsa. Dan, pasal ini telah pula mematikan ruang bagi Partai Politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab pasal ini memaksa parpol untuk berkoalisi dalam mengusung pasangan Capres dan Cawapres. Dan, ini mematikan hak parpol baru untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres, karena ada kewajiban menggunakan basis suara hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Dan, yang lebih esensi adalah Pasal 222 tersebut sama sekali tidak derivatif dari Konstitusi di Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.    Pasal seperti drakula ini memaksa Partai Politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas, maka yang terjadi adalah Capres dan Cawapres yang akan diberikan kepada rakyat akan sangat terbatas. Di situlah pintu masuk Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui Demokrasi Prosedural yang disebut sebagai Pilpres.  Untuk memutus mata rantai hubungan Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik tersebut adalah dengan mengakhiri rezim yang disokong Oligarki Ekonomi ini. Naiknya harga-harga kebutuhan dapur bisa menjadi pemicu terjadinya people power agar rezim pimpinan Presiden Joko Widodo ini berakhir. Perlu diingat, pada 1998 Presiden Soeharto bisa jatuh salah satunya berawal dari dapur juga, antara lain karena harga susu yang mahal. Emak-emak lalu keluar ikut turun ke jalan bersama mahasiswa. Bukan tidak mungkin, peristiwa serupa juga bakal terjadi saat pemerintahan Presiden Jokowi sudah dalam keadaan darurat ekonomi. Sementara Presiden bermanuver dan kasak-kusuk ojo kesusu terkait dengan Pilpres 2024. Padahal, seperti kata pengamat politik Rocky Gerung, kita bisa menyatakan bahwa kemungkinan tidak terjadi Pilpres 2024 karena kondisi ekonomi yang memburuk dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itu yang sekarang sedang dihitung oleh para analis KPU. Bisa jalan gak kalau anggarannya itu dipotong separo, hanya untuk menyelamatkan ekonomi kita. Bisa gak IKN itu dilanjutkan kalau terpaksa anggaran yang disiapkan harus dipakai buat membeli politik. Jadi trade-off semacam itu atau kampanye APBN akan mendikte politik APBN-nya bolong. Artinya, politik bakal berantakan juga. Kita hanya bisa terangkan itu sebagai analisis, nanti dianggap solusi, apa ya solusinya percepat Pemilu? “Solusinya ya ganti presiden, solusinya ya lakukan people power. Itu bahaya, segala semacam. Kalau itu enggak diucapkan lalu orang diam-diam merasa memang gak ada solusi kalau kayak gitu,” tegas Rocky Gerung. Kalau dapur emak-emak nggak bisa lagi berasap, dia akan keluar bawa panci lalu digendang-gendang, tukang ojek ikut di situ karena tukang ojek juga tahu dapurnya nggak berasap lagi. Itu akan sampai juga ke buruh-buruh, merasa bahwa daya beli mereka makin turun. Jadi lonceng people power itu mulai dari dapur emak-emak. Menurut Rocky Gerung, itu yang disebut sebagai gerakan rakyat yang berupaya untuk mencari solusi. Solusinya mestinya di kabinet dan parlemen, tapi karena 2 lembaga itu sama isinya, yaitu irasional maka emak-emak cari jalan rasional itu. Mereka mau di jalan itu yang akan mengumpulkan banyak orang. Maka terjadilah dengan apa yang disebut people power. “Itu namanya people power. Terjemahnya kedaulatan rakyat, itu bukan makar, kan begitu,” tegas Rocky Gerung. Ia menyatakan siap memimpin people power. Pernyataan ini disampaikan Rocky saat peringatan HUT Mega Bintang ke-25 di Solo beberapa waktu lalu. Social Unresh Rocky Gerung mengingatkan, kita harus bersiap-siap bila terjadi keadaan yang bukan sekedar peluang tapi pasti terjadi. Soal krisis pangan dan ekonomi yang juga sudah diwanti-wanti oleh Presiden dan Menkeu Sri Mulyani.  Kalau itu terjadi, maka semua berantakan dan itu akan menghasilkan social unresh (keresahan sosial). Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa seharusnya bersiap-siap juga untuk menghadapi situasi paling buruk bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Semoga tidak ada lagi orang yang mencoba menyeret-nyeret Jenderal Andika dalam perpolitikan, seperti yang disebut-sebut namanya menjadi salah satu Capres Partai NasDem. Karena, itu akan mempersulit koordinasi kalau sampai terjadi social unresh yang disebabkan oleh kekacauan ekonomi politik yang sebenarnya berawal dari ketidakmampuan Presiden untuk menerangkan ke publik bagaimana daya beli, bagaimana inflasi, bagaimana stagflasi, problem kesulitan pangan dan energi karena perang di Eropa, Ukraina.  Jadi, seperti kata Rocky, sebenarnya banyak hal yang tersembunyi dari hiruk-pikuk soal koalisi dan capres-mencapres ini. Itu yang menyebabkan kita harus membangun satu blog baru untuk mencegah jangan sampai kekacauan dan arogansi di kalangan elit ini merembet ke rakyat. Jika social unresh terjadi, demi menyelamatkan negara, Panglima TNI wajib hukumnya untuk “mengambil-alih” kekuasaan, kemudian ditetapkan oleh MPR menggantikan Presiden yang mandatnya sudah dicabut rakyat melalui people power. Apalagi, jika ditambah dengan adanya resolusi rakyat yang mendesak supaya TNI segera menyelamatkan NKRI dari keterpurukan ekonomi dan krisis politik yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan. People power itu bisa menjadi landasan hukum bagi TNI untuk bergerak dan mengambil langkah penyelamatan tersebut. Perlu diingat, “metode” serupa ini sebenarnya pernah terjadi dalam lintasan sejarah kita. Bermodalkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), Pangkostrad ketika itu, Mayjen TNI Soeharto mengakhiri people power dengan membubarkan DPR dan MPR serta membentuk DPRS dan MPRS yang akhirnya melantik Pangkostrad itu sebagai Pejabat Presiden RI menggantikan Bung Karno pada 1967 hingga terselenggaranya Pemilu 1971. (*)

Dikunjungi KPU, Ketua DPD RI Tekankan Upaya Minimalisir Kecurangan Pemilu

BY FNN Rabu, 15 Juni 2022 22:03:56 0

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan perlunya upaya yang signifikan agar kecurangan dalam Pemilu mendatang bisa diminimalisir. Hal itu disampaikan LaNyalla kepada Ketua KPU yang menyambanginya di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2022). Hadir dalam kesempatan itu Ketua KPU Hasyim Asy\'ari dan dua komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos dan Mochammad Afifuddin. Ketua DPD RI didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Senator asal Lampung Bustami Zainudin dan Ahmad Bastian, Senator asal Kepri Dharma Setiawan dan Sekjen DPD RI Rahman Hadi. “Aksi kecurangan masih selalu mewarnai Pemilu kita terutama pada saat penghitungan suara. Ini yang harus diantisipasi dengan baik oleh KPU. Misalnya masih saja terjadi meningkatkan suara kandidat yang disukai, termasuk membeli suara, intimidasi, isian surat suara, salah mencatat suara, penyalahgunaan surat suara atau pembatalan surat suara,” ujar LaNyalla. Selain hal itu, LaNyalla menyinggung agar Indonesia mulai menerapkan sistem e-voting dalam Pemilihan Umum. Sistem tersebut dinilai lebih efektif, efisien dan sudah berhasil diterapkan di sejumlah negara. “Digitalisasi dalam Pemilu yakni e-voting ini berpeluang besar diterapkan. Kami minta untuk mulai dikaji, sehingga bisa dipakai sistem itu. Tetapi dari segi keamanan teknologi harus terjamin dan bisa diaudit forensik,” jelas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, DPD RI siap mem-back up dan mendukung langkah KPU dan Bawaslu dalam mempersiapkan pemilu yang jujur dan adil, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik. “Kita support KPU dan Bawaslu, sehingga setiap tahapan berjalan lancar sampai selesai. Kami berharap agar KPU adil tegakkan kebenaran, jangan sampai ada intervensi dari siapapun,” tukas LaNyalla. Pimpinan Komite I DPD RI yang juga Senator asal Lampung, Ahmad Bastian lebih menyoroti soal penomoran dalam surat suara calon anggota DPD RI. “Kami minta KPU RI dan Bawaslu RI dalam penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan pemilihan anggota DPD RI, khususnya yang terkait dengan penomoran dalam surat suara dapat berkonsultasi dengan DPD RI, sehingga terwujud adanya kesetaraan dengan peserta pemilu lainnya,” ujar Ahmad Bastian. “Pada pemilihan 2019, calon DPD penomorannya meneruskan nomor parpol. Padahal surat suara capres diberikan nomor tersendiri,” tegasnya. Menanggapi usulan soal e-voting Ketua KPU Hasyim Asy\'ari memberikan alasan bahwa KPU belum bisa menerapkan sistem itu. “Hingga saat ini e-voting belum bisa diterapkan karena belum ada landasan hukum yang mengatur soal itu. Regulasinya memang masih mengatur pemilihan secara manual sesuai yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU 10/2016 terkait pilkada. Artinya kalau mau diterapkan, UU tersebut harus diubah terlebih dahulu,” papar Hasyim Asy\'ari. Berkaitan soal penomoran surat suara anggota DPD RI, Hasyim menjelaskan pihaknya akan melakukan kajian hal itu. “Kami akan mengkajinya supaya ada kesetaraan atau keadilan dalam hal ini,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Hasyim Asy\'ari juga menjelaskan berbagai tahapan yang sudah dimulai oleh KPU. Pihaknya meminta dukungan DPD RI agar tahapan hingga pelaksanaan pemilu berjalan sesuai trek. “Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami selalu mohon dukungan dari semua pihak, termasuk DPD RI. Semandiri-mandirinya kami, tetap harus dapat dukungan dan doa restu banyak pihak,” papar dia. (mth/*)

Reshuffle Kabinet Semata Demi Kekuasaan, Bukan Untuk Rakyat!

BY FNN Rabu, 15 Juni 2022 14:57:51 0

Reshuffle Kabinet Semata Demi Kekuasaan, Bukan Untuk Rakyat! Dengan pendekatan ini, maka Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, dijamin 100% akan mengikuti keinginan Jokowi. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial-Politik HARI ini ada perombakan (reshuffle) kabinet Presiden Joko Widodo. Berhari-hari isu ini telah menjadi berita hangat. Seolah dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang sangat parah. Padahal, bukan itu tujuannya! Nah, untuk apa perombakan ini? Yang jelas, keputusan Presiden ini bukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi-keuangan Indonesia yang terpuruk. Ini murni untuk kepentingan kekuasaan. Manuver politik semata. Bukan untuk kepentingan rakyat. Tapi, pemerintah mencoba menunjukkan bahwa perombakan kabinet tersebut dilakukan demi kepentingan ekonomi rakyat. Ini jelas omong kosong! Ini memang lucu sekali. Geser-geser menteri dipersepsikan sebagai langkah untuk memperbaiki perekonomian yang rusak berat. Padahal, tujuan yang sebenarnya adalah untuk menyenangkan beberapa partai politik (parpol) sambil membangun kekuatan untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi sendiri. PDIP akan mendapat tambahan kursi di kabinet. Supaya Bu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketum DPP PDIP) tidak lagi menyerang Jokowi. Inilah tujuan utama ‘reshuffle’. Untuk merekat koalisi yang akan melanjutkan upaya penambahan periode presiden atau penambahan masa jabatan beberapa tahun lewat penundaan pilpres 2024. Para pendukung Jokowi yakin kondisi perekonomian yang berada di ambang keruntuhan saat ini memerlukan perpanjangan masa kekuasaan. Operasi Tiga Periode masih saja belum menyerah. Para pendukung Jokowi masih terus saja melakukan upaya ini. Kelihatannya, rencana perioritas pertama ini akan kandas. Tapi, ada rencana prioritas kedua. Yaitu, menjadikan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) sebagai penerus Jokowi. Kedua rencana ini memerlukan premanisme politik. Ada gelagat akan terjadi begal parpol agar bisa dipastikan Ganjar punya kendaraan untuk maju pilpres 2024, andaikata PDIP tidak mau mencalonkan dia. Selain begal, akan ada pula aneksasi parpol agar mendukung Ganjar. Ada dua cara untuk ini. Pertama, pendekatan moneter atau moneytainment level 13-14 digit. Atau kedua, penyanderaan lewat kasus-kasus hukum. Para penguasa sangat mungkin melakukan semua ini. Jelas, untuk menjamin pencalonan Ganjar diperlukan salah satu parpol besar. Partai Golkar disebut-sebut sebagai bakal mengalami pembegalan. Posisi ketua umum akan diambil- alih oleh orang yang pro-Jokowi. Sebelum semua ini dilakukan, ketua umum yang berkuasa saat ini, Airlangga Hartarto, harus disingkirkan dulu dari kabinet. Dengan begitu, dia tak akan berdaya ketika dilaksanakan penggantian ketua umum yang dirancang oleh penguasa. Zulkifli Hasan, pemilik Partai Amanat Nasional (PAN), didekati dengan cara lain. Dia dijinakkan dengan kursi menteri yang hari ini diresmikan. Ini kursi basah. Sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Sedangkan PPP tetap diwakili oleh Suahrso Monoarfa di kabinet. Dengan pendekatan ini, maka Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP, dijamin 100% akan mengikuti keinginan Jokowi. Sekaligus hilang keraguan tentang kemungkinan KIB dibelak-belokkan oleh Airlangga kalau dia tetap ketua umum Golkar. Penyingkiran Airlangga bisa terjadi dengan mudah karena dia memang tidak melekat di Pohon Beringin. Dia tidak membumi di jaringan nasional Golkar. Beginilah perombakan (reshuffle) kabinet yang dikoar-koarkan selama ini. Sepenuhnya demi kelangsungan kekuasaan Jokowi, baik itu lewat jalur tiga periode maupun jalur Ganjar Pranowo sebagai “puppet president” (presiden boneka). Tegasnya, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. (*)

Mega-Bintang Dukung Ketua DPD RI Tuntut MK Tetapkan “Presidential Threshold” Nol Persen

BY FNN Rabu, 15 Juni 2022 13:33:59 0

Surakarta, FNN - Mudrick Setiawan Malkan Sangidu, Ketua Dewan Pembina Mega-Bintang mengatakan bahwa Konstitusi Negara RI memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk tampil sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Menurutnya, Presidential Threshold 20% telah mengamputasi dan sekaligus mendiskriminasi hak warga negara tersebut. Oleh karena itu Keluarga Besar Mega Bintang mendukung sepenuhnya atas langkah hukum yang diambil oleh Ir. H. AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, MSi, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menetapkan Presidential Threshold 0%. “Dengan langkah hukum yang diambil oleh Ketua DPD RI ini menunjukkan bahwa DPD RI adalah Benteng Demokrasi,” tegas Mudrick Sangidu dalam siaran pers yang diterima FNN, Rabu (15/6/2022). Selengkapnya, Pernyataan Sikap Mega Bintang adalah sebagai berikut: 1. Mahkamah Konstitusi (MA) menerima seluruhnya dan mengabulkan tuntutan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 2. Mencabut Persyaratan Presidensial Threshold 20% dalam Pencalonan Presiden pada Pemilihan Umum Presiden pada Pemilu yang akan datang. 3. Apabila tuntutan Presidential Threshold 0% ini tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ada indikasi MK melindungi kepentingan kelompok tertentu atau Oligarki. Maka Mahkamah Konstitusi (MK) layak dibubarkan demi tegaknya Kedaulatan Rakyat. 4. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung langkah hukum Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dan apabila terjadi kebuntuan langkah hukum, maka rakyat akan menuntut haknya dengan cara People Power. 5. Menolak keras segala upaya untuk melanggengkan jabatan Presiden sampai 3 (tiga) periode jabatan. Ingat Pesan Alm. Jenderal Besar Sudirman: “Indonesia Bubar Bukan Karena Perbuatan Pengkhianatnya, Tetapi Karena Mereka Yang Diam Saja Menyaksikannya”. (mth)

Rakyat Menuntut MK: Batalkan UU IKN Nomor 3 Tahun 2022!

BY FNN Selasa, 14 Juni 2022 22:13:46 0

Rakyat Menuntut MK: Batalkan UU IKN Nomor 3 Tahun 2022! Itu sebabnya mengapa PNKN telah berulang kali mengingatkan Para Yang Mulia Hakim MK untuk berpihak kepada konstitusi, bangsa, dan rakyat Indonesia, bukan kepada oligarki! Oleh: Marwan Batubara, Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) SAAT ini Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) sedang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan Uji Formil UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang diajukan pada 2 Februari 2022. Uji formil tersebut diregistrasi oleh MK sebagai perkara No. 25/PUU-XX/2022. Setelah melalui lima kali persidangan, diperkirakan Putusan MK atas perkara No. 25/PUU-XX/2022 akan diterbitkan pada akhir Juni 2022. Di samping menyatakan sikap dan pendirian PNKN atas Permohonan Uji Formil UU IKN, tulisan ini sekaligus ingin mengaggapi sikap dari sebagian kalangan yang lebih fokus untuk menyoroti masalah pendanaan rencana pembangunan IKN baru melalui APBN. Terkesan faktor motif dan aktor utama di balik rencana sarat kepentingan oligarki tersebut diabaikan. Selain itu, tulisan ini sekaligus mengingatkan, jangan sampai Permohonan Uji Formil UU IKN berubah menjadi alat barter kepentingan politik tertentu. PNKN tidak ingin berspekulasi tentang putusan MK atas perkara tersebut, apakah UU IKN kelak akan dinyatakan konstitusional, inskonstitusional atau inskonstitusional bersyarat seperti pada putusan Uji Formil UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Apa yang selalu menjadi sikap PNKN adalah karena proses pembentukannya melanggar UUD 1945 dan UU P3 No. 12/2011, maka sangat pantas jika MK menyatakan UU IKN No. 3/2022 inskonstitusional. PNKN telah membandingkan pertimbangan mengapa MK menyatakan UU Ciptaker inskonstitusional bersyarat dengan proses pembentukan UU IKN. Ternyata ditemukan proses pembentukan UU IKN jauh lebih bermasalah, serta sarat rekayasa dan manipulasi dibanding pembentukan UU Ciptaker. Belum lagi jika motif pembentukan UU IKN diperhitungkan. Maka, jangankan konstitusional, Putusan MK yang menyatakan UU IKN inskonstitusional bersyarat saja sulit diterima akal sehat serta prinsip hukum dan keadilan.  Karena itu dalam memutus perkara No. 25/2022 PNKN ingin mengingatkan MK untuk bisa bersikap adil, independen, konsisten, objektif, transparan, demokratis, serta taat hukum dan konstutusi. Jika prinsip-prinsip bernegara ini dijadikan sebagai pedoman, maka PNKN sangat yakin bahwa MK otomatis akan membatalkan UU IKN. Artinya, MK akan menyatakan UU IKN inskonstitusional, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Itulah sikap PNKN yang paling mendasar! Bagi PNKN tidak ada spekulasi bahwa akhir Juni 2022 nanti, permohonan Uji Formil UU IKN yang diajukan PNKN akan ditolak atau dikabulkan MK. PNKN ingin menyatakan hal yang sangat prinsipil ini, agar rakyat tidak tergiring rekayasa opini dan akrobat hukum, sehingga akhirnya dapat menerima jika kelak MK memutuskan UU IKN konstitusional atau inskonstitusional bersyarat seperti UU Ciptaker. Partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN ternyata jauh lebih bermasalah dibanding saat pembentukan UU Ciptaker dan karenanya MK menyatakannya berlaku bersyarat. Rekayasa akrobat putusan MK tersebut sangat potensial terulang. Saat itu MK menyatakan bahwa UU Ciptaker masih dianggap berlaku, karena pemerintah telah jauh melangkah, termasuk menerbitkan sejumlah peraturan turunan UU Ciptaker. Pada UU IKN pemerintah pun telah pula menerbitkan belasan peraturan (PP dan Perpres), sehingga MK sangat potensial menyatakan UU IKN masih berlaku. Padahal, saat mengajukan permohonan uji formil, PNKN telah menuntut agar MK menerbitkan putusan sela, meminta agar pemerintah menunda penerbitan peraturan turunan UU IKN, sampai proses uji formil selesai. Namun MK tidak menggubris. Di sisi lain, pemerintah tetap konsisten dengan sikap arogan dan otoriternya, sejak menyusun RUU IKN hingga menerbitkan peraturan turunan, tak peduli fakta bahwa UU IKN sedang diuji formil. Dengan sikap pemerintah dan MK yang tampak pro oligarki ini, maka UU IKN bisa saja dinyatakan berlaku. Apapun kelak putusan MK, PNKN tetap akan terus menyuarakan hal-hal yang prinsip dan sesuai konstitusi: Jika UU IKN dinyatakan berlawanan dengan konstitusi, maka nyatakanlah hal tersebut secara gamblang dan tuntas, tanpa embel-embel, tanpa sarat. Proses pembentukan UU IKN inskonstitusional, maka seharusnya hanya ada satu putusan, yakni UU IKN batal demi hukum. Jika ingin dibentuk kembali, maka prosesnya harus dimulai dari awal, sebagaimana layaknya pembentukan UU baru. Publik perlu diingatkan tentang motif di balik rencana pembangunan IKN baru. Terlepas dari penjelasan pemerintah dan tujuan pembangunan pada website Bappenas bahwa diyakini motif paling dominan di balik rencana pembangunan IKN baru adalah perburuan rente dan kepentingan oligarki untuk bisnis dan kekuasaan. Ditengarai, motif utama ini ditunggangi pula oleh kepentingan sempit golongan tertentu, termasuk PKI gaya baru dan politik OBOR China. Sebab dominannya motif di atas, maka oligarki kekuasaan terus menggadang-gadang supaya Jokowi bisa menjadi Presiden RI untuk periode yang ketiga. Targetnya adalah agar pembanguan IKN tetap terjamin dan bisa pula segera dimulai. Karena itu, PNKN perlu mengingatkan agar rakyat tidak terkecoh dengan isu kemampuan APBN untuk mendanai IKN baru. Juga dengan isu IKN baru yang bisa mangkrak akibat terbatasnya kemampuan APBN. Sebab, jika UU IKN sudah berlaku, terutama setelah lolos uji formil di MK, maka agenda oligarki dan para penumpang gelap akan berjalan mulus. Faktanya pemerintah menyatakan pembangunan IKN baru dilakukan melalui lima tahap dan akan berlangsung hingga 2045. Jika keputusan strategis itu berupa UU IKN telah diambil dan lolos pula dalam uji formil di MK, maka kekuasaan ologarkis tinggal menjalankan agenda yang sangat tidak prioritas bagi rakyat, meski dalam 1-2 tahun pertama tersendat dana APBN. Berikutnya, agenda China untuk mengamankan eksodus rakyat China ke IKN baru dan Kalimantan pun akan berjalan lancar. Karena itu, seharusnya rakyat tidak terkecoh dengan isu IKN mangkrak dan masalah keterbatasan APBN. Jadi seandainya pun saat ini APBN bermasalah, bukan berarti IKN baru akan batal. Karena berbagai motif di atas, termasuk kepentingan PKI Gaya Baru, diyakini pembangunan IKN baru oleh rezim pro oligarki akan terus berlanjut. Hal penting lain, kalau bicara esensi, ditinjau dari sisi kedaulatan, martabat bangsa dan berbagai sarana yang akan dibangun, maka tidak ada alasan untuk membiarkan objek vital nasional (obvitnas) dibangun oleh swasta. Memang. IKN itu akan dibangun melalui tiga opsi skema pendanaan, yakni melalui 1) APBN, 2) KPBU (Kerja-sama Pemerintah dan Badan Usaha) berupa kerjasama BUMN & Swasta, dan 3) Swasta. Namun karena terbatasnya kemampuan APBN dan BUMN di satu sisi dan dominannya peran dan dana swasta, maka pihak swasta akan sangat dominan menguasai obvitnas di IKN baru. Kondisi ini, di samping menyisakan beban operasi bagi APBN selama bertahun -tahun ke depan, maka kedaulatan dan martabat bangsa pun akan tergadai kepada swasta. Belum lagi bahwa aspek strategis dan hankam negara akan berada di bawah kendali swasta dan asing. Sebenarnya, jika bicara obvitnas, seharusnya penyelenggara negara tidak sedikit pun menyediakan celah kompromi. Tidak ada lagi alasan obvitnas dibiarkan dibangun swasta dengan berlindung di balik KPBU. Namun melihat berbagai kasus yang terjadi selama ini, rezim oligarki telah membiarkan asing menguasai pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung, smelter nikel di Sulawesi, proyek listrik dan berbagai sarana lain, maka potensi tergadainya negara pada asing dan pengusaha oligarki atas proyek IKN hanya tinggal menunggu waktu. Yakni menunggu waktu jika rezim oligarki berhasil melanggengkan kekuasaan.  Karena itu, hal terpenting dan mendesak adalah bagaimana agar rencana proyek oligarki dan asing, berupa IKN baru, segera dihentikan. Karena UU IKN telah dibentuk oleh rezim oligarki (eksekutif dan legislatif) secara konspiratif serta melanggar konstitusi dan prinsip demokrasi, maka UU IKN harus segera dibatalkan MK. Itu sebabnya mengapa PNKN telah berulang kali mengingatkan Para Yang Mulia Hakim MK untuk berpihak kepada konstitusi, bangsa, dan rakyat Indonesia, bukan kepada oligarki! Jika bicara soal MK, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita telah mencatat berbagai “prestasi MK” yang lebih memihak oligarki. Misalnya MK membiarkan lolosnya sejumlah UU pro oligarki berupa UU Korona No. 2/ 2020, UU KPK No. 19/2019, UU Minerba No. 3/2020, dan UU Ciptaker No. 11/2020. Karena itu PNKN dan rakyat ingin mengingatkan Para Yang Mulia Hakim MK agar memutus perkara Uji Formil UU IKN sesuai hati nurani, konstitusi dan kehendak rakyat: Bahwa UU IKN No.3/2022 harus dinyatakan inskonstitusional dan batal demi hukum. Jakarta, 14 Juni 2022. (*)

LaNyalla Ingatkan Pentingnya Regulasi, SDM dan Infrastruktur untuk Memperkuat Telematika

BY FNN Selasa, 14 Juni 2022 21:45:39 0

Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penguatan sektor telematika di Indonesia. Hanya saja, dibutuhkan regulasi baru, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga infrastruktur untuk memaksimalkannya. Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual dalam “Silaturahmi Sinergi di Era Konvergensi Telematika” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Telematika Indonesia, di Jakarta, Senin (13/6/2022). Hadir Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Sarwoto Atmosutarno dan Masyarakat Telematika lainnya. “Hari-hari ini bidang teknologi telekomunikasi hampir mempengaruhi seluruh sendi kehidupan kita. Teknologi telekomunikasi saat ini bukan hanya soal urusan telepon atau layanan dasar voice dan SMS melalui handphone, tetapi sudah merambah ke berbagai fungsi komputer, komputasi awan, media sosial, bahkan sudah merambah ke soal metaverse,” kata LaNyalla. Artinya, teknologi telekomunikasi kini bukan hanya bicara telekomunikasi an sich atau secara harfiah, tapi juga mencakup dan berpadu dengan informatika. “Konvergensi itulah yang mestinya membuat bangsa ini harus semakin sadar tentang pentingnya penguatan sektor telematika, baik dari sisi regulasi, SDM, hingga infrastrukturnya,” lanjut Senator asal Jawa Timur itu. Ditegaskan LaNyalla, Indonesia memerlukan regulasi yang komprehensif dan relevan dengan zaman, sehingga akan mampu mendukung serta mengelola ekosistem digital Tanah Air. Pada akhirnya hal itu akan berdampak pada lompatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Saat ini Undang-Undang yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sudah tidak cukup relevan. Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang tidak kuno, yang mengakomodasi perkembangan zaman, namun tetap dalam koridor aturan yang baik dan memihak bangsa. Termasuk di dalamnya, misalnya, soal perlindungan data pribadi, peningkatan kapasitas SDM, penguatan telematika untuk pelayanan publik yang murah dan cepat, serta pemerataan infrastruktur secara nasional,” papar dia. Kesiapan regulasi, menurutnya, menjadi hal yang sangat penting mengingat dunia digital adalah dunia yang begitu dinamis. Hitungan perubahannya bukan tahun, tapi hari, bahkan jam. Menurut LaNyalla, hal lain yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama adalah mengikis lebarnya kesenjangan akses digital di masyarakat. Dalam pandangannya, hal itu berkaitan dengan dua hal. Yakni pertama, kesiapan infrastruktur. Dimana fasilitas infrastruktur telekomunikasi memang belum merata. “Hanya di kawasan barat Indonesia yang pembangunannya tampak masif. Sedangkan di kawasan timur Indonesia relatif belum memadai. Akibatnya, terjadi kesenjangan digital. Mayoritas pengguna internet pun hanya berpusat di Jawa, Sumatera, Bali dan sebagian Sulawesi,” jelas LaNyalla. Soal infrastruktur digital, dikatakannya, sama penting dengan membangun jalan tol dan jembatan. Makanya di berbagai daerah ia sering menyampaikan agar Pemda tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan dan jembatan, tapi juga membangun atau menyediakan infrastruktur digital. Pekerjaaan rumah kedua adalah peningkatan literasi digital. Karena LaNyalla prihatin ketika melihat bahwa akses digital oleh kebanyakan masyarakat hanya digunakan untuk bermedia sosial yang berkaitan dengan gaya hidup. Padahal tantangan ke depan, harus merambah ke soal pemanfaatan ekonomi digital melalui penguasaan e-commerce, seperti pengembangan aplikasi, dan pengayaan ilmu pengetahuan. Literasi digital yang baik tentunya akan membawa Indonesia bisa mencukupi kebutuhan SDM digitalnya. Alumnus Universitas Brawijaya itu meyakini SDM adalah pilar dasar dalam ekosistem inovasi digital. “Ada data menyebutkan, pada 2030, Indonesia butuh 17 juta SDM di bidang digital dengan kemampuan teknologi informasi yang memadai. Mampukah kita memenuhinya dengan anak-anak bangsa sendiri, yang dari Sabang sampai Merauke? Sehingga tidak diisi oleh tenaga asing?” paparnya. Oleh karena itulah, lanjutnya, DPD RI akan terus mendorong pengembangan SDM dengan kompetensi digital bukan hanya terpusat di kota besar, tapi di seluruh pelosok Tanah Air, melalui sistem pendidikan yang baik, termasuk melalui dunia vokasi. (mth/*)

Menakar Nasib PPP dan PAN Dalam KIB Pasca Pemilu 2024

BY FNN Selasa, 14 Juni 2022 21:24:06 0

Spekulasi yang berkembang menyatakan bahwa KIB memang disiapkan untuk Ganjar Pranowo (GP), jika ia tetap tidak dapat tiket dari partainya, PDIP. Dari KIB-lah tiket untuk GP bisa maju sebagai Cawapres. Oleh: Ady Amar, Kolumnis PEMILU Serentak 2024, mengikat partai politik dalam mendukung Calon Presiden (Capres) yang dipilihnya. Bahkan pada parpol tertentu, pilihan Capres itu sangat mempengaruhi hasil pemilihan legislatif (pileg) parpol bersangkutan. Semacam satu paket antara memilih Capres dan memilih anggota legislatif. Dalam narasi lainnya, konstituen memilih partai tertentu, artinya memilih anggota legislatif dari partai tertentu, jika partai itu mengusung Capres yang dimauinya. Pada partai tertentu, dalam menentukan siapa Capres yang akan diusung, itu berpengaruh pada perolehan kursi legislatifnya. Salah memilih Capres, artinya yang bukan diinginkan konstituen, akan mempengaruhi suara pemilih dengan tidak memilih anggota legislatif dari partai bersangkutan. Menjadi lebih bijak jika parpol mendengar suara konstituennya. Tidak cuma berdasar dan ditentukan suara elit partai, dan abai pada pemilik suara yang sah. Jika itu yang terjadi, maka tidak mustahil partai itu akan terpental dari Senayan. Sebab hasil Pileg tidak sampai memenuhi ambang batas parliament threshold yang 4%. Bahkan, tidak cuma mempengaruhi hasil Pileg untuk DPR pusat, tapi juga berdampak mengena pada perolehan suara DPRD, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mestinya ini menjadi perhatian elit partai dalam menentukan nasib partainya, jika ingin tetap eksis atau malah ditinggalkan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) khususnya, adalah dua partai yang punya hubungan erat, bahkan tak terpisahkan antara Pilpres dan Pilegnya. Jika itu dibandingkan dengan partai lain, yang ikut kontestasi pemilu 2024. PPP dan PAN adalah dua partai yang hampir sama basis konstituennya, yaitu pemilih muslim. Meski Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga punya basis pemilih yang sama. Hanya saja dua partai terakhir itu lebih solid konstituennya. Sedangkan PPP dan PAN memiliki konstituen yang mudah beralih ke lain hati. Berpindah ke partai lain. PPP adalah salah satu partai warisan Orde Baru yang tersisa. Hasil fusi dari beberapa partai Islam, yang juga diwarnai ormas-ormas Islam, meski bukan institusi ormas resmi. Setelah reformasi 1998, bermunculan banyak partai baru lain. Baik yang berideologi agama maupun kebangsaan. Ini awal mula PPP terkikis. Ditinggal beberapa ormas besar pendukungnya. NU – yang sebelumnya menarik diri karena menganggap adanya ketidakadilan pembagian jatah, khususnya jabatan Menteri Agama, juga kesadaran ingin kembali ke khittah 1926 – yang lalu membentuk partai politik sendiri untuk menampung suara kaum nahdliyyin. Lahirlah PKB. Partai yang didirikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Kyai utama NU lainnya. Begitu pula suara ormas Muhammadiyah yang ada di PPP, sebagian besar suaranya tersedot dengan hadirnya PAN – partai hasil reformasi yang diawaki M. Amien Rais, yang ketika itu juga masih sebagai Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah – meski PAN tidaklah identik dengan Muhammadiyah. Tidak semua warga Muhammadiyah memilih PAN, meski diawaki Amien Rais. Tapi tetap saja kehadirannya bisa mengikis PPP, yang tidak lagi dianggap sebagai “Rumah Besar” umat Islam. Begitu pula nasib PAN, yang tidak baik-baik saja. Perolehan suaranya sebagai partai hasil reformasi, hanya bertengger di papan tengah. Ini menandakan warga Muhammadiyah tidak semua menjadikan PAN satu-satunya kendaraan politiknya. Persebaran warga Muhammadiyah ada di banyak partai politik. Ditambah lagi ada kemelut internal di PAN, yang berpuncak sampai harus melengserkan pendirinya, Amien Rais, lewat Munas V di Kendari, Sulawesi Tenggara (10/2/2020), yang berakhir ricuh. Seolah azas yang dipunya PAN, yang berakhlak politik dengan bersandar pada agama, dan yang membawa rahmat bagi sekalian alam (AD Bab II, Pasal 3), itu ditanggalkan. Amien Rais lalu mendirikan Partai UMMAT, yang sedikit banyak akan juga menyedot konstituen PAN. Simpatisan Amien Rais di PAN, itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, akan bisa lebih lagi menyedot habis konstituen PAN, jika partai ini salah menentukan/memilih Capresnya. Jika ditambah Partai UMMAT tepat dalam mendukung sosok Capres yang dimaui konstituen PAN. Selesailah nasib PAN itu. PPP dan PAN dalam KIB Akankah PPP mengulang sejarah buruk yang pernah dibuat. Dan, itu terjadi ketika Pilkada DKI Jakarta 2017. Pilihan pada salah satu pasangan calon gubernur – PPP memilih Ahok-Djarot – maka suara legislatif PPP di DPRD DKI Jakarta kursi suaranya melorot dari 10 menjadi 1 kursi. PPP ”dihakimi” konstituennya, itu karena budeg telinga. Abai mendengar suara pemilihnya, yang menjatuhkan pilihannya pada Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Mestinya itu jadi pelajaran terbaik bagi PPP untuk tidak mengulanginya. Jika masih mengulang peristiwa Pilkada DKI Jakarta, maka PPP (juga PAN) dipastikan akan ditinggal konstituennya. Peringatan juga bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pun akan bernasib sama ditinggal konstituennya, jika nekad memilih Capres yang bukan selera pemilihnya. PKS pada Pemilu 2024, perolehan Pilegnya bisa dipastikan tidak lebih baik dibanding Pemilu 2019 lalu. Itu disebabkan perpecahan di internal partai. Banyak tokoh utama partai memilih hengkang, di antaranya Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq, Rofi\' Munawwar, dan masih banyak lainnya. Mereka mendirikan Partai Gelombang Rakyat (Gelora). Tentu kehadiran Partai Gelora itu akan mempengaruhi suara Pileg PKS. Apalagi jika Partai Gelora ini mendengar dengan baik Cawapres pilihan konstituennya, yang sebenarnya sama dengan konstituen PKS. Partai Gelora ini memang belum punya hak mengusung Capresnya, tapi tetap bisa mewacanakan presiden yang dipilihnya, yang sesuai dengan suara konstituennya. Maka, PKS mesti cermat jika masih ingin dipilih konstituennya. Kita sudahi saja pembahasan tentangnya. Kita kembali pada pembahasan PPP dan PAN. Pertanyaan dasarnya, apa keuntungan PPP dan PAN, yang seperti ujug-ujug membentuk poros koalisi dengan Partai Golkar. Tiga partai berkumpul, dan itu memenuhi jumlah keikutsertaan presidential threshold yang 20%. Dengan demikian KIB bisa mengusung Capres dan Cawapres-nya sendiri. Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan bahwa calon KIB untuk Capres diambil dari KIB sendiri. Artinya, bukan calon dari luar koalisi. Jika demikian, bisa jadi Airlangga yang akan diusung sebagai Capres, atau Zulkifli Hasan (Ketum PAN), atau justru Suharso Monoarfa (Ketum PPP). Tiga nama yang tidak punya elektabilitas memadai. Jika tidak mau dikatakan, tiga nama yang tidak menjual. Maka spekulasi berkembang, bahwa KIB itu hadir atas “perintah” Istana. Apa perlunya sampai muncul perintah demikian. Jika diteruskan, apa hubungan antara Istana dengan ketiga partai tersebut, selain ketiga partai itu sebagai partai pendukung pemerintah. Meski partai lainnya, partai pendukung pemerintah tidak tergabung dalam KIB. Jika benar munculnya KIB itu “instruksi” Istana, maka bisa disebut itulah bentuk intervensi pada ketiga partai itu. Lalu untuk apa? Spekulasi yang berkembang menyatakan bahwa KIB memang disiapkan untuk Ganjar Pranowo (GP), jika ia tetap tidak dapat tiket dari partainya, PDIP. Dari KIB-lah tiket untuk GP bisa maju sebagai Cawapres. Jika itu benar, bisa dipastikan bahwa GP memang manusia spesial, yang sampai tiketnya pun disiapkan oleh Istana lewat ketiga parpol yang tidak ada sangkut paut dengan GP. Bahkan dua dari partai pengusungnya, PPP dan PAN, mesti bertaruh besar dengan perolehan nasibnya pada Pemilu 2024. Jika PPP dan PAN sudah berhitung dengan matang, berhitung pilihan elitnya sama dengan konstituennya, yang juga memilih GP, itu tidak mengapa, ya monggo saja. Tapi kalau itu hanya suara elitnya, bahkan untuk kepentingan kecil elitnya, di mana konstituennya misal lebih memilih Anies Baswedan – belajar dari kasus Pilkada DKI Jakarta (2017) – maka tamatlah PPP, juga PAN. Pilpres 2024 masih dua tahun lagi. Dinamikanya akan makin kencang jika memasuki setidaknya pertengahan tahun 2023. Akankah KIB itu kokoh sampai 2024, pastilah tidak ada yang bisa memastikan. Pada saatnya nanti, seperti biasanya, semua parpol akan mengambil sikap pragmatis dengan memilih jalannya sendiri. Segala kemungkinan bisa terjadi. Rakyat tetap berharap munculnya sosok Presiden yang tidak dibesarkan oleh oligarki, agar negeri ini tidak makin terpuruk. Wallahu a\'lam. (*)

Berdasarkan Survei Internal, Anies Baswedan Capres Partai Nasdem

BY FNN Selasa, 14 Juni 2022 19:37:35 0

PARTAI NasDem akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) selama dua hari, Rabu dan Kamis, 15-15 Juni 2022 ini. Layaknya Rakernas, tentu banyak agenda yang akan dibahas dan diputuskan. Terlebih jagad politik nasional yang kian marak, karena sudah semakin mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang meliputi Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Perhelatan politik 2024 itu akan berlangsung sekaligus. Anggaran yang sudah disetujui Rp 100,4 triliun, masing-masing Rp 76,6 triliun anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 33,8 triliun anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tidak menutup kemungkinan angka tersebut bertambah lagi. Pertarungan politik jelas penuh intrik. Inilah perhelatan demokrasi yang pertama kali dikemas sekaligus. Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa, 14 Juni 2022. Sebagai peserta pemilu, Partai NasDem tentu sudah mempersiapkan berbagai hal menyongsong Pemilu 2024. Tentu, dari tiga pemilihan yang dilaksanakan sekaligus, yang paling seksi adalah Pilpres. Sebab, Pilpres merupakan puncak demokrasi. Setiap partai harus menyeleksi dan menggodok nama bakal calon presiden (capres) dan tentunya, juga calon wakil presiden (cawapres) secara ketat. Salah langkah dalam menyodorkan nama atau bergabung dengan partai lain, bisa sangat berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Oleh karena itu, salah satu agenda penting dalam Rakernas NasDem adalah menyaring tiga sampai empat nama bakal (capres) yang akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dari tiga atau empat nama yang disampaikan, Surya Paloh kemudian menetapkan satu nama capres, dan sekaligus calon itu dibicarakan bersama calon-calon mitra koalisi. Tidak sekedar diserahkan saja, tetapi nama-nama yang muncul diumumkan kepada rakyat, terutama kepada peserta Rakernas dan para pendukung dan simpatisan NasDem. Pengumuman itu juga sekaligus sebagai usaha menjaring dan mematangkannya dengan calon partai koalisi. “Yang menjadi magnet utama dari proses pembangunan koalisi itu ya (tentu) pasangan calon, ya pengantennya. Kalau lebih spesifik siapa capresnya, itu kemudian atas dasar rasional dan Nasdem selalu meletakkan dirinya sebagai partai yang rasional,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 7 Juni 2022. Berdasarkan keterangan yang diperoleh FNN, empat nama bakal capres yang akan diserahkan kepada Surya Paloh itu adalah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Gandjar Pranowo. Ketiganya masih sama-sama gubernur, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan satu bakal capres berasal dari internal Nasdem dan itu kemungkinan nama sang Ketua Umum, Surya Paloh. Akan tetapi, ada kemungkinan nama lain yang muncul. Berdasarkan kabar yang diberoleh, hasil survei internal NasDem, nama Anies Baswedan menempati urutan nomor satu. Meski tidak menyebutkan tingkat elektabilitasnya, tapi nama Anies Baswedan menempati persentase tertinggi. Masih menurut Willy Aditya, di internal NasDem, ada penentangan terhadap Anies. Ada yang tidak setuju dengan nama yang sukses dalam perhelatan balap mobil Formula E yang berlangsung awal bulan ini. Kabarnya, yang tidak setuju dengan nama Anies adalah Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate dan beberapa petinggi lainnya yang pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahoker pada Pilgub DKI tahun 2017 yang lalu. Meski ada barisan yang tidak setuju, tapi nama Anies Baswedan diperkirakan akan mulus. Alasannya, gelaran Formula E yang sukses tidak lepas dari peran Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) Formula E Jakarta Ahmad Sahroni. Semua tahu, Sahroni adalah Bendahara Umum Partai Nasdem. Duet antara Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni dalam ajang tersebut juga semakin memperkuat indikasi dukungan kepada mantan Menteri Pendidikan Nasional itu. Bahkan, karena “pernikahan” Anies dan Sahroni dalam ajang Formula E tersebut membuat Mohammad Taufik harus “bercerai” dengan Partai Gerindra. Taufik yang kader tulen partai besutan Prabowo Subianto itu mengaku akan bergabung dengan NasDem, karena Anies Baswedan bakal menjadi capres NasDem. Memang betul, hingga menjelang Rakernas, ternyata belum ada nama capres yang dimunculkan. Yang ada baru kriterianya, sebagaimana disebutkan Ketua Steering Committee (SC) Rakernas NasDem, Prananda Surya Paloh. Menurut putra Surya Paloh itu, NasDem membuka peluang berkoalisi dengan berbagai partai politik untuk mengusung capres usai Rakernas pada 15-17 Juni ini. NasDem bisa saja berkoalisi dengan partai non-nasionalis asalkan tetap menganut Pancasila. “Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa berkoalisi dengan partai non-nasionalis asal memang tetap menganut Pancasila. Jadi ini namanya politik, masih sangat terbuka, siapa pun, dan di mana pun, bisa mungkin besok, bisa di akhir tahun, bisa tahun depan, kita belum tahu,” kata Prananda dalam jumpa pers menjelang Rakernas, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juni 2022. Prananda mengatakan, capres yang bakal diusulkan dalam rakernas kali ini adalah yang memiliki semangat sama dengan NasDem. Capres itu harus memiliki chemistry dan semangat juang yang sama dengan NasDem. Kriteria capres yang diinginkan NasDem, dipastikan dimiliki juga oleh semua nama-nama yang muncul bakal capres belakangan ini, tak terkecuali Anies. Sebagai mantan Mendiknas dan lama berkecimpung di dunia pendidikan/ akademisi, Anies adalah seorang yang Pancasilais. Pun selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu ditunjukkannya dengan merangkul semua tokoh dan bahkan mendatangi kegiatan agama lain, di luar agama Islam. Jika tidak seorang yang Pancasialis, mana mungkin ia berkenan mendatangi gereja, vihara, dan lainnya. Oleh karena itu, kalaupun benar ada penolakan dari segelintir elit NasDem, itu adalah wajar dalam demokrasi. Yang jelas dan pasti itu, kita menunggu hasil survei yang diumumkan bersamaan dengan Rakernas NasDem. Walaupun ada yang menentang Anies, tetapi Ketua Umum NasDem, Surya Paloh memiliki otoritas yang kuat menetapkan siapa di antara empat nama yang pantas menjadi capres mereka. Apalagi jika kita memahami kalimat, “Survei bisa disalahkan, tetapi hasil survei tidak bisa salah.” (*)

Presiden di “Samping” Jalan

BY FNN Selasa, 14 Juni 2022 11:40:22 0

Mungkin tidak pernah membaca sepenggal pidato awal Khalifah Umar bin Khatab, saat akan mengemban amanah sebagai Khalifah, sebagai pondasi menjalankan amanah sebagai Presiden. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEPENGGAL kalimat Umar bin Khattab setelah ditunjuk sebagai Khalifah kedua: Saudara-saudara! Aku hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah (Abu Bakar) aku enggan memikul tanggung jawab ini. Ya Allah, aku ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah aku sangat lemah, maka berikanlah kekuatan. Ya Allah aku ini kikir, jadikanlah aku dermawan bermurah hati. Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik diantara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku....... Patuhlah kalian kepadaku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematuhiku... Catatan di atas hanya sekilas sebagai kaca benggala: Presiden kita, Joko Widodo, ketika rakyat ingin meluruskan dari kekeliruan kebijakan yang diambil, bahkan hanya sekedar kritik mengingatkan, langsung dipersekusi, tangkap, dan ditahan. Semua rakyat harus jadi loyalis buta-tuli atas apapun itu benar atau salah. Presiden selalu mengucapkan bahwa dirinya taat pada konstitusi, bermacam- macam narasi ingin bersama rakyat untuk rakyat. Pada saat bersamaan banyak UU titipan oligargi bermunculan, bukan hanya mengabaikan suara rakyat, berujung pada banyak masalah menjadi liar tak bisa diselesaikan, ujungnya hanya membuat susah dan penderitaan rakyat. Keinginan memperpanjang masa jabatan dan atau masa jabatan tiga periode, sudah dicegat rakyat masih saja bermanuver. Telah diingatkan bahaya hutang untuk membangun infrastruktur diabaikan sehingga sinyalnya akan berahir berantakan. Carut marut dalam tata kelola negara terus ditutup dengan tebar pesona dan pencitraan. Kesan Presiden tidak amanah, plin-plan, ambisi pada kekuasaan melekat pada dirinya selalu tidak konsisten. Celakanya kesan sebagai Presiden boneka oleh masyarakat sudah tidak mungkin bisa dihapus lagi dari benak pikiran rakyat. Ekonomi berantakan, hutang menggunung, korupsi merambah di semua level dari pusat sampai desa telah menjadi perilaku buruk dan budaya hitam pekat. Wajar gempuran dari para ahli dalam berbagai bidang keahlian dan politisi yang terus menerpa dirinya. Semakin banyak ruang tembak tertuju padanya, sementara makin banyak rakyat yang kecewa. Serangan dari masyarakat muncul tanpa henti membuat keki Jokowi di mata masyarakat. Setiap kebijakan selalu berakhir mengundang pro kontra akibat kebijakan yang mangrotingal tidak jelas ujung sasarannya. Di atas penderitaan rakyat, para pejabat negara hidup berpesta pora asyik dengan jalan hidupnya sendiri-sendiri yang hedonis dan terus memperkaya diri. Koalisi gemuk andalannya sebagai pelindung dan pengaman kebijakannya itu ambyar. Mereka keluar bermain catur mengatur di balik layar kekacauan yang makin merambah kemana-mana. Semua pembantu para menterinya bebas dengan orkestrasi sesuai selera, hobi dan kepentingan dengan targetnya masing masing hampir semua sudah lepas dari kendali dan kontrol Presiden. Para pimpinan partai dan petinggi pengendali partai sedang bersolek, untuk mendandani diri agar terlihat menarik di mata rakyat. Suara kartun berbalik arah banyak politisi bersolek dengan kebesaran simbol simbol agama. Jokowi, terjebak dalam dilema, ia berada di persimpangan jalan. Maju kena mundur kena – masalah rumit datang silih berganti, Jokowi akan semakin tantrum dan bingung, galau, bingung dan resah. Menjadi sasaran tembak, lurus mengarah pada jantung dan pikirannya. Seperti tengah berdiri di perapian, bara api yang menyala-nyala. Salah langkah akan terbakar, salah menentukan kebijakan akan “habis” di mata netizen. Politik hanya berhitung saat menguntungkan akan merapat dan akan segera Presiden saat merasa sudah tidak berguna, bahkan dalam hitungan politik akan merugikan. Tidak ada teman yang abadi mendampingi, yang ada adalah kepentinganlah yang abadi. Orang benar dan tuluspun akan masuk dalam arus penurunan kepercayaan. Sekarang ini adalah hari hari yang melelahkan bagi Jokowi, tidak mudah merangkul masyarakat yang sudah terluka. Apapun kebijakannya akan mendapat penolakan dan perlawanan rakyat. Menyerah dan meletakkan jabatan saat ini atau nanti sama saja akan berakhir dengan nestapa. Mungkin tidak pernah membaca sepenggal pidato awal Khalifah Umar bin Khatab, saat akan mengemban amanah sebagai Khalifah, sebagai pondasi menjalankan amanah sebagai Presiden. Semua akan berakhir. Jika melihat kantung mata Jokowi, dan tidak semakin gemuk tubuhnya, ia tengah berada dalam situasi dilema, seperti makan buah simalakama, serba tidak nyaman, penuh resiko. (*)

Solusi Fundamental, LaNyalla: “Akhiri Rezim Oligarki Ekonomi!”

BY FNN Selasa, 14 Juni 2022 10:55:15 0

BERANI, Tegas, dan Lugas! Berani bicara kebenaran. Tegas dalam bersikap! Lugas saat menyampaikan suatu fakta. Predikat itu sangat melekat pada AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI. Ketiga sikap itu ditunjukkannya ketika memberikan kata sambutan dalam Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022). LaNyalla mengatakan bahwa bangsa ini menghadapi persoalan fundamental. Maka solusi yang ditempuh juga harus Fundamental. “Jika kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, maka kita harus melihat dengan jernih, bahwa persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan Fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus secara Fundamental,” tegasnya. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, salah satu persoalan Fundamental ini yaitu Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan. “Maka, jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,” tegas LaNyalla. Kepada para Purnawirawan TNI sebagai Pelopor, Motivator dan Komunikator di bidang Ipoleksosbudhankam, LaNyalla menegaskan bahwa konstitusi wajib dikembalikan ke semangat dan spirit suasana kebatinan para pendiri bangsa. Bagaimana Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, termasuk apa yang dimaksud dengan solusi Fundamental, berikut wawancara Mochamad Toha dari FNN dengan LaNyalla. Dalam Musyawarah PPAD di Jakarta kemarin, Anda bilang, solusi untuk menyelesaikan masalah Fundamental harus ditempuh secara Fundamental juga. Bisa dijelaskan maksudnya? Saya balik tanya kepada Anda? Apakah jika Anda demam lalu saya beri obat penurun panas saja sudah bisa menyembuhkan penyakit itu? Itu namanya pendekatan karitatif dan kuratif. Padahal pokok penyebab Anda demam itu adalah karena ada radang atau infeksi di dalam tubuh Anda. Atau bahkan ada penyakit lain yang lebih serius. Masalah fundamental bangsa ini adalah ketika bangsa ini dengan sengaja mengobrak-abrik Konstitusi kita saat melakukan Amandemen pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Sehingga pasal-pasalnya berubah total hampir 90 persen. Bukan lagi Amandemen dengan pola addendum. Sehingga, negara ini perlahan tapi pasti telah berubah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Bahkan, meninggalkan nilai-nilai Pancasila yang digali para pendiri bangsa. Sehingga hari ini negara ini menjadi negara yang sekuler, liberalis, dan kapitalis. Apakah ini bukan persoalan fundamental? Apakah bangsa ini yang durhaka kepada para pendiri bangsanya bukan persoalan fundamental? Karena itu, kita sebagai bangsa harus memiliki kesadaran kolektif. Bahwa ada yang salah dengan arah perjalanan bangsa kita ini. Karena semakin hari kita semakin jauh dari upaya kita untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Yang terjadi justru Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menggurita, yang akhirnya menyandera kekuasaan.    Sehingga, penyelesaiannya juga harus fundamental. Yaitu dengan kembali kepada nilai-nilai Pancasila dan kembali kepada disain awal, yaitu sistem yang paling sesuai dengan bangsa ini yang telah disusun para pendiri bangsa. Lalu, apa yang aneh dengan pernyataan saya? Bahwa persoalan fundamental harus diselesaikan dengan fundamental. Apakah ini termasuk denga people power seperti yang belakangan ada desakan  revolusi juga? Bagaimaan menurut Anda? Soal people power itu adalah domain rakyat. Saya sudah katakan di beberapa kesempatan jika Anda membaca dan mengikutinya. Bahwa saya tidak berhak menghalangi keinginan rakyat. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Saya sebagai pejabat yang sumpah atas nama Tuhan harus menjalankan sumpah saya bekerja untuk rakyat.   Bagaimana respon para purnawirawan TNI atas pidato yang Anda sampaikan di depan mereka? Positifkah? Apa yang ingin mereka sampaikan kepada Anda? Ya silakan saja ditanyakan kepada beliau-beliau. Tapi, yang pasti banyak yang menyatakan bahwa memang arah perjalanan bangsa ini harus dikoreksi.  Anda juga sempat ungkap adanya wasiat Jenderal Try Sutrisno di hadapan purnawirawan. Permintaan Pak Try Sutrisno jelas. Bahwa Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999 hingga 2002, sama dengan pendapat saya, bahwa itu adalah kecelakaan konstitusi. Karena itu mutlak harus dikaji ulang. Atau dikembalikan kepada spirit Konstitusi yang disusun para pendiri bangsa. Bahwa UUD 1945 naskah asli harus dilakukan koreksi, memang benar. Tetapi harus dengan cara Adendum. Bukan diubah total, sehingga kita kehilangan ke-Indonesia-an kita. Mungkin Anda bisa mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Jenderal Try Sutrisno kepada Anda itu? Bagaimana Anda melihat dan mengartikan wasiat beliau ini? Ya, Pak Try mengatakan, ini asli, tidak saya potong dan tambah, bahwa beliau mengatakan usia sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, beliau titip wasiat kepada saya, karena beliau tahu kakek saya, Pak Mattalitti itu pejuang. Waktu peristiwa perobekan Bendera Belanda di Surabaya 10 November 1945, Pak Try masih anak-anak, melihat dari toko Kakek saya di Tunjungan. Dan, beliau mengatakan kepada saya, tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan. Beliau mengatakan, Amandemen Konstitusi yang dilakukan empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 silam sama sekali tidak dilakukan dengan tahapan yang ideal. Bahwa perubahan itu dilakukan cepat-cepatan, dan ada pengaruh kepentingan asing. Sehingga hasilnya, bangsa ini kehilangan ke-Indonesia-annya. Isi pasal-pasalnya sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila yang ada di naskah Pembukaan UUD 1945. Sehingga jangan heran kalau kemudian lahir banyak sekali Undang-Undang turunan dari Konstitusi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini. Itu dikatakan beliau. Dan Pak Try juga menyinggung soal diubahnya sistem paling hakiki dari Pancasila, yaitu lembaga keterwakilan rakyat, yang dulu berada di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR, yang terdiri dari DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri). Sehingga sekarang sistem negara ini menjadi liberalis, individualistis dan juga kapitalis. Semua ditentukan oleh Partai Politik. Padahal, Pancasila yang telah dirumuskan pendiri bangsa ini adalah sistem asli yang sudah sangat cocok untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat. Pak Try bahkan menyatakan bahwa situasi sekarang dimana Legislatif menjadi heavy (kuat), bukan kemudian berdampak kepada check and balances yang kuat dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi telah menjelma menjadi partai politik heavy. Karena DPR adalah kepanjangan partai politik. Dalam HUT ke-25 Mega-Bintang di Solo, Bung Rocky Gerung menyatakan, siap memimpin people power. Pendapat Anda? Pendapat saudara Rocky sangat clear. Bahwa Presidential Threshold adalah ketidakadilan yang nyata di depan mata. Bahkan, itu sudah menjadi perusak kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dia tetap konsisten dengan akal sehatnya bahwa itu tidak benar. Sehingga harus dikoreksi. Dan koreksi itu bukan sebatas kepada pemerintah hari ini. Tetapi, terhadap sistem yang akan selamanya membuat Indonesia seperti ini. Dimana Oligarki Ekonomi melalui Presidential Threshold itu dapat membajak kekuasaan dan membajak kedaulatan rakyat. Sehingga dia juga sampaikan bahwa siapapun presidennya, selama Oligarki Ekonomi masuk melalui pintu presidential threshold, maka kita tetap akan tersandera dan harus berpihak kepada mereka.  Menurut Anda, pemicu people power itu seperti apa saja, apakah terjadinya kenaikan harga-harga, termasuk sayuran itu bisa menjadi pemicu terjadinya people power juga? Pemicu utama adalah ketiadadilan yang dibiarkan di depan mata rakyat. Salah satu ketidakadilan itu adalah negara kita ini, karena tersandera, lalu memberi ruang kepada segelintir orang untuk menjadi Oligarki Ekonomi, yang ternyata celakanya semakin menyatu dengan Oligarki Politik. Kenaikan harga itu hanyalah ekses dari ketidakadilan yang dibiarkan terang- benderang ini. Dan, ketidakadilan itulah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan struktural. Dan karena kemiskinan struktual itulah, rakyat tidak mampu mengakses kebutuhannya. Mengapa akhirnya rakyat harus melakukan people power? Apakah ini juga didorong karena jalan konstitusi melalui MK, misalnya, sudah tidak bisa dipercaya lagi? Lho.. pemilik sah negara ini siapa? Rakyat kan? Kedaulatan rakyat itu abadi. Pemerintah silih berganti. Lalu, jika instrumen di negara ini untuk mengawal dan memastikan kedaulatan rakyat sudah tidak berjalan atau hanya berjalan dengan prosedural, lalu rakyat semakin dibuat susah, lalu apakah salah jika rakyat meminta kedaulatannya? Makanya sudah saya katakan di banyak tempat. Bahwa saya sebagai pejabat negara tidak punya hak untuk menghalangi kemauan pemilik sah negara ini, yaitu rakyat. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Bahwa saya hanya menyampaikan aspirasi yang saya terima dari rakyat. Saya sudah keliling di 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten kota di Indonesia.      Gugatan Judicial Review Presidential Theshold 20% dimentahkan MK. Padahal dalam UUD 1945 sendiri tidak ada aturan PT 20%. Komentar Anda? Kalau sdh begini, apakah seperti yang Anda sampaikan, MK harus dibubarkan! Lha itu Anda sudah tahu kalau Presidential Threshold tidak ada di Konstitusi. Saya mengatakan jika MK tidak berpihak kepada sejarah lahirnya MK untuk memastikan Undang-Undang tidak melanggar Konstitusi, lalu apa gunanya ada MK? DPD di masa kepemimpinan Anda sekarang ini sudah menjadi satu lembaga (legislatif) yang masih dipercaya rakyat untuk mengadu dan berani bersuara di saat DPR hanya bisa membisu melihat situasi politik dan ekonomi sekarang ini. Komentar Anda? Kami di DPD RI hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh rakyat, khususnya rakyat di daerah, yang kami wakili. Bukan hanya rakyat, tapi pejabat tinggi seperti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun sudah pernah berkunjung ke Anda sebagai Ketua DPR RI. Apa saja pembicaraan dangan Panglima saat itu? Apakah juga persoalan poltik negara terkini? Tidak ada. Saya hanya sampaikan agar penanganan unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa tidak dihadapi dengan cara represif. Dan Panglima TNI setuju atas hal itu. Apa yang Anda bisa simpulkan dalam pertemuan dengan Jenderal Andika Perkasa itu? Ya memang seharusnya beliau sependapat. Bahwa pendekatan represif tentu tidak sesuai dengan Konstitusi yang memberikan hak kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat. Jika people power benar-benar terjadi, Anda siap bersama rakyat untuk ikut di dalamnya? Rakyat kan atasan saya! (*)

Mereka Tahu Anies Lebih Dari Mampu, Tapi Tetap Saja Akan Dijegal

BY FNN Selasa, 14 Juni 2022 08:48:13 0

Tak pelak lagi, semua ini dilakukan untuk mencegah Anies Baswedan. Publik sudah tahu manuver kotor yang didalangi oleh oligarki cukong itu. Rakyat tak akan membiarkan rencana mereka terlaksana. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial-Politik INGIN rasanya untuk tidak menunjukkan inklinasi kepada Anies Baswedan. Namun, pikiran kotor orang-orang yang ceroboh membuat terpancing juga untuk mengatakan betapa ruginya Indonesia jika Anies yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta itu tidak diberi kesempatan duduk sebagai presiden. Sebab, Indonesia saat ini sangat membutuhkan seorang figur yang memiliki kapabilitas dan integritas. Dan, sejak lama publik melihat Anies memiliki dua ukuran ini. Negara sedang sempoyongan akibat kebijakan yang keliru. Tidak sedikit kebijakan yang mengistimewakan konglomerat rakus dan mengabaikan rakyat. Kondisi di semua sektor dan lini sangat mencemaskan. Sungguh-sungguh ini mengkhawatirkan. Utang luar negeri menggunung sampai 7,000 triliun. Berat membayar cicilannya. Rakyat semakin susah. Keterbelahan sosial kian dalam dan mengeras. Intinya, situasi dan kondisi semakin kritis. Kehidupan ekonomi dan sosial-politik semakin keruh. Di tengah situasi yang runyam ini, sangat mengherankan ada gerakan yang bertujuan untuk menghadang Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024 nanti. Sungguh sangat licik. Mereka itu tahu persis Anies sangat mampu. Lebih dari mampu untuk memperbaiki Indonesia. Namun mereka tak rela Anies menjadi presiden. Sayangnya, yang mencoba untuk mempersulit adalah para elit politik yang justru memahami bahwa Anies adalah solusi untuk keadaan yang serba berat sekarang ini. Sulit memahami jalan pikiran mereka. Hanya ada satu penjelasan. Bahwa para elit politik itu semata-mata cuma memikirkan kepentingan pribadi dan keluarga serta kelompok mereka. Sama sekali tidak memikirkan rakyat. Mereka tampil seolah untuk rakyat. Pura-pura pro-rakyat. Tetapi, semua itu omong kosong belaka. Rakyat sudah lelah hidup dengan elit politik yang berkelakuan jahat itu dan hanya mementingkan diri sendiri. Elit politik seperti yang ada sekarang ini tidak berguna bagi rakyat. Sebaliknya mereka menyusahkan rakyat. Tapi, sistem korup yang ada saat ini membuat mereka tetap bisa berkuasa. Publik sangat muak. Elit politik terus-menerus menipu rakyat. Tak keliru kalau mereka ini disebut elit politik bangsat. Semua yang mereka lakukan adalah tindakan yang menguntungkan mereka saja. Sebaliknya, mereka membuat rakyat menderita. Ambang batas pilpres (presidential threshold atau PT) 20% adalah “dead squad” (regu tembak) yang mereka ciptakan untuk menghabisi calon presiden yang tidak bisa mereka kendalikan. PT 20% ini bertujuan untuk mengekalkan kekuasaan elit politik bangsat. Dan mereka semua itu adalah kaki-tangan oligarki. Mereka adalah boneka oligarki yang membiayai mereka puluhan triliun. Rakyat yang sudah sangat muak itu, tidak akan membiarkan para elit politik bangsat dan oligarki jahat terus-menerus mengatur hasil pemilu dan pilpres. Rakyat akan bangkit melawan kesewenangan ini. Gugatan (judicial review) PT 20% belum ada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sangat tak masuk akal. Begitu banyak yang menggugat, tidak satu pun diterima. Ini akan memicu mosi tidak percaya dari rakyat terhadap MK. Apalagi ketua lembaga yang seharusnya sangat terhormat ini adalah adik ipar Presiden Jokowi sendiri. Pastilah menimbulkan kecurigaan rakyat. Tak pelak lagi, semua ini dilakukan untuk mencegah Anies Baswedan. Publik sudah tahu manuver kotor yang didalangi oleh oligarki cukong itu. Rakyat tak akan membiarkan rencana mereka terlaksana. Semua permainan jahat yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan politik yang bersekongkol dengan pemegang kekuasaan bisnis, akan dilawan rakyat. Diperkirakan rakyat akan turun ke jalan dalam jumlah besar dan meluas di seluruh pelosok negeri. Mereka yakin hanya dengan cara ini rencana jahat penguasa dan oligarki cukong bisa digagalkan. Medan, 14 Juni 2022. (*)

Apa Beda Mobil Listrik Hyundai dengan Mobil Listrik ESEMKA?

BY FNN Senin, 13 Juni 2022 23:14:58 0

Jakarta, FNN – Akhirnya hubungan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarnoputi, Ketum DPP PDIP, tampak kembali normal. Setelah sebelumnya bertemu di Istana Merdeka, terus datang peresmian masjid At-Taufiq, mereka pun saling memuji. “Mega bilang, saya senang sekali itu dengan pak Jokowi terus Pak Jokowi juga mengaku bahwa Bu Mega itu ya ibunya, tapi dia sebagai anaknya, anak yang  sekali-kali bandel. Tapi bukan itu seperti yang kita mulai,” komentar wartawan senior FNN Hersubeno Arief pada pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal Rocky Gerung Official, Senin (13/6/2022). Berikut petikan dialog yang dipandu Hersubeno Arief dengan Rocky Gerung. Sebelum ini kelihatan sekali Pak Jokowi niat banget, karena kemarin sebelum peresmian itu beliau terbang dulu ke Jawa Tengah, kemudian ke Sulawesi. Nah yang menarik di Jawa Tengah, Pak Jokowi telah meninjau semacam kawasan industri yang sangat besar sekali di Batang. Itu empat ratusan hektar. Tapi orang jadi banyak yang menyoroti Pak Jokowi mencoba mobil listrik, mobil listrik kinesis yang akan dipakai untuk gelaran G20 Nah itu Pak Jokowi bilang \"Waduh enak banget menjaga suaranya\". Saya baca di netizen mulai tebak-tebakan dasarnya sih lucu-lucuan. Yang saya coba ngetes anda, tahu nggak apa bedanya antara mobil listriknya Hyundai yang disebutkan Jokowi dengan Esemka? Mobil listrik gak bunyi, gak ada suaranya. Esemka gak ada wujudnya. Anda ada tempat itulah yang disampaikan oleh netizen, dan lebih sunyi. Yang gak ada wujudnya. Pak jokowi berupaya untuk memulihkan ingatan kita itu, Pak Jokowi pernah membuat mobil yang, bahkan, lebih sunyi daripada Hyundai yaitu memang gak ada wujudnya. Oke tapi orang berpikir loh kok kenapa Pak Jokowi malah jadi mempromosikan Hyundai? Ini biasa, Jokowi mungkin lagi senang menghabiskan waktu Bu Mega. Nanti Ibu Mega akan saya jemput pakai mobil listrik, di G20. Sudahlah itu mimpi-mimpi begitu. Kan G20 masih Oktober-November nanti. Itu dalam 2 bulan ini ada kenaikan harga-harga, ada ekonomi global yang krisis. Jadi semua hal bisa membatalkan. Justru G20 itu dan mungkin pak Jokowi bukan pada bulan yang meresmikan G20. Dia sekedar menjadi sopir yang mengantarkan seseorang untuk meresmikan G20, semua hal bisa terjadi. Dan itu yang menandakan kenapa tiba-tiba bukan bergembira, merasa ada kegembiraan. Aneh, Ibu Mega yang habis marah-marahin Pak Jokowi tiba-tiba bersekutu lagi, ada Pak Jokowi yang seolah ingin menantang Ibu Mega, tapi akhirnya takut juga tuh, tapi kita ingin lihat bahwa politik itu bukan sekedar relasi mereka. Ada relasi lain di publik yaitu mak-mak yang marah karena harga tetap naik, buruh yang tetap menuntut agar UU ke Omnibuslaw dibatalkan. Jadi realitas psikologi di atas tidak nyambung dengan realitas sosiologi bawah, itu bahayanya. Jadi seolah-olah head lainnya berdamai, ohiya berdamai dalam wacana. Iya senyum-senyuman bukan gak bisa emak-emak itu senyum kalau harganya naik, gak bisa buruh itu tepuk tangan kalau omnibus law justru menyengsarakan mereka. Tadi, kita bedakan itu dan itu biasa di dalam kegembiraan ada kepedihan sebetulnya. Oke. Nah ini karena Anda ngomong soal kenaikan harga yang kemarin diakui juga oleh Pak Luthfi (Muhammad Luthfi) menteri perdagangan bahwa memang ada sekarang harga-harga kebutuhan pokok di pasar naik. Misalnya telur dan sebagai itu sudah mulai naik, dan yang dia tidak singgung mungkin soal harga minyak goreng belum turun. Memang benar juga, karena itu lebih akan bicara soal kenaikan, bukan bicara penurunan kan gitu. Yang lebih menarik itu ada data sedang beredar di media sosial, sangat viral soal data kenaikan kenaikan dari dapur. Kebutuhan dari dapur itu kenaikannya sangat tinggi sekali. Disebutkan angkanya supaya saya tidak salah, kenaikan harga belanja kita dapetin naik 72 persen. Saya sebenarnya tahu juga inilah karena rumah kita juga punya rumah tangga memang kenaikan terasa sekali. Tapi ini detil sekali misalnya dia menyebut satu gula pasir 13.000 menjadi Rp 17.000, 31 persen, cabe 60.000 menjadi 130.000, naik keras 16 persen dan bla-bla-bla-bla. Saya bisa coba cari ini dari mana ya angka ini muncul. Rupanya ini juga dimuat di websitenya dari PPMI buruh ya organisasi buruh yang menyebutkan detail sekali soal bawang putih, minyak goreng, terigu, daging sapi semuanya naik dan total itu 72 persen. Nah ini saya kira ini jauh lebih serius ya ketimbang soal bahwa apakah Pak Jokowi dengan Bu Mega sudah mulai berbaikan lagi. Itu politik! Itu ada ini betul-betul yang namanya kitchen politik. Dari dapur dimulai keresahan dan kenaikan itu. Semua orang tahu bahwa ada kenaikan dan pemerintah kadangkala diam-diam naikin tanpa berita. Lalu terasa tidak di pasar hidup saja, naikkan mulai listrik kebaikan BBM ya enggak diucapkan. Dinyanyikan untuk kelas menengah yang naik, iya, tapi efeknya pada kelas bawah lebih berat. Jadi, ekonomi itu selalu cari beban terakhir itu pada yang disebut subsistence economy, yaitu kemampuan bertahan orang. Jadi, kalau ada angka-angkanya semacam itu, mungkin dia mendahului Biro Pusat Saksi karena biro pursasi itu ada besaran-besar makro. Tapi kalau dessert disebut laporan dari dapur itu betul-betul real dan gak ada agregat di situ yang bisa dirata-ratakan, mungkin cuman 3-4 keluarga yang melaporkan itu. Tapi, itu betul real, artinya tiga itu tetangganya juga begitu, tetangganya lagi begitu, saudaranya di kampung begitu. Jadi itu yang disebut sebagai protes publik. Sebetulnya ini loh keadaan di dapur. Sementara dapur Istana sibuk dengan transaksi, sibuk dengan upaya untuk saling membantah. Tidak ada perpecahan. Memang ini tidak ada perpecahan karena semua cemas tentang keadaan ekonomi di keluarga, di unit terkecil, yaitu dapur. Itu terhubung dengan kebijakan yang kacau di pusat yang menyebabkan orang semacam Menteri Perdagangan akhirnya masih akui itu Sri Mulyani yang sudah kasih tahu, ada potensi kenaikan harga pangan dan energi loh, bukan potensi lagi. Itu sudah terjadi di Indonesia. Indonesia sudah betul-betul aktual. Kita sudah rasakan akibat dari kesulitan ekonomi dunia dan imbasnya ke Indonesia. Karena, buffer social safety net tidak siap oleh Pemerintah. Pemerintah sekedar menyiapkan political safetynet karena itu anggarannya di kedip-kedip, nggak mau diturunkan ke rakyat, namun dipakai buat memberi suara di 2024. Kelihatannya ini global ekonomi global juga memburuk ini indikatornya sangat jelas jangan terjadi di Amerika ya kondisi ekonomi Amerika Serikat diambang resesi dijelaskan laporan-laporan yang menyampaikan hal itu dan kemarin kita juga sudah membahasnya soal itu. Iya jadi kaitan-kaitan global ini yang memang dari sebulan atau dua bulan lalu sudah diprediksi. Tuh makin rame, makin nyata atau kaitan ke makro-mikro di tingkat Global juga berefek makro-mikro tingkat kita dan persiapan itukan yang mestinya diterangkan oleh Presiden. Presiden memang sudah ngasih sinyal akan terjadi goncangan segala macam tapi sebagai sinyal enggak ada konsekwensinya. Yang akan terjadi goncangan karena Ibu Sri Mulyani mengatakan itu, setelah tentunya berkonsultasi dan memantau pendapat-pendapat dan fakta di luar negeri. Maka Jokowi bilang, oke kita lakukan penghematan. Karena itu IKN akan kita tunda karena berbagai macam refocusing akan kita lakukan. Kan itu enggak terjadi. Bahkan, presiden masih anggap bahwa itu bisa disesuaikan dengan reshuffle. Padahal sebetulnya reshuffle itu transaksi politik tetapi hal yang riil, yaitu ekonomi itu mesin dipecahkan sebagai hasil sidang kabinet bukan sekedar sinyal-sinyal bahwa seolah-olah kalau sudah naik mobil listrik itu ekonomi akan senyap juga. Sehingga, memang ekonominya jadi senyap. Artinya, gak bergerak ekonominya. Jadi, poin kita selalu presiden mesti baca. Sebetulnya percuma juga minta presiden mesti baca, dia nggak bisa baca. Sudahlah anggap saja keadaan ini memang akan mendikte politik jadi ekonomi yang memburuk. Akan mendikte politik dari itu. Yang bisa kita baca combine bisa betul-betul terjadi. Dalam keadaan normal saja sebetulnya kradaan antar elit sudah berlangsung, apalagi kalau krisis moneter dan yang kemudian nanti merembet jadi krisis politik. Kalau sekarang mungkin krisis Seminyak, bahan bakar, dan pangan itu akan berimbas pada krisis moneter, lalu balik jadi krisis politik. Coba kaji fakta itu terasa kalau kita baik pesawat. Ada kan harga pesawat yang dua kali lipat, karena afturnya naik. Jadi hal-hal semacam itu yang seolah-olah kok buta huruf terhadap keadaan Istana. Padahal politik dapur ini bisa sangat serius. Karena kita selalu melihat bahwa kalau daya tahan masyarakat itu masih bagus yang mungkin ada krisis politik dan apapun tidak akan memberi guncangan langsung pada masyarakat. Tapi begitu ini persoalan dapur yang terkena ini soalnya jadi sangat serius.   Ya itu. Dulu 98 itu hanya karena harga susu naik, ibu-ibu sudah marah. Pada waktu 98 dan akan berulang pola itu. Masalahnya sekarang, kalau waktu 98 itu betul-betul soal Ekonomi saja. Tetapi sekarang itu soal politik, yaitu pembelahan masyarakat yang intinya adalah ketidakpercayaan kekuasaan terhadap kemajemukan bangsa ini. Jadi mau distabilkan dengan apa keadaan sekarang, dengan operasi militer atau operasi polisional, itu enggak bisa. Apalagi sinyal internasional menganggap bahwa Indonesia tetap tidak mau menyatakan diri, status dia di dalam migrain itu akan mendua. Amerika dan bisa paksa nemu proxy se Rusia. Apakah proxy Amerika. Tapi kalau Indonesia bilang bah kita non-blok. Iya non-blok itu karena kita profil tinggi. Tapi faktanya profil International kita itu buruk. Jadi ucapin non-blok juga itu enggak ada gunanya, karena bahkan, Rusia tahu kita lemah, Amerika tahu kita ini lemak, secara pertahanan China tahu kita dilemahkan, dan yang dipamerkan sementara ini kan seolah-olah itu punya banyak pesawat yang bisa menghalangi invasi luar negeri, tapi pesawat doang, senjatanya gak ada, itu pesawat kosong anegrip, tidak dipersenjatai. Oke tapi selalu yang kita coba persoalkan itu adalah bahwa ini gak kompatibel. Apa yang terjadi di dunia dengan apa yang dilakukan dengan langkah-langkah pemerintahan sekarang. Pemerintah sibuk justru para menterinya termasuk Pak Jokowi juga bermanuver sana-sini berkaitan dengan Pilpres 2024. Padahal kita sendiri bisa menyatakan bahwa kemungkinan tidak terjadi Pilpres 2024 karena kondisi ekonomi yang memburuk dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya itu yang sekarang ini dihitung oleh para analis KPU. Bisa jalan gak kalau anggarannya itu dipotong separo, hanya untuk menyelamatkan ekonomi kita. Bisa gak IKN itu dilanjutkan kalau terpaksa anggaran yang disiapkan harus dipakai buat membeli politik. Jadi trade-off semacam itu atau kampanye APBN akan mendikte politik APBN- nya bolong. Artinya, politik bakal berantakan juga. Kita hanya bisa terangkan itu sebagai analisis, nanti dianggap solusi, apa ya solusinya percepat Pemilu, solusinya ya ganti presiden, solusinya ya lakukan people power. Itu bahaya. segala semacam. Kalau itu enggak diucapkan lalu orang diam-diam merasa memang gak ada solusi kalau kayak gitu. Ini setiap kali masyarakat sipil memberi solusi dianggap itu makar. Padahal itu ada keterangan yang diolah berdasarkan dapur mak-mak. CIA mungkin sudah mulai kirim sinyal, Indonesia sudah rapuh, sekaligus nanti setelah gejala-gejala awal itu berlangsung dalam 1-2 minggu ini, baru lingkungan elit pasti akan memanfaatkan itu untuk ambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari air keruh politik. Itu yang bakal memberantakkan segala macam koalisi yang dibuat. Padahal kita sebenarnya harusnya dalam situasi semacam ini berharap, ada yang jelas. Pemerintah bicara kepada publik yang mengingatkan kepada kita bahwa situasinya seperti ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan semacam ini. Langkah-langkah semacam ini mestinya begitu, ada semacam cottage clan yang siapkan dan masyarakat diajak untuk werd. Itu bahwa ini ada persoalan yang serius. Itu cuma baca keterangan keseriusan dari beberapa menteri, termasuk juga Menteri Perdagangan. Dia memberi sinyal keadaan walaupun dia tahu bahwa dia goyah secara politik. Demikian juga kalau ibu Sri Mulyani, jelas dia ngerti keadaan itu, Mahfud MD sudah pasti zig-zag, dan dia nggak paham lagi apa yang diucapkan, Airlangga Hartarto paham keadaan itu, terakhir dia pastikan bahwa KIB itu bukan untuk Ganjar Pranowo. Nah, itu juga bagus. Karena orang merasa bahwa kalau buat Ganjar, yaitu Jokowi kecil lagi, sama menghadapi ekonomi yang memburuk dalam menghadapi situasi Global gak bisa orang dengan kapasitas Jokowi kecil. Jadi Airlangga mengerti itu, tapi dia juga cemas nasib. Kalau terlalu vokal yang bisa terlempar juga. Jadi ada bagian yang masih rasional dalam kabinet dan itu kecil sekali. Saya selalu usulkan yang rasional ini bikin koalisi rasional ucapkan keadaan krisis. Kan begitu mestinya, daripada diam-diam bikin transaksi kiri-kanan yang akhirnya berantakan juga. Oke tetapi saya kira ucapan Anda tidak rasional Bung Rocky, karena Anda berharap mereka melihat menjadi rasional itu. Karena kita cuma bisa analisis dengan kapasitas rasional kita tapi kemudian ditransaksikan dengan Istana yang kira-kira irasional emang gak bisa supaya rasional ya people power saja atau LBP, Liga Boikot Pemilu. Oke kalau Anda ngomong-ngomong ini mesti saya ulang-ulang terus soal people power ini karena ini potensi untuk digoreng oleh para bazzernas perlu digoreng. Coba Anda mesti elaborasi lagi apa yang Anda maksud dengan people power ini. Kalau misalnya dapur mak-mak nggak bisa lagi berasap, dia akan keluar bawa panci, lalu digendang-gendang, lalu tukang ojek ikut di situ, karena tukang ojek juga tahu dapurnya nggak berasap lagi. Itu akan sampai juga ke buruh-buruh merasa bahwa daya beli mereka makin turun. Jadi lonceng people power itu emang mulai dari dapur mak-mak dan itu yang kita sebut sebagai gerakan rakyat yang berupaya untuk cari solusi. Solusinya di mana mestinya di kabinet, solusinya di parlemen, tapi karena 2 lembaga itu sama isinya, yaitu irasional maka mak-mak cari jalan rasional itu, dia mau di jalan. Itu yang akan mengumpulkan banyak orang, terjadilah people power. Itu namanya people power. Terjemahnya kedaulatan rakyat, bukan makar! Kan begitu. Ini kenapa saya penting untuk menanyakan pada anda ini. Jaman sekarang itu biasanya begitu. Makanya harga minyak goreng menjadi mahal karena banyak bazzer yang goreng-goreng gitu.   Iya nanti kalau sudah people power buzzer-nya yang digoreng oleh mak-mak  di jalan. Jadi enggak usah seolah-olah people power itu wait, bukan. Bahwa itu namanya kedaulatan rakyat, the power of the people. Artinya, berdaulat itu rakyatnya. Terus simple cuma biasalah kalangan Istana merasa takut. Kalau dia punya legitimasi pun ngapain takut pada people power. Iya dan sebenarnya demokrasi itu juga terjemahnya people power yah dari rakyat. Dari, oleh dan untuk rakyat ya people power. Oke clear, ini semuanya orang gak akan dapat alasan untuk menggoreng lagi. Oke kembali lagi ke soal tadi krisis yang mengancam di depan mata kita ini. Bung Rocky kalau kita tidak bisa ngomong bahwa solusi di level elit gitu yang kita suite-suite berharap, jadi bagaimana kita untuk bicaranya di level bawah ini. Untuk mengamankan level bawah selalu itu tiktok. Konsen kita bagaimana silakan kalau para elit mau berkelahi tapi di bawah jangan saling berkelahi. Kalau saya perhatikan di tingkat kabupaten itu keresahan buruh sudah tinggi sekali, bersiap-siap bisa jadi buffer. LSM, masyarakat sipil, dan mahasiswa juga menganggap bahwa dia musti ada di dalam sekutu konseptual. Bersekutu secara konseptual. Itu yang akan diucapkan. Mungkin akhir bulan Juni ada lagi gerakan buruh yang lebih masif. Lalu kita bisa deteksi setiapkali saya ngomong dengan kalangan buruh dan kalangan mahasiswa ada sesuatu yang bergejolak dan itu enggak mungkin ditahan oleh sekedar headline bahwa Bu Mega dan Pak Jokowi senyum-senyuman. Itu sinyal palsu. Bagi mereka silakan Anda senyum-senyum. Tapi di bawah selama kebijakan Istana itu tidak menghasilkan distribusi lebih bawah maka itu senyum diantara polisi. Itu senyum tukar tambah. Itu namanya senyum ke senyumnya saja sudah koruptif karena dia enggak mau sentuh keadaan di bawah. Dia cuma mau bersenyum supaya terjadi transaksi di atas, tapi di bawah kan enggak begitu. Itu saya kira betul judul hari ini adalah politik dapur mulai nyaring bunyinya. Oke baik. Terima kasih. Bang Rocky tentu enggak sebutkan manfaat dirinci. Itu sebenarnya untuk kita semua, terutama kepala-kepala keluarga apalagi kepala keluarga itu adalah para buruh, para pekerja, pekerja sektor informal pasti langsung merasakan. Nah ini yang kita khawatir justru tolong jangan sampai terjadi konflik domestik itu gara-gara konflik kepentingan di atas. Ya itu, kita ingin agar keakraban dibawa tetap dan dituntut oleh akal sehat. Biarkan akal bulus bekerja di atas. Oke terima kasih Bung Rocky dan selalu kita mengingatkan, persoalannya ada, jalan keluarnya adalah 0%. 0% adalah kedaulatan rakyat! (mth/sws)

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada BA.4 dan BA.5 Karena Masih Pandemi

BY FNN Senin, 13 Juni 2022 22:58:15 0

  Jakarta, FNN - Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 mengingat situasi saat ini masih dalam masa pandemi. \"Walaupun subvarian itu tingkat keparahannya lebih rendah, gejalanya ringan atau mungkin tidak ada gejala, namun kita sikapi sebagai bagian kita tetap waspada karena kita masih masa pandemi,\" ujar Syahril dalam bincang-bincang bertema \"Perkembangan Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia\" yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin. Ia mengemukakan, dari 23 negara yang melaporkan munculnya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5, tidak terjadi gejala ataupun lonjakan yang signifikan seperti halnya saat muncul varian awal Delta maupun Omicron. Ia mengingatkan, virus COVID-19 dapat terus bermutasi sehingga disiplin protokol kesehatan serta melengkapi vaksinasi di masyarakat perlu terus dilakukan. \"Virus ini bermutasi terus mulai dari varian Alpha, Delta sampai ke Omicron. Mutasi ini merupakan alami dari suatu makhluk hidup, maka itu kita tingkatkan imunitas kita, kemudian meningkatkan protokol kesehatan,\" tuturnya. Ia menambahkan, dua subvarian itu juga memiliki penurunan kemampuan terhadap terapi antibodi monoklonal serta mampu untuk menghindar atau lolos dari kekebalan yang sudah ada pada seseorang baik dari vaksinasi atau kekebalan secara alamiah. \"Yang mungkin perlu kita waspadai yaitu immune escape, artinya dia menghindar dari imunitas seseorang,\" paparnya. Oleh karena itu, lanjut dia, disiplin protokol kesehatan tetap harus dilakukan mengingat pasien BA.4 dan BA.5 di Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Syahril menekankan agar masyarakat tidak mempermasalahkan varian COVID-19 karena protokol kesehatan dan pengendaliannya tetap sama. \"Sekali lagi, kita tidak boleh lengah, kita harus hati-hati, waspada walaupun gejalanya tidak terlalu berat. Tapi kalau mengenai orang yang berisiko tinggi, usia lanjut itu harus hati-hati. Jadi intinya protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker, itu harus dijadikan budaya hidup sehat,\" tuturnya. (mth/Antara)  

Presiden dan Jajaran Bahas Percepatan Pembangunan IKN

BY FNN Senin, 13 Juni 2022 22:53:57 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo bersama dengan jajaran membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.\"Tadi kita membahas terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara,\" ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat internal dengan Presiden di Jakarta, Senin.Dia menyampaikan salah satu bentuk kebijakan untuk mendorong percepatan itu adalah dalam sektor pembiayaan.\"Bagaimana pembiayaan itu sedemikian rupa, pertama tidak mengganggu APBN, yang kedua memberikan peluang seluas-luasnya kepada partisipasi swasta publik,\" ujar Suharso.Dia mengatakan pemerintah ingin memberikan peluang investasi seluas-luasnya bagi swasta, namun tetap dengan sejumlah aturan yang kini tengah dirumuskan.Suharso mengatakan rapat tersebut juga membahas soal perlunya peraturan pemerintah terkait penggunaan lahan di IKN.\"Sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka diperlukan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur kewenangan khusus terkait lahan,\" ujar Suharso. (mth/Aantara)

Beijing Tunda Pembukaan Kembali Kelas Tatap Muka

BY FNN Senin, 13 Juni 2022 22:47:01 0

Beijing. FNN - Otoritas Beijing menunda pembukaan kembali kelas tatap muka setelah ditemukan lagi klaster terbaru COVID-19 di salah satu pusat keramaian di ibu kota China itu.Para pelajar sekolah menengah atas yang tinggal di luar wilayah terkontrol dipersilakan masuk sekolah sesuai jadwal pada hari Senin.Namun untuk pelajar sekolah menengah pertama, sekolah dasar, dan taman kanak-kanak harus tetap melanjutkan kegiatan belajar dan mengajar secara daring, demikian juru bicara Pemerintah Kota Beijing Xu Hejian kepada pers.Otoritas setempat menyatakan pembukaan kembali kelas tatap muka sangat tergantung dengan situasi COVID-19 setelah ditemukan klaster baru terkait bar di kawasan internasional Sanlitun pada Kamis (9/6). Klaster bar tersebut sampai saat ini sudah menginfeksi lebih dari 100 orang.Otoritas pendidikan Beijing sebelumnya mengumumkan pembukaan kembali kelas tatap muka pada Senin setelah ditutup akibat munculnya klaster baru di salah satu sekolah menengah pada 22 April.Mulai 1 Mei pusat-pusat keramaian, sekolah, dan perkantoran di Distrik Chaoyang ditutup. Kemudian dibuka lagi pada Senin (6/6).Namun tiga hari kemudian ditemukan klaster bar di distrik yang banyak dihuni warga negara asing tersebut sehingga memaksa otoritas setempat menutup kembali pusat keramaian.Otoritas setempat juga kembali mewajibkan warga Distrik Chaoyang untuk melakukan tes PCR selama tiga hari berturut-turut terhitung mulai Senin. (mth/Antara)  

Menteri Erick: Pemugaran Sarinah Pulihkan Sejarah Indonesia

BY FNN Senin, 13 Juni 2022 22:43:04 0

Jakarta. FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemugaran pusat perbelanjaan Sarinah bukan hanya sekedar estetika belaka melainkan memulihkan kembali sejarah bangsa Indonesia yang selama ini agak terlupakan.\"Jangan sampai generasi muda ini terputus dari sejarah. Semoga ini bisa jadi pengingat sejarah pada generasi muda,\" ujarnya di Gedung Sarinah, Jakarta, Senin.Hari ini, Menteri Erick mengundang Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri untuk meninjau Gedung Sarinah yang baru rampung direnovasi oleh Kementerian BUMN.Mereka berkeliling selama hampir tiga jam berada di Sarinah, mengelilingi tiap spot lantai, hingga makan di restoran paviliun yang ada di pusat perbelanjaan tersebut.Saat melihat relief peninggalan Presiden Pertama Sukarno di lantai dasar, Megawati berbincang cukup lama dengan Erick Thohir. Beberapa kali Mega menunjuk ke arah relief sambil berbicara.Tak hanya itu, Mega tampak sumringah ketika berfoto dengan relief yang berisi kisah seorang petani bernama Marhaen itu.Menurut Mega, relief tersebut adalah peninggalan sejarah dan seni yang amat penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, dia bersyukur dengan hadirnya peninggalan Bung Karno yang kini dapat dinikmati oleh generasi muda yang mengunjungi Sarinah.\"Menurut saya dari sisi seni itu luar biasa sekali karena mungkin anak muda sekarang mungkin belum mengetahui. Jadi dari sisi makna itu bukan main, Indonesia ini punya seniman yang sebetulnya maestro,\" ujar Megawati.Berdasarkan catatan sejarah, Gedung Sarinah pernah direnovasi usai mengalami kebakaran pada tahun 1984, yang pada akhirnya façade tower gedung dan podium tersebut ditutup aluminium, tangga terbuka diberi atap, dan tambahan setempat satu lantai pada area podium.Sebagai pusat perbelanjaan sekaligus pencakar langit pertama di Jakarta, bahkan Indonesia, Gedung Sarinah mencerminkan nilai luhur yang diusung oleh pencetusnya Presiden Soekarno.Renovasi terbaru Gedung Sarinah rampung pada Maret 2022 lalu. Gedung ini nantinya akan difokuskan untuk mendukung UMKM dan mengembangkan produk-produk lokal, sehingga diharapkan dapat menjadi bagian etalase merek lokal Indonesia kepada dunia. (mth/Antara)

Sejumlah Proyek Sekretariat Mensesneg Bengkak

BY FNN Senin, 13 Juni 2022 22:13:15 0

Jakarta, FNN – Sejumlah proyek rutin tahunan di Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara (Kemsesneg) terus meroket. Mulai dari proyek pengadaan obat-obatan, makan minum rapat, kebutuhan perlengkapan alat rumah tangga sampai operasional pimpinan dan sejumlah proyek lainnya terus membengkak, berikut contohnya. Proyek pengadaan penggantian perlengkapan rumah tangga lainnya Tahun Anggaran (TA) 2020 dianggarkan Rp 800.980.000, TA 2021 naik menjadi Rp 2.666.483.000, dan TA 2022 kembali naik menjadi Rp 3.270.643.000. Dalam dua tahun ada kenaikan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar. Proyek langganan jaringan telematika, tahun anggaran 2020 dianggarkan Rp2.835.571.000, tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp2.900.000.000 dan tahun 2022 kembali naik menjadi Rp5.000.000.000, dalam dua tahun ada kenaikan anggaran sebesar Rp 2,1 miliar. “Selanjutnya pengadaan obat-obatan juga naik, pada TA 2020 dianggarkan Rp 200 juta, TA 2021 naik dua kali lipat menjadi Rp 400 juta, begitu juga untuk TA 2022 kembali dianggarkan sebesar Rp 400 juta,” ungkap Jajang Nurjaman, Koordinator CBA, kepada FNN. Terakhir ada anggaran rutin operasional pimpinan, pada TA 2020 anggaran yang ditetapkan Rp 2.114.610.000, TA 2021 naik menjadi Rp 2.596.600.000, dan TA 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.465.265.000. Begitu pula anggaran jamuan makan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/ kelompok kerja, TA 2021 dianggarkan sebesar Rp 4.954.670.000, TA 2022 naik menjadi Rp 5.726.399.000. Kenaikan anggaran sejumlah proyek Sekretariat Kemsegneg tersebut sangat mencurigakan, kondisi negara sedang mengalami krisis pandemi dan APBN semakin seret, Kemsesneg seperti tidak peka dengan penderitaan rakyat. Bahkan, kata Jajang Nurjaman, ada indikasi meroketnya sejumlah proyek tahunan Sekretariat Kemsesneg berkaitan dengan dugaan   biaya lobi-lobi politik menjelang Pilpres 2024? Hal ini harus menjadi catatan Presiden Joko Widodo, jika pemborosan di anggaran di Sekretariat Kemsesneg terus berlanjut bisa berpotensi adanya kerugian negara. “Sekretaris Kementerian Sekretariat Kementerian Setya Utama harus segera dievaluasi bersama Menteri Sekretariat Negara Pratikno,” tegasnya. (mth).

Penataran Pancasila Ke-3: Indonesia Merdeka Dasarnya Apa?

BY FNN Senin, 13 Juni 2022 22:09:45 0

Dan Bangsa Indonesia Memilih Pancasila Dengan 5 Silanya Yang Menjadi Kesepakatan, Bukan Pancasila Yang Bisa Diperas Menjadi Eka Sila, Tri Sila, Atau Gotong Royong. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila CUPLIKAN Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 boelan 8 tahoen 2605. Ketoea: Sidang jang terhormat! Sekarang lebih dahoeloe, agar soepaja bisa tjepat, saja hendak membatjakan preambule jaitoe moekadimah atau pemboekaan dari Oendang-oendang Dasar. Sebagaimana tadi telah dikatakan oleh Padoeka Toean Zimukyokutyo, Pernjataan Kemerdekaan jang dirantjangkan oleh Panitia Penjelidik hendaknja dihapoeskan sama sekali. Demikian poela kata Pemboekaan boeatan Tyoosakai djoega dihapoeskan sama sekali, tetapi baiklah kembali kepada moekadimah – demikianlah namanja dahoeloe – jang diboeat oleh Panitia Ketjil tempo hari, dengan sedikit perobahan. Pertama perobahan” “Moekadimah” diganti dengan “Pemboekaan”. Kemoedian kata-katanja tadi soedah dibatjakan oleh Toean Moh. Hatta. Baiklah sekali lagi saja batja dengan perlahan-lahan. PEMBOEKAAN “Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan di atas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemanoesiaan dan peri-keadilan. Dan perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia ke depan pintoe gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatoe, berdaulat, adil dan makmoer. Atas berkat rahmat Allah Jang Maha Koeasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja. Kemoedian daripada itoe oentoek membentoek sesoeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah-darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe Oendang-oendang Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: Ke-Toehanan Jang Maha Esa, menoeroet dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan – perwakilan, serta dengan mewoedjoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia.” Sidang jang terhormat! Demikianlah pemboekaan itoe, dan sebagai tadi telah dikatakan oleh padoeka Toean Zimukyokutyo dan oleh saja sendiri, soepaja sedapat moengkin dengan setjara kilat kita bisa terima. Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo: Saja kira “menoeroet dasar kemanoesiaan” diganti dengan “KeToehanan Jang Maha Esa, kemanoesiaan jang adil” dan seteroesnja. Ketoea: Toean Ki Bagoes Hadikoesoemo, soepaja dipakai “KeToehanan Jang Maha Esa”, dan perkataan “menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab” ditjoret sadja. Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo: “Berdasar kepada: “KeToehanan Jang Maha Esa, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adail dan beradab”. “Menoeroet dasar” hilang. Ketoea: Berdasar kepada apakah Republik kita itoe: “Ke-Toehanan Jang Maha Esa, menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab”. Perkataan-perkataan “menoeroet dasar” ditjoret. Djadi: “Ke-Toehanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan”, dan seteroesnja. Toean-toean semoea faham? Tidak ada lagi? Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo: Di atas toean Ketoea: “maka disoesoenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe”, apa tidak “maka disoesoenlah pemerintahan”. Ketoea: Kemerdekaan itoe disoesoen dalam satoe Oendang-oendang Dasar. Kita akan lantas membikin Oendang-oendang Dasar. Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo: Jang disoesoen di sini pemerintahan, boekan kemerdekaan, “maka disoesoenlah pemerintahan”. Ketoea: Tidak, kemerdekaan, oentoek pemerintahan kita soesoen Oendang-oendang Dasar. Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo: Apa tidak bisa dirobah mendjadi: “maka disoesoenlah pemerintahan itoe”. Ketoea: Tidak, pemerintahan itoe disoesoen dalam satoe Oendang-oendang Dasar. Soedah? Toean-toean lain? Anggota Otto Iskandar Di Nata: Kalimat kedoea: “pintoe gerbang”. Itoe tidak ada. Djadi baiklah diganti dengan kata-kata: Ke Negara Indonesia”. Ketoea: “Mengantarkan rakjat Indonesia ke Negara Indonesia”, tidak “ke depan pintoe gerbang”? Saja kira tidak berkeberatan dengan adanja perkataan “pintoe gerbang”, sebab Negara Indonesia beloem ada. Hatta Zimukyokutyo: Rakjat kita, kita antarkan ke moeka pintoe gerbang sadja. Kalau ke Negara Indonesia, kita melangkah kepada grondwet. Itoe bedanja. Sekarang kita bawa rakjat Indonesia ke moeka “pintoe gerbang” sadja. Ketoea: Toean Otto telah moefakat. Toean-toean tidak ada lagi perobahan? Silahkan toean Goesti. Anggota I Goesti Ketoet Poedja: Ajat 3: “Atas berkat rahmat Allah” diganti dengan “Toehan sadja, Toehan Jang Maha Koeasa”. Ketoea: Dioesoelkan soepaja perkataan “Allah Jang Maha Esa” diganti dengan “Toehan Jang Maha Esa”. Toean-toean semoea moefakat: perkataan “Allah” diganti “Atas berkat Toehan Jang Maha Koeasa”. Tidak ada lagi, toean-toean? Kalau tidak ada, sekali lagi saja batja seloeroehnja, maka kemoediaan saja sahkan. PEMBOEKAAN “Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan di atas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemanoesiaan dan peri-keadilan. Dan perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia ke depan pintoe gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatoe, berdaulat, adil dan makmoer. Atas berkat rahmat Toehan Jang Maha Koeasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja. Kemoedian daripada itoe oentoek membentoek soeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah-darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe Oendang-oendang Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: Ke-Toehanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan-perwakilan, serta dengan mewoedjoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia.” Setoedjoe, toean-toean? (soeara: Setoedjo) Di dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945, dokumen itu dijadikan Preambule atau Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sekaligus berlaku sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia. Pada pokoknya, akhirnya Pancasila hasil galian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan secara padat dan indah dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan yang pada tanggal 18 Agustus 1945 disyahkan dan sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dengan penataran ini kita bisa merasakan dan memahami bagaimana Pancasila dalam proses dari 1 Juni 1945 kemudian 22 Juni 1945 dan final 18 Agustus 1945. Dan Bangsa Indonesia memilih Pancasila dengan 5 Silanya yang menjadi kesepakatan, bukan Pancasila yang bisa diperas menjadi Eka Sila, Tri Sila, atau Gotong Royong. Artinya Pancasila bukan dilahirkan pada 1 Juni 1945, sebab BPUPKI Tidak membuat keputusan pada 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. (*)

Koalisi Parpol dan “Koalisi” Korupsi

BY FNN Senin, 13 Juni 2022 12:38:54 0

Semua tokoh bijak, negarawan dan cendekia kebajikan sudah kehabisan kata untuk menggambarkan Indonesia kini, ahli bahasa kehabisan kamus untuk menggambarkan Indonesia dengan kata, selain kalimat ngeri dan mengerikan. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PILPRES 2024 masih cukup waktu, partai sudah keburu nafsu menggalang koalisi, mencari peluang posisi terbaiknya. Koalisi besar atau gemuk bersama penguasa sejak lama sudah bisa ditebak, saatnya tiba pasti pecah. Karena kepentingan masing-masing partai sudah bergeser mengejar peluang kepentingan politik pragmatisme baru yang bisa membawa keuntungan dan membantu keselamatan partainya. Idealisme perjuangan partai untuk rakyat sudah lama mengering, buka lapak menjelang Pilpres adalah keniscayaan bagi mereka yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan mencari figur capres dan peluang politik finansial yang  dibungkus dengan nama koalisi. Politikus gaya katak berenang itu pasti paham sekali mendayung sebanyak- banyaknya pulau bisa dilampaui. Elit parpol pasti paham bahwa dalam pertarungan politik segmen pemilih bisa dikelompokkan menjadi; The Sinner, The Saint dan The Savable, biasa dikenal dengan massa mengambang (floating mass) yang tidak terikat dengan parpol tertentu. Bagi suatu parpol itu sulit untuk mengutak-atik kelompok pertama. Musuh politik bisa dimasukkan ke dalam kelompok ini. Kelompok kedua, sudah aman dan dipastikan selalu memberi dukungan. Yang menjadi tantangan (challenge) bagi parpol adalah kelompok ketiga, yaitu massa mengambang. Massa mengambang bisa diartikan sebagai kelompok massa yang tidak terikat parpol/calon tertentu atau yang belum menentukan pilihannya dalam ajang pemilihan pimpinan daerah/nasional. Kelompok ini menduduki porsi terbesar dalam suatu pemilihan. Dalam berbagai studi, loyalis partai hanya pada kisaran 5 sampai 10 %. Ini artinya, 90-95 persen pemilih di masing-masing parpol itu sangat mungkin berpindah haluan atau pilihan. Massa mengambang di Indonesia sulit didekati dengan rayuan ideologi, atau program-program partai, dan perdebatan politik yang menjenuhkan. Rakyat sudah capek dengan kesusahan hidup. Mereka semua butuh sesuatu yang melenturkan otot-otot, pikiran, kesusahan dan kesengsaraan mereka. Dari sinilah politik transaksional dengan beli suara ditanggap sinyalnya oleh oligarki. Ketika datang menyodok segepok duit mereka semua akan runtuh. Mereka sudah pada titik habituasi dari kesulitan hidup dan beruntung kalau bisa bertahan untuk hidup. Oligarki sangat paham tentang kehidupan partai di Indonesia bahkan sangat paham kemampuan finansial para capres yang akan mencalonkan dirinya itu. Oligargi juga bergerak taktis mengunci para Capres yang akan berlaga dengan PT 20 %. Oligargi itu bergerak cerdik, bahkan peta masa mengambang telah mereka kuasai sampai tingkat desa. Dan, oligarki lebih cepat bergerak taktis untuk mengendalikan dan menguasai masa mengambang bahwa kebijakan masa mengambang adalah kebijakan massa yang tidak tahu arah politik, biasanya massa ini mudah terbawa arus politik. Ciri partai politik di Indonesia sudah terdeteksi: Pertama, ikatan mayarakat dengan partai politik lemah, bahkan sebagian tidak tersambung sama sekali; Kedua, adanya fenomena deparpolisasi yakni gejala psikologis tidak percaya lagi dengan parpol sebagai wadah aspirasi. Rakyat mengerti hubungan dengan partai politik hanya beberapa detik di bilik suara, itu pun hanya karena beban psikologis setelah terima mahar untuk memilihnya. Selain karena transaksional, sebagian dari mereka masih mau bergerak ke bilik suara lebih banyak ditentukan oleh faktor ketokohan, bukan afiliasi parpol. Kondisi seperti ini bagi Capres tidak akan bisa berlaga tanpa mengiba partai politik sebagai formalitas syarat yang harus dipenuhinya PT 20 %. Penawaran dari partai tertentu yang tidak mampu menjual Capresnya buka lapak ugal-ugalan mahalnya. Sementara saat berlangsungnya Pilpres peran sangat minim – kekuatan kemenangan sudah total milik Oligarki. Di sisi lain kebutuhan finansial bagi para Capres suka atau tidak suka harus masuk dunia politik transaksional dengan pemilih, dihadapkan pada pilihan sulit. Oligargi yang jauh lebih siap telah menawarkan perangkapnya. Diskursus yang dibangun para elit partai koalisi dan elit politik lainnya sering tidak nyambung dengan massa mengambang, bahkan dengan masyarakat. Masing masing asyik di dunianya sendiri-sendiri. Kondisi seperti ini harus ada jalan keluarnya, PT 0 % harus dipenuhi MK dan harus ada perangkat konstitusi siapapun Capres yang terbukti menggunakan jasa oligarki harus dinyatakan gugur, baik sebelum, selama, dan sesudah dia dinyatakan menang dalam pertarungan Pilpres 2024. Ngerinya Korupsi Korupsi tergambar telah menjadi kesepakatan bersama penyelenggara negara Indonesia maju. Maju, bergerak, berjuang bersama menggigit, menggerogoti sebagai rayap sebagai koruptor. Dijamin aman karena semua terlibat, dari – oleh dan untuk koruptor, satu nasib satu perjuangan tidak boleh ada yang menggangu. Selagi ada kesempatan kapan lagi, datangnya peluang tidak akan bisa diulang lagi. Tentu harapan mereka peluang korupsi itu bisa berlanjut dengan aman, mumpung pemimpin tertinggi langsung atau tidak langsung sudah memberi sinyal restunya, asal upeti dari hasil korupsi tersebut jangan sampai terlambat setornya. Atau berbagilah saling mengait satu sama lain. Rakyat telantar, menjerit karena betapa susahnya untuk bertahan hidup, bagi darah para koruptor yang berlaku adalah hukum dari karya Plautus berjudul Asinaria: Homo Homini Lupus, “Manusia adalah serigala bagi sesama manusia lainnya”. Negara Harakiri atau bunuh diri sebagai hukuman mulai populer pada masa Kekaisaran Tokugawa pada zaman Edo (1600-1867) – para koruptor itu sudah berhitung dengan umurnya, berkidung rumekso ing urip muda foya foya - tua kaya raya - mati masuk surga. Soal di liang lahat nanti akan dimakan rayap geni – tak perlu takut toh semua belum bisa dibuktikan. Masihkah Indonesia – masih bisa diselamatkan dengan cara-cara prosedural biasa. Menkopolhukam Mahfud MD saja bingung, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti pesimis. Rakyat jelata tinggal pasrah hanya bisa istighfar, sesekali berdoa shalawat nariyah. Menyerah mengusap air mata, dengan sesenggukan terus mengalir ucapan istighfar, meratapi nasib negeri makin mengerikan. Semua tokoh bijak, negarawan dan cendekia kebajikan sudah kehabisan kata untuk menggambarkan Indonesia kini, ahli bahasa kehabisan kamus untuk menggambarkan Indonesia dengan kata, selain kalimat ngeri dan mengerikan. Lan Antono dan Taufiq Ismail benar:  “Dunia Ini Pangung Sandiwara”. Lagu yang bawakan Rocker Indonesia Ahmad Albar pada tahun 78, mungkin bisa menggambarkan perilaku pengelola negara seperti ini. Kalau sudah demikian alternatif jalan keluarnya harus meminjam teori Plato 2.500 tahun lalu yang mengatakan, kalau demokrasi sudah menjadi anarkis memang harus muncul apa yang disebut strong leader, “pokoknya babat saja dulu, daripada negaranya hancur”, Atau, mungkin bisa juga seperti di Pilipina segera munculkan kekuatan people power: “kekuatan rakyat yang memaksa penguasa dzalim turun”? (*)

Hasril Chaniago: Bagi Orang Minang, Makanan Itu Bagian dari Adat

BY FNN Senin, 13 Juni 2022 11:37:50 0

AKHIR pekan lalu, viral masakan Padang berbahan babi. Restoran “BabiAmbo” ini memang menyajikan menu rendang dading babi. Pemilik usaha berbahan baku daging babi, Sergio, akhirnya meminta maaf kepada masyarakat karena usaha kulinernya yang telah ditutup membuat kegaduhan. Pemilik usaha nasi Padang yang berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini sempat dimintai keterangan di Polsek Metro Kelapa Gading, Jumat (10/6/2022). Tidak lama setelah dimintai keterangan oleh kepolisian, Sergio meminta maaf kepada masyarakat karena telah membuat kegaduhan terkait usaha kuliner miliknya. Ia mengaku hanya mencoba berinovasi dengan memadukan kuliner khas suku Minang dengan bahan baku daging babi untuk memperluas pasar. “Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Pertama buat pihak-pihak yang merasa tersinggung karena ini soalnya benar-benar enggak ada maksud untuk menyinggung,” kata Sergio, seperti dikutip berbagai media. Kanal Hersubeno Point, Sabtu (11/6/2022) mengupas masakan Padang ini dengan Budayawan Hasril Chaniago. Berikut wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan Hasril Chaniago. Saya baru saja dikirimi sebuah berita ini yang membuat saya kaget. Di Kelapa Gading, Jakarta Timur, buka restoran, BabiAmbo namanya. Dari namanya bikin kaget. Restoran ini menjual makanan citarasa Padang, tetapi yang non-halal dengan menu babi-babi. Pantesan saja banyak sekali tokoh dari Minang yang anggota DPR, bahkan sampai mantan menteri, juga uring-uringan. Untuk memahami mengapa orang Minang jadi uring-uringan saat makanannya diubah menu babi. Saya akan wawancarai seorang budayawan Minangkabau. Langsung kita ambil dari Padang, Sumatera Barat, Bung Hasril Chaniago. Tolong dijelaskan pada kami kenapa orang-orang dari Sumatera Barat, orang-orang Minang, pada uring-uringan ketika tiba-tiba muncul makanan-makanan Minang dan minum-minum pakai bahan dasarnya babi? Saya kira sangat pantas saja ini terjadi, kenapa? Karena makanan itu budaya kuliner juga yang sebenarnya menyatu dengan budaya satu bangsa. Kita tahu Minang, Minangkabau masyarakatnya itu, yang namanya orang Minang 100% beragama Islam. Karena itu falsafah adatnya adalah adat “barsandi syarak, syarak bersandi kitabullah”. Artinya adat yaitu berdasarkan sandi dasarnya adalah Al-Qur’an. Jadi dalam pengertian itu tentu semua makanan kita juga harus halal. Nggak mungkinlah dasar adanya saja sudah begitu, lalu ini tiba-tiba ada yang mempromosikan. Belakangan jadi viral, itu namanya babi Ambo. Ambo artinya babi saya. Ampun saya, dalam bahasa Minang babi ambo artinya “babi saya”. Babi itu pantangan kita. Betul haram gitu. Ada dua hal yang pertama tidak memahami budaya. Budaya minang itu sendiri di mana asal masakan yang dibikin terutama rendang itu ada dua hal kesan kita. Ini cari-cari, kalau bahasa Minangnya cari ili-ili, cari gara-gara gitu, sehingga  banyak masalah. Jadi, kita belum tahu nih yang mana yang sebenarnya. Apa ini karena kealpaan saja atau memang sengaja cari gara-gara. Begitu kira-kira Bung Hersu. Oke walaupun cari gara-gara walaupun kealpaan, maksud saya kalau gara-gara urusannya jelas gitu, walaupun kealpaan tapi saya kira mungkin kalau tidak orang ini tidak bereaksi. Ini dampaknya bisa panjang juga kira-kira ya. Iyalah. Kita kan harus saling menghargai layak kita inikan bangsa yang sangat majemuk, ratusan suku bangsa kita. Kita itu bersatu, karena ada perasaan kesamaan saling menghargai, saling menjaga, saling menghormati. Jadi orang Minang itu sebenarnya suku bangsa yang sangat terbuka. Tapi, dalam hal ini saya ditanya apa masalahnya kalau misalnya dipakai itu untuk masakan babi yang haram? Saya kira apakah tidak bisa kita bertoleransi. Saya kira toleransi itu pun ada batas-batasnya. Di dalam Islam kalau soal bermuamalah berdagang, bergaul, berteman itu tidak ada masalah ya, orang Minang itu sangat terbuka dengan siapapun kita bisa bergaul, bisa berdagang, bisa bermuamalah istilahnya. Tapi kalau soal aqidah ini kan tak bisa ditawar-tawar, gak bisa ditoleransikan, karena itu sudah jelas Lakum Dinukum Waliyadin, bagimu ya agamamu bagitu juga agamaku. Jadi marilah kita saling menghormati posisi masing-masing itu, jadi jangan dicampur adukkan. Oke coba bantu kami untuk memahami posisi makanan itu dalam budaya Minang ini seperti apa Bang Hasril? Bagi orang Minang makanan itu bagian dari adat mereka. Jadi berbagai jenis makanan yang ada di Minangkabau itu tidak hanya berarti makanan suatu bahan makanan, benda yang melekat begitu, tetapi dia juga melekat dengan berbagai kegiatan-kegiatan adab dan budaya. Misalnya, randang ya randang, itu bukan hanya makanan sehari-hari, tapi dia juga melekat dengan berbagai kegiatan perkawinan katam Qur’an, misalnya. Itu melekat dan karena itu di Minangkabau itu selalu melekat gini barundiang sudah makan. Artinya, kalau kita mau bicara, mau bermusyawarah, makan dulu, ndak bisa kita lepaskan makan. Itu dari adat, adatnya jelas adat basandi syarak syarak bersandi kitabullah. Jadi makan itu adalah bagian dari kegiatan adat keseharian kita, dia melekat. Di Minangkabau itu ada beberapa jenis makanan berkait dengan adat. Makanan pokok, misalnya nasi dengan lauk pauknya. Itu dinamakan makan, setelah makan kita belum juga bisa berunding adalah namanya parabuang. Makanan penutup makanan penutup, jadi kalau misalnya musyawarah mau meminang, yang meminang untuk madu dan datang itu Mama yang laki-laki atau yang perempuan. Itu ada beberapa jenis adat kita, datang untuk meminang. Disediakan makan dulu. Kalau belum makan, belum ada pokok persoalan dibuka. Setelah makan itupun dengan tata caranya yang ada pasambrahan namanya. Dan, setelah makan makanan pokok itu diminta lagi untuk makan parabuang (bahasa Indonesia: bubungan atap atap, kalau tidak ada bubungannya, kalau hujan dia akan bocor). Jadi, istilahnya makan sudah, nanti kalau hari hujan gimana, apa sang prabuang dulu. Baru kita berunding. Artinya ibarat kita masuk satu rumah selesai pokoknya, kalau anti bocor ya dipasang. Jadi, tinggi sekali nilai makanan itu di masakan Minang. Mungkin ndak sesederhana gitu. Jadi jangan kita sepelekan makan itu. Bukan hanya untuk meengenyangkan perut, memenuhi kebutuhan gizi, dan protein, itu nanti bagian dari adab. Jad kalau dalam hal ini, katakan, itu diplomasi makanan tadi,  kalau orang tidak memenuhi tata cara tersebut, itu akan dianggap tidak beradab? Benar, ndak beradab itu. Kalau ndak beradab di Minang itu dianggap Hina. Jadi itu gak beradab atau bisa juga dibilang tidak bersuku. Jadi orang tidak bersuku itu bukan orang Minang karena orang minang itu pakai suku. Jadi kalau artinya ndak beradab, orang dagang bilang langsung ndak beradab, ndak bersuku, artinya tidak ada suku berarti gak tahu adat gitu. Jadi levelnya yang enggak beradab itu lebih paling tinggi, yang paling berat, yaitu kalau sudah sampai. Tapi, yang paling berat itu kan murtad. Soal makanan ini kaitannya dengan agama juga jadinya ya. Iya betul karena orang Minang itu sudah menerima Islam secara keseluruhan, secara kaffah. Karena itu, kalau ada yang keluar dari agama Islam, mereka ya namanya dibuang sepanjang adat. Jadi, kalau misalnya pertemuan, dia tidak dianggap lagi bagian dari kita. Jadi ada pertemuan dalam ketentuannya, jika dia seharusnya ikut ndak akan dikasih tahu lagi. Istilahnya, tidak dibawa sehilir semudi. Jadi, kita orang kaya ilir, dia ditinggalkan saja, tapi biasanya orang yang sudah terkena perlakuan seperti itu, dia ndak akan tahan akan keluar sendiri. Tapi apakah itu berlaku untuk mereka-mereka yang masih di dalam komunitas Minang di Sumatera Barat atau juga berlaku untuk orang-orang Minang yang sudah jauh di perantauan. Berlakulah, tetap berlaku itu. Jadi secara apa yang orang Minang lakukan itu juga akan punya Datuknya, punya Ninik mamaknya di rantau. Di Minang itu kan berlaku ungkapan “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Artinya, mereka itu menyesuaikan dengan keadaan budaya setempat tapi dia tidak tercerabut dari akarnya, ndak mungkin dia melepaskan diri dari orang Minang, kalau jadi orang apa dia? Dalam kasus apa orang itu bisa dibuang sepanjang adat, dan apakah pernah terjadi kasus-kasus semacam ini? Banyak, yang dibuang sepanjang adat itu bukan pemerintah tapi masyarakat adat itu sendiri. Jadi banyak di dalam Kampung itu. Di Minangkabau itu juga berlaku adat salingka Nagari, setiap negeri punya kekhasan masing-masing, tapi ada yang disebut adab sebatang panjang. Artinya seluruh Minangkabau itu mendukungnya. Adat itu yang disebut ada kepada adat, asal adat yang sebanyak adat itu adalah adat bersandi syarak syarak bersandi kitabullah, itu salah satunya. Kemudian sistim matrilineal yang sampai sekarang belum ada orang Minang yang mengingkari. Matrilineal itu garis ibu, belum ada orang yang mengganti sukunya kepada suku lain. Jadi saya ini Chaniago menurut dari ibu saya ya, bukan dari bapak. Jadi sampai saat ini belum ada orang Minang yang mau mengganti sukunya diganti dengan apa gitu? Kan nggak mungkinlah saya pergi ke suku bapak saya ndak bisa jadi apapun. Berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Sushi Sukato, Jeffrey Hadler, Avanza Pembenda Bekman, itu selalu mengatakan berbagai cobaan terhadap Minang ini. Berbagai konflik Perang Paderi dan segala macam, tapi yang sistem matrilineal itu tetap kukuh sampai sekarang. Jadi orang yang dibuang sepanjang adat itu bisa, pertama yang paling tinggi itu karena murtad, dia tidak lagi beragama Islam. Ada contohnya, yang jadi pendeta di Jakarta. Namanya Januardi Koto, orang Pasung itu oleh sukunya di sana sudah dibuang. Jadi dia tidak dianggap lagi orang Minang, tidak dianggap lagi bagian dari mereka. Tapi, juga hal-hal lain yang prinsip melanggar ketentuan adat yang di dalam Nagari. Di Nagari adat itu kan berlakunya di nagari. Nagari ini Kecamatan atau apa? Nagari itu Desa, kalau di dalam undang-undang kita itu disetarakan dengan desa lebih. Ada negari itu yang besar malah berpenduduk puluhan ribu, ada yang cuma ribuan. Nagari itu kesatuan masyarakat adat yang dari dulu sampai sekarang sudah ada, dari berabad-abad yang lalu sudah ada. Dalam negari itu minimal ada empat suku. Itu namanya Nagari bampat suku babalai bamusaji. Artinya ada balairung tempat pertemuan, ada masjid. Jadi setiap negara itu punya masjid. Kalau ndak belum memenuhi syarat dia Nagari. Itulah tandanya. Jadi agama ini betul-betul dan benar-benar nggak bisa dilepaskan sama sekali dari masyarakat Minang ini. Ya itulah. Jadi mungkin kajiannya agak panjang, mengapa misalnya seluruh orang Minang itu menerima Agama Islam itu secara bersama-sama sepakat. Itu panjang kajiannya. Ada Profesor Mister Muhammad Nasrun guru besar hukum adat di Universitas Indonesia dan pernah menjadi gubernur Sumatera Tengah, yang juga seorang cendekiawan, pemikir otonomi daerah. Jadi tahun 40-an, Istana Suni sudah berpikir tentang otonomi daerah. Dia menulis buku, judulnya falsafah dasar adat Alam Minangkabau. Kalau kita kaitkan dengan penelitian dalam History of Sumatra, sejarah Sumatera abad ke-19 itu ditulis, masuknya Islam ke Minangkabau berbeda dengan masuknya Islam ke daerah-daerah lain. Pada umumnya Islam itu masuk ke daerah lain seperti Aceh sampai Makassar tersebut melalui kerajaan. Artinya, rajanya dulu yang beragama Islam, lalu dia perintahkan rakyatnya. Tapi di Minangkabau tidak, dia langsung ke rakyat yang menerima. Setiap hari orang masuk kerja, berpindah ke agama Islam. Kenapa? Demikian kata Mister Muhammad Nasrun. Karena ajaran Islam sesuai dengan falsahah adat mereka alam takambang jadi guru. Artinya, belajar ke alam, kemudian di dalam Al-Qur’an itu ada diajarkan dan diperintahkan untuk belajar kepada tanda-tanda alam. Jadi mereka merasa cocok, sehingga Islam itu masuk tanpa kekerasan tanpa perintah, tapi diterima dengan pemahaman dan kesadaran dan pengetahuan. Itu sebabnya yang berbeda dengan beberapa hal lain masuknya Islam itu. Saya kira penting ngobrol soal ini agak panjang karena untuk memahami, orang akan menganggap bahwa orang Minang terlampau reaktif. Namanya makanan dan menunya bisa saja digelar ya Bang Hasrul. Jadi hal lainnya yang membahayakannya kenapa kita bereaksi, orang-orang Minang banyak sekali. Begitu ada viral soal ini, kemudian memberikan reaksi bermacam-macam karena itu efeknya besar, selain samping bisa mengganggu kerukunan kita dalam bangsa ini, antar suku bangsa, antaretnis. Ini juga bisa membahayakan kepada masakan Padang, masakan Minang yang sudah diterima di mana-mana. Oh, rupanya ada juga babi dalam masakan Minang. Ini citra yang luar biasa. Nanti orang jadi bertanya dan akan datang ke suatu restoran Padang ini. Ada babi enggak? Ini kan membahayakan sekali. Padahal ini salah satu penopang ekonomi masyarakat Minang, dan saya kira juga penopang ekonomi Indonesia. Kalau terjadi seperti itu efeknya akan besar sekali karena itu kita juga harus luruskan, harus redakan ini, harus diklarifikssi, diselesaikan ini dengan cepat. Ini bisa jadi semacam peribahasa karena Nila setitik bisa rusak susu sebelanga ini ya. Bisa jadi kalau itu dianggap, Oh rupanya masakan Padang ada juga babinya. Nanti dikatakan, tadi juga ada yang WA saya, apa kita tidak bisa bertoleransi. Oh kita harus bertoleransi? Saya bilang, jangan. Kalau menyangkut aqidah, tentu kita tidak bisa lagi. Tidak ada toleransi. Dia contohkan begini, ada misalnya masakan Korea halal, masakan China itu halal, Vietnam halal, nggak ada masalah. Tapi, ini akan jadi masalah kalau sebaliknya, masakan Minang haram. Karena dia sudah jelas dibikin secara halal. Ini ndak ada tujuan kita, misalnya untuk apa komersialisasi, ini betul-betul berkaitan dengan budaya kita kalau sekarang misalnya. Saya 10 tahun yang lalu ke Vietnam Hanoi itu sulit sekali mencari makanan halal. Ada satu restoran Malaysia, satu restoran Indonesia katanya. Kemudian ada satu-satunya Mesjid. Mesjid An-nur namanya di sana tahun 2011. Orang yang pertama ke sana itu sulit sekali mencari makanan halal. Tapi begitu pariwisata Vietnam berkembang Halong Bay saja bisa menyedot enam juta, tujuh juta orang setahun, dan itu kebanyakan dari Timur Tengah, dari Arab, mereka menyadari, harus menyediakan makanan halal, masakan halal. Kalau gak, mereka akan dijauhi. Jadi, tahun sebelum Pakde Mini, awal 2019 saya ke sana sudah banyak sekali dan saya mampir di Mesjid An-nur. Dia bilang, sekarang pengurus Umat Islam sudah dibentuk dewan halal. Pemerintahnya menyadari, harus menyediakan makanan halal. Sekarang makanan halal kita haramkan. Sempat lihat terjadi seperti itu. Makanya ia bikin-bikin shock-lah. Apalagi pemerintah sendiri menganggap bahwa makanan Minang khususnya rendang ini sebagai salah satu yang menjadi andalan pemerintah dan ingin diwariskan dan didaftarkan menjadi salah satu warisan ke UNESCO. Saya dengar begitu. Tapi ada juga klaim misalnya dari negara tetangga kita. Malaysia juga sudah patenkan di sana, saya pun tidak reaktif kalau Malaysia, kenapa? Karena Malaysia bawa rendang itu memang dari Minangkabau juga. Jadi mereka mengakui nenek moyangnya dari Minangkabau. Dan sebagai orang Minangkabau, mereka namanya hidup dalam adat perpati, mereka beragama Islam juga. Di sana semuanya begitu. Ada yang non-muslim orang Minang. Di Malaysia jumlah mereka lebih sejuta orang itu yang sudah turun temurun gitu. Jadi dengan penjelasan dari bahasa Chaniago tadi jelas, pemerintah ini tidak boleh menganggap enteng. Apalagi kemudian ada orang-orang wah ini orang Islam terlalu reaktif, muncul semacam itu ya? Kita sama-sama menghargailah. Kalau soal toleransi, siapapun sebenarnya boleh saja bikin masakan Minang atau Padang karena resepnya pun beredar dimana-mana tapi hargailah budaya yang melatarbelakanginya. Saya katakan dalam hal ini tentu kita harus bertoleransi karena, maaf saja, di Sumatera Barat ini juga banyak yang lidahnya itu ndak suka dengan masakan Jawa, misalnya. Jadi, mereka juga bikin warung pecel lele. Jadi ya kita harapkan saudara-saudara kita yang non-muslim misalnya, ada banyak juga yang bikin RM Padang, tapi kalau bisa tolong disertifikasi halal. Ada banyak begitu supaya jangan menimbulkan isu-isu yang macam-macam. Itu ndak mungkin kita larang. Toh orang Padang juga bisa bikin masakan Jawa. Pecel lele banyak sekarang Mas, tapi orang-orang Minang yang bikin di sini. Oke tapi yang jadi masalah ketika kemudian disebut bahwa restoran babi Ambo itu menyebar itu-itu saja. Tapi kalau masak di rumah sendiri memang senang babi dimasak resep rendang nggak jadi persoalan bahaya? Ini dikomersialkan, viral lagi, masuk di Grabfood, masuk juga di yang lain, ini saya lihat banyak sekali, itu yang masalah. Ini seharusnya membangun kesadaran kita bersama orang Minang nggak ada ingin bikin masalah ya mungkin saya bisa katakan di mana ada orang Minang itu cukup banyak jumlahnya di Indonesia ndak pernah ada kerusuhan. Nggak pernah orang Minang itu bikin kerusuhan bikin keributan gitu. Jadi kalau reaktif itu untuk hal-hal yang prinsip mereka yang memang selalu mau menegakkan kebenaran. Karena di Minangkabau itu yang kita pahami juga masyarakatnya egaliter, tapi itulah kekayaan kita yang agak feodal, ada yang egaliter, ada yang demokratis, ada yang seperti saudara kita di Papua, misalnya. Begitu patuh kepada kepala suku. Itu adab budaya kita. Tapi, orang Minang yang egaliter ini memang semua orang merasa berhak bicara seperti itu. Makanya kalau ada soal-soal seperti ini orang bicara dan mereka itu tidak bisa berbasa-basi dalam hal-hal prinsip ini. Makanya ada ungkapan Raja Alim Raja disembah Raja lalim Raja disanggah. Itu ungkapan Minangkabau. Jadi kalau pemimpin salah kita terbuka saja mengkritik dan meluruskannya, great karena agama pun harus seperti itu. Kawan yang baik adalah yang mau mengingatkan kesalahan kawannya sendiri ya kan? Terima kasih Bang Hasril Chaniago. Ini budayawan, saya mengenal beliau juga sebagai sejarawan Minang. Lain kali kita bisa bicara tentang sejarah makanan Minang juga ya? Waktunya nanti akan banyak lagi ceritanya makanan itu bagi orang Minang. Sekali lagi bukan hanya sekedar pengganjal perut itu ya karena adanya nilai-nilai budaya dan nilai-nilai religius di situ. (mth/sws)

Fitnah Al-Kahf dan Fitnah Kehidupan-04

BY FNN Ahad, 12 Juni 2022 22:39:12 0

Islam pun hadir untuk di satu sisi mengkonfirmasi Urgensi ilmu. Tapi di sisi lain mengingatkan proporsionalitas ilmu dalam kehidupan manusia. Bahwa ilmu penting. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation PADA bagian lalu disampaikan bahwa fitnah dunia itu begitu dahsyat. Fitnah atau cobaan (dan tantangan) dalam menghadapi goncangan dunia sangatlah tidak mudah. Betapa banyak orang bahkan dari kalangan agamawan sekalipun tergelincir akibat dunia. Karena dunia sebagian agamawan saling sikut, hasad dan irihati antara satu dan lainnya. Tidak jarang juga aktifitas keilmuan bahkan ritual jadi ajang mengail udang di balik semak-semak. Bahkan, boleh jadi agamawan itu menjual agama untuk kepentingan dunianya. Apalagi di bidang politik atau kekuasaan kerap jadi ajang memperkaya diri, keluarga dan kelompok. Kerakusan dunia menjadikan kekuasaan tidak lagi bertujuan melayani. Tadi ditujukan untuk mendapatkan pelayanan. Demi untuk memenuhi syahwat hawa nafsu dunia itu betapa ada politisi menjadikan segalanya jadi halal. Intinya fitnah dunia itu dahsyat dan berat. Tidak sedikit yang berguguran dalam perjalanan menuju hidupnya akibat tarikan atau godaan dunia yang tak tertahankan. Bahkan hal yang termulia dari segala aspek hidup, niat kita, kerap melenceng ketika berhadapan dengan keduniaan yang sangat kuat. Fitnah Keilmuan Di Surah Al-Kahf juga disebutkan sebuah kisah yang sangat populer di kalangan Umat. Yaitu kisah nabi Musa AS dan Khidr AS. Sebagian ulama memahami Khidr sebagai nabi. Sebagian yang lain memahaminya sebagai seorang ahli hikmah dan bukan nabi. Musa AS seperti yang kita kenal adalah nabi yang memiliki “himmah” (strong will atau keinginan keras). Jika menginginkan sesuatu maka dia akan kejar hingga terwujudkan. Bahkan nabi Musa juga dikenal sebagai nabi yang kuat secara fisik. Para ahli tafsir menceritakan bahwa kisah Musa dan Khidr ini berawal ketika seseorang dari Umatnya bertanya kepadanya: “siapakah orang yang paling pintar di kalangan mereka?”. Musa menjawab bahwa dirinyalah yang paling tahu di antara mereka. Sebagai nabi tentu Musa benar. Rupanya Allah ingin mengingatkan Musa bahwa “di atas kemampuan orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu” (wa fawqa kulli dzi ilmin aliim). Kisah ini tentunya tidak menyalahkan Musa. Karena sekali lagi, sebagai nabi dan rasul di tengah umatnya pastinya beliau yang paling tahu dari masalah-masalah keagamaan. Saya tidak perlu menuliskan alor cerita itu lagi. Justru yang perlu digaris- bawahi adalah makna atau hikmah dari kisah Musa AS dan Khidr ini. Salah satu yang terpenting adalah bahwa ilmu itu ternyata bisa menjadi cobaan (fitnah) yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Ilmu di satu sisi bisa menjadi pintu ragam kebaikan dalam hidup manusia. Islam sendiri dengan jelas dan tegas menekankan bahwa urgensi ilmu untuk kesuksesan hidup. Berbagai ayat Al-Quran dan begitu banyak hadits-hadits Rasulullah SAW yang mengharuskan bahkan mewajibkan Umat ini untuk berilmu. Dari ayat-ayat pertama yang turun (Iqra’) hingga kepada perintah untuk berilmu (fa’lam) termasuk kenyataan bahwa kata-kata terbanyak kedua dalam Al-Quran terkait dengan keilmuan (ilmu, pikiran, akal, dan yang semakna). Rasulullah pun seolah menyimpulkan dengan mewajibkan Umat ini menuntut ilmu. Seperti pada sabdanya “menuntut ilmu wajib atas setiap Muslim” (hadits). Sejarah menegaskan bahwa hanya dengan ilmu pengetahuan peradaban bangsa-bangsa menjadi maju dan kuat. Wajar saja ketika Rasulullah merintis pembangunan peradaban Madinah para sahabat diharuskan menuntut ilmu. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun proses mencari ilmu harus berlanjut. Dengan semua urgensi ilmu itu pada satu sisi ternyata pada sisi lain ilmu ternyata bisa menjadi jembatan kehancuran manusia, baik pada tataran individualnya maupun kolektifnya. Pada sisi inilah ilmu menjadi fitnah kehidupan yang luar biasa. Jika kenyataan ini kita tarik kepada kehidupan manusia masa kini akan sangat relevan dan mengena. Kita hidup dalam dunia yang dirajai atau dikomandoi oleh ilmu pengetahuan. Seolah dengan segalanya ditentukan hanya dengan ilmu pengetahuan. Yang tanpa disadari pula ilmu menjadi tuhan kehidupan. Ilmu tidak lagi sebagai sarana (means). Tapi berubah menjadi tujuan. Bahkan ilmu menjadi ukuran ukuran segala hal. Sekaligus menjadi standar “nilai kehidupan” dalam mengukur baik buruknya sesuatu. Di sìnilah ilmu berubah menjadi fitnah (cobaan) yang dahsyat. Keangkuhan manusia dengan keilmuan menjadi memuncak ketika Sumber ilmu (Sang Khaliq) terlupakan bahkan diingkari. Realita inilah yang sedang melanda dunia Barat. Karena keangkuhan keilmuan itulah yang menjadikan banyak kalangan yang agnostik (tak percaya Tuhan). Islam pun hadir untuk di satu sisi mengkonfirmasi Urgensi ilmu. Tapi di sisi lain mengingatkan proporsionalitas ilmu dalam kehidupan manusia. Bahwa ilmu penting. Tapi ilmu adalah jalan untuk menemukan sebuah nilai/makna tertinggi kehidupan. Sampai kepada sang Khaliq. (Iqra’ bismi Rabbika alladzi khalaq). Dan untuk yang demikian terwujud Islam menekankan keseimbangan dan relasi yang tak terpisahkan antara akal (brain) dan hati (heart) manusia. Sesungguhnya ilmu yang sejati dalam pandangan Islam terlahir dari keharmonian hati dan akal (Ali Imran: 190-191). Demikian hikmah Al-Kahfi yang mengingatkan kita akan fitnah keilmuan. Semoga Umat ini semakin terdorong untuk menguasai keilmuan sebagai jalan membangun peradaban alternatif. Tapi  keilmuan yang terbangun di atas nilai-nilai uluhiyah (samawi). Semoga! JFK New York City, 11 Juni 2022. (mth)

Di Hadapan Purnawirawan TNI, LaNyalla: Pasal 222 UU Pemilu Pemicu Ketidakadilan dan Kemiskinan

BY FNN Ahad, 12 Juni 2022 22:10:49 0

Jakarta, FNN – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dengan tegas menyatakan, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia.Oleh sebab itu, secara kelembagaan DPD RI telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 222 tersebut.“Pasal yang kami gugat adalah tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Bagi DPD RI, pasal ini adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia,” kata LaNyalla dalam Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022). Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, melalui pasal ini Oligarki Ekonomi mengatur kongsi untuk menentukan pimpinan nasional bangsa.“Pasal 222 telah memaksa partai politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas. Yang kemudian terjadi adalah Capres dan Cawapres yang akan diberikan kepada rakyat menjadi sangat terbatas,” jelasnya.Lebih lanjut LaNyalla menyampaikan, pasal tersebut menjadi pintu masuk bagi Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik untuk mengatur dan mendesain pemimpin nasional yang akan mereka ajukan ke rakyat melalui Demokrasi Prosedural, Pilpres.Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengaku tidak heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan Keadilan Sosial dan Kemakmuran Rakyat yang diucapkan kandidat Capres-Cawapres tidak akan pernah terwujud.“Karena, yang membiayai proses munculnya pasangan Capres dan Cawapres itu adalah Oligarki Ekonomi. Tujuannya adalah untuk memperkaya diri dari kebijakan dan kekuasaan yang tentunya harus berpihak kepada mereka,” terangnya.LaNyalla kemudian mempertanyakan soal kemampuan seorang Capres untuk menghentikan Impor Garam, Gula dan komoditas lainnya, sementara Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres adalah bagian dari penikmat uang rente dari keuntungan Impor.“Bagaimana mungkin seorang Capres akan mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Ayat 1, 2 dan 3, bila Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah penikmat konsesi lahan atas sumber daya alam hutan dan tambang?” tanyanya lagi.Seorang Capres juga tak akan mampu melakukan Re-Negosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Listrik dan Energi, jika Oligarki Ekonomi yang mendesain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut.“Itulah mengapa DPD RI secara kelembagaan mengajukan Judicial Review ke MK. Selain melanggar Konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam Naskah Pembukaan Konstitusi kita,” terang LaNyalla.Sementara, Ketua PPAD DKI Jakarta, Mayjen TNI (Purn) Prijanto menegaskan bahwa purnawirawan adalah prajurit tua yang tidak pernah mati karena selalu dikenang sebagai Bhayangkari Negara.“Kami juga tegaskan bahwa pengabdian purnawirawan tetap tegak lurus kepada negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Makanya kita berharap PPAD bisa jadi wadah purnawirawan untuk silaturahmi, berpikir dan berjuang bagi bangsa ini,” katanya.Sedangkan Kasdam Jaya, Brigjen TNI Edy Sutrisno yang mewakili Pangdam Jaya mengapresiasi pembentukan PPAD sebagai wadah para purnawirawan untuk tetap berperan aktif dalam pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa.“Konsistensi dari keteladanan para purnawirawan atas nilai kejuangan akan memberikan dampak positif kepada generasi penerus bangsa,” ucapnya.Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (Purn) Doni Monardo berharap kepada para purnawirawan yang tergabung dalam PPAD ikut membantu negara agar bisa keluar dari krisis yang dihadapi.“Kkita ketahui, akibat dari pandemi Covid-19 hampir 2 juta rakyat kehilangan pekerjaan. Ini berdampak pada permasalahan ekonomi, sosial, keamanan dan politik. Makanya sebagai seorang pejuang dan Bhayangkari negara hendaknya jadi bagian tak terpisahkan dalam membantu negara,” tuturnya.Ditegaskan Doni, Indonesia negara sangat kaya dengan sumber daya alam dan potensi lainnya. Namun sampai saat ini kita masih sebatas sebagai penonton.“Makanya kita harus jadi pendorong agar siapa saja yang mampu membuat kebijakan supaya bisa menjadikan potensi tersebut menjadi kenyataan,” katanya.Ketua DPD RI hadir dalam pembukaan Musda didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol.Hadir juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, para pengurus dan anggota PPAD DKI Jakarta serta akademisi. (mth/*)

Prof Ahmad Mansur Suryanegara: "India Bisa Balajar dari Presiden Soekarno!"

BY FNN Ahad, 12 Juni 2022 21:52:34 0

Bandung, FNN – Guru Besar Sejarah Universitas Padjadjaran, Bandung Prof. Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan, kalau India mau belajar memahami bagaimana cara menata kelola realitas keberagaman sosial agama yang ada di Indonesia, tidak akan terjadi benturan kelompok mayoritas Hindu, menindas kelompok minoritas Islam. Di bawah pimpinan Presiden Soekarno, dan Menteri Agama RI Wahid Hasyim, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, terjadi kedamaian kehidupan kebhinekaan agama dan beragama. Kalau pernah terjadi konflik atau gesekan di Indonesia, pasti bukan masalah mayoritas atau minoritas. “Tetapi karena adanya kepentingan kelompok Luar Politik, yang tidak memahami Kehidupan Kedamaian Beragama yang mencoba merusaknya,” tegas Prof. Ahmad Mansur Suryanegara. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, India hari-hari ini marak sentimen anti-Islam (Islamophobia) di era kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi yang dikenal sebagai sosok Hindu radikal, bahkan aparat India pun ikut sentimen anti-Islam. Memprihatinkan, dua orang Muslim pengunjuk rasa terhadap Nupur Sharma, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad, malah ditembak mati oleh polisi India dalam demo besar, di Ranchi, India, Jumat (10/6/2022). “Polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan pengunjuk rasa sehingga mengakibatkan kematian dua orang,” ujar seorang petugas polisi Ranchi kepada AFP, Sabtu (11/6/2022). Polisi mengatakan, tembakan ini perlu dilakukan setelah massa melanggar perintah untuk tidak berjalan dari masjid menuju pasar. Seperti dilansir AFP, pada saat demo, para pengunjuk rasa juga melemparkan pecahan botol dan batu kepada polisi yang berusaha membubarkan massa menggunakan tongkat. Buntut insiden itu, koneksi internet dan jam malam diberlakukan di Ranchi. Menurut keterangan dari penduduk sekitar, suasana di tengah dan sekitar kota Ranchi masih diliputi ketegangan sampai Sabtu (11/6/2022) waktu setempat. “Kami selalu berdoa untuk ketenangan dan perdamaian,” ujar salah seorang penduduk bernama Shabnam Ara, seperti dikutip AFP, Sabtu (11/6/2022). Di kesempatan lain, kepolisian di negara bagian Uttar Pradesh juga mengaku telah menembakkan gas air mata terkait beberapa demonstrasi yang juga digelar di beberapa area di India bagian utara. “Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam pelemparan batu dan bentuk kekerasan apa pun,” ujar Sekretaris Pemerintah Uttar Pradesh, Avanish Awasthi kepada AFP, Sabtu (11/6/2022). Menurut Prashant Kumar, seorang perwira polisi senior di negara bagian itu,  pihaknya menahan 136 orang di enam distrik sekitar Uttar Pradesh. Protes keras yang kini berlangsung di beberapa wilayah di India dan negara tetangga ini diketahui bermula dari pernyataan Nupur Sharma yang dituding menghina Nabi Muhammad dalam sebuah debat di televisi. Nupur merupakan juru bicara dari partai yang kini berkuasa di India, yakni Partai Bharatiya Janata (BJP). Sebagaimana diberitakan NDTV, Sharma juga berprofesi sebagai advokat. Sejak komentar tersebut, umat Muslim India dan negara sekitar turun ke jalan untuk berdemo sejak Jumat (10/6/2022). Dilansir laporan The Straits Times, komentar Sharma juga menuai kecaman beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, Qatar, dan Kuwait. (mth)

Boyamin MAKI Soroti Beda Mencolok Gaji dan Anggaran Kejaksaan Agung dengan KPK

BY FNN Ahad, 12 Juni 2022 21:10:09 0

Jakarta, FNN – Sebagaimana diketahui, berdasar hasil survey Indikator Politik Indonesia (IPI), Kejaksaan Agung telah melakukan kerja yang mengesankan masyarakat dalam penanganan dugaan korupsi langka dan mahalnya Minyak Goreng. Selain perkara Minyak Goreng, Kejaksaan Agung selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Kedua (2019 – 2022) telah menangani perkara lain dengan penyelamatan kerugian negara sangat tinggi (fantantis) yaitu: 1. Kasus Jiwasraya, aset dan uang yang bisa diselamatkan Rp 18 triliun dari kerugian Rp 16 triliun, 2. Kasus Asabri, mampu selamatkan Rp 16 triliun, kerugian Rp 20 triliun. 3. Kasus Impor Tektil Batam, menyelamatkan kerugian perekonomian negara, menyelamatkan Rp 1,2 triliun. 4. Kasus Mafia Minyak Goreng mampu menyelamatkan perekonomian Rp 5,6 trilliun, dihitung dari jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 6 bulan. 5. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekpor Impor (LPEI) Rp 2,5 triliun. 6. Kasus Garuda Rp 3,6 triliun. 7. Kasus-kasus lain yang belum bisa dihitung karena peyidikan masih berjalan (Waskita Precast, kasus impor baja, dll). “Jika dijumlahkan kerugian yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung adalah Rp 46,8 triliun,” Boyamin bin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam siaran persnya yang diterima FNN, Ahad (13/6/2022). Berdasar hasil Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Penegak Hukum Komisi III DPR untuk Tahun Anggaran 2023 adalah 24 triliun, sementara itu Anggaran Tahun Berjalan (2022) adalah Rp 9 triliun (awalnya Rp 11 triliun). Khususnya untuk penanganan pidana khusus, termasuk korupsi, anggarannya adalah Rp 30 miliar (beda dengan KPK sebesar Rp 70 miliar). Menurut Boyamin, dengan prestasi hebatnya dan ranking survey meningkat, maka semestinya Presiden Jokowi dan DPR menyetujui anggaran sebesar Rp 24 triliun sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dan hadiah pada Kejaksaan Agung. Penambahan anggaran Rp 24 triliun diperlukan untuk kesejahteraan Jaksa, termasuk untuk penambahan gaji yang cukup supaya terhindar dari perilaku menyimpang. Gaji Jaksa Agung dan jajaran divbawahnya masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan Pimpinan KPK dan jajaran di bawahnya yaitu: 1. Pelaksana (Penyidik dan Penuntut) di Kejaksaan Agung bergaji Rp 11 juta, sementara Pelaksana di KPK (Penyidik dan Penuntut) berkisar Rp 25 juta. 2. Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung (Direktur dan Kepala Kejaksaan Tinggi) bergaji Rp 25 juta, eselon II KPK (Direktur dan Kepala Biro) bergaji Rp 40 juta. 3. Pejabat Eselon I Kejagung (Jaksa Agung Muda dan Staf Ahli) bergaji Rp 30 juta, sementara Eselon I KPK (Sekjen dan Deputi) bergaji sekitar Rp 60 juta. 4. Jaksa Agung bergaji Rp 35 juta, sedangkan Pimpinan KPK bergaji sekitar Rp 100 juta. Boyamin menambahkan, sisi lain untuk menjaga marwah Jaksa dan untuk mencegah dugaan penyimpangan, diperlukan penguatan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dalam bentuk diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana terhadap oknum jaksa nakal (tidak sekedar proses kode etik). “Selain itu semestinya ditambah anggaran untuk Jamwas,” tegas Boyamin. (mth/sws)

Ketua DPD RI Minta Panglima TNI Fasilitasi Relawan Kemanusiaan MER-C Masuk Palestina

BY FNN Ahad, 12 Juni 2022 20:06:01 0

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membantu memfasilitasi relawan kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) yang terhalang masuk ke Palestina melalui Mesir. Secara administrasi, relawan MER-C telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan. Hanya saja, mereka terhalang oleh izin intelijen Mesir. “Ini butuh koordinasi antar intelijen negara, dalam hal ini BAIS yang memang di bawah kendali Panglima TNI. Maka saya meminta Panglima TNI untuk memfasilitasi hal ini, agar relawan MER-C bisa masuk ke Gaza dengan misi kemanusiaannya,” tutur LaNyalla saat menerima audiensi pengurus MER-C di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad (12/6/2022). Senator asal Jawa Timur tersebut mengatakan segera berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk membantu relawan kemanusiaan MER-C supaya bisa membantu kesehatan rakyat Palestina, melalui rumah sakit yang didirikan dari donasi masyarakat Indonesia. \"Secepatnya harus ditindaklanjuti agar masyarakat Palestina segera mendapatkan hak kesehatan yang layak. Saya sangat mendukung dan mendorong agar relawan MER-C dapat segera difasilitasi masuk ke Palestina,\" tegas LaNyalla. Dalam audiensi tersebut, jajaran pengurus MER-C mengeluhkan akses yang sulit untuk dapat masuk ke Palestina melalui Mesir. “Kami meminta akses untuk dapat masuk ke Palestina. Hubungan Indonesia dan Mesir sangat bagus. Tapi, pemerintah tak bisa meyakinkan Pemerintah Mesir, dalam hal ini intelijen mereka, agar relawan MER-C dapat diberikan akses masuk ke Palestina,” tutur Head of Presidium MER-C, dr Sarbini Abdul Murad. Menurutnya, bulan lalu dua orang relawannya tertahan di perbatasan Palestina-Mesir lantaran tak diberikan akses masuk oleh intelijen Mesir. “Untuk masuk ke Palestina, selain visa dan persyaratan lainnya, juga harus ada izin dari intelijen. Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI di Mesir. Tapi tetap gagal masuk dari perbatasan karena terhambat oleh izin intelijen Mesir,\" ujar Sarbini. Sementara untuk pengembangan rumah sakit di sana, mereka butuh akses yang mudah untuk masuk karena kita membawa material, tukang, tenaga ahli, dokter, relawan dan lainnya. Sebagaimana diketahui, akhir 2015 rumah sakit hasil donasi masyarakat Indonesia telah beroperasi di Palestina. Setiap harinya lebih dari 500 pasien masyarakat Palestina memanfaatkan fasilitas kesehatan rumah sakit hasil donasi masyarakat Indonesia itu di Palestina. Karena kebutuhan fasilitas pelayanan, saat ini fasilitas ditambah dengan membangun dua lantai agar pelayanan dapat lebih maksimal. Hadir dalam kesempatan itu sejumlah pengurus MER-C, diantaranya dr Sarbini Abdul Murad, Tonggo Meaty, Ita Muswita, Luly Larissa, dr Zackya Yahya, dr Henry Hidayatullah, dr Hadiki Habib dan Rima Manzanaris. (mth/*)

Menhan Prabowo Bahas Hubungan Pertahanan Bilateral dengan Menhan AS

BY FNN Sab, 11 Juni 2022 23:50:03 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd James Austin III membahas hubungan pertahanan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat ketika bertemu di Hotel Shangri-La Singapura.“Pembicaraan yang produktif dan jujur hari ini bersama Menteri Pertahanan Indonesia @prabowo tentang kekuatan hubungan pertahanan bilateral kami dan pandangan bersama kami tentang permasalahan keamanan regional dan internasional. #SLD22,” kata Austin yang dikutip dari akun Twitter resmi Menteri Pertahanan AS @SecDef, dipantau dari Jakarta, Jumat.Prabowo dan Austin berada di Singapura dalam rangka berbicara di dalam panel diskusi dengan tajuk, “Mengelola Persaingan Geopolitik di Kawasan Multipolar” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2022.Dalam keterangannya, Austin mengatakan dirinya ingin mendengar Prabowo berpidato seperti saat dirinya memberi pidato pembukaan di forum IISS Manama Dialogue 2021 di Bahrain pada November 2021.“Thank God, alhamdulillah kali ini saya tidak harus berpidato,” kata Prabowo.Sebelumnya, keakraban antara Prabowo dengan Austin juga tergambarkan dari cuitan Prabowo pada 24 April 2021 di dalam akun resminya, yakni @prabowo.Cuitan tersebut menyebutkan bahwa Austin menghubungi Prabowo secara langsung untuk menyampaikan belasungkawanya terkait tragedi yang menimpa KRI Nanggala 402 pada April 2021.Berdasarkan pemberitaan, selama berada di Singapura, Prabowo juga melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen di Kementerian Pertahanan Singapura, serta bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan saling bertukar pandangan terkait isu global.Ketika bertemu dengan Vivian Balakrishnan, Prabowo juga memberikan buku karyanya yang berjudul \"Military Leadership: Notes From Experience Lieutenant General TNI (Ret.) Prabowo Subianto.\" (mth/Antara)

Presiden Ingatkan Sudah 22 Negara Stop Ekspor Pangan

BY FNN Sab, 11 Juni 2022 23:42:59 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat, termasuk relawan, terkait kondisi rantai pasok pangan dunia yang kini tercatat sudah 22 negara menghentikan ekspor komoditas pangan.Hal itu disampaikan Presiden kepada para relawan dalam Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.\"Hati-hati yang namanya urusan pangan, produksi pangan. Sekarang negara-negara dulu bulan Januari baru tiga negara yang stop ekspor bahan pangannya, sekarang sudah 22 negara tidak ekspor bahan pangannya,\" kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).Presiden menjelaskan bahwa puluhan negara tersebut menghentikan ekspor komoditas pangannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.Salah satu negara yakni India yang menangguhkan ekspor gandum untuk melindungi kebutuhan dalam negeri dan menekan inflasi pangan.Langkah larangan ekspor ini diambil saat dunia sedang mengalami kelangkaan bahan pangan seperti gandum. Hal ini diakibatkan oleh perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dua negara yang juga termasuk produsen gandum terbesar dunia.Oleh karenanya, Presiden mewanti-wanti posisi Indonesia yang masih harus mengimpor gandum serta sejumlah komoditas lainnya, seperti jagung dan kedelai.Namun untuk komoditas beras, sebagai bahan pangan utama, Presiden mengatakan Indonesia patut bersyukur karena sudah tiga tahun terakhir tidak lagi mengimpor beras.\"Hati-hati yang urusan beras, biasanya kita impor 2 juta ton, sudah tiga tahun ini kita tidak impor beras sama sekali. Ini patut kita syukuri, berkat tadi bendungan yang sudah kita bangun,\" kata Presiden.Presiden menambahkan bahwa sistem irigasi untuk pangan didukung oleh pembangunan 29 bendungan yang sudah terealisasi dari target 65 bendungan. (mth/Antara)

Menhan Sebut Indonesia Tak Pernah Abaikan Pertahanan Negara

BY FNN Sab, 11 Juni 2022 23:36:49 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia tidak pernah mengabaikan pertahanan negara, meskipun menganut sistem politik luar negeri yang bebas aktif atau nonblok yang menghormati kepentingan semua negara dan tidak memihak.“Situasi di Ukraina mengajarkan kami bahwa kami tidak akan pernah bisa mengabaikan keamanan dan kemerdekaan kami begitu saja. Oleh karena itu, kami bertekad untuk memperkuat pertahanan dan itulah kata kuncinya. Outlook (pandangan) kami defensif, tetapi kami telah menyatakan bahwa kami akan mempertahankan wilayah kami dengan segala cara yang kami miliki,” kata Prabowo, berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.Hal tersebut disampaikannya dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2022, di Singapura, Sabtu.Selanjutnya, Prabowo menyampaikan penghormatan terhadap semua negara sahabat bernilai penting dalam menghasilkan hubungan yang harmonis antara negara di Asia selama beberapa dekade, meskipun masih terdapat persaingan teritorial.Menurutnya, dalam 40 sampai 50 tahun terakhir, negara-negara di Asia telah menemukan cara untuk menyelesaikan tantangan yang berkenaan dengan menjaga pertahanan setiap negara.Ia mengatakan pengalaman bersama yang dimiliki oleh negara-negara Asia, seperti pernah diperbudak dan dieksploitasi, telah memaksa mereka untuk berjuang menciptakan lingkungan yang damai dan bersahabat.“Dalam pengalaman kami, selama 40 hingga 50 tahun terakhir, kami telah menemukan cara kami sendiri, cara Asia untuk menyelesaikan tantangan ini. Kami memutuskan bahwa pengalaman bersama kami didominasi, diperbudak, dieksploitasi, memaksa kami sekarang untuk berjuang, untuk menciptakan lingkungan yang damai. Lingkungan yang bersahabat,” ujar Prabowo.Selanjutnya, Prabowo pun mengatakan negara berkekuatan besar di dunia, seperti China dan Amerika Serikat, sepatutnya telah menyadari tanggung jawab mereka yang besar pula untuk menjaga perdamaian dunia melalui kebijaksanaan dan kebajikan.“Sebagaimana yang diajarkan filsuf China Konfusius, kekuasaan dan kepemimpinan harus selalu datang dengan kebajikan. Dengan segala tantangan yang kita hadapi, kita optimis, kita yakin bahwa kebijaksanaan, rasionalitas, akal sehat akan menang,” ujar Prabowo mengakhiri pidatonya.IISS Shangri-La Dialogue 2022 yang berlangsung mulai 10 sampai 12 Juni 2022 merupakan ajang penting pemimpin-pemimpin pertahanan di Asia Pasifik.Dalam acara itu, para menteri membicarakan tantangan keamanan terkini di kawasan Indo-Pasifik serta memberikan kesempatan pertemuan-pertemuan bilateral untuk menghasilkan beragam pendekatan baru dalam penyelesaian permasalahan pertahanan. (mth/Antara)

Presiden Tegaskan Relawan Prusan Politik 2024 Tidak Perlu Tergesa-gesa

BY FNN Sab, 11 Juni 2022 23:26:55 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menegaskan kepada para relawan bahwa urusan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum pada tahun politik 2024 tidak perlu tergesa-gesa karena persoalan Negara yang masih ada.Hal itu disampaikan Presiden kepada para relawan dalam Acara Silaturahmi Tim Tujuh Relawan Jokowi di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Sabtu.\"Kita ini sedang bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan besar Negara. Oleh karena itu, saya mengajak tidak usah tergesar-gesar dulu. Kita bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tidak usah grasa-grusu,\" kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).Oleh karena itu, Presiden meminta kepada para relawan untuk mendengarkan suara dan keinginan rakyat.Menurut dia, keputusan dalam Pilpres dan Pemilu 2024 merupakan hal yang harus diputuskan bersama, sesuai dengan nilai kerakyatan dan kebersamaan yang ingin dijunjung.Jika momentumnya sudah tepat, Presiden berjanji akan berdiskusi soal keputusan selanjutnya, terkait calon yang akan diusung.\"Sekali lagi, kalau momentumnya sudah tepat, saya akan ajak bicara. Satu per satu akan saya tanya dan kita dengan energi yang penuh \'full\' mendukung siapapun yang sudah kita putuskan bersama,\" kata Jokowi.Menurut Presiden, di tengah situasi global yang tidak pasti dan tidak mudah, ia bersyukur atas acara pertemuan dengan relawan.Meski harus tertunda selama hampir tiga tahun, Jokowi menilai semangat dan solidaritas dari relawan masih terlihat jelas, terutama dari kalangan ibu-ibu.\"Saya senang sekali, hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul kembali dan ini \'ngobati\' kangen saya dan juga mengobati kangen bapak/ibu sekalian terhadap pertemuan yang sudah lama kita rancang,\" tambahnya. (mth/Antara)

Apriyani/Fadia Melaju ke Final Indonesia Masters 2022

BY FNN Sab, 11 Juni 2022 23:16:56 0

Jakarta, FNN - Ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti melaju ke final Indonesia Masters 2022 setelah menaklukkan pasangan Malaysia Tan Pearly/Thinaah Muralitharan pada babak semifinal di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.Meski sempat kehilangan gim pertama, Apriyani/Fadia mampu bangkit untuk meraih kemenangan 21-23, 21-14, 21-14 setelah melewati pertandingan berdurasi satu jam 14 menit.Ini menjadi kemenangan perdana Apriyani/Fadia atas pasangan Malaysia peringkat ke-10 dunia itu sejak keduanya pertama kalinya dipasangkan pada Februari lalu dan melakukan debutnya di SEA Games 2021 Vietnam, Mei.Apriyani/Fadia yang datang sebagai unggulan ketujuh membuka keunggulan sebelum terlibat kejar-kejaran poin menjelang interval pertama dan hanya unggul satu angka dalam kedudukan 11-10 sebelum masa jeda.Pertandingan makin ketat pada pengujung gim pertama ketika kedua pasangan saling bergantian memimpin perolehan angka untuk menyamakan kedudukan.Pearly/Thinaah mencapai game point terlebih dahulu dalam kedudukan 20-18. Namun pengembalian bola yang keluar lapangan dari Pealry sempat menunda kemenangan mereka untuk meraih match point.Bola tanggung dari Thinaah yang gagal melewati bidang lapangan lawan membuat deuce 20-20 sebelum pukulan yang tidak terjangkau oleh Fadia membuat pasangan Malaysia itu kembali meraih game point 21-20.Pearly/Thinaah memastikan kemenangan 23-21 di gim pembuka setelah pengembalian bola yang melebar dari Fadia dan servis pemain Malaysia tak mampu dijangkau oleh pasangan Indonesia.Pada gim kedua, Apriyani/Fadia kembali membuka keunggulan hingga masa interval. Pasangan peraih emas SEA Games 2021 Vietnam itu tampil lebih menekan di gim ini yang membuat pasangan Malaysia cukup kerepotan mengatasi serangan dari Apriyani/Fadia.Smes dari Apriyani memaksakan pasangan Malaysia menjalani rubber game setelah Apriyani/Fadia merebut kemenangan gim kedua 21-14.Memasuki gim ketiga, Apriyani/Fadia terlihat nyaman dengan variasi serangan yang dilancarkan untuk mengambil keunggulan hingga masa interval pertama.Namun setelah berganti sisi lapangan, pasangan Malaysia tampak kembali mendapatkan kepercayaan dirinya untuk mengejar ketertinggalan mereka.Akan tetapi, Apriyani/Fadia tak membiarkan lawan mengontrol jalannya pertandingan lebih lama, hingga pada akhirnya Apri/Fadia sukses menuntaskan gim penentu dengan skor 21-14 dan memastikan tiket ke final turnamen level Super 500 itu.Di partai final, Minggu, Apriyani/Fadia akan menantang unggulan teratas dari China yang juga peraih perak Olimpiade Tokyo, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan. (mth/Antara)

Erick Thohir Dorong BUMN Bantu Tingkatkan Mutu Pendidikan Pesantren

BY FNN Sab, 11 Juni 2022 23:11:39 0

Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong perusahaan-perusahaan pelat merah untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren guna mewujudkan kemajuan peradaban dan perekonomian Indonesia. \"Kita tidak mau umat (Islam) yang mayoritas hanya menjadi buih dalam ekonomi Indonesia, tapi kita harus menjadi ombak yang menjaga fondasi negara kita,\" kata Erick Thohir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. \"Pondok pesantren sangat penting bagi perekonomian nasional, maka BUMN terus mendorong agar pendidikan di pondok pesantren terus dikembangkan, sehingga tak hanya membangkitkan ekonomi umat tetapi juga ekonomi kerakyatan,\" ujar Erick Thohir Pemerintah mencanangkan program kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN di Jawa Timur. Kegiatan yang berpusat di Pondok Pesantren Qomaruddin, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jumat (10/6), berupa program bisnis terapan atau vokasi PesantrenPreneur bagi 26 pondok pesantren di Jawa Timur dan bantuan untuk masyarakat Madura, dengan melibatkan 42 perusahaan pelat merah. Program yang diinisiasi Kementerian BUMN itu diawali dengan kegiatan Training of Trainer (ToT) PesantrenPreneur 2022 yang diikuti sebanyak 78 guru pengasuh. TOT merupakan kegiatan pelatihan bagi para guru pengasuh untuk meningkatkan kualitas hard skill sebagai bekal ilmu dan pengalaman untuk diajarkan kepada para santri di pondok pesantren. Materi yang diajarkan meliputi teknologi dan rekayasa, teknologi dan informasi, kesehatan, agrobisnis, perikanan, agroteknologi, bisnis dan manajemen serta tata rias, dan tata boga. \"Saya ingin membangun kemandirian pesantren dan meningkatkan keterampilan santri agar memiliki jiwa kewirausahaan, dapat melihat peluang usaha, memanfaatkan jaringan untuk berkolaborasi, dan menerapkan teknologi berbasis digital,\" ucap Erick Thohir. Lebih lanjut ia berharap program itu menjadi salah satu jalan agar industri halal di dalam negeri kian berkibar mengingat Indonesia merupakan muslim di dunia. Selain pelatihan, tiga perusahaan pelat merah yaitu Semen Indonesia, PLN, dan Pelindo, yang mewakili 31 BUMN melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MOA) dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. MoU itu meliputi pendampingan implementasi pendidikan bisnis terapan dari BUMN dan Universitas Airlangga bagi pondok pesantren di Jawa Timur selama satu tahun. Sedangkan, 21 BUMN lainnya memberikan bantuan TJSL bagi masyarakat di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Bantuan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat itu diberikan dalam bentuk sarana air bersih, renovasi dermaga rakyat, rehabilitasi mangrove, dan pengembangan 15 UMKM serta BUMDesa. (mth/Antara)

Produk UMKM Indonesia di #ShopeeJAVAinPARIS Sukses Jadi Primadona

BY FNN Sab, 11 Juni 2022 23:04:28 0

Jakarta, FNN - Gelaran #ShopeeJAVAinPARIS sukses memukau masyarakat Paris dan berhasil membuat produk hasil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi primadona dengan total ratusan produk dijual di Le BHV Marais pada 8 Juni hingga 15 Juli 2022.Kolaborasi antara Shopee, Pemerintah Kota Solo, KBRI Paris, serta BHV Marais ini berhasil menarik para warga dan turis mancanegara lainnya untuk bisa lebih mengenal budaya Indonesia lewat pertunjukan seni serta ratusan produk buatan Indonesia di departement store ternama yang merupakan jaringan Galeri Lafayette ini.“Acara pameran ini sangat bagus dan menarik, dan produk-produknya mengagumkan! Saya menyukainya!”, ujar Jo seorang warga Paris yang hadir dan mengagumi pertunjukkan kebudayaan Indonesia di acara Java in Paris, dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta pada Sabtu. Jo juga memuji keindahan kemeja batik Danar Hadi, jenama batik legendaris asal Solo yang ikut berpartisipasi di acara tersebut.Motif unik yang ada pada batik, memikat perhatian Jo yang memang tertarik akan kebudayaan Indonesia.“Java in Paris ini sangat bagus, berhasil mempresentasikan Indonesia ke mata dunia dengan berbagai pertunjukan budaya. Banyak orang juga mengapresiasi produk-produk lokal Indonesia yang tidak hanya klasik (tradisional), namun juga kekinian dan berbeda dari produk fesyen yang dijual di Eropa,” kata Jo.Komentar serupa juga datang dari warga Prancis lainnya Joelle yang memang sengaja datang untuk menyaksikan pertunjukan musik, tari, dan produk kebudayaan tradisional Indonesia. Joelle yang memang hobi berpelancong ke Bali, ternyata sudah sangat familiar dengan pakaian batik khas Indonesia dan tanpa ragu mengatakan kalau produk UMKM asal Indonesia yang dijual di Le BHV Marais, merupakan produk menarik dengan kualitas yang unggul.“Saya pernah ke Indonesia, tepatnya di Bali dan sempat membeli beberapa batik Indonesia dengan motif cantik di Ubud. Hari ini, saya berasa bernostalgia kembali karena bisa melihat lagi kain-kain batik yang indah dan memiliki kualitas yang baik, dengan harga yang tidak terlalu mahal. Sejauh ini saya senang dengan produk-produk yang dipamerkan di sini, membuat saya rindu ingin kembali ke Indonesia,” kata Joelle.Ratusan produk UMKM Indonesia kini membanjiri department store terkemuka di Paris itu.Mulai dari jenama batik seperti Danar Hadi, batik Trusmi, batik Shiroshima, tas kulit Janédan yang mengangkat konsep ramah lingkungan, hingga jenama kopi, JJ Royal, yang berpartisipasi pada pameran tersebut menampilkan produk-produk unggulannya.Gelaran ShopeeJAVAinPARIS ini menjadi ajang bagi para pelaku UMKM lokal untuk naik kelas dan melebarkan sayapnya ke mancanegara, serta menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan warisan tradisi budaya ke panggung dunia.Melalui acara ini, Shopee membuat Indonesia bisa menunjukkan bahwa produk UMKM lokal pun mampu bersaing secara global. (mth/Antara)

LaNyalla: Persoalan Fundamental Harus Diselesaikan dengan Fundamental

BY FNN Sab, 11 Juni 2022 22:21:07 0

Jakarta, FNN - Hadir di dalam Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022), Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan bahwa bangsa ini menghadapi persoalan fundamental. Maka solusi yang ditempuh juga harus Fundamental. \"Jika kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, maka kita harus melihat dengan jernih, bahwa persoalan yang kita hadapi adalah persoalan Fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus Fundamental,\" tegasnya. Senator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa jika salah satu persoalan Fundamental tersebut adalah Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan. \"Dan jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,\" katanya. Kepada para Purnawirawan TNI sebagai Pelopor, Motivator dan Komunikator di bidang Ipoleksosbud hankam, LaNyalla menegaskan jika konstitusi wajib dikembalikan kepada semangat dan spirit suasana kebatinan para pendiri bangsa. \"Bahwa Undang-Undang Dasar Naskah Asli 1945 harus disempurnakan memang betul. Tetapi tidak diubah total menjadi Konstitusi yang sama sekali baru dan sudah tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai dasar bangsa ini,\" katanya. Menurut LaNyalla, beberapa waktu lalu ia bersilaturahmi dengan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. \"Beliau mengatakan kepada saya bahwa beliau tahu kakek saya, Pak Mattalitti, turut berjuang dalam Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Maka beliau memberi amanat, sekaligus wasiat kepada saya untuk membenahi Konstitusi Negara yang telah menyimpang jauh dari tujuan para pendiri bangsa,\" katanya. LaNyalla dengan tegas menyatakan negara telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa. \"Sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, kita semakin terang benderang dan tanpa malu-malu lagi menjadi negara yang sekuler, liberal dan kapitalis. Dan tanpa kita sadari, pandangan hidup dan cara berpikir serta perilaku kita telah berubah secara mendasar, yang merupakan antistesa dari nilai-nilai Pancasila,\" katanya. Ia melanjutkan, negara telah meninggalkan mazhab ekonomi Pemerataan dengan mengejar Pertumbuhan Domestik Bruto yang berbanding lurus dengan Tax Rasio. \"Kita juga telah meninggalkan perekomian yang disusun atas azas kekeluargaan, dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. Sehingga negara memilih melakukan subsidi dengan memberikan program BLT-BLT untuk mengatasi kemiskinan, yang celakanya terbukti tidak tepat sasaran,\" katanya. Dengan alasan tersebut, LaNyalla mengatakan pembenahan Konstitusi adalah jalan keluar fundamental yang harus dilakukan. \"Kita harus kembali kepada sistem bernegara yang sesuai dengan Watak Dasar dan DNA Asli bangsa ini, yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita,\" terangnya. Yaitu, sistem utuh yang mewadahi semua elemen bangsa sebagai wujud keterwakilan kedaulatan rakyat. \"Bukan sistem yang menyerahkan masa depan bangsa ini hanya kepada Partai Politik. Harus ada elemen non-partisan yang ikut menentukan arah perjalanan bangsa,\" katanya. Ketua DPD RI hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan  Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol. Musyawarah Daerah tahun 2022 PPAD juga dihadiri Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Kasdam Jaya, Brigjen TNI Edy Sutrisno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Ketua PPAD DKI Jakarta Mayjen TNI (Purn) Prijanto, Jenderal (Purn) Agustadi Sasongko, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, para pengurus dan anggota PPAD DKI Jakarta serta akademisi.(mth/*)

“Dukung” Anies 2024: Kerja Jorok Intelijen Palsu!

BY FNN Sab, 11 Juni 2022 14:50:56 0

TOPIK Kanal Off The Record FNN, Kamis (9/6/2022) yang dipandu oleh dua wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha soal terbongkarnya aksi demo dan tolak Anies Baswedan yang sempat ramai diberitakan di media. Berikut ini obrolan kedua wartawan senior itu. Seperti biasa kita akan membaca berita di balik cerita dalam program “Off The Record”. Saya kira yang saya sebut kegilaan itu karena kita dalam beberapa hari ini, dimulai dari hari Senin sampai sekarang ini hari Rabu tiba-tiba saja banyak sekali deklarasi-deklarasi mendukung Capres Anies Baswedan. Sebenernya kalau deklarasinya wajar-wajar saja. Ganjar Pranowo saja sudah deklarasi di mana-mana. Malah Ganjar ini lebih masif sudah mulai melakukan itu dan membentuk relawan. Tapi yang menarik kalau soal Anies Baswedan ini peristiwanya terjadi hanya di seputar Jabodetabek, nggak jauh-jauh dari pusat kekuasaan. Yang banyak terjadi di Jakarta kemarin kita sudah juga bahas soal keributan adanya deklarasi FPI Reborn, keren banget tiba-tiba, nggak ngadrun. Ini tiba-tiba FPI-nya nyebong. Tiba-tiba saja FPI-nya make Reborn itu enggak banget. Tiba-tiba ada FPI Reborn. Dan FPI Reborn ini aneh sekali Mas Hersu (panggilan akrab Hersubeno Arief). Saya melihat videonya yang diambil oleh netizen ketika mereka demo kemarin itu, saya pernah juga membuat liputan aksi-aksi FPI yang lainnya. Ini ada sekitar 200 orang, lebih dari 100 orang. Biasanya FPI itu kalau demo  perempuannya sedikit, enggak terlalu banyak, bahkan perempuan itu sendiri tidak bercampur sekali antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang kemarin itu saya lihat, yang perempuan demonya itu dengan memakai celana panjang. Kemudian sesudah selesai melakukan tugasnya, entah penugasan dari siapa itu, kerudungnya langsung mereka copot dan kemudian mereka jalan ke arah yang berbeda-beda. Kalau ini sudah pasti memang FPI abal-abal. Tapi kan yang menarik hari ini di Bidakara itu ada deklarasi lagi rekrutmen calon Anies Baswedan. Sebelumnya di Bogor ini ada deklarasi mahasiswa lafaz Bogor Raya itu mendukung Anies Baswedan. Ini yang terjadi hari ini Mbak. Yang terjadi di Bidakara itu bahkan di sampai bendera merah putih dan ada bendera-bendera hitam dengan kalimat tauhid dan itu identik dengan HTI. Kalau kemarin FPI sekarang HTI, di Bogor Khilafah. Jadi sebenarnya ini kita nggak perlu pintar untuk menjelaskan apa yang terjadi kan Mbak Agi? Betul Mas Hersu. Saya kebetulan secara tidak sengaja tadi membuka YouTube dan mampir di beranda, saya lihat ini rekaman kapan nih, enggak tahunya live begitu. Biasanya kita tahulah kalau ada acara seperti itu, acara politik begitu, saya melihat banyak nama-nama yang disebutkan. Tapi, yang ini tidak dikenal. Ini dari mana sebenarnya, saya juga sudah bertanya-tanya. Kemudian saya membaca berita-berita dari media online, salah satunya dari Kumparan, dan ternyata, yang tadi Mas Heru sebutkan sempat terjadi semacam keributan, itu karena di depan dekat bendera merah putih, ada bendera berkalimat tauhid dengan background putih, yang dikenal sebagai bendera HTI. Kemudian ini ada konfirmasi dari Ketua PA212 Slamet Ma\'arif yang mengaku, tidak tahu dan tidak mengenal para tamu yang mengaku mantan pengurus FPI tersebut. Jadi, dalam deklarasi itu mereka mengaku sebagai mantan pengurus FPI. Tapi Slamet Ma\'arif tidak kenal. Di dalamnya dari penyelenggaranya itu tercatat ada 8 peserta yang mengatur mantan pengurus FPI, 2 mantan pengurus HTI, dan 3 mantan napiter (napi teroris). Jadi total ada 13 tokoh inti yang hadir dalam acara tersebut. Wah, ada skenario begini, kira-kira kalau menurut Mas Hersu? Iya kan gampang banget lah membacanya. Ini kan bagian dari operasi-operasi untuk pembusukan Anies Baswedan bahwa Anies Baswedan ini adalah kalau nanti Anies Baswedan kira-kira yang menjadi presiden, dia akan memberikan ruang yang cukup leluasa bagi kelompok-kelompok Islam radikal. Kira-kira gampangnya nanti akan terjadi kayak di Afganistan seketika Taliban berkuasa. Itulah sebenernya framing-nya ini yang dibangun. Dan sebenarnya ini sudah cukup lama dibangun, bukan hanya oleh mereka-mereka. Lembaga-lembaga survei, politisi juga banyak yang menyebut bahwa Anies itu adalah partisan. Belum lagi para politisi lawan-lawan dari Anies biasa menyebut semacam itu. Ini sebenarnya merusak, kampungan cara-cara semacam ini, dengan menyebut politik aliran dan sebagainya. Harusnya kalau kita mau maju, mestinya kita berhenti dengan stikma-stikma itu karena kalau kita melihat secara geneologis dan kemudian historisnya itu, kita baca literatur-literatur soal aliran ini enggak pas kalau cuman disematkan pada kelompok Islam. Banyak sekali studi-studi tentang itu tentang kelompok aliran. Islam Abangan, Kyai, dan Nasionalis. Jadi kalau mau menggunakan secara akademis, mesti dijelaskan. Yang aliran tidak hanya tidak hanya melekat pada Islam, tapi juga melekat pada non-islam. Misalnya orang seperti Pak Jokowi seperti Bu Mega, ini juga politik aliran, dan kalau kita mau perluas lagi misalnya PSI pada Pemilu lalu. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi bahwa PSI juga politik aliran karena kebanyakan pemilihnya di kantong-kantong komunitas Tionghoa. Menurut saya, gak ada yang salah, orang Thionghoa itu cenderung memilih Tionghoa, ingin orang Tionghoa yang maju dan terpilih menjadi anggota DPR atau DPRD dan kemudian memperjuangkan kepentingannya gak ada masalah  dan praktek yang sama juga di Amerika seperti itu Mbak Agi. Saya melihat ketika Barack Obama akan maju saja Obama diminta bersaksi oleh kelompok Kristen di sana yang fundamental, yaitu bahwa dia diminta untuk mengatakan bahwa saya tidak pernah memeluk agama Islam begitu. Karena waktu itu memang kencang betul bahwa orangtua Obama, yaitu Ayah tirinya itu berasal dari Indonesia dan beragama Islam, dan kemudian dia juga punya Nenek di Afrika Kenya, kalau tidak salah, juga beragama Islam yang belum lama ini wafat. Dan itu menjadi isu yang santer di Amerika bahwa Obama kecil ini yang ikut ibunya itu ada di lingkungan yang kurang lebih selama beberapa tahun ada di lingkungan Islam. Bahkan, dia juga punya adik tiri dari bapak sambungnya itu. Di Amerika saja yang suasananya bisa dibilang sebagai bapaknya demokrasi begitu, memang seperti itu. Dan kita juga tidak mungkin ada orang Islam yang bisa menjadi presiden di Amerika saat ini. Kita lihat itu sudah tidak mungkin akan terjadi. Seperti halnya juga di negara-negara lain, misalnya di Irlandia. Irlandia terbelah malah bukan oleh Islam, tapi oleh Kristen itu sendiri yang sebagian adalah beragama Katolik yang sangat keras dan kemudian sebagian lagi adalah beragama Kristen dan mereka berperang dan perang di Irlandia itu perang warganya. Yang terpecah itu sangat-sangat lebih. Kalau saya lihat agak lebih sadis, saling membunuh. Padahal mereka adalah juga sebuah keluarga besar tadinya begitu. Saya rasa kalau di Indonesia itu sudah sangat baik situasinya. Biasa, dimana ada Gerindra di samping Masjid. Saudara-saudara kita saling sapa di dalam saudara pun kita ada yang beragama berlainan dan tidak ada praktek seperti itu, di era internet ini oleh buzzer itu sangat dibesar-besarkan. Apalagi sekarang kita misalnya kayak di Indonesia kira-kira yang namanya Islam, dengan Islam aliran itu mereka sangat ketakutan bahwa Islam yang aliran garis keras ini nantinya akan menguasai dan kemudian akan terjadi seperti di luar, di Suriah dan sebagai. Tapi kalau saya lihat dari narasi bazzer itu sudah juga dari beberapa orang itu yang mengaku dia itu paham. Aneh ya Mas Hersu. Saya kadang heran seperti misalnya mereka mengatakan lagi-lagi, misalnya KPK taruhlah korelasinya dalam hal ini mereka mengatakan, KPK itu adalah kelompok ISIS begini-begini tadinya begitu tapi ternyata itu tidak terjawab. Dan kemudian KPK adalah Taliban, mereka tidak tahu penganut Taliban itu dengan ISIS, saling bermusuhan. Taliban membunuh ISIS, sebalkinya ISIS membunuh Taliban. Mereka saling mengejar, saling membunuh begitu. Tapi mereka menganggap bahwa itu semuanya adalah kelompok garis keras yang akan masuk ke Indonesia menguasai Indonesia. Dan kemudian orang yang tidak paham akan situasi geopolitik itu, kemudian tercuci otaknya dan itu dikemas terus-menerus sehingga orang akhirnya jadi tanpa tahu siapakah Taliban, siapakah ISIS, bagaimana situasi dunia di luar. Ya ini yang kita khawatirkan. Saya kira kalau dari sisi operasi operasi katarak, kita dengan mudahnya menyebut operasi intelijen, dalam pengertian kita, tidak mesti namanya operasi intelijen itu merujuk pada satu lembaga Intelejen. Gak begitu. Tapi operasi-operasi semacam ini kita sebut sebagai operasi intelijennya, ini terlalu dangkal, kasar dan ngawur gitu ya. Tetapi tetap Anda tadi sebut dalam era posturnya orang bisa percaya terutama dalam situasi kita terbelah begini. Pastinya kelompok-kelompok non-muslim, itu pertama gitu, lalu kelompok-kelompok muslim abangan begitu bahkan kelompok muslim itu sendiri banyak yang kemudian bisa menelan ini mentah-mentah, kita bisa begitu yang kita konsen. Jadi kita balik lagi misalnya tadi ngomongin soal politik aliran seolah-olah kalau di kita ini yang berpolitik alirannya itu hanya Islam. Padahal sumbernya semua melakukan politik aliran. Buat kita, itu tidak ada persoalan. Misalnya PDIP kita tahu kok muslim di PDIP banyak muslim Abangan gitu. Banyak non-muslim di sana, kumpul di sana, dan bahkan juga banyak mantan anak-anak keturunan PKI juga ada di PDIP. Tapi itu memang mereka berafiliasi sesuai dengan mereka merasa nyaman bergabung dan harusnya yang begini-begini kita nggak perlu mempersoalkan. Kalau kita persoalkan ini justru akan memperuncing hubungan antar anak bangsa. Itu menjadi masalah buat kita. Ini jadi sebab salah gitu dan ini saya kira dari sisi politik permainan semacam ini enggak bukan hanya enggak fair tapi merusak gitu. Betul-betul ya kalau seandainya kita mau terbuka saja, ini adalah dari etnis ini, etnis ini, tapi ini adalah kenyataan. Misalnya dari sekarang Erick Thohir, dia leluasa dia datang ke pesantren, apa karena memang tidak ada stigma dia ke-Arab-araban. Tidak ada stigma bahwa dia adalah Islam fanatik. Itu karena pak Erick Thohir, kita tahu dari orang tuanya dari ibunya adalah keturunan Tionghoa dan kemudian juga dari bapaknya adalah dari Lampung. Jadi dia adalah mix dan dia merasa leluasa karena memang tidak ada stigma. Kemudian, seperti kata Mas Hersu tadi, kalau Anies yang datang ke pesantren itu pasti akan seperti biasa, dia akan membangun, ini politik aliran. Dia akan membangun ini. Apa namanya fanatisme di kalangan Islam dan saya rasa itu memang betul arahnya adalah ke sana Mas Hersu. Termasuk kalau balesnya juga dengan sering datang santai tapi nggak pernah persoalkan sebagai sebuah dia upaya untukmu akan politik aliran. Itu nggak mungkin, aliran apa ini? Betul kalau seandainya kita masih ingat, kita terbuka saja bahwa di Jakarta dulu Pak Ahok  (Basuki Tjahaja Purnama) itu menang di daerah Jakarta Barat di daerah Jakarta Utara, dan bahkan media juga menulis di kantong-kantong dimana di sana banyak etnis Tionghoa, di situlah tempat Pak Ahok menang. Dan apakah kemudian dari pihak Islam harus, dia enggak boleh itu. Harusnya seandainya dia demokrasi dia Pancasila NKRI di kantong-kantong itu yang menang adalah Anies. Kan enggak begitu. Juga enggak boleh begitu. Wajar kalau mereka menginginkan punya pemimpin berasal dari Tionghoa. Ini karena mereka dari keturunan etnis Tionghoa. Begitu juga ketika Pak Djarot (Djarot Saiful Hidayat) dan Pak Edy Rahmayadi bertarung untuk Gubernur di Sumatera Utara. Saya masih ingat, Pak jarot itu menang di kantong-kantong daerahnya banyak beragama non-muslim, dan kemudian kebetulan dimenangkan oleh Pak Edy Rahmayadi. Tapi dari daerah-daerah yang dimenangkan oleh Pak Jarot yang kita tahu, apakah kita akan mengatakan itu adalah politik aliran? Karena Pak Edy Rahmayadi didukung oleh partai Islam. Kita berkomitmen bahwa kita menganut demokrasi, artinya adalah memenangkan yang suara terbanyak dari manapun berasal suara terbanyak begitu, dan kemudian kita tetap mengajak yang suara yang tidak terbanyak dalam sebuah kontestasi. Suara yang under itu kemudian tetap diajak untuk tetap membangun dan penerima dari program-program dari yang pemilik suara terbanyak ini, tapi sepertinya di Indonesia itu susah. Itu terjadi karena memang ke suara-suara itu banyak dibayar juga, ya itu tadi Mas Hersu bilang. Dan banyak politisi yang dimanfaatkan kepentingan yang secara sadar tetap menghidupkan terus pembelahan-pembelahan semacam itu, karena secara politik menguntungkan mereka, dan ini kayaknya bukan hanya dari kalangan non-muslim. Dan, yang lakukan ini kalangan muslim sendiri juga ada, yang berkepentingan untuk terus menghidupkan situasi ini karena menyangkut segmen pemilihnya. Dan ini bahaya kalau terus-menerus dilakukan pembelahan, karena menurut saya, seharusnya kita sudah mulai meninggalkan hal-hal semacam itu. Celakanya di Indonesia itu yang menjadi bulan-bulanan adalah Islam. Segmen Islam yang selalu jadi bulan-bulanan. Apa kita mesti mengibarkan bendera tinggi-tinggi yang menyatakan, kita melawan aksi-aksi semacam ini. Tidak hanya terjadi pada Anies Baswedan. Kebetulan saja ini kasusnya terjadi pada Anies Baswedan. Tapi yang lain kita juga harusnya melakukan hal yang sama. Kita nggak boleh punya sentimen politik negatif seperti itu. Jadi ini clear Mbak, ini saya kira ini adalah operasi Bekasi busuk yang telah dilakukan untuk pembusukan dan ini enggak bagus. Dan kadang aksi itu jorok banget, ya Mas Hersu. Yang kita tahu adalah kalau kita kembali lagi yang terakhir itu saja itu aksi FPI Reborn itu yang kita lihat di media sosial saat ini, bahkan itu dibongkar oleh netizen. Operasi intelijen itu tidak selalu Indonesia dari, misalnya BIN atau BAIS, dan sebagainya. Intelijen itu adalah juga lembaga-lembaga Ormas yang dibentuk oleh misalnya mantan aparat TNI atau Polri. Mereka juga mendapatkan pendidikan intelijen di sekolah intelijen di dalam kurikulumnya. Begitu juga dengan warga biasa, mereka bisa mendapatkan sekolah-sekolah, kursus-kursus semacam itu. Jadi memang intelijen dalam hal ini akhirnya itu dalam arti luas. Netizen saat ini mereka mulai pandai begitu, karena saat ini sudah terbongkar bahwa mobil komando yang dipakai oleh FPI Reborn yang mendukung Anies untuk 2024 sebagai presiden tersebut ternyata adalah mobil komando yang sama yang dipakai pada tanggal 26 Juni 2020 pada unjuk rasa kader PDIP di Mapolres Jakarta Utara. Ketika itu ia memprotes dibakarnya bendera PDIP begitu dan mereka meminta agar itu diselidiki lebih jauh, terus mobil yang sama juga, yaitu B 9352 W yang berwarna putih ini juga dipakai pada aksi unjuk rasa menentang Formula E. Nah ini luar biasa, baru saja terjadi tangga 26 Maret 2022 di KPK. Jadi unjuk rasa tersebut tentang Formula E, dan meminta Anies agar segera ditangkap dalam kasus Formula E. Bagaimana mungkin mobil komando yang sama ini dipakai untuk menentang Anies dan kemudian dipakai untuk menjatuhkan Anies 2024, di mana logikanya mas Hersu? Ini kan jorok banget. Ini bohirnya sama. Jadi menarik saya kira kemudian kalau kita kaitkan dengan Pilpres 2024. Itu nama-nama yang muncul ada nama Ganjar, nama Anies, nama Puan, nama Prabowo, walaupun kita sebenarnya gak suka ya kok nama yang muncul di mana-mana itu kayak orang Indonesia ini kekurangan stok. Harusnya kita dorong nama-nama nama-nama lain muncul sebagai Capres maupun Cawapres tapi inilah dampak dari PT 20% dan begitu dominannya partai politik yang sekarang ada. Jadi kita seolah-olah terkungkung bahwa yang boleh mencalonkan hanya mereka mereka saja. Padahal sebenarnya banyak sekali putra-putri Indonesia jauh lebih baik yang punya kapasitas yang bisa menjadi calon presiden. Masalahnya, ya itu tadi, kenapa kita legal standing kita jelas. FNN itu kita mendukung PT 0% karena itu tadi dampaknya dan kita sudah tahu dampaknya kok bahwa kalau presidential thresold 20% ini pembelahan yang terjadi seperti sekarang terjadi, akan terus berlanjut dan seperti saya singgung tadi banyak sekali yang berkepentingan untuk menjaga status quo dengan pembelahan semacam. Sekali lagi ini bukan hanya kelompok non-muslim, dari kelompok muslim juga berkepentingan untuk menjaga pembelahan semacam ini. Jangan dianggap enggak loh ya. Kita tahu yang menjadi buzer-buzer itu yang yang diingini oleh Kakak Pembina itu. Mereka juga mayoritas beragama muslim. Atau setidaknya mereka itu juga mengaku muslim, walaupun dibaliknya mereka beragama lain. Mungkin ada yang pernah mengaku Syiah juga, dan sebagainya. Ada yang simpatisan Muhammadiyah dan sebagainya. Tapi, setidaknya kita tahu dalam keseharian mereka mengaku sebagai orang muslim dan mereka mengatakan mereka juga shalat, tapi mereka yang namanya ketika beriman tidak kepada Allah tapi kepada duit. Jadi itu yang lebih penting juga, dalam hal ini kita tidak bisa melihat agama bahwa kita melihatnya duit itu mengalir ke mana, begitu. Bukan siapa yang agamanya lebih kuat sehingga membenturkan, tapi ini mereka beragamanya adalah agama kalau seandainya agama itu adalah keyakinan mereka lebih yakin kepada siapakah yang memasok duit itu. Mereka yakinnya ke situ. Kita sudah bisa membayangkan seperti apa nanti kualitas Pilpres 2024 kalau dengan dengan hal-hal semacam ini kita biarkan berlangsung. Dan saya kira cukuplah era 2 tahun bersama Pak Jokowi seperti sekarang ketika pembelahan yang luar biasa terjadi. Kita ingin semuanya diakhiri. Dan, saya kembali lagi menyetir ke survei Kompas di mana masyarakat mayoritas juga sudah muak dengan dengan perbazeran seperti sekarang ini tapi ada tanda-tanda itu masih akan terus berlanjut kan gitu. Kayak tadi kalau kita ngomong pembusukan kita pertanyaannya. Apakah betul Gua memang ini digerakkan oleh yang mengaku kader PDIP yang unjuk rasa menggunakan mobil komando yang sama tapi kemudian pada saat yang sama juga melakukan unjukrasa di depan KPK. Dan kita tahu bahwa yang menentang Formula E itu adalah kader PDIP dengan kader PSI itu, apakah mudah kita bisa menyimpulkan bahwa ini mainan PDIP? Saya kira hati-hati juga jangan cepat mengambil kesimpulan. Karena sekarang ini sedang muncul misalnya wacana tentang dipasangkannya Anies Baswedan dengan Puan Maharani misalnya. Apakah ini bagian dari operasi memotong koalisi dalam tanda \"itu tuh atau atau apa gitu”. Dengan kita melihat sekarang itu bisa Ibu Mega sudah mulai bertemu dengan Pak Jokowi kemarin dan hari ini akan dilanjutkan lagi untuk Pak Jokowi hadir dalam peresmian masjid atau fake di Lenteng Agung dan Pak Jokowi. Kalau kita baca jadwal yang diumumkan oleh sekretariat Presiden, Pak Jokowi bela-belain benar karena kalau enggak slah beliau pergi ke mana Jawa Tengah Jawa lalu balik lagi ke ke Jakarta dan kemudian beliau akan pergi ke Sulawesi. Jadi ini benar-benar yang ada sekarang adalah tradisi politik yang luar biasa. Menurut saya, kita mesti mulai cerdas membaca berita-berita yang ada. Setiap kali ada berita, misalnya hari ini ada unjuk rasa atau deklarasi mendukung Anies belum tentu itu mendukung Anies. Itu terjadi pembusukan. Oh hari ini terjadi Ibu Megawati bertemu dengan Pak Jokowi. Apakah ini kemudian tanda-tanda mereka sudah rujuk atau berarti ini Ganjar tidak lagi akan menjadi ke calon presiden dan yang diajukan Jokowi? Saya kira enggak, jangan terlalu cepat juga menyimpulkan semacam itu. Iya betul, semacam itu kita bisa melihat sebenarnya, seperti kata Mas Hersu, ceto welo-welo ya. Kalau kita mau berpikir itu sebenarnya banyak yang terang-benderang begitu. Kayaknya kalau yang kemarin deklarasi Des Ganjar sampai ribuan itu prinsipnya itu enak benar, clear. Makanya kita mesti bedakan yah deklarasi-deklaeasi yang dilakukan itu clear murni memang dukung Ganjar karena memang tidak ada afiliasinya. Itu jelas kalau afiliasinya jelas. Kalau itu juga jelas orang-orang dan itu orangnya orang-orang pak Jokowi pada Pilpres lalu. Jadi akhirnya juga clear orang-orang dari PDIP yang tadinya mendukung Pak Jokowi seperti Masinton, misalnya dari pihak deklarator itu mengatakan bahwa biayanya hanya 1 miliar. Masington menyatakan tidak mungkin itu, setidaknya dua miliar. Orang-orang lapangan ini tahu. Kalau ini politik aliran duit, jelas political tentunya. Sebelumnya Trimedya Panjaitan juga menyebutkan Dis tahu bohirnya siapa? Ini sesama bis kota sebenarnya dilarang saling mendahului, tapi ini udah mulai saling bongkar-bongkaran. Jadi ketika terjadi saling mendahului dalam satu partai kemudian yang kena imbasnya justru Anies. Dan ini terjadi sesudah sukses Formula E, supaya ini memang jadi gradasi untuk kesuksesan tersebut salah. (mth/sws)

Indonesia Darurat (4): Keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 1945 Asli

BY FNN Sab, 11 Juni 2022 10:40:16 0

Harapan ini sangat tipis terjadi ketika Presiden ternyata juga bagian dari Oligarki. Kalau demikian keadaannya rakyat harus bergerak melakukan People Power atau Revolusi, untuk menyelamatkan Indonesia.   Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEMUA rakyat harus sadar bahwa UUD 1945 asli telah diganti dengan UUD 2002. Telah mengakibatkan negara oleng dan segera tenggelam. Konstitusi Negara ini telah menyimpang jauh dari tujuan para pendiri bangsa.  Ketua DPD RI (Bung AA LaNyala Mattalitti) mengatakan bahwa: Negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa ini. Karena sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 kita semakin terang- benderang dan tanpa malu-malu lagi menjadi negara yang sekuler, liberal, dan kapitalis. Dan tanpa kita sadari, pandangan hidup dan cara berpikir serta perilaku kita telah berubah secara mendasar, yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Pancasila.  Kita telah meninggalkan mazhab ekonomi pemerataan dengan mengejar pertumbuhan PDB yang berbanding lurus dengan tax rasio. Kita telah meninggalkan perekomian yang disusun atas azas kekeluargaan, dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. Sehingga negara memilih melakukan intercept dengan memberikan program BLT-BLT untuk mengatasi kemiskinan, yang celakanya terbukti tidak tepat sasaran. Elemen Civil Society harus menyadari, sudah saatnya Konstitusi kita wajib dikembalikan kepada semangat dan spirit suasana kebatinan para pendiri bangsa. Bahwa Undang-Undang Dasar Naskah Asli 1945. Konstitusi yang sama sekali baru dan sudah tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai dari watak dasar atau DNA bangsa ini, secara nyata telah membawa negara ke arah kehancuranya. Bahwa persoalan yang kita hadapi adalah persoalan Fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus Fundamental. Dan, salah satu persoalan Fundamental tersebut adalah Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan. Maka jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan lagi melalui Demokrasi Prosedural yang menipu.  Untuk menghindari keadaan negara makin memburuk, sudah tiba saatnya Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 Asli. Tinggal kita tunggu saja, apakah Presiden Joko Widodo berani melakukannya atau tidak? Harapan ini sangat tipis terjadi ketika Presiden ternyata juga bagian dari Oligarki. Kalau demikian keadaannya rakyat harus bergerak melakukan People Power atau Revolusi, untuk menyelamatkan Indonesia. Kalau situasi politik dan ekonomi sudah seperti ini, rakyat sudah tidak percaya lagi sehingga bergerak dan melakukan people power, tidak salah akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung minta agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersiap-siap. (*Selesai)

Pakar: UUD 1945 Tidak Atur Ambang Batas Pencalonan Presiden

BY FNN Jum'at, 10 Juni 2022 21:29:03 0

Jakarta, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Andi Asrun menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.\"Undang-Undang Dasar hanya mengatakan presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,\" kata Andi Asrun saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Artinya, sambung dia, setiap partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen atau DPR bisa mengajukan calon presiden sehingga tidak bisa dibatasi dengan syarat ambang batas pencalonan 20 persen.Menurutnya, penerapan ambang batas 20 persen hanya keinginan dari sejumlah partai politik besar. Oleh karena itu, siapa pun boleh menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).Hanya saja, ujar dia, para pemohon pengujian undang-undang tersebut harus bisa membuktikan atau memiliki argumentasi yang kuat guna meyakinkan para majelis hakim MK agar mengabulkan permohonannya.\"Sebab, orang sudah berkali-kali mengajukan gugatan presidential threshold 20 persen,\" katanya.Terkait adanya beberapa hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat mengenai putusan gugatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah.\"Dari dulu MK selalu ada (hakim yang) dissenting opinion,\" jelasnya.Dengan demikian, hal tersebut juga tidak bisa menjadi tolok ukur dalam menilai lembaga peradilan tersebut terkait putusan gugatan Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden. (mth/Antara)

Jangan Berhenti Tangan Mendayung, Nanti Arus Membawamu Hanyut

BY FNN Jum'at, 10 Juni 2022 02:03:05 0

Hancur.... Barongsai menari berpesta pora, beratraksi melibas Reog. Itulah hasil instan reformasi. Oleh : Letjen (Purn) TNI M. Setyo Sularso, Mantan Inspektur Jenderal TNI PANCASILA dan UUD 1945, dibuat oleh Generasi yang merasakan susahnya iuran mendirikan republik. Ketika beliau yang adalah para pejuang menyusun Dasar Negara dan UUD ‘45, bau mesiu masih ada di hidung mereka. Tangannya pun masih bergetar merasakan mengangkat rekannya yang terkapar berlumuran darah, dan bambu runcing juga masih tersandar di kamarnya. Mereka merasakan hidup susah dan dibantai penjajah. Sehingga, paham bagaimana mencari cara untuk mewariskan Republik ini supaya berumur panjang. Jangan bikin susah anak cucu, sehingga demikianlah bunyi UUD 1945. Presiden ialah Orang Indonesia Asli (pasal 6 ayat 1). Sangat disayangkan: Gagal.    Sebagian mereka menyaksikan, jerih payah dan rangkaian perjuangan yang melahirkan TMP (Taman Makam Pribumi) dari Sabang sampai Merauke di- Delete... oleh generasi sesudahnya yang bernafsu memutar jarum Kompas melebihi 360 derajat. Melupakan semboyan: Bangsa yang besar adalah .....! Sangat berbeda,  orang yang pernah berjuang dengan resiko nyawanya, kemudian memimpin negeri (seperti Vietnam) saat ini dengan mereka yang hanya mengambil hasil panen yang bibitnya disemai generasi pejuang.   Hancur.... Barongsai menari berpesta pora, beratraksi melibas Reog. Itulah hasil instan reformasi. Belajar dari keadaan yang ada di sekitar kita hari ini, kedunguan mindset yang sudah terpola dan tanpa terasa menggiring kita memasuki abad Benturan Peradaban, hanya ada satu jalan, dan harus diperjuangkan oleh kaum Bumi Poetra: Kembali ke UUD \'45 Asli! (*)

Prof. Sri Margono: Tujuan Konservasi Hanya “Lip Service”!

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 22:20:42 0

TAYANGAN kanal Hersubeno Point, Kamis (9/6/2022), yang dipandu wartawan senior FNN Hersubeno Arief kali ini menyoroti rencana kenaikan tarif masuk ke Candi Borobudur, yang disampaikan oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang kemudian ditunda tahun depan, setelah diprotes. Bersama dengan sejarawan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Prof. Sri Margana (Jawa: Margono), Hersubeno Arief membahasnya. Berikut petikannya.    Anda pasti juga sempat kaget, ketika Pak Luhut menyampaikan rencana untuk menaikkan tarif masuk ke Borobudur 750 ribu dan untuk turis asing 100 US Dollar, berarti hampir 1,5 juta. Dan, ribut-ribut ini membuat Pemerintah kendor karena Pak Luhut dan Ganjar (Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah) menyatakan sementara ditunda kenaikan. Saya lebih terkejut lagi ketika membaca komentar dari seorang Guru Besar Ilmu Sejarah di Universitas Gajah Mada Profesor Sri Margono yang menyatakan, ini tidak ada hubungannya dengan konsekuensi. Tapi, ini lebih pada urusannya untuk menggaet investor. Saya akan mengajak Anda langsung ngobrol dengan Profesor Sri Margono. Sebetulnya gak semata-mata menggaet investor. Jadi, ada 2 kepentingan yang membuat pemerintah tampaknya dilema. Yang pertama, peringatan UNESCO. Unesco sudah mengingatkan kepada pengelola Candi Borobudur bahwa Candi ini umurnya sudah lebih dari 1000 tahun dan sudah tidak mampu lagi untuk menampung ribuan orang pengunjung yang naik ke bagan Candi. Bayangkan saja kalau setiap hari itu rata-rata 11.000 pengunjung, itu jumlah yang luar biasa. Belum lagi kalau menghadapi perilaku pengunjung yang tidak ramah dengan situs. Umumnya kalau kita lihat perilaku mereka itu justru merusak. Dari penelitian dan analisis para ahli akeologi, itu menunjukkan sebetulnya Borobudur itu dalam waktu yang sama hanya mampu menahan antara 100-200 orang. Itu maksimal dalam waktu yang bersamaan, selama ini setiap harinya rata-rata ada 11.000 orang walaupun dalam waktu tidak bersamaan. Tapi, 11.000 orang itu kalau dirata-rata melebihi kemampuan Borobudur yang sudah tua untuk menahannya. Itu dibuktikan sekarang ini tanah atau yang menjadi dasar dari bangunan Candi ini sudah ambles menurun dan juga kemarin ada aksi-aksi fandalisme dari pengunjung yang justru merusak situs, sehingga diperingatkan agar kuota Borobudur ini dibatasi demi keselamatan situsnya, tapi juga demi keselamatan para pengunjung itu sendiri. Jadi, di satu sisi ada tuntutan ini dari Unesco, sehingga pemerintah mencoba untuk memutuskan meresponnya dengan mengurangi kuota yang kemarin disebutkan seharinya hanya 1.200 orang. Tapi, itu maksudnya adalah yang bisa naik Candi. Artinya yang bisa masuk lebih dari itu, tapi yang bisa naik ke badan candi hanya 1.200 orang itu. Ini kepentingan yang pertama untuk menyelamatkan situs. Tapi, kepentingan yang lainnya adalah seperti mungkin tidak terlalu banyak diikuti oleh publik bahwa mulai tahun 2018 Pemerintah sudah membentuk Badan Otorita Borobudur, yaitu suatu badan yang dipakai untuk mengelola seperti Danau Toba. Untuk mengelola kawasan hightland Borobudur itu menjadi kawasan wisata premium, jadi khususmya Pegunungan Menoreh dari Kabupaten Purworejo Sangiang membentang sampai Kulonprogo, dan nanti sampai Magelang itu akan dijadikan kawasan wisata premium. Kata premium ini mengandung konotasi sudah eksklusif dan mahal. Kalau saya melihat situs-situsnya BOB dan Instagramnya, mereka sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan agar ada investor yang masuk membangun itu. Jadi di kawasan ini yang umumnya wilayah Perhutani akan dikembangkan hotel-hotel, wisata-wisata yang hipotorizem. Kemudian, wisata restoran baru, sehingga membutuhkan investor-investor yang banyak. Masih ada lagi yang lain. Semua itu dimaksudkan karena ada Badan Otorita Borobudur ini jyang akan dimasukkan status BLU, Badan Pelayanan Umum. Artinya, dengan merubah statusnya menjadi BLU itu dana-dana pemasukan pemerintah yang nonpraja nanti bisa digunakan membiayai kepentingan-kepentingan, pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa diprediksi. Artinya, tampaknya Pemerintah ini, mungkin beban pajak untuk APBN sudah terlalu tinggi, jadi ingin ada pembiayaan-pembiayaan yang di luar prediksi itu dibiayai non pajak. Salah satunya sektor parawisata yang sangat menjanjikan penghasilannya, apalagi wilayah Borobudur di sini kaitannya di satu sisi ingin melindungi situs, di sisi lain juga ada kepentingan menghasilkan dana yang besar untuk kepentingan. Apa yang Anda khawatirkan kalau kawasan itu diubah menjadi kawasan Premium? Pertama, menjadi sangat eksklusif, mungkin yang bisa menjangkau itu hanya kelas menengah ke atas. Kedua, dampak terhadap lingkungan juga tinggi. Beberapa penduduk di sekitar Candi itu sudah mulai merasa mengeluhkan dengan banyaknya hotel itu, kualitas air juga akan berkurang. Kemudian juga guesthouse-guesthouse yang dikembangkan masyarakat sekitar untuk para turis itu nanti akan tersaingi oleh investor-investor besar termasuk restoran-restoran. Dan juga biasanya kalau punya restoran besar atau hotel itu mereka menjual merchandise-merchandise atau sovenir-sovenir yang juga diusahakan oleh penduduk lokal di sana. Ini mungkin akan tersaingi. Otomatis para wisatawan yang datang ke sana itu ingin mencari tempat yang lebih nyaman, yang lebih prestise dibanding harus berjubel-jubel saat memasuki kios-kiosnya sovenir yang ada di Borobudur itu. Kemudian ada dampaknya yang lain adalah akan diadakannya mobil listrik untuk operasional Candi Borobudur dari tempat parkir itu menuju ke Loket. Padahal warga mengandalkan dokar yang juga ramah lingkungan. Tujuannya untuk menyelamatkan lingkungan. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini. Lagi pula saya agak ragu nanti kalau investornya datang dari sekitar Jogja atau orang Magelang atau Purworejo. Saya yakin pasti datang dari luar daerah ini, sehingga nantinya walaupun di situ berkembang begitu pesat fasilitas wisata, saya kira penikmat terbesar adalah investor. Jadi satu sisi ini semacam ada parade atau tabrakan kepentingan konservasi reservasi dan kemudian dengan kepentingan kapital. Sementara kapitalisme ini sifatnya, dia eksploitatif. Ok, jadi yang Anda bayangkan harusnya seperti apa? Di satu sisi sehingga Borobudur bisa menjadi satu situs kebanggaan Bangsa warisan Dunia bisa tetap kita jaga dengan lestari. Terus bagaimana juga bisa pemerintah tetap membiayai itu dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga tentang alam sekitarnya, ini yang bisa kita jaga. Ya ini pertanyaan yang bagus, sekaligus juga usulan untuk pemerintah kalau masalah kondisi Candi Borobudur itu harus diutamakan karena ini situs yang sangat luar biasa dan memiliki kandungan ilmu pengetahuan yang luar biasa, menjadi kebanggaan nasional. Bahkan sudah ditetapkan menjadi sebagai wild ferifix. Jadi, sudah seharusnya kita bertanggung jawab untuk menjaganya dengan baik. Kalau memang analisis para ahli, ikuti saja analisis para ahli ini. Kalau ahli mengatakan tidak boleh lebih dari 100 atau 200 orang naik ke bagan candi dalam waktu yang sama, kita ikuti saja. Karena ini berdasarkan penelitian, saya menyarankan agar wisatawan tidak perlu naik Candi Borobudur, sebagaimana naik bagan candi seperti yang dilakukan di Prambanan. Wisatawan sudah dibatasi banget untuk naik ke bagan Candi, karena memang rawan gempa. Kemudian juga tidak mampu menahan beban pengunjung. Sebaliknya juga mengurangi vandalisme para pengunjung itu. Jadi harapan, saya preservasi ini diutamakan, kemudian konservasi. Jadi ada 2 kepentingan. Kepentingan preservasi dan konservasi. Kalau presenvasi itu menjaga agar situs ini tetap terawat agar tidak rusak dan mencegah dari kerusakan. Kalau konservasi itu memang mengelola supaya kawasan ini bisa bermanfaat. Yang pertama, konservasi harus membuat wilayah ini menjadi wilayah yang aman. Aman dalam pengertian situs dan aman untuk pengunjung. Kedua, bermanfaat secara sosial, budaya, ilmu pengetahuan, sebagai tujuan dari pendidikan dan wisata religius dan sebagainya. Syukur-syukur kawasan ini bisa dikelola dan menyejahterakan ekonomi rakyat setempat. Tapi konservasi ini harus didasarkan pada preservasi yang diutamakan. Jadi, preservasi dulu, baru konservasiya. Kalau Candi itu situsnya rusak mau kita kelola sebaik mungkin akan tetap tidak bermanfaat. Orang itu ke sana karena Borobudurnya, bukan karena tempat-tempat lain? Ya karena Borobudurnya dan yang mungkin agak dilupakan oleh pemerintah yang ingin saya tekankan selama ini adalah Borobudur hanya dieksploitasi, dikampanyekan sebagai destinasi wisata, akan dijadikan wisata premium. Itu kemudian melupakan fungsi candi Borobudur itu sendiri. Borobudur sebenarnya tempat beribadah saudara-saudara kita yang beragama Budha. Itu dalam waktu setahun atau setiap harinya, tidak ada waktu khusus yang diperuntukkan bagi umat Budha bisa beribadah, seperti misalnya umat Islam beribabadah, atau umat Kristen. Umat Budha hanya tunggu hari besar saja, boleh masuk. Padahal kepentingan beribadah itu tidak hanya pas hari besar. Saya membayangkan pemerintah itu memperhatikan fungsi asli Borobudur untuk beribadah saja, sehingga dalam waktu seminggu itu ada waktu sehari untuk memberikan kesempatan pada masyarakat yang beragama Budha untuk beribadah. Muncul keluhan seperti itu? Ya ada keluhan-keluhan seperti itu, terus kapan kami bisa beribadah, apalagi melihat perilaku pengunjung itu. Misalnya, orang masuk masjid tidak boleh dong pake sendal, pasti lepaskan. Orang naik Borobudur bisa pakai sepatu cekak, bisa pakai uang kotor selain membuat erusi batu-batu yang sudah ribuan tahun itu juga bisa membuat kerusakan pada Candi dan lain sebagainya. Inikan sengaja. Seandainya satu hari saja dalam seminggunya itu diberi kesempatan gak harus fullday-lah. Mungkin dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore, itu memberi waktu khusus untuk umat Budha beribadah. Itu sudah sangat luar biasa aturan-aturan ini, tidak hanya aturan ketidak-masukan preservasi atau menjaga situs saja, tapi juga aturan-aturan etika. Tempat ibadah saya membayangkan itu bisa loh kita misalkan ambilnya negara karena tempat ibadah misalnya Bluemosque di Istanbul gitu yah. Itu bagaimana bisa menjadi destinasi wisata yang diandalkan oleh pemerintah Istanbul, tapi di satu sisi ritualnya masih bisa terus berjalan dengan bagus, bahkan kalau orang Islam sampai 5 kali sehari, kan gitu. Ya benar, saya ingin konsep konservasi ini juga memperhatikan fungsi Candi yang benar fungsi situs ini yang aslinya gitu, yang mendasar. Untung anda mengingatkan bahwa ini masih ada perang karena memang selama ini di dalam benak kita semua, saya kira masyarakat menganggap itu sebagai tempat wisata biasa saja, bahwa itu mesti diingatkan itu tempat yang religius gitu yah. Ya selama ini kan waktu itu sudah ada upaya, misalkan orang yang naik itu harus dibungkus kain. Dililitkan di badan, itu untuk turis-turis yang pakai sofand atau sebagainya, bisa sopan. Tapi, kali ini kebutuhan Candi tidak sekedar etika, religius saja tapi juga etika preservasi. Jadi, menurut saya hal terbaik adalah tidak perlu naik ke badan Candi. Mungkin ada baiknya Pemerintah betul-betul menghentikan sejenak. Seharusnya saat pandemi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk penelitian, meneliti kondisi fisik Borobudur itu seperti apa? Ahli-ahli arkeologi dan bangunan itu benar-benar dikerahkan untuk meneliti, kalau ada sesuatu yang sangat krusial dalam hal keselamatan Candi ini bisa dilakukan tindakan-tindakan, sehingga bisa menyelamatkan Candi dan juga para pengunjung. Jadi, saya sarankan itu lakukanlah penelitian yang serius yang sangat akurat. Kemudian diumumkan kepada masyarakat tentang kondisi tersebut. Saya kira masyarakat mengerti, akan menaati kalau tidak boleh naik Candi, tidak apa-apa. Sekarang di Borobudur itu sudah ada. Itu nonton film-film yang menjelaskan. Bagi para pengunjung yang memiliki minat khusus untuk ilmu pengetahuan, untuk riset, untuk pendidikan dan segalanya itu bisa masuk ke sini. Jadi pengelola bisa mengembangkan sebuah dokumentasi yang komperehensif dari sisi arsitektural, dari sisi filosofi, dari sisi keagamaan, dari sisi sejarahnya dan dari sisi konferehensi sejak ditemukan hingga diubah bentuknya seperti yang sekarang ini. Itu saya kira kalau mereka memiliki pemahaman yang begitu detail mengenai ini nanti kebutuhan naik ke badan Candi itu bisa diatur sedemikian rupa. Ini gagasan menarik, apalagi dengan teknologi digital yang luar biasa ini yah. Artinya kalau teknologinya benar dikelola dengan benar, tanpa naik ke Candi pun kita akan punya pengalaman yang sama, cuma tetap, hanya tidak melihat di depan mata. Tetapi kalau saya membaca sebelum membaca berita yang Anda tulis sebelum mengutip Anda dengan membayangkan akan mengembangkan wisata yang premium, saya kira kekhawatiran Anda tidak berlebihan kalau dengan konsep itu. Agak beratlah saya kira kalau mengandalkan pengusaha-pengusaha lokal dan yang akan masuk itu adalah pemodal-pemodal besar yang biasanya kalau pemodal besar kan eksploitatif dong. Ya betul. Kalau sekarang ini kita lihat berkembang itu sekitar pegunungan Monora. Itu kan muncul inisiatif-inisiatif lokal, pengusaha-pengusaha lokal yang mengusahakan tempat-tempat wisata alternatif di bukit-bukit Nora itu, dan cafe-cafe semuanya dikelola oleh masyarakat setempat, walaupun ya ada sebagian besar dari luar Jogja. Tapi saya melihat ini lebih inisiatif ke lokal, sehingga ekonomi rakyat memang berkembang dari bawah, bukan didatangi dari luar Jogja. Ini, bahkan saya membayangkan, pasti nanti juga fasilitas ini diberikan prioritas diberikan juga investor luar negeri pun, akan tertarik datang seperti yang di Bali itu. Banyak hotel-hotel premium di Bali itu investornya asing ini yang mungkin sedikit banyak dipertimbangkan pemerintah untuk lebih memperhatikan ekonomi rakyat setempat. Kita balik lagi ke soal yang memicu perdebatan ini adalah menaikkan tarif itu. Jadi menurut Anda, Anda bisa pastikan bahwa ini tidak akan efektif atau ada kekhawatiran apa soal kenaikan tarif ini. Saya bilang ini akal-akalan, begitu. Maksud saya gini, atau juga ugal-ugalan. Istilahnya akal-akalan saja lah kalau pemerintah ingin merespon warning dari Unesco, Ok dibatasi. Tapi pada saat yang sama tidak ikhlas kalau pemasukannya berkurang. Jadi mau gak mau, karena hanya dibatasi 1.200 orang, maka tarifnya dinaikkan supaya penghasilan tetap. Nah ini gak fair kalau harus ditanggung rakyat lagi. Juga ini akan sangat segergatif, karena nanti Borobudur akan jadi panggung pertunjukan antara orang yang berduit dan tidak berduit. Bayangkan kalau Mas Arief datang ke sana bersama saya, kemudian saya punya 750.000 bisa naik, tapi Mas Arief cuma mampu bayar 50.000. Kemudian bye-bye Mas Arief, Anda cukup di bawah saja, saya yang ke atas bersama 1.200 orang yang lain. Ini jadi panggung pertunjukkan orang-orang berduit. Itu rasa keadilannya tidak ada dan juga gak ada jaminan toh kalau orang beduit itu perilakunya lebih baik dari pada yang tidak berduit bisa lebih menjaga situs dan sebagainya. Jadi, ini kebijakan yang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai nantinya Borobudur hanya menjadi pertunjukan perbedaan kelas sosial yang tinggi akan dipertontokan pada dunia itu. Padahal kan sebenarnya selain wisata, ini ada fungsi-fungsi edukasi, itu yang sebenarnya tidak kalah pentingnya bagi publik kita. Lagi pula angka 750 itu sama sekali pemerintah tidak bisa menjelaskan dan setiap pejabat sepertinya beda-beda pendapat. Kemarin saya live di sebuah acara pengelola TV itu mengatakan bahwa 750 itu untuk mereka yang naik ke badan Candi. Kemudian pejabat dari Jakarta, Dirjen Kebudayaan menjelaskan, nanti akan ada atraksi-atraksi lain selain Candinya itu sendiri supaya masyarakat punya alternatif tidak hanya naik ke badan Candi saja. Ini kan 2 hal yang berbeda. Ya benar untuk naiknya atau untuk atraksi yang lain seperti itu. Dan ada satu lagi yang, menurut saya, tidak proper ketika disebutkan kita sudah mulai merintis Borobudur ini sebagai pusat atraksi-atraksi, misalnya pertunjukan musik jazz atau festival-festival rock atau musik yang lain. Nah ini Ok lah, kan banyak tempat untuk musik jazz rock dan sebagainya. Ini kan Candi, tempat suci kok otak festivalnya di situ. Kalau di Prambanan ada Candi tempat keramaian. Itu match, ya itu seratai yang menggambarkan mengapa Candi itu dibuat match dan itu seni tradisional kita yang luar biasa. Nah ini Borobudur mau dipakai untuk festival jazz. Ini mestinya kebudayaan yang dicari bentuk-bentuk festival lain yang relevan. Misalnya, wayang kulit atau tari-tari tradisional dan sebagainya. Itu lebih relevan daripada ini kayak menghina saudara-saudara kita yang beragama Budha itu. Ok jadi saya membayangkan kalau di Jogja 750 itu kita bisa mengajak, saya seneng Anda memberikan ilustrasi. Kalau yang bisa naik itu Anda dan saya tidak, karena itu suatu penggambaran yang khas jadi strong recomendation anda apa dengan situasi ini karena ini hanya ditunda, bukan dibatalkan untuk kenaikan tarif itu? Pemerintah harus bisa menjelaskan sampai ke jumlah itu untuk apa? Kalau hanya sekedar untuk pengganti tiket, yang hilang itu yang biasanya 11.000 orang sekarang hanya 1.200 orang, itu gak fair. Dan di sini artinya apa tujuan konservasi, itu hanya lip service saja, hanya dalih bahwa tujuan konservasi dibatasi. Jadi, ini membatasinya dengan memaksa membayar. Menurut saya, itu cara-cara kolonial yang tidak bijak, semuanya dibebankan kepada rakyat sendiri yang harus ditanggung pengelola. Rakyat yang harus memikulnya. Dan itu kurang budi. Saya senang, ini menteri Pak Luhut dan menteri Sandiaga Uno merespon Pak Ganjar (Ganjar Pranowo) juga untuk menunda. Harapan saya tidak hanya menunda saja. Logika saya gini, kalau kita masuk candi sekarang ini 50.000 dan bisa naik ke badan Candi, sekarang tidak boleh lagi otomatis objek yang bisa dinikmati pengunjung. Ini berkurang pengunjung itu dulu bisa, sekarang gak bisa. Logikanya malah kalau gak bisa, ya malah turun tiketnya. Itu logikanya karena kita hanya bisa di dataran saja, tak bisa naik. Jadi seharusnya objeknya berkurang. Kemudian untuk para pelajar, untuk para pengunjung pelajar ini hanya 5.000. Kalau saya membayangkan bahwa kalau untuk pelajar gratis ya, apalagi kalau hanya di dataran karena ini bagian pelayanan publik, bagian dari masyarakat yang membayar pajak dan misi pendidikan kita jangan rakyat terlalu dibebani. (mth/sws)

Ratusan Produk UMKM Indonesia Tembus Eropa pada Ajang "Java in Paris"

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 16:20:18 0

Jakarta, FNN - Shopee bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, dan Le BHV Marais Paris menghadirkan program “Java in Paris” yang membawa ratusan jenis produk UMKM lokal melantai di pusat perbelanjaan Le BHV Marais, Paris, Prancis.Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, dan UNESCO Mohamad Oemar menyampaikan bahwa program Java in Paris merupakan sinergi yang baik dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta.“Kita menjalin suatu kolaborasi dari UMKM-nya, para kreatornya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, para desainer dan perwakilan Indonesia di Paris untuk bekerja sama dengan entitas di paris, Le BHV Marais di Paris untuk menampilkan karya-karya terbaik untuk bisa diperkenalkan dan juga bisa diterima oleh masyarakat internasional,\" ujar Oemar dalam jumpa pers virtual, Kamis.Oemar mengatakan ajang Java in Paris merupakan satu kesempatan berharga bagi para pelaku UMKM untuk bisa memperkenalkan sekaligus memamerkan karya-karya terbaik mereka.Paris, kata dia, adalah tempat yang tepat bagi para pelaku kreatif untuk memperkenalkan karya, baik di bidang fesyen, kuliner, perhiasan, dan kerajinan lainnya.Oemar menambahkan, bahwa kurasi langsung yang dilakukan oleh tim dari Le BHV Marais, juga membuat produk UMKM yang ditawarkan sudah sesuai dengan selera pasar di Prancis dan standar Uni Eropa.Ratusan jenis produk yang telah dikurasi akan dipamerkan dan dijual di Le BHV Marais, Paris mulai 8 Juni hingga 17 Juli 2022.Program ini menjadi lanjutan dari kesuksesan pembukaan Kampus UMKM Shopee Ekspor Solo yang berhasil membawa lebih dari 10 ribu UMKM Solo melakukan ekspor dalam waktu satu tahun.Program ini juga merupakan realisasi komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung UMKM Kota Solo naik kelas dan berdaya saing global melalui promosi di salah satu kota kiblat fesyen dunia.Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming mengatakan kegiatan ini merupakan momentum yang sangat baik bagi UMKM untuk dapat melompat lebih tinggi dan menembus pasar dunia.“Java in Paris menjadi sebuah pencapaian baru bagi UMKM lokal agar bisa dikenal dan diminati di pasar Eropa. Melalui produk-produk UMKM ini, kita juga bisa memperkenalkan cerita dan nilai budaya meskipun ini hanya bagian kecil dari budaya Indonesia yang begitu luar biasa,\" kata dia.Lebih lanjut, Gibran menyampaikan terima kasih kepada KBRI di Paris, BHV Marais, dan Shopee Indonesia atas sinergi dan dukungan terhadap karya anak bangsa sehingga bisa berada di panggung dunia.Director of BHV MARAIS Home & Eataly Paris Marais Purchasing Amandine de Souza menyampaikan bahwa ajang ini akan membuat pelanggan Le BHV Marais bisa merasakan pengalaman langsung tentang produk Indonesia.Le BHV Marais merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Prancis, bagian dari jaringan Galeries Lafayette“Indonesia memiliki budaya yang kaya, namun, masih sedikit masyarakat Prancis dan Eropa yang mengetahui hal ini. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan Shopee untuk mengurasi brand dan produk terbaik dari Indonesia agar bisa ditampilkan kepada para pengunjung di Paris,\" ujar dia.\"Kami ingin semakin banyak orang mengenal produk Indonesia salah satunya Batik buatan Solo melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta,\" sambung dia.Sementara itu, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Handhika Jahja menjelaskan komitmen #ShopeeAdaUntukUMKM melalui program \"Java in Paris\".Shopee, kata dia, ingin menjadi kawan dalam setiap perjalanan UMKM Indonesia. Kelanjutan dari komitmen Shopee untuk UMKM adalah melalui program Java in Paris yang disinergikan dengan Pemerintah Kota Surakarta, sekaligus menandai satu tahun berdirinya Kampus UMKM Shopee Ekspor Solo.\"Kami berharap, dukungan melalui program ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM lokal agar lebih banyak UMKM yang bisa dikenal di pasar internasional. Ini adalah waktunya bagi UMKM untuk tidak hanya berjaya di Indonesia, tapi juga bisa eksis di kancah internasional,” ucap Dhika.Acara pembukaan \"Java in Paris\" menampilkan pagelaran budaya yang digelar di sepanjang jalan Rue de Rivoli di depan Le BHV Marais, Paris, Prancis, Rabu (8/6).Pagelaran budaya tersebut menghadirkan pertunjukan gamelan, wayang, dan tari yang ditampilkan oleh para pekerja seni dan budaya asal kota Solo, dengan arahan dari Koreografer Eko Supriyanto. Acara pembukaan juga dimeriahkan oleh penampilan penyanyi Anggun C. Sasmi.Program Java in Paris tidak hanya mempromosikan produk-produk UMKM asal Indonesia di Paris, tetapi juga memperkenalkan ragam kegiatan budaya lainnya.Beberapa acara yang bisa diikuti oleh para pengunjung BHV Marais termasuk lokakarya membatik, tari Bali, seni beladiri pencak silat, pertunjukan musik, serta acara mencicipi teh dan kopi khas Indonesia. Acara-acara tersebut diadakan setiap Sabtu mulai 11 Juni hingga 2 Juli di Le BHV Marais. (mth/Antara)

Survei NEW INDONESIA: Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi Tetap Tinggi

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 16:12:33 0

Jakarta, FNN - Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi tetap tinggi mencapai 80,6 persen, bahkan di antaranya 9,6 persen merasa sangat puas. \"Meskipun cenderung stagnan, tetapi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tetap tinggi,\" kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Angka tersebut kata dia naik tipis dari hasil survei sebelumnya pada Februari 2022 yang dicatat sebesar 79,3 persen. Sementara itu, tingkat ketidakpuasan turun dari 19,6 persen menjadi 17,3 persen, di antaranya 1,1 persen merasa sangat tidak puas. Sisanya sebanyak 2,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab. \"Jika melihat angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2022 sebesar 5,01 persen, itu mengalami kontraksi tipis dibandingkan dengan kuartal sebelumnya,\" kata Andreas. Angka tersebut menurut dia juga lebih tinggi dibanding yang dicatat dari sejumlah negara, seperti Tiongkok, Korea, dan Amerika. Situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah sangat terkendali, ditandai dengan banyaknya pelonggaran terhadap pembatasan sosial. Untuk pertama kalinya sejak 2020, mudik lebaran diperbolehkan, berakibat pada lonjakan jumlah pemudik. Tingginya cakupan vaksinasi dan hasil survei serologi yang menunjukkan terbentuknya kekebalan masyarakat memberi keyakinan dan optimisme, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas di tempat umum. Hal itu membuat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi sedikit meningkat dibandingkan hasil survei sebelumnya. Namun juga cenderung stagnan karena beberapa hal, seperti dampak pemulihan ekonomi dunia pasca-pandemi, bayang-bayang resesi dan inflasi harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dampak perang juga telah mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, khususnya pangan dan energi.Indonesia masih banyak mengimpor pangan, sehingga dikhawatirkan perekonomian nasional akan kembali terganggu. Bahkan, minyak goreng, di mana Indonesia penghasil CPO terbesar di dunia, kenaikan harga pun telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.  \"Mendekati tahun politik, kesalahan dalam mengelola dampak ekonomi global bisa menjadi celah untuk menyerang kebijakan pemerintah, dan berpotensi menggerus tingkat kepuasan publik,\" tutur Andreas. Survei NEW INDONESIA Research & Consulting dilakukan pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)

Menteri Erick Ingin Indonesia Jadi Hub Produksi Vaksin Dunia

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 16:07:40 0

Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginginkan Indonesia menjadi hub produksi vaksin dunia dengan mendorong perusahaan farmasi pelat merah PT Bio Farma (Persero) dapat meningkatkan kapasitas produksinya.  Pemerintah Indonesia melakukan uji klinis fase ketiga Vaksin COVID-19 BUMN yang akan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Kapasitas awal yang disediakan adalah 120 juta vaksin per tahun dan bisa ditingkatkan menjadi 500 juta vaksin. \"Total produksi kita sampai 500 juta. Kalau nanti diperlukan untuk memperbesar apalagi kita menginginkan Indonesia menjadi hub produksi vaksin dunia, ya kita bisa tingkatkan,\" kata Erick dalam acara Kick Off Uji Klinis Fase III Vaksin COVID-19 BUMN yang dipantau di Jakarta, Kamis. Erick menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melakukan inovasi baik itu kerja sama di dalam negeri ataupun anak Indonesia yang sekarang sedang berkarir di luar negeri atau sekolah di luar negeri untuk bisa meningkatkan teknologi akan Indonesia tidak terus tertinggal dari negara lain. Menurutnya, pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita bahwa pentingnya membangun kedaulatan kesehatan masyarakat. Erick menegaskan tidak ingin Indonesia fakir dalam penemuan sains ataupun industri kesehatan secara menyeluruh. Karena itu Kementerian BUMN mendorong transformasi hingga meningkatkan fasilitas dan teknologi pada perusahaan farmasi pelat merah.Tak hanya itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti BPOM dan universitas akan membuat Indonesia tidak terus bergantung dengan negara lain. \"Apakah dalam konteks bahan baku obat, apakah dalam konteks mendorong kesehatan secara menyeluruh baik dalam menjaga supaya masyarakat percaya kepada kesehatan yang dibangun di dalam negeri ataupun terobosan seperti hari ini bagaimana kita punya vaksin sendiri, tidak terus mengimpor vaksin. Konteks inilah kenapa hari ini kita membuktikan bisa bekerja sama dan memberikan solusi terbaik untuk bangsa dan negara,\" kata Erick. (mth/Antara)

Luhut Usulkan Anggaran Rp429,06 Miliar pada 2023

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 16:03:21 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan anggaran sebesar Rp429,06 miliar pada 2023 atau bertambah Rp146 miliar dari pagu indikatif yang sebesar Rp283,06 miliar.\"Terdapat kegiatan yang belum terakomodir dalam pagu indikatif 2023, di antaranya adalah untuk kegiatan Archipelagic and Island States (AIS) Forum sebesar Rp50 miliar,\" katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis.Adapun pagu indikatif Kemenko Marves yang sebesar Rp283,06 miliar tersebut tumbuh 8,4 persen dari pagu indikatif dalam APBN 2022 yang senilai R260,92 miliar.Anggaran AIS Forum tersebut khususnya akan digunakan untuk perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi para kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana diarahkan oleh Presiden Jokowi.Luhut juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp38,85 miliar untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian target dari kegiatan-kegiatan yang diarahkan langsung oleh Presiden Jokowi dan kegiatan strategis lain.Tambahan anggaran senilai Rp35,73 miliar diusulkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kemenko Marves.Untuk pemeliharaan dan operasional gedung juga diusulkan anggaran tambahan Rp14,94 miliar, meskipun Luhut meyakini akan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara pada semester II 2023.Anggaran tahun 2023 tersebut akan digunakan antara lain untuk koordinasi bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta bidang koordinasi investasi dan pertambangan. (mth/Antara)

Survei: Elektabilitas PDIP-Gerindra Belum Terkalahkan

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 15:56:56 0

Jakarta, FNN - Survei NEW INDONESIA Research & Consulting menyebutkan elektabilitas PDI Perjuangan dan Gerindra belum terkalahkan meski belakangan ada manuver partai politik lain yang mengarah ke koalisi. \"Di tengah terbentuknya KIB dan manuver partai-partai menuju 2024, elektabilitas PDIP dan Gerindra masih belum terkalahkan,\" kata Direktur Eksekutif NEW INDONESIA Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan belum ada partai yang bisa mengungguli posisi PDIP dan Gerindra di tengah-tengah manuver partai-partai tersebut. Temuan survei NEW INDONESIA Research & Consulting menunjukkan elektabilitas PDIP mencapai 17,7 persen, sedangkan Gerindra sebesar 12,5 persen. PDIP dan Gerinda selalu menempati peringkat pertama dan kedua, sementara partai-partai lain berfluktuasi. Posisi ketiga terakhir diduduki oleh PKB, dengan elektabilitas sebesar 8,0 persen. Golkar yang menjadi inisiator KIB hanya meraih elektabilitas 5,8 persen, atau kembali tergeser oleh parpol oposisi Demokrat (6,2 persen). Lalu berikutnya ada PSI (5,5 persen), PKS (5,0 persen), dan Nasdem (4,4 persen). Anggota KIB lainnya kata dia juga belum aman posisinya, karena masih di bawah ambang batas parlemen, yaitu PPP (2,5 persen) dan PAN (1,8 persen). \"Dibandingkan dengan Golkar, elektabilitas PPP dan PAN mengalami sedikit kenaikan,” tutur Andreas. Dia menjelaskan jika dikorelasikan dengan Pilpres, tingginya elektabilitas PDIP dan Gerindra menunjukkan poros koalisi yang terbangun untuk mengusung capres-cawapres berpeluang lebih solid dan merebut dukungan luas. Kemudian menurut dia KIB juga menghadapi tantangan mengingat belum ada tokoh dari internal ketiga parpol yang memiliki elektabilitas cukup tinggi, demikian pula dengan Nasdem, yang cenderung lebih memilih untuk mengusung capres-cawapres dari luar partai. Partai-partai lainnya masih belum membicarakan soal koalisi. Sisanya, kata dia adalah partai-partai baru dan non-parlemen, di antaranya Ummat (1,3 persen), Gelora (1,0 persen), dan Perindo (0,8 persen). Lalu, Hanura dengan elektabilitas (0,3 persen), PBB (0,2 persen), dan PKPI serta Berkarya masing-masing (0,1 persen). Garuda dan Masyumi Reborn nihil dukungan, sedangkan pilihan partai lainnya 0,9 persen. \"Masih ada 25,9 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab,\" ucapnya. Survei NEW INDONESIA Research & Consulting digelar pada 30 Mei-3 Juni 2022 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)

TNI AU Berhati-hati dan Cermat Siapkan Pembelian Alutsista

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 14:39:06 0

Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, mengatakan, mereka mempelajari, mencermati, dan berhati-hati mengenai hal-hal yang berkenaan dengan persiapan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista).\"Kami betul-betul mempelajari, menyiapkan dengan hati-hati, dan cermat karena hitungannya adalah pembelian alutsista tidak digunakan dalam tiga sampai lima tahun, tapi sampai 40 tahun. Tentunya, ini harus membutuhkan perencanaan yang cermat dari generasi ke generasi dan dilanjutkan,\" kata dia, saat memberikan sambutan dalam Kasau Awards 2022 di Gedung Puri Ardhya Garini, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.Hal tersebut pun dia sampaikan untuk menanggapi pemberitaan pada beberapa waktu terakhir mengenai perkembangan pengadaan sistem kesenjataan TNI AU.Menurut dia, pembelian persenjataan dari TNI AU mengikuti arahan dari kebijakan-kebijakan para pihak yang memiliki kewenangan atas hal itu. \"Tentunya, itu semuanya kita mengikuti arahan dari kebijakan atau kebijakan yang di atas,\" kata dia.Lebih lanjut dia mengatakan, mereka akan membangun TNI AU yang memperhatikan perkembangan yang terjadi di lingkungan strategis, seperti dinamika Laut China Selatan, ancaman keamanan, anggaran pemerintah, dan mempertimbangkan kebutuhan dalam pengamanan Ibu Kota Negara Nusantara.\"Kita ke depan akan memiliki ibu kota negara (yang baru), bagaimana TNI AU harus siap melindungi Ibu Kota Negara? Seperti apa dan alutsista apa yang kita butuhkan? Ke depan memang ada rencana strategis, ada dinamika oleh Bapak Menteri Pertahanan di dalam pemilihan-pemilihan alutsista yang tepat. Tentunya, dapat disesuaikan dengan ancaman, lingstra, dan kemampuan anggaran pemerintah,\" kata dia.Adapun sejumlah persenjataan yang dibutuhkan ke depannya, menurut dia, di antaranya adalah pesawat peringatan dini atau pesawat command control, beberapa jenis pesawat tempur, dan persenjataan strategis.\"(Yang dibutuhkan ke depan), seperti pesawat peringatan dini atau juga pesawat-pesawat command control, pesawat tempur yang akhir-akhir ini dibicarakan, ya sebutkan di sini Rafale dan F-15 EX atau yang nanti ke depan bisa jadi F-15 IDN, pesawat angkut, baik A400, C130 tipe J, pesawat helikopter, persenjataan lain UAV, dan lain sebagainya,\" papar Fadjar.Untuk mengoptimalkan persiapan pembelian alutsista dan pengamanan negeri ini, ia pun menyampaikan bahwa TNI AU membutuhkan masukan masukan dari para pecinta kedirgantaraan.\"Sekali lagi, saya membuka pintu untuk saran masuk dari seluruh rekan-rekan yang ada,\" ujar dia. (mth/Antara)

KPK Sita 8 Bidang Tanah Diduga Milik Bupati Probolinggo Nonaktif

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 14:33:38 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita delapan bidang tanah di beberapa lokasi yang diduga aset milik tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).Penyitaan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Puput sebagai tersangka.\"Tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan delapan bidang tanah sekaligus pemasangan pelang sita pada beberapa lokasi yang diduga aset milik tersangka PTS dan kawan-kawan,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Adapun aset-aset tersebut, yaitu satu bidang tanah kavling yang berada di Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, satu unit rumah yang berada di Desa Sumber Lele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah yang berada di Desa Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah yang berada di Kelurahan/Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.Berikutnya, satu bidang tanah yang berada di Kelurahan/Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah di Kelurahan/Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, satu bidang tanah yang berada di Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dan satu bidang tanah yang berada di Kelurahan/Desa Kedungcaluk Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo.Ali mengatakan tujuan pemasangan plang sita tersebut untuk menjaga status aset tersebut agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.\"Di samping itu, dengan dilakukannya penyitaan diharapkan pada tahap penuntutan hingga dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, aset-aset tersebut dapat dirampas untuk negara sehingga optimalisasi \'asset recovery\' dapat terwujud,\" tuturnya.Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan strategi penindakan KPK yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada setiap pelakunya, namun juga mengoptimalkan pengembalian keuangan negara akibat kerugian yang telah timbul dari perbuatan korupsi tersebut.KPK mencatat pada periode Januari-Mei 2022 telah mengumpulkan \"asset recovery\" sejumlah Rp179,390 miliar.\"Capaian tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp71,134 miliar atau meningkat sebesar 157 persen. Dengan begitu, \'asset recovery\' KPK menyokong penerimaan kas negara untuk pembiayaan pembangunan nasional,\" ujar Ali.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya yang merupakan mantan anggota DPR RI dan juga mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.Kasus tersebut merupakan pengembangan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur, yang sebelumnya juga menjerat keduanya sebagai tersangka. (mth/Antara)

Strategi Politik Rezim Boneka Masih Sama

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 14:18:28 0

Politik adu domba seperti ini masih akan terus terjadi dan terulang, nistanya menggunakan tenaga bayaran dengan tampilan kebesaran simbol identitas agama hanya dengan bayaran seratus lima puluh ribu. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM boneka ini masih memiliki hobi melakukan praktek politik lama dan berbau barbar. Seperti memunculkan demo FPI duplikat terus dimunculkan, demo bayaran mem-framing lawan FPI sebagai ormas terlarang, lawan khilafah dan ujung-ujungnya tolak Capres yang didukung FPI. Tokohnya masih dari para pemain lama, dari gerombolan Oligarki yang tersambung dengan Istana karena panik keruntuhan rezim akan membawa bencana dan petaka bagi rezim oligarki dan para begundalnya. Menghadapi kondisi seperti ini, jangan mengeluh realitas politik murahan ini harus dilawan: Complaining will never solve the problem. Stop complaining and take action (Mengeluh tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Berhenti mengeluh dan segera bertindak). Hadapi dengan berani, hilangkan rasa takut karena: A fear will only make you weak and lose confidence. Ignore the fear and proceed your step (Rasa takut hanya akan membuatmu lemah dan kehilangan kepercayaan. Abaikan (saja) ketakutanmu dan lanjutkan langkahmu). Politik adu domba seperti ini masih akan terus terjadi dan terulang, nistanya menggunakan tenaga bayaran dengan tampilan kebesaran simbol identitas agama hanya dengan bayaran seratus lima puluh ribu. Melelahkan memang, melawan praktek politik yang tidak cerdas dan gentle dalam wacana demokrasi yang sehat atau dengan akal sehat. Justru terus muncul cara cara ortodok dan model barbar politisi boneka sesaat ini. Tetap kita lawan: Actions speak louder than words (apa yang kamu lakukan lebih bermakna daripada sekedar berkata-kata). Konflik dalam bentuk adu domba akan tetap terus terjadi dan malah makin membesar  adalah kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan bisa saja menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. (Kilman dan Thomas). Kabinet “kerja kerja dan kerja” ke depan hanya akan kerja-kerja-kerja dengan mengadu-domba masyarakat karena ambisi kekuasaan jangan sampai beralih ke tangan kekuatan lain yang akan menganjurkan kemapanan Oligarki yang nyata-nyata telah menguasai negara ini. Konflik politik merupakan jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan kepentingan dan pertahankan kekuasan politik  dalam kehidupan politik. Konflik ini terjadi karena rezim boneka bersama oligarki ingin terus berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Konflik politik merupakan konflik yang pasti  terjadi saat menjelang pemilu. Pageblug makin parah akibat: The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism. (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah). (*)

Presiden Berharap GTRA Summit Integrasikan Penyelesaian Masalah Lahan

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 13:51:52 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022 yang ia buka secara resmi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis, bisa mengintegrasikan upaya penyelesaian masalah-masalah lahan masyarakat.\"Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini, yang saya harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, semuanya bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat,\" kata Presiden dalam sambutan pembukaannya.Dalam sambutan yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), presiden mengingatkan bahwa sengketa lahan memiliki dampak yang luas dari aspek sosial hingga ekonomi.Pasalnya dengan penyelesaian sengketa lahan, bagi masyarakat yang mendapatkan sertifikat tanah bisa membuka akses ekonomi mereka, misalnya untuk mengakses permodalan ke bank dan lembaga keuangan.\"Hati-hati persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, bisa merembet ke masalah sosial dan ekonomi,\" kata Presiden.Presiden menegaskan integrasi dan sinergi antar lembaga pemerintahan menjadi langkah penting dalam upaya penyelesaian sengketa lahan, sebab selama ini masih ada perilaku ego sektoral di antara kementerian, lembaga bahkan pemerintah daerah.Oleh karena itu presiden berpesan bahwa integrasi, sinergi dan keterbukaan yang diperintahkannya harus betul-betul diterapkan serta tidak hanya berhenti dalam pembicaraan di tingkat forum rapat semata.\"Di forum rapat itu \'kita harus terbuka, kita harus terbuka\'. Praktiknya tidak, itu yang kita lemah di situ. Sekali lagi semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi,\" kata Presiden.Presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak bisa lagi mentolerir perilaku ego sektoral yang dapat menimbulkan kerugian negara, bahkan lebih jauh kerugian masyarakat.\"Itu sudah stop. Cukup. Persoalan mulai dari sini, semuanya harus membuka diri. Inilah saatnya forum ini harus kita hancurkan yang namanya tembok sektoral,\" ujar Presiden.GTRA Summit 2022 di Wakatobi akhirnya dilangsungkan setelah dua kali mengalami penundaan dari jadwal awal Oktober 2021 dan Maret menyusul lonjakan kasus COVID-19.Turut mendampingi Presiden dalam pembukaan GTRA Summit 2022 adalah Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Bupati Wakatobi Haliana. (mth/Antara)

Teten Sepakati Dua Solusi untuk Tangani Koperasi Bermasalah

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 13:36:13 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyepakati dua solusi, yakni solusi jangka pendek dan jangka panjang, untuk menyelesaikan persoalan terkait koperasi bermasalah dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.Hal ini disebabkan realisasi pelaksanaan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh pengadilan yang dijalankan delapan koperasi bermasalah dinilai sangat rendah.“Hal tersebut jelas membuat para anggota yang dananya tertahan di koperasi sulit dicairkan,” kata Teten di Jakarta, Kamis, dalam keterangan resmi.Adapun solusi jangka pendek yang dikemukakan ialah mendorong koperasi segera melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) guna memutuskan langkah selanjutnya demi pemenuhan hak anggota.RAT dilakukan melalui pengambilalihan koperasi oleh pengurus baru dan asetnya diambil alih, termasuk akan ada penegakan hukum oleh Badan Reserse Kriminal (Bareksrim) dan Kejaksaan terhadap koperasi yang terindikasi melakukan pengalihan aset dan tak menjalankan putusan PKPU\"Yang kami segera tempuh adalah mendorong bagaimana mekanisme koperasi itu mengambil alih manajemen lama dengan manajemen yang baru dan asetnya dikuasai manajemen baru,\" ucap Menkop.Untuk solusi jangka panjang, diperlukan perubahan aturan atau revisi Undang-Undang Perkoperasian terkait sistem pengawasan terhadap koperasi guna memastikan penanganan koperasi bermasalah dilakukan secara komprehensif sebagaimana perbankan. Dengan begitu, anggota atau pengurus koperasi dinilai bakal terlindungi.\"Kalau mengacu pada bank yang gagal bayar kan sudah fully regulated. Nah, di koperasi belum ada aturan yang komplit,\" kata Teten.Dia juga memastikan bahwa pihaknya dan berbagai pemangku kepentingan terkait mendukung penuh upaya penyelesaian perkara yang membelit koperasi-koperasi bermasalah demi terpenuhinya hak-hak anggota.“Untuk itu, melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah yang dibentuk, diharapkan dapat mendorong koperasi untuk segera menggelar rapat anggota tahunan (RAT), guna memutuskan langkah selanjutnya demi pemenuhan hak anggota,” ujar Menteri Teten. (mth/Antara)

Perlu Waspada, Bisa Jadi Akan Ada Deklarasi ISIS Dukung Anies

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 12:59:18 0

Inilah yang diinginkan oleh pihak-pihak jahat yang merasa terancam jikalau Anies menjadi presiden kelak. Kelihatannya, operasi intellijen seperti ini akan terjadi lagi entah di mana. Dalam bentuk yang sama atau versi lain. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial-Politik RAKYAT pendukung Anies Baswedan yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta tak perlu gerah. Semua orang sudah paham bahwa para penguasa rakus dan oligarki jahat pasti akan menjegal beliau. Dan, mereka tak akan membiarkan Anies masuk ke Istana dengan mudah. Mereka gunakan segala cara. Termasuk operasi intelijen untuk mencitrakan bahwa Anies akan duduk di Istana untuk menjalankan agenda radikalisme. Inilah yang terjadi di acara deklarasi yang bertajuk “Majelis Sang Presiden Kami” di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, pada Rabu, 8 Juni 2022. Ada yang disusupkan ke acara ini. Dengan cara yang sangat pintar. Atau, lebih tepat dengan cara yang sangat licik. Liciknya begini. Gerombolan yang disusupkan itu disuruh membawa bendera Tauhid. Tentu ini sangat dilematis bagi panitia penyelenggara. Bagaimana tidak dilematis! Bendera itu bertuliskan kalimat syahadat. Tampak sangat tercela untuk ditolak pemajangannya dalam acara itu. Tapi, di sisi lain, oligarki dan para penguasa laknat pasti tahu persis bahwa pemajangan bendera Tauhid itu oleh kaki-tangan mereka adalah salah satu bentuk pencitraan buruk bagi Anies di mata orang-orang yang tidak mengenal beliau dan yang tak paham Tauhid. Bagi orang yang mengerti, mungkin tidak masalah. Salah seorang penyelenggara merasa perlu tegas meminta agar deklarasi dukungan untuk Anies tidak terjebak agenda intelijen. Sampai akhirnya terjadi pertengkaran antara sesama orang Islam. Kedua bendera tersebut ditarik seketika. Peristiwa ini sangat memprihatinkan. Sampai viral pula. Tampaklah bahwa masih ada saja elemen umat Islam yang bersedia dijadikan “kaki-tangan” intelijen. Inilah yang diinginkan oleh pihak-pihak jahat yang merasa terancam jikalau Anies menjadi presiden kelak. Kelihatannya, operasi intellijen seperti ini akan terjadi lagi entah di mana. Dalam bentuk yang sama atau versi lain. Para buzzer Islamofobik merasa mendapat amunisi untuk kembali menyerang Anies setelah Pak Gub sukses menyelenggarakan balap Formula E. Seperti biasa, kehadiran bendera Tauhid di acara deklarasi di Hotel Bidakara itu digoreng oleh gerombolan buzzer upahan. Umat perlu selalau waspada. Sangat mungkin akan ada pencitraan buruk yang lebih sadis lagi terhadap Anies. Bisa jadi kaki-tangan intelijen lainnya akan mendeklarasikan dukungan untuk Anies atas nama ISIS seluruh dunia. Tidak ada susahnya bagi intelijen untuk membuat rekayasa ini. (*)

Indonesia Darurat (3): Bubarkan Mahkamah Konstitusi!

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 11:53:24 0

 Kejahatan pelanggaran konstitusi tersebut dipertontonkan dengan vulgar dan telanjang. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DEMOKRASI melalui proses Pilpres tersumbat dan hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara dikebiri adalah dengan adanya Presidential Threshold 20%. Suara rakyat dihadang dengan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Jelas-jelas Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai benteng keadilan justru sebagai perampok keadilan. Karena selain melanggar Konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti yang tertulis di dalam “Naskah Pembukaan Konstitusi” kita.  Bergelombang masyarakat sampai lembaga tinggi negara DPD RI mengajukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut semuanya kandas. Kekuatan kekuasaan rezim bersama oligarki seperti begitu kokoh menghadangnya. Khusus DPD RI secara kelembagaan telah mengajukan gugatan ke MK atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang kami gugat adalah Pasal tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold.  Ketua DPD RI Bung AA LaNyala Mattalitti, sampai marah dan berkeyakinan, pasal ini adalah Pasal penyumbang terbesar Ketidakadilan dan Kemiskinan Struktural di Indonesia. Karena melalui Pasal inilah, maka Oligarki Ekonomi mengatur permainan untuk menentukan Pimpinan Nasional bangsa ini. Pasal ini telah membatasi munculnya putra-putri terbaik bangsa. Dan, pasal ini telah pula mematikan ruang bagi Partai Politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena Pasal ini memaksa parpol untuk berkoalisi dalam mengusung pasangan Capres dan Cawapres. Dan, ini mematikan hak parpol baru untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres, karena adanya kewajiban menggunakan basis suara hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Dan, yang lebih esensi adalah Pasal 222 tersebut sama sekali tidak derivatif dari Konstitusi di Pasal 6A Undang-Undang Dasar kita.    Pasal seperti drakula ini memaksa Partai Politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas, maka yang terjadi adalah Capres dan Cawapres yang akan diberikan kepada rakyat akan sangat terbatas. Di situlah pintu masuk Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui Demokrasi Prosedural yang kita sebut sebagai Pilpres.  Bisa ditebak secara politik dengan terang benderang Oligargi sekuat tenaga ingin bertahan dan mempertahankan kekuasaan mencengkeram Indonesia. Oligarki Ekonomi inilah yang membiayai semua proses itu. Mulai dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai, hingga biaya untuk pemenangan dalam proses Pilpres.  Kejahatan pelanggaran konstitusi tersebut dipertontonkan dengan vulgar dan telanjang. Jadi, wajar juga bahwa sebagai lembaga tinggi negara penjaga konstitusi, DPD RI sampai mengancam apabila MK nanti menolak gugatan DPD RI atas Pasal 222, maka saya katakan di sini bahwa MK telah dengan sengaja memberikan ruang kepada Oligarki Ekonomi untuk menyandera dan ikut mengendalikan negara ini untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka. Sehingga sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi dibubarkan. Karena, tidak lagi bisa menjaga negara ini dari kerusakan akibat produk perundangan yang merugikan rakyat dan menjadi penyebab kemiskinan struktural di negara ini. Rezim ini dipengaruhi dan dikuasai oleh kapitalis banci yang merupakan persekongkolan (conspiracy) antara lain, para Taipan, juga korporatokrasi (penghancur lingkungan alam dan sosial), sembilan Barongsai, Oligarchy, Gorilla Betina Merah, dan Neo Colonialism. Mereka bersekongkol untuk berkuasa secara absolut bagi kehancuran bangsa dan NKRI. (*)

Matinya Presidential Threshold

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 10:39:29 0

 Kini, presidential threshold telah membuka mata kita tentang pangkal semua problematika politik yang terjadi di Indonesia. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD di MPR RI ERA rezim ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold-PT) di tubir jurang. Gerilya elit politik mencari figur untuk diusung dalam kontestasi Pilpres 2024, itu mengindikasikan sistem pemilu berbasis presidential threshold tidak relevan lagi. Tiket milik partai politik terancam kadaluwarsa. Hak eksklusif sebagai pemilik tiket ke gelanggang pilpres, terbukti tak bisa jadi pegangan. Posisi tak digaransi aman. Dinamika politik paling anyar memaksa semua partai memasang kuda-kuda. Menatap Pilpres 2024, koalisi pemerintah pecah. Jagoan yang kemungkinan diusung berbeda. Dalam imajinasi rezim, presidential threshold itu semestinya menguntungkan koalisi pemerintah saat ini. Akumulasi perolehan kursi di DPR sebesar 82 persen, memungkinkan parpol-parpol yang bernaung di bawah atap Istana melenggang dengan mulus ke babak kekuasaan selanjutnya. Namun celaka. Koalisi retak. Langkah tak lagi kompak. Terjadi perbedaan selera soal siapa yang bakal diusung pasca Presiden Joko Widodo. Beberapa menteri telah terang-terangan bermanuver. Mengorganisir relawan dan juga memanfaatkan jabatan untuk tampil menawarkan diri ke publik. Termasuk dilakukan oleh tokoh yang tak punya partai politik. Perbedaan preferensi setelah Jokowi, tak lepas dari kepentingan yang juga tak lagi sama. Joko Widodo sendiri diyakini tidak bakal gegabah taken for granted. Kepentingan terbesar Jokowi setelah lengser nanti, adalah memastikan sosok penggantinya bisa menjamin posisi Jokowi aman secara hukum, dan juga secara politik. Syukur-syukur kebijakannya diteruskan. Dengan kondisi koalisi pemerintah yang kocar-kacir seperti sekarang, bandul politik Jokowi lemah. Sebagai petugas partai, politisi asal Solo ini tidak punya lagi kewenangan mengonsolidasi partai lain. Kecuali atas nama jabatan publik yang melekat di masing-masing pimpinan partai. Jokowi sebagai Presiden. Sampai saat ini, PDIP satu-satunya parpol yang memegang golden ticket. Tiket berstatus akses penuh dan bisa mencalonkan pasangan presiden dan wapres. PDIP meraih 22,26% kursi di DPR. Kendati demikian, elektabilitas Puan Maharani, jagoan partai besutan sang ibunda, masih jauh dari harapan. Sehingga semua analisis memproyeksi Puan akan disodorkan pada posisi calon wakil presiden. Kans Puan lebih terbuka jika menempel pada figur dengan elektabilitas tinggi. Cuma ada tiga nama yang konsisten mengorbit di tiga urutan teratas semua lembaga survei. Yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Informasi yang beredar memperlihatkan kedekatan tidak biasa antara Puan Maharani dengan Anies Baswedan. Pertanyaannya, bagaimana nasib partai-partai, pemilik tiket tidak penuh? Sejauh mana petualangan partai-partai itu mengompromikan kepentingan, mencari figur serta ongkos untuk masuk gelanggang. Elit partai kini kasak kusuk mencoba berbagai formula. Kongsi masih teka-teki. Kompromi terus dijajaki agar tiket terpakai. Punya harga, dan tidak kedaluwarsa di gelanggang kontestasi. Di level pimpinan partai pun, tidak ada nama yang mentereng. Paling banter Prabowo Subianto. Tapi patut dicatat, Gerindra bukan pemegang golden ticket. Prabowo masih harus mencari rekan koalisi untuk mengajukan nama dan masuk ke arena. Sementara partai-partai lain tampak inferior. Tidak pede untuk menawarkan kandidatnya. Rasa rendah diri itu tercermin dari minimnya nama elit partai di bursa survei sebagai figur yang dikehendaki rakyat. Memang beberapa ketua umum terus menyodorkan diri melalui sosialisasi masif, tapi elektabilitasnya mentok. Tak pernah beranjak ke angka yang bikin sumringah. Inilah dampak buruk desain pemilu berbasis ambang batas perolehan suara yang diterapkan di Indonesia. Selain membatasi figur pada pilihan-pilihan terbatas, presidential threshold juga menjelma menjadi kuburan bagi partai politik. Pengalaman pemilu sebelumnya, sejumlah partai akhirnya gagal ke Senayan karena tak mampu meraih cottail effect akibat tak memunculkan figur. Malah mengampanyekan figur dari partai lain. Aneh bin ajaib. Kandidatnya menang, partainya ketinggalan. Sebuah paradoks demokrasi yang lagi-lagi timbul karena rezim presidential threshold. Selain itu, presidential threshold berefek pada tidak terbangunnya tradisi politik yang baik. Parpol mandul sebagai dapur kaderiasasi kepemimpinan. Alih-alih menyodorkan kader, parpol malah lebih sibuk mencari figur dari luar, yang kuat dan punya magnet di masyarakat. Presidential threshold mematikan fungsi partai sebagai laboratorium pemimpin bangsa. Pada akhirnya, elit partai terjebak berpikir jangka pendek menjelang pemilu. Memberikan jas kepada figur yang dianggap mampu memenuhi syarat. Terutama uang mahar pembeli tiket yang sudah jadi rahasia umum. Mekanisme ini akhirnya jadi portal bagi oligarki pemilik modal menancapkan pengaruhnya. Ongkos politik yang tinggi untuk kampanye, dan berbagai kebutuhan lain, tidak mungkin bisa dibiayai seorang kandidat. Satu-satunya cara yang memungkinkan proses tersebut berlanjut, adalah dengan membuka “partisipasi” pihak ketiga. Itulah potret partai paceklik figur menghadapi Pilpres 2024, memvalidasi kekhawatiran kita terhadap komorbid presidential threshold. Nasib parpol-parpol papan tengah dan papan bawah kini terancam menggantang asap. Daya tawar melemah. Jika gagal menemukan figur yang tepat, dan dibekali modal popularitas serta sokongan kapital mumpuni, nasibnya bisa terbenam pada pemilu 2024. Status sebagai pemegang tiket ke gelanggang, rupanya serba tanggung dan tak pasti karena urusan ambang batas pencalonan. Bahkan, sangat mungkin di tikungan akhir nanti, ada parpol yang terpaksa menyodorkan tiket gratisan. Demi dapat tempat duduk di dalam gerbong. Dinamika politik yang terjadi tak hanya membuat para elit parpol kerepotan bermanuver dan ketakutan tertinggal kereta, publik juga dibuat lelah dengan aneka drama yang jauh dari kata memperjuangkan kepentingan rakyat itu. Situasi pelik ini semestinya menjadi pembelajaran bagi semua parpol. Kini, presidential threshold telah membuka mata kita tentang pangkal semua problematika politik yang terjadi di Indonesia. Saat perolehan suara masih terbilang tinggi, atau masih punya rekan koalisi, presidential threshold mungkin dianggap hal biasa. Tapi siapa yang berani jamin, pada pemilu mendatang suara partai tak jeblok. Tidak ada yang bisa memaksa partai lain agar tetap mau jalan bareng dalam satu atap koalisi, sementara kepentingnya sudah berubah. Karena itu, perlu langkah berani untuk mendobrak segala kebuntuan ini dengan melakukan gugatan terhadap presidential threshold. Ambang batas pencalonan ini tidak kompatibel dengan demokrasi yang hendak kita bangun. Presidential threshold merusak tatanan dan infrastruktur politik Indonesia. Jakarta 9 Juni 2022. (*)

Rocky Gerung: Andika Mestinya Siap-Siap Hadapi Situasi Paling Buruk!

BY FNN Kamis, 09 Juni 2022 09:41:50 0

TOPIK bahasan dalam dialog wartawan senior FNN Hersubeno Arief dengan akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Selasa (7/6/2022) kali ini pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Menariknya, pertemuan antara SBY dengan Paloh itu dilakukan setelah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sebelumnya juga bertandang ke DPP DasDem. Bagaimana Rocky Gerung melihat peristiwa ini, berikut petikannya. Akan sangat dinamis tentang dunia politik Indonesia. Setelah Prabowo ketemu Surya Paloh, sekarang giliran SBY bertemu Surya Paloh. SBY ini mendatangi Surya Paloh di kantornya. Kata politisi PDIP, kalau sudah ada “level dewa” turun, ini berarti permainan-permainan tingkat dewa sudah dimulai. Di UNHAN (Universitas Pertahanan) kemarin juga ada permainan. Saya lihat Megawati dituntun oleh Prabowo ketika naik tangga di Unhan saat menghadiri promosi Doktor dari Sekjen PDIP (Hasto Kristiyanto). Bagaimana Anda melihatnya? Ini yang benar justru kasak-kusuk dan bisik-bisiknya. Tetap saja pers dapat bocorannya. Terkadang bocornya disamarkan. Ibu Mega pasti senang karena dituntun oleh Pak Prabowo dan berharap bahwa Pak Prabowo jangan terlalu banyak kasak-kusuk. Karena tetap faktor Pak Prabowo itu semacam final di PDIP. Kan kalau kita bikin kalkulasi kuantitatif, negeri ini ditentukan oleh PDIP dan dan Gerindra, walaupun mereka masih soal 20 persen yang bagi kita itu nggak masuk. Tapi dalam kasak-kusuk ini Prabowo juga merasa bahwa satu waktu mungkin masih ada Batutulis, tapi sekarang tinggal batunya, tulisannya sudah hapus. Pak Prabowo tetap berupaya untuk cari semacam bemper lain, atau bufer lain, terutama Khofifah yang juga disebut. Jadi, seolah-olah Pak Prabowo menghendaki supaya ada unsur Islam dalam panggung politik versi Prabowo. Soal yang lain tiba-tiba orang kaget kok Pak SBY mendatangi markas NasDem. Orang menganggap mustinya Pak Surya Paloh yang lebih yunior datang, tapi ini juga faktor kecerdikan SBY sebagai orang yang ngerti teknik-teknik dan strategi politik. Dia anggap bebas-bebas saja datang ke situ untuk sekadar mengucapkan pada Pak Surya Paloh. Oh Anda sedang membangun satu fasilitas baru untuk menghasilkan calon presiden, yaitu konvensi yang tentu sudah diketahui semua bahwa Pak Surya Paloh nanti tanggal 15-16 Juni akan memilih tiga orang yang jadi calon dari NasDem. Itu yang akan ditransaksikan dengan koalisi yang lain. Jadi, Surya Paloh punya poin bahwa dari daerah akan ada kebulatan tekad untuk tiga orang dan akhirnya Pak Surya Paloh yang menentukan walaupun orang anggap ini konvensi separuh hati. Ya mustinya dimusyawarahkan saja atau di-voting, tapi karena Surya Paloh yang secara dominan memimpin NasDem, maka tiga calon itu akan ada di tangan Pak Surya Paloh tanggal 15-16. Dan tidak tahu calonnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa. Sangat mungkin tiga itu yang akan dimunculkan. Jadi, saya kira itu latar kenapa Pak SBY kemudian datang. Kalau datang mungkin saja diundang dan pastikan, tapi orang pikir kok SBY mendatangi. Itu juga satu sinyal bahwa ada keseriusan dalam pikiran Partai Demokrat untuk secara cepat dan tepat memutuskan ke mana arah Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat sedang gembira karena elektabilitasnya naik juga. Jadi, itu intinya. Sementara Pak Jusuf Kalla masih berupaya untuk nyari sinyal apakah bisa Anies – Puan Maharani itu dihasilkan melalui keputusan politik bersama. Padahal kita tahu bahwa Pak JK juga player yang hebat. Jadi, betul para dewa turun gunung sekarang. Megawati sudah di depan dari awal, lalu Surya Paloh juga beberapa waktu lalu sudah menyatakan kehendaknya untuk membuat calon sendiri nggak mau ikut koalisi. Pak SBY akhirnya turun gelanggang. Sudah lama Pak SBY memantau sambil menjadi artis melukis-lukis, membina olahraga, sekarang fasilitas politik itu terbuka, lalu Pak SBY muncul di gelanggang. Jadi kita akan menonton para dewa, sementara pada saat yang sama kita ingin agar para dewa memastikan kalau tidak nol persen maka kita akan boikot Pemilu. Soal tuntun menuntun, kalau dari sisi fisik, karena Megawati lebih tua, kalau dari sisi politik ini siapa menuntun siapa? Karena Prabowo sempat bertemu dengan Surya Paloh, sementara Surya Paloh kita tahu dia akan menciptakan poros tersendiri. Iya mungkin sinyal lebih awal ditangkap oleh Pak Prabowo walaupun tidak diucapkan bahwa nama beliau tidak ada di dalam daftar Konvensi Nasdem. Karena secara konstitusional NasDem mau menjaring dari dalam maupun dari luar. Tapi kan Pak Prabowo Gerindra, masa ikut konvensi Nasdem.  Yang paling mungkin adalah koalisi. Tapi Pak Surya Paloh kelihatannya koalisi itu halaman terakhir. Yang penting dia dapat dulu kejelasan siapa yang akan dirangkul oleh NasDem untuk dipromosikan sebagai calon presiden dan tentu hasil rangkulan itu akan mempengaruhi harga politik, harga saham politik. Begitu NasDem disebutin, mungkin akan jadi blue chip yang bersangkutan, lalu KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) yang dideklarasikan kemaren, tapi juga belum punya point of view, mulai merasa tertinggal lagi. Kan bahaya kalau secara politis NasDem duluan mengucapkan calon dan gempar secara politik, lalu partai-partai lain melihat oh memang yang sudah diusulkan NasDem masuk akal. KIB bisa gigit jari lagi kan. Itu yang kemarin saya terangkan bahwa KIB ini bisa berantakan, polisi Indonesia berantakan. Karena fokusnya begitu, fokusnya tuker tambah, dan masih panjang. Tetapi inisiatif Pak Airlangga Hartarto kita angkat jempol karena Pak Airlangga berani untuk memimpin sebuah alternatif, yaitu Kolisi Indonesia Bersatu. Jadi Golkar juga sebetulnya mempunyai kapasitas untuk bermain walaupun dia jauh elektabilitas sebagai partai. Tapi, sekali lagi, ini kan permainan antar elit yang tuker tambahnya itu baru kelihatan, mungkin sebulan ke depan, setelah ketahuan bahwa semuanya ini amplop kosong dan berupaya untuk naikin harga dengan babbling. Kan ini semuanya upaya untuk bable saja. Jadi saham politiknya itu digoreng- goreng sehingga moncer. Kalau sudah moncer tinggal menunggu investor. Itu masalahnya. Dan, kita ini nggak ingin politik itu dikendalikan oleh investor di ujungnya. Kita ingin putih dikendalikan oleh kedudukan rakyat. Itu pentingnya kita dorong terus 0%. Jadi sekali lagi silakan elit bermain-main di atas, tapi bagi masyarakat sipil ada yang final. Kalau Anda tidak mau 0%, kami akan lakukan gerakan LBP, Liga Boikot Pemilu. Oke, jadi pertemuan-pertemuan ini sebenarnya untuk menaikkan elektabilitas partai dan para jagoan yang mereka usung;  serta mengintip kira-kira harganya berapa? Mampu beli apa enggak? Juga untuk digoreng-goreng dan hasilnya mereka akan dapat akumulasi, baik dari sisi elektabilitas maupun capital. Nah begitu. Jadi memang hanya itu inti politik Indonesia. Selama threshold itu 20%, begini yang terjadi, kalkulasi, dan transaksi antara underwriter, bikin kesepakatan di bawah meja. Kan begini yang kita jengkel. Itu akan jadi koalisi Indonesia berantakan karena semuanya saling menyimpan motif, tapi buat kita, kita ngerti soal ini. Jadi tetap, satu hal yang musti kita lihat secara fundamental yaitu Pak Jokowi (Joko Widodo, Presiden) ingin dia diselamatkan oleh siapa pun ketika dia tidak lagi menduduki kekuasaan. Jadi, faksi dia akan ada di mana-mana. Jokowi tetap ada di koalisi KIB, di fraksi Ibu Mega, mungkin dengan melihat sedikit peluang Prabowo untuk ditarik dalam lingkaran Ganjar. Jadi, macam-macam. Lain kalau Presiden Jokowi mengatakan bahwa ya sudah silakan bertanding fair dan saya tidak akan ikut serta. Yang terjadi adalah presiden Jokowi tetap ikut serta dalam soal-soal semacam ini. Tiga periode masih berjalan, tiba-tiba kalangan tertentu muncul lagi dalam upaya untuk anti-Islamophobia. Jadi kita lihat kekacauan karena cahaya Pak Jokowi tiba-tiba jadi terang. Itu artinya akan segera padam karena dalam teori lilin itu selalu begitu, ini sumbu terakhir yang akan membakar seluruh lilin lalu tiba-tiba mati. Jadi kita justru harus bersiap-siap bila terjadi keadaan yang bukan sekedar peluang tapi pasti terjadi, soal krisis pangan dan ekonomi yang juga udah diwanti-wanti oleh Presiden dan Menkeu Sri Mulyani.  Kalau itu terjadi, berantakan semua ini dan itu akan menghasilkan social unresh.... Di situ kita hitung misalnya peran Pak Andika mustinya bersiap-siap juga untuk menghadapi situasi paling buruk bersama Pak Sigit (Listyo Sigit Prabowo, Kapolri). Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang menyeret-nyeret Pak Andika dalam perpolitikan. Itu juga akan mempersulit nanti koordinasi kalau terjadi social unresh.... yang disebabkan oleh kekacauan ekonomi politik yang berawal dari ketidakmampuan Pak Jokowi untuk menerangkan ke publik bagaimana daya beli, bagaimana inflasi, bagaimana stagflasi, problem kesulitan pangan dan energi karena perang di Eropa, Ukraina.  Jadi banyak hal yang tersembunyi karena hiruk pikuk soal koalisi dan capres- mencapres ini. Itu yang menyebabkan kita harus membangun satu blog baru untuk mencegah jangan sampai kekacauan dan arogansi di kalangan elit ini merembet ke rakyat. (mth/sws)

Lewat Ganjar, Jokowi Lawan Mega?

BY FNN Rabu, 08 Juni 2022 21:25:51 0

DALAM Dialog Kanal Off The Record FNN kali ini dua wartawan senior FNN, Agi Betha dan Hersubeno Arief mengajak kita untuk diskusi di balik meja redaksi soal dugaan adanya permainan Buzzer PDIP yang tahu siapa Bohirnya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang sedang menyiapkan diri untuk turut dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Berikut dialog antara Hersubeno Arief dengan Agi Beta: Saya kira yang menarik sekarang kalau kemarin soal Formula E sudah kita bahas banyak bahas yah, tapi sebenanya ada topik yang ingin kita bicarakan ini berkaitan dengan kehadiran mbak Puan (Puan Maharani, Ketua DPR RI) di Formula E. Mbak Puan yang digadang-gadang mau dipasangkan dengan Pak Anies (Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta). Kenapa? Karena ini terjadi pertarungan di internal kandang Banteng lawan Celeng. Celeng ini tadinya juga sama dari kandang Banteng, yakni Ganjarist yah. Yang disebut Ganjarist itu yang akan kita bahas, tapi nanti ada beberapa topik lain yang saya kira perlu kita bahas, tapi yang menjadi topik utama pembahasan kita adalah soal para Ganjarist ini, siapa sih mereka? Karena dalam dialog kanaidast misalkan, disebutkan bahwa politisi PDIP itu tahu kok siapa yang jadi bohirnya alias para penyandang dananya dari para Ganjarist ini. Kalau kita lihat foto-fotonya, ini gerombolan Ganjarist semua ini di ulang tahun Ganjar yang pertama ini. Ini sih pasti kalau Anda suka memperhatikan seru, ini buzer satu ini dari Cokro Tv minus PSI. Saya kira yang belum kelihatan ini yah. Ya, ya… Minus PSI, mungkin itu yah, tapi sebenarnya mereka itu kan saling terafiliasi satu sama lain. Kita bisa liat jejak digitalnya orang yang mendirikan PSI adalah orang yang juga mengelola Cokro TV. Begitulah ini bisa dikatakan demikian, kita tahu namanya tapi kita tidak perlu sebutkan di sinilah. Orang tersebut pada banyak acara terus kemudian seperti Bang Yos (Letjen TNI Purn Sutiyoso, mantan Kepala BIN) yang digoreng ramai-ramai soal dia TKA China itu. Itu juga dari PSI Grace Natalie mengudarakan pendapatnya itu di Cokro Tv, Mas Hersu (Hersubeno Arief). Karena memang kalau berdasarkan jejak digital mereka itu satu grup. Jadi, mereka satu grup dalam hal orang yang ada di belakangnya. Orang yang ada, menjadi petinggi di PSI adalah juga orang yang mendirikan Cokro Tv dan juga media yang satu, ada media lainnya lagi, tidak hanya 1. Ada beberapa begitu yah. Kemudian memakai nama dia si orang ini, gitu. Jadi, kita kembali kepada ulang tahun Ganjarist ini. Ketuanya adalah Kuntet yang selama ini dikenal Eko kuntadi, salah satu dari orang yang memang aktif di Cokro Tv tersebut begitu. Dan kemudian sebenarnya Ganjarist ini sebelumnya ketuanya kalau tidak salah orang yang bernama Mas Jopray. Mas Jopray ini seorang Buzzer yang kemudian pada akhir tahun lalu itu ada pergantian Koornas (Koordinator Nasional), lalu dipegang oleh Eko Kuntadi ini. Kemudian pada acara ILC ini diundang pak Karni Ilyas berhadapan dengan Trimedya Panjaitan dari PDIP, politikus PDIP, dan kita tahu mas Hersu juga membahas bersama Bang Rocky Gerung bahwa Trimedya Panjaitan bersama Masinton Pasaribu dari PDIP juga. Masinton Pasaribu sesama politikus senior dari PDIP ini suara mereka adalah suara dari Bu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketum DPP PDIP). Jadi apa yang dikatakan mereka itu adalah tentunya atas persetujuan Bu Mega. Kita lihat itu adalah atas persetujuan Bu Mega. Jadi, yang dikatakan mereka itu tentunya adalah seruan Bu Mega. Kita bisa melihat itu sebagai kepanjangan lidah Bu Mega. Dan ini menarik sekali saya bacakan apa yang dikatakan oleh Bang Trimedya Panjaitan ini kepada Eko Kuntadi. “QRelawan ini duitnya darimana? Apa iya relawan kerja sendiri. Saya ini politisi, konkret kalau sudah bertarung. Kalau jual kaos mana kena bagi saya. Tolong saya minta Ganjarist jujur. Kita tahu siapa-siapa bohirnya. Kita juga tahu, Ganjarist setiap kegiatan membagikan sembako. Kami ini orang politik jangan digurui, rakyat jangan dibodohi, seakan-akan relawan itu tak perlu duit.” Begitu. Ini jawaban dia karena Kuntet tadi menjawab bahwa uangnya berasal dari jualan kaos, Mas Hersu. Polanya Anda inget dulu kawan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) itu kan juga begitu. Katanya ngakunya jualan kaos, ngumpulin duit dari para donatur, dan orang-orangnya itu juga di balik semua. Jadi polanya ini juga sama. Makanya gak salah kalau kita nyebut sebenarnya memang Ganjar ini mencoba menggunakan trek yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ngincar tiketnya dari PDIP dan dengan pola yang sama itu membaranding orang dengan lembaga survei terus kemudian juga relawan seperti itu. Tapi, kan Bu Mega gak mau kecolongan yang kedua kalinya. Pada waktu Pak Jokowi kecolongan dan sekarang Bu Mega gak mau kecolongan. Dan, feeling Bu Mega sekarang benar karena sekarang ini PDIP harus berhadapan dengan Pak Jokowi. Karena ketika berbeda pilihan dan Ganjar melakukan hal yang sama soal ini. Ya benar Mas Hersu, karena ini seperti copy paste gitu dan juga merupakan relawan branding relawan branding. Jadi, berfungsi 2, sebagai relawan Jokowi dan juga relawannya Ganjar. Jadi kita bisa melihat siapapun seperti Jokowi dan juga relawan Ganjar. Dan, ini kita bisa lihat juga ketika Pak Jokowi menghadiri acara Projo yang diketuai oleh Ari Budi Setiadi itu yah, yang di daerah Borobudur, di daerah sama dan kemudian apa yang dikata Pak Jokowi itu tersirat. Bahwa yang Ojo Kesusu itu, dan kemudian di situ ada Ganjar bahwa mungkin orangnya ada di sini. Kemudian Ari Budi Setiadi ini juga datang di acara KIB, yaitu kemarin. Di situ saja kita sudah melihat bahwa Ari Budi Setiadi sejajar loh dengan ketua partai. Jadi, memang ada partai relawan. Ada partai di sini dikumandani oleh Projo sebagai relawan yang besar, karena dia juga duduk di pemerintahan, kan Ari Budi Setiadi ini. Wakil Menteri Desa atau apa gitu di Kemendes.Jadi ya memang sangat strategis profesi Ari Budi Setiadi ini. Makanya ketika ada rencana Deklarasi Jokowi 3 periode oleh para aparatur desa kemudian dia juda hadir di acara tersebut, orang melihatnya wah ternyata ini orang yang tidak hanya dari BUMN saja yang kemudian menyambi bekerja politik. Tapi, ini juga menyambi karena dia punya kewenangan di desa dan kemudian selain Ganjarist ini memang ada banyak deklarasi-deklarasi di tingkat desa. Jadi kita tahu bahwa Sabtu, 4 Juni kemarin itu diklaim ada sekitar 25.000 aparatur desa yang kemudian melakukan deklarasi di Jepara. Kalau saya lihat memang orangnya banyak sekali dan katanya itu datang dari 32 provinsi, mungkin ada 2 provinsi belum ada cabangnya, belum ada DPD- nya, tapi mereka mengatakan itu aparatur desa dari seluruh Indonesia. Wah luar biasa, dananya dari mana Mas Hersu kira-kira yah? Itu yang disebut dari Trimedya, saya tahu bahwa karena kalau kita lihat Ganjar ini identik dengan Jokowi, dan Rocky Gerung sebut sebagai the little Jokowi gitu yah. Jadi ini kan saya pernah menyebut bahwa Ganjar ini kursi penyelamat kalau  Pak Jokowi itu tidak bisa lagi maju sampai 3 periode meskipun sekarang kita melihat ini ada tanda-tanda bahwa Pak Jokowi mulai lebih serius menyiapkan kursinya karena mulai deklarasi di mana-mana, gitu ya. Walaupun saya tetap saja mengingatkan, prioritas utama itu ke Pak Jokowi. Jadi jangan menganggap bahwa ini sudah tutup buku wacana 3 periode, ini sudah tutup buku. Wacana itu masih terus berlanjut. Dan sebenernya waktu itu ketika beliau menyebutkan ojo kesusu itu bagian dari itu, kenapa? Karena memang pada waktu acara di Borobudur itu mereka sudah menyiapkan diri untuk Deklarasi Ganjar. Dan itu disampaikan sendiri oleh banyak fungsionalis Projo, termasuk Joman juga, meskipun dia tidak hadir di situ. Mereka juga siap-siap untuk mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, tapi kan pada waktu itu Jokowi mengatakan ojo kesus.u Itu kan artinya Pak Jokowi sebenarnya menyiapkan Ganjar sebagai skoci, tapi sebenarnya opsi utamanya adalah bagaimana pak Jokowi bisa maju 3 periode. Kalau sekarang mulai kenceng, mulai keceng deklarasi-deklarasi itu, saya kira ada indikator sedikit melemah di 3 periode, tapi tetap saja itu jangan ditutup. Siapa sih kendaraannya? Kendaraanya jelas tadi, kan orang tidak salah kalau menduga bahwa Golkar, PPP dan PAN itu akan digunakan Jokowi sebagai kendaraannya. Seperti itu dan kecurigaan itu semakin nyata seperti yang tadi Anda bilang dalam Silaturahmi Nasional yang berlangsung di hutan kota Senayan. Itu Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Marinves) hadir, dan kita tahu pak Luhut ini kan Dirijen 3 periode, kemudian ada Projo. Ketua Projo, artinya ini memang disiapkan dari kendaraan Pak Jokowi, dan kalau tidak, Pak Jokowi disempurnakan ya Ganjar yang akan disiapkan. Jadi sebenernya ini kalau orang Jawa menyebutnya “ceto welo welo”. Ya begitu masifnya ya? Jadi kita melihatnya seperti Mas Hersu bilang ini terang benderang kita melihatnya ceto welo-welo, apalagi saat ini kemudian orang melihatnya bahwa itu juga wajar, karena memang deklarasi itu terjadi di banyak provinsi. Kemudian di semua provinsi hampir di semua provinsi, dan kemudian diikuti dengan deklarasi-deklarasi untuk Ganjar Presiden di Kabupaten dan di Kota sampai Kecamatan, bahkan sampai di tingkat Desa. Dan kemudian kita masih ingat yah Bara pernah mengaku dalam wawancara oleh media, deklarasi itu sekitar 50 juta, tetapi kemudian dia mengatakan, deklarasi yang biasa saja, deklarasi yang misalnya ada di desa gitu. Deklarasi yang sederhanalah, yang biasa-biasa saja di kecamatan dan sebagainya, yang dihadiri oleh tidak terlalu banyak orang. Kita bayangkan bagaimana kalau jumlahnya sampai ratusan hingga ribuan, menyewa gedung pertemuan loh, dan kemudian mereka semuanya biasanya mendapat fasilitas. Di situ mereka mendapat juga goodieback, bahkan amplop. Kan biasanya seperti itu. Makanya kemudian Pak Trimedya Panjaitan ini, dia bilang, mengetahui siapa bohirnya. Karena dia ini bukan kaleng-kaleng loh. Dia ini sangat senior dan dia mewadahi relawan. Dia mengatakan di situ bahwa relawan itu kalau tidak ada duit ya mereka tidak jalan. Padahal Ganjar ini selain bagi sembako, juga di Sumatera Selatan kalau tidak salah, dia juga membangunkan rumah, renovasi rumah. Jadi semacam bedah rumah. Ini kan luar biasa sekali Mas Hersu. Ya jadi ini kan kalau kita dengar apa yang dikatakan Masinton, kita dengar apa yang dikatakan Trimedya, ini semacam insight information, ini informasi orang dalam. Mereka bagaimamapun pernah bekerja sama pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sekarang ini kebetulan saja mereka jadi bersimpang jalan. Ini yang jadi masalah. Makanya kenapa kelihatannya sengit banget, gitu kan yang ada di PDIP. Betul pengakuan dari Pak Trimedya. Dia mengatakan bahwa jangan salah, dia ikut menggolkan Ganjar menjadi Gubernur gitu. Pada saat periode pertama itu Ganjar menjadi Gubernur itu dari Pak Taufik (Taufik Kiemas) yah, almarhum dengan Puan (Puan Maharani) begitu. Jadi, mereka tahu persis bagaimana dukungan, cara menggerakkan relawan-relawan itu kepada Ganjar. Jadi, dia tahu persis bagaimana dan kemudian itu dilakukan sekarang ini. Jadi kalau sekarang dia mengatakan demikian itu sangat-sangat wajar. Sebab, mereka juga bisa memprediksi berapa orang yang beredar itu. Begitu. Kita juga masih ingat Mas Hersu, sebuah unggahan Ganjar tahun lalu soal rokok, kemudian Ganjar ini ada di Jawa Tengah, dan unggahan itu adalah keprihatinan soal video tersebut. Jadi dia melakukan monolog keprihatinan soal buruh-buruh pabrik rokok yang sebaiknya ada dari pemerintah pusat maupun daerah. Ada keberpihakan kepada buruh rokok. Apabila pemilik industri rokok itu kaya raya, sebaiknya buruhnya juga demikian. Kurang lebih seperti itu. Tapi di situ dari bungkus narasinya kita bisa melihat, ada keberpihakan dia  pada pabrik rokok tersebut. Jadi, di balik monolog, dia itu ada pesan tertentu dan kita kemudian bertanya-tanya, kenapa dia membicarakan itu dan kita tahu siapa bohirnya Pak Jokowi dulu ketika Pilpres. Begitu bagaimana peran pabrik industri rokok atau para pengusaha rokok ini, dan Ganjar di situ menyebutkan bahwa mereka itu menyumbang cukai sekitar 170 triliun rupiah kepada para industri rokok itu. Kalau sekedar mendukung Ganjar untuk jadi presiden itu hanya butuh berapa triliun Mas Hersu, sekitar 9 atau 10 triliun untuk mendukung Ganjar, itu kecil sekali kan ya? Ya kecil sekali ya, ada yang menyebut begitu, tapi sesungguhnya itu angkanya lebih besar dari itu ya, tiket saja untuk 1 partai itu sudah sampai 1 trilliun untuk tawaran sekarang ini. Dan ini angka terbaru yang saya dengar, ini yah angka masing-masing partai. Itu saya dengar untuk tiket untuk masing-masing partai. Itu mereka disediakan 1 triliun partai level atas, tapi bukan paling atas, bukan yang suara terbanyak. Itu minimal 1 triliun. Jadi tiket untuk partai politik saja kalau perlu 2 atau 3 sudah sampai 2 triliun, 4 triliun. Kira-kira jumlahnya seperti itu. Belum yang lain. Tadi kan para relawan ini juga bukan relawan. Kalau relawan betul, itu juga bukan relawan. Kalau ini kan relawan macam-macam. Ini ada pernah cerita kepada saya, pengakuan dari Abu Janda. Itu ada relawan yang kemudian jatahnya komisaris. Ini artinya relawan nanti nomor bukti nomor belakang setelah bukti nanti baru dapat. Ada juga yang cash and carry model si Abu Janda mengakunya seperti itu juga kan dia dapatnya. Ya betul ketika dia diwawancara oleh seorang wartawan dari media, ditanya kenapa Anda tidak menjadi komisaris sementara relawan yang lain menjadi komisaris? Ya relawan yang menjadi komisaris itu adalah mereka-mereka yang terlibat dalam tim sukses yang betul namanya mungkin tercantum di situ juga. Dan mereka itu ikut berdarah-darah, gitu istilahnya. Dan mereka ketika itu tidak dibayar seperti dirinya. Temannya itu yang kemudian bayarannya besar. Dia mengakui demikian untuk menjadi buzzer Pak Jokowi pada tahun 2019 lalu. Jadi wajar kalau seandainya saya tidak menjadi komisaris. Nah, sekarang kita tahu kalau komisaris perbulannya ada yang 50 juta, ada 100 juta, ada yang 200 juta, bahkan ada yang lebih, seperti Ahok, kan miliar gitu. Jadi, wajar seandainya sekarang ini mereka menjadi relawan. Dan, ini wajar kalau kita tidak percaya kalau itu adalah berdasarkan dari penjualan kaos, terus kemudian melakukan deklarasi juga di gedung Pertamina kemarin itu. Acara ulang tahun dari Ganjarist ini diadakan di gedung pertemuan Pertamina di Jakarta Timur. Kita tahu, mereka strukturnya ada di berbagai daerah, dan kemudian juga acara-acaranya itu, seperti misalnya ada konvoi mobil, ada bagi-bagi sembako dan kemudian ada acara yang dikemas yang tentunya acara-acara yang berbiaya. Ok, tapi artinya gini dengan sekarang ini kita makin klir karena kita kemarin menyebut bahwa satu mainan baru buzzer ini Ganjar. Waktu kita membahas kelihatannya petugas baru yang dipilih itu Ganjar. Itu klir mainannya yah. Tugasnya apa tentu saja mengamankan kepetingan-kepentingan bisnis para oligarki ini. Kita bisa membayangkan kalau Ganjar dipilih menjadi Presiden nantinya seperti apa? Kira-kira gak akan jauh desain sosial dan politik Indonesia akan seperti sekarang, Pak Jokowi selama 2 periode ini. Ya betul Mas Hersu. Saya jadi teringat nih gara-gara mas Hersu bicara begitu kalau misalnya peserta Off The Record tanya, kira-kira seperti apa yah? Nasib minyak goreng ini di belakangnya para oligarki. Kemudian kita tahu Pak Luhut itu adalah orang yang serba bisa. Pada tanggal 25 Mei lalu dia mengatakan paling cepat 1 minggu, tapi paling lama 2 minggu minyak goreng itu pasti sudah masuk ke target pemerintah harga 14 ribu per liter itu untuk harga minyak goreng curah. Dan sekarang kita tahu, sekarang tanggal tanggal 6 Juni 2022, artinya tinggal hanya 1-2 hari saja itu target 2 minggu dari sejatinya itu. Karena pada tanggal 25 Mei 2022 itu, besok mungkin sudah deadline, sudah 2 minggu, dan mana kenyataannya, harga minyak goreng masih tinggi. Itu tidak hanya Pak Luhut yang mengatakan, tapi Pak Jokowi secara resmi mengadakan jumpa Pers. Dia mengatakan bahwa kuncinya saya sudah tahu, ini kuncinya. Dan kuncinya bisa diterjemahkan siapa orangnya, mafianya. Terus kemudian tempatnya minyak goreng ini ada di mana, di distributor. Apakah di masih di pabrik atau bagaimana? Pak Luhut juga 1-2 hari kemarin mengatakan, dia tidak segan-segan untuk mengatakan dan menghukum mereka-mereka yang bermain minyak goreng ini. Karena sampai saat ini, itu hanya di sebagian daerah saja yang sudah turun. Di bagian lain, provinsi lain, itu masih cukup tinggi. Kita tahu yang bermain adalah oligarki. Tadi Mas Hersu mengatakan kalau seandainya didukung oleh oligarki apalagi oligarki yang sangat kompak yang mungkin di Indonesia ini adalah mereka-mereka yang berada di papan atas dalam 10 besar terkaya di Indonesia, inilah yang terjadi pada minyak sawit. Bahkan Pak Luhut pun sepertinya kewalahan untuk melawannya walaupun itu juga saya yakin, masih teman-teman atau Pak Luhut juga mengenalnya sebagai sesama pengusaha. Tumanggor kita tahu yang dari Wilmart itu juga ternyata teman dekat Pak Luhut juga. Jadi, gampang kok membayangkan kalau ditanya kira-kira nanti seperti apa? Satu, kalau mau lihat Indonesia di bawah Ganjar nantinya itu seperti di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Ini pasti tak akan berubah karena polanya, dia menagih kekuasaan juga persis seperti template-nya. Pak Jokowi hanya, yang saya sebut tadi, gagal karena Bu Megawati sudah ngertilah caranya seperti itu. Yang kedua, kinerja Anda lihat saja, Jawa Tengah seperti apa, Jawa Tengah kan gitu saja. Ya betul Jawa Tengah sebagai provinsi dengan banyak daerah miskin. Sebutan miskinnya, miskin akut atau miskin kronis. Begitu. Semacam itu, tapi makin bertambah daerah miskinnya. Begitu juga peristiwa terakhir, yaitu banjir rob yang ternyata itu karena pembangunan tidak berpihak kepada lingkungan. Menurut Walhi karena pembangunan daerah pesisir yang masif tambah masif. Padahal itu sudah diperingatkan juga Ibu Megawati. Nanti kalau itu terjadi, Ganjar nangis-nangis. Itu kan kata Bu Mega. Dan ternyata apa yang dikatakan Bu Mega itu betul. Jadi, tidak ada antisipasi terhadap hal itu, karena yang mungkin dihadapi adalah pengusaha-pengusaha, Mas Hersu. Daerah pelabuhan di Semarang itu kan salah satu pelabuhan besar di Indonesia, selain Surabaya, dan Jakarta. Itu pelabuhan pedagangan terbesar sejak jaman Kompeni sampai sekarang, begitu ya. Dan tentunya di sana adalah tempat para oligarki ini mereka untuk mengekspor, mengimpor, dan sebagainya. Mereka melakukan pembangunan yang terus masif dan memang diperlukan. Ini keberpihakan Pemimpin Daerah untuk menjaga lingkungan yang akibatnya kalau itu tidak dijaga, maka akan terkena ratusan, bahkan ribuan orang yang terdampak di sekitarnya. Seperti yang terjadi kemarin di mana kendaraan itu berjalan bersama kapal bisa bertemu dengan air rob yang masuk ke wilayah darat. Ini belief it or not atau bisa masuk Museum Rekor Indonesia (MURI) karena sebetulnya Pak Jaya Suprana orang Semarang. Itu kan mesti layak supaya perahu bisa berjalan dengan truk dengan bus. Tadinya negara-negara yang maju dengan pengelolaan banjirnya saja seperti Belanda, Amsterdam, gitu ya yang saya lihat itu gak ada namanya kendaraan bisa berbagi jalan antara perahu dengan mobil yang ada di jalan itu. Kendaraan-kendaraan biasa terus perahu-perahnya itu dikanal-kanal kalau diamsterdam gitu yah di Semarang itu luar biasa bisa berbagi jalan itu antara perahu dengan kendaraan-kendaraan biasa itu ini keren memang Ganjar menurut saya mengelola wilayah ini. Padahal itu sesuatu yang bisa diprediksi, sesuatu yang bisa diramalkan. Karena ini berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan sendimentasi, berkaitan dengan abrasi dan sebagainya. Sesuatu yang bisa dihitung secara teknis, sehingga ada mitigasinya. Nah, sekarang bagaimana kalau Ganjar jadi Presiden dan seluruh Indonesia mitigasinya bisa kacau ini. Mas Hersu, kalau dilihat dengan penduduk miskin harusnya ada mitigasinya. Mitigasi, saya ingat kemarin soal Formula E ternyata tanpa pawang juga, gak ada hujan. Sebenarnya bisa gitu. Jadi kalau basisnya saint gitu ya semua itu bisa kita selesaikan. Tapi kan kita masih cara berpolitik itu saja masih sangat primitif. Masih sering bulli-membuli kemudian orang itu memilih berdasarkan pada pilihan-pilihan yang sentimental. Orang sempat memilih Pak Jokowi itu dulu. Uks keren yah Pak Jokowi itu kayak gue banget! Orang memilih itu bukan karena kualitas seseorang apa yang sering kita sebut kapasitasnya, kapabilitasnya, tapi lebih memilih pada orang yang bisa lebih deket, sempat merakyat. Padahal di atas gak seperti itu. Saya kira kita bisa membayangkan kalau Ganjar jadi (presiden) dan kita perlu mengingatkan bahwa modusnya ini kelihatan gaspol ini yah Ganjar Pranowo ini tim suksesnya ini yah. Ya Mas Hersu, saya juga melihatnya demikian. Sama dengan Mas Hersu, saya melihatnya gaspol betul. Karena deklarasi ini terjadi tidak hanya tiap bulan. Bahkan, hampir setiap minggu karena sampai ke pelosok-pelosok desa. Jadi, pergerakannya sangat masif seperti juga Pak Trimedya tadi mengatakan bagi-bagi sembako gitu karena sahabat Ganjar. Kemudian teman Ganjar, relawan Ganjar seperti Ganjarist ini tadi Des Ganjar, yaitu relawan desa untuk Ganjar itu kan mereka memiliki bawahan atau level tingkat bawah itu sampai kedesa-desa ke kampung-kampung kan gitu. Dan, ini sangat-sangat masif kan gitu. Saya tidak membayangkan ini Jawa Tengah yang dalam kondisi sekarang itu perlu penanganan yang sangat khusus karena masih banyaknya ketertinggalan dibandingkan daerah lain karena gubernurnya sangat sibuk. Disibukkan walaupun yang sibuk adalah relawan, tapi gubernur juga keliling ke berbagai daerah. Ta*mencalonkan diri pada 2024 nanti.  Jadi artinya apa yang bisa kita simpulkan, semakin jelas yah perpecahan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Dan, Ibu megawati pasti paham lah, ini serius, ini lawan yang harus dihadapi, gitu. Wajar kalau kemudian muncul kemarahan seperti yang kita lihat dari Masinton Pasaribu dan juga Trimedia Panjaitan. Lalu, menyerang Ganjar, itu kenapa? Karena bagaimanapun juga ini saya kira Bu Mega pertarungan terakhirlah. Kita bukan mendahului takdir, tapi dilihat dari sisi usia Bu Mega sudah mulai estafetkan kepemimpinannya kepada Puan Maharani dan saya kira tahun ini adalah tahun-tahun di mana tongkat estafet harus diserahkan kepada Puan Maharani. Dan antara lain caranya adalah bagaimanapun Puan Maharani ini harus masuk dalam situasi elit kepemimpinan nasional. Tapi, dengan hadirnya Ganjar dan perlawanan Pak Jokowi ini bisa terancam. Karena, jujur bahwa kita ini menilai apa yang sudah sering disampaikan oleh lembaga-lembaga survei, sebenarnya secara kasat mata kita bisa melihat kalau Mbak Puan dihadap-hadapkan dengan Ganjar dengan pertarungan bebas agak akan berat situasinya. Kenapa? Karena memang Ganjar jauh lebih populer dibandingkan Mbak Puan. Jadi, ini kerja keras buat PDIP. Ini pertarungan apa ya? Ini perang saudara sebenarnya. Jadi, jurus-jurusnya, mereka sudah saling tahu. Padahal dulu kan kita sering dikasih tahu bahwa 1 guru 1 ilmu kan dilarang saling mendahului. Yang terjadi ini Ganjar membalap Puan. Dalam situasi semacam ini kemudian didukung Pak Jokowi, wajar jika PDIP sangat kesal soal ini. Ya betul Mas Hersu, dan ini akan menjadi sangat berat. Kemudian juga, kita harus paham, kita harus waspadai bahwa dengan “dihibahkan” dalam tanda kutip relawan-relawan Pak Jokowi dan buzzer-buzzer sebelumnya kepada Ganjar yang tadinya mereka bekerja untuk Pak Jokowi saja, sekarang malah merangkap bekerja untuk Ganjar. Maka keterbelahan akan semakin dalam. Saya sih melihat kedepannya seperti itu. Kita harus betul-betul melihat setiap gerakan mereka, kemudian narasi framming-nya karena mereka cukup profesional. Saya lihat bisa membuat keterbelahan di Indonesia ini menjadi andalan selain melalui Islamofobia. Selain juga melalui Rasisme antar agama dibuat menjadi perpecahan antar agama, kemudian juga antar suku dengan membuat narasi-narasi di medsos yang kemudian diyakini sebagai kebenaran oleh followers-nya mereka dan ini apa yang terjadi di 2019 dan mungkin akan lebih dahsyat lagi pada 2024 ini. Tapi kalau kita baca petahari ini pertempuran yang lebih sengit itu sebenarnya antara kubu para buzzer dengan PDIP yah. Bahkan hari-hari ini dalam pekan-pekan ini yang lebih besar dan kemudian ada juga oposisi minimal sekarang saja segitiga-lah gitu. Karena gini Mas Hersu, kalau pak Jokowi dan pengamat-pengamat juga tahu itu buzzer-buzzer-nya adalah buzzer-buzzer berbayar di 2019 dan kemudian sekarang mungkin yang berbayar dalam bentuk lain gitu ada sumber dana lain, itu adalah relawan. Tapi kalau buzzer ini kan memang buzer politik yang berbayar dan kemudian kita tahu dari pihak PDIP relatif adalah buzzer organik. Saya sih gak lihat ada taman kanak-kanak pembina yang kemudian mengorganisir buzzer-buzzer ini. Gitu itu di PDIP. Kemudian yang melawan adalah ya seperti Demokrat juga melawan misalnya  Andi Arief. Di PDIP yang melawan adalah Masington, Trimedya, kemudian yang aktif di medsos, dan di lapangan. Mereka adalah para akrivis. Jadi, mereka ini sebenarnya melawan antara buzer dan aktivis. Ini makin seru permainannya. Tapi posisi maining kita adalah apakah itu Puan, apakah itu Ganjar, apakah itu Anies bergabung di situ. Kalau tidak bicara soal 0 persen, kita juga akan menjadi lawan mereka. Semua posisi kita jelas, kita tetap 0 persen. Demokrasi dimulai dari 0 persen. Kalau Eko tadi menyatakan bahwa dia gak mau kayak di pombensin dimulai dari 0 persen, Presidennya dari 0 dulu gitu. Kita justru dimulainya dari 0 karena kejujuran simbolnya adalah 0, gitu yah. Satu topik saja tentang Ganjar Pranowo. Kita tahu buzernya siapa, bohirnya siapa kan gitu ya. (mth/sws)

Indonesia Darurat (2): Poros Perubahan Akan Musnahkan Penjajah Oligarki

BY FNN Rabu, 08 Juni 2022 11:18:39 0

Persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini. Atau soal Presiden hari ini. Tetapi persoalan bangsa ini adalah Oligarki telah menjelma menjadi penjajahan bangsa Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih OLIGARKI kini sudah muncul sebagai penjajah gaya baru. Perlu ditegaskan bahwa Kedaulatan Rakyat itu sebagai inti kedaulatan negara. Karena rakyat adalah pemilik negara ini sudah diinjak injak seenaknya. Cita-cita hakiki dari lahirnya negara ini adalah untuk mewujudkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” disikat habis menjadi milik sekelompok kapitalis oligarki. Sejak era Reformasi, khususnya sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, kedaulatan rakyat lumpuh total. Berubah menjadi kedaulatan prosedural dan kedaulatan seremonial melalui Pemilu, dengan kendali oligarki Amandemen dengan dalih untuk memperkuat dalam sistem presidensiil dan memperkuat posisi perlemen, khususnya DPR RI, hanya sulapan dengan kekuatan hipnotis mengubah konsep kedaulatan yang seharusnya: Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat. Menjadi: Dari Rakyat, Oleh Partai Politik, dan Untuk Oligarki.  Amandemen yang sudah menyimpang jauh dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, harus dihadapi dengan tegas, setelah peringatan melalui jalur konstitusi kandas. Koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir itu tidak dalam semangat memberi manfaat kepada rakyat. Tapi sebaliknya, memberi manfaat kepada segelintir orang atau kelompok. Bahkan yang lebih kejam lagi, justru menyengsarakan rakyat, harus segera dicabut dengan kekuatan rakyat. Harus disampaikan langsung kepada seluruh stakeholder bangsa Indonesia ini, mendesak untuk diberi pencerahan bahwa perjalanan bangsa ini sudah menyimpang jauh dari kiblat bangsa, kita koreksi. Harus kita perbaiki, untuk Indonesia yang lebih baik.  Poros Perubahan tidak berpikir tentang next election, tapi berpikir tentang next generation. Saat ini hampir semua persoalan yang dihadapi dan dirasakan oleh rakyat, yaitu terjadinya ketidakadilan dan kemiskinan. Ini adalah persoalan Fundamental bangsa Indonesia. Disebut Fundamental, karena penyebabnya juga Fundamental. Sehingga penyelesaiannya juga harus Fundamental. Ini tidak bisa kita atasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Harus Fundamental. Dari Hulunya, bukan di Hilir.   Ketidakadilan terjadi karena negara ini telah terkungkung oleh Oligarki Ekonomi yang telah menyatu dengan Oligarki Politik yang menyandera kekuasaan. Dan kemiskinan terjadi karena kemiskinan yang struktural, dampak dari ketidakadilan tersebut.  Konsolidasi elemen Civil Society mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesadaran kita sebagai bangsa, bahwa Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik adalah musuh utama Kedaulatan Rakyat.  Persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini. Atau soal Presiden hari ini. Tetapi persoalan bangsa ini adalah Oligarki telah menjelma menjadi penjajahan bangsa Indonesia. Baru pernah terjadi dalam era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Oligarki Ekonomi ini diberi ruang seluas-luasnya. Apalagi masuk ke dalam kekuasaan, maka sama saja dengan kita memberikan kepada Sosok Sangkala atau Buto yang rakus untuk berkuasa.  Menjadi raja di Nusantara, mengatur dan mengendalikan kebijakan negara. Bebas menguasai sumber daya alam untuk memperkaya diri dan kelompok mereka. Hanya Empat orang di Republik ini, tetapi kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. Ini keterlaluan! Dan keterlaluan itu melahirkan ketidakadilan dan wabah kemiskinan dimana mana.  Poros Perubahan telah menempuh jalan konstitusi untuk menyelamatkan Indonesia, tetapi rezim bersama oligarki sudah bebal dari peringatan rakyat. Jalan satu satunya penjajahan Oligarki harus dimusnahkan dengan People Power atau Revolusi untuk mengembalikan negara ke jalan konstitusi sesuai UUD 1945 Asli. Kekuatan dan perjuangan moral Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi yang bergabung dengan Poros Perubahan untuk “Selamatkan Indonesia”. (*)

Penataran Pancasila ke-2: Indonesia Merdeka Dasarnya Apa?

BY FNN Rabu, 08 Juni 2022 10:32:26 0

Padoeka toean Ketoea jang moelia! Saja hanja mengatakan, bahwa sebagai hasil kompromis itoe jang diperkoeatkan oleh Panitia poen tjoema dari “bagi pemeloek-pemeloeknja” diboeang, maka itoe berarti moengkin diartikan jang tidak ada orang Islam dan mewadjibkan mendjalankan sjari’at Islam. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KEMUDIAN bergulirlah perdebatan di BPUPKI untuk menjadikan teks “Piagam Jakarta” menjadi Pembukaan UUD 1945, yang kemudian membuang tujuh kata dalam Mukadimah berbunyi ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Cuplikan Rapat Besar pada tanggal 14 – 7 – 2605. Rapat moelai poekoel 15.00. Hadikoesoemo IIN: Padoeka toean Ketoea jang terhormat! Assalamu’alaikoem warahmatullahi Wabarakatuh! Di dalam segala keterangan toean Syusa tadi hanja satoe, perkara jang ketjil sekali, jang akan saja minta ditjaboet atau dihilangkan, ialah saja mengoeatkan voorstel Kijai Sanoesi dalam pemboekaan di sini, katanja dengan kewadjiban oemat Allah S.W.T., bagi pemeloek-pemeloeknja perkataan itoe soeatoe keterangan dari Kijai Sanoesi, tidak ada haknja dalam kata-kata Arab, menambahkan djanggalnja kata-kata. Djadi tidak ada arti, tjoema menambahi djanggal, menambahi perkataan jang koerang baik, menoendjoekkan pemetjahan kita. Saja harap soepaja “bagi pemeloek-pemeloeknja” itoe dihilangkan sadja. Itoe saja masih ragoe-ragoe, bahwa di Indonesia banjak perpetjahan-perpetjahan dan pada prakteknja sama sadja. Itoe saja mempoenjai pendapatan mengoeatkan permintaan Kijai Sanoesi. Sekianlah. Radjiman Kaityo: Boleh saja minta Syusa mendjawab oesoel toean Hadikoesoemo. Soekarno IIN: Padoeka toean Ketoea, kami panitia perantjang mengetahoei, bahwa anggota jang terhormat Sanoesi minta mentjoret perkataan “bagi pemeloek-pemeloeknja” dan sekarang ternjata, bahwa anggota jang terhormat Hadikoesoemo minta djoega ditjoret. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini seloeroehnja jaitoe berdasar kepada ketoehanan. Seodahlah hasil kompromis di antara 2 pihak jang dengan adanja kompromis perselisihan di antara kedoea pihak hilang. Tiap kompromis berdasar kepada memberi dan mengambil, geven dan nemen. Ini soeatoe kompromis jang berdasan memberi dan mengambil. Bahkan kemarin di dalam panitia soal ini ditindjau lagi dengan sedalam-dalamnja di antara lain panitia diantaranja toean Wachid Hasjim dan Agoes Salim. Kedoea-doeanja pemoeka Islam. Pendek kata inilah kompromis jang sebaik-baiknja. Djadi panitia memegang tegoeh akan kompromis jang dinamakan oleh anggota jang terhormat Moh. Yamin “Djakarta Charter” jang disertai dengan perkataan toean anggota jang terhormat Soekiman, Gentleman agrement, soepaja ini dipegang tegoeh di antara pihak Islam dan kebangsaan. Saja mengharap padoeka toean jang moelia, rapat besar soeka membenarkan sikap panitia itoe. Hadikoesoemo IIN: Toean Ketoea, sesoedah saja djoega membilang sangat terima kasih kepada panitia jang telah membikin kompromi jang menoeroet perkataan begitoe, tetapi saja masih koerang senang. Jaitoe di sini kalau kita pandjangkan, tadi kita menghatoerkan alasan jang enteng. Tetapi roepanja alasan enteng ini, karena entengnja tidak diterima. Sekarang saja akan menghatoerkan alasan jang lebih berat, jaitoe: saja masih ingat waktoe di Amerika diadakan wet hoekoem inoeman keras. Roepanja oemat Islam Indoensia memoedji dengan adanja wet, sehingga pada waktoe saat dimoesjawaratkan kepada Boedi-Oetomo, jaitoe jang tjerita kepada saja ialah almarhoem Gondo, Raden Mas Pandji, apakah namanja jang dari Pakoealaman, jaitoe apakah memoeaskan, seoempamanja di Indonesia ini diadakan larangan, wet larangan minoeman keras oentoek orang-orang Islam sadja? Karena hoekoem itoe roepanja tjoema oentoek orang-orang Islam sadja, Boedi-Oetomo waktoe itoe merasa dihina. Kalau diadakan wet jang begitoe, itoe merasa dihina, dan ini jang dari saja sendiri: djikalau boenji atau kata-kata itoe berarti di sini akan diadakan doea peratoeran, satoe oentoek oemat Islam dan jang satoe lagi oentoek jang boekan Islam. Itoe saja kira di dalam satoe negara, tetapi saja peonja permintaan, prakteknja barangkali nanti sama sadja, rasa-rasanja koerang enak, saja kira sama sekali lebih tidak apa-apa. Soekarno IIN: Padoeka toean Ketoea jang moelia! Saja hanja mengatakan, bahwa sebagai hasil kompromis itoe jang diperkoeatkan oleh Panitia poen tjoema dari “bagi pemeloek-pemeloeknja” diboeang, maka itoe berarti moengkin diartikan jang tidak ada orang Islam dan mewadjibkan mendjalankan sjari’at Islam. Radjiman Kaityo: Ini soedah diremboek 2 kali oleh Ketoea Panitia. Toean Hadikoesoemo, apa masih memegang tegoeh? Hadikoesoemo IIN: Masih memegang tegoeh. Radjiman Kaityo: Djadi saja maoe tanja, sidang ini, bagaimana pendapatannja, apa diterima Panitia? Hadikoesoemo IIN: Jang dikemoekakan oleh Panitia tadi dikatakan, itoe tidak bisa kedjadian. Sebab kalau pemerintah soenggoehpoen mendjalankan kewadjiban semata-mata, pemerintah tidak bisa mendjalankan sjari’at Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Djadi kalau saja, tidak. Radjiman Kaityo: Toean-toean, tentang hal apa jang dimadjoekan oleh toean Hadikoesoemo itoe ada perselisihan sedikit, sebetoelnja banjak, sapa harus distem sadja? Distem sadja, karena ini saja kira tidak begitoe perloe sekali distem. Apakah diminta berdiri sadja? Abikoesno IIN: Padoeka toean Ketoea, sebagaimana jang telah diterangkan oleh toean Ketoea daripada Panitia ini, maka apa jang termoeat di sitoe ialah boeah kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Kalau tiap-tiap daripada kita haroes misalnja jang membentoek kompromi itoe, kita dari golongan Islam haroes menjatakan pendirian, tentoe sadja kita menjatakan, ialah sebagaimana harapan toean Hadikoesoemo. Tetapi kita soedah melakoekan kompromi, soedah melakoekan perdamaian dan dengan tegas oleh padoeka toean Ketoea dari Panitia soedah dinjatakan, bahwa kita haroes memberi dan mendapat. Oentoek mengadakan persatoean djanganlah terlihat di sini tentang soal ini dari steman, nanti ada tanda jang tidak baik boeat doenia loear. Kita harapkan soenggoeh-soenggoeh, kita mendesak pada segenap golongan jang ada dalam Badan ini soedilah kiranja kita mengadakan soeatoe perdamaian. Djanganlah sampai nampak pada doenia loear, bahwa kita dalam hal ini adalah perselisihan faham. Sekianlah! (tepoek tangan). (*)

Negara Bukan-Bukan

BY FNN Rabu, 08 Juni 2022 08:36:21 0

Sekarang, di tengah-tengah deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, kedaulatan rakyat yang makin menghilang, hutang yang menggunung, saya khawatir ketika melihat banyak Budi-Budi yang suka menjawab “Bukan (Urusan) Saya”. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts SUATU ketika seorang tokoh ditanya apakah Republik ini negara agama. Dia bilang bukan, walaupun konstitusi menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang  Maha Esa. Apakah Republik ini negara sekuler? Dia jawab bukan. Saat Prof. Kaelan dari UGM mengatakan bahwa sejak amandemen ugal-ugalan atas UUD 1945, maka bangsa ini sudah murtad dari Pancasila, maka benar kesimpulan yang menyatakan bahwa Republik ini bukan negara Pancasila, jika bukan negara bukan-bukan. Upaya para elit parpol yang bakal tergusur dari Senayan dalam Pemilu 2024 untuk memerangi politik identitas baru-baru ini merupakan bukti mutakhir bahwa memang Republik ini diseret para elitnya untuk menjadi negara tanpa identitas. Sejak Donald Trump muncul sebagai calon presiden negara bukan-Pancasila, sederetan perempuan mengaku di depan publik bahwa mereka semua pernah dilecehkan secara seksual olehnya. Ini kemudian oleh media disebut “Gerakan Saya Juga”, atau Me Too Movement. Ini menunjukkan ada fenomena sosial di mana wong cilik memberanikan diri untuk melawan kekuatan pengaruh seorang tokoh. Saat aktris Amber Heard dinyatakan kalah dalam gugatan pencemaran nama baik aktor Johny Depp baru baru ini, beberapa pengamat mengatakan bahwa “Gerakan Saya Juga” telah mengalami kemunduran serius. Sayang kehidupan berbangsa dan bernegara kita selama ini gagal membangun masyarakat cerdas yang berani mengambil tanggungjawab, sehingga yang terjadi bukan “Gerakan Saya Juga”, tapi yaitu sebuah budaya “Bukan Saya”, sebuah Not Me Culture.  Ini boleh diilustrasikan dalam kasus remaja Budi berikut. Suatu ketika Budi ditanya Pak Amir guru Sejarahnya di sekolah. “Siapa penandatangan teks Proklamasi Kemerdekaan?\" Budi menjawab “Bukan saya, pak”. Jengkel, pak Amir bertanya lagi. “Budi, dengar baik-baik, siapa yang menandatangani teks Proklamasi ?”. Mulai merasa ketakutan, Budi menjawab lagi. “Sungguh bukan saya, pak Amir,” ujar Budi. Jengkel sekaligus heran, kemudian pak Amir memutuskan menelpon Ibu Budi saat istirahat siang. “Bu, Budi anak ibu kurang belajar. Tadi pagi saya tanya siapa yang menandatangani teks Proklamasi Kemerdekaan malah dijawab bukan dia. Ini bagaimana, Bu?” Ibu Budi menjawab “Memang bukan Budi yang menandatanganinya. Bapak jangan memfitnah anak saya, dong. Saya curiga jangan-jangan malah pak Amir sendiri yang menandatangani.” Sekarang, di tengah-tengah deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, kedaulatan rakyat yang makin menghilang, hutang yang menggunung, saya khawatir ketika melihat banyak Budi-Budi yang suka menjawab “Bukan (Urusan) Saya”. Di saat suara kritis masih terdengar sayup-sayup ditelan buzzing narratives para infleuencers, Saya harap bangkit “Gerakan Saya Juga” di mana makin banyak warga negara tua atau muda, sipil atau militer, intelektual atau awam yang sadar untuk segera mengambil alih tanggungjawab meluruskan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Republik Indonesia tidak terus terpuruk menjadi negara gagal. Jika tidak, maka Republik ini niscaya akan jatuh menjadi “negara bukan-bukan”. Malang, 8 Juni 2022. (*)

Polri: Kelompok Khilafatul Muslimin Sebar Pamflet Berpotensi Makar

BY FNN Selasa, 07 Juni 2022 23:08:34 0

Jakarta, FNN - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengungkap modus yang dilakukan Kelompok Khilafatul Muslimin di Jawa Tengah dengan menyelenggarakan konvoi kendaraan roda dua dan menyebarkan pamflet berupa maklumat, nasihat, dan imbauan berpotensi makar.\"(Selebaran) yang disebarkan itu diduga memuat berita bohong, menyebabkan keonaran di masyarakat, dan berpotensi makar,\" kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.Ia menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Minggu (29/5) di jalan Desa Keboledan, Wanasari, Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Dalam konvoi itu ada kurang lebih 40 orang dengan menggunakan 20 sepeda motor.\"Diketahui bahwa konvoi tersebut membagikan brosur atau selebaran tentang ajakan kepada umat Islam, khususnya di Kabupaten Brebes untuk mengikuti ideologi khilafah,\" ujar Dedi.Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Polri menangkap dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka.Ketiga tersangka tersebut masing-masing GZ selaku Pimpinan Cabang Jamaah Khilafatul Muslimin serta DS dan AS yang merupakan Pimpinan Ranting Jamaah Khilafatul Muslimin.Dari penangkapan di Brebes, Polri bergerak ke Lampung, Kantor Pusat Khilafatul Muslimin dan menangkap Abdul Qodir Baraja (AQB), Selasa.Dedi mengatakan kepolisian sedang mendalami adanya keterlibatan AQB terkait dengan Konvoi Motor Khilafatul Muslimin di Jakarta Timur, pekan lalu.\"Dilakukan penyidikan lebih lanjut terkait kegiatan motor syiar Khilafah di Cawang, Jakarta Timur, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 yang dilakukan Jamaah Khilafatul Muslimim,\" ujar Dedi.Menurut Dedi, AQB telah mengajak mengubah ideologi Pancasila sehingga bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan, kegiatan konvoi rombongan khilafah oleh Khilafatul Muslimin terdapat dalam website, buletin bulanan, dan tindakan nyata yang mereka lakukan di lapangan.Ia menekankan semua itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum pada website mereka yang menyatakan Pancasila tidak sesuai karena hanya khilafah yang bisa memakmurkan bumi dan menyejahterakan umat sehingga Polda Metro Jaya menangkap Abdul Qodir Baraja.\"Kegiatan Khilafatul Muslimin ini murni melawan hukum, perlu kami tegaskan siapa pun tidak boleh melawan hukum di negara ini, itulah mengapa beberapa saat yang lalu Kapolda Metro Jaya membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti kemudian melakukan perkara dan hari ini melakukan upaya paksa penangkapan di Bandar Lampung,\" terang Dedi.Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 82 A juncto Pasal 59 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. (mth/Antara)

Menhan: Kekuatan Nasional Penting untuk Hadapi Tantangan Global

BY FNN Selasa, 07 Juni 2022 23:04:31 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan kekuatan nasional yang terdiri atas unsur demografi, sumber daya alam, ekonomi, politik, militer, dan psikologis bangsa berperan penting bagi Indonesia menghadapi tantangan global.“Menurut Profesor Hans Joachim Morgenthau, yang dikenal sebagai guru hubungan internasional dengan aliran realis mengakui kenyataan. Mereka mengatakan dalam hubungan antara negara yang berlaku adalah kekuatan atau power,\" kata Prabowo berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Hal tersebut dikemukakannya saat menyampaikan orasi ilmiah bertema “Peran Indonesia Menghadapi Perubahan Dunia Global dalam Satu Dekade ke Depan” dalam acara Wisuda Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Pancasila di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa.Selain itu, Prabowo menyampaikan sebagaimana disebutkan ahli sejarah Thucydides bahwa pihak yang kuat dapat melakukan apa pun yang dia mampu lakukan.\"Seperti kata ahli sejarah Thucydides, pada 2.500 tahun yang lalu bahwa the strong will do what they can, the weak suffer what they must (yang kuat akan melakukan yang dia mampu, yang lemah akan menderita oleh apa yang harus dideritanya),” ucap dia.Prabowo membedah unsur-unsur kekuatan nasional tersebut dengan menyoroti aspek militer yang merupakan salah satu unsur kekuatan nasional bernilai penting.“Bangsa itu apakah mampu mengolah, me-manage (mengelola), mendirikan, dan melatih tentara yang baik. Kita punya kekayaan yang luar biasa, jadi kita perlu tentara yang baik,” ujar Prabowo.Dalam orasi tersebut, Prabowo menyampaikan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang untuk menuju keberhasilan kepada para wisudawan.Contohya, kata Prabowo, bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin maka dia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengasah kecerdasan, disiplin, berpikir positif, memiliki semangat, tidak mengenal menyerah, mampu bekerja sama, dan setia.“Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, meskipun kau harus jatuh. Kau akan jatuh di antara bintang-bintang,” ujar Prabowo kepada para wisudawan mengutip kata-kata Presiden Ke-1 RI Soekarno.Pada akhir orasi ilmiahnya, Prabowo menyerahkan secara simbolis 1.200 buku berjudul Paradoks Indonesia dan Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto kepada para wisudawan.Saat menyerahkan buku-buku itu, Prabowo didampingi Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) Siswono Yudo Husodo, dan Ketua Pengawas YPPUP Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar. (mth/Antara)

Rupiah Ditutup Melemah, Tertekan Ekspektasi Masih Tingginya Inflasi AS

BY FNN Selasa, 07 Juni 2022 22:52:47 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa sore ditutup melemah, seiring ekspektasi pelaku pasar bahwa inflasi Amerika Serikat (AS) masih tinggi.Rupiah ditutup melemah delapan poin atau 0,06 persen ke posisi Rp14.454 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.446 per dolar AS.\"Sentimen dari eksternal yaitu penguatan dolar AS. Minggu ini dolar AS masih akan mendominasi, dengan pelaku pasar menantikan data inflasi AS yang diperkirakan masih akan tinggi atau meningkat,\" kata Analis DCFX Futures Lukman Leong saat dihubungi di Jakarta, Selasa.Lukman memproyeksikan dolar masih akan terus kuat hingga menjelang pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC minggu depan.Bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada 15 Juni 2022 mendatang.Investor akan melihat data harga konsumen pada Jumat (10/6) untuk mencermati tanda-tanda berapa lama The Fed dapat melanjutkan jalur kenaikan suku bunganya.Kendati demikian, lanjut Lukman, data-data ekonomi domestik seperti cadangan devisa dan neraca perdagangan untuk bulan Mei diperkirakan akan membantu menopang pergerakan rupiah.\"Data cadangan devisa Indonesia yang akan dirilis besok dan diperkirakan naik lebih dari 2 miliar dolar AS akan mendukung rupiah dan begitupun juga data neraca perdagangan minggu depan,\" ujar Lukman.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.460 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.446 per dolar AS hingga Rp14.475 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa melemah ke posisi Rp14.464 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.462 per dolar AS. (mth/Antara)

IHSG Ditutup Menguat 44,46 Poin, di Tengah Aksi Jual Investor Asing

BY FNN Selasa, 07 Juni 2022 22:46:34 0

Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat di tengah aksi jual investor asing.IHSG ditutup menguat 44,46 poin atau 0,63 persen ke posisi 7.141,05. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 5,54 poin atau 0,53 persen ke posisi 1.030,84.\"Indeks saham di Asia sore ini ditutup variatif dengan kecenderungan turun karena investor cemas menunggu rilis data inflasi AS dan hasil pertemuan bank sentral di Australia dan Eropa serta minggu depan Amerika Serikat,\" tulis Tim Riset Phillip Sekuritas dalam ulasannya di Jakarta, Selasa.Dibuka menguat, IHSG mayoritas menghabiskan waktu di zona hijau hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih terus bergerak di teritori positif sampai penutupan perdagangan bursa saham.Sepanjang perdagangan saham hari ini, saham yang mengalami penguatan terbesar diantaranya ENRG, RAJA, SRTG, ABBA, GOTO. Sedangkan, saham-saham yang mengalami penurunan terbesar diantaranya YELO, WIRG, WINR, BCAP, IATA.Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tiga sektor meningkat dengan sektor teknologi naik paling tinggi 1,99 persen, diikuti sektor perindustrian dan sektor energi masing-masing naik 1,65 persen dan 1,53 persen.Sedangkan delapan sektor terkoreksi dengan sektor transportasi & logistik turun paling dalam 2,32 persen, diikuti sektor kesehatan dan sektor barang baku masing-masing turun 1,45 persen dan 1,63 persen.Penutupan IHSG sendiri diiringi aksi jual saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah jual bersih asing atau net foreign sell di seluruh pasar sebesar Rp625,33 miliar. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi jual asing dengan jumlah jual bersih Rp742,24 miliar.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.572.744 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 32,02 miliar lembar saham senilai Rp18,89 triliun. Sebanyak 229 saham naik, 298 saham menurun, dan 169 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 28,06 poin atau 0,1 persen ke 27.943,95, Indeks Hang Seng turun 122,23 poin atau 0,56 persen ke 21.531,67, dan Indeks Straits Times meningkat 4,91 poin atau 0,15 persen ke 3.231,54. (mth/Antara)

Menaker Berharap Australia Serap Lebih Banyak Tenaga Terja Indonesia

BY FNN Selasa, 07 Juni 2022 22:42:07 0

Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap Australia menyerap lebih banyak tenaga kerja terlatih dari Indonesia pada masa kepemimpinan perdana menteri yang baru.Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Selasa, Ida mengemukakan bahwa pemerintahan baru Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese menghadirkan optimisme bagi Pemerintah Indonesia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.\"Kami optimis Australia dapat membuka pintu lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia. Bidang-bidang seperti agrikultur, pertambangan, mekanik, dan hospitality (perhotelan/restoran) perlu kita eksplorasi agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang terlatih dari Indonesia,\" katanya.\"Optimisme ini akan mendorong kita untuk mengatasi berbagai tantangan, sehingga kerja sama ketenagakerjaan di antara kita bisa semakin berbuah nyata,\" kata Ida.Dia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Australia sedang membahas penyusunan nota kesepahaman kerja sama mengenai penempatan tenaga kerja di sektor agrikultur.\"Kunjungan PM Albanese kepada Pak Joko Widodo semakin membuat kami ingin merealisasikan penempatan tenaga kerja ke Australia. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat disepakati,\" katanya.Ida mengatakan bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di Australia akan mencakup tenaga kerja dengan kompetensi dan keterampilan khusus.Tenaga kerja yang akan ditempatkan di Australia, ia melanjutkan, akan lebih dulu dilatih di balai-balai latihan kerja milik pemerintah, swasta, dan komunitas. (mth/Antara)

Maju atau Mundur Pindah IKN? (2)

BY FNN Selasa, 07 Juni 2022 21:14:45 0

“Pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional haruslah digali dengan berbagai pendekatan teori-teori dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara,” beber Zainal Arifin Mochtar. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta   DALAM beberapa kasus, dijumpai kondisi ketika ibu kota suatu negara tidak dapat menghadirkan fungsi-fungsi ibu kota tersebut. Misalnya, ibu kota yang lama dianggap menjadi sumber perpecahan dan secara geografis rentan terhadap bencana alam, sosial, ataupun serangan militer. Maka dari itu, beberapa negara di dunia memutuskan untuk memindahkan lokasi ibu kotanya dengan harapan ibu kota baru dapat lebih baik daripada ibu kota sebelumnya. “Namun Vadim Rossman mengingatkan bahwa dapat saja pemindahan ibu kota dilakukan karena adanya \'hidden political agenda\', misalnya dalam rangka memperkuat kekuatan politik suatu rezim,” beber Prof Susi. Rossman mengemukakan tiga bentuk hidden political agenda yang mungkin terjadi yakni: 1) mengasingkan atau memarginalisasi gerakan protes; 2) Homogenisasi etnis penduduk ibu kota, dan; 3) pemindahan ibu kota ke wilayah asli penguasa. IKN sering kali merupakan pusat dari gerakan masyarakat sipil dan tempat bergejolaknya protes dari masyarakat, bahkan sejarawan Inggris Arnold Toynbee menyebut ibu kota sebagai \'the powder kegs of protest\'. Hal tersebut pernah terjadi di Prancis pada 1871, ketika terjadi protes besar-besaran di Paris. “Pemerintah Prancis memindahkan ibu kota sementara ke Versailles untuk menghindari protes. Begitu pula dengan Myanmar, pemerintah otoriter di sana memindahkan IKN dari Yangon ke Naypyidaw karena Kota Yangon merupakan pusat gerakan dari para biksu yang kerap memprotes pemerintah,” kata Prof Susi menguraikan. Stafsus Mensesneg menyebut Pemerintah tancap gas Pindah IKN meski UU IKN digugat. Agar pemindahan ibu kota benar-benar dilakukan untuk kepentingan negara dan bangsa, terdapat sejumlah pertanyaan yang dibuat oleh Vadim Rossman, yakni: 1. Di mana lokasi yang paling aman untuk dijadikan ibu kota negara; 2. Di mana lokasi yang paling efektif secara ekonomi dan administratif untuk mencapai tujuan negara; 3. Di mana lokasi yang dianggap paling adil bagi berbagai kelompok masyarakat; 4. Lokasi mana yang paling organik, autentik, dan sesuai dengan identitas dan kedaulatan bangsa yang diwakili oleh negara. “Mengingat fungsi fundamental ibu kota negara bagi sebuah bangsa, proses pembuatan keputusan untuk memindahkan ibu kota harus mencerminkan \'fundamental decision of a nation\'. Hal tersebut juga sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi pemindahan ibu kota negara yang hanya dilatarbelakangi oleh hidden political agenda,” tegas Prof Susi Dwi Harijanti SH LLM PhD, yang menyelesaikan S2 dan S3-nya di The University of Melbourne. Judicial Review itu diajukan oleh Poros Nasional Kedaulatan Rakyat (PNKR). Selain itu, judicial review ini juga diajukan oleh banyak kalangan dan kelompok masyarakat. Dari sopir angkot, guru, pensiunan BUMN, Jenderal TNI (Purn), tokoh agamawan, hingga profesor. Ketua Departemen Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Zainal Arifin Mochtar menyatakan UU Ibu Kota Negara (IKN) sedikitnya melanggar tiga cacat. Salah satunya cacat moralitas konstitusional. Apa alasannya? “Melihat fakta hukum yang ada bahwa proses pembentukan UU IKN yang dilakukan secara cepat (fast track), yang mana proses pembentukannya dilakukan secara \'tergesa-gesa\' atau \'ugal-ugalan\' telah banyak melanggar aspek prosedural (by pass law-making procedures) dan/atau dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipasi,” kata Zainal Arifin Mochtar. Hal itu disampaikan dalam keterangan ahli dalam sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tertuang dalam paper yang didapat detikcom dari kuasa hukum pemohon, Ahad (22/5/2022). Zainal Arifin Mochtar memaparkan sejumlah poin kekurangan dan cacat dalam pembentukan UU IKN itu. “Proses legislasi seperti ini memenuhi kriteria sebagai praktik abuse of the legislation process. Dengan demikian, proses pembentukan UU IKN adalah inkonstitusional prosedural,” tegas Zainal Arifin Mochtar. Selain itu, Zainal Arifin Mochtar menyatakan, melihat fakta hukum minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan UU IKN, sudah sebaiknya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa para pembentuk undang-undang, DPR bersama pemerintah, telah melakukan pelanggaran konstitusional. Sebab, tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menfasilitasi dan/atau membuka ruang partisipasi publik secara luas dan secara khusus kepada masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap pemindahan Ibu Kota Negara. Dampak pemindahan IKN ke pemerataan ekonomi sangat kecil. Kesalahan UU IKN lainnya adalah proses pembentukan UU IKN, secara formal maupun material, telah melanggar prinsip nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional. Baik yang sudah dirumuskan dalam konstitusi maupun nilai-nilai konstitusional yang hidup (living constitution). Menurut Zainal Arifin Mochtar, konstitusionalitas proses pembentukan UU bukan hanya menyangkut persoalan prosedural (konstitusionalitas formil) dan substantif (konstitusional material) saja. Tetapi konstitusionalitas pembentukan suatu undang-undang dapat dilihat lebih dari perspektif tersebut, termasuk mencakup nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional yang tersirat di dalam konstitusi (UUD 1945). “Pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional haruslah digali dengan berbagai pendekatan teori-teori dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara,” beber Zainal Arifin Mochtar. Pendekatan ini dapat dijadikan dasar penilaian apakah undang-undang tersebut konstitusional atau inkonstitusional. “Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawas dan pelindung konstitusi (konstitusionalitas), dapat melakukan penegakan supremasi hukum melalui proses pengujian konstitusionalitas dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang,” terang Zainal Arifin Mochtar. Sebagaimana diketahui, judicial review itu diajukan oleh Poros Nasional Kedaulatan Rakyat (PNKR). Selain itu, judicial review ini juga diajukan oleh banyak kalangan dan kelompok masyarakat. Dari sopir angkot, guru, pensiunan BUMN, Jenderal TNI (Purn), tokoh agamawan, hingga profesor. Jadi, apakah pindah IKN maju atau mundur, Rakyatlah yang paling berhak menjawabnya. (*)

Maju atau Mundur Pindah IKN? (1)

BY FNN Selasa, 07 Juni 2022 19:08:13 0

“Berdasarkan pendapat tersebut, IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan saja, akan tetapi berfungsi pula sebagai manifestasi identitas bangsa,” ucap Prof Susi. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta RENCANA pindah Ibu Kota Negara pertama kali digulirkan oleh Presiden Jokowi dalam Sidang Paripurna DPR RI 2019. Jokowi memohon ijin kepada DPR yang mulia untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Penajam Utara Kalimantan. Ibarat kata, DPR kehilangan kesempatan untuk meminta pendapat Rakyat, apakah permohonan pindah Ibu Kota Negara Republik Indonesia diterima atau ditolak. Muncullah tanggapan masyarakat luas tentang rencana pindah Ibu Kota Negara tersebut. Tampaknya Pemerintah telah menindaklanjuti rencana pindah Ibu Kota Negara tersebut dengan berbagai langkah, termasuk membuat sayembara desain pembangunan Ibu Kota Negara, hingga Presiden meletakkan batu pertama pembangunan kawasan Ibu Kota Negara di titik 0 Km sekaligus mendeklarasikan namanya Ibu Kota Negara Nusantara, dengan upacara setor tanah dan air dari seluruh provinsi NKRI, tidak terkecuali DKI, yang disatukan dalan Kendi Nusantara. Penetapan nama IKN Nusantara itu saja mengundang pro-kontra, termasuk menyangkut asal muasal istilah Nusantara. Di satu sisi, dalam sejarahnya Nusantara adalah sebutan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang meliputi daratan Singapura hingga Thailand. Di sisi lain, istilah Nusantara dipersempit untuk menyebut kawasan Ibu Kota Negara yang notabene berbau Jawa sentris, padahal maksud pindah Ibu Kota Negara itu sendiri untuk pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menggeser konsentrasi penduduk dan peredaran uang dan kesejahteraan dari pulau Jawa pada umumnya, dan dari Jakarta pada khususnya. Kembali ke permulaan, pertama, bahwa pindah Ibu Kota Negara adalah mungkin, tetapi apakah tidak harus dengan persetujuan Rakyat melalui Referendum? Kedua, pertimbangan/motif/tujuan pindah IKN, untuk apa atau siapa? Jika tujuannya untuk menghindari banjir dan gempa bumi, ternyata banjir dan gempa bumi melanda kawasan tersebut juga. Ketiga, keputusan pindah IKN ke Kalimantan sudah direspons para pakar dari berbagai sisi yang kesimpulannya: lokasi itu sangat tidak layak, tetapi tetap diputuskan. Haruskah upaya pemindahan Ibu Kota Negara didukung? Keempat, salah satu keberatan pindah IKN adalah pembiayaan yang amat sangat tinggi sekali, dan berjangka panjang, hingga tahun 2045, sedangkan kondisi riel keuangan Negara berutang tinggi (7.000 triliun), akankah upaya pemindahan IKN diteruskan? Kelima, UU IKN sedang dalam gugatan, mengapa Presiden tetap dan telah melakukan langkah-langkah strategis berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan IKN? Apakah tidak lebih bijaksana bila proses pengembangan dan pembangunan IKN Nusantara tersebut dihentikan, hingga perkaranya selesai? Tentang utang negara, Misbakhun, Anggota  DPR RI menulis, “Utang Kita Sebenarnya 17.500 Triliun.” Jumlah tersebut melebihi 100 persen dari PDB kita yang mencapai 15.600 triliun. Di atas adalah total utang pemerintah dalam rangka pembiayaan APBN. Utang menutup defisit pembiayaan APBN. Sejak era rezim ini, UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, dimulainya utang menggunakan mekanisme SBN (Surat Berharga Negara), State Treasury Bond yang lebih dikenal sebagai SUN (Surat Utang Negara). Era utang bilateral, multi lateral, dan utang kepada lembaga donor berkurang sangat tajam prosentasenya seiring dengannaiknya volume APBN kita, sehingga besaran defisit naik, dan jumlah surat utang makin membesar. SBN atau SUN diserap oleh pasar dan pembelinya bisa perbankan nasional, dana pensiun, lembaga asuransi, BPKH, LPS, BI dan siapa pun yang perlu investasi di government bond, baik asing maupun nasional. Apakah angka Rp 7.014,58 triliun tersebut sudah merupakan total utang pemerintah? Secara matematika tanggung jawab pemerintah masih belum. Ada 2 komponen perhitungan utang di luar utang pembiayaan APBN yang belum dihitung dalam struktur komponen utang pemerintah, yaitu: (1) contingency debt (utang yang menjadi tanggung jawab negara), seperti utang BUMN. Jumlah utang BUMN saat ini hampir mencapai Rp 6.000 triliun. (2) utang dana pensiun yang saat ini masih menggunakan metode beban langsung di APBN, padahal secara aktuaria dana pensiun ini harus dibuatkan pencadangan khusus sebagai beban biaya pensiun untuk ASN, TNI, dan Polri. Perkiraan jumlah beban utang pensiun mencapai sekitar Rp 4.500 triliun. Kedua item di atas tidak pernah masuk dalam perhitungan neraca keuangan negara. Padahal secara best practices di seluruh dunia, ketika menghitung neraca keuangan negara itu masuk dalam hitungan government debt. Kalau poin utang pembiayaan untuk APBN, contingency debt, dan utang dana pensiun dihitung semuanya masuk dalam neraca keuangan negara, maka total utang kita bisa mencapai 7.000 + 6.000 + 4.500 = Rp 17.500 triliun. Jumlah tersebut melebihi 100 persen dari PDB kita yang mencapai Rp 15.600 triliun. Padahal menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, batas utang atau ratio debt kita maksimal 60% dari PDB. Pengelolaan negara secara serampangan dengan hutang yang besar bakal jadi beban dan bom waktu yang akan meletus menjadi krisis maha dahsyat lebihi krismon 97/98. Seorang penulis mengajukan pertanyaan, “Sampai Kapan?” Kita sedang menghadapi 4 hal berat. Pertama, gelembung nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Nilai tukar yang ada sekarang adalah nilai semu. Sebab, ada doping berupa pinjaman dana dari luar negeri dalam US dolar yang terus-menerus masuk. Nilai tukar sebenarnya jauh di bawah yang ada sekarang. Pertanyaannya, sampai kapan doping itu bisa terus dilakukan? Kedua, gelembung utang. Untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, mega proyek kereta cepat, dan lainnya, pemerintah mengambil pinjaman dari luar negeri. Akibatnya, utang makin menumpuk. Bila ditambah dengan utang-utang BUMN dengan skema B to B, jumlah utang itu sudah lebih dari Rp 10.000 triliun. Beberapa di antaranya, mulai bulan Maret lalui, sudah jatuh tempo. Bagaimana membayarnya? Ketiga, gelembung mega korupsi. Baru saja terbongkar mega korupsi di sejumlah lembaga keuangan non-bank, seperti Jiwasraya dan Asabri. Masih ada beberapa lagi yang mengalami keadaan serupa. Total kerugian bisa mencapai Rp 150 triliun. Hal ini membuat lembaga-lembaga itu mengalami kesulitan ketika tiba kewajiban membayar kepada para nasabahnya. Keempat, gelembung unicorn. Saat ini tengah terjadi persaingan dahsyat di antara perusahaan-perusahaan e-commerce untuk bisa menjadi pemenang. Untuk itu, mereka tak segan menggelontorkan dana sangat besar untuk promosi melalui pemberian aneka diskon. Istilahnya bakar uang. Tentu, tidak semua bisa menjadi pemenang. Kehancuran yang kalah akan membawa implikasi kelesuan ekonomi yang lebih dalam. Profesor Unpad singgung Hidden Political Agenda dalam Pemindahan IKN. Guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Susi Dwi Harijanti SH LLM PhD membeberkan berbagai alasan pemindahan ibu kota negara (IKN) di berbagai negara di belahan dunia. Ada yang berdasarkan alasan keamanan, tapi juga ada alasan politis menjauhkan rakyat dengan penguasa. Maksud itu disebutnya sebagai agenda politik terselubung atau \'hidden political agenda\'. “Ibu kota negara sering kali merupakan pusat dari gerakan masyarakat sipil dan tempat bergejolaknya protes dari masyarakat. Bahkan sejarawan Inggris Arnold Toynbee menyebut ibu kota sebagai \'the powder kegs of protest\'. Maka dari itu, menurut ahli politik Jeremy Wallace, pemerintah otoriter akan menggunakan pemindahan ibu kota negara sebagai taktik segregasi dalam rangka mengasingkan gerakan masyarakat sipil yang awalnya berpusat di ibu kota negara yang lama, sehingga menjadi berjarak jauh dengan pusat pemerintahan yang berada di ibu kota yang baru,” kata Prof Susi Dwi Harijanti SH LLM PhD. Prof Susi Dwi Harijanti menyitir pendapat Vadim Rossman, yakni tugas utama IKN dunia. Dengan kata lain, IKN mewakili citra ideal dari suatu negara dan merupakan miniatur dari sebuah negara. Ahli sejarah Andreas W Daum berpendapat bahwa terdapat empat fungsi ibu kota bagi sebuah negara, yakni: (1) fungsi administrasi; (2) fungsi penunjang integrasi bangsa; (3) fungsi simbolisasi bangsa; dan (4) fungsi pelestarian nilai, budaya, dan sejarah bangsa. “Berdasarkan pendapat tersebut, IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan saja, akan tetapi berfungsi pula sebagai manifestasi identitas bangsa,” ucap Prof Susi. Menurut Vadim Rossman, agar fungsi ibu kota sebagai penunjang integrasi bangsa dapat terwujud secara optimal, ibu kota harus dihasilkan melalui kompromi dari elemen-elemen bangsa yang terdiri atas etnis, agama, dan suku yang berbeda. Hal tersebut akan membuat ibu kota menjadi alat pemersatu dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu bangsa. “Montesquieu menggambarkan pula ibu kota sebagai kota yang menciptakan \'general spirit\' bagi sebuah bangsa,” tutur Prof Susi. (*)

Indonesia Darurat (1): Presiden Harus Keluarkan “Supersemar” Lanjutan

BY FNN Selasa, 07 Juni 2022 18:43:52 0

Nuansanya akan hampir sama kembalinya negara RIS ke NKRI. Sehingga, pelaksanaan Pemilu mendatang sudah kembali pada jalur konstitusi sesuai UUD Asli. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih APABILA dalam kondisi negara ini terus memburuk dan terancam disintegrasi, demi alasan keamanan dalam negeri dan ancaman invasi asing, Presiden Joko Widodo harus segera untuk mengeluarkan semacam “Supersemar”. Ya. Surat Perintah Pemulihan Keamanan dan Atasi Ancaman Asing. Sebagai jaminan keamanan negara tetap terkendali dari bahaya dan ancaman negara yang makin membesar. Presiden Jokowi bisa aman, serahkan Surat Pemulihan Keamanan tersebut ke Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, sekaligus sebagai Penguasa Transisi. Dalam kondisi darurat seperti ini, dan jalan cepat tinggalkan jalan konstitusi lewat Triumvirat adalah sebuah rezim politik yang didominasi oleh tiga orang penguasa, yang masing-masing disebut triumvir (jamak: triumviri). Jalan Triumvirat ketiganya berkedudukan sama di atas kertas, tetapi dalam kenyataan hal ini jarang terjadi. Cara ini memang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu negara dengan tiga pemimpin yang berbeda, yang semuanya mengklaim sebagai pemimpin tunggal. Pendapat dari beberapa tokoh Poros Perubahan, sistem dan proses melalui Triumvirat terlalu lama dan juga sangat rawan perpecahan dan campur tangan Oligarki yang terang benderang telah menjadi musuh rakyat. Rakyat sudah pada puncak kemarahannya untuk melawan karena Indonesia harus bersih dari kekuasaan Oligarki. Panglima TNI bisa ambil alih untuk terapkan atau memberlakukan Darurat Militer (bukan Darurat Sipil, dengan alasan untuk atasi keamanan dalam negeri dan ancaman asing), sehingga Panglima punya landasan hukum. Contoh paling tampak, sudah adanya infiltrasi asing yang menyaru sebagai TKA China. Mereka sudah membuat perkampungan eksklusif yang orang di luar kelompoknya akan sulit masuk. Mantan Kepala BIN Sutiyoso mengaku khawatir dengan TKA China yang terus berdatangan ke Indonesia. Menurut Sutiyoso, TKA China berpotensi semakin bertambah banyak yang datang dan memilih tinggal hingga menjadi mayoritas di Indonesia. Sebelumnya, Sutiyoso mengungkapkan kekhawatiran bahwa WNA dari TKA China tidak akan kembali ke negaranya dan justru menetap di Indonesia. Ia khawatir Indonesia akan seperti Singapura yang semula dipimpin Perdana Menteri orang Melayu, namun saat ini dipimpin oleh China. Menurutnya, tidak masalah pengusaha atau investor dari negara mana saja, akan tetapi harus tenaga ahli yang jumlahnya dua atau tiga orang dan bukan justru ribuan. Jika melihat sudah adanya ancaman TKA China seperti itu, tidaklah salah jika ini sudah masuk kategori Darurat Militer. Karena, mereka secara de facto telah menguasai sebagian wilayah teritorial NKRI yang bisa membahayakan warga di wilayah yang “diduduki” TKA China tersebut. Panglima TNI yang menjabat sebagai Penguasa Darurat bisa seperti perjalanan penerima mandat sejenis “Supersemar” yang saat ini dengan proses konstitusi berjalan dalam kondisi darurat. Penguasa Darurat bisa menjelma sebagai Presiden Transisi yang memiliki atau mempunyai  kewenangan untuk membentuk Kabinet Darurat. Angkat orang-orang potensial dan profesional untuk menjabat menteri. Satukan para tokoh reformasi jilid dua, yang memiliki integritas, jujur, dan profesional: gabungan dari tokoh sipil dan militer untuk mempercepat atau benar-benar mampu mengamankan Pilpres 2024 tanpa keterlibatan tangan hitam Oligarki. Dalam Kabinet Darurat ini tidak perlu ada Wapres (seperti saat BJ Habibie gantikan Soeharto). Presiden Darurat dengan mandat rakyat segera keluarkan Dekrit Kembali ke UUD 1945. Sepanjang sejarahnya, UUD 1945 itu telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam Sidang Umum maupun Sidang Tahunan MPR. Rangkaian pelaksanaan amandemen UUD 1945 seperti dikutip dari buku Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945? (2019) karya Taufiequrachman Ruki dan kawan-kawan bisa dibaca berikut ini: 1. Amandemen Pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999; 2. Amandemen Kedua UUD 1945 dilakukan di Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000; 3. Amandemen Ketiga UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001; 4. Amandemen Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002 Amandemen UUD 1945 menjadi salah satu sebab rusaknya tata kelola negara. Dan, batalkan semua UU yang terbukti merugikan rakyat dan negara. Segera proses secara hukum mereka yang terlibat dalam 4 kali Amandemen UUD ’45 tersebut.   Tarik juga kekuatan dari Ketiga Matra (Darat, Laut, dan Udara) masuk dalam Kabinet Darurat ini untuk jaga kekuatan TNI tetap kompak menyelamatkan Indonesia. Nuansanya akan hampir sama kembalinya negara RIS ke NKRI. Sehingga, pelaksanaan Pemilu mendatang sudah kembali pada jalur konstitusi sesuai UUD Asli. Gagasan ini hanya sekedar wacana dari banyak opsi kalau keadaan negara terus memburuk, karena terjadinya gelombang Revolusi atau People Power. Kemungkinan munculnya gerakan People Power atau Revolusi tersebut jangan dimaknai makar atau menentang pemerintah yang sah. Sebab apapun dalilnya kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Dan, semua yang akan terjadi akibat dari tata kelola rezim sendiri yang sudah jauh menyimpang dari kiblat bangsa. Dan rakyat hanya ingin menyelamatkan Indonesia. (*)

Rocky Gerung: Berpasangan dengan Puan, Anies Bakal Ditipu Oligarki

BY FNN Selasa, 07 Juni 2022 17:49:45 0

Solo, FNN – Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung saat menjadi salah satu narasumber “Dialog Nasional HUT Mega Bintang 25 Tahun” di Solo, Ahad (5/6/2022) menyebut, jika Anies Baswedan benar-benar berpasangan dengan Puan Maharani pada Pilpres 2024, Anies bakal ditipu Oligarki. “Saya mesti cari cara supaya keterangan dari Pak LaNyalla besok pagi bisa jadi gerakan! Mencari keterangan saya Rocky Gerung partai P3 Partai People Power karena hanya itu yang diinginkan rakyat,” tegas Rocky disambut tepuk tangan meriah peserta dialog tersebut. “Ini ada bahasa Jerman rouhen never gouten itu pasti Pak Mudrick (Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu) atau Pak LaNyalla (AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI) yang tahu. Di situ tuh artinya, dilarang merokok kalau di Istana. Bahasa Jerman deuven for gouten artinya, dilarang mikir kalau di Istana. Dan justru karena itu kehilangan pikiran kita dengan kekacauan akhir-akhir ini,” lanjutnya. Rocky menambahkan, sebetulnya kita tidak pernah memberikan kedaulatan terhadap Presiden ke Anggota DPR, ke Anggota MPR, karena kedaulatan itu adalah nyawa rakyat, tak mungkin kita serahkan nyawa itu pada mereka yang sebetulnya kita pilih dalam 5 tahun. Kedaulatan itu lebih abadi dari masa jabatan Presiden yang betul-betul sudah melekat pada hak untuk mempersoalkan kekuasaan kedaulatan selalu versus kekuasaan. Bagian kecil dari kekuasaan itu namanya oligarki. Jadi, point itu ingin kita pastikan hari ini. Di depan kita disodorkan nama-nama Calon Presiden. Namun, kata Rocky, nama-nama itu dihasilkan oleh siapa? Oleh kedaulatan rakyat, tidak oleh lembaga survei? Betul oleh lembaga survei yang dibiayai oligarki itu intinya, apa itu kedaulatan rakyat? Menurut Rocky, dalam demokrasi, kedaulatan rakyat artinya hak setiap orang untuk berkompetisi dari garis start yang sama. Sekarang ini garis start-nya  dibuat 20%. “Jadi, itu yang menyebabkan kenapa kita tidak lega untuk membiarkan politik itu diasuh oleh mereka yang ada di daftar itu sekarang,” tegas Rocky. “Kalau saya tanya misalnya, Anies Baswedan disukai oleh rakyat Solo, ok! Dia melalui apa Anies Baswedan akan maju sebagai Calon Presiden, Partai mana yang sekarang disebut PDIP, Ok boleh saja,” lanjutnya. Tapi pertanyaan berikutnya, PDIP pro 0 persen atau 20 persen? Dengan jalan pikirannya yang sama kita akan tagih pada Prabowo Subianto, hal yang sama akan kita tagih pada Ganjar Pranowo, pada Erick Thohir. Bahkan, “Saya akan pilih, saya akan ajukan mereka untuk dipilih kalau mereka pro kedaulatan rakyat, yaitu 0 persen,” tegas Rocky Gerung. Sekarang yang pro kedaulatan rakyat siapa tokoh-tokoh itu? “Saya ini baru dengar LaNyalla (Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti). Logikanya begitu. Jadi jangan kita dimanipulasi pikirannya seolah-olah Anies itu kan disetujui rakyat. Karena itu mari kita calonkan Anies,” lanjutnya. Siapa yang akan mencalonkan, Nasdem? “Nasdem pro 0 persen atau gak? Jadi, Anies juga akan ditipu oligarki karena kita tidak pernah awasi proses politik. Itu pentingnya kita awasi proses politik. Jadi itulah dasar awal kita berkumpul di sini upaya kita untuk memulihkan kedaulatan rakyat itu bisa kita mulai dari Solo,” tegas Rocky. Menurutnya, kita pernah memulai politik dari Solo. Dan, kita bisa akhiri juga dari Solo. Dulu itu kita mulai politik dari Solo dan kita bisa akhiri juga dari Solo. “Kita pernah mengirim orang dari Solo, dan kita bisa paksa dia pulang ke Solo. Itu jalan pikiran akal sehatnya begitu,” tambahnya. Indonesia bubar bukan karena perbuatan para pengkhianatnya, tapi karena mereka yang diam saja menyaksikannya. Apakah itu kata Panglima Besar Jenderal Sudirman? “Bukannya saya gak pernah baca tentang hal itu. Pasti dari panglima besar Robinhood Bodrex. Tapi orang akan kritik kok palsu oi, kita tafsirkan bahwa Jenderal Sudirman akan setuju perkataan itu. Gak mungkin kalau Jenderal Sudirman abai dengan pengkhianatan. Saya tahu ini akan diolok-olok nanti nih, plagiat-plagiat. Bukan soal plagiat, kita punya imajinasi bahwa kita bisa panggil para pendiri bangsa ini untuk menyetujui pikiran hari ini,” ujarnya. “Kan itu dasarnya Anda boleh taruh apa saja, dan pasti akan disetujui oleh Muh Hatta. Pasti setuju kita bisa ganti-ganti wajah Sudirman, Hatta, Syahrir, Nafsir karena mereka tersiksa di alam baqa sana karena bangsa ini diporak- poranda oleh oligarki,” tegas Rocky Gerung. “Padamu pahlawan kami mengadu tapi aduan ini bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, itu kurang ajar namanya. Apa yang akan kita lakukan sekarang ini kita akan pastikan bahwa kalau 20 persen sebagai peralatan pertama untuk membersihkan politik adalah 0 persen,” lanjutnya. Kalau itu ditolak, kata Rocky, kita semua akan menjadi anggota P3, Partai People Power. Itu dasar berpikirnya. Jadi teman-temab kita pastikan bahwa kehendak untuk mendongkel perubahan harus dimulai dengan mendongkel batasan-batasan yang dibuat oleh elit, yaitu 20 persen. “Baru kita uji pemimpin-pemimpin yang mampu untuk membaca kerutan rakyat. Itu syarat konstituonal pertama adalah 0 persen-kan dulu, nihilkan dulu. Syarat kedua, kita uji calon-calon presiden ini, ujiannya apa, bukan elektabilitas. Itu mainan oligarki. Kita uji pertama dengan prinsip etikabilitas, erikabilìty, dia harus jujur, tidak pernah bohong. Etika yang diajarkan oleh Islam adalah etika itu,” tegas Rocky. Rocky tadi menerangkan kondisi politik terakhir dari bangsa ini ada kondisi ekonomi, ada kondisi global politik. Jadi harusnya kita gembira hari ini karena kita paham asal-usul dari kekacauan kita adalah desain pemilu yang memang dihalangi untuk diwakili oleh kedaulatan rakyat. “Tadi saya terangkan kalau hambatan itu sudah selesai baru kita bisa undang orang untuk berkampanye. Dan, kampanye politik itu bukanlah di panggung-panggun, tapi di forum politik semacam ini supaya kita bisa uji pikiran-pikiran calon pemimpin kita,” terang Rocky. Jadi, lanjutnya, kita biasakan untuk menguji orang di dalam forum yang ada argumentasinya. Bukan sekedar mengguyur orang itu. Itu nanti argumentasi berikutnya. Kalau itu sudah tersedia forum akademis, baru kita mulai kasih pertanyaan pada calon Presiden apakah Anda complai? Apakah Anda lulus etikabilitas? “Ok kasih check point. Apakah Anda ĺulus intelektualitas? Ok, kasih check point. Baru kita uji elektabilitasnya. Begitu jalan pikirannya. Jadi, silakan bikin sendiri parameter lokalnya, apakah seorang calon lokal etikabilitinya itu complai atau negatif buat bikin itu gampang,” ungkap Rocky. Ia menyebut, Boyamin Saiman (Koordinator MAKI) punya daftar mereka yang tidak punya etika politik. Mereka yang kekurangan intelektualitas itu, KHNI punya daftar itu. Jadi, sekali lagi bagian itu yang hendak kita selenggarakan. Yang terakhir baru bicara tentang kemungkinan itu tidak bisa dipenuhi oleh calon siapapun karena tetap 20 persen, dihalangi untuk diucapkan. Kalau itu terjadi, kata Rocky, kita akan sama-sama mengadakan gerakan yang bernama LBP, Liga Boikot Pemilu. Mesti begitu, jadi LBP, bukan Luhut Binsar Pandjaitan. LBP itu artinya Liga Boikot Pemilu. “Itu konstituonal karena dasarnya adalah pemilu menghalangi rakyat berpartisipasi pemilu. Artinya itu adalah partisipasi rakyat. Saya mau berpartisipasi, Ok saya minta mulai dari 0,” ujarnya. “Tapi kata pemerintah mulai dari 20 persen. Itu kurang ajar. Jadi persaingan itu harus mulai dari dasar. Saya kira itu point-nya nanti kita pastikan urutan perkilogramnya, tapi dari Solo kita terbitkan matahari perunahan, dan tidak akan pernah tenggelam sebelum terjadi perubahan politik,” tegas Rocky. Selain Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam Dialog Nasional itu hadir Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ustad Alfian Tanjung, Kolonel Purn Sugeng Waras, Boyamin Saiman, dan lainnya. (mth/sws)

Kekuasaan Luhut Sampai di Puncak Borobudur

BY FNN Selasa, 07 Juni 2022 12:36:29 0

MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mulai merambah dan menapaki Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana pendapat akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung? Wartawan senior FNN Hersubeno Arief mewawancarai Rocky Gerung melalui kanal Rocky Gerung Official, Senin (6/6/-2022). Berikut petikannya. Heboh Pak Luhut lewat Instagramnya mengumumkan bahwa tiket masuk ke Borobudur akan dinaikkan menjadi 750.000 rupiah dan untuk turis asing itu sampai 100 US Dollar. Jadi heboh karena orang bingung kenapa Pak Luhut yang mengumumkan. Bukannya Borobudur ini bukan BUMN, tapi pariwisata ini di bawah Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Makanya banyak yang lapor ke Pak Sandi, jatah Bapak diserobot sama Pak Luhut. Ya sebagai Perdana Menteri, beliau menentukan semua hal. Sebagai tokoh yang sudah dianggap menguasai semua soal sehingga kekuasaan beliau sekarang sampai ke puncak Borobudur. Jadi hal yang betul-betul mencengangkan, tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) memang hanya percaya pada Pak Luhut. Jadi anggap saja sebagai Perdana Menteri semua hal harus sepengetahuan dan bahkan seizin Pak Luhut. Dan netizen tidak perlu kaget karena nanti akan ada jabatan baru lagi. Mungkin Pak Luhut nanti akan dapat jabatan karena sudah sampai di puncak Borobudur. Nanti juga akan dapat jabatan mengkoordinir penyelaman untuk menemukan benda-benda purbakala. Itu juga berhubungan dengan maritim. Jadi, sewaktu-waktu kas negara kosong (bukan kosong sebetulnya) tetapi Sri Mulyani pelit saja). Dia baru dapat duit banyak dari ekspor komoditas tapi nggak mau dipakai karena akan dipakai nanti buat pencitraan dan Pemilu 2024. Karena itu, semua sektor harus dimoneterisasi. Sekarang Borobudur. Dan, sebentar lagi penyelaman benda-benda purbakala buat nutupin APBN yang seharusnya untuk rakyat. Tapi sebetulnya ada masalah bahwa harga itu kan harga yang terlalu berat untuk turis domestik karena memang lebih banyak turis domestik yang ke Borobudur. Jadi kalau alasannya itu untuk menjaga konservasi, ya semua orang juga ingin agar punya pengetahuan tentang Borobudur. Jadi, orang yang ingin tahu kalau dia mahasiswa atau orang biasa ingin tahu ke Borobudur tetap dikasih tarif 750.000 kan? Jadi tetap itu berat sekali. Nah Pak Luhut menganggap bahwa yang naik ke atas itu cuma yang ingin mengerti Borobudur karena itu orang asing. Orang Indonesia juga mau jalan ke situ. Apalagi kalau dibilang tarif dasarnya 750 ribu, lo orang ke Borobudur itu untuk tiba di stupa terakhir bukan sekadar mondar-mandir cari kuliner di Borobudur. Jadi itu. Tapi kita nggak perlu persoalkan karena itu keputusan Perdana Menteri. Ya, kalau itu clear hanya soal konservasi dan sebagainya, kita sepakat karena bagaimanapun itu salah satu situs warisan dan salah satu keajaiban dunia, kita mesti jaga dengan benar. Tapi kan yang kita soroti peran tadi. Tapi kalau lihat aktivitas Menteri BUMN, wajar kalau Pak Luhut kemudian ambil alih tugas itu, karena saya lihat di status medsosnya Pak Erick Thohir sekarang sibuk menghadiri silaturahmi akbar PAN. Saya kira pasti ini urusannya bukan soal ekonomi ini tapi ini soal Pilpres 2024. Ya itu Erick Thohir masih dalam jabatan yang digaji negara untuk membenahi BUMN, dia sibuk mondar-mandir nyari posisi di partai-partai. Jadi, kita bisa mengerti karena kemarin Erick Thohir sebetulnya pamornya sudah dijatuhkan Pak Jokowi karena soal Formula E dan Anies Baswedan yang berkibar lagi, maka pasti Pak Erick mau cari jalan supaya dia naik lagi sebagai figur. Jadi, persaingan Erick dan Anies sudah terbaca publik. Dan kita tahu bahwa Formula ini kan sesuatu yang berhasil dipamerkan oleh Anies dan diakui oleh Internasional karena justru Erick Thohir tidak mau membantu. Jadi kalau Erick Thohir masih mondar-mandir nyari perahu, yaitu Pak Jokowi senang juga. Ya biarin saja duitnya habis untuk mondar-mandir tapi di ujungnya toh dia akan dibatalkan karena pasti Jokowi menganggap bahwa Erick Thohir bukan figur yang bisa setara dengan dia, dalam arti popularitas. Jadi percuma juga. Tapi, okelah biarin saja dia lakukan itu, tetap orang ingin lihat bagaimana politik kita diasuh melalui prinsip dasar yaitu nol persen. Saya membaca berita itu, dia bertemu dengan PAN lalu diminta sinyal supaya menyumbang juga pada KIB dan Koalisi Indonesia Berantakan. Tapi begitulah keadaan kita hari ini, seolah nggak tertahankan ambisi-ambisi itu. Tapi pasti dia akan dibatalkan oleh kesulitan ekonomi ke depan. Itu keyakinan analisis kita. Jadi kelihatannya justru yang nggak sibuk kasak-kusuk itu Pak LBP ya, fokus pada pekerjaannya. Karena Pak LBP nggak perlu nyapres. Tapi kan realitasnya Pak Luhut juga yang berkuasa. Iya Pak Luhut itu ngatur 2 agenda, agenda ekonomi dan agenda politik. Kan kemarin ketemu di Silatnas Golkar yang di tuan rumahi oleh Golkar. Lalu, sekarang PAN lakukan hal yang sama, mirip-mirip begitu. Itu pasti semua sepengetahuan Pak Luhut-lah. Kira-kira begitu. Semua ini kan komorbid yang faksinya hanya bisa melapor ke Pak Luhut. Nanti Pak Luhut yang kasih presiden, mana yang kita amputasi, mana yang kita kasih vaksin ketiga. Kira-kira begitu politik kita. Gampang bacanya. Tapi, yang tidak tercegah adalah keinginan rakyat untuk memulai gerakan yang disebut 20% atau nggak. Jadi kalau Erick Thohir mondar-mandir tapi tetap pro 20 persen itu percuma. Kemaren saya di Solo kita bahas kelakuan para politisi, dan lalu kita sepakat untuk minimal saya yang sepakat sebetulnya, kalau para kandidat ini, Erick, Anies, atau siapapun tidak setuju 0%, itu artinya mereka ini ingin bermain curang. Kan ini semua cari tiket 20 persen kan? Dia cari tiket di NasDem, di Golkar. Jadi gerakan cari tiket 20% ini jangan mengelabui demokrasi karena rakyat tidak menghendaki 20%. Jadi kalau mereka masih ngotot, kita bikin gerakan LBP, Liga Boikot Pemilu. Kelihatannya LBP masuk ke mana-mana ya? Bahkan, masuk oposisi dong kalau begitu? Iya karena kita akan pakai lembaga baru itu, Liga Boikot Pemilu, disingkat LBP. Kembali fenomena Pak Luhut yang menunjukkan betapa beliau luar biasa berkuasa, lepas apakah itu nanti terjadi atau tidak tapi kan Pak Luhut sudah menunjukkan intensi akan menangani juga masalah Candi Borobudur, selain minyak goreng. Ini menunjukkan betapa Pak Luhut memang masuk ke mana-mana, minyak goreng, parpol, kemudian sekarang Borobudur, soal penggalihan harta karun. Bagaimana kita memahami fenomena orang seperti Pak Luhut dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini? Tentu prinsip pertama adalah tupoksi. Melanggar tupoksi itu artinya yang kita sebut meritocracy, profesionalisme, memang tidak ada dalam kabinet Jokowi. Kan percuma ada pembagian kerja kalau akhirnya semua diambil alih. Tetapi yang lebih konyol lagi, yang fungsinya diambil alih diam-diam doang kan. Jadi mustinya dia yang malu dia mengundurkan diri saja. Oke, tugas saya sudah diambil Pak Luhut. Soal pariwisata mustinya Pak Sandi bilang, terima kasih karena saya tidak lagi dianggap, maka saya akan mengundurkan diri. Itu teguran pada Sandi, Lutfi (Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan), Airlangga (Menko Ekonomi Airlangga Hartarto). Ini semua itu sebetulnya cara Pak Jokowi untuk mempermalukan menteri-menterinya. Tentu, Pak Luhut tidak mungkin melakukan itu kalau nggak dibisiki secara telepati oleh Pak Jokowi. Jadi mungkin Pak Luhut punya Rara telepati bahwa kalau saya ambil alih ini pasti Pak Jokowi nggak akan larang. Itu artinya, Pak Luhut bilang Pak Jokowi silakan pecat mereka yang nggak mampu karena saya sudah ambil alih. Percuma kita ini bayar menteri-menteri yang secara teknis tidak melakukan tupoksinya. Itu juga melanggar tata tertib anggaran. Demikian juga Pak Luhut, kita cuma bayar satu kali sebagai Menko saja, dia ambil alih aktivis yang lain. Maka kita anggap tidak efisien dong. Kan pembagian tugas itu artinya satu fungsi dilakukan oleh satu institusi. Nah sekarang kalau fungsi itu berlebih, Pak Luhut jadi nggak efisien. Seolah Pak Luhut bilang, saya bisa lakukan sendiri. Hasilnya pasti akan merosot kalau dilakukan dengan cara yang berlebihan. Pak Luhut mungkin sewaktu-waktu akan masuk pada The Law of Diminishing Returns, sementara menteri-menteri yang lain bengong doang. Mereka yang bengong digaji, harusnya mundur. Jadi kontras itu sebetulnya yang sedang dirpertontonkan oleh Istana. Nah, di ujungnya terlihat bahwa memang orkestrasi Jokowi nggak berjalan. Masa ada orkestrasi, tapi yang kedengaran cuma biolanya doang. (mth/sws)

Wacana "People Power" Menyeruak, LaNyalla: Itu Hak Kedaulatan Rakyat

BY FNN Selasa, 07 Juni 2022 08:45:24 0

Solo, FNN - Wacana mengenai people power muncul dalam Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Ahad (5/6/2022). Wacana people power muncul jika Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak penghapusan Presidential Threshold 20 persen atau tidak mencabut Pasal 222 di dalam UU Pemilu yang ditengarai sebagai pintu masuk Oligarki Ekonomi menyandera kekuasaan. Dikatakan LaNyalla, dirinya sebagai pejabat negara harus menjalankan Konstitusi, yaitu menjaga siklus Pemilu 5 tahunan. Karena itu dirinya akan mengamankan pemerintahan Joko Widodo sampai 2024. Ditambahkan LaNyalla, saat dilantik, dirinya disumpah atas nama Tuhan untuk menjalankan amanat Konstitusi dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi sebagai manusia, dirinya dibekali akal dan pikiran serta hati oleh Tuhan, untuk digunakan. “Makanya saya selalu padukan, akal, pikir dan dzikir. Sehingga kita harus adil sejak dalam pikiran. Jernih dari hati dan berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah,” imbuhnya. Oleh karena itu, DPD RI menggugat Pasal 222 di UU Pemilu yang menciderai Konstitusi ke MK. Tetapi, kalau MK menolak, kemudian rakyat ingin people power, dirinya tidak berhak menghalangi. “Konstitusi sebenarnya memberi ruang untuk pemberhentian pimpinan nasional. Ada jalurnya. Sampaikan ke DPR dan MPR, nanti MPR ke MK, itu tahapannya. Di luar itu ada ekstra konstitusi. Itu hak rakyat, apabila rakyat sebagai pemilik kedaulatan menghendaki. Saya tidak berhak menolak. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Silakan saja bapak ibu dan saudara, dan pastikan bahwa rakyat yang menang. Untuk itu tunggu komando Pak Rocky Gerung,” timpal LaNyalla. Mendengar timpalan LaNyalla, Rocky pun langsung menyambar mikrophone, dia bertanya ke peserta, kita memilih padam atau menyala. “Karena nama saya tadi langsung disebut oleh Pak LaNyalla, tunggu komando, maka ada waktunya kita pilih, menyala atau padam,” tukasnya disambut teriakan menyala oleh peserta dialog. Sementara Lieus Sungkharisma, narasumber dialog lainnya mengatakan kedaulatan rakyat sudah kalah oleh oligarki. Ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan di negara ini yang membuat rakyat muak dengan kepemimpinan saat ini. “Sekarang rakyat sudah berani untuk bersuara. Jangan anggap mereka diam karena takut. Rakyat diam karena sedang menunggu siapa yang muncul untuk memimpin people power,” katanya. Narasumber lainnya, Ketua Presidium FUI DIY, Syukri Fadholi, berharap kekuatan antara poros Islam dan Nasionalis bersatu untuk selamatkan bangsa dari kerusakan yang terjadi. Selamatkan bangsa dari penyimpangan cita-cita proklamasi. “Perlu ada persatuan antara nasionalis dan religius untuk hancurkan oligarki yang berkuasa saat ini. Sehingga membawa gerakan ke bawah bahwa bukan hanya umat Islam yang tertindas tapi juga kaum marhaen tertindas oligarki,” ujar dia. Sementara Sekjen Syarikat Islam, Ferry Juliantono, menjelaskan oligarki harus dihentikan. Demokrasi bangsa harus diubah total dengan kekuatan rakyat yang bersatu melawan kedzaliman oligarki. “Pilpres 2024 tidak menjamin terjadinya perubahan signifikan. Makanya semua kekuatan rakyat harus bersatu. Ketua DPD RI, aktivis dan civil society harus berkolaborasi. Karena apa, kekuatan  oligarki adalah kekuatan modal. Dan itu hanya bisa dilawan dengan kekuatan massa,” paparnya. Dalam dialog, Ketua DPD RI hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Selain itu, hadir Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu dan pengamat politik Rocky Gerung, hadir juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ustad Alfian Tanjung, Kol (Purn) Sugeng Waras, Boyamin Saiman dan lainnya.(mth/*)

Oligarki Merampas Kedaulatan Rakyat

BY FNN Senin, 06 Juni 2022 22:09:47 0

Oligarki Ekonomi inilah yang membiayai semua proses itu, dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai, kampanye, dan biaya dalam proses pemenangan Pilpres lainnya. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR RI SEMUANYA bersifat responsif. Tiada gagasan cemerlang, tiada solusi matang. Begitulah negara ini dikelola. Permasalahan demi permalahan yang muncul ditangani secara tambal sulam. Yang penting terlihat bekerja, agar semboyan “kerja, kerja, kerja” bisa tetap mengudara. Dan, negara semakin rapuh. Rakyat terbelah, kesenjangan menganga lebar. Ini menjadi lahan subur bagi mekarnya oligarki. Betul kata Jefrey A. Winters, ketidaksetaraan material yang ekstrem akan menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem pula. Kita menghadapi ketidaksetaraan ekstrem itu. Satu persen orang kaya di Indonesia telah menguasai 50 persen aset nasional. Sementara itu, Lembaga Oxfam menyatakan, total kekayaan empat milyader terkaya di Indonesia setara dengan total kekayaan 100 juta penduduk miskin Indonesia, atau 40 persen penduduk miskin. Di sisi lain, pemerintah sering membanggakan pembangunan infrastruktur. Padahal duit untuk pembangunan sebagian berasal dari hutang, yang bakal menyandera generasi bangsa hingga lamanya berpuluh-puluh tahun ke depan. Pemerintah sering membanggakan petumbuhan ekonomi. Padahal riset bank dunia mengatakan pertumbuhan tersebut memberi manfaat hanya kepada 20 persen orang paling kaya di Indonesia saja. Semakin jomplang distribusi kekayaan material, semakin besar pengaruh orang tajir dalam motif dan tujuan politiknya. Dan karenanya, semakin ulet pula mereka mencari koneksi di kekuasaan. Kelompok yang terkoneksi itu sering disebut oligarki, yakni kelompok orang kaya yang memiliki pengaruh terhadap kekuasaan. Di media sosial, netizen seringkali menyebut secara sinis Joko Widodo sebagai boneka. Sepertinya sebutan ini dikaitkan dengan kecurigaan adanya peran oligarki dalam pemerintahannya. Bahkan, perjalanan politik Jokowi dari Solo hingga ke Istana Negara, dicurigai lekat dengan peran oligarki. Oleh Winters, misalnya, kesuksesan Jokowi bertarung di DKI dulu itu disebut-sebut dimungkinkan oleh gerakan oligarki di mana kekuasaan kaum berduit menempatkan Jokowi di hadapan para pemilih. Meski Jokowi memang telah mendapat dukungan dari akar rumput, tapi Winters menilai pertarungannya dalam Pilkada DKI saat itu bukan karena inisiatif atau gerakan politik akar rumput. Jokowi adalah produk oligarki, begitu kata Direktur Buffet Institute of Global Affairs dalam riset berjudul “Oligarchy and Democracy in Indonesia” (2013). Boleh jadi, hubungan mesra dengan oligarki tersebut tidak terputus hingga pemilihan presiden yang telah dua periode menempatkan Jokowi di atas singgasana RI 1. Itu pula sebabnya, tidak sedikit yang menduga isu penundaan pemilu, atau perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden tiga periode lagi-lagi dicurigai sebagai keinginan oligarki. Oligarki menemukan habitat paling nyaman berkembang biak di era Jokowi. Selama 10 tahun tak cukup, maka disoronglah isu itu. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu salah seorang yang berpendapat demikian. Lebih pedas lagi, Ekonom Senior Rizal Ramli mengatakan bahwa masa keemasan oligarki terjadi di era Jokowi. Oligarki telah menjadi bagian dari kekuasaan. Mereka bisa mengatur undang-undang dan kebijakan. Langkah Nyata DPD RI Pernyataan yang sama juga diungkap Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI LaNyalla Mattalitti. Menurutya, oligarki telah menyandera kekuasaan sehingga menjadi musuh bersama kita semua. Oligarki dalam pandangan LaNyalla semakin rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaannya di luar negeri. Oligarki ekonomi telah menyatu dengan oligarki politik. Memberikan ruang kepada mereka tumbuh dan bersimbiosis dengan kekuasaan, sama saja dengan menghancurkan bangsa ini. Semakin oligarki berkembang, semakin pendek umur Indonesia. Sayangnya, oligarki bahkan telah mengakar ke sendi utama pelaksanaan kedaulatan rakyat, yakni Pemilihan Umum. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memaksa Partai Politik untuk berkoalisi dalam mengusung pasangan Capres dan Cawapres. Kita sudah mengenalnya dengan presidential threshold, ambang batas bagi partai politik yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Secara kelembagaan, DPD RI telah mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Bagi DPD RI, Pasal tentang ambang batas pencalonan Presiden ini adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Melalui pasal ini Oligarki Ekonomi mengatur permainan untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini. Situasi tersebut menjadi pintu masuk bagi Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik untuk mengatur dan mendesain pemimpin nasional yang akan mereka ajukan ke rakyat melalui Demokrasi Prosedural yang disebut sebagai Pilpres. Oligarki Ekonomi inilah yang membiayai semua proses itu, dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai, kampanye, dan biaya dalam proses pemenangan Pilpres lainnya. Tidak heran, pasal 222 UU Pemilu telah berkali-kali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, MK bergeming. Terakhir, penolakan MK karena pemohon tidak memiliki legal standing. Menurut MK, yang berhak mengajukan gugatan tersebut adalah partai politik, sebagai pihak yang disebut-sebut dalam pasal 222. Kini, DPD RI telah mengajukan gugatan judicial review atas pasal yang sama. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi MK untuk menolak. Ketua DPD RI secara terbuka menyatakan, bila MK nanti menolak gugatan DPD RI, maka MK telah dengan sengaja memberi ruang kepada Oligarki Ekonomi untuk menyandera dan mengendalikan negara ini. Dan, sepantasnyalah kalau MK dibubarkan saja. Kita wajib mengawal perjalanan tuntutan DPD dan PBB di MK. Konsolidasi elemen Civil Society mutlak diperlukan guna mengakhiri rezim Oligarki Ekonomi sekaligus memastikan kedaulatan tetap di tangan rakyat. (*) 

Apa yang Dimulai dari Solo, Akan Diakhiri di Solo

BY FNN Senin, 06 Juni 2022 21:21:21 0

DALAM kanal Rocky Gerung Official, Ahad (5/6/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief sempat membahas soal Formula E, tetapi Formula E dari sisi olahraga sudah selesai. Alhamdulillah sukses, walaupun tanpa pawang tidak ada hujan. Ini juga tetap menarik, hal-hal yang irasional ternyata sebetulnya bisa kita kesampingkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam politik. Mestinya hal-hal yang irasional seperti itu juga dikesampingkan. Kita masih harus lebih rasional, termasuk dalam soal perkubuan dalam politik antara “Percebongan” dan “Perkadrunan” politik yang irasional. Bagaimana pandangan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung seputar politik irasional maupun rasional? Ikuti wawancara Hersubeno dengan Rocky Gerung. Politik irasional dan politik rasional, bisa Anda jelaskan? Iya, tema irasionalitas itu muncul karena kita nggak bisa kalkulasi politik di dalam fasilitas yang rasional. Dan, tukar-tambah politik itu selalu sifatnya irasional. Yang rasional itu 0% selalu supaya lengkap. Jadi kalau balik, akhirnya setelah racing mobil listrik itu sekarang ada racing politik di area yang sama. Yang lebih dominan adalah meme dan gimick dari orang-orang yang ada di situ. Bahwa Pak Anies membirukan Ancol, akhirnya terlihat senyum sumringah dari Anies dan Puan. Lalu orang bikin kalkulasi di situ. Pak Jokowi akhirnya datang. Yang justru hilang dari peredaran Erick Thohir. Orang anggap ini gara-gara Erick Thohir Pak Jokowi kena getahnya. Coba Erick Thohir dari awal kasih dana untuk itu maka Erick Thohir akan dielu-elukan juga. Jadi, ini sebetulnya yang pinter Pak Jokowi, dia suruh Erick Thohir tahan, Erick Thohir pikir Pak Jokowi pasti nggak datang juga. Eh, Pak Jokowi nongol. Jadi analisis begini yang saya pikir itu tadi, kecerdikan dari Pak Jokowi. Jadi, Erick anggap ya sudahlah nggak dianggap. Jadi, Anda di-prank oleh Pak Jokowi. Begitu yang terjadi dan akhirnya Erick tahu, memang dia tidak mampu atasi Anies di situ. Bagian ini yang menarik kita. Permainannya, game changer-nya adalah Puan dan Anies, tetapi orang tetap lihat bahwa Puan - Anis ini fraksi siapa. Sebagai tontonan lebih menarik foto duet di situ, selfie antara Puan dan Anies. Dan, selfie di situ yang pasti akan merobek-robek fotonya oleh Erick Thohir. Kemaren yang menyedot perhatian orang justru kehadiran Puan, karena ini berkaitan dengan isu bahwa akan dipasangkan. Puan rupanya pulang dari umroh bersama orang kepercayaan JK (Jusuf Kalla), Komjen Purnawirawan Saffrudin, itu langsung nonton ke Formula E. Saya lihat kemarin (Kebetulan saya juga nonton) wajah Puan memang segar. Dia sibuk selfi, sibuk ambil gambar. Dan yang membuat saya terkejut, pagi  ini saya dapet kiriman dari kader muda Partai Golkar, barisan pendukung utama Anies - Puan untuk 2024. Baju putih untuk Indonesia politik bebas hambatan, no politik identitas. Anies - Puan rekonsiliasi nusantara.  Ya, orang bisa duga dengan kuat bahwa KNPG itu adalah wilayah operasi Jusuf Kalla. Jadi memang jaringan itu sudah disiapkan. Dan Pak JK jagolah bikin begitu. Nah, foto itu bikin Erick Thohir manyun lagi. Mereka kecolongan lagi itu. Tapi memang itulah politik, politik yang tanpa pola tadi, politik yang saling menunggu di tikungan. Itu yang bikin kita jadi buruk sebetulnya. Kan nggak ada ucapan apa-apa tiba-tiba langsung Anies - Puan. Tapi, kita juga harus hati-hati, bisa jadi itu juga jebakan buat Anies kan. Anies tetap punya captive market. Captive market dia adalah masyarakat intelektual kota yang memang sinis terhadap profil politik PDIP dari awal. Demikian juga masyarakat muslim yang ingin agar supaya Anies itu menjadi tokoh yang berseberangan dengan agenda yang sekarang. Kan tetap dianggap bahwa PDIP bagaimanapun adalah bagian dari pendukung Jokowi. Jadi, sebetulnya garis air itu yang seharusnya dipertahankan Anies. Kalau nggak, Anies juga bisa kena tipu juga dia. Dielu-elukan di situ untuk digergaji dan akan ada memang mungkin pengaruh Anies balik jadi cebong. Jadi soal beginian yang musti kita hati-hati. Kita ingin agar supaya politik diasuh dengan betul dengan konsep yang jelas. Kita juga perlu tanya ke Anies. Anies pro 20 persen atau tidak? Jadi, jangan nebeng di pantai yang memang tidak ingin 20% itu dihilangkan. Kalau saya bertanya pada Anies, Anda akan dipilih oleh PDIP, Anda dipilih melalui sistem demokrasi yang jernih apa nggak? Apakah PDIP ingin supaya kompetisi itu dimulai dari nol, PDIP bilang nggak, dia mau tetap 20%. Itu artinya Anies masuk juga di dalam perpolitikan yang buruk secara demokratis dan Anies paham itu sebagai intelektual tentu dia akan kita tagih. Nanti dia pergi ke kampus-kampus Anies akan ditanya lo Anies ikut di dalam gerbong yang antidemokrasi? Kenapa? Sebab Anda pro 20 persen karena PDIP tak mau ada kompetisi bebas. Jadi, di situ sebetulnya jebakan batmannya. Jadi saya kira bikin clear dulu ya kalau memang PDIP mau mengusung Anies, tapi dengan syarat deklarasi bahwa dukung 0% juga. Harus jelas dong supaya orang ngerti bahwa PDIP paham demokrasi. Kalau sekadar nunggang pada popularias Anies tanpa nol persen, itu artinya PDIP membohongi publik lagi. Bahwa seolah-olah itu partai demokratis tapi nggak berani kompetisi bebas. Jadi biarkan ada peluang calon lain. Tentu calon lain mungkin anggap oke, mending kita koalisi aja dengan Anies. Toh kita nggak bisa capai 20%. Tetapi setelah 20% itu dibatalkan dan itu harus juga PDIP bersama PAN, PKS, Demokrat, balik lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK) minta dinolkan. Minta dinihilkan bahkan threshold. Baru ada kompetisi yang sehat. Baru kita anggap bahwa Anies bermutu, PDIP bermutu. Jadi, mulai dari nol persen. Itu rezim politik, dari start-nya dimulai. Oke sekarang kita baca peta hari ini. Yang tadi kan peta wilayah ideal. Peta faktualnya sudah semakin clear ketika kemarin malam ada pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu. Mereka membuat blog baru dan jelas mengusung presiden sendiri. Jadi jelas mereka akan berseberangan dengan Ibu Megawati. Karena itu kemudian ada manuver dari Pak Yusuf Kalla dan tentu saja ini kan namanya gayung bersambut. Pasti nanti juga ada manuver dari PDIP untuk mengusung Anies dengan Puan. Itu petanya. Yang kedua ada peta ideal dan ada peta faktual. Peta idealnya kalau memang bisa bersatu ini sangat bagus kalau idenya soal mengakhiri pembelahan. Tapi peta realitasnya kedua pendukungnya pasti akan saling menolak, baik pendukung Anies maupun Puan. Ya, itu peta faktual yang didesain di bawah meja. Kan kalau faktual mustinya didesain di atas meja biar semua orang clear siapa ingin apa, siapa mau apa, oke transaksinya di atas meja. Kalau di bawah meja kita nggak bahwa mereka ingin kangkangi lagi demokrasi. Kita akan bikin blog sendiri kalau itu. Namanya Koalisi Boikot Pemilu (KBP). Karena ini penting, kita nggak boleh main-main setelah kita tahu perpecahan bangsa dan kita analisis perpecahan bangsa terjadi karena blocking dua head-to-head itu. Jadi demokrasi kita musti kembali kepada garis start yang sama, yaitu 0%. Selama itu nggak ada, tetap kita dorong ini. Ini saya sudah dapat banyak pendukung untuk deklarasi Liga Boikot Pemilu. Bagaimana menurut Anda masa depan dari pemasangan antara Anies dan Puan. Ya itu dua minggu lagi bubar. Kan nggak jujur itu. Itu yang terjadi. Karena kecepatan orang untuk nyari peluang/celah itu tidak kompatibel dengan keadaan di masyarakat yang menganggap bahwa itu permainan yang buruk. Dan Anies bisa dijebak di situ justru. Saya kira Anies mulai paham bahwa itu jebakan. Memang dielu-elukan di situ, memang bisa ditransaksikan di bawah. Tetapi gumpalan politik di luar yaitu masyarakat sipil, muslim politik, buruh, dan mahasiswa, tahu itu adalah permainan buruk. Begitu ekonomi masuk dalam jebakan krisis dunia, itu berantakan semua. Jadi saya tetap melihat di KIB politik Indonesia berantakan. Demikian juga manuver Pak JK. Karena ada bagian dalam diri manusia yang tahu kok dia nggak jujur, kok ini permainan tipu-menipu. Jadi, keadaan itu, moral clarity, sudah dipahami oleh rakyat. Ya elit bisa mulai zig zag, tapi ini ujungnya apa? Orang tetap akan tuntut itu.  Oke, selamat berada di Solo ya, bertemu dengan sejumlah tokoh kritis, dengan Pak Mudrick Setiawan MS, inisiator Mega Bintang.  Iya, ini Mega Bintang mengaktifkan kembali kenangan bahwa Ibu Megawati  pernah bersama-sama dengan kekuatan moslem beroposisi pada Orde Baru. Ini bukan PDIP sekarang, tapi kita mengenang Mega Bintang, yaitu simbol perlawanan rakyat. Kan dulu Mega artinya wong cilik, Bintang artinya ingin keadilan. Jadi dua-duanya satu posisi yang bagus untuk mengingatkan kembali bahwa sekarang wong cilik itu diperas oleh oligarki, sekarang Bintang itu yang disebut sebagai publik Islam, itu terpecah hanya karena soal 20 persen. Kira-kira itu intinya. Jadi kembalikan kekuatan nasionalis dan keadilan versi muslim supaya ada balancing politik. Itu yang akan diperingati nanti. Banyak tokoh yang bicara. Dan itu dimulai dari Solo. Ya, apa yang dihasilkan di Solo bisa dibatalkan di Solo juga. (mth/sws)

Sukarno dan Puan Maharani: Refleksi atas Kekuasaan Oligarki di Indonesia

BY FNN Senin, 06 Juni 2022 17:27:00 0

Namun, sekali lagi, sejarah Bung Karno hadir dalam penderitaan lahir dan batinnya untuk nasib Indonesia. Arah perjuangannya adalah sosialisme, yang anti oligarki dan dominasi asing. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SELAMAT Ulang Tahun Bung Karno, semoga Allah SWT memberikan tempat yang indah bagimu di alam barzah. Tulisan ini saya uraikan untuk merenungkan tahun kelahiran Bung Karno, “Putra Sang Fajar”. Di mana penderitaan hidupnya telah mengantarkan Indonesia bebas dari penjajahan Belanda, selama 350 tahun. Disamping itu, terkait juga dengan cucunya, Puan Maharani, yang beberapa hari terakhir ini diperbincangkan sebagai duet Capres/Cawapres Indonesia 2024. Apalagi setelah beredar foto-foto Puan melakukan umroh, membuat pengajian bersama dengan Emha Ainun Nadjib dan terakhir foto selfinya bersama Anies Baswedan. Apakah sesungguhnya Puan berhak mewakili ruh perjuangan yang melekat pada diri Bung Karno? Siapakah Sukarno? Pertanyaan ini untuk mendeskripsikan sejarah secara dialektik, bukan deskriptif. Beberapa tahun lalu saya pernah bertanya pada almarhumah Rahmawati Sukarnoputri, dapatkah dia menjelaskan tentang bapaknya yang bersekutu dengan penjajah Jepang, ketika Jepang menjajah Indonesia? Rahmawati dengan lantang menjawab bahwa bapaknya itu harus bersekutu dengan Jepang, untuk mengusir Belanda, yang sudah menzalimi Indonesia 3,5 abad. Itu sebuah pilihan sulit. Dan, pilihan itu jelas mengantarkan Indonesia merdeka. Di luar urusan bersekutu dengan Jepang, saya meyakini Sukarno tidak ada keraguan dalam berjuang. Dalam buku saya, “Menggugat Indonesia Menggugat” (2022), dan tulisan saya di RMOL (2022) “Mengenang Ideologi Sukarno Muda”, dan “Syahganda: Bung Karno Menghancurkan Oligarki, Tapi Sekarang Oligarki Kembali Berkuasa”, diuraikan bahwa Sukarno telah memilih sintesis Sosialisme dan Islamisme dalam ideologi pilihannya. Sukarno menguraikan cita-cita PNI (Partai Nasional Indonesia) selain ingin memajukan ekonomi rakyat miskin, juga memuat pernyataan anti riba. Dari semua rujukan Bung Karno untuk berjuang, dia menyebutkan Partai Syarikat Islam, Budi Utomo dan ISDV (Organisasi yang dibangun Henk Snevlit dengan spirit Sosialisme) sebagai contoh yang patut diteladani. Ketika Sukarno berkuasa, Sukarno menjadikan Sosialisme sebagai arah pembangunan. Sukarno membatasi non pribumi masuk berbisnis ke desa-desa untuk memperkuat ekonomi pribumi. Atau dalam bahasa Mahathir Mohamad di Malaysia sebagai “affirmative policy”, saat dia mencontoh cara Sukarno membagi “kue ekonomi” nasional. Sukarno juga membangun pengusaha pribumi dalam tataran nasional, seperti TD Pardede, Das\'ad, Hasjim Ning, Muhammad Gobel, Hadji Kalla, Ahmad Bakrie, Soedarpo, dan lain sebagainya, dalam kebijakan Program Benteng. Kebijakan Bung Karno ini untuk mengkoreksi dominasi Belanda, Eropa, dan Tionghoa selama ratusan tahun mendominasi perdagangan di Nusantara. Selain itu, tentu saja Bung Karno ingin menjadikan Bangsa Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri, bukan bangsa budak. Cita-cita Bung Karno untuk memerdekakan Indonesia, merdeka tanah airnya dan merdeka bangsanya merupakan isi pledoi Bung Karno di Laanrad, sebuah Pengadilan Kolonial di Bandung. Bung Karno meminta “Zelf Bestuur”, meminta Indonesia mengurus sendiri bangsanya. Karena Bung Karno minta merdeka, maka Belanda memenjarakan Sukarno selama 4 tahun (dijalani selama 2 tahun). “Hiduplah tanahku...” dan “Hiduplah Indonesia Raya...” dalam lagu kebangsaan kita sejalan dengan ruh merdeka yang dimaksud Bung Karno dalam pledoinya itu. Karena merdeka itu menurut Bung Karno adalah pembebasan dari Kolonialisme Belanda. Apa itu Kolonialisme Belanda? Dalam pledoinya Bung Karno mengungkapkan kolonialisme itu adalah anak dari Imperialisme dan cucu dari Kapitalisme. Selama Kapitalisme itu berkuasa maka Indonesia belum merdeka. Selama Kapitalisme tersebut berkuasa maka hanya segelintir pengusaha yang mengendalikan kekuasaan sebuah negeri. Jadi, jika kita lantas urutkan dalam bahasa agama, ketika Allah melukiskan era Musa, dalam surat Al Ankabut 39, diurutkan musuh Musa itu adalah pertama Qorun alias Oligarki pemilik harta, lalu Fir\'aun yakni penguasa dan terakhir Haman, teknokratnya Fir\'aun. Makanya Sukarno selalu memberikan spirit anti Kapitalisme dalam semua gerakannya. Di mana dalam hal ini Tan Malaka meminta Sukarno jangan berdalih, mengkritik Kapitalisme tetapi kurang mengkritik penjajahan Belandanya. Padahal Sukarno sudah benar bahwa mengkritik Oligarki atau para kapitalis jahat adalah perjuangan utama. Persoalan pokok Sukarno ketika berkuasa adalah penyingkiran atas Islam Progresif, sebuah ajaran Sosilistik Islamisme yang diajarkan oleh gurunya, sekaligus mertunya, HOS Tjokroaminoto. Dalam tesis yang dipercaya Sukarno ketika muda, lebih khususnya tahun 1926, ketika menulis “Islamisme, Marxisme dan Nasionalisme”, dia yakin bahwa Islam progresif itu dapat bertemu dengan sosialisme di arah jalan yang sama, anti Oligarki dan cinta rakyat miskin. Mungkin ada faktor lain yang membuat Sukarno berusaha mengeliminasi ideologi Islam progresif dalam konteks global saat itu. Khususnya ketika Sukarno berkiblat ke Komunis RRC. Namun, sekali lagi, sejarah Bung Karno hadir dalam penderitaan lahir dan batinnya untuk nasib Indonesia. Arah perjuangannya adalah sosialisme, yang anti oligarki dan dominasi asing. Pertanyaannya kemudian, pada hari lahir Bung Karno, seberapa perlu kita renungkan spirit dan ideologi perjuangannya ini? Tentu saja ini sangatlah penting. Dalam era Megawati Soekarnoputri, ketidakpuasan umat Islam begitu besar kepada Megawati yang merepresentasikan sosok Sukarno. Saya tidak akan membahas ini panjang lebar. Saya ingin masuk ke sosok Puan Maharani, sebagai pewaris tahta spirit Bung Karno ke depan. Ketika semua parpol sibuk memikirkan pencalonan Presiden, Puan Maharani melakukan pengajian akbar di Masjid At Taufik, masjid dari nama bapaknya, bersama ulama besar Emha Ainun Nadjib. Emha adalah ulama oposisi yang keras mengkritik Jokowi dan Oligarki. Bahkan, Emha mendukung Sri Sultan Hamengku Buwono Jogjakarta, yang sampai saat ini tidak memberikan sejengkal tanah pun kepada non pribumi di daerah kekuasaannya. Lalu, Puan melakukan perjalanan Spiritual ke Mekkah, beberapa hari lalu. Ini adalah sebuah peristiwa simbolik, dari orang Jawa, yang menjadi Islami. Kemarin, Puan ber-selfie ria dengan Anies Baswedan, yang selama ini menjadi simbolis kekuatan Islam progresif, yang sering dimusuhi secara diametral oleh kelompok anti Islam. Puan tidak pusing dengan sikap para elit-elit politik yang sibuk kasak-kusuk soal jabatan. Kenapa, karena Puan telah memilik sebuah partai, dengan kekuatan sendiri untuk mencalonkan calon presiden ke depan, tanpa perlu berkoalisi. Kedua, sebagai cucu pendiri Bangsa Indonesia, Puan tentu saja lebih memilih pergerakan substansial daripada eksistensial. Ini khas orang yang terlahir dari sejarah besar keluarganya. Kembali pertanyaan kita tentang renungan, tentang refleksi, tentu saja rakyat berharap bahwa Puan mau mewarisi spirit atau ruh perjuangan kakeknya itu. Kenapa? Karena semua tema yang menghiasi ketakutan bangsa kita adalah dominasi Oligarki. Rakyat stress miskin di negeri kaya. Beli minyak goreng mahalnya tidak kepalang, padahal kita produsen terbesar minyak goreng di dunia. Orang-orang kaya bisa menguasa Indonesia dalam hitungan dasawarsa. Dan ini tidak mungkin terjadi jika Sukarno hidup. Misalnya, jika UU Pokok Agraria, yang dilahirkan Sukarno, diberlakukan, maka tidak ada segelintir orang menguasai tanah jutaan hektar, ketika petani memiliki tanah rerata di bawah setengah hektar. Tidak ada buruh yang terus- menerus miskin, sementara 4 orang terkaya, kekayaannya sama dengan 100 juta penduduk miskin kita. Perjuangan yang diperlukan saat ini oleh seorang pemimpin bangsa adalah mengembalikan jejak perjuangan Sukarno, khususnya Sukarno muda yang (berusaha) menyatukan Islamisme dalam Sosialisme serta mengusir Oligarki dari negara ini. Mampukah Puan Maharani mengikuti jejak kakeknya? Berhakkah Puan mewakili ideologi Sukarno? Semoga. Selamat Ulang Tahun Bung Karno. May Allah Bless You Sir, Always!! Cirebon, 6/6/2022. (*)

Selama Masih “Presidential Threshold” 20 Persen, Boikot Pemilu!

BY FNN Senin, 06 Juni 2022 15:38:29 0

KELIHATANNYA Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkejut, kenapa tiba-tiba pernyataannya berkaitan, tidak harus dirinya yang menjadi Calon Presiden segera diralat. Gerindra dengan tegas menyatakan bahwa Prabowo capres, bukan Kingmaker. Demikian disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief saat wawancara dengan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Ahad (5-6-2022). Berikut petikannya: Bagaimana Anda melihat sikap Gerindra? Ini orang lupa bahwa Pak Prabowo itu teman bercanda yang enak. Joke-nya enak. Orang yang ada di sekitar dia mengerti bahasa tubuh Pak Prabowo. Yang nggak mengerti adalah publik karena publik memang menginginkan Prabowo jangan maju lagi. Karena itu, ucapan Prabowo jadi king maker saja, dia anggap sebagai wah mending kita rayakan itu. Tapi sebaliknya, kalangan Istana justru cemas karena kalau Prabowo nggak ucapkan itu, Prabowo akan jadi penantang pihak Istana. Jadi, dilemanya ini begitu. Tetapi, itu sudah terucap. Dan, Prabowo tentu saja merasa sialan ini keceplosan kok jadi panjang. Dan itu bisa menyebabkan daerah terutama, risau. Karena tetap pendukung Prabowo di daerah juga masih banyak, terutama emak-emak yang sudah mulai ambil jarak dari Pak Prabowo. Jadi sebetulnya isu politik kita adalah kepastian mendeklarasikan siapa calon presiden. Kalau Gerindra sudah bilang Prabowo adalah Calon Presiden 2024 dari awal, ya harusnya Pak Prabowo berdiplomasi saja. Ya nanti mungkin saya bujuk Gerindra untuk supaya berpikir ulang. Tapi kalau Prabowo yang langsung omong, tentu Gerindra akan ditelepon oleh DPD-DPD. Kan nggak mungkin orang langsung telepon Pak Prabowo. Jadi, kelihatannya DPP lagi banjir telepon dari daerah untuk tanya kepastian itu. Karena itu orang-orang paling dekat Pak Prabowo, yaitu Sekjen dan Ketua fraksinya Pak Sugiono itu langsung ambil alih, tentu dengan izin Prabowo. Jadi, kita baca lagi bahwa ini sudah final, Prabowo itu adalah calon presiden, tinggal dipasangkan dengan siapa dari partai mana yang secara strategis bisa memungkinkan agenda itu tercapai. Jadi sekali lagi, bertafsir menafsir ini enak juga buat kita. Sebetulnya Prabowo sudah ngerti bahwa blok V-nya sudah terjadi, yaitu dia sendiri adalah satu blog, yang lain adalah Jokowi. Kalau ada blog lain yang dibikin Yusuf Kalla (JK) ya bagus juga. Tiga blok ini selesailah. Orang nggak perlu bikin lagi kalkulasi elektabilitas karena Pak Joko Widodo sudah punya Ganjar, PDIP Anies, lalu Gerindra musti cari partner lagi dengan Prabowo. Itu sebetulnya permainan awalnya begitu. Nanti akan ada jam session di antara mereka, itu yang diulas oleh pers. Jadi jelas bahwa Gerindra tetap mencalonkan Prabowo dan Prabowo tetap percaya bahwa suara Gerindra akan naik hanya bila dia dicalonkan sebagai presiden. Jadi clear bahwa Pak Prabowo tetap ingin maju sebagai capres. Persoalannya, kalkulasi menjadi rumit dalam situasi semacam ini. Walaupun kemarin dia bertemu dengan Surya Paloh, secara chemistry mereka tidak akan nyambung. Sulit saya membayangkan ada koalisi antara Nasdem dengan Gerindra. Kita ingat bagaimana ketika Prabowo mau masuk ke kabinet itu ada sinyal-sinyal penolakan. Ingat ketika Pak Prabowo dijamu makan siang nasi goreng oleh Bu Mega di Teuku Umar kemudian Surya Paloh menjamu makan siang Anies. Sebetulnya dari sisi politik sudah paham seperti apa maunya. Kita juga ngerti reputasi tokoh-tokoh ketua partai. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Pak SBY hubungannya dengan Pak Surya Paloh, Pak Prabowo dengan Surya Paloh. Ini semuanya adalah tokoh dan ketokohan itu memerlukan orang ketiga untuk mencairkan. Kalau nggak ada orang ketiga, yaitu basa-basi saja. Pak Prabowo mungkin lagi kirim sinyal ke NasDem. NasDem evaluasi kecil. Demikian juga Pak SBY dari kejauhan menganalisis masalah-masalah ini. Jadi, terlihat bahwa politik kita betul-betul sekedar wacana untuk transaksi posisi kekuasaan semata, bukan wacana untuk mengaktifkan akal sehat demi kemajuan bangsa, demi kemakmuran dan keadilan. Kan itu yang harus kita pikirkan. Selama ini pers juga hanya bisa memanfaatkan headlines semacam itu, lalu digoreng goreng. Padahal kita justru masyarakat jurnalis itu mengolah isu dalam upaya untuk menghasilkan narasi baru, narasi keadilan, narasi kebahagiaan, narasi kedamaian, dan terutama adalah narasi 20% ini. Tapi, jangan lupa bahwa semua ini, kasak-kusuk Prabowo itu, kasak-kusuk NasDem karena negara menghambat persahabatan politik melalui threshold. Jadi itu dihambat. Jadi, kita ini selalu ingin mengatakan bahwa demokrasi itu hanya bisa kita proyeksikan sebagai satu institusi untuk menghasilkan keadilan kalau dari awal ada kompetisi yang fair. Dan kompetisi yang fair itu yang kita sebut sebagai judicial review ke MK. Jadi harus begitu. Lain kalau misalnya Pak Prabowo bilang bahwa oke saya bertemu dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, untuk sama-sama menggugat Mahkamah Konstitusi. Itu baru ada wacana baru dalam politik. Jadi, artinya kalau mereka mau manuver atau siapa ketemu siapa, tidak ada manfaatnya buat bangsa ini? Ya perspektif FNN selalu begitu. Kita mau lihat kedalaman demokrasi, bukan apa yang mengambang di atas. Jadi, selama tidak ada kedalaman itu ya saya akan kampanye lebih baik kita koalisi: Boikot Pemilu! Karena pemilu disebut pemilu kalau demokratis. Kan sudah dua kali kita alami itu dan seolah-olah fasilitas-fasilitas pemerintah, negara, MK, dan segala macam, selama itu nggak bisa diloloskan orang tetap akan menganggap bahwa itu tidak ada demokrasi. Jadi, ngapain kita ikut dalam suatu pesta yang kita tidak bisa ikut mengatur acaranya. Kita hanya diundang dalam pesta itu. Padahal rakyat adalah pemilik pesta. Jadi, dalil itu yang secara filosofis musti kita selundupkan kembali ke dalam benak kekuasaan dan ke benak ketua-ketua partai. Rame-rame-lah kita lakukan Boikot Pemilu Kalau 20% itu tidak didukung oleh partai-partai. Ya kita mesti terbuka bicara bahwa selama masih kecil 20% di situlah oligarki bercokol dan kemudian pada pesta demokrasi masyarakat cuma menjadi stempel. Calon sebenarnya sudah ada di kantong oligarki ini. Ya itu betul kita diundang masuk kotak Pemilu untuk membenarkan pilihan oligarki. (mth/sws)

Semua Mau Jadi Presiden

BY FNN Senin, 06 Juni 2022 14:28:57 0

 Pendeknya, siapapun yang jadi Presiden RI, mestinya Indonesia akan baik-baik saja. Selebihnya, tinggal menunggu keputusan Tuhan dan rakyat. Oleh: Ilham Bintang, Wartawan Senior/Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat UNTUK kesekian kalinya, isu reshuffle kabinet kembali merebak hari-hari ini. Kemarin isu itu ditanggapi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia mengatakan, saat ini banyak permasalahan yang harus ditangani pemerintah secara cepat. Reshuffle memang dibutuhkan karena kondisi ekonomi global sangat dinamis. Pemerintah harus responsif dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut. Pernyataan Pratikno yang setengah mengonfirmasi isu disampaikan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (2/6/2022).  Hak Prerogatif Presiden Merombak kabinet atau mengganti menteri, memang hak prerogatif Presiden. Tinggal berani atau tidak? Bukankah sudah berkali-kali juga “diancamkan” Presiden Joko Widodo, namun belum terealisasi. Tidak ada halangan kapan pun mau dilakukan. Bisa tengah malam terpikir, besok pagi eksekusi. Paling- paling dinyinyirin oleh “BuzzerRp” yang terlanjur menggantungkan hidup dari menteri yang lengser. Perbaikan Kinerja dan Citra Sudah benar langkah Presiden Jokowi mengambil opsi reshuffle dua tahun sebelum lengser. Demi memperbaiki kinerja kabinet yang beberapa waktu ini berjalan ugal-ugalan seperti dituduhkan para pengamat. Contohnya, kemelut minyak goreng yang sudah lebih 6 bulan belum ketemu ujungnya. Karena itulah saya menduga, salah satu efek dari sebagian anggota kabinet bekerja sambil melaksanakan agendanya mencari perhatian rakyat untuk menjadi presiden. Secara terselubung maupun terang-terangan. Tanpa malu memanfaatkan pelbagai fasilitas negara demi kepentingan dan ambisi pribadi semata. Abai mengira milik negara seakan milik keluarga. Reshuffle adalah sebaik-baik hal yang memang harus dilakukan Jokowi demi  menyelamatkan citra pemerintahannya menjelang berakhir masa jabatannya sebagai Presiden. Reshuffle jauh lebih baik tinimbang “bermain” dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI dengan berbagai alasan yang terasa itu dikarang-karang. Yang membuat negeri gonjang ganjing. “Permainan” itu telah dirasakan sendiri dampaknya oleh Presiden Jokowi. Kontan mereduksi popularitasnya dan tingkat kepuasan publik yang pernah mencapai puncaknya dari hasil survey lembaga polling. Saling Klaim Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dua tahun lagi. Relatif masih cukup waktu berbenah supaya Presiden Jokowi dapat meninggalkan legacy yang bisa dikenang rakyat. Namun, bagi para politikus itu waktu singkat untuk mempersiapkan diri maju menjadi Presiden RI. Itu sebabnya, sejak tahun lalu khalayak sudah mulai kebanjiran pesan-pesan dari politikus yang merasa (sendiri) berpeluang menjadi Presiden RI priode berikutnya (2024-2029). Pesan-pesan itu bisa dilihat di pelbagai platform. Di jalan-jalan umum dalam bentuk baliho, spanduk, umbul-umbul dan sebangsanya hingga pelbagai konten di media sosial. Kalau politisi punya kuasa dan uang maka wajahnya tambah menyebar lagi di layar ATM, di seluruh bandara dan pelabuhan maupun stasiun KA lewat neonsign, atau ruang-ruang milik negara yang   berada dalam kewenangan yang bersangkutan. Jangan tanya itu boleh atau tidak. Kesangsian itu mudah dipatahkan. Cukup  merujuk pada aturan UU. Ada pasal tidak yang mengatur itu secara eksplisit. Selama larangan tidak tertulis eksplisit, sikat saja. Jangan bicara etika moral, seperti falsafah klasik “ngono yo ngono ning ojo ngono” rasanya itu tidak dihiraukan lagi. Lihat saja, awal tahun ini kampanye semakin meningkat intensitasnya. Tidak hanya di jalan umum, tetapi masuk ke jalur pribadi lewat WA dan saluran lainnya. Setiap hari. Setuju atau tidak setuju dengan broadcast itu, bukan urusan yang punya gawe. Anda marah dan coba protes dengan menyebarkan ke publik, apalagi sampai viral, itu malah menguntungkan. Memang itu yang ditunggu. Dari situlah datangnya viral. Ada pemahaman atau bahasa baru dalam dunia politik. Di-bully pun mereka senang. Karena itu berarti dibicarakan dan dibahas banyak orang. Polling pun akan memasukkan pada penghitungan untuk tingkat popularitas sang tokoh. Apalagi, catatan polling tersebut tidak menyeleksi itu perbincangan baik atau sebaliknya mengenai sang tokoh. Menguntungkan Jokowi Fenomena semua tokoh mau jadi Presiden RI, sebenarnya menguntungkan Presiden Jokowi. Tak usah memikirkan apalagi upaya untuk memperpanjang masa jabatannya. Apalagi sampai mengubah konstitusi yang membolehkan Presiden RI menjabat lebih dari dua kali.  Seperti yang pernah dikemukakan beberapa kolega dan menteri pembantunya. Sebut, misalnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Semuanya mengemukakan alasan, perpanjangan itu demi kesinambungan penanganan Covid19 di Tanah Air dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ingat yang saya sebut tadi “pemahaman baru”? Geger yang bakal timbul kemungkinan besar memang bagian dari strategi demi mendulang suara untuk kebutuhan dicatat polling. Sebab, semua yang menyuarakan adalah tokoh-tokoh yang ngebet mau jadi presiden. Semuanya juga melekat dalam pemerintahan Jokowi. Yang selama ini sudah bekerja menjalankan program-program berdasar hanya visi Presiden. Kampanye Airlangga Hartarto memfokuskan klaim keberhasilan menangani Covid19. Soal pertumbuhan ekonomi, digambarkan begini: “Indonesia Ranking 1 pertumbuhan ekonomi”. Tidak lupa sebagai Ketua KPC PEN, pihaknya pun mengklaim sudah mengeluarkan bantuan sebesar Rp 1.776,27 triliun untuk penanggulangan pandemi. “Anggaran bantuan terbesar sepanjang sejarah RI,” tulisnya di flyer bergambar dirinya. Program PEN itu juga diklaim “telah menyelamatkan 88,42 juta orang nggak jadi nganggur”. Memang betul, ada kesulitan kita mencerna pesan-pesan itu, sebab kita semua tahu, krisis minyak goreng sampai menelan dua korban tewas akan menjadi jejak digital kekacauan kabinet, khususnya menteri bidang ekonomi. Rakyat cukup dibagi uang Rp 300 ribu, dianggap urusan selesai. Mestinya Jokowi tinggal duduk manis, tenang-tenang merancang rencana ke depan setelah lengser. Santai saja seperti Menteri BMUN Erick Thohir yang memasang fotonya di mana-mana, walau pun BUMN banyak masalah, dan menderita kerugian besar. Atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang juga mengklaim keberhasilan sektor pariwisata. Dan, Prabowo Subianto yang tetap memelihara harapan untuk menjadi RI 1. Belum lagi Puan Maharani, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, LaNyalla Mattalitti, Agus Harimurty Yudhoyono (AHY), dan banyak lagi lainnya yang dicatat oleh lembaga survey diunggulkan menjadi Pemimpin Bangsa yang akan datang. Jokowi tidak usah gundah. Bekerja saja dengan baik memimpin kabinet supaya Husnul Khotimah. Itu sudah sama artinya Jokowi menaruh telur di dalam banyak keranjang. Siapapun yang terpilih akan mengenangnya dan haqul yakin semua proyek yang ditinggalkan akan lanjut, kalau tersedia cukup anggaran. Jangan lupa pula kiprah Luhut Binsar Panjaitan. Jabatannya sudah ditumpuk di atas 12 lembaga. Terbaru, menangani urusan Minyak Goreng. Pendeknya, siapapun yang jadi Presiden RI, mestinya Indonesia akan baik-baik saja. Selebihnya, tinggal menunggu keputusan Tuhan dan rakyat.  Saya kira rakyat sudah cukup pengalaman dan matang setelah berkali-kali mengikuti Pemilu dan Pilpres. Niscaya mereka pun sudah paham ada dua golongan yang tidak boleh dipercaya jadi pemimpin. Yang pertama, “yang tidak mau”. Dan, yang kedua: “yang terlalu mau”. Tinggal ingat saja pesan bijak dari siaran TVRI di zaman dulu dalam setiap kali siaran iklan. “Banyak penawaran, teliti sebelum membeli”. Setuju? (*)

Anies Diingatkan, “Jangan Ulang Kesalahan Gus Dur!”

BY FNN Senin, 06 Juni 2022 11:36:53 0

PDIP memang ngotot usung Puan sebagai Wapres. Namun, Anies diingatkan jangan mengulang kesalahan Gus Dur menggandeng Megawati pada 1999. Inilah yang harus dicermati oleh pendukung Anies Baswedan. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN DALAM gelaran Formula E di Jakarta International E-prix Circuit di Ancol pada Sabtu, 4 Juni 2022, tampak hadir selain Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, juga ada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani serta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Puan tampak begitu akrab dengan Anies. Bahkan, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat pula swafoto bersama Anies. Presiden Jokowi yang ada di sebelah kanan Puan itu seolah dicuekin. Bahkan, terkesan dianggap “tidak ada” oleh Puan. Entah siapa diantara Anies dan Puan ini yang sok akrab. Padahal, sebelumnya, lewat Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, mereka sudah siap mengajukan Hak Angket atas gelaran Formula E yang ternyata sangatlah sukses itu. Bahkan, Partai Solidaritas Indonesia, kolega PDIP lewat Ketumnya Giring Ganesha selalu menyerang gelaran balapan mobil listrik ini. Puan sendiri pernah menyatakan, dia tidak pernah ada masalah dengan Anies. Secara komunikasi politik, ini bisa diartikan, Puan siap bekerja sama dengan Anies. Termasuk jika Puan harus digandeng Anies pada Pilpres 2024 nanti. Nama kedua tokoh ini belakangan memang santer diberitakan dan disodorkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Anies sebagai Capres, sedangkan Puan sebagai Cawapresnya. Anies “mewakili” umat Islam, dan Puan representasi Nasionalis. Supaya “perjodohan” Anies-Puan ini bisa terealisasi, mantan Wapres Jusuf Kalla yang juga dikenal sebagai tokoh Golkar sampai harus turun gunung. Agar berjalan mulus, sampai JK perlu mengutus Komjen (Purn) Syafruddin, mantan Wakapolri yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk “mengawal” Puan saat umroh. Syafruddin adalah mantan ajudan JK saat menjadi pada 2004-2009. Hingga saat ini, Syafruddin menjadi salah satu orang kepercayaan JK. Syafruddin menemani Puan melaksanakan ibadah umrah. Keduanya tiba di Arab Saudi pada Ahad malam (29/5/2022). Kedatangan keduanya disambut Wakil Kepala Perwakilan RI Riyadh, Arief Hidayat. Puan tampil menawan dengan mengenakan gamis biru muda dan hijab bermotif. Momen kedatangan Puan dan Syafruddin itu, kemudian diunggah KBRI Riyadh di akun Twitter @riyadh-kbri. “Wakil Kepala Perwakilan RI Riyadh, @h_arief17 sambut kedatangan Ketua DPR RI, Y.M. Puan Maharani di Bandara Internasional Prince Mohamed Bin Abdulaziz, @madinahairport, Arab Saudi #hari_ini,” tulis @riyadh-kbri. Keberangkatan Puan dan Syafruddin ini lalu santer dihungkan dengan upaya penjodohan Anies-Puan pada Pilpres 2024. Pasalnya, JK dan Anies diketahui sangat dekat. Keduanya sama-sama alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saat ini, keduanya juga jadi petinggi di Korps Alumni HMI alias KAHMI. JK menjadi sosok penting yang meloloskan pencalonan Anies jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika itu, JK, yang menjadi wapresnya Jokowi, sampai telepon Ketum Gerindra Prabowo Subianto agar mengusung Anies saat Pilkada DKI melawan Ahok. Boleh dikata, JK berani “membelot” dari Jokowi, yang saat itu disebut-sebut mendukung Ahok. Apakah rencana perjodohan Anies-Puan seperti keinginan JK itu bisa terwujud pada Pilpres 2024? Jika terjadi, maka bertepatan dengan HUT Mega-Bintang ke-25 akan terulang lagi. Tapi, yang perlu diingat, sukses menjodohkan Megawati sebagai representasi dari Nasionalis dengan Abdurrahman Wahid dari Islam itu berakhir “tragis”. Dengan tuduhan Gur Dur terlibat Bulog-gate dan Brunai-gate tanpa adanya proses peradilan, mantan Ketum PBNU itu harus rela meninggalkan Istana Merdeka yang kemudian digantikan oleh Megawati sebagai Presiden. Upaya untuk menjodohkan Anies-Puan sebelumnya disuarakan sekelompok relawan Perhimpunan Masyarakat Wong Cilik (PMWC). Awalnya, kelompok yang namanya mirip dengan slogan PDIP ini, mendeklarasikan dukungan ke Anies. “Elektabilitas Anies di berbagai survei juga berada di urutan atas sebagai Calon Presiden. Itu juga yang menjadi pemikiran kami mendukungnya dan mendeklarasikan,” ujar Koordinator PMWC Asep Suwandi, Sabtu (21/5/2022). Mereka lalu mencoba mengawinkan Anies dengan Puan. Alasannya, Anies-Puan akan menjadi pasangan komplet dan saling melengkapi. “Pantas pula kalau Anies didampingi oleh Puan Maharani untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang,” lanjutnya. Dia melanjutkan, untuk maju di Pilpres 2024, Anies tidak cukup hanya disokong elektabilitasnya selama ini. Anies perlu didukung oleh pasangan cawapres dari partai besar dan kekuatan besar di Senayan, seperti Puan. Tujuannya, agar program kerja dan kebijakannya berjalan mulus. “Kami mendukung Puan sebagai cawapres berpasangan dengan Anies. Anies dan Puan bisa dan mampu mewakili kelompok pemuda milenial, pelajar, guru, petani, mahasiswa, pedagang, buruh dan emak-emak,” tutur Asep. Tapi, Anies perlu diingatkan, jangan sampai mantan Rektor Universitas Paramadina ini mengulang kesalahan Gus Dur. Amien Rais yang ketika itu menjabat Ketua MPR RI telah menjodohkan Gus Dur, justru dia pula yang, konon, punya andil menjatuhkan Gus Dur dari singgasana Presiden. Pada Senin 23 Juli 2001, gedung DPR-MPR menjadi saksi dua peristiwa besar. Pertama, Presiden Gus Dur dilengserkan MPR. Kedua, presiden perempuan pertama RI, Megawati Soekarnoputri dilantik MPR. Jalan Megawati menuju kursi RI 1 cukup berliku karena dipilih oleh MPR sebagai presiden, setelah Gus Dur dilengserkan pada hari yang sama. Terlepas dari siapa yang terlibat dalam “kudeta” itu, bukan tidak mungkin peristiwa yang dialami Gus Dur bisa terjadi pada Anies Baswedan kelak di kemudian hari. Sehingga, Puan bakal menggantikan Anies di tengah jalan seperti Ibunya, Megawati. Meski Anies sempat diisukan sebagai “sekoci” Jokowi dan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan oleh BuzerRp yang sudah kehilangan akal, Anies justru diincar banyak partai. Yang sudah menunjukkan gairah secara tersirat adalah NasDem, PAN, Demokrat, PKS, dan PPP.“Gerinda masih bermain. Prabowo masih laku dijual atau tidak. Jika Gerinda mengusung dan mendukung, maka Wapresnya Sandiaga Uno, seperti Pilgub DKI 2017 lalu,” ungkap sumber FNN yang dekat dengan Istana.PDIP memang ngotot usung Puan sebagai Wapres. Namun, Anies diingatkan jangan mengulang kesalahan Gus Dur menggandeng Megawati pada 1999. Inilah yang harus dicermati oleh pendukung Anies Baswedan. Sementata PKB kelihatannya bakal diobok-obok KPK. Skandal kardus durian mulai tampaknya akan dimunculkan lagi. KPK harus bongkar skandal korupsi Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Menteri skandal kardus durian. Jika KPK lamban, maka bukan tidak mungkin kasusnya akan ditangani Polri dan Kejaksaan Agung, seperti dalam kasus Mafia Minyak Goreng. Saat ini Anies memang tidak pernah menanggapi fitnah BuzerRp. Kondisinya kian banyak fitnah menghajar dirinya, citra Anies semakin mengkilap. Makin mahal harganya. Kelompok yang memfitnahnya kian bingung. Dus, kalau Anies tidak mau dengan Puan, apakah skenario Anies-Sandi akan diulang pada Pilpres 2024? “Nasib Sandi itu sangat tergantung Prabowo dan Gerindra,” ujar sumber tadi. (*)

Koalisi Parpol Penguasa Melawan Islam Politik?

BY FNN Senin, 06 Juni 2022 08:52:49 0

Politik sekuler kiri dan nasionalis saat ini sudah kadaluwarso menghadapi tantangan nasional, regional dan global yang semakin interconnected and borderless. Kecuali jika Republik ini hanya diarahkan untuk menjadi satelit China atau Amerika. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts KABAR terbaru para pemimpin parpol bertekad melawan politik identitas. Para pemimpin Parpol mengatakan bahwa Pemilu 2014 dan 2019 telah berlangsung sukses tapi meninggalkan polarisasi yang berbahaya di masyarakat. Faktanya memang bangsa ini terbelah menjadi cebong dan kampret. Tidak dijelaskan mengapa hal itu terjadi dan apa yang sudah dilakukan untuk mencegah polarisasi itu. Tapi mereka menuding politik identitas sebagai biang keladi polarisasi masyarakat. Saya menduga keras bahwa para elite parpol itu telah menjadi kura-kura dalam perahu: seolah tidak tahu mengapa, padahal itu ulah mereka sendiri. Tapi, kini mereka mencari kambing hitam dengan menyalahkan faktor lain selain parpol dan perilaku para elitnya. Faktor lain yang disalahkan itu adalah Islam politik yang sebagian besar itu direpresentasikan dalam Pilgub DKI 2017 yang telah dimenangkan oleh Anies Baswedan. Pilgub DKI itu kemudian berbuntut panjang, apalagi kini Anies muncul sebagai tokoh calon presiden muslim yang sangat populer jika bukan terpopuler. Sikap permusuhan para elit parpol pada Islam politik ini tentu mengherankan sekaligus tidak. Mengherankan karena para elit tiba-tiba jadi dungu korban narasi Islamophohia yang masih tersisa. Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sudah membuktikan dirinya sebagai Gubernur yang berdiri di semua golongan, terutama kaum miskin dan tertindas, apapun agama dan sukunya. Keadilan adalah jargonnya yang paling mencolok. Kekhawatiran elit parpol itu malah menegaskan dugaan bahwa ada kekuatan oligarki yang mendukung logistik banyak parpol berkuasa saat ini pada saat kesenjangan dan ketimpangan begitu menganga di seluruh pelosok negeri. Polarisasi antara cebong dan kampret terjadi separah kesenjangan dan ketimpangan sosial ekonomi saat ini. Permusuhan parpol terhadap politik identitas itu juga tidak mengherankan, karena banyak elit politik memang miskin gagasan yang berpotensi menjadi diskursus baru di tengah kematian imajinasi politik saat ini yang semakin terkungkung oleh banyak jargon harga mati. Seolah semua urusan negeri ini sudah selesai dan baik-baik saja. Islam adalah sumber inspirasi yang kaya yang boleh diambil oleh siapapun asal usulnya, termasuk asal usul sukunya: Jawa, Dayak, Bugis, Arab, atau China. Islam itu melampaui primordialitas semacam sukuisme. Sayang sekali para elit parpol ini gagal atau pura-pura gagal memahami bahwa Islam itu sebuah kompleks gagasan seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan Pancasila. Bahkan dari sejarah Islam memberi data dan fakta yang lebih dari cukup dan terdokumentasi dengan baik untuk digali kembali sebagai sumber inspirasi. Para founding fathers seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Agus Salim, sangat terinspirasi oleh Islam sebagaimana terbukti dalam rumusan Pembukaan UUD 1945. Bahkan, para pendiri bangsa ini dari berbagai latar belakang suku dan agama telah pernah pula menyepakati Piagam Jakarta sebagai gentlemen agrreement. Saya menduga keras bahwa sebagian elit parpol penguasa masih bermain main untuk menutup-nutupi kudeta konstitusi yang telah terjadi sejak amandemen ugal-ugalan atas UUD 1945 sebagaimana disampaikan oleh Gatot Nurmantyo pada Hidayat Nurwahid sebagai pimpinan MPR baru-baru ini. Prof. Kaelan, guru besar Pancasila UGM bahkan tegas mengatakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara sudah murtad dari Pancasila. Tidak hanya de yure saja, secara de facto kaum sekuler kiri yang dibantu kaum nasionalis radikal sebagai useful idiots telah mengubur Pancasila di bawah kaki mereka. Upaya permusuhan terhadap Islam politik oleh banyak elit parpol penguasa saat ini harus dilawan karena sesat dan menyesatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mutu berpikir dan menggagas banyak para pemimpin parpol saat ini sangat menyedihkan dibanding mutu pikiran dan gagasan para pendiri Republik. Islam politik adalah hak setiap warga negara, terutama Muslim, yang bisa dinyatakan tidak hanya melalui parpol yang terus berusaha memonopoli politik setelah Pemilu usai. Pemilu hanya menjadi instrumen transfer bersih hak-hak politik warga pemilih ke sebagian besar Parpol. Peran politik warga negara hanya ada dan selesai di bilik-bilik Tempat Pemungutan Suara. Politik sekuler kiri dan nasionalis saat ini sudah kadaluwarso menghadapi tantangan nasional, regional dan global yang semakin interconnected and borderless. Kecuali jika Republik ini hanya diarahkan untuk menjadi satelit China atau Amerika. Agenda usang kedua kekuatan adidaya atas Republik ini semakin jelas bahwa Islam politik akan menjadi gangguan serius bagi upaya memenangkan proxy and neo-cortex war di negeri seluas Eropa yang kekayaannya selalu menarik dan menggiurkan para penjajah ini. Upaya memusuhi Islam politik adalah upaya para kaki tangan China dan AS saja di negeri ini. Kesepakatan elit parpol untuk memusuhi Islam politik adalah ungentleman, if not crooked, agreement untuk terus menikmati uang recehan para Taipan. Jika politik sekuler sak karepmu dhewe pesanan dari China dan AS boleh, mengapa Islam politik tidak boleh? Gunung Anyar, 6 Mei 2022. (*)

Anies Baswedan Sang Juara Sejati!

BY FNN Senin, 06 Juni 2022 08:21:34 0

PERHELATAN dunia itu telah usai. Tetapi, perbincangan tentang hal itu masih terus bergulir, baik di media mainstream, media sosial, dan bahkan di tempat tongkorongan anak-anak milenial. Tidak ketinggalan pula suara nyinyir dari BuzzerRp maupun anggota partai penyerang, yaitu partai De dan partai Es. Itulah perhelatan akbar Formula E Jakarta, yang berlangsung aman, lancar, dan damai di sirkuit Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022). Dari kegiatan tersebut, Anies Baswedan-lah yang pantas dan layak menjadi juara sejati. Benar, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan piala kepada pemenang Formula E Jakarta, Mitch Evans. Bisa jadi, piala tersebut telah dibawa dan sudah sampai ke negara sang pemenang. Tetapi, “piala sejati” itu tetap ada di Jakarta. Kok bisa begitu? Mengapa Anies yang menjadi juara sejati dan piala itu ada di Jakarta? Anies kan tidak ikut berlaga. Anies juga bukan wasit. Anies adalah Gubernur DKI Jakarta yang sejak awal rancangan kegiatan Formula E itu menjadi sasaran hujatan dan cacian BuzzerRp dan pendukung setia Jokowi. Bahkan, tidak tanggung-tanggung. Gelaran yang awalnya direncanakan di kawasan Monas (Monumen Nasional), Jakarta Pusat berhasil mereka gusur. Istana tidak rela wilayah yang menjadi hak milik Sekretariat Negara (Setneg) itu dijadikan ajang balapan. Alasannya macam-macam. Tetapi, di balik 1001 alasan, Anda pasti tahu alasan yang sebenarnya. Mereka tidak ingin nama Anies Baswedan semakin berkibar dan kesohor. Anda harap maklum, karena Anies, sang “Gubernur Indonesia” itu memang tidak disukai pihak musuh, termasuk pendukung Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dikalahkan Anies dalam pertarungan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Luka Ahoker terlalu dalam dan belum sembuh. Mereka belum mau move on meski Pilkada DKI Jakarta itu sudah berlalu.   Mereka masih bermimpi, si penista agama Islam itu yang menjadi gubernur, entah gubernur mana. Padahal, si Ahok sudah kalah, dan dipenjara lagi. Kini mengurus Pertamina saja tidak becus, karena merugi. Padahal, dari mulut Komisaris Utama PT Pertamina itu sempat sesumbar, jadi merem saja untung. Kembali ke Anies sang juara sejati. Predikat itu pantas disandangkan Anies. Ketika hujatan atas penyelenggaraan Formula E terus terjadi, ia tetap tampil kalem dengan melempar senyum menyejukkan dan tutur kata lembut. Tidak ada amarah, apalagi dendam darinya. Anda tidak percaya? Banyak buktinya. Anies orang yang ramah kepada siapa pun. Ia tidak peduli terhadap orang yang mencaci dan orang memusuhinya. Dia adalah tipe pemimpin yang merangkul semua kubu. Bukan tipe pemimpin yang ikut memanas-manasi pendukungnya. Buktinya, di tengah hujatan terhadap Formula E berlangsung, tiba-tiba saja Jokowi justru meninjau pembangunan sirkuit itu pada Senin, 25 April 2022. Foto keduanya dengan latar belakang JIS (Jakarta International Stadium) terlihat akrab. Jokowi saat itu memberikan beberapa arahan. Maka, buzzer pun galau melihatnya. Berbeda dengan si Giring Ganesha, petinggi partai Es, yang terpeleset saat datang ke lokasi untuk membuat konten. Bukannya masukan yang dia sampaikan, tetapi caci-maki, ciri khas partai yang tidak lolos ke Senayan itu. Anies Baswedan pantas menjadi juara sejati! Hal itu bisa dibuktikan pada acara puncak Formula E, Sabtu, 4 Juni 2022, sore yang baru lalu. Dia tidak peduli dengan ocehan para buzzer, pendukung Jokowi dan Ahoker. Yang penting acara sukses. Anies menyebutkan, tidak menggunakan jasa pawamg hujan, seperti ajang MotorGP, di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Alhamdulillah, cuaca cerah. Tidak seperti di Mandalika, tetap hujan padahal sudah menggunakan jasa pawang yang dibayar lumayan mahal. Anies katakan tidak boleh bawa atribut partai dan segala bentuk berbau politik. Penontonnya patuh. Tidak ada suara gaduh, misalnya, “Anies Presiden...” Tidak ada bendera partai atau dukung-mendukung, tak ada yang memakai kaos dukungan ke orang tertentu di arena balapan. Maklum, ini acara olahraga yang menghibur warga Indonesia, khususnya warga Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang (Jabodetabek). Mereka patuh! Tentu, karena Anies juara sejati. Yang ada, suara riuh dan tepuk tangan ketika pembawa acara mengumumkan nama yang hadir, mulai dari Jokowi, Puan, dan Anies. Nah, ketika nama Anies disebut, suara riuh bercampur tepuk tangan pun bergemuruh. Tidak seperti awal menyebutkan Jokowi, yang sepi (meski saat diumumkan memasuki area balapan disambut dengan tepuk tangan). Anies Baswedan juara sejati!  Karena ia mampu merangkul semua pihak. Lewat event Formula-E, ia ingin menunjukkan tidak ada apa-apa diantara sesama anak bangsa. Buktinya? Dia mampu mendatangkan petinggi negara menonton kegiatan yang ditunggu-tunggu puluhan juta rakyat Indonesia dan dunia (yang bisa menonton lewat siaran televisi). Ada Presiden Jokowi, ada Ketua DPR Puan Maharani, ada Ketua MPR yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo. Di ajang tersebut, Anies menyerahkan piala untuk kategori tim. Kemudian, ia menyalami para pebalap di podium. Piala juara ketiga, Edoardo Mortara, dan juara kedua, Jean Eric Vergne, diserahkan oleh penyelenggara. Anies juara sejati? Ada-ada saja. Karena sirkuit Formula E memiliki lima zona dengan panjang lintasan 2,5 kilometer serta memiliki 18 tikungan. Sirkuit Formula E dilengkapi banking atau lintasan yang sengaja dimiringkan. Kemiringannya mencapai 6 derajat. Anies juara sejati! Karena ia mengapresiasi kerja sunyi orang-orang di balik perhelatan ajang Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Anies menilai kesuksesan acara ini tak terlepas dari mimpi dan usaha tanpa lelah. Apresiasi ini disampaikan Anies melalui akun Instagramnya, @aniesbaswedan, Ahad, 5 Juni  2022. Dalam unggahan tersebut, Anies juga menyertakan foto-foto mereka yang bekerja demi kesuksesan acara tersebut, mulai dari panitia acara hingga pekerja yang mengaspal sirkuit. Anies mengatakan ada ribuan tangan di balik acara tersebut, dan semua bekerja dalam sunyi. “Di balik kesuksesan acara Jakarta E-Prix kemarin, ada ribuan tangan yang terlibat mewujudkannya. Petugas konstruksi, petugas kesehatan, pengemudi transportasi, penyedia makanan, pengurus perizinan, dan banyak lagi yang bekerja dalam sunyi,” kata Anies dalam unggahannya itu. Sang juara sejati tidak akan menonjolkan diri. Juara sejati selalu rendah hati dan membuat musuh menjadi iri. Anies menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka yang telah bekerja sehingga acara tersebut berlangsung sukses. Sebab, bukan sekadar membangun sirkuit, tetapi juga membangun kebanggaan untuk kota dan negara. “Apresiasi setinggi-tingginya untuk setiap dan semua dari mereka. Mereka tak hanya membangun sirkuit, tapi membangun kebanggaan bagi kota dan negara. Mereka tak hanya menggelar balapan, tapi menggelar rasa percaya diri bagi bangsa,” ujarnya. Kuncinya adalah mimpi. Dia menyampaikan salam hormat untuk semuanya. “Karena mimpi adalah kunci, dan mereka semua telah berlari tanpa lelah untuk meraihnya. Salam hormat dari kami semua,” cuit sang juara sejati itu. Selamat buat Anies sang juara sejati yang selalu dinanti. (*)

UU PPP: Akal Bulus Memaksakan UU Cipta Kerja

BY FNN Senin, 06 Juni 2022 07:22:18 0

Alasan Pemerintah, diperlukan untuk mendorong invenstasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Tiga hal ini memang sering sekali dielukan. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD di MPR RI PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo memang bebal dan suka memaksakan kehendak. Sikap ini dapat kita baca dari sejumlah proses lahirnya kebijakan. Salah satunya pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Revisi UU PPP yang kini telah disahkan dicurigai menjadi alat melegitimasi UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja, normalnya, akan menampar muka pemerintah dan DPR. Tapi kita tidak melihat rasa malu itu muncul saat UU berikutnya kembali diproduksi dengan cara yang sama. Buktinya, tak terpaut lama pasca-UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional, Pemerintah dan DPR kembali memaksakan pengesahan UU Ibu Kota Negara Baru. Proses pembahasannya juga sama, secepat kilat dan penuh kontroversi. Kontroversi ini mau tak mau membuat investor luar berpikir dua kali untuk menanamkan duitnya pada proyek IKN. Dan IKN pun terseok-seok. Sikap bebal Pemerintah dan DPR kembali terlihat saat RUU PPP diundangkan. UU PPP ini adalah wajah buruk yang kesekian kalinya dalam praktik legislasi di Indonesia karena diduga menjadi jalan pintas mengegolkan UU PPP. Indikatornya, pertama, secara substantif UU PPP bertolak belakang dengan semangat perbaikan tata kelola regulasi. Salah satu tujuan revisi UU PPP adalah memasukkan norma mengenai metode omnibus law sebagai dasar perbaikan UU Cipta Kerja. Padahal, metode ini sebelumnya tidak dikenal. Revisi UU PPP berpotensi memantik amarah publik. Pengakuan UU PPP terhadap metode Omnibus Law terindikasi menjadi pintu masuk mengesahkan UU Cipta Kerja yang ditolak publik dan telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. MK tentu tidak asal ketok palu. Metode Omnibus Law bersifat multidimensi dan multisektor, sehingga sangat berpotensi tumpang tindih dan rawan kekeliruan. Kekhawatiran banyak pihak akhirnya terbukti di Gedung MK. Kedua, tidak satu pun amar putusan MK memerintahkan revisi UU PPP. MK memerintahkan memperbaiki UU Cipta Kerja, bukan UU PPP. Oleh MK, UU Cipta Kerja dinyatakan tidak sesuai dengan metode dan sistematika pembentukan UU serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena model revisi UU dengan gaya Omnibus Law tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, banyak salah ketik di UU Cipta Kerja. Jadi, ada indikasi, revisi UU PPP adalah akal-akalan pemerintah dan DPR mengesahkan UU Cipta Kerja. Indikasi ini setidaknya diperkuat oleh tiga hal. Pertama, bukannya memerbaiki UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR malah merevisi UU PPP yang nota bene merevisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, hingga saat ini, kita tidak pernah mendengar upaya Pemerintah dan DPR melaksanakan perintah MK, yakni memperbaiki UU Cipta Kerja. Pemerintah maupun DPR belum pernah membahas apalagi mengajak partisipasi publik atau stakeholder untuk membahas proses perbaikan itu. Publikasi pun belum ditemukan. Ketiga, adanya perubahan mengenai mekanisme perbaikan salah ketik. UU PPP pascarevisi mengatur bahwa setelah RUU disetujui bersama namun telah disampaikan kepada presiden, kesalahan teknis penulisan (salah ketik) masih diperkenankan untuk diperbaiki. Kita tahu, masalah salah ketik menjadi polemik besar dalam UU Cipta Kerja. Revisi UU PPP sebagai akal-akalan mengegolkan UU Cipta Kerja menunjukkan betapa buruk dan tidak disiplinnya cara pemerintah mengelola negara. Bila pemerintahnya saja tidak disiplin, bagaimana berharap masyarakat taat hukum? Seperti pengesahan UU yang penuh kontroversi lainnya, proses pembahasan revisi UU PPP berlangsung cepat, hanya enam hari. Revisi UU PPP dimulai pada 7 April 2022 dan persetujuan tingkat satu diputuskan dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR pada 13 April 2022. Itu pun, efektifnya hanya empat hari bila dipotong Sabtu dan Minggu sebagai hari libur. Alasan Pemerintah, diperlukan untuk mendorong invenstasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Tiga hal ini memang sering sekali dielukan. Tapi fakta berkata lain. Bahkan, Bos Tesla Elon Musk yang diuber Jokowi justru memilih investasi membuka kantor di Thailand. Sementara lapangan kerja bagi kelas menengah ke bawah terus digerogoti Tenaga Kerja Asing asal China. Begitulah, mereka banyak cakap, namun minim realisasi! (*)  

Luhut Jamin Pasokan dan Harga Minyak Goreng Curah di Pasaran

BY FNN Senin, 06 Juni 2022 01:26:11 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin pasokan dan harga minyak goreng di pasaran dengan penyempurnaan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).Oleh karena itu, ia pun mengimbau masyarakat tidak panik, galau, dan khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat.\"Selain menjalankan pembukaan keran ekspor, pemerintah juga secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO),\" katanya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Minggu.Menurut Luhut, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik di harga yang terjangkau selepas pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng dicabut.\"Dengan kebijakan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik, atau tidak perlu galau atau khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat. Ini kami pastikan tidak terjadi,\" tegasnya.Mantan Menko Polhukam itu pun menjelaskan, jumlah DMO yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni 2022 sebesar 300 ribu ton minyak goreng per bulan. Jumlah itu  lebih tinggi 50 persen dibandingkan kebutuhan domestik.\"Hal ini dilakukan untuk membanjiri pasar domestik hingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14 ribu hingga Rp15 ribu sekian,\" katanya.Pemerintah, lanjut Luhut, juga akan menyalurkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi itu ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh program ini dengan baik.Pemerintah juga akan memberikan kompensasi penambahan biaya angkut agar program minyak goreng curah untuk rakyat itu bisa dijangkau di seluruh pelosok Tanah Air.Luhut menerangkan alokasi DMO akan dibagi tidak hanya berdasarkan kapasitas produksi tapi juga kepatuhan terhadap pemenuhannya. Mereka yang patuh akan lebih cepat untuk bisa melakukan ekspor daripada mereka yang tidak patuh dalam memenuhi DMO.\"Jadi kalau dia tidak memenuhi DMO-nya, dia juga tidak akan mendapatkan fasilitas ekspornya,\" katanya.Sementara itu, terkait kewajiban harga domestik (DPO), pemerintah tidak hanya menerapkannya terhadap produsen CPO dan minyak goreng tapi juga hingga tingkat distributor.Penentuan harga DPO ini akan menjadi dasar pengawasan dan penindakan oleh satgas di lapangan yang terdiri dari berbagai unsur mulai dari Polri, TNI, Kejaksaan hingga pemda terkait. (mth/Antara)

Kemenparekraf Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik di Kawasan Borobudur

BY FNN Senin, 06 Juni 2022 01:14:18 0

Jakarta, FNN - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle) di kawasan wisata Candi Borobodur, Magelang, Jawa Tengah, sebagai perwujudan ekowisata (greentourism).Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu menyatakan bahwa kawasan Borobudur yang menjadi salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) diharapkan mampu menjadi jawara dalam mengimplementasikan kendaraan umum berbasis listrik.”Pada Mei 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah meresmikan layanan kendaraan listrik ramah lingkungan di Borobudur yang dapat digunakan wisatawan untuk berkeliling kawasan serta desa-desa wisata yang ada di sekitarnya,\" ujarnya dalam peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di daerah itu lewat keterangan resmi, di Jakarta, Minggu.Saat ini, lanjutnya, sudah ada kendaraan umum roda dua berbasis listrik yang dapat dipakai oleh para pengunjung ke kawasan tersebut. Kendaraan pariwisata berbasis listrik bakal digunakan sebagai moda transportasi yang menghubungkan titik-titik utama pariwisata.Secara bertahap, ucap Vinsensius, penggunaan kendaraan listrik akan diterapkan di semua destinasi wisata utama seperti di lima DSP. Dengan itu, mimpi menjadikan Indonesia sebagai destinasi ramah lingkungan (World Green Destination) dinilai tercapai.\"Titik-titik ini meliputi bandara, hotel, dan atraksi wisata. Dalam hal ini, dibutuhkan kolaborasi erat dan sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, badan usaha, dan pihak swasta, utamanya industri Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) di Indonesia,\" ungkap dia.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa penyediaan SPKLU di destinasi pariwisata diperlukan guna mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (SDG’s) di sektor pariwisata.“Melalui penyediaan kendaraan pariwisata berbasis listrik dan SPKLU di destinasi pariwisata, diharapkan tahun depan kawasan Borobudur bersih dari mobil fosil sehingga kawasan Borobudur menjadi kawasan hijau,” ucap Menkomarves.Pada tahun 2024, ditargetkan persoalan lahan, penempatan SPKLU, hingga jaringan kelistrikan akan dirampungkan.\"Semua penataan Borobudur selesai pada 2024, Presiden Joko Widodo sudah perintahkan itu dan budget terakhir Rp6,8 triliun untuk penataan ini semua. Masalah tanah dibereskan, masalah penempatan dibereskan, dan masalah lampu kabel tidak lagi di atas,\" katanya. (mth/Antara)

Integrasikan Sistem Transportasi-Kesehatan, Beijing Cabut "Lockdown"

BY FNN Ahad, 05 Juni 2022 23:31:19 0

Beijing, FNN - Pemerintah Kota Beijing, Minggu, mengumumkan pencabutan status penguncian wilayah (lockdown) dengan melonggarkan kebijakan protokol kesehatan antipandemi COVID-19 mulai Senin (6/6).Kebijakan tersebut diambil setelah dalam sepekan terakhir otoritas pemerintahan di ibu kota China itu mengintegrasikan sistem transportasi massal dengan kartu kesehatan masyarakat yang mencakup data vaksinasi dan hasil tes PCR berkala.Sejak Jumat (3/6) telah muncul perintah di aplikasi kartu kesehatan (jiankangbao) untuk memasukkan nomor kartu tiket elektronik kereta metro bawah tanah (subway).Kalau nomor tiket tidak dimasukkan di jiangkangbao, maka pintu elektronik di stasiun subway tidak akan terbuka secara otomatis.Pewarta ANTARA Beijing sempat mengalami hambatan tersebut di Stasiun Jinshong dan Stasiun Shuangjing sebelum muncul perintah di aplikasi jiankangbao pada Minggu (31/5) dan Jumat (3/5).Namun petugas di kedua stasiun tersebut masih bisa memakluminya dengan membukakan pintu secara manual karena integrasi sistem tersebut pada saat itu hanya bisa untuk pemegang nomor kartu identitas warga lokal sehingga masih belum mengenali nomor paspor.\"Sekarang nomor paspor sudah teridentifikasi di tiket dan jiangkangbao,\" kata seorang warga negara Indonesia yang baru saja berhasil memasukkan nomor tiket di aplikasi di jiankangbao-nya sehingga sudah bisa digunakan untuk naik subway dan tranportasi umum lainnya di Beijing.Dengan diperlonggarnya restriksi antipandemi, maka restoran dan kafe di Ibu Kota sudah diizinkan menerima pengunjung mulai Senin.Sejak 1 Mei otoritas Beijing melarang warga makan dan minum di dalam restoran setelah ditemukan klaster baru COVID-19 varian Omicron pada 22 April.Siswa sekolah menengah atas sudah bisa kembali ke sekolah di Beijing sejak Kamis (2/6), sedangkan murid sekolah menengah pertama dan sekolah dasar baru dimulai pada Senin (13/6) dan murid TK pada Senin (20/6).Beberapa toko dan pusat perbelanjaan di Beijing sudah kembali beroperasi secara penuh pada Ahad. (mth/Antara)

Menteri LHK: Hari Lingkungan Hidup 2022 Momen Menumbuhkan Kepedulian

BY FNN Ahad, 05 Juni 2022 23:26:31 0

Jakarta, FNN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022 perlu menjadi momentum meningkatkan kepedulian untuk terus memperbaiki perilaku adil terhadap lingkungan dengan berbagai perkembangan yang telah dihasilkan dari kebijakan aspek pembangunan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.Dalam pernyataan di akun Kementerian LHK yang dikutip dari Jakarta, Minggu, Siti Nurbaya menuliskan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini merupakan peringatan 50 tahun Konferensi Stockholm, dengan lima dekade perjalanan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia mencatat berbagai perkembangan.\"Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2022 ini menjadi momen penting untuk terus menumbuhkan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk terus memperbaiki dalam perilaku adil terhadap lingkungan,\" tulis Siti dalam unggahan terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, diperingati setiap 5 Juni, pada Minggu.Menurutnya, dengan kegigihan, kerja nyata dan kerja keras semua elemen bangsa menjalankan berbagai pokok-pokok kebijakan Presiden Joko Widodo pada aspek pembangunan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam, saat ini telah terdapat berbagai perkembangan, seperti transformasi struktural dan produktivitas alam dan manusia mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan.Dengan Nawa Cita dilakukan juga berbagai langkah korektif untuk mendukung keberpihakan pada rakyat yang diaktualisasikan lewat alokasi pemanfaatan hutan sosial 12,7 juta hektare (ha) serta pencadangan kawasan untuk tanah objek reforma agraria (TORA) 4,1 juta ha.Siti juga memberikan contoh perkembangan lingkungan hidup lainnya, yaitu moratorium permanen hutan alam primer dan gambut, restorasi perbaikan tata air gambut, rehabilitasi DAS dan mangrove, pengelolaan hutan lestari dan pengembangan multi-usaha kehutanan.Dilakukan juga pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati, perlindungan satwa liar dengan konservasi, kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen, penurunan angka deforestasi, berbagai kebijakan iklim, termasuk FoLU Net Sink 2030 serta penguatan instrumen kerja, seperti penegakan hukum.Siti menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas segala capaian tersebut yang dihasilkan dari kerja sama berbagai elemen bangsa, seperti dari pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha dan akademisi.\"Tantangan ke depan tidak lebih mudah. Objektivitas dan kejernihan dalam kita melihat masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting,\" tuturnya. (mth/Antara)

Mendag: Pengajuan Ekspor CPO Dilakukan Secara Elektronik

BY FNN Ahad, 05 Juni 2022 23:17:15 0

Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022, ditetapkan bahwa pengajuan persetujuan ekspor (PE) dilakukan secara elektronik.\"Pokok aturan dari Permendag Nomor 30 Tahun 2022 yang pertama yaitu pengajuan PE dilakukan secara elektronik,\" kata Mendag saat menggelar konferensi pers secara virtual, Minggu.Diketahui, Permendag tersebut mengatur tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, pengaturan kembali ekspor CPO tetap berpegang pada prinsip bahwa kebutuhan CPO di dalam negeri.Menurut aturan pokok pada permendag tersebut, permohonan pengajuan PE disampaikan secara elektronik kepada Menteri Perdagangan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).Permohonan dilengkapi dengan menyampaikan data elektronik hasil validasi pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) CPO dan atau pemenuhan DMO minyak goreng curah yang telah divalidasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan.Selanjutnya, ketentuan ekspor berlaku untuk produk CPO dan turunannya, yakni 12 pos tarif dan lima komoditi yang mencakup Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Olein), dan Used Cooking Oil (UCO).Selain itu, PE diterbitkan secara otomatis melalui INATRADE dan diteruskan ke SINSW. Dengan demikian, PE akan terkirim secara otomatisdi SINSW dengan mencantumkan QR Code. PE berlaku selama enam bulan dan dapat dilakukan perubahan data.\"Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data dan informasi. Dan apabila terbukti tidak sesuai dengan data dan informasi yang disampaikan, akan dikenakan sanksi,\" ujar Mendag.Terakhir, Mendag menyampaikan bahwa pengawasan dan monitoring dilakukan oleh tim monitoring gabungan yang terdiri dari unsur gabungan Kemendag, Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kemenko Maritim dan Investasi.Kemudian, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, dan Kementerian Lembaga lainnya, dan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perlundungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono. (mth/Antara)

Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN

BY FNN Ahad, 05 Juni 2022 19:41:28 0

Maka, siapapun calon presiden 2024 nanti, selama Oligarki Ekonomi yang mendisain dan membiayai, maka janji-janji manis Capres itu tidak akan pernah terwujud. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) (Disampaikan Pada Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang, Solo, 5 Juni 2022) MEGA-Bintang lahir sebagai bagian dari sejarah Konsolidasi Elemen Civil Society untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Pada 25 tahun lalu, konsolidasi sipil tersebut terbangun karena arah perjalanan bangsa saat itu, dalam era Orde Baru semakin melemahkan Kedaulatan Rakyat dengan sistem pemerintahan yang semakin otoriter dan state heavy. Perlu dicatat, Deklarator dan Pendiri Mega Bintang ini tidak lain adalah tokoh Solo, Mudrick Setiawan MS. Karena memang, kedaulatan rakyat ketika itu harus kita tempatkan sebagai inti kedaulatan sebuah negara. Karena rakyat adalah pemilik negara ini. Dan cita-cita hakiki dari lahirnya negara ini adalah untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pun demikian hari ini. Rupanya konsolidasi sipil kembali diperlukan. Karena Kedaulatan Rakyat sejak era Reformasi, khususnya sejak adanya Amandemen Konstitusi pada 1999 hingga 2002 lalu, kedaulatan rakyat bukan semakin menguat. Tetapi menjadi kedaulatan prosedural dan kedaulatan seremonial melalui Pemilu. Amandemen yang dilakukan dengan dalih (alasan) untuk memperkuat sistem presidensiil dan memperkuat posisi perlemen, khususnya DPR RI, ternyata bukan berbanding lurus dengan penguatan kedaulatan rakyat. Malah justru mengubah konsep kedaulatan yang seharusnya: Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat, menjadi: Dari Rakyat, Oleh Partai Politik, dan Untuk Oligarki. Saya sebagai pejabat negara yang telah disumpah atas nama Allah SWT dan disaksikan Al-Quran. Bahwa saya harus menjalankan Konstitusi dan juga peraturan perundangan, tentu secara obyektif, sebagai pejabat negara saya harus memenuhi sumpah saya. Tetapi secara subyektif, Allah SWT memberi saya akal untuk berpikir, dan Qolbu untuk berdzikir. Sehingga saya selalu memadukan Akal, Pikir, dan Zikir. Sehingga saya harus melakukan koreksi atas Konstitusi hasil Amandemen yang sudah menyimpang jauh dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Saya juga harus melakukan koreksi terhadap peraturan perundang-undangan yang lahir tidak dalam semangat memberi manfaat kepada rakyat. Tetapi, sebaliknya memberi manfaat kepada segelintir orang atau kelompok. Bahkan yang lebih kejam, justru menyengsarakan rakyat. Tetapi secara empirik, kewenangan DPD RI dalam fungsi legislasi itu sangatlah terbatas. Demikian juga kewenangan yang diberikan di dalam Konstitusi. Oleh karena itu, yang bisa saya lakukan adalah menyampaikan langsung kepada seluruh stakeholder bangsa ini, bahwa arah perjalanan bangsa ini harus kita koreksi. Harus kita perbaiki, untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat melakukan itu, kita tentu harus Adil sejak dalam pikiran. Harus Jernih sejak dari hati. Dan harus Berani mengatakan bahwa yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Dan hal itu hanya bisa kita lakukan, jika kita konsisten berpijak dan bertindak sebagai Negarawan. Karena seorang Negarawan tidak berpikir tentang next election, tetapi berpikir tentang next generation. Sebagai Ketua DPD RI, saya sudah keliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota. Saya bertemu langsung dengan stakeholder di daerah. Mulai dari pejabat pemerintahan daerah, akademisi dan kalangan kampus, serta pesantren dan agamawan, hingga kerajaan dan kesultanan nusantara. Saya mendengar dan melihat langsung apa yang mereka rasakan dan alami di daerah. Dan, hampir semua persoalan yang dihadapi dan dirasakan sama. Yaitu: Ketidakadilan dan Kemiskinan. Dua hal ini adalah persoalan Fundamental bangsa ini. Mengapa saya sebut Fundamental? Karena penyebabnya juga Fundamental. Sehingga untuk penyelesaiannya juga harus Fundamental. Tidak bisa kita atasi dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Harus Fundamental. Dari Hulunya. Bukan di Hilir. Ketidakadilan terjadi karena negara ini telah terkungkung oleh Oligarki Ekonomi yang telah menyatu dengan Oligarki Politik dan menyandera kekuasaan. Dan kemiskinan terjadi karena kemiskinan yang struktural, dampak dari ketidakadilan tersebut. Jadi, saya tegaskan di sini, Konsolidasi elemen Civil Society mutlak diperlukan sebagai bagian dari kesadaran kita sebagai bangsa, bahwa Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik adalah musuh utama Kedaulatan Rakyat. Jadi, menurut saya, persoalan bangsa ini bukanlah soal pemerintah hari ini. Atau soal Presiden hari ini. Tetapi persoalan bangsa ini tidak lain yaitu Adanya kelompok yang menyandera kekuasaan untuk berpihak dan memihak kepada kepentingan mereka. Siapa mereka? Oligarki Ekonomi yang rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaan mereka di luar negeri. Dan, mereka juga semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik. Jadi, selama Oligarki Ekonomi ini diberi ruang, apalagi untuk masuk ke dalam kekuasaan, maka sama saja dengan kita memberikan kepada Sosok Sangkala atau Buto yang rakus untuk berkuasa. Silakan menjadi kaya raya. Tapi jangan karena mengatur dan mengendalikan kebijakan negara untuk berpihak kepada kalian. Silakan menjadi kaya raya, tetapi jangan gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompok kalian. Silakan untuk kaya raya, tetapi jangan hanya Empat orang di Republik ini, tetapi kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat. Ini keterlaluan. Dan keterlaluan itu adalah Ketidakadilan. Dan ketidakadilan yang dibiarkan, membuat Tuhan murka. DPD RI sendiri secara kelembagaan telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang kami gugat adalah Pasal tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Bagi kami di DPD RI, Pasal tersebut merupakan Pasal penyumbang terbesar Ketidakadilan dan Kemiskinan Struktural di Indonesia. Karena melalui Pasal inilah, Oligarki Ekonomi mengatur permainan untuk menentukan Pimpinan Nasional bangsa ini. Pasal ini telah membatasi munculnya putra-putri terbaik bangsa. Dan pasal ini telah mematikan ruang bagi Partai Politik peserta pemilu untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena Pasal ini memaksa Partai Politik untuk berkoalisi dalam mengusung pasangan Capres dan Cawapres. Dan mematikan hak Partai Politik baru untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres, karena adanya kewajiban menggunakan basis suara hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Dan yang lebih esensi adalah Pasal 222 tersebut sama sekali tidak derivatif dari Konstitusi di Pasal 6A Undang-Undang Dasar kita. Karena Pasal tersebut memaksa Partai Politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas, maka yang terjadi adalah Capres dan Cawapres yang akan diberikan kepada rakyat akan sangat terbatas. Di situlah pintu masuk Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik mengatur dan mendisain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui Demokrasi Prosedural yang kita sebut sebagai Pilpres. Oligarki Ekonomi inilah yang membiayai semua proses itu. Mulai dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai, hingga biaya pemenangan dalam proses Pilpres. Sehingga jangan heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan Keadilan Sosial dan Kemakmuran Rakyat yang diucapkan oleh para kandidat Capres-Cawapres tidak akan pernah terwujud. Karena mereka yang membiayai proses munculnya pasangan Capres dan Cawapres itu adalah Oligarki Ekonomi yang memperkaya diri dari kebijakan dan kekuasaan yang harus berpihak kepada mereka. Maka, siapapun calon presiden 2024 nanti, selama Oligarki Ekonomi yang mendisain dan membiayai, maka janji-janji manis Capres itu tidak akan pernah terwujud. Bagaimana mungkin seorang Capres akan menghentikan Impor Garam, Impor Gula, Impor Beras, dan komoditas lainnya, sementara Oligarki Ekonomi yang mendisain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari Penikmat Uang Rente dari Keuntungan Impor? Bagaimana mungkin seorang Capres akan mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Ayat 1, 2 dan 3 di mana bumi, air dan isinya dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat dan cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai negara, bila Oligarki Ekonomi yang mendisain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari penikmat Konsesi Lahan atas Sumber Daya Alam Hutan dan Tambang? Bagaimana mungkin seorang Capres mampu melakukan Re-Negosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Listrik dan Energi, sementara Oligarki Ekonomi yang mendisain dan membiayai Capres tersebut adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut? Itulah mengapa DPD RI secara kelembagaan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Karena selain melanggar Konstitusi, juga menghalangi terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini seperti tertulis di dalam Naskah Pembukaan Konstitusi kita. Jadi bila Mahkamah Konstitusi nanti menolak gugatan DPD RI atas Pasal 222, maka saya katakan di sini, bahwa Mahkamah Konstitusi telah dengan sengaja memberi ruang pada Oligarki Ekonomi untuk menyandera dan mengendalikan negara ini untuk berpihak dan memihak kepentingan mereka. Sehingga sudah sepantasnya Mahkamah Konstitusi dibubarkan. Karena tidak lagi menjaga negara ini dari kerusakan dari akibat produk perundangan yang merugikan rakyat dan menjadi penyebab kemiskinan struktural di negara ini. Minggu lalu saya bersilaturahmi dengan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Beliau mengatakan kepada saya: Bahwa karena beliau tahu bahwa kakek saya, Pak Mattalitti turut berjuang dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, maka beliau memberi amanat sekaligus wasiat kepada saya untuk membenahi Konstitusi Negara ini yang telah menyimpang jauh dari tujuan para pendiri bangsa. Negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa ini. Karena sejak Amandemen Konstitusi pada 1999 hingga 2002 itu kita semakin terang benderang dan tanpa malu-malu lagi menjadi negara yang sekuler, liberal dan kapitalis. Dan, tanpa kita sadari, pandangan hidup dan cara berpikir serta perilaku kita telah berubah secara mendasar, yang merupakan antistesa dari nilai-nilai Pancasila. Kita telah meninggalkan mazhab ekonomi pemerataan dengan mengejar pada pertumbuhan PDB yang berbanding lurus dengan tax rasio. Kita telah meninggalkan perekomian yang disusun atas azas kekeluargaan, dan membiarkan ekonomi tersusun dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. Sehingga negara memilih melakukan intercept dengan memberikan program BLT-BLT untuk mengatasi kemiskinan, yang celakanya terbukti tidak tepat sasaran. Ini juga pekerjaan penting dari Konsolidasi Elemen Civil Society hari ini bahwa Konstitusi kita wajib dikembalikan ke semangat dan spirit suasana kebatinan para pendiri bangsa. Bahwa Undang-Undang Dasar Naskah Asli 1945 harus disempurnakan memang betul. Tetapi tidak diubah total menjadi Konstitusi yang sama sekali baru dan sudah tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai dari watak dasar atau D.N.A bangsa ini. Jadi, sekali lagi, jika kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan, maka kita harus melihat dengan jernih bahwa persoalan yang kita hadapi adalah persoalan Fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus Fundamental. Dan salah satu persoalan Fundamental tersebut adalah Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan. Maka jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah akhiri rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dialog. Semoga ikhtiar kita demi Indonesia yang lebih baik mendapat ridlo dari Allah SWT. Sehingga pertemuan kita hari ini menjadi amal jariyah bagi kita dan mendapat energi dari langit. (*)

LaNyalla Punya Etika dan Intelektual, Rocky Gerung: Sesuai Kriteria yang Dibutuhkan Pemimpin Nasional

BY FNN Ahad, 05 Juni 2022 18:20:00 0

Solo, FNN - Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai saat ini hanya Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, elit bangsa yang pro rakyat. Menurut Rocky, LaNyalla membuktikan dengan suara kritisnya menolak aturan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Ia menjelaskan, Presidential Threshold berimplikasi kepada pengebirian kedaulatan rakyat. Dengan melawan atau menolak PT 20 persen berarti mengembalikan kedaulatan rakyat. “Selama ini Capres-capres yang muncul di media ini belum terbukti ingin kembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Kita belum mendengar Anies, Prabowo, Ganjar atau lainnya yang meminta agar tidak ada ambang batas pencalonan presiden atau PT 0 persen. Hanya LaNyalla yang sudah bicara kemana-mana dan bahkan secara lembaga sudah melakukan gugatan Pasal 222 ke MK ,” kata Rocky saat menjadi narasumber Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun ega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Ahad (5/6/2022). Karena itu, Rocky Gerung mengajak untuk memastikan gerakan yang konkret agar Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 222 di UU Pemilu. “Ini harus dinolpersenkan, supaya semua anak bangsa bisa berkesempatan sama menjadi pemimpin nasional. Kalau MK menolak, mungkin akan muncul PPP alias Partai People Power. Atau karena rakyat yang ingin berpartisipasi telah dihalangi oleh aturan Pemilu maka perlu juga adanya Gerakan LBP atau Liga Boikot Pemilu,” paparnya. Rocky Gerung juga mengatakan jika Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti masuk dalam kriteria pemimpin nasional yang tepat. Ada tiga parameter pemimpin nasional yang baik menurut Rocky Gerung. “Pak LaNyalla ini jarang sekali masuk dalam survey Capres yang dirilis lembaga survey. Padahal menurut saya beliau masuk dalam tiga parameter pemimpin versi saya,” katanya. Parameter pertama adalah Etikabilitas. Dimana pemimpin harus memiliki etika yang tinggi dan moral yang bersih, tidak suka berbohong, juga tidak memperkaya diri atau korupsi. “Parameter kedua adalah Intelektualitas. Pemimpin harus pintar, cakap dan mempunyai konsep komprehensif tentang Indonesia,” jelasnya. Ketiga barulah parameter elektabilitas. Dalam pandangan Rocky, elektabilitas ini merupakan gabungan dari ukuran tentang etika dan kekuatan pola pikir pemimpin. “Ketiga parameter atau kriteria itu dimiliki oleh semua pemimpin saat awal bangsa ini berdiri. Bagaimana kita melihat Natsir, Hatta, Soekarno dan lainnya. Pemimpin dengan karakter seperti itu yang hilang pada diri elit yang berkuasa saat ini,” ucap dia lagi Ditambahkan Rocky, nama LaNyalla selalu disebut terus oleh rakyat karena berani menyatakan gagasan melawan ketidakadilan. Karena ada elit di dalam kekuasaan mempunyai pemikiran jernih dan independen dalam melihat Indonesia yang bopeng dan buruk ini. Makanya positioning itu harus dimanfaatkan. Apalagi bangsa ini juga membutuhkan sosok yang tepat. “Paling tidak dari Solo ini ada sesuatu yang akhirnya bisa tersambung kepada kekuatan publik. Atau dari sini ada cahaya sehingga membukakan mata rakyat yang merindukan adanya pemimpin alternatif. Kita tinggal pilih mau menyala atau padam,” paparnya. Sementara itu Deklarator Mega Bintang, Mudrick Setiawan M. Sangidoe, mengatakan modal untuk menjadi pemimpin adalah keberanian. Karena keberanian itu penting. Tidak punya keberanian, berarti lemah. Tanpa keberanian artinya tak punya bargaining. “Jadi keberanian adalah kekuatan. Saat ini yang dibutuhkan adalah orang yang punya keberanian. Tidak perlu kakehan teori yang mbelgedhes. Makanya dengan hadirnya para aktivis dan lainnya hari ini, semoga akan hadir Musa-Musa baru yang bisa hancurkan Firaun-firaun di negara ini,” tegas dia. Hadir dalam dialog Nasional tersebut Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Selain Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu dan pengamat politik Rocky Gerung, tampak hadir juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Ferry Juliantono (Sekjen Syarikat Islam) M. Jumhur Hidayat (Ketua KSPSI), Syukri Fadholi (Ketua Presidium FUI DIY), Syahganda Nainggolan, Lieus Sungkharisma, Ustad Alfian Tanjung, Kol (Purn) Sugeng Waras, Boyamin Saiman dan lainnya. (mth/*)

Peta Politik Makin Seru: Gerindra Terancam Jalan Sendiri Tanpa Koalisi

BY FNN Ahad, 05 Juni 2022 18:15:19 0

WARTAWAN senior FNN Hersubeno Arief menyoroti manuver Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mendatangi Ketum DPP Partai NasDem Surya Paloh. Itu satu hal yang cukup menarik disimak ada apa di balik zig-zag mantan Danjen Kopassus tersebut. Yakni berkaitan dengan pernyataan dari Prabowo bahwa calon Presiden dari Gerindra tidak harus dia. Dan dia menyatakan, kalau bisa yang muda-muda muncul dengan syarat baha dia loyal kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini menarik, apakah mungkin hal itu terjadi, Prabowo tidak akan maju lagi dan memberi kesempatan pada calon yang lebih muda. Hersubeno mengajak Anda untuk menggali ada apa di balik itu semua dengan mewancarai Rocky Gerung, akademisi dan pengamat politik, di kanal Rocky Gerung Official berikut. Bagaimana menurut Anda soal pernyataan Prabowo Subianto itu? Kalau berita itu kita analisis, tentu kita melihat bagian diplomatisnya dulu. Dan, tentu Pak Prabowo mengerti bahwa ada faktor-faktor baru di dalam permainan politik minggu ini. Ada faktor JK (Jusuf Kalla) yang kelihatannya akan sangat serius untuk menduetkan Mega – Bintang. Kita ingat Mega-Bintang karena Aneis Baswedan bagaimanapun juga ada warna muslimnya dan Puan Maharani adalah warna nasionalis. Dulu Mega-Bintang zaman orde baru, waktu kampanye 1997, kampanye terakhir yang telah menjadi simbol bahwa Indonesia sebetulnya sudah harus masuk era reformasi. Itu kan ’97, Pak Mudrik Sangidu, yang dengan ketelitian dan kecerdikan dia gabungkan Mega-Bintang, PPP dengan PDIP, dalam upaya untuk beroposisi dengan orde baru pada waktu itu. Ia juga bisa jadi Dejavu, berulang lagi, simbol itu ada pada Andis dan Puan. Jadi Pak JK cerdik untuk membaca potensi itu walaupun lebih dari itu, Pak JK sebagai pengusaha kalkulasinya selalu sangat pragmatis bahwa Anies sudah ada di depan ya ngapain lagi cari yang lain. Puan sudah potensial menyodorkan tiket 20% dan PDIP mampu lakukan itu ya ngapain, gabungin saja. Itu pikiran pragmatisme Pak JK. Jadi tinggal ada blok lain kan. Blok Prabowo yang tadinya mustinya ke Ibu Megawati Soekarnoputri merasa waduh itu tertutup dong. Walaupun ada perjanjian macam-macam. Jadi, itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk zig-zag lagi. Karena beliau kan jago zig zag. Ke mana-mana saja dia, ke Nasdem dulu, ke Khofifah Indar Parawansa, dan segala macam. Tapi intinya Pak Prabowo mulai melihat potensi bahwa sangat mungkin perjanjian dengan Ibu Mega batal lagi. Jadi mulai datang ke teman-teman lama. Biasa saja itu. Tetapi yang lebih penting kalau Pak Prabowo mengucapkan bahwa Gerindra sebetulnya tidak ngotot mau mencalonkan dia. Tentu di belakang layar ada kerjaan lain supaya Pak Prabowo tetap maju sebagai presiden Karena naluri saya, Pak Prabowo tetap menginginkan dia mengukir sejarah untuk melengkapi reputasi dia atau untuk membersihkan reputasi lama yang masih ada dalam catatan para peneliti hak asasi manusia atau apalagi dalam catatan emak emak terakhir yang menganggap Pak Prabowo tadinya berjanji timbul tenggelam bersama rakyat, tapi kenapa tiba-tiba mengapung bersama kekuasaan. Jadi kira-kira itu. Jadi, wisdom itu ada pada Pak Prabowo sehingga dia musti mengucapkan itu. Ucapan yang bagus bahwa Prabowo mengatakan ya Gerindra, Saya Prabowo Subianto akan jadi king maker. Itu sebenarnya lebih indah, sehingga selesai spekulasi para surveyor. Ya itu ekspektasi Anda, tapi kalau realitas politiknya menurut Anda mungkin nggak Pak Prabowo dengan legowo menyerahkan tanpa apa ada peristiwa apapun. Karena internal Gerindra sudah menyatakan bahwa Prabowo harga mati. Betul tadi ekspektasi saya. Kalau kalkulasi saya mengatakan nggak mungkin karena sebagai partai besar Gerindra memang harus secara total menempuh konsekuensinya, yaitu punya calon presiden. Itu kan jadi kebanggaan partai. Kalkulasinya begini, kalau Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk tidak maju, itu orang Gerindra pasti drop. Itu artinya bukan nggak dapat calon presiden tapi juga nggak dapat anggota legislatif karena cocktail efeknya akan begitu. Partai yang nggak punya calon presiden itu pasti elektabilitas parlemennya juga akan drop. Jadi kira-kira, itu akan jadi kalkulasi penting di Gerindra. Dan, saya mau mengambil kesimpulan bahwa nggak mungkin Gerindra akan membatalkan ambisi untuk menjadikan Prabowo sebagai presiden. Jadi di situ ketegangan dimulai. Kalau soal ketegangan ya bisa kita ulas pelan-pelan. Soal mungkin tidak mungkin, Pak Prabowo tidak mungkin itu pasti ya. Tapi bahwa dia mungkin tidak akan mendapat partner dan memaksa dia untuk tidak maju sangat mungkin juga dengan perkembangan terbaru saat ini ya. Ya itu yang menariknya politik Indonesia. Setiap 12 menit bisa saja berubah kalkulasinya. Kenapa jadi kacau begini karena 20% threshold itu. Kan kalau nggak ada threshold maka Prabowo dengan gampang mengatakan oke saya percaya bahwa partai saya mampu untuk mengusung saya dan saya tidak memerlukan bolak-balik ke pantai yang lain, menawarkan proposal alternatif soal pasangan memasangkan. Jadi, sekali lagi kita balik pada kimia dasarnya, yaitu 20 persen itu adalah kimia yang buruk bagi demokrasi. Jadi, setiap kali ada kekacauan politik saya senang saja karena bangsa ini sebetulnya hanya bisa bertumbuh kalau elitnya berkelahi supaya mereka saling menghalangi, lalu bangsa ini merasa oke kita ambil jalan baru. Kan nantinya bloking-nya terjadi, blok Pak JK misalnya dan blok Prabowo. Lalu kita bertanya blok buruh di mana, blog mahasiswa di mana, blok emak-emak di mana. Mustinya ada blok ketiga. Tapi karena terhalang oleh 20%, mereka yang ingin bikin blok ketiga, ya sudah nggak punya harapan. Nah di situ buruknya politik kita. Jadi kita ingin supaya selain kita menganalisis dua blok ini, blog JK untuk sementara dan blok Prabowo, kita juga musti kasih kritik bahwa ini dua blok yang juga berbahaya bagi demokrasi. Karena akan mengulangi lagi konfrontasi sosial. Ada bagian dari masyarakat kita yang tidak terepresentasi. Threshold 20% itu menghalangi representasi pada demokrasi. (mth/sws)

Formula E-xcellent!

BY FNN Ahad, 05 Juni 2022 13:37:45 0

Busuk hati Erick tercium oleh semua orang. Publik akan mengatakan menteri BUMN ini adalah politisi yang akan melestarikan pembelahan bangsa. Dia itu seorang partisan tulen. Berbahaya bagi negara. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial Politik ALHAMDULILLAH! Formula E yang Excellent! Di kamus, “excellent” berarti “extremely good”. Sangat bagus. Itulah yang ditakdirkan Allah, Sabtu (4/5/2022). Balap mobil listrik terbesar di dunia berjalan sangat sukses. Tak cukup hanya disebut sukses. Kini, Menteri BUMN Erick Thohir (ET) terisolasi sendirian. Dia melakukan salah langkah dalam mempolitisasi posisi semua BUMN di tengah perhelatan olahraga internasional itu. Erick memblok BUMN. Tidak ada satu pun yang menjadi sponsor Formula-E (FE). Dilarang oleh Erick Thohir. Hanya karena tuan rumah balap ini adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang bakal menjadi capres terkuat. ET memang habis-habisan dalam upayanya untuk mengerdilkan FE. Jelas, tujuannya bisa dibaca dengan terang. Yaitu, untuk mereduksi kesuksesan Anies sebagai penanggung jawab tertinggi FE. Erick menunjukkan kualitas terendahnya sebagai politisi yang ambisius. Sikap ini membuat publik tak bisa membantah bahwa Erick adalah boneka oligarki konglomerat hitam. Para cukong itu memang tidak rela Anies sukses di perhelatan FE ini. Mereka gunakan tangan ET untuk menjelekkan reputasi Anies. Sekarang, sukses Formula-E menjadi berita besar olahraga. Media musuh Anies pun mau tak mau harus memberitakan balap ini. Agar mereka tidak kelihatan aneh. Busuk hati Erick tercium oleh semua orang. Publik akan mengatakan menteri BUMN ini adalah politisi yang akan melestarikan pembelahan bangsa. Dia itu seorang partisan tulen. Berbahaya bagi negara. Untuk Anies Baswedan, selamat atas kesuksesan Formula E-exellent. Rakyat akan menunggu kesuksesan Formula A pada Pilpres 2024. (*)

Leadership of Hope: Demokrasi, Redistribusi dan Krisis Global Dalam Regenerasi Kepemimpinan Indonesia ke Depan (2)

BY FNN Ahad, 05 Juni 2022 13:16:28 0

Kita, sekali lagi, harus merebut pengelolaan negara kita ini, menyingkirkan kekuasaan Oligarki, dan membangun demokrasi, persatuan nasional dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Ketua Sabang Merauke Circle (Disampaikan pada acara 25 Tahun Mega Bintang, 5 Juni 2022, di Solo) INDONESIA, sebagai negara miskin, juga mempunyai potensi kegagalan yang sama, yakni menjadi negara gagal, rakyat miskin dan perang saudara. Kemiskinan bangsa dan rakyat mayoritas di Indonesia selalu berulang terjadi sejak jaman penjajahan dan kemerdekaan karena nafsu segelintir elit ingin mengambil untung semuanya. Tapi, saat ini adalah jaman terburuk sepanjang sejarah kita. Ketika Soekarno membacakan pledoinya di pengadilan Laanraad di Bandung, dalam pledoi tersebut, dia mengutuk segelintir oligarki, kapitalis Belanda dan Eropa, yang membawa keuntungan untuk negeri mereka. Namun, pada masa itu, keterjajahan membuat kita tidak berdaya dalam melawan bangsa asing. Saat ini, ketika Indonesia telah merdeka 77 tahun, negara ini juga tak berdaya menghadapi segelintir Oligarki yang begitu rakus. Ekonomi tumbuh dalam model yang  buruk. Professor Matriana Mazzucato menyebutnya sebagai model “consumption-led growth” bukan “investment-led growth”. Uang-uang yang diambil share holder sebagai keuntungan disimpan mereka, umumnya di luar negeri, bukan ditanamkan kembali dalam investasi. Dalam kasus minyak goreng, misalnya, pemerintah terkejut atau justru berpura-pura terkejut, kantor pusat perusahaan perusahaan minyak goreng itu ternyata ada banyak di luar negeri. Ekonom Faisal Basri, pada sisi lain, mencatat penjualan batubara sepanjang setahun krisis ekonomi saat ini mencapai Rp 1000 Triliun, begitu juga minyak sawit yang mencapai ratusan triliun rupiah. CNBC News (9/2/2022) mencatat sepanjang 9 bulan pertama tahun 2021, enam emiten batu bara membukukan pendapatan Rp 133,8 triliun, naik 41% dari tahun sebelumnya. Ini belum lagi situasi perang Ukraina-Rusia. Pertanyaan Faisal Basri, apa sih untungnya buat bangsa dan rakyat Indonesia? Setimpalkah perolehan negara dari royalti dan pajak?  Situasi kemiskinan kita, baik karena dampak dari pandemi Covid-19, maupun karena faktor-faktor ekonomi yang ada pra-krisis, begitu menyolok dan sangat menyakitkan karena tidak ada tanda-tanda bangsa ini ke depannya bakalan memikirkan kekayaan dari semua untuk untuk semua. Tidak ada tanda-tanda yang miskin akan sejahtera. Pemimpin nasional umumnya tidak mempunyai sense nasionalisme yang kuat untuk membangun ekonomi rakyat. Tema-tema seperti redistribusi, seperti pemerataan penguasaan lahan/tanah, penguatan upah buruh dan berbagai tema kesejahteraan tidak menjadi arus utama. Upah buruh, misalnya, secara rerata hanya mengalami kenaikan di bawah 1% tahun lalu, hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikkan upah minimum sebesar 5,1%. Begitupun, para pengusaha yang menggugat keputusan Anies Baswedan itu. Padahal, sesungguhnya upah buruh adalah alat redistribusi kekayaan yang paling utama. Redistribusi penguasaan tanah juga tidak terjadi. Upaya Presiden Jokowi dalam sertifikasi tanah adalah berasal dari ide jenuin Hernando de Soto, seorang ekonom liberal di Peru, yang maksudnya untuk mendorong rakyat kecil masuk ke dalam market ekonomi. Sementara, konsep redistribusi aset, tanah misalnya, adalah untuk memberdayakan kemampuan produksi kaum miskin. Agar para petani mampu berdikari. Supaya kita tidak terus-menerus tergantung pada impor pangan. Kita sekarang akan beralih pada isu global. Bagaimana situasi dunia saat ini. Setelah pandemi Covid-19 mereda dan pengaruhnya pada kita. Professor Stiglitz dalam tulisannya “Davos 2022 meeting was a missed opportunity over globalization”, The Guardian, 1 Juni 2022, memperlihatkan krisis global yang dialami dunia saat ini, dengan berbagai persoalan yang meliputi ketidak pastian arah ekonomi ke depan, kehancuran sistem supply-chain, dan ambiguitas banyak negara dalam melihat situasi demokrasi dan atau ultra nasionalistik, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 serta perang Ukraina-Rusia. Globalisasi mengalami cacat sejarah ketika masa pandemik, negara-negara maju malah memperlihatkan ego sentris dalam memonopoli vaksin dan obat-obatan , yang membuat makna global dalam persaudaraan manusia mengalami degradasi. Mazzucato, Professor pada University of London, dalam diskusi  “What next for global growth?”, World Economics Forum yang dipandu Tom Kenee (30/5/2022) memperlihatkan distribusi (distributive justice) kesejahteraan saat ini begitu buruk. Porsi inkom kaum buruh dibandingkan profit yang didapatkan kaum kapitalis adalah porsi terburuk sepanjang sejarah kapitalisme. Hal ini terjadi karena kontrol institusi negara, atau rezim global, terlalu lemah untuk meminta agar profit yang diperoleh segelintir elit diinvestasikan kepada sektor produksi. Terutama jika mengingat, misalnya, berbagai inovasi teknologi  yang ada saat ini dihasilkan oleh riset yang dibiayai pemerintah (publik), bukan swasta.  Korporasi raksasa bekerja untuk kepentingan pemilik saham (share holders) saja. Stiglitz dan MAzzucato juga mempersoalkan tidak adanya kritik atas segelintir pengusaha farmasi yang mencari keuntungan berlimpah ruah dari  pandemi Covid-19, sebuah pertanyaan besar tentang moral kebersamaan manusia hidup di dunia saat ini. Terkait dengan situasi dunia saat ini, McKensey, dalam “Spotlight on Davos: Highlitghts from the 2022 annual meeting”, menyoroti “global instability” terkait perang Ukraina-Rusia menjadi sumber utama resiko potensial dalam ketidakpastian pertumbuhan ekonomi ke depan. Hal ini menggantikan problematika pandemi covid-19 yang mulai dapat diatasi dan inflasi ekonomi global selama ini. Perang ini telah mengakibatkan indeks harga makanan secara global naik antara 20-45% sampai Q4 tahun ini.  Memang dampak langsung dihadapi oleh kawasan Eropa, yang tergantung pada kebutuhan energi dan makanan, berupa naiknya jumlah kemiskinan sebanyak 44 juta orang, maupun negara-negara yang tergantung dengan gandum, nikel, material untuk pupuk seperti Amonia dan potassium, yang di produksi kedua negara ini dalam jumlah signifikan. Begitu juga, rasa insekuriti telah menghantui berbagai belahan dunia, karena kenaikan anggaran pertahanan negara-negara barat, untuk keperluan perang, semakin tinggi. Indo-pasifik, baik yang diperkenalkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika, Blinken, dalam pidatonya di Universitas Indonesia, beberapa bulan lalu, maupun yang diangkat Tom Kenee dalam diskusi di Davos, beberapa hari lalu, adalah lingkungan strategis Indonesia saat ini. Indonesia, menurut framework Indopasifik, mempunyai keterikatan dengan transaksi dagang yang menembus angka 3 triliun dollar. Oleh karenanya, kita mendapatkan tekanan besar dari kekuatan-kekuatan strategis yang akan mengambil keuntungan dalam wilayah ini, khususnya Amerika dan China. Ketegangan dunia bukan saja ada di Eropa akibat perang Ukraina dan Rusia, namun saat ini ketegangan di kawasan Indo Pasifik berada pada tingkatan kewaspadaan tinggi. Baru-baru ini, Amerika, Jepang dan Australia telah berhasil menggaet India, membentuk QUAD, untuk berhadapan dengan RRC, baik dalam perang urat syaraf, maupun perang sesungguhnya.  Indonesia, yang coba bersikap netral, khususnya dalam perang Ukraina-Rusia, pasti tidak dapat bertahan selamanya. Contoh yang paling baru adalah ketika pertemuan sektor keuangan dan perbankan G-20 di Washington beberapa minggu lalu, di mana menteri keuangan Amerika, Janet Yellen, mengkritik Indonesia yang coba melihat situasi sekarang sebagai situasi normal. Yellen menekankan suatu istilah baru di dunia saat ini, “FriendShore”, sebuah istilah kerjasama yang menyandarkan bantuan pada sahabat dengan “value” yang sama. Dalam tekanan global yang semakin bersifat langsung, mampukah Indonesia berjalan terus dengan “politik dua kaki”? Situasi global saat ini, sekali lagi, sangat berbahaya bagi kita. Baik itu yang bersifat umum, seperti pertumbuhan global yang rendah, inflasi yang besar dan ancaman perang dunia, maupun yang bersifat langsung, seperti ketergantungan kita pada utang dan impor, membutuhkan sebuah kepemimpinan nasional yang kokoh, berintegritas dan tidak gampang tunduk pada kemauan asing. Isu demokrasi, redistribusi dan tantangan geopolitik merupakan isu sentral bagi transformasi bangsa kita ke depan. Kedalaman persoalan, kompleksitas dan komplikasi, telah saya uraikan di atas. Pada tahun-tahun mendatang, ketika generasi tua lengser dari kekuasaan nasional, ketiga isu di atas bisa saja menjadi “bom waktu” bagi kehancuran bangsa kita. Persatuan bangsa tidak mungkin dibangun tanpa demokrasi. Demokrasi tanpa keadilan sosial  akan menjadi sumber konflik sosial laten. Tanpa persatuan dan demokrasi, Indonesia akan menjadi bangsa lemah yang gampang didikte asing serta menorong munculnya para petualang politik yang menjadi kolaburator asing. Ini adalah persoalan yang harus diatasi. Tapio menyakitkan sekali fenomena yang ada saat ini, narasi politik besar bangsa kita dikendalikan oleh pemain-pemain tua yang telah gagal dalam memajukan bangsa kita, tetap saja pada utak-atik copras-capres untuk perebutan kekuasaan. Belum ada pemikiran nasional untuk rembug bagaiman mengatasi krisis ini. Dalam pertemuan HUT 25 Mega-Bintang ini, tentunya kita sebagai kekuatan rakyat yang berkumpul di sini, harus mampu membangun narasi serius mengurus negara. Menyiapkan konsep-konsep pembangunan yang berbasis keadilan redistribusi (redistributive justice). Mengilhami persaudaraan, persatuan dan kebebasan. Kita semua adalah kaum pecinta negeri ini. Kita adalah orang-orang yang bertarung dari masa-ke-masa hanya semata-mata untuk rakyat. Kita hanya tahu kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi. Kita, sekali lagi, harus merebut pengelolaan negara kita ini, menyingkirkan kekuasaan Oligarki, dan membangun demokrasi, persatuan nasional dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Merebut dan mengelola persoalan berat ini tidak bisa dihasilkan dari politik pencitraan dan iklan berbiaya tinggi. Tidak bisa dipercayakan begitu saja pada pemimpin partai politik dan segelintir oligarki. Kita harus mencari tokoh-tokoh nasional baru yang kuat dan memihak rakyat. Mengajak mereka menguatkan barisan rakyat, buruh, tani, mahasiswa dan ulama. Mereka itulah yang akan memberi harapan pada rakyat, sebuah “Leadership of Hope”. Terima kasih. (*)

Leadership of Hope: Demokrasi, Redistribusi dan Krisis Global Dalam Regenerasi Kepemimpinan Indonesia ke Depan (1)

BY FNN Ahad, 05 Juni 2022 12:32:12 0

Terkait persoalan dalam negeri, saat ini kemiskinan dan ketidakpastian hidup dirasakan oleh mayoritas bangsa kita. Survei Kompas baru-baru ini menunjukkan 70% orang Indonesia mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok. Ini sekedar indikator saja. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Ketua Sabang Merauke Circle (Disampaikan pada acara 25 Tahun Mega Bintang, 5 Juni 2022, di Solo) BANGSA Indonesia ke depan akan mengalami regenerasi kepemimpinan nasional dengan tantangan yang sangat berat. Regenerasi itu terjadi manakala tokoh-tokoh sentral dalam perpolitikan nasional, seperti Megawati Sukarnoputri, Surya Paloh, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Binsar Panjaitan, dan lain sebagainya, mengalami usia renta dan oleh karenanya secara alamiah harus lengser dari perpolitikan nasional. Berbagai kalangan yang lebih muda, seperti Anies Baswedan, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Agus Harimurti Yudhoyono, Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, Erick Tohir, Sandiaga Uno, La Nyalla Mattalitti, dan lain sebagainya, telah menawarkan diri untuk menerima estafet kepemimpinan nasional tersebut. Persoalannya adalah situasi nasional dan global yang menyertai regenenerasi saat ini begitu buruk, khususnya setelah berbagai masalah bertubi-tubi, yang dalam level global, diatandai dengan krisis pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia dan ketegangan dagang dan politik antara Amerika/Barat dengan China, serta dalam level nasional kita mengalami kemunduran ekonomi, perpecahan politik dan merosotnya moral kebangsaan.  Kemerosotan moral kepemimpinan saat ini ditandai dengan merajalelanya korupsi, termasuk korupsi bantuan sosial, maupun kejahatan terkait langka dan mahalnya minyak goreng serta pula adanya menteri-menteri yang mencari keuntungan bisnis dari situasi pandemi Covid 19. Dalam ulang tahun Mega-Bintang ini, saya akan mengupasnya dalam judul di atas, yang melihat dimensi demokrasi, dimensi keadilan sosial dan krisis global sebagai faktor penting yang harus dipertimbangan bagi semua pihak untuk kelanjutan eksistensi bangsa ini. Kita membutuhkan kepemimpinan nasional baru yang kokoh ke depan. Kita harus meninggalkan kepemimpinan korup, yang berpura-pura cinta rakyat, dan minus nasionalisme, menuju kepemimpinan yang penuh harapan. Dimensi “Leadership nasional” bukan “leader” adalah gugusan kepemimpinan, bukan sekedar seorang pemimpin. Dibutuhkan kepemimpinan kolektif yang penuh harapan bukan pemimpin-pemimpin lemah, apalagi sekedar menjual negara ini kepada asing. Mega-Bintang sebagai sebuah spirit, yakni sprit perlawanan atas penindasan bagi kaum miskin dan atas kepemimpinan negara yang otoriter, di masa lalu, diharapkan dapat menjadi refleksi untuk kita menemukan jalan konsolidasi kekuatan rakyat yang mampu melahirkan kepemimpinan nasional yang penuh harapan itu (leadership of hope). Persoalan kita saat ini sesungguhnya terlalu banyak (too many) untuk kita pikirkan, kompleks dan komplikasi. Pertama, yang paling berat adalah soal demokrasi yang amburadul dan perpecahan bangsa. Dalam kacamata indonesianis, demokrasi kita saat ini bersifat tidak menentu. Ada yang menyebutnya illiberal-demokrasi, yakni demokrasi yang bersifat seolah-olah namun faktanya  dikendalikan rezim yang berkuasa. Ada juga yang menyebutnya “Jokowi’s Authoritarian Turn”. Kebebasan berserikat dan berkumpul mengalami kemunduran yang tajam, seperti kembali pada masa orde baru. Perbedaan pendapat diseleksi oleh rezim yang berkuasa, mereka berusaha menjinakkan dengan berbagai rayuan, sampai pada pemenjaraan aktifis, seperti yang saya dan beberapa anggota Koaliasi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan beberapa pimpinan Front Pembela Islam (FPI) alami juga. Pemberlakuan undang-undang maupun pasal-pasal karet dilakukan terang-terangan, sekali lagi mirip dengan orde baru ketika menangkapi para aktifis dengan UU Subversif.  Rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) berusaha memonopoli narasi demokrasi dan ideologi dalam versi yang mereka inginkan. Terutama ketika mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasiala (BPIP). Ini persis saat Presiden Suharto mendirikan BP7, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Masyarakat dibelah oleh garis ideologi semu, Pancasila versus non Pancasila, sesuka hati definisi penguasa. Faktanya, arah bangsa yang salah, saat ini diakui sendiri oleh “shareholders” rezim Jokowi. Surya Paloh, seorang pendiri rezim Jokowi, mengakui bahwa Indonesia saat adalah negara kapitalis liberal dan uang adalah segala-galanya,  artinya bukan negara Pancasila. “You tahu nggak bangsa kita ini adalah bangsa kapitalis hari ini, you tahu nggak bangsa kita ini bangsa yang sangat liberal hari ini. Ngomong Pancasila, mana itu Pancasila,” demikian petikan pidato Paloh di Universitas Indonesia, 14 Agustus 2019, yang dikutip berbagai media. Megawati Soekarnoputri pada tahun ini telah menuduh DPR suka bikin undang-undang yang inkonstitusional dan orang-orang pintar di Indonesia banyak menjual aset negara. Menteri Jokowi, Mahfud MD, juga mengakui adanya situasi perpecahan bangsa yang begitu besar, serta kepemimpinan yang lemah, menuju tahun 2024 nanti. Banyak lagi potret politik yang kacau balau, seperti kegagalan pemerintah mengendalikan harga minyak goreng, penunjukan militer dan polisi aktif dalam jabatan kepala daerah masa transisi, nafsu kekuasaan rezim Jokowi untuk memperpanjang jabatan ataupun isu 3 periode, dan lain sebagainya, khususnya pula upaya mempertahankan UU Omnibus Law yang sejatinya inkonstitusional. Buruknya demokrasi, pengekangan atas kebebasan dan arah bangsa yang salah, sejalan dengan pembajakan demokrasi oleh kekuatan oligarki. Biaya politik yang mahal dan semakin lebih mahal lagi, menunjukkan kegagalan eksistensi ideologi bangsa dan juga ideologi partai politik saat ini. Tanpa ideologi, dan kepemimpinan yang memihak rakyat dan kepentingan nasional, maka pemilik modal mampu mengkooptasi negara dan partai politik untuk kepentingan segelintir pemilik modal itu sendiri. Oligarki juga selalu melakukan politik “devide et impera”, poltik adu domba, agar rakyat bertikai satu sama lainnya, sehingga kehabisan energi untuk perubahan struktural. Dan itu telah terjadi, saat ini, khususnya diperlihatkan, misalnya, oleh adanya keinginan pemilik modal menentukan siapa presiden Indonesia terus menerus dan oleh kasus ketidakberdayaan rakyat memperoleh harga minyak goreng dan berbagai barang lainnya secara murah saat ini. Kedua, terkait persoalan dalam negeri, saat ini kemiskinan dan ketidakpastian hidup dirasakan oleh mayoritas bangsa kita. Survei Kompas baru-baru ini menunjukkan 70% orang Indonesia mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok. Ini sekedar indikator saja. Deindustrialisasi dan informalisasi sektor formal, terlebih akibat pandemi Covid-19, menjadi fenomena kehidupan, yang mana pertahanan hidup rakyat bergantung pada penghasilan terbatas harian dan pertolongan keluarga dalam “extended family”. Memang paska pandemi Covid 19, semua negara mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelayakan hidup masyarakat bawah. Di Amerika, misalnya, TIME edisi Mai 2022, mengulas situasi di Amerika “Middle Class, Low Hope”, dengan “trouble with the H’s”, yakni mahalnya harga kontrakan (House), mahalnya biaya kesehatan (Health Care) dan biaya pendidikan (Higher Education). Beberapa media di Prancis, juga mengatakan bahwa gerakan mahasiswa di Perancis saat ini bangkit merespon kepemimpinan nasional mereka, baik Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, maupun oposisi Maria Le Pen, tidak punya konsep mengurus rakyat bawah. Persoalannya, negara-negara besar mempunyai kekayaan yang cukup untuk bertahan dalam krisis ekonomi yang panjang. Namun, negara berkembang, seperti Pakistan dan Bangladesh, kita saksikan mengalami kegagalan dalam mempertahankan diri dalam situasi seperti ini. (*)

Penataran Pancasila ke-1: Indonesia Merdeka Dasarnya Apa?

BY FNN Ahad, 05 Juni 2022 11:40:28 0

Hasilnya, yaitu ”Piagam Jakarta” atau ”Jakarta Charter ” yang ditandatangani di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada 22 Juni 1945. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PANCASILA Bukan Lahir 1 Juni 1945 dan Bung Karno Bukan Pencipta Pancasila. Setiap penguasa selalu mengubah sejarah seenak hatinya, bahkan tak peduli soal benar dan salah, sesuai realitas sejarah atau tidak, yang penting semua kepentingan penguasa itu tercapai. Begitu juga dengan setiap tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, tidak peduli dasarnya apa yang menetapkan hari lahirnya Pancasila. Bahkan, Bung Karno sendiri tidak pernah mengatakan Pancasila itu lahir 1 Juni 1945. Bahkan Bung Karno tidak pernah mengatakan ada Pancasilanya Bung Karno. Justru Pancasila yang menjadi dasar Indonesia merdeka itu adalah Rumusan Pancasila yang ada di Pembukaan UUD 1945, mengapa? Karena, Bung Karno sendiri mengatakan Pembukaan dan Proklamasi adalah loro-loro ning atunggal yang tidak dapat dipisahkan, artinya rumusan yang ada di alinea ke IV itulah yang mendasari Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Entah mengapa Pemerintahan Joko Widodo meletakan Pancasila lahirnya 1 Juni 1945 dan selalu dianggapnya Pancasila itu ciptaan Bung Karno, padahal Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka itu adalah hasil kompromi, hasil kesepakatan antara kaum kebangsaan dan kaum Islam, PKI dan kaum sosialis tidak ikut merumuskan Pancasila dan tidak ada yang menjadi anggota BPUPKI /PPKI . Jadi, sangat logis kalau PKI selalu ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara. Dalam buku Bung Karno “Penyambung Lidah Rakyat” yang ditulis Cindy Adams, Si Bung kembali mempertegas… Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah. Jadi Bung Karno mengakui bukan yang menciptakan Pancasila itu memang benar. Mana mungkin Bung Karno menciptakan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu Pancasila bukan dilahirkan, siapa yang melahirkan? Memang menjadi tidak masuk akal masa’ Ketuhanan Yang Maha Esa dilahirkan tanggal 1 Juni 1945. Yang lebih aneh lagi, para cerdik pandai tidak ada yang protes, termasuk juga perguruan tinggi dan rektornya. Padahal UGM yang juga punya Pusat Studi Pancasila nggak bereaksi, malah seakan manut saja. Harusnya sebagai bangsa kita selalu melihat sejarah sebagai kaca benggala. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasific, penjajah Jepang berusaha menarik simpati dan mencari dukungan rakyat Indonesia dengan janji akan memberikan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Dan untuk itu dibentuk dan kemudian disahkan berdirinya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritu Zyunbi Tyoosakai pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI itu mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945, dengan acara tunggal menjawab pertanyaan ketua badan tersebut – Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat – : “Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti, dasarnya apa?” Menjawab pertanyaan itu hampir separo dari anggota BPUPKI – sekitar 30 orang –, menyampaikan pandangan-pandangan dan pendapatnya. Namun, belum ada satu pun yang mengutarakan pandangan yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk di atasnya dibangun Indonesia Merdeka. Jam 10.00 pagi tanggal 1 Juni 1945, barulah Bung Karno mendapatkan gilirannya. Disampaikannya gagasannya dalam suatu pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis terlebih dahulu tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka, yang dinamakannya Pancasila. Pidato Pancasila Bung Karno yang ditawarkannya sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka tersebut, selanjutnya Rajiman sebagai Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan dan menyusun Pancasila yang dipidatokan Bung Karno. Panitia Kecil yang semula terdiri dari 8 orang, dengan beberapa perubahan dan penambahan, akhirnya menjadi Panitia Sembilan yang terdiri dari: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Panitia Sembilan ini bertugas: Merumuskan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berdasar pidato yang diucapkan Bung Karno pada 1 Juni 1945, dan menjadikan dokumen ini sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hasilnya, yaitu ”Piagam Jakarta” atau ”Jakarta Charter ” yang ditandatangani di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada 22 Juni 1945. Jadi keputusan yang dikeluarkan dan disetujui oleh seluruh Anggota BPUPKI adalah Piagam Jakarta yang oleh Soekarno disebut gentlemen\'s agreement antara kaum Islam dengan Kaum Kebangsaan. (*)

Partai Taman Kanak-Kanak

BY FNN Sab, 04 Juni 2022 16:42:59 0

Menu bicara Calon Presiden menjelang Pilpres berbusa-busa, merasa paling kompeten, paling jago dan semua rakyat dianggap sampah dan bodoh semua. Persis seperti ketika anak-anak sedang bermain-main, mereka suka memaksa dan menang sendiri. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih FUNGSI partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan dan menjaga pemerintahan pada rel tujuan negara, adanya partisipasi politik rakyat terhadap pemerintahan yang berkuasa. Umumnya memiliki gagasan tentang politik untuk mempromosikan ideologis atau kebijakan dalam rangka mencapai tujuan negara. Pasca Amandemen UUD 1945, partai politik di Indonesia seperti kehilangan pegangan, bahkan kering-kerontang kosong dari pijakan ideologi yang harus diperjuangkan. Larut tanpa bentuk dalam kendali Oligarki. Bersama penguasa terus membanggakan pencapaian telah diraih. Dan terus memperkenalkan partainya sebagai partai yang telah berjasa untuk bangsa dan negara. Lupa itu tidak perlu dilakukan karena partai itu baik atau buruk, konsisten dengan tujuan negara atau tidak, rakyatlah yang akan menyeleksi dan memberikan apresiasinya. (CherLisa Biles). Sementara mereka hidup bergerombol seperti anak-anak yang nyanyi-nyanyi dan tepuk tangan bersama sesuai yang dimintai Bapak dan Ibu gurunya agar anak-anak bergembira ria. Suka berebut permen (makanan pemanis anak anak) begitu mendapatkan mereka bersuka ria, jika tak dapat atau merasa kurang banyak mereka murung dan ngambek. Begitulah gambaran anak anak partai yang sedang sekolah taman kanak- kanak di Senayan yang dulu pernah disindir Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), anak-anak berbalik arah marah dan ngamuk menurunkan Gus Dur dari singgasana sebagai Presiden. Sangat suka memakai baju baru lengkap dengan dasi, bahkan tidak segan-segan beli gelar Hororis atau Honoris Causa, tetapi otaknya tetap saja masih memble. Maklum namanya Taman Kanak kanak. Ketika kenalan dengan anak-anak dari luar negeri merasa minder dan rendah diri: “Posisinya membuatmu merasa rendah diri, tanpa izinmu, karena kapasitasmu” (Eleanor Roosevelt). Mungkinkah belum sampai pada pendidikan bahwa “Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali” (Aristoteles), lagi-lagi karena masih anak anak. Terlalu berat untuk pelajaran tentang keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, pertahanan dan mempertahankan dasar negara dan UUD 1945. Kurikulum tentang apa partai dan peran dan fungsi partai, seperti belum mereka kenal karena masih taman kanak kanak. Bicara urusan apa saja soal negara terus berputar-putar seperti cerita Kancil nyolong (mencuri) mentimun. Mereka selama ini anak-anak sangat suka asik main gadget cerita presiden dalam ketoprak, masih asing dengan dunia nyata yang sedang terjadi. Menu bicara Calon Presiden menjelang Pilpres berbusa-busa, merasa paling kompeten, paling jago dan semua rakyat dianggap sampah dan bodoh semua. Persis seperti ketika anak-anak sedang bermain-main, mereka suka memaksa dan menang sendiri. Partai-partai sering melakukan rapat kerja bahas ini dan itu semua hanya mengulang pelatihan menyanyikan lagu-lagu lama atau nyanyian lagu wajib saja. Ketika anak-anak disuruh Bapak/Ibu guru menghafal Pancasila dengan lantang berdiri. Pancasila: 1. Keuangan yang Maha Kuasa; 2. Kemanusiaan tak beradab; 3. Persatuan para buzer; 4. Kerakyatan yang dipimpin Oligarki; 5. Keadilan sosial hanya slogan. Itulah rumusan Pancasila ajaran oligarki. Sekilas dari gambaran tersebut menjadi keharusan adanya perubahan total UU kepartaian agar partai benar berperan dan berfungsi sebagai mestinya. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Seharusnya partai: a strong wall in the hard times and be a smiling sun in the good times. (Jadilah dinding yang kuat ketika masa-masa sulit. Jadilah matahari yang tersenyum, ketika masa-masa indah) – jaga negara ini dari keruntuhan jangan malah larut ikut andil merusak dan menghancurkan negara. (*)

Berebut Anies Baswedan, Ganjar, Puan, Andika, AHY, dan Siapa Lagi?

BY FNN Sab, 04 Juni 2022 13:01:41 0

Jakarta, FNN – Siapa kandidat lain sebagai Capres dan Cawapres pada 2024 nanti? Ketum DPP Partai NasDem Surya Paloh misalnya, sudah menjajakan Anies Baswedan ke Presiden Joko Widodo untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Ganjar sebagai Capresnya dan Anies sebagai Cawapresnya. “Sementara mantan Cawapres Yusuf Kalla juga secara intensif menjajakan Anies untuk dijodohkan berpasangan dengan Puan Maharani, kali ini Anies sebagai Capres dan Puan Maharani sebagai Cawapres,” kata wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Jum’at (3/6/2022). Sebelumnya banyak juga pengamat yang menjodohkan Anies dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa atau dengan Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harymurti Yudhoyono (AHY). Menurut Hersubeno, alasan menjodoh-jodohkan Anies ini tampaknya tak lepas dari beberapa fakta. Pertama adalah elektabilitas Anies yang selalu ada di jajaran teratas para kandidat yang tengah dielus-elus mejadi Capres. Bahkan, terakhir ini Kompas membuat survei di media sosial menyebutkan bahwa posisi Anies itu teratas. Sentimen positif dan negatif yang cukup berimbang. Yang kedua ini alasannya adalah basis representasi, apa boleh buat Anies itu sampai sejauh ini masih tetap diposisikan sebagai representasi umat Islam. “Representasi kanan, karena itu dia perlu dipasangkan dengan mereka yang diposisikan merepresentasikan kalangan nasionalis,” lanjutnya. Dalam soal representasi ini masuk juga kriteria Jawa-Non Jawa. Dan, bahkan dalam kasus Andika atau AHY itu juga dimasukkan representasi atau sesuai presentasi Sipil dan Militer. Yang menarik, menurut Hersubeno, sampai sejauh ini belum muncul nama Anies dipasangkan dengan Prabowo Subianto, ini beda sekali dengan Pilpres 2019 lalu saat Prabowo waktu itu melamar Anies, bahkan sampai 3 kali Anies dilamar menjadi Cawapres. “Tapi Anies bertahan tetap melanjutkan jabatannya sebagai Gubenur DKI dan kemudian seperti yang sama-sama kita ketahui yang dipilih Prabowo menjadi Cawapresnya adalah Sandiaga Uno,” ujar Hersubeno. Dalam beberapa simulasi yang dilakukan oleh lembaga survei justru Anies ini kalau sama Prabowo diposisikan sebagai kompetitor dari Prabowo dan yang menarik Anies ini lebih unggul kalau dipasang-pasangkan berhadapan dengan Prabowo. Hersubeno menyebut, sudah sejak lama sesungguhnya Anies ini diposisikan sebagai kandidat penantang dari kalangan oposisi dan umat Islam dan itu dua image yang melekat kuat pada diri Anies. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies itu dihadapkan face to face dengan rezim Pemerintahan Jokowi, sehingga dia dianggap sebagai matahari kembar bersama dengan Jokowi. Kondisi ini tampaknya merupakan residium dari Pilkada DKI pada 2017 yang kemudian berlanjut pada Pilpres 2019. Posisi itu tidak juga berubah. Setelah Prabowo dan Sandiaga masuk dalam kabinet Jokowi yang terjadi sebaliknya, malah perkubuan itu semakin mengental dan hubungan oposisi dengan umat Islam terhadap Anies Baswedan juga semakin militan. “Posisi Anies ini jika kita lihat ke belakang sesungguhnya memang sangat unik ya. Tadi melihat latar belakang Anies yang sebelumnya dia pernah menjadi tim sukses bahkan dia menjadi juru bicara Jokowi pada pilpres 2014,” lanjutnya.  Anies bahkan kemudian diganjar Jokowi dengan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode pemerintahan pertama Jokowi. Hanya, jabatan itu tidak bertahan terlalu lama, Anies di-reshuffle di tengah jalan. Saat hanya baru nganggur beberapa bulan, terjadi Pilkada DKI 2017 tiba-tiba saja dia kemudian dipasangkan dengan Sandiaga Uno berhadapan dengan pasangan yang diusung oleh PDIP dan Jokowi, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. “Ada calon lainnya, yakni AHY dengan Silvia Murni. Tetapi perkubuan itu yang sangat kelihatan adalah Anies-Sandi berhadapan dengan Ahok-Djarot,” tutur Hersubeno. Karena itu sangat menarik ketika tiba-tiba saja Surya Paloh membawa nama Anies ke Jokowi untuk dipasangkan dengan Ganjar. Pertemuan berlangsung tanggal 24 Mei lalu, tetapi Surya Paloh menolak membenarkan bahwa dia menyodorkan nama Anies berpasangan dengan Ganjar sebagai cawapresnya Ganjar. “Tetapi soal ini dibenarkan oleh petinggi Nasdem yang dikenal sebagai orang dekat dari Surya Paloh, yakni Sugeng Sumarwoto Ketua Komisi 7 di DPR RI yang menyatakan bahwa sampai saat ini mereka punya sejumlah opsi tetapi pasangan Ganjar Pranowo dengan Anies ini adalah opsi yang terbaik,” ujarnya. Begitu juga dengan langkah pudar dari Yusuf Kalla, dia menyodorkan nama Anies untuk berpasangan dengan Puan Maharani. Jadi, kalau dalam hal ini Anies menjadi Capres dan Puan Maharani sebagai Cawapres. Kedua-duanya punya alasan yang sama untuk mengakhiri pembelahan yang terjadi dalam masyarakat kita, itu alasan yang muncul ke permukaan. Hersubeno mengatakan, di luar itu pasti ada kalkulasi-kalkulasi lain yang tidak dikemukakan. “Namun sesungguhnya kita sebenarnya bisa menduga-duga satu hal yang hampir dapat saya pastikan, kalau kalkulasi kepentingan itu, baik secara politis maupun ekonomis menjadi faktor yang lebih berkepentingan (lagi jika) dibandingkan dengan alasan-alasan etis yang terdengar sangat mulia tadi,” ujarnya Karena kalau mau jujur ini sebenarnya banyak politisi sebenarnya mengeruk keuntungan dari pembelahan ini, baik dari politisi atau partai-partai politik yang berada di kiri maupun kanan. “Mereka sebenarnya kalau pembelahan ini bisa menjadi status hukum mereka tetap diuntungkan. Tapi soal ini nantilah kita bahas,” sindir Hersubeno. Mari kita bahas peluang-peluang kemungkinan terjadinya koalisi dan pasang memasang Capres-Cawapres tersebut, basis analisis kita tetap menggunakan asumsi bahwa presidential threesold 20% itu akan tetap diberlakukan. Dengan komposisi partai di parlemen ini total dalam perolehan suaranya itu dalam porsi total kursi di parlemen itu sekarang 576 kursi, maka ini akan muncul maksimal muncul dipasangan calon namun kemungkinan besar itu akan muncul 2 pasang calon saja ini seperti mengulang pada Pilpres 2019 dan banyak orang yang menghindari ini karena 2 pasang calon ini menimbulkan pembelahan sampai sekarang. “Tapi saya kira kepentingan politik seperti oligarki sekarang dia masih tetap berkepentingan untuk menjadikan 2 pasang calon yang muncul itu 2 pasang calon saja. Salah satu calonnya adalah calon Boneka. Untuk itu mereka bisa memastikan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 yakni mereka-mereka yang tentu saja bisa kendalikan, itu maunya oligarki,” ujar Hersubeno. Sejauh ini setidaknya kalau kita amati sudah ada 2 kubu yang punya 2 tiket untuk mengajukan calon kubu pertama jelas PDIP dengan jumlah korsi di DPR sebanyak 128 korsi, maka PDIP itu menjadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung sendirian pasangan Capres dan Cawapres. Jumlah tersebut sudah memenuhi persyaratan 115 kursi yakni 20% dari total 575 kursi di DPR. Kubu kedua adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, PPP, total jumlah kursi mereka ini 148 kursi. Terdiri dari Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi. Di luar itu masih ada partai-partai lain yang tampaknya sekarang ini telah menjajaki koalisi Nasdem, yang punya 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, dan Gerindra 78 kursi. Menurut Hersubeno, partai-partai lain tadi, kecuali Gerindra, mereka kalau mau berkoalisi minimal harus 3 partai. Sementara kalau Gerindra, dia cukup memilih salah satu partai ini, dia bisa memilih PKS, bisa memilih Demokrat, PKB atau Nasdem. Mereka kalau Gerindra sudah bisa menggeser 1 partai saja mereka sudah bisa mengusung calon partai sendiri. Tapi balik lagi tadi total suara dari Nasdem, PKB, Demokrat, PKS dan Gerindra itu jumlahnya 299, secara teori ini masih bisa membentuk 2 partai lagi. Tapi, secara Kalkulasi Politik termasuk kandidat yang diusung dan tentu saja juga Amunisi yang harus disediakan ini tidak mudah. Jadi, logikanya memang maksimal itu hanya 3 pasangan. “Yang menarik kalau kita bicara Gerindra ini selama ini ada kesan kuat bahwa Gerindra akan berkoalisi dengan PDIP mengusung Prabowo-Puan. Namun, ini tampaknya rencana koalisi itu sampai sekarang ini masih cair,” lanjutnya. Munculnya nama Anies yang kemudian dipasangkan dengan Puan dan adanya pertemuan makan siang antara Surya Paloh dan Prabowo, mengindikasikan hal itu. Prabowo mengaku dia diundang makan siang oleh Surya Paloh tetapi kepada media dia hanya mengatakan ini kangen-kangenan alumni dari Golkar. “Saya kira pasti gak seperti itulah, dan kalau dia sudah ada kesepakatan yang kuat dengan PDIP mungkin Gerindra tidak perlu lagi pertemuan-pertemuan politik dengan partai lain termasuk pertemuan dengan partai Nasdem itu,” ungkap Hersubeno. Mari kita lihat dengan peta politik tadi bahwa kubu KIB itu yang menyatukan Golkar, PPP dan PAN ini diduga kuat akan menjadi kendaraan yang digunakan Jokowi atau Proxy Jokowi dalam, hal ini Ganjar untuk maju sebagai Capres. Dugaan itu semakin kuat dengan langkah Surya Paloh menemui Jokowi dan menawarkan Ganjar berpasangan dengan Anies sebagai Capres dan Cawapres. Artinya, kalau tawaran itu disepakati, maka Nasdem akan bergantung dengan Golkar, PAN dan PPP. Yang tersisa tinggal Gerindra, PKB, Demokrat, dan PKS. Mereka masih bisa membentuk koalisi baru. Jika memang benar Anies akan dipasangkan dengan Puan, maka terbuka peluang PKS itu bergabung dan berkoalisi dengan PDIP. Sebab, sebenarnya banyak sekali konstituen PKS ini yang mendukung Anies dan mereka bisa menerima kalau posisi Anis sebagai Calon Presiden, bukan Cawapres. “Anda pasti bilang, gak mungkin terbentuk koalisi PDIP dengan PKS secara politik tidak akan bertemu, seperti minyak dan air. Tapi namanya juga politik, kita tidak pernah tahu yang jelas kalau Anda pastikan di level daerah banyak terjadi. PKS bisa berkoalisi dengan PDIP mengusung kepala daerah, mereka berkualisi,” ungkap Hersubeno. Dengan begitu kalau terwujud koalisi PDIP dengan PKS yang tersisa tinggal Gerindra, Demokrat, dan PKB. Kalau koalisi ini terbentuk, siapa yang jadi Capres dan Cawapres, posisi Prabowo pasti tidak bisa ditawar-tawar tidak mungkin dia menjadi Cawapres dari AHY atau Muhaimin Iskandar. “Nih kan Muhaimin berkali-kali menyatakan bahwa dia siap bergabung dengan KIB atau koalisi lain selama dia menjadi Cawapresnya. Saya kira ini hanyalah (tawaran) tinggi saja dari Cak Imin,” tambahnya. Selanjutnya Muhaimin dengan AHY pasti juga sangat sulit saling mengalah, kalau kemudian misalnya yang menjadi Cawaprees dari Prabowo itu adalah Muhaimin atau sebaliknya AHY sebagai Cawapres. Perlu juga dicatat bahwa dengan kasus hukum yang membelit Cak Imin ini dia dengan mudah di-blackmil dan dipaksa oleh Jokowi untuk bergabung dengan KIB. Kalau PKB akhirnya bergabung dengan Golkar, PPP dan Nasdem itu maka yang tersisa tinggal Gerindra dan Demokrat. Jumlah kursi mereka itu sudah mencukupi, Gerindra punya 78 kursi, Demokrat 54 kursi. Jadi total 132 kursi. Hanya masalahnya pasangan Prabowo AHY apakah bisa menarik pemilih, dan yang lebih penting lagi menarik investor politik. Sementara bila Gerindra memutuskan tetap berkoalisi dengan PDIP dan tetap mengusung Prabowo-Puan, maka dukungan Anies-Puan itu menjadi buyar, jadi tinggal peluang Anies menjadi Cawapresnya. Begitu posisi Anies kalau kita membaca peta hari ini. Jadi sesungguhnya manuver para ketua umum partai dan elit politik saling bertemu kemudian menjajakan para calon-calonnya, mencoba memasang-masangkan ini menunjukkan kepada kita bahwa peta koalisi saat ini masih sangat cair. Biasa menjodoh-jodohkan para kandidat dengan basis representasi akan bisa menyatukan bangsa yang terbelah saat ini. “Saya kira patut dihargai, namun harus diakui itu tidak semudah membalik tangan,” ujar Hersubeno. Perjodohan Ganjar-Anies belum-belum sudah mendapat respon negatif dari kedua kubu pendukung ini. Sekali lagi, mengkonfirmasi adanya pembelahan yang luar biasa di tengah masyarakat kita. Begitu juga halnya perjodohan Anies dengan Puan khusus untuk pasangan Ganjar-Anies apakah Anies bersedia menjadi corong dibandingkan dengan Ganjar atau mungkin pilihannya, Anies untuk dia tetap dipasangkan sebagai calon nomor 2 akan seperti Pilpres 2019 dia akan memilih berlaga lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta dan melanjutkan lagi program pembangunannya dia selesaikan. Satu hal lagi yang perlu kita selesaikan dan menurut saya ini tidak perlu anda abaikan sebagai kalkulasi, yakni faktor kepentingan Oligarki yang apa boleh buat mereka punya kewenangan besar guna menentukan siapa yang menjadi kandidat mereka akan confotable buat kepentingan bisnis dan politik mereka. (mth/sws)

Jembatan, TKA China, dan Baca Al-Quran

BY FNN Sab, 04 Juni 2022 10:29:36 0

Bangsa Indonesia niscaya berkenan belajar dari bangsa-bangsa lain yang telah mengalami penderitaan akibat intervensi China pada berbagai lini kehidupan. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta PERBINCANGAN di grup WA Profesor PT KIN ini bermula dari unggahan sebuah video \"pembuatan jembatan\" oleh Prof. Dr. Imam Suprayogo dengan narasi berikut. Video di atas pekerjaan pertaruhan nyawa. Inilah kurang lebih sebagian dari pekerjaan pembangunan PLTU Morowali yang dikerjakan oleh -/+ 500 TKA China. Sudah ditawarkan kepada pekerja lokal, tetapi tak ada yang sanggup dan mau. Jadi, mohon tidak menghakimi dan langsung menyalahkan Pemerintah tanpa paham akar masalah. Anda mau bertaruh nyawa dan adrenali tinggi, toh dulu dibuka kesempatan kepada warga lokal, namun tidak berani, nah apa harus dipaksa? Lihat video itu sampai tuntas baru paham. Terima kasih. Saya terpesona dengan video unggahan Prof. Imam Suprayogo tentang pembuatan \"jembatan\" di atas jurang yang menganga, tapi jadi ragu, apa iya itu pembuatan jembatan di Morowali? Salah seorang anggota grup WA menegaskan, bahwa itu bukan di Morowali. Kolega yang lain pun merespons, jadi pengin liat nanti bila boleh orang awam masuk ke lokasi, sekadar refresh, memindah kebiasaan berselancar ke langit, ke dunia riil saintek di Sulawesi Morowali. Anggota WA yang lainnya juga menyampaikan hasil penelusuran, bahwa itu pembangunan jalur listrik di China. Jadi, Prof Guru kita terjebak oleh kelompok pembela tenaga asing. Menanggapi komentar saya atas video unggahan tersebut, Prof. Imam Suprayogo menulis, bangunan serupa itu, Prof. Muhammad, bisa lihat sendiri di Tha\'ib. Sambil umrah bisa menyempatkan lihat, siapa yang membuat. Saya pun merespons balik, perihal TKA China yang menyerbu Indonesia, saya tetap cemas, dan mengharap semua pihak waspada. Prof. Imam Suprayogo menanggapi demikian. Setuju mencemaskan, Prof. Muhammad. Tapi saya lebih merasa cemas lagi ketika melihat Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam belum terbiasa membaca Al-Quran. Kolega yang lain mendukungnya. Benar sekali Prof. Senior. Setuju. Profesor lainnya pun menimpali. Betul, Prof. Imam. Apa perlu ya Calon Mahasiswa untuk prodi-prodi agama dites baca Al-Quran? Yang lain menambahkan, tes, matrikulasi, sertifikasi Al-Quran. Mungkin matrikulasi ya. Dan ada training khusus gitu. Prof. Imam Suprayogo pun bercerita. Ketika saya jadi Rektor, bukan saja mahasiswa yang saya ajak belajar Al-Quran, tetapi juga para dosen baru. Mereka yang belum terbiasa baca Al-Quran, pada setiap pagi, saya ajak untuk sorogan Al-Quran sampai bisa. Saya tugasi dosen Al-Quran atau siapa saja melayani pembelajaran Al-Quran dari jam 06.00-08.00 sampai mereka benar-benar bisa... Saya pun menegaskan, tetap lebih cemas terhadap para pendatang China daripada mahasiswa yang belum biasa membaca Al-Quran, karena para mahasiswa itu tidak akan mengancam eksistensi NKRI. Fenomena TKA China di Morowali ibarat puncak gunung es di lautan. Berapa banyak laporan pandangan mata via video tentang kedatangan TKA/warga negara China ke Indonesia, baik melalui jalur penerbangan dengan transit di bandara tertentu lalu barangkat lagi ke tempat tujuan, atau melalui kapal. Menurut kesaksian, sebagian dari para pendatang tersebut rata-rata bertubuh tegap dan berambut cepak. Memang telah ada regulasi tentang penggunaan TKA, terutama sebagai tenaga ahli. Tetapi, di lapangan, para TKA China khususnya, tidak seluruhnya memenuhi kualifikasi tersebut, termasuk aturan rasio perbandingan antara TKA yang ahli sekalipun, dengan tenaga kerja dalam negeri. Sangat wajar bila Bang Yos (Letjen TNI Purn Sutiyoso, mantan Kepala BIN) juga mewanti-wanti akan adanya eksodus Warga Negara China ke Indonesia dengan modus sebagai tenaga kerja. Mereka diduga kuat tak akan mau kembali ke negerinya, karena peraturan-peraturan yang sangat ketat di sana, termasuk pembatasan kelahiran anak. Di sini mereka bisa beranak pinak dengan leluasa, dan memperoleh hak dan perlakuan istimewa dibandingkan dengan tenaga kerja asli Indonesia, misalnya tentang standar upah buat mereka yang sangat tidak sepadan dengan upah tenaga kerja pribumi. Jika demikian, pada saatnya mereka akan menjadi mayoritas di negeri ini. Luhut Binsar Panjaitan berkali-kali memberikan narasi, bahwa kedatangan para TKA China yang banyak itu tidak masalah, karena menurutnya, tenaga kerja kita tidak punya keahlian untuk melakukannya. Sampai-sampai tenaga kerja untuk las sekalipun, harus didatangkan dari China. Benarkah demikian? Berkenaan dengan warganegara dan TKA China yang membanjiri Indonesia, Koalisi Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi mengeluarkan pernyataan sikap demikian. Bahwa fakta di lapangan TKA China merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia. Sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo hingga saat ini sudah puluhan ribu jumlah TKA China yang datang dan tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Mereka datang pada saat pemberlakuan PPKM darurat ketika pandemi Covid 19 sedang mengalami lonjakan signifikan. Mereka bebas berkeliaran menuju tempat proyek-proyek cuan yang melimpah dengan pengawalan ketat dari aparat, sementara warga pribumi dilarang bepergian ke tempat-tempat tertentu, seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, bahkan tempat ibadah. Eksistensi TKA China ini telah meresahkan sekaligus ancaman terhadap warga pribumi yang sedang mengalami himpitan ekonomi akibat PHK oleh perusahaan yang bangkrut. Bahwa sangat ironis pada saat warga pribumi kelaparan, dan kesulitan mencari kerja, justru kebijakan Pemerintah berbanding terbalik. TKA China datang berbondong-bondong, diberi angin segar, dan perlakuan istimewa. Hal ini membuat sakit hati warga masyarakat pribumi. Pemerintah tidak berpihak kepada rakyat pribumi, membuat resah, dan menyakiti hati. Dengan ini KAMI Lintas Provinsi mengambil sikap, sebagai berikut: 1. Pemerintah supaya segera memulangkan TKA China ke negeri asalnya (Tiongkok), karena berpotensi mengancam kedaulatan negara; 2. TKA China berpotensi mengacaukan dan mengintervensi Pemilu/Pilpres mendatang. 3. Pemerintah agar segera mencabut semua peraturan dan UU yang nyata-nyata merugikan rakyat, dan berpotensi mengancam eksistensi, serta kedaulatan negara. Bangsa Indonesia niscaya berkenan belajar dari bangsa-bangsa lain yang telah mengalami penderitaan akibat intervensi China pada berbagai lini kehidupan. Kesadaran adalah matahari; Kesabaran adalah bumi; Keberanian menjadi cakrawala; Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. (WS Rendra). (*)

Kenapa Formula E Perlu Didukung

BY FNN Jum'at, 03 Juni 2022 22:56:18 0

Sayang apa yang kita saksikan justeru sekali lagi seolah menjadi justifikasi bahwa ada sebagain dari bangsa ini yang perlu lebih dewasa. Oleh: Imam Shamsi Ali, Diaspora Indonesia di Amerika DALAM sebuah postingan saya di media sosial, dan sempat viral, bahkan dikutip oleh sebagian media mainstream, saya menyampaikan kekecewaan atas “treatment” (perlakuan) yang berbeda dari pihak-pihak berwenang pada dua perhelatan akbar negeri ini. Terhadap MotoGP Mandalika di NTB dan Formula E di DKI Jakarta. Pernyataan saya tidak sama sekali ada relasi dengan teman, Anies Baswedan. Karena Gubernur NTB juga saya anggap teman dekat. Bukan juga karena urusan politik dan dukung-mendukung. Karena sejujurnya “I am not interested” dan “least interests” dalam dukung-mendukung ini. Saya di Amerika, dan cukup kenyang dengan tantangan tugas pada bidang saya saat ini. Hanya saja walau saya sudah hampir 1/4 abad hidup di negeri Paman Sam, bahkan telah meninggalkan Indonesia sejak tamat pesantren (SMU) hingga detik ini masih punya ghirah dan cinta negeri Indonesia. Dan karenanya selalu ingin melihat yang terbaik untuk Indonesia dan ingin melihat Indonesia menjadi maju, sejajar dengan negara-negara besar lainnya. Itulah sebabnya segala hal yang menurut saya menjadi jalan kebangkitan dan kemajuan negeri, saya berikan dukungan. Tentu dengan cara dan kapasitas yang ada pada saya. Sebaliknya segala hal yang menurut saya dapat mengecilkan wajah negeri tercinta, termasuk menghambat pintu-pintu kebesarannya, saya suarakan resistensi itu. Kali ini saya bersuara tentang perlakuan yang berbeda oleh pihak-pihak yang seharusnya “berbuat” bagi kesuksesannya. Saya melihat ada perbedaan treatment kepada perhelatan MotoGP Mandalika dan Formula E di Jakarta. Kegiatan MotoGP Mandalika bahkan jauh sebelum diadakan semua potensi diarahkan untuk men-support. Hampir semua kementerian, tidak saja menyatakan mendukung. Tapi berkali-kali Menterinya ikut turun ke lapangan memastikan semua baik/siap untuk acara besar itu. Saya tentunya ikut gembira dan mendukung. Karena pada akhirnya yang tersuarakan adalah kebesaran Merah Putih. Suksesnya perhelatan itu membawa nama bangsa ini menjadi besar dan harum. Bukan hanya NTB. Tapi semua di negeri ini ikut menjadi harum. Saya mengistilahkan “mendukung sepenuh hati”. Tapi ketika sampai kepada Formula E ternyata dukungan itu ditiadakan. Kalaupun ada saya mengistilahkannya “mendukung setengah hati”. Tidak all out seperti ketika semua memberikan dukungan kepada MotoGP. Satu di antara beberapa hal yang saya perhatikan adalah konten-konten media sosial mereka yang getol “ngonten” akhir-akhir ini. Termasuk ngonten dengan “WC umum”.  Saya mencoba mencari promosi Formula E ini tapi semuanya hampir nihil. Padahal sejujurnya moment seperti ini sangat penting bagi negeri dan bangsa Indonesia untuk banyak hal. Beberapa manfaat penting dari dukungan semua pihak terhadap perhelatan Formula E ini, antara lain sebagai berikut: Satu, menjadi ajang mengenalkan Indonesia di dunia internasional. Bahwa Indonesia memang sebagai negara besar mampu melakukan hal besar, salah satunya event bergengsi seperti Formula E (dan MotoGP Mandalika) ini. Dua, Formula E sekaligus menjadi peristiwa untuk menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah mampu melewati krisis Pandemi yang melumpuhkan banyak sendi-sendi kehidupan. Dan karenanya Indonesia siap menyambut era baru dan dunia internasional. Tiga, sebagaimana MotoGP Mandalika, Formula E akan menguatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Minimal akan jadi pendorong semangat bagi pelaku usaha untuk bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi Covid 19. Empat, kesempatan yang baik untuk mengenalkan potensi lokal, termasuk kuliner Nusantara, yang relatif kurang dikenal di luar negeri (termasuk Amerika). Demikian pula berbagai lokasi turisme yang kaya di luar Pulau Dewata. Sayang kecantikan negeri seringkali hanya identik dengan Bali. Lima, ajang Formula E ini menjadi momen untuk mengenalkan kapasitas anak-anak bangsa yang “yes we can” (kita mampu). Dengan perhelatan besar ini kita mampu tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia bukan hanya mampu menjadi penonton. Tapi justeru mampu menjadi pelaku sebuah perhelatan besar. Dan tidak kalah dari mereka yang terlanjur bernama besar. Enam, sesungguhnya poin ini menjadi kontra dengan apa yang terjadi ketika perhelatan ini tidak mendapatkan dukungan maksimal. Kebersamaan dalam dukungan menjadi momen yang akan membuka mata anak-anak bangsa bahwa di negeri ini setajam apapun perbedaan, termasuk perbedaan politik, ketika telah sampai kepada kepentingan Merah Putih, semua mampu bergandengan tangan dan bersatu. Sayang apa yang kita saksikan justeru sekali lagi seolah menjadi justifikasi bahwa ada sebagain dari bangsa ini yang perlu lebih dewasa. Dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Sehingga perbedaan tidak dijadikan jembatan perpecahan. Justeru dibalik menjadi jembatan “keberkahan” untuk kebaikan bersama seluruh anak-anak bangsa. Saya akhiri dengan menekankan sekali lagi bahwa bagi saya bukan karena ada kepentingan politik. Saya cukup kenyang makan burger halal di Amerika. Bukan juga karena kedekatan sebagai teman dengan Gubernur DKI (Anies Baswedan). Kenyataannya saya juga sangat dekat dengan banyak orang lain. Semua ini tidak lain untuk tujuan yang satu; Indonesia Raya. Karena itu, percayalah ketika anda membelah dada ini niscaya anda akan temukan Merah Putih berkibar….hehe! Manhattan, 3 Juni 2022. (*)

KAI Terapkan Pembayaran Non-Tunai pada Layanan LRT Jabodebek

BY FNN Jum'at, 03 Juni 2022 22:07:58 0

Jakarta. FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan bahwa LRT Jabodebek akan menerapkan sistem pembayaran non-tunai (cashless) untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai.VP Public Relations PT KAI Joni Martinus mengatakan, untuk dapat naik LRT Jabodebek, pelanggan dapat menggunakan Kartu Uang Elektronik Transportasi, Kartu Uang Elektronik Perbankan, dan berbagai jenis Dompet Digital.“KAI akan melakukan integrasi ticketing system secara menyeluruh di mana semua kartu uang elektronik transportasi, kartu uang elektronik perbankan, dan dompet digital yang ada akan dapat digunakan untuk naik LRT Jabodebek,” kata Joni dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Jumat.Joni mengatakan, Kartu Uang Elektronik Transportasi yang akan diterapkan yakni Kartu Multi Trip (KMT) milik KAI Commuter.KMT dapat digunakan untuk naik angkutan KA pada berbagai layanan KAI Group seperti KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta-Solo, dan KA Bandara Soekarno-Hatta.Sejak akhir 2021, KMT juga sudah dapat digunakan untuk naik moda transportasi umum lainnya yaitu MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Bus Transjakarta.Jika pelanggan menggunakan kartu uang elektronik, maka alur pembayaran LRT Jabodebek yaitu pelanggan terlebih dahulu melakukan Tap In di stasiun keberangkatan untuk cek validasi kartu dan cek saldo, dan tulis area data perjalanan (waktu, gate id, stasiun id).Setibanya di stasiun tujuan, pelanggan melakukan Tap Out dan saldo kartu uang elektroniknya otomatis terpotong.Jika pelanggan membayar dompet digital, pelanggan melakukan Tap In untuk cek validasi QR pembayaran, cek saldo, potong saldo untuk tarif terjauh, dan tulis area data perjalanan (waktu, gate id, stasiun id).Setibanya di stasiun tujuan, pelanggan melakukan Tap Out untuk membaca QR dan saldo akan dikembalikan jika terdapat selisih.\"Keunggulan uang elektronik atau dompet digital sebagai alat pembayaran yaitu lebih praktis, aman, dan dapat digunakan untuk berbagai fungsi, sehingga pelanggan LRT Jabodebek memiliki banyak pilihan untuk melakukan pembayaran tiket,” ujarnya.Ia mengungkapkan, LRT Jabodebek akan beroperasi di 18 stasiun yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jatimulya.Untuk layanan Tapping pada LRT Jabodebek, KAI telah memasang 14 gate tipe Turnstile dan 2 gate tipe Wide untuk pelanggan disabilitas di masing-masing stasiun.Khusus pada Stasiun Halim, KAI menggunakan gate tipe Flap untuk memudahkan pelanggan yang akan/telah menggunakan pesawat.Untuk pengisian saldo kartu uang elektronik, KAI memasang 2 unit Ticket Vending Machine di setiap stasiun.KAI juga menyediakan 2 unit Point of Sales yang digunakan oleh petugas loket untuk penjualan kartu uang elektronik.Joni menjelaskan, layanan Ticketing System LRT Jabodebek menggunakan sistem ticketing Automatic Fare Collection (AFC).Sistem ticketing AFC yaitu sistem ticketing otomatis yang dihitung berdasarkan sekelompok komponen sensor yang terintegrasi.Melalui sistem AFC ini, seluruh layanan tiket dapat diakomodasi seperti penjualan, pelayanan tiket bermasalah, pembatalan, penalti, dan penambahan trayek.“Layanan pada LRT Jabodebek kami sesuaikan dengan kemajuan zaman dimana digitalisasi adalah satu hal yang wajib. Harapannya pelanggan akan mendapatkan kemudahan bertransaksi serta pengalaman bertransportasi umum yang menyenangkan,” tutup Joni.Sampai dengan Mei 2022, progres LRT Jabodebek mencapai 82,34 persen.LRT Jabodebek ditargetkan akan soft launching pada 17 Agustus 2022 dan selanjutnya beroperasi secara komersial dengan segera. (mth/Antara)

Menaker dan Delegasi Tripartit Indonesia Akan Hadiri ILC di Swiss

BY FNN Jum'at, 03 Juni 2022 22:01:21 0

Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama delegasi tripartit Indonesia akan menghadiri Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-110 pada 6-11 Juni 2022 di Swiss dan dihadiri oleh anggota Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) secara terbatas.Dalam keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Selasa, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sejak pandemi COVID-19 penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual. Namun, untuk tahun ini dengan kondisi pandemi yang membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik delegasi.\"Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu menteri akan hadir secara fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi pleno,\" tutur Anwar.ILC merupakan pertemuan rutin dan forum tertinggi ILO yang menetapkan kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun sekali di Jenewa, Swiss.Pertemuan ILC dihadiri perwakilan tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja dari seluruh negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 negara anggota.Agenda pertemuan ILC terbagi menjadi agenda tetap yang terdiri dari Laporan Ketua Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO, pembahasan usulan program dan anggaran ILO, serta informasi dan laporan mengenai konvensi dan rekomendasi.Untuk tahun ini, kata Anwar, pertemuan ILC memasuki sesi ke-110 dengan rangkaian pertemuan terdiri dari sesi pleno, serangkaian pertemuan komite, kelompok, GB ke-344 Bis Session dan GB ke-345.\"Setiap delegasi memiliki hak bersuara dan hak mengungkapkan pendapat yang sama untuk membahas isu-isu terkini yang dihadapi dunia ketenagakerjaan,\" katanya.Anwar mengatakan dalam rangkaian ILC ke-110 di Jenewa diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned Movement Labour Ministers (NAM) atau yang dikenal sebagai Gerakan Non-Blok (GNB).Dia berharap dalam mengikuti sidang ILC ke-110, delegasi tripartit Indonesia dapat tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC.\"Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan,\" demikian Anwar Sanusi. (mth/Antara)

Pemerintah Telah Terbitkan 80 Juta Sertifikat Tanah Program PTSL

BY FNN Jum'at, 03 Juni 2022 21:52:43 0

Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan 80 juta sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016.Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, mengatakan dari total target penerbitan sertifikat 126 juta bidang tanah, pemerintah telah mendaftarkan 95 juta tanah pada Program PTSL dan menerbitkan 80 juta sertifikat hingga pertengahan tahun 2022.\"Secara nasional dari 126 juta kita sudah mendaftarkan sekitar 95 juta, dan kita menerbitkan sekitar 80 juta. Jadi ada target sekitar 46 juta yang harus kita selesaikan untuk sertifikat,\" kata Suyus.Program PTSL merupakan program strategis pemerintah untuk mendaftarkan sertifikasi tanah masyarakat secara gratis sejak tahun 2016. Program ini membantu masyarakat menerima sertifikat hak atas tanah miliknya yang selama ini belum tersertifikasi.Dari target sertifikasi 126 juta bidang tanah hingga 2025, pada tahun 2016 telah didaftarkan sebanyak 46 juta. Pada saat itu, kata Suyus, penerbitan sertifikasi masih sebanyak 1 juta per tahunnya.Dengan Program PTSL, pemerintah memangkas waktu, administrasi, dan pengerjaan untuk mempercepat sertifikasi tanah menjadi sekitar 5 juta hingga 7 juta per tahunnya pada 2017.Hal itu dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi GPS untuk mengukur bidang tanah, merekrut surveyor berlisensi untuk meninjau bidang tanah, serta penambahan tim dan melibatkan unsur masyarakat dalam pemrosesan penerbitan sertifikat tanah.Suyus menjelaskan bahwa kemungkinan akan ada kemunduran pencapaian target sertifikasi 126 juta bidang tanah yang sebelumnya ditargetkan selesai tahun 2025 karena sempat terhenti oleh pandemi COVID-19. (mth/Antara)

Rupiah Akhir Pekan Menguat 47 Poin, Seiring Sentimen Positif Pasar

BY FNN Jum'at, 03 Juni 2022 21:44:22 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta jelang akhir pekan masih melanjutkan penguatan pada hari sebelumnya.Rupiah ditutup menguat 47 poin atau 0,33 persen ke posisi Rp14.433 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.480 per dolar AS.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan, sentimen pasar positif terhadap aset berisiko hari ini. Sebagian besar Indeks saham Asia bergerak menguat, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).\"Pasar memanfaatkan momentum buy on dip untuk mendapatkan peluang kenaikan di tengah aktivitas ekonomi yang sudah melonggar,\" ujar Ariston.Dari dalam negeri, lanjut Ariston, data inflasi Mei 2022 secara bulanan atau month on month (mom) yang di bawah ekspektasi pasar, juga memberikan sentimen positif bagi rupiah.\"Itu artinya inflasi tidak seburuk yang dikira sehingga menopang penguatan rupiah,\" kata Ariston.BPS mencatat inflasi sebesar 0,4 persen (mom) pada Mei 2022 disumbang dari tarif angkutan udara, telur ayam ras, ikan segar, dan bawang merah.Dengan terjadinya inflasi pada Mei, maka inflasi tahun kalender Mei 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 2,56 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) Mei 2022 terhadap Mei 2021 sebesar 3,55 persen.Inflasi pada Mei 2022 yang sebesar 3,55 persen (yoy) merupakan yang tertinggi sejak Desember 2017 sebesar 3,61 persen (yoy).Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.545 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.414 per dolar AS hingga Rp14.451 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat menguat ke posisi Rp14.431 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.526 per dolar AS. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Teken Keppres Biaya Haji 2022

BY FNN Jum'at, 03 Juni 2022 21:40:26 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 Masehi.Keppres tersebut merupakan perubahan atas Keppres Nomor 5 Tahun 2022 tentang BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi.Dalam salinan Keppres dalam laman www.jdih.setneg.go.id, seperti dikutip di Jakarta, Jumat, dijelaskan pertimbangan penerbitan Keppres tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait paket biaya pelayanan masyair pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah.Keppres itu mengubah besaran BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Petugas Haji Daerah dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, sebagai berikut:a. Embarkasi Aceh sejumlah Rp93.692.770,05b. Embarkasi Medan sejumlah Rp94.424.986,05c. Embarkasi Batam sejumlah Rp97.717.922,05d. Embarkasi Padang sejumlah Rp95.443.393,05e. Embarkasi Palembang sejumlah Rp97.837.922,05f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah Rp97.917.922,05g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah Rp97.917.922,05h. Embarkasi Solo sejumlah Rp98.294.634,05i. Embarkasi Surabaya sejumlah Rp100.617.922,05j. Embarkasi Banjarmasin sejumlah Rp99.267.203,05k. Embarkasi Balikpapan sejumlah Rp99.394.503,05l. Embarkasi Lombok sejumlah Rp99.679.654,05m. Embarkasi Makassar sejumlah Rp100.718.419,05Dalam Keppres tersebut juga terdapat perubahan besaran BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi untuk Jemaah Haji Reguler sejumlah Rp5.395.746.393.353,34.Keppres itu ditetapkan Presiden Jokowi pada Kamis (2/6) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan tersebut. (mth/Antara)

Presiden Minta Otorita IKN Matangkan Perencanaan Multisektor

BY FNN Jum'at, 03 Juni 2022 21:23:11 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih mematangkan perencanaan multisektor dalam pembangunan IKN dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian agar target pembangunan tercapai dengan baik. \"Tadi Bapak Presiden telah memberikan arahan agar pelaksanaan dan juga perencanaan lebih dimatangkan lagi, khususnya perencanaan untuk multisektor,\" kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan yang disaksikan secara daring di Jakarta, Jumat. Bambang menyampaikan hal itu usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, guna membahas terkait pembangunan IKN. Bambang menjelaskan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) yang tergabung dalam tim transisi sejauh ini sudah bekerja, berkonsolidasi serta berkoordinasi, dengan harapan target-target pembangunan tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Proses pembangunan IKN saat ini, lanjutnya, sedang berfokus pada dimulainya sejumlah pengerjaan di lapangan mulai semester kedua tahun ini, khususnya menyangkut pematangan tanah, akses logistik, dan pembangunan beberapa jalur infrastruktur. \"Dengan harapan, nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skala-skala yang memang sudah kita targetkan,\" tambahnya. Dia menyebutkan terdapat kekhususan dalam pembangunan IKN, salah satunya keterlibatan jumlah pekerja yang cukup besar di lapangan. Pada 2023, dia memperkirakan pembangunan IKN melibatkan sekitar 150.000 hingga 200.000 pekerja di lapangan. \"Kenapa sebanyak itu? Karena memang dalam pelaksanaan, waktunya sempit dan kami harus mencapai beberapa target. Tentunya, jumlah pekerja dan nanti jumlah material juga akan cukup banyak,\" katanya. Pembangunan IKN akan terus diarahkan untuk memperhatikan kondisi lingkungan hidup, termasuk interaksi masyarakat. Bambang menekankan ada sejumlah pola keterlibatan masyarakat sekitar secara langsung dalam pembangunan IKN. \"Pada prinsipnya, konversi dilakukan sesuai undang-undang, sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan green atau hijau, berhubungan dengan keberlanjutan dari hutan-hutan yang ada di sana, benar-benar kami dapat wujudkan dengan baik. Kota yang green, smart, inklusif, dan juga sustainable ke depannya,\" ujarnya. (mth/Antara)

Kalau Presiden Nonton Formula E, Please Jangan Teriak Anies Presiden!

BY FNN Jum'at, 03 Juni 2022 17:26:05 0

WAWANCARA Gelaran Formula E di Jakarta International E-prix Circuit di Ancol pada Sabtu, 4 Juni 2022. Presiden Joko Widodo tampaknya akan nonton langsung balapan mobil listrik pertama di Indonesia ini. Sinyal kehadiran Presiden Jokowi di Ancol untuk menonton balapan Formula E itu bisa dilihat dari pengecekan tim Polda Metro Jaya dan Paspampres yang melihat kondisi Sirkuit Formula E.        Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya Kombes Marsudiyanto meninjau lokasi Sirkuit Formula E di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Senin, 30 Mei 2022. Ia ingin melihat persiapan pengamanan Presiden Jokowi.  “Insya’ Allah (presiden) hadir, (karena) dari Paspampres juga sudah ada yang melakukan pengecekan di sini, nanti akan disiapkan di sini VIP,” lanjutnya seperti dikutip dari Antara, Senin, 30 Mei 2022. Bagaimana akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung melihat rencana Presiden Jokowi yang ingin hadir dan menonton langsung balapan Formula E ini, berikut petikan wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Jum’at, 3 Juni 2022. Sehari menjelang pelaksanaan Formula E ada perkembangan yang sangat menarik karena Presiden beberapa waktu yang lalu menyatakan akan hadir dan beberapa hari sebelumnya pas valves juga Polda sudah mengecek security di Formula E. Tapi kemarin berhembus kabar, belum ada konfirmasi mengenai kepastian Pak Jokowi hadir dan kemudian Gubernur Anies Baswedan menyatakan, ini event olahraga, jangan dikait-kaitkan dengan masalah politik. Saya sih ingin tebak-tebakan saja denan Anda, kira-kira menurut keyakinan Anda presiden akan hadir atau tidak. Ya tergantung dukun dan pawang. Tapi, kelihatannya Presiden tidak akan hadir karena sponsor tidak turun. Jadi, itu keterangannya. Tidak ada sponsor, artinya presiden tidak akan hadir. Kan bisa memalukan kalau presiden hadir sponsornya tidak ada, lalu ada baliho gede-gede “nyumbang kagak, nongol iya”.  Kelihatannya begitu antisipasi presiden dan timnya. Jadi, ya sudah biarkan saja. Besok itu, Sabtu, ada racing tanpa racing politik. Jadi, orang anggap Presiden Jokowi sudah kalah duluan. Kan nggak nongol, artinya kalah. WO dong. Itu intinya. Kalau kita mau meringkas hiruk-pikuk tentang sponsor elektronik racing ini. Kalau saya berharap presiden tetap hadir. Saya juga maunya begitu, supaya ada headline. Bukan masalah headline, ini persoalan bagaimanapun juga supaya kita bisa memisahkan antara kepentingan politik dan olahraga, event politik dan olahraga gitu. Dia nggak hadir juga itu artinya politis. Jadi, presiden menganggap bahwa lebih baik tidak hadir daripada elektabilitas Anies naik. Kira-kira begitu timnya, petuah dari tim kepada Presiden begitu. “Pak Presiden (silakan) pilih. Kalau Bapak hadir potensi dipermalukan ada, Anies tetap akan moncer. Kalau nggak hadir juga tetap Anies akan moncer. Jadi, sebaiknya pilih satu saja, nggak hadir tapi enggak dipermalukan atau hadir dipermalukan. Karena potensi diperlukan besar sekali. Bukan karena Pak Jokowinya, tapi karena kelakuan buzer-buzernya. Menteri Erick Thohir juga bagian dari persoalan itu. Coba menteri Erick bilang bahwa oke BUMN karena ini soal bersama maka BUMN sebagai badan usaha milik negara dan event ini adalah milik negara juga, maka kita sponsori. Jadi Pak Erick Thohir memang nggak berani bersaing dengan akibat Jokowi yang potensi diperlukan. Atau bahkan pasti dipermalukan juga. Hadir, tidak hadir, Pak Jokowi pasti dipermalukan. Karena ajaib presiden tidak hadir di acara yang di mana dia dulu adalah Gubernur DKI-nya. Kan sebetulnya dia bisa datang di situ dan bilang ya saya sebagai mantan Gubernur bangga bahwa akhirnya kota ini punya event internasional. Kan dengan kalimat seperti itu saja sudah, sebetulnya orang akan bersimpati pada presiden. Dia hanya bilang sebagai mantan Gubernur dia bangga bahwa kota ini jadi kota bersama, bukan hanya Anies. Jadi otak buzer ini enggak nyampe buat bikin kalimat-kalimat sederhana itu. Jadi, ini antara lain juga karena karena kelakuan buzer yang membuat Pak Jokowi jadi mati gaya. Iya pasti itu. Kita agak kasihan sama Pak Jokowi dikerjain buzer. Karena memang buzer enggak menginginkan Pak Jokowi hadir. Akibatnya berlakulah self-full filling privacy..... Kalau Anda bikin ramalan dan Anda kumpulin banyak orang yang percaya maka ramalan itu jadi kenyataan. Jadi Pak Jokowi akan jadi pecundang. Dia nggak hadir itu artinya dia takut bersaing. Kan bisa begitu jadinya nanti interpretasinya. Apalagi Erick Thohir, sudah pasti nggak bakal hadir. Erick Thohir mungkin merasa ya sebaiknya saya akan nyumbang kalau Pak Anies Baswedan datang ke kantor saya minta- minta gitu, bawa proposal. Kira-kira sampai segitu rasa irinya. Kita sebagai penonton hanya bertepuk tangan karena ada pertandingan mobil listrik, juga ada pertandingan kandidasi di situ. Dua-duanya menyenangkan sebetulnya sebagai tontonan. Tinggal kita tentukan siapa yang harus kita usung atau atau kita tepukin tangan ketika victorylap. Tetap saja saya berharap Pak Jokowi akan hadir. Apalagi kan di situ katanya sudah disiapkan Paspampres, sudah ke sana, Kapolda juga, bahkan lokasi parkirnya pun sudah disiapkan. Masa mau kita pakai lokasi presiden nanti kalau presiden tidak hadir. Kan pamali itu. Saya juga ingin begitu, lihat beliau hadir. Tapi ya bagaimana dia hadir di suatu event di mana orang menganggap bahwa dia justru yang menghalangi pemberian sponsor itu. Kan kalau Pak Jokowi kasih sinyal saja pada Pak Erick Thohir pasti Erick Thohir turunkan dana sponsor itu. Tapi kelihatannya sudah final. Pak Anies juga menganggap bahwa atau panitia menganggap ya sudah nggak apa-apalah, yang penting Indonesia diselamatkan dulu dari kemungkinan gagal event internasional, tetap dan pasti banyak sponsor yang juga, oke kami bantu. Soal bantuan ini yang nantinya akan dipersoalkan di kemudian hari, kenapa negara tidak sponsori, justru swasta yang sponsori. Padahal ini adalah event nasional dan tidak ada hubungannya dengan politik. Lalu dicari siapa-siapa yang kasih sponsor pada Anies Baswedan, dia tidak akan dapat iklan atau proyek dari BUMN. Jadi ramai lagi. Ini akan berlangsung terus hanya karena ego dari Istana yang menganggap bahwa Anies akan dapat panggung di situ. Ya pasti. Ada tidaknya Jokowi, Anies pasti dapat panggung. Jadi, kalkulasi-kalkulasi itulah di menit-menit terakhir membatalkan seluruh semacam penghargaan kita pada Istana. Jadi, Istana menganggap lebih baik eksploitasi politik daripada datang di satu event yang betul-betul ingin diasuh dengan sportivitas. Jadi, tepat pada hari besok, orang akan anggap Erick Thohir, Jokowi, tidak sportif. Anies mengalami penganiayaan, maka elektabiltas Anies akan naik. Selalu begitu model kita dalam menghitung elektabilitas seseorang. Didholimi. Mari kita luruskan, sejak awal kita mendorong bahwa kita memilih Presiden itu harus ada track record-nya jelas, soal intelektualitas, kapabilitas, dan kemudian etikabilitas. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Anies ini kan bagian dari track record seorang yang seorang Gubernur dengan rekam jejaknya. Apakah janji-janjinya terpenuhi atau tidak, dibandingkan ketika Jokowi jadi gubernur. Saya kira kita senang kalau perbandingan masalah prestasi didorong, sehingga lebih bermutu ketimbang saling membuli. Iya dengan sendirinya orang bilang wah Rocky FNN mendorong Anies Baswedan jadi presiden. Bukan itu. Di depan mata memang Anies akhirnya etikanya lebih tinggi dibandingkan Ganjar Pranowo, Jokowi, atau Erick Thohir. Kan orang akan nilai apakah Erick Thohir mampu berkompetisi dengan Anies? Etikabilitasnya apa? Kok nggak mau mempergunakan bajed itu untuk fair menyumbang pada semua event? Lalu Ganjar juga akan dinilai sebagai Jokowi kecil saja itu. Pak Jokowi tidak kasih sinyal untuk membantu Anies. Ini artinya Anies mau dihambat. Dan, orang akan kasih poin besar justru pada Anies karena bagi Anies ya sudah nggak ada sponsor juga nggak apa-apa. Etikanya Anies juga naik lagi kan dibandingkan dengan Erik, Ganjar, atau Jokowi. Jadi, kita mau katakan itu bukan karena kita ingin mendorong orang pilih Anies, tapi faktanya begitu. Jadi, Anies akan naik elektabilitasnya karena tiga orang tadi itu turun etikabilitasnya. Kan begitu dasarnya. Jadi, Anies diam-diam pun dia relatif akan lebih baik daripada Ganjar dan Erik yang dianggap oleh orang sebagai tidak etis karena selalu menghalangi gerak kompetitornya, bahkan di wilayah yang non-politis. Rumusan itu sudah ada dalam backmain.... orang. Dan orang akan lanjutkan lagi. Itu artinya ada briefing dari Presiden supaya Erick Thohir jangan bantu Anies. Makanya Ganjar jadi senang itu, Anies akan turun reputasinya karena tidak dapat bantuan. Ya ternyata masyarakat Jakarta berbondong-bondong membeli tiket. Tiketnya sudah habis. Jadi, pasti jalan event itu. Itu ngaco-nya kalkulasi Istana karena di belakangnya selalu ada rasa iri. Rasanya sayang sekali ya moment-moment semacam ini mesti berakhir seperti ini. Kita jadi tidak nyaman. Tapi, saya sih memahami kekhawatiran dari Pak Jokowi dan timnya gitu, karena jangankan di Formula E, waktu hadir di Mandalika pun Anies menimbulkan kehebohan. Itu banyak juga orang yang ya nggak apa-apa meneriakkan dia jadi presiden. Saya kira memang tidak bisa dibendung jika kali ini dilaksanakan di Formula E ini. Tapi kemarin kita sudah mengingatkan pada simpatisan Anies untuk juga menjunjung tinggi fastone politik. Kalau memang nantinya (kita masih berharap Pak Jokowi hadir) jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat malu Presiden karena kalau begitu nanti Formula E akan tenggelam dengan skandal itu, sama dengan ketika Pak Jokowi dulu tenggelam karena aksi dari pawang hujan di Mandalika. Oke kita himbau dari FNN agar para penonton besok itu kalau Pak Jokowi datang jangan ucapkan Anies presiden. Cukup lewat WA grup saja. Jadi di antara mereka saja. Jangan pasang poster-lah. Apalagi kalau Pak Erick tiba-tiba nongol, sudah anggap saja itu adalah penonton. Pak Erick sebagai Menteri BUMN datang ke situ untuk meninjau apakah betul poster BUMN dipasang sebagai sponsor. Pak Jokowi juga akan ke situ karena harus mengucapkan satu dua patah kata sebagai kepala negara yang mewakili langit biru. Kira-kira begitu. Itu indah sekali. Kalau itu diucapkan, saya percaya bahwa publik Jakarta atau publik Indonesia akan menahan teriakannya. Mungkin kalau berbisik kan nggak kedengeran Pak Presiden. Sebagai orang yang ingin bangsa ini hidup rukun kita himbau supaya itu tidak terjadi terjadi. Jadi Pak Erick Thohir datanglah ke acara sirkuit nanti. Demikian juga Pak Jokowi. Kendati Anda tidak menyumbang nggak apa-apa karena saya jaminkan bahwa Anda tidak akan dipermalukan. (mth/sws)

Kerancuan Pemahaman Ideologi Pancasila

BY FNN Jum'at, 03 Juni 2022 13:41:07 0

Ah, saudara-saudara, mengapa toh begini? Apa memang bangsa Indonesia itu ditakdirkan Tuhan menjadi bangsa inlander, bangsa yang pecah-belah, bangsa yang tidak mampu mengangkat dirinya ke taraf yang lebih tinggi? Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila IDEOLOGI adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dengan demikian secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Prof Notonegoro mengemukakan bahwa Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri: Pertama, Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan; Kedua, Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Inilah desain Negara Republik Indonesia dengan bersumber pada Pancasila. Alinea IV Pembukaan UUD 1945: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba renungkan desain negara yang ada di Alenia ke-4 itu oleh pendiri negara sudah membentuk Negara dengan desain berdasarkan ideologi Pancasila. Uraian dan ide-ide atau gagasan oleh pendiri negeri ini diuraikan dalam pasal- pasal pada batang tubuh UUD 1945. Persoalan Ideologi Pancasila ini harus jelas dulu, sebab yang disebut Ideologi Pancasila itu adalah Ideologi Negara Berdasarkan Pancasila, dan tafsir itu sudah dibuat oleh pendiri negara ini di dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945. Yang dimaksud Ideologi Negara Berdasarkan Pancasila adalah UUD 1945 Asli mulai dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya, itulah ideologi Negara berdasarkan Pancasila. Jadi tanpa disadari, Amandemen UUD 1945 itu yang diamandemen adalah ideologi negara berdasarkan Pancasila. Bagaimana mungkin ideologi Pancasila diterapkan pada negara yang sudah diamandemen Pancasilanya. Sejak diamandemennya UUD 1945, banyak aturan yang dasarnya Liberalisme, Kapitalisme. Seperti sistem presidensil, pilkada, pilsung, pilpres, bertentangan dengan Negara berdasarkan Pancasila. Kerancauan dan kekacauan ini karena banyak yang tidak tahu kalau Ideologi Negara Pancasila itu ya Batang Tubuh UUD 1945. Bukannya ideologi Negara berdasarkan Pancasila itu kristalisasi pemikiran tentang negara berdasarkan Pancasila yang terurai dalam pasal-pasal UUD 1945. Setelah Amandemen UUD 1945 keadaan menjadi kacau, sebab Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara diabaikan. Mana bisa demokrasi dengan pemilihan langsung yang jelas mempertarungkan dua kubu atau lebih itu disamakan dengan Gotong-royong, disamakan dengan Persatuan Indonesia, disamakan Dengan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Usaha mencangkokkan Pancasila dengan Demokrasi liberal adalah bentuk pengkhianatan terhadap ideologi Pancasila . Mari kita cermati apa yang di katakan Bung Karno. Cuplikan Pidato Presiden Sukarno: “Telah sering saya katakan, bahwa demokrasi adalah alat. Demokrasi bukan tujuan. Tujuan ialah satu masyarakat yang adil dan makmur, satu masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan materiil dan spirituil.   Sebagai alat, maka demokrasi (dalam arti bebas berfikir dan bebas berbicara) harus berlaku dengan mengenal beberapa batas. Batas itu ialah batas kepentingan rakyat banyak, batas kesusilaan, batas keselamatan Negara, batas kepribadian bangsa, batas pertanggungan-jawab kepada Tuhan.” Apa yang terjadi sekarang demokrasi dianggap agama baru yang diyakini bisa membawa bangsa ini menjadi sejahtera, mana mungkin terwujud keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia diletakkan pada sistem Liberalisme Kapitalislisme. Demokrasi liberal yang dijalankan justru menuju runtuh dan punahnya bangsa ini, bagaimana tidak kekayaan Ibu Pertiwi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sekitar 70% lahan dikuasai oleh 0,10 Aseng dan Asing. PLN yang dahulunya adalah perusahaan publik yang dibiyayai oleh rakyat melalui APBN kok sekarang bisa menjadi milik perorangan dan asing. Padahal UUD 1945 mengatur “Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Jika 70% Bumi Indonesia sudah dikuasai oleh 0,10 persen orang Indonesia, maka pemerintah telah melanggar konstitusi. Apakah negara yang demikian yang kita inginkan? Marilah membangun kesadaran bersama untuk mengembalikan Indonesia, mengembalikan marwah UUD 1945 dan Pancasila secara benar. Ya, krisis menyusul krisis, sehingga akhirnya mungkin nanti menjadilah krisis itu satu krisis total, krisis mental! National dignity kita amblas sama sekali, sehingga banyak di antara kita ini tidak merasa malu bahwa dunia-luaran ada yang goyang kepala, ada yang bertampik sorak kesenang-senangan. Tidak merasa malu, kalau dunia-baru berkata “Indonesia is breaking up” (Indonesia mulai runtuh), Quo vadis malu, kalau dunia-baru berkata Indonesia is breaking up (Indonesia mulai runtuh), “Quo vadis Indonesia?” (kemanakah engkau Indonesia?), “A nation in collapse” (Satu bangsa yang sedang ambruk). Ah, saudara-saudara, mengapa toh begini? Apa memang bangsa Indonesia itu ditakdirkan Tuhan menjadi bangsa inlander, bangsa yang pecah-belah, bangsa yang tidak mampu mengangkat dirinya ke taraf yang lebih tinggi? Saya yakin tidak! Tetapi saya kira bangsa Indonesia salah sistem politiknya, terutama sekali dalam masa perpindahan ini. Bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia telah “disalah-gunakan” oleh pemimpin-pemimpinnya dalam rock-and-roll-nya demokrasi-omong yang tak kenal batas, demokrasi-omong yang tak kenal disiplin, demokrasi-omong yang tak kenal pimpinan. Ya, demokrasi yang tak kenal pimpinan. Demokrasi kita demokrasi yang tak terpimpin. Demokrasi kita demokrasi “free fight liberalism”. Demokrasi kita demokrasi “hantam-kromo”, demokrasi “asal bebas mengeluarkan pendapat”, (demokrasi bebas mengkritik, bebas mengejek, bebas mencemooh, bebas (zonder leiderschap, zonder management ke arah tujuan yang satu. (Cuplikan pidato Soekarno). Sekarang apa yang terjadi dengan bangsa ini, caci-maki, pecah-belah justru dibiayai lewat buzer-buzer atas nama kebebasan LGBT yang bertentangan dengan kesusilaan dianggap HAM. (*)

Bedah Politik di Solo

BY FNN Jum'at, 03 Juni 2022 10:17:13 0

Dari dialog tokoh Nasional ini akan dibedah politik kebangsaan dan lahirnya semangat untuk menyelamatkan Indonesia dari gangguan para begundal dan penghianat negara. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih HAMBATAN menjelang Pilpres 2024. Presidential Threshold 20 % itu kelokan dan lorong demokrasi yang semakin sempit, bahkan tersumbat. Pertarungan strategi oleh para politisi partai dan mantan politisi yang pejabat negara (Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo) semua sedang bermain di lorong yang sempit. Akademisi Rocky Gerung (dalam dialog santai dengan Hersubeno Arief dari FNN) tanpa beban mengurai analisa dengan tajam, cerdik dan lincah. Konon JK sudah beberapa kali bertemu Puan, terendus dugaan JK sedang “turun tangan” mencoba menyatukan Anies Baswedan dengan Puan Maharani. Para politisi yang juga Ketum Partai sontak terbelalak, berspekulasi ini bisa menenggelamkan kasak kusuk mereka, memporak-porandakan bargaining mereka dan bisa menurunkan posisi tawarnya untuk bermain kocok sana sini. Mereka sadar JK bukan politisi kaleng kaleng. Apalagi kalau arusnya menyentuh SBY, Megawati, dan Jokowi. Kerja politik JK hanya sebagai gambaran bahwa JK sangat paham apa yang diinginkan Megawati. Sebagai sahabat Megawati, JK harus menolong karibnya bahwa Puan untuk RI satu masih perlu pematangan, disamping ada gangguan dari kadernya sendiri yang nyeruduk tanpa ijin pawangnya. JK sangat paham politik identitas yang tidak bisa diremehkan menyatunya kelompok Islam dan Nasionalis. Gambaran itu terbaca oleh JK maka wajar mencoba menyatukan Puan (Nasionalis ) dan Anies (Islam). Formasi pasangan Capres ini masih sangat cair tetapi formasi kekuatan Islam dan Nasionalis akan menjadi penentu kemenangan Capres pada Pilpres 2024. Mereka semua sedang berjibaku di lorong dan tikungan sempit, apa yang akan terjadi menjadi milik politisi yang sudah kenyang makan garam. Lorong sempit dimaksudkan bagaimana bisa melahirkan Capres yang benar-benar untuk Indonesia, bukan Capres boneka atas remote bandar Oligarki. Kalkulasi politik tetap akan berjalan dinamis dengan munculnya suatu koalisi Indonesia atau koalisi Nusantara, bebas dengan label yang serem-serem walau itu hanya glamor saja. Kabut Pilpres 2024 tetap bakal menghadapi ancaman yang sangat berat ketika transaksi politik telah menjadi budaya pemilu/Pilpres, semua bisa tenggelam dalam alam pola pragmatis. Jalan pendek atau by pass bisa saja ditempuh, dugaan kuat seperti yang dialami Jokowi asal jadi Presiden, persoalan beban politik balas jasa dengan Bandar politik dipikir kemudian. Semua lihat peluang karena dari sisi anggaran hampir tidak akan ada Capres yang kuat secara mandiri secara finansial. Sedang bandar politik jelas tidak akan berspekulasi selingkuh dengan Capres yang menolak jadi bonekanya. Gambaran selanjutnya, kata Rocky Gerung, akan dibahas di Solo bersama para tokoh Nasional lainnya bertepatan dengan HUT Mega Bintang. Ormas yang berpusat di Solo ini sudah malang-melintang dalam belantara politik yang bergerak pada tataran politik identitas Nasionalis - Islam dan muatan identitas lainnya. Bukan kekuatan politik tertentu tetapi lurus bela keadilan untuk wong cilik. Dari dialog tokoh Nasional ini akan dibedah politik kebangsaan dan lahirnya semangat untuk menyelamatkan Indonesia dari gangguan para begundal dan penghianat negara. Lahirnya pemimpin Capres yang memiliki wawasan negarawan setia kepada tujuan negara sesuai dengan UUD 45 dan utuh dengan jiwa Pancasila yang sebenarnya. Negara terhindar mengulangi kesalahan lahirnya Presiden hanya sebagai boneka Oligarki dari negara asing. Semoga lewat dialog tokoh Nasional di Solo, bersamaan Presiden juga sedang berada/pulang ke Solo. Arah politik yang sedang dimainkan oleh para politisi busuk dan politisi negarawan dibedah dan bisa terbaca dengan jelas. (*)

Demi Marwah Partai, Puan Harus Capres

BY FNN Jum'at, 03 Juni 2022 09:30:59 0

Maka seharusnya PDIP sejak sekarang sudah bisa mengambil keputusan dan mengumumkannya ke publik. Agar si calon segera bisa melakukan sosialisasi mencari dukungan. Oleh: Wahyudin, Koordinator Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI Publik) PUAN Maharani, sebuah nama fenomenal. Perempuan pertama yang berhasil duduk di puncak singgasana parlemen. Ketua DPR RI. Boleh saja orang nyinyir, dianggap tidak pintar atau punya perilaku tidak etis karena sering mematikan mic saat anggota DPR sedang bicara. Tapi bisa dipastikan yang menyanjung jauh lebih banyak daripada yang nyinyir. Kehebatan Puan bukan saja karena dia Ketua Parlemen, tetapi sejak lahirpun dia sudah hebat. Betapa tidak, dia lahir dari seorang ibu yang anak presiden pertama Indonesia. Maka Puan adalah cucu presiden. Lebih dahsyat lagi ibunya kemudian menjadi presiden. Dan ibunya adalah presiden perempuan pertama di Indonesia. Maka sebutan Puan menjadi: Ketua DPR RI Perempuan pertama, Cucu presiden pertama dan anak presiden perempuan pertama di Indonesia. Masih ada predikat lain, yaitu Puan adalah kader andalan yang digadang-gadang menjadi calon presiden dari PDIP, partai pemenang partama di tiga kali pemilu era reformasi. Pendek kata, Puan sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kriteria sebagai Calon Presiden. Posisi Ketua DPR merupakan simbol prestasi perjuangan. Dan menjalankan tugas sebagai ketua DPR adalah indikator seseorang memiliki pengalaman memimpin lembaga tinggi negara. Lalu jika menggunakan kriteria bibit, bebet, bobot, Puan memiliki semuanya. Bibit, jelas seperti dikemukakan di depan, dia keturunan orang hebat. Bebet, atau kekayaan secara ekonomi, Puan adalah isteri pengusaha sukses. Bobot, Puan jelas tokoh yang berbobot dengan segudang pengalaman memimpin lembaga besar. Disamping Ketua DPR, Puan juga pernah menjadi menteri. Bukan sembarang menteri. Tapi menteri koordinator. Artinya menteri yang membawahi beberapa menteri. Walhasil, Puan memenuhi kualifikasi sebagai Capres. Puan bisa menjadi obat kekecewaan kaum Marhaen selama hampir 10 tahun. Kecewa karena selama pilpres dilakukan secara langsung, PDIP tidak pernah dianggap menang secara hakiki. Dari empat kali pilpres, PDIP dua kali kalah dan dua kali kecewa karena tidak  berhasil mengusung kader utamanya, Megawati Soekarnoputri. Pilpres 2004 dan 2009, PDIP mencalonkan Megawati dan kalah. Kemudian 2014 dan 2019 PDIP terpaksa menerima tekanan kuat, sehingga mau tidak mau menerima Joko Widodo sebagai Capres dari PDIP. Nama Puan sudah dimunculkan sebagai bakal calon sejak 2014. Hingga kini sudah memakan cukup waktu bagi Puan untuk mempersiapkan diri segala sesuatunya menjadi Calon Presiden. PDIP sudah berpengalaman menjadi penguasa saat Megawati menjadi Wapres dan selanjutnya Presiden. Pernah beroposisi 10 tahun saat Indonesia dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian dua periode memiliki Presiden yang bukan pimpinan di partai dan bukan bagian langsung dari partai. Tentu PDIP sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Pasti sudah merumuskan kesimpulan, pada posisi mana PDIP harus memperjuangkan secara maksimal, mati-matian. PDIP sebagai partai besar dan tiga kali menjadi pemenang pemilu pada era reformasi ini tidak mungkin akan tinggal diam. Semampang masih pada tataran kewenangannya, maka PDIP harus menggunakan kewenangan itu untuk kepentingan yang lebih baik. Kewenangan PDIP Sesuai Undang-undang, PDIP satu-satunya partai yang memenuhi presidential threshold. PDIP bisa mengusung Calon Presiden/Wapres sendiri tanpa partai lain. PDIP bebas menentukan siapa Capres dan Cawapres yang akan diusung. Maka seharusnya PDIP sejak sekarang sudah bisa mengambil keputusan dan mengumumkannya ke publik. Agar si calon segera bisa melakukan sosialisasi mencari dukungan. Soal siapa yang akan dicalonkan, ukuran pertama adalah siapa yang memiliki komitmen tertinggi dalam merealisasikan mimpi PDIP tentang Indonesia. Yang paling bisa menjadi peluru perjuangan PDIP. Dan siapa kader yang paling bisa \'diajak bicara\' oleh PDIP dalam merealisasi mimpi-mimpi partai. Ukuran-ukuran itu mengharuskan PDIP untuk mencalokan kader pilihannya, tentu Puan Mharani. Bukan sekadar orang PDIP atau simpatisan partai. Dan untuk merealisasikan mimpi-mimpinya tentang Indonesia itu, PDIP harus mencalonkan kader utamanya menjadi Calon Presiden, bukan Wapres. Fakta yang tergambar jelas dalam sejarah Indonesia, Wapres tidaklah memiliki kewenangan besar dalam proses penyelenggaraan negara. Alangkah sangat disayangkan, jika PDIP sebagai partai pemenang pemilu, satu-satunya partai yang yang berwenang secara mandiri menentukan Capres/Cawapres. Lalu hanya rela menjadikan kader andalannya sebagai Calon Wakil Presiden. Apalagi jika mengalami kekalahan dalam Pilpres, maka PDIP menjadi kalah dua kali. Kalah dalam proses dan kalah pada hasil. Tentu harga diri partai menjadi semakin kempes tak berdaya. Berbeda keadaannya, jika PDIP gagah berani mencalonkan kader utamanya menjadi presiden. Maka pada tahapan ini partai sudah menang dan membuat rasa bangga pada pendukungnya. Tentu saja harus diperjuangkan agar bisa menang Pilpres. Modal menang Pemilu 2019 harus dipelihara dan ditingkatkan agar pemilu berikutnya juga menang. Menang Pileg dan Menang Pilpres. Jikapun kalah dalam Pilpres, tidak mengurangi marwah partai. PDIP tetap gagah berani. Maka demi marwah PDIP dan membuat kaum marhaen bisa tersenyum, Puan Maharani harus menjadi Presiden. (*)

Menteri ATR: Kebutuhan Anggaran Bank Tanah Rp2,5 Triliun

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 22:50:49 0

Jakarta, FNN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan kebutuhan anggaran bank tanah sebesar Rp2,5 triliun.\"Sudah mendapatkan modal awal Rp1 triliun. Mudah-mudahan dapat lagi Rp1,5 triliun pada tahun anggaran ini,\" katanya dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.Dia menjelaskan bank tanah merupakan badan baru yang berdiri 1 Januari 2022. Operasional bank tanah dalam rangka upaya mendukung jaminan ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.\"Namun, karena kondisi APBN yang sulit, mudah-mudahan komitmen pemerintah tetap jalan, dengan demikian bank tanah bisa efektif dan kami bisa segera merekrut dewan pengawas perwakilan masyarakat, yang nantinya mendapatkan persetujuan DPR,\" harapnya.Kata dia, pagu anggaran Kementerian ATR tahun 2022 sebesar RpRp8,3 triliun. Anggaran itu mengalami dua kali penyesuaian yakni Rp270 miliar dan Rp263 miliar.\"Sampai saat ini, capaian program dengan serapan anggaran sebesar Rp2,06 triliun atau 27 persen dari total pagu anggaran,\" jelasnya.Sementara, pagu anggaran yang diberikan tahun 2023 sebesar Rp7,49 triliun atau jauh lebih rendah daripada pagu 2022. (mth/Antara)

BI Targetkan Transaksi BI-FAST Capai Rp811 Triliun Sepanjang 2022

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 22:45:17 0

Jakarta, FNN - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyatakan pihaknya menargetkan transaksi BI-FAST akan mencapai Rp811 triliun sepanjang tahun ini.“Kita menargetkan, kita memproyeksikan Rp811 triliun sampai akhir tahun. Hopefully akan tercapai,” katanya dalam acara Akselerasi Implementasi BI-FAST di Jakarta, Kamis.Sementara hingga 29 Mei 2022, transaksi BI-FAST telah mencapai Rp320,6 triliun dari 85,3 juta transaksi.Untuk periode selama Ramadhan dan libur Idul Fitri yaitu 3 April sampai 8 Mei 2022, transaksi BI-FAST mencapai 27,6 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp107,4 triliun.Tak hanya itu, rata-rata harian volume transaksi selama Ramdhan dan libur Idul Fitri juga naik 29 persen menjadi 767.169 transaksi yang lebih tinggi dibanding rata-rata harian Maret 2022 sebanyak 596.771 transaksi.Filia mengaku optimis target transaksi Rp811 triliun akan tercapai mengingat biaya transfer antarbank melalui BI-FAST lebih hemat yaitu Rp2.500 sehingga sangat menguntungkan termasuk bagi para pelaku UMKM.“Biasanya kita melakukan online transfer Rp6.500 sekarang hanya Rp2.500 jadi perbedaannya Rp4.000. Kalau untuk UMKM itu terasa banget, kalau dia melakukan pembayaran 10 kali sehari,” jelasnya.Terlebih lagi, Filia menuturkan tarif transfer antarbank melalui BI-FAST yang sebesar Rp2.500 merupakan harga maksimal sehingga ada beberapa bank yang memberi promo dengan menggratiskan.Ia pun tak memungkiri adanya peluang untuk menurunkan biaya transfer tersebut setelah dilakukan review berkala oleh Bank Indonesia.“Kita nanti mungkin, dalam ketentuan kita disebutkan melakukan review berkala. Jadi nanti pada saatnya hal ini (Rp2.500) bisa diturunkan,” tegasnya. (mth/Antara)

Indonesia Sudah Lepas Dari Ketergantungan Impor Bahan Baku Obat Merah

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 22:42:27 0

Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan bahwa Indonesia telah melepas ketergantungan impor \"povidone iodine\" sebagai bahan baku produksi cairan pembersih luka antiseptik atau obat merah untuk kebutuhan dalam negeri.\"Bahan \'Povidone iodine\' itu dipakai buat obat merah, kalau luka biasanya dikasih Betadine. Itu 100 persen tadinya masih impor, tapi dengan adanya bahan baku ini bisa beli di dalam negeri,\" katanya usai meresmikan pabrik bahan baku obat pavodine iodine di Cikarang, Jawa Barat, Kamis.Ia mengatakan bahan baku obat yang umum dikenal masyarakat sebagai obat merah itu kini diproduksi di dalam negeri oleh PT Kimia Farma Sungwun Pharmachopia Delta Silicone 1 Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.Menurut dia bahan baku povidone iodine didatangkan dari salah satu tambang milik PT Kimia Farma di kawasan Jawa Timur untuk diproduksi bagi kebutuhan konsumen dalam negeri di Cikarang.\"Saya baru tahu, bahwa bahan baku ini ternyata adalah barang tambang yang didatangkan dari tambang miliki Kimia Farma di Jawa Timur,\" katanya.Menkes mengatakan impor bahan baku obat selama ini menguntungkan sektor ekonomi di luar negeri sebab penyerapan tenaga kerja justru terjadi di negara produsen bahan baku.Ia menganalogikan impor povidone iodine layaknya produksi tambang nikel menjadi baja. \"Ini sama kasus nikel jadi baja. Nikelnya diimpor dari Indonesia, balik lagi menjadi baja. Itu kan penambahan nilai ekonominya di luar negeri. Tenaga kerja di serap di luar,\" katanya.Kemenkes mengapresiasi kinerja PT Kimia Farma yang telah berkontribusi membangun ketahanan kesehatan dalam negeri dengan memanfaatkan bahan baku domestik menjadi produk jadi di dalam negeri.\"Bahan tambangnya ada di Jawa Timur, produk jadinya ada di Indonesia. Jadi dari hulu ke hilir, semuanya bisa diproduksi di Indonesia,\" kata Budi Gunadi Sadikin.Pada acara yang sama Direktur Utama PT Kimia Farma Honesti Basyir mengatakan povidone iodine merupakan bagian dari peta jalan produksi 24 bahan baku obat dalam negeri. Sebanyak 12 di antaranya telah diproduksi dan memperoleh sertifikasi serta dinyatakan halal.Bahan baku tersebut di antaranya Klopidogrel, Atorvastatin, Simvastatin, Atorvastatin, Clopidogrel, Efavirenz, dan Entekavir.\"Kalau sekarang Indonesia masih mengimpor lebih dari 90 persen, PT Kimia Farma bisa mengurangi hingga 20 persen ketergantungan bahan baku obat dengan target road map sampai 2026,\" demikian Honesti Basyir. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Panen Sorgum Sebagai Alternatif Hadapi Krisis Pangan

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 22:39:12 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lahan panen tanaman sorgum yang menjadi alternatif sumber pangan selain beras dan jagung guna menghadapi krisis pangan seperti yang telah diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO).Berdasarkan video resmi yang diunggah, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana nampak kompak menanam benih sorgum menggunakan sepatu kets. Presiden juga terlihat menaiki mesin panen (combine harvester) di lahan sorgum.\"Kita ingin banyak alternatif, banyak pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga sebetulnya tanaman lama kita, yang ketiga adalah sorgum,\" kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.Presiden Jokowi menjelaskan saat ini harga pangan di dunia sudah meningkat. Menurut dia, Indonesia harus memiliki rencana besar menghadapi krisis pangan, seperti yang diperingatkan FAO.Kabupaten Sumba Timur menjadi lahan yang cocok ditanami sorgum atau tanaman biji-bijian itu dengan total luas 60 hektare.Hasil panen sorgum di Sumba Timur mencapai 5 ton per hektare. Petani sendiri dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp50 juta per hektare dalam satu tahun atau Rp4 juta lebih per bulan.Kepala Negara mengapresiasi hasil produktivitas tanaman sorgum yang tidak hanya memberikan pendapatan besar untuk petani, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja.\"Kita melihat sendiri hasilnya sangat baik, secara keekonomian juga masuk, bisa merekrut banyak sekali SDM tenaga kerja kita, dan hasilnya per hektare per tahun bisa bersih kurang lebih Rp50 juta, ini sangat bagus,\" kata Presiden Jokowi.Ke depannya, Presiden Jokowi berencana memperluas lahan sorgum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai alternatif sumber pangan selain beras dan jagung. (mth/Antara)

PLN Salurkan Stimulus Listrik Rp24,23 Triliun Selama Pandemi

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 22:32:41 0

Banjarmasin, FNN - PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menyalurkan stimulus listrik senilai Rp24,23 triliun selama pandemi guna melaksanakan amanat pemerintah untuk memberikan pasokan listrik yang andal dan terjangkau bagi masyarakat.\"Stimulus bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,\" kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Kamis.Dia merinci untuk tahun 2020 sejak April pemerintah menyalurkan Rp13,15 triliun kepada 33,02 juta pelanggan. Untuk tahun 2021, alokasi anggaran untuk stimulus listrik sebesar Rp11,08 triliun kepada 31,94 juta pelanggan.Kemudian pemerintah dan PLN juga memberikan stimulus pemakaian listrik gratis dan diskon 50 persen bagi pelanggan golongan rumah tangga daya 450 Volt Ampere, bisnis kecil daya 450VA dan industri kecil daya 450 VA. Sedangkan untuk golongan rumah tangga daya 900VA bersubsidi juga diberikan stimulus.Selain itu, PLN juga memberikan pembebasan biaya beban atau abonemen dan pembebasan ketentuan rekening minimum 50 persen untuk pelanggan industri, bisnis dan sosial.\"Upaya ini menjadi bukti konkrit bahwa negara hadir untuk menjaga masyarakat. PLN juga terus meningkatkan keandalan listrik bagi masyarakat,\" ujar Darmawan.Upaya hadirnya negara untuk menjaga daya beli masyarakat dirasakan oleh pelanggan listik PLN di seluruh tanah air yang daerahnya menerapkan PPKM Darurat.Darmawan menyatakan PLN adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri. Kemudian memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi. (mth/Antara)

Polda Metro Jaya Sebut Konvoi Khilafah di Jaktim Langgar UUD 1945

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 22:29:24 0

Jakarta, FNN - Polda Metro Jaya menyebut konvoi motor membawa atribut khilafah di Jakarta Timur yang videonya viral belakangan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar 1945.\"Bisa saya sampaikan juga fakta yang kami temukan terkait khilafah adalah jelas merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945,\" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Kamis.Endra mengatakan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk membangkitkan kebencian terhadap pemerintah sah merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bisa dipidana.\"Kegiatan seperti ini bertentang dengan ketentuan hukum di negara kita dan Polda Metro Jaya akan menindak secara tegas,\" ujar Zulpan.Polda Metro pun telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus konvoi motor membawa atribut khilafah tersebut.Zulpan menambahkan pihaknya saat ini telah memiliki data mengenai siapa saja yang terlibat dalam konvoi motor yang membawa atribut khilafah tersebut.Dia mengatakan saat ini tim khusus tersebut masih melakukan penyelidikan di lapangan sehingga belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.\"Saat ini tim telah melakukan penyelidikan terkait dengan kegiatan tersebut yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin,\" tutur Zulpan. (mth/Antara)

T20: Butuh Investasi 125 Triliun Dolar AS untuk Capai Emisi Nol Bersih

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 22:13:43 0

Jakarta, FNN - Lead Co-Chair Think 20 (T20) Indonesia Bambang Brodjonegoro mengatakan dunia membutuhkan investasi terkait iklim sebesar 125 triliun dolar AS untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050, jika mengutip data The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).\"Ini termasuk investasi tahunan sebesar 32 triliun dolar AS di enam sektor utama yang menyumbang sepertiga dari produk domestik bruto (PDB) dunia tahun 2021,\" ungkap Bambang dalam Webinar T20 Indonesia di Jakarta, Kamis.Adapun keenam sektor yang dimaksud adalah listrik yang membutuhkan 16 triliun dolar AS, transportasi sebesar 5,4 triliun dolar AS, dan gedung sebanyak 5,2 triliun dolar AS.Kemudian, sektor industri yang membutuhkan investasi sebesar 2,2 triliun dolar AS, bahan bakar emisi rendah senilai 1,5 triliun dolar AS, serta agrikultur, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya sebanyak 1,5 triliun dolar AS.Kendati begitu, Bambang berpendapat terdapat permasalahan mengenai kesenjangan yang lebar antara kapasitas pembiayaan ekonomi hijau negara berkembang dengan negara maju.\"Kapasitas ekonomi negara berkembang secara alami lebih rendah daripada negara maju. Tidak mengherankan bahwa mereka memiliki kapasitas fiskal dan moneter yang lebih kecil,\" ungkapnya.Menurut dia, hal tersebut diperburuk dengan pandemi yang telah mengambil ruang pembiayaan dan membutuhkan tindakan transisi iklim yang lebih besar.Banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah yang memiliki komitmen terhadap dekarbonisasi, sering terhambat oleh ruang fiskal yang terbatas dan kendala pembiayaan eksternal yang mengikat.Bahkan sebelum COVID-19, lanjut dia upaya dekarbonisasi skala besar di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mengorbankan anggaran lainnya yang penting untuk agenda pembangunan ekonomi jangka panjang seperti infrastruktur dasar, sekolah, dan rumah sakit.\"COVID-19 semakin memperparah kendala fiskal yang dihadapi negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah,\" ucap dia.Maka dari itu, ia berharap kolaborasi antar negara sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada untuk mengatasi perubahan iklim. (mth/Antara)

Hidup Makin Sulit: Siap-Siap BBM, Gas dan Listrik Bakal Naik Tinggi

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 21:49:47 0

Jakarta, FNN – “Siap-siap beban hidup Anda dan beban hidup saya akan semakin berat! Presiden Jokowi sudah memberi isyarat harga BBM akan dinaikkan,” kata wartawan senior FNN dalam kanal Hersubeno Point, Rabu (1/6/2022). Sementara sebelumnya Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menaikan tarif listrik, jadi sama-sama kita bersiap untuk merogoh kocek lebih dalam, mengetatkan ikat pinggang, dan mulailah selektif dalam mengelola keuangan. “Yang tidak perlu dibeli ya jangan dibeli, beli yang hanya bersifat kebutuhan, bukan keinginan. Sebab selama ini biasanya masuk salam list belanja kita itu kalau kita teliti lagi, short satu-persatu lebih banyak keinginan dibandingkan kebutuhan. Sekarang gak bisa lagi, isyarat hidup kita harus mesti diubah,”  ujar Hersubeno. Isyarat kuat bahwa harga BBM akan naik itu langsung disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi ketika menyampaikan sambutan hari Senin kemarin. Presiden Jokowi sudah menyampaikan hal itu walaupun kesannya seperti isyarat, tapi itu isyarat yang terang-benderang.  Hersubeno ingin menyampaikan, betapa situasi sekarang ini adalah situasi yang tak mudah, situasi yang sangat sulit dan itu dialami oleh semua negara. Karena itu kita semuanya harus memiliki kepekaan Since of Crisis mengenai keadaan kita dan semua negara.  “Tidak ada yang baru. Sesungguhnya dari pidato Presiden kalau Anda rajin menyimak pidato Presiden Jokowi, ini hanya berupa pengulangan beberapa kalimatnya mungkin sama persis yah, persis sama maksud saya,” lanjutnya.  Soal krisis, ekonomi dunia, belum pulih dari Pandemi sudah muncul perang Ukraina dengan Rusia, Presiden mengingatkan para pejabat mulai dari tingkat pusat sampai daerah, harus punya since of crisis. “Ini bahasanya yang diulangi lagi adalah kita harus punya perasaan yang sama. Begitu tadi Pak Jokowi menyampaikan. Kemudian Pak Jokowi juga membandingkan frasinya di Indonesia ini syukurnya lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain,” ungkap Hersubeno. Bahkan, bila dibandingkan dengan Amerika Serikat, tapi point sesungguhnya dari pidato Presiden Jokowi dan penting kita perhatikan dan kita garis bawahi adalah soal besarnya harga subsidi BBM yang sangat tinggi. Presiden Jokowi menyebutnya sangat berat menahan beban tersebut.  Di Jerman, Singapura harganya lebih tinggi, ok! Tapi mereka bisa membelinya. Di luar itu, selain itu transportasi publik mereka juga lebih bagus dibanding kita, jadi walaupun harga bensin tinggi harga BBM tinggi tapi mereka masih bisa punya pilihan transportasi publik yang bagus. Di kita kan ini belum terwujud. Baru mungkin di Jakarta, itu pun belum bisa menjangkau seluruh rakyat. Untungnya Presiden Jokowi masih menyebut Thailand ini negara tetangga kita yang pendapatan perkapitanya relatif tidak jauh dari kita namun harga BBM-nya lebih tinggi walaupun tak lebih jauh ini, hanya 2 kali lipat. “Namun Pak Jokowi lupa atau tidak menyebut harga BBM di Negara tetangga Malaysia yang jauh lebih murah dari Indonesia. Padahal Malaysia pendapatan perkapitanya itu hampir 3 kali lipat dibanding kita. Kita ini sekarang sekitar 3.800. Jadi kita tadinya di kelas menengah ke atas, sekarang turun ke bawah, tetapi Malaysia itu sudah di atas 10.000 perkapitanya,” tegas Hersubeno. Belum lagi kalau kita bicara harga minyak goreng yang selalu bikin gempar Indonesia. Beberapa bulan terakhir ini harga minyak masak subsidi – orang Malaysia menyebutnya harga minyak masak, bukan minyak goreng – di sana hanya Rp 7.650 perliternya. “Itu hanya separuh dari harga eceran tertinggi di Indonesia. HET di Indonesia yang dipatok Pemerintah sekitar Rp 14.000 itu, harga yang dipatok itu sampai saat ini pun itu belum bisa dipenuhi oleh pemerintah karena harga di pasaran itu masih sekitar Rp 17.000 sampai Rp 19.000 perliter,” kata Hersubeno. Jadi, lanjutnya, kalau dengan harga yang real itu harga di Indonesia ini 3 kali lipat dari Malaysia.  “Data ini lupa atau sengaja tidak disampaikan oleh penulis naskah pidato Pak Jokowi, saya ber-suuzon saja. Ini jelas bukan Pak Jokowi yang sengaja tidak mencantumkan harga di Malaysia ini, ini penulis naskahnya-lah,” tegasnya.  Kembali ke pidato Presiden soal beratnya menahan subsidi BBM tadi. Ini apa artinya? Sebenarnya ini gak perlu ahli atau pengamat untuk menafsirkannya dengan penafsiran yang susah-susah. “Karena dengan pidato Pak Jokowi tadi dipastikan harga BBM dan harga gas akan naik. Soal ini sesungguhnya sudah disampaikan oleh Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan lebih dulu,” jelas Hersubeno. Menurutnya, Luhut menyatakan bahwa harga Pertalite yang sekarang menjadi bahan bakar penugasan menggantikan Premium dan Gas Melon 3 kg itu akan naik.  “Ini saya meminjam saja istilah yang digunakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Jadi, pak Luhut ini akan berperan menjadi semacam sutradara, sutradara ini yang ngatur-ngatur gitu yah,” sindir Rocky Gerung. Yang sudah pasti banget itu adalah tarif listrik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, DPR telah menyepakati tarif listrik 3.000 Volt Ampere ke atas itu akan naik. Jadi ini katanya hanya diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang kaya karena untuk 3.000 VA ke atas itu orang kaya.  Seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi 9 Bidang Energi di DPR RI Sugeng Suparwoto itu ancer-ancer akan dilakukan setelah Lebaran berlalu ini bulan syawal udah habis jadi kira-kira 2 bulan lagi akan naik jadi fix yah siap-siap bayar tarif listrik lebih mahal.  Seperti kata Menkeu dan DPR itu hanya untuk mereka yang kaya listriknya di atas 3000 VA. Untuk mereka yang di bawah itu kalangan menengah ke bawah, kalangan miskin, tidak akan naik. Soal ini ia sarankan jangan gembira dulu. “Karena mereka mengaku bahwa komsumsi listriknya tidak sampai 100.000, ada yang sekitar 90.000 atau 80.000, tapi mereka juga mendapat surat edaran menaikkan dayanya sampai 1.300 VA ini mereka datang berbondong-bondong ke kantor PLN untuk memprotes,” tutur Hersubeno. Apalagi beban yang harus ditanggung oleh rakyat lagi? Yang jelas ini adalah kenaikan PPN. Pajak Pertambahan Nilai dari 10% menjadi 11% dan nanti itu pada tahun 2025 akan menjadi 12% kapan PPN dinaikkan? Benar kata pemerintah, tidak semua kena pajak ada juga yang semua punya NPWP tapi laporannya nihil karena memang tidak punya penghasilan, tetapi tetap saja kita bisa membacanya bahwa pemerintah memang tengah kesulitan dengan anggarannya dan semua dikenai pajak dan siapapun dikenai pajak tinggal disesuaikan besar kecilnya.  “Kalau tadi Presiden Jokowi mengaku bahwa menahan beban subsidi itu sangat berat, ya memang itulah tugas Pemerintah, itu tugas seorang Presiden. Pemerintah kan masih bisa memanuver, berakrobat, menyiasati anggarannya yang cekak dengan menghapus subsidi, menaikkan harga, menaikkan pajak dan memperluas basis pembayaran pajak,” lanjut Hersubeno. (mth)

Tangkap dan Usir WNA Asing yang Membahayakan Negara

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 15:51:43 0

Kita diam, kita akan musnah dan berujung malapetaka untuk anak-anak bangsa kita. Tinggal satu kesempatan terakhir menyelamatkan anak bangsa, sebelum mereka semua menjadi budak. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TELAH lama terbit Buku berjudul “Dendam Sejarah Khubilai Khan di Tanah Jawa (Awal Benturan Peradaban) di Nusantara”. Disusun oleh: Letjen TNI M Setyo Sularso, Letjen TNI Yayat Sudrajat dan Kolonel Inf. Heru Dwi Wahana. Penerbit: Pusat Sejarah TNI. Dengan literatur yang sangat kuat, siapapun yang sempat membaca akan mengetahui betapa susah payah kaum Bumi Poetra merebut kemerdekaan, betapa bahaya nafsu ancaman China yang tidak pernah padam akan merebut bumi Nusantara dan kaum Bumi Poetra akan dihancurkan/dimusnahkan. Lahirnya istilah \"Voter\'s Gentrification\", sudah ada sejak dulu adalah usaha untuk mengubah \"orang lokal\" (Pribumi) yang dulunya mayoritas menjadi minoritas atau akan dimusnahkan, itu nyata. Para pendatang akan menjadi kelompok mayoritas yang akan menguasai ekonomi, politik, dan kekuasaan pemerintahan lokal, awal target mereka adalah menguasai DKI Jakarta, Kalimantan, dan Sumatera. Selama ini usaha mereka selalu gagal karena para raja dan pemimpin negara paska kemerdekaan sadar akan sejarah dan bahaya mereka akan menguasai Nusantara. Tiba-tiba di masa rezim Presiden Joko Widodo, jangankan dilawan dan dicegah, justru “Karpet Merah digelar silakan masuk ke Bumi Nusantara suka-suka, silakan akan berbuat apa saja”. Sudah direncanakan lama oleh RRC dan Taipan di Indonesia dari dulu hingga sekarang, lewat proyek Real Estate Developers Taipan itu membuat kota baru. Muncullah di era Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dan Presiden, seperti proyek Meikarta dan proyek di Pulau Reklamasi. Proyek yang mereka targetkan tidak sebatas Meikarta dan pulau Reklamasi di DKI Jakarta saja, bahkan reklamasi sepanjang pesisir Utara pulau Jawa, saat sedang dalam pekerjaan mereka, rezim Jokowi justru memfasilitasi mereka membangun reklamasi. Bahkan siapapun yang coba-coba menghalangi akan berhadapan dengan rezim saat ini dengan segala resikonya. Dibangun banyak komplek dan perumahan-perumahan baru dengan tujuan yang sama untuk ditempati oleh imigran gelap dari RRC di pinggiran Ibu Kota, seperti proyek Meikarta, Pulau Reklamasi dan berbagai proyek perumahan di pesisir pantai di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Konon, di Kepulauan Riau sudah padat warga asing keturunan China juga menggeliat sangat cepat di Kalimantan Barat. Sedang merayap ke arah daerah rencana IKN. Awalnya mereka datang, tinggal di apartemen atau perumahan-perumahan, belajar bahasa Indonesia, kemudian membeli E-KTP dengan \"menyogok\" Pak RT, Pak RW dan Pak Lurah setempat dan berani membayar mahal sampai Rp12 juta per KTP. Dengan bekal E-KTP, KK dan SIM Aspal (asli tapi Palsu) itu, mereka kemudian akan ikut mendaftarkan diri menjadi konstituen pemilik suara (voter) dalam Pemilu atau Pilkada. Setelah itu membeli KK dan beli SIM dengan membayar mahal juga. Mereka tahu, pejabat Indonesia rata-rata korup, murah, dan mudah dibeli dengan uang recehan, tidak memiliki rasa Idealisme dan Patriotisme serta kosong Jiwa Nasionalismenya. Ada perubahan landscape demography, populasi dan ethnicity dalam satu kota, kabupaten atau Ibu Kota, hal itu akan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pilkada di satu daerah. Bila etnis pendatang itu sudah menguasai Ibu Kota DKI Jakarta, maka menguasai Indonesia hanya soal waktu. Makin berani sekarang mereka mulai merintis jalan pintas, ingin memiliki dan mengajukan Capres etnis keturunan China sendir yang jelas-jelas merugikan, marginalized dan mengubah landscape kekuatan Geopolitik Indonesia. Sejalan dengan menguasai kekuasaan politik, mereka akan melemahkan, dan bahkan akan menghancurkan golongan Pribumi. Rezim sesama Oligarki selalu melindungi semua proyek milik Taipan meski proyek itu banyak menyalahi aturan, bahkan mereka sudah membuat aturan dengan membeli lembaga pembuat aturan/undang-undang. Karena hampir personil oligarki juga dari etnis China. Bahkan mereka yang melawan kerakusan dan bahaya Oligarki diserang balik sebagai rasis, seperti yang dialami Letjen TNI Purn Sutiyoso yang dituding oleh Grace Natalie dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah rasis hanya karena mengingatkan bahaya TKA China yang sudah masuk ke berbagai daerah. Ancaman terbesar bagi golongan Pribumi Indonesia saat ini adalah keturunan dan etnis China. Orang Pribumi mulai terusir dari tempat tinggalnya yang lalu digantikan oleh pendatang dari China RRC. Proses penggusuran ini seperti yang terjadi di Singapore atau Malaysia saat ini. Tersisa kejelian, kearifan raja Jogjakarta menerapkan kebijakan protectionism dari seorang Raja, seorang pemimpin yang waskito, wibisono dan wicaksono, pemimpin yang arif, bijaksana dan memiliki wawasan jauh ke depan, melarang etnis China memiliki tanah di tlatah Yogjakarta. Atas kejadian ini harap semua RT, RW, Kepala Desa, Lurah dan Camat serta Bupati di seluruh Indonesia harus melakukan \"Sweeping\" terhadap semua penduduk pendatang di kelurahannya masing-masing dan mencari tahu, melakukan screening dan scrutinizing \"Kewarganegaraan\" mereka satu per satu. Harus ditelusuri dari mana asal-usul dan prosesnya hingga mereka memiliki kewarganegaraan Indonesia atau menjadi WNI. Check apakah E-KTP, KK dan SIM mereka itu asli, Aspal atau Palsu. Kemudian cek Visa ijin tinggal mereka. Masih berlaku atau sudah kadaluarsa. Jangan lupa untuk memata-matai gerak-gerik mereka di desa Anda, bila ada terbukti menyimpan senjata api, harus digrebek oleh Polisi atau TNI. Kalau palsu, harus segera diproses seusai hukum yang berlaku. Sekalipun ada kendala sebagian aparat terkait justru larut ikut melindungi mereka hanya karena upah dan kepentingan ekonomi belaka. Semua ini harus dilakukan oleh semua Warga Negara Indonesia, khususnya golongan Pribumi Indonesia. NKRI itu negaramu, jangan sampai pendatang mengusir dirimu dari negaramu sendiri. Jangan takut membela hak kemerdekaan negaramu sendiri. Lawan dan usir mereka kembali ke negaranya seperti keberanian para raja-raja saat memotong telinga mereka dan mengusir kembali ke negaranya. Kemerdekaan Indonesia itu adalah untuk kesejahteran dan kemakmuran golongan Pribumi asli Indonesia, bukan untuk warga pendatang asing dan para Taipan. Dalam kasus datangnya warga China yang Tenaga Kerja Asing (TKA), harus kita usir kembali ke negaranya karena sangat membahayakan kedaulatan negara dan bahkan indikasi kuat akan mengacaukan proses Pemilu dan Pilpres di Indonesia. Kita diam, kita akan musnah dan berujung malapetaka untuk anak-anak bangsa kita. Tinggal satu kesempatan terakhir menyelamatkan anak bangsa, sebelum mereka semua menjadi budak. Usir mereka kembali ke negaranya. Rezim yang tidak sadar akan bahaya ini dan tidak bisa diingatkan harus diturunkan dengan paksa demi keselamatan negara dan warga pribumi dari kepunahannya. (*)

Pengesahan UU IKN: Bukti DPR Tunduk Pesanan Eksekutif

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 14:56:39 0

Jakarta, FNN – Dalam GELORA Talks, Rabu (1/6/2022), Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyebutkan bahwa partainya tidak hanya mengajukan uji materi (judial review) atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Tapi kami juga akan mengajukan JR Presidential Threshold dan Parlementary Theshold,” ungkap Anis Matta. Adapun pasal yang diuji materi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1). Gugatan tersebut, diajukan pada Kamis, 24 Februari 2024, dengan Nomor 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022, dan telah tercatat dalam situs resmi milik Mahkamah Kontitusi. Uji materi diajukan oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta bersama Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah dan Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik. Partai Gelora berharap agar Pemilu 2024 tidak digelar serentak, karena ada preseden buruk pada pemilu 2019 adanya kematian sembilan ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, hasil Pemilu serentak yang diselenggarakan pada 2019 lalu menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi. “Ancaman tersebut kita rasakan belakangan ini, di mana mekanisme check and balance tidak berjalan dengan baik. Kekuasaan Presiden sebagai eksekutif yang begitu kuat mencengkeram DPR sebagai lembaga legislatif,” ungkap Amin Fahrudin, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPN Partai Gelora Indonesia. Hal itu terjadi antara lain dalam pengesahan UU Cipta Kerja pada November 2020 dua tahun lalu, yang telah mengubah begitu banyak aspek dunia usaha, ketenagakerjaan, pendidikan dan sebagainya. Secara formil UU Cipta Kerja telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh MK, karena itu menyalahi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), sehingga berujung pada revisi. Menurut Amin, proses legislasi yang mengikuti kemauan eksekutif juga terjadi pada pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) baru pada 18 Januari 2022. Penyusunan UU tersebut tercepat, yakni selama 25 hari berlangsung saat masa reses dan diselesaian dalam waktu 42 hari, tanpa melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan UU. “Ini menjadi bukti nyata betapa proses legislasi sebagai salah satu fungsi DPR tidak dijalankan dengan baik. DPR tunduk pada pesanan eksekutif,” katanya dalam GELORA Talks juga, Rabu (1/6/2022). Karena itu, lanjut Amin, dari akar persoalan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), yang juga akan diterapkan pada Pemilu 2024 ini, telah menciptakan berbagai persoalan. Sebab, Pemilu serentak menyebabkan pemilih lebih berfokus pada pemilihan presiden. Hal ini bisa dilihat pada perbandingan suara tidak sah dalam pelaksanaan Pemilu 2019, dimana suara tidak sah untuk Pilpres mencapai 2,38% (3.75.905 suara). Sementara suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR mencapai 11,12% (29.710.175 suara) dan suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPD mencapai 19,02% (17.503.393 suara). “Pemilu serentak memecah perhatian pemilih dimana perhatian lebih tertuju pada pemilihan presiden dibandingkan pemilihan anggota DPR maupun DPD. Pemilih datang pada bilik suara yang sama namun perbandingan suara tidak sah sangat jauh antara Pilpres dan Pileg,” ujarnya. Partai Gelora menilai kenyataan ini, jelas merugikan bagi keberlangsungan demokrasi kita. Anggora legislatif yang terpilih bisa jadi adalah residu dari perhatian masyarakat yang tersedot pada Pilpres. “Dampaknya kita rasakan saat ini dimana DPR tidak mampu mengimbangi presiden dalam proses jalannya pemerintahan. Presiden dapat melaksanakan kehendaknya secara bebas dan secara mudah mendapatkan stempel legitimasi dari DPR,” tandasnya. Pemilu serentak juga menyebabkan hilangnya nyawa petugas PPS dan PPK sebanyak 894 petugas PPS meninggal dunia dan 5.175 orang petugas pemilu mengalami sakit berat dalam Pemilihan Umum serentak 2019. Di samping itu, lanjut Amin, alasan keserentakan pemilu untuk efisiensi anggaran juga tidak terbukti, karena faktanya dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019 justru terdapat pembengkakan biaya pemilu. Total anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 berjumlah Rp 25,59 triliun, naik Rp 10 triliun dari anggaran pemilu tahun 2014. Partai Gelora berharap dukungan penuh dari masyarakat agar upaya untuk melakukan reformasi sistem politik demi menjaga keberlangsungan demokrasi, dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. (mth)

Curhat Amanat Penjabat

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 12:45:39 0

Dalam konteks Negara, masih ada peluang untuk JR, bukan hanya ke MK, tapi juga ke MA. Semoga Rakyat/Umat Islam tak hanya jadi komentator, tapi menangkan Pemilu 2024 untuk koreksi berbagai hal yang bermasalah itu. Oleh: Prof. Dr. Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta SALAH satu media sosial ada yang mengunggah tulisan: “RIP Pemilu, Welcome Kediktatoran”. Pilkada 2022 diundur, dan ditunjuk Penjabat. Sementara itu, jabatan Presiden selesai Oktober 2024. Niatnya Pilkada dan Pilpres Serentak 2024, artinya berbarengan. Tapi ternyata tidak juga, jaraknya jauh. Pilpres 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada 27 November 2024. Jadi, apa gunanya Pilkada diundur dan dilakukan serentak? Di mana penghematannya? Dengan jadwal Pilpres dan Pilkada seperti itu, apa gunanya menunda Pilkada 2022: toh tidak serentak juga? Mengapa juga jadi terbalik pelaksanaan Pilpres terlebih dahulu? Dengan jadwal seperti ini, mana bisa dianggap akan berlangsung Jurdil? Penundaan Pilkada dan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah sementara jelas demi melanggengkan kekuasaan, dibantu dengan kotak kardus? RIP Pemilu. Seharusnya Pilpres yang semestinya dimajukan ke 2022, terlebih dengan batasan defisit anggaran 3% harus kembali pada 2023. Dengan kelonggaran itu APBN masih cukup ruang untuk mengatasi kendala pendanaan Pemilu, yang bahkan sampai hari ini pun belum ada kesepakatan budget final. Sementara itu gerakan masif menggalang dukungan 3 periode terus saja berlangsung. Pidato Jokowi agar bawahannya tidak bahas 3 periode hanya sebatas meredam protes saja. Jika sampai dilakukan Amandemen UUD agar Jokowi bisa 3 periode, maka akan ada periode ke 4, 5, dst. Faham \'legalisme\' yang menggunakan hukum sebagai justifikasi untuk berbuat semaunya adalah cikal bakal kediktatoran. Masa jabatan Gubenur/Walikota/Bupati jelas diatur dalam UUD/UU, yaitu 5 tahun. Saat masa jabatannya selesai, otomatis selesailah posisinya sebagai pejabat, dan pejabat tersebut sudah tidak punya legitimasi/kekuatan hukum untuk tetap menjabat. Aapalagi secara sepihak memperpanjang masa jabatannya/menolak diganti. Sampai hari ini tidak ada UUD/UU yang memberikan hak itu. Kalau Penjabat/Pejabat Sementara Gubernur/Walikota/Bupati itu bertugas selama 2,5 tahun apakah ini wajar? (Wajar menurut Penguasa yang bikin peraturan). Karena kita berada di negara yang ada aturan hukumnya. Aturan hukumnya sangat jelas. Dan, itu bukan baru kemarin dibuat. Malah sudah ada sejak tahun 2016. Kalau memang tidak setuju, ajukan ke MK. Tapi ke mana saja selama ini dari tahun 2016 baru bangun di tahun 2022? Fraksi PKS di DPR sudah beberapa kali mencoba mengoreksi. Tapi, mayoritas Fraksi dan Pemerintah tetap berpendapat begitu. Sudahkah pakar-pakar yang hebat itu menggunakan hak formal konstitusional sejak awal? Bukan hanya teriak di medsos. Jika ada pihak yang tidak setuju dan tidak puas dengan Undang-Undang dan Peraturan yang telah disahkan/ditetapkan, maka pihaknya dipersilakan mengajukan gugatan ke MK. Pengalaman bertahun-tahun, sejak Pilpres terdahulu (2014) hingga Pilpres  berikutnya, termasuk gugatan atas beberapa Undang-Undang, yang terakhir tentang Presidensial Threshold 20% dan UU IKN, apakah MK telah berpihak pada kebenaran dan keadilan? Jadi lingkaran setan perundang-undangan dan penegakan hukum di Nusantara. Susahnya, MK sudah dalam genggaman kekuasaan. Bahkan, sekarang sudah berubah menjadi Mahkamah Keluarga. Keadaan ini harus dilawan dengan keras. Perjuangan dengan jalur konstitusi sudah menjadi mainan penguasa Oligarki. Ya itulah konsekuensi dari aturan yang ada. Juga pentingnya menang Pemilu. Sama saja di lingkungan ASN, Perguruan Tinggi, Ormas, bahkan Pesantren, selalu ada ketentuan/aturan yang tidak memuaskan semua pihak. Dalam konteks Negara, masih ada peluang untuk JR, bukan hanya ke MK, tapi juga ke MA. Semoga Rakyat/Umat Islam tak hanya jadi komentator, tapi menangkan Pemilu 2024 untuk koreksi berbagai hal yang bermasalah itu. Semua Warga Negara dengan demikian niscaya berusaha sungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan di NKRI sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas pada bidang-bidangnya. (*)

PKS: Mata Air Rakyat

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 11:26:52 0

Tanpa oposisi, negara tak punya kontrol. Tanpa oposisi, demokrasi tak punya masa depan. Dan tanpa oposisi, kerusakan yang dimunculkan oleh Presiden Jokowi boleh jadi lebih parah. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR RI DALAM sebuah cuitan, Fahri Hamzah mengunggah foto mahasiswa saat demo Mei 1998. “Tebak foto. Cari Raffi Ahmad saat pimpin demo,” begitu bunyi captionnya. Tidak sedikit netizen menyentil cuitan ini, tak kurang pula yang merespon dengan sinis. Saya sendiri menganggap, cuitan Fahri sekadar candaan politik saja, bagian dari cara dia menyegarkan timeline twitter. Di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), canda memang menjadi penyegar yang sabang waktu mengawani aktivitas. Para politisi yang lahir dari rahim politik PKS telah terbiasa dengan dinamika canda-tawa itu. Meski tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PKS lagi, kebiasaan ini terbawa kemana-mana. Termasuk saya, Fahri dan kawan-kawan jebolan PKS lainnya. Mereka yang tidak paham psikologi internal, kadang menganggap kritikan atau sindirian “alumnus” PKS sebagai serangan. Padahal, bagi saya pribadi, itu adalah cara lain menyayangi PKS, cara lain menunjukkan kepedulian kepada partai dari kejauhan. Kini, PKS telah berusia 20 tahun. Sebuah perjalanan waktu yang tidak sebentar di tengah pasang surut dinamika kontemporer politik Indonesia. PKS bertahan, PKS tetap eksis. Politik kebangsaan yang mengedepankan titik temu dan politik sebagai jalan dakwah menjadi kunci bagi PKS bertumbuh, berkembang dan tetap diminati. Jiwa politik itu sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang: mengapa kader PKS begitu militan? Tidak cuma kadernya, militansi partainya juga bukan kaleng-kaleng. PKS tercatat pernah menjadi satu-satunya partai oposisi di pemerintahan Joko Widodo. Pun hingga sekarang, partai ini tetap menjaga kharisma oposisi. Meski tidak jamak dikenal dalam sistem presidensial, faktanya, partai oposisi itu perlu. Oposisi dalam sistem presidensial sejatinya adalah parlemen. Tetapi kita paham suasana parlemen kita yang justru mewarnakan sikap politik koalisi. Ini adalah konsekuensi logis dominannya partai koalisi, pemegang remote control fraksi-fraksi di DPR. Saking dominanya aura koalisi di DPR, PKS bahkan menjadi satu-satunya partai yang menolak Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), gagasan Presiden Jokowi itu. Faktanya, pengesahan UU IKN secepat kilat dan sarat misteri. UU IKN juga dinilai kebijakan tidak tepat dalam situasi bangsa saat ini. Hutang menumpuk, ekonomi anjlok, pengangguran di tengah membludaknya tenaga kerja non skill asal China, dan lain-lain. Bersama fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS juga tercatat menolak UU Cipta Kerja. Sebelas-duabelas dengan pengesahan UU IKN, pengesahan UU Cipta kerja juga melanggar prinsip demokrasi dan negara hukum. Faktanya, Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat. Sekali lagi, PKS membuktikan kebenaran sikap politiknya. Di tengah dominasi partai koalisi, kehadiran PKS sebagai kekuatan penyeimbang seolah menjadi mata air rakyat di tengah padang. Meski terlihat sempoyongan memberi perimbangan atas kekuatan partai koalisi, namun satu hal yang pasti: PKS memelihara harapan rakyat. Dan harapanlah yang menguatkan tujuan hidup. Tanpa oposisi, negara tak punya kontrol. Tanpa oposisi, demokrasi tak punya masa depan. Dan tanpa oposisi, kerusakan yang dimunculkan oleh Presiden Jokowi boleh jadi lebih parah. Maka perlawanan PKS pada gagasan perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden tiga periode, atau Pemilihan Umum, adalah upaya membentengi kerusakan itu agar tidak semakin melebar. Kini, dalam usia 20 tahun, PKS telah bermetamorfosis menjadi partai dewasa yang semakin tajam memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Ketajaman itu terefleksi pada aneka terobosan politik PKS yang memihak rakyat. Spirit kolaborasi, kekeluargaan, dan kebersamaan yang diusung pada Milad 20 PKS menampakkan komitmen sejati PKS pada Islam Wasathiyah, Islam pertengahan yang berada di antara realitas dan idealitas. Kita mendoakan PKS abadi, seabadi Indonesia. Dari “kamar sebelah”, saya menyampaikan selamat milad PKS. (*)

Hikmah Al-Kahf & Fitnah kehidupan-03

BY FNN Kamis, 02 Juni 2022 01:02:45 0

Itulah yang dimaksud Rasulullah SAW ketika bersabda: “perumpamaan orang-orang yang mengingat Tuhannya dan mereka yang tidak ingat Tuhannya bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation PADA bagian lalu disampaikan bahwa fitnah atau ujian pertama dari kehidupan adalah fitnah atau ujian dalam beragama. Fitnah atau ujian dalam agama tidak saja sebagai ujian pertama. Sesungguhnya sekaligus merupakan dasar dari berbagai ujian kehidupan lainnya. Ketika kehidupan beragama tergoyahkan maka goyah segala fondasi kehidupan manusia. Hal ini dapat kita lihat pada bagian kedua dari fitnah atau ujian yang disebutkan di Al-Kahf. Yaitu kisah dua pria yang memiliki kebun (jannah). Pria pertama memiliki kebun yang lebih luas, lebih subur, dan menghasilkan lebih banyak. Pria kedua memiliki kebun kecil, kurang subur dan menghasilkan seadanya. Masalahnya kemudian bukan pada besar kecil, subur gersang, atau banyak dan sedikitnya hasilnya. Karena hal yang seperti ini sudah lazim terjadi dalam setiap usaha bahkan kehidupan secara umum. Masalahnya ada pada bagaimana masing-masing pemilik kebun itu merespon qadar (pembagian) yang Allah tetapkan baginya. Yang kaya ternyata merespon dengan kekufuran. Tidak saja bahwa dia menjadi angkuh dan merasa lebih (aktsaru). Bahkan merasa mampu mengontrol keadaan sehingga tanamannya tidak akan rusak atau berkurang. Lebih jauh lagi, bahkan dunianya tersebut menjadikannya ingkar akhirat (maa azhunus sa’ata qaaimah). Sementara pria yang kedua merespon nikmat Allah (kebun) dengan kesyukuran. Bahkan mengingatkan pria yang kufur tadi untuk sadar. Tapi realitanya pria kaya itu menolak, bahkan menyombongkan diri karena kelebihan harta yang dimilikinya. Kisah pemilik kebun di surah Al-Kahf ini mengingatkan kita tentang betapa dahsyatnya fitnah atau ujian dunia. Bahwa seringkali dunia yang seharusnya menjadi jalan ibadah (mengabdi) kepada Allah justru menggelincirkan. Dunia galibnya menjadikan manusia lupa atau lalai akan realita kehidupan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran salah satu kata yang identik dengan dunia adalah “lahwun”. Dari kata “lahaa-yalhu-lahwun-wa laahiyah” yang berarti menjadikan lupa. Dunia dengan tabiatnya menjadikan mereka yang memburunya menjadi lupa tentang banyak hal yang mendasar dari kehidupan. Manusia lupa akan kefitrahannya. Dan karenanya lupa akan Allah. Dan ketika Allah telah terlupakan maka manusia akan lupa tentang dirinya sendiri. “Nasullaha fa ansahum anfusahum” (mereka lupa Allah maka Allah jadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri). Di saat manusia lupa tentang dirinya maka manusia akan berbuat dalam kehidupan seringkali tidak lagi sejalan dengan tabiatnya (his nature). Bahkan, akan melakukan hal-hal yang selain bertentangan dengan tabiatnya sebagai manusia juga medatangkan mudhorat bagi dirinya sendiri. Selain akan berperilaku yang tidak alami dan bahkan mengantar kepada  sesuatu yang “self destructive” (merusak diri sendiri). Lebih jauh bahkan dunia ini akan menjadikannya lupa akan sebuah realita yang paling nyata. Yaitu berakhirnya kehidupan sementara ini yang ditandai dengan berpisahnya ruh dan jasad. Peristiwa ini disebut kematian. Sebuah kenyataan yang paling pasti. Tapi banyak manusia justeru lupa atau dijadikan lupa oleh dunia. Merespon kepada realita ini Al-Quran menawarkan solusi. Salah satunya dengan konsep dzikir. Konsep yang juga sering disalahpahami atau dipahami secara terbatas oleh manusia. Seolah dzikir itu hanya amalan ritual untuk mengoleksi pahala semata. Padahal dzikir dimaksudkan untuk menghadirkan kesadaran penuh tentang realita kehidupan. Dzikir menyadarkan tentang Allah, tentang diri sendiri, tentang hakikat kehidupan, dan tentunya tentang visi dan orientasi kehidupan  itu. Orang yang punya dzikir itu memiliki kesadaran hidup. Sehingga hidupnya tidak menjadi sebuah perjalanan hampa seolah tidak punya makna dan tujuan. Itulah yang dimaksud Rasulullah SAW ketika bersabda: “perumpamaan orang-orang yang mengingat Tuhannya dan mereka yang tidak ingat Tuhannya bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati”. Dengan dzikir manusia hidup dengan Kesadaran. Tapi dzikir manusia boleh jadi hidup tapi tidak dengan kesadaran. Hilangnya kesadaran dalam kehidupan itulah sesungguhnya kematian. Karenanya carilah dunia ini. Bangunlah dunia ini. Tapi semuanya harus dibarengi oleh dzikir (kesadaran). Sebagaimana di Surah Al-Jumu’ah Allah mengingatkan: “dan jika sholat telah ditunaikan maka bertebaranlah kamu di atas bumi ini dan carilah keutamaan Allah. Dan dzikirlah (sadarlah) kepada Allah dengan banyak. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi sukses” (Al-Jumu’ah: 10). Inilah fitnah kedua yang disampaikan oleh Surah Al-Kahf. Yaitu fitnah atau ujian dunia yang dapat menggelicirkan dan menghancurkan kehidupan manusia. Semoga Allah menjaga kita. Amin! Manhattan, 1 Juni 2022. (*)

Temui Menkes Singapura, Sandi Yakinkan Pandemi di RI Tertangani Baik

BY FNN Rabu, 01 Juni 2022 22:27:08 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meyakinkan Menteri Kesehatan Singapura Ong Ye Kung bahwa kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin tertangani dengan baik.“Kondisi keamanan juga stabil, sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin siap untuk menerima kembali wisatawan,” ucapnya di Tanamera Coffee Indonesia di Singapura, Rabu.Pertemuan itu membahas tentang kebijakan COVID-19 di dua negara, pemulihan ekonomi, dan penanganan virus tersebut. “Kita sudah membuka border untuk memulihkan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” kata Menparekraf.Lebih lanjut, ia menyatakan kebijakan terkait COVID-19 di Indonesia sudah kian adaptif bagi pelaku perjalanan luar negeri termasuk wisatawan.Sejumlah kebijakan pengetatan termasuk PCR atau tes antigen untuk wisatawan mancanegara ke Indonesia juga sudah tidak diberlakukan bagi para pelancong yang sudah menerima vaksinasi penuh.Mereka juga membicarakan perihal kemungkinan kerja sama dalam event wisata olahraga, yakni maraton, serta rencana Menkes Singapura ke Indonesia untuk menghadiri perhelatan G20 di Bali, lalu ke Papua.“Kami punya janji untuk diving (menyelam) bersama di Raja Ampat, Papua,” ujar Sandiaga Uno.Menkes Singapura Ong Ye Kung mengemukakan bahwa selama dua tahun terakhir, ada berbagai pengetatan kebijakan seperti pembatasan perjalanan yang berdampak terhadap sektor pariwisata.“Kami sangat berharap pemerintah Indonesia melanjutkan upayanya untuk menangani situasi pandemi COVID-19 dan menjaga semuanya tetap stabil. Bersama Singapura dan negara-negara ASEAN yang lain membuat Asia Tenggara sebagai destinasi yang atraktif sebagai region destination,” ungkapnya. (mth/Antara)

Airlangga Dorong Kawasan Industri dan KEK Beralih ke EIP

BY FNN Rabu, 01 Juni 2022 22:23:43 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong seluruh kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk secara bertahap beralih ke eco-industrial park (EIP).\"Pemerintah akan menyusun kebijakan perluasan penerapan konsep EIP pada kawasan industri yang telah ada,\" katanya di Jakarta, Rabu.Airlangga menuturkan pemerintah sendiri akan menyusun kebijakan perluasan penerapan konsep EIP pada kawasan industri untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengurangi penggunaan energi tak terbarukan.Kebijakan perluasan penerapan konsep EIP juga bertujuan untuk membangun industri simbiosis dengan menggunakan limbah yang dihasilkan di daerah tersebut sebagai sumber daya mentah.\"Mencakup juga penataan sistem pengelolaan lingkungan, serta peremajaan instalasi pengolahan air baku dan air limbah,\" ujarnya.EIP merupakan komunitas industri yang berlokasi di sebuah kawasan dan berkomitmen mencapai peningkatan kinerja lingkungan, ekonomi dan sosial melalui kolaborasi mengelola isu lingkungan serta sumber daya alam.Pembangunan EIP di Indonesia saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dan Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO).Pembangunan EIP bertujuan menanamkan industri dalam masyarakat yang menciptakan peluang ekonomi bersama, ekosistem yang lebih baik dan jalan inovatif untuk praktik bisnis bertanggung jawab.EIP turut mempromosikan efisiensi sumber daya dan praktik ekonomi sirkular, membantu menjembatani kesenjangan antara kota dan industri dengan membuat kontribusi signifikan terhadap kota berkelanjutan.EIP dan UNIDO dengan dukungan pendanaan dari SECO sedang mengimplementasikan Global Eco Industrial Park Program (GEIPP) di Kolombia, Mesir, Indonesia, Peru, Afrika Selatan, Ukraina, dan Vietnam.Saat ini, terdapat sekitar 135 kawasan industri yang menempati 65 ribu hektare lahan dan berada di bawah pengawasan Kementerian Perindustrian.Sementara itu, terdapat tiga kawasan industri yang telah ditunjuk sebagai pilot project implementasi GEIPP yaitu dua di Jawa Barat dan satu di Batam. (mth/Antara)

Sandiaga Dorong Pembenahan Obyek Parekraf untuk Tarik Wisman Singapura

BY FNN Rabu, 01 Juni 2022 22:19:46 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan bakal terus mendorong pembenahan obyek pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Indonesia untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara terutama dari Singapura. Langkah itu ditujukan untuk menjaring lebih banyak wisman ke Indonesia yang ditargetkan mencapai 3,6 juta orang pada 2022.\"Baru saja kami memulai sales mission di Singapura yang merupakan misi penjualan pertama yang kami lakukan setelah pandemi berkaitan dengan salah satu potensi pasar terbesar untuk pariwisata Indonesia,\" katanya di Goodwood Park Hotel, Singapura, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.Dalam kesempatan tersebut, ia menemui pelaku usaha agen perjalanan, maskapai, dan media. Sekitar 95 persen pelaku usaha sektor pariwisata di Singapura yang hadir dalam acara itu dinilai sangat antusias.Bahkan, para pelaku usaha pariwisata sudah memiliki target untuk menyelenggarakan kegiatan wisata dan membantu sektor parekraf Indonesia mulai pertengahan tahun ini atau pada  Juni 2022.\"Sekolah sudah mulai libur. Jadi harapannya kedatangan kami ini akan memacu kedatangan wisatawan dari Singapura dan membuka peluang ekonomi kita untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja,\" ucap Sandiaga.Ia mengatakan telah menugaskan Direktorat Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memfasilitasi penyelesaian isu dan kendala dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dari Singapura.Dengan demikian isu-isu seperti kelembagaan, kebutuhan asuransi yang dirasa memberatkan, visa, jumlah layanan kapal feri yang harus ditingkatkan antarkedua negara bisa diwujudkan secepatnya.Beberapa minggu ke depan, Sandiaga menargetkan pihaknya akan memulai proses penyelesaian masalah visa dan asuransi dengan meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) memfasilitasi persoalan tersebut.Sebelum pandemi COVID-19 atau pada 2019, Singapura menjadi negara penyumbang kedatangan wisman terbesar ketiga ke Indonesia.\"Batam dan Bintan adalah gerbang kedua para wisatawan asal Singapura setelah Bali. Jadi, targetnya dalam 6-12 bulan ke depan kami akan kembalikan dengan konsep pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,\" ungkap Menparekraf.Apabila dulu lama perjalanan wisatawan Singapura di Indonesia sangat singkat, lanjutnya, Kemenparekraf mengupayakan pembenahan di sejumlah wisata kota Batam, Bintan, dan destinasi lain sehingga para pelancong bisa tinggal lebih lama sekaligus berbelanja kebutuhan di sektor parekraf.\"Saya pernah tinggal 6 tahun di Singapura. Ini seperti nostalgia, saya punya optimisme bahwa kita akan bisa bangkit bersama,\" ujar dia. (mth/Antara)

Mentan Amankan Pasokan Bahan Baku Pupuk NPK untuk Ketahanan Pangan

BY FNN Rabu, 01 Juni 2022 22:15:28 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terus mengamankan pasokan bahan baku pupuk dalam negeri untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah dampak perang Rusia dengan Ukraina.\"Kebutuhan bahan baku NPK yaitu phospate, sudah diamankan dengan adanya kerja sama antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan perusahaan asal Yordania, yaitu Jordan Phospate Mines Co Plc (JPMC) untuk stabilisasi pasokan phosphate atau bahan baku pupuk untuk Indonesia. Dukungan stabilitas pasokan pupuk Indonesia ini juga nantinya berdampak baik pada program ketahanan pangan nasional,\" kata Syahrul dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.Kerja sama Pupuk Indonesia dengan JPMC, ujar Syahrul, telah dilakukan saat kunjungan kerja ke Vienna, Austria, Selasa (31/5/2022) yang bertepatan dengan acara IFA Annual Conference, konferensi yang diikuti banyak industri pupuk dunia.Hasil pertemuan Pupuk Indonesia dengan JPMC yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dan Chairman JPMC Mohammad Thneibat serta disaksikan Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo (SYL) dan Dirjen Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil.Mentan menjelaskan bahan baku pupuk seperti fosfat, maupun kalium (KCl), merupakan bahan baku yang memang tidak tersedia dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri.Kedua jenis bahan baku pupuk ini merupakan barang tambang yang terdapat di luar negeri. Salah satu pemasok besar bahan baku tersebut adalah Rusia yang saat ini sedang perang dengan Ukraina dan menyatakan untuk moratorium ekspor.Untuk itu, ia berharap kerja sama stabilisasi pasokan pupuk untuk Indonesia yang dilakukan antara Pupuk Indonesia dan JPMC dapat mengamankan ketersediaan bahan baku pupuk dalam negeri dan memenuhi kebutuhan pupuk nasional di tengah ketidakpastian global sebagai dampak dari perang Rusia dengan Ukraina.Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menyampaikan apresiasinya atas dukungan Menteri Pertanian dalam upaya mengamankan pasokan bahan baku ini.\"Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri,\" tegasnya.Kerja sama stabilisasi pasokan pupuk untuk Indonesia ini juga akan mendorong kesempatan dan kolaborasi dalam tiga bidang strategis.Pertama, program jangka pendek untuk menjamin pasokan fosfat dari JPMC kepada Pupuk Indonesia untuk menstabilkan pasokan pupuk dan memperkuat ketahanan pangan nasional.Kedua, program jangka menengah dengan mendorong JPMC untuk menyiapkan skema harga yang disepakati untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku pupuk untuk Pupuk Indonesia.Serta, ketiga adalah program jangka panjang untuk menjalin kerja sama lebih besar lagi, yaitu joint venture industri pupuk di Indonesia.Selain dengan JPMC, Menteri Pertanian dalam upaya menjaga pasokan bahan baku terutama unsur K (potash), juga bertemu CEO pemasok KCl dunia yaitu Eurochem perusahaan yang terdaftar di Swiss dan dilanjutkan PT Pupuk Indonesia bertemu dengan pemasok KCl dunia lainnya seperti Canpotex, Arab Potash Company, dan Uralkali untuk mendapatkan jaminan pasokan bahan baku KCl (potash) ke PT Pupuk Indonesia, sehingga ketersediaan pupuk NPK nasional dapat terjamin. (mth/Antara)

Harlah Pancasila, Merah Putih 1.000 Meter Kelilingi Candi Borobudur

BY FNN Rabu, 01 Juni 2022 22:12:00 0

Magelang. FNN - Bendera Merah Putih sepanjang 1.000 meter membentang mengelilingi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila 2022, Rabu.Kegiatan membentangkan Bendera Merah Putih mengelilingi Candi Borobudur tersebut dilakukan oleh para relawan dari berbagai elemen masyarakat seluruh Indonesia, dalam kegiatan Festival Budaya Nusantara.Ketua Panitia Bentang Bendera Merah Putih 1.000 meter di Candi Borobudur, Edi Santoso, mengatakan kegiatan tersebut sebagai bentuk ekspresi cinta terhadap Tanah Air dari para pemuda desa wisata nusantara yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.\"Dengan membentangkan Bendera Merah Putih mengelilingi Candi Borobudur ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar, negara yang cinta budaya, negara yang cinta UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),\" katanya.Usai membentangkan Bendera Merah Putih di sekitar Candi Borobudur, Sang Dwiwarna tersebut dikirab menuju Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Kembanglimus yang berjarak kurang lebih tiga kilometer.Dengan membentangkan Bendera Merah Putih di Hari Lahir Pancasila tersebut, Edi berharap kegiatan itu dapat menambah rasa cinta Tanah Air bagi para peserta dan masyarakat.Sementara itu, salah satu panitia kegiatan Ronald Sibarani menjelaskan kegiatan membentangkan Sang Saka Merah Putih sepanjang 1.000 meter tersebut menggambarkan semangat gotong-royong bangsa Indonesia.\"Salah satu semangat gotong-royong bisa dilihat dalam membentangkan Bendera ini. Ada kebersamaan ketika membentangkan Bendera, satu sama lain harus memperhatikan,\" kata Ronald.Menurut dia, sifat kebersamaan itu menjadi pesan bahwa semangat gotong-royong akan terus dibutuhkan sebagai langkah terbaik untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.Seorang peserta kegiatan Bentang Bendera Merah Putih di Candi Borobudur bernama Lili menyampaikan kegembiraannya bisa memperingati Hari Lahir Pancasila dengan ikut membentangkan Bendera Merah Putih di Candi Borobudur.\"Saya datang ke Borobudur diajak ibu. Kebetulan baru kali ini saya berkunjung ke Candi Borobudur,\" kata perempuan asal Nias, Sumatera Utara itu. (mth/Antara)

Presiden RI Ajak Anak Muda Bangsa Bumikan Pancasila

BY FNN Rabu, 01 Juni 2022 22:08:53 0

Ende, FNN - Presiden RI Joko Widodo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak anak muda bangsa untuk membumikan Pancasila.\"Dari Kota Ende, saya mengajak seluruh anak bangsa di mana pun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,\" kata Presiden dalam amanatnya di Lapangan Pancasila, Rabu pagi.Dari kota bersejarah, tempat Sang Proklamator Bung Karno merenungkan dan merumuskan Pancasila, Kota Ende, Presiden menyebut Pancasila bukan hanya mempersatukan masyarakat, melainkan menjadi bintang penuntun ketika bangsa menghadapi ujian. Hal itu telah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara karena masyarakat berlandaskan Pancasila.Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan masyarakat harus betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan untuk mewujudkan sistem masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan.Presiden pun meminta agar ada implementasi tata kelola pemerintahan yang menjiwai interaksi sesama anak bangsa.\"Inilah tugas kita bersama. Tugas seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadirannya dan manfaatnya bagi seluruh tumpah darah,\" kata Presiden.Dikatakan pula oleh Kepala Negara bahwa situasi dunia masih diliputi pandemi COVID-19 dan krisis energi, pangan, kemiskinan, serta perang.Oleh karena itu, sebagai pemegang mandat Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia mengajak seluruh negara maju untuk membangun sistem kesehatan global yang bisa menghadapi krisis pada masa depan.\"Tentu perlu tata kelola sehat dan berperikemanusiaan dan berperikeadilan,\" katanya.Pada akhir amanatnya, Presiden mengajak seluruh pemimpin pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemimpin lain untuk menjadi teladan dan contoh dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila.\"Memperkokoh nilai Pancasila, mewujudkan Indonesia maju dan cita-cita proklamasi kemerdekaan,\" kata Presiden menutup amanatnya. (mth/Antara)

Menggugat Lahirnya Pancasila 1 Juni: Mengkhianati Pemikiran Soekarno!

BY FNN Rabu, 01 Juni 2022 20:59:47 0

Di sinilah bukti, Pancasila itu bukan lahir 1 Juni, dan itu Bung Karno sendiri mengatakan jika Pancasila dilahirkan 1 Juni jelas mendiskontroksi pemikiran Bung Karno, menyelewengkan pemikiran Bung Karno terhadap Pancasila. Oleh Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila SETIAP tanggal 1 Juni Pemerintah memperingati hari lahirnya Pancasila, dan menjadi Hari Libur Nasional. Berikut bunyi Keppres Nomor 24 Tahun 2016: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI LAHIR PANCASILA. PERTAMA: Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. KEDUA: Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. Dalam Keppres itu, penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan Hari Libur Nasional bertujuan agar pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Sungguh sesuatu yang aneh pemerintah mengharuskan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa tetapi sejak UUD 1945 diamandemen negara ini sudah tidak berideologi Pancasila lagi. Mengapa? Karena, Pancasila sebagai ideologi negara berdasarkan Pancasila oleh pendiri negeri ini, ideologi negara berdasarkan Pancasila itu diuraikan di dalam batang tubuh UUD1945 dan penjelasannya. Negara berdasarkan Pancasila itu ada tiga cirinya: 1. Adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR. Yang mewakili seluruh elemen bangsa dengan sistem keterwakilan, hal ini sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. 2. Adanya politik rakyat atau politik negara yang menjabarkan visi, misi negara yang disebut GBHN. Bukan seperti sekarang ini, Presiden dan Wakil Presiden punya Visi Misi sendiri, padahal presiden yang menjalankan negara sehingga ada dua visi dan misi. 3. Presiden adalah mandataris MPR, bukan Presiden sebagai Petugas Partai. Pancasila tidak pernah dilahirkan, justru Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang lahirnya Pancasila perlu digugat. Sebab telah terjadi penyesatan, dan penyewengan terhadap pemikiran ajaran Soekarno terhadap Pancasila. Tidak benar Pancasila itu lahir 1 Juni 1945, hal ini disangkal sendiri oleh Bung Karno dalam Kursus Pancasila Bung Karno. Rupanya Pemerintah dan BPIP tidak belajar Pancasila Bung Karno secara benar dan secara Historis. Jika saja Megawati dan BPIP mau belajar Kursus Pancasila Bung Karno tidak akan terjadi kerusakan Ideologi Pancasila. Dan tidak akan muncul kata-kata Ketua BPIP Pancasila adalah musuh agama. Yang heran kok bisa yang tidak paham Pancasila dijadikan Ketua BPIP yang dibayar ratusan juta. Berikut Cuplikan Kursus Pancasila Apa Sebab Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila? Cuplikan Amanat PJM Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1955 di Surabaya ......”Tidak benar Saudara-saudara, bahwa kita sebelum ada Bung Karno, sebelum ada Republik Indonesia – sebenarnya telah mengenal akan – Pancasila? Tidakkah benar kita dari dahulu mula, telah mengenal Tuhan, hidup di dalam alam Ketuhanan Yang Maha Esa? Kita dahulu pernah menguraikan hal ini panjang lebar. Bukan anggitan baru. Bukan karangan baru. Tetapi sudah sejak dari dahulu mula bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang cinta kepada Ketuhanan. Yah kemudian Ketuhanannya itu disempurnakan oleh agama-agama. Disempurnakan oleh Agama Islam, disempurnakan oleh agama Kristen. Tetapi dari dahulu mula kita memang adalah satu bangsa yang berketuhanan. Demikian pula, tidakkah benar bahwa kita ini dari dahulu mula telah cinta kepada Tanah Air dan Bangsa? Hidup di dalam alam kebangsaan? Dan bukan saja kebangsaan kecil, tetapi kebangsaan Indonesia. Hai engkau pemuda-pemuda, pernah engkau mendengar nama kerajaan Mataram? Kerajaan Mataram yang membuat candi Prambanan, candi Borobudur? Kerajaan Mataram ke-2 di waktu itu di bawah pimpinan Sultan Agung Hanjokrokusurno? Tahukah Saudara-saudara akan arti perkataan Mataram? Jikalau tidak tahu, maka aku akan berkata kepadamu “Mataram berarti Ibu”. Masih ada persamaan perkataan Mataram itu misalnya perkataan Mutter di dalam bahasa Jerman – Ibu. Mother dalam bahasa Inggeris – Ibu. Moeder dalam bahasa Belanda – Ibu. Mater dalam bahasa Latin – Ibu. Mataram berarti Ibu. Demikian kita cinta kepada Bangsa dan Tanah air dari zaman dulu mula, sehingga negeri kita, negara kita, kita putuskan Mataram. Rasa kebangsaan, bukan rasa baru bagi kita. Mungkinkah kita mempunyai kerajaan seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dahulu, jikalau kita tidak mempunyai rasa kebangsaan yang berkobar-kobar di dalam dada kita? Yaah kata pemimpin besar yang bernama Gajah Mada, Sang Maha Patih Ihino Gajah Mada. Benar kita mempunyai pemimpin besar itu. Benar pemimpin besar itu telah bersumpah satu kali “tidak akan makan kelapa, jikalau belum scgenap kepulauan Indonesia tergabung di dalam satu negara yang besar”. Benar kita mempunyai pemimpin yang besar itu. Tetapi apakah pemimpin inikah yang sebenarnya pencipta daripada kesatuan kerajaan Majapahit? Tidak! Pemimpin besar sekadar adalah sambungan lidah daripada rasanya rakyat jelata. Tidak ada satu orang pemimpin besar, walaupun besarnya bagaimanapun juga, – bisa membentuk satu negara yang sebesar Majapahit ialah satu negara yang besar, yang wilayahnya dari Sabang sampai ke Merauke, – bahkan sampai ke daerah Philipina sekarang. Katakanlah Bung Karno pemimpin besar atau pemimpin kecil – pemimpin gurem atau pemimpin yang bagaimanapun, – tetapi jikalau ada orang yang berkata: “Bung Karno yang mengadakan negara Republik Indonesia”. Tidak benar!!! Janganpun satu Soekarno sepuluh Soekarno, seratus Soekarno, seribu Soekarno – tidak akan bisa membentuk negara Republik Indonesia, jikalau segenap rakyat jelata Republik Indonesia tidak berjuang mati-matian!” Kemerdekaan adalah hasil daripada perjuangan segenap rakyat. Maka itu pula menjadi pikiran Bapak, Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, – tetapi milik kita semua dari Sabang sampai ke Merauke! Perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini dijalankan oleh semua bangsa Indonesia. Aku melihat di dalam daerah-daerah yang kukunjungi, di manapun aku datang, aku melihat Taman-taman Pahlawan. Bukan saja di bagian-bagian yang beragama Islam, tetapi juga di bagian-bagian yang beragama Kristen. Aku melihat Taman-taman Pahlawan di mana-mana. Di sini di Surabaya, pada tanggal 10 November tahun 1945, siapa yang berjuang di sini? Segenap pemuda-pemudi, kiai, kaum buruh, kaum tani, segenap rakyat Surabaya berjuang dengan tiada perbedaan agama, adat-istiadat, golongan atau suku. Rasa kebangsaan kita sudah dari sejak zaman dahulu, demikian pula rasa perikemanusiaan. Kita bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dalam sejarah dunia ini, satu-satunya bangsa yang tidak pernah menjajah bangsa lain adalah bangsa Indonesia. Aku tantang orang-orang ahli sejarah yang bisa membuktikan bahwa bangsa Indonesia pernah menjajah kepada bangsa lain. Apa sebab? Oleh karena bangsa Indonesia berdiri di atas dasar perikemanusiaan sejak dari zaman dahulu. Dari zaman Hindu, kita sudah mengenal perikemanusiaan. Disempurnakan lagi rasa perikemanusiaan itu dengan agama-agama yang kemudian. Di dalam zaman Hindu kita telah mengenal ucapan: “Tat Twam Asi”. Apa artinya Tat Twam Asi? Tat Twam Asi berarti “Aku adalah dia, dia adalah aku”. Dia pakai, aku ikut pakai. Dia senang, aku ikut senang. Aku senang, dia ikut senang. Aku sakit, dia ikut sakit. Tat Twam Asi – perikemanusiaan. Kemudian datanglah di sini agama Islam, mengajarkan kepada perikemanusiaan pula. Malah lebih sempurna. Diajarkan kepada kita akan ajaran-ajaran fardhu kifayah, kewajiban-kewajiban yang dipikulkan kepada seluruh masyarakat. Misalnya jikalau ada orang mati di kampungmu, dan kalau orang mati itu tidak terkubur, – siapa yang dianggap berdosa, siapa yang dikatakan berdosa, siapa yang akan mendapat siksaan daripada dosa itu? Bukan sekadar kerabat famili daripada sang mati itu. Tidak! Segenap masyarakat di situ ikut tanggung jawab. Demikianlah pula rasa kedaulatan rakyat. Apa sebab pergerakan Nasional Indonesia laksana api mencetus dan meledakkan segenap rasa kebangsaan Indonesia? Oleh karena pergerakan nasional Indonesia itu berdiri di atas dasar kedaulatan rakyat. Engkau ikut berjuang! Dari dahulu mula kita gandrung kepada kedaulatan rakyat. Apa sebab engkau ikut berjuang? Oleh karena engkau merasa memperjuangkan dasar kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari dahulu mula telah mengenal kedaulatan rakyat, hidup di dalam alam kedaulatan rakyat. Demokrasi bukan barang baru bagi kita. Demikian pula cita-cita keadilan sosial, – bukan cita-cita baru bagi kita. Jangan kira, bahwa cita-cita keadilan sosial itu buatan Bung Karno, Bung Hatta, atau komunis, atau kaum serikat rakyat, kaum sosialis. Tidak! Dari dahulu mula bangsa Indonesia ini cinta kepada keadilan sosial. Kalau zaman dahulu, kalau ada pemberontakan, – Saudara-saudara berhadapan dengan pemerintah Belanda, – semboyannya selalu “Ratu Adil”, ratu adil para marta. Sama rata, sama rasa. Adil, adil, itulah yang menjadi gandrung-nya jiwa bangsa Indonesia. Bukan saja di dalam alam pergerakan sekarang atau di dalam pergerakan alam nasional tetapi dari dulu mula. Maka oleh karena itulah aku berkata, baik Ketuhanan Yang Maha Esa maupun Kebangsaan, maupun Perikemanusia-an, maupun Kedaulatan Rakyat, maupun Keadilan Sosial, bukan aku yang menciptakan. Aku sekadar menggali sila-sila itu. Dan sila-sila ini aku persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia untuk dipakai sebagai dasar daripada wadah yang berisi masyarakat yang beraneka agama, beraneka suku, beraneka adat-istiadat. Inilah Saudara-saudara, maka di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyousakai di dalam zaman Jepang, pertengahan tahun 1945 telah diadakan satu sidang daripada pemimpin-pemimpin Indonesia, dan di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai itu dibicarakan hal-hal ini….. Di sinilah bukti, Pancasila itu bukan lahir 1 Juni, dan itu Bung Karno sendiri mengatakan jika Pancasila dilahirkan 1 Juni jelas mendiskontroksi pemikiran Bung Karno, menyelewengkan pemikiran Bung Karno terhadap Pancasila. Oleh sebab itu Keppres Nomor 24 Tahun 2016 harus digugat karena telah menyesatkan bangsawan negara. Kaum cerdik pandai, Ulama, Tokoh Agama, harus melakukan perlawanan, sebab lahirnya Ke Tuhanan Yang Maha Esa 1 Juni melawan akidah agama apapun di Indonesia. Entah apa yang ada di pikiran pengusung RUU-HIP itu rasanya mereka tidak lagi mempertimbangkan sejarah, nilai-nilai, bahkan dengan kalap Pancasila ditengelamkan, dan sesungguhnya sejak Amandemen UUD 1945 Indonesia sudah dicabut rohnya. Indonesia saat ini bukan lagi Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, Indonesia bukan lagi yang digambarkan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 beserta penjelasannya, dan Indonesia bukan lagi Indonesia yang berdasar pada Pancasila. Indonesia saat ini adalah negara dengan dasar Ultra Liberal, maka tidak heran jika 0,2 % minoritas China menguasai lahan 70% di dalam sektor perkebunan, tambang-tambang, real estate, industrial estate, dan 0,1 persen penduduk Indonesia menguasai 50% kekayaan Indonesia, apakah ini semua sesuai dengan Tujuan bernegara? Inilah bukti nyata bahwa negara bangsa ini sudah bukan Negara Pancasila. Pertanyaan berikutnya apakah kita sebagai anak bangsa membiarkan keadaan seperti ini? Tentu tidak saja yakin mulai membesar tingkat kesadaran kita sebagai bangsa, dan saya juga yakin akan ada revolusi besar di negeri ini, bagaimana dengan Anda, apakah Anda sudah sadar atau belum tentang keadaan bangsa dan negara ini. (*)

Nestapa di Akhir Kekuasaan

BY FNN Rabu, 01 Juni 2022 17:38:08 0

Akhir kehidupannya akan sangat berat karena telah menyandang sebagai musuh bersama rakyat (common enemy of the people). Bahkan sangat mungkin akan berhadapan bermacam kasus hukum yang akan menimpanya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SETIAP kekuasaan akan berakhir dan ending dari kekuasaan tergantung saat berkuasa. Sikap ‘ojo dumeh’ didasarkan pada kenyataan bahwa jalannya kehidupan itu bagaikan roda yang berputar. Setiap titik pada roda akan mengalami perubahan posisi, dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Siapa yang akan melindungi Presiden Joko Widodo setelah dia lengser dari kekuasaannya. Ini pertanyaan spontan seorang mahasiswa yang terlibat dalam diskusi Kajian Politik Merah Putih. Karena masyarakat memiliki pertanyaan yang sama dan mungkin menyelinap pertanyaan dalam otak Jokowi sendiri. Bung Karno, dilindungi Presiden Soeharto ketika mau dimahmilubkan oleh para jenderal garis keras. Pak Harto dilindungi TNI dan Golkar. BJ Habibie, dilindungi Golkar dan TNI. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, mereka bertiga adalah pemimpin parpol yang punya pengaruh kuat di parlemen dan masyakat. Terlindung oleh partainya. Jokowi, bukan Ketum partai, statusnya jadi presiden cuma petugas partai. Presiden paling banyak masalah akibat kelola negara tanpa arah, negara dan rakyat menjadi korbannya. Di ujung masa bhaktinya hubungan Jokowi dengan Megawati mulai retak, dan bisa pecah kongsi. Akibat Jokowi salah tingkah punya ambisi memperpanjang masa jabatannya dan atau merekayasa tiga periode. Belum ada reda, secara sepihak menerjang arus kebijakan PDIP menjagokan Ganjar Pranowo sebagai penggantinya. Melewati batas riil politiknya, merasa dirinya sudah bertransformasi menjadi institusi politik yang bisa menentukan perpolitikan di Indonesia. Nasibnya hanya tinggal tergantung belas kasihan Oligarki.  PDIP memang the rulling party yang memberi tugas Jokowi sebagai Presiden sebagai petugas partai, lepas dari kendalinya. Lupa masih ada etika politik yang harus dijaga, bahkan bisa menjadi pelindung paska purna tugasnya diabaikan, diinjak dan dilumatkan. Bisa terjadi jika Megawati menarik dukungan kepada Jokowi, maka Jokowi akan bernasib nestapa di akhir kekuasaannya, akan menjadi mangsa para lawan politiknya selama ini atau akan dibidik berbagai masalah dari semua penjuru. Saat ini sebagai Presiden, Jokowi bisa mengendalikan institusi TNI dan Polri tetapi paska purna tugas, jangan harap TNI dan Polri akan melindunginya. Telah menjadi rahasia umum dia telah merusak pola karir para perwira. Dia memilih perwira-perwira di posisi strategis hanya karena faktor kedekatan pribadi dan para penjilatnya. Ini merusak soliditas dan karir di TNI dan Polri. Setelah Jokowi pensiun, para perwira pilihan Jokowi diduga kuat pasti dicopot dan mereka harus cari selamat sendiri-sendiri. Tidak ada satupun yang berani melindunginya karena mereka orang lemah, perwira yang tidak mendapatkan “pengakuan” dari teman dan para prajuritnya. Harapan terakhirnya Jokowi akan berlindung kepada ormas Pro Jokowi (Projo). Dipastikan Projo akan membubarkan diri, karena ormas ini bukan ormas yang militan, tapi hanya sekedar ikut angin berhembus. Bisa terjadi mantan Projo akan ribut ikut memangsa menagih janji-janji upahnya yang belum dibayarkan. Para taipan (Oligarki) yang selama ini mendukung pencitraan Jokowi otomatis akan kabur dan tidak akan peduli lagi, karena sudah tak ada lagi kepentingan politik dan ekonomi dengan Jokowi. Oligarki hanya berkepentingan dengan kekuasaan, keuntungan dan kelangsungan usaha ekonominya. Akhir kehidupannya akan sangat berat karena telah menyandang sebagai musuh bersama rakyat (common enemy of the people). Bahkan sangat mungkin akan berhadapan bermacam kasus hukum yang akan menimpanya. Akibat penyalahgunaan kekuasaan dan indikasi korupsi yang melekat pada diri juga pada kroni kroninya. Kebaikan dan keburukan tidak akan pernah bercampur dan tidak akan hilang dan terhapus karena waktu. Salah nasib bukan ketenangan hidup di akhir masa jabatannya tetapi ending kekuasaannya akan dirundung penderitaan hidup yang sangat berat. (*)

Simpati untuk Badan Riset Kementrian dan Eijkman Institute

BY FNN Rabu, 01 Juni 2022 16:04:57 0

Jakarta, FNN – Negara dan Kementerian memerlukan DSS (decision support system) kuncinya Badan Riset. Demikian disampaikan Prof. Widi A Pratikto, Guru Besar Teknik Kelautan ITS, Surabaya, Rabu (1/6/2022). Eijkman Institute banyak menggeluti Biologi Molekuler dan mengkoordinasikan Vaksin MP (merah putih) salah satu flag NKRI. Seperti kita ketahui, Vaksin MP merupakan proses panjang yang hasilnya akan terwujud tidak lama lagi. “Dalam kondisi VUCA (Volatility - Uncertainty – Complexity – Ambiguity) maka peran DSS untuk suatu negara dan kementerian sangat vital,” kata Prof. Widi kepada FNN. Menurutnya, masalah kekinian misalnya, Volatility Moneter, Climate Change Dynamics, Food Security and Scarcity, Renewable Energy, Masalah Penyakit Baru dan Pengembangan Benih (Seed) menjadi strategis. Pejabat Negara tentu aware akan masalah terkait tentang hal ini. Prof. Widi menyebut, Badan Riset Kementerian itu memiliki kewajiban untuk melakukan Giat Penelitian bukan saja menopang Direktorat Jenderal terkait di Kementerian tersebut. “Namun juga Giat dalam melihat Future Challenge yang dihadapi Kementerian dan related areas,” tegasnya.   Sebagai contoh, KKP sangat giat melakukan berbagai kegiatan dan penelitian via Partnership dengan Mitra ASEAN, EU, Negara-negara D8 Organization for Economic Cooperation, ASIA PACIFIC (CTI CFF), USA, Japan, SEAFDEC, APFIC, Australia, Swedia dan lain-lainnya. Kegiatan tersebut sebagaimana lazimnya via MOU. Kegiatan KKP misalnya, untuk Peningkatan Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya), Evasive species dan Penyakit Ikan dan Marine, Climate Change and Adaptation, Kebencanaan, Food Security, Water Scarcity di Pulau-pulau dan lain-lainnya. “Belum lagi tugas KKP men-support dan ber-partner dengan negara-negara ASEAN, Negara D8, dan Negara Asia Pasifik dalam Frame Kerjasama ASEAN dan CTI CFF,” lanjut mantan Dirjen (2002 – 2006) dan Sekjen (2006 – 2009) KKP itu. Dana dan support Penilitian tidak bisa lagi bergantung dari negara saja. Tapi, Kebersamaan melalui Partnership dan Swasta serta Kerjasama Luar Negeri adalah faktor strategis yang perlu disemaikan. Dengan Rencana BRIN melakukan integrasi Lembaga-lembaga Penelitian baik di LPNK dan Kementerian tentu akan menjadikan Lumpuhnya Badan Penelitian Kementerian dalam menopang DSS untuk Kementerian dalam melaksanakan Tupoksi tugas pokok dan fungsinya serta Giat Kerjasama. Prof. Widi berharap, semoga makin banyak Peneliti, Ilmuwan dan Akademisi yang memahami nilai strategis ini dan berani hand to hand untuk berjuang dalam meningkatkan Peran Penelitian untuk kemajuan Negara dan Bangsa serta Produktvitas Negara. “Ada suatu masa sekitar 1995 – 2000 dimana saya merasakan enjoyment memperoleh Riset Unggulan Terpadu (3 tahun), Buku Pedoman Ajar – LPDP DIKTI – ADB dan Giat Penelitian SPP dimana kegiatan tersebut melibatkan dan memberdayakan mahasiswa,” ungkapnya. Kegiatan tersebut tampak harmoni dan reliable-nya kegiatan dan pengendalian yang anggarannya diperoleh dari Kemenristek, Operasinya oleh LIPI dan masih ada kegiatan via DIKTI dan Universitas. Hal ini tentunya akan memunculkan kreativitas, kerjasama dan mobility serta keinginan maju secara bersama. Jiwa dan semangat ini yang tampak mengendur. Untuk itu perlu adanya peningkatan pemahaman partnership dan interdepensi sehingga rencana Integrasi BRIN melalui PERPRES 78 Tahun 2021 itu perlu ditinjau kembali. (mth)

Dewan Pers: Jangan Hanya Diam Melihat Penyimpangan Pemerintah!

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 22:52:34 0

Jakarta, FNN – Ketua Dewan Pers yang juga Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof Azyumardi Azra meminta pers jangan hanya diam ketika melihat penyimpangan yang dilakukan Pemerintah. Pernyataan itu menjawab wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Selasa (31/5/2022). Seperti, pengangkatan pejabat TNI dan Polri aktif sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah melantik lima penjabat gubenur pada 12 Mei 2022. Pada Ahad (22/5/2022), Kementerian Dalam Negeri akan melantik 37 penjabat bupati dan 6 penjabat wali kota.  “Ini saya kira reperkusi politik dari kebijakan yang bertolak belakang dengan reformasi,” ungkap Azyumardi. Reprekusi adalah dampak atau konsekuensi yang tidak terelakan. Menurutnya, pengangkatan penjabat untuk menggantikan posisi kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilihan 2024 mengingkari prinsip otonomi daerah. Sejumlah gubernur, ujarnya, turut menolak usulan keputusan pemerintah pusat karena usulan mereka tidak diakomodasi. “Padahal yang namanya otonomi daerah dengan susah payah dibangun,” imbuhnya. Ia menjelaskan, kebijakan yang kembali menguatkan resentralisasi bisa menimbulkan perlawanan. Ia mencontohkan, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) muncul karena ketidakpuasan di daerah pada kebijakan pemerintah pusat. Gerakan ini muncul pada 1950-an. Kemudian ada Daud Beureueh yang memimpin gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh. “Tapi kayaknya kita sudah amnesia tidak mau belajar dari sejarah,” tegasnya.  Azyumardi juga menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Indeks demokrasi Indonesia, ujarnya, disebut menurun, bahkan flawed democracy atau belum sempurna. “Tadi kalau saya bilang apa yang perlu syukuri, tapi ada juga yang perlu kita ratapi. Saya kira yang kita ratapi itu terkait perkembangan yang mungkin tak terlalu menyenangkanlah dari sudut Pers sendiri maupun sudut publik kita, masyarakat kita secara keseluruhan terutama dalam konteks demokrasi,” ujar Azyumardi. Mengenai pentingnya Pers itu ada yang menyebutnya sebagai one of pilars of democracy atau salah satu elemen penting yang esensial dalam demokrasi itu ada juga pokoknya perannya sangat pentinglah. Karena untuk memainkan peranya itu tentu saja pers harus bebas. Freedom of press itu adalah bagian dari demokrasi. “Kalau tidak ada kebebasan ya berarti tidak ada demokrasi, ya kan kira-kira sederhananya seperti itu,” lanjutnya. Peran Pers itu sangat penting dalam demokrasi. “Pertama saya kira yang tadi itu sebagai medium untuk terwujudnya kebebasan berekspresi melalui media. Jadi itu yang bisa dibaca dan diikuti oleh publik kira-kira begitu,” tegasnya. Yang kedua, lanjut Azyumardi, pentingnya Pers dalam demokrasi itu sebagai kekuatan chat and balance. “Saya mengatakan hal ini mungkin agak baru, kadang-kadang agak kaget juga ada orang bilang bahwa tidak ada dokumen-dokumen Dewan Pers. Yang saya lihat, apa yang saya kemukakan ini bahwa Pers yang bebas itu harus menjadi critical partners of goverment atau bahkan juga masyarakat crirical partners of goverment of society katakanlah begitu,” papar Azyumardi. Menurutnya, pers harus bisa menjadi mitra kritis dari pemerintah, dan bukan hanya pemerintah saja. Sebetulnya ada this cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang menjadi kekuatan critical partners. Apresiasi atas apa yang dilakukan yang positif dilakukan oleh pemerintah, eksekutif maupun yudikatif. Kita apresiasi, kita dukung, kita hargai tapi pada saat yang sama kita juga harus tes itu juga, bisa bicara dengan tegas, dengan jelas dan jujur mengenai hal-hal yang dilakukan ketiga cabang pemerintahan. Yang tidak pada tempatnya tidak patutlah dilakukan atau merusak kehidupan bangsa dan bernegara secara berkeseluruhan. Misalnya, diam dalam soal-soal korupsi, banyaklah. Menurut Azyumardi, yang terakhir ini tentu saja pers harus berani bicara mengenai proses pengangkatan pejabat-pejabat kepala daerah yang tidak sesuai dengan proses-proses demokrasi, tidak transparan, dan itu harus dikemukakan oleh Pers. Pers itu jangan melihat keadaan itu kemudian bertindak sebagai corongnya dari tiga cabang pemerintahan itu. Termasuk MK, MA, dan Yudikatif. Ada juga eksekutif presiden dengan kabinet dari pusat. “Kemudian ada pusat daerah dan ada DPD, DPR. Juga, ada MPR. Ada banyak hal positif yang mereka lakukan, tetapi juga banyak hal yang mencemaskan, terutama dalam kaitannya dengan demokrasi itu tadi yang sudah saya sebut contohnya, pengangkatan penjabat kepala daerah yang kalau saya sebetulnya menolak pilkada yang harus ditumbukkan semua pada 27 November 2024,” ujar Azyumardi. Pejabat yang pada 12 Mei 2022 pejabatnya dilantik itu bisa berkuasa sampai pertengahan 2025. Memang menjabatnya selama 1 tahun, tapi 1 tahun bisa diperpanjang diperpanjang diperpanjang, mengapa sampai 2024 atau 2025? Karena kalau terjadi pertikaian hasil-hasil pemilu di KPU atau di Bawaslu tak akan selesai, harus tertundalah pengesahan dan pelantikan penjabat kepala daerah yang dipilih melalui pilkada itu. Jadi, bukan sekedar 2 tahun. Penjabat itu jika lebih dari 2 tahun atau bahkan sebetulnya menurut Undang-Undang tak boleh penjabat itu lebih dari 2 tahun setengah dari masa jabatan. “Katakanlah 2 tahun 6 bulan, itu jelas tidak boleh, tapi mungkin pemerintah mengakalinya dengan Kementerian Dalam Negeri mengangkat penjabat itu per 1 tahun ya kan, tapi per 1 tahun itu bisa sampai 3 tahun,” ungkap Azyumardi. Mungkin juga cara mengakalinya dengan digilir-gilir, yang tadinya di Banten dipindahkan ke DKI menggantikan Anies Baswedan. Bisa juga terjadi begitu. Bahkan juga kemudian menjadi masalah itu pengangkatan TNI aktif menjadi penjabat Bupati Serang. “Itu salah satunya, ini baru langkah awal saja udah rame. Pejabat pemerintah bilang, ini kan putusan MK itu tidak mewajibkan. Karena hanya rekomendasi. Kemudian dibantah petinggi MK sendiri, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan kemudian Sekretaris dan Sekjennya. Itu yang gak terlalu banyak media-media yang memberitakannya,” tegas Azyumardi. “Kalau di luar dari konteks demokrasi itulah yang tadi saya lihat semua itu, mungkin harus kita ratapi keadaan seperti itu yah! Sehingga, demokrasi kita bukan jadi semakin kuat tapi makin gak jelas arahnya,” lanjutnya. Kemudian kaitannya dengan Pers, “Kalau dulu Pers itu kan telah menemukan kebebasannya di jaman Presiden Habibie, Menteri Penerangannya Pak Yunus Yosfiah. Itu yang membuka peran kebebasan pers setelah pada masa Presiden Soeharto itu media-media kritis sering dibredel.” (mth/sws)

Lionel Messi Bicara Soal Peluang Argentina pada Piala Dunia 2022

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 14:29:18 0

Jakarta, FNN - Bintang Tim Nasional Argentina Lionel Messi berbicara soal peluang negaranya yang akan berlaga pada pagelaran akbar Piala Dunia 2022 Qatar, November hingga Desember mendatang.Messi seperti dikutip dari football-espana, Selasa, mengatakan dirinya terus mempersiapkan diri dengan baik bersama timnas Argentina jelang Piala Dunia 2022.\"Argentina bisa bersaing dengan siapapun. Saya tidak mengatakan kami adalah favorit besar untuk mengangkat Piala Dunia, tapi kami siap,\" kata Messi.Pemain Paris Saint-Germain (PSG) itu mengatakan, saat ini timnas Argentina memiliki modal bagus di Piala Dunia usai memenangkan gelar Copa Amerika.Menurutnya, merupakan tantangan bagi timnas Argentina untuk bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2022 setelah pada gelaran sebelumnya hanya bisa mencapai babak 16 besar.\"Saya merasa nyaman ketika kami bersama dengan tim nasional, semuanya mengalir. Kami semua tahu apa peran kami dan apa yang harus kami lakukan,\" ungkap Messi.Soal kemungkinan Piala Dunia 2022 menjadi partisipasi terakhirnya di gelaran empat tahunan ini, Messi mengatakan dia belum memutuskan dan akan melihat yang terjadi selanjutnya.\"Saat ini saya memikirkan soal satu ini (Piala Dunia 2022), lalu kita akan melihat. Sepak bola berganti dari hari pertama hingga selanjutnya,\" jelas Messi.\"Saya pikir itu sulit untuk bermain di selanjutnya, tapi saya belum membuat keputusan. Terkadang mereka membunuh saya karena mereka protes bahwa saya tidak banyak berlari. Saya tidak tahu akan seperti apa saya ketika berusia 38 tahun,\" sambungnya.Pada gelaran Piala Dunia, Argentina tercatat keluar menjadi juara pada tahun 1978 dan 1986, jauh sebelum La Pulga bergabung dengan La Albiceleste.Sepanjang kiprahnya bersama timnas Argentina, catatan terbaik Messi adalah peringkat kedua Piala Dunia 2014 di Brazil, di mana mereka kalah dari Jerman dengan skor 0-1 pada partai final.Sejak melakukan debutnya pada usia 18 tahun bersama timnas Argentina, Messi tercatat telah tampil sebanyak 160 pertandingan dan mampu menyumbangkan 81 gol serta 49 assist. (mth/Antara)

Zelenskiy Cela UE Karena Gagal Setujui Larangan Impor Minyak Rusia

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 14:26:09 0

Brussels, FNN - Para pemimpin Uni Eropa pada Senin menjelaskan bahwa mereka akan gagal menyepakati larangan impor minyak Rusia pada pertemuan puncak di Brussels, yang memicu kritik cepat dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy yang mengecam mereka karena terlalu lunak terhadap Moskow.Uni Eropa telah meluncurkan lima paket sanksi sejak Rusia menginvasi Ukraina lebih dari tiga bulan lalu, menunjukkan kecepatan dan persatuan yang tidak seperti biasanya mengingat rumitnya tindakan tersebut.Tetapi kurangnya kesepakatan pada paket keenam - dan khususnya larangan minyak - memunculkan perjuangan untuk memperluas sanksi karena risiko ekonomi bagi Eropa meningkat, ketika begitu banyak negara bergantung pada minyak mentah Rusia.Para pemimpin dari 27 negara Uni Eropa akan menyepakati pada pertemuan puncak dua hari tentang kemungkinan prinsip embargo minyak, draf kesimpulan KTT mereka menunjukkan. Tapi mereka akan meninggalkan keputusan sulit untuk nanti.\"Tidak ada kompromi untuk saat ini sama sekali,\" Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, yang negaranya telah menjadi penentang utama untuk sebuah kesepakatan, mengatakan saat ia tiba untuk KTT.Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, yang mengusulkan paket sanksi terbaru pada awal Mei, setuju: \"Kami belum sampai di sana.\"Ada kesepakatan luas pada sisa paket, termasuk memutus bank terbesar Rusia, Sberbank, dari sistem pesan SWIFT, melarang penyiar Rusia dari Uni Eropa dan menambahkan orang ke daftar yang asetnya dibekukan.Tapi Zelenskiy mencela kurangnya tekad Uni Eropa.\"Mengapa Anda bergantung pada Rusia, pada tekanan mereka, dan bukan sebaliknya? Rusia harus bergantung pada Anda. Mengapa Rusia masih dapat memperoleh hampir satu miliar euro per hari dengan menjual energi?\" Zelenskiy bertanya kepada para pemimpin Uni Eropa.\"Mengapa bank teroris masih bekerja dengan Eropa dan sistem keuangan global? Pertanyaan serius,\" katanya.Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas mengatakan lebih realistis untuk mengharapkan kesepakatan tentang embargo minyak dalam beberapa minggu, mudah-mudahan pada KTT Uni Eropa berikutnya pada 23-24 Juni.Beberapa mengeluh keras atas kurangnya kesepakatan.\"Kita melupakan gambaran besarnya,\" kata Perdana Menteri Latvia Krisjanis Karins. \"Ini hanya uang. Orang Ukraina membayar dengan nyawa mereka.\"Draf teks yang dilihat oleh Reuters - yang mungkin masih direvisi lagi - akan mengkonfirmasi bahwa paket sanksi keenam akan mencakup larangan impor minyak melalui laut, dengan minyak pipa yang dipasok ke Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko yang terkurung daratan akan dikenai sanksi di beberapa waktu kemudian.Namun, para pemimpin akan menugaskan diplomat dan menteri untuk menyetujui cara kerjanya, termasuk dengan memastikan persaingan yang adil antara mereka yang masih mendapatkan minyak Rusia dan mereka yang terputus.Orban mengatakan Hongaria akan siap untuk mendukung kesepakatan \"jika ada solusi untuk keamanan pasokan energi Hongaria, kita belum mendapatkannya sekarang\".Hongaria menerima minyak Rusia melalui pipa yang mengalir melalui Ukraina. Setelah awalnya meminta pengecualian untuk jaringan pipa, Hongaria telah menambahkan tuntutan baru dan sekarang mencari jaminan pasokan.\"Setiap kali ada masalah dipertimbangkan dan solusi teknis untuk menyelesaikannya ditawarkan, tuntutan baru diajukan ... itu adalah target yang bergerak, tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan seperti itu,\" kata seorang diplomat Uni Eropa.Salah satu hasil nyata dari KTT tersebut adalah kesepakatan tentang paket pinjaman Uni Eropa senilai 9 miliar euro (9,7 miliar dolar AS), dengan komponen kecil hibah untuk menutupi sebagian bunga, agar Ukraina dapat mempertahankan pemerintahannya dan membayar upah sekitar dua bulan.Para pemimpin juga akan mendukung pembentukan dana internasional untuk membangun kembali Ukraina setelah perang, dengan rincian yang akan diputuskan kemudian.Para pemimpin juga akan berjanji untuk mempercepat pekerjaan untuk membantu Ukraina memindahkan biji-bijiannya ke luar negeri ke pembeli global melalui kereta api dan truk karena angkatan laut Rusia memblokir rute laut yang biasa. (mth/Antara)

Para Pemimpin Uni Eropa Setuju Tentang Embargo Minyak Rusia

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 14:18:13 0

Brussels, FNN - Para pemimpin Uni Eropa telah mencapai kesepakatan \"pada prinsipnya\" tentang pelarangan impor minyak dari Rusia, kata Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa pagi.\"Saya sangat senang bahwa para pemimpin dapat menyetujui prinsip paket sanksi keenam,\" katanya kepada wartawan setelah hari pertama pertemuan puncak Uni Eropa di Brussels.\"Dewan sekarang harus dapat menyelesaikan larangan hampir 90 persen dari semua impor minyak Rusia pada akhir tahun. Ini adalah langkah maju yang penting. Sisanya 10 persen, ini kami segera kembali ke masalah 10 persen sisa minyak pipa ini,\" tambahnya. (mth/Antara)

Dolar Lanjutkan Penurunan Karena Pasar Saham Secara Tentatif Meningkat

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 14:13:53 0

London, FNN - Dolar AS melanjutkan penurunannya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena selera risiko di seluruh pasar sementara menguat, didukung oleh data ekonomi yang menggembirakan dan taruhan bahwa Federal Reserve akan memperketat kebijakan pada kecepatan yang lebih lambat.Indeks dolar - yang melacak greenback terhadap enam rival utamanya - berada di jalur untuk penurunan bulanan pertama dalam lima bulan, karena mata uang safe-haven kehilangan tenaga setelah awal yang sangat kuat untuk tahun ini.Indeks dolar berada di jalur untuk penurunan lebih dari 1,5 persen pada Mei - meskipun tetap naik sekitar 6,0 persen pada tahun ini. Terakhir turun 0,3 persen hari ini di 101,440.Perdagangan kemungkinan akan ringan hingga Senin (30/5/2022) karena pasar saham dan obligasi AS tutup untuk libur umum Memorial Day.Data pada Jumat (27/5/2022) menunjukkan bahwa belanja konsumen AS naik lebih besar dari yang diharapkan pada April karena rumah tangga mendorong pembelian barang-barang dan jasa-jasa, dan kenaikan inflasi melambat.Para analis mengatakan data yang menggembirakan, ditambah dengan taruhan pada jalur pengetatan yang lebih hati-hati oleh The Fed, melemahkan dolar.Pasar saham dunia naik pada Senin (30/5/2022), karena pelonggaran pembatasan COVID-19 dan stimulus baru di China membantu mempertahankan rebound minggu lalu.Yuan China yang diperdagangkan di luar negeri menguat sebanyak satu persen terhadap dolar di tengah berita pembukaan kembali pembatasan Covid-19, dan terakhir naik 0,7 persen pada 6,6771 yuan per dolar.\"Bagaimana konsumen AS bermain dari sini dan dari perspektif global bagaimana kinerja ekonomi China akan menjadi penentu penting bagi selera risiko investor yang lebih luas,\" kata analis mata uang di MUFG dalam sebuah catatan.Sejumlah data ekonomi lebih lanjut akan dirilis minggu ini yang dapat memberikan petunjuk tentang prospek pertumbuhan global, termasuk angka pekerjaan AS dan angka Indeks Manajer Pembelian (PMI) China.Data inflasi dari Jerman dan Spanyol pada Senin (30/5/2022) menunjukkan kenaikan harga-harga mengalami percepatan pada Mei, didorong oleh melonjaknya harga energi, menjelang angka inflasi zona euro pada Selasa waktu setempat.Angka inflasi membantu membatasi kenaikan euro, dengan mata uang tunggal naik 0,3 persen pada 1,07700 dolar AS, setelah sebelumnya mencapai tertinggi bulanan di 1,07810 dolar AS.Mata uang safe-haven yen turun kembali 0,5 persen menjadi 127,715 yen per dolar. Sterling naik tipis 0,1 persen menjadi 1,26405 dolar AS.Mata uang kripto mencoba rebound tetapi bitcoin, yang naik 4,0 persen, masih bertahan di sekitar 30.000 dolar AS. (mth/Antara)

Dolar Lanjutkan Penurunan Karena Pasar Saham Secara Tentatif Meningkat

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 13:42:13 0

London, FNN - Dolar AS melanjutkan penurunannya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena selera risiko di seluruh pasar sementara menguat, didukung oleh data ekonomi yang menggembirakan dan taruhan bahwa Federal Reserve akan memperketat kebijakan pada kecepatan yang lebih lambat.Indeks dolar - yang melacak greenback terhadap enam rival utamanya - berada di jalur untuk penurunan bulanan pertama dalam lima bulan, karena mata uang safe-haven kehilangan tenaga setelah awal yang sangat kuat untuk tahun ini.Indeks dolar berada di jalur untuk penurunan lebih dari 1,5 persen pada Mei - meskipun tetap naik sekitar 6,0 persen pada tahun ini. Terakhir turun 0,3 persen hari ini di 101,440.Perdagangan kemungkinan akan ringan hingga Senin (30/5/2022) karena pasar saham dan obligasi AS tutup untuk libur umum Memorial Day.Data pada Jumat (27/5/2022) menunjukkan bahwa belanja konsumen AS naik lebih besar dari yang diharapkan pada April karena rumah tangga mendorong pembelian barang-barang dan jasa-jasa, dan kenaikan inflasi melambat.Para analis mengatakan data yang menggembirakan, ditambah dengan taruhan pada jalur pengetatan yang lebih hati-hati oleh The Fed, melemahkan dolar.Pasar saham dunia naik pada Senin (30/5/2022), karena pelonggaran pembatasan COVID-19 dan stimulus baru di China membantu mempertahankan rebound minggu lalu.Yuan China yang diperdagangkan di luar negeri menguat sebanyak satu persen terhadap dolar di tengah berita pembukaan kembali pembatasan Covid-19, dan terakhir naik 0,7 persen pada 6,6771 yuan per dolar.\"Bagaimana konsumen AS bermain dari sini dan dari perspektif global bagaimana kinerja ekonomi China akan menjadi penentu penting bagi selera risiko investor yang lebih luas,\" kata analis mata uang di MUFG dalam sebuah catatan.Sejumlah data ekonomi lebih lanjut akan dirilis minggu ini yang dapat memberikan petunjuk tentang prospek pertumbuhan global, termasuk angka pekerjaan AS dan angka Indeks Manajer Pembelian (PMI) China.Data inflasi dari Jerman dan Spanyol pada Senin (30/5/2022) menunjukkan kenaikan harga-harga mengalami percepatan pada Mei, didorong oleh melonjaknya harga energi, menjelang angka inflasi zona euro pada Selasa waktu setempat.Angka inflasi membantu membatasi kenaikan euro, dengan mata uang tunggal naik 0,3 persen pada 1,07700 dolar AS, setelah sebelumnya mencapai tertinggi bulanan di 1,07810 dolar AS.Mata uang safe-haven yen turun kembali 0,5 persen menjadi 127,715 yen per dolar. Sterling naik tipis 0,1 persen menjadi 1,26405 dolar AS.Mata uang kripto mencoba rebound tetapi bitcoin, yang naik 4,0 persen, masih bertahan di sekitar 30.000 dolar AS. (mth/Antara)

Cuaca Mayoritas Kota Besar Diprakirakan Cerah Berawan atau Berawan

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 13:19:09 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca mayoritas kota besar di Indonesia cerah berawan atau berawan pada Selasa siang dan malam.Pada siang hari cuaca Kota Banda Aceh, Jambi, Surabaya, Samarinda, Tarakan, Pangkal Pinang, Ternate, Mamuju, Makassar, dan Padang diprakirakan cerah berawan, sementara Kota Denpasar, Serang, Jakarta Pusat, Semarang, Pontianak, Palangka Raya, Ambon, Mataram, dan Palembang diprakirakan berawan.Cuaca Kota Gorontalo, Pekanbaru, dan Manado diprakirakan cerah pada siang hari. Pada siang hari hujan disertai petir berpeluang terjadi di Kota Yogyakarta dan hujan ringan diprakirakan turun di Kota Bengkulu, Banjarmasin, Bandung, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Kupang, Jayapura, Manokwari, Kendari, dan Medan.Malam harinya, cuaca cerah diprakirakan meliputi Kota Jakarta Pusat dan Gorontalo, sementara Kota Denpasar, Jambi, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Pangkal Pinang, Kupang, Mamuju, dan Palembang diprakirakan cerah berawanKota Serang, Yogyakarta, Bandung, Tarakan, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Ternate, Mataram, Manokwari, Makassar, Kendari, Manado, dan Padang menurut prakiraan cuaca pada malam hari akan berawan.Menurut BMKG, hujan pada malam hari berpeluang turun di sejumlah kota. Hujan ringan berpotensi turun di Kota Bengkulu, Banda Aceh, Semarang, Surabaya, Palangka Raya, Ambon, Jayapura, dan Pekanbaru; hujan disertai petir berpeluang terjadi di Kota Yogyakarta; dan hujan dengan intensitas sedang diprakirakan mengguyur Kota Medan. (mth/Antara)

KPK Segera Buru Dugaan Korupsi Rp 2,5 Triliun BOP di Kemenag

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 12:57:54 0

Jakarta, FNN – Ini kabar terbaru dan mengkagetkan, lagi-lagi ditemukan dugaan kasus korupsi dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam pada Kemenag pada Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran Rp 2,59 triliun. Adanya temuan kasus dugaan korupsi Rp 2,5 triliun ini, Center For Budget Analysis (CBA) meminta kepada KPK untuk membentuk Tim pemburu atau Tim penyidik agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus dugaan korupsi Rp 2,5 triliunan BOP. Muncul kasus dugaan korupsi Rp 2,5 triliunan ini, memperlihatkan Kemenag belum mau taubat-taubat atas korupsi yang pernah mereka lakukan selama ini. “Kemenag tidak takut dosa, tidak takut Tuhan, dan hanya takut miskin atau tidak punya duit,” kata Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA. Maka untuk itu, agar punya duit berlimpah, lanjutnya, anggaran BOP mereka ambil dengan cara memotong antara 30- 50 persen, plus ada pesantren fiktif, bantuan tidak tepat sasaran, bahkan program ini diduga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Selain itu, munculnya dugaan kasus BOP sebesar Rp 2,5 triliunan, terlihat seolah-olah Kemenag ingin mengulang korupsi lagi seperti Menteri Agama Suryadharma Ali yang pernah sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji TA 2012-2013. “Atau, ingin seperti menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar, Menteri Agama pada Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri. Yang jadi terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penggunaan Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Haji,” ujar Uchok Sky Khadafi. Berdasarkan laporan Kemenag bahwa anggaran program BOP untuk 21.173 Pondok Pesantren (ponpes) yang mendapatkan bantuan, 4.906 ponpes kecil, 4.032 ponpes sendang, 2.235 ponpes besar. Selain itu ada juga 62.514 Madrasah Diniyah dan 112.08 lembaga pendidikan Al-Qur’an. Untuk ponpes rata-rata digelontorkan bantuan Rp 25 juta sampai Rp 50 juta, dan madrasah serta lembaga pendidikan antara Rp 10 juta sampai Rp 50 juta. (mth)

Minyak Naik di Atas 121 Dolar Karena China Longgarkan Pembatasan

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 12:09:13 0

London, FNN - Harga minyak naik di atas 121 dolar AS per barel pada akhir perdagangan Senin (30/5/2022), mencapai level tertinggi dua bulan karena China melonggarkan pembatasan COVID-19 dan para pedagang memperkirakan ekspektasi bahwa Uni Eropa pada akhirnya akan mencapai kesepakatan untuk melarang impor minyak Rusia.Aktivitas perdagangan diredam karena hari libur umum di Amerika Serikat pada Senin (30/5/2022).Kontrak berjangka minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, yang akan berakhir pada Selasa, ditutup naik 2,24 dolar AS, atau 1,9 persen, menjadi menetap di 121,67 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 1,99 dolar AS atau 1,7 persen, menjadi 117,06 dolar AS per barel pada pukul 18.03 GMT.\"Salah satu alasan yang dikutip untuk ini adalah pencabutan pembatasan virus corona di Shanghai, yang memicu harapan bahwa permintaan minyak akan meningkat lagi di China,\" kata analis di Commerzbank dalam sebuah catatan kepada klien.Shanghai mengumumkan berakhirnya penguncian COVID-19 selama dua bulan, dan akan memungkinkan sebagian besar orang di kota terbesar China itu untuk meninggalkan rumah mereka dan mengendarai mobil mereka mulai Rabu (1/6/2022).Sementara itu, Uni Eropa bertemu pada Senin (30/5/2022) dan Selasa untuk membahas paket sanksi keenam terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai \"operasi militer khusus.\"\"Eropa telah tawar-menawar tentang hal ini selama lebih dari sebulan, tetapi semakin pasar menilai (sanksi tambahan) sebagai risiko,\" kata Daniel Ghali, ahli strategi komoditas senior di TD Securities di Toronto.Negara-negara Uni Eropa gagal menyepakati larangan impor minyak Rusia meskipun ada tawar-menawar di menit-menit terakhir sebelum KTT berlangsung di Brussels. Tetapi para pemimpin dari 27 negara Uni Eropa pada prinsipnya akan menyetujui embargo minyak, menurut rancangan kesimpulan KTT mereka, sambil meninggalkan rincian praktis dan keputusan sulit sampai nanti.Larangan lebih lanjut pada minyak Rusia akan memperketat pasar minyak mentah yang sudah tegang untuk pasokan di tengah meningkatnya permintaan bensin, solar dan bahan bakar jet menjelang puncak musim permintaan musim panas di Amerika Serikat dan Eropa.Menggarisbawahi ketatnya pasar, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, sebuah kelompok yang dijuluki OPEC+, akan menolak seruan Barat untuk mempercepat peningkatan produksi ketika mereka bertemu pada Kamis (2/6/2022).Mereka akan tetap pada rencana yang ada untuk menaikkan target produksi Juli sebesar 432.000 barel per hari, enam sumber OPEC+ mengatakan kepada Reuters. (mth/Antara)

Menteri PUPR Mengingatkan Ancaman Krisis Air Saat Hadiri ICOLD Prancis

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 12:03:20 0

Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Kongres Ke-27 Komisi Internasional Bendungan Besar (International Commission On Large Dams/ICOLD) di Marseille, Prancis, seraya mengingatkan mengenai ancaman krisis air global.Menteri Basuki dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin (30/1) malam, menjelaskan bahwa saat ini krisis air merupakan tantangan global seiring dengan meningkatnya permintaan air karena pesatnya urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, pandemi COVID-19, dan isu perubahan iklim.Studi OECD menyatakan permintaan air global akan meningkat sebesar 55 persen hingga tahun 2050, terutama karena pertumbuhan penduduk dan industri. Untuk itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air secara efektif.“Kita harus membangun lebih banyak bendungan dan mengelola bendungan eksisting lebih efisien. Sejak tahun 2015, Indonesia telah membangun 61 bendungan baru dan melakukan optimasi 231 bendungan/waduk eksisting untuk meningkatkan ketersediaan air mendukung pertanian, industri, pariwisata, perkotaan, kebutuhan domestik, dan kegiatan lainnya,” kata Basuki.Kongres dan Pertemuan Tahunan ICOLD yang merupakan agenda rutin komunitas bendungan internasional dengan pembahasan isu pembangunan dan pengelolaan bendungan besar diselenggarakan pada 30 Mei hingga 1 Juni 2022.Untuk meningkatkan kapasitas retensi banjir pada musim hujan, kata Basuki, Kementerian PUPR RI akan menambah pintu air pada 21 bendungan baru dan 24 bendungan yang sedang dibangun.Selain itu, untuk menjaga keseimbangan air pada wilayah sungai, saat ini telah dan akan terus dibangun fasilitas interkoneksi antarbendungan.“Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kita mampu untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi informasi terkini untuk mengelola dan mengoperasikan waduk secara efektif. Sebagai contoh, untuk mendapatkan parameter hidrologi yang lebih akurat dan juga mengurangi risiko bencana, dilakukan pemodelan perkiraan inflow bendungan,” kata Basuki.Basuki juga menekankan bahwa seluruh pihak harus menaruh perhatian lebih besar pada isu keselamatan bendungan, seperti pekerjaan perbaikan bendungan, rehabilitasi instrumentasi bendungan, dan penyesuaian pola operasi waduk.Selain itu, Basuki berharap pertemuan ICOLD tahun ini dapat mendukung pertukaran pengetahuan tentang pembangunan dan kemajuan bendungan di seluruh dunia dan dapat menghasilkan beberapa ide atau terobosan baru dalam pembangunan bendungan.Turut mendampingi Menteri Basuki, antara lain Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar, Konjen RI Marseille Arief Basalamah, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja, Direktur Bendungan Airlangga Mardjono, dan Pengurus Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar. (mth/Antara)

Teten: "Vending Machine" Jadi Terobosan untuk Tingkatkan Omzet UMKM

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 11:57:45 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan adanya vending machine khusus menjual produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diluncurkan oleh Blibli serta JumpStart merupakan terobosan untuk meningkatkan omzet usaha itu.\"Saya kira ini mengombinasikan market offline dan online dengan vending machine. Dengan ini, produk UMKM mudah diakses di mana saja dan oleh siapa saja,” katanya dalam acara peluncuran vending machine di West Mall Grand Indonesia, Jakarta, Senin.Menurut Menkop, vending machine menjadi platform bagi pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran dan distribusi produk dengan lebih efisien secara omnichannel.Platform tersebut dapat dimanfaatkan pelanggan untuk menikmati pengalaman baru dalam membeli produk-produk lokal.Dengan adanya vending machine UMKM, Teten optimistis tahun ini menjadi kebangkitan UMKM dan ekonomi Indonesia.“UMKM itu punya kekayaan produk variatif di daerah dengan kemasannya yang bagus, branding oke, dan produknya juga enak,” ujar dia.Saat ini, lanjut Menkop, masyarakat Indonesia harus didorong untuk memberi produk lokal sebagaimana masyarakat Korea Selatan yang memiliki kebanggaan menggunakan produk dari negeri Ginseng tersebut.Karena vending machine baru diluncurkan, ia juga yakin rakyat Indonesia kian bangga menggunakan produk dalam negeri.\"Jadi harus dilihat market itu trennya sekarang lebih suka produk unik dan kalau ada pendekatan baru untuk menjual produk UMKM, ini potensinya sangat besar. Saya senang kita bisa berkolaborasi,\" kata Menteri Teten.Chief Marketing Officer Blibli Edward K. Suwignyo menambahkan bahwa 74 persen dari pelaku UMKM sudah memahami e-commerce dan platform online.Namun, pelaku UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi hanya mencapai 20 persen.Dengan demikian, upaya Blibli dan JumpStart menghadirkan vending machine UMKM dinilai merupakan cara yang tepat untuk memberikan akses pemanfaatan teknologi bagi UMKM.Dalam kesempatan yang sama, CEO Jumpstart Brian Imawan menyatakan kolaborasi ini dapat mendukung digitalisasi produk lokal dan UMKM Indonesia sekaligus menumbuhkan semangat kebanggaan akan produk lokal.\"Semoga vending machine ini dapat menjadi solusi bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan awareness, mencapai target pasar, hingga memperkuat product showcase dengan lebih efisien,\" ungkap Brian.Blibli telah menggandeng 36 UMKM untuk menghadirkan 180 varian produk lokal yang dapat langsung diperoleh pelanggan di vending machine yang disediakan oleh JumpStart.E-commerce tersebut turut memaksimalkan jangkauan yang luas terhadap para pelaku UMKM di Indonesia untuk melakukan kurasi terhadap produk-produk yang ditawarkan untuk menjamin kualitas barang. (mth/Antara)

BI: Pameran KKI 2022 Catat Komitmen Temu Bisnis UMKM Rp282,2 Miliar

BY FNN Selasa, 31 Mei 2022 11:44:02 0

Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) melaporkan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2022 mencatat komitmen temu bisnis UMKM sebesar Rp282,2 miliar atau meningkat 36 persen dari pelaksanaan KKI pada 2021.Pada saat yang sama, perhelatan selama 26-29 Mei 2022 tersebut mencatat omzet sebesar Rp28,2 miliar, yang terdiri dari omzet penjualan secara luring sebesar Rp9,15 miliar dan daring sebesar Rp19,05 miliar, yang masih akan meningkat melalui penjualan daring dengan e-catalogue UMKM pada web KKI.\"KKI sebagai panggung bersama diharapkan dapat memberi motivasi kepada pelaku UMKM untuk terus menuju Go Digital dan Go Global, sehingga dapat semakin meningkatkan kreativitas, inovasi, dan semangat untuk tumbuh menjadi yang terbaik,\" kata Deputi Gubernur BI Doni Joewono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang terlibat, serta menekankan bahwa koordinasi dan sinergi ini tetap menjadi hal utama untuk pelaksanaan KKI ke depan.Digelar selama empat hari secara hybrid, KKI 2022 diramaikan oleh 85.960 pengunjung yang terdiri dari pengunjung website sebanyak 36.367, pengunjung fisik sebanyak 6.975 pengunjung, dan peserta webinar sejak 18 Mei sebanyak 42.618 peserta.UMKM pada puncak perhelatan KKI kali ini mencetak berbagai pembaruan tak hanya dari nilai kesepakatan temu bisnis dan penjualan, namun juga konsep baru seperti kehidupan berkelanjutan, digitalisasi antara lain melalui digital fitting room, serta konsep cerdas berdaya dengan pencapaian tertinggi atas literasi perlindungan konsumen.Doni menuturkan dalam pelaksanaan temu bisnis yang digelar pada KKI 2022, terdapat 174 UMKM binaan BI yang berpartisipasi dan kementerian/lembaga, empat bank umum, delapan bank pembangunan daerah, dan dua lembaga keuangan non-bank untuk temu bisnis pembiayaan.Selain itu, terdapat 109 UMKM binaan BI dan kementerian/lembaga, tiga agregator ekspor e-commerce, serta 14 pembeli potensial dari delapan negara untuk temu bisnis ekspor.Adapun terdapat tiga hal utama yang didorong melalui perhelatan KKI 2022, yaitu optimisme kebangkitan UMKM dan kecintaan masyarakat akan produk UMKM, semangat sinergi antar kementerian/lembaga, asosiasi dan industri dalam pengembangan UMKM, serta terus mendorong inovasi UMKM untuk go digital dan go global.KKI 2022 diwarnai oleh berbagai kegiatan seperti temu bisnis, talk show, webinar digitalisasi dan ekspor UMKM, serta pameran produk UMKM secara luring maupun virtual, yang diikuti oleh UMKM binaan 46 Kantor Wilayah BI maupun kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dari seluruh penjuru Indonesia.KKI senantiasa tetap hadir dalam laman www.karyakreatifindonesia.co.id sebagai etalase produk UMKM unggulan. (mth/Antara)

Formula E dan Pelitnya BUMN

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 17:18:20 0

Demi nama baik bangsa, penyelenggaraan Formula E seharusnya didukung bersama-sama. Ini penting, agar dunia tahu, Indonesia lebih dari sekadar mampu. Agar dunia paham, Indonesia lebih baik dari yang ada di benak mereka. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR UPAYA Ketua Panitia Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni, untuk menggaet partisipasi sponsor dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cukup maksimal. Berbagai cara telah ditempuh. Ya menawarkan proposal, menemui Menteri BUMN Erick Tohir, bahkan mengumbar harapan di forum-forum terbuka. Harapannya, pemberitaan masif dapat meluluhkan hati sang menteri. Malang tak dapat ditolak. Upaya Wakil Ketua Komisi III DPR itu belum juga berbuah. Padahal, event ini tinggal menghitung hari. Erick Tohir bergeming. Saat sponsor Formula E mulai diumumkan, tidak terlihat logo salah satu BUMN Indonesia bertengger. Setidaknya hingga saat tulisan ini diketik. Berbeda dengan formula E, ajang balap motor MotoGP Mandalika yang telah berlangsung justru berlimpah dukungan BUMN. Sebutlah Pertamina sebagai track naming right. Atau dalam deretan venue partner ada Telkom Indonesia, Telkomsel, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Ikut pula Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai supporting parnert. Baik MotoGP Mandalika maupun Formula E, keduanya sama-sama berkelas internasional. Dua event ini juga menjadi jendela dunia mengintip Indonesia. Pertaruhannya pun sama, begitu juga dengan gengsinya. Kebetulan pula, dua-duanya baru pertama kali diadakan di Indonesia. Lalu mengapa BUMN ramai-ramai mensponsori MotoGP dan terkesan pelit menyuplai duit pada Formula E? Pertimbangannya mungkin saja banyak. Satu hal yang pasti, sulit menghindarkan diri membaca persoalan tersebut dari sudut pandang politik. Pada gelaran MotoGP Mandalika, Jokowi terlihat sangat pro aktif. Presiden tidak hanya mengunjungi sirkuit Mandalika, menyempatkan diri berfoto-ria dengan para pebalap MotoGP dan memberikan trofi kepada pemenang. Jokowi bahkan mengaspal di sirkuit itu dengan mengendarai motor Kawasaki W175. Sementara itu, persiapan penyelenggaraan Formula E, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat kasak-kusuk. Bahkan, ia beberapa kali tampil untuk meyakinkan publik, bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi Indonesia. Dua event tersebut memang identik dengan dua tokoh bangsa, yakni Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan. MotoGP sering disebut gagasan Presiden Jokowi, sementara Formula E adalah Anies. Di satu sisi ada rivalitas politik antara Presiden dan Gubernur Jakarta. Di sisi lain, rivalitas yang sama mungkin juga mulai bertumbuh diantara Erick Tohir dan Anies Baswedan. Erick Tohir tengah menyiapkan diri menuju 2024. Anies pun demikian. Kemungkinan keduanya berada dalam gelanggang pemilihan presiden dari sudut berbeda. Sekilas, Anies terjepit di antara dua situasi tersebut. Celakanya, keberhasilan pelaksanaan Formula E dengan sendirinya memoles nama Anis semakin moncer. Mungkinkah ada komando agar BUMN tidak mensponsori Formula E? Atau, mungkinkah jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika, BUMN punya banyak untung, lalu jelang Formula E, BUMN tiba-tiba cekak. Apa boleh buat, itulah pertanyaan bernada spekulatif memang sulit dihindari. Apalagi, begitu minim pernyataan Menteri BUMN terkait hal ini. Jangan salahkan publik bila memandang ketiadaan sponsor BUMN pada pelaksanaan Formula E adalah imbas dari psikologi politik yang berkembang. Apalagi, para pendukung kedua belah pihak tidak berhenti saling kritik pada pelaksanaan dua event itu. Di media sosial, saling serang bahkan lebih tajam lagi. Yang digoreng kini adalah atap temporer stadiun yang dihantam badai. Juga tentang sponsor merek minuman beralkohol. Padahal, mungkin saja keterbatasan sponsor membuat panitia menyetujui kerjasama sponsorship itu, dengan aturan-aturan tertentu. Presiden sebaiknya jangan diam. Tidak ada salahnya Jokowi memerintahkan Menteri BUMN mengkaji kemungkinan sponsorship dari BUMN. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno seharusnya juga banyak bercerita dan bergerak mempromosikan event ini. Demi nama baik bangsa, penyelenggaraan Formula E seharusnya didukung bersama-sama. Ini penting, agar dunia tahu, Indonesia lebih dari sekadar mampu. Agar dunia paham, Indonesia lebih baik dari yang ada di benak mereka. Tidak hanya untuk dunia. Kebersamaan kita mendukung event internasional yang diselenggarakan di dalam negeri, juga menjadi panutan anak bangsa. Selama ini, rakyat selalu terbelah pada setiap keadaan, termasuk dalam penyelenggaraan MotoGP dan Formula E. MotoGP mendapat serangan dari rakyat yang tidak lagi sepenuhnya percaya pemerintah, sedangkan Formula E mendapat serangan narasi dari pendukung pemerintah. Padahal, Indonesia butuh event-event itu sukses demi harga diri bangsa. Tapi kita sudah saling melukai dan bahkan membiarkan luka itu kian menganga. Minim yang mengajak melihat dari perspektif itu. Keterbelahan rakyat, rasanya, begitu dinikmati. (*)

Presiden Jokowi Libatkan Puteri Indonesia 2022 Promosikan G20

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 15:51:22 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan Puteri Indonesia 2022 Laksmi Shari De Neefe Suardana untuk mempromosikan Presidensi G20 Indonesia serta berbagai rangkaian program hingga Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November nanti.Hal itu menurut Dewan Penasihat Yayasan Puteri Indonesia Putri Kus Wisnu Wardani, disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menerima Laksmi Shari bersama Miss Universe 2021 dari India Harnaaz Shandu serta dua pemenang pemilihan Puteri Indonesia lainnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.\"Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa untuk semua program-program G20, khususnya pada puncaknya nanti Puteri Indonesia untuk dilibatkan baik ketiga puteri terpilih ini juga para finalis lainnya yang ada di provinsi masing-masing,\" kata Putri dalam keterangan pers setelah pertemuan yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Senin.Selain Puteri Indonesia 2022 Laksmi Shari dan Miss Universe 2021 Harnaaz Shandu, Putri juga turut mendampingi dua runner-up Puteri Indonesia 2022 yakni runner-up 1 Puteri Indonesia Cindy May MC Guire dan runner-up 2 Adinda Creshella.Laksmi dan para finalis kontes kecantikan itu dipercaya Presiden Jokowi mewakili Indonesia dalam mempromosikan beberapa topik Presidensi G20 Indonesia seperti perubahan iklim, digitalisasi, dan kebangkitan pariwisata.\"Puteri Indonesia 2022 Laksmi ini memang mendalami bidang literasi dan digitalisasi,\" kata Putri yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut.Sedangkan Cindy yang berprofesi sebagai dokter dipercaya Kepala Negara untuk mempromosikan bagaimana upaya Indonesia mengatasi pandemi COVID-19 serta sejumlah program kesehatan masyarakat termasuk penanganan stunting.Sementara Adinda, yang juga merupakan Puteri Indonesia Pariwisata 2022 dipercaya mempromosikan mengenai lingkungan hidup dan pariwisata.Miss Universe 2021 Harnaaz Shandu juga mengaku sempat berbincang langsung dengan Presiden Jokowi dan mengaku senang mengetahui hubungan baik antara Kepala Negara RI dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.\"Saya merasa sangat terhormat bisa bertemu Presiden Jokowi dan mendengar secara langsung visi yang dimilikinya untuk negeri Indonesia yang indah ini. Saya sangat senang mengetahui hubungan dekatnya dengan Perdana Menteri kami Modi, dan senang bisa berada di negeri indah ini dan untuk mengenal lebih jauh saya berharap bisa segera kembali ke sini lagi,\" katanya.Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam menerima kunjungan rombongan pemenang kontes Puteri Indonesia 2022 dan Miss Universe 2021 adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. (mth/Antara)

Pasar Saham Asia Dibuka Sedikit Lebih Tinggi, Sementara Dolar Melemah

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 15:10:39 0

Sydney, FNN - Pasar saham Asia mengikuti Wall Street sedikit menguat di awal perdagangan Senin, sementara dolar AS terjepit di dekat posisi terendah lima minggu karena investor bertaruh pada kemungkinan perlambatan dalam pengetatan moneter AS, meskipun setelah kenaikan tajam suku bunga pada Juni dan Juli.Sentimen negatif mereda setelah muncul berita bahwa otoritas Shanghai akan membatalkan banyak persyaratan bagi bisnis untuk memulai kembali operasi mereka mulai Rabu (1/6/2022), mengurangi penguncian di seluruh kota yang dimulai dua bulan lalu.Liburan Memorial Day di Amerika Serikat dapat membuat sesi perdagangan tipis menjelang akhir bulan dan indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik tipis 0,3 persen ke level tertinggi tiga minggu.Indeks Nikkei Jepang menguat 1,3 persen dan Korea Selatan naik 0,9 persen. Indeks Nasdaq berjangka menambahkan 0,4 persen, setelah melonjak 6,8 persen minggu lalu, sementara S&P 500 berjangka menguat 0,3 persen, setelah reli 6,6 persen minggu lalu di minggu terbaik mereka sejauh tahun ini.Investor telah menangkap petunjuk Federal Reserve, setelah berencana menaikkan suku bunga secara agresif selama dua bulan ke depan, mungkin akan memperlambat pengetatannya.\"Harapan, naif atau tidak, untuk jeda dalam siklus pengetatan Fed pada awal September terus bergema,\" kata Ray Attrill, kepala strategi valas di NAB. \"Pasar uang telah mengurangi perkiraan mereka untuk kenaikan suku bunga Fed tambahan pada akhir 2022 dari 193 basis poin menjadi 180 basis poin.\"\"Meskipun ini masih menyiratkan kenaikan suku bunga pada setiap pertemuan Fed yang tersisa tahun 2022, termasuk kenaikan 50 basis poin pada Juni dan Juli dan setidaknya 25 basis poin pada masing-masing dari tiga sisanya.\"Peluang Fed yang kurang hawkish sudah cukup untuk melihat obligasi pemerintah AS rebound, dengan imbal hasil 10-tahun sedikit di atas level terendah enam minggu di 2,74 persen. Itu turun dari puncak 3,203 persen pada 9 Mei.Suasana pasar yang lebih stabil telah melihat mata uang safe-haven dolar dan yen menurun, sementara euro didorong oleh komentar hawkish dari pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) yang telah mengisyaratkan kenaikan suku bunga pada awal Juli.\"Data ekonomi AS tampaknya melambat, pejabat ECB memperdebatkan kenaikan suku bunga awal yang lebih cepat, dan perbedaan suku bunga di muka sudah mulai menguntungkan euro,\" kata analis Goldman Sachs, Zach Pandl.\"Perlambatan tajam dalam ekonomi AS - jika tidak diimbangi dengan kelemahan serupa di Eropa - dapat menghasilkan rebound euro yang berarti, meskipun kebalikannya juga benar jika data AS bertahan lebih baik dari yang diharapkan,\" tambah Pandl. \"Kami melihat risiko penurunan terhadap pertumbuhan AS, dan telah merekomendasikan opsi jual dolar/yen untuk mengekspresikan pandangan ini.\"Itu menggarisbawahi pentingnya data utama AS minggu ini yang mencakup survei manufaktur ISM pada Rabu (1/6/2022) dan laporan penggajian Mei pada Jumat (3/6/2022).Angka penggajian (payrolls) diperkirakan akan naik menjadi 320.000 yang solid, meskipun itu akan turun dari April, dengan pengangguran di 3,5 persen.Euro bertahan di 1,0732 dolar AS pada Senin pagi , setelah naik 1,6 persen minggu lalu ke level 1,0764 dolar AS. Indeks dolar AS berdiri di 101,68, setelah turun 1,3 persen minggu lalu untuk mencapai level terendah lima minggu di 101,43.Dolar lebih stabil terhadap yen di 127,25, setelah menemukan dukungan kuat di sekitar 126,37 dalam seminggu terakhir.Mundurnya dolar membantu emas dari posisi terendah baru-baru ini dan logam mulia tersebut diperdagangkan di 1.850 dolar AS per ounce.Harga minyak telah didukung oleh ekspektasi untuk permintaan yang lebih kuat karena musim mengemudi AS sedang berlangsung, dan ketika negara-negara Eropa bernegosiasi mengenai apakah akan memberlakukan larangan langsung pada minyak mentah Rusia.Uni Eropa pada Minggu (29/5/2022) gagal menyepakati embargo minyak Rusia, tetapi para diplomat masih akan mencoba untuk membuat kemajuan menjelang pertemuan puncak Senin-Selasa.Brent bertambah 43 sen menjadi diperdagangkan di 119,86 dolar AS per barel, sementara minyak mentah AS naik 54 sen menjadi diperdagangkan di 115,61 dolar AS per per barel. (mth/Antara)

Harga Minyak Naik Jelang Pertemuan Uni Eropa tentang Sanksi Rusia

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 15:06:00 0

Melbourne, FNN - Harga minyak naik ke level tertinggi dua bulan di perdagangan Asia pada Senin pagi, karena para pedagang menunggu untuk melihat apakah Uni Eropa akan mencapai kesepakatan melarang minyak Rusia menjelang pertemuan paket keenam sanksi terhadap Moskow atas invasinya ke Ukraina.Minyak mentah berjangka Brent terangkat 46 sen atau 0,4 persen, menjadi diperdagangkan di 119,89 dolar AS per barel pada pukul 01.11 GMT. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS melonjak 60 sen atau 0,5 persen, menjadi diperdagangkan di 115,67 dolar AS per barel, memperpanjang kenaikan kuat dari minggu lalu.Uni Eropa akan bertemu pada Senin dan Selasa untuk membahas paket sanksi keenam terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai \"operasi militer khusus\" untuk melucuti senjata tetangganya.\"Saya tidak berpikir akan berlebihan untuk berasumsi bahwa spekulan memposisikan diri untuk kenaikan pasar minyak pasca KTT Uni Eropa,\" kata Managing Partner SPI Asset Management, Stephen Innes.Larangan lebih lanjut pada minyak Rusia akan memperketat pasar minyak mentah yang sudah tegang di tengah meningkatnya permintaan bensin, solar dan bahan bakar jet menjelang puncak musim permintaan musim panas di Amerika Serikat dan Eropa.Pemerintah Uni Eropa gagal menyepakati embargo minyak Rusia pada Minggu (29/5/2022), tetapi akan melanjutkan pembicaraan tentang kesepakatan untuk melarang pengiriman minyak Rusia melalui laut sambil mengizinkan pengiriman melalui pipa, menjelang KTT pada Senin sore, kata para pejabat.Jika disetujui, kesepakatan akan memungkinkan Hongaria, Slovakia dan Ceko untuk terus menerima minyak Rusia mereka melalui pipa Druzhba untuk beberapa waktu sampai pasokan alternatif dapat diatur.Menggarisbawahi ketatnya pasar, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, bersama-sama disebut OPEC+, akan menolak seruan Barat untuk mempercepat penambahan produksi minyak mereka ketika mereka bertemu pada Kamis (2/6/2022). Mereka akan tetap pada rencana mereka untuk menambah 432.000 barel per hari pada Juli, enam sumber OPEC+ mengatakan kepada Reuters.Pasar minyak juga gelisah setelah Iran pada Jumat (27/5/2022) mengatakan angkatan lautnya telah menangkap dua kapal tanker minyak Yunani sebagai pembalasan atas penyitaan minyak Iran oleh Amerika Serikat atas sebuah kapal tanker yang ditahan di lepas pantai Yunani.\"Ini meningkatkan momok gangguan lebih lanjut terhadap aliran minyak melalui Selat Hormuz, yang membawa sepertiga perdagangan dunia,\" kata analis ANZ Research dalam sebuah catatan.Harga minyak juga didukung oleh penurunan dolar AS karena investor mengurangi ekspektasi untuk kenaikan suku bunga AS yang agresif dan karena kekhawatiran tentang resesi global mereda. Dolar yang lebih lemah membuat minyak lebih murah bagi importir yang memegang mata uang lain. (mth/Antara)

Pemerintah Akan Atur Pembelian BBM Bersubsidi

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 15:02:35 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia saat ini sedang merumuskan aturan terkait penunjukan teknis pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Solar agar penyalurannya dapat lebih tepat sasaran.Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan regulasi itu akan mengatur dua hal, yakni kenaikan harga minyak dunia dan peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi akibat disparitas harga.\"Di dalam Perpres tersebut tidak hanya BBM jenis Pertalite yang akan disempurnakan, satu lagi yang lebih krusial BBM jenis solar karena solar masih disubsidi meskipun subsidi per liter, tetapi harganya masih sangat murah kalau dibandingkan dengan solar nonsubsidi,\" ujarnya dalam tayangan CNBC Energy Corner yang dipantau di Jakarta, Senin.Saat ini harga solar bersubsidi hanya dijual Rp5.100 per liter, sedangkan harga solar nonsubsidi sudah mencapai hampir Rp13.000 per liter.Djoko mengungkapkan perang Ukraina dengan Rusia telah membuat harga minyak dunia melambung terkhusus gasoline, sehingga harga Pertamax di dalam negeri terkerek naik menjadi Rp12.500 per liter.Sementara itu, pemerintah juga tidak menaikkan harga Pertalite yang membuat selisih harga BBM jenis penugasan ini juga serupa antara Solar dan Bensin. Hal itu lantas membuat konsumen beralih dari membeli Pertamax ke Pertalite.Situasi itu yang membuat beban keuangan Pertamina semakin berat karena perseroan harus melakukan impor sekitar 50 persen untuk bensin dengan harga yang tinggi, sementara harga jual produknya justru tidak naik sesuai harga keekonomian.\"Dua hal ini yang akan diatur lebih lanjut oleh Perpres yang baru tersebut,\" kata Djoko.Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Solar adalah prioritas pertama yang akan pemerintah atur karena BBM jenis ini digunakan tidak hanya oleh kendaraan bermotor, tetapi industri-industri pertambangan dan perkebunan, hingga kapal-kapal besar. Adapun Pertalite hanya terjadi pergeseran konsumen yang membuat volume penyalurannya bertambah.Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan bahwa parlemen telah bertemu dengan PT Pertamina (Persero) dan BPH Migas membicarakan terkait aturan pembelian BBM bersubsidi.Dalam pertemuan itu, ungkap Mulyanto, Pertamina mengharapkan agar aturan pembelian bisa ditata supaya penyaluran BBM subsidi dan penugasan bisa lebih tepat sasaran.\"Ketika harga Solar yang tidak disubsidi semakin meningkat, artinya disparitas semakin tinggi, ini semakin rawan, sehingga solar harus diatur. Kemudian ketika menyusul Pertamax ikut naik terjadi hal yang serupa ada gap yang tinggi antara Pertalite dan Pertamax,\" ujar politisi PKS tersebut.Pemerintah kini tengah merumuskan konsumen yang berhak menerima BBM bersubsidi. Sekarang secara umum yang berhak menerima BBM bersubsidi adalah usaha kecil, usaha mikro, petani kecil lahannya di bawah dua hektare, kendaraan umum.Dalam berbagai forum, lanjut Mulyanto, ia cenderung mengusulkan agar pemerintah memperketat pembelian Pertalite, di mana mobil mewah maupun mobil dinas tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite termasuk juga Solar.\"Kami arahkan agar pembelian lebih tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Jadi, itu urgensinya,\" pungkas Mulyanto. (mth/Antara)

Danseskoau: Ada Kendala Koordinasi Antara Pejabat Sipil dengan TNI AU

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 14:51:38 0

Jakarta, FNN - Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Danseskoau) Marsekal Muda TNI Widyargo Ikoputra menyebutkan masih terdapat kendala koordinasi antara pejabat sipil kebandarudaraan dan TNI AU terkait dengan penanggulangan potensi terjadinya pelanggaran hukum di ruang udara.\"Hasil penelitian pendahuluan melalui kuliah kerja yang dilaksanakan oleh Pasis menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi terjadinya pelanggaran hukum dan keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional,\" kata Iko.Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam Seminar Nasional Seskoau A-59 bertajuk \"Revitalisasi Bandar Udara Indonesia Sebagai Elemen Air Power dalam Mendukung Keamanan Wilayah Udara Nasional\" yang disiarkan di kanal YouTube Airmen TV Dispenau, dipantau dari Jakarta, Senin.Penyebab dari kendala tersebut, kata Iko, adalah mekanisme aturan tingkat bawah, seperti mekanisme pelibatan hingga jalur komunikasi dan koordinasi antara pejabat sipil kebandarudaraan dan TNI Angkatan Udara.Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan pejabat sipil kebandarudaraan adalah pejabat kepabeanan, keimigrasian, serta kekarantinaan.Pejabat sipil kebandarudaraan juga memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran dan keamanan negara, mengingat bandara merupakan gerbang nyata Indonesia terhadap mobilitas barang dan manusia yang berasal dari luar yurisdiksi nasional.\"Masuknya orang, barang, dan hal-hal lain akan berdampak terhadap kerawanan, berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan keamanan wilayah udara dan yurisdiksi nasional,\" ucapnya.Akan tetapi, lanjut dia, mengantisipasi dan menanggulangi pelanggaran tersebut tidak dapat secara parsial oleh pejabat sipil kebandarudaraan saja. TNI Angkatan Udara memiliki peran yang sangat penting untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi pelanggaran tersebut.Oleh karena itu, Iko memandang penting bagi para pejabat sipil kebandarudaraan dengan TNI AU untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi guna memperkuat ketahanan negara dalam hal keamanan udara.\"Bandar udara memiliki peran strategis sebagai penopang keamanan udara, juga sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian,\" kata Iko. (mth/Antara)

Wakil Gubernur Pimpin Sementara Pemprov Jawa Barat Hingga 4 Juni

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 14:41:22 0

Bandung, FNN - Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menuturkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjadi pemimpin sementara pemerintahan di Pemprov Jabar hingga 4 Juni 2022, atau selama Gubernur Ridwan Kamil sedang menjalankan cuti atau izin khusus. \"Di dalam surat dari Mendagri disebutkan bahwa yang pertama pemerintahan di Jawa Barat harus terus berjalan. Yang kedua yang menjadi pimpinan selama Pak Gubernur melakukan izin dari 29 Mei sampai 4 Juni 2022 adalah dipimpin oleh Wakil Gubernur (Jabar),\" kata Setiawan Wangsaatmaja dalam jumpa persnya di Gedung Sate Bandung, Senin.Ridwan Kamil, yang menurut Setiawan sampai 28 Mei 2022 bertugas dinas di luar negeri, sedang berada di Swiss guna memantau langsung upaya untuk menemukan anak sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, yang terseret arus Sungai Aare di Kota Bern pada tanggal 26 Mei 2022. Selama menjadi pemimpin sementara, kata Sekda Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat wajib berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat. \"Otomatis jalannya pemerintahan ini (Pemprov Jabar) dalam kurun waktu sampai 4 Juni 2022 dipimpin oleh Pak Wakil Gubernur Jabar. Akan tetapi, tetap harus berkoordinasi, khususnya bertanggung jawab kepada Bapak Gubernur Jabar,\" kata dia. Sekda mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengizinkan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil berada di luar negeri dari 29 Mei sampai 4 Juni 2022. \"Pemprov Jawa Barat mengambil inisiatif, khususnya mulai 29 Mei hingga 4 Juni 2022 untuk meminta izin kepada Mendagri... dan alhamdulillah pada tanggal 28 Mei lalu Mendagri memberikan surat izin terkait dengan surat izin ke luar negeri dengan alasan penting,\" kata Setiawan. Ia mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil berdinas ke luar negeri dari 21 sampai 28 Mei 2022. Menurut dia, Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan dinas ke Italia pada tanggal 21 hingga 23 Mei 2022, berdinas ke Inggris pada tanggal 24 sampai 26 Mei 2022, dan bertugas ke Swiss pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2022. \"Saya akan cerita, kurun waktu 21 Mei 2022 sampai yang saya ceritakan tadi posisinya perjalanan dinas luar negeri. Di Italia ikut The Assisi and Roma Roundtable 2022 di Assisi,\" kata Setiawan. Ia melanjutkan, \"Lalu yang kedua di Inggris. Di sana tentang pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang menjadikan Jabar unggul dalam pengembangan SDM. Selain diskusi-diskusi dengan universitas juga dijalankan oleh gubernur.\"Selanjutnya, kata Sekda, Gubernur Jawa Barat meninjau upaya pengelolaan sampah di Swiss. (mth/Antara)

Betty Epsilon: KPU Terus Mutakhirkan Data Jelang Pemilu 2024

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 14:17:16 0

Jakarta, FNN - Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan lembaganya terus melakukan pemutakhirkan data pemilih menjelang Pemilu 2024.\"Pemutakhiran itu sudah dilakukan oleh KPU kabupaten kota dan direkap oleh KPU provinsi dan pusat,\" kata Betty dihubungi di Jakarta, Senin.Betty yang juga Koordinator Data dan Informasi KPU menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).\"Insyaallah, kami mendapatkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang akan disinkronisasi dengan daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dipunyai oleh KPU,\" jelasnya.Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa KPU kabupaten/kota yang tak perlu lagi meminta data DP4 ke dinas dukcapil daerah.\"Kami bekerja sama secara tersentralkan di satu titik di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Data dari Ditjen Dukcapil kemudian diberikan ke KPU, selanjutnya ke KPUD dengan pemutakhiran data setiap 6 bulan sekali,\" katanya.Alasan kebijakan itu, kata Zudan, jika pemutakhiran pada bulan Januari, datanya bisa terkoreksi pada bulan Februari. Data pada bulan Februari bisa terkoreksi pada bulan Maret.Dengan demikian, lanjut dia, data pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei, bisa dijadikan satu pada bulan Juni. Pemutakhiran data cukup dilakukan per 6 bulan terlebih dahulu, sampai nanti masa penyiapan daftar pemilih sementara hingga ke daftar pemilih tetap. (mth/Antara)

Uni Eropa Gagal Sepakati Embargo Minyak Rusia

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 14:14:31 0

Brussels, FNN - Uni Eropa (EU) pada Minggu (29/5) gagal menyepakati embargo minyak Rusia, tetapi para diplomat EU masih akan berupaya untuk membuat kemajuan menjelang pertemuan tingkat tinggi pada Senin hingga Selasa (30-31 Mei).Pertemuan itu akan membahas tentang pengecualian pengiriman pipa ke negara-negara Eropa Tengah yang dikelilingi daratan, kata para pejabat EU.Namun, seorang diplomat senior EU mengatakan \"masih terlalu banyak detil yang harus diselesaikan\" untuk mengharapkan kesepakatan terjadi sebelum para pemimpin Uni Eropa berkumpul di Brussels pada Senin sore.Sanksi yang diusulkan terhadap impor minyak itu adalah bagian dari paket sanksi keenam Uni Eropa terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina.Paket sanksi tersebut termasuk memotong bank terbesar Rusia, Sberbank, dari sistem pesan komunitas telekomunikasi keuangan antarbank seluruh dunia yang biasa disebut SWIFT.Selain itu, ada larangan dari EU bagi media-media Rusia dan tambahan lebih banyak orang ke dalam daftar individu yang asetnya dibekukan dan yang tidak dapat masuk ke Uni Eropa.Seluruh paket sanksi itu telah ditahan oleh Hongaria, yang mengatakan embargo minyak Rusia akan menjadi pukulan telak bagi perekonomiannya karena tidak dapat dengan mudah mendapatkan minyak dari negara lain. Slovakia dan Republik Ceko juga telah menyatakan keprihatinan yang sama.Pembicaraan EU tentang embargo minyak itu telah berlangsung selama sebulan tanpa kemajuan dan para pemimpin EU sangat ingin mencapai kesepakatan dalam pertemuan puncak mereka agar tidak terlihat terpecah dalam tanggapan mereka terhadap Moskow.Untuk memecahkan kebuntuan, Komisi Eropa mengusulkan agar larangan hanya berlaku untuk minyak Rusia yang dibawa ke Uni Eropa dengan kapal tanker.Usulan itu akan memungkinkan Hongaria, Slovakia dan Ceko untuk terus menerima minyak Rusia melalui pipa Druzhba Rusia untuk beberapa waktu sampai pasokan alternatif dapat diatur.Menurut para pejabat EU, Budapest mendukung usulan itu, tetapi pembicaraan pada Minggu (29/5) itu tersangkut pada masalah pembiayaan Uni Eropa di mana Hongaria ingin meningkatkan kapasitas pipa minyak dari Kroasia dan untuk mengalihkan kilangnya dari penggunaan minyak mentah Ural Rusia ke minyak mentah Brent.Hal itu akan dibahas oleh para utusan EU pada Senin pagi bersama dengan fokus pada persoalan tentang cara memastikan persaingan yang adil mengingat harga minyak lebih tinggi yang akan dihadapi negara-negara anggota EU yang bergantung pada pengiriman minyak mentah Brent sebagai akibat dari sanksi. (mth/Antara)

Penunjukan LBP Atasi Migor: Salah dan Sungsang!

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 14:10:06 0

Bisa saja mereka merasa percaya diri atas keadaan yang terjadi. Mereka tidak menyadari, cara mengatasi persoalan Migor hanya akan menarik kekuatan rakyat yang akan mengatasinya, rakyat akan melawan pemerintah. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dipercaya Presiden Joko Widodo alias Jokowi memegang jabatan baru. Kali ini, Luhut diperintahkan Jokowi untuk membereskan persoalan minyak goreng (Migor). Lagi-lagi penunjukkan LBP mengurus minyak goreng jelas salah tunjuk. Sebab mematikan fungsi-fungsi Mengko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Presiden sendiri berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet. Seolah-olah menteri terkait hanya sebagai menteri pajangan (mati suri). Penunjukan LBP juga berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan. Sebab, menurutnya, LBP dikenal dekat dengan figur-figur yang saat ini bermasalah hukum dalam kasus minyak goreng.  Rakyat sudah mempersepsikan bahwa LBP itu bagian dari masalah, yang harus diatasi bukan justru ada penunjukan untuk mengatasi masalah. Ini hanya dagelan jeruk makan jeruk. Terlalu sering dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan dalam urusan kebijakan yang dia tangani. Isu negatif kedekatan LBP dengan para pemain sawit akan memperbesar masalah di tengah-tengah masyarakat. Trauma masyarakat masih sangat kuat, saat menjadi komandan penanganan pandemi, muncul isu bisnis antigen dan PCR yang bikin heboh. Kala ditunjuk menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, terdengar adanya keributan  keterlibatan LBP dalam perseteruan konsesi proyek pembangunan PLTA yang terbesar di Asean yang rencananya dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara.  Inti masalah harga (saat ini) dan kelangkaan (saat itu), Migor itu soal produksi yang dilepas dikuasai oligarki, dengan segala masalahnya, termasuk menarik banyak pihak terseret oligarki untuk terlibat cari untung besar-besaran dan  regulasi pemerintah yang tidak konsisten, karena kalah dan tunduk atas kuasa Oligarki yang sangat kuat hingga akhirnya membuka ruang bagi mereka untuk melakukan apa saja yang mereka mau, bebas berspekulasi, manipulasi dan melakukan penyeludupan.  Terpantau LBP mengaku: sudah punya solusi untuk masalah minyak goreng. Ia mengatakan supai minyak goreng untuk masyarakat sudah cukup, namun perlu memastikan distribusi dan penyalurannya. Dia akan melakukan audit perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai Juni 2022. Indikasi ini awal petunjuk LBP akan melakukan kebijakan yang asal-asalan. Proforma awal sudah kelihatan tidak akan menyentuh akar masalah tetapi akan berputar-putar kesana kemari. Kalaulah kuasa presiden lebih kuat dari Oligarki tidak akan sulit mengatasi harga Migor dengan segala masalahnya. Saat pasokan jelas mencukupi untuk mengembalikan harga ke angka kisaran Rp 11.000/liter dan menghilangkam pasokan minyak goreng curah dan kemasan yang dimainkan distributor sangatlah mudah. Langkah LBP bisa ditebak yang akan muncul hanya kebijakan gimmick dan pencitraan, akan muncul seolah olah  ada penurunan harga bahkan akan ada bantuan langsung tunai dan kebijakan lain yang sama sekali tidak mengatasi masalahnya. Kebijakan yang akan muncul tidak akan sampai bagaimana pengolahan minyak goreng dari hulu sampai hilir harus di kuasai negara melalu Badan Usaha Milik Negara, menurunkan harga ke angka Rp 11.000. Kebijakan Migor dalam satu harga (hilangkan harga disparitas), kepastian, kebijakan,  keputusan negara yang bersifat tetap dalam menentukan HET tetapi hanya berputar putar tidak jelas arahnya. Negara dalam hal ini Presiden tidak akan berani stop Oligarki yang mencari keuntungan besar-besaran di atas penderitaan rakyat. Terbukti hanya dalam waktu 25 hari dari kebijakan negara melarang ekspor sawit mentah (CPO) yang dikeluarkan Presiden pada 28 April 2022 sudah menyerah dan dibuka kembali ekspor. Stigma masyarakat akan makin kuat dan terbukti benar setelah LBP gagal menjadi masalah Migor karena  yang bersangkutan sesungguhnya bagian dari masalah yang harus diatasi bahkan dicegah jangan ikut campur mengatasi masalah minyak goreng. LBP akan gagal membatasi Migor dan rakyat akan tetap menjadi korban dari kebijakan Oligarki yang kuasanya sudah di atas kuasa Presiden. LBP tidak akan mampu mengatasinya, selain hanya akan melakukan kebijakan gimmick dan pencitraan. Bisa saja mereka merasa percaya diri atas keadaan yang terjadi. Mereka tidak menyadari, cara mengatasi persoalan Migor hanya akan menarik kekuatan rakyat yang akan mengatasinya, rakyat akan melawan pemerintah. Sudah banyak masalah yang menyengsarakan rakyat sementara Rezim seperti tuli dan menutup mata akan keadaan yang ada dan bahaya yang akan terjadi. (*)

Muhadjir Tanam 10 Juta Pohon, Pof Nuhfil: Makna di Baliknya Luar Biasa

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 12:33:31 0

Malang, FNN – Di balik aksi tanam 10 juta pohon pada dasarnya tersimpan makna yang luar biasa. Yaitu, meneguhkan kembali pintalan tiga jalur benang merah dalam pembangunan manusia Indonesia. “Untuk itu, aksi ini harus mendatangkan efek bola salju sehingga menjadi gerakan seluruh anak bangsa secara massif, kontinyu dan berkelanjutan. Aksi ini wujud riil gerakan revolusi mental,” kata kata Prof Dr Nuhfil Hanani, mantan Rektor dan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Malang, di Malang, Senin (30/5/2022). Menuru Nuhfil, tiga jalur benang merah itu adalah terbinanya keselarasan dan keserasian hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Tiga jalur ini saling berkelindan dan berintegrasi. Aksi penanaman 10 juta pohon, di-launching Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, pada Selasa (24/5/2022) di Bali. Aksi  ini merupakan agenda Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sekaligus bentuk komitmen Indonesia mendukung The Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022. Aksi ini merupakan kerja kolaborasi Kemenko PMK dengan lintas kementerian. Melibatkan kalangan perguruan tinggi, sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan dan pelbagai elemen masyarakat yang lain. Penananam akan dilakukan di 34 provinsi seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022 – 2023. Menegaskan pesan Presiden Jokowi, Muhadjir wanti-wanti agar aksi ini tidak berhenti menjadi jargon belaka. Pola tiga jalur benang merah ini pada dasarnya merupakan kekayaan budaya agung Indonesia. Leluhur telah mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam konteks hubungan manusia dengan lingkungan. Dicerminkan pada budi daya pertanian, penataan lingkungan kehidupan (habitat), pemanfaatan alam sebagai sumber ekonomi dan sebagainya. Namun, seiring dengan masuknya sistem dari luar, khususnya yang berlatar belakang Barat, keseimbangan pintalan tiga jalur benang merah ini menjadi terkoyak. Kenapa? Karena, Barat itu menggunakan dasar hak individual dan kebebasan. Maka dalam berhubungan dengan alam, mereka cenderung sekehendaknya, semena-mena dan eksploitatif. “Jadi, kerusakan alam yang salah satu dampaknya berupa pemanasan global ini sebenarnya juga bermula dari Barat. Tapi, kini mereka justru yang lantang berteriak-teriak, terkadang menyalahkan negara lain,” katanya. Cahaya Tuhan Nuhfil melanjutkan, pola Barat ini kemudian mendominasi pembanguan fisik dan ekonomi di Indonesia. Pendirian industri, pembangunan infrastruktur semata mengejar efisiensi, efektivitas dan profitabilitas meski mengabaikan etika lingkungan. Mengabaikan kepentingan strategis generasi. Hal demikian sudah berlangsung cukup lama. Dampaknya, berbiaklah rusaknya keseimbangan dan keselaran kehidupan manusia dengan alam. Alam yang telah rusak memantik terjadinya bencana. Terbuangnya secara mubazir sumber daya ekonomi dari alam. Yang sering tidak disadari bahwa ketika manusia dan alam tidak lagi selaras dan serasi, secara spiritual terjadi kemerosotan nilai kemanusiaan. Kenapa? “Tuhan itu mencahayai bumi, langit dan seluruh isinya. Maka ketika hati tidak lagi menjadi bagian integral dari alam secara intens, maka cahaya Tuhan tidak menembus hati manusia. Hati manusia yang tidak mendapat cahaya Tuhan akan kian rakus, aniaya dan merusak,” katanya. Nuhfil menegaskan, langkah Muhadjir tanam 10 juta pohon ini hendaknya tidak cuma dilihat secara harfiah 10 juta pohon. Tetapi harus dilihat makna di baliknya. Ini menjadi entry point penting menyelamatkan masa depan generasi sebagai pewaris Indonesia. Menjadi edukasi nonformal untuk seluruh anak bangsa. “Sekaligus memberi kontribusi terhadap penyelamatan dunia. Kita makin sadar bahwa kita adalah bagian dari masyarakat global,” katanya. Untuk itu, aksi ini harus mendapat dukungan seluruh anak bangsa. Seluruh jajaran pemerintah dengan berani menanggalkan egosentrisme sektoral dan departemental. “Harus dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan. Sangat mungkin hasilnya baru akan bisa dirasakan lebih 10 tahun mendatang,” kata Nuhfil mengunci percakapan. (mth/ano)

Menegakkan Kembali Negara Preambule UUD 1945

BY FNN Senin, 30 Mei 2022 01:11:41 0

Sementara penguasa bergelimang kemewahan, membangun dinasti politik, Anggota DPR dan DPD hanya sebagai pekerjaan untuk mencari kenikmatan kehidupan pribadi dan golongannya. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila KEGALAUAN kita sebagai bangsa hari hari ini semakin membuncah, semakin gemas dengan tingkah pola para pemimpin yang tidak pantas lagi diteladani, korupsi, intrik-intrik politik yang mengkristal bersetubuh dengan Oligarki tak memberi energi positif, justru sebaliknya menjadikan bangsa ini carut-marut dan puncaknya hilangnya rasa kepercayaan sesama anak bangsa. Hilangnya jatidiri berbangsa dan bernegara, suramnya masa depan dengan bayang-bayang Oligarki yang bertemali di bawah bayang-bayang penjajahan China. Hutang yang semakin menggunung, negara tergadaikan, hilangnya kedaulatan sebagai bangsa. Apa ya begini negara yang kita inginkan sejak UUD 1945 diamandemen dan kedaulatan rakyat dirampok oleh partai politik, maka negara ini sudah tidak lagi berdasarkan Pancasila, diganti Super Liberal dan Super Kapitalis! Semua serba untung-rugi dan lahir pilkada pilpres, pemilu dengan biaya yang besar, maka sistem politik seperti ini butuh logistik yang besar. Akibatnya semua dipertaruhkan dengan transaksional yang serba uang tidak peduli negara ini tergadaikan lahirlah bandar-bandar politik, yang mengkristal menjadi oligarki yang menguasai jagat Indonesia. Marilah kita merenungkan kembali apa yang pernah dipidatokan oleh Bung Karno pada peringatan 17 Agustus 1963 sebagai berikut. ……“Dan sinar suryanya! Pada waktu kita berjalan, Proklamasi menunjukkan arahnya jalan. Pada waktu kita lelah, Proklamasi memberikan tenaga baru kepada kita. Pada waktu kita berputus asa, Proklamasi membangunkan lagi semangat kita. Pada waktu diantara kita ada yang nyeleweng, Proklamasi memberikan alat kepada kita untuk memperingatkan si penyeleweng itu bahwa mereka telah nyeleweng. Pada waktu kita menang, Proklamasi mengajak kita untuk tegap berjalan terus, oleh karena tujuan terakhir memang belum tercapai. Bahagialah rakyat Indonesia yang mempunyai Proklamasi itu; bahagialah ia, karena ia mempunyai pengayoman, dan di atas kepalanya ada sinar surya yang cemerlang! Bahagialah ia, karena ia dengan adanya Proklamasi yang perkataan-perkatannya sederhana itu, tetapi yang pada hakikatnya ialah pencetusan segala perasaan-perasaan yang dalam sedalam-dalamnya terbenam di dalam ia punya kalbu, sebenarnya telah membukakan keluar ia punya pandangan hidup, ia punya tujuan hidup, ia punya falsafah hidup, ia punya rahasia hidup, sehingga selanjutnya dengan adanya Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ia mempunyai pegangan hidup yang boleh dibaca dan direnungkan setiap jam dan setiap menit. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang mempunyai pegangan hidup begitu jelas dan indah, seperti bangsa kita ini. Malah banyak bangsa di muka bumi ini, yang tak mempunyai pegangan hidup sama sekali! Dengarkan sekali lagi bunyi naskah Proklamasi itu: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” Dan dengarkan sekali lagi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Demikianlah bunyi Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alangkah jelasnya! Alangkah sempurnanya ia melukiskan kita punya pandangan hidup sebagai bangsa, - kita punya tujuan hidup, kita punya falsafah hidup, kita punya rahasia hidup, kita punya pegangan hidup! Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. Proklamasi kita adalah sumber kekuatan dan sumber tekad perjuangan kita, oleh karena seperti tadi saya katakan, Proklamasi kita itu adalah ledakan pada saat memuncaknya kracht total semua tenaga-tenaga nasional, badaniah dan batiniah-fisik dan moril, materiil dan spirituil. Declaration of independence kita, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita. Maka dari itulah saya tadi tandaskan bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari declaration of independence kita yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pembukaannya itu. “Proklamasi” tanpa “declaration” berarti bahwa kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah. Tidak mempunyai dasar penghidupan nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai “raison d’etre”, tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pertiwi. Sebaliknya, “declaration” tanpa “proklamasi”, tidak mempunyai arti. Sebab, tanpa kemerdekaan, maka segala falsafah, segala dasar dan tujuan, segala prinsip, segala “isme”, akan merupakan khayalan belaka, - angan-angan kosong-melompong yang terapung-apung di angkasa raya. Tidak, Saudara-saudara! Proklamasi Kemerdekaan kita bukan hanya mempunyai segi negatif atau destruktif saja, dalam arti membinasakan segala kekuatan dan kekuasaan asing yang bertentangan dengan kedaulatan bangsa kita, menjebol sampai ke akar-akarnya segala penjajahan di bumi kita, menyapu-bersih segala kolonialisme dan imperialisme dari tanah air Indonesia, - tidak, proklamasi kita itu, selain melahirkan kemerdekaan, juga melahirkan dan menghidupkan kembali kepribadian bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya: Kepribadian politik, kepribadian ekonomi, kepribadian sosial, dan kepribadian kebudayaan, dengan pendek kata kepribadian nasional. Kemerdekaan dan kepribadian nasional adalah laksana dua anak kembar yang melengket satu sama lain, yang tak dapat dipisahkan tanpa membawa bencana kepada masing-masing”..... Sekali lagi, semua kita, terutama sekali semua pemimpin-pemimpin, harus menyadari sangkut-paut antara Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Kemerdekaan untuk bersatu, kemerdekaan untuk berdaulat, kemerdekaan untuk adil dan makmur, kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum, kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemerdekaan untuk ketertiban dunia, kemerdekaan perdamaian abadi, kemerdekaan untuk keadilan sosial, kemerdekaan yang berkedaulatan rakyat, kemerdekaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, kemerdekaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, kemerdekaan yang berdasarkan persatuan Indonesia, kemerdekaan yang berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, kemerdekaan yang mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, anak kandung atau saudara kembar daripada Proklamasi 17 Agustus 1945. Bagi orang yang benar-benar sadar kita punya proclamation dan sadar kita punya declaration, maka Amanat Penderitaan Rakyat tidaklah khayalan atau abstrak. Bagi dia, Amanat Penderitaan Rakyat terlukis cetha wela-wela (sangat nyata dan jelas) dalam Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi dia, Amanat Penderitaan Rakyat adalah konkrit-mbahnya-konkrit. Bagi dia, - dus bukan bagi orang-orang gadungan -, melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat adalah berarti setia dan taat kepada Proklamasi. Bagi dia, mengerti Amanat Penderitaan Rakyat berarti mempunyai orientasi yang tepat terhadap rakyat. Bukan rakyat sebagai kuda tunggangan, tetapi rakyat sebagai satu-satunya yang berdaulat di Republik Proklamasi, sebagai tertulis di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. (Cuplikan Pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1963 di Istana Negara). Pidato ini sungguh masih sangat relevan untuk direnungkan keadaan bangsa yang carut-marut sejak reformasi dan mengamandemen UUD 1945, tatanan kenegaraan telah diubah tanpa mau memperdalam apa yang menjadi kesepakatan bersama yaitu Pembukaan (Preambule) UUD 1945, di sanalah tercantum Pandangan hidup, Falsafah hidup, Tujuan hidup, Cita-cita hidup. Para pengamandemen UUD 1945 telah lupa dan sengaja melupakan apa yang menjadi jatidiri bangsanya, menenggelamkan sistem berbangsa dan bernegara, dengan mengganti Demokrasi Liberal, demokrasi yang tidak berdasar pada Preambule UUD 1945. Demokrasi yang menjadikan rakyat hanya sebagai kuda tunggangan, rakyat hanya sebagai “tambal butuh“ yang hanya diberi sekedarnya, diberi sembako, setelah itu semua janji-janji manis dilupakan, akibatnya Amanat penderitaan rakyat terus akan berlanjut tanpa cita-cita. Sementara penguasa bergelimang kemewahan, membangun dinasti politik, Anggota DPR dan DPD hanya sebagai pekerjaan untuk mencari kenikmatan kehidupan pribadi dan golongannya. Partai politik hanya sebagai gerombolan manusia tanpa ideologi kebangsaan, ini semua bisa kita ukur dari  jati diri bangsa, bisa diukur ketika “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan“ diganti dengan demokrasi kalah menang, demokrasi banyak-banyakan, demokrasi kuat-kuatan. Dampaknya tidak bisa dibantah dengan semakin merajalelanya Korupsi, sebab Partai Politik memang dibiyayai dengan hasil korupsi, begitu juga petinggi partai bergelimang kemewahan hasil korupsi. Sekali lagi Penderitaan rakyat akan terus berlanjut karena korupsi menjadi ideologi partai politik. Politik yang dipertontonkan bukan politik yang mempunyai tujuan mensejahterakan rakya, politik tanpa moral, politik dibangun tanpa jati diri yang hanya bertujuan untuk kekuasaan pribadi dan golongannya, saling intrik, saling hujat, bahkan menggunakan kekuasaan hanya untuk kekuasaan yang tanpa risih. Sekali lagi, rakyat hanya sebagai kuda tungganggangan, rakyat disewa untuk demontrasi, dan percaturan politik Indonesia memasuki era oligarki, segala sesuatu tidak lagi untuk kepentingan bangsa dan negara tetapi untuk kepentingan dan kemauan oligarki. Negara bangsa ini sudah murtad pada Pancasila, UUD 1945, dan Proklamasi  Kemerdekaan NKRI. Tidak ada jalan selamat kecuali rakyat melakukan perubahan sendiri, memperbaiki nasibnya sendiri, amanat penderitaan rakyat harus kita tanggulangi sendiri, Jalan keselamatan harus dibangun dengan Gotong-royong, dengan kebersamaan, dengan persatuan , dengan senasib seperjuangan, menegakkan kembali Negara Preambule UUD 1945. Membangun kesadaran baru bahwa negeri ini didirikan dengan falsafah hidup, tujuan hidup, pegangan hidup, cita-cita hidup, hanya kembali pada cita-cita Negara Proklamasi yang berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 kita bangsa ini akan selamat. Kembali menegakkan Marwa Pancasila dan UUD 1945 ori adalah jalan keselamatan bagi bangsa dan negara ini. Marilah kita bangun kesadaran kita sebagai anak bangsa, Bangunlah jiwa mu, Bangunlah Badan mu, Untuk Indonesia Raya. Kita bisa membangun negeri ini jika kita punya jati diri bangsa oleh sebab itu kembali pada Preambule UUD 1945 dan berjuanglah untuk mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 ori. (*)

Polemik TKA Asal China dan Ancaman Pemilu 2024

BY FNN Ahad, 29 Mei 2022 03:01:04 0

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menduga hal yang sama. Mereka khawatir TKA dari China berpotensi mengacaukan dan mengintervensi Pemilu/Pilpres mendatang. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR RI SETELAH lama tak terdengar, wacana TKA China kembali menggelegar. Adalah Letnan Jenderal TNI Purn Sutiyoso pemantiknya. Di tengah kasak-kusuk koalisi partai politik menuju 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan kekhawatirannya melihat TKA China yang terus berdatangan. Dalam pidatonya yang viral itu, Sutiyoso meyakini TKA China yang datang itu tidak akan kembali ke negaranya. Mereka akan beranak pinak di Indonesia, sehingga berpotensi menjadi mayoritas. Dia mencontohkan Malaysia yang kini departemennya banyak dipimpin warga keturunan China. Demikian pula di Singapura yang sekarang penduduknya mayoritas keturunan China. Kekhawatiran Sutiyoso tentu layak menjadi kekhawatiran kita juga. Beliau bukan orang sembarangan. Sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Sutiyoso tentu punya kepekaan lebih menyangkut potensi ledakan sosial atau ancaman kedaulatan negara. Dugaan Sutiyoso belum tentu benar. Tapi juga belum tentu salah. Sulit mencari kebenarannya karena selama ini pemerintah cenderung tertutup. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing di Indonesia sebesar 88.271 pada 2021. Dari jumlah ini, TKA asal China mendominasi yakni sebanyak 37.711 atau sekira 42 persen. Namun, TKA tersebut menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, adalah data TKA yang terdaftar dan memiliki skill. Sementara pada tahun 2018 saja, KSPI mengaku menemukan 157.000 buruh kasar asing atau unskill workers. Harap dicatat, itu empat tahun lalu. Saat ini angkanya tentu saja mungkin semakin membengkak. Malasahnya, TKA asal China bukan hanya tenaga profesional. Sebagian adalah tenaga kasar yang tidak memerlukan skill. Tak perlu diulang-ulang. Sudah begitu banyak yang bercerita tentang ini, termasuk ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri. Sayangnya, negara tidak konsisten dan terkesan melindungi TKA asal China. Begitu ada masalah yang mengedepan, rakyat sepertinya berhadapan dengan penguasa. Penerapan kebijakan bahkan cenderung diskriminatif. Di saat pelarangan mudik masa pandemi Covid-19 misalnya, lebih dari 300 TKA China dibiarkan mendarat di Bandara Soekarno Hatta, selama 4-8 Mei 2021. Jika dibiarkan masuk terus-menerus, dalam jangka panjang TKA asal China jelas mengancam kedaulatan negara. Dalam jangka pendek, populasi tambahan ini berpotensi pula mengganggu Pemilihan Umum 2024. Dulu, jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, foto e-KTP milik Warga Negara Asing (WNA) yang juga TKA asal China pernah menghebohkan jagad maya. Temuan ini mengejutkan karena pemilik e-KTP berinisial GC di Kabupaten Cianjur memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. KPU Kabupaten Cianjur mengakui ada kesalahan saat input data NIK milik WNA asal China yang terdata di DPT. Diketahui, NIK tersebut sama dengan NIK atas nama Bahar, yang juga penduduk Cianjur. Kekeliruan input data memang dapat saja terjadi. Satu-dua kali, itu hal yang manusiawi. Namun, kita harus semakin waspada. Fakta itu menunjukkan, ada celah yang dapat mengganggu atau bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk bermain-main dalam pendataan Pemilu 2024. Dan celah itu adalah TKA (ilegal) asal China yang jumlahnya kita tidak tahu. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi menduga hal yang sama. Mereka khawatir TKA dari China berpotensi mengacaukan dan mengintervensi Pemilu/Pilpres mendatang. Kekhawatiran rakyat harus dijawab pemerintah. Kita tahu, telah menjadi rahasia umum bahwa Pemilu atau Pilpres seringkali menjadi ajang bagi adu strategi kecurangan. Sekecil apapun celahnya, tetap berpotensi dimanfaatkan. Lalu apa solusinya? Yang paling jitu adalah memulangkan TKA asal China ke negaranya secara berangsur, khususnya TKA non skill atau mereka yang berada di luar daftar TKA resmi pemerintah. Untuk apa mereka di Indonesia kalau bidang pekerjaannya dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Ombudsman RI menyatakan sebagian besar TKA China adalah buruh kasar. Pernyataan tersebut diungkapkan Ombudsman berdasar hasil investigasi penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka penempatan dan pengawasan TKA di Indonesia yang dilakukan pada Juni-Desember 2017. Seharusnya pemerintah lebih peka dan menunjukkan keberpihakan terhadap buruh-buruh lokal. Terlebih, pandemi Covid-19 telah meluluh lantakkan ekonomi masyarakat. Stop sumber masalah, pulangkan TKA asal China. (*)

Anggota DPR Minta Menko Luhut Fokus Urus Minyak Goreng

BY FNN Ahad, 29 Mei 2022 02:23:39 0

Jakarta, FNN - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan untuk fokus mengurus pengendalian harga minyak goreng dan tidak melebar ke berbagai bidang, termasuk melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit.\"Ini kok jadi aneh, merembet ke mana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya,\" kata Deddy di sela Pameran Festival Kopi Nusantara, di Senayan, Jakarta, Sabtu.Menurut dia, hal itu tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan, bila Luhut hanya mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, sebenarnya sangat mudah, yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor dan faktur penjualan perusahaan.Sedangkan Luhut sendiri diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit.\"Hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR,\" papar Deddy dalam keterangannya.Kedua, melakukan audit lahan, menurut Deddy, bukan saat yang tepat untuk dilakukan saat ini. Selain tidak ada kaitannya dengan urusan pengadaan minyak goreng, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau \"conflict of interest\".\"Nanti Pak Luhut malah sibuk urus lobi-lobi pengusaha sawit yang selama ini mencaplok lahan negara di luar HGU nya. Terus kapan selesainya urusan minyak goreng ini,\" ujarnya.Oleh karena itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara ini meminta agar Luhut fokus saja pada urusan minyak goreng karena hingga hari ini pasokan dan harga minyak goreng belum bisa dikatakan normal, juga tidak ada jaminan persoalan kelangkaan dan harga minyak tidak terulang di masa depan.\"Baiknya Pak Luhut fokuslah dulu, uruslah minyak goreng dan tidak melebar menjadi mengurus industri sawit,\" ujar Deddy.Dia mengaku sudah lama mengetahui tentang praktek kotor para pengusaha sawit. Banyak dari mereka yang menguasai lahan di luar HGU, menipu rakyat dengan sistem plasma yang memiskinkan petani, manipulasi pajak dan sebagainya.Tetapi menurut Deddy, itu masalah lain dan biarlah diselesaikan oleh kementerian teknis. Menurutnya, hal itu setelah tata niaga dan sistem distribusi minyak goreng dapat diatasi secara sistemik dan jangka panjang.\"Kita harus terbiasa bekerja sesuai sistem, mekanisme dan regulasi. Tidak baik kalau selalu ad hoc dan bertindak seperti pemadam kebakaran. Audit lahan dan perusahaan itu harus sesuai kewenangan, regulasi, transparan dan tidak menimbulkan rumor miring,\" tuturnya.Jangan nanti dikira Pak Luhut sedang mengacak-acak industri sawit untuk kepentingan dan tujuan tertentu, demikian Deddy Yevri Sitorus. (mth/Antara)

Formappi Minta Pj Kepala Daerah dari TNI-Polri Aktif Segera Dikoreksi

BY FNN Ahad, 29 Mei 2022 00:30:27 0

Jakarta, FNN - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus minta penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mesti segera dikoreksi. \"Saya kira ini babak-babak awal. Kalau ini tidak segera dicegah, apa yang sedang terjadi dengan memberikan semacam peluang kepada TNI/Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil,\" kata Lucius dalam keterangan di Jakarta Sabtu. Hal itu dia ungkapkan untuk menanggapi penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. \"Saya kira ini babak yang di 1998 lalu juga ditakutkan oleh publik ketika kemudian TNI/Polri menduduki jabatan sipil,\" kata dia. Lucius menegaskan pemerintah dan DPR harus segera memastikan jabatan sipil tidak disandang oleh anggota TNI/Polri aktif. Ia juga mengungkap potensi yang bisa muncul jika anggota TNI/Polri aktif semakin bebas menduduki jabatan sipil. \"Saya kira penting untuk sejak awal mendesak, mendorong pemerintah dan DPR untuk memastikan tegaknya aturan terkait dengan jabatan sipil yang tidak boleh disandang TNI/Polri,\" kata dia. Lucius mengatakan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, katanya juga melanggar aturan. Lucius khawatir penunjukan itu hanya menjadi awal dari penunjukan Pj kepala daerah yang tidak sesuai aturan. Menurutnya menjelang kontestasi 2024 aroma politik semakin hangat. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik. Puan menekankan agar proses tersebut bebas dari kepentingan politik. “Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberi masukan dan lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik,” ujar Puan. Sementara itu, Ray Rangkuti, pendiri Lingkar Madani menyatakan pengangkatan anggota TNI aktif melanggar UU No.5 tahun 2015 pasal 20 ayat 3 tentang jabatan sipil yang boleh diemban adalah yang berada pada instansi pusat dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. UU melarang TNI menduduki jabatan sipil, di luar 10 institusi. Institusi yang tertuang diantaranya Kemenkopolhukam, Kemenhan Lembaga Sandi Nasional, dan Mahkamah Agung. “Setidaknya 8 dari 10 yang diberikan untuk duduk di posisi masih berkaitan dengan fungsi mereka sebagai pertahanan. Pelibatan TNI aktif dalam Jabatan sipil tidak boleh jauh dari fungsi pokok mereka sebagai lembaga yang berurusan dengan pertahanan negara,“ ujar Ray. (mth/Antara)

Dokter Spesialis: Penggunaan Masker Lama Munculkan Penyakit Kulit

BY FNN Sab, 28 Mei 2022 23:26:30 0

Solo, FNN - Dokter spesialis kulit Alamanda Murasmita menyebut penggunaan masker wajah terlalu lama memunculkan penyakit kulit yang saat ini banyak dikeluhkan oleh pasien.Dalam pembukaan MM Clinic Cabang Setiabudi di Solo, Sabtu, Alamanda mengatakan pasien dengan keluhan penyakit kulit yang disebut maskne ini melonjak sekitar 20 persen dari sebelumnya.\"Banyak pasien yang dulunya tidak berjerawat, saat pandemi jadi berjerawat. Dulu kan kita tidak kenal adanya maskne, tetapi sejak pandemi banyak orang pakai masker,\" kata Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) MM Clinic tersebut.Ia mengatakan salah satu penyebabnya adalah usai menggunakan masker terlalu lama, pasien tersebut tidak segera membersihkan wajahnya.Mengenai pelonggaran pemakaian masker oleh pemerintah, ia menyambut baik. Meski demikian, menurut dia, tidak masalah jika masyarakat tetap ingin mengenakan masker terutama di dalam ruangan.\"Namun, tetap harus diperhatikan durasi pemakaiannya, misalnya menggunakan masker sekali pakai dan tiap dua jam sekali harus diganti, plus harus tetap rajin membersihkan muka,\" katanya.Terkait dengan pembukaan cabang baru tersebut, Direktur MM Clinic, Kharisma Riesya Dirgantara mengatakan kondisi pandemi yang makin landai ini berefek positif bagi semua sektor.Ia mengatakan kondisi ekonomi yang membaik memberikan angin segar bagi banyak sektor, termasuk bisnis kesehatan kulit, terutama perawatan tubuh dan wajah.\"Peluang ini kami tangkap, ini momen yang baik, termasuk membangkitkan ekonomi dari sisi kesehatan dan medis. Kami optimistis bisnis menanjak terus sepanjang tahun ini, seiring dengan pelonggaran kebijakan pemerintah,\" katanya. (mth/Antara)

Rusia Lakukan Pembayaran Kupon Eurobond dalam Valuta Asing

BY FNN Sab, 28 Mei 2022 23:21:33 0

Moskow, FNN - National Settlement Depository (NSD) Rusia pada Jumat (27/5) berhasil membayar kupon dalam mata uang asing atas dua Eurobonds, seorang perwakilan NSD mengatakan kepada Reuters, sebuah langkah yang dapat berarti Rusia mungkin sekali lagi menghindari gagal bayar (default).Rusia berada di puncak jenis krisis utang yang unik yang menurut para investor akan menjadi pertama kalinya ekonomi pasar berkembang besar didorong ke gagal bayar obligasi oleh geopolitik, daripada pundi-pundi kosong.NSD mengatakan telah membayar dengan mata uang asing kupon pada Eurobonds yang jatuh tempo pada 2026 dan 2036, keduanya jatuh tempo pada 27 Mei.Rusia bergegas maju untuk dua pembayaran utang internasional Jumat (27/5) dalam upaya terbaru untuk mencegah default, hanya beberapa hari sebelum AS memutuskan untuk tidak memperpanjang pengabaian utama yang memungkinkan transaksi pembayaran Eurobonds Rusia dalam mata uang asing.Rusia sekarang sedang mengerjakan mekanisme baru untuk melunasi utangnya dalam denominasi dolar yang akan memungkinkannya untuk melakukan pembayaran Eurobonds yang jatuh tempo pada Juni tanpa lisensi yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan dalam sebuah wawancara TV yang ditayangkan pada Jumat (27/5).Rusia akan membayar kupon Eurobonds yang jatuh tempo pada 2027, 2028, dan 2048 pada akhir Juni.Rusia telah menghadapi prospek gagal bayar sejak Barat memberlakukan sanksi besar-besaran setelah keputusannya untuk mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari. Negara itu telah terputus dari sistem keuangan global dan telah melihat kira-kira setengah dari 640 miliar dolar AS cadangannya di luar negeri dibekukan.Tetapi para pejabat Rusia mengatakan negara itu memiliki cukup uang untuk membayar utangnya dan bahwa apa yang mungkin dianggap negara lain sebagai default akan menjadi peristiwa teknis dan diatur.Siluanov mengatakan minggu ini Rusia akan terus membayar kewajiban Eurobond negaranya dalam rubel jika tidak mampu membayar dalam mata uang asing, dan akan mempertahankan perannya sebagai peminjam yang dapat diandalkan dengan segala cara yang mungkin.Siluanov mengatakan tidak akan ada dampak pada ekonomi jika Amerika Serikat menyatakan bahwa Rusia dalam default teknis pada Eurobonds-nya.Tetapi para analis lebih skeptis tentang dampak potensi kejatuhan pada ekonomi Rusia dalam jangka panjang, karena defisit Rusia dapat berkembang sangat tajam atas invasinya ke Ukraina, kata Takahide Kiuchi, seorang ekonom di Nomura Research Institute.“Perekonomian Rusia tidak dapat berdiri tanpa pembiayaan atau uang dari luar negeri. Jadi dalam hal ini, tidak ada akses ke pasar global dapat mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi Rusia dalam jangka panjang,” kata Kiuchi. (mth/Antara)

Dubes RI di Swiss: Tak Ada Batas Waktu Pencarian Putra Ridwan Kamil

BY FNN Sab, 28 Mei 2022 18:54:20 0

Jakarta, FNN - Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad menyatakan tidak ada penetapan batas waktu untuk mencari Emmeril Kahn Mumtadz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang hilang ketika berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss.Kepastian tersebut diperoleh dari pihak polisi sungai dan tim SAR yang melakukan pencarian terhadap Eril, panggilan akrab Emmeril, sejak hilang pada Kamis pagi (26/5) waktu Swiss.“Sebetulnya tidak ada batas waktu maksimum kapan pencarian ini akan dihentikan, karena ketika kemarin kami bertemu dengan tim SAR dan polisi sungai mereka mengatakan ‘adalah menjadi tugas kami untuk memastikan keamanan sungai ini\',” ujar Muliaman dalam konferensi pers secara daring, Sabtu.Polisi yang bertugas di Sungai Aare menegaskan bahwa pencarian Eril akan terus dilakukan karena itu menjadi tugas mereka untuk memantau situasi di sungai terpanjang di Swiss tersebut.Namun, otoritas Swiss menyatakan bahwa tiga hari pertama menjadi waktu yang sangat krusial dalam pencarian, meskipun pada sebagian besar kasus yang terjadi sebelumnya, korban baru bisa ditemukan setelah tiga minggu dinyatakan hilang.“Mayoritas kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya itu 99,9 persen (kemungkinan) ditemukan dalam tiga minggu. Itu menurut pengalaman polisi air yang puluhan tahun menjaga sungai ini,” ujar Muliaman.Dia menambahkan ada 15-20 kasus orang hilang ketika berenang di Sungai Aare per tahun.Muliaman menegaskan bahwa KBRI Bern akan terus berkoordinasi intensif dengan otoritas setempat dalam upaya pencarian Eril.“Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian Saudara Eril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia,” tutur dia.Eril dilaporkan hilang karena terseret arus ketika berenang di Sungai Aare pada Kamis (26/5) sekitar pukul 09.40 pagi waktu Swiss (14.40 WIB).Ketika berusaha naik ke permukaan, Eril yang berenang bersama adik dan kawannya, terseret arus sungai yang cukup deras dan dinyatakan hilang sampai berita ini diturunkan.Upaya pencarian Eril langsung dilakukan sesaat setelah kejadian dengan melibatkan polisi, polisi medis, polisi sungai, dan pemadam kebakaran.Namun hingga Sabtu pagi, pencarian belum membuahkan hasil. Tim SAR setempat akan melanjutkan pencarian di area 8 kilometer sekitar Sungai Aare dengan menggunakan pesawat nirawak (drone) dan perahu, serta menerjunkan penyelam profesional.Eril bersama keluarga diketahui berada di Swiss untuk mencari sekolah karena akan melanjutkan ke jenjang S2.Ridwan Kamil beserta istrinya, Atalia Praratya, juga terus memantau proses pencarian putra mereka. (mth/Antara)

Keluarga Kabarkan Kondisi Ridwan Kamil di Swiss Baik

BY FNN Sab, 28 Mei 2022 18:48:28 0

Bandung, FNN - Pihak keluarga besar Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil yang diwakili adik kandung Elpi Nazmuzaman menuturkan kondisi orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat beserta istri yang saat ini berada di Swiss dalam kondisi baik-baik saja. \"Beliau (Ridwan Kamil) kondisinya sekarang terpantau sehat, tabah, sabar menjalani ujian ini,\" kata Elpi Nazmuzamam dalam jumpa pers di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung, Sabtu. Saat ini, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dan keluarga saat ini berada di Swiss, terkait dengan pencarian putra sulungnya yakni Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril yang hilang terserat arus Sungai Aaree, Bern, Swiss pada Kamis(26/5). Elpi juga menuturkan Ridwan Kamil minta maaf karena belum bisa secara langsung menyampaikan kondisi atau kabar terkini terkait musibah yang sedang dihadapinya saat ini. \"Beliau (Ridwan Kamil) juga menyampaikan mohon maaf belum bisa menyapa langsung teman-teman di sini, mohon doanya juga,\" kata dia. Pada kesempatan tersebut, Elpi tak kuasa menahan air mata di hadapan puluhan awak media yang sudah berada di rumah dinas Gubernur Jawa Barat atau Gedung Negara Pakuan Kota Bandung. Mengetahui hal tersebut, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinam Pemprov Jawa Barat Akhmad Taufiqurrachman yang berada di samping Elpi mencoba menenangkan adik Ridwan Kamil tersebut. (mth/Antara)

BAKTI Upaya Tuntaskan Pembangunan Menara BTS Meski Anggaran Terbatas

BY FNN Sab, 28 Mei 2022 18:30:13 0

Jakarta, FNN - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mengupayakan untuk menyelesaikan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G di tengah keterbatasan anggaran.Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menegaskan pembangunan tersebut harus terus dilakukan agar jaringan telekomunikasi di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di Indonesia bisa tersedia dengan baik.\"Kami tidak akan pernah berhenti, kami tidak akan pernah menyerah untuk membuat Indonesia terkoneksi,\" kata Anang saat dihubungi ANTARA, Sabtu.Anang mengatakan COVID-19 membuat pemerintah mengatur ulang fokus anggaran demi memulihkan dampak pandemi. Anggaran untuk infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu yang terkena pemotongan tersebut.Namun kata Anang, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sudah memberi arahan bahwa proyek pembangunan menara BTS harus tetap dilanjutkan dan diselesaikan.Terkait anggaran, Anang menyebut bahwa Menkominfo sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Komisi I DPR, dan Badan Anggaran DPR agar pembiayaan sektor telekomunikasi bisa menjadi prioritas.Sambil menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan, BAKTI Kominfo menggunakan anggaran yang ada untuk melanjutkan pembangunan menara BTS 4G di wilayah 3T.\"Arahan Pak Menteri sudah jelas bahwa setelah kami mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan, kami akan tetap melanjutkan proyek yang masih belum tuntas hingga 100 persen ini di tahun ini juga, dengan tentunya pembiayaan yang kami siapkan all out untuk menyelesaikan ini segera,\" kata Anang.Terkait progres pembangunan saat ini, Anang mengatakan banyak material menara BTS 4G yang sudah ada di berbagai lokasi pembangunan.Artinya, proses pengerjaan sudah mencapai 90 persen, lantaran hanya tinggal menghubungkan menara BTS 4G tersebut dengan operator seluler.Anang berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan itu di tengah keterbatasan yang ada.\"Tiap site harus bisa selesai walaupun selesainya berbeda-beda waktu. Tugas kami menyelesaikan pembiayaan itu sehingga proyek bisa tetap berlanjut. Kami sudah menemukan solusinya untuk bisa menyelesaikan kontrak ini sesegera mungkin,\" kata Anang.Saat ini pembangunan menara BTS fase pertama di wilayah 3T telah mencapai 86. Sebanyak 1.900 dari target 4.200 lokasi sudah terkoneksi. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 4.200 BTS 4G itu adalah sebesar Rp11 triliun. (mth/Antara)

Kementan Mulai Produksi Vaksin PMK

BY FNN Sab, 28 Mei 2022 18:18:57 0

Jakarta, FNN - Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Kementerian Pertanian mulai memproduksi vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak guna menanggulangi wabah penyakit tersebut di Indonesia.\"Saya tadi menyaksikan sendiri saat ini proses pengembangan produksi vaksin PMK sedang berlangsung sejak Bapak Menteri menginstrusikan Pusvetma memproduksi kembali vaksin PMK,\" kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Kuntoro mengatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah menginstruksikan langsung kepada Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar Pusvetma segera memproduksi vaksin setelah munculnya kasus kejadian PMK di Jawa Timur pada akhir April lalu.Kuntoro menyampaikan bahwa dengan upaya vaksinasi yang efektif, tindakan pengendalian yang ketat, sistematis dan berkelanjutan telah terbukti pemberantasan PMK di sebagian besar negara menjadi bebas PMK.Vaksinasi menjadi solusi dan harapan bagi para peternak di seluruh Indonesia. Dengan adanya vaksin PMK, Indonesia diharapkan bisa segera dapat disembuhkan dan kembali menjadi negara bebas PMK.Sebagai informasi, kemampuan Indonesia dalam produksi vaksin PMK dimulai sejak tahun 1952 dan melakukan program vaksinasi massal sejak tahun 1964. Indonesia sudah bebas dari PMK sejak tahun 1986 dan diakui di lingkungan ASEAN sejak 1987, serta diakui secara internasional oleh organisasi Kesehatan Hewan Dunia (Office International des Epizooties-OIE) pada 1990.Sementara itu, Kepala Pusvetma Kementan Edy Budi Susila menjelaskan proses pengembangan produksi vaksin PMK oleh Pusvetma telah berlangsung sejak Menteri Pertanian menginstruksikan diproduksinya kembali vaksin PMK.Dia menjelaskan bahwa proses pengembangan produksi vaksin PMK oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) sebelumnya pernah dilakukan untuk membebaskan Indonesia dari penyakit mulut dan kuku pada 1983-1986. Bertolak pada pengalaman tersebut, ia meyakini bahwa Pusvetma dapat mengembangkan vaksin dalam negeri guna pengendalian PMK ke depan.Edy mengatakan proses produksi vaksin di Pusvetma dimulai saat ini telah memasuki purifikasi isolate dan fase keenam.“Proses pembuatan vaksin PMK ini dengan menggunakan teknologi tissue culture dengan sel BKH 21. Vaksin bersifat inaktif dan diformulasikan dengan adjuvant,” katanya.Edy mengatakan pengembangan produksi vaksin PMK ini memerlukan proses karena Pusvetma sebelumnya tidak memproduksi vaksin penyakit tersebut sejak Indonesia dinyatakan bebas PMK tanpa vaksinasi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tahun 1990.Dengan berbagai tantangan yang ada, Edy memastikan Tim Pusvetma akan mampu melakukan pengembangan produksi vaksin yang dibutuhkan walaupun memerlukan berbagai penyesuaian. “Pusvetma akan memaksimalkan kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang ada di fasilitas produksi vaksin Pusvetma,” katanya. (mth/Antara)

Partai Koalisi Pemerintah Jebol

BY FNN Sab, 28 Mei 2022 18:04:42 0

Pada kondisi pemerintah sudah dilepas (sapih) dari koalisi partai, tidak bisa lagi campur tangan dengan gerakan partai yang sudah terpecah. Bisa jadi Presiden justru masuk dalam permainan Pilpres mendatang sekedar menjadi makelar salah satu Capres. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SETIAP parpol yang berada di kubu pemerintah tentu membawa kepentingan masing-masing partainya, dan itu potensi sebagai pemicu konflik diantara mereka. Juga akan menjadi embrio konflik di internal partainya. Saatnya tiba ketika mendekati Pemilu/Pilpres Partai Koalisi akan terpecah, itu normal karena mereka harus bisa mempertahankan hidup partainya dan/atau ada keuntungan politik untuk kelangsungan hidup partai dan Capresnya pada Pilpres 2024 mendatang. Sesungguhnya Presiden dan partai koalisi memiliki agenda masing masing. Keliru kalau menafsirkan bahwa koalisi partai gemuk mati-matian akan mengamankan program pemerintah dan tetap tenang dalam koalisinya. Keliru juga menafsirkan bahwa dalam kondisi partai akan terpecah dan lepas dari pemerintah, dianggap akan tetap bertugas mengamankan program pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Mereka saat itu solid bersatu, partai masih setia sebagai pelaksana remote Istana karena target keuntungan kepentingan politik ekonominya terpenuhi dengan masa waktu yang cukup  bermanuver dalam koalisi gemuk. Menjelang Pemilu dan Pilpres sudah tidak peduli dengan program pemerintah (masa bodoh) juga tidak akan peduli lagi soal isu reshuffle kabinet menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi karena keuntungan politiknya sudah rendah. Di akhir pemerintahan itu memang para parpol sudah longgar komitmennya dalam satu koalisi gemuk dengan pemerintah karena mereka berupaya untuk menaikkan popularitas partai sendiri dan juga mencari peluang untuk bisa bertahan di kekuasaan mendatang, sedang Presiden akan berahir. Perbedaan pandangan antar partai politik di dalam koalisi menjelang akhir masa jabatan presiden merupakan suatu hal yang wajar. Setiap partai mempunyai kepentingannya masing-masing untuk bisa bertahan hidup pada Pemilu dan Pilpres mendatang. Adanya fragmentasi atau terbelahnya suara di koalisi pemerintahan Jokowi sekarang ini, itu adalah normal. Muncul partai koalisi bermain dua kaki atau sepuluh kali, itu keniscayaan ketika mereka mulai membentuk koalisi partai menyongsong Pilpres. Sekalipun berkoalisi antar partaipun bukan persoalan yang mudah dan akan terpecah, sesuai kekuatan dan kepentingan politiknya masing masing. Antara partai besar dan partai kecil, akan berbeda pola dan bentuk manuvernya. Koalisi dalam sistem presidensial itu sifatnya tidak permanen tetapi lebih pada upaya bagaimana mencari keuntungan politik dan finansial. Ketika Presiden akan mengakhiri masa jabatannya maka partai saling berjuang untuk bisa bersekutu dengan pemenang Presiden mendatang. Hebatnya menjelang Pilpres ada kepentingan super pragmatis yaitu buka lapak jualan partai sebagai kendaraan capres yang berminat membelinya. Persoalan Capres memakai partai sebagai kendaraannya tidak peduli akan jadi atau tidak, akan menang atau kalah. Konon harga partai belum termasuk biaya operasional. Jadi semakin dekat dengan berakhirnya masa jabatan presiden, koalisi gemuk partai dengan pemerintah saat ini pasti pecah mencari selamat sendiri-sendiri dengan cara membuat koalisi partai menyongsong Pilpres mendatang tidak peduli lagi dengan pemerintah. Fragmentasi partai akan membentuk koalisi baru seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) adalah koalisi partai politik di Indonesia yang terbentuk melalui kesepakatan politik antara tiga partai politik dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan dalam menghadapi Pemilu Presiden 2024. Terdengar juga akan ada koalisi Partai Nasdem - PKS dan Partai demokrat. Sementara PKB masih melayang di udara diduga masih menunggu lapaknya laku, dan PDIP relatif sedikit tenang sebagai satu satunya partai yang akan bisa mengusung Capresnya dengan Presidential Threshold 20%. Siapa yang akan menentukan mereka pada akhirnya bisa membentuk koalisi permanen menyongsong Pilpres 2024. Lagi-lagi ketika bersentuhan dengan finansial mereka berlomba cepat untuk mengajukan proposalnya kepada Bandar Pilpres. Ketika salah satu koalisi ditolak proposalnya oleh bandar politik oligarki, akan terjadi dua kemungkinan tetap eksis maju tanpa dukungan bandar politik atau pecah dengan istilah menjadi partai pengusung atau pasrah hanya sebagai partai pendukung. Di sini tetap ada harganya masing masing sekalipun dengan harga tanpa tawar-menawar, bisa hanya dengan harga seikhlasnya. Keadaan akan berubah total apabila ada keajaiban tiba-tiba MK memenuhi tuntutan perubahan Presidential Threshold menjadi 0 %. Partai tetap ada harganya tetapi peluang tawar-menawar harga melemah. Sementara Bandar Pilpres akan putar haluan cara kerja politiknya. Pada kondisi pemerintah sudah dilepas (sapih) dari koalisi partai, tidak bisa lagi campur tangan dengan gerakan partai yang sudah terpecah. Bisa jadi Presiden justru masuk dalam permainan Pilpres mendatang sekedar menjadi makelar salah satu Capres. Menyongsong Pemilu legislatif dan Pilkada setiap partai harus siap-siap untuk mengawasi daerah pemilihannya masing-masing untuk bisa bersaing dan memenangkan politik 2024. Karena itu soal nasib partai lolos ke Senayan atau harus hangus di tengah jalan. Sekiranya pemerintah saat ini masih over confidence merasa masih akan bisa mempertahankan koalisi gemuknya, pemerintah ini buta politik dan buta melihat prospek politik ke depan yang akan jebol, terpecah, memecahkan diri. (*)

Buya Syafii Itu Seperti Nabi Khidir

BY FNN Sab, 28 Mei 2022 02:55:42 0

Buya pun mendapat inspirasi untuk segera mengambil langkah: S elamatkan Muhammadiyah! Oleh: Anwar Hudijono, Wartawan Senior Tinggal di Sidoarjo “RASUL-Rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain”. Begitu pembukaan juz tiga Quran surah Al Baqarah ayat 253, posisi kiri paling atas. Allah memilihkan jenis kelebihan pada rasul-Nya untuk menjawab persoalan umat mereka. Sesuai tuntutan jamannya. Sesuai momentumnya. Rasulullah Yusuf diberi kelebihan soal ekonomi dan bisnis karena pada jamannya terjadi krisis ekonomi. Nabi Ayub diberi kelebihan kesabaran yang tiada batas untuk menghadapi krisis di atas krisis. Rasulullah Musa diberi mukjizat yang dahsyat karena jamannya dikuasai Oligarki atau persekutuan Firaun (despotisme politik dan militer), Qarun (kapitalisme) dan Hamam (teknologi dan sihir). Mirip-miriplah dengan Amerika sekarang. Rasulullah Sulaiman diberi kelebihan bidang sains dan teknologi karena menghadapi persekutuan rahasia umat Yahudi dengan setan ahli sihir dan teknologi. (Quran Al Baqarah 102). Persekutuan ini yang kemudian disebut Yakjuj dan Makjuj. Mereka memiliki tuhan yang dibelenggu (Quran Al Maidah 64). Siapa yang dibelenggu? Jawabnya ada di Hadits Tamin Ad-Dhari. Yaitu Dajjal. Demikian pula cara Allah memilihkan pemimpin Muhammadiyah itu disesuaikan dengan permasalahan persyarikatan, umat dan bangsa. Pas dengan mementumnya. Tuntutan dan kebutuhan. Semua itu indikator betapa sayang dan ridha-Nya kepada Muhammadiyah. Pak AR dihadirkan saat Muhammadiyah harus menghadapi kepemimpinan nasional gaya “Raja Jawa”. Figur Pak AR itu seperti pohon kelapa. Sangat kuat tetapi luwes. Arah angin diikuti sedikit tapi tidak sampai mentelung. Malah sebaliknya jadi kelihatan indah karena blaraknya melambai-lambai seperti tangan penari remo. Dia bisa nyurteni (memahami) dan ngemong Pak Harto. Karena rejim tidak mempan oleh amar ma’ruf nahi munkar gaya Pak AR, bahkan semakin mbegudul karepe dewe (menjadi-jadi) lantas Allah mengganti pemimpin Muhammadiyah dengan Amien Rais. Suaranya lantang, jago mengramesi kata-kata, saraf takutnya sudah putus sehingga berani melengserkan Pak Harto (Presiden Soeharto). Bagaimana dengan Prof Haedar Nashir? Saya sangat yakin Allah memilihkan dia juga karena pada momentum terbaiknya. Sesuai masalah yang dihadapi persyarikatan, umat dan bangsa. Sepadan dengan tuntutan jaman. Jelasnya bagaimana? Nah, insya Allah saya jelentrehkan di lain waktu. Kali ini saya fokus ke Buya Syafi\'i Maarif dulu. Selamatkan Muhammadiyah! Allah mengijinkan (memilih) Buya Syafi\'i Maarif untuk menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1998 menggantikan Amien Rais yang harus meletakkan jabatan sebagai konsekuensi menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Saat itu bangsa Indonesia, termasuk warga Muhammadiyah sedang dilanda badai euforia reformasi. Manusia seperti asyik menari-nari di atas pasir sehingga tidak sadar kalau sedang diseret ombak. Semua terlihat menyenangkan. Indah. Mempesona. Tidak sadar bahwa sedang menonton realitas palsu. Buya Syafii tidak ikut menari atau sekadar duduk di hamparan pasir tersebut. Dia memilih duduk sidikara (istirah) di atas batu yang berada di pertemuan dua samudera. Dari “keterasingannya” dia melihat euforia reformasi bukan dengan mata eksternal (fisik) tetapi dengan mata batin (bashirah). Buya seolah seperti Rasulullah Sulaiman yang dengan bashirahnya melihat ada “jazad” yang tergeletak di singgasananya. (Quran, As-Shad 34). Jazad ini berambisi menguasai dunia dari Yerusalem atau Al Quds. Ini sangat bahaya. Maka Sulaiman pun berdoa, “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi.” Buya melihat (dengan basyirah tentunya) bahaya yang sangat dahsyat. Ada kekuatan tidak kasat mata yang punya obsesi hendak menguasai Indonesia dan menindas bangsanya. Kekuatan itu memafaatkan momentum reformasi ini untuk menggolkan agendanya sendiri. Atau bahkan sangat mungkin memegang skenarionya. Bukankah dalang selalu di belakang layar? Agar bisa menguasai dan menerkam Indonesia maka pilar-pilar penyangganya harus dihancurkan. Umat Islam, dan khususnya Muhammadiyah adalah salah satu pilar penyangga sangat vital. Muhammadiyah adalah salah satu elemen yang mendirikan negara ini. Tiga tokohnya menjadi perumus dasar negara ini. Tokohnya lagi, Jenderal Besar Soedirman adalah Bapak TNI. Buya pun mendapat inspirasi untuk segera mengambil langkah: S elamatkan Muhammadiyah! Caranya, meneguhkan Muhammadiyah akan tidak terseret euforia reformasi.  Diantara langkah strategisnya adalah Muhammadiyah tidak menjadi fasilitator atau pemrakarsa pendirian partai politik. Muhammadiyah tetap konsisten sebagai organisasi dakwah dengan menekuni bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan. Tembok Zulkarnain Buya pun seolah menjadi tembok Zulkarnain untuk melindungi umat manusia dari aksi fasad (perusakan), Yakjuj dan Makjuj (Quran, Kahfi 94). Maka bagi saya, eksistensi kepemimpinan Buya 1998 – 2005 itu adalah rahmat Allah untuk Muhammadiyah. Sikap tegas, kokoh Buya ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh puritan Muhammadiyah seperti Prof Abdul Malik Fadjar. Tapi juga tidak sedikit yang kecewa, menentang. Terutama dari kalangan warga dan simpatisan Muhammadiyah yang sedang dilanda euforia politik. Mengapa mereka kecewa? Karena kalau parpol didirikan atau setidaknya difasilitasi Muhammadiyah, dan pengurusnya boleh rangkap jabatan, maka akan menjadi parpol yang besar. Kalkulasinya sekitar 30 juta warga Muhammadiyah akan tumplek blek memilih parpol itu. Tentu saja ini kalkulasi awur-awuran. Tapi biasa politisi itu kalau ngobral optimisme kayak yak-yak’o. Dari situlah badai fitnah mulai menghantam Muhammadiyah. Badai fitnah itu direbakkan kekuatan yang ingin Muhammadiyah lembek atau hancur layaknya menyiramkan bensin di bara api jerami. Buya pun mendapat hujatan habis-habisan. Merebak isu bahwa Buya Syafii dengan Amien Rais pecah. Terlibat konflik hebat. Tentu saja spekulasi pepesan kosong. Buya itu seperti ikan tanpa tulang dan duri, mustahil mau konflik apalagi dengan kawan seiring dalam membesarkan Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2005, Buya menyerahkan kepemimpinan kepada generasi muda yaitu Prof Dien Syamsuddin. Buya mengikuti kaderisasi dalam regenerasi sebagai sunah Rasul. Rasulullah Muhammad menyiapkan kaderisasi Ali bin Abi Thalib. Ali kepada Hasan dan Husein dan seterusnya sampai nanti pada khalifah akhir zaman Muhammad bin Abdullah Al Mahdi. Seusai purna tugas di Muhammadiyah, Buya memilih madek (menjadi) begawan atau resi. Ngamandita. Seperti seorang pertapa yang duduk sidikara di atas batu yang berada di tengah pertemuan dua samudra. Madek sepuh. Apa itu sepuh? Sepi hawa awas loro ning atunggil. Sidikara Buya bukanlah seperti rahib yang sendirian bak embun di dedaunan yang segera kering manakala matahari merebaknya sinarnya. Melainkan  proses lelaku untuk membina sepi hawa atau mengendalikan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu akan mendorong kepada kesesatan. “Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah”. (Quran, As Shad 26). Hawa nafsu tidak pudar bersamaan dengan umur yang menua. Sampai ada istilah tua-tua keladi, tambah tua tambah kayak keledai eh .. semakin menjadi. Hawa nafsu hanya bisa dikekang, dikendalikan dengan lelaku. Sidikiranya Buya adalah seperti duduknya matahari. Tetap memberikan cahayanya bagi kehidupan. Buya tetap memberikan nasehat kepada bangsa, umat sebagai pengamalan wa tawa shaubil haqqi wa tawa shaubis shabr. Wa tawa shabil marhamah (saling menasehati dalam kebaikan, kesabaran dan kasih sayang). Hanya jiwa yang sudah sepi hawa nafsulah yang akan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang (nafsul mthmainnah). Jiwa yang ridha, ikhlas bahwa segalanya berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada-Nya (sangkan paraning dumadi). “Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai-Nya. Maka masuklah ke golongan hamba-hamba-Ku. Dan masuklah ke dalam surga-Ku”. (Quran, Al Fajr 27-30). Semoga Buya termasuk golongan yang dirdha dan dirihai Allah. Sugeng kundur, Buya. Astaghfirulla. Rabbi a’lam. (*)

Hancurkan Oligarki!

BY FNN Jum'at, 27 Mei 2022 15:19:29 0

Pilpres 2024 adalah sasaran dan tujuan akhir mereka yang tidak boleh gagal, harus bisa melahirkan Presiden boneka. Kondisi ini harus disadari oleh semua rakyat Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih OLIGARKI telah gagal dalam mengkudeta konstitusi di negeri ini. Mereka sebelumnya ingin agar masa jabatan presiden bisa diperpanjang. Namun, gempuran dari civil society berhasil menggagalkan upaya itu. Mereka persiapkan capres boneka baru yang miskin prestasi, tapi bisa diatur-atur oligarki. Capres boneka modal pencitraan, kekuatan finansialnya hanya mengantungkan kepada bandar politik. Semua rekayasa untuk kemenangan dalam Pilpres mendatang sepenuhnya ada pada kuasa bandar oligargi. Oligarki bergerak taktis akan menguasai dengan membeli partai, khususnya partai kecil yang Ketumnya terlilit banyak masalah hukum, sebagai persiapan capres bonekanya. Rezim ini dipengaruhi dan dikuasai oleh kapitalis banci yang merupakan persekongkolan (conspiracy), antara lain, para Taipan, korporatokrasi (penghancur lingkungan alam dan sosial ). Berkumpulnya barongsai, oligarki, gorilla betina merah, dan neo colonialism. Mereka bersekongkol guna berkuasa secara absolut ... bagi kehancuran bangsa dan NKRI. Oligarki yang merasa semua kekuasan dalam genggamannya terus melakukan tekanan Politik, civil society terus dilemahkan, masyarakat dibelah, organisasi rakyat dibeli, mahasiswa & akademisi dibungkam, dan spirit demokrasi dikerdilkan dengan cara memanipulasi kesadaran dan membunuh keberanian rakyat. Dengan jumawa saat ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan oligarki. Kecerdasan Oligarki menyatukan bersatunya Bandit - Bandar dan Badut Politik organik dengan Bandit, Bandar dan Badut politik non-organik, adalah gambaran peta perselingkuhan dan pelacuran politik yang melibat semua jejaring kekuasaan masuk dalam kolam yang sama. Senjata mutakhir dengan kekuatan melebihi kekuatan nuklir ada uang, mereka yakin bisa meluluh lantakkan siapa saja yang akan menjadi penghalang atau berani melawan. Pilpres 2024 adalah sasaran dan tujuan akhir mereka yang tidak boleh gagal, harus bisa melahirkan Presiden boneka. Kondisi ini harus disadari oleh semua rakyat Indonesia. Inilah saatnya Oligarki harus dimusnahkan dari bumi Nusantara. Perlawanan berupa kekuatan People Power atau Revolusi adalah satu satunya jalan keluar dari kekuasan kolonialisme haya baru. (*)

Dolar Melemah Karena Pedagang Kurangi Taruhan Tentang Pengetatan Fed

BY FNN Jum'at, 27 Mei 2022 14:52:47 0

New York, FNN - Dolar AS melemah terhadap  mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena pasar mempertimbangkan apakah Federal Reserve akan memperlambat atau bahkan menghentikan siklus pengetatannya pada paruh kedua tahun ini, yang akan melemahkan daya pikat mata uang safe-haven.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, terakhir (pukul 19.00 GMT) turun 0,206 persen pada 101,84.Mata uang mulai melemah setelah risalah dari pertemuan Fed Mei, yang dirilis Rabu (25/5/2022), menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menilai bahwa kenaikan 50 basis poin kemungkinan akan sesuai pada pertemuan kebijakan Juni dan Juli untuk memerangi inflasi yang mereka sepakati telah menjadi ancaman utama bagi kinerja perekonomian.Banyak peserta percaya bahwa kenaikan suku bunga dengan cepat akan membuat bank sentral berada pada posisi yang baik akhir tahun ini untuk menilai dampak dari pengetatan kebijakan, risalah menunjukkan.\"Pasar menjadi sedikit lebih optimis bahwa The Fed tidak akan terlalu agresif dengan pengetatan dan bahwa beberapa aksi jual yang telah kita lihat dengan aset-aset berisiko, khususnya ekuitas, mungkin telah berlebihan,\" kata Ed Moya, analis pasar senior di Oanda.\"Itu mendorong sedikit reli di sini untuk aset-aset berisiko, yang sangat bagus untuk perdagangan berisiko, yang pada dasarnya buruk bagi dolar,\" katanya.Indeks dolar mencapai puncak hampir dua dekade di atas 105 awal bulan ini tetapi tanda-tanda bahwa tindakan agresif Fed mungkin sudah memperlambat pertumbuhan ekonomi telah mendorong para pedagang untuk mengurangi taruhan pengetatan, dengan imbal hasil obligasi pemerintah juga turun dari tertinggi multi-tahun.\"Meskipun itu bukan pandangan kasus dasar dari tim Ekonomi kami ... kami pikir Fed mungkin membuat kasus bahwa mencapai 1,75 persen - 2,0 persen memberikan normalisasi kebijakan yang kemudian menawarkan kesempatan untuk berhenti sejenak dan menilai dampaknya pada pekerjaan dan inflasi,\" kata ahli strategi di JP Morgan dalam catatan klien.Imbal hasil tersirat pada kontrak berjangka eurodollar Juni 2023 - pada dasarnya di mana pasar melihat suku bunga berada pada titik itu - turun sekitar 80 basis poin bulan ini.\"Dolar saat ini berada di kisaran ketat,\" kata Boris Schlossberg, direktur pelaksana strategi valas di BK Asset Management.Data pada Kamis (26/5/2022) mengkonfirmasi ekonomi AS mengalami kontraksi pada kuartal pertama di bawah beban rekor defisit perdagangan dan laju akumulasi persediaan yang sedikit lebih lambat dibandingkan dengan kuartal keempat.Sebuah laporan terpisah menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun pekan lalu, menandakan berlanjutnya pengetatan di pasar tenaga kerja.Di tempat lain, euro naik 0,37 persen menjadi 1,0719 dolar, sementara dolar turun tipis 0,011 persen terhadap yen Jepang menjadi 127,155 yen.Mata uang yang berkorelasi risiko beragam, dengan dolar Australia naik 0,08 persen pada 0,7093 dolar AS dan dolar Selandia Baru turun 0,08 persen pada 0,6473 dolar AS.Sterling sempat naik ke level tertinggi tiga minggu di 1,26165 dolar AS menjelang pengumuman yang diharapkan dari Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak tentang paket tindakan untuk membantu konsumen mengatasi tagihan energi yang meningkat.Pound terakhir naik 0,1 persen pada 1,2596 dolar AS.Di pasar uang kripto, bitcoin terakhir diperdagangkan 0,17 persen lebih rendah pada 29.459 dolar AS, sementara rivalnya ether yang lebih kecil turun 4,68 persen pada 1.850 dolar AS. (mth/Antara)

Pertemuan GPDRR Bukti Dunia Dapat Bersatu Saat Konflik Rusia-Ukraina

BY FNN Jum'at, 27 Mei 2022 14:49:44 0

Badung, FNN - Penyelenggaraan Sesi Ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) di Bali pada 25–28 Mei 2022 membuktikan bahwa dunia masih dapat bersatu membahas isu kebencanaan di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina.\"Alasannya, bencana merupakan isu kemanusiaan yang dapat mengesampingkan adanya konflik dan perbedaan pandangan politik,\" kata diplomat senior Kementerian Luar Negeri RI.“GPDRR ini adalah one of the few meetings (satu dari sedikit pertemuan) yang bisa mengesampingkan berbagai hal dan bisa konsentrasi pada isu kemanusiaan,” kata Wakil Tetap Indonesia di PBB dan Organisasi Perdagangan Lainnya di Jenewa Febrian A. Ruddyard saat ditemui usai memimpin rapat pleno di acara GPDRR di Kabupaten Badung, Bali, Kamis.Oleh karena itu, ia meyakini penyelenggaraan GPDRR menjadi contoh yang baik menyatukan sikap dunia dalam menghadapi berbagai tantangan global.“Di tengah dunia yang saat ini cenderung terbelah, ikut (kubu) sana dan (kubu) sini, (GPDRR) ini menunjukkan untuk isu kebencanaan yang sangat kental dengan nilai kemanusiaannya, dunia masih bersatu,” kata Febrian kepada ANTARA.Ia menjelaskan isu bencana merupakan masalah dan tanggung jawab bersama terlepas dari posisi, status dan pekerjaannya.“Isu kebencanaan ini everybody’s business dan everybody’s responsibility,” kata dia.Penyelenggaraan GPDRR 2022, yang merupakan agenda tahunan PBB, dihadiri oleh lebih dari 7.000 delegasi dari 193 negara. Dari delegasi asing yang hadir, baik secara langsung dan virtual, perwakilan dari Rusia, Amerika Serikat, dan Ukraina juga hadir dalam pertemuan itu.Informasi dari PBB, yang dihubungi di Badung, Bali, Kamis, Amerika Serikat dan Rusia mengirim perwakilannya untuk hadir dalam pertemuan GPDRR secara langsung di Bali.Akan tetapi, Ukraina tidak mengirim delegasinya ke Bali, tetapi mengikuti rangkaian acara GPDRR secara virtual, kata Public Information Officer UNDRR Omar Amach menjawab pertanyaan ANTARA saat dihubungi di Badung, Kamis.Walaupun demikian, Indonesia sebagai tuan rumah GPDRR 2022 memastikan penyelenggaraan acara fokus membahas isu kebencanaan, dan tidak mengangkat lain misalnya terkait upaya negosiasi damai Rusia dan Ukraina.GPDRR 2022 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) merupakan forum lintas lembaga dan lintas negara yang mempertemukan perwakilan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, badan-badan PBB, dan pelaku usaha untuk membahas aksi kebencanaan.Indonesia bersama UNDRR (Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana) mengangkat tema From Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a COVID-19 Transformed World.Tema itu dipilih karena Indonesia dan UNDRR menghendaki GPDRR tahun ini mampu menghasilkan aksi dan komitmen global yang dapat memperkuat kemampuan dunia bangkit dari krisis dan bencana (resiliensi), serta kapasitas dalam kesiapsiagaan bencana. (mth/Antara)

IHSG Akhir Pekan Menguat, Ikuti Kenaikan Bursa Global

BY FNN Jum'at, 27 Mei 2022 14:40:21 0

Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) jelang akhir pekan menguat mengikuti kenaikan bursa saham global.IHSG dibuka menguat 64,72 poin atau 0,94 persen ke posisi 6.948,23. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 15,87 poin atau 1,57 persen ke posisi 1.025,39.\"Saham global naik pada hari Kamis dan dolar AS melemah, sehari setelah risalah dari pertemuan Federal Reserve AS bulan Mei menunjukkan bank sentral akan tetap fleksibel dan kemungkinan akan menghentikan kenaikan suku bunga di akhir tahun,\" tulis Investment Information Team Mirae Asset Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.Wall Street ditutup lebih tinggi dengan tiga indeks utama AS diposisikan untuk kenaikan mingguan terbesar sejak pertengahan Maret.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 516,91 poin, atau 1,61 persen menjadi 32.637,19, Indeks S&P 500 naik 79,11 poin atau 1,99 persen menjadi 4.057,84, dan Indeks Komposit Nasdaq meningkat 305,91 poin atau 2,68 persen menjadi 11.740,65.Dari Eropa, bursa saham ditutup lebih tinggi pada pada Kamis (26/6) karena para pelaku pasar bereaksi terhadap langkah-langkah stimulus fiskal baru di Inggris.Pan-European Stoxx 600 ditutup 0,9 persen lebih tinggi untuk sementara, dengan saham ritel melonjak 4,8 persen untuk memimpin kenaikan. Sektor tersebut mendapat dorongan dari berita rencana Inggris untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengumumkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatasi krisis biaya hidup di negara itu, termasuk apa yang disebut \"pajak tak terduga\" atas keuntungan raksasa minyak dan gas dan pembayaran biaya hidup ke rumah tangga berpendapatan rendah dan pensiunan.IHSG diperkirakan akan bergerak di kisaran 6.824 hingga 6.948.Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Nikkei menguat 207,32 poin atau 0,78 persen ke 26.812,16, Indeks Hang Seng naik 569,55 poin atau 2,83 persen ke 20.685,75, dan Indeks Straits Times meningkat 19,97 poin atau 0,62 persen ke 3.229,15. (mth/Antara)

Puan Dorong Resiliensi Bencana Berpusat pada Manusia

BY FNN Jum'at, 27 Mei 2022 14:35:44 0

Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menekankan pentingnya membangun resiliensi bencana yang berpusat pada manusia atau \"people centered\". \"Resiliensi bencana yang berpusat pada manusia dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam serta lingkungan hidup,\" kata Puan saat menghadiri Forum Global Pengurangan Risiko Bencana atau 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Kamis. Dalam pidatonya di acara yang bertemakan \"From Risk to Resilience : Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World\" ini, Puan mengatakan, upaya membangun kesadaran itu harus diikuti dengan kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup.Dalam pertemuan tersebut, Puan juga memaparkan peran DPR dalam upaya penanganan bencana. Ada kerja-kerja penguatan politik yang dilakukan parlemen untuk ambil bagian dalam memitigasi dan mengupayakan penangan bencana. \"Parlemen berada dalam posisi yang unik dalam penanganan bencana, yaitu sebagai katalis pembuatan kebijakan, menjembatani kepentingan berbagai pihak, dan mewakili konstituen,\" kata Puan dalam siaran persnya. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI memaparkan empat hal yang dilakukan parlemen sebagai langkah penguatan politik untuk penanganan bencana tersebut. \"Pertama, memperkuat kebijakan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Kedua, mendukung kebijakan manajemen bencana yang dapat melibatkan peran serta seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat umum, dan industri,\" papar Puan. Selain itu, DPR juga memberikan landasan hukum dalam mengelola pembangunan yang berwawasan lingkungan dan manajemen bencana. Dan yang keempat adalah memberikan anggaran yang cukup dalam pengurangan risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Puan juga menyampaikan komitmen DPR bergerak bersama dengan parlemen negara-negara lain untuk memperkuat peran dalam pengurangan risiko bencana. \"Sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak, tanpa menunda. Saya yakin dan percaya bahwa konferensi ini akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat, yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat resiliensi dalam menghadapi bencana dan pembangunan berkelanjutan,\" tutup Puan. (mth/Antara)

Kemenkeu: G20 RI Prioritaskan Keberlangsungan Makro Ekonomi

BY FNN Jum'at, 27 Mei 2022 14:03:45 0

Jakarta, FNN - Kementerian Keuangan menyatakan pertemuan Framework Working Group kedua (2nd FWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan keberlangsungan makro ekonomi dari perubahan iklim dan scarring effect pandemi COVID-19.“Diskusi dalam pertemuan 2nd FWG ini terfokus pada situasi ekonomi global terkini serta area prioritas Presidensi yakni dampak makro ekonomi dari perubahan iklim dan scarring effect,” kata Co-chair Presidency Nella Sri Hendriyetty di Jakarta, Kamis.Pertemuan 2nd FWG yang berlangsung di Jakarta pada 24-25 Mei 2022 ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan FWG pertama pada Januari 2022 dan 2nd FMCBG pada April 2022.Dalam 2nd FWG para delegasi mendiskusikan outlook dan risiko ekonomi global yang dipicu perang di Ukraina, tekanan inflasi global yang tinggi dan persisten serta dampak dari pengetatan kebijakan moneter di banyak negara.Salah satu pandangan yang banyak mengemuka pada diskusi hari pertama adalah perlunya kewaspadaan dunia terhadap ancaman ketahanan pangan dan energi yang berpotensi menghambat pemulihan dan menekan kesejahteraan.Sementara pada hari kedua pertemuan, isu utama yang menjadi pokok bahasan adalah dampak perubahan iklim terhadap makro ekonomi dan upaya memitigasinya.Nella yang sekaligus Kepala Pusat Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan menekankan perlunya aksi kolektif dari para negara anggota untuk memitigasi perubahan iklim dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara.Isu kedua yang dibahas adalah scarring effect yakni adanya rencana negara anggota untuk menghentikan secara bertahap dukungan kebijakan penanganan pandemi termasuk stimulus perpajakan.Beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk melaksanakan strategi tersebut antara lain membaiknya situasi pandemi, pemulihan ekonomi, produktivitas mulai meningkat, kenaikan pendapatan dan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja.”Di antara berbagai dampak pandemi, yang paling memprihatinkan adalah scarring effect pada aspek pendidikan dan kualitas sumber daya manusia,” kata Co-chair dari India Anantha Nageswaran.Hasil pertemuan 2nd FWG akan menjadi salah satu bahan masukan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ketiga (3rd FMCBG) yang diselenggarakan pada Juli 2022. (mth/Antara)

BMKG: Sebagian Indonesia Dominan Cerah Berawan Hingga Hujan Ringan

BY FNN Jum'at, 27 Mei 2022 13:58:56 0

Badung, Bali, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian wilayah Indonesia didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan pada Jumat.Dalam informasi yang dirilis Youtube info BMKG diikuti di Badung, Bali, BMKG memprediksi masih terdapat gangguan gelombang atmosfer terutama di wilayah Sulawesi, sebagian wilayah Kalimantan bagian timur, Pulau Jawa, serta wilayah Sumatera bagian selatan.Kondisi ini menyebabkan potensi pertumbuhan awan hujan akan meningkatSementara itu terpantau pula pola sirkulasi siklonik yang berada di wilayah barat daya Banten, yang mana menimbulkan pola konvergensi pertemuan angin di Sumatera bagian selatan dan sebagian wilayah Pulau Jawa.Kondisi ini juga akan meningkatkan potensi pertumbuhan awan di sekitarnya.Sehingga di wilayah Sumatera dimana sebagian besar wilayah diperkirakan akan cenderung berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.Namun perlu diwaspadai di wilayah Bandar Lampung, diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat, serta yang berada di wilayah Pekanbaru dan Jambi, karena diperkirakan berpotensi hujan disertai petir.Sementara di wilayah Banda Aceh kondisi cuaca diperkirakan akan dominan cerah berawan.Untuk wilayah pulau Jawa, di mana beberapa wilayah diperkirakan berpotensi hujan ringan seperti Serang Yogyakarta dan Surabaya.Kemudian di wilayah Bandung diimbau untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir yang dapat terjadi. Untuk sebagian berada di wilayah Jakarta dan Semarang, kondisi cuaca dominan berawan.Sementara di wilayah Kalimantan , di mana sebagian besar wilayah yang diprediksi akan berawan seperti di Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda. Sementara Tanjung Selor diperkirakan kondisi cuaca akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan.Kondisi cuaca di Denpasar diprakirakan cerah berawan, sementara untuk wilayah Mataram kondisi cuaca diprakirakan akan berpotensi hujan disertai petir. Sementara untuk wilayah Kupang kondisi cuaca diperkirakan akan dominan berawan.Wilayah Sulawesi diperkirakan akan dominan hujan seperti Gorontalo, Kendari dan Makassar, di mana diprakirakan kan kondisi cuaca hujan dengan intensitas sedang.Kemudian Manado berpotensi hujan disertai petir, sementara untuk wilayah Mamuju waspada, karena diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas lebat.Wilayah Indonesia Timur untuk wilayah Ternate diperkirakan terdapat potensi hujan disertai petir, sementara Ambon berpotensi hujan dengan intensitas lebat. Manokwari diperkirakan akan berpotensi hujan ringan sementara Jayapura diperkirakan akan cenderung cerah berawan. (mth/Antara)

Menaker Anugerahi 15 Gubernur Sebagai Pembina K3 Terbaik

BY FNN Jum'at, 27 Mei 2022 11:46:08 0

Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah memberikan penghargaan kepada 15 gubernur sebagai Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik pada 2022.\"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada gubernur yang telah berhasil membina usaha-usaha penerapan K3 di wilayah masing-masing, juga kepada perusahaan yang memperoleh penghargaan K3,\" kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menambahkan selain penghargaan kepada para gubernur selaku Pembina K3 Terbaik, penghargaan K3 tahun 2022 juga mencakup kategori penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3), penghargaan kecelakaan nihil.Selain itu, penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, dan penghargaan program pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tempat kerja.\"Pemberian Penghargaan ini adalah bagian dari upaya pemerintah, khususnya Kemnaker untuk terus mengampanyekan K3 dengan memberikan apresiasi berupa Pemberian Penghargaan K3 kepada pihak-pihak yang telah berhasil menerapkan K3, dan yang tidak kalah penting penghargaan kepada Gubernur selaku Pembina K3,\" kata Menaker Ida pada acara Penganugerahan Penghargaan K3 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (24/5).Ia memaparkan pemberian Penghargaan K3 terbukti efektif dalam memotivasi pemangku kepentingan untuk menerapkan K3 dengan baik.Hal ini terlihat dari perusahaan yang mendapatkan penghargaan kecelakaan nihil tahun 2021 sebanyak 1.268 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 1.742 perusahaan, sehingga terjadi peningkatan sebesar 37,4 persen.Selanjutnya, peningkatan perusahaan yang telah menerapkan SMK3. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.616 perusahaan mendapatkan sertifikat K3 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 24 persen menjadi 2.004 perusahaan.Kemudian, terjadi kenaikan jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan program P2HIV-AIDS, dimana tahun 2021 sebanyak 91 perusahaan dan tahun 2022 sebanyak 143 perusahaan, sehingga mengalami peningkatan sebesar 79,6 persen.Menaker Ida menambahkan pada penghargaan K3 tahun ini pihaknya juga memberikan perhatian kepada perusahaan yang berhasil mencegah dan menanggulangi COVID-19 melalui Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (P2 COVID-19).Berdasarkan hasil penilaian, sebanyak 916 perusahaan yang dinyatakan layak mendapat penghargaan P2 COVID-19, jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021.\"Dalam kesempatan ini, kami berharap agar pencapaian penghargaan K3 ini dapat memotivasi pimpinan perusahaan lain dalam mempertahankan kinerja K3, karena K3 merupakan investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha, serta mencapai produktivitas perusahaan,\" pungkasnya.Ke-15 gubernur yang mendapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik Tahun 2022 adalah Gubernur Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tenggara, dan Gubernur DIY. (mth/Antara)

Emas Berbalik Menguat 1,3 Dolar Ditopang Pelemahan "Greenback"

BY FNN Jum'at, 27 Mei 2022 11:24:20 0

Chicago, FNN - Emas naik pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), berbalik menguat dari kerugian sesi sebelumnya karena dolar AS melemah setelah pelaku pasar merespon pesan Federal Reserve tentang jalur suku bunga, namun pertumbuhan logam kuning tertekan rebound di ekuitas.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terangkat 1,3 dolar AS atau 0,07 persen, menjadi ditutup pada 1.847,60dolar AS per ounce.Emas berjangka jatuh 19,1 dolar AS atau 1,02 persen menjadi 1.846,30 dolar AS pada Rabu (25/5/2022), setelah terangkat 17,60 dolar AS atau 0,95 persen menjadi 1,865,40 dolar AS pada Selasa (24/5/2022), dan terdongkrak 5,7 dolar AS atau 0,31 persen menjadi 1.847,80 dolar AS pada Senin (23/5/2022).Risalah pertemuan kebijakan Fed 3-4 Mei yang dirilis pada Rabu (25/5/2022) menyoroti sebagian besar peserta mendukung kenaikan suku bunga tambahan 50 basis poin pada pertemuan Juni dan Juli, namun hal itu tidak mengejutkan pasar.\"Risalah tidak mengubah apa pun. Pasar mulai menyadari bahwa Fed akan terus mengambil langkah-langkah kuat untuk mengendalikan inflasi,\" kata Bart Melek, kepala strategi komoditas di TD Securities, dikutip dari Xinhua.Pertumbuhan emas juga dibatasi karena Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Kamis (26/5/2022) bahwa klaim pengangguran awal AS turun 8.000 menjadi 210.000 dalam pekan yang berakhir 21 Mei.Data ekonomi lainnya yang dirilis pada Kamis (26/5/2022) mendukung emas. Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) riil negara itu turun pada tingkat tahunan sebesar 1,5 persen pada kuartal pertama tahun 2022, menyusul peningkatan sebesar 6,9 persen pada kuartal keempat tahun 2021.Sementara itu, National Association of Realtors melaporkan bahwa penjualan rumah tertunda AS turun 3,9 persen menjadi 99,3 pada April setelah jatuh 1,6 persen menjadi 103,3 yang direvisi pada Maret.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 9,5 sen atau 0,43 persen, menjadi ditutup pada 21,965 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik 8,1 dolar AS atau 0,87 persen, menjadi ditutup pada 937,4 dolar AS per ounce. (mth/Antara)

KPU Jabarkan Rincian Anggaran Pemilu 2024

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 21:42:26 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum RI menjabarkan rincian anggaran Pemilihan Umum 2024 yang telah diusulkan sebesar Rp76,656 triliun. \"Data usulan anggaran Pemilu 2024 meliputi anggaran tahun 2022, 2023, dan 2024,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari lewat pesan elektronik di Jakarta, Kamis. Anggaran Pemilu 2024 untuk tahun anggaran 2022 yang diusulkan yakni sebesar Rp8,061 triliun. Kemudian untuk 2023 sebesar Rp23,857 triliun dan 2024 Rp44,737 triliun. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan sebesar 82,71 persen atau sebesar Rp63,405 triliun untuk kegiatan tahapan pemilu, yakni pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan adhoc, logistik pemilu, serta untuk sosialisasi dan pendidikan politik pemilih. Sementara itu, kata Hasyim Asy\'ari, sebanyak 17,29 persen anggaran atau Rp 13,250 triliun akan dimanfaatkan untuk pembangunan, renovasi atau rehabilitasi kantor maupun gudang, sewa kendaraan operasional untuk 549 satuan kerja atau satker. Berikutnya untuk uang kehormatan komisi, gaji dan tunjangan kinerja pegawai sekretariat KPU di seluruh Indonesia, untuk belanja operasional kantor, dukungan IT peralatan komputer, serta perekrutan KPU provinsi, kabupaten, dan kota se Indonesia. KPU merinci anggaran Pemilu 2024 itu untuk kebutuhan badan adhoc yakni honor dan operasional kerja badan adhoc sebesar Rp34,443 triliun atau 44,93 persen dari anggaran. Honor badan adhoc pada 2024 naik cukup signifikan bahkan hampir mencapai tiga kali lipat. Misalnya, honor KPPS untuk Pemilu 2024 dirancang sebesar Rp1,5 juta per orang, sebelumnya honor KPPS di 2019 sebesar Rp550 ribu. Begitu juga, honor PPK di 2019 sebesar Rp1,8 juta dan di 2024 dirancang sebesar Rp3 juta, kemudian untuk PPS dari Rp1,3 juta menjadi Rp2,45 juta. Lebih lanjut anggaran untuk kebutuhan logistik pemilu porsinya Rp16,017 triliun atau 20,90 persen dari total anggaran. KPU juga membuat pos anggaran untuk alat pelindung diri sebesar 6,07 persen atau Rp4,652 triliun. Terakhir, KPU juga menganggarkan untuk Pemilihan Presiden putaran kedua. Anggaran itu untuk honor KPPS selama 1 bulan, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi penghitungan suara yakni Rp14,479 triliun atau 18,89 persen dari anggaran. (mth/Antara)

Rusia Akan Buka Koridor Perairan ke Laut Hitam Bagi Kapal Asing

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 21:37:11 0

Ankara, FNN - Rusia akan membuka koridor perairan ke Laut Hitam bagi kapal-kapal asing, menurut media setempat pada Rabu (25/5).\"Untuk memastikan jalan keluar kapal asing dari pelabuhan Mariupol aman, koridor sepanjang 115 mil dengan lebar 2 mil menuju Laut Hitam akan diatur,\" kata kantor berita pemerintah TASS mengutip sumber Kementerian Pertahanan Rusia. Berkat langkah yang diambil oleh Angkatan Laut Rusia, bahaya ranjau di pelabuhan Mariupol sudah tidak ada dan langkah-langkah untuk membangun kembali infrastruktur pelabuhan juga sedang berlangsung, katanya.Sedikitnya 3.974 warga sipil tewas dan 4.654 orang terluka sejak perang di Ukraina dimulai pada 24 Februari, menurut perkiraan PBB.Jumlah korban sesungguhnya diyakini jauh lebih tinggi.Hampir 6,6 juta orang berhasil menyelamatkan diri ke sejumlah negara. Sedangkan lebih dari 7,7 juta orang mengungsi di dalam negeri, menurut badan pengungsi PBB. (mth/Antara)

Teten: Forum GPDRR 2022 Jadi Momentum UMKM Bali Kian Dikenal Dunia

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 21:33:44 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan forum Internasional 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 menjadi momentum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bali agar semakin dikenal di level internasional.“Dengan melibatkan UMKM pada GPDRR ini, diharapkan dapat menjadi momentum bagi kebangkitan pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali yang selama ini sangat terdampak pandemi COVID-19,” ucap dia di Bali, Kamis.Seperti diketahui, Bali terpilih menjadi tuan rumah GPDRR 2022 yang merupakan forum multi-pemangku kepentingan hasil inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penanggulangan risiko bencana.Acara ini berlangsung dari 23 Mei 2022 dan akan berakhir pada 28 Mei 2022.Belajar dari dampak pandemi terhadap perekonomian Bali, lanjutnya, maka perlu dilakukan perbaikan strategi dan diversifikasi kebijakan.Strategi tersebut antara lain menjadikan Bali tidak hanya bertumpu terhadap sektor pariwisata, tetapi juga mengembangkan strategi pariwisata, perdagangan, dan investasi yang komprehensif.Karena itu, ia mendorong Pulau Bali dapat menghadirkan berbagai event internasional yang wajib diiringi dengan promosi produk UMKM berkualitas.\"Bali juga harus menjadi daerah yang sudah dikenal secara internasional sebagai hub ekspor untuk produk UMKM premium. Jadi kita ingin Bali menjadi pintu bagi produk UMKM go global,\" kata Teten.Menkop menilai Bali harus pula memperkenalkan program mitigasi bencana, pasca bencana, dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk dukungan kepada UMKM terdampak bencana melalui pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan.Kemudian, Pulau Dewata perlu menginformasikan kearifan lokal masyarakat tanah air dalam menghadapi bencana seperti yang ditampilkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam salah satu dari empat zona showcase produk UMKM, yaitu di zona 1 dengan tema The Rising Phoenix, mini museum tentang bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia.Adapun tema di zona 2 ialah Memento of Indonesia, menampilkan produk unggulan yang memiliki nilai tambah ramah lingkungan dan zero waste product. Lalu zona 3 bertema Taste of Indonesia yang menampilkan produk makanan dan minuman warisan budaya nusantara maupun hasil industri kreatif, serta zona 4 Local Rhythm yang menampilkan pertunjukan lokal dan hiburan.\"Bali harus mengangkat produk UMKM dari pelaku usaha yang terdampak bencana serta berkebutuhan khusus dan memperkenalkan serta mempromosikan produk-produk kreatif, inovatif, ramah lingkungan, dan berbasis IT atau inovasi teknologi,\" ujarnya.Showcase produk UMKM di dalam forum GPDRR 2022 mengambil tema The Spirit of Indonesia, from Risk to Resilience dengan melibatkan lima k/l serta lebih dari 200 UMKM.Kegiatan showcasing produk UMKM ini berlangsung dari 23 - 28 Mei 2022 dibagi dalam dua lokasi.Pertama berada di tiga hotel, yaitu Conrad Bali, Courtyard Bali Nusa Dua, dan Melia Bali dengan total 30 UMKM.Lokasi kedua berada di Bali Collection yang menghadirkan 238 produk UMKM, bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.\"Potensi pasar dari kegiatan showcase produk UMKM kali ini selain dari lebih dari lima ribu delegasi dari 193 negara yang berpartisipasi, juga dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mulai mengunjungi Bali,\" ungkap Menkop. (mth/Antara)

Kemenkeu: G20 RI Prioritaskan Keberlangsungan Makro Ekonomi

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 21:20:56 0

Jakarta, FNN - Kementerian Keuangan menyatakan pertemuan Framework Working Group kedua (2nd FWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan keberlangsungan makro ekonomi dari perubahan iklim dan scarring effect pandemi COVID-19.“Diskusi dalam pertemuan 2nd FWG ini terfokus pada situasi ekonomi global terkini serta area prioritas Presidensi yakni dampak makro ekonomi dari perubahan iklim dan scarring effect,” kata Co-chair Presidency Nella Sri Hendriyetty di Jakarta, Kamis.Pertemuan 2nd FWG yang berlangsung di Jakarta pada 24-25 Mei 2022 ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan FWG pertama pada Januari 2022 dan 2nd FMCBG pada April 2022.Dalam 2nd FWG para delegasi mendiskusikan outlook dan risiko ekonomi global yang dipicu perang di Ukraina, tekanan inflasi global yang tinggi dan persisten serta dampak dari pengetatan kebijakan moneter di banyak negara.Salah satu pandangan yang banyak mengemuka pada diskusi hari pertama adalah perlunya kewaspadaan dunia terhadap ancaman ketahanan pangan dan energi yang berpotensi menghambat pemulihan dan menekan kesejahteraan.Sementara pada hari kedua pertemuan, isu utama yang menjadi pokok bahasan adalah dampak perubahan iklim terhadap makro ekonomi dan upaya memitigasinya.Nella yang sekaligus Kepala Pusat Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan menekankan perlunya aksi kolektif dari para negara anggota untuk memitigasi perubahan iklim dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara.Isu kedua yang dibahas adalah scarring effect yakni adanya rencana negara anggota untuk menghentikan secara bertahap dukungan kebijakan penanganan pandemi termasuk stimulus perpajakan.Beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk melaksanakan strategi tersebut antara lain membaiknya situasi pandemi, pemulihan ekonomi, produktivitas mulai meningkat, kenaikan pendapatan dan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja.”Di antara berbagai dampak pandemi, yang paling memprihatinkan adalah scarring effect pada aspek pendidikan dan kualitas sumber daya manusia,” kata Co-chair dari India Anantha Nageswaran.Hasil pertemuan 2nd FWG akan menjadi salah satu bahan masukan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ketiga (3rd FMCBG) yang diselenggarakan pada Juli 2022. (mth/Antara)

Dua Hakim Lebak Disidangkan Temannya Sendiri Karena Terseret Narkoba

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 21:16:55 0

Lebak, FNN - Dua hakim berinisial YR (39) dan DA (39) yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, terseret kasus penyalahgunaan narkoba. Selain dua hakim itu, RASS (30) sebagai panitera juga terlibat. Dua hakim dan seorang panitera itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan temannya sendiri di pengadilan untuk menjalani proses hukum. \"Ketiga orang itu ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba dan kini resmi sudah menjalani tahanan,\" kata Kepala BNNP Banten Hendri Marpaung di Serang, Rabu. BNNP Banten tidak main-main untuk menyelesaikan kasus perkara yang tersangkanya hakim dan panitera hingga ke meja hijau, sebab narkoba adalah musuh negara dan bisa menghancurkan generasi bangsa. Karena itu, kata Hendri, BNNP Banten hingga kini masih mendalami kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan hakim dan panitera PN Rangkasbitung. Penetapan tersangka terhadap dua hakim dan satu kurir tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain. Bahkan, pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah DA positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan kini masih dalam pemeriksaan.   Informasi Warga Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan dua hakim dan panitera PN Rangkasbitung tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat adanya pengiriman narkotika melalui jasa pengiriman (ekspedisi). Tim BNNP Banten bersama Bea Cukai Kanwil Banten melakukan penyelidikan dan pendalaman. Selanjutnya, pada hari Selasa (17/5) pukul 10.00 WIB, dipimpin Kepala BNNP Banten Hendri Marpaung berhasil menangkap RASS di Jalan Ir Juanda Rangkasbitung. Berdasarkan hasil interogasi terhadap RASS dikembangkan ke Kantor PN Rangkasbitung dan mengamankan YR. Petugas BNNP Banten menggeledah ruangan YR juga mengamankan DA yang merupakan teman kerja YR yang ikut menggunakan narkoba bersama dengan YR. Dari penggeledahan di ruangan kantor YR ditemukan barang bukti satu buah alat hisap sabu atau bong di laci meja kerja YR dan dua buah alat hisab sabu serta dua buah pipet dan dua buah korek gas dari tas DA. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas BNNP Banten membuka paket yang sebelumnya diambil oleh RASS, dimana isi kiriman paket itu ada dua bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu warna putih dan ukuran kecil berisikan narkotika golongan 1 jenis kristal sabu berwarna biru yang pada saat itu belum diketahui beratnya. \"Kami saat ini terus mengembangkan dan mendalami jaringan dari tersangka itu, \" kata Hendri.   Barang Bukti BNNP Banten kini mengamankan barang bukti sebanyak 20,634 gram narkoba jenis sabu juga resi pengiriman TIKI, empat unit telepon genggam beserta lima SIM Card, satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 259 ABS beserta STNK, tiga lembar KTP, tiga buah alat hisap sabu atau bong, dua korek gas, dua pilet dan satu buah kacamata. Ketiga tersangka itu dikenakan Pasal 114 dan Pasal 112 ayat (2) JO Pasal 132 ayat (1) UU RU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu juga Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) JO Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penggiat perkumpulan antinarkotika Indonesia (Perank) Kabupaten Lebak Novi Agustinah sangat menyayangkan oknum hakim terlibat narkoba dan secara etik tentu harus diberikan tindakan tegas hingga pemberhentian. Selain itu juga secara sosial mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Semestinya, kata dia, aparat penegak hukum memberantas dan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, namun mereka terlibat dalam kasus narkotika itu. \"Kami berharap BNN dapat memproses secara hukum dua oknum hakim itu,\" katanya. Selama ini, peredaran narkoba di Kabupaten Lebak cukup mengkhawatirkan, karena banyak korban di berbagai strata sosial mulai pelajar, mahasiswa, masyarakat hingga aparatur sipil negara (ASN) . Pihaknya mengapresiasi BNNP Banten yang menangkap tiga ASN dan dua di antaranya hakim dan panitera di PN Rangkasbitung. \"Kami sangat mendukung hakim itu diberhentikan dari ASN jika terbukti pemakai narkoba,\" kata Novi. Pemberhentian dua hakim tersebut diharuskan karena dapat mencoreng nama institusi atau lembaga PN Rangkasbitung. Tidak terbayangkan jika hakim itu pemakai narkoba, bagaimana dalam memproses dan memutuskan persidangan di Pengadilan. \"Kami sebagai penggiat dari Perank mendesak BNNP Banten terus mengembangkan kasus penyalahgunaan narkoba dan tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain, \" katanya.   Copot Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah mendesak Mahkamah Agung mencopot Kepala PN Rangkasbitung, terkait dua hakim yang terlibat narkoba. Wakil rakyat Kabupaten Lebak tentu sangat prihatin karena lembaga pengadilan yang semestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat juga jernih dalam memutuskan perkara hukum di persidangan. Namun, perbuatan dua hakim di PN Rangkasbitung mencoreng lembaga peradilan karena melakukan pelanggaran dengan keterlibatan penyalahgunaan narkoba. Pihaknya mendesak Mahkamah Agung segera mencopot jabatan Kepala PN Rangkasbitung, karena khawatir dalam memutuskan vonis perkara tidak profesional dan juga mudah terjadi dugaan \"transaksional\" atau suap menyuap, karena kebutuhan hidup konsumsi narkotika cukup besar. Saat ini, kata dia, citra peradilan di Kabupaten Lebak sangat buruk dengan adanya oknum hakim yang terlibat narkotika itu. \"Kami juga banyak menerima laporan dari masyarakat tentang keputusan vonis di PN Rangkasbitung yang tidak adil, termasuk dirinya pernah melaporkan kasus pelanggaran UU ITE Pasal 27 dan pelakunya ASN hanya diancam hukuman ringan tiga bulan,\" kata Ketua Fraksi DPRD Lebak. Pihaknya juga mengapresiasi lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten dengan tidak tebang pilih dalam memberantas peredaran narkotika, sekalipun itu hakim. Narkotika membahayakan generasi bangsa dan bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Dia juga meminta Komisi Yudisial (KY) segera menangani persoalan hakim yang terlibat narkoba di PN Rangkasbitung agar kepercayaan masyarakat pulih terhadap lembaga peradilan. Dia mengutuk perbuatan hakim yang terlibat narkoba dan sangat memalukan karena semestinya mereka memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. (mth/Antara)

Forum Pemuda NTT Mendukung Indonesia yang Inklusif

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 21:08:32 0

Jakarta, FNN - Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung Indonesia yang inklusif untuk mempererat, memperkuat, merawat, serta menjunjung tinggi nilai toleransi antarsuku dan umat beragama.Ketua Umum Forum Pemuda NTT Yohanes Hiba Ndale mengatakan pihaknya terus melaksanakan kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai inklusif, salah satunya halalbihalal di Jakarta, Kamis.\"Acara ini merekatkan persaudaraan untuk seluruh putra dan putri NTT di Jabodetabek dan seluruh anak bangsa di Indonesia,\" katanya.Dia berharap kegiatan itu menjadi momentum menguatkan persatuan dan menjadikan perbedaan sebagai warna dari Bhinneka Tunggal Ika.\"Program ini akan berlanjut guna mempertahankan nilai persatuan Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama,\" katanya.Sementara itu, Penasihat Forum Pemuda NTT Dicky Yohanes mengatakan kegiatan itu turut membagikan santunan kepada 540 anak yatim piatu se-jabodetabek sebagai bentuk persaudaraan antarumat beragama.Dicky Yohanes yang merupakan CEO Diesel One Group itu mengatakan perusahaan terus mendukung program yang dilaksanakan Forum Pemuda NTT karena para putra putri NTT telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan usaha.Ia menuturkan dari awal Diesel One Grup berdiri putra-putra NTT telah banyak berkontribusi. Dirinya sangat dekat dengan orang-orang NTT.\"Sekarang, kita sudah bisa memberi dan menyalurkan berkat. Saya percaya ketika kita dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan lagi untuk hal-hal yang lebih besar,\" kata Dicky.Corporate Secretary Diesel One Group Ayuningtyas Widari Ramdhaniar menyatakan tema acara ini sesuai dengan visi misi Diesel One Group.\"CSR dari grup perusahaan disalurkan melalui yayasan dengan brand \'Diesel One Solidarity\',\" katanya.Diesel One Solidarity akan terus mendorong inklusivitas dalam berbagai bidang, baik itu kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. (mth/Antara)

TNI AL Kerahkan Tiga KRI Jaga Perairan Bali Selama GPDRR 2022

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 13:27:27 0

Denpasar, FNN - Sebanyak tiga KRI dikerahkan untuk menjaga wilayah perairan Bali saat pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang diselenggarakan di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.\"Kami mengerahkan tiga KRI yaitu KRI Sultan Hasanuddin, KRI Keris dan KRI Surabaya. KRI surabaya stand by untuk sewaktu-waktu digerakkan dalam kegiatan ini,\" ujar Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto di Denpasar, Rabu (25/5).Selain KRI, pada pengamanan GPDRR 2022 pihaknya juga menyiapkan satu unit helikopter yang disiagakan di kawasan Nusa Dua untuk kepentingan kedaruratan serta kapal sea rider.\"Helikopter akan digunakan untuk mengantisilasi kedaruratan. Sedangkan sea rider kami juga siapkan untuk apapun pergerakan-pergerakan sehingga nanti bisa menuju lokasi apa yang diperlukanIwan Isnurwanto yang didampingi Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada II Laksamana Pertama TNI Deny Prasetyo mengatakan, sekitar 550 orang prajurit TNI AL juga dikerahkan dalam pengamanan GPDRR 2022, baik dari unsur KRI, Lanal Denpasar serta personel dari helikopter.\"Semua personel ini sudah sesuai dengan pengawakan yang sudah ditentukan. Kami akan meng-cover dan melaksanakan penyekatan area di laut di mana tempat pelaksanaan GPDRR sehingga tidak ada wahana laut yang masuk dan menembus daerah tersebut,\" ungkapnya.Selain melakukan pengamanan wilayah laut, TNI AL juga menyiagakan para prajurit di kawasan pelabuhan dan pangkalan untuk menyisir berbagai daerah dan area guna menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022.\"Dengan adanya dua filter dari laut dan pelabuhan ini kami harapkan tidak ada gangguan apapun yang bisa mengganggu pelaksanaan GPDRR 2022. Kami selaku unsur pengamanan sektor laut harus ambil bagian dan berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan ini,\" ujar Iwan Isnurwanto. (mth/Antara)

Teten: Forum GPDRR 2022 Jadi Momentum UMKM Bali Kian Dikenal Dunia

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 13:24:18 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan forum Internasional 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 menjadi momentum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bali agar semakin dikenal di level internasional.“Dengan melibatkan UMKM pada GPDRR ini, diharapkan dapat menjadi momentum bagi kebangkitan pelaku UMKM khususnya di Provinsi Bali yang selama ini sangat terdampak pandemi COVID-19,” ucap dia di Bali, Kamis.Seperti diketahui, Bali terpilih menjadi tuan rumah GPDRR 2022 yang merupakan forum multi-pemangku kepentingan hasil inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam penanggulangan risiko bencana.Acara ini berlangsung dari 23 Mei 2022 dan akan berakhir pada 28 Mei 2022.Belajar dari dampak pandemi terhadap perekonomian Bali, lanjutnya, maka perlu dilakukan perbaikan strategi dan diversifikasi kebijakan.Strategi tersebut antara lain menjadikan Bali tidak hanya bertumpu terhadap sektor pariwisata, tetapi juga mengembangkan strategi pariwisata, perdagangan, dan investasi yang komprehensif.Karena itu, ia mendorong Pulau Bali dapat menghadirkan berbagai event internasional yang wajib diiringi dengan promosi produk UMKM berkualitas.\"Bali juga harus menjadi daerah yang sudah dikenal secara internasional sebagai hub ekspor untuk produk UMKM premium. Jadi kita ingin Bali menjadi pintu bagi produk UMKM go global,\" kata Teten.Menkop menilai Bali harus pula memperkenalkan program mitigasi bencana, pasca bencana, dan rehabilitasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, termasuk dukungan kepada UMKM terdampak bencana melalui pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan.Kemudian, Pulau Dewata perlu menginformasikan kearifan lokal masyarakat tanah air dalam menghadapi bencana seperti yang ditampilkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam salah satu dari empat zona showcase produk UMKM, yaitu di zona 1 dengan tema The Rising Phoenix, mini museum tentang bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia.Adapun tema di zona 2 ialah Memento of Indonesia, menampilkan produk unggulan yang memiliki nilai tambah ramah lingkungan dan zero waste product. Lalu zona 3 bertema Taste of Indonesia yang menampilkan produk makanan dan minuman warisan budaya nusantara maupun hasil industri kreatif, serta zona 4 Local Rhythm yang menampilkan pertunjukan lokal dan hiburan.\"Bali harus mengangkat produk UMKM dari pelaku usaha yang terdampak bencana serta berkebutuhan khusus dan memperkenalkan serta mempromosikan produk-produk kreatif, inovatif, ramah lingkungan, dan berbasis IT atau inovasi teknologi,\" ujarnya.Showcase produk UMKM di dalam forum GPDRR 2022 mengambil tema The Spirit of Indonesia, from Risk to Resilience dengan melibatkan lima k/l serta lebih dari 200 UMKM.Kegiatan showcasing produk UMKM ini berlangsung dari 23 - 28 Mei 2022 dibagi dalam dua lokasi.Pertama berada di tiga hotel, yaitu Conrad Bali, Courtyard Bali Nusa Dua, dan Melia Bali dengan total 30 UMKM.Lokasi kedua berada di Bali Collection yang menghadirkan 238 produk UMKM, bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.\"Potensi pasar dari kegiatan showcase produk UMKM kali ini selain dari lebih dari lima ribu delegasi dari 193 negara yang berpartisipasi, juga dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang mulai mengunjungi Bali,\" ungkap Menkop. (mth/Antara)

Transformasi Digital Indonesia Tarik Minat Industri Global

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 13:20:14 0

Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kebijakan pemerintah soal transisi energi berkelanjutan dan transformasi digital mendapat perhatian dan minat industri global.\"Hari ini, kami baru saja melakukan pertemuan berkaitan dengan Country Strategy Dialogue, mendiskusikan yang berkaitan dengan energi berkelanjutan untuk mendukung industri dan transformasi digital,\" kata Menkominfo di World Economic Forum di Davos, Swiss, dikutip dari siaran pers, Kamis.Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (25/5) waktu setempat.Dalam pertemuan tersebut, dikatakan Johnny, mitra bisnis yang sudah lama mengenal Indonesia sangat berminat untuk mengambil bagian dalam kebijakan dan rencana besar Pemerintah melakukan transisi energi menuju ke energi yang berkelanjutan dan transformasi digital.\"Saya kira pertemuan di World Economic Forum ini banyak manfaatnya dalam rangka mempromosikan Indonesia sebagai negara yang sangat ramah untuk investasi,\" kata Johnny.Potensi kerja sama dengan mitra perusahaan global diperkuat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memiliki valuasi di atas rata-rata.\"Pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi, pada kuartal pertama mencapai 5,01 persen, tentu ini yang menarik minat investasi. Juga dukungan-dukungan dalam rangka untuk pembiayaan infrastruktur khususnya pembiayaan hijau,\" kata Johnny.Johnny menyebutkan setidaknya ada dua perusahaan global yang menunjukkan minat kuat untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu Schneider dan Ericsson. Perusahaan yang disebutkan terakhir itu berminat dalam pengembangan jaringan 4G dan 5G di Indonesia.Valuasi ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan senilai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030 juga menjadi pertimbangan bagi para investor, menurut Johnny.Diskusi dengan mitra perusahaan global juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Menkominfo Johnny didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif selama di WEF Davos, Swiss. (mth/Antara)

Airlangga Tekankan Penerapan Just And Affordable Transition dalam EBT

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 13:16:14 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan prinsip just and affordable transition dalam penerapan transisi energi baru terbarukan (EBT) yaitu terkait keadilan dan tidak ada yang tertinggal dalam prosesnya.Hal itu diungkapkan oleh Airlangga dalam pertemuan bersama Executive Director International Energy Agency Fatih Birol di Davos, Swiss pada Selasa (24/5).“Tidak hanya memperhitungkan cost and benefits tetapi juga memastikan tidak ada yang tertinggal dalam prosesnya,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.Menurut Airlangga, jika dikelola dengan baik maka transisi energi dapat berdampak positif di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup berupa pekerjaan baru dan lapangan kerja yang lebih luas.“Sebaliknya transisi energi juga memiliki risiko pengangguran dan defisit transaksi berjalan,” ujarnya.Ia menuturkan Indonesia sendiri akan merealisasikan kontribusi energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dengan beberapa sumber EBT yang potensial seperti matahari, air, angin, panas bumi dan laut yang menyumbang 442 GW.Meski demikian, langkah itu ternyata masih memiliki tantangan yaitu keterbatasan jaringan, teknologi, dan pembiayaan sehingga pembiayaan dan transfer teknologi pada transisi energi menjadi penting.Ia menjelaskan Indonesia memandang transisi energi tidak hanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan respon terhadap perubahan iklim tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas masyarakat.Setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda atau common but differentiated responsibilities.Khusus untuk Indonesia, mekanisme keuangan sangat penting dalam proses phase down batu bara dimana Indonesia berkomitmen merealisasikan target ini pada 2060 atau lebih cepat.Oleh sebab itu, mobilisasi sumber daya termasuk keuangan dan peningkatan kapasitas seperti penelitian dan pengembangan, sistem perdagangan emisi serta subsidi energi terbarukan sangat esensial untuk tujuan ini.Tak hanya itu, cara untuk mengatasi masalah pendanaan adalah diperlukannya sumber pendanaan yang kuat seperti dari Asian Development Bank (ADB) atau dana multilateral lainnya. (mth/Antara)

Mendag: Harga Komoditas Tinggi Peluang Ciptakan Nilai Tambah

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 13:12:13 0

Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa terganggunya arus perdagangan komoditas di dunia yang menyebabkan inflasi tinggi merupakan peluang bagi negara berkembang untuk menciptakan nilai tambah yang baik pada sektor perdagangan.“Ini bagian dari opportunity, harga komoditas tinggi ini menyebabkan banyak investasi dan inovasi untuk menciptakan nilai tambah bagi Indonesia” kata Mendag lewat keterangannya diterima di Jakarta, Kamis.Mendag menyampaikan hal itu di sela-sela acara World Economy Forum (WEF) Davos.Menurut Mendag Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah lama mengusulkan agar perdagangan komoditas dunia perlu ditata ulang.Karena struktur dan sistem yang dominan saat ini lebih banyak dampak buruknya dibandingkan manfaatnya. Khususnya bagi masyarakat di negara berkembang besar seperti Indonesia, Brazil, India dan China.Menurut Mendag, yang dibutuhkan, adalah perubahan mentalitas dalam memandang perdagangan bebas dunia sebagai lokomotif yang tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor non ekonomi.Konsep yang dikenal dengan ESG (environment, sustainability and governance) saat ini menjadi ukuran pertama dan utama bagi investor dalam menanamkan modalnya.Konsep ESG adalah pembangunan ekonomi berbasis pemeliharaan lingkungan, pembangunan yang berkesinambungan dan tata kelola.\"Kami di Indonesia percaya bahwa komitmen penuh terhadap ESG menciptakan platform untuk membangun rasa saling membutuhkan dan saling percaya antara semua negara di dunia,\" kata Mendag Lutfi.Tapi Indonesia tidak tinggal diam melihat beragam hambatan terhadap perdagangan dan perekonomian dunia.Menurutnya, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN bersama-sama bersama sembilan negara ASEAN lainnya berkomitmen penuh untuk menghilangkan kendala perdagangan antar negara ASEAN sebagai kontribusi nyata ASEAN dalam meringankan beban perekonomian dunia saat ini.Hal tersebut dilakukan sambil 10 negara ASEAN saling mendukung dalam menerapkan konsep ESG di masing-masing negara.\"Selanjutnya dengan komitmen penuh ASEAN dalam penerapan ESG, kami berharap perekonomian ASEAN bisa semakin terintegrasi ke dalam rantai pasok utama dunia, main global supply chain,\" tegas Mendag. (mth/Antara)

KH Ma'ruf Amin Jadi Saksi Nikah Anwar Usman dan Adik Presiden Jokowi

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 13:08:22 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden, KH Ma\'ruf Amin, menjadi saksi pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dengan adik perempuan Presiden Joko Widodo, Idayati, di Solo, Jawa Tengah, Kamis.Ma\'ruf beserta istrinya, Wury Ma\'ruf Amin, tiba di Gedung Graha Saba Buana, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis pagi (26/5), dan keduanya lalu berjalan melangkah mengisi buku tamu sebelum memasuki ruang prosesi akad nikah yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB.Ia tampil mengenakan setelan jas hitam dan kemeja putih dibalut dasi merah serasi dan istrinya mengenakan kebaya bernuansa broken white senada dengan kerudung cokelat dan selendang motif batik.Ma\'ruf yang berlatar ulama senior itu bertindak sebagai saksi pernikahan mempelai putri sedangkan Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, menjadi saksi pernikahan dari mempelai pria.Prosesi akad nikah diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Agus Maarif dan bertindak sebagai penghulu adalah M Arba\'in Basyar serta nasihat pernikahan diberikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.Acara yang berlangsung hangat dan khidmat itu turut disaksikan Jokowi dan istrinya, Iriana Joko Widodo. Usai memberikan ucapan selamat, Ma\'ruf beserta istrinya langsung menuju ke bandara untuk kembali ke Jakarta. (mth/Antara)

Zelenskyy Tolak Ide Penyerahan Wilayah Untuk Akhiri Perang

BY FNN Kamis, 26 Mei 2022 13:04:21 0

London, FNN - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Rabu menolak mentah-mentah usulan agar Kiev menyerahkan wilayah dan membuat konsesi untuk mengakhiri perang dengan Rusia.Zelenskyy mengatakan usulan itu merupakan upaya untuk berdamai dengan Nazi Jerman seperti yang terjadi pada 1938.Komentar-komentar murka Zelenskiy dan seorang pejabat seniornya muncul saat pasukan Ukraina menghadapi serangan baru di dua wilayah timur yang sebagian dikuasai oleh separatis berbahasa Rusia pada 2014.Dewan redaksi New York Times mengatakan pada 19 Mei bahwa perdamaian yang dirundingkan mungkin mengharuskan Kiev untuk membuat beberapa keputusan sulit, mengingat bahwa kemenangan militer yang menentukan tidak realistis.Dan mantan Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger minggu ini menyarankan di Forum Ekonomi Dunia di Davos bahwa Ukraina harus membiarkan Rusia mempertahankan Krimea, yang dicaplok pada 2014.\"Apa pun yang dilakukan negara Rusia, Anda akan selalu menemukan seseorang yang mengatakan \'Mari kita pertimbangkan kepentingannya\',\" kata Zelenskiy dalam pidato video larut malam.\"Anda mendapat kesan bahwa Kissinger tidak memiliki tahun 2022 di kalendernya, tetapi tahun 1938, dan bahwa dia pikir dia sedang berbicara dengan audiens bukan di Davos tapi di Munich saat itu.\"Pada 1938, Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman menandatangani perjanjian di Munich yang memberi diktator Nazi Adolf Hitler tanah di Cekoslowakia saat itu sebagai bagian dari upaya yang gagal untuk membujuknya meninggalkan ekspansi teritorial lebih lanjut.\"Mungkin New York Times juga menulis hal serupa pada 1938. Tapi saya ingatkan, sekarang sudah 2022,\" kata Zelenskyy.\"Mereka yang menyarankan Ukraina untuk memberikan sesuatu kepada Rusia, \'tokoh-tokoh geopolitik hebat\' ini, tidak pernah melihat rakyat kecil, rakyat kecil Ukraina, jutaan orang yang tinggal di wilayah yang mereka usulkan untuk ditukar dengan perdamaian khayali.\"Italia dan Hongaria telah mendesak Uni Eropa untuk menyerukan secara eksplisit gencatan senjata di Ukraina dan pembicaraan damai dengan Rusia, yang menempatkan dua negara itu bertentangan dengan negara-negara anggota EU lain yang bertekad untuk mengambil garis keras melawan Moskow.Sebelumnya, dalam kritik penuh amarah, penasihat Zelenskiy Oleksiy Arestovych mengatakan beberapa negara Eropa jelas ingin Ukraina membuat konsesi kepada Putin.\"Tidak ada yang akan memperdagangkan satu gram kedaulatan kami atau satu milimeter wilayah kami,\" katanya dalam pernyataan video yang diunggah secara daring.\"Anak-anak kami sekarat, tentara hancur oleh mortir, dan mereka menyuruh kami mengorbankan wilayah. Sesat. Itu tidak akan pernah terjadi.\"Juru bicara kementerian luar negeri Rusia sebelumnya mengatakan rencana perdamaian Italia untuk Ukraina adalah \"fantasi\".\"Anda tidak dapat memasok Ukraina dengan senjata dengan satu tangan dan membuat rencana untuk penyelesaian situasi secara damai dengan tangan yang lain,\" kata Maria Zakharova pada pengarahan mingguannya, mengacu pada inisiatif Italia.Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio memberikan garis besar rencana tersebut pekan lalu. Kremlin mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya belum melihat inisiatif tersebut tapi berharap untuk menerimanya melalui saluran diplomatik.Zakharova mengatakan tentang proposal yang dilaporkan itu: \"Jika mereka berharap bahwa Federasi Rusia akan memanfaatkan rencana apa pun dari Barat, maka mereka belum banyak mengerti.\" (mth/Antara)

Dubes Bangga Desainer Berbakat Indonesia Tampil di KazanSummit 2022

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 21:07:28 0

Bandarlampung, FNN - Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, Jose Tavares mengatakan patut berbangga bahwa dalam rangkaian KazanSummit 2022, terdapat desainer-desainer berbakat Indonesia yang berpartisipasi memamerkan koleksi busana Muslim dalam ajang bergengsi ini.Siaran pers dari KBRI Moskow diterima di Bandarlampung, Rabu menyebutkan perhelatan Kazan Modest Fashion Show di Rusia itu dihadiri 250 orang dari kalangan desainer, pengamat fesyen, pejabat asing dan setempat, serta korps diplomatik di kompleks budaya dan hiburan “Pyramid” Kazan pada 19 Mei 2022.Dubes Jose Tavares yang hadir dalam agenda itu mengungkapkan kualitas dan desain yang ditampilkan desainer Indonesia dalam Kazan Modest Fashion Show tersebut sangat bagus, modis, dan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan Islami.“Sambutan hangat dan antusiasme peserta dan penonton memberikan optimisme dan kesan positif yang mendorong karya anak bangsa bersaing di dunia internasional,\" ucapnya.Kazan Summit 2022 atau the 13th International Economic Summit \" Russia-Islamic World: KazanSummit” merupakan ajang pertemuan ekonomi internasional tahunan yang berlangsung pada 19-21 Mei 2022 di Kazan, ibu kota Republik Tatarstan.Dalam rangkaian KazanSummit 2022, selain KFMS, diselenggarakan pula Russia Halal Expo, the 6th OIC Young Diplomats Forum, dan Pleno Grup Strategic Vision Russia-Islamic.KazanSummit tahun ini didedikasikan untuk peringatan ke-1100 tahun diadopsinya agama Islam oleh masyarakat Volga Bulgaria dengan puncak acara di Kota Bolgar yang dihadiri Presiden Tatarstan.KMFS 2022 yang menjadi ajang pertunjukan koleksi perancang busana terkemuka Rusia dan asing, bertujuan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan komunitas perancang busana modest sebagai bagian dari tren busana global yang berkembang pesat.Acara ini diselenggarakan tim internasional, yakni Tatarstan Investment Development Agency (TIDA), Markamarie (Franka Soeria, Indonesia), Modest Russia, dan Council of Modest Fashion (COMF).“Saya sangat bangga dapat berpartisipasi dalam KMFS di Rusia ini dan optimistis berbagai koleksi busana Muslim dan modest fashion lainnya buatan Indonesia mampu bersaing dengan negara lain, bahkan Indonesia dapat menjadi kiblat modest fashion dunia,” ujar Restu Pratiwi salah seorang desainer Indonesia.Dalam KMFS 2022 ditampilkan karya busana anggun dan elegan koleksi putra-putri Indonesia, yaitu Restu Pratiwi, Anaras, dan Li Scarf bersama Franka Soeria yang menjadi event organizer. Koleksi lain yang tampil, antara lain Asheri (Kazakhstan), dari Rusia terdapat koleksi dari Buro Banu, Inshelline, Al – Shiira, Kuzma, Bloombia dan Sultan Saliev.Elizaveta, salah satu pengunjung KMFS menyatakan kekagumannya pada berbagai koleksi busana Muslim karya desainer Indonesia yang ditampilkan. “Sungguh rancangan yang elegan dan indah ketika dikenakan,” kata dia.Industri modest fashion menjadi bagian tak terpisahkan dalam tren busana dunia dan memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya Muslim. Laporan State of Global Islamic Economy (SGIE) 2022 oleh DinarStandard menempatkan Indonesia pada peringkat ke-3 untuk Modest Fashion setelah Uni Emirat Arab dan Turki. (mth/Antara)

Anggota DPR: Revisi UU Lalu Lintas Berikan Jaminan Pengemudi Daring

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 21:02:26 0

Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Lalu lintas memberikan jaminan bagi para pengemudi daring.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan bahwa DPR ingin memberikan jaminan hukum atas keselamatan para pengguna jalan raya serta mengatur terkait jaminan kesejahteraan bagi para pengemudi angkutan daring dalam rancangan undang-undang (RUU) tersebut.\"Banyak hal tentunya yang menjadi poin penting dalam RUU ini, selain mengatur tentang jaminan keselamatan bagi para pengguna jalan raya. RUU ini akan mengatur jaminan kesejahteraan bagi para pengemudi, termasuk pengemudi transportasi online,\" jelas Wakil Ketua Komisi V DPR RI tersebut.Komisi V DPR, katanya, telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).Pada RDPU yang dihadiri  perwakilan The Institute For Transportation And Development Policy (ITDP), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Institut Studi Transportasi (INSTRAN) itu, Komisi V DPR meminta masukan dari para ahli terkait urgensi RUU tersebut di tengah modernisasi sistem lalu lintas dan angkutan yang kini terjadi.Seperti halnya keberadaan bisnis angkutan online yang telah menyasar kendaraan roda dua sebagai sarana angkutan. Sementara pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 keberadaan kendaraan roda dua atau sepeda motor tidak termasuk dalam kategori angkutan.\"Kita menilai revisi ini sangat dibutuhkan mengingat perkembangan modernisasi bisnis angkutan saat ini. Makanya melalui revisi ini nanti kita berharap bisnis transportasi online dapat diberikan ketegasan terkait penggunaan sepeda motor sebagai transportasi angkutan,\" jelasnya.Selain itu, kata dia, sebagai upaya mendorong perbaikan pelayanan publik di sektor lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) itu, Komisi V DPR ke depan berwacana pemerintah dapat membentuk Dewan Transportasi Nasional (DTN) yang tidak hanya berfungsi mengatur tentang sistem lalu lintas, tetapi turut mengawasi perkembangan bisnis transportasi. (mth/Antara)

Menparekraf Resmikan Gedung UMKM Halal Hub di Sumenep Madura

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 20:54:13 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meresmikan Gedung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Halal Hub di Sumenep, Jawa Timur, yang dibangun berdasarkan kerja sama antara pemerintah daerah setempat dengan Goorita.com (lokapasar internasional).\"Hal ini tentu sesuai dengan arahan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin yang menargetkan posisi Indonesia sebagai pusat produk halal dunia,\" ujar Menparekraf dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.Ia mengharapkan Gedung UMKM tersebut dapat membuka lapangan kerja yang luas sehingga masyarakat kembali sejahtera dan kebangkitan ekonomi dapat terwujud.Beberapa fasilitas yang disediakan Gedung UMKM Halal Hub ialah sarana konsultasi pengembangan produk, ruang khusus untuk memberikan pelatihan mulai dari penyampaian materi, pemasaran produk UMKM, hingga beragam produk kemasan yang ditampilkan di gedung tersebut.\"Semoga fasilitas ini akan membawa berkah, membangkitkan ekonomi, membuka lapangan kerja, melahirkan ide-ide dan inovasi baru agar Indonesia semakin sejahtera,\" kata Sandiaga.Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf juga meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Kemasan yang difungsikan sebagai rumah kreatif dalam mengoptimalkan produk UMKM Sumenep dari segi kemasan.Beberapa program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dapat dikolaborasikan ialah BEDA\'KAN (Bedah Desain Kemasan Kuliner Nusantara), yakni pelaku ekonomi kreatif diberikan pelatihan maupun pendampingan dalam menciptakan desain kemasan kreatif sehingga memiliki nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan.\"Kita perlu meningkatkan dari segi kemasan produk hingga pemasaran dengan kerja sama bersama dengan Kemenparekraf,\" ucapnya.Wisata halal telah menarik devisa dari pelancong Muslim dengan optimal.Data State of The Global Islamic Economy Report 2019 menyebutkan bahwa jumlah pengeluaran wisatawan Muslim dunia sebesar 200,3 miliar dolar AS atau sebesar 12 persen dari total pengeluaran wisatawan global sebesar 1,66 triliun dolar AS.Dengan demikian, lanjutnya, Indonesia berada di urutan ke-5 dari \"TOP 5 Negara Muslim Traveler\" yang memiliki pengeluaran terbesar setelah Arab Saudi, UAE, Qatar, dan Kuwait.\"Potensi ini harus terus dikembangkan, agar produk halal Indonesia berada di posisi puncak dunia,\" ungkap Sandiaga. (mth/Antara)

Ketua DPR Dorong Pemerintah Optimalkan Penyerapan Anggaran PEN

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 18:49:35 0

Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah agar mengoptimalkan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar roda perekonomian tetap bergerak demi kesejahteraan rakyat.\"Kami mengingatkan pemerintah untuk mengakselerasi penyerapan anggaran Program PEN agar roda perekonomian tetap bergerak demi kesejahteraan rakyat,” kata Puan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.Sebaliknya, menurut dia, penyerapan anggaran PEN yang rendah akan menghambat pergerakan roda perekonomian nasional.Puan mengatakan DPR RI selalu mendukung Program PEN yang dijalankan pemerintah yang salah satunya melalui fungsi penganggaran.Oleh karena itu, ia meminta setiap kementerian/lembaga untuk merealisasikan program-program kerja mereka sehingga dana PEN bisa segera terserap.“Di tengah situasi ekonomi yang belum pulih, DPR RI meminta pemerintah untuk terus fokus dalam merealisasikan program-program PEN yang berdampak langsung pada masyarakat,” ucap Puan.Puan mengatakan nilai penyerapan anggaran PEN pada tahun 2022 yang baru mencapai 17,73 persen atau Rp80,79 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp455,62 triliun per 13 Mei 2022 masih cukup rendah.“Kita harus belajar dari tahun lalu di mana realisasi anggaran Program PEN Tahun 2021 tidak mencapai 100 persen. Harus ada perbaikan supaya anggaran PEN dapat terserap maksimal,” tegas Puan.Ia menyoroti anggaran penanganan kesehatan yang baru terserap 12,42 persen atau Rp15,2 triliun dari alokasi sebesar Rp122,5 triliun. Secara khusus, Puan mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan anggaran penanganan kesehatan didistribusikan, terutama terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes).“Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan kesehatan di masa pandemi COVID-19 harus benar-benar diperhatikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraannya,” ucap Puan.Puan mengimbau pemerintah pusat agar terus mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menyalurkan insentif para tenaga kesehatan agar sesuai sasaran.Kemudian, tambah dia, pemerintah pusat perlu mengawasi pembayaran klaim penanganan COVID-19 melalui dana desa, insentif perpajakan vaksin, atau alat kesehatan.Pemerintah pusat, paparnya, didorong untuk melakukan pendampingan pelaksanaan Program PEN yang ada di kementerian/lembaga mulai dari perencanaan, realisasi anggaran, dan pelaksanaan program demi mempercepat penyerapan anggaran PEN. (mth/Antara)

Larangan Ekspor Energi Bersih Baik Untuk Meningkatkan Target Bauran

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 18:46:02 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia menegaskan akan melarang ekspor energi baru terbarukan ke negara lain dan aturan terkait hal itu akan segera dibuat untuk memperkuat landasan dari kebijakan tersebut.Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Deendarlianto mengatakan kegiatan pelarangan ekspor energi baru terbarukan merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan produksi energi bersih di dalam negeri.\"Regulasi yang akan dikeluarkan itu baik untuk meningkatkan produksi energi bersih nasional,\" ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu.Deendarlianto menilai pelarangan ekspor energi baru terbarukan tidak akan berdampak terhadap investasi mengingat kebutuhan Indonesia terhadap energi bersih masih sangat besar.Indonesia harus mengejar target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, sementara hingga akhir 2021 baurannya masih berada pada angka 11,7 persen.\"Hal itu tidak akan berdampak terhadap investasi karena yang dilarang energinya, bukan teknologinya,\" kata Deendarlianto.Ia menjelaskan apabila suplai energi baru terbarukan itu belum mencukupi kebutuhan nasional, maka larangan ekspor tidak akan menjadi masalah. Deendarlianto pun mencontohkan pemenuhan produk biodiesel untuk kebutuhan di dalam negeri harus menjadi prioritas pemerintah ketimbang ekspor.Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan meski pemerintah melarang ekspor energi baru terbarukan, namun bukan berarti Indonesia menghentikan investasi untuk membangun proyek-proyek energi bersih di dalam negeri.Bahlil mempersilahkan perusahaan-perusahaan untuk masuk ke Indonesia dan membangun proyek energi baru terbarukan, namun dengan catatan energi bersih yang dihasilkan tidak untuk dibawa ke luar Indonesia. (mth/Antara)

Bertemu Kadin, Perusahaan Swiss di Danau Toba Ingin Perluas Usaha

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 18:39:15 0

Davos, Swiss, FNN - Delegasi Swiss-Asean Chamber of Commerce menyampaikan bahwa sebuah perusahaan ikan berkeinginan untuk memperluas usaha miliknya yang berlokasi di Danau Toba, Sumatera Utara kepada Kamar Dagang Indonesia.\"Mereka mau investasi karena kesuksesan ikan yang berhasil mereka ekspor ke berbagai negara dan mereka melihat kesempatan untuk ekspansi fasilitas mereka dan menanyakan potensinya seperti apa,\" kata Ketua Komite Bilateral Swiss Kadin Francis Wanandi usai pertemuan dengan Swiss-Asean Chamber of Commerce di Indonesia Pavilion, Davos, Swiss, Selasa pagi waktu setempat.Seiring dengan rencana Danau Toba yang akan dijadikan sebagai kawasan eco tourism, Francis menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk memadukan industri ikan dengan turis. Oleh karena itu, perusahaan Swiss menanyakan potensi dan keuntungan yang akan didapat.Pertemuan yang menjadi bagian dari roadshow B20 tersebut juga membahas kerja sama vokasi agar pekerja Indonesia bisa dikirim ke Swiss dengan rentang waktu 2 tahun untuk menjadi profesional.\"Kita sedang melihat petanya, berbagai bidang sektoral yang bisa kita pekerjakan karyawan Indonesia ke Swiss,\" ujarnya.Tak hanya itu, Kadin juga meminta Swiss-Asean Chamber of Commerce untuk mencarikan perusahaan lain yang ingin berinvestasi di Indonesia baik dari segi perikanan, udang, maupun lobster.Francis menyampaikan bahwa dalam forum tersebut Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan bahwa kondisi Indonesia sangat disayangkan karena mengirim benih lobster untuk dijual ke Vietnam dan negara tersebut yang mendapatkan nilai value yang lebih tinggi.\"Swiss kan dikenal dengan negara yang walaupun mereka tidak punya laut tapi mereka punya teknologinya untuk mengembangkan perikanan maupun sampai ke proses. Jadi itu yang kita bicarakan,\" jelasnya.Lebih lanjut, ia mengatakan salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pengusaha Swiss adalah kepastian hukum, sehingga mereka menanyakan terkait security dan protection investment.\"Makanya ada tanda tangan protection investment antara BKPM dengan Seco supaya perusahaan Swiss punya security dalam hal investasi di Indonesia, tentu Kadin harus bisa memfasilitasi untuk hal itu,\" ucapnya. (mth/Antara)

PBB Puji Indonesia Berhasil Kendalikan COVID, GTelar GPDRR 2022

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 18:26:24 0

Badung, Bali, FNN - Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed memuji Indonesia yang dinilai berhasil mengendalikan COVID-19 sehingga perhelatan forum Platform Global Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) 2022 dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung di Nusa Dua, Bali.\"Saya ingin menyampaikan apresiasi PBB kepada Presiden dan masyarakat Indonesia yang telah menjadi tuan rumah GPDRR 2022,\" kata Amina Mohammed dalam sambutannya pada acara pembukaan GPDRR 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali pada Rabu.\"Saya ingin mengucapkan selamat dan menyampaikan penghargaan kepada Indonesia atas langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi dan merespons pandemi COVID-19 yang memungkinkan kami semua untuk bertemu di konferensi ini secara langsung,\" ujar Amina.Deputi Sekjen PBB itu menilai upaya Indonesia untuk memvaksin 217 juta jiwa populasinya sebagai sebuah capaian besar.\"Kami memuji pemimpin Indonesia atas program vaksinasinya untuk menjaga semua orang tetap aman dan bertindak serta merespons pandemi COVID,\" ucap Amina.Menurut dia, Indonesia merupakan negara mitra yang sangat penting yang telah mengajarkan kepada dunia tentang upaya pengurangan risiko bencana.Pada kesempatan itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan dinamis dalam menangani pandemi COVID-19 sesuai situasi terkini dengan menjalankan \"kebijakan gas dan rem\" untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi.\"Kebijakan itu terbukti telah memberikan dampak yang baik,\" kata Presiden Jokowi.Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia -- yang terdiri dari 17 ribu pulau dengan populasi 217 juta orang -- telah menyuntikkan 411 juta dosis vaksin untuk warganya.Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa kasus harian COVID-19 di Indonesia pun telah turun tajam, yakni dari 64 ribu kasus per hari pada saat puncaknya menjadi 345 kasus per hari pada Selasa (24/5).\"Selain itu, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga pada 5,01 persen serta inflasi di level aman 3,5 persen,\" ungkapnya.Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan Sesi ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GP2022) di Bali pada 23-28 Mei 2022. (mth/Antara)

Panglima TNI Jamin Pengamanan IKN Maksimal

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 18:20:04 0

Yogyakarta, FNN - Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, menjamin pengamanan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur diupayakan secara maksimal.\"Intinya harus kita buat maksimal pengamanan ibu kota baru,\" kata dia, di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Rabu.Ia menegaskan bakal memaksimalkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang saat ini telah dimiliki untuk mendukung keamanan di Nusantara, nama ibu kota baru negara itu. \"Yang penting apa (alutsista) yang kami miliki kami berusaha untuk memaksimalkan gelar kami di sana,\" kata dia.Terkait potensi ancaman gangguan dan serangan udara di Nusantara, dia telah mengajukan pengadaan sistem persenjataan maupun penambahan kekuatan personel di kawasan itu. \"Tapi yang jelas khan kita juga tidak mungkin mendapatkan dukungan secara ideal,\" ujar dia.Karena itu, menurut dia, yang akan dilakukan saat ini adalah memaksimalkan aset-aset TNI yang sudah ada. \"Kalaupun yang baru belum ada kami akan geser, relokasi dari aset-aset kami di titik-titik yang yang ada,\" tutur dia.Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Widjajanto mengatakan, lokasi Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, rentan terhadap ancaman serangan udara dari luar.\"Secara geografis, Ibu Kota Nusantara memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman eksternal. Khususnya yang bersumber dari udara,\" kata dia, saat menyampaikan orasi ilmiah, di Lemhannas, Kamis (19/5). Oleh karena itu dia meminta agar kapasitas anti-access/area-denial (A2/AD) di sekitar Nusantara perlu diperkuat. (mth/Antara)

Aksi 10 Juta Pohon Bernilai Terapi Kejut

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 16:56:59 0

Malang, FNN – Aksi penanaman 10 juta pohon yang digalang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memiliki nilai terapi kejut terhadap sakitnya etika lingkungan yang sudah akut. “Agar aksi ini tidak berhenti menjadi sebatas jargon, harus ada kebijakan nasional yang tertulis untuk menjamin keberlanjutannya. Tanam pohon itu proyek generasi dan berjangka panjang,” kata Dr Abdul Aziz SR, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Brawijaya (UB) Malang, Rabu (25/5/2022). Aksi penanaman 10 juta pohon, di-launching Menko PMK) Muhadjir Effendy, Selasa (24/5/2022) di Bali. Aksi ini merupakan agenda Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sekaligus bentuk komitmen Indonesia mendukung The Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022. Aksi ini merupakan kerja kolaborasi antara Kemenko PMK dengan lintas kementerian. Melibatkan kalangan perguruan tinggi, sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan dan pelbagai elemen masyarakat yang lain. Penananam akan dilakukan di 34 provinsi seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022 – 2023. Menurut Abdul Aziz, aksi tanam 10 juta pohon ini pada momentum terbaik. Sangat strategis. Saat ini kondisi lingkungan sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi karena sudah sangat lama kegiatan pembangunan fisik dan ekonomi cederung abai terhadap etika lingkungan. Dampaknya, kata penulis buku Ekonomi Politik Monopoli ini, terjadi kerusakan lingkungan seperti merebaknya kawasan lahan kritis, menyusutnya sumber air, pengikisan pantai. Kerusakan ini, bukan hanya menjadi masalah domestik tetapi memberi kontribusi terhadap kerusakan global. Aksi ini bukan semata-mata proyek. Tapi harus menjadi gerakan pemerintah bersama masyarakat. Kalaulah disebut proyek, ini merupakan proyek jangka panjang atau proyek generasi. Menurut mantan Direktur Eksekutif Centre for Public Policy Studies (CPPS) Surabaya – lembaga pemikir yang menjadi mitra Pemprov Jatim jaman Guberur Imam Oetomo – proyek atau aksi semacam ini sudah seringkali dilakukan. Misalnya rebosiasi hutan. Tapi yang sering terjadi, proyek semacam ini tidak jelas kelanjutannya. Awal-awal saja kelihatan giat, penuh semangat tapi cepat sekali hilang tanpa kabar. Berhenti menjadi jargon semata. “Saya kira pernyataan Pak Menko PMK Muhadjir Effendy agar aksi ini tidak berhenti menjadi jargon merupakan ajakan atau otokritik agar kalangan pemerintah melakukan instropeksi, atau istilah Jawa mulat salira hanggroso wani,” katanya. Aziz mengatakan, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang kaya jargon. Mulai dari pusat sampai daerah hebat membuat jargon. Misalnya, keadilan untuk semua, kesejahteraan rakyat, maju bersama. Namun, jargon-jargon itu berhenti sebagai wacana politik. Jelas, sangat sulit terwujud dalam kenyataan sosial dan ekonomi. Otokritik Muhadjir ini baru berarti jika mampu menggoyang pemerintahan. Bukan menggoyang masyarakat dan kalangan pencinta lingkungan. “Kunci aksi tanam pohon ini pada keberlanjutannya. Untuk itu harus ada aturan tertulis yang memayunginya. Harus ada pemegang otoritas yang bertanggung  jawab,” kata editor buku Politik Indonesia Kini dan buku Republik Salah Kelola ini.(mth/ano)

Presiden Pembohong

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 15:49:35 0

Jadilah presiden yang jujur, hanya memang kalau sifat pembohong sudah masuk menjadi kepribadiannya sangatlah sulit untuk diperbaiki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koorinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN terus menimbun kebohongan. Seperti mengikuti ajaran Lenin: \"bahwa kebohongan yang diajarkan terus menerus dikemudian hari akan dianggap sebagai sebuah kebenaran\". Presiden berkali-kali berbohong – berbohong kok berkali-kali, sindir netizen di media sosial. Saking anyel, geli, jegkel bercampur marah. M Rasyid Prof. DR mengatakan bahwa:  \"Big lies dengan big mouth - memang kalau bohong jangan_tanggung...perlu bohong besar agar meyakinkan banyak orang dungu\". Ditimpali oleh Dr Faisal Habib: \"menjadi role model para pejabat pemburu jabatan untuk memuaskan syahwat berkuasa harus tampil totalitas dalam berdusta atau berbohong\". Presiden akan semakin kehilangan legitimasi moral dan sosial, sekalipun masih mengantongi legitimasi konstitusional via pemilu yang diduga kuat tidak jujur – dan sangat kuat tampil mempesona sebagai pembohong. Kebiasaan berbohong, kebiasaan memungkiri janji, kebiasaan tidak bertanggung jawab atas suatu kesalahan yang dilakukan, dan tidak mau mengakui kekurangan dan kesalahan dari perbuatan sendiri. Mereka telah mengkhianati rakyat dengan berkali-kali melakukan pembohongan. Pemerintah telah berkhianat dengan mengatakan Indonesia sejahtera sementara sesungguhnya rakyat menderita, dan macam macam modus lainnya. Ketika wawancara sering terbata bata dengan susah payah menata kata kebohongan melawan sifat fitrah manusia untuk condong kepada kebenaran. Sifat fitrah manusia yang sedang berbohong menunjukkan perilaku berbeda, akan tampak cepat berkeringat, gelisah, dan tingak-tinguk mengubah arah pandangannya dan kelainan sifat lainnya. Dampak kebohongan tidak main-main, rakyat resah, bingung bahkan sangat banyak stigma dengan cara apapun ucapannya, Presiden pasti bohong. Kebohongan bisa merusak masyarakat bahkan menumbangkan dan memporak-porandakan negara. Ketika Buya Hamka menanyai putranya Irfan Hamka apakah sudah shalat Isya, Irfan yang sedang asyik baca novel buru-buru menjawab sudah. Buya tahu Irfan bohong lantas menasehati kepada putranya bahwa \"jikalau engkau hendak berbohong, maka haruslah pandai terlebih dahulu. Karena ketika seseorang berbohong, ia harus memiliki perkataan yang lancar, pendirian yang kuat, serta janganlah jadi pelupa\". Kelemahan pembohong adalah jadi pelupa. Orang yang jujur dan benar tidak akan lupa karena kebenaran itu senantiasa terekam dalam otaknya. Sebaliknya, menahan kata-kata bohong itu sangat berat karena sering keterjang sifat sering lupa. “Orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka. Orang yang berani menerima perkataan terus terang adalah orang yang membimbing jiwanya kepada kemerdekaan”. Jadilah presiden yang jujur, hanya memang kalau sifat pembohong sudah masuk menjadi kepribadiannya sangatlah sulit untuk diperbaiki. Cara murah untuk menghilangkan atau mengatasi Presiden yang suka bohong, segera ganti Presiden yang jujur, cerdas dan amanah. Demikian juga kalau negara sudah menjadi anarkis – semua harus dibabad dulu... ganti yang baru (Plato). (*)

LPS Raih Penghargaan "Employer of Choice 2022" Atas Produktivitas SDM

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 11:17:23 0

Jakarta, FNN - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi salah satu pemenang dalam ajang yang diselenggarakan SWA Media Group atas komitmen untuk mendukung produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM).\"Pencapaian LPS tersebut antara lain, didukung dengan peningkatan efektivitas operasional lembaga, terutama di saat pandemi,\" ujar Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.Ia memaparkan penghargaan ini didasarkan pada komitmen LPS untuk terus membangun dan menjaga engagement pegawai melalui dukungan lingkungan kerja yang nyaman, aman dan kondusif.Engagement pegawai tersebut mencakup berbagai aspek seperti Clear and Promising Direction atau Rencana Strategis (Renstra) yang efektif dan efisien serta Confidence in Leader atau terus mengasah soft skill leadership agar setiap pimpinan dapat lebih trengginas dalam mengelola unit kerja yang dipimpinnya.\"Kami juga memiliki program Pay and Benefits atau penerapan remunerasi berdasarkan kinerja, program pensiun serta bantuan kesehatan, subsidi bunga pinjaman dan juga asuransi kesehatan,\" jelas Lana.Berbagai keunggulan tersebut juga ditambah oleh program FWA atau Flexible Working Arrangement, dengan setiap pekerjaan dapat dilakukan secara hybrid yakni kombinasi bekerja dari rumah dan dari kantor.Kemudian, lembaga ini pun telah menyiapkan berbagai piranti dan kelengkapan lainnya kepada setiap pegawai untuk mendukung program tersebut. Dengan pemberian penghargaan ini, LPS diharapkan dapat menjadi lembaga atau tempat untuk mengabdi idaman setiap orang, khususnya para generasi muda.Saat ini total pegawai di LPS mencapai 447 orang dengan komposisi usia 21-30 tahun sebanyak 45 persen, usia 31-40 tahun sebanyak 37 persen, usia 41-50 tahun sebanyak 15 persen dan usia 51-60 sebanyak 4 persen.Melalui komposisi demografi yang mayoritas merupakan pegawai berusia muda, Lana menyakini hal ini dapat menjadi sebuah kekuatan sekaligus tantangan bagi LPS.Oleh karena itu, LPS berkewajiban untuk mengelola SDM dengan sebaik mungkin agar selaras dengan visi dan misi LPS serta mampu menjawab tantangan masa depan.\"Terpenting, semoga LPS juga dapat menjadi tempat untuk mengembangkan talenta-talenta muda potensial yang memiliki kompetensi untuk turut serta dalam memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara,\" kata Lana. (mth/Antara)

IHSG Diprediksi Menguat Terbatas Jelang Libur Tengah Pekan

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 11:13:40 0

Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi diprediksi menguat terbatas menjelang libur tengah pekan ini.IHSG dibuka menguat tipis 0,5 poin atau 0,01 persen ke posisi 6.914,65. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 0,17 poin atau 0,02 persen ke posisi 1.016,1.\"Fokus tertuju pada rilis pidato Gubernur The Fed Jerome Powell dan Presiden European Central Bank (ECB) Christine Lagard terkait sikap kebijakan moneter yang akan diambil,\" tulis Tim Riset Lotus Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.Dari domestik, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 3,5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 23-24 Mei 2022.Bank sentral juga tetap mempertahankan suku bunga lainnya, yakni deposit facility di level 2,75 persen dan suku bunga lending facility di level 4,25 persen.IHSG berpeluang bergerak menguat terbatas di kisaran 6.889 hingga 6.975.Bursa ekuitas AS ditutup bervariasi dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq berakhir di zona merah, merespon kekhawatiran langkah agresif The Fed untuk menahan inflasi tinggi yang dapat mendorong ekonomi AS ke dalam resesi.The Fed bersikap secara agresif mengatasi pertumbuhan harga yang persisten dengan menaikkan biaya pinjaman. Konsensus memperkirakan adanya kenaikan suku bunga sebesar 50 bps selama beberapa bulan ke depan.Fokus tertuju pada risalah dari pertemuan kebijakan moneter terbaru yang akan rilis pada pekan ini.Sementara itu, Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang mengumpulkan para pemimpin politik dan bisnis dari seluruh dunia berlangsung di Davos pada pekan ini.Dari Eropa, Presiden European Central Bank (ECB), Christine Lagarde mengharapkan suku bunga deposito untuk dinaikkan setidaknya 50 basis poin pada akhir September 2022.Di sisi data, purchasing managers\' index (PMI) untuk zona Euro pada periode Mei berada di posisi 54,9, sedikit di bawah ekspektasiBursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei melemah 56,28 poin atau 0,21 persen ke 26.691,86, indeks Hang Seng naik 83,37 poin atau 0,41 persen ke 20.195,47, dan indeks Straits Times meningkat 1,66 poin atau 0,05 persen ke 3.196,7. (mth/Antara)

BMKG Prakirakan Hujan Mengguyur Kota Besar di Indonesia

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 11:09:44 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah kota besar di Indonesia akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, Rabu.Dilansir dari laman www.bmkg.go.id dilaporkan situasi itu disebabkan adanya potensi pertumbuhan awan untuk yang menyebar di wilayah Laut Natuna, Laut Jawa, sebagian wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan wilayah Maluku.Sementara adanya gangguan gelombang atmosfer yang terdapat di wilayah Sumatera bagian selatan, Pulau Jawa bagian barat dan utara, Kalimantan bagian Timur, Sulawesi, Maluku Utara, dan Maluku akan meningkatkan potensi terjadinya hujan di wilayah tersebut.BMKG memprakirakan kondisi itu dapat bertahan dalam dua hingga empat hari ke depan.Prakiraan cuaca dari wilayah Sumatera cenderung berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang berada di wilayah Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung. Sementara cuaca cerah diprakirakan berada di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.Beralih ke Pulau Jawa, sebagian besar wilayahnya juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah barat seperti DKI Jakarta, Serang dan Banten.Prakiraan cuaca di wilayah Semarang, Yogyakarta hingga Surabaya berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.Berlanjut ke wilayah Kalimantan, sebagian besar wilayahnya juga diperkirakan berpotensi hujan berintensitas ringan hingga sedang. Masyarakat di Tanjung Selor dan Banjarmasin diimbau untuk waspada terhadap potensi hujan disertai petir.Sementara Palangkaraya hingga Samarinda diperkirakan kondisi cuaca berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.Bagi masyarakat yang berlibur di wilayah Bali dan Lombok diperkirakan kondisi cuaca di Denpasar dan Mataram akan cenderung hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara untuk wilayah Kupang diperkirakan kondisi cuaca berawan.BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Gorontalo dan Mamuju untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir.Untuk daerah Manado, Palu, Makassar, dan wilayah Kendari diperkirakan kondisi cuaca berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.Untuk wilayah Indonesia bagian timur arti wilayah Maluku dan Papua diprakirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Wilayah Ambon, Manokwari dan Jayapura diprakirakan kondisi cuaca hujan dengan intensitas ringan.Sementara untuk wilayah Ternate diimbau untuk mewaspadai kondisi cuaca yang berpotensi hujan disertai petir. (mth/Antara)

Krisis Pangan Picu Kekhawatiran Proteksionisme, Perparah Kekurangan

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 11:06:43 0

Davos, Swiss, FNN - Krisis pangan dunia yang sedang meningkat mempercepat langkah-langkah proteksionis oleh negara-negara yang kemungkinan akan menambah masalah dan dapat menyebabkan perang perdagangan yang lebih luas, kata para pemimpin bisnis dan pembuat kebijakan di Forum Ekonomi Dunia (WEF).Sebagai tanda meningkatnya tekanan pada pasokan makanan dan kenaikan harga-harga, sumber pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa India dapat membatasi ekspor gula untuk pertama kalinya dalam enam tahun untuk mencegah lonjakan harga domestik.Sementara Indonesia, pengekspor minyak sawit terbesar dunia, akan menghapus subsidi minyak goreng curah dan menggantinya dengan pembatasan harga bahan baku penyulingan lokal.\"Ini adalah masalah besar, dan sejujurnya saya pikir masalahnya bahkan lebih besar di depan kita daripada di belakang kita,\" Gita Gopinath, wakil direktur pelaksana pertama Dana Moneter Internasional (IMF), mengatakan kepada Reuters tentang meningkatnya kekhawatiran keamanan pangan.Proteksionisme menjulang besar di Davos, mendorong seruan untuk negosiasi mendesak untuk menghindari perang dagang besar-besaran.\"Sangat penting bagi para pemimpin dunia untuk duduk di meja dengan tenang dan berbicara tentang bagaimana kita akan mengelola perdagangan dan makanan serta investasi,\" Jay Collins, wakil ketua perbankan, pasar modal dan penasihat di Citigroup kepada Reuters Global Markets Forum di Davos.\"Ada banyak percakapan sebenarnya dengan G7 yang terjadi di sini dalam 48 jam terakhir,\" kata Collins.Untuk penduduk di negara-negara di Afrika Sub-Sahara, misalnya, 40 persen dari konsumsi mereka dihabiskan untuk makanan, kata Gopinath. Selain \"pukulan besar terhadap biaya hidup\", kenaikan harga-harga telah menimbulkan penimbunan oleh pemerintah.\"Kami memiliki sekitar 20 lebih negara yang telah membatasi ekspor makanan dan pupuk, dan itu hanya dapat menambah masalah dan memperburuk keadaan,\" katanya pada Senin (23/5/2022).Invasi Rusia ke Ukraina, yang digambarkan Moskow sebagai \"operasi militer khusus\", telah menyebabkan krisis mendadak dalam krisis yang sudah sebentar lagi.\"Kami menghadapi krisis pangan yang luar biasa sebelum Ukraina, biaya pangan, harga komoditas, biaya pengiriman sudah berlipat ganda, tiga kali lipat, empat kali lipat,\" kata David Beasley, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB.Jumlah orang yang \"berbaris menuju kelaparan\" telah meningkat dari 80 juta menjadi 276 juta selama empat hingga lima tahun terakhir, kata Beasley kepada Reuters dalam sebuah wawancara di Davos.\"Menjaga pelabuhan tetap ditutup karena musim panen sekarang datang di Ukraina pada Juli dan Agustus, itu berarti deklarasi perang terhadap pasokan pangan global,\" katanya.Banyak perusahaan di Davos telah berhubungan tentang bagaimana mereka dapat bertindak untuk mengatasi krisis pangan, tambah Beasley.“Pertanian harus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim dan harus mengatasi ketahanan pangan,” kata Erik Fyrwald, CEO Syngenta Group, dalam diskusi panel, Senin (23/5/2022).Fyrwald mengatakan Syngenta memiliki peternakan percontohan yang menunjukkan bagaimana praktik pertanian seperti tidak mengolah tanah dan menutupi tanaman di musim dingin untuk mencegah erosi lebih baik untuk tanah, ketahanan pangan dan perubahan iklim.Solusi potensial lain untuk krisis pangan adalah mengatasi limbah, Gilberto Tomazoni, CEO JBS SA, pengolah daging terbesar di dunia, mengatakan kepada panel WEF pada Selasa (24/5/2022).\"Umat manusia dihadapkan pada dua keadaan darurat besar pada saat yang sama, kita perlu menghadapi perubahan iklim dan kita perlu menghasilkan lebih banyak untuk memberi makan populasi yang terus bertambah,\" kata Tomazoni.\"Dan cara kami berproduksi hari ini tidak berkelanjutan. Ini adalah tantangan besar kami. Limbah makanan, kami perlu mengatasi situasi ini,\" tambah Tomazoni. (mth/Antara)

Luhut Dorong Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 11:03:26 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta pemanfaatan katalog elektronik.Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri Pengarahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Jakarta Convention Center, Selasa (24/5).\"Per 23 Mei 2022, dari Rencana Umum Pengadaan melalui Penyedia sebesar Rp 586 triliun, telah terealisasi belanja PDN Rp 109,3 triliun. Kami terus mempercepat realisasi belanja PDN sesuai arahan Bapak Presiden,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Luhut juga melaporkan bahwa saat ini pihaknya telah mengkoordinasikan adanya perubahan signifikan dan besar-besaran pada sistem belanja negara, termasuk di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Pihaknya mengawal pemangkasan tahapan birokrasi pada sistem katalog elektronik, dari delapan tahap menjadi dua tahap untuk e-Katalog Nasional, dan dari sembilan tahap menjadi dua tahap untuk e-Katalog Lokal.\"Saat ini, jumlah produk yang tayang pada Katalog Elektronik mencapai 340.342 produk dan sesuai arahan Bapak Presiden, akan bisa mencapai 1 juta produk pada akhir 2022,\" tambahnya.Lebih lanjut, Luhut menyampaikan progres pembenahan yang lain yaitu setelah 15 tahun lamanya, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Keuangan akhirnya bisa terintegrasi dengan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).\"Kami juga terus mengawal penyamaan harmonisasi sistem kodefikasi bersama BPS,\" jelasnya.Sembari menunggu harmonisasi kodefikasi tuntas, Luhut mengatakan pihaknya akan mulai menyiapkan konsolidasi belanja negara.\"Konsolidasi belanja membuat penggunaan APBN/APBD lebih efisien, sehingga dananya bisa semakin optimal digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat,\" pungkas Luhut. (mth/Antara)

Eratnya Tali Kasih Indonesia-Timor Leste di Wilayah Perbatasan

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 10:48:59 0

Kabupaten Belu, FNN - Tali kasih yang terpisah administrasi dan batas negara tak lantas meluruhkan hangatnya kekeluargaan antara para penjaga perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.\"Working together to ensure that the border is safe for everyone\" merupakan moto bagi penjaga perbatasan Timor Leste dan Indonesia untuk melakukan koordinasi.Komandan Kesatuan Polisi Perbatasan Superentendente (Letkol Polisi) Euclides Belo mengungkapkan melalui moto tersebut, Unidade Polisia Fronteira (UPF) atau Polisi Perbatasan Timor Leste melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Republik Demokratis Timor Leste Batalyon Inf 743/PSY untuk menjamin keamanan masyarakat berlokasi di masing-masing negara.Semua adalah saudara, kata Belo berulang kali ketika ia menekankan hubungan yang kini tengah berlangsung antara UPF dengan TNI. Persaudaraan yang ia maksud tidak hanya terbatas pada rasa yang saling memiliki untuk menjaga satu sama lain, tetapi persaudaraan yang telah mengakar sejak Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia.Persaudaraan antara penjaga perbatasan Indonesia dengan Timor Leste bahkan tergambar pada kemiripan budaya antara kedua negara.Masyarakat kedua negara ini, walaupun administrasi negaranya berbeda, tetapi kulturnya sama, tutur Belo.Ia mengungkapkan terdapat warga negara Indonesia yang memiliki rumah adat di Timor Leste. Begitu pula, warga negara Timor Leste ada memiliki rumah adat di Indonesia.Penampilan secara fisik dan bahasa terdapat kemiripan, bahkan kesamaan, kata Belo. Dengan demikian, tak dapat dipungkiri siapa pun bahwa Indonesia dengan Timor Leste adalah keluarga yang hanya terpisahkan oleh administrasi.Pandangan serupa diutarakan Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Batalyon Inf 743/PSY Letkol Inf Andi Lulianto. Ia mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste secara historis memiliki keterikatan persaudaraan.Kurang lebih, tutur Andi, Indonesia dan Timor Leste memiliki kesamaan budaya, adat istiadat, bahkan bahasa. Hal tersebut dikarenakan Indonesia dan Timor Leste adalah satu negara yang terpisah akibat kondisi politik.Ikatan persaudaraan itulah yang lantas melahirkan ikatan emosional dan kedekatan antara para penjaga batas Indonesia dan Timor Leste.Kedekatan inilah, yang menurut Andi, memudahkan koordinasi keamanan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste.Koordinasi KeamananAndi mengungkapkan ketika situasi perpolitikan di Timor Leste menjadi ramai akibat pemilihan umum, Satgas Pamtas Indonesia melakukan siaga di perbatasan guna mencegah warga baru yang merupakan eks Timor Timur untuk keluar dari wilayah NKRI dan menyelundup ke Timor Leste.Saat itu, tutur Andi, terdapat isu mengenai keinginan masyarakat yang dahulunya merupakan warga Timor Timur untuk memberi suara pada pemilihan umum tersebut. Adapun yang menjadi motivasi dari mereka adalah preferensi politik kepada salah satu calon presiden Timor Leste.Status warga baru yang telah menjadi warga negara Indonesia tentunya tidak memungkinkan mereka untuk memberikan suara pada pemilihan umum Timor Leste. Selain itu, menerobos perbatasan merupakan perbuatan ilegal yang harus memperoleh edukasi atau penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.Pengetatan penjagaan wilayah perbatasan ketika euforia pemilihan umum di Timor Leste berlangsung merupakan salah satu wujud dari koordinasi keamanan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.Terkait pelaksanaan koordinasi keamanan pada hari-hari biasa, Andi mengungkapkan pihaknya bersama dengan Timor Leste sering bertukar informasi mengenai pelintas batas ilegal.Adapun proses hukum yang diberikan para penjaga perbatasan ketika berhadapan dengan pelintas batas ilegal adalah pemberian edukasi secara humanis agar pelintas batas ilegal bisa menyadari bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang melanggar hukum.Akan tetapi, apabila pelintas tersebut memiliki tendensi yang merugikan salah satu negara, anggota TNI yang bertugas sebagai Satgas Pamtas akan menyerahkan pelintas ilegal tersebut kepada pihak berwenang, seperti Bea Cukai apabila pelintas membawa barang-barang ilegal atau kepada Imigrasi.Bertukar MakananHangatnya suasana kekeluargaan terpancar dari aktivitas antara Pasukan Patroli Satgas Pamtas dengan Pasukan Patroli UPF. Kedua pasukan ini tidak hanya berinteraksi sebatas bertegur sapa, tetapi bertukar pula makanan dan minuman ringan.Salah satu jenis minuman yang sering diberikan Pasukan Patroli UPF kepada Indonesia adalah minuman segar rasa pisang dengan merek Dellos. Minuman tersebut tidak dapat ditemukan di Indonesia dan sering menjadi komoditas yang diberikan UPF.Sedangkan, dari sisi Indonesia biasanya membawakan biskuit atau roti yang akan mereka makan bersama dengan minuman bermerek Dellos tersebut.Pertukaran tersebut biasanya berlangsung di zona netral, ketika kedua belah pihak bertemu atau ketika rehat setelah melaksanakan patroli bersama.Tidak hanya makanan ringan, tutur Komandan Kesatuan Polisi Perbatasan Superentendente (Letkol Polisi) Euclides Belo. Terkadang, mereka bertukar makanan berat, seperti nasi dengan lauk dan menikmati bersama-sama.Adapun yang menjadi rencana di antara Belo dengan Andi terkait upaya untuk mempererat kekeluargaan antara Indonesia dengan Timor Leste adalah penyelenggaraan ibadah bersama serta rencana menyelenggarakan olahraga bersama, baik berupa olahraga bernuansa santai hingga bernuansa kompetisi.Eratnya ikatan kekeluargaan tersebut menggambarkan betapa Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan bilateral yang sangat akrab antara satu dengan yang lainnya.Meskipun kedua negara ini sempat memiliki sejarah kelam masa lalu, kedekatan yang berlangsung saat ini membuktikan bahwa rekonsiliasi dapat diwujudkan ketika kedua negara memiliki komitmen untuk mewujudkannya.Indonesia dan Timor Leste merupakan role model dari keberhasilan rekonsiliasi untuk negara lainnya di luar sana. (mth/Antara)

Biden Tinggalkan Asia, Korut Tembakkan Tiga Rudal Balistik

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 10:42:27 0

Seoul, FNN - Korea Utara menembakkan tiga rudal balistik di perairan timur wilayahnya pada Rabu, kata militer Seoul.Penembakan rudal itu berlangsung hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden meninggalkan Asia.Dalam lawatan ke kawasan itu, Biden setuju meningkatkan langkah-langkah untuk menghalangi Korut, negara yang memiliki senjata nuklir.Kepala staf gabungan Korea Selatan mengatakan peluncuran ketiga peluru kendali balistik itu ditembakkan ke udara dalam waktu kurang dari satu jam dari kawasan Sunan di ibu kota Korut, Pyongyang.Korut tahun ini sudah meluncurkan serangkaian rudal, dari senjata hipersonik hingga rudal balistik antarbenua (ICBM) --untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Korut juga tampaknya sedang bersiap-siap menguji coba sebuah senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017.Para pejabat AS dan Korea Selatan baru-baru ini memperingatkan bahwa Korut tampaknya siap melakukan pengujian persenjataan lainnya, kemungkinan selama Biden melakukan kunjungan di Asia.Lawatannya di kawasan tersebut merupakan yang pertama kalinya ia lakukan sebagai presiden AS.Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa Biden, yang berangkat meninggalkan Jepang pada Selasa (24/5) petang, sudah diberi pemaparan soal peluncuran itu.Jepang, sementara itu, melaporkan bahwa sedikitnya ada dua peluncuran yang terjadi namun menduga kemungkinan ada lebih dari itu.Stasiun penyiaran Jepang NHK melaporkan bahwa rudal-rudal Korut itu tampaknya jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang (EEZ).Pada akhir pekan lalu di Seoul, Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sepakat untuk menyelenggarakan latihan militer yang lebih besar serta mengerahkan aset-aset strategis AS, jika diperlukan, untuk menghadang uji coba persenjataan Korut yang sedang meningkat.Kedua pemimpin juga menawarkan bantuan untuk mengirimkan vaksin COVID-19 ke Korea Utara serta mendesak Pyongyang untuk kembali menjalankan diplomasi.Biden saat itu mengatakan bahwa belum ada tanggapan dari Pyongyang soal tawaran diplomatik ataupun bantuan. (mth/Antara)

Mendag: Perdagangan Komoditas Dunia Perlu Ditata Ulang

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 10:39:43 0

Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan perdagangan komoditas dunia perlu ditata ulang, demikian disampaikan Lutfi saat menjadi salah satu pembicara di panel diskusi bertema \"Absorbing Commodity Shocks\" pada gelaran World Economic Forum (WEF).\"Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah sejak lima tahun lalu menyatakan bahwa perdagangan komoditas dunia perlu ditata ulang. Karena struktur dan sistem yang dominan saat ini lebih banyak dampak buruknya dibandingkan manfaatnya,\" kata Mendag lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.Kondisi tersebut terjadi khususnya bagi masyarakat di negara berkembang besar seperti Indonesia, Brazil, India, dan ChinaMendag Lutfi menyatakan bahwa beberapa kejadian dunia yang sifatnya negatif dan insidentil seperti perang di Ukraina sebenarnya hanya berfungsi sebagai pendorong dan peringatan. \"Jadi penyebab utama bukan terganggunya arus perdagangan komoditas yang menyebabkan inflasi tinggi di berbagai belahan dunia saat ini.Menurut Lutfi, yang dibutuhkan adalah perubahan mentalitas dalam memandang perdagangan bebas dunia sebagai lokomotif yang tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor non ekonomi. Konsep yang dikenal dengan ESG (environment, sustainability and governance) saat ini menjadi ukuran pertama dan utama bagi investor dalam menanamkan modalnya.Konsep ESG adalah pembangunan ekonomi berbasis pemeliharaan lingkungan, pembangunan yang berkesinambungan dan tata kelola. \"Kami di Indonesia percaya bahwa komitmen penuh terhadap ESG menciptakan platform untuk membangun rasa saling membutuhkan dan saling percaya antara semua negara di dunia,\" kata Mendag Lutfi.Tapi Indonesia tidak tinggal diam melihat beragam hambatan terhadap perdagangan dan perekonomian dunia.Menurut Mendag Lutfi, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN yang memiliki total populasi 600 juta orang saat ini bersama-sama 9 negara ASEAN lainnya berkomitmen penuh untuk menghilangkan kendala perdagangan antar negara ASEAN sebagai kontribusi nyata ASEAN dalam meringankan beban perekonomian dunia saat ini.Hal tersebut dilakukan sambil 10 negara ASEAN saling mendukung dalam menerapkan konsep ESG di masing-masing negara.\"Selanjutnya dengan komitmen penuh ASEAN dalam penerapan ESG, kami berharap perekonomian ASEAN bisa semakin terintegrasi ke dalam rantai pasok utama dunia (main global supply chain),\" tegas Mendag Lutfi.Singkatnya, tegas Lutfi, ESG justru akan menjadi katalis sekaligus peluang untuk negara berkembang menjadi negara maju.Pertemuan tahunan WEF adalah agenda reguler utama bagi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi setiap tahunnya.Sebaliknya Mendag Lutfi adalah tokoh nasional yang paling paling sering diundang sebagai pembicara di berbagai panel diskusi WEF setiap tahun.Pada 2008 Muhammad Lutfi adalah salah satu WNI pertama yang mendapatkan penghargaan Young Global Leaders bersama-sama dengan tokoh muda dunia lainnya seperti kedua pendiri Google, Larry Page dan Sergei Brin dari dari World Economic Forum. (mth/Antara)

Korban Penembakan SD di Texas Jadi 18 Anak, 3 Dewasa

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 10:36:07 0

Uvalde, Texas, FNN - Jumlah korban penembakan pada Selasa (24/5) di sekolah dasar (SD) di South Texas, Amerika Serikat  bertambah menjadi 18 anak dan tiga dewasa, kata para pejabat.Tersangka penembak, yang adalah seorang remaja putra, juga tewas dalam kejadian itu.Gubernur Texas Greg Abbott mengatakan tersangka pelaku diketahui bernama Salvador Ramos yang berusia 18 tahun.Abbott sebelumnya saat konferensi pers beberapa jam pascapenembakan menyebutkan ada 14 anak dan satu guru yang tewas dalam penembakan massal itu.Namun, Senator Texas Roland Gutierrez --dengan mengutip kepolisian Texas Rangers sebagai sumber informasi-- kemudian mengatakan kepada CNN bahwa jumlah korban tewas meningkat menjadi 18 anak dan tiga dewasa.Motif penembakan massal itu, yang terjadi di Robb Elementary School di Kota Uvalde, Texas, belum diketahui.Salvador Ramos, kata Abbott, tampaknya tewas terbunuh oleh para petugas kepolisian yang menangani insiden di lokasi. Dua polisi juga terluka terkena tembakan, namun Gubernur mengatakan kedua petugas itu tidak mengalami luka berat.Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang hingga 28 Mei sampai waktu matahari terbenam untuk memperingati tragedi di Uvalde tersebut.Penembakan pada Selasa itu terjadi hanya berselang 10 hari setelah 10 orang tewas dalam serangan di Buffalo, New York, kawasan yang ditinggali mayoritas penduduk kulit hitam.Serangan maut di Buffalo itu, menurut pihak berwenang, dilakukan oleh seorang remaja pria berusia 18 tahun dengan menggunakan senapan serbu. (mth/Antara)

Koalisi Parpol, Dilema Demokrasi

BY FNN Rabu, 25 Mei 2022 09:04:04 0

Bila fraksi-fraksi di DPR berhak mengajukan calon presiden, mengapa hak DPD dikebiri? Bukankah lembaga DPD juga merupakan “fraksi” di MPR RI? Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR RI PEMILU presiden masih dua tahun lagi. Namun jumpalitan politik menyusun puzzle koalisi partai politik telah menggeliat. Sebagai sebuah istilah politik, kata koalisi sebenarnya tidak dikenal dalam terminologi UUD 1945. Konstitusi hanya mengenal gabungan partai politik. Agaknya, defenisi koalisi merujuk kepada pengertian tersebut. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jauh hari telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Karena tiga partai ini merupakan partai pendukung pemerintahan, sejumlah pihak menyebutnya koalisi pemerintah. Tidak sedikit pihak bahkan menduga ada campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pembentukannya. Jokowi tentu memerlukan “orang kepercayaan” yang bisa meneruskan kebijakannya, semisal pembangunan Ibukota Nusantara yang dipaksakan itu. Selain itu, Jokowi juga memerlukan orang yang bisa “menjaganya” secara politik di kemudian hari. Ini manusiawi saja, terlebih ada banyak kerusakan negeri akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran selama Jokowi memerintah. Kemungkinan nama yang didukung Jokowi adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat ini. Sinyalemen ini muncul dari pernyataan Jokowi di hadapan para relawan Pro Jokowi (Projo) terkait dukungan Pilpres 2024. Ketika itu, Jokowi sempat menyinggung nama Ganjar. Persoalannya, Ganjar adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pengelolaan politiknya harus ekstra hati-hati. Mungkin, ini pula sebabnya KIB masih malu-malu menyebut nama. Dukungan Jokowi ke Ganjar otomatis dapat dimaknai sekaligus sebagai sikap menjauh dari Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Oleh Mega, Jokowi acapkali ditegaskan ke publik sebagai petugas partai.  Benarkah Jokowi memunggungi Mega? Sulit membayangkan situasi ini. Bagaimana pun juga, jasa PDIP begitu besar mengantar Jokowi mengendarai mobil berplat Indonesia 1. Masa iya Jokowi begitu mudah berpaling? Pertanyaan itu memunculkan spekulasi tambahan. Spekulasi ini meyakini perseteruan Jokowi-Megawati sengaja dimunculkan demi mengatrol elektabilitas Puan Maharani yang tak juga beranjak. Perseteruan ini dengan sendirinya menempatkan PDIP seolah berseberangan dengan Pemerintah. Belakangan, kita sering mendapati PDIP mengkritisi pemerintah. Tapi, apakah fakta ini membenarkan spekulasi yang berkembang? Agaknya tidak. Resiko politiknya terlalu besar, disamping  perseteruan itu terlihat natural. Walau terkesan ditinggal oleh “Koalisi Pemerintahan”, PDIP berusaha tegar. Menanggapi pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, sejumlah elit PDIP mengatakan saat ini PDIP belum berpikir untuk berkoalisi. Meski PDIP dapat mengusung pasangan Capres dan Cawapresnya sendiri, namun PDIP tak boleh jumawa. Berkoalisi adalah jalan menambah bobot perolehan suara, selain menambah  kekuatan politik. Sebelumnya, ramai dibincangkan perkawinan politik PDIP dan Gerindra guna mengusung Prabowo-Puan. Perkembangan koalisi ini dinanti-nanti partai lain dalam menentukan sikap. Namun, ada sinyelemen baru. Jusuf Kalla (JK) kabarnya kembali turun gunung. Mantan Wakil Presiden ini disebut-sebut mendorong koalisi PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk melahirkan pasangan calon presiden Anies Baswedan – Puan Maharani. Meski Anies tidak memiliki partai dan bukan kader partai, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Apalagi, Jusuf Kalla bukan tokoh kaleng-kaleng. Pengaruh dan kepiawaian JK sebagai politisi tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemungkinannya diperkuat oleh pernyataan sejumlah tokoh PKS, bahwa partainya lebih menginginkan koalisi nasionalis-religius ketimbang berkoalisi dengan partai Islam lain. Sementara PDIP yang selama ini dipandang banyak menyinggung umat Islam, akan terbantukan oleh hadirnya PKS. Situasi itu berpotensi mengubah peta koalisi partai yang selama ini dibincangkan publik. Namun, perubahan yang muncul agaknya tidak mengubah prediksi awal banyak pihak, yakni terbentuknya tiga poros kekuatan politik. Tiga poros kekuatan politik ini cukup presisi dengan tiga besar calon presiden versi lembaga survei, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Andaikan Ganjar didukung Koalisi Golkar, PPP, dan PAN, dan Anies didukung koalisi PDIP-PKS, lalu bagaimana dengan Prabowo? Mau tak mau, Gerindra harus melobi partai politik tersisa, sebelum bergabung dengan koalisi lainnya. Semakin banyak poros politik sejatinya semakin baik. Itu artinya, kandidat yang terjaring semakin banyak dan terbuka ruang menemukan calon pemimpin terbaik. Menu figur yang disajikan kepada rakyat pun semakin variatif. Dalam konteks itulah kasak-kusuk perbincangan koalisi sebaiknya tidak membuat kita terlena. Bagaimana pun juga, peta koalisi di atas sekaligus menjadi dilema demokrasi kita. Mengapa? Pertama, koalisi lahir akibat syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) oleh partai politik dibatasi minimun 20 persen suara sah nasional atau 25 persen kursi di DPR. Dalam ruang demokrasi, aturan itu tidak perlu ada. Partai politik diakui UU sebagai institusi sah lahirnya calon presiden. Maka, setiap partai seharusnya dapat mengajukan calonnya sendiri, tanpa embel-embel Presidential Threshold. Lagipula, mudharat Presidential Threshold yang lebih besar ketimbang manfaatnya telah banyak dianalisis sejumlah pakar. Kedua, ambang batas 20 persen suara nasional partai politik memakai perhitungan pada Pemilu 2019. Padahal, selama lima tahun berjalan, atau setidaknya 3 tahun di saat sekarang, dukungan masyarakat terhadap partai politik tertentu besar kemungkinan telah berubah. Ketiga, posisi politik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam perspektif dukungan calon presiden. Kasat-kusut koalisasi sepertinya membuat kita lupa bahwa di Senayan ada dua lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD. Bila fraksi-fraksi di DPR berhak mengajukan calon presiden, mengapa hak DPD dikebiri? Bukankah lembaga DPD juga merupakan “fraksi” di MPR RI? Kalaulah pelaku politik nasional jantan dan adil dalam berpolitik, bukan tidak mungkin lahir poros keempat. Poros ini bisa saja diisi La Nyalla Mattalitti, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Mahfudz MD, termasuk Anies Baswedan bila tidak terakomodir dalam partai manapun atau calon pemimpin mumpuni lain yang sulit diakomodir partai politik. Tetapi apa boleh buat. Pintu itu ditutup rapat-rapat. Begitulah, tokoh politik nasional sungguh bergelora menyusun puzzle koalisi. Mereka merasa sedang membangun rumah demokrasi. Padahal tidak. Sama sekali tidak. (*)

Awas, Minyak Itu Licin!

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 23:32:04 0

Jakarta, FNN – Seperti halnya kebijakan larangan ekspor batu bara, yang tidak sampai sebulan, kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng, akhirnya dicabut oleh Presiden Joko Widodo, mulai Senin (23/5/2022).   Demikian disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam dialognya di kanal Off The Record FNN, Senin (23/5/2022). Presiden Jokowi melarangan ekspor CPO dan minyak goreng pada 28 April 2022. Kebijakan ekstrem itu dianggap ampuh oleh Presiden Jokowi dalam mengatasi lonjakan harga minyak goreng. Sebab, pemerintah sudah bolak-balik berupaya mengatasi lonjakan dan kelangkaan komoditas tersebut. Meski pada akhirnya larangan ekspor CPO dan minyak goreng dianggap tidak berdampak pada harga minyak goreng kemasan dan curah. Karena di tingkat konsumen, harga tersebut masih cukup tinggi dari sebelumnya. Toh, akhirnya larangan ekspor yang usianya belum sampai sebulan itu dicabut juga. Dalam pengumumannya itu, Presiden Jokowi menerangkan ada tiga pemicu mengapa aturan ini akhirnya dicabut.Pertama, pasokan minyak goreng dalam negeri yang sudah kembali melimpah. Jokowi mengklaim setelah larangan ekspor diberlakukan, pasokan minyak goreng yang pada Maret 2022 hanya 64,5 ribu ton per bulan naik menjadi 211 ribu ton per bulan. Kedua, penurunan harga minyak goreng curah. Jokowi mengatakan setelah larangan ekspor CPO diberlakukan harga minyak goreng curah yang rata-rata nasionalnya sempat tembus Rp19.800 per liter berhasil turun jadi Rp17.200-Rp17.600 per liter.Ketiga, pertimbangan soal banyaknya pekerja di industri sawit. “Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja, maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022,” katanya.Pada akhirnya, untuk menyenangkan rakyat, seperti biasa, Presiden Jokowi berjanji harga minyak goreng curah di pasaran akan mencapai level Rp14 .000 per liter dalam kurun seminggu hingga dua minggu ke depan. “Tapi ini kuncinya sudah ketemu, ini dalam seminggu, dua minggu, Insya’ Allah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp14.000 [per liter],” kata Jokowi dalam keterangan resmi Setkab RI, Minggu (22/5/2022). Presiden Jokowi menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan ketersediaan dan harga minyak goreng di tanah air. Jokowi menjelaskan sejumlah kebijakan telah diputuskan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng di pasaran. Namun, dia mengakui bahwa persoalan minyak goreng bukanlah hal mudah. Presiden menjelaskan bahwa sejak Januari 2022 telah terjadi kenaikan harga minyak goreng yang disebabkan kenaikan harga internasional. Dia mengatakan bahwa produsen minyak goreng di dalam negeri lebih memilih mengekspor minyak goreng dibandingkan memasok di dalam negeri sehingga terjadi kenaikan harga minyak di dalam negeri karena kelangkaan stok. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Jokowi mengaku telah memutuskan beberapa kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut. “Akhirnya saya setop, setop minyak goreng enggak boleh ekspor. Tetapi itu juga kebijakan yang tidak mudah,” ujarnya. Setelah ekspor minyak goreng disetop, harga tandan buah segar (TBS) sawit jatuh. Hal ini, kata Jokowi, berkaitan dengan 17 juta orang tenaga kerja, baik sebagai petani maupun pekerja. “Negara ini mencari keseimbangan seperti itu tidak mudah, jangan dipikir gampang, tidak mudah. Begitu juga selain urusan petani, urusan pekerja di sawit, juga urusan income negara,” kata Jokowi. (mth)

Airlangga Tegaskan Negara G-20 Harus Solid Jaga Stabilitas Dunia

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 16:32:40 0

Davos, Swiss, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa negara-negara G20 harus solid untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia.“Selama krisis keuangan global 2008, G20 lah yang mencegah ekonomi dunia jatuh lebih dalam ke jurang depresi,\" kata Menko Airlangga saat menyampaikan sambutan di Paviliun Indonesia pada perhelatan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss, Senin (23/5/2022).Negara-negara yang membentuk G20, lanjutnya, terdiri dari dua pertiga dari populasi dunia, 85 persen dari PDB dunia, 75 persen dari perdagangan dunia, dan 80 persen dari investasi global.“Keputusan yang dicapai di G20 akan memperbaiki banyak hal di dunia ini,” ujarnya.Airlangga juga merefleksikan pengalaman dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada dua tahun terakhir dimana pada tahun terakhir, semua negara berada dalam keadaan sulit akibat pandemi COVID-19.“Kabar baiknya, Indonesia menunjukkan ketahanannya dan mulai menunjukkan proses recovery dimana perekonomian Indonesia pada Triwulan I tahun ini mencatat pertumbuhan sebesar 5,1 persen yoy,” tuturnya.Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berbicara mengenai isu global terutama permasalahan geopolitik yang memberikan tantangan tersendiri bagi Presidensi G20 Indonesia.Ia juga menekankan agar dunia tidak menutup mata pada permasalahan-permasalahan global lainnya yang terjadi secara simultan dengan konflik Rusia-Ukraina seperti agenda perubahan iklim dan vaksinasi yang belum merata di seluruh dunia.“Perang di Ukraina mempertanyakan eksistensi G20. Ada juga perdebatan sengit tentang siapa yang harus atau tidak boleh diundang. Sebagai Presidensi G20, kepentingan Indonesia adalah menjaga keutuhan G20. G20 harus dipertahankan sebagai G20, bukan menjadi G19, atau G13,” tegas Airlangga.WEFAM akhirnya kembali digelar setelah sempat vakum pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Dalam forum ekonomi internasional tersebut, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk kembali terlibat melalui Indonesia Pavilion dan Indonesia Night.Indonesia Pavilion adalah sebuah wadah untuk berdiskusi, mengadakan seminar, dan menjalin koneksi dengan entitas dari negara lain. Sedangkan Indonesian Night bertujuan untuk mempromosikan budaya dan kuliner Indonesia ke dunia. Sebelumnya Indonesia juga pernah membuka  Indonesia Pavilion di WEFAM 2018, 2019, dan 2020. (mth/Antara)  

Sri Mulyani: Perubahan Iklim Hingga Pengetatan Likuiditas Ancam Dunia

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 16:22:57 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan saat ini dunia menghadapi tiga ancaman besar mulai dari perubahan iklim, normalisasi kebijakan moneter, hingga pengetatan likuiditas.“Saat ini kita dihadapkan dengan dinamika global yang sangat nyata,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.Sri Mulyani menjelaskan normalisasi kebijakan keuangan terutama di bidang moneter dilakukan untuk merespons kenaikan inflasi akibat kenaikan harga komoditas.Normalisasi kebijakan moneter dan pengetatan likuiditas ini telah menimbulkan disrupsi di seluruh dunia termasuk Indonesia. “Disrupsi rantai pasok yang muncul akibat meningkatnya geopolitik menjadi perhatian dan harus kita waspadai,” ujarnya.Terlebih lagi, konflik antara Rusia dan Ukraina turut memperparah situasi geopolitik dunia saat ini yang pada akhirnya menimbulkan ancaman krisis mulai dari energi, pangan, sampai keuangan.Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk sebuah grup untuk mengantisipasi tiga potensi krisis dunia yaitu energi, pangan, dan keuangan.Sri Mulyani menegaskan Indonesia harus mampu merespons secara tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat aksi terhadap berbagai potensi ancaman dunia.Ia optimistis pemerintah akan mampu mengatasi gejolak global mengingat upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi krisis seperti krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 mulai membuahkan hasil.Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan penanganan COVID-19 telah memberikan dampak positif yakni membangkitkan aktivitas ekonomi domestik.Implementasi kebijakan makro fiskal melalui APBN yang responsif mampu membuat pemerintah merespon secara fleksibel dan sinergis dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi yang tidak mudah.Ekonomi Indonesia mampu tumbuh di kisaran 5,01 persen pada triwulan dari China sebesar 4,8 persen, Jerman 3,7 persen, Korea Selatan 3,1 persen dan Singapura 3,4 persen.Pertumbuhan yang kuat ini juga didukung oleh stabilisasi tingkat harga atau inflasi yang tercatat 0,95 persen (mtm) atau 3,47 persen (yoy) pada April 2022.“Angka inflasi Indonesia masih dalam rentan target 3 plus minus 1 persen dan jauh di bawah inflasi di dunia yang bahkan ada yang mencapai double digit,” kata Sri Mulyani. (mth/Antara)

Menko Airlangga Bahas Akselerasi Transisi Ekonomi di WEF

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 16:19:36 0

Davos, Swiss, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas akselerasi transisi energi di emerging and developing economies saat menjadi panelis lokakarya World Economic Forum (WEF).Lokakarya yang diselenggarakan di Davos, Swiss, Senin, mendiskusikan tentang mekanisme transisi energi dan menekankan kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat global.Pemateri dan partisipan yang hadir dalam lokakarya ini adalah delegasi berbagai negara, perusahaan multinasional, multilateral development banks, investor pada bidang energi, dan International Energy Agency (IEA).Panelis lain yang hadir adalah Chairman and Managing Director of ReNew Power, Group Chief Sustainability Officer HSBC, dan Executive Director International Energy Agency dan dimoderatori oleh President and CEO Bezos Earth Fund Andrew Steer.Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan komitmen Indonesia terhadap transisi energi yang adil dan terjangkau, pentingnya investasi pada sektor transisi energi, dan pentingnya regulasi transisi energi.Dalam sesi panel diskusi dibahas beberapa topik pilihan, diantaranya kolaborasi dan model bisnis yang diperlukan untuk segera beralih dari komitmen ke tindakan nyata yang mendukung transisi energi.Kemudian mekanisme pembiayaan yang berpotensi membuka dan meningkatkan investasi masa depan untuk mendukung energi terbarukan dan teknologi dekarbonisasi, lalu memastikan bahwa pendanaan hijau terhubung dengan kebutuhan aktual di lapangan kemudian praktek terbaik di negara maju.Pembahasan juga mencakup bagaimana negara berkembang dan emerging economies dapat memanfaatkan peluang transisi yang diperlukan dari batu bara ke energi terbarukan, langkah-langkah untuk menciptakan Zona Energi Terbarukan, serta tindakan yang perlu diambil untuk memastikan akses energi bersih ke jutaan orang yang kekurangan energi dan mencapai target SDGs.Melalui lokakarya tersebut diharapkan mampu memberikan masukan dan wawasan terbaru bagi pemangku kepentingan seperti upaya katalisasi pada proses mekanisme percepatan transisi energi di wilayah negara emerging dan negara berkembang, mempercepat upaya yang sedang dilakukan pada proses transisi energi, melihat peluang dari proses transisi, dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat akibat transisi energi, dan penyelarasan dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. (mth/Antara)

Indonesia Berupaya Penuhi Kebutuhan Talenta Digital

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 16:07:34 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia menjelaskan upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan talenta digital demi mempercepat agenda transformasi digital nasional yaitu dengan mengadakan pelatihan keterampilan di berbagai tingkatan.\"Permintaan talenta digital sangat besar. Pada tahun lalu, kami melakukan pelatihan keterampilan digital dasar bagi 12,5 juta penduduk Indonesia dalam satu tahun dan menargetkan jumlah 5,5 juta peserta ikut ambil bagian di tahun ini,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di World Economic Forum di Swiss, dikutip dari siaran pers.Pengembangan talenta digital adalah salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia, salah satunya untuk mempercepat transformasi digital nasional.Kominfo, dalam hal pengembangan talenta digital, mengadakan program Gerakan Nasional Literasi Digital berupa pelatihan agar masyarakat memiliki kecakapan digital tingkat dasar.Pada saat yang sama, Kominfo juga mempersiapkan talenta digital dengan kecakapan tingkat menengah melalui program Digital Talent Scholarship.\"Tahun ini yang akan kita lakukan adalah sekitar dua ratus ribu milenial. Kami membutuhkan 9 juta talenta digital intermediate untuk 15 tahun ke depan, artinya setiap tahun kami harus memastikan memiliki 600.000 keterampilan digital intermediate, hal yang tentunya tidak mudah,\" kata Johnny.Dari kebutuhan 600.000 talenta digital per tahun, pemerintah memberi dukungan dengan melatih 200.000 peserta.\"Dukungan Pemerintah sebanyak sepertiga dari 600 ribu pelatihan kecakapan dan saya berharap ekosistem juga bergabung untuk memastikan talenta digital menengah akan tersedia dalam jumlah kualitas dan kapasitas mereka,\" kata Johnny.Sementara pada tingkat mahir (advance) Kominfo menyediakan pelatihan untuk para pembuat kebijakan. Untuk segmen ini, kuota yang diberikan tidak banyak, hanya untuk 500 peserta setiap tahun.\"Ini bekerja sama dengan universitas global terkemuka seperti Oxford, Cambridge, Tshinghua dan banyak lainnya, untuk memastikan bahwa pembuat kebijakan digital akan tersedia untuk Pemerintah,\" kata Johnny.Menteri Johnny didampingi oleh, antara lain, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo Anang Latif di WEF. (mth/Antara)

Polri Siapkan Rencana Pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 15:58:49 0

Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menyiapkan rencana pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 meliputi anggaran, jumlah personel, serta sarana dan prasarana.\"Tentu Polri akan merencanakan dan mempersiapkan anggaran, personel, sarpras (sarana dan prasarana), cara bertindak untuk mengantisipasi potensi gangguan-gangguan pada pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2024,\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.Persiapan ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari beserta jajarannya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/5).Menurut dia, setiap tahapan pemilu seperti yang disampaikan oleh anggota KPU memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat yang berbeda-beda dengan eskalasi yang juga beda-beda.Untuk itu, seperti disampaikan Kapolri usai audiensi dengan anggota KPU RI bahwa Polri perlu persiapkan pengamanan lebih awal.\"Tujuannya agar seluruh penahapan Pemilu 2024, baik pilpres, pileg, maupun pilkada, dapat berjalan dengan aman, lancar, demokratis, dan tetap menerapkan protokol kesehatan,\" ujar Dedi.Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu mengatakan bahwa Polri bakal menggelar Operasi Mantap Brata secara berjenjang mulai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat polres jajaran.Operasi Mantap Brata ini dalam rangka pengamanan seluruh rangkaian penahapan Pemilu 2024. Waktu pelaksanaan operasi ini diputuskan setelah rapat dengan Komisi II DPR RI terkait dengan penahapan pemilu.Ia mengatakan bahwa Polri juga bekerja sama atau bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti TNI, penyelenggara pemilu, dan pemda,\" kata Dedi. (mth/Antara)

Luhut Diminta Presiden Urus Minyak Goreng di Jawa-Bali

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 15:25:25 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.\"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali,\" kata Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.Jodi menuturkan dalam melaksanakan tugas tersebut, Luhut dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.\"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini,\" imbuh Jodi.Ia mengatakan pemerintah juga akan menggunakan aplikasi digital untuk mengawasi pasokan distribusi minyak goreng.\"Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin,\" pungkas Jodi.Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng karena pasokan dan harga minyak goreng curah kembali stabil.\"Berdasarkan data pasokan yang semakin terpenuhi dan terjadinya tren penurunan harga di berbagai daerah serta untuk mempertahankan harga TBS petani rakyat, maka Bapak Presiden telah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor pada tanggal 23 Mei atau hari Senin minggu depan,\" ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Sejak dilaksanakannya pelarangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng per 28 April 2022, pemerintah telah melakukan langkah dan koordinasi serta evaluasi untuk melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dengan dengan harga terjangkau di masyarakat. (mth/Antara)

Airlangga Dorong Daerah Bentuk Pusat Ekonomi Baru Perluas Industri

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 15:21:49 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perluasan sektor industri dengan membentuk pusat-pusat aktivitas ekonomi baru di daerah.“Dalam strategi mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah Indonesia juga meningkatkan investasi di tingkat daerah dan mendorong perluasan industri melalui pembentukan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di tingkat daerah,” ujar Menko Airlangga Hartarto dalam The International Conference On Eco-Industrial Parks, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa.Salah satu wujud dukungan pemerintah dalam pengembangan sektor industri dilakukan dengan memberikan insentif kepada kawasan industri atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan mendukung pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan.Adapun pembangunan tersebut akan mengikuti kerangka berkelanjutan dan ramah lingkungan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).Selain itu pemerintah juga mendorong terwujudnya Eco-Industrial Park (EIP) secara bertahap bagi seluruh industri di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kinerja industri dengan minimalisasi dampak lingkungan.Adapun Presidensi G-20 Indonesia mendukung industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung EIP untuk berkontribusi pada ketahanan proses produksi dan mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.Presidensi G20 Indonesia juga momentum bagi para pelaku usaha khususnya korporasi industri dan kawasan industri untuk berpartisipasi dalam memfasilitasi pertemuan bisnis sehingga akan mendorong ekosistem yang lebih kompetitif di pasar regional.“Kawasan industri dan industri dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan nilai tambah, mendorong kegiatan usaha dan menarik investasi,” tutup Menko Airlangga. (mth/Antara)

Uni Eropa Akan Setujui Embargo Minyak Rusia "Dalam Beberapa Hari" Lagi

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 13:22:03 0

Berlin, FNN - Uni Eropa kemungkinan akan menyetujui embargo impor minyak Rusia \"dalam beberapa hari,\" menurut anggota terbesarnya Jerman, ketika Moskow mengatakan melihat hubungan ekonominya meningkat dengan China setelah diisolasi oleh Barat atas invasinya ke Ukraina.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan kepada para pemimpin bisnis global di Davos pada Senin (23/5/2022) bahwa dunia harus meningkatkan sanksi terhadap Rusia untuk mencegah negara lain menggunakan \"kekuatan kasar\" untuk mencapai tujuan mereka.Banyak dari 27 negara anggota Uni Eropa sangat bergantung pada energi Rusia, memicu kritik dari Kyiv bahwa blok tersebut tidak bergerak cukup cepat untuk menghentikan pasokan.Hongaria tetap pada tuntutannya pada Senin (23/5/2022) untuk investasi energi sebelum menyetujui embargo semacam itu, bentrok dengan negara-negara Uni Eropa yang mendorong persetujuan cepat. Uni Eropa telah menawarkan hingga 2 miliar euro (2,14 miliar dolar AS) kepada negara-negara tengah dan timur yang kekurangan pasokan non-Rusia.\"Kami akan mencapai terobosan dalam beberapa hari,\" kata Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck kepada penyiar ZDF.Komisi Eropa dan Amerika Serikat bekerja secara paralel pada proposal untuk membatasi harga minyak global, katanya.\"Ini jelas merupakan tindakan yang tidak biasa, tetapi ini adalah waktu yang tidak biasa,\" katanya, dikutip dari Reuters.Invasi Rusia selama tiga bulan, serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak 1945, telah menyebabkan lebih dari 6,5 juta orang melarikan diri ke luar negeri, mengubah seluruh kota menjadi puing-puing, dan mendorong pengenaan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia.Dalam indikasi simbolis lebih lanjut dari isolasinya, jaringan kopi AS Starbucks menjadi merek Barat terbaru yang mengumumkan menarik diri dari negara itu pada Senin (23/5/2022).Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan Kremlin akan fokus pada pengembangan hubungan dengan China karena hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat dan Eropa terputus.\"Jika mereka (Barat) ingin menawarkan sesuatu dalam hal melanjutkan hubungan, maka kami akan mempertimbangkan secara serius apakah kami akan membutuhkannya atau tidak,\" katanya dalam sebuah pidato, menurut transkrip di situs web kementerian luar negeri.\"Sekarang Barat telah mengambil \'posisi diktator\', hubungan ekonomi kita dengan China akan tumbuh lebih cepat.\"Komentar itu muncul ketika Presiden AS Joe Biden melakukan tur Asia, di mana dia mengatakan dia akan bersedia menggunakan kekuatan untuk membela Taiwan melawan agresi China - sebuah komentar yang tampaknya memperluas batas kebijakan AS yang ambigu terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. (mth/Antara)

Emas Terdongkrak 5,7 Dolar AS Karena "Greenback" Melemah Tajam

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 13:09:55 0

Chicago, FNN - Emas menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), mencatat kenaikan untuk hari ketiga berturut-turut, karena pelemahan dolar terus mendukung logam kuning yang dihargai dalam greenback, bahkan ketika imbal hasil obligasi pemerintah AS yang meningkat membatasi kenaikannya.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak 5,7 dolar AS atau 0,31 persen, menjadi ditutup pada 1.847,80 dolar AS per ounce. Emas membukukan kenaikan mingguan 1,8 persen pekan lalu, mengakhiri kerugian empat pekan yang merupakan penurunan mingguan terpanjang sejak 17 Agustus 2018.Emas berjangka menguat 0,9 dolar AS atau 0,05 persen menjadi 1.842,10 dolar AS pada Jumat (20/5/2022), setelah melonjak 25,3 dolar AS atau 1,39 persen menjadi 1.841,20 dolar AS pada Kamis (19/5/2022), dan melemah tiga dolar AS atau 0,16 persen menjadi 1.815,90 dolar AS pada Rabu (18/5/2022).Dolar, yang biasanya bergerak terbalik terhadap emas, turun pada Senin (23/5/2022) setelah mencatat kerugian mingguan pertama dalam hampir dua bulan. Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun menguat setelah penurunan beruntun tiga sesi.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 1,04 persen menjadi 102,0760. Dolar AS juga tertekan karena mata uang sensitif risiko seperti dolar Australia dan sterling menguat.\"Sebelum berbalik bullish secara struktural, saya perlu melihat emas mempertahankan kenaikannya baru-baru ini dalam menghadapi penguatan dolar, dan bukan pelemahan dolar,\" kata analis senior OANDA Jeffrey Halley.Sementara itu, berbicara di Rotary Club of Atlanta, Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic mengindikasikan pada Senin (23/5/2022) bahwa ekonomi dapat merespon dengan cepat terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve, yang pada gilirannya membantu mengekang permintaan dan inflasi.Federal Reserve AS juga akan merilis risalah dari pertemuan terbaru yang dijadwalkan pada Rabu (25/5/2022).Pertumbuhan emas dibatasi karena ketiga indeks pasar saham utama AS naik tajam, didorong oleh prospek Amerika Serikat menurunkan tarif China.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 4,9 sen atau 0,23 persen, menjadi ditutup pada 21,723 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik 9,2 dolar AS atau 0,98 persen, menjadi ditutup pada 950,3 dolar AS per ounce. (mth/Antara)

Elon Musk Hingga Bill Gates Konfirmasi Hadir di B20 Summit Bali

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 13:00:26 0

Davos, Swiss, FNN - Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani menyampaikan bahwa sejumlah pebisnis top level seperti pendiri SapceX Elon Musk hingga pendiri Microsoft Bill Gates telah mengonfirmasi kehadiran pada B20 Summit di Bali pada November mendatang,“Kita sangat gembira karena Elon Musk sudah bersedia untuk hadir juga di B20,” kata Shinta kepada media usai B20 Indonesia Business & Investment Forum di Davos Swiss, Selasa.Shinta menuturkan bahwa sejauh ini sudah lebih dari 40 negara partisipan bisnis yang mengonfirmasi kehadiran dengan lebih dari 2000 orang yang bergabung pada komunitas B20.“Acara B20 tidak hanya di Bali tapi ada inception meeting di Januari dan kita juga sudah mengadakan banyak pertemuan setiap bulan termasuk side event,” ucapnya.Berbagai kegiatan yang dilakukan B20 tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk menggaungkan Indonesia sebagai tuan rumah G20 dan B20 agar lebih banyak lagi pelaku usaha yang tau mengenai Indonesia dan potensi yang dimiliki. Forum B20 juga membantu pemerintah untuk menangkap pebisnis potensial yang bisa di bawa ke Indonesia.Lebih lanjut Shinta menyampaikan bahwa B20 Indonesia Legacy fokus kepada mengatasi tentang global di bidang transisi hijau, pemerataan pelayanan kesehatan, dan pertumbuhan yang inklusif.Pada transisi hijau, B20 akan meluncurkan pusat unggulan perdagangan karbon global dengan mendorong dan meningkatkan cross-border carbon trading melalui satu pusat yang unggul. Kemudian mengembangkan program untuk meminimalkan penyebaran tuberkolosis dan merintis model kemitraan strategis lintas batas untuk membangun pusat produksi vaksin.Adapun untuk pertumbuhan yang inklusif melalui B20 Wiki untuk mengukur generasi mid-size companies dan one global empowerment dengan menyiapkan program akselerasi untuk membekali 1000 pemilik UMKM wanita.Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani dalam B20 Indonesia Business & Investment Forum di Davos Swiss, Selasa (23/5/2022). (mth/Antara)

Kadin Harap Konflik Ukraina-Rusia Tak Surutkan Minat B20

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 12:53:14 0

Davos, Swiss, FNN - Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Arsjad Rasjid berharap agar konflik Ukraina dan Rusia tidak menyurutkan minat pebisnis global hadir pada gelaran Business 20 (B20).“Jangan karena konflik Ukraina Rusia dan segala macam sehingga akhirnya tidak datang karena ini penting sekali,” kata Arsjad kepada media usai B20 Indonesia Business & Investment Forum di Davos Swiss, Selasa.Pada forum tersebut Arsjad mengimbau para perwakilan pebisnis yang hadir untuk mengajak pemimpinnya menjadi bagian dari B20 yang akan digelar di Bali pada 21-22 November mendatang.B20 menjadi penting karena akan membahas solusi dari pandemi COVID-19 yang belum berakhir termasuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Selain itu, B20 juga akan membahas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia seperti energy cost dan juga inflasi yang tinggi.Menurut Arsjad, permasalahan tersebut bukan hanya dihadapi Indonesia tapi negara-negara lain di seluruh dunia yang bisa berakibat pada food crisis dan berujung pada social crisis.“Oleh karena itu penting sekali forum G20 ini yang mencakup develop dan emerging country bersatu bersama. Makanya kita katakan tell your leaders, please come to Indonesia,” ucapnya.Lebih lanjut ia mengaku bahwa banyak negara yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung pada B20 dan merasa bahwa memang ini saat yang tepat. Terlebih Kadin juga telah menjelaskan mengenai UU Omnibus Law yang mendukung iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan.“Banyak yang ternyata ketika kita menjelaskan langsung di Amerika, mereka mengatakan wah sekarang Indonesia beda ya, izin izin cepat dan ini jadi momentumnya yang harus dibawa terus,” tuturnya.Arsjad berpendapat iklim investasi yang mendukung akan mendorong minat investasi yang besar sehingga bisa membantu terwujudnya Indonesia Emas 2045. (mth/Antara)

Jokowi Mimpi di Siang Bolong

BY FNN Selasa, 24 Mei 2022 12:27:09 0

Pidato Jokowi di forum Rakernas Magelang terkesan malah guyon, bisa jadi akan membahayakan Ganjar Pranowo karena pidatonya hanya halusinasi politik Jokowi yang masih mimpi di siang bolong. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PDI Perjuangan (PDIP) dapat mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, tanpa berkoalisi. Hal ini sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hanya PDI Perjuangan yang punya lebih dari persyaratan 115 kursi parlemen yang bisa mengajukan calon. Jadi, yang baru bisa memenuhi PDIP. Bisa maju (pilpres) sendiri tanpa ikut orang lain. Sesuai Pasal 222 mengatur mengenai presidential threshold (pres-t) atau ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai untuk dapat mengajukan capres dan cawapres. Angka pres-t yang ditetapkan yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif (pileg) sebelumnya. Pada Pileg 2019, PDIP meraih 128 kursi dari total 575 kursi anggota DPR. Artinya, persentase kursi DPR yang dimiliki PDIP sebesar 22,26%. Sementara Projo bukan partai politik, kekuatannya parsial dan mengambang yang kuat dugaan tidak paham tentang liku liku proses pertarungan capres. Kebanggaan Ganjar Pranowo atas dukungan Projo itu tersesat di jalan yang terang benderang. Kedua Capres baik Ganjar atau Puan Maharani itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Puan jelas memiliki kuasa politik PDIP, hanya di kancah Nasional kualitas untuk Capres masih butuh waktu pematangan kedepan. Sementara Ganjar mulai pintar meniru gaya Jokowi saat itu dengan tebar pesona dan pencitraan. Kelemahan Ganjar jelas tidak akan bisa berbuat dan bergerak apalagi bermanuver politik, sekedar untuk beli kendaraan capres saja tidak akan mampu tanpa topangan Bandar Politik (Oligarki ). Posisi Jokowi yang masih merasa jumawa mengendalikan kekuatan politik, yang sebenarnya sudah hambar, bahkan akan berhadapan dengan resiko politik dan hukum yang sangat besar. Bisa menyelamatkan diri, sudah untung apalagi akan menolong orang lain, hanya fatamorgana. Lagian, Ganjar salah bersandar pada ruang yang rapuh. Gaya Jokowi mempromosikan Ganjar di Rakernas Projo Magelang, tak punya kekuatan di politik signifikan bahkan itu cara sia-sia, menempatkan Ganjar di tempat atau titik agar mudah ditembak secara politis. Dari kedua Capres potensinya hanya akan bisa melakukan tebar pesona dan pencitraan, belum kuat bertarung di wacana intelektual negarawan tentang Indonesia masa depan. Jokowi bukan tanpa guna bisa saja difungsikan sebagai makelar Ganjar untuk berselingkuh dengan oligarki. Hanya apakah Jokowi masih ada kekuatan lobi dengan Oligarki, bisa berbalik berbanding lurus kejadiannya. Jokowi sendiri jika dalam detik-detik terakhir sudah tidak bisa ditolong secara politik pasti akan jadi mangsa, dikorbankan, dan bahkan dilemparkan dalam jurang bermacam-macam kasus hukum yang akan menimpanya, dibiarkan berkalang tanah. Di sisi lain, Oligarki juga sedang ada masalah yaitu goncangan krisis global yang kini mengancam, oligarki yang sejak awal mengidap retak internal, kini mengalami perambatan retak yang makin lebar. Republik Indonesia ini bisa kemudian berpotensi mengalami gelombang anarki, seperti amuk massa dan munculnya people power atau Revolusi. Pidato Jokowi di forum Rakernas Magelang terkesan malah guyon, bisa jadi akan membahayakan Ganjar Pranowo karena pidatonya hanya halusinasi politik Jokowi yang masih mimpi di siang bolong. Oligarki tidak akan serta merta mengikuti pikiran Jokowi  yang selama ini justru dalam kendali mereka. (*)

UNDRR: Indonesia Pimpin Upaya Global Mengurangi Risiko Bencana

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 23:08:29 0

Badung, Bali, FNN - Direktur Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) Ricardo Mena memuji Indonesia sebagai negara yang memimpin upaya global untuk pengurangan risiko bencana.\"(Upaya) ini sangat penting dan di sinilah kami pikir Indonesia memimpin dalam upaya global untuk mengurangi risiko bencana,\" kata Mena dalam wawancara khusus dengan ANTARA, Senin.Menurut dia, Indonesia telah memberikan pesan yang kuat mengenai pentingnya upaya pengurangan risiko bencana dengan menjadi tuan rumah untuk Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022.\"Kami meyakini bahwa Indonesia memberikan pesan yang sangat kuat melalui keterlibatan dan penyelenggaraan GPDRR di Bali. Untuk itu, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia,\" ujarnya.Mena juga menyoroti kepemimpinan Indonesia dalam pengadopsian rencana jangka panjang pengurangan risiko bencana.\"Saya pikir yang ingin saya soroti adalah bahwa Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang telah mengadopsi rencana jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana,\" katanya.\"Dan ini sangat penting karena jika Anda ingin benar-benar mengatasi akar masalahnya (risiko bencana), Anda tidak dapat melakukannya dalam dua, tiga atau lima tahun. Itu tidak mungkin. Kami sangat menyambut baik bahwa Indonesia memiliki rencana untuk mengurangi risiko bencana bahkan hingga melampaui tahun 2040,\" kata dia menambahkan.Mena juga mendorong pemerintah negara-negara lain untuk mengikuti langkah Indonesia dalam mengadopsi perencanaan jangka panjang untuk pengurangan risiko bencana.\"Jika tidak (membuat rencana jangka panjang), sangat sulit untuk melakukannya (pengurangan risiko bencana) dalam waktu yang singkat untuk mengatasi sejumlah besar risiko yang telah terakumulasi selama proses pembangunan dalam tiga dekade terakhir,\" ujarnya.Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan Sesi ke-7 Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GP2022) di Bali pada 23-28 Mei 2022.Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) merupakan forum internasional untuk mendiskusikan Kerangka Kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana (Sendai Framework 2015-2030).Kerangka kerja yang telah disepakati oleh 187 negara itu bertujuan untuk menjadi acuan kerja global dalam mengurangi berbagai risiko bencana di seluruh dunia di masa depan. (mth/Antara)

Aksi Tanam 10 Juta Pohon Dilaunching Besok

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 23:00:33 0

Jakarta, FNN - Aksi penanaman 10 juta pohon, menurut rencana akan di-launching Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, hari Selasa (24/5/2022) di Bali. Ditandai dengan penanaman pohon buah di SMP PGRI 3 Denpasar, dan penanaman pohon mangrove di Pantai Mertasari, Sanur. \"Aksi  ini merupakan agenda Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Sekaligus bentuk komitmen Indonesia mendukung The Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022,\" kata Deputi V Kemenko PMK, Dr Didik Suhardi di Jakarta, Senin (23/5/2022). Menurut dia, aksi ini merupakan kerja kolaborasi Kemenko PMK dengan lintas kementerian. Melibatkan kalangan perguruan tinggi, sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan dan pelbagai elemen masyarakat yang lain. Penananam akan dilakukan di 34 provinsi seluruh Indonesia sepanjang tahun 2022 – 2023. Penanaman pohon akan dilakukan di lahan kritis seperti bekas pertambangan dan daerah aliran sungai (DAS). Area hutan. Area umum pemukiman dan fasilitas publik. Area sekolah, perguruan tinggi. Jenis pohon yang dibudidayakan antara lain pohon buah, tanaman keras, pohon penghijauan dan mangrove. Pemilihan jenis pohon dan lokasi di atas, katanya,  bertujuan sebagai langkah revitalisasi alam, peningkatan produktivitas lahan. Juga mempetimbangkan mitigasi bencana dan perubahan iklim. Di samping itu, untuk mendorong terciptanya sumber ekonomi dan kemandirian masyarakat yang hasilnya dapat dinikmati bersama. Apa hubungan penanaman pohon dengan penanaman nilai revolusi mental dan karakter? \"Melalui proses penanaman pohon kita diajarkan nilai integritas yaitu tanggung jawab, kejujuran, harmoni antara pemikiran dan tindakan,\" kata mantan Sekjen Kemendikbud ini. \"Menanam pohon tidak hanya sampai tertanam namun kita  juga bertanggung jawab merawat hingga pohon dapat hidup, bertumbuh, dan dapat memproduksi hasil dan manfaat yang maksimal. Konsistensi perawatan, pemupukan, penyiangan dan membutuhkan kegigihan dan etos kerja untuk memberikan lingkungan dan asupan yang baik bagi pohon bertumbuh,\" ujarnya. Proses kolaborasi dan gotong royong oleh seluruh anggota keluarga, siswa, mahasiswa, masyarakat sekitar tempat bertumbuhnya pohon untuk merawat dan menjaga kelestarian pohon tersebut. Nilai integritas etos kerja dan gotong royong ini diharapkan membentuk karakter peduli lingkungan. Pembudayaan gaya hidup cinta lingkungan ini, katanya, bertujuan untuk membentuk kebiasaan baik yang mengurangi potensi bencana. Memperbaiki keseimbangan ekologi. Meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan hasil pohon serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bagi kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. (mth/ano)

Rupiah Awal Pekan Ditutup Melemah Seiring Pasar Nantikan Hasil RDG BI

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 21:51:10 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan ditutup melemah seiring pelaku pasar yang menantikan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia.Rupiah ditutup melemah 30 poin atau 0,2 persen ke posisi Rp14.672 per dolar AS, Senin, dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.642 per dolar AS.\"Sepertinya untuk BI memang kemungkinan besar masih akan tetap 3,5 persen, pasar lebih concern kepada volatilitas global. Sedangkan kalau dari dalam negeri kondisi masih cukup baik,\" kata analis Bank Mandiri Rully Arya saat dihubungi di Jakarta, Senin.Bank Indonesia menggelar pertemuan selama dua hari pada Senin (23/5) dan Selasa (24/5).Sebelumnya, dalam RDG BI pada 18-19 April 2022 lalu bank sentral memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan alias BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DDR) di level 3,5 persen.Dolar sendiri mengawali pekan ini pada Senin pagi dengan lesu, menyusul kerugian mingguan pertama dalam hampir dua bulan.Investor memangkas spekulasi kenaikan dolar lebih lanjut dari kenaikan suku bunga AS dan berubah berharap bahwa pelonggaran penguncian di China dapat membantu pertumbuhan global.Indeks dolar AS turun 0,1 persen menjadi 102,79, sekitar dua persen di bawah level tertinggi dua dekade di 105,01 yang dibuat pada awal Mei.Rupiah pada pagi hari dibuka melemah ke posisi Rp14.649 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.642 per dolar AS hingga Rp14.678 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin melemah ke posisi Rp14.665 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.661 per dolar AS. (mth/Antara)

IHSG Ditutup Melemah Menunggu Hasil Rapat Dewan Gubernur BI

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 21:46:28 0

Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore, ditutup melemah seiring investor yang menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Selasa (24/5) besok.IHSG ditutup melemah 77,37 poin atau 1,12 persen ke posisi 6.840,78. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 12,61 poin atau 1,24 persen ke posisi 1.002,57.\"Pelaku pasar menantikan hasil pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pekan ini mengenai kebijakan suku bunga BI 7 Day Reverse Repo Rate yang saat ini berada di level 3,5 persen,\" tulis Tim Riset Phillip Sekuritas dalam ulasannya di Jakarta, Senin.Masih dari domestik, pemerintah resmi mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng mulai Senin ini.Sementara bursa Asia ditutup bervariasi dengan pasar mencermati perkembangan kebijakan lockdown di China dan juga kecemasan inflasi yang tinggi dan kenaikan suku bunga akan menghambat pertumbuhan ekonomi global.Dibuka menguat, IHSG sempat naik turun pada awal-awal perdagangan namun kemudian terus berada di zona merah hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih tak mampu beranjak dari teritori negatif hingga penutupan perdagangan bursa saham.Sepanjang perdagangan saham hari ini, saham yang mengalami penguatan terbesar diantaranya FOOD, POLL, WIRG, NFCX, PEGE. Sedangkan, saham-saham yang mengalami penurunan terbesar diantaranya SICO, BUKA, DSSA, GZCO, BEBSBerdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tiga sektor meningkat dimana sektor kesehatan naik paling tinggi yaitu 2,33 persen, diikuti sektor barang konsumen non primer dan sektor transportasi & logistik masing-masing 0,33 persen dan 0,02 persen.Sedangkan delapan sektor terkoreksi dimana sektor teknologi turun paling dalam yaitu minus 1,73 persen, diikuti sektor barang konsumen primer dan sektor perindustrian masing-masing minus 1,31 persen dan minus 1,19 persen.Penutupan IHSG diiringi aksi beli saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah beli bersih asing di seluruh pasar sebesar Rp154,05 miliar. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi beli asing dengan jumlah jual bersih Rp89,85 miliar.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.439.170 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,85 miliar lembar saham senilai Rp14,7 triliun. Sebanyak 243 saham naik, 281 saham menurun, dan 164 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 262,49 poin atau 0,98 persen ke 27.001,52, indeks Hang Seng turun 247,18 poin atau 1,19 persen ke 20.470,06, dan indeks Straits Times terkoreksi 26,93 poin atau 0,83 persen ke 3.213,65. (mth/Antara)

Mentan: Vaksin PMK Ditargetkan Selesai Sebelum Agustus

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 21:41:58 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan produksi vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak ditargetkan selesai sebelum Agustus 2020 yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan vaksinasi massal pada populasi ternak.\"Insya Allah dalam waktu yang sangat singkat pada saat ini Pusvetma Kementan sedang membuat vaksin PMK yang ditargetkan selesai empat bulan atau sebelum Agustus 2022,\" kata Menteri Syahrul dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.Mentan menjelaskan saat ini Kementerian Pertanian melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) telah mengidentifikasi serotipe virus penyebab penyakit PMK yang merebak di Indonesia. Jenis virus yang beredar di Indonesia yaitu O/ME-SA/Ind-2001e yang umum ditemukan di Asia Tenggara.Berdasarkan serotipe virus yang telah diidentifikasi tersebut, Kementerian Pertanian akan memproduksi vaksin di dalam negeri untuk kebutuhan vaksinasi massal hewan ternak.Mentan mengatakan vaksinasi massal akan segera dilakukan setelah vaksin diproduksi. Hewan yang akan divaksinasi ialah populasi ternak yang berpotensi terkena PMK.Data Kementerian Pertanian per 17 Mei 2022, sebanyak 15 provinsi dan 52 kabupaten-kota dengan 3.910.310 ekor terdampak penyakit PMK. Dari total yang terdampak, sebanyak 13.965 ekor positif terinfeksi PMK berdasarkan uji PCR laboratorium atau sekitar 0,36 persen dari total yang terdampak.Dari total hewan yang sakit tersebut sebanyak 2.630 ekor atau 18,83 persennya telah sembuh dan sebanyak 99 ekor atau 0,71 persennya mati.Mentan menerangkan ternak yang terkena PMK tidak menular kepada manusia dan daging ternak yang tertular tetap dapat dikonsumsi oleh manusia dengan cara pemotongan yang ketat di rumah potong hewan (RPH), dan organ terinfeksi harus dimusnahkan sesuai protokol kesehatan hewan yang ada. (mth/Antara)

Presiden Jokowi: Sumber Pertumbuhan Baru Harus Diperkuat

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 21:37:31 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan sumber-sumber pertumbuhan baru ekonomi di kawasan dan dunia harus diperkuat untuk mengatasi berbagai tantangan saat ini.Sumber-sumber pertumbuhan baru tersebut seperti ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan ekonomi hijau, yang diyakini akan menjadi penggerak ekonomi masa depan bagi kawasan dan dunia“Sumber-sumber pertumbuhan baru harus diperkuat, digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan pertumbuhan hijau adalah masa depan kita bersama,” kata Presiden Jokowi dalam Sidang Komisi ke-78 Komite Ekonomi Sosial PBB untuk Asia-Pasifik (United Nation ESCAP/UNESCAP) yang disaksikan secara virtual di Jakarta, Senin.Jokowi mencontohkan kegiatan perdagangan yang dioptimalkan dengan digitalisasi dapat memangkas biaya perdagangan di kawasan hingga 13 persen. Contoh lainnya adalah dorongan pemerintah bagi UMKM agar mendapat akses pada sektor finansial dan rantai pasok di kawasan.Selain itu, pertumbuhan ekonomi hijau juga perlu distimulus dengan mekanisme transisi energi, termasuk dengan penerapan pajak karbon.Jokowi memaparkan bahwa optimalisasi sumber pertumbuhan baru merupakan salah satu upaya penting agar kawasan dapat segera keluar dari tantangan besar di bidang ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19, perubahan iklim dan juga perang.Dampak dari berbagai tantangan besar yang saat ini terjadi itu antara lain, pemulihan ekonomi di kawasan yang belum optimal hingga meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan.“Ekonomi sejumlah negara Asia Pasifik belum pulih, masih di bawah tingkat pra pandemi,” ujarnya.Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik juga, kata Presiden, diperkirakan akan turun 0,5 persen menjadi 4,9 persen sebagaimana laporan Dana Moneter Internasional (IMF). Selain itu, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) juga diperkirakan semakin tertunda.“Kawasan kita diperkirakan baru dapat mencapai SDGs paling cepat pada tahun 2065, dan menurut global climate rise index, 6 dari 10 negara paling terdampak perubahan iklim dalam jangka panjang ada di Asia Pasifik,” ujar Presiden Jokowi. (mth/Antara)

Pertemuan GPDRR 2022 Hadirkan Tiga Tema Besar Bahas Risiko Bencana

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 21:30:56 0

Nusa Dua, Bali, FNN - Pertemuan awal atau prepatory day pada Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) atau Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana 2022 menghadirkan tiga tema besar yang membahas pengurangan risiko bencana (PRB).Dalam keterangan tertulis diterima di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin, tiga tema besar dalam pertemuan awal, yaitu Stakeholder Forum, World Reconstruction Conference 5 (WRC5) dan Multi-Hazard Early Warning Conference III (MHEWC-III) yang akan menghadirkan pembicara dari tingkat nasional dan internasional.Pertemuan awal tersebut menggabungkan elemen pertemuan tatap muka dan jarak jauh, yang menghadirkan para pemangku kepentingan lintas sektor sebelum dibukanya GPDRR secara resmi pada Rabu (25/5).Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan, ketiga pertemuan tersebut akan berbentuk 28 forum diskusi yang diselenggarakan 23-24 Mei 2022 di Bali International Convention Center (BICC) di Nusa Dua.“Pertemuan ini bisa dihadiri jurnalis maupun tamu yang sudah mendaftar sebelumnya,” ujar Raditya yang juga Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara GPDRR pada Senin (23/5).Pertemuan ini bertujuan untuk menyediakan ruang kepada para pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan bertukar praktik terbaik seputar pelibatan yang inklusif, kolaborasi, dan persiapan untuk sesi resmi Platform Global.“Setiap harinya acara akan dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga 20.30 waktu setempat (Wita),” lanjutnya.WRC5 diselenggarakan bersama oleh United Nation Development Programme (UNDP), Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) dan UNDRR di bawah payung International Recovery Platform (IRP). WRC5 akan mempertemukan peserta dari pemerintah nasional dan lokal, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan organisasi internasional dari seluruh dunia.Forum ini akan memberikan kesempatan sekaligus ajang berbagi pengalaman berbagai dimensi pemulihan dalam konteks risiko multi-dimensi yang dihadapi negara-negara di beberapa tahun terakhir.Sedangkan MHEWC-III, ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana ketersediaan, akses, dan penggunaan peringatan dini multi-bahaya dan informasi risiko dapat ditingkatkan untuk menyampaikan aspirasi Kerangka Sendai, Kesepakatan Paris, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan lebih baik, khususnya dalam upaya mencapai Target G dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan GPDRR ke-7 yang berlangsung pada 23 – 28 Mei 2022 di Nusa Dua, Bali. Tema yang diusung adalah ‘Dari Risiko ke Resiliensi: Menuju Pembangunan Berkelanjutan untuk Semua di Dunia yang Berubah oleh COVID-19.’ Tema ini dimaknai oleh Pemerintah Indonesia sebagai “Memperkuat Kemitraan Menuju Ketangguhan Berkelanjutan.” (mth/Antara)

Sandiaga Harap Kehadiran Ozil ke RI, Diikuti Datangnya Turis Timteng

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 21:20:10 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengharapkan kehadiran Mesut Ozil ke Indonesia dapat mengundang wisatawan dari Timur Tengah (Timteng) maupun Eropa datang ke Tanah Air.“Fanbase (penggemar) Mesut Ozil banyak dari Timur Tengah dan Eropa. Ini merupakan peluang kita untuk mengembangkan kerja sama,” ucap Menparekraf Sandiaga Uno dalam jumpa pers mingguan yang dipantau secara virtual, di Jakarta, Senin.Lebih lanjut Sandiaga Uno mensyukuri kehadiran atlet sepak bola tersebut dalam rangka kerja sama dengan Concave Indonesia, sebuah merek sepatu sepak bola.“Ini adalah salah satu produk ekonomi kreatif yang kita unggulkan,” kata Sandiaga Uno.Pada Rabu (25/7) Ozil direncanakan akan hadir ke kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan mengikuti sebuah pertemuan untuk mempromosikan produk wisata khususnya wisata berbasis olahraga.Hal ini mengingat pesepakbola asal Turki itu terkenal sebagai seorang atlet yang juga menjadi ikon dari sejumlah produk dunia.Seperti diketahui, Ozil mengabarkan bahwa dirinya akan mendatangi Indonesia melalui akun Instagram resminya @m10_official pada Kamis (19/5). Dalam platform yang sama, Jumat (20/5), Sandiaga uno mengumumkan bahwa Ozil akan berkunjung ke kantor Kemenparekraf.“Ozil akan hadir untuk mempromosikan brand Concave yang telah membuka begitu banyak lapangan kerja untuk anak muda Indonesia. Yuk, bersama kita dorong kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor parekraf (pariwisata dan ekonomi kreatif),” ujar Menparekraf Sandiaga Uno. (mth/Antara)

Menperin Bertemu Presiden World Economic Forum di Davos

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 21:09:57 0

Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Presiden World Economic Forum (WEF) Børge Brende di sela perhelatan WEF di Davos, Swiss, untuk membahas beberapa hal.“Presiden WEF menyampaikan pendapatnya mengenai pentingnya ketahanan pangan dan pendapatnya mengenai proteksi terhadap bahan baku pangan,” ujar Menperin melalui keterangannya diterima di Jakarta, Senin.Selanjutnya pertemuan juga membahas upaya pencapaian target nett zero carbon yang dilakukan Indonesia.“Presiden WEF menyampaikan bahwa potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk mengembangkan renewable energy perlu didorong lebih kuat, meskipun memang diperlukan anggaran besar untuk melakukan substitusi dari energi fosil ke EBT,” jelas Menperin.Selain itu pertemuan tersebut juga membahas rencana Indonesia mengembangkan Ibu Kota Negara (IKN).Presiden WEF mendukung hal ini sebagai upaya pemerataan ekonomi. WEF juga memandang Indonesia sangat berhasil dalam penurunan gini ratio yang merupakan indikator tingkat ketimpangan dalam masyarakat.“Kami juga mengajak forum untuk berkolaborasi dalam upaya pemulihan ekonomi global yang secara inklusif,” ujar Menperin Agus.Upaya pemulihan ekonomi global berkaitan dengan Global Risk Report 2022 WEF yang melaporkan bahwa sekitar 84,2 persen responden merasa khawatir dengan arah masa depan dunia.Dalam Presidensi G20, Indonesia berupaya memastikan peran penting G20 dalam mengatasi kecemasan tersebut dengan menjadi katalis untuk pemulihan ekonomi global yang inklusif.Hal itu dapat ditempuh melalui kolaborasi membangun daya saing sektor industri manufaktur yang berkelanjutan, terutama pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan teknologi Industri 4.0.Selain itu kerja sama di sektor-sektor industri yang potensial seperti industri kemasan makanan, kemudian untuk komponen dan aksesoris kendaraan, farmasi dan obat-obatan, dan industri elektronika di ASEAN.Menutup pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia mengundang WEF untuk melanjutkan pembahasan di kesempatan itu dalam pertemuan lanjutan di Jakarta. (mth/Antara)

KONI Lampung Akan Jemput Karateka Peraih Medali SEA Games

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 21:04:37 0

Bandarlampung, FNN - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bersama Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung, akan menjemput Ari Saputra dan Nurhalim Arlendi, di Bandara Raden Intan II Branti Lampung Selatan, Selasa (24/5).Kepastian penjemputan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Forki Lampung, Hannibal di Bandarlampung, Senin.Penjemputan dilakukan di Bandara Raden Intan II, mengingat keduanya kembali dengan menggunakan transportasi udara dari Jakarta setelah usai mengikuti SEA Games 2021 Hanoi Vietnam.\"Mereka adalah pahlawan olahraga Indonesia. Kita harus bangga dan menjemput mereka, sebagai ucapan syukur serta bangga dengan prestasi mereka,\" kata Hannibal.Ari Saputra berhasil meraih medali emas dari nomor kumite kelas 60 kg dan medali perak kumite beregu, sementara Nurhalim meraih medali perak kumite beregu. Keduanya merupakan atlet asli binaan dan lahir di Lampung, bahkan baru kali ini membela Indonesia di ajang SEA Games.\"Hari ini mereka sudah kembali ke Indonesia dari Hanoi Vietnam. Setelah diterima oleh pusat, mereka baru palung ke Lampung besok. Jadi kami akan menjemput mereka di Bandara besok,\" kata Hanibbal yang juga Ketua Harian KONI Lampung itu.Forki sendiri menurutnya, akan memberikan apa yang bisa diberikan, kepada keduanya katena sudah mengharumkan nama karate Lampung, baik di tingkat nasional bahkan internasional. Hal itu juga merupakan sejarah baru bagi olahraga karate Lampung, yang sukses meraih medali emas dan perak di SEA Games, Vietnam. (mth/Antara)

Penyidik Telusuri Aliran Dana Binomo ke Bar Indra Kenz di PIK

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 20:48:44 0

Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menelusuri aliran dana para tersangka penipuan investasi opsi biner (binary option) melalui aplikasi Binomo mengalir ke sebuah bar di PIK (Pantai Indah Kapuk) Jakarta Utara.Indra Kenz diketahui membuka secara resmi bar bernama \"Redwolf Bar and Longue\" di kawasan Pondok Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara pada 16 Juni 2021.Kanit 5 Subdit II Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri Kompol Karta, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengatakan bar tersebut diketahui atas nama Vanessa Khong, kekasih Indra Kenz, yang juga jadi tersangka kasus Binomo.\"Kami masih menelusuri, belum ada aliran dana dari rekening para tersangka ke bar tersebut,\" ucap Karta.Menurut dia, pihaknya masih menelusuri aliran dana Binomo dari para tersangka, sampai saat ini belum ditemukan adanya aliran dana mengalir ke bar tersebut.Penyidik, kata dia, masih mendalami dari pana Vanessa Khong membeli bar tersebut, jika ditemukan adanya aliran dana Binomo tersebut, maka bar dapat disita sebagai barang bukti.\"Masih kami dalami, Vanessa beli dari mana. Aliran pemberian dari yang terkait Binomo belum kami dapatkan. Kalau nanti ada aliran dananya ditemukan, kami sampaikan,\" ujarnya.Karta mengatakan pihaknya akan memanggil pengelola bar untuk dimintai keterangan dalam rangka penyidikan perkara Binomo. Namun, dia tidak menyebutkan kapan jadwal pemanggilan itu dilakukan. \"Nanti pengelola-nya akan kami panggil,\" kata Karta.Hingga Selasa (10/5), penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 78 orang saksi korban, 4 saksi ahli, dengan total kerugian dari 108 korban sebesar Rp73,1 miliar.Adapun barang bukti yang telah disita dari tersangka di antaranya, dokumen dan barang bukti elektronik, kendaraan mobil Tesla, mobil Ferari California, 3 unit rumah di Sumatera Utara (2 unit) dan 1 rumah beserta tanah di Tangerang Selatan, 12 jam tangan mewah berbagai merk, uang tunai Rp1,64 miliar.Penyidik menetapkan 7 orang tersangka dalam perkara ini, selain Indra Kenz dan tiga rekannya. Tiga tersangka lainnya, yakni Vanessa Khong (kekasih Indra Kenz), Rudiyanto Pei (ayah Vanessa Khong) dan Nathania Kesuma (adik Indra Kenz).Penyidik menjerat Indra Kenz dan rekan-rekannya dengan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2), dan atau Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Pasal lain yang dipersangkakan, yaitu Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.Sedangkan Vanessa dan ayahnya, serta adik Indra Kenz dijerat dengan Pasal 5 dan atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pasal 55 ayat 1e KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun serta denda maksimal Rp 1 miliar. (mth/Antara)

Anthony Albanese Dilantik Menjadi PM Australia

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 14:01:44 0

Sydney, FNN - Pemimpin Partai Buruh, Anthony Albanese, pada Senin dilantik sebagai perdana menteri ke-31 Australia.Albansese, yang dibesarkan di perumahan rakyat oleh ibunya seorang diri yang mengandalkan pensiun disabilitas, diambil sumpah oleh Gubernur Jenderal David Hurley dalam upacara di ibu kota Australia, Canberra.\"Ini hari penting dalam hidup saya, tapi hari penting bagi negara ini, ketika kita berganti pemerintah,\" kata Albanese kepada para wartawan, di luar kediamannya di pinggiran kota Sydney, menjelang upacara pelantikan.\"Saya ingin menyalurkan kesempatan yang kita miliki untuk membentuk perubahan agar kita membawa rakyat bersama kita untuk berjalan menuju perubahan. Saya ingin membawa negara ini bersama-sama,\" ujarnya.Pelantikan Albanese dilakukan kendati suara hasil pemilihan masih terus dihitung dan pemerintah baru belum selesai dibentuk.Dengan demikian, sang perdana menteri baru Australia bisa menghadiri pertemuan utama kelompok keamanan \"Quad\" di Tokyo pada Selasa (24/5). Albanese pada pertemuan itu akan didampingi Menteri Luar Negeri Penny Wong, yang juga baru dilantik.Albanese mengatakan bahwa ia sudah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Minggu (22/5). Ia juga mengatakan menantikan perjumpaan dengan Biden serta perdana menteri Jepang dan India pada pertemuan tersebut. (mth/Antara)

Tinju Raih Hasil Terbaik SEA Games Dalam 30 Tahun Terakhir

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 13:53:24 0

Hanoi, FNN - Pengurus Pusat Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PP Pertina) mengapresiasi para petinju yang telah membuat cabang olahraga tersebut berhasil meraih hasil terbaik dalam 30 tahun terakhir pada SEA Games Vietnam.Ketua Umum PP Pertina Mayjen TNI (purn) Komaruddin Simanjuntak bangga kepada enam petinju yang turun bertanding pada pesta olahraga sesama negara Asia Tenggara itu karena memiliki performa, secara teknik dan strategi juga taktik, yang baik sehingga dapat mengimbangi lawan.\"Ini menunjukkan bahwa program latihan yang disusun oleh manajer, berkolaborasi dengan pelatih kepala, dan seluruh semua masukkan itu dilaksanakan dengan baik, ini yang saya lihat,\" kata Komaruddin kepada ANTARA ditemui di Bac Ninh Gymnasium, Bac Ninh, Vietnam, Minggu.Dia juga mengatakan bahwa hasil medali yang berhasil dipersembahkan para petinju pada SEA Games ke-31 kali ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.\"Terbukti dari 30 tahun terakhir kita di dalam SEA Games tidak pernah lagi mendapatkan hasil seperti sekarang, saat ini Pertina sudah bisa merebut satu emas, tiga perak, dan satu perunggu, hanya satu yang lolos,\" kata Komaruddin.Menurut Komaruddin, PP Pertina memang hanya melaporkan target satu emas kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).Namun, dia bersyukur empat atlet tinju mampu lolos ke babak final, satu terhenti pada semifinal, dan satunya lagi belum dapat meraih medali, yang menurut dia wajar terjadi.Komaruddin bertekad meningkatkan capaian lima medali tersebut pada Asian Games -- seharusnya berlangsung pada September 2022, ditunda hingga 2023.Selanjutnya, Komaruddin mengatakan, para atlet akan diberikan waktu istirahat setidaknya tujuh hari sepulang dari Vietnam. Mereka kemudian akan kembali ke kamp untuk melaksanakan pelatnas dalam upaya mencapai target selanjutnya di Kejuaraan Dunia tahun ini.\"Jadi, kita harus bisa mengimbangi itu, tentunya dengan program yang sangat keras,\" kata Komaruddin.Komaruddin juga mengungkapkan bahwa Kejuaraan Dunia tersebut akan digelar di Manado pertengahan Oktober yang merupakan pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan tinju dunia.\"Kita sudah dapat surat balasan dari presiden tinju dunia. Kita dipercaya sebagai penyelenggara, dan ini sejarah ya, belum pernah terjadi di Indonesia, ini yang dipercaya Pertina-nya untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia,\" kata Komaruddin. (mth/Antara)

Menpora Sebut Hasil SEA Games Vietnam Sesuai Harapan Presiden dan DBON

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 13:50:38 0

Jakarta, FNN - Kontingen Indonesia berada di posisi tiga besar klasemen perolehan medali SEA Games 2021 Vietnam sesuai harapan Presiden Joko Widodo dan Menpora Zainudin Amali menyebut hasil tersebut tidak lepas dari implementasi Desain Besar Olahraga Indonesia (DBON).\"Keberhasilan Indonesia masuk tiga besar di SEA Games Vietnam berkat kerja keras semua pihak, khususnya para atlet. Dan ini menjadi bukti bahwa DBON sudah berjalan di trek yang benar,\" kata Menpora Amali dalam keterangan tertulis Minggu malam.Sesuai dengan data dari penyelenggara kejuaraan, Indonesia bertengger di peringkat tiga dengan 69 emas, 91 perak, dan 81 perunggu dengan total 241 medali. Untuk peringkat pertama Vietnam dengan 205 medali emas, 125 perak dan 116 perunggu dengan total 446 medali dan peringkat tiga Thailand dengan 92 emas, 103 perak, 136 perunggu dengan 331 medali.Orang nomor satu di Kemenpora itu merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet yang sudah berjuang di lapangan, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, tim CdM, tim review, NOC Indonesia, KONI dan seluruh stakeholder olahraga yang terkait.\"Dibandingkan SEA Games Filipina, dari sisi jumlah keberangkatan atlet sudah berbeda. Kalau di Filipina 800 lebih atlet, SEA Games 2021 Vietnam kali ini, hampir separuh lebih sedikit atlet yang berangkat, tapi Alhamdulillah medali yang kita raih sudah memenuhi harapan dan kita berhasil masuk tiga besar,\" kata Menpora.Ke depan, lanjut Menpora Amali, pihaknya akan menggunakan cara dan sistem yang sama dalam keberangkatan atlet, bahkan akan lebih ketat. Apalagi di 2023 ada Asian Games dan SEA Games Kamboja.\"Tantangan kita ke depan jauh lebih berat. Target utama kita adalah Olimpiade, untuk menuju ke sana kita harus mulai dari sekarang perubahan paradigma olahraga Indonesia,\" kata Menpora.Pria asal Gorontalo itu meyakini, jika perubahan paradigma sistem olahraga dijalankan dengan konsisten maka target Olimpiade 2044 menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia bisa masuk lima besar dunia. (mth/Antara)

Bawa Emas SEA Games, Leo/Daniel: Akhirnya Juara

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 13:48:04 0

Bac Giang, Vietnam, FNN - Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akhirnya bisa merasakan podium teratas turnamen bulu tangkis setelah meraih medali emas SEA Games 2021 Vietnam, Minggu.Kemenangan tersebut menjadi yang pertama kalinya bagi Leo/Daniel, baik dalam multievent maupun single event bulu tangkis lainnya. Daniel bahkan mempersembahkan medali emas SEA Games 2021 Vietnam untuk sang ibunda yang selalu menagih dan menanti anaknya untuk juara.“Gelar ini saya persembahkan buat mama saya yang nagih-nagih mulu dari kemarin pengin saya juara. Jadi medali emas SEA Games ini buat mama saya,” ungkap Daniel di Bac Giang Gymnasium, Bac Giang, Vietnam, Minggu.“Meskipun baru di level SEA Games, tapi kami berhasil menunjukkan bahwa kami juga bisa,” tambah dia.Hal senada juga disampaikan Leo yang juga turut mempersembahkan medali emas SEA Games untuk sang ibu yang kini sudah tiada.“Ini medali juga buat seluruh rakyat Indonesia dan buat tim lain biar termotivasi. Medali ini juga buat mama saya yang tahun kemarin sudah enggak ada jadi saya mau menunjukkan bahwa saya bisa jadi juara,” kata Leo.Leo/Daniel sudah beberapa kali turun dalam turnamen bulu tangkis mulai dari level Super 300 sampai Super 1000.Namun ganda putra peringkat ke-23 dunia itu belum sekali pun meraih podium atau gelar juara sejak debut di kompetisi senior pada 2020 lalu. Capaian terbaik mereka adalah runner-up seperti saat tampil di turnamen level Super 500 Hylo Open 2021.Selain merupakan emas pertama, kemenangan Leo/Daniel juga menandai akhirnya Indonesia kembali membawa pulang emas ganda putra SEA Games setelah sempat terlepas dalam dua edisi terakhir di Kuala Lumpur dan Filipina. (mth/Antara)

Rupiah Melemah, Dibayangi Sentimen Kenaikan Suku Bunga Bank Sentral AS

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 13:24:48 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar  atau kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi melemah, dibayangi sentimen kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve.Rupiah pagi ini bergerak melemah tipis di tengah penurunan dolar. Rupiah melemah dua poin atau 0,01 persen ke posisi Rp14.644 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.642 per dolar AS.\"Para pembeli dolar AS mundur di tengah data campuran dan sejumlah laporan berulang tentang kenaikan suku bunga 50 bps,\" tulis Tim Riset Monex Investindo Futures dalam kajiannya di Jakarta, Senin.Beberapa pengambil kebijakan Federal Reserve (Fed), termasuk Gubernur The Fed Jerome Powell, menahan diri untuk melakukan kenaikan suku bunga 75 basis poin.Hal itu dilakukan bank sentral AS sambil mempertahankan proyeksi mereka sebelumnya terkait kenaikan setengah persen dalam suku bunga The Fed selama beberapa pertemuan berikutnya.Indeks dolar AS mengalami penurunan mingguan terbesar sejak Januari menghentikan tren naik enam minggu, turun sebesar 0,22 persen pada hari ini di dekat 102,7.Sementara itu dari Asia, optimisme muncul seiring pembukaan bertahap di Shanghai dan berkurangnya kasus COVID-19, serta kematian yang diakibatkan virus.Pada Jumat (20/5) lalu rupiah ditutup menguat 77 poin atau 0,52 persen ke posisi Rp14.642 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.719 per dolar AS. (mth/Antara)

Menko PMK: Pertemuan GPDRR Diawali Pembahasan Pemulihan Usai Pandemi

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 13:17:42 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemulihan situasi usai pandemi COVID-19 menjadi topik pertama pembahasan dalam Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali.\"Target pertama lebih ke pemulihan usai COVID-19. Target kedua, meningkatkan kesadaran publik dalam penanggulangan bencana, target ketiga melibatkan elemen penting pentahelix dalam pengurangan risiko bencana, dan target keempat menunjukkan praktik baik yang sudah Indonesia lakukan,\" kata Muhadjir Effendy melalui siaran pers yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Ia mengatakan sejumlah target yang ingin dicapai, mulai dari kesepakatan bersama dalam menentukan strategi mitigasi pandemi hingga meningkatkan kesadaran publik terkait pengurangan dan penanggulangan risiko bencana.Menurut Muhajir, Forum GPDRR merupakan momentum untuk memperkuat pengurangan risiko dan penanggulangan bencana melalui pembahasan banyak hal terkait topik kebencanaan secara global maupun nasional.Selain pemulihan situasi usai pandemi, katanya, topik lain yang juga masuk dalam pembahasan forum adalah tata kelola risiko bencana dan investasi risiko bencana.GPDRR 2022 akan digelar pada 25 hingga 27 Mei 2022 bertempat di Nusa Dua, Hall BNDCC, Bali, yang akan diikuti 4.091 delegasi dari 193 negara. Sebanyak 3.001 delegasi di antaranya hadir secara langsung dan 1.096 delegasi lainnya melalui platform daring.\"Dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah forum internasional ini, menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi, praktik baik pengurangan risiko bencana, termasuk penanggulangan bencana secara global dan nasional,\" kataSebelum kegiatan Forum GPDRR tersebut dimulai, kata Muhadjir, akan ada kegiatan penanaman 10 juta pohon pada 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan itu sebagai wujud aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental mendukung Forum GPDRR. (mth/Antara)

Orang Pintar Anak Buah Orang Bodoh

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 12:36:52 0

Dan, benar dalam dunia politik sering terdengar “tidak dibutuhkan orang pintar tetapi yang dibutuhkan adalah loyalitas total”. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih “ORANG berilmu mengetahui orang bodoh karena pernah menjadi orang bodoh, sedangkan orang bodoh tidak mengetahui orang berilmu karena tidak pernah berilmu. (Plato )”. Hidup adalah keberanian menghadapi tanda tanya: apa memang beda orang bodoh dan pintar: “Orang bodoh suka: menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri, merasa paling benar sepanjang waktu, bereaksi terhadap konflik dengan kemarahan, mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain, merasa lebih baik dari siapa pun, suka menindas orang lain”. “Orang cerdas: mengoreksi kesalahan orang lain dengan cara bijak dan bertanggung jawab, lebih mampu berempati pada orang lain dan mengerti argumentasi mereka, tanpa meremehkan pandangan orang lain, bisa marah, tetapi marah yang bijaksana, cenderung mampu berempati dengan keadaan orang lain”. Kalau hanya mengetahui definisi tentang orang bodoh dan orang pintar itu hanya teori. Realitasnya mengapa bisa terjadi orang pintar menjadi anak buah orang bodoh: Orang bodoh sulit dapat kerja, akhirnya berbisnis. Agar bisnis berhasil, ia merekrut orang pintar. Walhasil, banyak boss-boss orang pintar adalah orang bodoh. Orang bodoh sering melakukan kesalahan, maka rekrut orang pintar untuk memperbaiki yang salah. Walhasil, orang bodoh memerintah orang pintar untuk keperluannya. Orang pintar belajar untuk mendapatkan ijazah & mencari kerja. Orang bodoh berpikir secepatnya mendapatkan uang untuk membayar orang-orang pintar. Orang bodoh berpikir pendek untuk memutuskan sesuatu yang dipikirkan panjang-panjang oleh orang pintar. Walhasil orang pintar menjadi staf orang bodoh. Kalau begini keadaannya terus bagaimana memahami keadaan yang sebenarnya apakah orang yang pintar orang yang bodoh dan orang yang bodoh sebenarnya orang yang pintar. Dalam konstitusi memang urusannya soal aturan baku kekuasaan menteri adalah pembantu Presiden, tidak peduli urusan menterinya lebih pintar dari Presiden. Apapun yang ada harus terjadi menteri harus tetap melaksanakan perintah Presiden. Demikian berlaku nasib seorang rektor perguruan tinggi, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tidak ada urusan Presidennya orang pintar atau bodoh. Rumusannya menjadi sangat singkat bahwa: “The ballot is stronger then the bullet”, kata Presiden Amerika Abraham Lincoln. Ya, dalam pemilu, suara lebih kuat dari peluru. Orang pintar sibuk berjuang untuk kebaikan, membela keadilan dan melawan kezaliman. Ketika tidak memiliki kekuasaan semua akan berantakan. Sadarlah kita menguasai segalanya tidak peduli itu urusan orang pintar dan bodoh Oligarki pasti akan memburu kemenangan pada Pemilu - khususnya Pilpres. Dan, harus memenangkan calonnya menjadi harga mati apapun rekayasa yang harus dilakukan dan betapapun biaya yang harus di bayarkan. Jadi logis rekayasa sedang berjalan bagaimana bisa mengunci agar Pemilu dan Pilpres tetap dalam kendali dan remote-nya. Dan untuk menguasai negara ini tidak membutuhkan orang pinter tetapi dibutuhkan orang yang bisa menjadi bonekanya. Dan, benar dalam dunia politik sering terdengar “tidak dibutuhkan orang pintar tetapi yang dibutuhkan adalah loyalitas total”.  Oligarki tidak butuh orang pintar tetapi hanya butuh seorang boneka (orang yang bodoh sekalipun). Dan, orang pintar-pintar harus tunduk dalam skenario kekuasaannya. Dalam prakteknya harus taat dengan kekuasaan yang dimiliki orang bodoh. (*)

Pengibaran Bendera LGBT: Inggris Tak Menghormati Indonesia!

BY FNN Senin, 23 Mei 2022 12:17:48 0

Jakarta, FNN – Bahasan lainnya dalam kanal Off The Record (OTR) FNN dialog dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha, Ahad (22/5/2022) adalah perihal Kedubes Inggris di Jakarta yang mengibarkan bendera Pelangi. Bendera Pelangi yang dimaksud di sini adalah Lambang LGBT. Bendera itu dikibarkan di samping bendera Inggris, sejak 17 Mei 2022. Akibatnya, kedubes Inggris untuk Indonesia di Jakarta itu menuai kecaman. Bendera pelangi tersebut menjadi lambang bagi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) itu. Namun, rupanya persoalan serupa pernah terjadi, i Uni Emirat Arab (UEA). Koran Inggris, The Independent,  pernah mewartakan mengenai reaksi keras dari publik usai Kedubes Inggris di UEA mengibarkan bendera pelangi di Abu Dhabi. Peristiwa itu terjadi pada Juni 2021. UEA sejatinya ingin menunjukkan diri sebagai negara Islam liberal di Timur Tengah. Tapi, UEA masih menerapkan hukuman bagi homoseksualitas. Itulah mengapa saat Kedubes Inggris mengibarkan bendera pelangi sebagai dukungan bagi LGBT, saat itu dan mengunggahnya di media sosial, banyak warganet langsung mengkritisinya. Komentar warganet kaum konservatif menuliskan beragam seperti: \'Tak dapat diterima\', \'Tidak sopan\', dan \'Penghinaan\', serta \'Rasis\'. Sebagian besar lainnya meminta pihak Kedubes Inggris segera menurunkan bendera pelangi itu.Pengamat politik Emirat, Abdulkhaleq Abdulla, kala itu memahami bila pihak Kedubes Inggris sudah meminta izin untuk mengibarkan bendera itu. Namun menurutnya sebaiknya hal itu tidak dilakukan mengingat sepertiga populasi merupakan bagian dari konservatif yang lebih vokal dalam menyuarakan hal semacam ini.“Mereka memang telah menginformasikan ke Menteri Luar Negeri. Mereka bilang, \'Lihatlah, kami melakukan ini sebagai dukungan untuk hak-hak dari LGBT\'. Saya rasa jawabannya adalah, \'Sebaiknya kalian tidak melakukannya meskipun itu adalah hak kedaulatan kalian\'. Jadi mereka tidak benar-benar memberikan lampu hijau tetapi sebenarnya lampu kuning,” ucap Abdullah.Saat itu pihak Kedubes Inggris di UEA tidak merespons atas hal ini. Menurut Agie Betha, di Rusia saja ada larangan LGBT. Karena definisi perkawinan itu berlainan jenis. “Jadi, antara pria dan wanita,” katanya. “Kalau sesama jenis, itu namanya ‘main anggar’,” cetus Hersubeno, sembari tertawa. Hal serupa kini terjadi di Indonesia. Pada Selasa (17/5/2022), bendera pelangi dikerek di tiang bendera di Kedubes Inggris, berjejer dengan bendera Inggris Union Jack. Momen 17 Mei adalah Hari anti-homofobia diperingati dunia setiap 17 Mei. Dilansir situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lembaga ini telah menghapus homoseksualitas dari klasifikasi internasional tentang penyakit pada 17 Mei 1990.“Kemarin, pada Hari Internasional Melawan Homofobia, Bifobia, dan Transfobia (IDAHOBIT) - kami mengibarkan bendera LGBT dan menggelar acara, demi kita semua yang merupakan bagian dari satu keluarga manusia,” demikian keterangan Kedutaan Besar Inggris untuk RI via akun resmi Instagram-nya, seperti dilansir Detikcom, Sabtu (21/5) kemarin.Inggris jelas menunjukkan keberpihakannya terhadap hak-hak LGBT. Inggris juga mendorong semua negara di dunia untuk menghentikan diskriminasi terhadap LGBT.Sejurus kemudian, meluncurlah kecaman-kecaman terhadap pengibaran bendera LGBT di Jakarta. Mayoritas kecaman berasal dari kalangan agama.Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas bereaksi. Mewakili ormasnya, Anwar mengemukakan penilaian, Kedubes Inggris tidak menghormati Indonesia lantaran mengibarkan bendera LGBT itu.“Muhammadiyah sangat menyesalkan sikap Kedubes Inggris yang tidak menghormati negara Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera LGBT. Mereka harus tahu bahwa bangsa Indonesia punya falsafah Pancasila, di mana bangsa Indonesia sangat menghormati nilai-nilai dari ajaran agama,” ucap Anwar Abbas seperti dalam keterangannya, Sabtu (21/5/2022).Setali tiga uang, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan bahwa aksi dari Kedubes Inggris ini bisa memicu ketegangan. Sebab, ini tidak sejalan dengan keadaban etika persahabatan.Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia menilai pemasangan bendera pelangi LGBT oleh Kedubes Inggris itu sebagai tindakan yang tidak baik. Kedubes Inggris tentu sadar sikap arus utama di Indonesia tidak suka dengan LGBT.“Justru pengibaran bendera LGBT dipersepsi oleh sebagian besar publik Indonesia sebagai suatu tindakan provokatif,” kata Hikmahanto seperti dilansir Detikcom, Sabtu (21/5/2022). (mth)

Bang Yos: “Saya Miris Lihat TKA China!”

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 22:58:12 0

Jakarta, FNN – Kekhawatiran terhadap kedatangan jutaan TKA China kembali mengemuka. Kali ini disampaikan oleh Letjen TNI Purn Sutiyoso. Jabatan yang terakhir diemban adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Maraknya pekerja China yang masuk ke Indonesia ini terkait dengan adanya kebijakan untuk membuka investasi besar-besaran, terutama dari China. Ini jelas sangat berbahaya. Karena, mereka juga bawa TKA China. Praktis, sebagian lahan kerja pada akhirnya juga dikuasai TKA China sebagai konsekuensi dari investasi yang ditanamkan China di Indonesia. China telah mengekspor warganya untuk cari makan dan hidup di Indonesia. “Waspadalah!” Begitu peringatan mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab dipanggil Bang Yos. Peringatan itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam silaturahmi Tokoh dan Ulama DKI di Jakarta Islamic Center (JIC). Bang Yos mengingatkan adanya ancaman TKA China itu. “Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita, karena kita ini mayoritas, jangan sampai suatu saat kita ini tersisih,” kata Sutioso, Rabu (18/5/2022). Bang Yos merasa miris dengan banyaknya TKA yang datang ke Indonesia. Kekhawatiran tersebut disampaikan kembali dalam kanal Off The Record (OTR) FNN yang dikemas dalam dialog dua wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dan Agi Betha, Ahad (22/5/2022). “Saya miris kok banyak sekali pekerja asing datang, kalau dia investor bawa duit ya silakan, kalau tenaga ahli silakan, tenaga ahli itu dua atau tiga, bukan ribuan,” jelasnya. Bang Yos yakin, bahwa ribuan pekerja asing itu tidak akan pulang ke negeri asalnya. “Jadi kita harus waspada, saya jamin orang itu gak akan pulang ke negaranya,” kata Bang Yos. Menurutnya, banyak di negara di dunia sudah kemasukan etnis Tionghoa. “Alhamdulillah saya sudah kunjungi 50 negara lebih, tidak ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa, semua ada,” ungkapnya. “Yang paling dekat adalah Singapura, perdana menteri pertama orang Melayu, sekarang sudah tidak ada lagi. Lihatlah Malaysia sudah beberapa departemen dipimpin etnis ini,” tambah Bang Yos. “Kok kita gak sadar-sadar gitu, bukan apa-apa, saya ini orang intelijen, bisa membaca. Pegawai-pegawai itu yang di Kalimantan, Sulawesi sampai Papua gak akan kembali ke sana,” tutur Bang Yos. Secara fisik, sebenarnya kita sudah dijajah oleh China dengan dalih investasi. Jutaan rakyat China sudah masuk Indonesia. Ini bakal menjadi beban rakyat kita. Dan, mereka akan menguasai tanah kita juga pada akhirnya. Salah satu alasan mereka enggan kembali ke negeri asalnya, lanjut Bang Yos, adalah perlakuan pemerintah Tiongkok kepada rakyatnya. “Di Tiongkok jika punya anak dua, yang kedua seperti anak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah, di sini mereka bikin anak sebanyak-banyaknya,” ungkapnya. Makin banyaknya populasi tersebut, apalagi nantinya berkolaborasi dengan para pengusaha kaya di sini akan menjadikan mereka lebih kuat. “Jadi jangan sampai kita gak sadar-sadar akhirnya suatu saat nanti mereka yang menjadi mayoritas,” pesan Bang Yos. Ia sendiri, meski sudah berusia sekitar 77 tahun, masih semangat untuk mengabdi kepada negeri. “Saya sudah tua, tapi tidak bisa diam saja tutup mata, tidak bisa saya seperti itu, itu akan dosa bagi saya,” ucapnya. “Saya ingin wakafkan sisa umur saya untuk mengabdi kepada negeri ini, saya ingin negeri ini negeri yang baldatun toyyibatun warabbun ghafur,” tambah Bang Yos. Kata dia, jangan sampai negeri yang diberi sumber daya alam (SDA) terkaya dan terbanyak di dunia ini, nasib rakyatnya masih terus seperti sekarang ini. “Apalagi akibat pendemi dan utang yang bertumpuk situasi ke depan khawatir situasi lebih buruk lagi,” ucapnya. “Oleh karena itu kita tidak boleh diam, kita harus paling depan mengamankan NKRI sesuai cita-cita para leluhur kita,” tandas Bang Yos. (mth)

Pidato Dagelan Presiden

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 13:31:33 0

Kewarasan sistem bernegara ini sudah hilang buta, tuli, bisu, dan gombloh, ini negara sedang meluncur menjadi negara gagal. Akibat hampir semua pejabat negara sudah kesurupan masuk perangkap makhluk Taipan dan Oligargi. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rakernas V Projo di Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022). Ia meminta relawan Pro Jokowi (Projo) tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan politik, meski pilihannya hadir di acara tersebut. “Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,” kata Presiden Jokowi yang disambut riuh para peserta Rakernas. Terdengar suara riuh gemuruh seperti suara dalam ketidaksadaran, seolah terhipnotis kegelapan dengan realitas politik yang sedang terjadi yang makin gelap-gulita. Jokowi berpesan kepada para sukarelawan Projo agar jangan tergesa-gesa berbicara politik tentang calon presiden pada Pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa partai apa mencalonkan siapa belum jelas sehingga jangan sampai salah. Hak Presiden untuk berpidato, mestinya tidak usah lagi campur tangan dalam urusan politik ke depan dengan sikap negarawan dengan mengatakan bahwa saya akan mengakhiri masa jabatan ini bisa Istiqomah, jujur, dan besar hati serta masih banyak masalah yang saya tidak mampu lagi mengemban tugas saya sebagai Presiden dengan segala resikonya. Untuk apa menggunakan kalimat bersayap dikala sayapnya sudah patah berantakan tapi seolah-olah masih kuasa terbang mengatur arah politik jalannya Pilpres ke depan. Boleh saja jika ingin mempromosikan Ganjar Pranowo untuk ditawarkan ke Oligarki. Tetapi harus sadar kapasitas dan kemampuan yang bersangkutan belum layak sebagai orang nomor satu di Republik ini saat mengatur provinsi nyaris tanpa prestasi. Lain cerita kalau dalam benaknya itulah urusan Bandar Politik Oligarki. Atau masih menyimpan mimpi rekayasa perpanjangan waktu dan atau tetap ada keinginan untuk jabatan 3 periode. Jokowi menyampaikan, akan mengumpulkan seluruh relawan pendukungnya dalam rapat tingkat nasional yang lebih besar. Hal itu dilakukan untuk menyerap aspirasi soal tokoh politik yang didukung. Jokowi menuturkan nanti akan membuat pertemuan besar tingkat nasional untuk seluruh sukarelawan, tidak hanya Projo. Hal ini untuk menunjukkan bahwa seluruh sukarelawan masih solid. “Saya pun nanti memutuskan pasti akan bertanya bapak/ibu dan saudara-saudara semuanya. Tidak saya putuskan sendiri, saya bukan tipikal seperti itu. Saya tanya ketuanya dahulu,” kata Jokowi yang juga Pembina Projo. Dagelan politik tanpa makna dan esensi politiknya yang sudah kosong seperti ini sudah tidak diperlukan. Akan memutuskan politik apa lagi. Jangankan ormas, Partai Politik saat ini hampir semua eksistensinya sedang ada masalah dengan konstituennya. Posisi Presiden kini dalam kondisi kritis, sudah pada pilihan mundur atau akan dipaksa mundur oleh rakyatnya. Merendahlah dan dengan kesadarannya mintalah maaf kepada rakyat saat realita negara menjadi carut-marut, kehidupan berbangsa semakin parah, semakin sulit untuk direstorasi ke kondisi semula. Sistem konstitusi palsu menjerumuskan negara menjadi berantakan, seperti bangunan yang sudah melampaui kapasitas elastisnya. Kehidupan negara ini sudah tanpa bentuk, kehidupan masyarakat semakin getas sehingga rapuh. Seperti kaca, bangunan itu sangat rentan untuk pecah berantakan dan ahirnya ambruk. Tidak usah lagi bergaya sok-tahu, sok-konstitusional dan masih mimpi sok- mengatur dan merasa masa depan masih miliknya. Tidak sadar, kesurupan tidak mengerti, benar-benar tidak paham, buta atau tidak menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan kemampuan umpan-balik untuk melakukan koreksi diri. Kewarasan sistem bernegara ini sudah hilang buta, tuli, bisu, dan gombloh, ini negara sedang meluncur menjadi negara gagal. Akibat hampir semua pejabat negara sudah kesurupan masuk perangkap makhluk Taipan dan Oligargi. Status negara sudah masuk klasifikasi negara gagal, diperparah lagi terjadinya krisis konstitusi, semua akibat salah kelola tanpa arah dan mengatur negara ugal-ugalan. Akibat Pemimpin negara yang minim kapasitas, kemampuan dan kering kerontang dari sikap dan watak negarawan. Sebaiknya saat ini Presiden dalam sisa waktu yang akan berakhir tidak usah pidato berbau politik lagi. Bekerjalah dalam sisa waktu pengabdiannya untuk sekuat tenaga menjalankan tugas negara untuk kesejahteraan rakyat. Benahi yang bisa dibenahi dan perbaikan yang mungkin diperbaiki. Situasi sudah berubah, rakyat makin peka, jangan melakukan hal-hal lucu- lucu, apalagi tampil berpidato dagelan yang sudah tidak diperlukan. Ikhtiar mengakhiri masa jabatannya dengan baik, karena resiko hukum yang akan menerjangnya sangat berat. (*)

Lesatan Seribu Anak Panah Berbuah Emas SEA Games

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 12:45:02 0

Hanoi, FNN - Tatapannya begitu tajam kala mengincar sasaran. Sembari meregang busur dia bersiap melesatkan anak panah di Lapangan Panahan Hanoi Sports Training and Competition Center, Vietnam.Dia adalah Rezza Octavia, debutan panahan yang turun dalam SEA Games 2021 di Vietnam.Bersama sejumlah seniornya, seperti Riau Ega Agatha, Rezza diberi tanggung jawab merebut medali emas pada ajang dua tahunan edisi pandemi COVID-19.Turun dalam dua nomor, Rezza langsung memborong medali emas nomor recurve beregu campuran dan nomor recurve perseorangan SEA Games 2021.Pada nomor recurve campuran yang digelar di Hanoi Sports Training and Competition Center, Hanoi, Rezza bersama Riau Ega Agatha sukses menekuk Tim Malaysia dengan skor 6-2.Sedangkan pada nomor recurve perseorangan putri, Rezza yang tampil sendirian menghajar wakil Thailand dengan skor telak 6-0.Gadis kelahiran Sidoarjo 25 Oktober 2000 itu mengaku sempat grogi berlaga pada ajang pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara yang kali pertama diikutinya.Padahal, sebenarnya Rezza tak sekali ini tampil di luar negeri karena beberapa kali mengikuti ajang internasional, termasuk Piala Dunia Panahan 2022 di Antalya, Turki.Ajang yang berlangsung pada 18-24 April 2022 itu memang menjadi pemanasan bagi parfa atlet sebelum diturunkan dalam SEA Games Vietnam 2021.Rezza harus bertarung dengan wakil dari sekitar 40 negara yang terseleksi secara bertahap dan panjang, mulai babak 64 besar, 32 besar, 16 besar, delapan besar, sampai partai puncak dalam final.\"Babaknya lebih panjang, mulai 1/64, 1/32, 1/16, 1/8. Buat di final jauh banget,\" kata Rezza yang pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 di Papua memperkuat kontingen tuan rumah Papua.Geluti Panah Sejak KecilBagi Rezza, panahan bukanlah cabang olah raga yang asing karena sudah menggeluti olahraga ketangkasan bidik sasaran tersebut sejak usia sembilan tahun atau saat dia masuk duduk di bangku sekolah dasar.Memang Rezza bukan dari keluarga atlet panahan, tetapi keisengan dia dalam mencari kesibukan dengan mencoba olahraga panahan akhirnya membawa sang atlet ke berbagai kejuaraan.Rezza pun merintis karier atlet dari kejuaraan panahan sejak dini, mulai tingkat SD dan pelajar, hingga kejuaraan berskala nasional kala itu.Pekan Olahraga (POR) SD pernah dia rasakan, kemudian beranjak ke Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) pada 2016. Masih berusia 16 tahun, Rezza saat itu sudah bisa menyapu bersih emas.Dalam Kejuaraan Nasional Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) pada 2016, Rezza mendapatkan medali emas. Pada edisi 2017 dia juga sukses mengamankan medali.Pada 2017, Rezza mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dengan hasil meraih satu medali emas dan satu medali perak.Artinya, kemampuan Rezza sudah tak perlu diragukan karena pengalaman dan prestasinya dalam berbagai ajang perlombaan menjadi bukti untuk semua itu.Bersama semua pengalaman yang dimilikinya, ternyata tidak menghilangkan rasa grogi  pada diri Rezza ketika dia harus membawa nama besar Indonesia dalam ajang internasional.Rezza pun masih gugup menghadapi lawan-lawannya se-Asia Tenggara, padahal sebelumnya di Turki bertemu lawan dari negara dengan jumlah lebih banyak lagi.\"Nervous (gugup), pasti nervous. Cara ngatasinnya, ya kalau aku lebih inget ke latihan. Yakin aja. Masak udah latihan lama malah nervous,\" kata atlet berusia 22 tahun itu.Latihan Seribu Anak PanahNamun, setiap kali disergap grogi, Reza selalu mengingat proses persiapan dan latihannya yang berat untuk bisa diikutkan dalam SEA Games edisi 2021 yang terpaksa dimundurkan pada 2022 ini.Selain mengirimkan atlet ke Piala Dunia 2022 di Turki untuk mengasah kemampuan menghadapi SEA Games, Tim Panahan Indonesia juga menyiapkan latihan khusus secara personal untuk setiap pemanah, termasuk Rezza.Latihan melesatkan seribu anak panah setiap hari menjadi menu latihan Rezza selama sekitar sebulan untuk menyiapkan diri menghadapi SEA Games 2021.Ternyata, latihan seribu anak panah itu bukan sekadar mengasah keakuratan bidikan, tetapi juga membantu Rezza dalam mengendalikan dan mengelola  emosi, melatih fokus, dan menjaga konsistensi.\"Ya membantu banget. Kan kayak gitu, kadang kebanyakan anak panah kan (bikin) jengkel. Nah, itu latihan mengontrol emosi, fokus, jaga konsistensi,\" kata Rezza.Rezza juga bersyukur keluarganya mendukung penuh kegiatan olahraga yang dia tekuni ini, apalagi nyata sudah berbuah prestasi tinggi bagi Ibu Pertiwi.Dua medali emas yang diraih di Vietnam tahun ini  juga sudah menebus target medali yang memang dia inginkan dalam SEA Games Vietnam yang juga merupakan SEA Games perdananya.Kebanggaan Rezza semakin bertambah dengan tampilnya Indonesia sebagai juara umum panahan SEA Games 2021 dengan mengantongi 5 emas, 1 perak dari 10 nomor emas yang diperlombakan.Hasil yang diraih pada SEA Games kali ini jauh lebih baik ketimbang SEA Games 2019 saat tim panahan merebut 2 emas, 2 perak dan 4 perunggu.Selain itu, lima medali emas tersebut juga melampaui target SEA Games 2021 yang telah disepakati Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) dengan Tim Review Percepatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Kementerian Pemuda dan Olahraga. (mth/Antara)

Luhut: Pembangunan IKN Tarik Minat Investor Mancanegara

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 12:21:05 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara telah menarik minat banyak investor mancanegara.Dalam pernyataan secara virtual saat menjadi pembicara kunci pada Perayaan Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang dilaksanakan di Balikpapan, Sabtu (21/5), Luhut pun menegaskan tidak benar jika pembangunan IKN minim pendanaan.\"Saya sudah bertemu Mohammed Bin Salman, Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, yang menyatakan akan berinvestasi sangat besar. Selain itu, Uni Emirat Arab melalui Indonesian Investment Fund juga menyiapkan investasi 20 miliar dolar AS,\" katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.Luhut pun menggarisbawahi, ibu kota baru Nusantara diperuntukkan bagi generasi muda yang akan menikmatinya di masa mendatang. Bentuknya tak akan kalah dengan pembangunan kota modern Neom di Arab Saudi, Dubai di Uni Emirat Arab, serta Shenzhen di Tiongkok.\"IKN will be \'world-class city for all\' (kota kelas dunia bagi semua orang). Sudah banyak pihak memberi hormat atas konsep kita membangun ibu kota baru,\" imbuhnya.Proses pemindahan kantor-kantor utama pemerintahan pusat dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diharapkan selesai pada kuartal kedua 2024.Lebih lanjut, Luhut mengatakan saat ini pembangunan Indonesia jauh lebih merata. Selain menjadi lokasi pembangunan ibu kota negara, kini banyak industri baru tumbuh di Kalimantan, seperti pembangunan industri energi baru di Kalimantan Utara.\"Investasi yang dulu hanya berpusat di Jawa dan Sumatra, kini tersebar ke berbagai daerah lain, termasuk Kalimantan. Di sinilah para pemuda, termasuk GAMKI, harus memainkan perannya, karena banyak sekali lapangan kerja serta program-program UMKM terbuka luas,\" ungkapnya.Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang hadir langsung pada acara ini mengungkapkan keunggulan Kalimantan Timur sehingga ditetapkan Presiden Jokowi sebagai ibu kota negara baru.\"Walaupun punya kapasitas penghasilan sumber daya alam luar biasa, tapi Kalimantan Timur tidak pernah punya keinginan macam-macam. Selain itu, Kaltim juga terkenal damai, tak pernah ada konflik SARA. Ini realitas yang membuat Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota yang baru,\" urainya.Isran Noor mengaku, masih ada pihak yang menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.\"Tapi, jumlah itu tak sebanyak yang setuju. Kalau ada yang bilang 25 ribu tokoh menolak pemindahan ibu kota, berarti masih ada 277 juta lebih yang setuju. Dalam demokrasi, pro dan kontra itu hal biasa,\" ungkapnya.Sementara itu, Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (AMKI) Willem Wandik menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung program pemerintah Jokowi-Ma’ruf karena sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan program GAMKI.Pihaknya mengapresiasi adanya perubahan mendasar dalam konsep dan implementasi pembangunan di Indonesia Sentris dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang bernama Nusantara.\"Era baru pembangunan di Indonesia telah dimulai. Semoga tak ada lagi berita tentang jalan berkubang lumpur di ujung negeri. Semoga juga tak ada lagi cerita tentang kehidupan yang penuh nestapa dari masyarakat Indonesia yang tak terjangkau pembangunan. Semoga GAMKI selalu terus membawa kebaikan bagi negara dan bangsa Indonesia, serta menjadi organisasi yang melihat realisasi keberadaan IKN itu sendiri,\" kata anggota Komisi V DPR RI itu. (mth/Antara)

Wiku: Achmad Yurianto Bertugas Sebagai Jubir COVID-19 Selama 140 Hari

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 12:18:13 0

Jakarta, FNN - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan almarhum Achmad Yurianto bertugas selama 140 hari sebagai juru bicara pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19.\"Selama 140 hari terus menerus secara disiplin menyampaikan pesan resmi pemerintah di Media Center Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di BNPB. Beliau adalah seorang pejuang COVID-19,\" kata Wiku Adisasmito melalui postingan Instagram @wikuadisasmito yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.Ia mengatakan Achmad Yurianto merupakan Juru Bicara COVID-19 periode Maret-Juli 2020 sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026.Wiku mengenang pertemanan dengan almarhum yang merupakan seniornya saat sama-sama bersekolah di SMA 3 Malang, Jawa Timur. \"Sama-sama berasal dari Kota Malang dan senior saya,\" katanya.Wiku telah menganggap Yurianto sebagai saudara sebab pria kelahiran 11 Maret 1962 itu adalah sahabat dari kakak kandung Wiku yang sering belajar dan bermain di rumahnya semasa SMA.Wiku mengatakan almarhum merupakan tokoh yang sangat luar biasa. \"Pada saat Indonesia baru saja dilanda COVID-19, beliau menjadi garda terdepan pagi, siang, dan malam mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik serta menyampaikan strategi penanganan pandemi,\" katanya.\"Terima kasih atas dedikasi dan perjuangan Bapak (Achmad Yurianto) selama ini. Semoga kisah-kisah perjuangan beliau dapat menjadi inspirasi bagi kita semua,\" katanya.Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan Achmad Yurianto wafat Sabtu (21/5) pukul 18.58 WIB di Malang, Jawa Timur.\"Almarhum wafat karena kanker usus, lalu stadium akhir jadi banyak komplikasinya,\" katanya.Almarhum sempat menjalani perawatan intensif di RSPAD Jakarta sejak pertengahan April 2022, kemudian dirujuk ke RSUD Syaiful Anwar, Malang.Jenazah almarhum disemayamkan di kediaman Jalan Ir Soekarno 31 Kota Batu, Malang dan akan dimakamkan secara militer di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dadaprejo, yang terletak di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, pada Minggu (22/5/2022). (mth/Antara)

Banjir di Nunukan dan Malinau

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 12:14:24 0

Tanjung Selor, FNN - Tingginya curah dan itensitas hujan dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah kecamatan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dilanda banjir.Dilaporkan di Tanjung Selor Minggu, banjir menimpa sejumlah kawasan di provinsi termuda atau ke-34 itu mulai tadi subuh atau sekitar 04.00 Wita.\"Banjir mulai tadi subuh karena meluap dari hulu Sungai Sembakung, juga menimpa Kecamatan Lumbis Induk dan Lumbis Ogong,\" kata Pangiran Eddy, Kepala Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan saat dihubungi via pesan singkat.\"Di Mansalong daerah pinggiran yg terkena, termasuk di rumah kami, tinggi air sekitar satu meter,\" ujarnya.\"Mudahan tidak hujan lagi di hulu sungai karena ini banjir yang kedua pada 2022. Sedangkan awal tahun ini ketinggian sempat sekitar dua meter dalam rumah,\" ujarnya.Saat ini, sebagian warga sudah mengungsi ke daerah aman.Ia mengharapkan agar pemerintah segera melakukan normalisasi sungai serta merelokasi pemukiman warga yang selama ini memjadi daerah \"langganan banjir\" setiap musim hujan.\"Banjir diperkirakan akibat faktor tingginya pendangkalan atau sedimentasi di beberapa tempat sepanjang aliran Sungai Sembakung,\" paparnya.\"Kami berharap pemerintah daerah serius menangani dan mengatasi masalah banjir karena kini rutin terjadi setahun bisa dua atau tiga kali, terutama normalisasi sungai dan relokasi pemukiman,\" ujarnya.Salah satu usulan pihaknya kepada Pemkab Nunukan adalah pembangunan siring di sepanjang DAS (daerah aliran sungai) Sembakung. Hal ini sudahdimasukkan dalam usulan di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).Ia memperkirakan ada dampak lingkungan dari kian marak aktifitas pembukaan lahan untuk sektor perkebunan (sawit), pertambangan dan perhutanan.\"Iya, jelas sekali itu, dulu saat saya masih kecil jarang sekali air sungai sembakung ini meluap. 10 atau 20 tahun terakhir volume air di sungai Sembakung ini tidak seperti dulu lagi. Lihatkah abrasi sepanjang pinggir sungai,\" paparnya menjelaskan kondisi dampak lingkungan itu.\"Sekarang ini sulit melihat air Sungai Sembakung ini jernih seperti saat kami m!masih kecil. Sepanjang tahun air sungai keruh kecoklatan,\" imbuh dia.Sementara itu, banjir juga melanda sebagian wilayah di Kabupaten Malinau.\"Luapan Sungai Sesayap Malinau mulai menggenangi rumah warga sekitar 04.00 Wita di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau,\" kata Morhan warga Malinau.Selain banjir merendam rumah warga, juga fasilitas umum, termasuk ruang Sekolah SD 006 Belayan Malinau Utara sehingga para pengelola sekolah bergotong royong menyelamatkan barang penting agar tidak rusak terkena air banjir.Salah satu daerah terparah terkena banjir adalah jalan turunan bukit di daerah Salap Malinau.Puluhan kendaraan tidak bisa melintasi kawasan itu karena cukup dalam sehingga puluhan kendaraan roda dua dan empat tertahan di atas bukit.Di kawasan hulu Sungai Sesayap Malinau terdapat juga sungai besar, yakni Sungai Mentarang dan Sungai Sembuak sehingga jika curah dan itensitas hujan tinggi di pedalaman akan memperparah banjir Malinau. (mth/Antara)

BMKG Prakirakan Sebagian Kawasan Perkotaan di Indonesia Diguyur Hujan

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 12:11:24 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah kota besar di Indonesia akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Ahad, akibat pengaruh konvergensi di wilayah setempat.Dilansir dari laman www.bmkg.go.id daerah pertemuan angin yang disertai dengan perlambatan kecepatan atau konvergensi terpantau panjang di Sumatera Utara, bagian utara Kalimantan Utara, Sulawesi bagian tengah, Papua Barat dan Papua.Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut, di antaranya seluruh wilayah Sumatera, kecuali Banda Aceh esok hari cuaca diprakirakan cerah berawan.Cuaca cerah berawan juga berlangsung di wilayah Padang dan Bengkulu. Cuaca di wilayah Jambi dan Palembang diprakirakan berkabut, sementara wilayah Bandar Lampung diprakirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan.Bergeser ke Pulau Jawa, kondisi cuaca diprakirakan perawan untuk wilayah Serang dan Yogyakarta. Sedangkan wilayah DKI Jakarta, Bandung dan Surabaya diprakirakan turun hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Semarang diprakirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang.Beralih ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara diprakirakan cuaca cerah berawan, termasuk wilayah Denpasar dan Mataram. Sedangkan masyarakat di sekitar wilayah Kupang perlu mewaspadai hujan dengan intensitas ringan.Untuk wilayah Kalimantan diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan, kecuali wilayah Banjarmasin yang diperkirakan berkabut. Wilayah Sulawesi dan Makassar diprakirakan berawan, sementara Palu dan Kendari diprakirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan.BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Mamuju untuk mewaspadai hujan dengan intensitas lebat. Wilayah Gorontalo akan diguyur hujan disertai petir.Untuk wilayah timur Indonesia secara umum akan turun hujan, juga di wilayah Ternate dan Ambon diguyur hujan dengan intensitas ringan.Untuk wilayah Jayapura, hujan dengan intensitas sedang. Masyarakat di wilayah Manokwari perlu mewaspadai hujan yang disertai dengan petir. (mth/Antara)

Menko PMK: Almarhum Yurianto Sosok Pekerja Keras dan Selalu Ceria

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 12:01:36 0

Malang, FNN - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko) Muhadjir Effendy menilai bahwa almarhum mantan juru bicara Satuan Percepatan Penanganan COVID-19 pada awal pandemi COVID-19 masuk ke Tanah Air, Achmad Yurianto adalah sosok pekerja keras dan selalu ceria.\"Kami sangat berduka. Almarhum adalah sosok yang cerdas dan pandangan-pandangannya sangat tangkas serta pekerja keras. Oleh karena itu, beliau dipilih menjadi juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,\" Muhadjir Effendy di Malang, Jawa Timur, Sabtu malam.Achmad Yurianto yang juga Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan itu tutup usia setelah sekian lama berjuang melawan sakitnya, yakni kanker usus.\"Kami benar-benar kehilangan beliau. Almarhum orang yang baik dan ramah. Hanya saja, saya benar-benar tidak tahu kalau beliau menderita penyakit kanker. Selama ini almarhum selalu kelihatan ceria, selalu periang dan sama sekali tidak kelihatan kalau beliau sakit,\" ujarnya.Menyinggung terakhir kali bertemu dengan almarhum Achmad Yurianto, Muhadjir mengatakan dalam acara sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) yang berkaitan dengan revitalisasi Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) dalam upaya meningkatkan kinerja BPJS.\"Saya masih sempat ngorol-ngobrol dengan beliau dan beliau sama sekali tidak kelihatan sakit. Tetap ceria, periang,sangat bijak, rendah hati, bersahabat, profesional dan berintegritas tinggi dalam bekerja,\" ucap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut.Jenazah almarhum Achmad Yurianto yang sempat dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang itu akan dimakamkan di Kota Batu, Jawa Timur, Ahad (22/5). (mth/Antara)

Round up SEA Games: Indonesia Kian Sulit Digoyahkan dari Tiga Besar

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 11:56:58 0

Jakarta, FNN - Tambahan sembilan medali emas yang disabet pada dua hari menjelang penutupan SEA Games Vietnam 2021,  yang didapat dari lima cabang olahraga, membuat Indonesia kian sulit digoyahkan dari posisi tiga besar dalam klasemen medali pesta olahraga kawasan Asia Tenggara itu.Sampai Minggu 22 Mei pukul 00.10 WIB, Indonesia sudah memperoleh 59 medali emas, 79 medali perak dan 72 perunggu untuk menduduki posisi ketiga di bawah tuan rumah Vietnam dan Thailand. Jumlah emas Indonesia itu berselisih 12 medali emas lebih banyak dibandingkan Singapura yang mengumpulkan 47 emas pada posisi keempat.Namun ini bukan hari terakhir Indonesia memanen medali, sebaliknya dalam dua hari ke depan keran medali, termasuk medali emas, akan terus mengucur setelah sejumlah nomor dan cabang memberikan janji jelas untuk mempersembahkan medali esok Minggu.Indonesia mendapatkan paling sedikit satu medali emas esok hari setelah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Rambitan memastikan diri tampil dalam final ganda putra bulu tangkis.Bulu tangkis juga berpotensi menyumbangkan medali emas lainnya esok hari jika Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti mengalahkan Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard dari Thailand dalam final ganda putri.Pun demikian dengan bola basket. Setidaknya Indonesia telah menggenggam medali perak basket putra, tapi emas juga menjadi kemungkinan besar seandainya menang melawan Filipina dalam final esok Minggu.Tetapi tentu saja di antara cerita paling menarik Sabtu 21 Mei ini adalah keberhasilan sejumlah atlet mempersembahkan medali, termasuk sembilan medali emas itu, yang membuat Indonesia semakin sulit dikejar Singapura dan Filipina untuk kian angkuh pada posisi ketiga klasemen medali SEA Games 2021.Kisah emas pertama terjadi di papan catur ketika WIM Chelsie Monica Ignesias Sihite dan WIM Ummi Fisabilillah mempersembahkan medali emas terakhir catur untuk Indonesia setelah menjadi yang terbaik dalam nomor catur kilat beregu putri di Quang Ninh Exhibition Center, Vietnam.Kepastian medali emas Chelsie dan Ummi ditentukan pada babak keempat atau babak terakhir ketika mereka menambah 1,5 poin setelah mencatat kemenangan meyakinkan atas Malaysia.Dengan tambahan 1,5 poin itu membuat Chelsie dan Ummi mengumpulkan total 6,0 poin 6,0 dari 4 babak yang membuat tim Filipina harus puas menjadi kedua terbaik dengan selisih satu poin di bawah duet pecatur Indonesia itu. Angkat besi yang kerap mempersembahkan medali bagi Indonesia dalam berbagai ajang multicabang sampai Olimpiade, juga tak mau ketinggalan menyumbangkan medali emas.Adalah lifter Rahmat Erwin Abdullah yang membuat cerita emas Indonesia di panggung medali Vietnam 2021 semakin keras bergema ketika dia mempertahankan medali emas kelas 73kg.Peraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu membukukan total angkatan 345kg dari angkatan snatch 155kg dan clean and jerk 190kg. Angka ini jauh melampaui lawan-lawannya yang mencatatkan total angkatan di bawah 325kg.Tidak itu saja, dengan demikian Rahmat mempertajam rekor SEA Games Filipina 2019 ketika Rahmat membuat angkatan snatch 145kg, clean and jerk 177kg, dengan total angkatan 322kg.Lifter berusia 22 tahun itu hanya gagal melakukan angkatan seberat 200kg pada kesempatan ketiga saat berusaha memecahkan rekor dunia clean and jerk kelas 73kg, yang saat ini dipegang oleh lifter China Shi Zhiyong pada 198kg.“Senang bisa dapat emas. Tapi saya sebelumnya datang ke sini (SEA Games) punya target sendiri untuk memecahkan rekor dunia (clean and jerk),” kata Rahmat di Hanoi Sports Training and Competition Center.Namun rekannya Rizki Juniansyah gagal mempersembahkan medali emas dari kelas 81 kg putra. Tetapi Rizki tetap membuat catatan manis karena berhasil merebut medali perak dalam debutnya pada kelas ini.Di Hanoi Sports Training Center, Hanoi, Sabtu, Rizki, yang biasanya turun di kelas 73kg, membuat total angkatan 354kg, yang masing-masing dari snatch 157kg dan clean and jerk 197kg. Dia hanya terpaut satu kilogram dari peraih emas kelas 81kg Natthawut Suepsuan dari Thailand yang membukukan 355kg (snatch 155kg dan clean and jerk 200kg).Rizki nyaris meraih medali emas seandainya mampu menuntaskan angkatan clean and jerk seberat 200kg pada percobaan terakhir setelah pada kesempatan pertama dan kedua, berhasil mengangkat beban 192kg dan 197kg. Performa emas tak kalah menawan dan paling besar yang dipersembahkan sebuah cabang olahraga kepada Indonesia, ditunjukkan oleh atlet-atlet dayung ketika tim dayung Indonesia menambah koleksi tiga medali emas pada hari terakhir lomba kano/kayak SEA Games 2021 Vietnam di Hai Phong Rowing and Canoeing Center, Hai Phong.Emas pertama berasal dari nomor 500m kayak 4 putra setelah Maizir Riyondra, Mugi Harjito, Joko Andriyanto, dan Andri Agus Mulyana menjadi yang terbaik dalam nomor ini.Kemenangan itu diikuti oleh tim putri yang mencuri emas 500m kayak 4 putri berkat penampilan apik Raudani Fitra, Cinta Nayomi, Ana Rahayu, dan Stevany Maysche Ibo.Ternyata bukan emas yang terakhir karena Nurmeni, Sella Olce, Riska Andriyani, dan Dayumin tak mau ketinggalan mempersembahkan emas kepada Indonesia dengan menutup perjuangan tim dayung Indonesia di SEA Games dari nomor 200 m kano 4 putri.Dalam hari terakhir lomba ini, Indonesia hanya kehilangan medali dari nomor 200m kano perseorangan putri setelah Devina Safitri finis urutan keempat, sedangkan pada nomor 500m kano 4 putri, Indonesia merebut perak setelah kalah cepat dari tuan rumah Vietnam yang pemilik jatah emas nomor ini.Dari 14 medali nomor kano/kayak yang dilombakan dari 17 sampai 21 Mei, Indonesia hanya gagal dalam satu nomor saja. Di atas itu semua, tim dayung Indonesia telah mencapai target enam emas, delapan perak, dan tiga perunggu.Cabang olahraga lain yang mempersembahkan lebih dari satu medali emas pada Sabtu 21 Mei ini adalah menembak ketika para petembak Indonesia menambah dua emas dan dua perak pada tiga nomor yang dilombakan di Hanoi National Sport Training Center, Hanoi, hari iniu.Emas menembak pertama Sabtu ini dipersembahkan oleh Rica Nancy, Nourma Try Indrayani, dan Nurul Sofy dari nomor 10 Meter Running Target beregu putri.Rica Nancy mendapatkan medali emas kedua setelah menjadi yang terbaik dalam nomor yang sama untuk kategori perseorangan, sedangkan Nourma Try Indrayani mengamankan medali perak.Medali perak juga disumbangkan Fathur Gustavian dari nomor 50 Meter 3 Position putra.Keberhasilan ini membuat cabang menembak mengumpulkan total 6 medali emas, 5 medali perak, dan 2 perunggu. Tetapi sepertinya Indonesia bakal terus memperoleh medali dari cabang ini.\"Semoga besok (Minggu, 22/5) bisa menambah kembali emas di empat nomor yang tersisa,\" kata Manajer Tim Menembak Kolonel Arh Candy Christian Riantori.Panen medali emas juga dilakukan oleh atlet-atlet renang sirip atau fin swimming setelah menjadi yang paling dominan dibandingkan peserta-peserta lain dalam nomor 100 Meter Bi Fins putra dan estafet 4x200 Surface putri di Aquatic Sports Palace, My Dinh Stadium, Hanoi.Dalam nomor 100 Meter Bi Fins putra, Harvey Hubert Marcello Hutasuhut mencatat waktu tercepat 43,510 detik, mengungguli perenang sirip Vietnam Ngoc Huynh Nguyen dan rekannya sendiri Andityo Panigoro dengan catatan waktu 43,980 detik.Medali emas kedua diraih Katherina Eda Rahayu, Vania Elvira Elent Ramadhani, Andhinu Muthia Maulida, dan Janis Rosalita Suprianto dari estafet 4x200 Surface putri.Janis Rosalita dkk mencatatkan waktu 6 menit 21,080 detik, sedangkan medali perak dan perunggu masing-masing diraih Vietnam dan Thailand.Janis Rosalita juga menyumbangkan medali perak dari 100 Meter Surface putri setelah mencatat waktu terbaik kedua dengan 40,820 detik.Sedangkan Muhammad Zidan Arrif Billah, Bima Dea Sakti Antono, Petrol Apostle, dan Dio Novandra merebut perak dari estafet 4x200 Meter Surface putra setelah berada di belakang Vietnam yang meraih emas tapi di depan Kamboja yang meraih perunggu. Yang juga menyumbangkan medali adalah Aiman Cahyadi setelah membuat balap sepeda kembali meraih medali perak SEA Games Vietnam usai finis kedua dalam nomor Individual Road Race putra di Hoa Binh, Vietnam.Aiman menyentuh garis finis kedua dengan catatan waktu 3 jam 48,22 menit dengan kecepatan rata-rata 41,63 km/jam. Sebelumnya pebalap 28 tahun itu meraih perak dari nomor road Individual Time Trial.Perlombaan berlangsung dramatis, khususnya pada tiga kilometer jelang finis ketika empat pebalap beradu cepat untuk menjadi yang terdepan.Namun Aiman harus puas pada posisi kedua di belakang pesepeda Malaysia Muhammad Nur Aiman Mohd Zariff yang membawa pulang emas, sedangkan perunggu menjadi milik pebalap Thailand Naviti Liphongyu. (mth/Antara)

Kokohnya Pertamina Pascarestorasi Kemerdekaan Timor Leste

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 11:49:51 0

Dili, FNN - Lembaran baru bagi kisah Timor Leste sebagai sebuah negara yang berdaulat tak lantas mengakhiri kiprah Pertamina di negara termuda Asia Tenggara ini.Corporate Secretary and Legal Representative Pertamina International Timor S.A. Rudolfo Sinambela mengungkapkan, ketika Timor Leste melalui masa transisi setelah referendum, Pertamina tetap memberi pelayanan kepada masyarakat di Timor Leste sebagai satu-satunya penyedia bahan bakar minyak. Terlebih, ketika pasukan perdamaian membutuhkan pengisian ulang BBM. Sejak saat itu, Pertamina tetap bertahan di Timor Leste hingga masa kini.Sebesar 50 persen dari saham Pertamina International Timor S.A. (PITSA) dipegang oleh PT Pertamina Patra Niaga. Selanjutnya, sebesar 45 persen dari saham PITSA dipegang oleh PT Pertamina Retail, dan 5 persen lainnya dikuasai oleh mitra lokal di Timor Leste.Meskipun Pertamina berada di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, nyatanya perusahaan ini memiliki kapasitas yang tangguh untuk bertahan dan bersaing melawan kompetitor lain yang mengembangkan bisnis di Timor Leste.Timor Leste memberi peluang bagi perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan bahan bakar minyak untuk dapat muncul kapan pun. Semua orang bisa memperoleh izin untuk membuat stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU.Oleh karena itu, perusahaan SPBU tidak berada di bawah naungan negara. Pertamina yang berada di Timor Leste pun berstatus sebagai perusahaan swasta. Hal ini mengakibatkan Pertamina harus menghadapi persaingan terbuka dengan perusahaan bahan bakar lainnya.Tidak hanya bersaing dengan SPBU lokal, Pertamina juga bersaing dengan SPBU yang berasal dari negara lain, seperti perusahaan yang berasal dari Singapura.Menghadapi tantangan tersebut, Pertamina dengan aktif berinovasi dan menjaga performa pelayanan mereka untuk memberi kualitas terbaik kepada para pelanggan di Timor Leste. Langkah ini melahirkan Pertamina yang tangguh dan bertaring tajam, meskipun berada di luar yurisdiksi Indonesia.Keberhasilan Pertamina dalam memberi pelayanan yang terbaik lantas mengantarkan perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan dominan dalam pasar BBM di Timor Leste.Rudolfo mengatakan bahwa Pertamina merupakan penyedia untuk lebih dari 50 persen kebutuhan BBM bagi 1,3 juta orang masyarakat di Timor Leste.Pertamina hanya memiliki satu SPBU resmi atas nama Pertamina dan tiga SPBU lain yang merupakan bentuk kerja sama Pertamina dengan mitra lokal. Akan tetapi, Pertamina tetap menjadi penyedia untuk berbagai SPBU lainnya di Timor Leste yang menggunakan merek masing-masing pemilik usaha.Dengan demikian, nyaris di seluruh SPBU terdapat BBM yang berasal dari Pertamina.Tantangan BerbedaMasing-masing negara memiliki regulasi tersendiri. Regulasi inilah yang kemudian menentukan tantangan seperti apa yang akan dihadapi oleh para pengelola perusahaan di negara tersebut. Tak terkecuali Pertamina.Rudolfo mengatakan bahwa terdapat beberapa tantangan yang pihaknya hadapi terkait dengan Pertamina yang beroperasi di Timor Leste. Salah satunya memiliki keterkaitan dengan regulasi.Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, semua orang di Timor Leste bisa memperoleh izin untuk mendirikan SPBU. Aturan ini memungkinkan kompetitor untuk muncul kapan saja dan Pertamina harus siap dalam menghadapi para kompetitor dengan berbagai inovasi yang mereka miliki.Menurut Rudolfo, regulasi tersebut mengakibatkan Pertamina berhadapan dengan pasar persaingan sempurna, berbeda dengan Indonesia yang lebih ketat dalam hal perizinan untuk mendirikan SPBU.Dengan demikian, tutur Rudolfo melanjutkan, Pertamina memiliki tantangan berupa dinamika yang lebih besar. Ketika di Indonesia, Pertamina dapat lebih fokus pada pengaliran BBM. Sedangkan, di Timor Leste, Pertamina harus memikirkan bagaimana caranya untuk tetap kompetitif dan menjadi pilihan masyarakat.Selain itu, Timor Leste tidak memberlakukan subsidi untuk bahan bakar. Harga minyak di Timor Leste mengacu pada harga minyak dunia dengan sedikit perbedaan yang diakibatkan oleh biaya pengiriman.Absennya subsidi negara terkait dengan BBM mengakibatkan harga BBM milik Pertamina di Timor Leste menjadi lebih fluktuatif apabila dibandingkan dengan harga BBM milik Pertamina di Indonesia. Hal ini yang juga melahirkan persaingan sempurna antara para pengelola SPBU di Timor Leste.Saat ini, harga BBM di Timor Leste nyaris berada di atas satu dolar Amerika Serikat per liter. Tingginya harga tersebut diakibatkan oleh perang yang berlangsung antara Rusia dengan Ukraina.Menjaga KualitasKeunggulan Pertamina yang menjadi faktor penarik pelanggan adalah pelayanan prima yang mereka berikan kepada masyarakat. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab mengapa Pertamina dapat bersaing di tengah pasar terbuka dengan SPBU lain yang beroperasi di Timor Leste.Pertamina memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa minyak yang mereka salurkan pasti tepat dan sesuai dengan angka yang tertera. Para teknisi telah melakukan pengukuran yang akurat, serta peralatan yang digunakan sudah tersertifikasi dan sesuai dengan standar SPBU di Indonesia.Rudolfo mengatakan, jaminan ketepatan ini krusial bagi masyarakat karena masyarakat sangat memperhatikan kesesuaian jumlah yang mereka beli dengan yang didapat.Selain itu, terdapat berbagai upaya lainnya yang dilakukan oleh Pertamina untuk menjaga kualitas dari pelayanan-nya. Baik dari melakukan daily monitoring untuk memastikan keadaan alat dalam kondisi terbaik, perbaikan minor maupun mayor yang diperlukan, serta manajemen stok untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman agar Pertamina tetap bisa menyediakan bahan bakar kepada para pelanggan meski terdapat kendala dalam proses pengiriman.Tidak hanya itu, Pertamina di Timor Leste pun berinovasi dengan pemberian promo pada tiap-tiap hari besar nasional. Contohnya, pada Hari Restorasi Kemerdekaan Timor Leste yang jatuh pada 20 Mei 2022, Pertamina memberi undian bagi masyarakat yang membeli bahan bakar di atas dua dolar Amerika Serikat.Hadiah dari undian tersebut dapat berupa gantungan kunci hingga voucher pengisian bensin bagi pelanggan yang beruntung. Supervisor SPBU Coco PITSA (atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Pertamina Bebora) Octavio Matos mengatakan bahwa keberadaan promo mengakibatkan peningkatan kepadatan apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa.Kombinasi dari berbagai upaya tersebut mengantar Pertamina menjadi salah satu pemain dominan dalam pasar bahan bakar di Timor Leste. Pertamina berhasil memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan BBM bagi 1,3 juta orang masyarakat di Timor Leste.Per tahunnya, tutur Rudolfo, masyarakat Timor Leste membutuhkan sekitar 52 juta liter bahan bakar diesel dan 48 juta liter bensin. Dalam hal ini, per bulan-nya, Pertamina menyalurkan sekitar 4 sampai 5 juta liter secara total.Tingginya angka penyaluran Pertamina kepada masyarakat Timor Leste menunjukkan bahwa Pertamina, meskipun berada di luar negeri dan berhadapan dengan persaingan bebas, memiliki taring yang tajam dan dapat berdiri dengan kokoh.Ketangguhan dari perusahaan ini merupakan buah dari kemampuan Pertamina untuk beradaptasi dengan lingkungan, menjaga kualitas pelayanan, serta terus berinovasi. (mth/Antara)

Achmad Yurianto, dari Fotografer Hingga Juru Bicara COVID-19

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 11:18:23 0

Jakarta, FNN - Berbicara mengenai penanganan COVID-19 di Tanah Air, tak bisa lepas dari sosok Achmad Yurianto yang menghembuskan nafas terakhir di RSUD Syaiful Anwar, Malang, pada Sabtu (21/5/2022) pukul 18.58 WIB.Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tersebut meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, akibat kanker usus yang dideritanya.Yurianto atau Yuri dikenal luas masyarakat saat menjabat sebagai juru bicara pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada awal pandemi COVID-19 masuk ke Tanah Air. Saat itu, ia ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19.Penunjukan tersebut dilakukan secara resmi pada 3 Maret 2020 atau tepat sehari setelah Presiden mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Tanah Air. Hampir saban hari, wajah Yuri menghiasi layar kaca mengumumkan perkembangan terkini COVID-19 di Tanah Air.Saat menjabat sebagai juru bicara, Yuri sempat menuai kontroversi saat pernyataannya terkait si kaya dan si miskin, yang mana maksudnya masyarakat yang kaya melindungi masyarakat miskin dan begitu juga sebaliknya. Yuri menjabat sebagai juru bicara pada Maret 2020 hingga Juli 2020 yang kemudian digantikan oleh Prof Wiku Adisasmito.Yuri yang lahir di Malang pada 11 Maret 1962 tersebut sejak mahasiswa dikenal dekat dengan dunia semi militer. Yuri pernah menjabat sebagai Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) pada 1986 hingga 1988 dan bergabung dengan militer setelah lulus kuliah.Saat duduk di bangku kuliah, Yuri pernah menekuni profesi sebagai fotografer profesional dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Bahkan foto hasil jepretannya pernah ditawar dengan nilai yang cukup tinggi yakni pernah terjual dengan harga Rp75 juta. Yuri mengaku senang dengan fotografi, meskipun tak lagi menjadi fotografer hobi terus digeluti hingga akhir hayatnya.Dokter TentaraSemasa hidupnya, Yuri banyak berkarier sebagai dokter di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia mengawali kariernya sebagai Perwira Utama Kesehatan Daerah Militer V Brawijaya pada 1987. Kemudian pada 1991, mengabdi di Kesehatan Daerah Militer IX Udayana, Bali. Ia juga pernah dipercaya sebagai dokter di Dili, Timor Timur.Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Rumah Sakit tingkat II Dustira, Cimahi pada 2006, Wakil Kepala Kesehatan Daerah Militer IV Diponegoro Semarang pada 2008, Kepala Kesehatan Daerah Militer XI Pattimura, Ambon, pada 2009, hingga Kepala Dinas Dukungan Kesehatan Operasi Pusat Kesehatan TNI pada 2011.Yuri juga mengambil S2 Program Kajian Administrasi Rumah Sakit UI pada 1999.Pada tahun 2014, Yuri bergabung dengan Kementerian Kesehatan dan dipercaya menjabat sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan. Mendiang juga pernah menduduki Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.Sejumlah jabatan penting lainnya juga pernah diembannya, di antaranya Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (2020), Staf Ahli Menkes bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi (2020- hingga akhir hayatnya), hingga Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan (2021 hingga akhir hayatnya).Kepala Biro Humas Kemenkes, Widyawati, mengatakan jenazah mendiang dibawa ke kediaman Jalan Ir Soekarno 31 Kota Batu, Malang\"Semoga beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Aamiin ya robbal alamin,\" kata Widya.Kanker UsusKabar mengenai penyakit yang dideritanya, ramai diberitakan pada pertengahan April 2022. Kabar yang tersiar melalui pesan berantai tersebut mengabarkan bahwa Achmad Yurianto mendapatkan perawatan di RSPAD.Menurut informasi dari kerabatnya, mendiang sering terlambat makan dan kemudian terkena penyakit pencernaan yang kemudian berujung pada kanker usus. Tak hanya keluarganya saja yang merasa kehilangan, Bangsa Indonesia kehilangan putra terbaiknya.“Innalillahi wainnaillaihi rojiun. Kami direksi Turut berduka cita yg mendalam atas berpulangnya Bapak Achmad Yurianto ke Ramatullah. Semoga almarhum husnul khotimah, diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan. Aamiin YRA,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.Ghufron Mukti mengatakan jenazah almarhum Achmad Yurianto akan dimakamkan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Ahad (22/5).Hari ini Indonesia kehilangan salah satu putra  terbaiknya.Achmad Yurianto yang juga Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan sekaligus pernah menjabat sebagai Juru Bicara COVID-19 RI tutup usia setelah sekian lama berjuang melawan sakitnya.Ghufron mengatakan sepanjang hidup almarhum telah banyak memberikan kontribusi dan dedikasi yang luar biasa di berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan.Almarhum dikenal sebagai sosok yang sangat bijak, rendah hati, bersahabat, profesional dan berintegritas tinggi dalam bekerja. \"Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan empati seluruh pihak, termasuk rekan-rekan media, terhadap almarhum,\" katanya.Ghufron mengajak masyarakat untuk sejenak memanjatkan doa bersama agar almarhum dapat beristirahat dengan tenang di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan.Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof Ari Syam, juga menyampaikan rasa belasungkawanya atas berpulangnya sejawatnya itu.“Turut berduka cita atas meninggalnya dr Achmad Yurianto MARS, Sabtu 21 Mei 2022 jam 18.58, di RSSA Malang. Saya beberapa kali ketemu almarhum, saat masih menjadi Jubir COVID-19 di BNPB. Semoga almarhum husnul khotimah,” kata Ari. Selamat jalan Pak Yuri, jasamu akan terus abadi. (mth/Antara)

Amandemen UUD 1945: Perang Asimetris Meniadakan Bangsa Indonesia dan NKRI

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 10:38:49 0

Lebih ekstrim dapat dikatakan bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli telah dimusnahkan “genosida” dan NKRI punah tinggal nama, tanpa perlu letusan peluru dan tidak disebut genosida maupun aneksasi. Oleh: Syarifuddin Simbolon, Advokat/Penasihat Hukum MENURUT para ahli antara lain: Plato; “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan manusia dan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan bersama”. Prof. Mr. Kranenburg; “Negara adalah suatu organisasi yang diciptakan oleh sekelompok manusia/orang disebut bangsa”. G. Priggodigdo, SH; “Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi unsur-unsur tertentu yakni harus memiliki pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu bangsa”. Prof. Mr. Soenarko; “Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan”. Soekarno; “Negara adalah organisasi. Organisasi yang sangat besar”. Sebagaimana layaknya organisasi modern, harus dibuktikan adanya suatu anggaran dasar atau akte pendirian. Dalam pergaulan hidup modern, selain manusia diakui adanya organisasi atau perkumpulan sebagai subjek hukum (orang dalam hukum yakni pembawa hak dan kewajiban). Dalam ilmu hukum, subjek hukum yang bukan manusia itu disebut Badan Hukum (Belanda: Rechts persoon). Sedangkan manusia sebagai Subjek Hukum disebut orang alami (Belanda: Natuurlijkepersoon). Oleh karena itu tanpa anggaran dasar atau akte pendirian atau statuta sulit diterima atau diakui adanya organisasi atau perkumpulan subagai Subjek Hukum jika tidak boleh menyebutnya tidak mungkin. Itulah antara lain perbedaan manusia dengan organisasi atau perkumpulan sebagai Subjek Hukum. Keberadaan organisasi/perkumpulan sebagai subjek Hukum mutlak diperlukan adanya surat yakni anggaran dasar atau akte pendirian atau statuta. Anggaran Dasar atau Akte Pendirian suatu organisasi dapat juga berfungsi sebagai akte kelahiran bagi organisasi. Oleh karena itu UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dapat juga berfungsi sebagai Akte Kelahiran berdirinya NKRI. Sedangkan keberadaan manusia sebagai subjek Hukum cukup dibuktikan dengan lahirnya manusia tersebut secara fisik. Akte kelahiran baru terbit atau diterbitkan setelah manusia itu lahir. Bahkan sebelum lahir (masih dalam kandungan ibunya) manusia sudah dianggap sebagai subjek Hukum, sudah ada haknya. Keberadaan manusia tidak tergantung pada adanya akte kelahiran. Sebagaimana layaknya anggaran dasar, suatu organisasi terdiri dari ketentuan-ketentuan dasar. Oleh karena itu Anggaran Dasar disebut juga Hukum Tertinggi atau Sumber Hukum. Demikianlah antara lain kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 yang kemudian terkenal dan sering ditulis degan singkatan UUD 1945 adalah merupakan ‘Wujud NKRI’. Tanpa UUD 1945 tidak akan ada NKRI, juga tidak akan ada manusia yang dapat melihat bagaimana rupa dan bentuk maupun susunan Negara Indonesia itu. Mari perhatikan rumusan Alinea ke 4 UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sesuai dengan rumusan Alinea ke-4 UUD 1945, maka UUD 1945 adalah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sedangkan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu diperjuangkan dan dinyatakan oleh Bangsa Indonesia dan diproklamasikan 17 Agustus 1945 oleh dan Atas Nama Bangsa Indonesia. Mari kita cermati teks Proklamasi: Proklamasi Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno/Hatta. Dengan demikian, menurut hukumnya, mengganti UUD 1945 sama dengan mengganti NKRI yang didirikan pada 18 Agustus 1945 (Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI) sekaligus merampas kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 (Proklamasi 17-8-05). Bahkan, UUD hasil amandemen itu tidak hanya sekedar mengganti Negara Indonesia dan merampas kemerdekaan kebangsaan Indonesia, namun juga telah meniadakan atau menghapuskan ‘Orang Bangsa Indonesia Asli’ atau Pribumi atau Bumiputra Indonesia (Pasal 6 ayat 1 UUD 1945). Peniadaan atau penghapusan orang Indonesia asli itu berpotensi sebagai ‘Genosida’. Mari perhatikan rumusan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945: “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Rumusan ayat ini telah diamandemen menjadi: “Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Narasi perubahan ayat ini sekilas sederhana, tanpa makna atau biasa-biasa saja. Tetapi sesungguhnya, kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam, dan patut diduga tendensius. Perlu dipahami bahwa ‘bangsa’ tidak sama dengan  ‘warga negara’. Seorang bangsa Amerika, Belanda atau China dapat menjadi warga Negara Indonesia, akan tetapi tidak menjadi bangsa Indonesia. Seorang bangsa Indonesia dapat juga menjadi warga Negara Amerika, Belanda, China, Jepang atau lain-lain negara. Kewarganegaraan dapat berubah atau berganti-ganti sedangkan kebangsaan tidak. Substansi kebangsaan seseorang merupakan garis keturunan (silsilah, nasab) secara biologis atau genetika sedangkan kewarganegaraan merupakan proses administrasi. Kebangsaan itu merupakan hubungan seseorang dengan bangsa, sedangkan kewarganegaraan merupakan hubungan seseorang dengan negara/organisasi. Bangsa dan negara adalah dua hal yang berbeda. Dalam ilmu Hukum bangsa itu tergolong subjek Hukum alami (Naturlijkepersoon) sedangkan Negara tergolong subjek Hukum badan Hukum (Rechts person). Selain menghapuskan atau meniadakan atau memusnahkan orang Indonesia Asli yang berpotensi sebagai genosida, amandemen Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 juga mengakomodir kewarganegaraan ganda orang Tionghoa/China. Amandemen Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 secara juridis menunjukkan bahwa Amandemn UUD 1945 merupakan kepentingan Tiongkok atau China. Perlu diketahui bahwa; “Semua warga negara Indonesia keturunan Tionghoa juga dianggap sebagai warga negara RRC. Status kewarganegaraan ganda orang Tionghoa sudah ada, jauh sebelum Republik Indonesia lahir”. “Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan RRC, tidak ada cara bagi seorang Tionghoa untuk bisa menanggalkan kewarganegaraan China kecuali meminta izin dari Menteri Dalam Negeri China, tetapi Kementerian hanya akan memberikan izin kalau calon telah memenuhi kewajiban terhadap Angkatan Bersenjata China”. (Dr. Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, terjemahan bahasa Indonesia oleh PT Grafiti Pers, Juni 1984, halaman 121). Sesuai dengan prinsip kewarganegaraan RRC tersebut maka setiap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa juga merupakan warga Negara RRC. Status kewarganegaraan RRC itu bukan karena kehendak WNI keturunan Tionghoa/China menerima kewarganegaraan China akan tetapi oleh karena prinsip kewarganegaraan yang dianut oleh RRC. Sehingga, dengan demikian semua warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa mempunyai kewarganegaraan ganda yakni kewarganegaraan RRC bukan karena kehendaknya menerima kewarganegaraan RRC tersebut. Beberapa Pasal dalam UUD hasil amandemen yang meniadakan NKRI antara lain: Pasal 28 D 4): “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Juga Pasal 28 E 1): ’Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Kedua Pasal tersebut sesungguhnya sudah menghapuskan Negara Indonesia (NKRI) yang berdaulat. Tidak ada lagi kedaulatan Negara untuk mengatur dan menentukan atau membatasi siapa yang menjadi warga Negara Indonesia. Negara Indonesia sudah tidak ada lagi karena setiap orang berhak menjadi WNI atau mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia, memilih tempat tinggal di Indonesia, pergi meninggalkan dan kembali. Di mana lagi letak kedaulatan negara Indonesia jikalau setiap orang seperti orang Aborigin, Amerika, Belanda, China, Denmark, Jepang dll berhak mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Berhak bertempat tinggal di Indonesia, berhak pergi meninggalkan serta berhak kembali. Setiap orang menjadi bebas sesuka hatinya masuk, keluar dan kembali ke Indonesia. Karena hak adalah kekuasaan atau ijin yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak itu disebut juga wewenang (legalized power). Ketentuan Pasal 28 D dalam UUD hasil amandemen tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 menentukan: “Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara”. Ketentuan Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 dengan tegas menentukan dan membatasi siapa Warga Negara Indonesia, bukan setiap orang, melainkan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara. Prinsip-prinsip Hukum yang terkadung dalam UUD 1945 seperti Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 telah diperkuat atau diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Deklarasi PBB tentang Hak Hak Masyarakat Pribumi. Pasal 1: Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk menikmati sepenuhnya, sebagai suatu kelompok ataupun sebagai individu, atas segala hak azasi manusia dan kebebasan mendasar seperti yang tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia Internasional, dan Hukum Hak Azasi Manusia Internasional. Pasal 6: Setiap individu pribumi mempunyai hak atas kewarganegaraan. Pasal 27: Negara harus menciptakan dan menerapkan sebuah proses yang adil, independent, imparsial, terbuka dan transparan, sehubungan dengan masyarakat pribumi yang bersangkutan, memberikan hak atas hukum, tradisi, adat-istiadat dan system kepemilikan tanah untuk mengakui dan memutuskan hak dari masyarakat pribumi mengenai tanah, wilayah dan sumber daya mereka, termasuk yang secara tradisi dimiliki atau digunakan. Masyarakat pribumi harus mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam proses ini. Apabila hukum tertinggi yakni UUD Negara Indonesia sudah menentukan sesuatu seperti status kewarganegaraan itu adalah ‘Hak’ maka tidak dibenarkan adanya Undang-Undang atau ketentuan hukum di bawah UUD itu yang meniadakan atau membatasi atau menunda atau menghambat ‘Hak’ itu melainkan harus menghormati dan wajib memenuhi hak atau memberikan hak itu. Jika demikian, secara juridis, Bangsa Indonesia dan NKRI itu sudah dihapus, ditiadakan, bubar atau punah, kecuali tinggal nama. Lebih ekstrim dapat dikatakan bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli telah dimusnahkan “genosida” dan NKRI punah tinggal nama, tanpa perlu letusan peluru dan tidak disebut genosida maupun aneksasi. Demikianlah perang asimetris memusnahkan Bangsa Indonesia dan NKRI, melalui amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, ‘Demi Hukum’ dan ‘Keadilan’, eksistensi dan keselamatan Bangsa Indonesia dan NKRI mari segera kita Kembali Ke UUD 1945. Barangsiapa yang cinta dan setia serta peduli pada Bangsa Indonesia dan NKRI berjuanglah dengan tindakan nyata agar UUD 1945, tanggal 18 Agustus 1945 jo. 5 Juli 1959 itu segera berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Air Indonesia. Insya Allah. Aamiin. Merdeka! (*)

Menjaga Nyala Api Reformasi

BY FNN Ahad, 22 Mei 2022 08:39:21 0

Pemakzulan Presiden melalui jalur konstitusi memang dimungkinkan. Pun demikian dengan pemakzulan di luar jalur ekstra konstitusi. Bahwa sejarah pergantian pemimpin negeri ini menunjukkan kemungkinan itu ada. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR RI SATU setengah periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo menghasilkan banyak persoalan pelik. Korupsi merajalela, ekonomi ambruk, hukum tebang pilih, rakyat terbelah, oligarki menguat, kemiskinan bertambah, hutang melampaui nalar. Reformasi menemui anti klimaks menyusul ambruknya demokrasi. Sementara itu sejumlah menteri hanyut dalam persiapan pemilihan presiden 2024. Rakyat semakin terabaikan. Situasi ini membuat mahasiswa tidak memiliki opsi lain selain kembali memekikkan aspirasi rakyat di jalan-jalan kota atau dari toa mobil komando. Sekali lagi, mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat tergerak untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Narasi besar ini diusung dalam aksi-aksi yang diadakan beberapa hari terakhir, buah Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia yang digagas di Cibubur. Bersama buruh, petani, nelayan, akademisi, dan aktivis 98, mahasiswa menggelar demo pada 19 dan 20 Mei 2022. Sebanyak 17 tuntutan rakyat disuarakan. Beberapa di antaranya menyoroti maraknya praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di jajaran pemerintahan Presiden Jokowi, mahalnya harga kebutuhan pokok, pembatalan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, UU Ibukota Negara Baru, Presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan melalui penundaan Pemilu, dan lain-lain. Suara mahasiswa tepat mewakili kegelisahan masyarakat. Maka tak heran bila tuntutan intelektual muda ini beririsan dengan pendapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Terhadap isu yang sama, khususnya terkait presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan, atau penundaan Pemilu, DPD juga menolak. Penolakan ini saya bacakan pada Sidang Paripurna DPD RI 18 Mei 2022, dalam kapasitas sebagai anggota DPD dari Sulsel, sekaligus sebagai Ketua Kelompok DPD di MPR RI. Aksi nasional 19-20 Mei juga mengangkat isu kesejahteraan guru Honorer. Para peserta aksi menuntut agar ribuan guru honorer diberikan haknya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka juga meminta agar rekrutmen guru dan pegawai honorer dilakukan secara transparan dan tidak berbau KKN. Isu ini pun senada dengan keinginan DPD RI. Jauh sebelumnya, DPD telah mengirimkan 10 rekomendasi Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (Pansus GTKH) yang saya pimpin. Salah satunya adalah mengangkat guru honorer berusia 40 tahun ke atas menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes. Namun, hingga saat ini presiden belum merespon hasil kerja maraton selama 6 bulan Pansus GTKH tersebut. Untungnya, mahasiswa dan elemen rakyat kembali mengangkat isu ini setelah tertimbun begitu banyak tumpukan persoalan bangsa. Itu menandakan bahwa fokus gerakan mahasiswa tepat mewakili problem rakyat. Maka mereka harus didukung dan diberi ruang, agar demokrasi tetap tegak. Kita semua wajib menjaga nyala api reformasi. Sayangnya, gerakan moral mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat sepi pemberitaan. Mungkin situasi ini tak lepas dari kepentingan politik pemilik media yang sebagian adalah pelaku politik juga. Atau mungkin ada tangan-tangan kekuasaan bermain di sana. Entahlah. Yang jelas, berita yang disajikan tampaknya gagal mengangkat esensi tuntutan mahasiswa dan elemen rakyat. Padahal, justru inilah yang penting, supaya menjadi cermin bagi pemerintah untuk berbenah. Yang ramai disorot justru aksi-aksi rusuh yang terjadi. Kita tahu, musabab rusuh dapat terjadi karena banyak faktor. Ruang sunyi pemberitaan itu bukan pertanda mahasiswa jalan sendirian. Sejumlah guru besar dari berbagai universitas, dosen, tokoh masyarakat dan purnawirawan TNI mendukung gerakan moral mereka. Elemen buruh dan emak-emak tidak ketinggalan. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) menggelar aksi di depan Gedung DPR, 19 mei 2022. Tuntutannya tidak tanggung-tanggung. Mereka mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya karena dinilai gagal mengelola negara. Tuntutan ini lahir dari akumulasi kekecewaan terhadap berbagai persoalan rakyat yang gagal diselesaikan. Tuntutan Jokowi mundur bahkan menggema di kota asal Jokowi, Solo, Jawa tengah. Tuntutan ini disampaikan Aliansi Pemuda Indonesia saat melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Gladag. Jokowi dianggap tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Pemakzulan Presiden melalui jalur konstitusi memang dimungkinkan. Pun demikian dengan pemakzulan di luar jalur ekstra konstitusi. Bahwa sejarah pergantian pemimpin negeri ini menunjukkan kemungkinan itu ada. Namun kita tentu tidak menghendaki situasi chaos. Sebagaimana seruan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, kita semua berkewajiban menjaga konstitusi, menjaga Pemerintahan Jokowi sampai 2024. Namun, yang paling bisa menjaga semuanya adalah presiden sendiri, dengan menunjukkan kualitasnya menyelesaikan persoalan bangsa dan tuntutan rakyat. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat bila terus meneriakkan agar presiden mundur. Konon, sebelum ada tuntutan mundur dari masyarakat, Jokowi pernah berniat mundur. Bahkan sudah membuat surat pengunduran diri. Namun, Menteri koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Jokowi membatalkan niat itu (fnn.co.id). Bagaimana Jokowi kini pasca-tuntutan mundur di beberapa daerah? Harap-harap cemas, kita tunggu saja perkembangannya. Rizal Ramly meyakini, mundurnya Jokowi adalah pilihan terbaik saat ini. Saya pribadi meyakini hal yang sama. (*)

People Power, Now!

BY FNN Sab, 21 Mei 2022 22:25:53 0

Pandemi dijadikan alasan yang makin kuat bagi maladministrasi publik oleh rezim ini. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menjadi bagian dari deformasi ini, bukan solusinya. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts SKALA deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia ini sejak Reformasi 24 tahun silam semakin besar, sehingga semakin sulit untuk direstorasi ke kondisi semula. Sistem konstitusi palsu yang berlaku saat ini terbukti lemah, dan telah dibebani sedemikian rupa seperti bangunan yang sudah melampaui kapasitas elastisnya. Opsi selanjutnya cuma satu: runtuh. Kehidupan masyarakat semakin getas sehingga rapuh. Seperti kaca, bangunan itu rentan untuk pecah berantakan. Agenda demokratisasi, desentralisasi dan pemberantasan korupsi makih jauh panggang dari api. Sebagai sebuah sistem, hampir semua perangkat legal sok-konstitusional, kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan kemampuan umpan-balik untuk melakukan self-correction. Kewarasan sistem bernegara ini sudah hilang. No more checks and balances. Hampir semua yang mengawaki sistem itu sudah membuta, menuli, dan membisu serta nggomblohi. Pendek kata state system ini sudah mbelgedhes yang meluncur menjadi failed state. Maladministrasi publik terjadi di hampir semua sektor di mana regulasi tidak berpihak pada publik, tetapi justru berpihak pada segelintir elit politisi yang mesra dengan para taipan oligarki. Kesenjangan spasial tambah melebar dan ketimpangan sosial ekonomi makin parah. Sindrom negara gagal ini merupakan konsekuensi dari krisis konstitusi. Sambil melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah dan DPR dengan mudah mengabaikan DPD dalam kerja-kerja legislasi dan pengawasan serta budgeting. Pandemi dijadikan alasan yang makin kuat bagi maladministrasi publik oleh rezim ini. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menjadi bagian dari deformasi ini, bukan solusinya. Hampir semua upaya Judicial Review UU MD3, UU IKN, dan UU Pemilu tentang Presidential Threshold ke MK kandas. MK bukan lagi lembaga the guardian of the constitution, tapi tampak rela mendegradasi diri menjadi the pirate of the constitution. Di tengah konflik kewenangan lembaga tinggi negara ini, Ketua DPD RI Ir. La Nyalla M. Mattaliti dengan lugas telah menyatakan bahwa DPD tidak mungkin mencegah langkah terobosan sah berupa people power yang dipimpin oleh mahasiswa lalu didukung emak-emak, buruh dan para purnawirawan serta masyarakat luas. Syukurlah mahasiswa mulai menyadari krisis yang sedang mengancam masa depan Republik sekaligus masa depan mereka sendiri. Sebelum semuanya terlambat, sudah tiba saatnya semua patriot warga negara ini bergerak membersamai gerakan moral tulus mahasiswa ini. It is now or never! Gunung Anyar, 21 Mei 2022. (*)

Pilpres 2024 Terancam Macet dan Lumpuh Total!

BY FNN Sab, 21 Mei 2022 15:44:15 0

Seenaknya sendiri DPR (sangat mungkin karena tekanan kekuatan dari luar) “sim salabim diterjemahkan ada ambang batas 20 %”. Bahkan, seperti anak teka (TK) diberi permen ramai akan menambah angka PT-nya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih UNDANG-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti sebut Pasal 222 UU Pemilu Langgar Konstitusi (Rabu, 27 Apr 2022). Kalimat singkat itu benar karena pasal tersebut membuka peluang negara akan berada dalam situasi stuck atau lumpuh. Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mensyaratkan Presidential Threshold atau Ambang Batas, akan membawa bencana karena tidak memenuhi unsur hakiki dari hukum yang harus ada di negara ini. Ratusan juta rakyat Indonesia peserta Pemilihan Presiden bisa kehilangan hak pilih. Negara pun bisa dan sangat berpeluang berada dalam keadaan stuck, macet dan lumpuh total. Bukan hanya rakyat Indonesia akan kehilangan hak untuk memilih, tetapi bisa jadi pemilihan Capres dan Cawapres tidak dapat dilaksanakan. Hal itu bisa terjadi apabila gabungan partai politik yang mengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mencapai jumlah kursi DPR 80,01 persen atau 75,01 persen suara sah secara nasional. Sehingga hanya akan ada satu pasangan Capres dan Cawapres yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Mengapa bisa stuck atau lumpuh? Karena UU Pemilu hanya mengantisipasi apabila salah satu dari dua pasangan Capres dan Cawapres berhalangan tetap di tengah jalan atau di tengah tahapan. Dimana tahapan dilanjutkan dengan satu pasang melawan kotak kosong. Kalau hanya ada satu pasang calon akibat adanya (“ambang batas”) maka tidak ada lagi pasangan yang bisa didaftarkan, dalam kondisi seperti ini kekacauan negara akan muncul. Dengan kata lain, Pasal 222 selain melanggar konstitusi, juga bisa berpotensi menimbulkan persoalan yang tidak mampu dijawab oleh UU Pemilu. Karena UU Pemilu sama sekali tidak mengantisipasi potensi tersebut. Partai politik dan perwakilan di DPR kesurupaj dalam dunia pragmatis hanya memburu finansial dengan watak henonismenya, sudah tidak lagi peduli atas segala kemungkinan yang akan terjadi, antara lain akan terjadinya kemacetan pada mendaftarkan calon Presiden. Karena calon tunggal tidak bisa dilawankan dengan kotak kosong. Yang bisa dilawankan kotak kosong apabila salah satu dari dua pasangan calon tersebut berhalangan tetap di tengah jalan. Para bandit negara dan Oligarki memang cerdas hitung menghitung politik, kalau itu terjadi maka otomatis akan ada penundaan pemilu, sebagai alternatif kalau penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang diperjuangkan saat ini gagal. Keadaan tersebut berpotensi merusak dan menimbulkan kekacauan tata negara bangsa ini. Dan dapat mengancam tujuan serta cita-cita nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Persoalan ambang batas (presidential threshold) pencalonan presiden yang berlaku di Indonesia sejatinya menyimpang dari prinsip presidensialisme. Sistem presidensial yang sebenarnya tidak mengenal sama sekali hubungan antara hasil pemilu legislatif dengan syarat pencalonan presiden. Tidak ada ambang batas pencalonan presiden atas dasar hasil pemilu legislatif. Presidential threshold yang berdasarkan pada hasil pemilihan anggota DPR menyimpang dari prinsip presidensialisme. Jadi, tidak salah ketika Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) mengatakan anggota DPR seperti anak anak TK. Di Amerika Serikat (AS), syarat untuk menjadi capres di sana sederhana, yakni cukup berkewarganegaraan AS tinggal tetap di AS minimal 14 tahun, berumur minimal 34 tahun, dan tidak melakukan tindakan kriminal. Apa Indonesia merasa lebih hebat dalam wawasan dan pengalaman tentang praktik demokrasinya. Tak ada syarat lain, misalnya harus dari partai politik, apalagi partai politik dengan jumlah kursi tertentu di kongres atau DPR seperti di Indonesia. Ambang batas itu adalah aturan dalam undang-undang yang merupakan tafsiran politik DPR terhadap konstitusi. Dalam konstitusi, hanya ada pernyataan bahwa calon presiden diusulkan oleh partai politik. Partai politik pengusul harus sebesar apa, tidak ada ketentuannya di konstitusi. Seenaknya sendiri DPR (sangat mungkin karena tekanan kekuatan dari luar) “sim salabim diterjemahkan ada ambang batas 20 %”. Bahkan, seperti anak teka (TK) diberi permen ramai akan menambah angka PT-nya. Berdasarkan catatan yang kita ketahui bahwa sepanjang 2017-2022 diketahui berkali-kali gugatan atas Pasal 222 yang mengatur ambang batas capres ke MK. Namun, tak ada satupun gugatan yang dikabulkan. MK canggih dan kuat betul pertahanannya. Mungkin sudah layak harus menerima kehormatan bintang Maha Putra atau maha lainnya, sebagai pahlawan kusuma bangsa. Ada sinar pencerahan kecil tetapi tak berdaya seperti apa yang dikatakan Saldi Isra dan Suhartoyo, dengan logika sistem pemerintahan, mempertahankan Ambang Batas dalam proses pengisian jabatan presiden, jelas memaksakan sebagian logika sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Penolakan MK atas Judicial Review atas pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang semua mental, rakyat sudah mengetahui ketika penguasa dan dugaan atas kuasa penguasa yang lebih besar sudah berubah menjadi hukum. Jangan harap dan jangan pernah mengharapkan ada keadilan. Bencana Pilpres 2024 akan lumpuh dan macet total adalah opsi hukum konstitusi yang tidak boleh diremehkan. (*)

Christo/Aldila Ungkap Rahasia Tetap Kompak Hasilkan Emas

BY FNN Sab, 21 Mei 2022 15:24:08 0

Hanoi, FNN - Pasangan tenis ganda campuran Christopher Rungkat dan Aldila Sutjiadi mengungkapkan rahasia keduanya tetap kompak mempersembahkan medali emas dalam beberapa tahun terakhir.Christo dan Aldila dipasangkan sejak Asian Games Jakarta-Palembang 2018 di mana keduanya berhasil meraih emas.Setahun berikutnya, duet Christo/Aldila juga berhasil menyabet medali emas dalam pesta olahraga sesama negara Asia Tenggara di Filipina, dan mempertahankannya pada SEA Games ke-31 di Vietnam, Jumat malam.\"Memang dari Asian Games kita performance-nya sudah bagus. Dila juga secara individual di double juga bagus dan saya juga masih aktif di tur. Itu merupakan suatu formula yang membuat kita konsisten result-nya sampai saat ini,\" kata Christo.Aldila, bersama petenis Australia Astra Sharma, berhasil meraih gelar juara ganda Copa Colsanitas di Bogota, Colombia, bulan lalu, yang merupakan gelar WTA perdananya.Setelah menjuarai WTA level 250 itu, petenis berusia 26 tahun tersebut awal bulan ini kembali mengemas gelar juara ganda turnamen ITF World Tennis Tour W100 di Charleston, Amerika Serikat.Sama seperti Aldila, Christo tahun ini juga aktif mengejar peringkatnya dunia. Keduanya mengawali tahun dengan mengikuti Australian Open 2022.Meski tidak dapat melaju kencang di turnamen Grand Slam tersebut, Christo, yang berpasangan dengan petenis Filipina, berhasil melewati babak pertama setelah mengalahkan Edouard Roger-Vasselin (Prancis)/Rohan Bopanna (India) di Melbourne Park.Sementara, langkah Aldila di Australian Open bersama Peangtarn Plipuech (Thailand) harus terhenti pada babak pertama.Berhasil mengulang kemenangan di SEA Games Vietnam, Christo sama sekali tidak berpikir untuk gantung raket, dan berharap terus dapat mendulang emas.\"Mudah-mudahan sih kita bisa lanjut terus sampai empat sampai lima tahun ke depan. Hopefully more than that,\" ujar petenis berusia 32 tahun itu.Sementara itu, menyadari pasangannya tidak lagi muda, Aldila berterimakasih kepada Christo yang tampil dengan performa terbaiknya.\"Aku berterima kasih kepada partnerku yang aku tahu badannya sudah enggak muda lagi tapi dia bisa cover aku dan all out di setiap match yang kita mainkan,\" kata Aldila.\"Emas ini buat Indonesia, buat keluarga aku yang sudah mendukung datang ke sini. Keluarga aku yang mendukung aku dari Amerika, yang pastinya aku sangat senang bisa mempersembahkan emas pertama dari cabang tenis, tidak mudah untuk mempertahankan emas, tapi kita berhasil bermain dengan baik dan all out selama pertandingan,\" ujarnya menambahkan.Emas Christo/Aldila menambah medali yang telah disumbangkan cabang olahraga tenis pada SEA Games Vietnam, yakni perak dan perunggu, masing-masing dari nomor beregu putra dan nomor beregu putri. (mth/Antara)

KKP Hentikan Aksi Pengebom Ikan Asal Malaysia di Laut Sulawesi

BY FNN Sab, 21 Mei 2022 15:20:25 0

Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan aksi tiga orang nelayan asal Malaysia yang diduga melakukan pengeboman ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 Laut Sulawesi.Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa aksi pengebom ikan yang dilakukan pada Rabu (18/5) ini berhasil dihentikan oleh petugas PSDKP Nunukan pada saat patroli di wilayah perairan Laut Sulawesi.“Berdasarkan informasi awal, tiga orang nelayan asal Malaysia ini diduga menangkap ikan di wilayah perairan Laut Sulawesi dengan menggunakan bom,” terang Adin mengonfirmasi kejadian tersebut.Adin menuturkan bahwa perahu atau long boat yang diawaki oleh ketiga nelayan tersebut sempat melarikan diri saat bertemu dengan speed boat petugas.Aksi pengejaran pun berlangsung kurang lebih 15 menit hingga speed boat milik petugas PSDKP Nunukan berhasil menghentikan perahu pelaku.“Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti yang mengindikasikan aksi pengeboman ikan oleh para pelaku,” ucap Adin.Selain satu unit perahu, barang bukti lainnya yang ditemukan berupa satu unit kompresor, satu unit ketinting, selang kompresor sepanjang 150 meter, tiga buah detonator, dua buah kacamata selam, tiga buah fins atau kaki katak, dan satu ekor ikan kuning.Ia menyampaikan bahwa ketiga tersangka berinisial JL, PJ, dan MJ selanjutnya dibawa ke kantor Satuan Pengawasan SDKP Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.Adin memastikan, ketiga tersangka akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.“Tidak cuma illegal fishing, secara tegas KKP juga melarang segala aksi penangkapan ikan dengan cara merusak, sebab tak cuma ikan besar yang mati, ikan-ikan kecil pun ikut mati. Apalagi penggunaan bom ikan ini bisa merusak karang yang membuat sumber daya laut kita tidak bisa lestari,” tegas Adin.Dengan penangkapan kapal tersebut, total KKP telah menangkap 75 kapal yang terdiri dari 6 kapal ikan asing berbendera Malaysia dan 1 kapal ikan asing berbendera Filipina.KKP juga mengamankan 66 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 2 kapal keruk pasir Indonesia yang melakukan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi izin PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut). (mth/Antara)

Dolar "Rebound" dari Sesi Sebelumnya, Karena Investor Hindari Resiko

BY FNN Sab, 21 Mei 2022 15:16:14 0

New York, FNN - Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena pelaku pasar mencari perlindungan di aset-aset safe-haven di tengah kekhawatiran dampak dari lonjakan inflasi yang mencapai level tertinggi dalam empat dekade.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,41 persen menjadi 103,1490, menyusul penurunan 1,05 persen di sesi sebelumnya.Dolar menguat terhadap euro karena kegelisahan investor tentang potensi kejatuhan ekonomi dari upaya Federal Reserve untuk menekan inflasi yang menggelembung ke permukaan, memperburuk sentimen risiko di Wall Street.Dolar naik 0,3 persen terhadap euro setelah saham AS jatuh pada Jumat (20/5/2022), menempatkan Indeks S&P 500 di ambang konfirmasi telah berada di pasar bearish sejak mencapai rekor tertinggi pada Januari.Namun keuntungan sesi untuk dolar tidak cukup untuk menghapus penurunan tajam dari awal pekan ini yang telah menarik greenback menjauh dari level tertinggi lima tahun terhadap mata uang bersama, di tengah kekhawatiran reli selama berbulan-bulan mungkin telah berlebihan.Mata uang AS telah didukung dalam beberapa bulan terakhir oleh pelarian ke tempat yang aman oleh investor, di tengah kerugian di seluruh pasar karena kekhawatiran dampak inflasi yang melonjak, Federal Reserve yang hawkish dan konflik Rusia-Ukraina.Namun, reli itu tergagap minggu ini karena peningkatan volatilitas di pasar keuangan global, ditambah dengan tingkat tinggi dolar dalam beberapa bulan terakhir, membuat investor meraih keamanan di mata uang safe-haven yen dan franc Swiss.\"Setelah reli baru-baru ini, dolar akan berhenti,\" Jonas Goltermann dari Capital Economics, mengatakan dalam sebuah catatan.Untuk minggu ini mata uang AS turun sekitar 1,3 persen, kinerja mingguan terburuknya terhadap euro sejak awal Februari.\"Kami melihat dolar sedikit meningkat dan melihat ruang bagi mata uang lain untuk berkembang karena ada pergeseran bertahap ke prospek yang lebih baik jika ekonomi global ingin dibantu dan dihidupkan kembali dari paruh pertama yang mengerikan hingga tahun ini,\" kata Juan Perez, direktur perdagangan di Monex USA di Washington.Mata uang safe-haven lainnya telah reli minggu ini karena ekuitas global berada di bawah tekanan, meskipun saham di Eropa menguat kembali pada Jumat (20/5/2022).Franc Swiss berada di jalur untuk kenaikan mingguan hampir 3,0 persen versus dolar, kenaikan mingguan terbaik dalam lebih dari dua tahun, sementara yen Jepang ditetapkan untuk kenaikan mingguan hampir 1,0 persen.Sterling naik 0,1 persen pada Jumat (20/5/2022), ditetapkan untuk kenaikan mingguan terbesar sejak Desember 2020 terhadap dolar karena data ekonomi terbaru menunjukkan pasar mungkin tidak perlu mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral Inggris lebih jauh.Di pasar uang kripto, selera risiko yang umumnya lemah berdampak pada bitcoin, yang turun 4,23 persen menjadi 29.009,94 dolar AS. (mth/Antara)

Emas Naik Terangkat Pelemahan Ekuitas AS Karena Langkah Agresif Fed

BY FNN Sab, 21 Mei 2022 15:08:34 0

Chicago, FNN - Emas sedikit menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), memperpanjang kenaikan sesi sebelumnya karena indeks utama pasar saham AS melemah menyusul ekspektasi langkah-langkah kebijakan moneter agresif oleh Federal Reserve untuk menjinakkan inflasi yang melonjak.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak 0,9 dolar AS atau 0,05 persen, menjadi ditutup pada 1.842,10 dolar AS per ounce. Emas menyelesaikan minggu ini dengan 1,8 persen lebih tinggi, mengakhiri penurunan empat minggu yang merupakan penurunan mingguan terpanjang sejak 17 Agustus 2018.Emas berjangka melonjak 25,3 dolar AS atau 1,39 persen menjadi 1.841,20 dolar AS per ounce pada Kamis (19/5/2022), setelah merosot tiga dolar AS atau 0,16 persen menjadi 1.815,90 dolar AS pada Rabu (18/5/2022), dan menguat 4,9 dolar AS atau 0,27 persen menjadi 1.818,90 dolar AS pada Selasa (17/5/2022).Penurunan pasar saham sebagian besar terlihat sebagai akibat dari langkah agresif Federal Reserve AS untuk mengendalikan inflasi. Meningkatkan suku bunga membuat lebih mahal bagi para pelaku usaha untuk meminjam uang dan memperluas bisnisnya.\"Paruh kedua minggu ini baik untuk emas karena kegelisahan di pasar keuangan telah sedikit bergeser dari laju pengetatan moneter ke risiko resesi,\" kata Craig Erlam, analis di platform perdagangan daring OANDA.\"Jadi daripada imbal hasil yang lebih tinggi dan dolar yang lebih kuat membebani logam kuning, kami telah melihat investor mengalir ke tempat yang aman yang telah sedikit menurunkan imbal hasil dan mengangkat emas,\" katanya.Namun, ia mengatakan sulit untuk membuat prediksi apakah emas dapat memperpanjang rebound saat ini berdasarkan ekspektasi bahwa kenaikan Fed mendatang telah diperhitungkan.Emas sedang menguji resistensi pada rata-rata pergerakan 200-hari di dekat 1.837 dolar AS per ounce. Jika emas bergerak secara meyakinkan di atas rata-rata pergerakan 200 hari, relinya dapat bertahan menuju kisaran 1.880 dolar AS hingga 1.900 dolar AS.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 23,4 sen atau 1,07 persen, menjadi ditutup pada 21,674 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun 12,6 dolar AS atau 1,32 persen, menjadi ditutup pada 941,1 dolar AS per ounce. (mth/Antara)

Kapolri Perintahkan Jajaran Jaga Stabilitas Minyak Goreng

BY FNN Sab, 21 Mei 2022 15:03:46 0

Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada jajarannya untuk menyiapkan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan ketersediaan, kelancaran distribusi, dan harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET).Perintah ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/990/V/RES 2.1/2022 yang dikeluarkan pada hari Jumat (20/5) yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri atas nama Kapolri.\"Kapolri memerintahkan kepada jajaran mendorong pelaku usaha untuk melakukan percepatan distribusi minyak goreng curah, menjual margin yang ditentukan,\" kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Gatot Repli Handoko di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Dikatakan pula bahwa pelaku usaha didorong menjual minyak goreng dengan margin yang ditentukan guna pastikan pengecer dapat menjual sesuai dengan HET sebesar Rp14 ribu per liter atau Rp15 ribu per kg.Jajaran Polri juga diperintahkan buat laporan setiap kendala yang dihadapi dalam distribusi dan penjualan minyak goreng di wilayah.Selain itu, melakukan komunikasi dengan pelaku usaha makanan dan minuman untuk ikut berperan membantu distribusi minyak goreng curah melalui jaringan distribusi ke masyarakat.Kapolri juga memerintahkan kepada jajarannya melakukan pengecekan secara intensif dan pendataan pada seluruh pasar tradisional atau titik penjualan mengenai ketersediaan minyak goreng curah, distribusi, dan harga penjualan pada konsumen akhir harga penjualan, yaitu masyarakat, usaha mikro dan kecil.\"Melakukan pengawasan secara ketat terhadap penjualan minyak goreng curah di atas HET dan praktik penetapan harga (price fixing) yang membuat harga di atas HET,\" katanya.Instruksi terakhir, yakni memerintahkan jajaran Polri melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pungutan liar atau premanisme yang dapat mengganggu jalur distribusi sehingga berpengaruh pada peningkatan harga penjualan minyak goreng curah di pasaran.Pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng karena pasokan dan harga minyak goreng curah kembali stabil. (mth/Antara)

Chelsie dan Ummi Sumbang Emas Terakhir dari Cabang Catur SEA Games

BY FNN Sab, 21 Mei 2022 14:57:15 0

Jakarta, FNN - WIM Chelsie Monica Ignesias Sihite dan WIM Ummi Fisabilillah mempersembahkan medali emas terakhir bagi Indonesia dari cabang catur SEA Games 2021 setelah menjadi yang terbaik dalam nomor catur kilat beregu putri yang berlangsung di Quang Ninh Exhibition Center, Vietnam, Sabtu.Kepastian Chelsie dan Ummi merebut emas ditentukan pada babak keempat atau babak terakhir ketika mereka menambah 1,5 poin lewat kemenangan meyakinkan atas Malaysia.Satu poin disumbangkan Ummi yang menang atas WIM Puteri Munajjah Az-Zahraa Azhar dan tambahan 0,5 poin dari permainan remis Chelsie dengan WFMPuteri Rifqah Fahada Azhar.Dengan tambahan 1,5 poin itu, total poin yang dikumpulkan duet putri Indonesia menjadi 6,0 dari 4 babak. Mereka unggul satu poin dari tim Filipina yang harus puas dengan medali perak.Kunci keberhasilan Ummi dan Chelsie meraih medali emas terjadi pada babak pertama dan kedua ketika menghadapi dua saingan terberat yakni Filipina dan Vietnam.Pada babak pertama melawan unggulan utama Filipina, Ummi bermain bagus sehingga bisa mengambil poin berkat kemenangan atas WFM Shania Mae Mendoza.Kemenangan Ummi itu membuat skor Indonesia dan Filipina imbang 1 - 1 setelah Chelsie Monica Ignesias dikalahkan WGM Janelle Mae Frayna.Pada babak kedua, Ummi kembali bermain gemilang dengan merebut poin penuh berkat kemenangannya atas WGM Thi Mai Hung Nguyen. Ditambah hasil remis Chelsie dengan IM Le Thao Nguyen Pham, maka Indonesia unggul 1,5 - 0,5 dari tuan rumah.Pada babak ketiga, Chelsea dan Ummi tanpa kesulitan melumat tim lemah Thailand untuk meraup poin sempurna 2.Dengan kemenangan tersebut, tim catur Indonesia memenuhi target yang sebelumnya dicanangkan yakni 3 medali emas atau satu emas lebih banyak dari pencapaian SEA Games 2019.Sementara itu, bagi Ummi, ajang SEA Games di Vietnam ini benar-benar membawa berkah. Ia menjadi satu-satunya pecatur Indonesia yang meraih dua medali emas. Sebelumnya Ummi mempersembahkan medali emas di nomor beregu putri catur cepat bersama IM Medina Warda Aulia.Di nomor regu catur kilat putra, GM Susanto Megaranto dan IM Muhammad Lutfi Ali menambah satu perbendaharaan medali perak untuk Indonesia, sehingga secara keseluruhan tim catur Indonesia meraup 3 emas, 4 perak, dan 2 perunggu.Emas sebelumnya dipersembahkan pada nomor catur standar melalui WIM Dewi AA Citra dan pada nomor Catur cepat beregu putri melalui Medina dan Ummi.Dengan demikian ketiga medali emas kontingen Indonesia dipersembahkan oleh para pecatur putri.Tim catur juga sudah menyumbangkan 3 perak melalui IM Irene Kharisma Sukandar pada nomor standar putri, IM Mohamad Ervan pada standar putra, dan Susanto dan M. Lufti pada beregu catur kilat putra. Adapun 2 perunggu dipersembahkan GM Susanto Megaranto pada nomor catur cepat perseorangan putra serta melalui GM Novendra Priasmoro IM Yoseph Theolifus Taher pada nomor beregu catur cepat putra. (mth/Antara)

Zelenskyy Usulkan Kesepakatan Resmi Ihwal Ganti Rugi dari Rusia

BY FNN Sab, 21 Mei 2022 14:54:10 0

London, FNN - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Jumat (20/5) mengusulkan kesepakatan resmi dengan sekutu-sekutu negara itu untuk memastikan Rusia membayar kompensasi atas kerusakan yang disebabkan pasukannya selama perang.Zelenskiy, yang menyatakan Rusia berusaha menghancurkan sebanyak mungkin infrastruktur Ukraina, mengatakan kesepakatan seperti itu akan menunjukkan kepada negara-negara yang merencanakan tindakan agresif bahwa mereka harus menanggung konsekuensi atas tindakan mereka.\"Kami mengundang negara-negara mitra untuk menandatangani perjanjian multilateral dan membuat mekanisme yang memastikan bahwa setiap orang yang menderita akibat tindakan Rusia dapat menerima kompensasi untuk semua kerugian yang dialami,\" katanya dalam pidato video.Zelenskyy mengatakan bahwa di bawah kesepakatan seperti itu dana dan properti Rusia di negara-negara penandatangan akan disita. Dana dan properti tersebut kemudian akan diarahkan ke dana kompensasi khusus.\"Itu akan adil. Dan Rusia akan merasakan bobot setiap rudal, setiap bom, setiap peluru yang ditembakkan ke kita,\" katanya.Kanada bulan lalu mengatakan akan mengubah undang-undang sanksinya untuk memungkinkan aset asing yang disita dan diberi sanksi untuk didistribusikan kembali sebagai kompensasi kepada para korban atau untuk membantu membangun kembali negara asing dari perang. (mth/Antara)

Sinyal Jokowi Turun?

BY FNN Sab, 21 Mei 2022 13:47:50 0

Konon, sebelum ada tuntutan mundur dari masyarakat, sebenanya Jokowi pernah berniat mundur. Bahkan, sudah membuat surat pengunduran diri. Namun, Luhut minta untuk batalkan niat tersebut. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SECARA mengejutkan, tiba-tiba putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang juga Walikota Solo membenarkan bahwa ayah dan ibunya sudah mulai mengemasi isi kediaman Istana Negara dan mengirim menggunakan kurir ke Sumber Banjarsari, Kota Solo. Apakah pengiriman barang miliknya itu adalah sinyal Jokowi segera turun dari jabatan Presiden RI seperti halnya Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dipaksa lengser karena demo besar-besaran? Gibran hanya menjawab, pengiriman barang ke kampung halaman Jokowi tersebut adalah hal yang wajar. Sebab, ayahnya akan habis masa jabatannya sebagai Presiden RI, meski sebenarnya masih 2,5 tahun lagi. Sikon politik yang masih tidak pasti sekarang inilah yang membuat Jokowi segera boyongan. “Kalau boyongan, sebenarnya sudah dilakukan sejak awal 2022 lalu menyusul banyaknya demo di mana-mana,” ujar sebuah sumber yang dekat dengan Istana. Karena ketidakpastian kondisi politik saat ini, sehingga kalau harus keluar Istana, maka Jokowi dapat keluar dengan cepat dan barang-barang pribadi miliknya aman. “Jangan sampai seperti saat Gus Dur dulu. Banyak barang pribadi beliau yang hilang,” lanjutnya. Kabar lain menyebutkan, sejak maraknya demo-demo yang menuntut agar Jokowi mundur, Ibu Negara Iriana, merasa ketakutan. Sehingga, dia sering pulang kampung dan menenangkan diri di Solo. Tampaknya Ibu Iriana nyaman dan merasa aman tinggal di Solo ketimbang di Jakarta, meski komponen rakyat Solo Raya melakukan demo untuk meminta Jokowi segera turun dari jabatannya. Dalam mimbar bebas rakyat Solo Raya meminta Jokowi segera turun karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu salah mengelola bangsa, sehingga rakyat semakin sengsara (bantuan tunai itu bukan penyelesaian masalah). “Aset bangsa tergadaikan, kekayaan alam dikuasai segelintir manusia, hukum tebang pilih, perusahaan negara terpuruk untuk menghasilkan pendapatan bangsa, harga diri bangsa jatuh dititik terendah,” kata mereka. Juga, “Himpitan ekonomi masyarakat semakin mencekik leher, merajalelanya penista agama, keharmonisan antar agama tercabik-cabik, adu domba antar agama, masyarakat dan ormas,” lanjut mereka dalam rilisnya. Menurut aktivis Solo, Ahmad Daroji, mimbar bebas yang diadakan Jum’at (20/5/2022) meminta Presiden Jokowi segera turun dari jabatan. “Jokowi tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa lebih baik,” jelasnya. Desakan supaya Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden memang sudah menggema di seantero Nusantara. Rencana reshuffle kabinet akhirnya dibatalkan setelah beberapa diantara yang dicalonkan tak ada yang bersedia mengisi jabatan menteri. Sebelumnya memang ada rencana untuk reshuffle beberapa menteri, namun karena tidak ada yang bersedia maka rencana itu dibatalkan. Apalagi, rumor yang beredar di sekitar Istana, Jokowi diberi waktu hingga Juli 2022 supaya mundur dari jabatannya. Jika benar rumor yang beredar di sekitar Istana itu, maka boyongan barang milik Jokowi menjadi salah satu indikasi, bahwa Jokowi memang benar-benar akan meninggalkan Istana Negara. Apalagi, jauh sebelumnya juga beredar kabar, didapat dari putrinya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, segera memilih pensiun dan meletakkan seluruh jabatannya lalu tinggal di luar negeri beredar masif di media sosial. Info tersebut tentu saja tidak bisa serta merta bisa dipercaya, kecuali keluar dari mulut Luhut sendiri. Jika benar demikian, ini juga sebagai sinyal bahwa Luhut sudah tidak bersedia lagi sebagai “Presiden Bayangan”. Apalagi, posisi Luhut yang menjadi common enemy rakyat, khususnya umat Islam tidak bisa dinafikan dari stigma pejabat negara dengan kekuasaannya melebihi peran Presiden Jokowi sendiri. Sebagai “Komandan” Oligarki, jika benar Luhut akan menanggalkan semua jabatannya, berarti Jokowi sudah benar-benar sudah ditinggalkan Oligarki yang selama ini, konon, yang menyokong dirinya. Karena merasa bakal ditinggalkan Oligarki – lewat Luhut – itulah bisa jadi, akhirnya Jokowi memang harus meninggalkan Istana juga. Sebab, penopang utama utamanya sudah tidak sanggup lagi menyokong Jokowi. Sementara itu, sebagai “Petugas Partai” dari PDIP, sejauh ini tampaknya PDIP juga mulai menjauhi dan meninggalkan Jokowi. Sehingga, Jokowi sekarang ini merasa “sendirian” jadinya. Tidak ada lagi kawan lamanya. Apalagi, beberapa menterinya lebih sibuk kampanya untuk maju Pilpres 2024. Meski sudah “ditegur” Presiden Jokowi, toh mereka masih tetap memasarkan dirinya sebagai Capres yang layak untuk menggantikan Jokowi. Desakan untuk mundur kepada Jokowi memang cukup kuat. Jokowi dianggap gagal menunaikan amanah sebagai Presiden untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara. Bahkan, dia dinilai justru sebagai sumber dari masalah itu sendiri. Pembelahan masyarakat bernuansa SARA terkesan dibiarkan begitu saja oleh Presiden Jokowi. Dia hanya mengejar investasi asing, terutama asal China dan membuka pintu lebar-lebar untuk TKA China hingga jumlahnya jutaan. Praktis, sebagian lahan kerja pada akhirnya juga dikuasai TKA China sebagai konsekuensi dari investasi yang ditanamkan China di Indonesia. China telah mengekspor warganya untuk cari makan dan hidup di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Kepala BIN Sutiyoso ketika memberikan sambutan dalam silaturahmi Tokoh dan Ulama DKI di Jakarta Islamic Center (JIC) mengingatkan adanya ancaman TKA China itu. “Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita, karena kita ini mayoritas, jangan sampai suatu saat kita ini tersisih,” kata Sutioso, Rabu (18/5/2022). Bang Yos merasa miris dengan banyaknya TKA yang datang ke Indonesia. “Saya miris kok banyak sekali pekerja asing datang, kalau dia investor bawa duit ya silakan, kalau tenaga ahli silakan, tenaga ahli itu dua atau tiga, bukan ribuan,” jelasnya. Purnawirawan Letnan Jenderal TNI itu menilai bahwa ribuan pekerja asing itu tidak akan pulang ke negeri asalnya. “Jadi kita harus waspada, saya jamin orang itu gak akan pulang ke negaranya,” kata Bang Yos. Menurutnya, banyak di negara di dunia sudah kemasukan etnis Tionghoa. “Alhamdulillah saya sudah kunjungi 50 negara lebih, tidak ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa, semua ada,” ungkapnya. “Yang paling dekat adalah Singapura, perdana menteri pertama orang Melayu, sekarang sudah tidak ada lagi. Lihatlah Malaysia sudah beberapa departemen dipimpin etnis ini,” tambah Bang Yos. Deportasi terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) telah memberi bukti Singapura itu masih Islamphobia. Sikap pemerintah Indonesia atas perlakuan pada salah satu warganya ini malah terkesan sebagai “jubir” Singapura. Jelas, itu menunjukkan tidak ada wibawa lagi pada pemerintahan Indonesia. Dari kondisi di luar negeri tersebut, seharusnya menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. Belum lagi, kewajiban bayar hutang yang sudah mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun. Sebenarnya, banyaknya hutang ini juga menjadi beban pikiran Jokowi. Apalagi harus memulihkan ekonomi yang sudah carut-marut. Makanya, sebelumnya ada kabar, Jokowi pernah ingin mundur. Karena tidak sanggup untuk mengembalikan kondisi ekonomi sebelum menjabat Presiden. Jika dia harus melanjutkan hingga 2024, jelas tidak akan sanggup lagi.   Konon, sebelum ada tuntutan mundur dari masyarakat, sebenarnya Jokowi pernah berniat mundur. Bahkan, sudah membuat surat pengunduran diri. Namun, Luhut minta untuk batalkan niat tersebut. Jadi, boyongan barang-barang miliknya dari Istana itu menjadi indikasi jika Jokowi benar-benar akan “turun” sebelum 2024. (*)

Pertama, Jakarta Ekspor Beras ke Riyadh

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 20:11:37 0

Jakarta, FNN – Sebuah peristiwa yang bersejarah, untuk pertama kalinya DKI Jakarta mengekspor beras ke Arab Saudi. Jum’at (20/5/2022) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas Kontainer Ekspor yang mengangkut 19 ton Produk Beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi. Itu merupakan hasil kerja sama Perdagangan Komoditi Ekspor antara PT Food Station Tjipinang Jaya dengan Al-Raqeeb Universal Group di Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. “Ini adalah penanda bahwa produk beras kita dapat diterima dan diserap di pasar Internasional, yang menuntut standar mutu sangat tinggi,” kata Anies Baswedan. Menurut Anies, ekspor tersebut sekaligus menjadi momentum bagi PT Food Station Tjipinang Jaya untuk mengembangkan usahanya di pasar pangan internasional, khususnya wilayah Arab Saudi dan Timur Tengah. Jakarta memang tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa memanen padi dalam jumlah besar, namun Jakarta berkolaborasi dengan daerah-daerah penyangga dalam memenuhi kebutuhan beras warganya, utamanya daerah-daerah yang menghasilkan surplus beras. Beras yang diekspor ini merupakan beras long grain varietas IR-64 Ciherang untuk memenuhi permintaan Negara Arab Saudi. Budi daya beras tersebut ditanam di Indramayu, Jawa Barat dan dilakukan panen pada awal 2022. Kini Jakarta sudah bisa memasok kebutuhan beras bagi warganya, bahkan mendistribusikan beras ke luar negeri. PT Food Station Tjipinang Jaya yang merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta menjadi pusat perdagangan beras terbesar di Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu tempat yang dikaruniai produksi hasil pangan luar biasa melimpah. Kita harus kelola dengan baik sehingga ini menjadi berkah, sehingga memberikan manfaat domestik dan bisa meningkatkan kesejahteraan domestik dengan memanfaatkan pasar internasional. “Tuntutan kualitas pasar internasional yang tinggi mengharuskan kita kerja keras, persiapan yang panjang. Insya Allah ini akan diikuti dengan lebih banyak lagi ekspor dari kita untuk berbagai belahan dunia,” ungkap Anies. (mth/*)

“Sustainable World Journalist Competition” Jakarta E-Prix 2022

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 19:12:36 0

Jakarta, FNN – Panitia penyelenggara Formula E di Jakarta atau Jakarta E-Prix menggelar salah satu kegiatan dari rangkaian pre-event menjelang balapan 4 Juni mendatang. Adapun salah satu kegiatan pre-event ini ialah Kompetisi Jurnalistik, dengan tema “Formula E: Jakarta E-Prix, Ajang Balap Ramah Lingkungan untuk Dunia Berkelanjutan”. Pendaftaran kompetisi ini sudah dibuka sejak 12 April dan akan ditutup pada 20 Mei 2022 pukul 20.00 WIB. Adapun tema yang diangkat untuk Kompetisi Jurnalistik itu sejalan dengan prinsip Formula E sendiri. Panitia penyelenggara Jakarta E-Prix, Nurlaela Jufri, mengatakan, Formula E merupakan “ajang olahraga pertama yang mengusung prinsip net zero carbon” alias non-emisi yang ramah lingkungan. Perempuan yang kerap disapa Ela itu pun menambahkan bahwa pergelaran Formula E juga bertolak pada empat pilar, yang seluruhnya mengindikasikan bahwa Formula E menjunjung tinggi sustainability atau keberlanjutan. Keempat pilar itu antara lain, “menyelaraskan pengurangan emisi karbon; membentuk komunitas, pencinta mobil listrik, lingkungan, maupun wartawan; menciptakan kelangsungan hidup lingkungan; mengembangkan kampanye berkelanjutan dan berkesinambungan.” Pada kesempatan yang sama, Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, menuturkan, pihaknya mendukung Kompetisi Jurnalistik tersebut karena bisa menambah pengalaman jurnalistik dalam perspektif lain. “Karena ini (Kompetisi Jurnalistik) penting, agar teman-teman wartawan diberi kesempatan menulis atau menangkap gambar dari perspektif sustainable dan go green. Jadi, ini sangat menarik, kegiatan sport terkait langsung dengan isu lingkungan,” ujar dia. Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa kunjungan lapangan atau site visit penting dilakukan untuk menunjang Kompetisi Jurnalistik itu. Khususnya bagi para fotografer, sebab mereka harus hadir langsung di lapangan untuk menangkap gambar. “Kalau foto jurnalistik atau fotografer harus langsung ke lapangan,” pungkas Agus. Dalam hal ini, para peserta kompetisi dianjurkan untuk melakukan site visit ke trek Jakarta E-Prix di Ancol, Jakarta Utara. Adapun Sigit Sanjaya dari PT Jakarta Propertindo (JAKPRO) turut mengatakan bahwa keadaan terkini trek Jakarta E-Prix. Menurut Sigit Sanjaya, saat ini sirkuit sedang dalam penyelesaian tahap akhir. Ia menjelaskan bahwa kontruksi trek sepanjang 2,4 km dengan lebar 14 meter telah selesai 100%. Trek ini dilengkapi dengan 18 tikungan, yakni sepuluh tikungan ke kanan dan delapan tikungan ke kiri. Adapun sarana pendukung sirkuit lainnya seperti pedestrian bridge atau JPO, Grand Stand (tribun) dengan kapasitas lebih dari 10 ribu saat ini sedang berprogres pembangunannya. “Trek sendiri bisa dipacu sekitar 280 km per jam. Kita memiliki aspal yang sudah jadi, dengan toleransi kemiringan tidak lebih dari 4%,” terang Sigit. Diketahui, Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) sendiri terdiri dari zona satu sampai lima. Pembagian zona ini ditujukan untuk membedakan dari sisi kontruksi, karena setiap zona memiliki karakteristik masing-masing. Kembali ke perihal Kompetisi Jurnalistik, setidaknya ada 3 kategori yang akan dilombakan, yaitu berita media cetak, berita media daring, dan foto jurnalistik. Tema pemberitaan yang dipersyaratkan, yaitu perihal dunia berkelanjutan, energi terbarukan, energi ramah lingkungan, kendaraan listrik dan Formula E (Jakarta E-Prix). Selanjutnya, proses penjurian akan dilakukan dengan menilai kesesuaian tema, kelengkapan berita, ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik, bahasa jurnalistik, kedalaman pembahasan, teknik fotografi, estetika, serta sumbang saran atau kritik yang konstruktif. Agus menambahkan bahwa panitia menjanjikan berbagai hadiah menarik untuk para pemenang. “Hadiahnya macam-macam, berupa uang tunai dan juga kesempatan mengikuti atau menonton Jakarta E Prix Juni nanti,” sambungnya. Secara rinci, Kompetisi Jurnalistik ini berhadiah total Rp240.000.000,-, yang terdiri dari uang tunai serta paket perjalanan ke salah satu seri balapan Formula E di luar negeri. (mth/*)

Presiden Maknai Kebangkitan Nasional Pembangunan Merata Sabang-Merauke

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 16:55:23 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada Jumat, 20 Mei 2022, dengan memaknai sebagai gerakan untuk maju bersama demi pembangunan merata.Hal itu disampaikan Presiden dalam unggahan terbaru di akun resmi Instagram @jokowi melalui animasi bergerak yang menampilkan keberagaman bangsa Indonesia dalam balutan baju tradisional dan pemakaian masker.Dalam keterangan unggahan itu, Presiden mengingatkan kembali sejumlah tantangan yang dilalui bangsa ini mulai dari pandemi COVID-19 hingga ketidakpastian global.\"Satu demi satu tantangan telah kita lewati. Pahit dan manisnya zaman sudah kita arungi. Pandemi, resesi, dan ketidakpastian global kita hadapi,\" tulis Presiden Jokowi dalam akun resminya yang dikutip di Jakarta, Jumat.Kepala Negara mengajak warga Indonesia untuk tidak menghentikan langkahnya, dan terus maju bersama dalam pembangunan merata dari Sabang sampai Merauka, dari Miangas sampai Pulau Rote.\"Sebagai bangsa yang besar, ayunan langkah kita tak akan terhenti. Kita tetap bangkit dan maju bersama-sama, membangun merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tidak boleh ada yang tertinggal. Tak ada yang boleh tersisihkan,\" tulis Presiden Jokowi.Unggahan tersebut mendapat ratusan komentar dari warganet yang turut memperingati Hari Kebangkitan Nasional.\"Selamat hari Kebangkitan Nasional Pak. Momen untuk Indonesia Bangkit Bersatu Bergerak Bersama Untuk Indonesia Maju,\" tulis salah satu warganet @roysianturi di kolom komentar. (mth/Antara)

Tim Mobile Legends Indonesia Siap Rebut Emas dari Juara Bertahan

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 16:30:33 0

Hanoi, FNN - Tim Mobile Legends: Bang-Bang (MLBB) Indonesia bersiap merebut emas dari juara bertahan Thailand dalam babak final SEA Games ke-31 yang akan digelar di National Convention Center, Hanoi, Jumat.Tim Mobile Legends Indonesia, yang terdiri dari Albert Neilsen Iskandar, Gilang, Calvin Winata, Nicky Fernando Pontonuwu, Calvin, Rivaldi Fatah dan Ihsan Besar Kusudana melaju ke babak final usai mengalahkan Malaysia 2-0 pada babak semifinal, Kamis.Meski telah mampu menggulingkan Malaysia, Head Coach Timnas Esports Indonesia, Richard Permana, mengatakan bahwa bertemu Thailand menjadi tantangan tersendiri pada babak final hari ini, akan yang berlangsung dengan format pertandingan best of three atau mencari tiga kemenangan pertama.\"Kita ditantang oleh timnas Filipina, di mana 2019 lalu kita juga final ketemu Filipina kita kalah 3-2... Kita akan coba rebut emas dari juara bertahan Filipina,\" kata Richard.Selain tim Mobile Legends, tim PUBG Mobile hari ini juga bersiap memasuki babak final nomor beregu PUBG Mobile, yang dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari.Babak kualifikasi, Kamis, mencari 16 tim terbaik dari 17 tim dalam daftar untuk masuk ke babak final. Indonesia, yang menurunkan dua tim dalam nomor PUBG Mobile, berhasil menduduki peringkat pertama dan peringkat ke-14.\"Tentu yang peringkat ke-14 ada catatan tersendiri, pasti tim pelatihan akan bekerja keras untuk menghadapi final,\" ujar Richard.\"Secara keseluruhan kita optimis bahwa pulang dua emas dan satu perak dari dua nomor pertandingan itu.\"Tim PUBG Mobile, yang terdiri dari Jason, Sharfan Syahman Shodiq, Febrianto Genta Prakasa, Eskarachman Jayanto, Alan Raynold Kumaseh, Muhammad Rizqie Habibullah, Muhammad Albi, Genta Effendi, Made Bagus Prabaswara dan Nizar Lugatio Pratama, bertarung untuk menduduki peringkat teratas klasemen setiap harinya.Sebelumnya, pada nomor individu atau solo PUBG Mobile, wakil Indonesia Alan Raynold Kumaseh berhasil menyumbang perak.Raihan tersebut menambah perolehan medali emas dan perak yang telah lebih dulu disumbangkan tim nomor Free Fire. (mth/Antara)

Zelenskyy: Donbas Luluh Lantak Digempur Rusia

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 16:27:03 0

Kiev, FNN - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Kamis (19/5) mengatakan pasukan Rusia sudah \"menghancurkan hingga rata\" wilayah industri Donbas.Ia menuding Moskow melancarkan pengeboman dengan cara yang tidak masuk akal dalam meningkatkan serangannya.Zelenskyy menuduh pasukan Rusia bermaksud membunuh sebanyak mungkin warga Ukraina serta melakukan perusakan separah mungkin.Ia juga mengulang kembali tuduhannya bahwa Rusia sedang melakukan pembersihan etnis.Zelenskyy mengatakan bahwa sementara pasukan Ukraina terus berupaya membebaskan wilayah Kharkiv, Rusia berusaha semakin menekan Donbas, kawasan yang terletak di Ukraina tenggara.\"Di sana seperti neraka --ini tidak dilebih-lebihkan,\" katanya saat menyampaikan pidato pada Kamis malam.Ia menambahkan bahwa 12 orang terbunuh dalam \"bombardemen brutal yang betul-betul tidak masuk akal\" di Severodonetsk pada Kamis.\"Serangan terus terjadi di daerah Odesa, di kota-kota di Ukraina tengah. Donbas hancur sepenuhnya,\" ujar Zelenskyy.\"Ini adalah upaya yang disengaja dan kriminal untuk membunuh sebanyak mungkin warga Ukraina, untuk menghancurkan sebanyak mungkin rumah, fasilitas sosial dan tempat usaha sebanyak mungkin.\" (mth/Antara)

Sebagian Wilayah Indonesia Diliputi Hujan Berintensitas Ringan

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 16:23:06 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Indonesia diliputi hujan berintensitas ringan pada Jumat.Menurut paparan prakiraan cuaca Info BMKG diikuti secara daring di Jakarta, dijelaskan sirkulasi siklonik terpantau di perairan barat Kalimantan Barat, yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin, yang memanjang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.Daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang dari Pesisir Selatan Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, dan di Papua.Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut.Sehingga, dari wilayah Sumatera Banda Aceh diperkirakan cerah berawan, Tanjungpinang, Padang dan juga Bengkulu, diperkirakan berawan hingga berawan tebal.Palembang diprakirakan berkabut. Medan, Pekanbaru, dan juga Lampung diprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.Waspada untuk wilayah Jambi dan juga Pangkalpinang, karena diprakirakan hujan disertai petir.Wilayah Pulau Jawa, di Jakarta, Semarang dan juga Surabaya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk Serang dan juga Yogyakarta esok hari diprakirakan hujan dengan intensitas sedang.Waspada untuk wilayah Bandung karena diperkirakan hujan disertai petir.Sementara wilayah Kalimantan, Palangkaraya dan juga Samarinda, diprakirakan hujan dengan intensitas ringan. Waspada untuk wilayah Tanjung Selor, Pontianak, dan juga Banjarmasin diprakirakan hujan disertai petir.Selanjutnya untuk wilayah Denpasar dan juga Mataram diprakirakan hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Kupang cuaca cerah.Kemudian untuk wilayah Sulawesi, di wilayah Gorontalo Palu dan Kendari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Di wilayah Mamuju dan juga Makassar diperkirakan hujan dengan intensitas sedang.Waspada untuk wilayah Manado karena diprakirakan hujan disertai petir. Terakhir di wilayah timur Indonesia, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. (mth/Antara)

Menhub Dorong Swasta Mulai Manfaatkan Kendaraan Otonom

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 15:33:53 0

Jakarta, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terus mendorong pihak swasta untuk mulai memanfaatkan kendaraan otonom atau autonomous vehicle (kendaraan tanpa awak).“Saya bangga sektor swasta telah berperan aktif mendukung upaya pemerintah menghadirkan kendaraan masa depan ini di Indonesia. Sistem transportasi cerdas (intelligent transport system) ini adalah suatu keniscayaan yang akan terjadi,” kata Budi Karya dalam acara Peresmian Penggunaan Kendaraan Listrik Otonom di Tangerang, Jumat.Menhub mengatakan, kolaborasi dengan pihak swasta akan terus dilakukan dalam rangka mendorong percepatan penggunaan transportasi otonom di Indonesia.“Sektor swasta punya sistem yang lebih fleksibel dan terdepan untuk memanfaatkan teknologi seperti ini. Jika swasta berperan aktif ini akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Kami dorong swasta juga ikut terlibat dalam pembangunan sistem transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) nanti,” tuturnya.Menhub mengungkapkan, pembangunan IKN dilakukan dengan mengusung konsep Pintar, Hijau dan Berkelanjutan (Smart, Green and Sustainability).Kehadiran transportasi cerdas dan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik otonom akan membuat Indonesia menjadi negara yang terkemuka.“Kita harus percaya kita bisa mewujudkan ini dan momentum ini tepat ketika Indonesia dipercaya memegang Presidensi KTT G-20 tahun ini,” ujarnya.Ia berharap, selanjutnya dapat menghadirkan kendaraan otonom yang berbasis transportasi massal di Indonesia.Lebih lanjut Menhub mengatakan, penggunaan kendaraan listrik otonom memiliki sejumlah kelebihan jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil.Mulai dari rendahnya emisi karbon yang dihasilkan sehingga lebih ramah lingkungan, hingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (human error).Berdasarkan Informasi dari Sinar Mas Land, Kendaraan listrik otonom ini berasal dari Prancis dengan merek dagang Navya varian Arma.Kendaraan ini akan dioperasikan di dua titik lokasi yakni Q Big BSD City dan Kawasan BSD Green Office Park.Navya Arma memiliki penggerak listrik dan battery pack berkapasitas 33 kWh yang dapat bertahan selama 9 jam.Kendaraan listrik itu berdimensi 4,7 m x 2,1 m dengan kapasitas penumpang 15 orang, dengan formasi 11 duduk dan 4 berdiri.Arma dilengkapi dengan beragam sensor mulai dari pemanfaatan GPS (Global Positioning System), sensor LIDAR (Light Radar) yang digabungkan dengan kamera resolusi tinggi untuk big data analysis, kemudian akan diproses oleh komputer yang memiliki spesifikasi tinggi tertanam di dalam mobil.Transportasi listrik tanpa awak ini mempunyai kemampuan akselerasi, navigasi, hingga dapat mendeteksi kondisi lingkungan di sekitarnya, termasuk menghindari halangan dan melakukan pemberhentian secara otonom.Turut hadir dalam peresmian tersebut Kepala Otorita Ibukota Nusantara Bambang Susantono, Bupati Tangerang Achmad Zaki Iskandar, Kepala Perwakilan JICA Indonesia Office Takehiro Yasui, Group CEO Sinar Mas Land Michael Widjaja dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi. (mth/Antara)

Subholding Gas Pertamina Percepat Transformasi Bisnis Berbasis Digital

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 15:29:20 0

Jakarta, FNN - Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT PGN Tbk, mempercepat transformasi bisnis berbasis digital dan Marketing 3.0, terutama selama pandemi COVID-19, guna mendukung pencapaian target satu juta pelanggan jaringan gas rumah tangga per tahun.\"Kami terus memperluas jangkauan pelanggan dan saat ini tengah melakukan megaproyek jaringan gas rumah tangga untuk satu juta pelanggan per tahun melalui produk GasKita. Strategi bisnis berbasis digital itu dilakukan agar bisa terhubung secara lebih luas dengan masyarakat,\" kata Direktur Sales dan Operasi PGN Faris Aziz dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, saat ini masyarakat sudah familier dengan digital, sehingga PGN pun aktif mendekati masyarakat melalui platform digital.\"Kami menjawab segala pertanyaan tentang gas bumi melalui chat WhatsApp di nomor 081511500645,\" lanjut Faris.PGN juga aktif berkampanye digital. Pada 2021 digital advertising Gaskita mencapai 3,4 juta impression dan 150.000 engagement di media sosial. Selanjutnya, lebih dari 10 persen pelanggan baru mendaftar melalui online.PGN juga berkolaborasi dengan Tokopedia agar pelanggan dimudahkan membayar tagihan gas apalagi selama pandemi.\"Bersama Tokopedia, PGN pernah membuat social campaign digital dan mendapatkan international recognition. PGN dan Tokopedia membantu UMKM kuliner pelanggan PGN dengan membuat special page bernama Dapur Gaskita, yang mana pengguna Tokopedia bisa membeli kuliner dari pelanggan PGN tersebut,\" jelas Faris.Kolaborasi digital PGN dan Tokopedia ditargetkan memberikan dampak pemulihan ekonomi bagi UMKM pada masa pandemi.Produk Gaskita memberikan jaminan benefit penggunaan gas bumi yang lebih praktis, aman, dan modern. Pada 2021 penyerapan gas rumah tangga (Gaskita PGN) sekitar 5,5 BBTUD, yang berkontribusi pada penurunan subsidi gas tabung Rp330 miliar per tahun.Untuk percepatan jargas melalui Program Sejuta Rumah (PSR), PGN menyasar rusun Perum Perumnas di lokasi berbasis transit oriented development yakni Semesta Mahata Serpong Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, dan Semesta Mahata Tanjung Barat, Jakarta.PGN juga memiliki produk Gaslink bagi pelanggan yang jauh dari jaringan pipa. Pada Desember 2021, PGN meluncurkan varian GasLink Cylinder yang menyasar restoran dan usaha kecil.\"Dengan beralih ke GasLink, pelanggan akan mendapatkan kepraktisan dan penghematan biaya lebih dari 10 persen,\" ujar Faris.PGN juga menerapkan strategi Marketing 3.0 yakni perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kepentingan perusahaan, sosial, serta lingkungan.Perusahaan melihat dampak positif gas terhadap lingkungan pada era transisi energi dan mengurangi emisi karbon sesuai target net zero emission pada 2060.Gas menghasilkan CO2 sebesar 52,91 kg/MMBTU, lebih rendah 30 persen dari BBM dan lebih rendah 16 persen dari LPG.Penurunan emisi karena konversi ke gas bumi mencapai 774.000 ton CO2 per tahun di PLTMG Sorong (sektor kelistrikan), penurunan emisi kilang 217.000 ton CO2 pada 2021 (energi primer), dan penurunan karbon pada jargas 20.000 ton CO2 pada 2021.Atas pencapaian transformasi bisnis tersebut, PGN meraih penghargaan BUMN Entreprenurial Marketing Award 2022 Markplus Inc sebagai \"The Most Promising Company in Srategic Marketing Bronze Winner\" dan \"The Most Promising Company in Marketing 3.0 Bronze Winner\" kategori Anak Perusahaan BUMN.\"Penghargaan ini mendorong PGN menciptakan inovasi strategi bisnis maupun layanan sesuai perkembangan teknologi. Dengan target penambahan pelanggan yang besar di berbagai daerah di Indonesia, platform digital menjadi salah satu tools PGN ke depan agar pelanggan terlayani dengan optimal,\" ujar Faris. (mth/Antara)

Panglima TNI Minta Korban Kerangkeng Manusia Tidak Takut Bersuara

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 15:25:40 0

Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meminta para korban kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat, Sumatera Utara, nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin tidak takut bersuara atau menyampaikan kejadian sesungguhnya.\"Tidak boleh takut ya, bicara apa adanya supaya kita bisa benar-benar menghukum mereka yang terlibat,\" katanya saat menerima kunjungan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dipantau dari kanal YouTube-nya di Jakarta, Jumat.Dalam audiensi antara Panglima TNI dengan pimpinan LPSK beserta sejumlah korban kerangkeng manusia tersebut, Jenderal Andika menanyakan langsung keberanian korban untuk buka suara.Para korban yang dihadirkan langsung menyatakan tidak takut dan siap memberikan keterangan atau kesaksian secara lengkap. Namun, satu orang pemuda diantaranya mengaku takut ketika ditanya oleh Panglima TNI.Ketika ditanya Panglima TNI, korban mengangguk dan mengaku takut karena masih trauma atas peristiwa yang dialaminya.Hingga saat ini, Panglima TNI mengatakan telah memeriksa sembilan prajurit yang diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia tersebut. Akan tetapi, jumlah itu bisa saja bertambah jika ada keterlibatan oknum TNI lainnya.\"Kami tidak menutup atau membatasi sembilan saja. Kami berusaha terus menggali,\" ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut.Dalam penjelasannya, Panglima TNI meminta semua pihak terutama para korban untuk menyampaikan apabila adanya intimidasi.\"Kalau dari TNI yang mengintimidasi kami pasti menindaklanjuti itu,\" ujarnya.Panglima meminta pimpinan LPSK untuk memberikan daftar dan alamat rumah para korban. Tujuannya, TNI bisa mengontrol atau patroli secara khusus.\"Kami memberikan keamanan bagi korban dari berbagai macam intimidasi selama proses hukum berlangsung,\" tegas dia. (mth/Antara)

Emas Odekta untuk Menebus Dosa

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 15:10:21 0

Hanoi, FNN - \"Kekuatan, serta penghiburan, diberikan Tuhan kepada ku\".Kalimat itu selalu diulang Odekta Elvina Naibaho untuk memastikan diri tetap sadar dan sabar saat berupaya menyelesaikan lari jarak jauh sepanjang 42,195 kilometer.\"Tuhan berikan kekuatan sama saya,\" suara Odekta sedikit bergetar, kata demi kata seakan tertahan ketika tak kuasa air mata meleleh di pipi mengetahui dirinya berhasil finis di urutan terdepan di antara enam pelari lainnya dari empat negara berbeda di kawasan Asia Tenggara.Selama berlari di seputar Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, dengan kondisi cuaca yang sejuk sekitar 21-23 derajat celcius tetapi lembab, Odekta terbayang-bayang pada kejadian tiga tahun silam ketika dia tidak dapat melihat garis finis.Kala itu, pada SEA Games Filipina, Odekta yang memimpin perlombaan sejak awal terjatuh sekitar 600 meter jelang finis dan tak bisa melanjutkan perlombaan.Kejadian pahit itu masih terekam jelas di ingatan Odekta. Hal itu juga yang menjadi pengingat pelari kelahiran Desa Soban, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, itu untuk tidak terhasut hawa nafsu sendiri dalam menyelesaikan marathon.Tetap sabar, menjadi kunci selama perlombaan. Menurunkan ego, menahan emosi, dia akhirnya lebih memilih mengikuti irama lari para pesaingnya ketimbang mencetak catatan waktu yang lebih baik demi dapat melihat garis finis.\"Puji Tuhan. Tuhan mengizinkan hari ini bisa menginjakkan kaki di finis, doa saya dari kemarin saya ingin menebus dosa saya yang sebelumnya,\" ujar Odekta. (mth/Antara)

Dolar Turun Tajam, di Tengah Naiknya Gejolak Pasar Keuangan Global

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 15:07:15 0

New York, FNN - Dolar tergelincir secara luas pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), jatuh ke level terendah dua minggu, memperpanjang kemundurannya dari tertinggi dua dekade, karena sebagian besar mata uang utama yang terpukul oleh kenaikan greenback tahun ini menarik pembeli.Dengan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global, dolar mencatat penurunan tajam terhadap yen Jepang dan franc Swiss, yang cenderung menarik investor pada saat terjadi tekanan atau risiko pasar.Tetapi dolar juga bernasib buruk terhadap mata uang berisiko, termasuk dolar Australia dan Selandia Baru, karena kerugian sejauh tahun ini dalam untuk mata uang ini telah menarik beberapa pembeli.\"Investor mungkin sudah cukup dengan dolar AS dan mencari untuk mendiversifikasi risiko - terutama karena dukungan dolar AS yang lebih luas dari kenaikan imbal hasil AS tampaknya telah maksimal,\" kata Kepala Strategi Mata Uang Scotia Bank, Shaun Osborne.Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama, turun 1,0 persen pada 102,79, terendah sejak 5 Mei. Itu menempatkan indeks pada kecepatan untuk satu dari hanya enam contoh selama lima tahun terakhir ketika mencatat kerugian satu hari 1,0 persen atau lebih.Indeks mencapai level tertinggi hampir dua dekade pekan lalu karena Federal Reserve yang hawkish dan meningkatnya kekhawatiran tentang keadaan ekonomi global membantu mengangkat mata uang AS. Indeks dolar AS naik 7,5 persen untuk tahun ini.Pada Kamis (19/5/2022), dolar tergelincir ke level terendah 3 minggu terhadap yen dan level terendah 2 minggu terhadap franc Swiss.Namun, para analis memperingatkan agar tidak membaca terlalu banyak tentang mundurnya dolar.\"Ya, dolar secara luas lebih rendah hari ini meskipun kondisi risk-off di ruang lintas aset, tetapi apakah ini berarti status dolar aman mulai melemah? Kemungkinan besar tidak,\" kata Kepala Analisis Valas Monex Europe, Simon Harvey.Franc Swiss didukung terhadap dolar dan euro setelah presiden bank sentral Swiss (SNB) Thomas Jordan memberi isyarat pada Rabu (18/5/2022) bahwa SNB siap untuk bertindak jika tekanan inflasi berlanjut.Euro naik ke level tertinggi lebih dari satu minggu terhadap dolar, karena investor memperkirakan kemungkinan jalur pengetatan jangka pendek yang agresif oleh Bank Sentral Eropa.Pound Inggris naik 1,2 persen terhadap dolar pada Kamis (19/5/2022), tetapi tetap mendekati level terendah dua tahun yang disentuh minggu lalu karena inflasi yang melonjak dikombinasikan dengan prospek pertumbuhan yang suram membatasi kenaikan.Sementara itu bitcoin naik 4,7 persen dan terakhir diperdagangkan pada 30.039,31 dolar AS, terus mencoba untuk menghilangkan kelemahan yang telah melanda uang kripto dalam beberapa hari terakhir. (mth/Antara)

Harga Minyak Bangkit dari Kerugian, Ditopang Pelemahan Dolar

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 15:02:48 0

New York, FNN - Harga minyak rebound dari kerugian dua hari dalam sesi yang bergejolak pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), didukung oleh pelemahan dolar dan ekspektasi bahwa China dapat melonggarkan beberapa pembatasan penguncian yang dapat meningkatkan permintaan.Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli terangkat 2,93 dolar AS atau 2,7 persen, menjadi menetap di 112,04 dolar AS per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Juni bertambah 2,62 dolar AS atau 2,4 persen, menjadi ditutup di 112,21 dolar AS per barel.Harga acuan minyak mentah melanjutkan serentetan ayunan liar mereka, dengan minyak mentah Brent dan WTI naik hampir lima dolar AS per barel dalam rentang beberapa jam, pulih dari kerugian awal minggu ini.\"Pasar sangat fluktuatif,\" kata Presiden Lipow Oil Associates, Andrew Lipow, di Houston. \"Pasar bereaksi terhadap semua jenis berita utama yang berbeda dari jam ke jam, dan pergerakan di pasar minyak dari hari ke hari semakin dibesar-besarkan.\"Di China, investor mengamati dengan cermat rencana untuk melonggarkan pembatasan Virus Corona mulai 1 Juni di kota terpadat Shanghai, yang dapat menyebabkan kenaikan permintaan minyak dari importir minyak mentah utama dunia.Pasar minyak juga rebound karena dolar melemah. Indeks dolar secara luas turun satu persen pada hari ini setelah kenaikan baru-baru ini. Patokan minyak sering bergerak terbalik terhadap dolar karena sebagian besar transaksi minyak mentah global ditangani dalam dolar, sehingga kenaikan greenback membuat minyak mentah lebih mahal bagi importir besar.Namun, kenaikan minyak mentah terbatas, dengan Brent dan WTI diperdagangkan dalam kisaran sempit karena jalur permintaan yang tidak pasti. Investor, khawatir tentang kenaikan inflasi dan tindakan yang lebih agresif dari bank-bank sentral, telah mengurangi eksposur ke aset-aset berisiko.\"Brent tampaknya disematkan di atas 100 dolar AS tetapi saya pikir risiko resesi dan semua kekhawatiran tentang permintaan China membatasi kenaikan dan akan terus berlanjut,\" kata Kepala Penelitian Makro Minyak dan Gas Enverus, Bill Farren-Price, di London.Kemungkinan larangan Uni Eropa atas impor minyak Rusia telah mendukung harga. Bulan ini Uni Eropa mengusulkan paket sanksi baru terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai \"operasi militer khusus\".Itu akan mencakup larangan total impor minyak dalam waktu enam bulan, tetapi langkah-langkah tersebut belum diadopsi, dengan Hongaria di antara kritikus paling vokal dari rencana tersebut. (mth/Antara)

Profesor Atau Provokator

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 14:39:48 0

Demikian pada penelusuran lain, terlalu banyak seorang Profesor larut sebagai pembenar untuk kekuasaan. Menciptakan teori kesana kemari tak lebih hanya sebagai Provokator. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PEMBERIAN gelar profesor kepada seseorang di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terlihat dengan jelas pada Pasal 23 pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Profesor atau Guru Besar pada dasarnya memiliki definisi sederhana, yakni jabatan akademik tertinggi yang disandang oleh seorang dosen di perguruan tinggi. Meskipun definisinya sederhana dan langsung mudah dipahami, namun maknanya sangat luas dan kompleks.  Kajian Merah Putih tidak larut pada kajian syarat menjadi profesor tetapi fokus pada reaksi masyarakat banyak penganugerahan gelar Profesor (Honoris Causa) yang terkesan murahan dan diberikan bukan atas kemampuan intelektual, tetapi sangat dekat dengan pengaruh kekuasaan pada penerima gelar tersebut. Beberapa perguruan tinggi ditengarai dengan aturan yang dibuatnya terbenam pada cara-cara yang mengabaikan syarat yang sangat berat pemberian gelar Profesor dipermudah hanya dengan cara cara by pass dalam pemberian gelar Profesor. Tak ajal lagi, rakyat memberikan reaksinya bahwa pemberian gelar Profesor dengan sindiran telah terjadi virus dan wabah gelar Profesor Honoris Causa atau Profesor Hororis Causa. Dampak ikutannya menjadi sangat konyol, padahal menyandang jabatan akademik profesor atau guru besar itu tidak ringan bebannya. Karena berat pertanggungjawabannya secara akademik keilmuwan, dilecehkan hanya karena syahwat keinginan memiliki gelar profesor dengan cara by pass, agar terkesan lebih keren. Professor Suteki Mengutip Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, berikut adalah sejumlah kewajiban dan wewenang dari seorang guru besar atau profesor: (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor; (2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat; (3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna. “Menyandang gelar Profesor bukan sekedar gelar, bukan hanya asal keren dan gagah-gagahan. Pada yang bersangkutan memiliki tanggungjawab intelektual dan tanggungjawab moral”. Ketika situasi anomali di berbagai kebijakan negara dan ketika penguasa legitimasi politiknya semakin rendah, maka tak ada pilihan bagi penguasa selain mengoperasikan kekuasaannya dengan: 1. Manipulasi politik melalui propaganda politik dan agitasi politik untuk maksud pencitraan politik; 2. Mobilisasi politik melalui:  (a) suap politik (uang, barang, jasa, pangkat, jabatan, dan seks); (b) koersi politik (pembunuhan karakter dan penghilangan nyawa). Seorang Profesor harus berdiri tegak di atas kebenaran. Realitasnya tetap saja muncul: “Intelektual sebagai antek penguasa yang mengabaikan, bahkan merasionalisasi, kejahatan negara” (Antonio Gramsci - 1971) dengan lugasnya bohong dalam menyampaikan kebenaran. Padahal tanggung jawab seorang Profesor pada nalar kebenaran harus tunduk pada logika ilmu, bukan logika kekuasaan. Saat terjadi benturan antara ilmu dan kekuasaan, profesor harus memilih setia pada ilmu dan membersamainya dengan segala konsekuensinya, bukan mengabdi dan mengemis pada kekuasaan. Profesor tidak boleh takut pada persekusi kekuasaan yang bisa setiap saat merampasnya capaian yang dirintis dengan ilmu selama puluhan tahun. Tetap menjaga dedikasi, berani membela kebenaran dan keadilan meskipun berisiko untuk dikriminalisasikan dan dipersekusi jabatannya. Menjadi garda terdepan kebenaran dan keadilan, walau harus terkoyak dan kehilangan jabatan, demikian tegas tokoh Radikal Prof. Suteki Pemikiran tentang karakter pemimpin dan penguasa di Indonesia tentu saja bukan asal, tetapi hasil dari penelusuran dan observasi, cukup kuat memiliki karakter hipokritis atau munafik menjadi karakter pertama dari manusia Indonesia. Dalam ajaran agama Islam, munafik memiliki ciri khusus yaitu jika berkata dusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya atau diberi amanat berkhianat. Suka atau tidak suka bahkan diakui atau tidak, karakter ini melekat pada sebagian penguasa di Indonesia. Sistem feodal di masa lalu menindas orang Indonesia demikian lama, sehingga membelenggu keberanian untuk menyuarakan apa yang dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya. Sebab itu, orang Indonesia cenderung bermuka dua, lain di depan lain di belakang, lain di bibir lain di hati, lain bicara lain pula tindakannya, dan lebih mencari aman ‘asal bapak senang’. Gaya kepemimpinan yang mencela-mencle serta peran kepemimpinannya yang hanya sebagai pemimpin boneka, sangat mudah dilihat pada panggung depan (front stage), dan panggung belakang (back stage), berbeda 180 derajat.  Cliffort Geertz adalah ahli antropologi asal Amerika (AS). Ia memakai istilah “negara panggung” alias theater state untuk memotret dinamika kekuasaan di Indonesia. “Ya Indonesia sudah berubah menjadi \"negara panggung” alias theater state”. Bahwa simbolisme, persepsi, narasi dan drama lebih penting ketimbang realitas. Karakter kedua, berani berbuat tetapi enggan bertanggung jawab. Pernahkah Anda mendengar “bukan urusan saya”, “jangan tanya saya”, “bukan salah saya”, dan “saya tidak tahu tentang itu”, padahal notabene kalimat tersebut diucapkan oleh penguasa yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karakter ketiga: lebih suka dengan memburu gelar, mengabaikan kemampuan dan kecakapan. Lebih membanggakan gelar sekalipun pada tataran realitas kehidupan miskin gagasan dan kemampuan. Demikian pada penelusuran lain, terlalu banyak seorang Profesor larut sebagai pembenar untuk kekuasaan. Menciptakan teori kesana kemari tak lebih hanya sebagai Provokator. Pejabat dengan gelar Profesor semestinya sebagai lebih dari yang lain, memancar keinsyafan dirilah yang wajib menjadikan \'wibawa gelar\' menjadi bintang pemandu (leitztern) dalam setiap langkah dan tutur. Menjaga lisan dan betapa dahsyatnya bencana akibat kesalahan lisan. Tidak bertahan dan berdalih hanya didasarkan merasa berkuasa dan kesombongannya dari penguasa yang telah bermetamorfosa sebagai Profesor Provokator. Tidak sepenuhnya salah kritik masyarakat yang muncul di media sosial saat ini, banyak lahir dan munculnya Profesor Hororis Causa atau Honoris Causa. (*)

Tanggal 20 Mei 2022 Bangkitnya Bhumi Putra Indonesia

BY FNN Jum'at, 20 Mei 2022 13:59:23 0

Apa yang diperjuangkan oleh para pendiri negeri ini justru hari ini Dominasi Asing dan Aseng menguasai kekayaan Ibu Pertiwi, difasilitasi oleh penguasa. Sebanyak 70% tanah Indonesia dikuasai oleh 0,10% minoritas dinegeri ini. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Pusat Studi Rumah Pancasila KEBANGKITAN Nasional. Setiap tanggal 20 Mei kita peringati sebagai hari Kebangkitan Nasional, tapi mengapa yang menjadi tokoh justru Dr Soetomo, padahal Boedi Oetomo bukan organisasi rakyat atau kaum pribumi tetapi kaum priyayi. Boedi Oetomo kemudian didirikan pada 20 Mei 1908, dan dr. Soetomo tidak berkenan untuk menjadi pemimpinnya karena kala itu karena dia masih berstatus pelajar. Maka para kaum muda selagi melanjutkan pendidikan, sepakat kaum tualah yang akan memimpin organisasi tersebut. Dari kongres pertama di Yogyakarta pada awal Oktober 1908 terpilihlah Raden Aria Tirtokoesoemo sebagai presiden pertamanya. Pimpinan dari Boedi Oetomo sendiri selalu berasal dari Jawa, khususnya bangsawan. Banyak yang beranggapan bahwa Boedi Oetomo tidak dapat diartikan sebagai pergerakan nasional karena hanya mengakomodi kepentingan Priyayi Jawa. Namun, dari sudut pandang lain bisa diartikan pergerakan ini adalah buah kesadaran masyarakat kita pada saat itu akan kebudayaannya. Tidak lama setelah lahirnya Boedi Oetomo, mulai lahir organisasi yang lebih kental dengan perkegerakan politik nasionalnya. Indische Partij dan Sarekat Islam dibentuk pada tahun yang sama 1912, meski cikal bakal Sarekat Islam sudah dibentuk tahun 1906 dengan nama Sarekat dagang Islam. Pada 1915, HOS Tjokro Aminoto menjadi ketua Central SI yang merupakan gabungan dari SI di daerah-daerah. Catatan sejarah saat itu ia terus berjuang mengukuhkan eksistensi SI. Dalam naungan organisasi ini HOS Tjokro Aminoto berjuang untuk menghapuskan diskriminasi terhadap usaha pedagang pribumi. Dengan kata lain, ia berupaya menghilangkan dominasi ekonomi Belanda dan para pengusaha keturunan China. Pada Maret 1916, SI diakui secara nasional oleh pemerintah Hindia Belanda. Memang, ia berbeda dengan pemuda keturunan bangsawan lainnya, HOS Tjokroaminoto merupakan tokoh yang berupaya keluar dari budaya terikat Jawa. Tidak heran kalau ia tidak memilih organisasi Boedi Oetomo sebagai wadah perjungannya. Padahal HOS Tjokroamino layak bergabung dalam organisasi eksklusif priyayi itu. Ayahnya, RM Tjokroamiseno adalah Wedana di Kleco, Madiun, sedangkan kakeknya, RM Tjokronegoro adalah Bupati Ponorogo. Selain kemerdekaan Indonesia, pokok pikiran Tjokro yang terkenal adalah pentingnya kebebasan berpolitik serta perlunya membangkitkan kesadaran akan hak-hak kaum pribumi. Semangat patriotiknya bisa dilihat dalam berbagai ceramah dan tulisan di media massa seperti Bintang Surabaya, Ulasan Hindia, dan Fajar Asia. Tjokroaminoto juga melakukan gerakan penyadaran itu terhadap anak-anak muda yang indekos di rumahnya di Surabaya. la ingin pemuda Indonesia memiliki pemerintahan sendiri dan bebas dari jerat terbelenggu. Paling tidak, untuk tahap awal, bangsa Indonesia bisa mengalirkan suaranya dalam masalah politik, misalnya, lewat pembentukan sebuah parlemen sebagai perwujudan demokrasi. Dengan begitu, kehidupan bangsa Indonesia diatur oleh peraturan perundang- undangan yang diputuskan oleh bangsa Indonesia sendiri di lembaga tersebut. Maka pikiran Tjokroamino untuk itu dilontarkannya di tengah-tengah Kongres Nasional Sarekat Islam pada 1916. Tentu saja, di masa itu pandangan tersebut dinilai sangat luar biasa berani dan progresif. Tidak lama setelah ia mengusulkan pembentukan sebuah parlemen, tepatnya pada 1918, kolonial Belanda menawarkan Dewan Rakyat (Volksraad). Tjokroaminoto dan tokoh SI – Abdul Muis dan Agus Salim terpilih sebagai anggota dewan itu. Kongres Sarekat Islam di Bandung pada 17-24 Juni 1916, Hadji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto dipilih sebagai Ketua SI. Di atas Podium berorasi dengan nada tinggi. Pemimpin Besar Sarekat Islam ini berseru tentang ide kemerdekaan bagi bangsa Hindia (Indonesia). Gagasan itu disebutnya dengan istilah zelfbestuur atau pemerintahan sendiri. Orang semakin lama semakin merasakan, baik di Nederland maupun di Hindia, bahwa zelfbestuur sungguh diperlukan,” teriak Tjokroaminoto di hadapan ratusan peserta kongres yang datang dari seluruh penjuru negeri. Kalau kita mempelajari sejarah bangsa ini mengapa bangsa ini tidak bangkit dari keterpurukan? Jika pada 1906 Haji Samahudi dengan Sarekat Dagang Islamnya berani melawan dominasi perdagangan Belanda dan China, justru kita tidak berdaya menghadapi Kartel Minyak Goreng yang membuat rakyat kita sengsara . Apa yang diperjuangkan oleh para pendiri negeri ini justru hari ini Dominasi Asing dan Aseng menguasai kekayaan Ibu Pertiwi, difasilitasi oleh penguasa. Sebanyak 70% tanah Indonesia dikuasai oleh 0,10% minoritas dinegeri ini. Kebangkitan Nasional harus menjadi pendorong bangkitnya kaum Pribumi pemilik sah Negara Republik Indonesia. Kembalikan pada UUD 1945 asli dan Pancasila sesuai dengan cita-cita kaum Pribumi Masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur. Bangkit dan bergeraklah Kaum Pribumi jika tidak ingin menjadi budak, jongos di negeri ini. Mohammad Hatta: “Biarlah Indonesia Tenggelam ke Dasar Lautan Kalau Tetap Dikuasai Penjajah”. Hari ini Indonesia telah menjadi jajahan Neokolonialisme. Oleh sebab itu bangkitlah kaum pribumi! (*)

Hikmah Al-Kahf & Hikmah Kehidupan-2

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 21:48:23 0

Jika pemuda tidak memainkan peranan dalam mengawal kekuasaan, maka yang rusak bukan hanya masa kini. Tapi, pastinya masa depan generasi menjadi suram. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SURAH Al-Kahf adalah Surah Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum Hijrah Rasulullah SAW. Hal itu karena memang Al-Kahf secara mendasar mencakup masalah-masalah keimanan yang pada periode Mekah ini menjadi topik utama misi da’wah Rasulullah SAW. Dari awal hingga akhir Surah ini berbicara banyak tentang iman dan bagaimana menguatkan keimanan. Keimanan kepada Al-Quran sebagai cahaya, keimanan kepada Allah dan tanda-tanda kebesaranNya, kepada Rasul, hingga kepada masalah-masalah hari kemudian. Kembali kepada isu pembahasan kita tentang fitnah kehidupan. Surah ini menyampaikan 5 bentuk fitnah kehidupan yang rentang menjangkiti manusia. Kelima bentuk fitnah ini akan dijelaskan mungkin saja tidak secara rinci. Tapi minimal bisa memberikan gambaran betapa dahsyatnya fitnah dan goncangan hidup ini. Kelima bentuk fitnah itu adalah 1) Ditnah dalam beragama; 2) Fitnah dunia; 3) Fitnah keilmuan; 4) Fitnah kekuasaan; 5) Fitnah akhir zaman. Kelima fitnah ini, walaupun disebutkan secara terpisah, sesungguhnya saling terkait. Dari fitnah yang menggoncang kehidupan beragama misalnya menjadi jalan bagi ragam fitnah yang menggoncang hidup manusia. Sebaliknya Fitnah dunia begitu dahsyat dalam menggoyahkan kehidupan beragama jika tidak dihadapi secara baik dan bijak. Fitnah Dalam Beragama Fitnah pertama sekaligus ujian terbesar dalam kehidupan manusia adalah fitnah dalam kehidupan beragama. Bentuk fitnah inilah yang pertama disebutkan dalam Surah Al-Kahf. Kisah Ashabul Kahfi atau kisah anak-anak muda (fityah) yang ditidurkan oleh Allah SWT selama 309 tahun dalam sebuah gua adalah cerita perjuangan panjang dalam mempertahankan iman dan agama. Saya tidak bermaksud mengulang kembali kisah yang diceritakan cukup panjang di Surah ini. Hanya saja esensi dari kisah ini adalah sekelompok Anak muda yang dengan penuh kesadaran melarikan diri dari tekanan penguasa jahat, yang phobia terhadap agama. Demi menyelamatkan iman mereka melarikan diri bersembunyi dalam sebuah gua (Kahf) yang juga menjadi nama Surah ini. Karena proses penyelamatan iman ini adalah proses panjang maka mereka pun ditidurkan sedemikian lama agar keberadaan mereka tidak teridentifikasi oleh sang raja (penguasa). Pada akhirnya setelah sekian lama bersembunyi (tertidur) dan setelah Allah dengan caraNya telah melakukan perubahan sosial, mereka disadarkan (dibangunkan). Singkatnya mereka pun sadar apa yang terjadi selama ini. Dan masyarakat sekitar juga hanya tahu tentang kebesaran dan kehebatan perjuangan mereka. Dari kisah ini banyak pelajaran yang dapat dipetik. Satu, bahwa betapa mempertahankan iman itu bukan jalan mudah. Tapi akan penuh fitnah dan tantangan, yang justeru merupakan proses panjang untuk penguatan iman itu sendiri. Allah menegaskan: “Apakah manusia akan dibiarkan mengaku beriman tanpa diuji? Sungguh Kami (Allah) telah menguji orang-orang sebelum mereka untuk mengetahui siapa yang sungguh-sungguh (dalam iman) dan siapa yang berdusta dengan keimanan (munafik)”. Beberapa ayat lain menjelaskan perjalanan iman manusia. Bahkan pada akhirnya Allah menegaskan: “Apakah kalian menyangka akan masuk syurga sedangkan Allah belum mengetahui siapa do antara kalian yang berjuang dan mengetahui siapa yang bersabar?”. Hal terpenting lainnya yang dipahami dari ayat ini adalah betapa Islam mengedepankan peranan generasi muda dalam pertahanan (perjuangan) keimanan itu. Kisah Ashabul Kahf mengajarkan bahwa soliditas iman generasi muda merupakan “backbone” (tulang punggung) dari masyarakat Muslim. Sekaligus mengajarkan kepada kita, khususnya mereka yang berada di negara-negara minoritas Muslim, bahwa cerminan masa depan Islam dan umat itu ada pada keadaan dan realita generasi muda. Kuatnya generasi muda sekaligus pertanda masa depan yang optimis. Sebaliknya lemahnya generasi muda dalam iman juga indikasi ancaman masa depan Islam dan Umat. Hal terpenting lainnya dari kisah ini adalah betapa kekuasaan (penguasa) yang jahat adalah fitnah terbesar bagi keagamaan manusia. Kekuasaan itu bermata ganda, bermata madu atau racun. Dalam sejarah memang diketahui bahwa tantangan terbesar misi para nabi itu adalah penguasa. Dari nabi Luth dengan pembesar-pembesar, Ibrahim dengan Namrud, Musa dengan Fir’aun, hingga kepada Muhammad dengan Abu Lahab, Abu Jahal, dan lainnya. Dan karenanya tulisan ini mengingatkan kita agar untuk memastikan kekuasaan itu bermata madu, manis dan manfaat, bahkan membawa keberkahan dunia akhirat, peranan pemuda menjadi sangat signifikan. Sejarah membuktikan, khususnya sejarah Umat ini, bahwa peranan pemuda selalu berada di garda terdepan. Jika pemuda tidak memainkan peranan dalam mengawal kekuasaan, maka yang rusak bukan hanya masa kini. Tapi, pastinya masa depan generasi menjadi suram. Dan karenanya dalam sebuah tatanan masyarakat (bangsa) pemuda harus memiliki sensitifitas dan keberanian untuk mengawal kekuasaan. Mendukung jika benar dan baik. Sebaliknya berani mengoreksi jika buruk dan salah. Itulah makna-makna penting dari Kisah Ashabul Kahf dalam rangka memahami fitnah kehidupan beragama. Betapa pentingnya mengawal iman dan kehidupan yang sejalan dengan agama. Termasuk di dalamnya mengawal kekuasaan yang rentang menjadi jalan kerusakan iman dan agama jika dibiarkan begitu saja. Semoga kisah ini mengingatkan kita dan menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Amin! Manhattan, 19 Mei 2022. (Bersambung).

Wapres: Indonesia Harus Transformasi Ekonomi Ekstraktif ke Inklusif

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 20:49:24 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin menekankan Indonesia harus memulai transformasi ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif yang mengedepankan partisipasi, inovasi dan juga ekologi.Penegasan tersebut disampaikan Wapres dalam sambutannya pada saat menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis.\"Ekonomi dengan peningkatan nilai tambah saja tidaklah cukup. Indonesia membutuhkan lompatan produktivitas berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta ramah lingkungan. Indonesia harus memulai transformasi dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif,\" ujar Wapres.Wapres menyampaikan Indonesia dikaruniai Tuhan dengan kekayaan sumber daya alam di setiap jengkal tanahnya, salah satunya merupakan komoditas dengan cadangan terbesar di dunia, yaitu nikel.Berdasarkan data Kementerian ESDM, cadangan nikel Indonesia sebesar 72 juta ton atau mencapai 52 persen dari total cadangan nikel dunia pada tahun 2020. Artinya Indonesia memegang peranan sangat penting dalam penyediaan bahan baku produk nikel dunia.Namun Wapres mengingatkan, apabila Indonesia tidak bijak mengurus kekayaan alam yang dimiliki maka berpotensi mengalami kemerosotan ekonomi.\"Lagi pula kekayaan bumi Indonesia tidak boleh dinikmati oleh generasi saat ini saja, tetapi juga harus membawa berkah bagi generasi mendatang. Dengan demikian upaya ekstraksi sumber daya alam tidak bisa dilakukan secara berlebihan, tetapi dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan,\" katanya.Wapres mengatakan, kebijakan hilirisasi sektor pertambangan yang menjadi fokus pemerintah bertujuan mengintegrasikan sektor pertambangan dari hulu ke hilir. Diharapkan, sektor tersebut memberikan nilai tambah yang maksimal dan kemanfaatan yang lebih besar bagi kemakmuran rakyat.Untuk itulah, Indonesia menurutnya perlu memulai transformasi ekonomi ekstraktif menuju ekonomi inklusif.Dia mengatakan transformasi ekonomi Korea Selatan merupakan salah satu contoh yang paling sukses. Di Korea, strategi kebijakan inovasi yang mengandalkan industri berorientasi ekspor, didukung dengan sinergi riset dan pengembangan antara industri dan perguruan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia.Wapres menjelaskan, pada awal 1970-an, PDB per kapita Indonesia tercatat 80 dolar AS dan Korea Selatan sekitar 279 dolar AS. Namun, Korea Selatan yang bergerak di jalur ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, PDB per kapitanya melesat hampir 8 kali Indonesia.\"Pada tahun 2020, Korea Selatan mencapai 31.489 dolar AS dan Indonesia hanya sekitar 3.869 dolar AS, justru Indonesia turun dari 4.135 dolar AS pada 2019,\" kata dia.Wapres meyakini apabila Indonesia secara konsisten mengembangkan ekonomi inklusif yang dipadukan dengan hilirisasi industri untuk pemenuhan pasar domestik maupun ekspor, maka kemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan rakyat akan dapat terwujud.Terlebih, kata dia, sampai April 2022 Kementerian Perindustrian mencatat ada 138 perusahaan kawasan industri yang tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatra.\"Peningkatan jumlah dan luas lahan untuk kawasan industri ini patut diapresiasi. Sedangkan khusus untuk smelter, pemerintah telah menargetkan 53 fasilitas akan beroperasi hingga 2024,\" jelasnya. (mth/Antara)

Oditur: Pengadilan Militer Berwenang Memproses Kasus Korupsi TWP AD

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 20:45:52 0

Jakarta, FNN - Oditur Militer Tinggi II Jakarta Brigjen TNI Murod mengatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD).Kewenangan tersebut, ujar Murod, salah satunya didasarkan pada amanat Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.\"Pasal 200 ayat (2) menyatakan apabila titik berat kerugian ditimbulkan oleh suatu tindak pidana yang terletak pada kepentingan militer, perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan militer,\" ujar Murod saat membacakan tanggapan atas eksepsi dua terdakwa kasus dugaan korupsi dana TWP AD di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jakarta Timur, Kamis.Dengan demikian, kata dia, oditur militer selaku jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.Sebelumnya pada Kamis (12/5) dalam persidangan, terdakwa I Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah (YAK) dan terdakwa II Ni Putu Purnamasari (NPP), melalui masing-masing tim kuasa hukumnya, menyampaikan eksepsi yang dalam salah satu poin mempersoalkan kewenangan mengadili.Menurut mereka, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak berwenang memproses perkara dugaan korupsi dana TWP AD.Kuasa hukum terdakwa Brigjen TNI Yus Adi, yakni Muhammad Yunius Yunio menyampaikan perkara dugaan korupsi dana TWP AD sepatutnya diproses di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).\"Menurut perspektif hukum tim kuasa hukum terdakwa I, kurang tepat jika perkara korupsi ini diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena tidak memenuhi kaidah-kaidah kompetensi absolut suatu tindak pidana korupsi, meskipun terdakwa I merupakan anggota TNI AD,\" kata Yunius.Ia menjelaskan berdasarkan hukum, perkara tindak pidana korupsi hanya dapat diadili pada pengadilan tipikor, sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.\"Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi,\" ujar Yunius.Keberatan serupa disampaikan pula oleh tim kuasa hukum terdakwa II Ni Putu Purnamasari.\"Seharusnya, proses hukum yang harus ditempuh adalah melalui mekanisme peradilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009,\" ucap kuasa hukum terdakwa II Ni Putu Purnamasari Cepi Hendrayani.Selain menanggapi perihal kewenangan mengadili, Brigjen TNI Murod juga menyampaikan tiga permohonan lainnya kepada majelis hakim sebagai tanggapan atas eksepsi dari kedua terdakwa.Pertama, majelis hakim dimohon untuk menyatakan bahwa surat dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor: Sdak/08A/11/2022 Tanggal 14 Maret 2022 yang telah dibacakan pada awal persidangan disusun sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.Kedua, majelis hakim diminta untuk menolak eksepsi dari para terdakwa dan menetapkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim Brigjen TNI Faridah Faisal mengatakan pihaknya akan menanggapi eksepsi kedua terdakwa dan tanggapan oditur tersebut di sidang pembacaan putusan sela pada Rabu (25/5). (mth/Antara)

LSJ: Prabowo Capres Pilihan Generasi "Digital Natives"

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 20:42:37 0

Jakarta, FNN - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menyebutkan bahwa Prabowo Subianto merupakan calon presiden yang paling banyak menjadi pilihan generasi digital natives, yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam dunia digital. \"(Prabowo) mengungguli Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang berada di bawahnya,\" kata Peneliti Senior LSJ Fetra Ardianto dalam siaran pers hasil survei yang dilakukan secara daring di Jakarta, Kamis. Generasi digital natives, menurut LSJ adalah generasi yang lahir berdampingan dengan teknologi informasi, generasi di bawah 35 tahun. Mereka adalah orang-orang yang sangat aktif berselancar di internet mencari berbagai informasi, termasuk informasi tentang capres. Prabowo, dalam survei tersebut, memperoleh 24,9 persen suara responden yang merupakan berasal dari generasi digital natives. \"Mereka mempersepsikan Prabowo sebagai seorang negarawan yang paham dan mampu mengatasi berbagai masalah ekonomi, termasuk masalah lapangan kerja yang paling menjadi perhatian dan dibutuhkan anak muda,\" kata dia. Alasan lainnya adalah dengan jarangnya Prabowo berpolemik atau memicu polemik di medsos maupun di panggung politik nasional akhir-akhir, justru diapresiasi para warganet yang mayoritas merupakan anak-anak digital natives. Di bawah Prabowo, menurutnya ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperoleh 20,6 persen, lalu 12,4 persen responden memilih Ganjar Pranowo, dan 10,1 persen menjatuhkan pilihan pada Sandiaga Uno. Nama-nama capres lain memiliki elektabilitas yang kurang signifikan di kalangan generasi digital natives. Hanya Ridwan Kamil, Ahok, dan Dedi Mulyadi yang tingkat elektabilitas sedikit lumayan, yakni masing-masing 5,7 persen, 5,4 persen, dan 3,6 persen. \"Suatu temuan menarik dari survei LSJ kali ini adalah rendahnya elektabilitas Ganjar Pranowo di kalangan generasi digital natives. Meskipun dalam berbagai rilis lembaga survei elektabilitas Ganjar disebut cukup tinggi, di kalangan digital natives ternyata tidak terlalu menarik,\" ucap Fetra Ardianto. Menurut dia, hanya 12,4 persen anak-anak digital natives yang mengaku akan memilih Ganjar jika pilpres dilaksanakan hari ini. \"Ini tentu sebuah fenomena anomali, mengingat Ganjar merupakan salah satu capres yang paling banyak manggung di media sosial yang notabene merupakan panggungnya anak-anak muda,\" kata dia. Sementara, LSJ melihat kenapa publik lebih memilih Prabowo dibandingkan Anies dan Ganjar yang lebih aktif di media sosial karena sosok Ketum Partai Gerindra itu dipersepsikan tidak ambisius menjadi presiden, berbeda dengan Ganjar dan Anies yang sangat aktif di medsos sebagai capres. Provokatif\"Pendukung Ganjar dan Anies yang sangat provokatif dan kontradiktif di medsos justru dikhawatirkan oleh generasi digital natives membuat negeri ini akan terus terjebak dalam polarisasi yang tidak produktif,\" katanya. Selain itu, safari Lebaran Idul Fitri yang dilakukan Prabowo dengan menemui sejumlah tokoh nasional dan ulama senior, tampaknya juga diapresiasi positif oleh generasi digital natives. Berdasarkan analisis media monitoring yang dilakukan oleh LSJ, sentimen negatif warganet dalam 2 minggu terakhir terhadap Prabowo Subianto sangat rendah (5 persen), sementara sentimen positifnya cukup tinggi (37,1 persen). \"Artinya, apa yang dilakukan Prabowo dalam 2 minggu terakhir dengan melakukan safari Idul Fitri diapresiasi positif oleh warganet dan oleh generasi digital natives khususnya. Sebaliknya pada saat yang sama, sentimen negatif terhadap Ganjar dan Anies cukup tinggi, yakni 18 persen dan 35,8 persen,\" ujarnya. Survei LSJ dilaksanakan pada 15 hingga April 2022 di 34 provinsi di Indonesia. Proses penarikan sampel dilakukan secara purposif dengan klasifikasi berdasarkan usia 15-34 tahun (generasi digital natives). Proses penentuan jumlah responden menggunakan metode Lemeshow, diperoleh 1.225 sampel dengan margin of error plus minus 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan, pengumpulan data dilakukan melalui teknik tatap muka dengan pedoman kuesioner. (mth/Antara)

Mahfud MD Berziarah ke Taman Makam Pahlawan Seroja Dili

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 20:37:19 0

Dili, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja Dili guna memberi penghormatan kepada pahlawan penjaga kesatuan Republik Indonesia di Timor Leste.“Ini menurut saya adalah bagian dari rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Kata Bung Karno dulu, hanya bangsa yang menghargai para pahlawannya yang bisa menjadi bangsa yang besar,” kata Mahfud MD ketika berkunjung ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja Dili, Timor Leste, Kamis.Mahfud MD tiba di Taman Makam Pahlawan Seroja Dili sekitar pukul 14.35 waktu setempat. Mengawali kedatangannya, Mahfud melakukan upacara penghormatan kepada para pahlawan yang disemayamkan di TMP Seroja Dili. Ia didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Timor Leste Okto Dorinus Manik dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat.Selanjutnya, Mahfud MD menaburkan bunga di sejumlah makam, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon.“Indonesia sudah menjadi bangsa besar dan ingin tetap menjadi bangsa yang besar. Oleh sebab itu, di mana ada pahlawan, kami memberikan hormat seperti yang sekarang ini saya lakukan meski di luar negeri. Mereka adalah pahlawan nasional kita,” kata Mahfud.Kunjungan ke TMP Seroja Dili merupakan kunjungan lanjutan Mahfud MD setelah berkunjung ke Wisma Duta KBRI Timor Leste untuk melakukan dialog dengan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste.Sebelumnya, Mahfud sempat bertemu dengan Presiden Terpilih Timor Leste José Ramos-Horta, serta menyampaikan undangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Ramos-Horta untuk berkunjung ke Jakarta, Indonesia, guna membicarakan hal-hal teknis dan substantif terkait hubungan bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste. (mth/Antara)

BRIN-Mitra Sepakat Buat Jejaring Pemantauan Nasional Ekosistem Pesisir

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 20:33:27 0

Jakarta, FNN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama pemangku kepentingan termasuk Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Pattimura sepakat membentuk jejaring pemantauan nasional untuk mendukung pengelolaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan.Rekomendasi pembentukan jejaring pemantauan nasional tersebut telah dirumuskan dalam Program Workshop COREMAP-CTI dan ditandai dengan penandatangan naskah kesepakatan bersama di Jakarta pada Kamis.\"Para pihak setuju mengenai pembentukan jejaring pemantauan ekosistem pesisir secara nasional,\" kata Kepala Pusat Riset Oseanografi BRIN Udhi Eko Hernawan dalam konferensi pers dan penandatangan kesepakatan bersama hasil pembentukan jejaring pemantauan nasional untuk mendukung pengelolaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil di Jakarta, Kamis.Ruang lingkup kegiatan pemantauan (monitoring) atau riset yang akan dilakukan oleh jejaring tersebut mencakup ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove. Jejaring pemantauan nasional akan menjadi suatu platform yang melibatkan banyak institusi pusat, daerah, universitas, dan lembaga swadaya masyarakat.Jejaring pemantauan nasional menetapkan rencana peta jalan (roadmap) 2022-2024, yang meliputi merancang pembentukan finalisasi kelembagaan jejaring nasional, pembuatan desain besar (grand design) pemantauan, serta integrasi dan peningkatan cakupan data ekosistem pesisir ke dalam satu platformDalam periode tersebut, jejaring pemantauan nasional juga akan melakukan pemantauan ekosistem pesisir, riset ekosistem pesisir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penyusunan naskah rekomendasi, dan konservasi ekosistem pesisir.Jejaring tersebut juga perlu mempunyai struktur dengan peran yang terdefinisi dengan jelas untuk memudahkan koordinasi baik dari sisi teknis maupun administratif.Udhi menuturkan struktur yang diusulkan untuk jejaring pemantauan nasional adalah Koordinator/Ketua (Kemenkomarvest), Sekretariat (BRIN), Kelompok Kerja Bidang Basis Data dan Informasi, Pokja Bidang Monitoring dan Konservasi Ekosistem Pesisir, Pokja Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan Pokja Bidang Pembangunan Kapasitas.Sementara Dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Beginer Subhan mengatakan pada tahap awal, yang dilakukan jejaring adalah memperkuat terlebih dulu sistem jejaring pemantauan nasional yang akan melibatkan banyak pemangku kepentingan.Ia mengatakan ditargetkan data sudah terintegrasi dan bisa diakses berbagai pemangku kepentingan termasuk kementerian/lembaga dan masyarakat pada 2025.\"Sekitar tahun 2025 itu, mudah-mudahan sudah terintegrasi targetnya seperti itu,\" ujarnya. (mth/Antara)

Bank Dunia Umumkan Pembiayaan 30 Miliar Dolar Atasi Kerawanan Pangan

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 16:41:21 0

Washington. FNN - Bank Dunia pada Rabu (18/5/2022) mengumumkan tindakan yang akan diambilnya sebagai bagian dari tanggapan global yang komprehensif terhadap krisis ketahanan pangan yang sedang berlangsung, dengan pembiayaan hingga 30 miliar dolar AS dalam proyek-proyek yang sudah ada dan yang baru.Bank mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pembiayaan di bidang-bidang seperti pertanian, nutrisi, perlindungan sosial, air dan irigasi akan tersedia untuk implementasi guna mengatasi kerawanan pangan selama 15 bulan ke depan. Ini akan mencakup upaya untuk mendorong produksi pangan dan pupuk, meningkatkan sistem pangan, memfasilitasi perdagangan yang lebih besar, dan mendukung rumah tangga dan produsen yang rentan.Bank Dunia bekerja dengan negara-negara dalam persiapan 12 miliar dolar proyek baru untuk 15 bulan ke depan buat menanggapi krisis ketahanan pangan, menurut pernyataan itu.Selain itu, portofolio Bank Dunia yang ada mencakup dana yang belum dicairkan sebesar 18,7 miliar dolar AS dalam proyek-proyek yang terkait langsung dengan masalah ketahanan pangan dan gizi, yang mencakup pertanian dan sumber daya alam, gizi, perlindungan sosial, dan sektor lainnya.\"Kenaikan harga pangan memiliki dampak yang menghancurkan bagi mereka yang paling miskin dan paling rentan,\" kata Presiden Grup Bank Dunia David Malpass.Untuk menginformasikan dan menstabilkan pasar, sangat penting bagi negara-negara untuk membuat pernyataan yang jelas sekarang tentang peningkatan produksi di masa depan sebagai tanggapan atas perang Rusia-Ukraina, kata Malpass.Dia mendesak negara-negara untuk melakukan upaya bersama guna meningkatkan pasokan energi dan pupuk, membantu petani meningkatkan penanaman dan hasil panen, dan \"menghapus kebijakan yang menghalangi ekspor dan impor, mengalihkan makanan ke biofuel, atau mendorong penyimpanan yang tidak perlu.\" (mth/Antara)

Sri Mulyani: Defisit APBN 2022 Diturunkan Jadi 4,5 Persen PDB

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 16:38:09 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan diturunkan menjadi 4,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau lebih rendah dari target, yakni 4,85 persen PDB.\"Dengan demikian defisit anggaran tahun ini saya minta untuk diturunkan dari Rp868 triliun ke Rp840,2 triliun,\" kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Kamis.Ia menjelaskan penurunan defisit tersebut akan berasal dari outlook pendapatan negara tahun 2022 yang lebih tinggi Rp420,1 triliun dari target yang telah ditetapkan.Namun tak seluruh kelebihan pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk menutup defisit anggaran lantaran akan dibagikan ke beberapa pos lainnya seperti subsidi, perlindungan sosial, dan belanja pendidikan.\"Alokasi kelebihan pendapatan negara untuk menurunkan defisit itu sedikit sekali, hanya Rp27,8 triliun. Kalau kami mau ambisius fiskalnya bisa saja, tetapi untuk yang lain akan berkurang,\" ucap dia.Maka dari itu, ia menilai hal ini merupakan gambaran pilihan kebijakan yang diusulkan pemerintah dengan adanya proyeksi pendapatan negara yang meningkat Rp420,1 triliun sampai akhir tahun.Dengan adanya outlook defisit yang lebih rendah tahun ini, maka pembiayaan anggaran otomatis akan menurun dari target APBN 2022 yang sebesar Rp868 triliun menjadi Rp840,2 triliun.Pembiayaan tersebut antara lain akan dilakukan dalam bentuk pembiayaan utang Rp943,7 triliun, pembiayaan pendidikan minus Rp97,4 triliun, dan saldo anggaran lebih (SAL) Rp127,3 triliun. (mth/Antara)

Tangis Odekta Naibaho Pecah Saat Sabet Emas SEA Games Vietnam

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 16:35:34 0

Hanoi, FNN - Tangis pelari Indonesia Odekta Elvina Naibaho pecah saat berhasil menyabet emas nomor maraton putri SEA Games ke-31 dalam perlombaan yang digelar di sekitar Hanoi National Sports Complex, Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Vietnam, Kamis.Berlari dengan kondisi cuaca yang sejuk sekitar 21-23 derajat celcius tetapi lembab, pelari kelahiran Desa Soban, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara itu meraih emas dengan catatan waktu 2 jam 55 menit 27 detik.Sesaat setelah menyentuh garis finis, Odekta tersungkur dan merebahkan diri ke lintasan. Dia sempat mengalami kram pada kedua kakinya. Setelah dipapah oleh tim medis, Odekta sempat mual-mual, namun kondisinya membaik.Odekta kemudian mendapat pelukan hangat dari teman-temannya para atlet cabang atletik. Dia mulai menangis ketika pelari Emilia Nova memeluknya.Tangisan Odekta pecah ketika dia menghampiri pelatihnya dan semakin menjadi ketika dia menunjukkan kertas yang bertuliskan:“Akhirnya… Impianku selama ini terwujud mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia. Terima kasih Ayah Ibu atas doa restumu.”Bersaing dengan lima pelari dari tiga negara lain, Odekta mengalahkan dua pesaing terberatnya, Christine Halllasgo (Filipina), dan Jasmine Goh (Singapura) yang harus puas meraih medali perak dan perunggu. Kemenangan kali ini menjadi balas dendam atas kegagalan Odekta pada SEA Games Filipina 2019. Kala itu Odekta yang memimpin perlombaan sejak awal terjatuh sekitar 600 meter jelang finis dan tak bisa melanjutkan perlombaan.Pada SEA Games ke-30 itu Odekta hanya berhasil merebut medali perunggu di nomor 10.000 meter putri.Sementara itu, kemenangan Odekta menjadi emas kedua dari cabang olahraga atletik, setelah Eki Febri Ekawati meraih peringkat pertama dalam nomor tolak peluru, Selasa.Pada perlombaan sebelumnya, Agus Prayogo dan Hendro masing-masing berhasil menyumbang perak pada nomor maraton putra. Dengan begitu, cabang olahraga atletik SEA Games Vietnam telah mempersembahkan dua emas, lima perak dan empat perunggu. (mth/Antara)

Indonesia Masuk "Whitelist" Keamanan Kapal PSC Tokyo MoU

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 15:26:11 0

Jakarta, FNN - Indonesia kembali masuk dalam daftar negara whitelist atas kelaikan dan keamanan kapal berdasarkan laporan tahunan Port State Control (PSC) Tokyo MoU untuk wilayah Asia-Pasifik tahun 2021.Laporan tersebut merupakan data kegiatan kontrol kepelabuhanan sepanjang tahun 2021 di 21 negara anggota tetap Tokyo MoU.\"Sejak tahun kemarin, Indonesia sudah masuk dalam daftar negara whitelist. Jadi tahun 2019 kita masuk greylist, 2020 kita resmi jadi whitelist. Untuk tahun 2021 laporannya baru kita terima awal Mei tahun ini. Alhamdulillah, kita whitelist lagi,\" kata Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Okto Irianto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Menurut Okto, selama dua dekade lebih kapal berbendera Indonesia memiliki citra yang buruk atau tidak aman. Maka, jika sewaktu-waktu diperiksa di luar negeri, ada kemungkinan besar kapal tersebut akan ditahan tidak boleh berlayar (detensi).Okto berharap status whitelist tersebut akan bisa berdampak positif, khususnya bagi daya saing kegiatan ekspor dan impor.\"Status whitelist ini tentu berpengaruh positif pada logistic cost kita. Kegiatan ekspor-impor yang menggunakan kapal berbendera Indonesia akan mampu bersaing dengan kapal-kapal asing. Kita mengharapkan pelaku ekspor-impor akan semakin banyak yang menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia yang biayanya murah dan aman,\" tambahnya.Okto yang juga Ketua Tim Pokja Kapal Berbendera Indonesia itu mengungkapkan masuknya Indonesia selama dua tahun berturut-turut dalam daftar whitelist menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap aspek keselamatan dan keamanan kapal berbendera Indonesia.Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.Pada laporan Tokyo MoU tahun 2021 tersebut diketahui selama tiga tahun terakhir dari 589 inspeksi yang dilakukan terhadap kapal berbendera Indonesia, hanya 22 kapal saja yang berujung pada detensi.Jumlah kapal yang terdetensi tersebut pun berangsur menurun, yaitu 11 kapal pada tahun 2019, 6 kapal pada tahun 2020, dan hanya 5 kapal pada tahun 2021.Selain posisi Indonesia yang kembali masuk daftar negara whitelist, laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Tokyo MOU tersebut menunjukkan adanya kenaikan performance level dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) dari level medium menjadi level high performance.Naiknya level BKI sebagai RO dengan performance level high, lanjut Okto, perlu dijaga dengan keterlibatan sejumlah pihak terkait. Begitu pula monitoring berkala terhadap kapal-kapal high risk perlu dilaksanakan sesuai dengan parameter Tokyo MOU. (mth/Antara)

Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 2,5 Km ke Barat Daya

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 15:22:12 0

Yogyakarta, FNN - Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 2.500 meter (2,5 km) ke arah barat daya pada Kamis (19/5).Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Yogyakarta, Kamis, menyebutkan awan panas guguran Merapi meluncur pada pukul 01.59 WIB.\"Awan panas guguran tercatat di seismogram dengan amplitudo 42 mm dan durasi 181 detik,\" kata dia.Sementara itu, berdasarkan periode pengamatan BPPTKG mulai pukul 00.00 sampai 06.00 WIB, Merapi tercatat mengeluarkan guguran lava pijar sebanyak 10 kali ke arah barat daya sejauh 2.000 meter.Selain itu, Gunung Merapi juga tercatat mengalami gempa awan panas guguran satu kali dengan amplitudo 42 mm selama 181 detik, 39 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-44 mm selama 34-150 detik, lima kali gempa fase banyak dengan amplitudo 2-3 mm selama 4-6 detik, dan dua kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 40-60 mm selama 9-11 detik.Hingga kini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.Guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke area dalam sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Boyong (sejauh maksimal lima kilometer) serta Sungai Bedog, Krasak, Bebeng (sejauh maksimal tujuh kilometer).Selain itu, guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke area di sektor tenggara yang meliputi Sungai Woro (sejauh maksimal tiga kilometer) dan Sungai Gendol (sejauh lima kilometer).\"Apabila gunung api itu mengalami letusan eksplosif, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau daerah dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung,\" kata Hanik Humaida. (mth/Antara)

Ustad Abdul Somad Dicekal Singapura, Permainan Siapa?

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 14:21:25 0

Jakarta, FNN – Sosial media dihebohkan yang mengejutkan saat ini Ustad Abdul Shomad (UAS) ditahan petugas Imigrasi di Singapura, kemungkinan besar dia akan dideportasi ke Indonesia. Kabar tersebut dipastikan benar, bukan hoax. Berita tersebut disampaikan sendiri oleh UAS, Senin malam, 16 Mei 2022, melalui akun instagram UstadAbdulShomadOfficial. UAS mengunggah 1 foto dan 1 video mengenakan baju pendek, dia mengenakan baju koko dengan masker dan menggunakan topi berada di sebuah ruang berjeruji. Dalam keterangannya UAS menulis keterangannya di ruang 1 x 2 m seperti di Imigrasi. Berita lengkapnya wawancara UAS pada Selasa 17 Mei 2022 hanya di channel Hai Guys Official. Tidak ada penjelasan lain apa aktivitas yang akan dijalani oleh UAS dan kapan dia masuk ke Singapura. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Rabu (18/5/2022), kalau melihat aktifvitas akun instagrammnya itu hanya 1 jam berselang dia masih mengunggah sebuah video menjawab pertanyaan dari follower-nya, benarkah rumah UAS terbakar? “Assalamualaikum jamaah di manapun berada hari ini, juga kemarin banyak sekali yang bertanya apa rumah saya kebakaran. Bahwa pada Sabtu pagi saya menjenguk rumah sahabat saya, sahabat saya rumahnya kebakaran dan baru saya jenguk sudah berbentuk bela sungkawa simpati sebagai sahabat,” begitu jawaban UAS. “Gambar saya itu di seorang yang rumahnya kebakaran. Yang betul itu adalah rumah sahabat saya dan mudah-mudahan kita lebih cerdas bermedsos yang menyebar berita macam-macam mudah-mudahan mendapat hidayah, mudah-mudahan sahabat saya itu diganti oleh Allah rumahnya, rumahnya saja kalau orangnya tidak,” tambah UAS. Kabar deportse ini tentu saja mengejutkan. M engapa Pemerintah Singapura sampai harus menahan dan mendeportasi UAS? Hersubeno menytakan, setidaknya ada beberapa kepentingan pertimbangan kenapa dia mempertanyakan itu. UAS bukanlah figur yang sering disebut-sebut di Indonesia dengan istilah bikal, dia adalah ustad modrat dan merupakam ulama khusnah wal jamaah. Dia juga pernah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Riau, pada 2009 sampai 2014. Dia menjadi Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PWNU Provinsi Riau. “Ini yang saya kira sering disalahpahami publik, bahkan kalangan internal NU sendiri. Anda sebagian masih ingat yah, pada bulan Agustus tahun 2018 itu Banser Kabupaten Jepara pernah menggelar Apel Penolakan kehadiran Ustad Abdul Somad, dia pada waktu itu akan memberikan ceramah di Pasantren Al Husnah, Mayam, Jepara ini,” ungkap Hersubeno. Menurutnya, ini seharusnya terlaksana pada 1 September 2018. “Alasannya karena ada dugaan ceramah Ustad Abdul Somad itu akan didomplengi oleh kelompok HTI. Ini kelompok radikal, begitu para Banser menyebutnya yang sudah dibubarkan pemerintah,” lanjutnya. Penolakan yang sama juga dilakukan Banser Kota Semarang Jawa Tengah. Menanggapi berbagai penolakan itu Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta agar Banser dan Ansor menghentikan aksi menolak kehadiran Ustad Abdul Somad. Gus Ipul minta agar dilakukan tabayyun sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Soal ke-NU-an UAS ini sesungguhnya memang tidak perlu diragukan benar. Memang, pilihan politiknya berbeda dengan garis PBNU yang pada waktu itu mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin. “Bahkan, semenjak belum Pilpres, yah,” ujar Hersubeno. Pada Pilpres 2019 UAS menjadi pendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Ada momen yang waktu itu sangat menarik dan juga sangat dramatis ketika UAS secara khusus menemui Prabowo Subianto di rumahnya di Jalan Kertanegara dan secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Sandi. Ini keliatannya yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Jadi dia dianggap bagian dari oposisi menentang pemerintah. Agar ke-NU-annya itu lebih tampak, ulama karismatis NU asal Pekalongan Habib Luthfi bin Yahya pernah menyarankan agar UAS itu menggunakan kata Syekh Abdul Somad, bukan lagi nama ustad. Supaya kalau di NU kan seperti itu. Tradisi di NU memang tidak ada yang panggil Kyai-nya itu dengan Ustad. Ada yang menyebutnya misalnya Kyai Haji atau Gus, itu untuk para anak-anak ulama NU. “Dan secara umum tadi disebut syekh seperti yang dikatakan Habib Luthfi bin Yahya. Pada waktu bertemu dengan Abdul Somad, Habib Luthfi mengajak agar Abdul Somad membesarkan NU. Dan, ajakan Habib Luthfi ini diiyakan dengan takjim oleh Ustad Abdul Somad,” kata Hersubeno. Dengan latar belakang Abdul Somad yang semacam itu bila kita rajin ikut menyimak berbagai isi ceramah dan tausiah UAS ini jauh dari kata ulama atau stikma Ulama Radikal itu pun kita pasti akan mempersoalkan stikma-stikma semacam ini. “Karena sekarang ini gampang sekali memberikan stikma mereka yang berada di kubu yang berseberangan dengan meminta sebagai kaum radikal. Benar sih dalam berbagai ceramahnya UAS seringkali dia menyentil dan bersikap kritis terhadap pemerintah, jadi dia ini adalah ulama kritis yang diposisikan sebagai oposisi tetapi dia bukan ulama radikal,” tegas Hersubeno. Jadi, “Ini menurut saya agak aneh, Singapura sampai harus mencekal UAS karena selama ini sebagai negara sesama Asean untuk masuk ke Singapura atau sebaliknya juga orang Singapura masuk ke Indonesia,” lanjutnya. Kita tidak perlu mendapatkan ijin atau mengajukan visa. Jadi, sesungguhnya kita semua ini termasuk warga Asean ini bebas lalu lalang ke semua negara-negara anggota Asean. “Kalau kemudian muncul pencekalan kemungkinan besar itu atas permintaan dari negara atau intelijen bagian dari sebuah negara,” ujar Hersubeno. (mth/sws)

Mengapa Indonesia Harus Prabowo-Puan 2024-2029?

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 11:09:01 0

“Saya bertemu 4 kali, ini cacatan serius setelah Saya menyimak betapa dalamnya Prabowo memahani Indonesia” Oleh: Natalius Pigai, Aktivis HAM MENGAPA Indonesia butuh Prabowo Subinato dan Puan Maharani menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029? Mengapa bukan calon pemimpin yang lain? Saya akan mengulas secara mendalam berbagai kompleksitas persoalan bangsa ini yang hanya Prabowo Subianto dan Puan Maharani yang bisa menyelesaikannya. Prabowo yang memiliki karakter Negarawan, Politikus dan satu dari sedikit elit Indonesia yang peduli pada bangsanya dan rakyatnya, patriotik, nasionalis, tegas, objektif dan tidak mudah didikte oleh oligarki yang selama ini sudah melingkari kekuasaan, Prabowo juga Kombinasi Jawa dan Luar Jawa yang lebih sebagai figur candra kebangsaan. Demikian pula Puan Maharani yang ditopang oleh Ibu Megawati Sukarnoputri yang memiliki karier politik yang cukup mumpuni, bernaung di bawah Partai Nasionalis yang besar dan berasal dari Jawa dan Sumatera Selatan.   Hari ini bangsa Indonesia berada di titik nadir, titik dimana terjadi divergensia nalar para pemimpin dan rakyat, titik jenuh dimana perilaku pongah yang dipertontonkan pemimpin, titik dimana pemimpin hadir menerkam rakyat, titik dimana Pancasila dan simbol-simbol negara bangsa dipandang sebagai artistik simbolisme tanpa perwujudan substansial. Kita berada di ambang kehancuran! Disparitas antar antar wilayah Timur, Tengah dan Barat, disparitas antar kelompok oligarki dan rakyat, kemiskinan makin hari kian parah, penganggur anak negeri lalu lalang menenteng tas, menyebrangi jembatan tanpa sungai di kota-kota metropolis, mengetuk pintu penguasa sembari mengucurkan air keringat. Kematian ibu dan anak yang tinggi, kebodohan nyaris menyelimuti seantero negeri ini. Pemimpin menggadaikan negeri ini kepada pasar, Indonesia sudah tergadai pada komprador, penguasa modal, kekuasan aseng dan asing, pemilik uang IMF dan Bank Dunia. Kita menjadi hamba sahaja melayani penguasa uang di kolong langit, dijamu dengan nilai fantastis, uang hasil keringat rakyat. Padahal 8 tahun yang lalu pemimpin tertinggi negeri berkomitmen menjaga moralitas untuk hidup tidak hedonis, anjurkan makan ubi, singkong, tahu dan tempe di setiap sidang kabinet. Inilah wujud nyata perilaku pongah dan bedebah dipertontonkan kepada rakyatnya sendiri tanpa perasaan malu. Banyak Bangsa iri hati pada bangsa ini, Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas di Utara sampai Rote Sabu Raijua Ujung Selatan, terdiri gugusan kepulauan sebanyak 17 ribu lebih pulau, di dalamnya berisi sumber daya alam yang melimpa ruah. Namun kita menyaksikan Hutan-hutan kita dicuri, rampas dan rampok (illegal loging), ikan-ikan di laut dan segala biota dicuri (illegal fishing), sumber daya alam di atas bumi dan perut bumi dijarah (illegal mining) komprador asing, aseng dan negara. Hegemoni mereka terlalu tinggi! Rakyat merana di atas kelimpahan. Ibarat tikus mati di lumbung padi. Letak geografis yang strategis, berada di antara 2 benua, Australia dan Asia, diapit 2 Samudera menjadi letak yang strategis sebagai lintasan mobilitas barang, jasa dan orang dari Eropa ke Pasifik dan Asia Timur, juga Australia ke Asia. Apapun alasannya Indonesia berada dalam ancaman. Kita diancam oleh 13 musuh tetangga, merongrong wilayah batas terluar negara dijadikan pusat penyelundupan orang (traficking), dan penyeludupan barang (smugling) dan pusat transaksi narkotika. Konflik kawasan mengancam geopolitik kita secara serius. Soal Laut China Selatan, Konflik psikologis Australia dan Asia, pergolakan bangsa Moro di Philipina, perjuangan bangsa Melayu di Jala, Patani, dan Naratiwat di Thailand Selatan dan berbagai konflik regional yang mengitari kawasan ini. Jangan anggap remeh karena sejarah dunia telah membuktikan, sebuah negara baru lahir juga bubar tidak hanya karena perjuangan semesta tetapi juga momentum. Momentum dimana konflik kawasan mampu membentuk peta dan geopolitik baru. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa tidak mustahil bangsa ini lepas dari belenggu penjajahan jika tahun 1942 Jepang tidak menyerbu Honolulu, Amerika mengamuk mengusir Jepang melalui lautan Pasifik, Bom Atom Jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Invasi Jepang di Indonesia dan Belanda terusik. Adanya kekosongan kekuasan membuat Laksamana Maeda memerintahkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Zusakai, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Konflik dan perang antara blok Barat dan Timur telah menghasilkan ratusan negara-negara baru pada abad-19 baik di Afrika, Asia juga di Amerika Latin. Oleh karena itu, jangan main-main. Hari ini juga China penetrasi ke Asia Tenggara, Singapura telah jatuh, kawasan Pasifik mulai diintai, kawasan Afrika, Sri Langka dan Maladewa  nyaris jatuh di tangan China artinya Samudera India di ufuk barat Indonesia akan dikendalikan tangan bangsa China yang musuh bebuyutan India. Bukan mustahil konflik di masa depan adalah Lautan Andaman dan Teluk Benggali. Apalagj nilai histori bahwa bangsa Sino Tibetian dan Austro Asiatik di Thailand dan Myanmar memiliki sejarah yang panjang dengan bangsa Mongol di China. Sebagai negara yang memiliki Labilitas integrasi nasional, dibutuhkan Kekuatan pertahanan yang tangguh. Kekuatan pertahanan tidak hanya terdapat pada: 1) Jumlah dan Profesionalisme Militer; 2). Alat Utama Sistem Persenjataann (Alutsista) militer yang memenuhi atau melampui kekuatan minimum (minimum esensial Force); 3). Kekuatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya yang tangguh; 4. Kekuatan rakyat Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa militer hanya menjadi garda depan integrasi teritorial  dengan mengedepankan pertahanan doktrin unitarian NKRI. Militer tidak pernah mempu bersuara atau berbicara menekan pemerintah tentang pentingnya keadilan sosial. Tidak mungkin Negara Kesatuan akan utuh tanpa keadilan sosial, sebaliknya keadilan sosial merekatkan jiwa nasionalisme dan integritas sosial. Selama 73 tahun kita tersandera dan berbicara terus menerus tanpa henti tentang NKRI Harga Mati, spanduk di depan kantor kantor militer, atau reklame, baliho militer terpampang di sudut-sudut jalan NKRI Harga Mati, tetapi mana tulisan Keadilan, kesehatan, pendidikan dan sandang, pangan dan Papan sebagai keadilan sosial Harga mati? Kita tidak ingin militer menjadi panglima dalam perang, juga panglima dalam pembangunan seperti sistem binomial pada masa orde baru, tetapi sejatinya mereka menekan pemerintah akan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mesti bertanya kepada pemimpin negeri ini. Mengapa Indonesia sampai pada umur 73 tahun masih berdiskursus tentang pentingnya pembangunan karakter kebangsaan (nation and character building). Masih berbicara tentang jati diri bangsa, masih berbicara tentang pemilik negeri dan bukan pemilik negeri, masih berbicara tentang nilai-nilai fundamental, kita masih berbicara tentang adanya labilitas integrasi nasional dan integrasi sosial. Ketidakharmonisan bangsa ini bertahan begitu lama. Salah satu sumber dan pemicu persoalannya adalah tiap pemimpin di negeri ini mengklaim diri sebagai sentrum utama nasionalisme, sumber nasionalisme. Presiden klaim diri pusat nasionalisme berada di singgasana kekuasaan di Istana Negara dan pemegang kekuasaan, sedangkan rakyat dianggap bukan nasionalis. Seakan-akan pusat nasionalisme hanya deliver dari Soekarno ke Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid Gusdur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo saat ini. Sementara rakyat dianggap bukan pemilik nasionalisme. Bahaya akibat nasionalisme personifikasi individu para pemegang kekuasaan menjustifikasi dan bahkan memperlebar segregasi antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat termarjinalkan dari mainstream utama nasionalisme dan bahkan dianggap bukan nasionalis. Akibatnya hari ini kita menyaksikan jutaan rakyat Muslim turun ke jalan-jalan protokol  menuntut keadilan, orang-orang pinggiran di Papua, Aceh dan Kalimantan berjuang mempertahankan identitasnya. Itu problem kebangsaan kita saat ini. Karena nasionalisme hanya diklaim milik segelintir elit politik di negeri ini. Perilaku arogan yang dipertontonkan oleh pemimpin negeri ini dengan mengkultuskan diri sebagai pemilik negara adalah absurd, arogan, kronisme dan cenderung primordialisme. Namun harus diingat bahwa Bangsa ini tidak pernah diperjuangkan oleh kelompok, satu orang, satu suku dan agama. Laksamana Malahayati berjuang di Aceh, Sisingamangaraja di tanah Batak, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Hasanudin di Makasar, Patimura di Ambon, demikian pula ada 7 Pahlawan keturunan China, ada Baswedan dari keturunan Arab, pahlawan beragama Katolik dari Jawa Tengah, Slamet Riyadi, Adi Sutjipto, Adi Sumarmo, Yos Sudarso, I.J. Kasimo dll, yang merintis kemerdekaan ini semua suku bangsa dan agama. Para pejuang ini keturunan rakyat jelata, bukan darah biru, raja-raja di nusantara juga tidak pernah berjuang kemerdekaan Indonesia, mereka hanya sebagai pemungut cukai, kaki tangan dan anak emas kolonial. Padahal dalam sejarah, Kolonial hanya 1 orang Raja yang diesksekusi Mati oleh Belanda, yaitu Raja Ende Lio di Flores, Pius Wasi Wangge dieksekusi di Kupang, namun hari ini kesultanan Yogyakarta, dan Kesunanan Solo dan Darah Biru di Jawa mengklaim negeri ini milik mereka, omong kosong!. Apa yang perlu kita lakukan hari ini, rakyat Indonesia harus bersatu melawan dan menentang nasionalisme personifikasi individu menjadi nasionalisme tanah air dan bangsa. Karena Nasionalisme menyatakan pertautan perasaan identitas diri dan keanekaragaman sebagai mosaik Indonesia. Nasionalisme juga bersatu karena kita mengalami trauma dan tragedi yang sama pada masa lampau (renan). Atas nama nasionalisme membungkam lawan-lawan politik adalah salah, atas nama nasionalisme menerkam rakyat juga tentu tidak bisa dibenarkan. Ironi di negeri ini, di Jerman Adolf Hitler tampil sebagai pemimpin yang kejam membunuh 6 juta Bangsa Yahudi tidak pernah mengklaim diri pusat nasionalisme, juga bukan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai kanselir Jerman. Tetapi Hitler membela bangsanya yaitu bangsa Prusia, berjuang demi harga diri bangsa Prusia. Demikian pula di Rusia dimulai dari restrukturisasi Rusia melalui grasnot, demokratizaya dan preostroyka dan akhirnya juga negara Rusia melepaskan beberapa negara pecahan di Eropa Timur dan 3 negara di Kaukasia Selatan pada 1991 juga untuk mempertahankan bangsa Rusia seperti sekarang ini. Revolusi Perancis adalah juga mempertahankan bangsa Perancis dan juga restorasi Meiji di Jepang terjadi setelah penjajahan Jepang terhadap China dan kemenangan Jepang atas perang Manchuria menghadapi Rusia dan Jerman juga untuk mengangkat harga diri dan nasionalisme bangsa Jepang, bukan untuk mempertahankan citra atau kekuasaan Meiji dan Kawan-Kawan yang menjadi Pemimpin perang. Oleh karena itu, para pemimpin negeri ini yang mengklaim diri pusat nasionalisme harus kita lawan! Kita harus lawan! Kita harus lawan. Lawan tidak mesti perlawanan fisik tetapi perlawanan terhadap cara pandang, pola pikir dan nalar penguasa yang berada di singgasana kekuasaan. Karena akal sehat untuk mengelolah negeri ini sedang tumpul, galau dan bahkan nelangsa di simpang kiri jalan. Bangsa ini sedang mengalami Problematik secara kronis sepanjang lebih dari 50 tahun. Salah satu sumber persoalannya dimulai ketika Negara ini mengambil 3 senyawa yang berbeda dalam satu wadah yaitu; Nasionalisme, Agama dan Komunis. Bagaimana mungkin tiga pilar yang bertentangan bisa dipaksa dalam satu wadah. Nasionalisme yang mengedepankan cinta pada tanah air dan bangsa yang bersifat profan, duniawi dan alam pikir sekuler. Sedangkan Agama berbicara tentang hubungan transendental antara Tuhan dan Manusia, Tuhan dijadikan sebagai sumber moral dan pusat kekuasaan dan Komunisme yang mengajarkan cara pandang materialisme, sebuah dialektika dan logika tentang peniadaan Tuhan. Sangat kontras dengan posisi ideologi politik-ekonomi negara-negara dunia ketiga di mana dunia berada dalam perang dingin antara blok barat dan timur. Bandingkan di Tanzania, pejuang dan proklamator bangsa Sanzibar dan Tanggayika Prof Julius Nyerere membangun doktrin sosialisme utama yaitu kombinasi antara sistem sosialis, kapitalis dam nasionalisme berpusat pada rakyat agrarian. Agama ditempatkan pada posisi Agung (adiluhung). Sebenarnya akhir tahun 1960-an ketiga pilar ini sudah mulai pudar dan pecah serta komunisme dibubarkan, bahkan dilarang dan tidak berada satu wadah, namun 1973 ketika terjadi fusi partai, kekuatan komunisme masuk dalam mesin utama sebuah partai menjadi kekuatan utama sebuah partai yang bertahan sampai sekarang. Sedangkan kelompok agama sebagai penentang komunisme masih memiliki ingatan akan trauma dan tragedi (memoria pasionis), bermusuhan dan menyimpan dendam kesumat atas peristiwa 65. Sepanjang kekuatan komunisme ini masih ada dalam mesin utama politik maka persoalan bangsa ini tidak akan pernah berakhir. Dampaknya hari ini kita menanggung dosa sejarah dan akan terus menjadi noda hitam bangsa dalam sejarah Indonesia. Berbicara tentang komunisme adalah pembicaraan yang paling sensitif di negeri ini. Keberadaan komunisme masih menghantui sebagian besar rakyat Indonesia. Namun hari ini pemerintah menjalin hubungan dengan negara komunis China menunjukkan mengambil politik luar negeri lebih ekstrim melampaui pakem politik bebas dan aktif. Kebijakan politik luar negeri pemerintah yang lebih condong ke China dibandingkan negara-negara Amerika, Eropa bahkan Jepang cenderung mengancam eksistensi negara Republik Indonesia. China adalah super Power bidang ekonomi, politik, militer juga finansial. Pada bulan Oktober 2017, Konggres Nasional Partai Komunis China telah menetapkan 4 hal penting terkait Indonesia yang harus dicermati dan diwaspadai: 1). Menetapkan Xi Jinping sebagai Presiden China sekaligus sebagai Ketua Politbiro Partai Komunis China. Dimana Jinping pernah ke Jakarta merumuskan konsep Jalur Sutera di Jakarta; 2). Partai Komunis China menetapkan perantau (diaspora) China di seluruh dunia ditetapkan sebagai bangsa China dan China mengenal warga negara mengikuti pertalian darah (ius sanguinis); 3). Keputusan Partai Komunis China bahwa kurang lebih 400 juta orang harus keluar dari China, karena ruang dan kapasitas di China tidak cukup mampu menampung pertumbuhan penduduk. Ada korelasi dan signifikan jika adanya penetrasi kapital China, pembukaan kawasan industri, pembangunan kawasan real estate dan reklamasi pesisir partai, penguasaan agro wisata, agro industri dan perkebunan yang luas adalah miliu dimana potensial bagi tempat penampungan penduduk China sesuai target Partai Komunis China. Ini yang harus dicurigai dan diwaspadai bangsa ini. Soal 4 Pilar Bangsa. Saya harus mengulas satu per satu untuk memahami cara pandang Out of The Box tentang 4 pilar ini. Kita mesti kembangkan pemikiran baru yang lebih dinamis dan fleksibel menyertai perkembangan jaman. Pancasila. Ironi memang! Hari ini, Pancasila sebagai landas pijak bangsa (norma dasar) mulai terusik, Tuhan mulai dipertentangkan antara sentrum utama kekuasaan dan sumber moral, kemanusiaan terasa tidak adab dan tidak adil, persatuan terkungkung dalam polarisasi SARA, permusyawaratan dimonopoli komunitas mayoritas berlindung didalil dan jargon “One men, One Vote, dan One Value” di negeri yang penduduknya tidak seimbang, keadilan yang kontradiktif tanpa disertai dengan distribusi kekuasaan yang merata, (no distribution of justice without distribution of power). Soal Distribusi Kekuasaan ini amat penting. Problem saat ini yaitu kurangnya distribusi kekuasaan (disturibution of power) yang berdampak pada distribusi keadilan (distribution of justice) maka ada benarnya jika keadilan hanya berpusat pada sekelompok oligarki politik juga ekonomi pada kelompok pemenang ini. Pancasila tidak mesti dijadikan sebagai azas tunggal karena semua komunitas bangsa ini memiliki Azas yang berbedah bedah, ada yang berazas agama, ada yang berazas budaya, ada yang berazas kepribadian suku dan bangsa di nusantara. Sudah saatnya kita membuka wacana (diskursus) Tuhan sebagai sumber kekuasaan atau sumber moral adalah hal yang mudah diperbincangkan agar termasuk tuntutan akan adanya Piagam Jakarta dan juga Piagam Madina. Demikian pula kemanusiaan yang adil dan beradab, istilah “adil dan beradab” ini adalah kata kerja, bukan kata sifat sehingga tidak tepat dimasukan sebagai falsafah hidup (filosofiche groundslack), demikian pula persatuan Indonesia tercerai berai dalam sektarianime dan etnisistas, adalah fakta sosial yang tidak bisa ditutupi atau disembunyikan bahwa ada Islamo phobia, Kristen phobia, Papua phobia, Jawa phobia, Bali phobia sudah mulai tumbuh kembang dan menjamur di mana-mana. Persoalan permusyawaratan, sistem pemilu sekarang promosional terbuka adalah sistem Winers takes all, pemenang ambil semua, tidak tepat karena adanya fakta bangsa kita Persebaran penduduk yang tidak seimbang, Jawa masih dominan dari suku lain maka bukan tidak mungkin Presiden melalui pemilihan dan juga legislatif pasti didominasi oleh mayoritas di negeri ini, ini yang namanya kekuasaan berpusat pada satu suku. Problem saat ini kurangnya distribusi kekuasaan (disturibution of power) yang berdampak pada distribusi keadilan (distribution of justice) maka ada benarnya jika keadilan hanya berpusat pada sekelompok oligarki politik juga ekonomi pada kelompok pemenang ini. NKRI itu hanya sebuah bentuk bangunan negara bangsa, bentuk negara ini sama dan ibarat nomenklatur yang termasuk bangunan sosial, bangunan sosial bersifat dinamis bukan statis dan kaku, sebagaimana sistem sosial yang selalu berubah, NKRI itu juga bisa berubah, sangat ironis seluruh dunia Negara kesatuan itu dibentuk jika; luas wilayahnya kecil, negara kontinental (daratan), penduduknya homogen, kekuasaan terpusat. Kalau bangsa kita jelas bahwa wilayah negara ini terlalu luas, negara maritim, penduduk heterogen, dan pemerintahan demokratis, inilah yang namanya contradictio in terminus. Sudah saatnya kita harus formulasi Ulang tentang NKRI dengan bentuk negara Federasi atau Serikat. Bangsa Aceh bisa mengatur dan mengurus diri sendiri, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi dan Bali, NTT dll. UUD 1945, sebagai landasan konstitusional tidak dapat diterapkan dan tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian bangsa Indonesia. Kalau kita cermati sebagai landasan konstitusional tidak mampu menjadi pijakan para pembuat undang undang, berbagai pasal di batang tubuh yang bertentangan dengan berbagai peraturan perundangan yang dihasilkan saat ini. Selain adanya gugatan sekelompok orang yang dituduh makar yang ingin agar kata “asli” dihidupkan kembali juga adanya undang-undang yang sebenarnya bertentangan misalnya hukuman mati, sesuai dengan pasal 28 huruf i UUD 1945 menyatakan pengakuan hak hidup namun dalam UU KUHP masih menerapkan hukuman mati, demikian pula UUD juga tidak statis, kita memilik pengalaman amandemen UUD 1945. Sudah saatnya UUD 1945 dilakukan perubahan secara radikal untuk mengakomodir agar adanya kepastian kepentingan golongan minoritas dalam eksistensi Republik ini. Bhineka Tunggal Ika ini hanya hanya adagium yang dimaknai secara simbolik tetapi tidak substansial, pengakuan keanekaan secara simbolik tidak disertai dengan kebijakan yang berbhineka, ketika Presiden menunjuk menteri 28 orang dari 34 di antara berasal dari 1 suku, yaitu Jawa maka sejatinya tidak melaksanakan atau mewujudkan bangsa pelangi atau Bhineka. Bhineka adalah bangsa pelangi karena itu tidak tepat kalau disebut Ika atau Tunggul, pengakuan secara faktual Bahwa kita berbangsa multy etnik dan Multi minoritas adalah sesuatu ada (being). Kenyataan hari ini menyaksikan bangunan kebhinekaan bangsa rapuh bahkan nyaris tuntuh, saatnya mesti belajar mengakui adanya fakta bangsa ini memang berbeda-beda. Semua riuh rendah dan riak-riak di bangsa ini tidak jatuh dari langit, ada akar historisnya dan ironisnya persoalan-persoalan ini muncul ketika bangsa ini memilih Pancasila, UUD 45, NKRI Adam Bhinneka Tinggal Ika menjadi pilar-pilar bangsa yang konstan tanpa membuka ruang menampung nilai-nilai baik yang lahir, timbuh dan berkembang di negeri ini. Termasuk Hukum Syariah, Khilafah dan Khalifah sebagai komplementer untuk melengkapi cara pandang, pemikiran dan tindakan berbangsa dan bernegara. Sampai kapanpun bangsa ini akan bermasalah ketika penetrasi Islam transnasional begitu kencang berkembang pada mayoritas, namun negara menutup ideologi, dogmatika agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Kita telah mengalami kemunduran tidak hanya dalam pembangunan fisik tetapi yang terpenting adalah pembangunan manusia. Empat Tahun lalu, Kata NAWACITA begitu magnet dan membahana seantero nusantara. Namun, sejak tahun 2016, Jokowi gugup mengucapkan kata “Nawacita” dan tenggelam di hamparan lautan nusantara. Kegagalan terbesar bangsa ini adalah gagal menemukan pemimpin yang Berfikir (ontologis), mampu menerjemahkan (epistemologis) dan juga bisa mendeliver menjadi nyata (aksiologis). Seperti Revolusi Mental yang konon katanya mau merubah 7 sifat buruk “manusia Indonesia” yang dikemukakan oleh Muchtar Lubis antara lain: munafik (hipokrik), korup, percaya tahayul. Namun Jokowi telah menenggelamkan sendiri karena ada tumpukan nalar orde baru dan mendung besar di atas Istana Negara. Akhirnya, hari ini kita menyaksikan rakyat menjerit karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan akibat pemimipin tidak mampu mengelola negeri ini. Nilai tikar rupiah makin melemah ke posisi psikologi mencapai Rp 14.900. Kita sudah memasuki babak baru krisis perekonomian. Apa yang telah saya jelaskan di atas adalah berbagai persoalan fundamental yang harus diselesaikan. Tidak lain dan tidak bukan yaitu melalui Revolusi konstitusional. Revolusi konstitusional memang tidak mudah ditemukan dalam berbagai pustaka. Secara teori hanya kita mengenal revolusi konstitusi. Namum saya tegaskan Revolusi jangan dilihat sebagai sebuah perlawanan fisik, tetapi merujuk kepada ide Bung Karno yaitu Revolusi sebagai pergerakan nasional. Pergerakan untuk perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial). Pada hakikatnya revolusi sebagai “perombakan, penjebolan, penghancuran, pembinasaan dari semua yang tidak kita sukai, dan membangun apa yang kita sukai. Revolusi adalah perang melawan gagalnya pemimpin negara dan melawan tatanan, norma dan keadaan yang buruk  untuk melahirkan keadaan yang baru”.  Hal ini harus dimulai jika hanya Prabowo Subianto dan Puan Maharani sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. NB: Tulisan ini merupakan tanggungjawab saya sendiri sebagai Penulis. (*)

Surat Terbuka Buat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

BY FNN Kamis, 19 Mei 2022 07:55:09 0

Kepada Yang Terhormat  Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian Di Jakarta.   Dengan Hormat, Kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada Bapak Menteri Dalam negeri, Tito Karnavian agar segera menegur dan evaluasi  Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto Serta segera menghentikan Mutasi dan Pelantikan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, karena: 1). Mutasi yang asal-asalan dan cenderung Arogan. Hal ini dilihat dari Daftar Persetujuan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pengangkatan Pejabat di lingkugan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Nomor 821/3051/OTDA tertanggal 9 Mei 2022  yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri terlihat bahwa usulan Plt Walikota Bekasi Cenderung Asal – asalan dan Arogan karena tidak melibatkan Baperjakat dalam mengolah dan menganalisa beban jabatan yang diemban dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Bekasi  2). Mengusulkan Pergantian Pejabat yang tidak sesuai kemampuan dan keahliannya; Postur Usulan Mutasi dan Promosi di Pemerintah Propinsi Jawa Barat Nomor 2039/KPG.07/BKD tertanggal 08 April 2022 TIDAK sesuai dengan Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam SKPD. Ini bisa kita lihat dari penempatan bahwa pejabat yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang spesifik menduduki jabatan baru yang membutuhkan pengalaman dan keahlian dalam jabatan itu seperti pada OPD SETDA yang memutasi Kabag ULP-nya dan diganti dengan Pejabat Baru yang tidak berpengalaman dalam urusan Pengadaan Barang dan Jasa dan menjelang Masa Pensiun. Sementara kita tahu bahwa Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Pintu Masuk atas APBD yang akan dijalankan untuk pemenuhan akan pembangunan di Kota Bekasi dari berbagai macam sektor kebutuhan pelayanan masyarakat, indikasi ini akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih buruk dibanding Walikota terdahulu, pun halnya sama di SKPD seperti DLH, DBMSDA dan yang lainnya. 3). Urgensi Kebutuhan diabaikan; Dalam hal urgensi pelayanan masyarakat haruslah terpenuhi terlebih dahulu tapi ini tidak bisa kita lihat dalam usulan promosi dan mutasi yang diusulkan Plt Walikota terkait pelayanan dasar kesehatan masyarakat bahwa pada Dinas Kesehatan pun Plt Walikota mengusulkan Kepala SKPD yang tidak mengerti Pelayanan dasar kesehatan masyarakat, jadi akan kah pelayanan kesehatan masyarakat nya akan terlayani dengan baik pasca tidak diberlakukannya jaminan kesehatan berbasis NIK (KS – NIK) yang menjadi produk unggulan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto dalam Pemilukada 2,5 Tahun ke belakang dan lagi-lagi yang akan menjadi Korban adalah Masyarakat Kota Bekasi atas nama Pelayanan Masyarakat. Demikian Surat terbuka ini, kami ajukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Terimah kasih atas kerjasamanya. Jakarta, 18 Mei 2022 Uchok Sky Khadafi Direktur CBA

Ruhut Apes Hina Anies & Orang Papua, PDIP Tak Mau Bela

BY FNN Rabu, 18 Mei 2022 23:31:19 0

Jakarta, FNN – Politisi PDIP Ruhut Sitompul kali ini sepertinya tidak mungkin bisa lepas dari jeratan hukum. Apalagi, PDIP sendiri terkesan lepas tangan tak akan membelanya terkait meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Seperti disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam Hersubeno Point, Rabu (18/5/2022), Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menanggapi tindakan Politikus PDIP Ruhut Sitompul yang mengunggah meme Gubernur Anies Baswedan menggunakan koteka. Gembong sendiri tidak ingin banyak berkomentar mengenai konten di akun Twitter milik Ruhut tersebut. Menurut dia, salah atau tidaknya Ruhut akan diputuskan oleh pihak yang berwajib. Terlebih, saat ini Ruhut memang sudah dilaporkan kepada polisi. \"Apakah yang dilakukan Pak Ruhut itu nanti dikategorikan melanggar hukum, ya, nanti penegak hukum yang menetapkan. Kami hormati, kami hargai apa yang dilakukan para pendukungnya Anies karena mereka tidak terima, ya silakan saja,\" ujar Gembong, Jumat (13/5/2022). Dia meminta agar mantan Ketua DPP Partai Demokrat itu menghadapi proses hukum tersebut dengan baik. “Apalagi sudah dilaporkan, tidak ada cara lain selain dihadapi dengan baik, taat proses hukum,\" kata dia. Ruhut Sitompul mengunggah meme Anies Baswedan di akun Twitter miliknya. Akibat unggahan tersebut, dia kemudian dilaporkan kepada polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan membenarkan adanya laporan terhadap Ruhut. Ruhut dilaporkan oleh Panglima Komandan Patriot Revolusi (Kopatrev) Petrodes Mega MS Keliduan atau Mega. Sebelumnya, Ruhut mengunggah foto sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor yang memakai kaos dengan tulisan di belakangnya, “Haram Hukum Anies Baswedan”. Kemudiam para netijen juga memberikan semacam klarifikasi bahwa foto yang pertama ketika orang naik sepeda motor dengan tulisan itu adalah semacam editan, tidak ada itu. Beda forumnya pengendara motor ini ada, tapi tidak ada yang mengenakan kaos dengan tulisan semacam itu. Jadi, unggahan foto itu berusaha menyindir Anies Baswedan yang selama ini dianggap sok paling Arab. Ruhut mengungkapkan, “Anies mempunyai darah Arab, Anies kerab memanfaatkan kesukuannya itu untuk politik identitas.” Dulu merasa paling Arab karena kakeknya begitu Arab. Sekarang dia merasa dari Jawa karena dari Jogjakarta. “Sudah itu dia datang lagi ke satu daerah mengaku paling ini paling itu semua diakui sama dia,” begitu Ruhut. “Apakah itu benar foto Pak Anies atau bukan kalau editan atau diedit maka itu maknanya blasstening atau penghinaam. Itu kata Natalius Pigai di akun twitter-nya,” kata Hersubeno Arief. “Tapi Pigai tidak menyatakan akan melaporkan Ruhut ke Polisi dan memang ini sifat dari Pigai dia tidak pernah sekalipun dia serimg dihina dengan ujaran rasis bahkan pernah ada juga menyamakan dia seperti seekor Gorila,” lanjut Hersubeno Arief.   Keputusan Pigai, dia tidak pernah mau mengadukan itu, orang lain aja yang mengadukan tapi Pigai tidak. Ini yang dianggap oleh Ruhut tidak ada ysng mempersoalkan Ruhut. Ini mulai agak serius menanggapi itu ketika mengetahui ini benar-benar ada warga dari Papua yang benar-benar melaporkan. “Tadi yang saya sebut namanya Petrodes Mega Kelinduan, dia adalah Panglima Komando Patriot Revolusi. Ini sebuah organ partai rakyat yang kemudian dia atas nama warga Papua melaporkannya ke Polda Metro Jaya,” tambahnya. Pada waktu itu Mega menyatakan tidak bisa menerima maaf itu bukan tidak mau tapi dia tidak bisa, kalau kita liat permintaan maaf yang di twitter-nya ini permintaan maaf yang tidak serius dan tidak spesifik pada siapa dia meminta maaf. Ruhut pun menulis seperti ini: “Taunya aku dihujat habis-habisan tapi apa mau dikata apalagi yang dihujat pada tidak tahu permasalahannya tapi aku harus berhikmat dan untuk semua yang masih marah-marah maafkan aku manusialah yang tidak luput dari kesalahan, Merdeka”. (mth/sws)

Wartawan Senior Max Margono Tutup Usia

BY FNN Rabu, 18 Mei 2022 21:23:15 0

Jakarta, FNN – Wartawan senior harian Kompas Max Margono (79) tutup usia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta, Rabu (18/5/2022) sekitar pukul 07.25. Almarhum menjalani rawat inap di RSPAD sejak 12 Mei 2022 setelah sempat dirawat di RS Gading Pluit Jakarta sejak 5 Mei 2022 karena mengalami stroke hemoragik post kraniotomi dekompresi. Ia meninggalkan seorang istri, Monica Pontiar dan 7 orang anak. Menurut rencana jenazah Max Margono akan dimakamkan di TPU Pondok Rangon Jakarta. Adapun waktunya masih belum definitif. Saat ini jenazah disemayamkan di ruang VVIP.G Dasar RSPAD. Ucapan duka cita mengalir dari pelbagai kalangan. Termasuk dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang memiliki hubungan dekat. Max Margono meniti karier jurnalistik hanya di surat kabar harian Kompas sejak pertengahan tahun 1968 sampai pensiun tahun 2008. Masa dinasnya banyak dihabiskan di Jatim sampai menjadi Kepala Biro Kompas Jatim. Pada pertengahan dekade 1990-an dia dipindah ke kantor pusat Jakarta menjabat sebagai Redaktur Daerah. Max pernah mendapat tugas dari Kompas bersama Valens Goa Doy untuk mendirikan Pers Daerah (Persda), sebuah anak perusahaan Kompas yang menangani koran-koran di daerah. Di antaranya mendirikan Sriwijaya Post Palembang, Serambi Indonesia Banda Aceh. Pada tahun 1989 ia bersama antara lain Valens, Anwar Hudijono, Basuki Subianto, AR Suyatna merevitalisasi tabloid mingguan Surya menjadi koran harian. Ia dipercaya menjadi redaktur pelaksana. Di antara ciri kepribadian almarhum yang paling terkesan baik di kalangan insan pers maupun masyarakat adalah santun, lemah lembut, sabar, rendah hati dan akrab dengan siapapun. Ibarat ikan yang tanpa tulang dan duri (wong tanpo balung eri). Spektrum pergaulannya sangat luas. Max adalah mantan frater Katolik Sarekat Jesuit yang dekat dengan kalangan kiai. Dia termasuk yang menunggui ketika Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri wafat. Sangat dekat dengan KH R Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Situbondo maupun Rais Aam PBNU KH Achmad Sidiq. Dia juga dekat dengan tokoh Muhammadiyah seperti A Malik Fadjar, Prof dr Sam Soeharto. Di kalangan jurnalis seangkatannya seperti almarhum Anshary Thayib, Peter A Rohi, Hadiaman Santoso, Ali Salim, Erol Jonathan, Dahlan Iskan, Max dikenal sebagai wartawan yang memiliki lobi kuat di kalangan militer. Jenderal Widjojo Suyono (alm) adalah salah satu teman dekatnya. Berkat lobinya inilah nyawa Valens Doy berhasil diselamatkan semasa Operasi Seroja Timor Timur. Saat itu tulisan-tulisan Valens dinilai kritis terhadap ABRI (sekarang TNI). Max antara lain melobi Benny Moerdani (kemudian menjadi Panglima TNI). Max sangat kokoh menjaga integritas kewartawanannya. Pernah suatu saat Gubernur Jatim Moh. Noer hendak memberi dia rumah. Mungkin tahu saat itu Max tinggal di rumah kontrakan di kampung Kalibutuh yang langganan banjir. Kendati demikian Max tidak bersedia menerima. Demikian pula tawaran materi apapun ditolaknya. Sikapnya yang steril terhadap “amplop” membuat dia dihormati narasumber. Tetapi ketika membela eksistensi dan kehormatan wartawan, Max sangat gigih dan tak kenal takut. Seperti kasus “lemak babi” Dr Tri Susanto, dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya di tahun 1980-an. Intinya Tri Susanto melakukan penelitian biskuit, termasuk produksi perusahaan besar di Surabaya. Ia menemukan ada kandungan lemak babi di dalam bahan biskuit itu. Kasus ini dibuka oleh J Widodo, wartawan sebuah harian terbitan Surabaya. Kodam V/Brawijaya yang menangani kasus itu. Widodo dan Tri Susanto diperiksa “habis-habisan” oleh pihak Kodam V (era itu ABRI sangat berkuasa karena memiliki Dwifungsi). Hal ini membuat dunia pers tiarap. Max melihat tindakan Kodam V sudah melampaui batas. Bisa mematikan kebebasan dan wibawa akademik perguruan tinggi, maupun independensi pers. Ketika yang lain tiarap, Max justru membuat liputan besar-besaran. Sampai akhirnya dia sendiri berurusan dengan ABRI. Tapi dia berhasil meyakinkan kalangan pimpinan ABRI bahwa tindakannya harus dikoreksi. Integritasnya yang sangat kuat inilah membuat pimpinan Kompas Jakob Oetama mempercayai bahwa semua aset Kompas dan Gramedia di Jawa Timur yang bernilai miliaran atas namanya. Padahal kalau saja mau “nakal” bisa saja dia ambil alih aset tersebut. Di masa pensiun almarhum banyak tinggal di Jakarta karena ingin dekat dengan anak perempuannya, Maria Eva yang merupakan satu-satunya anak perempuan dari 7 bersaudara. (mth/ANO)

Agar Tidak Stateless, LaNyalla Dukung Program Pasporisasi KJRI Jeddah

BY FNN Rabu, 18 Mei 2022 19:49:44 0

Jeddah, FNN – Program Pasporisasi yang dicanangkan Pemerintah melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah mendapat dukungan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Hal itu disampaikan LaNyalla saat berkunjung ke Wisma KJRI di Kota Jeddah bersama delegasi DPD RI dalam rangkaian kunjungan kerja ke Arab Saudi, Selasa (17/5/2022) malam waktu setempat. Seperti diketahui, Konjen RI Jeddah mulai melakukan pendataan dan survei terhadap WNI yang overstay dan expired paspor di daerah kerja KJRI Jeddah. Pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk memastikan status WNI tidak stateless (tidak punya negara). “Dalam perspektif HAM, program Pasporisasi layak didukung, karena membiarkan WNI stateless bisa dipandang sebagai negara tidak hadir, dan itu bisa dipandang sebagai pelanggaran HAM,” tukas LaNyalla yang hadir didampingi Senator Lampung Bustami Zainuddin. Kepala KJRI Jeddah Eko Hartono menambahkan, program Pasporisasi akan dimulai dengan target 10 ribu WNI di Kota Jeddah. Untuk kemudian dilakukan evaluasi, apakah akan diperbesar volumenya atau tetap dalam kisaran itu. “Kalau diperbesar, kami pasti membutuhkan tambahan sumber daya dari Jakarta,” imbuhnya. Terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Eko mengakui jumlah yang berdokumen resmi dengan yang tidak berbanding tiga kali lipat lebih banyak yang tidak berdokumen. “Di daerah kerja KJRI Jeddah, yang non dokumen sekitar 560 ribu, sedangkan yang berdokumen sekitar 168 ribu. Kalau di Riyadh, yang berdokumen sekitar 130 ribu,” ungkapnya. Eko juga menyampaikan beberapa kasus yang dihadapi para PMI di Arab Saudi, khususnya di wilayah kerja KJRI Jeddah yang meliputi Mekkah, Madinah, Tabuk dan Asheer. “Luasnya wilayah kerja KJRI memberi kendala tersendiri untuk percepatan pelayanan PMI yang mengalami persoalan. Apalagi seperti di Tabuk, yang jaraknya 1.200 kilometer dari Jeddah. Sedangkan PMI Ilegal, tidak bisa menggunakan transportasi publik, sehingga harus kami jemput dengan kendaraan lewat darat,” imbuhnya. Ditambahkan, dari tabulasi kasus, 60 persen terkait upah yang tidak dibayar, 30 persen tidak bisa pulang, dan sisanya 10 persen kriminal dan sex abuse. “Kasus upah dan tidak bisa pulang karena paspor ditahan oleh majikannya merupakan salah satu kelemahan dari sistem Kafil yang belum tereformasi dengan baik. Dominasi majikan masih terlalu kuat,” tukasnya. Untuk itu, Eko meminta dukungan Ketua DPD RI untuk penguatan dukungan dari Kemenlu dan Kementerian terkait, terutama untuk pembekalan pelatihan para PMI yang ditampung di shelter PMI KJRI Jeddah. “Juga fasilitas di shelter, terutama tempat tidur yang perlu peremajaan,” lanjut Eko.  Sementara terkait Pandemi Covid, Eko juga menyampaikan, pemerintah RI secara resmi mencabut syarat PCR bagi kepulangan jamaah umroh, menyusul keluarnya SE Satgas Covid Nomor 19/2022 yang berlaku per tanggal 18 Mei 2022. Dalam kunjungan ke Wisma KJRI, Ketua DPD RI juga didampingi Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin serta Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman. Sementara Konjen Eko didampingi sejumlah pejabat KJRI Jeddah, di antaranya Neni Kurniati, Koordinator Pelayanan Warga/Pelaksana Fungsi Konsuler-1, Ahmad Zaeni, Staf Teknis Imigrasi-1 dan Khalid Ibrahim, Staf Teknis Tenaga Kerja. (mth/*)

Tamsil Linrung Ingatkan Pemerintah tentang Kekuatan Aksi Mahasiswa

BY FNN Rabu, 18 Mei 2022 19:36:11 0

Jakarta, FNN - Sebagai Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Senator DPD RI asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung didaulat membacakan laporan senator dalam Sidang Paripurna DPD RI di Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022. Tamsil menegaskan aksi mahasiswa di Kota Makassar menolak perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. “Mahasiswa Makassar menolak gerakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024,” tegasnya. Mahasiswa tampil untuk menolak gerakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024, mengadvokasi kelangkaan minyak goreng dan kenaikan BBM yang menekan ekonomi masyarakat. Menurut Tamsil, isu-isu tersebut direspons melalui gerakan politik ekstra parlementer oleh mahasiswa dengan menggelar mimbar bebas dan kajian akademis. “Kita memberikan dukungan penuh terhadap gerakan kritis aktivis mahasiswa dalam menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat,” katanya. Dalam kesempatan itu, Tamsil juga menyuarakan perjuangan penghapusan Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi nol persen (PT 0 persen). Kata Tamsil, masyarakat Sulsel juga turut menyoroti dampak ambang batas pencalonan presiden terhadap sistem demokrasi elektoral yang mencederai keterwakilan aspirasi rakyat. Tamsil melihat bahwa masyarakat Sulsel hadir sebagai masyarakat kritis yang berpartisipasi dalam berbagai isu kenegaraan. \"Jadi wacana penghapusan Presidential Threshold menjadi nol persen (PT 0 %) tersebut mendapatkan respons antusias demi mendapatkan pemimpin terbaik di republik ini,\" katanya. Tamsil juga mengungkapkan bahwa dukungan gerakan anti Islamofobia untuk mewujudkan kohesifitas sosial dan solidaritas yang inklusif. Terlebih, seruan tersebut dikumandangkan dari panggung sidang Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sehingga tanggal 15 Maret ditetapkan sebagai Hari Anti Islamofobia. Menurutnya, hal itu berarti merefleksikan anti Islamofobia sebagai gerakan kemanusiaan universal. Untuk kepentingan semua golongan. “Masyarakat menyayangkan dan mengkritisi ketidakmampuan pemerintah melahirkan narasi positif bagi keutuhan bangsa,” katanya. Tapi sebaliknya, kata Tamsil, masyarakat merasakan polemik islamofobia dipelihara di tengah situasi yang tidak kondusif dan rentan menimbulkan ketegangan serta gesekan-gesekan secara horizontal di tengah masyarakat. (mth/MD)

Islamophobia: Singapura Harus Dilawan!

BY FNN Rabu, 18 Mei 2022 18:16:22 0

USTAZ Abdul Somad (UAS) dilarang masuk Singapura. Bahkan, ketika bersama istri, anak dan keluarga, serta kerabatnya hendak berkunjung ke negara tersebut, ia harus mendapatkan perlakuan pahit. Sebelum dideportasi, UAS dimasukkan ke sebuah ruangan sempit, layaknya penjara oleh pihak Imigrasi Singapura. UAS tidak mengerti diperlakukan seperti itu. Ia tak paham kenapa harus \'dipenjara\' walau sebentar, dan akhirnya dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan kapal laut. Meski diperlakukan tidak manusiawi, tetapi ustaz yang lantang menyuarakan perlawanan terhadap ketidak-adilan dan kesemena-menaan itu tetap tegar. Dia hanya meminta agar pemerintah Singapura menjelaskan alasan penolakan tersebut. Tak lama setelah video tentang UAS dideportasi beredar di medsos (media sosial) maupun media mainstream, berbagai pendapat dan penjelasan pun riuh. Awalnya, pihak Singapura terkesan diam dan menutup-nutupi alasan penolakan itu. Akan tetapi, karena desakan berbagai pihak, pemerintah Singapura pun akhirnya buka suara. UAS bukan dideportasi, tetapi dilarang masuk ke Singapura. Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) menyebutkankan, UAS menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi. “Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi \'syahid\'. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal \'jin (roh/setan) kafir\'. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-Muslim sebagai \'kafir\',” tulis MHA di situs resminya. UAS Batubara tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada Senin, 16 Mei 2022 dari Batam dengan enam pendamping perjalanan. Setelah diwawancara petugas Singapura, UAS dan rombongan ditolak masuk. Pada hari yang sama dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan kapal Feri ke Batam. Masih menurut MHA, masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak. Setiap kasus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri. “Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial. Pemerintah Singapura memandang serius siapa pun yang menganjurkan kekerasan dan/atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura,” tutup MHA. Penilaian UAS ekstrimis dan segregasi sangat tidak masuk akal. Tidak ada alasan apa pun yang bisa diletakkan kepadanya bahwa ia ekstrimis dan segregasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, ekstremis artinya: 1. orang yang ekstrem;  2. orang yang melampaui batas kebiasaan (hukum dan sebagainya) dalam membela atau menuntut sesuatu; 3. cap pejuang pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda. Sedangkan pengertian segregasi adalah pemisahan (suatu golongan dari golongan lainnya); pengasingan; pengucilan. Segragasi ras adalah bentuk rasisme institusional. (Pengertian menurut Wikipedia). Jika mengacu pada pengertian tersebut, tidak ada alasan melarang UAS masuk ke Singapura. Kecuali karena negara tersebut masih dihinggapi penyakit Islamophobia atau ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Padahal, PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) sudah mengeluarkan Resolusi dan menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari anti-Islamofobia. Aneh, negara kecil Singapura memberlakukan WNI seperti itu hanya karena menyampaikan dakwah dan pemikirannya tentang kemajuan agama Islam. Dari mana dasarnya Singapura menuduh ekstrimis? Apa dasarnya negara tersebut menuduh pria bermarga Batubara itu sebagai orang yang segregasi? Jika ceramah dalam kaitan bom bunuh diri adalah sah dalam kaitan konflik Palestina-Israel, itu sah-sah saja dalam konteks mempertahankan negara yang sedang dijajah. Israel adalah penjajah yang ingin merampas tanah Palestina, terutama merebut Masjid Al-Aqsa yang wajib dipertahankan umat Islam. Akan tetapi, alasan yang dibuat Singapura atas hal tersebut juga wajar. Sebab, Singapura merupakan perpanjangan tangan Israel di kawasan ASEAN. Mengenai penyebutan kafir di luar agama Islam, itu juga wajar karena yang disampaikan UAS adalah Al-Qur\'an. Ceramah dengan menyebutkan kafir di luar Islam juga disampaikan dalam konteks dakwah kepada umat Islam. Tujuannya, memperkuat aqidah umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri harus mengambil sikap tegas. Setidaknya memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo mengirimkan surat protes keras, bukan sekedar mengirimkan nota diplomatik. Sikap tegas pemerintah itu juga bisa berupa pemanggilan Dubes Singapura untuk Indonesia oleh Kemenlu. Tidak usah sampai memanggil Dubes RI untuk Singapura. Sebab, yang ditolak masuk itu bukan sekedar ulama terkenal, tetapi seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak pernah terlibat kriminal, kegiatan ekstrimis dan segregasi yang dituduhkan kepadanya. Hanya karena menyampaikan pandangan lewat dakwahnya, kok sudah dicap macam-macam. Negara wajib melindungi segenap WNI di manapun berada. (*)

Kebangkitan Emak-emak

BY FNN Rabu, 18 Mei 2022 16:16:28 0

Oleh: Ridwan Saidi, Budayawan Ada jangkar sejarah kalau emak-emak dalam tahun-tahun terakhir di Indonesia bangkit memelopori gerakan perubahan politik. Ada Cut Nya Din dalam perang Aceh, Christina Martha Tiahahu dalam perang Pattimura, Nyi Ageng Serang dalam Perang Diponegoro. Dalam revolusi kemerdekaan ada Jo Masdani, Jakarta, Nurjanah, Kebon Siri Jakarta, Emmy Saelan, Sulawesi Selatan. Pegiat-pegiat demo sekarang ada Menuk, Wati, Monita. Dan masih banyak lagi emak-emak yang bergiat untuk perubahan politik. Perubahan diperlukan karena the existing regiem sudah exhausted. Apresiasi Internasional juga rendah terhadap rezim sekarang, itu dapat disimpulkan dari suasana sidang KTT Asean-USA dan di luar sidang baru-baru ini. Di bidang econ keadaan memburuk. Sebenarnya kesalahan tak dapat ditimpakan pada satu orang saja, tapi kepada tim yang dibentuknya yang sangat lemah lagi pula lunglai. Walau pun buntut-buntutnya tanggung jawab yang membentuk tim. Konstitusi Reformasi memungkinkan dibentuknya lembaga non kementerian yang banyak tak kira-kira, dan masing-masing vertikal pula. Anggota DPR di jaman Suharto 360 orang. Tiap 4 anggota dapat 1 staf. Kini anggota DPR 560 orang. Tiap 1 anggota dapat  2 sespri dan 5 tenaga ahli. Berarti jika ambil sample Senayan saja, populasi tenaga ahli 2530 orang. Tapi bikin judul UU tak bisa dipaham. IKN Ibukota Nusantara. Nusantara mengacu kemana, kenegerian atau lokasi? Kalau begini caranya pantas saja perimbangan anggaran rutin dan pembangunan ngejomplang, untung tidak jumpalitan. Saya pernah Wakil Ketua Komisi APBN DPR. Menkeu Ali Wardana bicara 4 mata dengan saya. Katanya, Ridwan, anda hantam pemerintah terus coba pertimbangkan, katanya. Beberapa tahun terakhir perimbangan anggaran pembangunan dan rutin 70 : 30, berubah sedikit saja misalnya rutin 31, anda hantamlah pemerintah. Menkeu yang sekarang ditanya apa saja jawabnya AMAN. Sejak Syawal 1442 H sampai Syawal 1443 H sekarang, kata aman sudah tak diucapkan Bu Menkeu lagi. Perubahan sistem juga keharusan, bukan sekedar gonta-ganti orang. Reformasi cukuplah sejilid saja, tak perlu dua jilid. Sejilid saja orang banyak yang bonyok, apalagi dua jilid. Ini bukan persoalan orang saja, tapi juga sistem. Emak-emak selamat berjuang demi generasi mendatang. Rsaidi. (*)

Kebijakan Singapura atau Pesanan Indonesia?

BY FNN Rabu, 18 Mei 2022 14:41:16 0

Bila Pemerintah Indonesia lembek dan membebebek bahkan Dubes RI untuk Singapura bertindak seperti Jubir Singapura, maka itu akan menjadi pertanda bahwa telah terjadi kongkalikong antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura yang berbasis pelanggaran HAM dan Islamophobia. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan PENAHANAN Ustad Abdul Shomad (UAS) di Bandara Singapura yang ditindaklanjuti dengan deportasi ini menghebohkan. Masalahnya adalah ketidakjelasan alasan cekal tersebut. UAS sendiri tidak mendapat penjelasan atas sebab apa tidak diperkenankannya ia dan keluarga untuk melakukan kunjungan liburan ke Singapura itu. Perlakuan pihak Imigrasi Singapura di Bandara dinilai tidak pantas. UAS dipisahkan dari rombongan dan dirinya berada di ruang 1 x 2 meter yang menurutnya seperti liang lahat. Pihak Imigrasi Singapura bungkam, justru Dubes Indonesia untuk Singapura yang menjelaskan bahwa UAS mendapat Not To Land Notice. Larangan mendarat karena tidak memenuhi syarat. Syarat apa yang tidak dipenuhi itupun tidak jelas pula. Ini menyangkut hubungan antar negara walau berkaitan dengan seorang warga negara. Setuju sekali dengan pandangan politisi PKS bahwa Pemerintah Indonesia harus memanggil Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Masalah penghinaan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Dubes mesti memberi penjelasan detail. UAS adalah mubaligh, ulama, dan tokoh Islam. Sikap terhadapnya bukan tanpa pengaruh dan dampak. Umat dipastikan mempertanyakan pencekalan tersebut. Dulu waktu UAS tidak dapat masuk ke Timor Leste alasan yang dianggap mengada-adanya adalah teroris, kini disebut tidak memenuhi syarat. Syarat apa? Wajar jika orang menduga jangan-jangan ada pesanan dari Pemerintah Indonesia agar Imigrasi Singapura menolak kunjungan UAS. Pemerintah Indonesia harus membuktikan \'clean and clear\' dalam kasus ini. Pembuktiannya adalah dengan serius memanggil Dubes Singapura untuk Indonesia. Kemudian kepada publik disampaikan keterangan Dubes tersebut. Perbuatan sewenang-wenang termasuk pelanggaran HAM yang dapat dituntut secara hukum. Kuasa hukum UAS dapat menggugat Pemerintah Singapura. Gugatan kepada Pemerintah Singapura dilakukan jika interogasi dan deportasi adalah kebijakan penuh Pemerintah Singapura. Akan tetapi jika perbuatan itu dalam rangka memenuhi pesanan Pemerintah Indonesia, maka baik Dubes RI di Singapura, Menteri Hukum dan HAM, maupun Presiden RI dapat dimintakan pertanggungjawaban. UAS bukan teroris, bukan koruptor, bukan pula penjahat yang berbahaya sehingga interogasi dan deportasi layak diprotes. Secara hukum Internasional insiden seperti ini dapat menimbulkan konflik diplomatik antara Indonesia Singapura. Bila Pemerintah Indonesia lembek dan membebebek bahkan Dubes RI untuk Singapura bertindak seperti Jubir Singapura, maka itu akan menjadi pertanda bahwa telah terjadi kongkalikong antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura yang berbasis pelanggaran HAM dan Islamophobia. UAS adalah tokoh kritis, ulama alumni Azhar Mesir dan pejuang Islam. Umat Islam layak untuk membela dan melawan kezaliman yang sengaja atas agama. Bandung, 18 Mei 2022. (*)

Dari Universe ke Metaverse?

BY FNN Rabu, 18 Mei 2022 13:36:23 0

Bangsa ini perlu segera mereproklamasi kemerdekaannya kembali. Kita membutuhkan imajinasi negeri baru di universe, bukan negeri jongos dan zombie 2-dimensi di metaverse. Kita membutuhkan sistem pendidikan baru sebagi platform budaya untuk belajar merdeka di ruang 3-dimensi. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts SELAMA duapuluh tahun terakhir ini, manusia secara diam-siam sedang diusir, jika bukan diungsikan, dari dunia nyata ke dunia semu. Melalui kekuatan-kekuatan ifrity yang bekerja melalui kedipan biner kosong-satu berkecepatan sangat tinggi, terjadi proses dua dimensionalisasi dari realitas tiga dimensi. Akibat proses reduksi dimensi ini, waktu menghilang. Padahal ruang dan waktu itu adalah prasyarat adanya pengalaman, yaitu sebuah penyadaran mengAKU. Hidup sebagai pengalaman spiritual memerlukan ruang 3 dimensi sekaligus waktu. Spiritualitas itu lenyap di metaverse. Begitulah reduksi dimensi ini adalah sebuah proses penzombiean. Setelah gagal mewujudkan janji-janjinya, para global oligarch berusaha menutup-nutupi kegagalannya di universe ini dengan menyodorkan metaverse, sebuah kehidupan palsu. Begitulah dajjal memalsukan Isa al Masih. Di sana neraka tampak seperti surga, sedang surga tampak seperti neraka. Di metaverse itu child free lifestyle dilihat halal, sedangkan berkeluarga dengan banyak anak dianggap kuno, close minded dan primitif. Riba dan bisnis spekulasi berjaya, sedang dinar dan agromaritim terpuruk. Hampir semua tata nilai kehidupan jungkir balik. Setelah kemerdekaan massal manusia dirampas melalui persekolahan paksa dan televisi – di Indonesia terjadi sejak Orde Baru –, manusia dijadikan buruh yang cukup trampil untuk menjalankan mesin-mesin pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia patuh bekerja bagi para majikan lokal yang menjadi kaki tangan oligarki global. Segera sejak proklamasi kemerdekaan sebagai operasi false flag, Republik ini tidak pernah dibiarkan untuk benar-benar merdeka. Pancasila dan UUD ‘45 tidak pernah berhasil diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sejak reformasi 1998, kita hidup dengan konstitusi palsu yaitu UUD 2002. Dengan UUD palsu itu kita dimurtadkan dari Pancasila secara kaffah. Begitulah prinsip keterwakilan dipalsukan oleh prinsip keterpilihan. Prinsip permusyawaratan dengan hikmah kebijaksanaan diganti dengan voting. Pemilihan melalui perwakilan diganti dengan pemilihan langsung. Reformasi justru menghasilkan deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maladministrasi publik terjadi di banyak sektor dimana undang-undang dan peraturan turunannya dibuat bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan elit politik yang bermesraan dengan para taipan oligarch domestik maupun global. Sayang sekali, pemerintah yang semula dibentuk untuk melaksanakan misi negara justru takluk dengan tekanan oligarki ini. Berjuta hektar lahan negara dikuasai segelintir orang, buruh makin ditekan dengan upah murah dan perumahan kumuh, pendunguan massal terjadi terus menerus. Sedangkan rezim justru menjadi kaki tangan asing. Bahkan, dengan pakai dana APBN dan BUMN, rezim ini justru membuka jalan lebar-lebar bagi penjongosan massal. Fenomena IPO WIR Group adalah bukti mutakhir atas perayaan kepalsuan ini saat saham GOTO anjlog dan LUNA Crypto bangkrut. Bangsa ini perlu segera mereproklamasi kemerdekaannya kembali. Kita membutuhkan imajinasi negeri baru di universe, bukan negeri jongos dan zombie 2-dimensi di metaverse. Kita membutuhkan sistem pendidikan baru sebagi platform budaya untuk belajar merdeka di ruang 3-dimensi. Para patriot muda bangsa ini perlu bangkit dari kenyamanan mager sambil rebahan di metaverse, harus sanggup berdiri di atas kakinya sendiri dan bergerak berkeringat mengolah semua potensi-potensi agromaritim universe yang diberkati Allah ini. Gunung Anyar, 18 Mei 2022. (*)

Hikmah Al-Kahf dan Fitnah Kehidupan

BY FNN Rabu, 18 Mei 2022 12:01:32 0

Di Surah Yusuf dikisahkan perintah Ya’qub kepada anak-anaknya: “wahai anak-anakku pergilah cari Yusuf dan jangan berputus asa. Sesungguhnya yang berputus asa hanya orang-orang yang Kafir” (Surah 12: 87). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundaiton SURAH Al-Kahf termasuk salah satu surah pilihan yang disunnahkan untuk dibaca/dikaji setiap pekan. Membaca Surah ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW pada setiap hari Jum’at. Yaitu sejak terbenam matahari pada Kamis malam hingga terbenam matahari pada Jumat malam. Tentu banyak keutamaan-keutamaan membaca surah Al-Kahf di hari Jumat. Di antaranya menjadi “kaffarah” (penghapus) dosa di antara dua Jum’at dan menjadi cahaya dalam kehidupan seorang Mukmin. Selain itu juga dengan membacanya seseorang akan terhindar dari fitnah Dajjal akhir zaman. Selain karena keutamaan-keutamaan membacanya, juga karena kandungan Surah Al-Kahf memang berbicara tentang ragam fitnah yang rentang terjadi dalam kehidupan manusia. Berbagai fitnah inilah yang kerap menjadikan manusia terjerumus ke dalam kehancurannya. Fitnah yang kita maksud adalah ujian atah cobaan kehidupan yang dihadapi setiap manusia dalam hidupnya. Bahwa semua manusia tanpa kecuali akan menghadapi tantangan atau cobaan hidup. Kesuksesan atau kegagalan hidup seorang insan justeru akan diukur pada bagaimana seseorang itu merespon fitnah dalan hidupnya. Dan karenanya, Sesungguhnya esensi permasalahan bukan pada fitnah itu sendiri. Bukan juga bagaimana melarikan diri dari fitnah atau tantangan itu. Karena tak seorang pun dapat melarikan diri darinya. Tapi lebih kepada bagaimana menghadapinya secara proporsional dan bijak sehingga keburukan akibat fitnah itu tidak saja bisa diminimalkan (diperkecil). Sebaliknya, bahkan bagaimana fitnah atau tantangan itu dibalik menjadi sumber keberkahan. Realitanya memang hidup itu identik dengan fitnah (tangangan/cobaan). Itu ditegaskan oleh Al-Quran: “Dialah (Allah) yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa diantara kalian yang terbaik dalam karya (amala)” (Al-Mulk:1). Kata “ayyukum ahsanu amala” dimaknai sebagai “how to respond to each form of challenge”. Atau bagaimana merespon kepada setiap bentuk fitnah atau tantangan/ujian kehidupan. Hidup adalah ujian. Yang berbeda atau berubah kemudian hanyalah format atau bentuk dari ujian itu. Fitnah atau ujian/tantangan itu sendiri menurut Al-Quran dalam dua wajah: “Khaer atau syarr”. Bisa berwajah nyaman dan cantik. Tapi boleh juga berwajah jahat dan buruk. Namun intinya keduanya adalah fitnah atau tantangan/ujian. Di sìnilah makna “ahsanu amala” tadi. Yaitu bagaimana menyikapi fitnah atau ujian itu pada masing-masing wajahnya. Sebagai contoh saja. Ketika Anda sehat dan kaya. Apakah kesehatan dan kekayaan itu Anda syukuri dengan mempergunakannya di jalan kebaikan dan keridhoan Allah? Atau sebaliknya Anda kufur nikmat sehat dan kaya dengan keangkuhan seraya menggunakannya di jalan yang salah dan mendatangkan kemurkaan Allah? Pilihan yang benar dalam menyikapi sebuah bentuk ujian atau keadaan hidup itulah sikap yang dikategorikan “Ahsanu amala”. Dari pemahaman makna “ahsanu amala” ini yang membangun semangat amal (karya dan inovasi) kehidupan. Ketika seorang Mukmin berada pada posisi “lower hand”, unfortunate atau kurang beruntung maka dia akan menyikapinya dengan sabar (patience). Dan dalam konsep Islam patience is power (sabar itu adalah kekuatan). Bukan kelemahan. Apalagi frustrasi atau putus asa. Seorang Mukmin yang sadar dengan konsep hidup yang tertantang dan sadar pula dengan konsep merespon “ahsanu amala” akan selalu berakhir pada ujung yang optimis. Dan Karenanya hidup seorang Mukmin itu berkarakter optimis. Bukan pessimis. Karena memang  pessimisme dalam Islam dilarang, bahkan dianggap “kekufuran”. Di Surah Yusuf dikisahkan perintah Ya’qub kepada anak-anaknya: “wahai anak-anakku pergilah cari Yusuf dan jangan berputus asa. Sesungguhnya yang berputus asa hanya orang-orang yang Kafir” (Surah 12: 87). Sebaliknya dengan tantangan hidup seorang Mukmin akan membangun “azimah”. Yaitu tekad atau keinginan yang tak kenal pamrih yang dibarengi oleh sikap tawakkal. “Fa idza azamta fatawakkal ala Allah” (jika kamu telah bertekad maka bertawakkallah kepada Allah). Lalu apa saja bentuk fitnah-fitnah kehidupan  yang disampaikan di Surah Al-Kahfi? (Bersambung). (*)

Demokrasi di Indonesia Dikendalikan Istana

BY FNN Rabu, 18 Mei 2022 11:18:51 0

Pembusukan lahan demokrasi, dengan dimarginalkan pemilik sah kedaulatan negara yaitu rakyat. Adalah menjadi tragedi, catatan sejarah hitam kelam dan terburuk dalam demokrasi di Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEPERTI diketahui ada 271 daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2022 dan 2023. Mereka akan diganti dengan cara penunjukan oleh Presiden dengan eksekutor oleh Menteri Dalam Negeri. Hingga terpilih kepala daerah definitif hasil Pilkada serentak November 2024. Keputusan/kebijakan ini akan merusak dan mencederai proses demokrasi. Legitimasi negara demokratis mutlak bahwa kekuasaan negara adalah di tangan rakyat. Prinsip demokrasi berbunyi: kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat (sovereignty of the people) dan pemerintah dijalankan atas persetujuan yang dipimpin dalam hal ini adalah rakyat (government based upon the consent of the governed). Mulai kapan demokrasi berbasis dan berprinsip pada appointment (penunjukan) oleh para penguasa. Sekalipun terjepit sebagai bawahan Presiden - Mendagri terus bertahan bahwa proses penunjukkan pengganti kepala daerah telah memenuhi syarat dengan orgumentasi andalannya bahwa Pengunduran Pilkada 2,5 tahun dilakukan oleh UU yang dibuat Oleh DPR. Sejak awal sudah diingatkan bahwa hakekat UU tidak boleh melanggar atau mengkudeta kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Pelaksana negara (Eksekutif) mutlak harus taat aturan konstitusi di bawah UUD. Proses demokrasi tidak boleh diperkosa dan dilibas oleh akal-akalan penguasa. Dengan kata lain, semua norma dan aturan sebagai penjabaran dari UUD 45 yang diciptakan oleh pemerintah apapun bentuk dan isinya, tidak boleh mengkudeta kedaulatan tertinggi rakyat. Langkah yang dilakukan pemerintah mengarah pada pemaksakan seluruh kekuasaan kontrol dan penindakan berada di dalam satu tangan, dengan mengamputasi persyaratan dasar dan melanggar UUD adalah sesat dan kesalahan yang fatal. Bahaya lain – para penjabat hasil penunjukkan akan memiliki wewenang yang sama dengan kepala daerah definitif, yang terpilih oleh aspirasi rakyat melalui kontestasi politik di dalam ajang Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Sementara rakyat tidak pernah memberikan mandat dan legitimasi kepada mereka. Prediksi akan terjadinya kekacauan dan kegaduhan dikemudian hari akan terjadi, potensinya sangat besar. Pada acara diskusi Kompas XYZ Forum bertajuk “Penjabat Menguasai Daerah: Kebijakan Terarah vs Konservatisme Kebijakan”, Selasa (10/05/2022), Prof. Djohermansyah Djohan, salah satu pembicara mengatakan, di dalam tata cara penunjukan penjabat dari ASN, seharusnya dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP), sesuai saran pertimbangan di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika PP belum jadi, sementara waktu Sekda bisa diangkat sebagai pelaksana harian kepala daerah. Materi muatan PP antara lain memastikan pengisian penjabat mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi dalam birokrasi, kompetensi dan kondisionalitas daerah. Untuk memastikan terpenuhinya prinsip demokratis, perlu dibentuk panitia seleksi untuk menutup celah politik transaksional. Setiap tahapannya juga diumumkan ke publik serta diawasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Negara harus dikendalikan dan dikelola taat konstitusi – jangan dimainkan dan dijalankan dengan cara-cara dagelan yang konyol seperti ini. Benar-benar parah: belakangan akan muncul masalah lain dari praktik penunjukkan kepala daerah yang tidak melibatkan DPRD yang notabene representasi aspirasi rakyat. Dipastikan akan muncul dampak ikutan yang lebih rumit,  akibat praktik anomali demokratisasi anti demokrasi. Penunjukkan penjabat bukanlah sekedar memilih administrator, melainkan penjabat politik yang harus memiliki legitimasi dan kemampuan politik yang mumpuni. Kalau asal tunjuk oleh sang penguasa akan sangat mudah melahirkan perlawanan dan gugatan rakyat. Tidak boleh ada keputusan yang bernama “keputusan inkonstitusional bersyarat”, dengan dalih dan dalil yang mengada ada. Pembusukan lahan demokrasi, dengan dimarginalkan pemilik sah kedaulatan negara yaitu rakyat. Adalah menjadi tragedi, catatan sejarah hitam kelam dan terburuk dalam demokrasi di Indonesia. Kesan pendegradasian lahan demokrasi itu terjadi justru saat lahan demokrasi yang relatif kering menjadi semakin gersang. Rezim ini berpotensi melanggar kedaulatan tertinggi rakyat yang dijamin oleh UUD 1945. Akan mengakibatkan kegaduhan dan kekacauan tak berkesudahan dikemudian hari dan keadaan negara akan terus meluncur menuju kehancurannya. Kecurigaan rakyat tiba-tiba muncul ke permukaan, terekam dan tertangkap melalui media sosial tercium bau busuk menyengat, ini ada rekayasa dari segelintir Penguasa dan Pengusaha (PengPeng) yang bersenyawa dengan makhluk oligarki, akan menyedot suara rakyat untuk meloloskan dan memenangkan Capres bonekanya pada Pilpres 2024. Rezim versus Oligarki tentu tidak peduli dengan proses demokrasi yang membusuk, bahkan akan dibuat busuk, asal kekuasan tetap dalam kendali dan remotnya untuk menguasai negara ini. (*)

Luka UAS, Luka Kita

BY FNN Rabu, 18 Mei 2022 10:25:07 0

Ada baiknya Pemerintah memanggil Duta Besar Singapura di Jakarta untuk menjelaskan alasan deportasi tersebut. Ketegasan itu harus terlihat. Kalau tidak, negara lain akan terus menyepelekan Indonesia. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR RI USTAZ Abdul Somad (UAS) mengalami peristiwa tidak menyenangkan saat hendak berlibur ke Singapura. Mubaligh kondang tersebut menuturkan, dirinya ditahan masuk Singapura tanpa proses wawancara. Juga tidak ada keterangan resmi dari keimigrasian Singapura kepadanya. Otoritas keimigrasian Singapura kemudian memintanya kembali ke Indonesia. Sebelum itu, UAS dipisahkan dengan istri dan anaknya, dan dimasukkan ke ruangan sempit berukuran 1x2 meter. Akibat perlakuan diskriminatif tersebut, agenda liburan UAS di Singapura pun batal.  Terkait peristiwa itu, ada dua informasi yang berkembang. Pertama, bahwa UAS dideportasi oleh pihak imigrasi Singapura. Kedua, UAS tidak dideportasi, tetapi ditolak izin masuknya ke Singapura. Penjelasan ini disampaikan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. Apapun bentuk pelarangannya, dampaknya tetap sama yakni UAS tidak dapat masuk ke Singapura dan harus kembali ke tanah air. Adalah hak pihak imigrasi atau pemerintah Singapura melarang warga negara lain masuk ke negaranya. Kita menghormati kedaulatan itu. Namun, imigrasi atau Pemerintah Singapura berkewajiban menjelaskan alasan pelarangan itu. Tidak ujug-ujug dilarang, dicekal, atau dideportasi begitu saja. Apakah UAS teroris? Tentu bukan. Kalau beliau teroris, Detasemen Khusus 88 jelas telah lebih dahulu bertindak. Apakah UAS punya sejarah buruk? Juga tidak. UAS adalah manusia terdidik. Beliau S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 Darul Hadith Maroko dan S3 Oum Durman Islamic University, Sudan. Tidak adanya penjelasan imigrasi Singapura melahirkan berbagai pertanyaan, di samping juga memunculkan spekulasi dan opini liar. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin, misalnya, menilai dideportasinya UAS dari Singapura tak terlepas dari kepanikan rezim ini atas pengaruh dakwah UAS di masyarakat. Apa iya ada peran Indonesia dalam peristiwa itu? Kita tidak tahu dan selamanya akan menjadi misteri kalau imigrasi atau pemerintah Singapura tidak memberi keterangan resmi. Ditolak mentah-mentah tanpa penjelasan jelas membuat siapapun terluka. Luka hati UAS adalah luka hati banyak rakyat Indonesia. Kita tahu, UAS adalah ulama dan intelektual muslim yang cukup berpengaruh. Beliau adalah seorang warga negara Indonesia (WNI) yang terhormat. Maka, sangat tidak pantas UAS diperlakukan seperti itu. Perlakuan Singapura dapat dipastikan membuat sejumlah WNI kecewa. Peristiwa ini adalah pelecehan terhadap martabat seorang tokoh publik yang menjadi panutan banyak orang di Indonesia. Secara tidak langsung juga bisa dimaknai pelecehan bagi Indonesia. Terhadap peristiwa ini, saya menyesalkan dua hal. Pertama, deportasi atau larangan masuk warga negara terhormat dari Indonesia tanpa penjelasan memadai. Kedua, sikap Pemerintah Indonesia yang cenderung tidak tegas. Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar RI di Singapura mengaku telah mengirimkan Nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura. Namun, dalam situasi sekarang, langkah itu agaknya belum cukup. Indonesia perlu bersikap lebih tegas. Ada baiknya Pemerintah memanggil Duta Besar Singapura di Jakarta untuk menjelaskan alasan deportasi tersebut. Ketegasan itu harus terlihat. Kalau tidak, negara lain akan terus menyepelekan Indonesia. Marwah bangsa di mata dunia internasional harus dijaga dan dikukuhkan dengan baik. Sebab, saat ini Indonesia terasa mulai dipinggirkan. Kesan ini tertangkap juga saat Presiden Joko Widodo menghadiri KTT Amerika Serikat-ASEAN belum lama ini. Dalam agenda acara tersebut, negara-negara Asean didaulat berbicara di depan audiens. Tetapi presiden Indonesia tidak. Berbagai latar belakang politis berpotensi jadi pencetus. Tapi, tetap saja kita harus merefleksi diri. Mengapa kita mulai tidak dianggap? (*)

Pidato Presiden dengan Pengusaha Amerika Serikat

BY FNN Selasa, 17 Mei 2022 21:17:06 0

Jakarta, FNN – Presidium KAMI Lintas Propinsi terus memantau dengan cermat dan hati-hati selama perjalanan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat dan pada setiap momentum pertemuan yang dilakukan oleh Presiden, khususnya saat pertemuan dengan para Pengusaha/ Bisnismen dan Menteri Perdagangan Amerika Serikat. Terpantau bahwa Presiden Jokowi dan sejumlah pemimpin negara ASEAN bertemu dengan para pengusaha AS dan Menteri Perdagangan & Bisnismen di USA: di Intercontinental the Willard Hotel, Washington DC, Kamis, 12 Mei 2022. Tampak hadir Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, US-ASEAN Business Council Ted Osius, Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim John Kerry dan sejumlah pimpinan perusahaan AS antara lain Google, Chevron, Boeing, Qualcomm, ConocoPhillips, Marriot International, dan lainnya. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Presiden G20, ingin memastikan agar G20 dapat bekerja sebagai katalisator pemulihan ekonomi global, terutama bagi kemajuan negara-negara berkembang. “Saya berharap para CEO perusahaan besar Amerika dapat membangun kerja sama konkret di G20, dan kerja sama dengan ASEAN, khususnya dengan Indonesia,” ujar Presiden Jokowi. Khusus dengan Indonesia, Presiden Jokowi menekankan potensi kekuatan Indonesia dalam penyediaan bahan baku industri, penyediaan energi hijau, dan ekonomi digital. “Sebagai salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja. Saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor dua di dunia,” ujarnya. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia. Tidak sampai di situ, Indonesia juga berkembang pesat dalam pengembangan industri besi dan baja. Presiden menuturkan, kekayaan Indonesia dalam tambang bijih nikel dan industri besi dan baja ini akan diikuti oleh komoditas tambang lain, seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium. Pengembangan komoditas-komoditas tambang tersebut akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk baterai lithium dan mobil listrik. Selain itu, kata dia, Indonesia juga sangat kaya dengan potensi energi hijau. Indonesia kaya akan tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium, yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan, termasuk baterai lithium dan mobil listrik. Indonesia juga serius dalam pengembangan ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi semua. Saat ini, Indonesia memiliki 2.346 start-up, terbanyak kelima di dunia. “Saya sangat mengharapkan kontribusi pebisnis Amerika dalam pengembangan infrastruktur digital, memfasilitasi digital capacity-building, serta mendukung kami masuk global value chain melalui digitalisasi,” ujar Presiden. Jokowi memaparkan, pembangkit listrik tenaga hidro (PLTA) sangat potensial dengan 4.400 sungai di Indonesia. Ada juga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTP) yang melimpah dengan potensi 29.000 MW. “Kami memastikan bahwa barang-barang penting akan dihasilkan dari pembangkit listrik yang ramah lingkungan, dan kami mengundang para pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia,” kata Presiden. Pada ahir sambutannya: “Kami mengundang pelaku bisnis Amerika untuk investasi di Indonesia,” pinta Presiden Jokowi. Dari pantauan tersebut KAMI Lintas Provinsi, memberikan catatan khusus: 1. Presiden kurang hati-hati dari pidato tersebut terbayang oleh rakyat Indonesia bahwa pertemuan G20 tidak akan dihadiri Amerika dan sekutunya apabila Indonesia mengundang Putin. Sangat mungkin pertemuan G20 akan terkendala, mungkin akan berantakan, bahkan gagal total. Kalau gagal dilaksanakan terus apa yang akan dibahas dan dibicarakan. 2. Pidato Presiden seperti sangat kuat dan fokus pada promosi: baterai lithium dan nikel. Indikasi kuat Presiden hanya menjadi marketer bisnis individu dan private sektor yang diduga dikuasai dan dimonopoli para menteri nya Jokowi sendiri. 3. Pidato Presiden tersebut diduga berhubungan dengan bisnis Penguasa dan Pengusaha (Pengpeng ) yang memiliki jaringan kuat dengan para Oligarki. 4. Dalam kunjungan ke Luar Negeri, Presiden mengesampingkan sektor ekonomi rakyat, semisal bidang perikanan, perkebunan dan pertanian, sektor pariwisata dan sektor lainnya yang justru sesuai Visi dan Misi Presiden agar negara bisa berdikari dengan kekuatan ekonomi mandiri. 5.  Selain prioritas kepentingan bisnis Penguasa-Pengusaha dan Oligarki sektor ekonomi lainnya seperti diabaikan, hilang sebagai agenda promosi yang dibungkus dengan nama bisnis investasinya dari negara lain. 6. Pidato Presiden seperti sangat fokus pada promosi: baterai lithium dan nikel. Presiden hanya jadi marketer bisnis individu dan private sektor yang diduga dikuasai dan dimonopoli oleh para menterinya Jokowi sendiri. 7.  Diduga kuat berhubungan dengan bisnis seorang menteri besar, stur up dan digital, berhubungan dengan kepentingan bisnis seorang menteri portfolio. Presidium KAMI Lintas Provinsi, menyimpulkan bahwa Pidato Presiden tidak bisa dinafikan indikasi kuat misi Presiden dalam menarik investasinya sangat kuat merupakan pesanan untuk para penguasa, pengusaha dan kepentingan Oligarki yang selama ini membelenggu dan mengikat dirinya. (mth)

Penzombiean di Metaverse

BY FNN Selasa, 17 Mei 2022 17:30:15 0

Hidup adalah pengalaman spiritual. Dunia metaverse dengan demikian adalah dunia zombie, sebuah kehidupan palsu karena tanpa spirit. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts BELUM lama ini jagad ekonomi virtual digemparkan oleh WIRG yang konon memperoleh mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyiapkan masyarakat Indonesia memasuki Metaverse. WIRG kembali menyemburkan sihir Augmented Reality, Virtual Reality dan Artificial Intelligence. Tidak saja para taipan bergabung menjadi pemilik saham awalnya, bahkan Yeni Wahid serta Himbara (klaster bank negara) seperti BNI, BRI dan Mandiri pun ikut menjadi pemiliknya. Kemudian  melalui IPO di bursa efek, para pemilik saham menuai gain milyaran dalam hitungan hari saja. Kesuksesan WIRG ini seolah menutupi keruntuhan saham GOTO baru-baru ini, dan kebangkrutan LUNA crypto. Makin jelas bahwa kekuatan-kekuatan ifrity dan riba makin men-jongos-kan masyarakat, dan mencengkeram hampir semua segi kehidupan. Sebagai jongos, setelah diberi mimpi cepat kaya melalui dunia maya, masyarakat semakin digiring ke realitas semu yang tidak mampu dikendalikannya sendiri. Penyemuan realitas ini bisa disebut sebagai proses dua dimensionalisasi. Yang secara perlahan masyarakat direduksi menjadi masyarakat 2-dimensi melalui massive digitilisation, lalu kini sudah mulai terlatih untuk puas dengan ruang virtual 3-d. Lalu melalui metaverse, ruang publik dibajak oleh segelintir perusahaan IT menjadi private space. Seperti cara kerja korporasi, metaverse adalah ruang otoritarian, highly controlled environment yang berbahaya bagi kebebasan pribadi dan publik. Ini adalah bagian dari mind control project yang terstruktur, sistemik dan masif oleh satu kekuatan IT oligarchs yang hegemonik. Digitalisasi hingga tingkat tertentu masih menyehatkan dan meningkatkan kreativitas, produktifitas dan kualitas hidup. Tapi melalui metaverse ini telah terjadi over – digitalisation yang merusak kemanusiaan kita. Seperti gula darah masih menyehatkan dalam kadar tertentu, tapi jika sudah berlebian akan mengakibatkan diabetes mellitus. Begitulah massive digitalisation berpotensi merusak. Sebagai manusia, kita makin mati rasa, lalu mati spiritual. Dua hal ini lenyap di metaverse karena keduanya hanya ada di universe. Masyarakat setelah mengalami penjongosan akan dijerumuskan kedalam penzombiean. Rasa dan spiritualitas hanya muncul dalam universe, sebuah ruang 3D. Hanya dalam ruang 3D itu waktu bisa dipahami. Hidup sebagai pengalaman membutuhkan ruang 3D dan waktu. Waktu adalah cara mengurutkan peristiwa, satu cara menyusun kronologi. Tanpa waktu tidak ada proses. Tidak ada awal dan akhir. Manusia gepeng 2D tidak membutuhkan waktu karena sudah mati. Hidup adalah pengalaman spiritual. Dunia metaverse dengan demikian adalah dunia zombie, sebuah kehidupan palsu karena tanpa spirit. Kita menolak penjongosan dan penzombiean massal oleh global oligarchs yang dibantu domestic oligarchs sebagau kaki tangannya di sini. Sudah saatnya kita mereproklamasikan Republik ini untuk merdeka dari para oligarchs sontoloyo yang tidak pernah berhenti menjarah kemerdekaan bangsa ini. Kita menolak kemerdekaan semu di metaverse, menuntut kemerdekaan sejati di universe. (*)

Mengenal Teknologi Mitigasi Bencana Karya Indonesia

BY FNN Selasa, 17 Mei 2022 16:37:03 0

Jakarta, FNN - Indonesia yang merupakan negara rawan bencana sejatinya terus memperkuat diri untuk mampu mengurangi risiko bencana melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Penciptaan berbagai teknologi dan inovasi akan mendukung penguatan kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana.Sistem deteksi dini diperlukan bagi antisipasi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Selain itu, alat deteksi ketahanan gedung bertingkat dalam menghadapi gempa bumi tentunya dibutuhkan, khususnya di kota-kota besar.Menurut Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ocky Karna Radjasa, penggunaan teknologi tersebut akan membantu pengambilan keputusan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat berdasarkan hasil pengamatan gejala-gejala gempa bumi dan tsunami.Selain itu, teknologi perkuatan struktur bangunan seperti base isolation system dapat mencegah kerusakan pada bangunan tinggi sehingga mengurangi risiko bencana saat gempa terjadi.Pemanfaatan teknologi mitigasi yang tepat dapat membantu upaya pengurangan risiko bencana secara efektif apabila sudah tersedia informasi atau data ilmiah terkait antara lain yang meliputi karakteristik sumber gempa, data bentuk permukaaan dasar laut, dan data kepadatan tanah.Informasi atau data tersebut akan berguna untuk menentukan jumlah dan posisi penempatan peralatan pemantauan gempa dan tsunami dan jenis teknologi perkuatan struktur bangunan.Teknologi Mitigasi Gempa-TsunamiAda cukup banyak produk-produk teknologi mitigasi bencana yang sudah dihasilkan oleh kementerian/lembaga pemerintah yang terintegrasi ke dalam BRIN, seperti INA-Bouy, INA-CBT (cable based tsunameter), PUMMA (Perangkat Ukur Murah untuk Anomali Muka Air Laut), LIPI- WISELAND, LEWS (Sistem Peringatan Dini Longsor), FEWS (Sistem Peringatan Dini Banjir), dan Sikuat.INA-Buoy merupakan sistem pemantauan bahaya tsunami berbasis sensor tekanan air di dasar laut yang terhubung ke suatu bouy/pelampung yang ditempatkan di lepas pantai. Teknologi itu merupakan produk penelitian dan pengembangan eks Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang sudah terintegrasi ke BRIN.Teknologi tersebut memberikan informasi peringatan dini tsunami berdasarkan perubahan tekanan air di dasar laut ketika tsunami terjadi akibat gempa atau longsoran di dasar laut sehingga masyarakat diharapkan dapat melakukan evakuasi dini.INA-Buoy telah dipasang di Selatan Selat Sunda, Barat pulau Nias, Gunung Anak Krakatau, Barat Bengkulu, Selatan Cilacap, Selatan Sumbermanjing, dan Selatan Bali.Lalu ada INA-CBT sebagai sistem pemantauan bahaya tsunami berbasis sensor tekanan air laut, accelerometer yang terpasang di dasar laut menggunakan kabel optik. Teknologi tersebut merupakan produk penelitian dan pengembangan eks BPPT.Teknologi tersebut memberikan informasi peringatan dini tsunami berdasarkan perubahan tekanan air di dasar laut akibat aktivitas seismik di dasar laut sehingga masyarakat dapat melakukan evakuasi dini. INA-CBT telah dipasang di Rokatenda dan Labuan Bajo di di Nusa Tenggara Timur.PUMMA merupakan sistem pemantauan bahaya tsunami berbasis sensor tinggi muka air laut yang dipasang di pinggir pantai di pulau utama atau pulau-pulau kecil yang terancam tsunami. Inovasi tersebut merupakan hasil penelitian dan pengembangan eks pusat riset kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Teknologi dan inovasi tersebut memberikan informasi peringatan dini tsunami berdasarkan peningkatan tinggi muka air laut akibat aktifitas seismik di dasar atau longsoran bawah laut sehingga masyarakat di pesisir dapat melakukan evakuasi dini.PUMMA dipasang di Komplek Gunungapi Anak Krakatau, Aceh, Padang dan Mentawai di Sumatera Barat, Sebesi dan Gebang di Lampung, Marina Jambu di Pandeglang di Banten, Pelabuhan Ratu dan Pangandaran di Jawa Barat, Sadeng di DI Yogyakarta dan Prigi di Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur.Mitigasi tanah bergerakLIPI-WISELAND adalah sistem pemantauan gerakan tanah berbasis jejaring sensor nirkabel, yang dipasang di lereng tanah alami atau buatan, yang merupakan produk penelitian dan pengembangan yang sebelumnya dikembakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).Teknologi inovasi itu memberikan informasi curah hujan, kenaikan kondisi kejenuhan tanah, tinggi muka air tanah dan pergerakan lereng sehingga peringatan dini ancaman gerakan tanah dapat diberikan kepada masyarakat yang tinggal atau berada di daerah bahaya gerakan tanah.LIPI-WISELAND dipasang di Desa Pangelangan di Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Jembatan Cisomang di Kabupaten Purwakarta di Jawa Barat, dan Desa Clapar di Kabupaten Banjarnegara di Jawa Tengah.Lalu ada Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor (Landslide Early Warning System/LEWS) sebagai sistem peringatan dini tanah longsor di lereng alami atau buatan, yang dulu merupakan produk penelitian dan pengembangan BPPT.LEWS memberikan informasi curah hujan, kenaikan kondisi kejenuhan tanah dan pergerakan lereng sehingga peringatan dini ancaman gerakan tanah dapat diberikan kepada masyarakat yang tinggal atau berada di daerah bahaya gerakan tanah. LEWS dipasang di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.Pemanfaatan teknologi inovasi LIPI-WISELAND dan LEWS akan mengurangi korban jiwa di wilayah perbukitan padat penduduk atau infrastruktur penting.FEWS merupakan sistem peringatan dini banjir berbasis sensor tinggi muka air sungai yang dipasang di pinggir aliran sungai, yang merupakan produk penelitian dan pengembangan eks BPPT.Teknologi mitigasi bencana itu memberikan informasi curah hujan, kenaikan tinggi muka air sungai sehingga peringatan dini ancaman banjir dapat diberikan kepada masyarakat yang tinggal/ berada di daerah aliran sungai.FEWS sudah dipasang di Bekasi, Jawa Barat, di Klender, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Bengawan Solo, Jawa Tengah. Teknologi tersebut dapat bermanfaat untuk mengurangi korban jiwa di wilayah aliran sungai padat penduduk atau infrastruktur penting.Rumah Tahan GempaSikuat adalah Sistem Informasi Kesehatan Gedung Bertingkat berbasis sensor pergerakan dan deformasi yang dipasang di tiang-tiang utama gedung bertingkat atau bangunan tinggi, dan merupakan produk penelitian dan pengembangan yang sebelumnya dikembangkan BPPT.Teknologi mitigasi bencana Sikuat memberikan informasi penting mengenai kesehatan struktur gedung bertingkat ketika goncangan gempabumi terjadi sehingga upaya perkuatan bangunan yang diperlukan dapat dilakukan.Selanjutnya, ada teknologi dan inovasi rumah tahan gempa, yang menggunakan teknologi seismic rubber bearing sebagai base isolator untuk menahan beban gempa.Hunian tahan gempa itu sudah dibangun di beberapa lokasi di Indonesia, antara lain di Keranggan di Kota Tangerang Selatan dan di Kecamatan Jayanti di Kabupaten Tangerang di Banten, serta di Rangkasbitung di Kabupaten Lebak di Banten.Inovasi rumah tahan gempa buatan BPPT yang sudah tergabung ke BRIN itu diluncurkan pada 2019 dengan nama Bale Kohana (Komposit Tahan Gempa) oleh mantan Kepala BPPT Hammam Riza.Selain tahan gempa, bangunan rumah komposit tersebut juga tahan api dan cepat bangun, serta bisa dibongkar pasang untuk daerah rawan gempa.Material yang digunakan untuk bangunan rumah bersifat tahan api dan cukup ringan seperti panel komposit FRP, struktur baja ringan, dan aluminium. Dengan demikian, total berat struktur komposit bisa seperempat kali dibanding berat struktur rumah konvensional.Hammam yang saat ini menjabat sebagai perekayasa ahli utama di BRIN mengatakan rumah komposit tahan gempa menggunakan sistem saling mengunci, bingkai aluminium dengan lapisan tahan korosi, dan komposit sandwich panel.Di samping karya-karya teknologi dan inovasi anak bangsa tersebut, sesungguhnya masyarakat Indonesia sedari dulu sudah beradaptasi dengan lingkungan untuk mengantisipasi bencana dengan membangun rumah tahan gempa seperti rumah gadang, joglo, dan rumah panggung.Rumah tradisional tersebut dibangun dengan teknik pemasangan rangka kayu yang terlihat kompleks serta dinding berlapis anyaman bambu. Teknik konstruksi rumah tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal yang tentunya dapat dipelajari untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam pembangunan rumah tahan gempa di masa sekarang.Pengembangan teknologi dan inovasi dengan dibarengi pemanfaatan dan adopsi nilai pengetahuan dari kearifan lokal dapat menjadi salah satu solusi yang membantu pengurangan risiko bencana sehingga tercipta ketahanan bangsa dalam mitigasi kebencanaan. (mth/Antara)

Kemenko Marves Dorong Kolaborasi Pemanfaatan Data Pemantauan Pesisir

BY FNN Selasa, 17 Mei 2022 15:37:44 0

Jakarta, FNN - Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi menyoroti pentingnya pemantauan ekosistem pesisir dan kolaborasi dari pemanfaatan data yang telah dikumpulkan oleh berbagai pihak untuk mendukung pengelolaannya.Dalam workhsop virtual membahas pembentukan jejaring pemantauan untuk ekosistem pesisir yang diikuti dari Jakarta, Selasa, Jodi menjelaskan telah terbit Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang di dalamnya menyoroti pentingnya pemantauan kondisi pesisir.\"Salah satu hal penting yang perlu segera dilakukan dan mempunyai dampak yang luas dan signifikan, di antaranya adalah pemantauan ekosistem pesisir, rehabilitasi ekosistem pesisir yang terdegradasi serta penguatan National Ocean Data Center dan penilaian Indeks Kesehatan Laut Indonesia,\" ujar Jodi dalam workshop yang diadakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).Dia menjelaskan pemantauan ekosistem pesisir menjadi hal krusial mengingat kondisi iklim yang mengalami perubahan dan aktivitas masyarakat yang dinamis.Dengan terus dilakukannya pemantauan yang berdasarkan metode ilmiah, dapat dihasilkan data dan informasi terkini yang aktual dan faktual untuk menjadi landasan kebijakan terkait ekosistem di pesisir dan lautan yang berkelanjutan.Pelaksanaan pemantauan kesehatan laut dan secara spesifik ekosistem pesisir telah dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, universitas serta dari masyarakat lewat berbagai lembaga swadaya masyarakat.\"Agar sepenuhnya efektif, akan sangat baik apabila data dan informasi dari berbagai sumber dikolaborasikan dan dimanfaatkan untuk memberikan gambaran, masukan dan penyusunan strategi pengelolaan ekosistem pesisir,\" katanya.Untuk itu dia mendorong adanya kolaborasi dari berbagai sektor dan disiplin ilmu sebagai implementasi pengelolaan ekosistem pesisir yang terpadu untuk memecahkan berbagai isu yang dihadapi. (mth/Antara)

Uni Eropa Gagal Sepakat Embargo Minyak Rusia

BY FNN Selasa, 17 Mei 2022 13:57:34 0

Brussels, FNN - Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) gagal mencapai kesepakatan mengenai paket keenam sanksi terhadap Rusia pada Senin (16/5/2022), termasuk embargo minyak yang kontroversial.Setelah pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa di Brussels, Perwakilan Tinggi blok untuk Urusan Luar Negeri Josep Borrell mengatakan pada konferensi pers bahwa suara bulat belum tercapai mengenai masalah ini. Namun, Uni Eropa akan terus menjatuhkan sanksi pada Rusia \"untuk membuat harga invasinya ke Ukraina tak tertahankan bagi Kremlin,\" kata Borrell.Masalah ini sekarang akan dirujuk ke Komite Perwakilan Tetap Pemerintah Negara-Negara Anggota ke Uni Eropa (COREPER).Borrell menambahkan bahwa Uni Eropa akan memberikan tambahan 500 juta euro (521 juta dolar AS) dari fasilitas perdamaian blok itu untuk pengiriman senjata ke Ukraina. Ini membawa jumlah total bantuan Uni Eropa menjadi dua miliar euro.Paket sanksi keenam diusulkan oleh Komisi Eropa pada 4 Mei 2022 Namun, Hongaria, yang sangat bergantung pada minyak Rusia, menghalangi kesepakatan tersebut.Borrell mengatakan tidak mungkin untuk memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan.\"Sanksi biaya. Sanksi merugikan orang yang sedang sanksi dan memiliki efek jaminan pada orang yang sanksi. Tapi satu hal yang jelas untuk semua orang di Dewan: kita harus menyingkirkan ketergantungan energi Uni Eropa sehubungan dengan minyak, gas dan batu bara yang datang dari Rusia,\" katanya. (mth/Antara)

Dolar Jatuh dari Puncak 2 Dekade, Yuan Turun Karena Data China Lemah

BY FNN Selasa, 17 Mei 2022 13:49:28 0

New York, FNN - Indeks dolar AS melemah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), setelah mencapai puncaknya selama 20 tahun pekan lalu, dengan ekonomi global menjadi fokus setelah data ekonomi yang lemah dari China menyoroti kekhawatiran tentang prospek perlambatan global.Menciptakan suasana penghindaran risiko (risk-off) pada Senin (16/5/2022), aktivitas ritel dan pabrik China turun tajam pada April karena penguncian COVID-19 yang ekstensif membatasi pekerja dan konsumen domestik. Tetapi Shanghai memang menetapkan rencana untuk kembali ke kehidupan yang lebih normal mulai 1 Juni.Menyusul rilis data China, Bipan Rai, kepala analis valas Amerika Utara di CIBC Capital Markets, mengatakan perdagangan difokuskan pada data ekonomi makro pada Senin ((16/5/2022).\"Penting untuk digarisbawahi bahwa risikonya mengarah pada dolar yang lebih kuat dan terutama, itu karena jika Anda melihat iklim ekonomi makro, fundamentalnya tidak terlihat bagus. Dari perspektif risk-off yang seharusnya masih mendukung dolar terhadap sebagian besar mata uang,\" kata Rai.Namun ia mengatakan greenback sedang berkonsolidasi setelah kekuatannya baru-baru ini dan bahwa sesi perdagangan yang lebih terbatas mungkin terjadi: \"Masuk akal untuk beberapa periode konsolidasi sebelum langkah berikutnya lebih tinggi.\"Perdagangan dolar mungkin diredam sebagian karena banyak berita buruk telah diperhitungkan tetapi juga karena investor menunggu peristiwa seperti rilis data penjualan ritel AS dan penampilan publik oleh Ketua Fed Jerome Powell keduanya dijadwalkan pada Selasa, menurut Mazen Issa, ahli strategi senior valas di TD Securities.Issa mengatakan tidak \"berpikir kita berada di pasar di mana kita akan melihat dolar melemah ... Ini akan membutuhkan banyak hal untuk membuat investor keluar dari dolar.\"Euro ditarik dari posisi terendah sebelumnya setelah pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) Francois Villeroy de Galhau mengatakan kelemahan mata uang bersama itu dapat mengancam upaya ECB untuk mengarahkan inflasi menuju targetnya.Dolar Australia, yang sangat terekspos terhadap ekonomi China, berbalik arah seiring berlalunya hari dan terakhir naik terhadap dolar setelah jatuh sebanyak 0,9 persen.Indeks dolar terakhir turun 0,37 persen pada 104,16, setelah sempat melintasi level 105 pada Jumat (13/5/2022) - level tertinggi sejak Desember 2002, setelah enam minggu berturut-turut naik. Data posisi mingguan menunjukkan bahwa investor telah membangun taruhan posisi beli dolar mereka.Euro naik 0,26 persen pada 1,0438 dolar AS tetapi tidak jauh dari level terendah minggu lalu di 1,0354 dolar, level terendah sejak awal 2017. Analis memperkirakan 1,0340 dolar sebagai level penting dari dukungan euro.Ahli strategi HSBC memperkirakan euro jatuh terhadap dolar di tahun mendatang. \"Pertumbuhan yang jauh lebih lemah dan inflasi yang jauh lebih tinggi membuat ECB menghadapi salah satu tantangan kebijakan terberat di G10 (bank sentral),\" kata mereka.Pasar kripto, yang diperdagangkan sepanjang waktu, memiliki akhir pekan yang tenang setelah gejolak minggu lalu didorong oleh TerraUSD, yang disebut stablecoin, yang merosot di bawah patokan dolarnya. Afiliasi perusahaan di belakang TerraUSD mengatakan telah menghabiskan sebagian besar cadangannya untuk mencoba mempertahankan patok dolarnya dan akan menggunakan sisanya untuk mencoba mengkompensasi beberapa pengguna yang rugi. Bitcoin terakhir diperdagangkan di sekitar 29.881 dolar AS, turun lebih dari 4,0 persen, setelah jatuh menjadi 25.400 dolar AS pada Kamis (12/5/2022), angka terendah sejak Desember 2020. (mth/Antara)

UAS Dideportasi dari Singapura

BY FNN Selasa, 17 Mei 2022 12:21:26 0

Jakarta, FNN – Singapura mendeportasi Ustad Abdul Somad (UAS) dan seluruh rombangan setibanya di Pelabuhan Tanah Merah Singapura dari dermaga Batam Center, Senin,16 Mei 2022. UAS membawa istri Ustadzah Fatimah dan bayinya Sami serta sahabat, istri dan anak usia 4 tahun, Aska, menuju Singapura dalam rangka liburan. Tiba di Pelabuhan Tanah Merah pukul 13.30, UAS mengurus administrasi di bagian Imigrasi. Seluruh rombongan menunggu pemeriksaan berlangsung. Sebagaimana diunggah video channel Hi Guys milik asisten UAS, kemarin, selepas pemeriksaan, satu demi satu rombongan ke luar dari pelabuhan. Ketika giliran UAS yang membawa tas pakaian bayi, seorang petugas Imigrasi Singapura menahan tas UAS dan menanyakan siapa saja rombongan UAS sambil ditunjukkan istri, bayi dan rombongannya yang sudah ada di pelataran pelabuhan. Petugas menarik UAS dan seluruh rombongan untuk masuk kembali ke ruang imigrasi. Khusus UAS lalu dimasukkan ke ruang 1×2 m, bertelaris putih. Seperti ukuran kuburan selama 1 jam. Ketika UAS bertanya, mengapa dimasukkan ke ruang ini, “Apakah karena teroris, ISIS, atau membawa narkoba?” Sang petugas pun tak bisa menjawab. Setelah sejam, UAS kemudian dimasukkan ke ruang lebih luas di mana rombongan sudah lebih dulu berada. “Anak teman saya, Aska, usia 4 tahun bilang, kita seperti dipenjara. Anak kecil bisa berkata seperti itu,” ujar UAS. Empat jam kemudian, pukul 18.20 seluruh rombongan dideportasi kembali ke Indonesia melalui Pelabuhan Batam dengan kapal ferry terakhir. Saat UAS ditanya dalam rangka apa ke Singapura. “Ya holiday, liburan. Sebab hari-hari ini hari libur. Bukan untuk berceramah. Singapura tidak tahu siapa UAS. Singapura tidak update data UAS. Saya ini profesor yang mendapat gelar dari universitas di Brunai Darussalan dan gelar doktor dari universitas di Selangor, Malaysia,” jelas UAS. Jadi, kata UAS, Duta Besar Singapura di Indonesia Anil Kumar Naya, wajib menjaskan mengapa mereka dideportasi. Kepada komunitas, kepada jamaah-  jamaah harus dijelaskan secara detail, kenapa dideportasi. “Singapura mengapa sombong, ya? Negara kecil saja. Kalau kita semua di Indonesia kencing bersama lalu pipa di arahkan ke Singapura, habis negara itu,” sindir UAS. UAS pernah dideportasi sebelumnya pada 2018 jauh sebelum kampanye Pilpres 2019 saat masuk ke Timor Leste. Padahal seluruh rencana sudah tersusun akan tablig akbar yang dihadir Xanana Qusmao. UAS dipulangkan hari itu juga. Ketika ditanya mengapa dipulangkan, kata petugas karena mendapat informasi dari Jakarta, kalau UAS adalah teroris. Rencana hari ini akan ada keterangan resmi dari UAS melalui channel. “Hi Guys Official” tentang deportasi. (IP)

Rakyat Sudah Tak Percaya Kepada Jokowi

BY FNN Selasa, 17 Mei 2022 12:01:51 0

RAKYAT sudah jengah dengan pemerintahan Joko Widodo – Ma\'ruf Amin. Rakyat menilai, kinerja Jokowi semakin buruk. Harap maklum, mengurus harga minyak goreng (migor) saja tidak becus. Padahal, Indonenesia penghasil minyak sawit minyak sawit nomor satu di dunia sejak 2006. Data menunjukkan, pada 2021, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,61 persen per tahun. Para pendukung Jokowi pasti tidak suka kalimat tersebut di atas. Apalagi BuzzerRp yang membela Jokowi bak banteng mabuk. Mereka akan melakukan pembelaan mati-matian terhadap rezim Jokowi yang kian hari semakin sudah tidak dipercaya oleh rakyat lagi. Harap maklum, para penggonggong Jokowi, khususnya buzzerRp sangat berharap dapat hasil atau bayaran dari puja dan puji mereka terhadap petugas partai tersebut. Terserah Anda pendukung Jokowi dan buzzer melakukan apa pun dalam usaha membelanya. Akan tetapi, survei membuktikan tingkat kepercayaan itu terus merosot. Meskipun survei hanya sebatas pengingat dan kadang sangat diragukan keakurasiannya, tetapi fakta di lapangan juga membuktikan hal yang hampir sama, “Rakyat sudah tidak percaya terhadap Jokowi”. Obrolan di pasar tradisonal, pangkalan ojek, pangkalan taksi, terminal bus, dan fasilitas angkutan umum lainnya hampir selalu memperbincangkan buruknya kinerja Jokowi dalam menyejahterakan rakyat. Bahkan, obrolan di warung kopi hingga perkantoran elit pun hampir sama. Tidak terkecuali, bisik-bisik jeleknya kinerja tukang mebel itu pun sampai di perkantoran pemerintah dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Kembali ke tingkat kepercayaan rakyat terhadap kinerja Jokowi, lagi-lagi terserah Anda menilainya. Yang pasti dalam sebulan, tingkat kepercayaan itu anjlok 6%, baca: enam persen! Hasil penelitian teranyar tersebut dipublikasikan Lembaga Survei Indikator (LSI) Politik. Tingkat kepercayaan terhadap kinerja Jokowi turun dari 64,1 persen (survei 20-25 April 2022) menjadi 58,1 persen pada survei 5-10 Mei 2022. Artinya, 35,2 persen rakyat tidak puas terhadap kinerja Jokowi dan 6,7 persen tidak tahu. Margin of error survei 2,7 persen dengan tingkat kepercayaan 92 persen. Apa artinya tingkat kepercayaan terhadap kinerja Jokowi yang tinggal 58,1 persen? Ibarat rapor, itu merah! Hanya saja, kalau rapor anak sekolah, itu  masih bisa digenapkan menjadi 60 persen, karena ada ujian prasemester, tingkat kehadiran dan juga ditambah pekerjaan rumah (PR) guru yang berhasil diselesaikan murid/siswa. Jika itu tidak ada, maka nilai sang anak didik pun akan menjadi merah. Nah, penilaian ke tingkat kepuasan kinerja Jokowi hampir sama. Hanya saja, sulit memberikan indikator tambahan sehingga angkanya menjadi 60 persen. Malah jika semua jujur melihatnya, dan survei benar-benar mengarah ke semua lini rakyat, apalagi rakyat yang beroposisi ke pemerintahan Jokowi, dapat dipastikan angkanya buka 58,1 persen, tetapi di bawah 51,8 persen. Berdasarkan hasil survei LSI Politik itu, turunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap kinerja Jokowi bersumber dari isu-isu kenaikan harga kebutuhan pokok, sebuah isu yang sudah lama dirasakan dan sangat memberatkan kehidupan rakyat. Sejak awal tahun 2022, rakyat sudah merasakan betapa gilanya kenaikan harga minyak goreng (migor). Belum lagi kenaikan harga kacang kedelai dan tepung trigu/gandum. Juga harga kebutulah lainnya, kecuali beras yang relatif stabil. Secara berurutan, harga lainnya pun terus naik dan puncaknya terjadi menjelang dan saat bulan puasa, sera menjelang Idul Fitri 1443 Hijriyah maupun pasca Hari Raya. Kenaikan harga itu tidak hanya memberatkan rakyat kecil, tapi juga kalangan menengah. Bahkan, sebagian kalangan atas pun merasakannya sehingga “terpaksa” melakukan penghematan alias mengencangkan ikat pinggang. Bukti kalangan menengah dan sebagian kalangan atas merasakan beban ekonomi yang berat bisa dilihat dari migrasinya sebagian pemilik mobil mewah dari menggunakan Pertamax, misalnya ke Pertalite. Mereka melakukan itu karena harga Pertamax terus naik mengikuti harga pasar. Nah, membaca hasil survei tersebut, juga menandakan rakyat tidak begitu senang dengan sebagian pembangunan insfrastruktur, apalagi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur. Sebab, pembangunan insfrastruktur itu masih jauh dari usaha menyejahterakan rakyat. Yang perlu dan mendesak dibangun itu adalah ekonomi rakyat, terutama kalangan petani gurem, buruh, nelayan tenaga honorer. (*)

Dunia yang Interdependen

BY FNN Selasa, 17 Mei 2022 10:36:34 0

Satu contoh yang sering saya sampaikan dalam konteks Amerika adalah Islamophobia dan Anti semitisme. Saya melihat bahwa keduanya adalah bagaikan dua sisi mata uang. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation LANJUTAN oleh-oleh dari acara interfaith di University of North Florida Ahad lalu. Salah poin penting yang saya sampaikan adalah betapa perubahan sosial (social shifting) yang juga ditandai oleh perubahan demografi (demographic shifting) menjadi salah satu hal yang menakutkan bagi sabagian orang. Biasanya yang mengalami ketakutan seperti ini adalah mereka yang berada pada posisi “upper hand” (mayoritas misalnya). Mereka biasanya mengalami perasaan terancam (threaten) dengan membesarnya mereka yang berada pada posisi minoritas. Bayang-bayang ketergeseran (shifting) itu menjadi pemicu ketakutan (phobia), kebencian (hate) bahkan sering membawa kepada kekerasan (violence). Kebencian ras misalnya, yang menimbulkan beberapa kekerasan di berbagai belahan dunia, khususnya di dunia Barat, menjadi bukti dari fenomena di atas. Tendensi ini kemudian diperkuat oleh bangkitnya keangkuhan ras (racial supremacy) di kalangan masyarakat putih yang disebut “white nationalism”. Dan semua itu kemudian diperburuk oleh bangkitnya politisi-politisi oportunis radikal dengan memainkan kartu rasisme itu. Bagi Komunitas Muslim sendiri, peristiwa pembantaian jamaah di dua masjid Christchurch di Selandia Baru adalah pengalaman pahit akibat kebencian ras itu. Sebanyak 52 orang yang terbantai di tangan seorang white nationalis dalam waktu sekejap. Tapi bagi Umat Islam phobia dan dan kebencian sebagian mayoritas di dunia Barat tidak saja karena alasan ras. Tapi ketakutan dan kebencian ganda, ras dan agama sekaligus. Sehingga, sering saya katakan bahwa Umat Islam itu menjadi obyek phobia dan kebencian secara berlapis-lapis. Dalam dunia global yang interconnected atau interdependent (saling terkait) fenomena kebencian bahkan kekerasan seperti ini tidak boleh lagi dilihat secara sepihak. Artinya peristiwa yang terjadi kepada Komunitas tertentu tidak lagi seharusnya dilihat sebagai permasalahan Komunitas tertentu saja. Sebaliknya, justeru permasalahan-permasalahan yang ada/terjadi harus dilihat pada konteks kolektif. Artinya sebuah kejadian yang menimpa sebuah kelompok Komunitas harusnya dipahami bahwa dampaknya tidak saja kepada kelompok termaksud. Tapi menimpa semua kelompok karena saling terikat. Satu contoh yang sering saya sampaikan dalam konteks Amerika adalah Islamophobia dan Anti semitisme. Saya melihat bahwa keduanya adalah bagaikan dua sisi mata uang. Walau dengan terminologi berbeda namun sesungguhnya memiliki esensi yang sama. Yaitu kebencian kepada orang tertentu karena keyakinannya. Pada konteks inilah semua harus memahami bahwa dunia kita bagaikan sebuah rumah mungil bersama dan untuk semua. Ada tanggung jawab moral bersama untuk menjaganya. Karena apa yang terjadi di sebuah bagian bumi akan berdampak kepada bagian lainnya. Inilah salah satu makna terpenting dari Interfaith dalam dunia global. Di tengah keragaman manusia harus belajar membangun kebersamaan, bergandeng tangan untuk membangun dan menjaga/memelihara dunia ini sebagai rumah bersama. Semua tentunya punya mimpi untuk mewujudkan “Kingdom of God” (kerajaan Tuhan) di atas bumi ini. Atau dalam bahasa Al-Quran manusia harus bersama-sama membangun: “baldatun thoyyibah wa Rabbun Ghafur”. Manhattan, 16 Mei 2022. (*)

Jaksa Agung Larang Koruptor Pakai Baju Koko dan Hijab

BY FNN Selasa, 17 Mei 2022 08:24:12 0

Jakarta, FNN – Fenomena tahanan koruptor yang tiba-tiba pakai baju koko dan berkopiah atau hijab ketika disidang di pengadilan. Ini membuat Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menaruh perhatian serius. Padahal sehari-harinya kita tahu banget bahwa mereka ini tidak mengenakan pakaian semacam itu. Apalagi kerudung ini pakaiannya banyak juga diantara mereka yang suka mengumbar auratnya. Bahkan, beberapa diantaranya itu biasanya tampil glamor tapi tiba-tiba ketika dia tampil dipersidangan itu betul tadi mendadak menjadi syar\'i, soleh, soleha itu dan menyaksikan fenomena semacam ini. “Saya yakin Anda itu sama dengan saya sudah lama ini kesel bertanya-tanya, ngapain sih kalau sidang mesti mengenakan pakaian yang terkesan sangat muslim atau muslimah sangat soleh dan soleha?” kata Burhanuddin. Dalam perbincangan di kanal Deddy Corbuzier, seperti disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Jaksa Agung mengaku sangat kesal dan bahkan dia pernah marah melihat fenomena semacam itu. Burhanuddin mengaku pernah memarahi anak buahnya. “Mengapa setiap kali di persidangan ini para terdakwa diberi baju koko dan peci?” Rupanya baju ini disediakan oleh para Jaksa Penuntut. “Tapi ini saya kira berlaku untuk tahanan-tahanan kelas teri atau tahanan pidana-pidana pencurian atau lain sebagainya. Pasti Anda selalu melihat ya mereka seragam. Kalau gak pakai baju koko, itu celananya hitam dan kemeja putih terus pakai kopiah,” ujarnya. Menurut Burhanuddin, kalau kita telusuri secara historis ini adalah bagian dari proses pencitraan di mana akhirnya kemasan itu lebih penting daripada isinya. “Atau tadi itu You Are What You Wear dengan anda menggunakan pakaian itu menunjukkan status Anda. Jadi, kalau Anda orang kaya itu berarti pakaian-pakaian Anda pakaian yang mahal, bagus atau branded,” kata Burhanuddin. Tapi, lanjutnya, dalam hal ini karena kasusnya di persidangan jadi dia ingin menyampaikan citranya, bahwa dia seorang Muslim yang baik gak mungkin dia korupsi. Namun, “Mereka tidak sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan itu justru dampaknya buruk terhadap Islam secara keseluruhan kalau ini justru mereka ini mendistribusikan umat bahwa Islam itu identik dengan korupsi jadinya.” (mth/sws)

Ruhut Dan Paceklik Literasi Politik

BY FNN Senin, 16 Mei 2022 14:44:14 0

Sejumlah politisi meminta Fatia dan Haris meminta maaf kepada Luhut. Namun, keduanya bergeming. Mereka setuju meminta maaf asalkan pihak Luhut membeberkan data tandingan yang membantah hasil riset mereka. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR RI PADA akhirnya, pelaku rasisme akan melukai dirinya sendiri. Setelah sekian lama menari-nari di atas cuitan-cuitan provokatif, Ruhut Sitompul akhirnya kesandung. Kali ini, ia diduga bertindak rasis unggahan foto editan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpakaian adat ala Papua. Captionnya, “Hahaha kata orang Betawi usaha ngeri x sip deh”. Cuitan itu memancing murka netizen. Jagad maya riuh. Reaksi keras datang dari dua pihak. Badan Musyawarah (Bamus) Betawi marah karena nama Betawi dibawa-bawa. Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad meminta Ruhut memohon maaf kepada masyarakat Betawi yang telah membawa-bawa nama Betawi dalam menyebarkan hoaks. Foto yang diunggah memang hasil rekayasa digital. Reaksi dari Papua lebih keras lagi. Petrodes Mega Kelinduan melaporkan Ruhut ke Polda Metro Jaya. Ia menilai postingan Ruhut Sitompul melecehkan budaya Papua. Luka hati Petrodes dan warga Papua lainnya bisa dimaklumi. Pasalnya, postingan Ruhut dapat dimaknai mengandung unsur pelecehan terhadap Anies dengan pakaian adat suku di Papua itu. Terlebih bila dikaitkan dengan cuitan-cuitan Ruhut yang bernada kebencian. Sebelumnya, Ruhut menampilkan foto rombongan pengendara motor dengan kaos bertuliskan “Haram Dukung Anies Baswedan”. Foto ini dipastikan hasil editan menyusul unggahan foto asli oleh netizen di twitter. Kini, dugaan ujaran bernuansa rasis Ruhut sedang ditangani kepolisian. Kita mendukung proses hukum ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Semoga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Gaya politik bar-bar belakangan ini memang banyak mewarnai dinamika politik nasional. Saling serang menajam setiap waktu. Sayangnya, yang membuncah adalah serangan personal, menjauh dari debat argumentatif. Kering narasi, miskin gagasan. Sebagai akibatnya, keberagaman dipecah dalam kotak terpisah, kotak bernama suku, agama, budaya dan lain-lain. Mulut menyanjung Pancasila setinggi langit, namun sikap menginjak-injak falsafah hidup bangsa itu. Lidah bertutur NKRI harga mati, namun tindakannya terasa memecah-belah. Cuitan Ruhut hanya salah satu dari banyak peristiwa politik yang terindikasi rasis. Lainnya, tak terbilang banyaknya ujaran kebencian, provokasi SARA, dan sejenisnya lalu lalang di hadapan kita, merusak hubungan sosial kultural masyarakat Indonesia yang lama dan sudah susah payah dibangun. Sayangnya, pentas politik nasional gagal menghadirkan sosok pemersatu. Kita tidak melihat ada tokoh bangsa yang menjadi panutan oleh kubu-kubu politik yang berseteru. Tokoh agama yang terkadang mengambil alih peran ini, malah dibunuh karakternya oleh buzzer-buzzer politik. Buzzer-buzzer politik kini sangat meresahkan. Sampah politik ini seolah-olah dibiarkan dan diduga sengaja dirawat dan dibiayai. Bahkan, ini diduga kuat mengalir dana APBN untuk keperluan tersebut. Pada acara Halal Bihalal HMI MPO, Bang Rizal Ramly memiliki saya sebuah pertanyaan yang lain disampaikan kepada pemerintah berapa besar alokasi dana yang digunakan untuk memecah-belah Ormas, termasuk organisasi kemahasiswaan hingga menghasilkan Partai Mahasiswa. Kehadiran buzzer membuat politik semakin dalam membelah masyarakat. Alhasil, segregasi kian menebal, kohesivitas sosial terganggu. Cuitan politik bernada rasis, SARA, atau ujaran kebencian adalah gejala paceklik literasi politik. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dengan begitu, literasi politik adalah kemampuan membangun kesadaran politik baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap seseorang untuk melek secara politik. Politik bukan saja tentang kekuasaan semata. Tapi, politik juga menyangkut hak politik seseorang termasuk menyangkut pendidikan politik itu sendiri. Dan pendidikan politik tidak hanya diperoleh melalui buku saja, tetapi juga pengamatan. Artinya, generasi muda belajar politik juga dari sepak terjang para politisi. Tapi, kalau pelaku politik nasional saja miskin literasi politik, lalu bagaimana dinamika politik kita mencerdaskan rakyat? Bagaimana mungkin minat politik generasi muda tumbuh dan mekar, sementara narasi-narasi pemecah-belah telah begitu rakus mendegradasi martabat politik? Di lain pihak, ketika ada anggota masyarakat yang mengajukan kritik dengan data, malah dianggap pencemaran nama baik dan jadi tersangka. Perseteruan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, misalnya. Sejumlah politisi meminta Fatia dan Haris meminta maaf kepada Luhut. Namun, keduanya bergeming. Mereka setuju meminta maaf asalkan pihak Luhut membeberkan data tandingan yang membantah hasil riset mereka. Situasi itu menunjukkan, iklim politik kita memang sedang tidak sehat. Jauh hari, kita semua harus menyadari ini, wabilkhusus pemerintah. Atau, jangan-jangan pemerintah malah menikmati kerontangnya literasi politik rakyat? (*)

“The Rise and Fall of the Indonesian Oligarchs”

BY FNN Senin, 16 Mei 2022 12:30:19 0

Diskriminasi sosial dan keterpecahan tersebut terwujud hingga di sekolah dan kawasan perumahan. Situasi ini tidak bisa diterima, dan dibiarkan begitu saja karena akan mengancam eksistensi Republik ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts KEBANGKITAN oligarki Indonesia boleh dikatakan terjadi sejak Orde Baru. Di tangan besi Soeharto, kekuasaan politik menumpuk di sekitar Soeharto dan lingkar pertama orang-orang kepercayaannya. Kemudian dinastinya. Dalam rangka pembangunan ekonomi dengan obsesi pertumbuhan, dibukalah keran penanaman modal asing dari AS, Eropa Barat dan Jepang. Lalu, Soeharto memilih segelintir kelompok China untuk membangun ekonomi Indonesia seperti Liem Siu Liong. Lalu juga segelintir pribumi seperti Abu Rizal Bakrie. Munculah proses konglomerasi yang besar karena difasilitasi Soeharto yang kemudian disebut sebagai  kapitalisme semu atau ersatz capitalism oleh Kunio Yoshihara. Gejala serupa juga terjadi di Malaysia, dan Asia Tenggara pada umumnya. Kejatuhan Soeharto pada 1998 ternyata melahirkan sebuah konglomerasi baru secara ekonomi, dan politik yang dimungkinkan oleh UUD 2002 yang sangat liberal kapitalistik. Ongkos rekrutmen politik makin mahal yang mengharuskan kemampuan logistik yang besar bagi para politikus. Perselingkuhan para politikus partai politik dan para taipan terjadi makin mesra. Sebagai agenda reformasi, pemberantasan korupsi menjadi omong kosong dan pepesan kosong walau awalnya KPK menjadi simbol awal keberhasilan reformasi. Kini terbukti bahwa reformasi telah menimbulkan deformasi besar-besaran kehidupan berbangsa dan benegara. Partai politik menjadi makelar curang suara publik, sementara Pemilu justru semakin memilukan publik pemilih. Demokrasi dibajak oleh para politikus atas tekanan para taipan sebagai oligarki yang makin brutal sejak lima tahun terakhir. Kini kita sejatinya telah memasuki satu periode krisis demokrasi dan korupsi yang disebabkan oleh krisis konstitusi di mana mekanisme self-correction dilumpuhkan oleh kekuatan oligarki sehingga Republik menghadapi prospek jatuh menjadi negara gagal. Maladministrasi publik telah terjadi di hampir semua sektor di mana undang-undang dan peraturan dibuat bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan oligarki. Dipicu goncangan eksternal oleh krisis global yang kini mengancam, oligarki yang sejak awal mengidap retak internal, kini mengalami perambatan retak yang makin lebar. Republik Indonesia bisa kemudian berpotensi mengalami gelombang anarki, seperti amuk masa yang belum lama ini telah melanda Sri Langka. Pemusatan kekuatan ekonomi (terutama melalui penguasaan lahan berjuta-juta hektar) dan politik pada segelintir elit ini tidak saja mengakibatkan kesenjangan spasial dan ketimpangan pendapatan yang makin berbahaya, juga terjadi kelas-kelas sosial politik baru yang makin memecah belah bangsa ini. Diskriminasi sosial dan keterpecahan tersebut terwujud hingga di sekolah dan kawasan perumahan. Situasi ini tidak bisa diterima, dan dibiarkan begitu saja karena akan mengancam eksistensi Republik ini. Negara gagal Indonesia akan sekaligus mengancam keseimbangan regional di IndoPasific. Kita sebenarnya berharap, para patriot muda seperti mahasiswa segera bangkit untuk mengembalikan hitung mundur keruntuhan Republik ini dengan menghentikan kerakusan oligarki yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan Republik ini. Pringsewu, Lampung 16 Mei 2022. (*)

Kemana Arah Dua Pemimpin yang Berbeda

BY FNN Senin, 16 Mei 2022 09:32:55 0

Jokowi beserta semua kroninya harus bisa mengamankan masa jabatannya berakhir, sementara Anies akan melompat dan meneruskan karir politiknya yang lebih besar. Searah dengan kehendak alam dampak politiknya dari kedua pemimpin tersebut akan berbeda. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kunjungan kerja di Eropa. Diketahui ada 3 negara didatangi Anies Baswedan, yakni Inggris, Jerman, dan Perancis selama 8 hari. Tujuan dari kunjungan Anies di ketiga negara Eropa itu guna membahas kerja sama pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Menindaklanjuti kerja sama transportasi, termasuk pembiayaan MRT, tapi juga transportasi lainnya. Membahas rencana kerja sama sister city (kota kembar) dan smart city (kota cerdas). Saat ini, Jakarta sudah memiliki kerja sama sister city dengan sejumlah kota di dunia, seperti Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, dan Beijing. Kemudian, Arkansas, Berlin, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi, Istambul, Maputo, Kyiv, Moskow, Al Qud\'s As-Shareef atau Jerusalem, Pyongyang, hingga Budapest. Kolaborasi antara Jakarta dengan Inggris dalam berbagai program terkait iklim apalagi Jakarta memiliki target untuk mencapai zero emission (emisi nol) pada tahun 2050. Anies Baswedan dilantik pada 16 Oktober 2017, sehingga masa jabatan Anies akan berakhir tepat 5 tahun setelah pelantikan, yakni 16 Oktober 2022. Mengapa Anies yang kita sentuh (tidak ada niat mengabaikan tokoh bangsa lainnya) karena Anies memiliki agenda kedepan sebagai kandidat Capres pada Pilpres 2024. Anies pasti menyadari masa bhaktinya sebagai gubernur akan berahir pada 16 Oktober 2022. Untuk apa melakukan kunjungan kerja dan membahasa program zero emission (emisi nol) pada 2050. Nuansa kerja politik tidak bisa dinafikan. Dalam suasana yang berbeda Bung  LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang menjalankan umroh terpantau melakukan kegiatan politik yang cantik dan cerdas. Bisa saja kecerdasan Anies melampaui pemikiran hanya sesaat dan kekinian. Anies memiliki sejarah dan darah sebagai juang pasti melintas dalam benak pikiranya bukan hanya masa kekinian atau hanya berpikir masa depan DKI, tetapi masa depan Indonesia. Sebab peluang sebagai RI-1 pada Pilpres 2024 terbuka dengan segala peluang dan kemungkinannya. Potensi keilmuan, kemampuan, dan integritasnya akan mengawal karir politiknya ke masa depan. Sampai di sini sudah terlintas realitas apa yang sedang dan akan terjadi pada Presiden Joko Widodo, kalau aman akan berakhir pada tahun 2024. Politik yang dimainkan selama ini sebagai presiden memiliki residu dan resiko politik yang sangat besar. Bisa jadi akan berakhir dengan menyandang gelar sebagai pahlawan “Bapak Pembangunan Infrastuktur”. Tapi justru sejarah gelap bisa terjadi sebaliknya sebagai Presiden terburuk dan berakibat resiko hukum atas kesalahannya selama menjabat sebagai presiden. Kesalahan seorang pemimpin tidak akan berubah karena perjalanan waktu (Muhammad Abduh). Agak sulit dianalogikan dua figur Anies Baswedan dengan Jokowi dalam karir dari akhir perjalanan politiknya dengan kapasitas wawasan dan intelektual, integritas, kapasitas dan potensi keilmuan yang yang berbeda, masing melekat dalam dirinya. Pada saat yang sama kunjungan ke luar negeri – Jokowi ke Amerika dan Anies ke Eropa. Dalam kapasitas yang berbeda Jokowi sebagai Presiden dan Anies sebagai Gubernur tetapi akan membawa resonansi dan kilas balik politik yang berbeda. Jokowi beserta semua kroninya harus bisa mengamankan masa jabatannya berakhir, sementara Anies akan melompat dan meneruskan karir politiknya yang lebih besar. Searah dengan kehendak alam dampak politiknya dari kedua pemimpin tersebut akan berbeda. Kedua pemimpin tersebut terus bergerak menjalankan aksinya: “Aksi tanpa teori tidak akan efisien atau tidak akan berhasil melakukan perubahan yang mendasar, kita tidak dapat membebaskan manusia tanpa sadar. Di pihak lain, teori tanpa aksi tidak akan mendapat watak ilmiah yang sejati karena tidak ada jalan lain untuk mengu­ji teori kecuali melalui aksi’’ (Ernes Mandel). Dalam tanbih Syaikhuna al Mukarom Ahmad ShohibulwafaTajul Arifin ra: Setinggi-tingginya tahu, sedalam-dalamnya tahu. Seluas-luasnya tahu, belum tentu mengerti. Sedalam-dalamnya mengerti, seluas-luas mengerti, belum tentu merasa. Seorang pemimpin harus tahan dan legawa dengan jiwa negarawan mau dan mampu menerima kritik dan tahan berdebat dalam sebuah tekanan, tidak sebaliknya. “Ketika kalah dalam debat, dan rentan kritik - fitnah menjadi alat bagi pecundang” (Socrates). Muncul makhluk Buzer kerjanya hanya fitnah dan adu-domba. Pilpres mendatang masih cukup waktu, semoga Polres 2024 berjalan aman dan lancar, berjalan jujur dan adil, jauh dari macam-macam rekayasa tipuan. “The ballot is stronger then the bullet,” kata Presiden Amerika Abraham Lincoln. Ya, dalam pemilu, suara lebih kuat dari peluru. Bagi Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya dengan aman sudah cukup bagus. (*)

Hydro Speed-27 Menuju “Zero Emission”

BY FNN Senin, 16 Mei 2022 08:42:29 0

Sekarang tinggal menunggu reaksi dari pemerintah. Apakah temuan ini akan didukung untuk dikembangkan di Indonesia. Apalagi, di luar negeri, THS ini belum ada. Catatan Mochamad Toha, Wartawan FNN SETELAH Sukses dengan temuan Tabung Hemat BBM-nya, Hydro Speed-27, Wilianto Ali Rahardjo berhasil menciptakan sebuah alat Carbon Clean atau Gurah untuk membersihkan mesin dari karbon. Cara kerja alat ini, gas hidrogen yang dihasilkan dalam tabung reaksi pertama (penghasil gas hidrogen tanpa pemakaian daya DC/AC) dimasukan ke tabung reaksi kedua yang berisi cairan hidrogen, disuplai ke filter udara atau intake manipol (mana yang lebih mudah untuk instalasinya). Kemudian, gas hidrogen yang masuk ke dalam ruang bakar akan bercampur dengan bahan bakar, sehingga pembakarannya menjadi sempurna, karena sifat hidrogen mengikat CO, maka carbon di ruang bakar akan terikat dan dibuang ke ekhaust atau knalpot “Proses carbon clean ini memerlukan waktu efektif sekitar 15-30 menit,” kata Wili kepada FNN.co.id. Carbon akan keluar melalui knalpot berupa asap hitam, sampai tidak tampak asap hitam lagi, sehingga ruang bakar, termasuk klep, masuk dan buang akan bersih sekitar 80%. Itulah cara kerja alat gurah ciptaan ayah seorang putri kelahiran Sumenep ini. Saya sudah melihat dan membuktikan sendiri bagaimana efektifitas dan cara kerjanya, Kamis malam, 12 Mei 2022. Sepeda motor Supra X-125 milik saya sudah waktunya servis rutin, dan oleh teknisi sebuah bengkel resmi Honda di Sidoarjo dinyatakan harus mengganti busi, karena sering ngadat dan sulit sekali starter-annya. Namun, setelah digurah dengan carbon clean selama sekitar 30 menit, mesin mudah dihidupkan. Ketika digurah, asap hitam keluar dari knalpot sebagai pertanda bahwa proses gurah sedang berjalan sempurna. Yang saya rasakan setelah digurah, tarikan mesin lebih langsam. Ketika busi diperiksa, kondisinya malah bersih, sehingga tidak pernah “batuk-batuk” dan tersendat lagi ketika berjalan. Dan, busipun oleh teknisi bengkel dinyatakan, tidak perlu diganti. Padahal, sepekan sebelumnya teknisinya menyarankan supaya businya diganti saja. Itulah bukti nyata manfaanya carbon clean dengan hidrogen ini.   Teknologi temuan Wili ini mulai efektif digunakan sejak 2018 lalu, meski dia telah menemukannya beberapa tahun sebelumnya. Setidaknya sudah lebih dari 150 unit mobil dan 50-an unit motor yang menggunakan jasa carbon clean ini. Temuan ini sebenarnya adalah pengembangan dari temuan Wili sebelumnya. Yaitu Tabung Hemat BBM Hydro Speed-27. THS bisa mengurangi konsumsi BBM sampai 30 persen. Hydro Speed-27 Sebuah mobil Nissan Terrano 2004 yang dipasang Tabung Hydro Speed-27 (THS) temuan Wilianto Ali Rahardjo, yang sehari-harinya digunakan sebagai kendaraan operasional penanganan bencana di Jawa Timur membuktikan, betapa hematnya konsumsi BBM-nya. Perjalanan dari Surabaya ke kawasan lereng Gunung Ijen, Banyuwangi. Ini berdasarkan pengakuan John Arystone, pemilik bengkel GM Speed Surabaya. Sebelum dipasang THS, untuk 1 liter BBM hanya mampu menempuh jarak 7 km saja. Tapi, “Setelah dipasang THS, 1 liter bisa sampai 10 km,” kata John yang biasa menggunakan Terrano ini. Tidak hanya itu, power Terrano yang sehari-hari dikendarainya bertambah besar, karena pengaruh pembakaran BBM yang lebih sempurna. Di tanjakan Gunung Gumitir (Jember-Banyuwangi), biasanya dengan gigi 1-2, tapi setelah dipasang THS dengan gigi 2-3 pun mampu. “Suara mesin yang sebelumnya klitik-klitik hilang dengan sendirinya, sehingga suaranya jadi halus,” lanjutnya. Lain lagi cerita Letkol Laut Kristianto T. Nugroho. Ia tak mengira setelah mobil KIA Picanto miliknya bisa melaju dengan kecepatan 120 km/jam saat melintas di Jalan Tol Porong-Surabaya. “Biasanya maksimal cuma 90 km/jam,” ungkap mantan Kepala Pemukiman TNI AL Grati, Pasuruan, ini. Tak hanya itu. Pemakaian BBM pun menjadi lebih hemat. Biasanya untuk 1 liter BBM cuma bisa menempuh jarak 20 km, tapi sekarang bisa sampai 25 km. “Ini benar-benar efisien dalam penggunaan BBM. Speed dan tarikannya juga optimal,” lanjut Letkol Kristianto lagi. Ketika baru masuk gigi 1, Rpm Picanto bisa mencapai 5.000-6.000. “Ini benar-benar luar biasa. Mobil ini jalannya bisa seperti Ferrari,” ujar Letkol Kristianto sembari tertawa. Gigi 3 saja kecepatan bisa mencapai 100 km/jam, gigi 4 bisa 110 km/jam, dan gigi 5 bisa 120 km/jam. Padahal, “Rpm 5.000-6.000 itu pedal gasnya baru saya injak sekitar 1/4 saja. Akselerasi dan power-nya lebih kuat lagi,” ungkap Letkol Kristianto. Beberapa anak buahnya akhirnya mengikuti jejak komandannya. Seperti mobil Isuzu Panther, Toyota Kijang Kristal, Daihatsu Zebra Espass, dan Mitsubishi T-120-SS. Beberapa perwira menengah (pamen) di Komando Armada Kawasan Timur (Armatim, kini Komando Armada II) juga sudah memasang THS. Yang baru dipasang THS lainnya adalah Honda CRV 2004, Daihatsu Terrios 2012, dan Izusu Panther Touring. Ketiga mobil ini milik pamen TNI-AL Armatim. Menurut Wili, THS bisa mengurangi konsumsi BBM sampai 30 persen. THS ini telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) bermerk “Speed-27″ No. Agenda: DOO.2009027309 pada 18 Agustus 2009. Wili menjamin, temuannya ini bisa membuat performa mesin dalam kondisi dingin. “THS ini beda dengan alat penghemat BBM yang pernah ada dan diekspos selama ini,” ungkap Wili. THS itu dipasang di vacuum injector atau karburator pada mesin mobil atau motor, sehingga mesin menjadi responsif dan suhu mesin turun 5-10 derajat. Dampaknya, lanjut Wili, asap menjadi bersih, karena telah terjadi pembakaran sempurna. “Dan yang penting, BBM menjadi efisien 10-30 persen, tetapi juga tergantung dari keadaan mesin dan cara mengemudi,” katanya. Berkurangnya temperatur pada mesin tersebut bisa membuat mesin tambah awet. Yang menarik, meski irit BBM, kecepatan kendaraan bisa bertambah kisaran 20-30 persen. “Dengan penghematan BBM sampai 30 persen, tentunya ini sangat cocok bila dipasang di mobil-mobil dinas instansi pemerintah atau swasta, karena akan bisa menghemat anggaran,” kata Wili. Tinggal hitung saja berapa unit mobil dinas milik pemerintah yang selama ini menggunakan BBM jenis Pertalite atau Pertamax. Dan jika dipasang THS, berapa banyak uang anggaran yang terselamatkan, sehingga subsidi BBM bisa dialihkan untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Wili, THS itu berisi cairan kimia (hydro) yang berbasis dari minyak bumi. Cairan inilah yang kemudian bereaksi dengan O2 (oksigen), sehingga menghasilkan penguapan dari cairan itu berupa gas (hydrogen dan oksigen). Pada mesin yang standar, hanya disuplai oksigen dari luar. Gas ini yang kemudian disuplaikan ke vacuum injector atau karburator mobil atau motor. Jadi, pada mesin yang standar, suplainya hanya oksigen (udara luar). Kalau ini ada tambahan pada hidrogennya. “Sedangkan sifat hidrogen, mengikat carbon (CO2) dan daya ledak secara implosive,” ujarnya. Jadi, daya ledaknya sangat tinggi jika dibandingkan dengan bensin. Inilah yang menyebabkan kecepatan atau power pada mesin bisa bertambah. “Jika pembakaran di mesin sempurna, maka mesin menjadi maksimal dengan gas buang yang bersih, karena kadar CO2-nya berkurang,” katanya. Kadar gas buang (CO2) berkurang dari 1,4 persen menjadi 0,5 persen pada mobil Honda City matic. Ini adalah hasil tes emisinya setelah dipasang THS. Jadi, kadar CO2-nya jauh di bawah standar emisi gas buang (2%). “Honda Supra X-125 yang dipasang THS pernah menang lomba uji emisi gas buang, dengan capaian 0,28 persen,” ujarnya. Pemilik Supra X-125 itu saya sendiri, Mochamad Toha. Lomba Uji Emisi Gas diselenggarakan oleh PT Pertamina bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya di Jalan Jagir, Kota Surabaya, pada Ahad, 4 Desember 2011, lalu. Seminggu kemudian, hasilnya baru diketahui. Supra X-125 yang turut serta dalam lomba itu dinyatakan sebagai salah satu diantara 4 pemenang dalam Uji Emisi Gas yang diikuti lebih dari 300 kendaraan (sepeda motor dan mobil). Hasilnya, kadar emisi gas CO2 cuma 0,28% dan kadar HC-nya mencapai 548 ppm. Mengapa bisa serendah itu? Salah satunya, selain memakai Pertamax, sepeda motor saya ini juga dipasang THS. “Cairan yang ada di dalamnya itulah yang justru bisa memproses hingga kadar emisi gas buangnya menjadi rendah,” kata Wili. Jadi, alat ini memang sangat cocok untuk mendukung program Pemerintah yang ingin agar udara menjadi sangat bersih. “Kalau mau, saya masih bisa menurunkan kadar emisinya hingga nol (nol),” tegasnya. Tinggal sekarang ini bagaimana Pemerintah bisa mendukung agar membersihkan udara dengan memanfaatkan Tabung Hydro Speed27 ini. Menurut Wili, yang paling mudah dalam upaya penghematan bensin adalah dengan memasang THS pada vacuum injector atau karburator pada mesin mobil atau sepeda motor. Berbeda dengan alat penghemat yang ada selama ini, THS ini tidak memakai sistem elektrolisa. Sistem elektrolisa atau elektronik yang diisi arus listrik dengan bahan dasar air (H2O). Kelebihannya, kata Wili, prosesnya hampir sama dengan tabung, “Tapi ini pakai air yang diambil gasnya (H2O).” Hanya saja, lanjut Wili, kelemahan sistem elektronik ini kalau airnya masuk ke ruang bakar, maka akan mudah timbul kerak yang dapat menyebabkan mesin tidak bisa menyala atau mati. Belum lagi efek elektriknya. “Jika terjadi konsleting akan mengganggu kerja elektrik lainnya,” katanya. Apalagi, lanjut Wili, kalau elektrik itu ada katalisnya seperti NAOH, bahan kimia yang digunakan untuk mempercepat pemisahan molekul hidrogen dengan oksigen. “Sedangkan, di THS saya ini tidak menggunakan elektrik, lebih simple lagi daripada penghemat BBM lainnya,” ujarnya. Menurutnya, jumlah molekul hidrogen pada bensin jenis Premium itu lebih sedikit dibandingkan Pertamax dan Pertamax Plus, sehingga daya bakarnya tidak sebagus Pertamax dan Pertamax Plus. “Jika kita tambah dengan hydrogen dari THS ini, maka pembakaran akan lebih bagus dan sempurna, otomatis oktannya bisa naik. Di sinilah fungsinya THS saya ini,” ujar Wili yang melakukan riset ini selama 3 tahun sejak 2008. Daya ledak hidrogen itu lebih tinggi daripada bensin, mencapai kisaran 1.2-3.6 kali bensin. “Inilah yang membuat power atau kecepatannya bisa lebih tinggi dari biasanya dengan hasil pembakaran yang sempurna,” lanjutnya. Dari hasil risetnya, per 100 cc bisa untuk jarak tempuh 250 km atau kalau diukur dengan waktu itu sekitar 6-7 jam. Untuk THS yang dipasang di mobil isinya 800 cc. “Ini untuk keperluan mesin jenis mobil berkapasitas 1.000-2.800 cc,” tambah Wili. Pengisian cairan THS ini sangat tergantung pada jarak tempuh atau waktu dalam kondisi mesin menyala/hidup. Jika dalam kondisi lalu-lintas macet dengan mesin menyala tentu saja yang dihitung bukan jaraktempuh, tapi waktu mesin menyala. Karena temuan ini masih baru akan diluncurkan, sehingga yang mengetahui hanya sebagian orang saja. Kini, sudah hampir 200 unit mobil berbagai merek dan cc yang sudah dipasang THS. “Sedangkan sepeda motor hampir 100 unit,” ujarnya. Beragam jenis dan merk mobil yang dipasang, yaitu: Toyota (Innova, Avanza, Fortuner, Yaris, Soluna, Vios, Dino Dutro), Daihatsu (Grandmax, Zebra, Xenia, Sirion), Suzuki (Baleno, Grand Vitara, Ertiga, APV), Honda (Civic, Accord, CRV, New Civic R), Mazda (Lantis). Isuzu (Elf, Panther), KIA (Picanto), Ford (Escape Laser), Mercy (Boxer, Tiger, Jeep), BMW (320i, 3i8i), Peugeot 206 hb.306, Mitsubishi (PS 100, TS 120 SS, L300, Pajero), Proton Wira, Hyundai (Carnival, Gets), Nissan X-Trail 2003 matic. Sekarang tinggal menunggu reaksi dari pemerintah. Apakah temuan ini akan didukung untuk dikembangkan di Indonesia. Apalagi, di luar negeri, THS ini belum ada. Jika kedua temuan Wili itu dipakai, kolaborasi berbagai program terkait iklim, apalagi Jakarta memiliki target untuk mencapai zero emission (emisi nol) pada tahun 2050, akan mudah tercapai. (*)

Diplomasi Presiden yang Kalang-Kabut

BY FNN Ahad, 15 Mei 2022 13:22:41 0

Juga, akan ditekan hentikan ketergantungan Indonesia kepada China. Harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang selama ini dan Islamophobia yang terus terjadi di Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEORANG Presiden harus menguasai minimal lima (5) fokus utama dalam penjalinan relasi dan berdiplomasi dengan negara lain, yaitu: Representing, kemampuan untuk mewakili negara; Priomoting, yaitu kemampuan untuk mempromosikan negara; Protecting, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan kepentingan negara; Negotiating, yaitu kemampuan negosiasi demi kepentingan negara; Reporting, yaitu melaporkan situasi dan kondisi suatu negara, termasuk sidang yang dilakukan demi kepentingan negara. Seorang Presiden dituntut untuk bisa berbahasa asing agar dalam percakapan dengan lawan bicara tidak terkendala. Sangat tragis ketika sedang berdialog dengan lawan bicara tampak senyum-senyum kecut seolah sedang menunjukkan dirinya paham apa yang sedang disampaikan lawan bicara. Padahal, yang sesungguhnya terjadi dalam otaknya mengalami kebuntuan dan kemacetan karena tidak paham apa yang sedang disampaikan lawan bicaranya. Seorang Presiden juga harus berwawasan luas, terutama jika bersinggungan dengan topik ekonomi, politik, dan budaya. Kemampuan untuk bernegosiasi juga diperlukan agar perundingan berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi fenomena kebingungan pada nalarnya. Seorang Presiden harus memiliki kepribadian yang unggul dan wibawa itu diperlukan karena pada diri seorang Presiden menempel atas nama negara, dituntut untuk bisa bekerja diatas tekanan. Sementara itu, fungsi diplomasi lainnya dapat dipelajari selama berproses. Ketika Presiden kita melakukan kunjungan kerja ke negara lain sebagian masyarakat kita merasa was-was, karena kemampuan dan keterbatasan yang melekat pada dirinya. Was-was akan terjadi kendala hanya mengandalkan penerjemah dan ketidak-mampuannya menangkap dan sekedar berdialog secara normal dengan mitra dialog dalam forum penting. Nama, harga diri, citra dan wibawa negara  melekat dalam penampilan seorang Presiden saat berada dalam forum percakapan dengan Presiden atau kepala negara dalam percaturan dunia. Jangan sampai negara dipertaruhkan karena terjadinya kecelakaan, Presiden tidak paham situasi dan kondisi politik baik negara yang dikunjungi atau situasi politik global yang sedang terjadi dan menyelimuti masalah antar negara. Apa tidak mengetahui Presiden AS Joe Biden, sedang menggalang blok untuk mengepung Presiden Rusia Vladimir Putin, tapi dia datang ke Biden ketika Indonesia berketetapan akan mengundang Putin pada pertemuan G.20. Over confidence seolah-olah Biden akan bisa ditaklukkan dalam diplomasi acak-acakan hanya bermodal pengalaman bisa marah-marah di dalam negerinya kepada para pembantu menterinya. Apa tidak mengetahui bahwa Singapura di-blacklist Russia, tapi dia mengekor Singapura untuk mencari perlindungan ke AS. Amerika dan sekutunya sedang sibuk luar biasa menggalang kekuatan melawan Rusia. Kepentingan Joe Biden dan PM Singapura Leen Hsien Loong dalam US-ASEAN Summit cuma mau melakukan diplomasi dan demonstrasi menekan Putin dan Presiden China Xi Jinping. Apabila Presiden kita mengabaikan situasi politik global, sedang di kepala sang Presiden, hanya karena ingin menyelamatkan perekonomian Indonesia, dan mencari pinjaman berdalih menarik investasi, kalau ini yang terjadi maka terjadilah proses diplomasi yang kalang-kabut. Sinyal tidak ada sambutan resmi dari pemerintah Amerika. Dikabarkan ketika Jokowi dan rombongan tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington D.C., Amerika, Selasa (10/5), sekitar pukul 21.40 waktu setempat atau pukul 08.40 WIB, Rabu, tidak ada penyambutan resmi dari pejabat Amerika. Ini sinyal harus melangkah dan bersikap hati-hati. Itu sinyal politis, Amerika merasa tak berkepentingan dengan Indonesia atau lebih parah Indonesia hanya dianggap sebagai negara yang tidak diperlukan baik secara politik, ekonomi dan kekuatan yang layak diajak bicara apalagi untuk diajak masuk malam sekutu mereka. “Seperti kambing lapar mencium rumput, dia sadar ada harimau bersembunyi di situ. Tapi dia berharap sang harimau berbaik hati”, ini fatal sekali. Presiden Indonesia datang ke Amerika dalam rangka menghadiri US-ASEAN Summit (KTT ASEAN – Amerika membahas perubahan iklim). Kalau dalam fokus bukan perubahan iklim yang menjadi prioritas, “tetapi bagi Presiden Joko Widodo, ini langkah terakhir menyelamatkan krisis di dalam negerinya”. Dia datang ke Amerika pasti dengan kepala menunduk”. Presiden Jokowi mungkin sekuat tenaga berusah saat ketemu Joe Biden akan menyelipkan agenda mohon bantuan (mungkin juga akan berhutang dengan dalih investasi). Kalau itu yang menjadi agenda dalam pikirannya, proses diplomasi akan kocar-kacir. Presiden Jokowi harus siap mental, apabila negosiasi permintaannya akan ditolak atau minimal tidak direspon. Berbalik arah bisa jadi justru akan ditekan Biden yang bersikeras dan tegas minta Jokowi tidak mengundang Putin untuk hadir dalam G20 di Bali (batalkan mengundang Putin).  Juga, akan ditekan hentikan ketergantungan Indonesia kepada China. Harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang selama ini dan Islamophobia yang terus terjadi di Indonesia. Kalau itu tidak dipahami dan tidak direspon positif oleh Presiden Jokowi bisa terjadi sinyal terburuk datang dari Joe Biden: Anda harus segera berhenti jadi Presiden secepatnya. Bisa jadi dalam lingkup convidential dibatasi waktunya, agar secepatnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Akibat kekacauan dalam komunikasi, lemahnya kepekaan dan kemampuan berdiplomasi dalam pertemuan tingkat tinggi berhadapan dengan negara adidaya dan atau pada pertemuan di forum internasional, itu akan berakibat fatal. Semoga semua itu tidak terjadi karena akibat diplomasi yang kalang-kabut, nama baik negara menjadi taruhannya. (*)

Ambang Batas Capres Tetap 20 Persen, DPD Tak Bisa Halangi “People Power”

BY FNN Ahad, 15 Mei 2022 12:43:13 0

Jakarta, FNN - Dalam acara Halal Bihalal yang diadakan oleh media online FNN, Anggota DPD (Senator) Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung mengatakan, saat ini sudah banyak kekacauan yang terjadi. Kita dipertontonkan banyak ketidak-warasan. Ada orang yang mencalonkan diri jadi Presiden, tetapi pada saat yang sama, balihonya terpasang di mana-mana, banner-nya terpasang di mana-mana, tetapi kemudian dia mendukung perpanjangan tiga periode (presiden). “Ini kan sesuatu yang tidak waras, bagaimana ini, Bung Rocky (Rocky Gerung) yang selama ini mengajari akal sehat, kok tidak sehat ini,” sindir Tamsil yang dilansir kanal Hersubeno Point. Kemudian, lanjutnya, kita mau pemilu tahun 2024, ada 9 partai, tetapi kita punya Presidential Threshold 20%. Sementara 7 partai sudah berada di kubu yang itu (jumlah kursinya mencapai) 82%. “Berarti sisanya 18%, berarti tidak memungkinkan untuk mencalonkan ini. Ini satu lagi bentuk ketidakwarasan,” ujarnya. Kemudian, lanjutnya, DPD melakukan Judicial Revieuw (JR) yang diawali dengan anggota-anggotanya. Yang kemudian, sekarang secara kelembagaan maju, yang akan bersama dengan Partai Bulan Bintang, lawyer-nya langsung Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa teman. Semua yang mengajukan JR perorangan sudah ditolak dan dinyatakan tidak bisa diteruskan karena legal standing-nya. “Ini lagi satu bentuk ketidakwarasan, di mana MK yang kita harapkan menjadi penjaga konstitusi, tapi faktanya tidak demikian, malah dia melakukan kudeta konstitusi,” ungkap Tamsil.   Karena itu, “Ketua DPD (AA LaNyalla M Mattalitti), saya tidak pernah menduga selama ini, tetapi dia sangat kencang, meminta saya mewakili dalam beberapa pertemuan, karena dia lagi Umroh,” ungkapnya.   Pada 16 Mei 2022 Tamsil diminta Ketua DPD untuk berbicara dalam Sidang Paripurna. Tamsil diminta menyampaikan bahwa DPD telah menerima banyak aspirasi. Dan kalau tetap dipertahankan Pemilu 2024 dengan PT 20%, maka DPD tidak dalam posisi menghalang-halangi masyarakat melakukan People Power untuk menolak. “Kita berada dalam posisi yang sama untuk itu. Tidak setuju,” tegas Tamsil. “Nah, ada kemungkinan kalau begitu, ini Pemilu dipercepat. Karena selama ini kita mengikuti pendapat-pendapat bung Rocky bahwa 16 Agustus yang akan datang ini sudah presiden baru yang menyampaikan pidato nota keuangan,” ungkapnya diikuti tertawa para narasumber seperti Rocky Gerung, Pendiri Lembaga Survei Kedai KOPI Hendri Satrio, dan pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti. Kemudian Tamsil bercerita saat bertemu dengan Bachtiar Chamsah (tokoh senior PPP, mantan Menteri Sosial). Bachtiar mengatakan, baru-baru ini setelah sekian lama, Ketum PPP Suharso Monoarfa tiba-tiba nyelonong di rumahnya. Bachtiar kaget saat Ketua PPP menyampaikan, “Pak, Kabinet ini pecah. Bu Sri Mulyani itu sudah enggak ada di sisi ini. Udah di seberang dia,” jelas Ketum PPP kepada Bachtiar Chamsah, seperti ditirukan Tamsil. Bachtiar mengatakan, Suharso juga mengetahui bahwa dari laporan intelijen, gerakan mahasiswa ini skalanya mengkhawatirkan. “Ini kita di kabinet sudah sampaikan. Cuman, kalau hutang negara saya bisa menjelaskan, bahwa itu tidak ada masalah. Itu bisa diselesaikan,” kata Ketum PPP kepada Bachtiar. “Saya tidak mau berdiskusi dengan Anda. Tetapi begini, kalau Anda punya pendapat seperti itu saya bisa mempertemukan dengan yang berpendapat yang lain. Kita bikinkan forum,” kata Bachtiar. “Oh siap.Tapi jangan yang kayak Ichsanudin Nursy,” kata Ketum PPP. “Kenapa Ichsanudin Nursy?” tanya Bachtiar “Ya udah nanti ribut aja kalau Ichsanudin Nursy,” jawab Ketum PPP. “Lha, Ichsanudin itu kan cuma menyampaikan data. Bantah aja data-data yang disampaikan,” jawab Bachtiar. “Pokoknya jangan Ichsanudin Nursy,” kata Ketum PPP bersikukuh. “Kalau begitu Anda mau berdebat dengan orang yang Anda tentukan juga. Wah kalau itu tidak bisa,” kata Bachtiar Chamsah, seperti ditirukan Tamsil Linrung. Sementara itu pengamat politik Rocky Gerung yang juga hadir sebagai narasumber dalam forum itu mengatakan, bahwa nanti akan dikenang, pernah di suatu sore ada halal bihalal yang membicarakan tentang masa depan bangsa. Dan disimpulkan bahwa bangsa sudah tidak punya masa depan lagi. “Orang nggak berpikir lagi 2024, enggak ada pikiran itu. Kalau semua variabel politik ekonomi ditaruh di atas meja, sebetulnya yang terjadi adalah krisis di dalam Istana. Dan DPD itu satu-satunya lembaga demokrasi yang dipilih rakyat,” ungkap Rocky Gerung. “DPD itu singkatan dari Dewan Perlawanan Daerah. Dan saya tahu di daerah itu gerakan mahasiswa dan buruh nggak akan berhenti. Terus mengepung, tapi tidak dimuat di media. Tapi laporannya pasti masuk,” lanjutnya. Menurutnya, kita sedang berada di dalam susana orang berharap transisi ini dipercepat. Ini yang enggak bisa dibaca dengan baik oleh kekuasaan. Jadi, “Ini anggap saja situasi yang sering saya sebut “the beginning of end” (mulainya sesuatu yang akan segera berakhir).” Berbicara tentang calon presiden, lanjutg Rocky, semua rakat Indonesia layak jadi capres. Yang perlu dilakukan adalah melakukan pencoretan “siapa yang tidak layak jadi calon presiden”. “Pencoretan. Siapa yang tidak layak dari daftar itu. Siapa yang kita coret pertama dari daftar itu. Siapa yang kedua. Siapa yang dari bawah kita coret. Kalau semuanya akhirnya kita coret kita mesti tentukan, taruh nama yang kita inginkan, bukan hasil survei segala macam,” jelas Rocky. Jadi, kata Rocky Gerung, kalau kita tanya pada publik (mana yang penting), elektabilitas, intelektualitas, atau etikabilitas. “Elektability itu sifatnya kuantitatif. Intelektuality itu mesti diuji di dalam debat. Tapi etikability itu wajib dimiliki oleh seseorang yang akan kita beri mandat memimpin negara. Elektabilitas itu urusan KPU. Intelektualitas itu urusan kita yang ingin tahu pemimpinnya punya konsep,” ujar Rocky. “Tetapi hati kecil kita selalu menganggap bahwa seandainya elektabiltas ditambahkan intelektualitas tapi kalau tidak punya etikabilitas, maka pemimpin itu juga akan terjebak dalam korupsi,” papar Rocky. Oleh karena itu, menurut Rocky, yang pertama diuji adalah etikabilitas, kedua intelektualitas, baru kita masuk pada elektabilitas. “Jadi sekali lagi percakapan kita pada sore hari ini yaitu untuk menghasilkan perubahan yang dipercepat, dengan cara berpikir yang lain. Jadi, sekali lagi, kita ingin pastikan bahwa percakapan kita akan mengarah pada percepatan perubahan politik,” pungkas Rocky. (mth/sws)

Keragaman Itu Keberkahan yang Menantang

BY FNN Ahad, 15 Mei 2022 09:44:06 0

Jika ada rasa itu maka sesungguhnya kerjasama (partnership) bukan sesuatu yang mustahil. Di sìnilah manusia akan mampu membangun dunia secara bersama di tengah keragaman dan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation MASIH seputar interfaith dinner tahunan Florida Minggu lalu. Salah seorang pembicara ketika itu menekankan Urgensi diversitas (keragaman). Beliau bahkan menganalogikan keragaman itu bagaikan taman bunga yang indah karena ragam warna-warni di dalamnya. Pada sesi keynote speech saya menyetujui itu. Keragaman tidak saja indah. Tapi sejatinya menjadi sunnatullah (hukum atau aturan Allah) dalam cipta-Nya. Sekaligus menjadi salah satu ayat-Nya (tanda-tanda kebesaran-Nya) dalam penciptaan. “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia menciptakan langit dan bumi. (Demikian pula pada) perbedaan lisan (bahasa) dan warna (kulit) kalian. Sungguh yang demikian adalah tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir” (Ar-Rum). Maka dengan sendirinya menolak eksistensi keragaman itu. Sesungguhnya tanpa disadari sekaligus menolak kekuasaan Tuhan. Mengingkari keragaman seolah mengingkari eksistensi kekuasaan Allah SWT. Keragaman (diversity) itu memaknai adanya perbedaan-perbedaan. Sehingga jelas keliru dan tidak rasional ketika ada pihak-pihak tertentu yang ingin menyamakan segala hal. Satu di antaranya ingin menyamakan semua agama. Padahal agama-agama tersebut tidak mungkin sama. Semua agama memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Mereka yang mengaku pahlawan keragaman tapi di sisi lain ingin menyamakan (menyeragamkan) agama-agama mengalami “self paradox” (pribadi yang bertolak belakang). Jika semua agama dipandang sama/seragam berarti dengan sendirinya keragaman tidak lagi eksis. Oleh karenanya pemahaman tentang keragaman yang benar adalah tetap meyakini adanya Perbedaan bahkan seringkali bersifat mendasar di semua agama. Konsep Islam tentang Yesus (Isa AS) dan Kristen berbeda secara mendasar (prinsip). Maka Islam dan Kristen adalah dua bentuk keyakinan yang ragam (berbeda). Oleh karena keragaman adalah karunia (ciptaan, aturan, hukum, keputusan) Allah maka dengan sendirinya keragaman merupakan keberkahan (blessing) Allah dalam hidup manusia. Dengan keragaman manusia dapat memilih yang terbaik berdasarkan pikiran dan kebebasan kemanusiaannya. Sehingga agama itu berdasar pada pilihan dan personal. Agama tidak mungkin bisa dipaksakan karena bertentangan dengan tabiat dasar nanusia yang diberikan kebebasan oleh Tuhan. Islam dalam hal ini jelas dengan “Laa ikraaha fid diin” (tiada paksaan dalam agama). Pada sisi lain walaupun keragaman itu adalah keberkahan namun penuh dengan tantangannya. Saya menyebutnya dengan “a challenging blessing” atau keberkahan yang menantang. Dikatakan menantang karena walau bersifat alami dalam hidup manusia, bahkan menjadi sunnatullah, sering tidak disadari dan dengan mudah manusia mengoyaknya. Hal itu karena pada diri manusia ada tendensi egoisme yang tinggi. Di sìnilah sering kita lihat keragaman tidak membawa keberkahan (atau dalam bahasa agama Islam sebagai rahmah). Sebaliknya justeru menjadi jembatan perpecahan, permusuhan bahkan peperangan. Islam pun hadir dengan penawaran solusi. Saya mengistilahkan solusi ini dengan “nourishment” atau gizi keragaman. Itulah konsep “ta’aruf”. Seperti yang ditegaskan Al-Quran: “dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk lita’arafu atau saling mengenal”. Ta’aruf itu sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam dan luas, lebih dari terjemahan “saling mengenal”. Saling mengenal hanya langkah awal dari ta’aruf. Karena kata ini bermakna ‘urf misalnya yang berarti tradisi, kebiasaan, bahkan semua yang menjadikan orang lain dikenal dengannya. Dari saling mengenal akan tumbuh saling memahami (understanding). Pada tataran ini akan tumbuh sikap toleransi. Sebagai contoh saja. Saya tidak sepakat/tidak setuju dengan orang itu. Tapi saya paham kalau orang itu juga merasa benar dengan keyakinannya. Karenanya saya memahami sikap dan keputusannya. Pada tingkatan ini secara alami akan tumbuh rasa solidaritas dan kedekatan (compassion). Jika ada rasa itu maka sesungguhnya kerjasama (partnership) bukan sesuatu yang mustahil. Di sìnilah manusia akan mampu membangun dunia secara bersama di tengah keragaman dan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Sebenarnya lebih jauh lagi kerjasama itu harus ditingkatkan kepada saling membantu dan membela antara satu sama lain (defending for one another). Dunia kita adalah dunia global yang “deeply interconnected” (saling terkait). Satu contoh yang terasa di Amerika adalah bahwa “Islamophobia & Antisemitisme” adalah dua hal yang senyawa. Keduanya adalah bentuk kebencian kepada orang lain karena keyakinannya. Dalam dunia yang saling terkait keburukan yang menimpa seseorang itu  adalah sejatinya keburukan yang menimpa semua orang. Perang Rusia-Ukraine saat ini berdampak pada semua manusia di semua penghujung dunia. Dan karenanya benar sebuah pernyataan yang mengatakan: “enough for evil to thrive when the good people say or do nothing” (cukuplah bagi kejahatan untuk merajalela ketika orang-orang baik diam atau tidak berbuat apa-apa”. Palestina mungkin menjadi contoh terdekat akhir-akhir ini. Para penguasa Muslim, khususnya Timur Tengah diam membisu bak tidak punya rasa melihat kekerasan-kekerasan yang menimpa saudara-saudaranya. What a tragedy! Jamaica City, 14 Mei 2022. (*)

Demo Mahasiswa dan Reproklamasi Republik

BY FNN Ahad, 15 Mei 2022 09:26:18 0

Waktunya telah tiba untuk menunjukkan sikap. Periksa hati nurani. Dengan jaminan konstitusi, ekspresikan perasaan di manapun berada dengan bergerak mereproklamasikan kembali kemerdekaan negeri yang sudah dikangkangi para oligarki ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts DEFORMASI kehidupan berbangsa dan bernegara selama lima tahun lebih terakhir terjadi semakin membahayakan Republik melalui pembuatan undang-undang dan tafsirnya yang semakin diabdikan bagi kepentingan oligarki, bukan publik. Oligarki semakin brutal merampas masa depan publik berusia produktif, terutama mahasiswa, sebagai komponen yang seharusnya paling tercerahkan itu. Oligarki hampir berhasil menumbangkan Republik menjadi semacam Romawi di tangan Nero. Pada saat sindrom profesionalisasi melanda kampus-kampus, demonstrasi dinilai sebagai tindakan yang close minded, dan tidak profesional, nyaris proses negara ini perlahan runtuh sebagai failed state luput dari perhatian mahasiswa. Template lulus tepat waktu, cum laude, lalu bekerja pada BUMN atau MNC dengan gaji besar dan tunjangan yang menggiurkan, sambil asyik masyuk di dunia maya benar-benar telah mengerdilkan mereka menjadi robot 2-dimensi dengan imajinasi dan visi yang menyedihkan serta dengan mudah remotely controlled. Sebagian lagi bermimpi menjadi Youtuber wannabes semacam DC. Sambil khusyu\' dalam pemberhalaan Science, Technology, Engineering and Maths (STEM), mahasiswa dan kampusnya makin mati rasa. Rasa dianggap fitur  kompetensi yang buruk karena tidak rasional, sumber kecengengan, dan tidak profesional. Banyak yang tidak memahami bahwa pemujaan STEM, penelantaran liberal arts seperti seni dan sejarah adalah strategi kekuatan nekolim dan oligarki untuk menjongoskan bangsa ini. Bangsa ini perlahan tapi pasti menjadi buruh yang cukup trampil untuk menjalankan mesin-mesin, sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan oligarki. Adalah rasa yang menggerakkan dan mengubah, bukan pikiran rasional. Adalah rasa merdeka sebagai pengalaman jiwa yang paling penting. Narasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah narasi bak gonggongan srigala sementara kafilah penjongosan tetap berlalu. Rancangan dasar sistem pendidikan nasional yang didominasi oleh persekolahan massal tidak berubah sejak Orde Baru membuka kran investasi asing untuk program pembangunan ala Wijoyo Nitisastro dkk hingga hari ini. Persekolahan dan perkampusan kita masih tetap menjadi instrumen teknokratik untuk menyiapkan negeri ini sebagai bangsa buruh bagi kepentingan Dunia Pertama. Seharusnya, sistem pendidikan kita menjadi strategi budaya untuk mengenali dan mengembangan rasa, karsa dan cipta bagi bangsa ini untuk belajar merdeka. Di tengah kemerosotan demokrasi, desentralisasi dan pemberantasan korupsi, kita menghadapi sebuah prospek negara gagal karena mekanisme self-correction-nya lumpuh dibajak oleh oligarki. “Hukum Besi Sejarah” membuktikan, bahwa oligarki akan perlahan menjadi anarki. Oleh karena itu penting bagi gerakan mahasiswa untuk mencegah agar jangan sampai deformasi permanen kehidupan berbangsa dan bernegara oleh full-fledged oligarch terlanjur terjadi. Waktunya telah tiba untuk menunjukkan sikap. Periksa hati nurani. Dengan jaminan konstitusi, ekspresikan perasaan di manapun berada dengan bergerak mereproklamasikan kembali kemerdekaan negeri yang sudah dikangkangi para oligarki ini. Baiklah, perlu diingat bahwa jika Bung Karno dan Bung Hatta hanya kuliah melulu, keduanya tidak mungkin menjadi proklamator dan Republik ini tidak pernah ada. Bandar Lampung, 15 Mei 2022. (*)

Oligarki Merampas Masa Depan Mahasiswa

BY FNN Sab, 14 Mei 2022 18:47:50 0

Pada saat segelintir oligarki menguasai lahan berjuta hektar untuk sawit dan tambang serta perumahan, dan jutaan keluarga muda mengais kavling sempit 100 m2 di pinggiran kota-kota, kini terpulang pada mahasiswa sebagai agen perubahan apakah ketimpangan ruang ini masuk akal sehat mereka. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts SEJAK Reformasi 1998, akibat amandemen serampangan atas UUD 45, telah terjadi deformasi besar-besaran atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Alih-alih tiga agenda reformasi yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan pemberantasan korupsi, makin terwujud, agenda itu justru makin jauh panggang dari api. Demokrasi liberal telah menyebabkan biaya politik yang makin tinggi sehingga menyebabkan perselingkuhan elit poltik dengan para taipan. Bangsa ini justru makin menjadi jongos dan negara semakin kehilangan kedaulatan tertimbun hutang yang makin menggunung. Tujuan bernegara telah dibajak oleh oligarki politik dan ekonomi. Pembajakan tersebut terjadi justru saat bangsa ini sedang dianugerahi bonus demografi di mana masyarakat kita didominasi oleh golongan warga berusia produktif yaitu pemuda, termasuk mahasiswa. Banyak mahasiswa sebagai pemuda terdidik tidak menyadari bahwa masa depan mereka telah digadaikan oleh para oligarki ini melalui serangkaian maladministrasi publik, yaitu praktek pembuatan regulasi dan penafsirannya bukan untuk kepentingan publik pemuda, tapi untuk kepentingan oligarki. Kesalahan kebijakan merespons pandemi, manipulasi sejarah, dan juga sistem pendidikan yang hanya menjadi instrumen penjongosan, telah menyebabkan significant learning loss yang berpotensi mengubah bonus demografi tersebut menjadi bom demografi. Paparan internet yang berlebihan, dan kecanduannya telah menyebabkan kehilangan pengalaman ruang 3-dimensi dan waktu pada para pemuda kita. Padahal pengalaman seperti itu sangat penting dalam pendidikan bermakna yang memerdekakan. Menyusutkan ruang dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi adalah perampasan kemerdekaan sebagai ruang eskpresi. Pada saat kita masih gagap untuk meninggalkan paradigma schooling ke paradigma learning, digitalisasi kehidupan atau 2-dimensionalisasi telah mengasingkan mereka dari kenyataan sebagai pengalaman ruang-waktu yang diperlukan dalam belajar untuk merdeka sebagai papan lontar leadership mereka kelak. Sebagai pemimpin masa depan, pemuda perlu terpapar dengan banyak pengalaman dalam proses belajar mereka untuk making sense of their rich experiences. Pengalaman yang penuh tantangan fisik dan mental serta spiritual akan menjadi bekal penting sebagai pemimpin. Seiring dengan itu, mereka juga perlu relating with peoples untuk membentuk personal branding mereka. Setelah itu mereka perlu visioning, yaitu membangun imajinasi yang bisa ditawarkan sebagai mimpi bersama bangsanya. Yang terakhir yaitu mereka harus memulai innovating, bekerja keras untuk mewujudkan visinya tersebut. Adalah HOS Tjokroaminoto yang memancing Soekarno, Muso, dan Kartosoewirjo untuk membangun visi Indonesia merdeka. Sementara itu, para oligarki akan sibuk memastikan bahwa para mahasiswa disibukkan oleh agenda-agenda pragmatis jangka pendek seperti lulus tepat waktu dengan predikat cum laude, lalu menjadi profesional di sebuah BUMN atau multi-national corporations dengan gaji dan tunjangan yang mentereng. Sebuah visi dangkal yang tidak keliru tapi menyedihkan. Dosen-dosen pun sibuk memastikan mahasiswa dengan tugas-tugas akademik yang makin mengasingkan mereka dari masyarakat di sekitar mereka. Oleh Ben Anderson, ini disebut sindrom profesionaliasi kampus sebagai persiapan mental untuk patuh bekerja bagi kepentingan para majikan pemilik modal. Pada saat segelintir oligarki menguasai lahan berjuta hektar untuk sawit dan tambang serta perumahan, dan jutaan keluarga muda mengais kavling sempit 100 m2 di pinggiran kota-kota, kini terpulang pada mahasiswa sebagai agen perubahan apakah ketimpangan ruang ini masuk akal sehat mereka. Apakah mereka sanggup keluar dari mimpi 2 dimensi mereka, dan template kehidupan pragmatis sebagai profesional yang bekerja dengan tekun bagi para oligarki? Atau menjadi manusia merdeka yang mengambil tanggungjawab memerdekakan bangsanya? (*)

Konten LGBT dan Pembiaran Negara

BY FNN Sab, 14 Mei 2022 18:23:04 0

Masyarakat memang harus mengasah kewaspadaan sosialnya. Namun, negara tentu tidak boleh lepas tangan dan berlindung di balik jargon demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok (Ketua Fraksi) DPD di MPR RI MESKI Deddy Corbuzier telah menghapus konten Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di channel YouTube miliknya, namun Deddy tetap merasa heran. “Gua minta maaf, tapi salah gua di mana?” kira-kira begitu kata Deddy, terkesan bingung. Deddy mungkin tidak sendiri. Kebingungan yang sama juga dialami sejumlah anak bangsa. Fakta bahwa LGBT ada dan nyata di sekitar kita itu tidak bisa dihindari. Fakta ini tentu tidak harus dikubur dalam-dalam. Tapi, juga tidak untuk dikampanyekan. Yang terbaik adalah mencari jalan keluar bagi perilaku penyimpangan seksual ini. Dalam video Deddy, kesan kampanye itu ada. Di sanalah letak kekeliruannya. Herannya, pemerintah seolah tidak bisa berbuat banyak. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, misalnya, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga (pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk melarang Deddy Corbuzier menampilkan konten LGBT di podcast-nya. Senada dengan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan, blokir dan take down dilakukan apabila terjadi pelanggaran yang tidak sejalan dengan peraturan. Menurut Menkominfo, yang ingin dilakukan adalah agar inovator atau konten kreator melakukan yang bermanfaat, yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat-syarat kultural dan religius masyarakat. Pertanyaannya, pada bagian mana tayangan LGBT memenuhi syarat-syarat kultural dan religiusitas masyarakat? Dari perspektif agama, LGBT adalah haram. Tidak ada toleransi, dan tidak boleh ada permufakatan baru yang memberi celah, walau sebesar biji zarrah. Titik! Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara pun demikian. Kita punya jimat kebangsaan bernama Pancasila, falsafah hidup bangsa. LGBT yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila seharusnya tidak memiliki ruang untuk berkembang melalui kampanye, langsung atau tidak langsung. Bahwa mereka ada di sekitar kita justru adalah untuk dirangkul dan diberi pemahaman yang baik. Itulah tugas negara. Mengapa? Karena hubungan sesama jenis jelas melanggar sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Pun dengan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tak ada adab dalam hubungan sesama jenis. Yang ada, hubungan itu justru menihilkan sisi kemanusia kita, menjadi lebih rendah ketimbang binatang. Sebab, binatang saja tak ada yang berhubungan sesama jenis. Pancasila selalu kita akui sumber dari segala sumber hukum. Maka konstitusi dan hukum positif yang berlaku di Indonesia seharusnya tidak berseberangan dengan Pancasila, atas nama demokrasi sekali pun. Sayangnya, hukum positif di Indonesia yang mengatur soal LGBT, belum diramu secara tegas. Itulah kekosongan hukum yang harus ditambal. Inilah pekerjaan rumah kita! Indonesia memang negara demokrasi (berkedaulatan rakyat). Tapi, Indonesia juga adalah negara nomokrasi (berkedaulatan hukum), yang meniscayakan hukum, mengawal pelaksanaan demokrasi dengan proporsi yang tepat. Di tengah pekik slogan demokrasi yang begitu membahana, nyatanya tidak sedikit suara kritis rakyat yang dibungkam, dihalang-halangi atau ditekan. Tapi, dengan pekik slogan yang sama, pemerintah seperti enggan mengatur tentang LGBT. Lalu, apakah kita biarkan LGBT tumbuh dan mekar begitu saja? Apakah konten-konten (yang cenderung mengampanyekan LGBT) dibiarkan meski bertentangan dengan norma, nilai-nilai dan falsafah hidup bangsa? Negara tidak boleh melakukan pembiaran. Hak mereka sebagai warga negara harus dilindungi, namun negara berkewajiban pula melindungi warga negara lain dari kampanye terselubung perilaku menyimpang. Oleh karena itu negara tidak boleh abai terhadap gejala maraknya konten-konten LGBT yang berpotensi mengekspos dan mengembangkan perilakunya kepada masyarakat umum. Konstitusi memberikan amanah yang begitu mulia kepada pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh sebab itu, mindset Pemerintah (dan kita semua) seharusnya berangkat dari sudut pandang pemeliharaan generasi dan regenerasi bangsa. Pembiaran konten-konten LGBT adalah kejahatan yang mengancam pemuliaan generasi dan regenerasi bangsa. Juga sekaligus melawan kodrat kita sebagai manusia.  Masyarakat memang harus mengasah kewaspadaan sosialnya. Namun, negara tentu tidak boleh lepas tangan dan berlindung di balik jargon demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah memiliki kewajiban menjaga nilai-nilai dan standar moral yang selama ini kita pertahankan dengan baik, bukan malah sibuk memikirkan pelanggengan kekuasaannya. (*)

Emas Jatuh 16,4 Dolar Karena "Greenback" dan Imbal Hasil AS Naik

BY FNN Sab, 14 Mei 2022 13:29:30 0

Chicago, FNN - Emas berjangka merosot kembali pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), memperpanjang kerugian pada hari kedua berturut-turut dan menetap di level terendah 14-minggu, karena menguatnya dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS mengurangi daya tarik logam kuning.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di Divisi Comex New York Exchange jatuh 16,4 dolar AS atau 0,9 persen menjadi ditutup pada 1.808,20 dolar AS per ounce setelah mencapai terendah sesi 1.797,45 dolar AS, terendah sejak 30 Januari. Minggu ini, emas Juni anjlok 3,9 persen.Sehari sebelumnya, Kamis (12/5), emas berjangka anjlok 29,10 dolar AS atau 1,57 persen menjadi 1.824,60 dolar AS setelah terangkat 12,7 dolar AS atau 0,69 persen menjadi 1.853,70 dolar AS pada hari Rabu (11/5), dan tergelincir 17,6 dolar AS atau 0,95 persen menjadi 1.841,00 dolar AS pada hari Selasa (10/5).Biaya hidup yang tinggi (inflasi tinggi) dan kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve AS untuk menjinakkan inflasi telah mendorong permintaan dolar AS, yang mencapai level tertinggi yang terakhir terlihat dalam 20 tahun terakhir.Emas jatuh di bawah rata-rata pergerakan 200-hari pada hari Kamis (12/5). Analis pasar berpendapat bahwa konsolidasi dalam minggu depan di bawah 1.830 dolar AS akan memperkuat sinyal bearish, yang akan membuka jalan bagi penurunan 25 persen lagi menuju area 1.350 dolar AS.Meski demikian, ada ruang untuk menghindari skenario bearish, menurut analis pasar.\"Hanya aksi jual tiba-tiba dolar AS yang kemungkinan akan mengubah prospek teknis bearish emas,” kata Jeffrey Halley, yang mengawasi riset pasar Asia-Pasifik untuk platform perdagangan daring OANDA.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 22,8 sen atau 1,1 persen, menjadi ditutup pada 21,00 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli turun 0,7 dolar AS atau 0,08 persen, menjadi ditutup pada 930,70 dolar AS per ounce. (mth/Antara)

Aktivis Buruh Sebut Pengemudi Ojol Layak Dapatkan Jaminan Pensiun

BY FNN Sab, 14 Mei 2022 13:16:03 0

Jakarta, FNN - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan pengemudi ojek online (ojol) layak mendapatkan dana pensiun sama seperti pekerja pada umumnya.\"Mereka berhak mendapat hak hak sebagai pekerja, upah layak, jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan jaminan jaminan lain,\" kata Said dalam jumpa persnya di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Sabtu.Menurut dia, pemerintah bisa menggunakan kapasitasnya untuk memperhatikan nasib para pengemudi ojol yang tidak mendapatkan jaminan apapun sebagai pekerja.Padahal, pengemudi ojol merupakan bidang pekerjaan yang paling banyak digandrungi masyarakat kalangan menengah ke bawah.\"Driver ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya, sehingga berhak mendapat hak hak sebagai pekerja,\" kata dia.Selain itu, dia juga berharap para pekerja rumah tangga (PRT) mendapatkan jaminan perlindungan yang layak.Dengan aksi demonstrasi yang digelar Partai Buruh hari ini, dia berharap pemerintah mau mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi tersebut.Massa menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI, siang ini. Terlihat massa buruh memenuhi sisi jalan depan gedung, tepatnya di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.Sambil menggelar aksi, mereka mendendangkan lagu perjuangan untuk membakar semangat massa. Suasa demonstrasi pun semakin semarak kala massa bernyanyi bersama.Di saat yang sama, ratusan petugas melakukan penjagaan di lokasi guna memastikan aksi berjalan dengan aman dan lancar. Hingga saat ini, kondisi di lokasi masih terpantau kondusif. (mth/Antara)

Kapolda Metro Jaya Traktir Bakso dan Ketoprak untuk Massa Buruh

BY FNN Sab, 14 Mei 2022 13:12:58 0

Jakarta, FNN - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran mentraktir bakso dan ketoprak bagi untuk massa buruh yang tengah berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI dengan memborong seluruh dagangan penjual yang ada di kawasan itu, Sabtu.Dari pantauan sekitar pukul 11.30 WIB, terlihat Fadil beserta pasukan pengamanan datang untuk memeriksa jalannya aksi demo.Saat sedang berjalan di trotoar depan gedung Parlemen, dia menghampiri Mulyanto, salah satu pedagang bakso yang tengah berjualan di tengah massa.Fadil pun sempat berbincang dan menanyakan beberapa hal kepada Mulyanto. Setelah beberapa saat berbincang, Fadil lalu memberikan uang sebesar Rp900.000 kepada pedagang bakso tersebut untuk dibagikan kepada buruh yang ada di lokasi.Bukan hanya Mulyanto, Waluyo seorang pedagang ketoprak yang ada di sebelah Mulyanto juga mendapat uang sebesar Rp1.000.000 dari Fadil dengan maksud mentraktir seluruh peserta buruh.Setelah perbincangan itu selesai, Fadil beserta jajarannya langsung melanjutkan perjalanan untuk memantau situasi demonstrasi.Mulyanto mengaku Kapolda sempat bertanya tentang pendapatan dia sehari selama menjadi pedagang bakso.\"Habis itu dia langsung kasih bantuan untuk massa buruh. Saya bersyukur Alhamdulillah dagangan saya laris,\" kata Mulyanto. (mth/Antara)

Jenderal Widjojo: Waspada, Infiltrasi China Sudah Terjadi!

BY FNN Sab, 14 Mei 2022 12:29:04 0

Jakarta, FNN – “Telah meninggal dunia Jenderal (Purn) Widjojo Soejono dalam usia 94 tahun pada hari Rabu, 11 Mei 2022, pukul 04.43 WIB di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Soebroto karena sakit,” begitu pesan singkat yang beredar di grup WA dan media sosial, Rabu (11/5/2022). Bangsa Indonesia berduka atas berpulangnya tokoh militer kharismatik yang mantan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), mantan Komandan Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat (Puspassus) 1967-1970 (sekarang Kopassus). Melalui kanal Hersubeno Point, Kamis (12/5/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief mewancarai Dosen Universitas Nasional (UNAS) yang juga pengamat militer Selamat Ginting. Ginting menggambarkan sosok tokoh militer ini secara gamblang. Menurut Ginting, menjelang dan saat pemakaman, banyak purnawirawan jenderal datang bertakziah.   Di situ hadir Ketua Umum PP Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Letjen TNI (Purn) Doni Monardo. Pukul 07.00 WIB, Doni meluncur ke rumah duka, di Jalan Karang Asem 1 Nomor 4-6 , Kuningan Timur, Jakarta Selatan, untuk memberi penghormatan terakhir. Di situ juga ada Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra, Letjen TNI Purn Sintong Pandjaitan. Termasuk mantan KSAD Jenderal TNI Purn Agustadi Sasongko Purnomo. “Pokoknya, lengkaplah,” ujar Ginting. Jadi, kata Ginting, beberapa senior TNI hadir di situ. “Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa,” lanjutnya. Setahun yang lalu Letjen TNI Purn Sayidiman Suryohadiprodjo (21 September 1927 – 16 Januari 2021) juga sudah wafat. Letjen Sayidiman adalah mantan Wakil KSAD dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang. “Setelah Pak Sayidiman, Pak Rais Abin wafat, Maret. Saya kebetulan banyak mengunjungi beliau-beliau ini, jadi 4 sebenarnya quarted yang masih hidup ketika itu Sayidiman itu Jenderal Pemikir, Rais Abin Jenderal Diplomat, Widjojo Jenderal Tempur,” ungkap Ginting. Kemudian, lanjutnya, sebenarnya ada yang masih hidup sekarang ini. Yaitu, Letjen TNI (Purn) Soerjo Wirjohadipoetro, dia mantan asisten pribadi Presiden Soeharto. “Beliau-beliau itu merupakan perpustakaan hidup. Kebetulan mereka memiliki kualifikasi yang berbeda. Rais Abin dikenal sebagai jenderal diplomat, pernah bertugas sebagai Panglima Pasukan Perdamaian PBB di Timur Tengah (1976-1979), Sekretaris Jenderal Konferensi Tingkat Tinggi (Sekjen KTT) Non-Blok, duta besar di beberapa negara sahabat, serta berbagai jabatan lainnya,” ujar Ginting. Sampai saat ini, Rais Abin merupakan satu-satunya jenderal Indonesia yang pernah memimpin pasukan internasional (PBB). Dalam misi perdamaian yang beranggotakan ribuan tentara dari banyak negara di dunia. Soerjo Wirjohadipoetro, terakhir yang ditemui Ginting di rumahnya pada akhir 2018. Dia merupakan tipe jenderal keuangan. Pernah menjadi asisten pribadi (aspri) bidang keuangan Presiden Soeharto (1966-1974). Pernah juga menjadi Dirut PT Hotel Indonesia. “Beliau kini usianya 104 tahun dan masih hidup,” ungkap Ginting. Ada juga di Jawa Barat yang cukul terkenal legendaris Letjen TNI Purn Solihin Gautama Purwanegara (lahir 21 Juli 1926). Kini usianya 96 tahun,” lanjutnya. Kembali ke Jenderal Widjojo Soejono. Widjojo lebih dikenal dengan panggilan “Willy” ketika masih di Seskoad. Kala itu banyak perwira dari Sumatera Utara, termasuk Sulawesi Utara, yang susah kalau harus menyebut nama “Widjojo”. Suatu saat Ginting menanyakan ke yang bersangkutan, dan dijawab ketika Jenderal TNI Maraden Panggabean menjadi Panglima Angkatan Darat atau KSAD, “Dia panggil Widjojo dengan sebutan Willy, sehingga yang lainnya jadi ikut-ikutan manggil dia Willy: W. Soedjono di papan namanya.” Saat ditugaskan memimpin Kopassus, dia kembali benahi betul, dan Kopassus kembali ke fisik dengan memoles kemapuannya. “Itu misalkan diserahkan 10 peluru, maka sasarannya harus 10 peluru itu juga, tidak boleh ada sisa,” ujar Ginting. Kemudian dia terkoneksi dengan banyak Jenderal yang sempat memimpin TNI misalnya, ketika menjadi Pangdam Merdeka di Manado itu ayahanda Jenderal Gatot Nurmantyo itu dulu ajudannya Widjojo Soejono. Sehingga, hubungan Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo dengan Widjojo juga bagus sampai sekarang. “Termasuk kemarin pada 6 Mei 2022 Jenderal Hendro Priyono juga membesuk beliau di RSPAD,” ungkap Ginting. Sebagai perwira tinggi, Widjojo Sujono jadi senior yang dihormati betul oleh Pak Harto, juga sangat percaya pada yang bersangkutan karena memang track record pendidikannya, meski memang bukan pendidikan Komando tapi Ranger di Amerika. Ketika mengikuti pendidikan PETA, Widjojo bilang, mereka juga diajari bidang pendidikan intelijen. Kapan intelijen masuk, kapan potensi asing itu masuk, di sana diajari juga. Saat bicara dengan Ginting, dia pernah menyampaikan kekhawatirannya pada kekuatan asing (China) yang mulai masuk ke Indonesia dengan dalih investasi pembangunan. “Sebagai Perwira Komando, dia tahu betul ancaman itu,” kata Ginting. Widjojo memang dikenal sebagai Perwira Intelejen, Perwira Operasi, dan salah satu Jendetal Tempur yang paling tua yang wafat pada era ini. “Dia selalu mengkhawatirkan itu, kalau bisa Anda belajar bahasa Mandarin untuk mempelajari ancaman-ancamam China. Sampai seperti itu beliau ini mengkhawatirkan ancaman China,” ungkap Ginting. “Jadi, tolong ini TNI terutama atase kita dalam menghadapi China juga harus yang lebih cerdas. Potensi ancaman itu bukan sekedar guyonan atau fobhia terhadap China tapi dia sudah menyaksikan peristiwa 65 yang terjadi sampai pecahnya peristiwa G-30S/PKI itu juga,” lanjutnya. Menurut Widjojo, awalnya bagaimana China memasukkan orang-orangnya sampai kemudian senjata bisa masuk? Masa kita mau belajar dari kesalahan-kesalahan serupa pada tahun-tahun sebelumnya? Ini pelajaran empiris dari Widjojo Perwira Operasi yang dikenal oleh Angkatan Darat sebagai Perwira yang punya banyak pengalaman yang sampai sekarang hampir semua Jenderal kalau ingin atau setelah mendapatkan Jabatan pasti datang ke beliau minta restu yang dituakan. “Kalau misalkan infiltrasi dia curiga bahwa infiltrasi sudah terjadi, wajar kalau ada kekhawatiran di mana-mana, misalkan tenaga kerja China dan lain-lain,” ungkap Ginting. Jangan kemudian masuknya seratus terus kita tidak deteksi keluarnya cuma 30 atau 70 yang sisanya itu ke mana? Itu kemudian dia selalu mengigatkan intelijen kita mesti kuat terutama menghadapi warga asing dari China. Pada 2021, Widjojo Sujono menerima Satyalancana Perintis Kemerdekaan dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan itu melengkapi sejumlah penghargaan yang pernah dia terima. Antara lain Bintang Gerilya, Yudha Dharma Nararya Pratama, Kartika Eka Paksi Nararya Pratama, Satya Lencana 8, 16, dan 24 Tahun. Widjojo Sujono lahir di Tulungagung, Jawa Timur, 9 Mei 1928, sebagai putra bungsu 15 orang bersaudara dengan ayah Martodidjojo yang leluhurnya dari Surakarta dan Ibu Roesmirah yang leluhurnya dari Yogyakarta. Sekolah Dasar ditempuh pada zaman Belanda (HIS). Melanjutkan ke Sekolah Teknik yang zaman Belanda bernama K.E.S., lalu zaman Jepang disebut Kogyo Gakko dan sekarang bernama SMK I Surabaya. Ia sekelas dengan Soewoto Sukendar yang kelak jadi KSAU dengan pangkat Marsekal TNI dan Widodo Budidarmo yang di kemudian hari menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal Polisi. Soemitro yang terakhir juga berbintang empat dan menjabat sebagai Wapangab merangkap Pangkopkamtib tapi dari jurusan yang berbeda. Semangat kemerdekaan yang bergelora mendorong Widjojo meninggalkan sekolah pada umur 17 tahun dan mengikuti Latihan Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor awal 1945. Setelah lulus, Widjojo ditempatkan di Batalyon 4 Karesidenan Malang. Setelah pembubaran PETA dua hari menyusul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dia ikut membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di HBS Straat yang sekarang bernama Jalan Wijaya Kusuma, Surabaya. (mth)

Mahasiswa, Haruskah Revolusi Lagi?

BY FNN Sab, 14 Mei 2022 01:06:57 0

 Banyaknya tuntutan mahasiswa menunjukkan banyaknya persoalan bangsa. Mahasiswa tidak keliru. Tujuh belas tuntutan itu rasanya memang menjadi problem mendasar rakyat hari-hari belakangan. Sebutlah stabilisasi harga bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) gas, dan lain-lain. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD RI di MPR RI HUJAN mengguyur Jakarta. Namun kumpulan mahasiswa itu bergeming, kukuh berbaris di kawasan patung kuda, 12 Mei 2022. Para mahasiswa merapatkan barisan, bergandeng tangan, membasah bersama Bumi Pertiwi. Hari itu, sang intelektual muda berkumpul untuk memperingati “Tragedi Trisakti”, 12 Mei 1998 silam. Kala itu, empat mahasiswa tewas dalam peristiwa kelam ini. Tak terhitung yang terluka. Darah dan nyawa, itulah harga yang mahasiswa harus bayar demi penyelamatan negeri. Buahnya, revolusi indah bernama Reformasi. Kini, reformasi nyaris berusia seperempat abad. Namun, situasi memaksa mahasiswa turun ke jalan dengan idealisme yang sama: menyelamatkan Indonesia. Apa boleh buat, perjalanan reformasi yang kini anti klimaks, sekali lagi membutuhkan pekik cadas agen perubahan ini. Untungnya, mahasiswa setia dan memiliki tanggungjawab moral mengawal reformasi. Dari Cibubur, Jawa Barat, genderang perang melawan kebatilan itu digagas. Bersama buruh, petani, nelayan, akademisi dan aktivis 98, elemen mahasiswa mengagendakan aksi nasional menyelamatkan negara ini dari kerusakan dan kehancuran. Momentumnya dipilih pada 19-20 Mei 2022. Momen 19 Mei tentu membuat bulu kuduk penguasa berdiri, siapa pun penguasanya. Pasalnya, pada tanggal yang sama 24 tahun lalu, para mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR. Aksi ini menjadi demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan mahasiswa selama 30 tahun terakhir. Aksi yang kemudian menggulingkan rezim Soeharto sekaligus melahirkan reformasi. Perjalanan reformasi memang penuh liku. Namun, pelan tapi pasti, negeri ini membenahi diri, mencoba mengukukuhkan demokrasi pada segenap sendi-sendi interaksi. Hasilnya mulai terlihat pada era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, demokrasi terasa mekar meski belum mewangi semerbak. Sepuluh tahun kepemimpinan Yudhoyono diakhiri dengan damai. Tak ada aktivis yang diterungku. Pergantian pucuk pimpinan negeri pun terlaksana dengan baik, tanpa huru-hara politik sebagaimana pergantian presiden lainnya. Presiden berganti, sejarah berubah. Sayangnya, perubahan yang terjadi tidak lebih baik. Indonesia nyungsep, berkebalikan dari kata meroket yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo. Demokrasi terjerembab diiringi dengan lagu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan atau presiden tiga periode. Lagu dengan tiga judul berbeda namun satu esensi: haus kuasa. Di mana-mana, haus kuasa pasti menggerogoti demokrasi. Suara kritis rakyat dibungkam, UU ITE seolah menjadi alat pemenjara bagi rakyat yang kritis. Sementara itu, keterbelahan rakyat dirawat demi kepentingan politis. Cebong dan kampret tak henti (dibuat) bertempur. Isu agama terus-menerus dikipasi. Maka wajar naluri dasar mahasiswa kembali menggeliat. Apalagi, sejumlah kebijakan yang ditempuh bukannya menjadi solusi, tetapi malahan semakin merapuhkan bangsa. UU Ibukota Negara Baru (IKN), UU Omnibus Law, atau utang negara yang semakin menggunung, misalnya. Segudang problem bangsa itulah yang membuat 300 perwakilan mahasiswa dari 34 provinsi bersama elemen buruh, akademisi, hingga aktivis 98 akhirnya melakukan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia di Cibubur pada 10-12 Mei 2022. Mereka merasa reformasi telah dikhianati. Tanggungjawab moral membuat mereka terpanggil, menggiring arah reformasi agar kembali pada rel sejatinya. Namun, tekanan lagi-lagi datang. Di hari H pelaksanaan, para peserta tiba-tiba tidak dibolehkan menggunakan gedung Pandan Sari oleh pengelola. Padahal, menurut panitia, semua perijinan telah diurus, sewa gedung juga telah dilunasi. Tekanan itu tak menyurutkan semangat para pengawal reformasi tersebut. Konsolidasi akhirnya dilaksanakan di sekitar luar gedung Pandan Sari dan di lorong-lorong penginapan peserta. Agenda tetap berjalan dan melahirkan 17 poin tuntutan yang akan disampaikan melalui Aksi Nasional pada 19-20 Mei mendatang. Banyaknya tuntutan mahasiswa menunjukkan banyaknya persoalan bangsa. Mahasiswa tidak keliru. Tujuh belas tuntutan itu rasanya memang menjadi problem mendasar rakyat hari-hari belakangan. Sebutlah stabilisasi harga bahan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM) gas, dan lain-lain. Uniknya, aksi nasional 19-20 Mei juga mengangkat isu kesejahteraan guru honorer. Para peserta aksi bakal menuntut agar ribuan guru honorer tersebut diberikan haknya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menuntut agar rekrutmen guru dan pegawai honorer dilakukan secara transparan dan tidak berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebenarnya telah menyampaikan aspirasi yang sama kepada Presiden. Melalui kerja maraton Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kerja Honorer (GTKH) yang saya pimpim, DPD RI secara formal telah mengirimkan surat berisi 10 rekomendasi penyelesaian guru honorer. Pansus GTKH bahkan merekomendasikan agar Guru Honorer berusia 40 tahunan ke atas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui tes. Namun, hingga saat ini tak sedikit pun presiden memberi respon hasil kerja maraton selama 6 bulan Pansus GTKH tersebut. Ketiadaan respon itu menunjukkan lemahnya empati negara. Juga sekaligus menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa dan elemen rakyat lainnya sudah tepat. Mereka memahami persoalan rakyat lalu berjuang menyampaikannya kepada pemerintah melalui jalur-jalur konstitusional. Sulit menebak seperti apa eskalasi demo 19-20 Mei 2022 nanti. Akankah mahasiswa memantik revolusi lagi? Entahlah. Yang jelas, kita berharap bangsa ini baik-baik saja. Maka pengelolaannya harus baik-baik pula, agar warga bangsa tetap bersikap baik-baik. (*)

Prof. Syaiful Bakhri: Praktik Oligarki Dorong Perubahan

BY FNN Jum'at, 13 Mei 2022 22:27:06 0

Jakarta, FNN – Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. DR. Syaiful Bakhri, SH, MH mengatakan, jejak-jejak perubahan kepemimpinan nasional telah mendapatkan respon dari para Cendekiawan, Aktivis Mahasiswa, Aktivis Perempuan, dan para Buruh. Itu terjadi karena adanya kegagalan dalam mengelola kesejahteraan rakyat, merosotnya pelaksanaan prinsip keadilan sosial, merobohkan semangat penegakan hukum, menguasai kelembagaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif secara menyeluruh melalui perspektrum Oligraki dan membunuh demokrasi. Menurut pakar hukum pidana itu, ini menunjukkan pembusukan, regresi, dan memanipulasi negara hukum. Ketidakadilan dan kesenjangan menjadi konsekuensi yang berdampak pada menjauhnya cita-cita bernegara. “Perubahan itu telah nyata terjadi di depan mata, tidak terbendung laksana gelombang tsunami yang ditumpahkan oleh lautan,” tegasnya. Demokrasi yang sejati adalah pemenuhan persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan mendapatkan akses perlindungan dan pemerataan kesejahteraan. Sedangkan, saat ini ketiga-tiganya tetaplah mitos hingga NKRI hanya wilayah tak bertuan. Profesor Syaiful mengatakan, hal ini tejadi akibat merebaknya praktik oligarki yang menancapkan pengaruh melalui kolaborasi Penguasa dan Pemegang Modal. “Pada akhirnya postulat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhenti sebagai jargon,” katanya. (mth)

Islam di Indonesia “Kacau-Balau”

BY FNN Jum'at, 13 Mei 2022 18:50:21 0

Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa harapan (ar-raja\') yang sesungguhnya adalah harapan yang dapat memotivasi seseorang untuk berjuang dalam bekerja dan beramal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DUNIA Islam itu paling sempurna, semua teratur, selalu terbuka menerima kritikan, terdepan dlm ilmu pengetahuan. Tetapi Islam di Indonesia kacau balau bahkan jadi “minoritas kualitas” di bidang ekonomi dan politik. Di Indonesia kok tanpa bentuk, tidak ada keteraturan ekonomi-sosial-politik-budaya dan seterusnya. Jadi, “Secara kategori sosiologis komunitasnya masih berkelas gerombolan atau kerumunan,” ungkap Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation yang tinggal di New York, Amerika Serikat. Bangsa Barat dan Timur yang telah maju justru Sangat Islami dari segi modal kesalehan sosial. Walaupun sekuler atau yang berdasarkan tradisi bangsanya (penelitian Rehman - Askari tentang “Keberislaman Negara-negara” dari George Washington University). Hal itu terjadi mungkin bermula dari umat Islam tak mau mengamalkan ilmu muamalah/semesta/utama sosial-praktek-strategi-membangun masyarakat-bangsa. Istilahnya Antonio Gramshi “Mekanik Tak Organik”. Dengan kacamata kuda “Newtonian cartesian” tanpa relevansi pada realitas sosial-politik-ekonomi-bangsa dan negara. Bahkan ada kritik yang cukup tajam kepada Bangsa Indonesia. Etnolog Belanda Profesor Veth pernah mencela rakyat negeri ini seperti “rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan ...” Gubernur Jenderal De Jonge pada 1930-an masih juga berkata, Belanda akan menjajah 300 tahun lagi. Lemahnya mentalitas bangsa ini yang dengan mudah bisa dipecah-belah. Berdasarkan pendapat-pendapat ilmuwan mereka yang berkesimpulan kita sebenarnya adalah “bangsa yang paling lunak di dunia” (het zachtmoedigste volk ter aarde). Sun Yat Sen mengatakan, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebasklan diri dari penindasan ibarat “a sheet of loose sand”. Bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Tiada keteguhan, sehingga mudah ditiup ke mana-mana. Kritik di atas dalam bahasa tidak langsung menyebut umat Islam. Tetapi realitas bangsa Indonesia adalah umat Islam. Sekiranya ajaran Islam tersebut dijalankan dengan baik oleh umatnya, maka takkan ada orang miskin yang terlantar, tidak ada orang sakit yang tidak bisa berobat, dan tidak akan ada perpecahan, kebodohan, dan kejahatan kemanusiaan di kalangan umat Islam. Kata Syekh Muhammad Abduh, “Islam tertutup oleh umat Islamnya sendiri”. “Al-Islamu mahjubun bil-muslimin“. Cahaya Islam ditutupi dan digelapkan oleh orang Islam itu sendiri. Apakah Umat Islam akan tertutup padahal Islam sesuai yang dikutip oleh Hamzah Yakusai mengutip beberapa pernyataan tokoh-tokoh Filsafat Barat yang memprediksikan masa depan Islam. 1. Leo Tolstoy (1828-1910) “Islam akan menguasai dunia suatu saat nanti, sebab ia menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan hikmah”. 2. Herbert Wells (1846-1946) “Hingga akhirnya Islam kembali lagi, betapa banyak generasi yang akan merasakan kesengsaraan kemudian suatu waktu nanti dunia seluruhnya akan tunduk pada Islam, pada saat itu kedamaian akan terwujud dan kembali menjadi tenang”. 3. Albert Einstein (1879-1955) “Saya memahami bahwa kaum Muslimin melakukan itu semua karena kecerdasan dan kesadaran mereka, sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dalam Islam ada kekuatan dan hikmah yang akan membawa kepada kedamaian”. 4. Houston Smith (1919) “Ada yang lebih baik daripada keimanan yang kita anut sekarang ini, dialah Islam... Jika kita mau membuka hati dan akal kita itu akan sangat baik bagi kita”. 5. Michael Nostrodamus (1566-1503) “Islam akan menjadi agama yang berkuasa di Eropa, dan salah satu kota terkenal di Eropa akan menjadi ibukota negeri Islam”. 6. Bertrand Russell (1872-1970) “Saya telah membaca tentang Islam dan saya akhirnya tahu bahwa Islamlah agama yang akan menjadi agama seluruh dunia dan semua manusia. Islam akan menyebar di seluruh sudut-sudut Eropa, dan akan datang waktunya Islam menjadi penggerak hakiki dunia ini”. 7. Gustaf Lebon (1841-1931) “Islam adalah agama satu-satunya yang berbicara tentang perdamaian dan perbaikan serta ajakan kepada orang-orang Nasrani untuk menghargai keimanan yang membawa kebaikan”. 8. Bernard Shaw (1856-1950) “Suatu hari dunia keseluruhan akan menerima Islam sebagai satu-satunya agama… Seandainya mereka tidak menerima dengan namanya yang sebenarnya, pasti mereka akan meminjam subtansi ajaran Islam. Tapi pasti Barat akan menerima Islam suatu hari. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang akan memimpin dunia”. 9. Yohan Jits (1749-1832) “Wajib bagi kita semua menerima Islam cepat atau lambat. Dialah agama yang sebenar-benarnya. Andai saya diajak masuk Islam saya tidak akan merasa sebagai sebuah keburukan, bahkan itu saya anggap sebagai sebuah kenyataan”. Pertanyaan muncul, kenapa Islam sebagai konsep kehidupan yang paripurna, sementara umat Islam masih kacau-balau baik di bidang politik dan ekonomi. Ada harapan ada cahaya: Harapan itu harus disertai amal nyata, jika tidak maka ia hanyalah angan-angan belaka. --Syekh Ibnu Atha\'illah, Al-Hikam. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa harapan (ar-raja\') yang sesungguhnya adalah harapan yang dapat memotivasi seseorang untuk berjuang dalam bekerja dan beramal. Kalau demikian sangat mungkin umat Islam memahami ajarannya lebih banyak hanya tekstual masih jauh dari ajaran Islam yang sempurna. (*)

Partai Buruh: 50-an Ribu Buruh Akan Ikuti May Day Fiesta di GBK

BY FNN Jum'at, 13 Mei 2022 18:48:21 0

Jakarta, FNN – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, ada dua kegiatan yang akan dilakukan Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia pada Sabtu, 14 Mei 2022. Dua kegiatan itu adalah, pertama, pada pukul 10 00 – 12.00 WIB dilakukan aksi unjuk rasa di DPR RI. Sedangkan yang kedua, pada pukul 13.00 – 17.30 WIB berupa May Day Fiesta di Gelora Bung Karno (GBK). “Kegiatan ini adalah rangkaian peringatan May Day. Di mana pada tanggal 1 Mei kami juga menyelenggarakan aksi di KPU yang dilanjutkan dengan May Day Fiesta di Gedung Film Usmar Ismail,” kata Said Iqbal. Disampaikan, dalam kegiatan 14 Mei 2022, karena harus memenuhi protokol Kesehatan, jumlah massa yang seyogyanya 100 ribu dikurangi menjadi 50-an ribu orang. Mereka berasal dari DKI, Jabar, dan Banten. “Selain kegiatan di Jakarta, secara bersamaan, juga akan dilakukan aksi serempak di berbagai daerah: 20 ribu buruh di Surabaya, 5 ribu buruh di Semarang, 15 ribu buruh di Batam, 5 ribu buruh di Medan, dan puluhan ribu buruh lainnya yang tersebar di kota-kota industri seperti Yogyakarta, Aceh, Padang, Bengkulu, Riau, Lampung, Sulawesi, Makasar, Gorontalo, Morowali, Kendari, Bitung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Maluku, Mataram, Ternate, dan beberapa kota industri lainnya,” lanjut pria yang juga menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini. Dalam acara May Day Fiesta yang diselenggarakan di GBK, akan diisi oleh orasi dari serikat buruh internasional dan Partai Buruh dari negara lain. Dari serikat buruh Internasional adalah Sekjend ITUC Sharan Burraw, Sekjend ITUC AP Shoya Yoshida, Presiden DGB, Konfederasi Serikat Buruh Brasil, Konfederasi Serikat Buruh Australia, Konfederasi Serikat Buruh Finlandia. “Sedangkan dari Partai Buruh dari negara lain adalah Partai Buruh Brasil, Australia, dan Finlandia,” tegasnya. Dalam momentum kali ini, Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia akan menyuarakan 18 tuntutan, sebagai berikut: 1. Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja; 2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas; 3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB; 4. Tolak upah murah; 5. Hapus outsourcing; 6. Tolak kenaikan pajak PPn; 7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran; 8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; 9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; 10. Stop kriminalisasi petani; 11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis; 12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; 13. Pemberdayaan sektor informal; 14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja; 15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya; 16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang; 17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan 18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. (mth)

NKRI Harga Mati Berubah Menjadi NKRI Harga Obral

BY FNN Jum'at, 13 Mei 2022 10:02:55 0

Sekarang ini Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan CEO Corporate Dunia. Biasanya CEO Corporate Dunia yang meminta waktu bisa datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden RI. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih REZIM Joko Widodo sekarang bekerja untuk oligarki sehingga orang-orang kaya yang dapat mengatur kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan mereka. Baru pertama kali dalam era Presiden Jokowi para oligarki bisa mengatur arah kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Pada zaman Presiden Soeharto,  BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, Oligarki tidak bisa masuk mengatur kebijakan negara. Menurut ahli ekonomi Prof. Rizal Ramli, macam-macam UU pesanan Oligargi antara lain UU Minerba, supaya yang punya konsensi batubara diperpanjang hingga 10 tahun plus 10 tahun. Nilainya pertambahan konsensi otomatis itu, puluhan ratusan miliar dolar. Pesan royalti batubara dikurangi, itu kerugian negaranya puluhan triliun. Pesananan supaya Omnibus Law ada, sehingga kesejahteraan buruh berkurang dan lain-lainnya berkurang. Pertambahan konsensi 20 tahun, itu nilainya ratusan miliar dolar, enggak ada apa-apanya proyek. Proyek itu yang main biasanya pribumi, atau teman non pribumi yang masih naik kelas. Atau pesan UU supaya dihapuskan royalti batubara. Para taipan atau oligarki sekarang ini bisa memesan dan menyiapkan draf UU. Sedangkan Presiden dan para menterinya tinggal menjalani pesanan tersebut. Dalam Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 127 ayat (3) hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hal pengelolaan ini bisa diberikan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP). Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengatur bahwa jangka waktu HGU tersebut diberikan selama 25 atau 35 tahun kepada pemohon yang memenuhi persyaratan. Pada masa penjajahan saja pemberian konsesi kepada perkebunan Belanda hanya 75 tahun. Sekarang UU Cipta Kerja menjadikan HGU berusia 90 tahun, lebih parah dibanding saat kita masih dijajah. Sebab, hak pengelolaan dapat dikonversi menjadi HGU, HGB dan HP bagi kepentingan pemodal. Ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan Hak Menguasai dari Negara (HMN) dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Tiba-tiba dengan dalih menciptakan norma baru, hak pengelolaan ini seolah menjadi jenis hak baru yang begitu powerful, yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah. Ketimpangan penguasaan tanah akan semakin besar. Kemudian, korporasi besar akan semakin mudah untuk melakukan praktik monopoli karena jangka waktu hak pengelolaan atas tanah yang sangat lama. Ini merupakan cara memutar tersembunyi pemerintah, yang ingin kembali memprioritaskan HGU, HGB, HP untuk investor besar. Di tengah ketimpangan penguasaan tanah akibat.monopoli perusahaan yang sudah terjadi. Bahwa ketentuan soal jangka waktu hak pengelolaan atas tanah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007. Putusan MK itu membatalkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur pemberian HGU selama 95 tahun. Pasal 22 ini telah diputuskan ditolak karena melanggar Konstitusi. Melawan lupa, pada tanggal 30 Juni 2020 lalu Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi sedang menyiapkan lahan kawasan industri terpadu di Batang. Jejak digital dari rekaman pidato (bukan memotong dari pidato selengkapnya) terdengar jelas Presiden mengatakan: \"memerintahkan tentang diskon lahan bagi investor, agar para investor datang beramai-ramai ke Indonesia, maka kalau negara lain jual tanah 1 juta kita harus bisa jual di bawahnya 500.000.\" Memang terdengar seolah-olah untuk menciptakan lapangan kerja, hanya sayang tidak jelas tentang jaminan lapangan kerja dengan masuknya investor ke Indonesia. Fakta selama ini investor (China khususnya) datang lengkap dengan tenaga kerjanya. Bahkan menimbulkan disparitas tenaga kerja yang tajam dengan masyakarat di sekitarnya. Tawaran menarik menarik bagi investor tampak tideak dibarengi dengan aspek perlindungan dan prioritas lapangan kerja (kesejahteraan rakyat) dan aspek  keamanan negara dari ancaman lain yang membayakan negara. Sekarang ini Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan CEO Corporate Dunia. Biasanya CEO Corporate Dunia yang meminta waktu bisa datang ke Indonesia untuk bertemu Presiden RI. Sekarang sebaliknya Presiden RI yang minta waktu bisa datang ke Amerika untuk bertemu dengan CEO Corporate Amerika. Menurutnya, pertemuan itu cenderung mengesankan Indonesia mengemis waktu kepada Corporate. Apakah negara sudah sedemikian parah sampai mengemis waktu untuk bertemu? Atau Presiden RI sudah kurang pekerjaan, lalu harus datang menghadap dan meminta waktu agar bisa menghadap CEO Amerika? Menawarkan macam-macam investasi yang bisa diambil dengan harga bersaing, bahkan tidak segan segan menawarkan diskon. Kebijakan rezim mudah terbaca karena selalu memancarkan pesan bahwa kebijakannya bukan hadir dari niat akan mensejahterakan rakyat tetapi hanya karena pesanan Oligargi Kapitalis yang sudah masuk pada pola pikir dan rencana kerja Presiden. Kesan slogan – NKRI Harga Mati – seperti sudah diubah menjadi NKRI Harga Obral. Sementara rakyat yang miskin makin terus bertambah, anjlok sampai ke bawah. (*)

Memerdekakan Gerakan Mahasiswa dan Aktivis

BY FNN Kamis, 12 Mei 2022 23:31:43 0

Sebulan kemudian, tepatnya sehari sebelum demo 1104, Jokowi menegaskan penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan sesuai agenda agar tak ada lagi isu dan spekulasi soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode. Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI ANOMALI parah tak henti menggelinjang di depan mata kita. Di saat bangsa memekikkan slogan NKRI harga mati, di saat yang sama Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 sebagai napas dikangkangi begitu saja. Fakta bahwa pernah ada niat sekelompok orang mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, sulit dibantah. Itu sama sulitnya membantah fakta adanya upaya memperpanjang masa jabatan dengan konsolidasi masif di sana-sini. Semua pengkhianatan ini terjadi di depan mata, di tengah-tengah pekik NKRI harga mati itu. Pun dengan demokrasi. Di saat jargon rakyat berdaulat diteriakkan, di saat yang sama terjadi upaya pembungkaman suara-suara kritis rakyat. Terbaru konsolidasi 300 elemen mahasiswa dari 34 provinsi bersama petani, nelayan, buruh, akademisi hingga aktivis 98 di Gedung Pandan Sari, Cibubur, Jakarta Timur mendapat tekanan. Sejak Selasa, 10 Mei 2022, mereka telah berkumpul. Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia ini rencana digelar hingga Kamis, 12 Mei 2022. Sayangnya, di hari H pelaksanaan para peserta tiba-tiba tidak dibolehkan menggunakan gedung Pandan Sari oleh pengelola. Padahal, menurut panitia penyelanggara, semua perijinan telah diurus, sewa gedung juga telah dilunasi. Untungnya, semangat peserta tak surut. Konsolidasi akhirnya dilaksanakan di sekitar luar gedung Pandan Sari dan dalam lorong-lorong penginapan peserta. Agenda tetap berjalan meski tidak dilakukan di dalam ruangan seperti yang direncanakan. Memang, agak sulit membuktikan bahwa tangan-tangan kekuasaan bermain izin penggunaan gedung. Sama sulitnya membuktikan bahwa kekuasaan tidak berada di balik peretasan akun dan nomor whatsapp mahasiswa menjelang demo BEM seluruh Indonesia 11 April lalu. Tapi, menghindari tuduhan publik bahwa tekanan itu dilakukan kekuasaan juga sulit. Sebab, sejauh ini, aparat tidak mengusut tuntas peristiwa tersebut sehingga kita tidak memiliki kesimpulan pasti. Semua berlalu begitu saja. Ingat demonstrasi mahasiswa menolak UU Omnibus Law tempo hari? Narasi Tivi menginvestigasi bahwa itu bukan dilakukan oleh mahasiswa dan buruh. Entah siapa pelakunya, sebab hingga hari ini belum ada titik terang. Suara rakyat seharusnya tidak perlu dibungkam. Pun tidak harus dihalang-halangi. Bukankah Presiden Joko Widodo pernah menyatakan rindu didemo? Maka, biarkan mahasiswa dan aktivis mengonsolidasi pergerakannya. Bila pemerintah merasa benar, jawab saja kritikan mereka dengan data dan fakta. Atau, sesekali buka ruang dialog agar tercipta komunikasi yang sehat. Yang terjadi selama ini, komunikator istana acapkali bertindak super defensif hingga bersikap layaknya buzzer. Mereka yang kritis sering dituding dengki, benci, atau narasi-narasi provokatif lainnya. Negeri ini semakin kehilangan sosok pemersatu. Yang ada, justru keterbelahan rakyat dirawat demi kepentingan politik. Rakyat dibiarkan bertengkar pada isu pinggiran semacam budaya versus Islam, Arab versus Nusantara, agar perhatian tidak berfokus pada kegagalan demi kegagalan pemerintah. Maka, kita memerlukan suara mahasiswa, agar pemerintah dan kita semua kembali menyadari bahwa situasi negara semakin melengceng dari harapan konstitusi. Kita menjadi semakin rapuh. Utang menumpuk, krisis ekonomi mengintai, dan kemiskinan bertambah. Sebelumnya, Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk. Sementara survei Litbang Kompas menemukan 7 dari 10 responden kesulitan membeli kebutuhan pokok di awal april 2022 lalu. Ironisnya, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidak cukup ampuh mengatasi persoalan itu. Sebaliknya, kebijakan yang ditempuh bahkan memperburuk situasi. Sebut saja pemaksaaan pengesahan UU Omnibus Law yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional atau pengesahan UU Ibukota Negara Baru yang membutuhkan dana super jumbo di belitan ekonomi negara yang tidak stabil. Situasi itu diperparah oleh kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran semisal pembangunan Bandara Kertajati yang sepi peminat namun didera biaya perawatan mencapai enam miliar rupiah, pembangunan rel kereta api Jakarta-Bandung yang pada akhirnya membebani APBN, dan sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya yang terancam mangkrak. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap semua itu? Bukannya memikirkan jalan keluar, yang dominan terbaca oleh publik justru aroma politik mempertahankan kekuasaan. Perpanjangan masa jabatan atau penambahan jatah tiga periode seolah menjadi solusi. Padahal, calon pemimpin yang akan diusung tersebut adalah pemimpin yang memimpin di saat semua persoalan di atas terjadi. Kini, harapan kita semua bertumpu pada mahasiswa. Kenapa? Sebab hanya gerakan mahasiswalah yang agaknya mampu mengubah sikap Jokowi. Satu bulan sebelum demo 11 April 2022, menyikapi usulan penundaan pemilu, Jokowi menyatakan siapapun boleh-boleh saja memunculkan wacana penundaan pemilu. Sebulan kemudian, tepatnya sehari sebelum demo 1104, Jokowi menegaskan penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan sesuai agenda agar tak ada lagi isu dan spekulasi soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode. Jokowi bahkan melarang menterinya berbicara soal penundaan pemilu lagi. Padahal, isu penundaan Pemilu telah banyak dikritisi pengamat dan sejumlah politisi nasional. Namun Jokowi bergeming. Dalam sejarahnya, gerakan mahasiswa dan elemen rakyat memang pernah bersatu turun ke jalan menggulingkan rezim orde baru. Barangkali, ada kekhawatiran pemerintah kalau-kalau eskalasi Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia di Cibubur membesar seperti itu. Namun, kalau pemerintah merasa benar dengan kebijakannya selama ini, saya kira tidak perlu takut. Sederhana, kok. Cukup menjawab kritikan dari mereka dengan menjelaskan duduk soal yang sebenarnya. Kalau disumbat, ditekan, atau dihalang-halangi, maka kami akan berada bersama suara rakyat, memerdekakan gerakan mahasiswa. (*)

Imam Shamsi Ali Puji Wanita Berhijab Jadi Insinyur “Space-X” Elon Musk

BY FNN Kamis, 12 Mei 2022 22:33:53 0

New York, FNN – Imam Shamsi Ali, imam di Islamic Center of New York yang juga direktur Jamaica Muslim Center dan Presiden Nusantara Foundation menyindir Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Prof Budi Santosa Purwokartiko yang diduga rasis ketika mewawancarai mahasiswi calon penerima beasiswa LPDP. Sebelumnya, Rektor ITK Prof. Budi Santosa Purwokartiko tersebut dilaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirut LPDP Andin Hadiyanto. Budi Santosa dinilai telah melakukan ujaran yang bersifat SARA dan pelecehan secara verbal. Budi Santosa menulis dalam status di Facebook-nya dan menyebut seseorang yang memakai hijab atau penutup kepala adalah manusia gurun. Imam Shamsi Ali dalam postingan video di akun Twitter @ShamsiAli2 menyindir Rektor ITK dengan menyebut bahwa wanita berhijab justru lebih berpikiran terbuka dan sukses dalam karier, seperti sosok Ars-Vita Alamsyah, wanita muslim berhijab yang kini menjadi insinyur di Space-X, perusahaan antariksa milik Elon Musk, Bos Tesla. “Profesor itu bisa melamar kerja di perusahaan Elon Musk, bisakah? Ini wanita berkerudung yang otaknya lebih terbuka dari seorang rektor ITK,” tulis Shamsi dalam postingan tersebut, Sabtu 7 Mei 2022. Dalam video berdurasi 2.15 menit tersebut, membahas sosok seorang wanita muslim berhijab asal Indonesia yang bernama Ars-Vita Alamsyah. Dalam video yang merupakan petikan percakapan Vita dengan VOA Indonesia itu, Vita menceritakan pengalamannya menjadi seorang wanita muslim berhijab yang ternyata bisa berbarier cemerlang di perusahaan masa depan, yang didominasi oleh kaum Adam. “Meskipun tak banyak perempuan atau muslim yang bisa dijadikan contoh, bukan berarti mustahil bagi kita untuk bisa berkontribusi dan menyelesaikan pekerjaan,” tutur Vita dalam video tersebut. Vita sendiri sudah hampir setahun bekerja di Space-X, perusahaan transportasi ruang angkasa milik Elon Musk. Vita adalah lulusan S1 dari University of Maryland. Ia sempat berkarier di Industri Aerospace dan Global Supply Chain sebelum ia melanjutkan S2 di MIT dan mengambil jurusan Supply Chain Management. (mth/Fajar)

Manusia dan Kekeluargaan Universal

BY FNN Kamis, 12 Mei 2022 21:27:43 0

 Adanya perasaan lebih karena ras atau warna kulit itu merupakan bentuk “stupidity” (kebodohan) yang buruk pada sebagian manusia. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation MELANJUTKAN oleh-oleh dari konferensi antar Komunitas agama di Florida Minggu lalu. Surah Al-Hujurat ayat ke-13 ternyata tidak saja menyampaikan esensi kemanusiaan (humanity, fitrah, spiritualitas) saja. Tetapi, sekaligus mengafirmasi kekeluargaan manusia secara universal. Bahwa manusia itu sejatinya tanpa kecuali semua ada dalam satu keluarga kemanusiaan yang universal. Sehingga wajar saja jika ayat-ayat Al-Quran berkali-kali menekankan tentang asal-usul penciptaan manusia itu. Manusia misalnya dalam beberapa kali disebutkan sebagai ciptaan dari tanah (turab, thiin, hama’ masnuun). Atau beberapa kali juga disebutkan penciptaannya dari air yang hina atau air mani (maa mahiin). Di awal Surah An-Nisa Allah menegaskan, penciptaan manusia dari jiwa yang satu (Adam). Sebagian ulama menafsirkan kata nafs wahidah sebagai sumber penciptaan yang sama. Artinya, baik lelaki maupun wanita diciptakan dari “sumber” yang satu (sama). Pada ayat ke-13 Surah Al-Hujurat ini Allah seolah menekankan, sekaligus merincikan asal usul manusia. Bahwa orang tua manusia itu, siapapun dan apapun rupanya saat ini, sama. Semua manusia diciptakan dari satu pria (dzakar: Adam) dan satu wanita (untsa: Hawa). Penekanan ini sesungguhnya menyampaikan beberapa pesan penting. Satu di antaranya adalah pentingnya membangun rasa kedekatan (kekeluargaan) di antara sesama manusia ini. Sadar akan orang tua (ayah dan ibu) yang sama seharusnya membangun rasa kedekatan yang intim di antara manusia itu. Kesadaran persaudaraan universal ini dengan sendirinya akan mengurangi kecenderungan friksi (perpecahan) manusia karena alasan-alasan partikularnya, termasuk karena ras, etnis, warna kulit, budaya bahkan agama. Manusia akan mampu melampaui perbedaan-perbedaan itu untuk merangkul koneksi universalnya dalam rasa kekeluargaan kemanusiaan itu. Perpecahan manusia karena ras (racial divisions) bahkan keangkuhan ras oleh sabagian (rasisme) salah satunya disebabkan oleh kegagalan memahami konsep kekeluargaan universal ini. Adanya perasaan lebih karena ras atau warna kulit itu merupakan bentuk “stupidity” (kebodohan) yang buruk pada sebagian manusia. Bahkan dalam hal beragama sejatinya tidak dipahami sebagai pintu perpecahan dari kekeluargaan universal itu. Keyakinan (faith) dan agama harus dijadikan jalan bagi memperkuat kembali kekeluargaan universal itu. Agama datang untuk mengingatkan kita tentang “commonalitas” yang universal. Satu Tuhan, satu ayah/ibu, dan satu asal penciptaan (tanah liat). Dan karenanya agama selalu menjadi lentera bagi manusia untuk mewujudkan moral strength (kekuatan moral) dalam merajut kebersaman demi membangun dunia yang lebih baik. Bukan sabaliknya, justeru agama dijadikan dasar bagi perpecahan, permusuhan, bahkan peperangan. “Agama menyatukan. Egoisme memisahkan”. Salah satu poin yang saya sampaikan pada ceramah kunci di pertemuan itu. Semoga manfaat! Manhattan, 12 Mei 2022. (*)

Wapres Ma'ruf Minta Menteri Fokus Pekerjaan, Bukan Berkampanye

BY FNN Kamis, 12 Mei 2022 20:48:01 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin meminta para menteri tetap fokus pada pekerjaan, bukan berkampanye.\"Belum (kampanye), yang penting seperti Presiden bilang, fokus pekerjaan, tetap fokus,\" kata Wapres Ma\'ruf seusai menghadiri Rapat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.Presiden Joko Widodo dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 9 Mei 2022 juga mengatakan bahwa para menteri dan kepala lembaga betul-betul fokus bekerja pada tugasnya masing-masing agar agenda-agenda prioritas dan strategis negara dilakukan dengan baik.\"Jangan tinggalkan pekerjaan,\" tegas Wapres.Pernyataan Wapres tersebut memang senada dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta kabinetnya untuk tetap konsentrasi pada masalah pandemi dan ekonomi global.Diketahui setidaknya ada empat orang menteri yang didengung-dengungkan maju dalam pemilihan presiden pada tahun 2024Keempatnya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.Sandiaga yang juga hadir dalam acara tersebut pun menyatakan setuju dengan pernyataan Wapres Ma\'ruf.\"Super setuju, dan sekarang jadi clear sekali. Selama ini saya selalu menjelaskan bahwa kami fokusnya pada tugas dan fungsi, saya kebetulan ditugaskan di sektor paling berat terdampak pandemi, sektor pariwisata ekonomi kreatif, dan saya dengan penjelasan itu jelas bahwa seluruh kegiatan dipusatkan pada kebangkitan ekonomi, pariwisata ekonomi kreatif,\" kata Sandiaga. (mth/Antara)

Harga Minyak Melonjak di Tengah Ketidakpastian di Pasar Energi Global

BY FNN Kamis, 12 Mei 2022 20:43:45 0

New York, FNN - Harga minyak melonjak lebih dari lima persen pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah aliran gas Rusia ke Eropa turun dan Rusia memberikan sanksi kepada beberapa perusahaan gas Eropa, menambah ketidakpastian di pasar energi dunia.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli terangkat 5,05 dolar AS atau 4,9 persen, menjadi menetap di 107,51 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman bertambah 5,95 dolar AS atau 6,0 persen, menjadi ditutup di 105,71 dolar AS per barel.Harga minyak dan gas telah meningkat sejak Moskow menginvasi Ukraina pada Februari dan Amerika Serikat serta sekutunya kemudian menjatuhkan sanksi berat terhadap Rusia. Perdagangan minyak mentah telah dibatasi, dan Rusia telah mengancam akan menangguhkan pasokan gas ke Eropa, meskipun langkah itu telah dihentikan.Aliran gas Rusia ke Eropa melalui Ukraina turun seperempat setelah Kyiv menghentikan penggunaan rute transit utama, menyalahkan campur tangan pasukan pendudukan Rusia. Ini adalah pertama kalinya ekspor melalui Ukraina terganggu sejak invasi.Langkah itu menimbulkan kekhawatiran bahwa gangguan serupa dapat terjadi bahkan ketika harga sudah melonjak. Rusia pada Rabu (11/5/2022) memberikan sanksi kepada 31 perusahaan yang berbasis di negara-negara yang memberlakukan sanksi terhadap Moskow setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari.Uni Eropa telah mengancam embargo penuh minyak Rusia, meskipun negosiasi terus berlanjut. Karena peran Rusia sebagai pengekspor minyak mentah dan bahan bakar terbesar, gangguan - yang diperkirakan akan memburuk - telah menyebabkan pasar mengetat di seluruh dunia, terutama untuk produk olahan seperti minyak diesel.\"Harga akan terus bergerak naik terutama jika Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk menghentikan pembelian minyak Rusia tahun ini,\" kata Andrew Lipow, presiden Lipow Oil Associates di Houston.Uni Eropa masih tawar-menawar embargo minyak Rusia, yang menurut para analis akan semakin memperketat pasar dan mengalihkan arus perdagangan. Pemungutan suara membutuhkan dukungan dengan suara bulat, tetapi telah ditunda karena Hongaria telah berusaha keras menentangnya.Angka terbaru pada persediaan AS menggarisbawahi dinamika yang mendorong harga lebih tinggi. Meskipun stok minyak mentah AS meningkat lebih dari 8 juta barel - sebagian besar karena pelepasan cadangan strategis - stok bensin turun 3,6 juta barel dan stok produk sulingan juga turun.Kapasitas penyulingan telah berkurang di Amerika Serikat dan negara tersebut telah menggenjot ekspor untuk memenuhi permintaan dari pembeli di luar negeri. Sejauh ini pada 2022, Amerika Serikat mengekspor, secara bersih, sekitar 4 juta barel bahan bakar setiap hari.\"Angka tingkat pemanfaatan 90 persen tidak seperti dulu karena kapasitas keseluruhan turun,\" kata Tony Headrick, analis pasar energi di CHS Hedging. \"Kami melihat penyulingan tidak mampu memenuhi permintaan bensin.\"Harga minyak mentah telah melonjak pada 2022 karena invasi Rusia ke Ukraina menambah kekhawatiran pasokan, dengan Brent mencapai 139 dolar AS, tertinggi sejak 2008, pada Maret. Kekhawatiran tentang pertumbuhan yang disebabkan oleh pembatasan COVID China dan kenaikan suku bunga AS telah mendorong kemerosotan minggu ini. (mth/Antara)

Wapres: Indonesia Targetkan Lima Besar Olimpiade 2044

BY FNN Kamis, 12 Mei 2022 20:40:47 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin mengungkapkan Indonesia menargetkan dapat meraih peringkat kelima pada perhelatan Olimpiade dan Paralimpiade 2044, demikian disampaikannya dalam Rapat Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).\"Saya mengharap pembinaan atlet dalam jangka panjang dilakukan dari hulu sampai ke hilir dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan serta dapat mencapai target meraih peringkat kelima pada ajang Olympic Game dan Paralympic Game pada 2044 nanti, ini targetnya,\" kata Wapres Ma\'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.\"Sebagaimana amanat Perpres No 86/2021 DBON ditunjuk untuk merancang ulang ekosistem olahraga nasional dan tata kelola pembinaan atlet nasional sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung atlet-atlet Indonesia dapat berprestasi di tingkat dunia supaya lebih baik,\" ujarnya menambahkan.Peraturan Presiden (Perpres) No 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional ditandatangani Presiden Jokowi pada 9 September 2021.DBON dijelaskan sebagai dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.\"Penyelenggaraan DBON ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Pemuda dan Olahraga kita perlu terus membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi keolahragaan, dunia usaha serta masyarakat baik dalam dukungan kebijakan anggaran, kurikulum, sarana prasarana dan lain sebagainya,\" tambah Wapres.Dalam rencana aksi tersebut, menurut Wapres Ma\'ruf, diperlukan peta jalan (road map) agar pelaksanaan DBON dapat terarah, sistematis dan berkelanjutan.\"Untuk itu saya minta peta jalan ini segera diumumkan, ini Pak Menteri Olahraga, secara komprehensif dan dirumuskan secara komprehensif, agar bisa menjadi panduan seluruh pihak yang terkait,\" ungkap Wapres.Wapres juga mengingatkan olahraga adalah tentang sportivitas sehingga aturan organsasi olahraga dunia harus dipatuhi.\"Untuk kebaikan bersama termasuk pengalaman kita bagi para atlet Indonesia pemberian sanksi World Anti-Doping Agency atau WADA kepada Lembaga Anti-Doping Indonesia agar ini tidak terulang di masa yang akan datang,\" tambah Wapres.Wapres meminta agar semua pihak memetik pelajaran yang berharga tersebut dan saling mengingatkan terutama Kementerian Pemuda dan Olahraga memperkuat koordinasi dengan berbagai organisasi olahraga Indonesia.\"Selanjutnya saya meminta kepada para menteri melaporkan kesiapan dan komitmen masing-masing dalam mendukung pelaksanaan DBON ini ke depan, mulai dari tahap pertama yaitu DBON 2022-2024,\" ungkap Wapres.Seperti diketahui WADA pada 3 Februari 2022 memberikan status compliance (patuh) kepada LADI, sekaligus membebaskan Indonesia dari sanksi yang sebelumnya dijatuhkan. Komite Eksekutif WADA menetapkan LADI tak patuh terhadap WADA Code pada 14 September 2021. Status tersebut berlaku efektif mulai 7 Oktober 2021 setelah LADI tidak memberikan sanggahan atas putusan tersebut.Akibatnya, Indonesia mendapat sanksi karena WADA membekukan sejumlah hak-hak Indonesia di bidang olahraga selama satu tahun, di antaranya bendera negara dilarang berkibar ketika atlet Indonesia naik podium saat upacara penyerahan medali.Selain itu, Indonesia juga tidak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan internasional. Namun dengan pencabutan ini, Indonesia sudah mendapatkan kembali haknya untuk menggelar single event maupun multievent, termasuk ASEAN Para Games 2022 di Solo pada 20-31 Juli.Dalam rapat itu hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Deputi 3 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Raden Isnanta, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa\'adi dan pejabat terkait lainnya. (mth/Antara)

Menko PMK: Indonesia Mulai Melakukan Transisi Menuju Endemi COVID-19

BY FNN Kamis, 12 Mei 2022 20:39:12 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Indonesia mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi COVID-19.\"Intinya dilihat dari angka kasus aktif, \'positivity rate\', tingkat okupansi rumah sakit, kemudian angka kematian sekarang sudah ada tanda-tanda bukan tertinggi dari penyakit yang ada,\" katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Berdasarkan survei internal yang telah dilakukan Kemenko PMK di 18 Rumah sakit DKI Jakarta pada Februari 2022, katanya, saat ini angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah turun di peringkat ke-14.\"Yang paling tinggi kematian itu kanker, kemudian pneumonia, peneumonia nonspesifik, dan sekarang COVID-19 yang meninggal sudah di ranking 14. Jadi sudah bukan lagi ancaman,\" katanya.Meskipun kasus COVID-19 sudah semakin membaik, Menko PMK meminta masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati sebab kasus meninggal dan yang terjangkit masih terjadi.\"Tetapi dilihat dari beberapa indikator itu kita sebetulnya \'de facto\' (secara fakta) sudah menuju ke endemi,\" katanya.Ia mengatakan transisi pandemi ke endemi ini dipertaruhkan setelah libur Lebaran 2022. Jika tidak ada tambahan kasus yang signifikan, maka COVID-19 di Indonesia akan segera menjadi endemi.\"Taruhannya setelah libur tahunan ini. Kalau nanti setelah Idul Fitri, dua minggu atau tiga minggu nanti tidak ada kenaikan kasus. Maka kita optimis segera transisi ke endemi,\" demikian Muhadjir Effendy. (mth/Antara)

KSP Optimis Angka Prevalensi Stunting Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

BY FNN Kamis, 12 Mei 2022 20:30:01 0

Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko optimis angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting) di Indonesia dapat turun menjadi 14 persen di tahun 2024.“Saya ingin memastikan apa yang diinginkan presiden betul-betul berjalan dengan baik di lapangan,” kata Moeldoko dalam Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.Moeldoko menuturkan salah satu tugas dari kantor staf kepresidenan adalah mengawal dan memastikan program nasional strategis seperti percepatan penurunan stunting yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bisa berjalan dengan baik.Dalam percepatan penurunan stunting yang dipimpin oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dirinya optimis angka 14 persen dapat tercapai karena sebanyak 600 ribu tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB dikerahkan langsung untuk mengawal keluarga.Aktor-aktor yang diturunkan oleh BKKBN tersebut mampu menyelesaikan permasalahan kekerdilan melalui koreksi kondisi kesehatan beserta asupan gizi keluarga.Rangkaian pemeriksaan saat pra-nikah pada calon pasangan pengantin dilakukan guna menghindari ibu terkena anemia atau tak layak hamil. Misalnya seperti mengukur lingkar lengan atas, mengawal pemeriksaan hemoglobin (Hb) dalam darah hingga lingkungan hidup keluarga yakni kondisi gizi, sanitasi dan air bersihnya.“Satu strategi yang akan dijalankan dalam rangka penurunan stunting, saya bisa pastikan dengan cara yang seperti ini target presiden menuju pada 14 persen pada 2024 bisa tercapai. Strategi yang digunakan pertama harus aktornya dulu,” ucap dia.Bagi Provinsi Jawa Barat, Moeldoko mengatakan dengan angka prevalensi yang sudah di bawah rata-rata nasional yang kini sebesar 24,4 persen diharapkan bisa segera turun menuju 14 persen pada tahun 2024.Menurutnya Jawa Barat dapat menjadi benchmarking bagi daerah lain guna memperbaiki daerah yang belum memiliki langkah sesuai atau belum terbukti efektif. Sebab, Jawa Barat sedang menggencarkan pemakaian alat kontrasepsi setelah ibu melahirkan dan memiliki program unggulan Ojek Makanan Balita (Omaba).Moeldoko juga memastikan pihaknya akan terus mengawal dan memastikan setiap perintah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia Emas 2045 dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan dalam masyarakat Indonesia.“Program strategis nasional harus dikawal karena Presiden mengatakan bukan hanya send tetapi semua apa yang disampaikan harus ter deliver dengan baik,” kata Moeldoko. (mth/Antara)

Bakamla Sampaikan Perkembangan Laut China Selatan pada Mahasiswa UNPAD

BY FNN Kamis, 12 Mei 2022 20:26:14 0

Jakarta, FNN - Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Dr Aan Kurnia menyampaikan perkembangan Laut China Selatan (LCS) saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Padjajaran (UNPAD) secara daring.\"Tiga kekuatan China untuk mengklaim LCS dengan memberdayakan kapal-kapal nelayan di tempat paling depan yang sudah diberikan pelatihan militer, kemudian kapal China Coast Guard dan Navy China,\" kata Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr Aan Kurnia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Lebih lanjut, kata dia, LCS sangat strategis sehingga menjadi incaran sejumlah negara, karena 80 persen kapal-kapal melewati LCS serta jalur perdagangan. Selain itu, terdapat cadangan minyak dan gas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan suatu negara dan sumber daya alam yang memiliki sumber pakan ikan besar.\"Potensi yang luar biasa dimiliki LCS membawa dampak sengketa di Laut China Selatan,\" kata dia lagi.Dampak tersebut, ujarnya pula, terbagi dua yaitu dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung sengketa ini yaitu akan banyak kekuatan militer negara non-claimant hadir dan meningkatnya dinamika internasional terkait dengan LCS.Sementara, dampak tidak langsung adalah kegiatan ekonomi di Natuna akan terganggu, gangguan terhadap lalu lintas pelayaran sehingga menciptakan krisis ekonomi dan energi. Kemudian kontestasi di laut akan mendorong negara yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan perangnya.Dalam materi kuliahnya, Laksdya TNI Dr Aan Kurnia membeberkan strategi Bakamla RI dalam menghadapi situasi di LCS. Salah satu strategi yang diterapkan yaitu menghadirkan konsep kebijakan.\"Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,\" ujar dia.Konsep kebijakan jangka pendek yang dirancang, yaitu menghadirkan simbol negara dan aktivitas di Laut Natuna Utara. Sedangkan jangka panjang yakni mencegah LCS sebagai mandala perang.Pada akhir materinya, Laksdya TNI Dr Aan Kurnia menyampaikan tiga poin penting. Pertama, konflik di LCS memiliki risiko, tidak saja terkait hak berdaulat tetapi dapat bermuara pada kedaulatan terutama bila eskalasi meningkat sampai dengan penggunaan senjata.Kedua, Bakamla memainkan peran penting dan sentral di tengah meningkatnya risiko kehadiran kekuatan militer asing yang dapat mendorong terjadinya eskalasi. Kehadiran Bakamla akan menunjukkan intensi terhadap penegakan hukum tetapi tanpa ada tekanan yang dapat mendorong eskalasi.Terakhir, Bakamla memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan coast guard, sehingga bisa dinyatakan Bakamla adalah Indonesia Coast Guard yang memiliki tugas penegakan hukum di laut pada masa damai, dan menjadi kekuatan pengganda matra laut di masa perang. (mth/Antara)

Presidensi G20 Indonesia Diharapkan Percepat Transisi Energi Global

BY FNN Kamis, 12 Mei 2022 20:22:13 0

  Jakarta, FNN - Juru Bicara Pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia Maudy Ayunda menyampaikan bahwa Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat mencapai kesepakatan dalam mempercepat dan memperkuat transisi energi global yang berkelanjutan dan berkesinambungan.\"Transisi energi berkelanjutan merupakan salah satu isu prioritas Presidensi G20 Indonesia. Kita semua pasti merasakan dampak dari isu ini, di mana suhu bumi semakin memanas setiap tahunnya. Studi terbaru menyebutkan suhu tahunan bumi diperkirakan naik hingga 1,5 derajat Celcius selama lima tahun ke depan,\" kata Maudy dalam pernyataannya, Kamis.Maudy mengatakan, sektor energi merupakan kontributor perubahan iklim paling dominan yang menyumbang hampir 90 persen dari emisi CO2 secara global. Aktivitas manusia juga telah berdampak luas pada kerusakan atmosfer, laut, kriosfer, dan biosfer, sehingga mengakibatkan kerugian dan kerusakan alam permanen di muka bumi.\"WHO juga telah menyebutkan perubahan iklim ancaman terbesar kesehatan global di abad 21. Munculnya banyak penyakit baru sampai menyebabkan pandemi di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah salah satu dampak nyata ancaman perubahan iklim ini,\" ujar Maudy.Oleh karena itu, menurut Maudy, ancaman serius itu perlu segera ditangani bersama dalam Presidensi G20 Indonesia. Secara umum, kata dia, ada tiga isu transisi energi yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia.Pertama, energy accessibility atau ekses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan dapat diandalkan. Tujuannya, untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi bersih termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang maju dan lebih bersih, serta mendorong investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.\"Hal ini juga mendorong pencapaian target sustainable development nomor 7 yang batas waktunya hingga 2030,\" tambah Maudy.Kedua, smart and clean energy technology, yaitu mendorong implementasi teknologi pintar dan bersih, baik dalam konteks efisiensi energi, pengurangan emisi, maupun pengembangan energi terbarukan.Ketiga, advancing energy financing, yaitu pembiayaan untuk mendukung dua poin sebelumnya. Maudy mengatakan, skema dan mekanisme pembiayaan perlu dikembangkan dan mengurangi berbagai hambatan dengan menggalang kolaborasi semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun filantropi dengan model bisnis atau public-private partnership yang inovatif.Menurut Maudy, transisi energi berkelanjutan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi sehingga harus menjadi perhatian semua pihak. Masyarakat pun dapat mengambil peran untuk terlibat langsung dalam mendukung hal tersebut.\"Aktivitas sederhana yang secara perlahan bisa kita transisikan adalah penggunaan transportasi umum untuk mengurangi energi gas buang,\" kata Maudy.Selain itu, kata Maudy, penggunaan kendaraan listrik juga menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan penerapan transisi energi berkelanjutan atau energi hijau.\"Para pembuat kebijakan di G20 ini bahkan sudah menerapkannya selama gelaran G20. Mobilisasi mereka dilakukan menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan,\" ujar Maudy. (mth/Antara)  

Hukum Milik Penguasa dan Penguasa Adalah Hukum

BY FNN Kamis, 12 Mei 2022 16:41:55 0

Tuntutan keadilan telah berubah menjadi anomali dan barang langka, lepas dari pengawalan dan kepastian hukum, selain hukum rimba. Mana yang kuat akan melahap yang lemah. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih RASANYA bangsa ini sedang memasuki sebuah era kelam. Eksistensi etika mengalami pembunuhan secara perlahan tapi pasti. Tanpa ada yang merasa kehilangan. Tidak ada lagi kepedulian akan “hilangnya” Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber etika yang mengawal penegakan hukum. Meminjam ucapan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Earl Warren, “In civilized life, law floats in a sea of ethics” (dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di atas samudra etika). Hukum itu sebagai sesuatu yang hanya dapat tegak. Berlayar, bergerak di atas etika. Etika adalah landasan bagi hukum. Dan hukumpun mengapung di atas samuderanya. Hukum itu tak mungkin tegak dengan cara yang adil, jika air samudera etika tidak mengalir atau tidak berfungsi dengan baik. Apa masih diperlukan penataan untuk mengembangkan infrastruktur etika jabatan-jabatan publik dan etika profesional yang berbasis pada etika sosial, yang berfungsi dengan baik dalam mengendalikan perilaku ideal warga masyarakat? Tumbuh dan berkembangnya “rule of law” diperlukan basis sosial yang luas bekerjanya sistem etika sosial dalam masyarakat. Jika hukum diumpamakan sebagai kapal, sementara etika itulah samuderanya, “maka kapal hukum tidak mungkin dapat berlayar mencapai pulau keadilan, jika air samuderanya (etika itu) kering dan tidak berfungsi”. Gagal dan banyaknya anomali hukum di Indonesia, sangat mungkin etika berbasis nilai nilai Pancasila sebagai sumber hukum telah menguap dan mengering. Dipertontonkan dengan terang-terangan pencari keadilan yang berlawanan dengan penguasa pasti kandas. Jangankan sampai proses di pengadilan pada tahap pelaporan sudah ditolak dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Ratusan mungkin ribuan pencari keadilan terakhir sebagai contoh indikasi kuat kebohongan Big Data yang dimainkan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) itu mental ketika dilaporkan ke Bareskrim. Dalam kasus E-KTP yang melibatkan pejabat negara dan kasus hukum para Buzer, hukum tak kuasa menyentuhnya. Anehnya pejabat dan politisi yang menyimpan kasus hukum, sementara bebas dari jeratan hukum dan harus rela dirinya dijadikan budak penguasa, seperti pedati hanya bisa bergerak atas kendali penguasa. Saat ini kasus jadi-jadian Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah terjadi, kemudian menyusul kasus jadi-jadian yang menimpa wartawan senior FNN Edy Mulyadi. Jelas sekali semua sebuah rekayasa, kasus hukum yang direkayasa. Hebatnya lagi penegak hukum masih suka-suka melanggar hukum. Gagasan pembentukan pengadilan etik untuk penyelenggara yang terindikasi melanggar hukum mengambang, bahkan dimentahkan oleh putusan MK di pertentangan dengan ide “Peradilan Etik” dengan mempertentangkannya dengan “Peradilan Hukum”. Terkait akibat relasi iparan Ketua MK Anwar Usman dengan Presiden Jokowi, begitu juga benturan kepentingan dalam komunikasi publik dalam urusan pribadi vs jabatan, makin menjadi-jadi. Urusannya menjadi campur-aduk tanpa etika sama sekali. Belakangan ini, tidak sulit menemukan munculnya berbagai pernyataan atau hasil kajian pakar hukum yang menyebutkan, sekarang ini etika sosial dan moralitas berbangsa kita justru sedang mengalami anomali, keadaan seolah tanpa norma. Ditengarai akhlak bangsa merosot karena kebebasan yang tidak terkendali. Bahkan, negara ditengarai sedang menuju ke bentuk tirani dan diktator. Bagaimana hendak mengharapkan hukum tegak dengan adil, jika sistem norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak berfungsi dengan baik dalam mengendalikan kualitas dan integritas perilaku kita sebagai warga masyarakat. Yang menjadi masalah dewasa ini – yang banyak dikeluhkan masyarakat – bahwa lembaga negara yang yang mengatur etik, yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bukan berbasis UUD 1945, faktanya hanya dapat dikatakan sebagai state auxiliary organ. Diantaranya lembaga negara yang berada di bawah kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, atau merupakan lembaga negara independen. Sifatnya lebih berposisi ad-hoc, tidak bergigi atau ompong tak bergigi Pelanggaran hukum oleh para pejabat negara terbalut kabut tebal dengan budaya ewuh pakewuh sesama sejawat. Hukum belum merupakan suatu komitmen nasional yang mengikat, dengan longgar bisa ditransaksikan antar mereka. Hukum masih sebagai aksesoris yang bisa ditawar, tidak memiliki aroma “kemuliaan” yang mengharuskan lahirnya kepatuhan kolektif terhadap hukum. Etika pada dasarnya lebih luas daripada hukum. Setiap pelanggaran terhadap hukum, kebanyakan adalah pelanggaran juga terhadap etika. Akan tetapi sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Etika lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Akan dibawa ke mana perahu besar – bangsa besar ini – yang bernama Indonesia, akan dilayarkan oleh pemimpinnya yang menjadi nakoda di atas samudera yang airnya tidak mengalir. Adakah kepastian perjalanan perahu besar ini ke tempat tujuan dapat tercapai, yang saat ini masih hanya impian dari mimpi di siang bolong. Ibarat sedang berlayar di bawah kendali pemimpin negeri yang mengatur negara dengan suka-suka dan telah menggeser elemen etika sebagai dekorasi demokrasi musiman belaka, proses hukum di Indonesia tidak akan bisa berfungsi normal. Tuntutan keadilan telah berubah menjadi anomali dan barang langka, lepas dari pengawalan dan kepastian hukum, selain hukum rimba. Mana yang kuat akan melahap yang lemah. Perdagangan hukum yang jelas melanggar hukum telah melembaga menjadi budaya baru: sarana jual-beli paket hukum transaksional, sudah menjadi komoditas perdagangan bebas dan terbuka, tidak ada lagi etika. Dalam terjemahan bebas, kata Prof. Mahfudz MD, persoalan keadilan hukum hanyalah soal mencari pasal-pasal yang diinginkan. Bukan pasal yang memiliki kepastian mengikat untuk tegaknya keadilan. Sampai kapan ini terjadi, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kata Prof. Salim Said, pejabat negara sudah tidak takut lagi pada pelanggaran sumpah jabatan yang beresiko hukum, karena Tuhan saja sudah tak ditakuti. Ketika hukum sudah milik penguasa dan penguasa adalah hukum. (*)

BI Majukan UMKM Melalui Transformasi Digital Komprehensif dan Inklusif

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 22:05:52 0

Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berkomitmen untuk terus memajukan UMKM melalui transformasi digital komprehensif, yang dilakukan di sepanjang rantai nilai untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang terintegrasi.\"Inisiatif digitalisasi UMKM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperluas akses pasar UMKM dalam skala nasional dan global, serta mempermudah pembiayaan bagi UMKM,\" ujar Perry dalam International Seminar on Digital Transformation for Financial Inclusion di Jakarta, Rabu.Ia menuturkan strategi bank sentral dalam hal ini adalah menangani permintaan serta sisi penawaran.Dari sisi permintaan, BI meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM serta mendorong pemanfaatan digitalisasi yang lebih besar melalui proses bisnis UMKM.Sementara dari sisi suplai, Perry menegaskan pihaknya menyiapkan infrastruktur untuk memfasilitasi UMKM dalam transformasi digitalnya.Selain itu, adopsi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang lebih luas terus didorong untuk memfasilitasi transformasi digital UMKM.\"Meningkatkan penggunaan QRIS adalah jawaban terfasilitasi sebagai pintu gerbang ekosistem ekonomi dan keuangan digital,\" tuturnya.Melalui QRIS, sambung dia, digitalisasi UMKM dapat dipercepat untuk mendukung ekonomi dan keuangan yang inklusif.Per 18 Maret 2022, sudah terdapat 16,1 juta merchant yang terdaftar QRIS dan 89,89 persen di antaranya adalah UMKM.Kendati begitu, Perry mengingatkan jalan untuk mempromosikan UMKM sekaligus transformasi digital tidak selalu mudah lantaran terdapat sejumlah tantangan di depan mata, seperti kurangnya kemampuan ekonomi, literasi keuangan dan digital, serta terbatasnya akses ke teknologi digital dan infrastruktur. (mth/Antara)

DPRD DKI Sepakat Bentuk Pansus Jakarta Terkait Perpindahan Ibu Kota

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 22:00:45 0

Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jakarta terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. \"Badan Musyawarah (Bamus) menargetkan jajaran pansus dapat terbentuk mulai awal Juni 2022 dan diumumkan dalam rapat paripurna,\" kata Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri di Jakarta, Rabu. Alasan pembentukan Pansus Jakarta ini, kata Misan, karena perlu pendalaman-pendalaman yang dimatangkan pansus setelah Jakarta tak lagi menyandang status Ibu Kota Negara (IKN). \"Seperti apa (Jakarta) setelah perpindahan ibu kota, harus terencana. Makanya dibentuklah pansus untuk merumuskan hasilnya rekomendasinya apa,\" ujarnya. Misan menyebutkan bahwa hal tersebut juga telah diungkapkan dalam rapat Bamus yang digelar DPRD Rabu. Selain menetapkan pembentukan Pansus Jakarta terkait perpindahan IKN, rapat juga menyepakati pembentukan Pansus Raperda tentang Rencana Induk Transportasi serta Pansus Pengelolaan Air Minum setelah kontrak kerja Aetra dan Palyja. \"Kontrak Aetra dan Palyja kan berakhir Januari 2023. Harus kita bahas karena tidak akan diperpanjang,” katanya. (mth/Antara)

Utusan Khusus Kemlu Jerman untuk Iklim Kunjungi Indonesia

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 21:41:20 0

Jakarta, FNN - Utusan khusus Kementerian Luar Negeri Jerman untuk Aksi Iklim Internasional Jennifer Morgan melakukan lawatan ke Indonesia selama tiga hari dan membahas pendalaman kerja sama kedua negara terkait transisi energi.“Saya datang ke Jakarta pada awal masa jabatan saya sebagai utusan khusus dan presidensi G7 Jerman serta (pada) presidensi G20 Indonesia untuk mendengarkan dan mempelajari situasi di Indonesia dan untuk menjajaki bagaimana kita dapat memperdalam kerja sama dengan satu sama lain,” kata Morgan dalam konferensi pers Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, Rabu.Dalam kunjungannya yang berlangsung dari 9 hingga 11 Mei itu Morgan bertemu dengan sejumlah pihak termasuk berbagai aktor pemerintah, sektor usaha, akademis, riset, dan masyarakat sipil.Dia pun mengatakan bahwa dalam menghadapi krisis iklim, semua orang berada di posisi yang sama. Diperlukan aksi global yang konkret dan berambisi untuk mencapai sasaran penting menekan pemanasan global agar tidak melebihi 1,5 derajat Celsius, sejalan dengan mandat perjanjian Paris.Morgan menganggap bahwa pada tahun ini, kedua negara memiliki kedudukan yang tepat untuk menangani tantangan global dengan berjalannya kepemimpinan Jerman di G7 dan Indonesia di G20 secara paralel, dengan kedua negara yang memiliki fokus terkait transisi energi yang berkelanjutan dalam presidensinya itu.“Kita sama-sama berjuang demi tujuan serupa yaitu transisi energi yang bersih dan terjangkau, yang akan menciptakan pekerjaan dan peluang baru bagi rakyat kita,” katanya.Pihaknya pun menegaskan kesiapan Jerman untuk memperdalam kolaborasi dengan Indonesia demi mempercepat aksi, baik dengan memperluas kerja sama bilateral yang telah memiliki sejarah panjang di bidang iklim, energi, dan lingkungan hidup, maupun dengan berbagi pengalaman terkait transisi energi dan penghentian operasi PLTU batu bara. (mth/Antara)

Ancaman Terbesar Itu Bernama “Takut”

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 21:25:01 0

Yang lebih berbahaya lagi ketika ketakutan karena ketidak tahuan itu juga termotivasi oleh rasa superioritas dan keangkuhan. Perasaan lebih dan angkuh inilah ketika ada pihak lain yang menonjol akan menjadi ancaman baginya. Sehingga ketakutan itu biasanya akan berujung pada kebencian bahkan tidak jarang kekerasan.  Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation  TULISAN ini masih lanjutan oleh-oleh dari pertemuan tahunan interfaith di University of North Florida. Sebuah perhelatan antar Komunitas agama yang cukup ber-prestise. Karena selain dihadiri oleh banyak tokoh agama; Yahudi, Kristen, Islam, Sikh, Hindu bahkan Baha’i, juga dihadiri oleh banyak akademisi dari Universitas North Florida dan pejabat pemerintahan setempat.  Pelaksana utama (main organizer) acara ini adalah the Interfaith Center of North Florida, sebuah non profit yang aktif dalam mengedukasi masyarakat Amerika tentang hubungan antar agama. Menariknya tanpa saya ketahui beberapa anggota Board dari organisasi itu adalah teman yang telah lama tidak ketemu lagi.  Salah satu di antaranya adalah professor Lucinda Mosher, yang saat ini menjadi guru besar di International University Connecticut (formerly known as Hartford Seminary). Beliau adalah salah seorang yang saya kenal di kota New York sejak 2002 lalu. Bahkan ketika beliau sebagai professor di Fordham University beliau meminta saya sebagai dosen tamu (visiting professor) di kelas beliau saat itu beberapa semester.  Selain Lucinda juga ada Professor Perfez Ahmed yang dikenal luas di kalangan akademisi keuangan Amerika. Beliau adalah professor of finance (keuangan) di Universitas North Florida. Tapi juga mantan penasehat (senior advisor) di pemerintahan Barack Obama. Beliau bertindak sebagai moderator di acara ini.  Saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan “common humanity” dan bagaimana pijakan bersama (common ground) itu dapat menjadi motivasi bersama untuk membangun dunia yang lebih baik. Dunia yang aman, makmur dan tentunya tentram dan berkeadilan.  Satu di antaranya yang saya tekankan pada acara ini adalah betapa ketakutan (fear) itu menjadi sumber ketakutan yang paling dominan dalam hidup manusia. Manusia kerap ketakutan (fearful) tentang banyak hal. Sehingga dengan sendirinya ketakutan itu menjadi sesuatu yang menakutkan.  Ada banyak penyebab kenapa banyak orang yang ketakutan. Ketakutan bisa terjadi karena terjadi “social shifting” (perubahan sosial) yang menjadikan sebagian merasa terancam. Perubahan itu bisa dalam nilai sosial. Misalnya dominasi kultur mengalami perubahan. Dari European cultural dominance menjadi Asian atau African misalnya. Pastinya mereka yang telah berada pada zona nyaman budaya Eropa akan mengalami perasaan terancam.  Social shifting ini juga mencakup perubahan demografi masyarakat. Dari dominasi etnis tertentu misalnya menjadi dominasi etnis lain. Dalam kasus Barat meningginya rasisme dan white supremacy disebabkan salah satunya karena dominasi Eropa mulai tergeserkan. Hal ini tentunya merambat kepada perubahan budaya, termasuk agama.  Hal lain yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang mengalami ketakutan adalah karena faktor masa lalu. Saya menyebut ini dengan “phobia history” (historical phobia). Umat Islam termasuk yang terjangkiti penyakit ini. Sehingga kemajuan orang lain dalam kehidupan dunianya menjadi momok yang menakutkan, seolah penjajahan itu kembali hadir.  Dengan kemajuan Islam di Barat juga menjadikan sebagian dunai Barat mengalami hal yang sama. Ada bayang-bayang kekebangkitan khilafah Bani Umayya yang pernah berkuasa di Spanyol. Juga seringkali dihantui oleh kebangkitan Ottoman Empire yang pernah hampir menguasai seluruh Eropa.  Bahkan hal aneh di Slovakia misalnya anda tidak diperkenankan menyebut kopi Turki dengan Turkish Coffee. Mereka tetap menjadikan kopi Turki sebagai kopi khusus. Tapi kata Turkish jangan disebut karena meninggalkan trauma masa lalu (Ottoman) . Kopi Turki pun lebih dikenal dengan “special coffee”.  Berbagai faktor lainnya (tujuh faktor) saya sampaikan secara rinci. Tapi semua faktor-faktor itu diperkuat oleh retorika sebagian politisi yang memakai sentimen agama untuk kepentingan politiknya. Agama kerap kali hanya menjadi gandengan. Agama tidak diposisikan sebagai “moral guidance” dalam melakukan aktivitas politiknya.  Selain itu media juga menjadi sumber ketakutan yang destruktif. Media seringkali tidak bertanggung jawab dan memblow up (menyebarkan) hal-hal yang hanya menambah ketakutan dan kemarahan masyarakat. Sisi negatif dari Komunitas agama pastinya selalu menjadi konsumsi yang seksi. Sementara sisi positifnya sering terabaikan begitu saja.  Dari sekian faktor ketakutan (fear factor) yang saya sampaikan itu faktor terbesar sesungguhnya ada pada faktor “ignorance” (ketidak tahuan). Betapa ketidak tahuan seseorang kerap melahirkan kecurigaan, ketakutan bahkan kebencian tanpa mengetahui penyebabnya (why)? Ketakutan yang disebabkan oleh ketidak tahuan itulah yang dikenal dengan phobia. Phobia didefenisikan sebagai “irrational fear” (ketakutan irasional). Takut padahal tidak tahu kenapa takut. Inilah ketakutan yang paling berbahaya. Apalagi kalau ketidak tahuan itu dibumbui oleh “perasaan” atau pretendi mengetahui (pretend to know).  Yang lebih berbahaya lagi ketika ketakutan karena ketidak tahuan itu juga termotivasi oleh rasa superioritas dan keangkuhan. Perasaan lebih dan angkuh inilah ketika ada pihak lain yang menonjol akan menjadi ancaman baginya. Sehingga ketakutan itu biasanya akan berujung pada kebencian bahkan tidak jarang kekerasan.  Dalam pemaparan saya sampaikan banyak contoh phobia yang pernah terjadi, khususnya dalam konteks kehidupan antar Komunitas di Amerika Serikat. Contoh-contoh itu menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk melakukan langkah-langkah maksimal untuk menguranginya.  Satu di antara langkah untuk mengurangi phobia yang ditawarkan Al-Quran adalah “ta’aruf”. Sebuah kata yang saya istilahkan sebagai “nourishment to our diversity” (pupuk keragaman) masyarakat dalam dunia yang semakin plural dan interdependent.  NYC Subway, 11 Mei 2022. (*)

Pilpres 2024 - Sudah Selesai

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 21:09:28 0

Perubahan ajaib tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan kekuatan besar dari pemilik kedaulatan negara melakukan people power untuk memaksa penguasa merubah kembalikan proses Pemilunya yang jujur dan adil. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih   MENURUT Linda Lee Kaid (2007), iklan politik adalah proses komunikasi di mana seorang sumber (biasanya kandidat dan atau partai politik) membeli atau memanfaatkan kesempatan melalui media massa guna meng-exposure pesan-pesan politik dengan sengaja untuk mempengaruhi sikap, kepercayaan dan perilaku politik khalayak. Iklan sendiri dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komunikasi yang terdiri atas informasi dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak secara serempak agar memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha untuk memberikan informasi, membujuk dan meyakinkan (Sudiana, 1986:1). Usulan majunya seorang Capres pada Pemilu 2024 selama ini hanya mengandalkan iklan dan atas dasar survei terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak tertentu. Permainan ulang iklan dan rentalan lembaga survei hanya akan memecah fokus masyarakat, serta memicu kegaduhan di tengah isu-isu penting, semua atas arahan sponsornya. Bahwa cara tersebut adalah jualan isu murahan, dipaksakan, tetapi masih berjalan efektif di masyatakat agraris dan masa mengambang apalagi pekat dan berjalannya politik transaksional di negara miskin atau negara berkembang. Celakanya kebohongan yang diajarkan terus menerus di kemudian hari akan dianggap sebagai sebuah kebenaran (by: Lenin - Bapak komunis Uni Soviet). Jadi, kebohongan iklan dan survei yang dilancarkan secara terus menerus bisa berpengaruh kuat pada masyarakat pemilih yang akan terlibat dalam Pilpres serentak yang akan datang Terekam bahwa: “Biaya Pemilu Pemilu Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan Rp 110 triliun, jauh lebih besar dari biaya Pemilu 1999 dipercepat dari 2002, hanya Rp1,3 trilliun” tidak ada jaminan akan terlaksana Pemilu yang jujur dan adil dan jaminan akan menghasilan pemimpin-pemimpin hebat. Demikian dikatakan tokoh nasional Rizal Ramli pada akun Instagram pribadinya @rizalramli.official, Ahad, 8 Mei 2022. Keterlibatan oligarki dan Bandar Pemilu sejak Pemilu 2014 makin menguasai semua proses ranah tata laksana politik kita dan Pemilu serentak hanya mainan mereka untuk melahirkan  pemimpin-pemimpin kelas boneka yang hanya bermodalkan pencitraan. Kondisi Pemilu/Pilpres diperparah dengan dikuncinya Presidential Threshold (PT) 20 %. Ini Pilpres partai politik bukan Pilpres rakyat, peluang buka lapak partai-partai jualan suara partainya untuk para Capres yang akan maju pada laga Pilpres 2024. Sedangkan akal sehat bisa menerka dengan kalkulasi setiap Capres harus memiliki modal pribadi Rp 50-60 trilliun rupiah adalah mustahil. Suka tidak suka harus mempertimbangkan mengiba pada para bandar politik Oligarki. Rekayasa lanjut adalah permainan di KPU, anggotanya adalah wakil Ormas sangat jelas kendali ada di penguasa dan Bandar politik Oligarki. Artinya,  kecurangan perolehan suara untuk kemenangan Capres dari Bandar Politik itu sangat mudah direkayasa. Pemilu serentak dan khususnya Pilpres 2024 sesungguhnya saat ini sudah selesai siapa yang akan menjadi Presiden boneka selanjutnya. Bahkan untuk hasil Pemilu untuk Gubernur, Bupati, Walikota, dan anggota DPR sudah bisa ditebak hanya akan dikuasai para pemilik modal besar. Lagi-lagi tidak akan lepas dari para Bandar Politik Oligarki. Pertanyaan apakah gambaran buruk Pemilu serentak 2024 benar-benar akan terjadi. Jawabannya ya akan terjadi, kalau tidak ada perubahan ajaib secara total tentang perangkap instrumen UU Pemilu dan perangkat aturan Pemilu lainnya. Perubahan ajaib tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan kekuatan besar dari pemilik kedaulatan negara melakukan people power untuk memaksa penguasa merubah kembalikan proses Pemilunya yang jujur dan adil. Hentikan proses pembodohan rental survei abal-abal, iklan yang menyesatkan dan hancurkan semua kekuatan Bandar Politik yang  akan memenangkan Presiden boneka lanjutan yang akan merusak dan menghancurkan negara. (*)

Dayung Sumbang Emas Pertama Bagi Indonesia di SEA Games Vietnam

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 21:03:53 0

Hai Phong, Vietnam, FNN - Dayung menyumbang emas pertama untuk Indonesia pada ajang SEA Games 2021 Vietnam yang digelar di Hai Phong Canoeing and Rowing Training Center, Vietnam—sekitar dua jam perjalanan darat dari Hanoi, Rabu.Emas tersebut diraih oleh Kakan Rusmana dan Ardi Isedi pada nomor lighweight man’s double sculls (LM2X).Kakan dan Ardi yang start dari lintasan 2 finis tercepat dengan catatan waktu tujuh menit 1,385 detik. Filipina finis 4,2 detik berselang di tempat kedua untuk perak dan perunggu menjadi milik tim tuan rumah.Pada hari yang sama, Indonesia sebelumnya meraih perak pada nomor women’s quadruple sculls (W4X). Tim yang diperkuat Putri Agni Anugerah, Annisa Meilani Yahya, Maslin Efrilia dan Dewi Purwanti itu finis kedua dengan catatan waktu tujuh menit 23,6 detik.Medali emas nomor tersebut direbut tim tuan rumah Vietnam yang mencatatkan waktu tujuh menit 13,2 detik.Indonesia mengirimkan 34 atlet pada cabang olahraga rowing dengan rincian 18 putra dan 16 putri.Adapun pada SEA Games Vietnam, Indonesia berkekuatan 499 atlet yang berpartisipasi pada 32 cabang olahraga. Jumlah tersebut berkurang hampir separuh dibanding edisi 2019 ketika Merah Putih menerjunkan 841 atlet ke \"multievent\" dua tahunan itu.Para atlet dayung menjadi salah satu kontingen Indonesia yang bertanding lebih awal sejak 9 Mei sebelum upacara pembukaan dimulai pada 12 Mei. (mth/Antara)

Ririn/Riska Sumbang Emas Pertama Pencak Silat

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 20:39:03 0

Palembang, FNN - Dua pesilat putri andalan Indonesia Riska Hermawan dan Ririn Rinasih berhasil menyumbangkan medali emas pertama dari cabang olahraga pencak silat pada ajang SEA Games ke-31 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Vietnam di Bac Tu Liem Stadium, Hanoi, Rabu.Tampil dalam nomor seni ganda, pesilat putri Indonesia ini tampil memukau di hadapan 10 juri dengan mengumpulkan total 9.955 poin, sementara pasangan bersaudara wakil tuan rumah Nguyen Thi Thu Ha dan Nguyen Thi Huyen hanya mampu mengemas 9.925 angka.Dengan mengenakan pakaian hitam berserta asesoris penutup kepala dan selendang di pinggang berwarna dominan merah, Ririn/Riska tampil apik menutup setiap jurus dengan kompak.Dukungan dari rekan sesama atlet semakin membuat Riska dan Ririn bersemangat hingga menyuguhkan seni silat yang memukau saat memperagakan gerakan bela diri menggunakan golok dan toya selama 3.01 menit.Tak berbeda jauh, tim tuan rumah juga berupaya tampil bersemangat di tengah dukungan para pendukung setianya.Namun, pekik sorak kemenangan pecah di suporter Indonesia setelah wasit mengumumkan pemenangnya untuk kategori seni silat ganda putri adalah pasangan Indonesia.Sontak, Riska dan Ririn memberikan salam takjim ke para pendukungnya, dan langsung berkeliling arena membawa bendera Indonesia.“Alhammdulillah Ya Allah tidak menyangka, ini SEA Games saya yang kedua. Sebelumnya dapat perunggu. Memang dari semalam saya hanya banyak berdoa saja,” kata Ririn yang diwawancarai saat bergegas untuk mengikuti tes dopping.Sukacita juga diungkapkan Riska Hermawan. Bahkan ia sama sekali tak menyangka kali ini berhasil menggondol medali emas bagi Tim Indonesia pada SEA Games kali ini bersama Ririn.Ia pun mempersembahkan medali emas ini untuk sang ayah tercinta Cece Hermawan yang merupakan peraih medali emas SEA Games Indonesia pada nomor yang sama pada tahun 1997 dan keluarga besarnya yang sebagian besar merupakan pesilat.Riska dan Ririn sudah berpasangan pada nomor ganda putri sejak 2016. Medali pertama SEA Games ditorehkan keduanya di pada ajang SEA Games sebelumnya yakni satu keping perunggu.Khusus untuk SEA Games Vietnam ini, keduanya melakukan persiapan dalam pemusatan latihan nasional sejak Januari 2022. “Walau baru TC dan fokus di Januari, tapi kami kerja keras setiap hari,” kata dia.Dukungan khusus pun diberikan Puspa Arum Sari yang lebih dulu tampil pada final hari ini, tapi menelan kegagalan.“Puspa sempat datangi kami, dan bilang jangan down. Kalian terbaik, dan memang terbaik. Kalian the best karena latihan keras setiap hari,” kata Riska, yang mengaku dirinya terlecut semangat untuk mengganti kegagalan Puspa itu.Ia berharap dukungan terus diberikan ke kontingen silat Indonesia yang hingga kini terus berjuang untuk mengumpulkan pundi-pundi medali.Sebelumnya, harapan Tim Silat Indonesia untuk meraih emas pupus setelah pesilat seni tunggal putri Puspa Arum Sari dikalahkan atlet Fhilipina Mary Francine Padios, dan tim beregu putra yang diperkuat Nunu Nugraha, Asep Yuldan Sani dan Anggi Faisal Mubarak dikalahkan Sobri Cheni, Abdul Karim Koolee dan Abdul Rahim Sidek dari Thailand.Atas capaian ini, Tim Silat Indonesia sudah menyumbangkan satu emas dan dua medali perak. (mth/Antara)

Bilqis Membuat Kejutan dengan Tumbangkan Akane Si Peringkat Satu Dunia

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 20:35:11 0

Bangkok, FNN - Pebulu tangkis tunggal putri Bilqis Prasista membuat kejutan dalam partai pertama penyisihan Grup A Piala Uber 2022 dengan mengalahkan peringkat satu dunia dari Jepang, Akane Yamaguchi, di Bangkok, Thailand, Rabu.Bilqis pada partai pembuka tampil meyakinkan untuk menang dua gim langsung 21-19, 21-19 hanya dalam waktu 35 menit.\"Tidak menyangka bisa menang, soalnya dia peringkat satu dunia. Sangat senang bisa mengalahkan Akane,\" kata Bilqis setelah pertandingan di Impact Arena, Bangkok.Dari pantauan ANTARA di lokasi, Akane yang juga ikut memasuki ruang wawancara bersama Bilqis terlihat menangis dan enggan berkomentar soal pertandingannya melawan pebulu tangkis peringkat ke-333 asal Indonesia hari ini.Situasi kurang mengenakan yang dialami Akane membuat sejumlah staf Federasi Badminton Dunia (BWF) dan media lokal Jepang ikut menenangkan dan menyemangati pebulu tangkis berusia 24 tahun itu.Pebulu tangkis kelahiran Magelang itu mengaku hanya bermain tanpa beban dan berusaha menikmati jalannya pertandingan. Meski meladeni pemain yang secara peringkat jauh di atasnya, Bilqis yakin semua hal bisa terjadi di lapangan.Bahkan kedua orang tuanya yang juga mantan pebulu tangkis nasional, yaitu Joko Suprianto dan Zelin Resiana, ikut menyemangati putrinya.\"Pokoknya yang penting yakin saja sama diri sendiri, jangan banyak mati sendiri dulu saja dan tekniknya bikin di lari-lari terus. Orang tua juga berpesan agar harus percaya diri, kita pasti bisa asal ada kemauan. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, apapun bisa terjadi,\" kata Bilqis.Kemenangannya atas Akane ini membuat pemain jebolan klub PB Djarum tersebut semakin percaya diri. Meski awalnya kaget karena diturunkan pada partai pertama, namun hasil mengesankan yang dia kemas diharapkan bisa menular kepada rekan-rekan seperjuangannya dalam menghadapi Jepang.\"Buat teman-teman ayo tampilkan yang terbaik saja, dan jangan mau kalah. Saya pas main ya tidak memikirkan apa-apa, yang penting keluarkan kemampuan terbaik dan jangan mau kalah,\" pungkas dia. (mth/Antara)

BI: Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat Seiring Membaiknya Ekonomi

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 20:31:36 0

Jakarta, FNN - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada April 2022 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat, yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 113,1 atau meningkat dari 111 pada bulan sebelumnya.Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terpantau pada mayoritas kategori pengeluaran, kelompok usia, serta kategori pendidikan responden.Secara spasial, kenaikan IKK terjadi di sebagian besar kota cakupan survei, dengan yang terbesar di Bandar Lampung, diikuti kota Samarinda dan Denpasar.Ia menjelaskan keyakinan konsumen pada April 2022 yang meningkat didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini.Peningkatan tersebut berkaitan dengan persepsi terhadap penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama alias durable goods yang meningkat.Sementara itu ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap berada di level optimis (indeks >100) yakni 127,2 meskipun tidak setinggi bulan sebelumnya sebesar 128,1, yang ditopang terutama oleh ekspektasi penghasilan.Survei konsumen BI pada April 2022 turut mengindikasikan rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi mengalami sedikit penurunan, sementara rata-rata proporsi pembayaran cicilan/utang cenderung stabil.Hal tersebut terindikasi dari rata-rata proporsi (average propensity to consume ratio) yang tercatat turun dari 74,4 persen menjadi 73,9 persen, sementara rata-rata rasio pembayaran cicilan/utang (debt to income ratio) tetap pada angka 9,7 persen.Erwin menuturkan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) pada April 2022 tercatat sebesar 16,4 persen, lebih tinggi dari 15,9 persen pada bulan sebelumnya.Berdasarkan kelompok pengeluaran, rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan terpantau turun pada beberapa kategori pengeluaran.Di sisi lain porsi tabungan terhadap pendapatan meningkat pada sebagian kategori pengeluaran, tertinggi pada responden dengan tingkat pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan. (mth/Antara)

BI: Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat Seiring Membaiknya Ekonomi

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 20:31:36 0

Jakarta, FNN - Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada April 2022 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat, yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 113,1 atau meningkat dari 111 pada bulan sebelumnya.Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terpantau pada mayoritas kategori pengeluaran, kelompok usia, serta kategori pendidikan responden.Secara spasial, kenaikan IKK terjadi di sebagian besar kota cakupan survei, dengan yang terbesar di Bandar Lampung, diikuti kota Samarinda dan Denpasar.Ia menjelaskan keyakinan konsumen pada April 2022 yang meningkat didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini.Peningkatan tersebut berkaitan dengan persepsi terhadap penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama alias durable goods yang meningkat.Sementara itu ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap berada di level optimis (indeks >100) yakni 127,2 meskipun tidak setinggi bulan sebelumnya sebesar 128,1, yang ditopang terutama oleh ekspektasi penghasilan.Survei konsumen BI pada April 2022 turut mengindikasikan rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi mengalami sedikit penurunan, sementara rata-rata proporsi pembayaran cicilan/utang cenderung stabil.Hal tersebut terindikasi dari rata-rata proporsi (average propensity to consume ratio) yang tercatat turun dari 74,4 persen menjadi 73,9 persen, sementara rata-rata rasio pembayaran cicilan/utang (debt to income ratio) tetap pada angka 9,7 persen.Erwin menuturkan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) pada April 2022 tercatat sebesar 16,4 persen, lebih tinggi dari 15,9 persen pada bulan sebelumnya.Berdasarkan kelompok pengeluaran, rata-rata porsi konsumsi terhadap pendapatan terpantau turun pada beberapa kategori pengeluaran.Di sisi lain porsi tabungan terhadap pendapatan meningkat pada sebagian kategori pengeluaran, tertinggi pada responden dengan tingkat pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan. (mth/Antara)

Talenta Digital yang Cakap Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 20:22:56 0

Jakarta, FNN - Kesiapan sumber daya manusia pada era teknologi menjadi salah satu penyokong ekonomi digital, talenta digital yang cakap akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.\"Ekonomi digital berkaitan sekali dengan talenta digital,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam wawancara khusus bersama tim redaksi ANTARA, dikutip Rabu.Ekonomi digital setidaknya ditopang oleh dua hal penting, infrastruktur digital dan talenta digital. Pemerintah Indonesia sedang gencar membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang merata di seluruh Indonesia.Kementerian tersebut memiliki program penggelaran kabel serat optik, baik di darat dan laut, salah satunya jaringan Palapa Ring. Sementara untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau kabel, Kominfo sedang menyiapkan satelit multifungsi berkapasitas besar.Saat ini, pemerintah sedang membangun SATRIA-1 dan satelit cadangan, masing-masing berkapasitas 150GBps. Satelit akan digunakan untuk menyediakan akses internet di 150.000 titik, antara lain sekolah, kantor desa, kantor kepolisian dan fasilitas layanan kesehatan.Pembangunan infrastruktur TIK ini akan terasa bagi masyarakat ketika talenta digital bisa memanfaatkan teknologi tersebut.\"Infrastuktur yang dibangun harus bisa dimanfaatkan di hilir. Hilir ruang digital sangat bergantung pada kesiapan talenta digital,\" kata Johnny.Untuk menyiapkan talenta digital yang cakap, Kominfo membagi program dalam tiga tingkatan. Tingkat dasar berupa pelatihan literasi digital, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital.Target pemerintah untuk pelatihan ini sangat masih, hanya pada 2021 saja ada sekitar 12,5 juta orang yang mengikuti pelatihan literasi digital.Pada tingkat menengah, Kominfo menyiapkan Digital Talent Scholarship antara lain untuk lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Untuk program ini, pemerintah bekerja sama dengan universitas di dalam negeri dan perusahaan teknologi untuk memberikan pelatihan kepada 200.000 peserta setiap tahun.Pada tingkat mahir, Kominfo memiliki program Digital Leadership Academy untuk para pembuat kebijakan digital, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Setiap tahun, kementerian membuka 300 hingga 500 kursi.Kominfo berencana menampilkan agenda literasi digital Indonesia pada Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Selain menjadi tuan rumah G20, Indonesia melalui Kementerian Kominfo menjadi ketua untuk forum Digital Economy Working Group (DEWG).Pertemuan kedua DEWG dijadwalkan berlangsung bulan ini di Yogyakarta. (mth/Antara)

Kemenkominfo "Take Down" Hampir Seluruh Hoaks Soal COVID-19 di Medsos

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 20:00:28 0

Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa  pihaknya telah menurunkan (take down) hampir seluruh hoaks  terkait COVID-19 yang sempat beredar di media sosial.Berdasarkan data yang diterima ANTARA pada Rabu, per 11 Mei Kemenkominfo sudah melakukan take down terhadap 5.666 hoaks soal COVID-19 dari total sebaran 5.946.Hoaks soal COVID-19 tersebut dikumpulkan sejak 23 Januari 2020.Kominfo menemukan platform media sosial Facebook masih menjadi tempat penyebaran terbanyak hoaks soal COVID-19. Dari total 5.946 hoaks, sebanyak 5.219 tersebar melalui Facebook.Sebaran terbanyak kedua berasal dari Twitter, yaitu 578. Setelah itu, YouTube menjadi tempat penyebaran hoaks COVID-19 terbanyak ketiga yaitu 55.Kementerian Kominfo juga mendapati hoaks tersebar di platform berbagi foto dan video Instagram, 52 sebaran dan TikTok, platform video singkat, sebanyak 42 sebaran.Dari keseluruhan hoaks di platform tersebut, masih ada 280 konten yang sedang ditindaklanjuti.Selain menurunkan, Kemenkominfo juga membawa 767 konten ke ranah hukum, antara lain untuk isu vaksin COVID-19, harga eceran tertinggi obat COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.Kementerian biasanya mengajukan hoaks ke ranah hukum jika sudah menimbulkan keresahan di masyarakat dan memenuhi unsur pidana.Untuk penegakan hukum hoaks yang berkaitan dengan COVID-19, Kominfo bekerja sama dengan POLRI.Khusus untuk hoaks tentang PPKM, per 11 Mei Kominfo menemukan terdapat 1.822 sebaran konten di lima platform media sosial.Facebook juga menjadi tempat terbanyak penyebaran konten tentang PPKM yaitu 1.788 dari total sebaran.Di Twitter, Kemenkomifno menemukan ada 15 sebaran konten hoaks seputar PPKM, sementara di TikTok terdapat 10. Dua platform lainnya, Instagram dan YouTube masing-masing terdapat 7 dan 2 sebaran konten hoaks PPKM.Dari keseluruhan sebaran di media sosial, Kominfo sudah menurunkan 1.492, sementara 330 lainnya sedang ditindaklanjuti. (mth/Antara)

Pemerintah Susun Strategi Agar Stunting Turun 3 Persen pada 2022

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 19:55:02 0

Jakarta, FNN - Pemerintah menyusun sejumlah strategi agar dapat mencapai target penurunan angka stunting sebesar tiga persen pada 2022.\"Kita ingin 2024 itu (angka) \'stunting\' sampai pada level 14 persen, sekarang sudah di angka 24 persen untuk 2021. Sudah ada penurunan dan kita harap pada 2022 ini ada penurunan 3 persen,\" kata Wakil Presiden Ma\'ruf Amin seusai memimpin rapat koordinasi di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.Wapres Ma\'ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan pejabat terkait lainnya.\"Dan ini perlu koordinasi, konvergensi semua kelembagaan termasuk juga pengaturan pendanaannya dari berbagai kementerian dan lembaga. Dari pertemuan ini kita harapkan ada percepatan karena intervensi-intervensi yang dilakukan dari berbagai lembaga bisa efektif dan tepat sasaran,\" tambah Wapres.\"Stunting\" adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. \"Stunting\" terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.Wapres menyebut berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilakukan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi \"stunting\" di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen atau menurun 6,4 persen dari angka 30,8 persen pada 2018.\"Tetapi tantangan kita itu cukup berat karena bagaimana yaitu mencapai target penurunan \'stunting\' 14 persen pada 2024, kali ini tentu menuntut komitmen yang tinggi dan kolaborasi kerja yang baik dari semua pihak,\" ungkap Wapres.Wapres mengungkapkan acuan pemerintah untuk melakukan percepatan penurunan \"stunting\" adalah Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 yang berisi soal penguatan aspek intervensi dan sensitivitas melalui pendekatan keluarga, aspek pemantauan dan evaluasi terpadu, aspek pendanaan melalui optimalisasi beragam sumber anggaran, serta aspek kelembagaan melalui pembentukan tim percepatan penurunan \'stunting\' dari pusat hingga ke desa atau kelurahan.\"Berarti targetnya harus 3 persen melalui intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi. Pembentukan TPPS dan tingkat implementasinya hingga di tingkat posyandu,\" tambah Wapres.Kedua, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua tim pelaksana TPPS, perlu didukung seluruh kementerian dan lembaga terkait, selain itu perlu dipastikan agar RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia) digunakan sebagai pedoman penurunan \'stunting\',\" ungkap Wapres.Ketiga, alokasi anggaran penurunan \"stunting\" pada anggaran 2022 melalui APBN, APBD dan anggaran desa perlu dioptimalkan.\"Kebutuhan anggaran penurunan \'stunting\' perlu dihitung lagi dikalkulasi lagi dikonsolidasikan agar lebih efektif dan efisien,\" ungkap Wapres.Keempat, penurunan \"stunting\" agar difokuskan pada daerah-daerah yang prevalensi \"stunting\" tinggi melalui pendanaan yang terkonsolidasi dan terpadu sehingga lebih efektif dan efisien.\"Selain NTT, Sulawesi Barat, dan Aceh ada juga tujuh provinsi lain yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, NTB dan Papua ini yang perlu mendapat perhatian,\" tegas Wapres. (mth/Antara)

Advokat Juju Purwantoro: Edy Mulyadi Tidak Layak Diadili!

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 19:40:04 0

Jakarta, FNN – Sidang perdana wartawan senior Edy Mulyadi dari kantor berita Forum News Network (FNN), dilgelar Selasa (10/5/22) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Edy didakwa karena konten video miliknya di YouTube Bang Edy Chanel yang diunggahnya, memuat konten yang sebenarnya merupakan kritik positf dan kontruktif kepada rezim, perihal rencana memidahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke daerah Kalimantan Timur. Sesungguhnya secara keseluruhan konten beberapa video tersebut, sama sekali bukan dengan maksud untuk menimbulkan permusuhan atau rasa kebencian berdasarkan Suku Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). “Ujarannya itu, juga bukan dimaksudkan atau ditujukan kepada kelompok suku di Kalimantan atau kepada seseorang siapapun,” ungkap Advokat Juju Purwantoro, Kuasa Hukum Edy Mulyadi. Sepanjang pengalaman sebagai advokat, Juju juga \'surprised\', karena baru melihat materi dakwaan Edy setebal 313 halaman. Ditambah lagi dengan  lampiran setebal \'bantal\' hampir 1000 lembar (995 halaman). Kutipan konten video yang diunggah oleh Terdakwa antara lain, judul: “Tolak Pindah Ibukota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat”.  ”Indonesia Dijarah Rakyat Dipaksa Pasrah. Bersuara, Risiko Penjara”. “Cuma Bancakan Oligarki, Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak Pemindahan IKN”. Salah satu transkrip atau konten yang didakwaan dengan narasi: “punya gedung sendiri lalu dijual pindah ke “tempat jin buang anak” dan kalau pasarnya “kuntilanak genderuwo” ngapain gue bangun di sana”. Didakwakan juga bahwa ujaran Edy itu: “Tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yaitu : Tidak Akurat, Tidak berimbang, Menghakimi, Melanggar asas praduga tidak bersalah, dan punya itikad buruk”. Juga JPU beralasan, Terdakwa pada saat acara \'konpers\' sebagai narasumber sekaligus pemilik akun youtube Bang Edy Channel, adalah “bukan dalam kapasitas profesi wartawan, dimana konten hanya berisi opini sepihak tanpa keberimbangan pihak lainnya melainkan kebohongan belaka, penghinaan, pencemaran nama baik, dan membangkitkan permusuhan atau kebencian, serta melanggar asas praduga tidak bersalah. Oleh karenanya Konten tersebut bukan proses jurnalistik juga bukan suatu produk jurnalistik tetapi \'gerakan politik\'.” Jika narasi atau ujaran Edy adalah \'gerakan politik\' seperti didakwakan JPU, maka bisa kita katakan bahwa JPU sendiri juga sudah turut membenarkan, dakwaannya yang kental dengan unsur (nuansa) politik, bukan unsur hukum materil \'ansich\'. Sejak awal pemeriksaan (BAP) pihak penyidik, peristiwa hukum Edy yang dipersoalkan terkait proyek IKN, adalah akibat ujarannya tentang \'tempat jin buang anak\'. Faktanya, ungkapan \'tempat jin buang anak\' tampaknya tidak dijadikan fokus oleh JPU dalam argumentasi dakwaannya.  Sebagai contoh, dalam dakwaannya JPU malah melebar, dan bias (absurb) kemana-mana dengan menyebut-nyebut antara lain: bisnis anak presiden Jokowi, bisnis tambang Luhut Binsar Panjaitan dan Yusril Ihza Mahendra di Kalimantan. Menurut Juju, JPU justru tak mempertimbangkan bahwa dalam dakwaannya disebutkan juga ada keberatan dari Yati Dahlia, masyarakat/suku Balik di Sekayu Penajam Paser Utara, Kaltim, karena rencana pembangunan IKN yang tidak melibatkan masyarakat adat setempat. Bahkan, saat ini Yati Dahlia dan sejumlah kelompok masyarakat suku Dayak Kalimantan lainnya, sedang mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang program IKN tersebut. Oleh JPU, Edy dianggap melakukan tindakan pidana primer, dan diancam 10 tahun penjara sesuai Pasal 14 ayat (1,2), dan pasal 15 UU RI No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.  Selanjutnya dalam dakwaan Subsider, dengan ketentuan pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU ITE No.19 tahun 2016, jo pasal 156 KUHP. “Susungguhnya apa yang diungkapkan oleh Edy sebagai insan pers, dilindungi oleh UU tentang Pers No.40 tahun1999,” tegas Juju. Oleh karenanya, lanjut Juju, Edy tidak layak untuk diadili, yang berpotensi menjadi peradilan yang tidak adil. Kasus tersebut jangan sampai menjadi \'peradilan sesat\', menjadi preseden buruk di negeri yang katanya berdasar hukum (rechts staat), jika seseorang menyampaikan opininya di muka umum, maka dengan mudahnya diseret ke masalah hukum. Apalagi dalam rangka melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, dan profesinya sebagai insan pers. Sesuai prosedur hukum, kasus Edy rersebut seharusnya menjadi kewenangan Dewan Pers untuk memediasi lebih dahulu, sebelum proses peradilan (due process of law). (mth)

Elektabilitas Jokowi Jatuh Karena Menterinya Dagang Semua

BY FNN Rabu, 11 Mei 2022 14:29:08 0

Jakarta, FNN – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengaku ingin menulis surat terbuka pada Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, berkaitan dengan Pemilu 2024, karena Fahri menyematkan tagar #Selamatkan 2024. “#Selamatkan2024. Sebenarnya saya ingin menulis surat terbuka kepada para pemimpin negeri ini khususnya kepada para pemimpin lembaga2 tinggi negara; presiden @jokowi dan jajaran eksekutif, ketua @DPR_RI dan jajaran legislatif serta ketua MK @officialMKRI jajaran yudikatif,” cuit Fahri dalam akunnya @Fahrihamzah, Jumat (6/5/2022). Menurutnya, pesan penting ini harus ia sampaikan kepada para elit sebelum terlambat. Fahri sendiri mengaku bingung karena ada banyak sekali pesan yang ingin ia tuliskan. Ia menggarisbawahi satu tema: #Selamatkan2024. Dalam wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Selasa (10/5/2022), Fahri mengungkap banyak hal terkait dengan yang ia sampaikan dalam cuitannya yang viral tersebut. Sebenarnya, kata Fahri, ada banyak sekali figuran-figuran yang dipakai itu sistem approuch yah? “Karena saya dari dulu senang membaca sistemnya itu yang membuat saya punya perbedaan dengan orang,” ujarnya. Juga, karena Fahri selalu berusaha meneropong (melihat) gambar besar dari setiap persoalan, dan ada banyak hal yang sudah sebenarnya sudah ditulis di bukunya. Kemudian, sekarang memang harus ditulis lagi. “Saya juga berpikir untuk menulis pikiran-pikiran ini,” lanjut Fahri. Tapi, ini sebenarnya untuk menyelamatkan apa yang sudah kadung rusak? Kalau dalam militarisme, kita hanya menunggu ada kudeta baru atau kalau dalam meteorarisme lain kita menunggu gerakan massa, yang menyaksikan bagaimana sebuah rezim otoriter dijatuhkan oleh gerakan mahasaiswa. Dalam dekorasi ini kita bisa juga tunggu gerakan mahasiswa, tapi ada yang terjadual dan sebisa mungkin jadual itu juga bisa kita dukung, karena itu bantuan tradisi dari masyarakat demokrasi, yaitu family. “Pemilu itulah harapan kita nantinya akan memperbaiki keadaan, sebab kalau sekarang ini sudah kadung rusak, dan susah diganti. Kita mau berharap siapa sekarang kan susah,” ungkap Fahri. Suara-suara oposisi seperti yang disampaikan media juga tidak di-welcome, bahkan tidak ada pembelaannya. Elit secara sadar atau tidak membiarkan bahwa pembungkaman oposisi dan suara yang berbeda dalam masyarakat dianggap sebagai suatu yang lumrah. “Kerusakan naratif krisis narasi kita kayaknya sebagai bangsa itu mau pegang apa yang unggul yang agung? Pancasila diragukan, kemudian direintrepertasi dikontradiksikan dengan lembaga yang baru dilahirkan seperti BPIP, untuk ngerecokin pemahaman umum tentang Pancasila,” lanjutnya. Fahri menyebut, sila Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap sebagai awal dari fundamentalisme agama, juga dianggap bisa memberikan angin surga pada kekolotan kadal gurun (kadurn) dan sebagainya. “Istilah lama yang muncul dulu sebelum kita menjadi negara bangsa seperti sekarang, itu muncul lagi,” tegas Fahri. Cara kerja legislatif gak tahu fungsinya. Tiap hari bagi bansos bagi sembako, padahal dia kerjanya adalah oposisi terhadap eksekutif. Dia harus lawan itu dominasi eksekutif. Sebab, dia itu tidak bisa ditembus oleh peluru eksekutif. “Karena itulah maka kita berikan kepada dia hak imun, sebab dia tidak boleh ditembus. Harus ada yang begitu di republik ini. Dia tadinya kita kasih hak imun juga tetapi pake ITE,” kata Fahri. Sekarang harus ada yang bilang, media gak boleh ditembus. Dia pengawas, jadi parlemen gak boleh ditembus, parlemen tidak boleh dipecat oleh ketua umumnya, parlemen gak bisa diganti sembarangan, dia imun! “Sekarang ini gak ada yang ngomong seperti itu, sehingga jadi rusaklah cara kerja sistem-sistem negara. Kemudian efeknya panjang. Tentunya karena gak ada pengawasan, korupsi di mana-mana, conflic of interest luar biasa. Menteri-menteri dagang pakai jabatannya pengen jadi presiden dan seterusnya,” sindir Fahri. Ia menyebut, krisis leadership itu tentunya pada seluruh kader. Di generasi ini terjadi krisis yang luar biasa yang disebut pantes-pantes sebagai pemimpin di segala bidang datang kayak gak pantas. Kalau ikhtiar manusia dalam masyarakat demokrasi cuma itu. Sebab ada juga ikhtiar lainnya. “Ada juga yang disebut sebagai tangan tuhan. Kadang-kadang sering terjadi juga, pemimpinnya kena musibah atau apa begitu ya, itu bukan dunia kita,” lanjutnya. “Bahkan, militer disingkirkan kayak yang kita lakukan pada tahun 1098 dulu. Legislatif, anggota DPR dan Anggota DPD yang paling penting itu eksekutif,” tambah Fahri. Yang repot itu di Presidential ini. “Presidentialisme kita itu Presiden tidak bisa dijatuhkan. Karenanya, kemudian sangat kuat. Artinya, nanti di kartu suara kita itu terpaksa nyoblos suara itu,” tegasnya. Menurut Fahri, jangka waktu 5 tahun itu yang berbeda, tetapi ada orang tiba-tiba melakukan Judicial Review yang mengatakan bahwa ini harus serempak supaya hemat dari masa lalu, akhirnya disepakati MK. Padahal di Pasal 6 UUD disebutkan bahwa peserta pemilihan presiden itu adalah peserta pemilu sebelumnya. Sehingga interpretasi terhadap makna sebelumya itu adalah pemilu sebelumnya. “Kemudian, pemilu sebelumnya itu disebutkan ada presentasi tiketnya itu berarti tiket itu berasal dari pemilu sebelumnya. Ini kan kacau,” kata Fahri. Rakyat bilang, “Wah itu yang berkuasa Demokrat Republik sekarang saya pilih kamu supaya kamu bisa ngawasin dia, ini ada maknanya dan yang ini gak ada maknanya.”  “Dia bilang, ini tiket sudah ada di kantong saya, tapi saya belum populer dan dia keliling daerah. Jabatannya itu akhirnya dipakai untuk keliling. Ini yang salah,” ungkap Fahri. “Kasihan Pak Jokowi elektabilitasnya jatuh karena menterinya pergi dagang semua. Kalau gak cari duit, cari popularitas. Itu yang terjadi sekarang,” tegas mantan Wakil Ketua DPR ini. Partai politik sekarang menganggap mereka politisi. Kalau di sistem komunis, itu pembagian, karena di dalam satu partai tidak ada partai lain. Partai politik itu bukan alat kita untuk mengontrol alat politisi. Partai politik itu didirikan oleh orang idealis. Nama-nama partai itu dari dulu adalah nama pemikir kaum komunis saja, itu ada pemikirnya. Marxsisme itu sosialisme di Indonesia partainya dibikin oleh Sutan Syahril.  “Syahril pemikir besar Partai Nasionalis yang didirikan oleh Bung Karno. Bung Karno pemikir besar Masyumi, yang didirikan oleh Pak Natsir. Pak Natsir ini pemikir besar di dunia Islam, makanya dia bikin Masyumi,” ungkap Fahri. Ia mengungkap, perubahan itu selalu ada karena tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri. Dan, kita bikin partai Gelora itu, mendirikan partai memang bukan ujug-ujug tapi ini pikiran lama. (mth)

Jepang Akan Putuskan Waktu Embargo Minyak Rusia Sambil Pantau Kondisi

BY FNN Selasa, 10 Mei 2022 14:52:29 0

Tokyo, FNN - Jepang akan memutuskan waktu dan metode untuk melakukan embargo terhadap impor minyak Rusia sambil mempertimbangkan kondisi aktual, kata Menteri Industri Jepang Koichi Hagiuda pada Selasa.Langkah untuk mengambil keputusan itu perlu dilakukan setelah Jepang menyetujui larangan bersama negara-negara Kelompok Tujuh (G7) lainnya untuk melawan invasi Moskow ke Ukraina.Untuk membantu mengamankan pasokan energi global yang stabil, Amerika Serikat memiliki peran utama sebagai produsen minyak dan gas alam, kata Hagiuda dalam sebuah konferensi pers.Sebelumnya Hagiuda mengaku bahwa Jepang akan menghadapi \"kesulitan\" untuk segera mengikuti langkah memotong impor minyak Rusia.\"Mengingat Jepang memiliki keterbatasan sumber daya, kami akan menghadapi beberapa kesulitan untuk segera mengikuti langkah (embargo minyak Rusia) bersama negara-negara lain,\" kata Hagiuda kepada wartawan pada Kamis (5/5).Impor minyak Rusia menyumbang empat persen dari keseluruhan impor minyak Jepang untuk tahun fiskal terakhir hingga Maret.Gas alam dari Moskow berkontribusi sembilan persen dari total impor gas Tokyo, dan Rusia menyumbang 11 persen dari total impor batubara Jepang. (mth/Antara)

Anggota DPR Mengingatkan Pemerintah Terkait Vaksin Halal

BY FNN Selasa, 10 Mei 2022 14:49:36 0

Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022 terkait vaksin halal untuk COVID-19.\"Kami meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin COVID-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin DPR RI itu menyarankan Pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.\"Selain putusan hukum ini, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan rapat kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal COVID-19 ini. Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua,\" kata politisi PKS itu.Penyediaan vaksin halal, kata dia lagi, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal.Pada sisi lain, Kurniasih juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih, sebab vaksin ini adalah salah satu vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan fatwa halal MUI.\"Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal di samping yang sudah ada,\" kata Kurniasih menegaskan.Kurniasih mengatakan pihaknya akan segera meminta Kemenkes untuk melaksanakan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai.\"Ini salah satu konsern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progres dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini,\" katanya pula. (mth/Antara)

Tim Gabungan Tangkap Jubir PRP Jefri Wenda di Jayapura

BY FNN Selasa, 10 Mei 2022 14:42:06 0

Jayapura, FNN - Tim gabungan dari Polda Papua, Satgas Damai Cartenz dan Polresta Jayapura Kota, Selasa menangkap Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefri Wenda di kawasan Perumnas 4 Jayapura. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 12.28 WIT dan langsung dibawa ke Polresta Jayapura Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Kaops Damai Cartenz Kombes Muhammad Firman kepada ANTARA di Jayapura mengakui adanya penangkapan terhadap Jefri Wenda. Selain Jefri Wenda ada beberapa orang rekannya turut diamankan, aku Kombes Firman tanpa mau mengungkapkan jumlah dan identitas yang ditangkap. \"Saat ini mereka semua sedang diperiksa di Mapolresta Jayapura Kota,\" ungkap Kombes Muhammad Firman yang dihubungi melalui telepon seluler-nya. Tercatat sebanyak 1.841 personel TNI dan Polri dikerahkan untuk membubarkan unjuk rasa tolak daerah otonomi baru (DOB) dan otsus jilid III di Kota dan Kabupaten Jayapura. Dari 1.841 personel TNI dan Polri yang dikerahkan itu tercatat 1.181 orang yang disiagakan di Kota Jayapura sedangkan sisanya di Kabupaten Jayapura. Aparat keamanan berhasil membubarkan para pendemo di beberapa titik yang ada di Distrik Heram dan Distrik Abepura, Jayapura. (mth/Antara)

Dewan Keamanan PBB Akan Bahas Peluncuran Rudal Korut

BY FNN Selasa, 10 Mei 2022 14:31:57 0

New York, FNN - Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan bertemu pada Rabu atas permintaan Amerika Serikat untuk membahas peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini, kata sejumlah diplomat.Pemerintah AS berupaya mendorong dewan beranggotakan 15 negara itu untuk memperkuat sanksi terhadap Korut.Korut menembakkan sebuah rudal balistik dari kapal selam pada Sabtu, kata Korea Selatan, insiden terbaru dari serangkaian peluncuran yang dilarang DK PBB.Washington juga menilai bahwa Korut bisa jadi bersiap untuk melakukan pengujian nuklir paling cepat bulan ini.Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan pemerintahnya menginginkan agar DK-PBB menggelar pemungutan suara pada Mei untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korut.Namun, dua negara pemegang hak veto China dan Rusia telah memberi sinyal akan menentang tindakan itu.Korut telah menjadi target sanksi PBB sejak 2006. Sanksi tersebut telah ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir oleh DK-PBB dalam rangka memangkas pendanaan Korut bagi program senjata nuklir dan rudal balistiknya.Namun, negara Asia yang terisolasi itu berhasil menghindari sejumlah sanksi PBB, menurut pemantau independen tentang sanksi PBB.Pemimpin Korut Kim Jong Un bulan lalu berjanji akan mempercepat pengembangan senjata nuklir di negaranya. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Bertolak ke Washington DC Hadiri KTT Khusus ASEAN-AS

BY FNN Selasa, 10 Mei 2022 14:26:12 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa pagi bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat untuk mengikuti rangkaian pertemuan ASEAN-US Special Summit (KTT Khusus ASEAN-AS) yang berlangsung selama dua hari.“Adapun rangkaian yang akan saya hadiri, antara lain pertemuan dengan anggota kongres, pertemuan dengan para CEO besar dari Amerika (Serikat), dan juga pertemuan dengan Wapres Harris (Kamala Harris, Red) dan tim perubahan iklim Amerika Serikat,” kata Jokowi sebelum keberangkatan ke Washington, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa.Selain itu, tentunya dalam KTT tersebut, Presiden Jokowi akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi pemimpin ASEAN dan Presiden AS Joe Biden.Saat ini, kata Presiden, Indonesia menjadi koordinator kemitraan ASEAN-AS periode 2021-2024.Indonesia mengharapkan KTT Khusus ASEAN-AS ini akan menghasilkan kerja sama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.\"Dengan ASEAN Outlook On the IndoPacific, ASEAN siap bersinergi dengan seluruh negara mitra ASEAN termasuk AS dalam mengembangkan kerja sama yang konkret, inklusif dan saling menguntungkan. Kita memiliki tanggung jawab menjadikan Indo-Pacific sebagai kawasan yang damai, stabil dan sejahtera,” ujar Presiden.Presiden akan kembali dari Washington, AS setelah rangkaian pertemuan selesai pada 13 Mei 2022, dan dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Minggu, 15 Mei 2022. (mth/Antara)

Kominfo Lanjutkan Akselerasi Transformasi Digital Nasional

BY FNN Selasa, 10 Mei 2022 14:23:02 0

Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak sivitas kementerian untuk melanjutkan agenda akselerasi transformasi digital nasional setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.\"Mudik panjang yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan menandakan semangat baru dalam menyukseskan program kerja dan berbagai target. Saya berharap momentum ini memberikan semangat baru, recharged, memompa semangat dalam melanjutkan agenda transformasi digital nasional kita,\" kata Johnny, dikutip dari siaran pers, Selasa.Kominfo memiliki tugas untuk mempercepat transformasi digital nasional. Menurut Johnny, masih banyak tugas yang perlu diselesaikan untuk mencapai transformasi digital yang inklusif, berkelanjutan dan memberdayakan.\"Seperti misalnya suksesnya Analog Switch Off (ASO) yang telah kita awali dan kita mulai pada tanggal 30 April tahun 2022 beberapa hari yang lalu, pembangunan infrastruktur digital Base Transceiver Station (BTS), akses internet, penggelaran optik dan lain sebagainya,\" kata Johnny.Pembangunan dan pengembangan talenta digital nasional di tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut juga menjadi bagian dari transformasi digital.Selain itu, Indonesia juga sedang menjadi Presidensi G20, Kominfo mengemban tugas sebagai komunikasi publik acara ini.\"Saya mengajak seluruh sivitas Kementerian Kominfo untuk terus melakukan lompatan-lompatan yang inovatif yang besar sehingga program-program tersebut dapat dilaksanakan dapat tercapai dengan baik,\" kata Johnny.Menteri Johnny menginstruksikan kepada seluruh pimpinan dan pelaksana di satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kominfo melakukan penyerapan anggaran secara lebih progresif.\"Saya minta agar jangan sampai aturan yang dibuat sebagai tuntunan untuk pelaksanaan kegiatan bernegara dan amanat Undang-Undang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) justru menghambat kita dalam melakukan akselerasi penyerapan anggaran,\" kata Johnny.Menurut data Kominfo per 8 Mei, penyerapan anggaran belum optimal. Oleh karena itu, Johnny menginstruksikan agar sivitas Kementerian Kominfo mengelola anggaran dengan baik agar bermanfaat bagi rakyat.\"Jadi ini perlu menjadi perhatian bersama kita. Hasil pungutan, hasil jerih payah rakyat melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik penyerapan anggaran tahun 2022 maupun dalam merancang program dan anggaran tahun 2022,\" kata Johnny.Jika penyerapan anggaran tertunda, dampaknya akan terasa kepada pembangunan untuk rakyat.\"Makin cepat penyerapan anggaran, mudah-mudahan makin cepat pula manfaat yang boleh dinikmati oleh rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi kita,\" kata Johnny.Akselerasi penyerapan anggaran, menurut Johnny, tetap harus menjaga akuntabilitas dan proses yang prudent agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. \"Seperti yang kita bersama harapkan, daya serap anggaran akan berikan dampak langsung, akan berikan sambung rasa langsung dengan harapan masyarakat, dengan tujuan bernegara kita, kesejahteraan rakyat,\" kata Johnny.Saat ini, uni pelaksana teknis kementerian yang memiliki tingkat penyerapan anggaran tinggi adalah Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BBPSDMP) Komunikasi dan Informatika Makassar, lebih dari 42 persen.Menkominfo mengharapkan pejabat pimpinan tinggi madya melakukan monitoring dan evaluasi langsung, melakukan pendampingan-pendampingan langsung pada satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). (mth/Antara)

Kolonel Priyanto Tolak Dakwaan Pembunuhan Berencana Handi-Salsabila

BY FNN Selasa, 10 Mei 2022 14:10:37 0

Jakarta, FNN - Kolonel Infanteri Priyanto melalui kuasa hukumnya menolak dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang menyebut dia melakukan pembunuhan berencana dan penculikan terhadap Handi Saputra dan Salsabila.Dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa, Anggota Tim Kuasa Hukum Letda Chk Aleksander Sitepu menyampaikan Priyanto saat kejadian beranggapan Handi-Salsabila telah meninggal dunia sehingga dia pun membawa kabur keduanya dan membuang mereka ke Sungai Serayu.“Kolonel Infanteri Priyanto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi pada dakwaan kesatu primer Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dan dakwaan kedua alternatif pertama Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP,” kata Aleksander saat membacakan nota pembelaan (pledoi) untuk Kolonel Priyanto saat sidang.Pasal 340 KUHP yang menjadi dakwaan primer Oditur mengatur hukuman pidana pembunuhan berencana yang ancamannya maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.Sementara itu, Pasal 328 KUHP mengatur soal pidana penculikan yang ancaman hukumannya maksimal 12 tahun.Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy dalam tuntutannya yang dibacakan saat sidang bulan lalu menyampaikan Priyanto terbukti melakukan pembunuhan berencana sehingga ia meminta majelis hakim memvonis terdakwa penjara seumur hidup.Menurut kuasa hukum, Priyanto hanya bersalah melanggar Pasal 181 KUHP sebagaimana masuk dalam dakwaan subsider ketiga Oditur. Pasal 181 KUHP mengatur hukuman menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian seseorang. Perbuatan pidana itu diancam hukuman penjara maksimal 9 bulan.Oleh karena itu, kuasa hukum meminta kepada majelis hakim, yang dipimpin oleh Brigjen TNI Faridah Faisal, untuk membebaskan Kolonel Priyanto dari dakwaan primer dan dakwaan kedua alternatif pertama, serta melepaskan dia dari segala tuntutan hukum yang berpedoman pada dua dakwaan tersebut.“(Kami meminta majelis hakim) menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Letda Aleksander.Dalam nota pembelaan yang sama, kuasa hukum juga meminta majelis hakim mempertimbangkan rekam jejak Priyanto selama berdinas di TNI Angkatan Darat.“Terdakwa pernah mempertaruhkan jiwa raganya untuk NKRI melaksanakan tugas operasi di Timor-Timor (sekarang Timor Leste, Red.),” kata Aleksander.Priyanto, kata kuasa hukumnya, memperoleh tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, 16 Tahun, dan 24 Tahun, serta Satya Lencana Seroja.Kemudian, kuasa hukum juga menyampaikan terdakwa menjalani persidangan dengan sikap yang baik, berterus terang, serta menyesal dan berjanji tidak mengulang perbuatannya. (mth/Antara)

China Luncurkan Wahana Antariksa Kargo untuk Pasokan Stasiun Luar Angkasa

BY FNN Selasa, 10 Mei 2022 14:03:00 0

Wenchang, China, FNN - China meluncurkan wahana antariksa kargo Tianzhou-4 pada Selasa (10/5) untuk mengirimkan pasokan ke stasiun luar angkasa milik China yang dijadwalkan akan merampungkan proses konstruksinya tahun ini.Roket Long March-7 Y5, yang membawa wahana antariksa kargo Tianzhou-4, meluncur dari Situs Peluncuran Wahana Antariksa Wenchang di Hainan, provinsi pulau di China selatan, kata Badan Antariksa Berawak China (China Manned Space Agency/CMSA), seperti dilansir Xinhua, Selasa. Seperti beberapa penerbangan wahana antariksa kargo sebelumnya, Tianzhou-4 mengangkut tiga kategori pasokan, mencakup perlengkapan kebutuhan hidup enam bulan bagi para astronaut, suku cadang untuk pemeliharaan stasiun ruang angkasa, serta peralatan penelitian ruang angkasa, ujar Kepala Perancang Wahana Antariksa Kargo Tianzhou dari Akademi Teknologi Luar Angkasa China Bai Mingsheng.  Roket Long March-7 Y5, yang membawa wahana antariksa kargo Tianzhou-4, meluncur dari Situs Peluncuran Wahana Antariksa Wenchang di Provinsi Hainan, China selatan, pada 10 Mei 2022. (Xinhua/Guo Cheng)Nantinya, Tianzhou-4 akan berlabuh (docking) dengan kombinasi modul inti stasiun luar angkasa Tianhe dan wahana antariksa kargo Tianzhou-3, papar CMSA.Pada 20 April lalu, Tianzhou-3 melepaskan diri dari tambatan bagian belakang (rear docking) Tianhe dan melakukan dockingpada bagian depan modul. CMSA mengatakan bahwa kombinasi Tianhe dan Tianzhou-3 dalam kondisi baik. (mth/Antara)

Tunisia Umumkan Setop Vaksin COVID-19 Johnson & Johnson

BY FNN Selasa, 10 Mei 2022 13:57:57 0

Tunis, FNN - Kementerian kesehatan Tunisia memutuskan untuk menyetop penggunaan vaksin COVID-19 Johnson & Johnson (Janssen), demikian dilaporkan kantor berita Tunisia, Tunis Afrique Presse, Senin (9/5).Menteri Kesehatan Ali Mrabet saat konferensi pers Senin mengatakan bahwa pemerintah Tunisia menyatakan penangguhan itu setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) memutuskan untuk membatasi penggunaan vaksin Janssen lantaran khawatir dengan berbagai komplikasi seperti pembekuan darah.Ia menambahkan bahwa kemenkes akan memastikan tindak lanjut yang diperlukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan peringatan global mengenai penangguhan penggunaan vaksin Janssen.Ia mengatakan kemenkes sedang menyusun inventaris vaksin Janssen yang akan dihancurkan setelahnya.Rekomendasi FDA untuk membatasi penggunaan vaksin Janssen itu didasarkan atas hasil riset baru-baru ini yang menunjukkan vaksin tersebut telah menyebabkan pembekuan darah pada sejumlah orang di beberapa negara di seluruh dunia.Mrabet menegaskan bahwa tidak ada laporan kasus demikian yang disebabkan oleh penggunaan vaksin Janssen di Tunisia.Sekitar 1,3 juta dosis vaksin Janssen sudah digunakan di negara itu sejak COVID-19 melanda.Vaksin Janssen mengantongi izin penggunaan darurat di Amerika Serikat pada 27 Februari 2021. (mth/Antara)

Hepatitis Misterius “Pesanan” Microsoft?

BY FNN Selasa, 10 Mei 2022 12:19:27 0

“Kami tidak tahu kapan yang berikutnya akan tiba, atau apakah itu flu, virus corona, atau penyakit baru yang belum pernah kami lihat sebelumnya,” sebut Bill Gates. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN KEMENTERIAN Kesehatan RI menyebut, penyakit Hepatitis Akut (Misterius) yang belum diketahui penyebabnya tersebut telah dilaporkan lebih dari 20 negara, termasuk Indonesia. Dalam kurun waktu 2 pekan hingga 30 April 2022, 3 anak di DKI Jakarta meninggal setelah mendapatkan perawatan secara intensif di RSUPN Cipto Mangunkusumo. Penyakit peradangan hati ini pertama kali ditemukan di Inggris Raya pada 5 April 2022. Sejak saat itu, dilaporkan terjadi peningkatan kasus di Eropa, Asia, dan Amerika. WHO selanjutnya menetapkan penyakit Hepatitis Akut sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 15 April 2022. Penyakit Hepatitis Akut menyerang anak usia 0-16 tahun, paling banyak anak usia di bawah usia 10 tahun. Virus ini sangat berbahaya, beberapa anak telah dilaporkan meninggal, bahkan 17 dari 170 anak dengan Hepatitis Akut itu  membutuhkan transplantasi hati. Sampai saat ini belum diketahui pasti penyebab Hepatitis Akut. Penyebabnya bukan virus hepatitis A, B, C, D dan E. Dugaan awal berasal dari Adenovirus 41, SARS CoV-2, virus ABV dll. Adenovirus umumnya menular melalui saluran cerna dan saluran pernafasan. Cara menularnya diduga dari droplet, air yang tercemar dan transmisi kontak. Gejala awal Hepatitis Akut tersebut adalah gangguan gastrointestinal seperti sakit perut, mual, muntah, diare. Gejala dapat berlanjut dengan air kencing berwarna pekat seperti teh, BAB putih pucat, kulit dan mata kuning, bahkan sampai penurunan kesadaran. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah Hepatitis Akut pada anak? Tetap tenang, jangan panik. Kebersihan diri dan lingkungan berperan penting dalam mencegah infeksi Hepatitis Akut pada Anak. Rutin cuci tangan pakai sabun, masak makanan hingga matang, hindari kontak dengan orang sakit, terapkan etika batuk dan disiplin prokes COVID-19 seperti pakai masker serta jaga jarak. Tingkatkan kewaspadaan diri dengan mengetahui lebih dalam gejala Hepatitis Akut. Apabila anak mengalami satu dari gejala hepatitis Akut, disarankan segera dirujuk ke fasyankes terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Jangan menunggu sampai mata anak kuning atau bahkan sampai penurunan kesadaran. Karena kondisi Hepatitis Akut sudah berat, kemungkinan untuk menyelamatkan pasien sangatlah tipis. Menurut Dr. Tifauzia Tyassuma, Epidemiolog dan Peneliti, bila merujuk dari hal di atas, adanya KLB Hepatitis Misterius atau Akut yang dalam 1 bulan menyebar di 12 negara dengan jumlah kasus sebanyak 169. Beberapa diantaranya itu berakhir fatal, tampaknya kita harus bersiap untuk terjadinya Interseksi Pandemi, yaitu Pandemi Covid yang belum berakhir dan Pandemi Adenovirus yang baru dimulai. Dari catatan kasus maka Hepatitis Misterius ini memiliki CFR (Case Fatality Rate) sebesar 10%, equal dengan Covid awal dengan virus Corona tipe WIV1 yang menyerang dunia dalam kurun Desember 2019 sampai dengan Juli 2020 yang kemudian diikuti varian-varian hasil mutasi dengan CFR lebih rendah. “Apakah ada kaitannya dengan Vaksinasi Covid yang diberikan pada anak-anak usia 0 sampai dengan 16 tahun sebagai susceptible population pada kasus Hepatitis Misterius ini?” Beberapa laporan yang telah disampaikan Para Peneliti yang hasil simpulan sementaranya adalah: “Antara Vaksinasi Covid dengan kejadian Hepatitis Misterius ini, sangat mungkin berkorelasi, dan hampir tidak mungkin sebuah koinsidens atau kebetulan belaka,” ujar Dokter Tifauzia. Secara mudah kita bisa mengkomparasikan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun-tahun lalu: Januari - Desember 2019: No Vaks Covid - No Hepatitis Misterius; Januari - Desember 2020: No Vaks  Covid - No Hepatitis Misterius; Januari - Desember 2021: Vaks Covid Adult - No Hepatitis Misterius; Januari 2022 - April 2022: Vaks Covid for Children - Hepatitis Misterius existed. Apakah simpulan ini confirmed? “Perlu dibuktikan lagi secara lebih tajam dengan penelitian-penelitian dengan sample size lebih luas di negara-negara yang sudah memberlakukan Vaksinasi Covid kepada anak-anak,” ungkap Dokter Tifauzia. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Pemerintah seharusnya tanggap. Segera hentikan Proyek Vaksinasi Covid, lakukan pengkajian dan penelitian. Lindungi nyawa rakyat. “Bukan malah sibuk menangkis dan menyangkal seakan-akan malah menjadi jubirnya Pabrik Vaksin, bukan pasang badan membela rakyat,” tegas Dokter Tifauzia. Ringkasan kasus seperti dilansir Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sebagai berikut: 5 April 2022 Inggris Raya menemukan kasus hapatitis akut sebanyak 10 kasus pada anak. Mereka dirawat di rumah sakit. Tidak ditemukan virus hepatitis A-E dalam pemeriksaan laboratorium. Pada 8 April 2022 dilakukan penelitian lebih lanjut, ditemukan 74 terjangkit, 8 diantaranya menjalani transplantasi hati. Hingga 11 April 2022 tak ditemukan kematiaan hepatitis akut. Sejak 21 April, berbagai negara melaporkan kasus ini, seperti Irlandia, Spanyol Amerika, Israel dengan variasi jumlah kasus dan usia anak antara 0 tahun sampai dengan 3 tahun. Menyusul kemudian Jepang, Kanada dan Mei 2022 ditemukan di Singapura. Gejala dan Tanda Hepatitis Misterius: Penurunan kesadaran, demam tinggi, warna urine gelap, kuning, sakit seluruh persendian, mual, muntah, nyeri perut, lesu, hilang nafsu makan dan diare. Hepatitis Microsoft? Sebelumnya, seperti dilansir Radar Aktual (May 3, 2022), Bos Microsoft, Bill Gates membeberkan prediksi wabah Covid-19 bukan terakhir yang melanda bumi. Bill Gates menyebut bakal ada serbuan wabah 10 kali lebih ganas dari Covid-19. Bill Gates menyebut, akan lebih banyak merenggut nyawa manusia. Padahal Pandemi Covid-19 telah begitu dahsyat dampaknya bagi populasi manusia. Selain kesehatan, sektor ekonomi dunia pun dibuat porak poranda. “Kami tidak siap untuk pandemi berikutnya, pandemi ini lebih buruk, bisa 10 kali lebih serius,” kata Bill Gates dilansir dari laman Entrepreneur, mengutip ArahKata.com pada Selasa, 3 Mei 2022. Bill Gates meminta pemimpin dunia khususnya negara-negara maju untuk bersiap menindaklanjuti kemungkinan pandemi berikutnya. Ia juga meminta negara di dunia segera melindungi warganya dengan upaya apapun yang bisa dilakukan, termasuk membuat vaksin dan kebutuhan medis. Kenyataannya, kata dia, bahwa Covid-19 bukan pandemi terakhir. Muncul lagi varian-varian berikutnya, misalnya varian Delta. “Kami tidak tahu kapan yang berikutnya akan tiba, atau apakah itu flu, virus corona, atau penyakit baru yang belum pernah kami lihat sebelumnya,” sebut Bill Gates. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Bill Gates begitu yakin adanya “pandemi lebih buruk” yang bakal muncul? Adakah kaitan antara pernyataan Bill Gates itu dengan munculnya Hepatitis Misterius ini? Apalagi pernyataan itu keluar sebulan sebelum WHO menyebut sebagai KLB pada 15 April 2022. Hepatitis sendiri merupakan peradangan organ hati. Organ ini adalah adalah organ vital yang berfungsi memproses nutrisi, menyaring darah, dan melawan infeksi. Peradangan hati dapat mempengaruhi fungsi organ ini, dan tingkat keparahan penyakit dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Sementara beberapa jenis hepatitis hanya memberikan dampak ringan dan tidak memerlukan pengobatan intensif, bentuk lain dari penyakit ini bisa menjadi cukup kronis dan berakibat fatal. (*)

Kabar Duka, Lily Wahid Meninggal Dunia

BY FNN Senin, 09 Mei 2022 22:33:04 0

Jakarta, FNN – Lily Chodidjah Wahid, adik kandung Presiden Abdurrahman Wahid, meninggal dunia, Senin (9/5/2022). Kabar tersebut disampaikan oleh keponakan Lily Wahid, Firry Wahid. “Innalillahi Wa Inna Illaihi Rojiun. Telah meninggal dunia, Ibu Lily Chadijah Wahid binti KH Abdul Wahid Hasyim hari ini Senin, 9 Mei 2022, pukul 16.25,” kata Firry, Senin (9/5/2022). Jenazah Lily Wahid rencana akan dimakamkan di Ponpes Tebuireng Jombang. “Rencana perjalanan akan diinfokan,” ujar Firry. Lily merupakan adik kandung dari Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Lily Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur pada 4 Maret 1948 (74 tahun). Sejak usia remaja Lily sudah akrab dengan dunia politik. Pada usia 19 tahun, Lily sempat dicalonkan menjadi anggota DPR.  Namun hal itu tidak terealisasikan lantaran ia beranggapan kala itu sudah banyak anggota keluarganya yang menjadi calon legislatif. Meski demikian, nama Lily baru dikenal publik secara luas ketika mendukung kepengurusan PKB hasil Muktamar Ancol awal 2008. Pada Muktamar tersebut, Muhaimin Iskandar didapuk menjadi Ketua Umum. Lantaran mendukung Imin, Lily Wahid secara otomatis berseberangan dengan sang kakak, yakni Gus Dur. Ketika kepengurusan PKB Cak Imin disahkan, Lily diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Nama Lily semakin dikenal ketika menjadi inisiator pembentukan Tim Sembilan untuk mengusut skandal Bank Century. Kala itu dia duduk di Komisi I DPR RI Fraksi PKB. Bersama politisi perempuan dari partai lain, tim ini menggagas usulan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kasus pengucuran dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century. Gara-gara terlalu kritis menentang kenaikan BBM dan mendukung Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, Lily diberhentikan dari partainya. Setelah dipecat dari PKB, Lily Wahid pindah ke Partai Hanura. (mth)                                                          

Praktisi Hukum Dukung Edy Mulyadi, Gus Yasien: Hukum Ini Tebang Pilih!

BY FNN Senin, 09 Mei 2022 15:46:54 0

Surabaya, FNN – Dukungan terhadap wartawan senior FNN Edy Mulyadi terus mengalir. Sejumlah praktisi hukum pada Ahad (8/5/2022) berkumpul di Museum NU, Surabaya. Mereka memberikan dukungan moral pada Edy Mulyadi, tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA, yang akan disidangkan Selasa (10/5/22). “Bang Edy ini korban hukum yang tebang pilih. Banyak kasus yang lebih layak, lebih serius tetapi faktanya terbebas begitu saja. Hukum ini hanya untuk orang yang kritis kepada pemerintah, selebihnya dibiarkan,” ungkap Tjetje Mohammad Yasien, SH, MH kepada wartawan, Ahad (8/5/22). Gus Yasien, demikian panggilan akrabnya, menegaskan bahwa apa yang disampaikan Edy Mulyadi soal IKN (Ibu Kota Negara), ini adalah bagian dari kegalauan masyarakat luas. Tidak ada sama sekali untuk meredahkan yang lain. “Saya sendiri melihat kebijakan pemerintah soal IKN ini sudah ugal-ugalan, selain tidak ada feasibility study (studi kelayakan), duit dari mana ketika hutang sudah menggunung,” tegas Alumni PP Tebuireng, Jombang ini. Hadir dalam dukungan itu, tokoh muda Slamet Sugianto dan para aktivis dari LBH Pelita Umat Jatim. “Kalau hukum sudah mengikuti selera penguasa maka tinggal tunggu kehancurannya. Hari ini kita saksikan, betapa hukum sangat tajam ke bawah, dan tumpul ke atas. Saudara Ade Armando yang sudah jadi tersangka masih leha-leha, sementara Bang Edy harus masuk tahanan. Ini sungguh tidak adil,” jelas Slamet Sugianto. Selasa (10/5/22) besok adalah sidang perdana kasus Edy Mulyadi. “Kita beri dukungan moral bahwa apa yang dilakukan Bang Edy bukanlah pidana. Kita berharap kepada hakim serta jaksa untuk fair dalam masalah ini,” tegasnya. Edy Mulyadi melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan praperadilan. Edy berharap dirinya segera diadili. “Enggak (mengajukan praperadilan) juga, sementara ini belum ada keputusan untuk itu. Sampai saat ini kami belum ada, ya, pertimbangannya biar segala sesuatunya terungkap saja kalau seandainya langsung pengadilan,” ungkap pengacara Edy Mulyadi, Djudju Purwantoro, suatu ketika. Kriminalisasi Ia justru berharap proses hukum kliennya hingga di persidangan tidak diulur-ulur. “Kita berharap bisa lebih dipercepat saja gitu kan proses persidangan. Kalau memang harus melalui persidangan gitu. Artinya nggak usah lama-lamain gitu, ya tentu ada aturannya penahannya semua sesuai dengan aturan saja tidak harus diulur-ulur lagi gitu lah. Kita ikuti aturan yang ada aja,” kata Djuju. Tak hanya itu, pihak Edy Mulyadi yang semula mau mengajukan permohonan penangguhan penahanan urung dilakukan. “Kami tidak ajukan penangguhan penahanan,” kata Djuju. Namun, ia tak membeberkan alasan pihaknya batal mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Djuju hanya menyebut bahwa keputusan itu hasil perundingan dengan Edy Mulyadi. “Sementara keputusan memang seperti itu (tidak mengajukan permohonan penangguhan penahanan). Ya pasti dengan perundingan kuasa hukum juga dan yang bersangkutan pasti begitu prosedurnya,” ucapnya. Edy Mulyadi sendiri masih yakin tidak melakukan pelanggaran pidana dalam ucapannya. Ia mengatakan sampai saat ini Edy masih yakin tidak melakukan pelanggaran pidana dalam ucapannya. Djuju menyebut Edy Mulyadi merasa dikriminalisasi. “Beliau (Edy Mulyadi) sangat yakin tidak melakukan kesalahan pidana apa pun dalam ujarannya, yang hanya merupakan bentuk kritik konstruktif atau pandangan ilmiah tentang IKN di Kalimantan. Juga tidak menyebut atau menyasar sama sekali tentang suku-suku di Kalimantan, termasuk suku Dayak. Beliau merasa dikriminalisasi,” paparnya. Dia mengatakan pihaknya bakal mengikuti prosedur hukum sesuai ketentuan. Dia yakin kliennya tidak bersalah. “Kita akan buktikan saja di persidangan bahwa EM tidak bersalah,” tegasnya. (mth)

Ramadan: Restorasi Kehidupan

BY FNN Senin, 09 Mei 2022 13:57:24 0

Jika tidak maka puasa kita masih terancam tidak bermakna. “Boleh jadi ada yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga” (hadits). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SALAH satu dilema Umat dalam menjalankan tugas ubudiyah-nya, seperti yang pernah disampaikan, adalah pembatasan makna ubudiyah pada aspek ritual semata. Akibatnya ibadah-ibadah yang dilakukan menjadi bagaikan praktik rutinitas yang hampa dari makna atau nilai kehidupan. Tentu tanpa mengingkari makna ritualnya sebagai lahan akumulasi pahala. Dilema ubudiyah ini Sesungguhnya tidak saja menimbulkan kegersangan makna (nilai). Tetapi juga membawa kepada tumbuhnya Karakter dan personalitas ganda yang paradoks. Di mana pada ruang atau waktu tertentu seseorang bisa memiliki karakter tertentu. Tapi ketika berada pada ruang dan waktu yang lain Karakter dan personalitas itu berubah nilai. Perubahan Karakter (perilaku) dan personalitas seperti ini dari orang yang sama disebut “double standard personality” (kepribadian ganda) yang salah satunya disebabkan oleh kegagalan dalam memahami memahami makna ibadah dalam Islam. Bahwa ibadah dalam Islam itu berkarakter komprehensif dan “unifying” (satu kesatuan) yang tidak terpilah-pilah. Hal ini tentunya memerlukan pemahaman yang benar tentang Islam dan ibadah itu sendiri. Umat ini harus paham bahwa Islam itu adalah agama kehidupan. Dan ibadah itu adalah misi kehidupan. Sehingga dalam realitanya Islam dan ibadah tidak lagi dibatasi oleh dinding-dinding masjid itu. Juga tidak lagi dibatasi oleh akhir dari hitungan waktu. Islam dan ibadah ada di masjid tapi juga di pasar dan parlemen. Islam dan ibadah itu ada di bulan Ramadan dan dzuhijjah tapi juga ada di bulan-bulan yang lain. Islam dan ibadah itu ada di lima waktu sholat. Tapi juga ada di antara waktu-waktu itu. Islam dan ibadah ada di Mekah dan di Musim Haji. Tapi juga ada di Makassar atau New York di segala musim. Pemahaman tentang Islam seperti inilah yang akan melahirkan karakter atau personalitas yang bersifat intergratif dan komprehensif. Bukan karakter dan personalitas yang pecah (broken personality). Hanya dengan kesadaran dan pemahaman Puasa Ramadan seperti ini yang akan membawa kepada Restorasi Karakter kemanusiaan. Karakter yang mulia dan terpuji (karimah). Karakter yang menjadi esensi religiositas kita sekaligus menjadi konklusi misi Islam (innama bu’itstu li utammima makaarimal akhlaq). Jika tidak maka puasa kita masih terancam tidak bermakna. “Boleh jadi ada yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga” (hadits). Bahkan lebih runyam lagi ketika puasa atau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu justeru menjadi kebangkrutan di hari pertanggung jawaban kelak. Dalam sebuah hadits Rasulullah menyampaikan bagaimana seseorang yang hadir di Mahkamah Ilahi dengan semua amalan ritualnya. Sayang selama hidupnya orang itu gagal membangun akhlak yang baik. Pada akhirnya semua amal ritualnya tidak memberinya apa-apa. Semoga puasa Ramadan telah mampu menjadi restorasi Karakter dan Kepribadian bagi Umat. Sehingga akhlak kita semakin membaik. Baik pada tatara vertikal (hablun minallah) maupun padatataran horizontalnya (hablun minannas). Insya Allah… Udara NYC-Florida, 8 Mei 2022. (Bersambung)

Semua Perempuan, Anak, Lansia Sudah Dievakuasi dari Mariupol

BY FNN Ahad, 08 Mei 2022 17:31:37 0

Kiev, FNN - Semua perempuan, anak, dan warga lanjut usia sudah dievakuasi dari pabrik baja Azovstal di Mariupol, Ukraina, kata para pejabat, Sabtu.Evakuasi itu akhirnya terlaksana setelah upaya dijalankan selama sepekan untuk menyelamatkan ratusan orang di tengah serangan yang terus dilancarkan Rusia ke pabrik tersebut.\"Bagian operasi kemanusiaan ini di Mariupol sudah berakhir,\" kata Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk di aplikasi perpesanan Telegam.Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam pidatonya pada Sabtu larut malam mengatakan bahwa ada lebih dari 300 warga sipil yang sudah diselamatkan dari kompleks pabrik tersebut.Pihak berwenang sekarang akan memusatkan upaya pada evakuasi bagi orang-orang yang cedera serta kalangan medis serta membantu para warga di Mariupol dan permukiman-permukiman di sekitarnya untuk mencari tempat aman, kata Zelenskyy.Sementara itu, para pejuang Ukraina di Azovstal sudah bertekad tidak akan menyerah.Belum ada kejelasan soal berapa banyak pejuang yang masih berada di fasilitas tersebut.Para pejabat Ukraina khawatir bahwa pasukan Rusia akan melenyapkan mereka pada Senin (9/5), yaitu ketika Moskow memperingati kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua.Pabrik baja itu sendiri dibangun pada era Soviet dan belakangan ini menjadi tempat pertahanan terakhir pasukan Ukraina.Azovstal telah menjadi lambang perlawanan terhadap upaya Rusia untuk menguasai banyak wilayah di Ukraina bagian timur dan selatan dalam perang yang sudah berlangsung selama 10 pekan itu.Di bawah bombardemen besar-besaran, para petempur dan warga sipil Ukraina terjebak selama berminggu-minggu di bungker-bungker yang dalam serta terowongan yang menghubungkan pabrik itu.Mereka terjebak dalam kondisi tanpa persediaan makanan, air, dan obat-obatan yang cukup.Pasukan Rusia, yang didukung banyak tank dan artileri, pada Sabtu (7/5) kembali menyerang Azovstal. Mereka berusaha mendepak para pejuang terakhir Ukraina di kota pelabuhan strategis itu di Laut Azov, kata pusat komando militer Ukraina.Pengeboman yang dilancarkan Rusia selama berminggu-minggu telah membawa kehancuran bagi Mariupol. Pabrik baja Azovstal sebagian besar hancur.Selama penghentian sementara pertempuran, proses mengevakuasi warga sipil sudah dimulai pekan lalu atas bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komite Internasional Palang Merah.Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan kemenangan di Mariupol pada 21 April. Ia memerintahkan agar Azovstal diblokade.Putin juga meminta pasukan Ukraina yang berada di kawasan pabrik itu untuk meletakkan senjata.Setelah pernyataan itu disampaikan Putin, Rusia kemudian melanjutkan serangannya. (mth/Antara)

Jasa Marga Catat Rekor Arus Balik Tertinggi Sebanyak 170.078 Kendaraan

BY FNN Ahad, 08 Mei 2022 17:27:23 0

Jakarta, FNN - Jasa Marga mencatat rekor arus balik tertinggi di jalan tol yang mencapai 170.078 kendaraan melampaui rekor tertinggi sebelum pandemi pada tahun 2019 yakni 166.444 kendaraan.\"Rekor arus balik tertinggi di sepanjang sejarah jalan tol di Indonesia kembali terjadi pada Sabtu 7 Mei 2022, atau H+4 arus balik Lebaran 2022 ini. Volume lalu lintas kembali ke Jabotabek dari arah Timur (Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon dan Bandung) mencapai 170.078 kendaraan,\" ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.Menurut Heru, angka ini naik 159 persen dari angka lalu lintas (lalin) normal pada 2021, dan mengalahkan rekor tertinggi sebelum pandemi, yang terjadi pada Lebaran 2019 sebesar 166.444 kendaraan atau naik 2,2 persen.\"Lalin mudik dari arah timur merupakan lalin kumulatif arus balik di Jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui dua gerbang tol yaitu GT Cikampek Utama untuk pemudik dari arah Jalan Tol Trans Jawa dan GT Kalihurip Utama untuk pemudik dari arah Jalan Tol Cipularang,\" katanya.Untuk GT Cikampek Utama dengan jumlah 124.761, naik sebesar 272 persen dari normal 2021 sebesar 33.535 kendaraan. Sedangkan GT Kalihurip Utama, dengan jumlah 45.317 kendaraan, naik sebesar 41 persen dari normal 2021 sebesar 31.968 kendaraan.Heru menambahkan bahwa pada H+5 Lebaran atau Minggu (8/5) masih akan terjadi kenaikan lagi, mengingat Jasa Marga memang sudah memprediksi sejak awal bahwa puncak arus balik akan terjadi pada hari ini. Meski lonjakan volume di Jalan Tol Jakarta-Cikampek luar biasa, namun kondisi lalu lintas dapat dikendalikan.\"Ini yang membedakan dari 2019” tutur Heru. “Pada tahun 2019 untuk mengurai lalin sebesar ini dibutuhkan waktu hingga 24 jam untuk menguras kepadatan luar biasa yang terjadi di berbagai segmen Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Tahun ini dengan perencanaan yang lebih matang, dan koordinasi yang jauh lebih intensif, relatif tidak terjadi kepadatan yang berarti di Jalan Tol Jakarta-Cikampek,” katanyaHeru menjelaskan bahwa Jalan Layang MBZ sepanjang 38 km yang saat ini digunakan, juga mendukung kelancaran perjalanan tahun ini. Pada tahun 2019 Jalan Layang MBZ masih dibangun.Saat ini dengan adanya Jalan Layang MBZ menambah kapasitas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebesar 4 lajur untuk kedua arahnya. Hal ini menambah kapasitas Jalan Tol Jakarta-Cikampek eksisting, dari 6 lajur dua arah, menjadi 10 lajur. (mth/Antara)

One Way dan Contra Flow Diterapkan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek

BY FNN Ahad, 08 Mei 2022 17:22:32 0

Karawang, FNN - Petugas melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way dan contra flow di jalan Tol Cipali hingga Tol Jakarta-Cikampek dari arah Jawa Tengah, Barat dan lainnya menuju Jakarta dan sekitarnya karena sudah cukup padat.Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, dalam keterangannya di Karawang, Minggu menyampaikan hingga saat ini atau Minggu pagi, arus lalu lintas di jalan Tol Cipali hingga Jakarta-Cikampek cukup padat.Dengan kondisi itu, atas diskresi pihak kepolisian, Jasa Marga mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way mulai KM 428 Jalan Tol Semarang ABC sampai KM 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sejak Minggu pagi sekitar pukul 09.00 WIB.Sementara dari KM 66 menuju arah Jakarta hingga KM 47 jalan Tol Jakarta-Cikampek, dilakukan rekayasa lalu lintas contra flow dua lajur.Selanjutnya dilakukan pula contra flow satu lajur KM 47 sampai KM 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta pada Minggu pagi pukul 09.00 WIB.Ia menyampaikan kalau rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di jalan tol.\"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah timur yang terdampak one way arus balik,\" katanya.Sementara itu, kepadatan arus lalu lintas juga terpantau terjadi di jalan arteri Karawang. Pemudik yang menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor dari arah Jawa menuju Jakarta dan sekitarnya terus mengalir di jalan arteri Karawang. (mth/Antara)

Aisyah Tambah Keunggulan bagi Indonesia atas Prancis Jadi 3-0

BY FNN Ahad, 08 Mei 2022 17:17:15 0

Bangkok, FNN - Keunggulan timnas Indonesia atas Prancis di babak penyisihan Grup A Piala Uber 2022 bertambah menjadi 3-0, setelah pebulu tangkis tunggal putri Aisyah Sativa Fatetani menyumbang satu poin dari partai ketiga di Bangkok, Thailand, Minggu.Aisyah yang tampil selama 49 menit di lapangan nomor empat, harus tertinggal di gim pertama sebelum akhirnya menghentikan perlawanan Leonice Huet dengan rubber game 12-21, 21-13, 21-15.\"Pertamanya memang masih kurang enak, dan menang angin juga. Dia juga lebih in lebih dulu, jadi saya kalah di awal. Sementara di gim ketiga karena sudah tahu cara main yang enak, belajar dari kesalahan di gim pertama. Jadi pelajaran buat saya,\" kata Aisyah saat ditemui setelah pertandingan di Impact Arena Bangkok.Pada gim pertama, pebulu tangkis peringkat ke-328 terlihat kesulitan menyesuaikan strategi yang cocok saat meladeni Huet di pertemuan perdana mereka.Ketidaknyamanan Aisyah terlihat dari gerakannya yang kurang fleksibel dalam melakukan pengembalian pukulan. Namun kekurangan ini segera tertutupi begitu memasuki gim kedua dan ketiga.Aisyah yang semula tertinggal, berbalik unggul dan mendominasi permainan pada dua gim terakhir.\"Dia lebih tinggi jadi gerakan kakinya lebih cepat dari saya, jadi saya harus kerja dua kali lipat dari dia untuk ambil bola,\" tutur Aisyah soal kesulitan menghadapi Huet.Menurut Aisyah, ketegangan juga menjadi faktor dirinya telat panas di gim pertama, mengingat dia baru pertama kali berlaga di ajang beregu bergengsi ini.\"Agak tegang ya memang, karena pertama kali turun di turnamen besar. Apalagi yang beregu bergengsi seperti ini. Jadi baru bisa adaptasi dengan baik di gim kedua dan mainnya normal,\" tuturnya.Sukses menyumbang poin bagi Skuad Merah Putih, Aisyah mengaku lebih lega dan akan bersiap untuk menghadapi babak penyisihan kedua melawan tim Jerman hari Selasa.Meski belum tahu apakah dia akan kembali dimainkan atau tidak, namun Aisyah akan tetap melakukan persiapan fisik dan mental jika dirinya kembali dipercaya bertanding.\"Karena belum tahu juga siapa yang akan diturunkan, jadi untuk sementara ingin siap-siap saja. Misal besok tidak main ya tidak apa-apa, asalkan setiap diberi kesempatan (tanding) harus menunjukkan yang terbaik,\" ujar Aisyah. (mth/Antara)

Muhadjir: Biasakan Berdoa untuk Kepentingan Umum

BY FNN Ahad, 08 Mei 2022 16:37:36 0

Malang, FNN – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dalam rangka menjadikan diri sebagai manusia bertakwa hendaknya perlu dibangun pembiasaan diri berdoa  untuk kepentingan umum. Karena dari situ akan memunculkan kepedulian sosial, rasa simpati. “Sayangnya, kita kan lebih sering berdoa untuk diri sendiri. Jarang sekali kita memanjatkan doa untuk kebaikan bersama, memajukan masyarakat yang mungkin belum sejahtera,” katanya pada halal bi halal keluarga besar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di kampus putih, Ahad (8/5/2022). Lebih lanjut, mantan Rektor UMM 4 periode ini mengatakan bahwa Idul Fitri dapat diartikan sebagai kembali ke fitrah dan suci. Jadi ketika bersih, maka doa-doa yang dipanjatkan akan lebih mudah dikabulkan Tuhan. Terutama doa-doa yang menyangkut kepentingan umum. Doa untuk kebaikan bersama. Menurutnya, Tuhan merupakan zat yang Maha Sosial. Banyak ayat Al Quran yang menganjurkan manusia memiliki jiwa sosial tinggi. Ia menyitir Quran surah Ali Imran 133-134.  “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dan Tuhanmu dan mendapatkan surga yag luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan  (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” Muhadjir juga sempat membahas mengenai tantangan yang dihadapi di era digital. Bagaimana saat ini keburukan-keburukan malah dieksploitasi dan dijadikan keuntungan. Banyak masyarakat yang dulunya bukan siapa-siapa menjadi orang yang terkenal berkat keberanian melewati batas akhlak. “Tapi kita harus yakin bahwa kebenaran pasti akan datang. Sementara kebatilan akan hilang sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi,” tegas Muhadjir yang juga guru besar Universitas Negeri Malang (UM) ini. Sementara itu, Rektor UMM Dr Fauzan MPd mengatakan bahwa Ramadhan boleh berlalu, tapi nilai spiritual yang sudah dibangun harus terus dipertahankan. Utamanya dalam rangka menyempurnakan kehidupan yang sudah dijalani. Menurut Fauzan, kinerja yang sudah sivitas akademika Kampus Putih lakukan merupakan bagian dan cara untuk menjadi muttaqin (insan bertakwa). Apalagi jika mampu mengisi kinerja dengan nilai spiritualitas. “Insya’ Allah jika sivitas akademika UMM menggunakan mindset spiritual dalam mengembangkan pekerjaan, maka tentu Allah akan menurunkan hidayah dan nikmatnya yang melimpah,” tegas Fauzan.(mth/*)

Nyalakan Api Revolusi

BY FNN Ahad, 08 Mei 2022 10:44:16 0

Pilpres saat ini tidak akan bisa melepaskan diri dari budaya transaksi politik jual-beli partai dan suara, magnet kendalinya tetap oleh Oligarki, dengan kata lain, sampai pada penentuan kemenangan untuk setiap Capres pada 2024 harus tunduk dengan bandar hitam Oligarki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TIKET Pilpres 2024 saat ini dalam realitas kuasa politik masih ada di tangan para  cukong hitam Oligarki. Ada Pilpres 2024 sekarang atau kapanpun jika Pilpres berlangsung, gerombolan cukong hitam Oligarki berpotensi sebagai pemenangnya. Gerombolan mereka telah mempersiapkan segala cara dan bentuk kecurangan agar bisa memenangkan Pilpres 2024. Mereka ingin rezim penguasa tetap saja sebagai bonekanya Oligarki adalah kelompok kecil yang mempengaruhi, bahkan menentukan kebijakan negara. Oligarki terdiri dari dua kelompok, yaitu elit penguasa dan pengusaha papan atas, yang memiliki sumber finansial sangat besar dan bisa membeli semua instrumen politik untuk kepentingan politik dan ekonominya. Penguasa dan pengusaha – ekonom senior Rizal Ramli menyebutnya sebagai PengPeng – ingin mengamankan kepentingannya ke depan. Secara hukum aman, kepentingan politik berkelanjutan, dan nasib bisnis para pengusaha terjaga, bahkan berkembang. Paska upaya rekayasa perpanjangan masa jabatan atau masa jabatan Presiden tiga periode ada perlawanan dari rakyat. Cukong hitam Oligarki harus berpikir ulang super hati-hati untuk memilih dan memenangkan calon Presidennya pada Pilpres 2024. Calon Presiden yang menjadi pilihannya dalam pemilu nanti pasti harus dalam radar kendalinya. Untuk mempertahankan kepentingan politik dan bisnis mereka, salah kalkulasinya yang terjadi bisa sebaliknya. Saat ini Oligarki dipaksa untuk bersikap realistis, mereka akan merapat dan memberi dukungan kepada calon yang potensial menang. Siapapun calon yang harus dimenangkan, bagi cukong hitam Oligarki, mutlak harus menjaga dan mengamankan kepentingan mereka – adalah aman secara hukum, politik dan ekonomi. Jika mereka salah atau terlambat mengambil langkah yang tepat, maka ini akan menjadi bumerang bagi masa depan mereka, baik masa depan politik maupun masa depan ekonomi. Bahkan, resiko hukum menjadi bayang-bayang ancamannya. Sejak awal sudah dirancang koalisi partai gemuk (non PKS dan Partai Demokrat) kekuatan politik telah mencapai 82 %. Seandainya bisa dipertahankan oleh oligarki, itu artinya Pilpres 2024 saat ini sudah selesai. Inilah yang kini sedang dimainkan Muhaimin Iskandar (PKB) ditengarai setelah menjadi pion Luhut Binsar Pandjaitan untuk perpanjangan masa jabatan gagal di tengah jalan. Dalam rumor politik, Muhaimin juga gagal membuka lapak jualan partainya untuk Capres pada Pilpres 2024. Paska tuntutan bergelombang Yudisial Review Presidential Threshold (PT) 20 % menjadi 0 % semua dirontokkan (ditolak MK) – penentuan Capres harus mentaati PT 20 %, maka kendaraan partai adalah menjadi persyaratan mutlak bagi semua Capres. Koalisi besar yang saat ini masih dalam kendali oligarki berpotensi akan pecah dengan mulai muncul Capres Puan Maharani, Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar (adalah kader dari pemilik partai). Sementara, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, Ganjar Pranowo, Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan (non partai). Terkait dengan partai akibat PT 20 % gagal menjadi PT 0 % – adalah hanya para tataran peluang bagi partai untuk buka lapak bagi Capres yang mau membeli partainya untuk maju Capres 2024 – otomatis berpotensi koalisi besar partai di pemerintahan bisa retak dan bubar. Pilpres saat ini tidak akan bisa melepaskan diri dari budaya transaksi politik jual-beli partai dan suara, magnet kendalinya tetap oleh Oligarki, dengan kata lain, sampai pada penentuan kemenangan untuk setiap Capres pada 2024 harus tunduk dengan bandar hitam Oligarki. Sampai di sini harus dipahami bagaimana caranya agar setiap Capres pada Pilpres 2024 bisa lepas dari genggaman Oligarki. Menghancurkan peran oligarki rasanya mustahil dengan cara-cara konstitusional yang semuanya ditolak rezim boneka saat ini. Satu satunya jalan keluar adalah dengan kekuatan People Power dan atau Revolusi untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Maka seruan Kobarkan dan Nyalakan Revolusi jangan di maknai semata perbuatan makar tetapi itu adalah jalan keluar untuk menyelamatkan Indonesia. (*)

Istana Makin Terjepit dan Berantakan

BY FNN Ahad, 08 Mei 2022 00:46:57 0

Perpecahan di istana tidak bisa dibendung dan Presiden tidak mampu lagi untuk mengendalikan dan meredam, maka saat ini istana dalam keadaan tidak menentu. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SAAT ini situasi Istana terus mengalami goncangan pertengkaran perebutan pengaruh kekuasan antara Oligarki (Kapitalis), Komunis, dan Koalisi Partai Gemuk, semakin tajam. Sejak Joko Widodo naik tahta sebagai Presiden dengan sahamnya masing- masing, mereka merasa telah memiliki hak kendali istana dengan agenda keuntungan politik dan ekonomi dalam proses kelola negara, yang selama ini tidak disadari oleh Presiden pada saatnya akan membawa bencana, baik bagi diri Presiden dan kerusakan pada tata penyelenggara dan kelola negara. Presiden terlalu over confidence dengan segala kapasitas dan keterbatasannya, setelah merasa mampu mengendalikan TNI/Polri, akan terjaga dari segala bentuk gangguan yang akan terjadi. Jelas, itu benar-benar meremehkan dan mengabaikan bahwa mandat kekuasaannya adalah amanah rakyat. Arah politik luar negeri yang melenceng dan lebih tergantung kepada China adalah petaka awal terseret pada hutang yang tak terkendali. Janji-janji akan memperkuat ekonomi mandiri menguap karena terbuai dengan mudahnya mendapatkan uang pinjaman (hutang) yang makin tak terkendali. Pada saat bersamaan oligarki yang selama ini ditahan rezim sebelumnya tidak bisa masuk langsung ikut campur tangan mengatur kebijakan negara, dibuka pintu lebar-lebar masuk sampai membabat, menguasai, dan mengendalikan, bahkan dengan politik tangan besi merubah dan membuat UU sesuai dengan syahwat kepentingan kelompoknya. Kesempatan komunis untuk bangkit kembali telah diberikan nafas, ruang dan kesempatan bebas melakukan kongres lima tahunan menyusun langkah dan strategi bisa eksis kembali tanpa pengawasan sama sekali. Kader-kader PKI bebas lalu-lalang di istana, bahkan sudah bisa masuk pada semua instrumen kekuasaan, dan celakanya masuk pada internal TNI dan POLRI. Partai politik yang telah kering arah perjuangan dari basis nilai Pancasila dan UUD 45 - semua larut berpacu untuk mendapatkan pundi-pundi kekuasaan dan sampai terjadinya tragedi DPR hanya sebagai stempel pemerintah. Dendam kusumat Komunis kepada umat Islam memiliki peluang emas untuk melampiaskan dendamnya dan mereka diberi kekuasaan seperti tanpa batas oleh Presiden. Rentetan kejadian tersebut, semua kekuatan poskonya di Istana, sampailah pada puncak menjelang akhir masa jabatan kedua Presiden segera berakhir terjadilah keributan, semua berhitung arah politik dan ekonominya dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Muncullah rekayasa perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau masa jabatan Presiden untuk tiga periode. Dengan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai “komandan” menjalankan proses politiknya. Datanglah tekanan dari China bahwa rekayasa di atas tidak boleh gagal. Karena kalau sampai gagal akan mendatangkan resiko politik dan ekonomi yang berbahaya. Rezim oligarki yang selama ini tampak tanpa hambatan menerjang apapun keinginannya selalu lancar, dan semua lawan politik yang menghalanginya langsung diambil, tangkap dan penjarakan. Tiba-tiba saja dikejutkan adanya perlawanan rakyat yang melakukan perlawanan. Pertengkaran di istana makin tajam, keretakan makin lebar setelah sebagian besar partai koalisi menolak perpanjangan masa jabatan/jabatan Presiden 3 periode. PDIP melihat gelagat kalau memaksakan diri akan terjadi revolusi dan perang saudara mengambil jarak dengan Presiden sekalipun selama ini diakui sebagai petugas partainya. Perpecahan di istana tidak bisa dibendung dan Presiden tidak mampu lagi untuk mengendalikan dan meredam, maka saat ini istana dalam keadaan tidak menentu.  Akhirnya, tercium juga oleh media asing The Economist bahwa Jokowi tengah menghadapi resiko politik dan ekonomi yang disebutnya sebagai Twin Risk atau resiko kembar. Resiko politik yang disebutkan oleh The Economist, yaitu berasal dari kalangan internal. Partai pendukungnya yang menolak amandemen konstitusi tersebut yang memungkinkan dia untuk memperpanjang masa jabatannya. Media tersebut memperingatkan bahwa Jokowi bisa terancam dijatuhkan oleh rakyat. “Bila tidak hati-hati mengelolanya, The Economist memperingatkan Jokowi yang naik ke tampuk kekuasaan atas dukungan dari masyarakat di kelompok populis maka dia juga bisa dijatuhkan karena kemarahan rakyat yang dulu mendukungnya”. Politik istana terasa semakin, terjepit, terpecah dan berantakan. Kemana arah negara selanjutnya ini terpulang pada pemilik kekuasaan yaitu rakyat. Rekayasa mencegah agar tidak terjadinya revolusi semua sudah terlambat dan revolusi akan terjadi di Indonesia - sebagai kekuatan yang akan menyelamatkan Indonesia Kajian Merah Putih memberikan catatan bahwa tidak lebih dari enam bulan, kekuatan alam dan langit akan bertindak menghancurkan kezaliman yang selama ini terjadi di Indonesia. Dan Indonesia akan kembali damai, tenang, arah negara akan di kembalikan ke tujuan negara sesuai arah tujuan negara yang termuat dalam UUD 1945. (*)

BPH Migas Jamin Ketersediaan Bahan Bakar untuk Pemudik Saat Arus Balik

BY FNN Ahad, 08 Mei 2022 00:29:56 0

Jakarta, FNN - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjamin ketersediaan bahan bakar minyak untuk pemudik yang melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2022. \"Stok bahan bakar minyak aman di seluruh Indonesia,\" kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu. Erika mengatakan pemerintah telah menyiapkan layanan pendukung, seperti tambahan mobil tangki, SPBU kantong, motoris, dan SPBU Modular Pertashop di jalan-jalan perlintasan mudik, jalur wisata, dan kawasan peristirahatan di jalan tol. BPH Migas mencatat ada lonjakan kenaikan permintaan bahan bakar minyak hingga 300 persen di SPBU yang berada di jalur tol wilayah Jawa Tengah. Dalam laporan posko nasional sektor ESDM per 5 Mei 2022, ketersediaan bensin RON 90 sebanyak 1,3 juta kiloliter dengan ketahanan selama 16 hari, RON 92 sebanyak 726 ribu kiloliter cukup untuk 36 hari, solar 1,9 juta kiloliter dengan ketahanan 21 hari. Sementara itu, kondisi stok elpiji sebesar 392.111 metrik ton dan penyaluran per hari 23.722 metrik ton dengan coverage days sekitar 16,53 hari, maka status elpiji aman. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan pihaknya memantau ketersediaan bahan bakar secara daring melalui aplikasi Pertamina Integrated Enterprise Data and Center Command (PIEDCC). PIEDCC mengelola data secara terintegrasi dari hulu ke hilir selama 24 jam secara realtime, baik itu untuk BBM, gas hingga avtur. Tim PIEDCC juga melakukan analisa data menjadi informasi, mendeteksi data, anomali, menguji keandalan data serta menyusun executive summary dan rekomendasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. \"Secara umum stok dan penyaluran BBM saat ini dalam kondisi aman dan berjalan lancar. Pertamina menjamin seluruh layanan BBM, khususnya Solar, Pertalite, Pertamax, dan Avtur dalam kondisi normal,\" kata Nicke. (mth/Antara)

Jasa Marga Dukung Penerapan "One Way" dari SS Bawen hingga Tol Japek

BY FNN Ahad, 08 Mei 2022 00:26:05 0

Jakarta, FNN - Jasa Marga atas diskresi Kepolisian mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) dari KM 442 Simpang Susun (SS) Bawen Tol Semarang-Solo sampai dengan KM 28 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Jakarta dalam mendukung kelancaran  arus balik Lebaran 2022.\"Atas diskresi Kepolisian, Jasa Marga mendukung pemberlakuan sejumlah rekayasa lalu lintas di Jalan Tol Jasa Marga Group sepanjang Semarang hingga Jakarta,\" ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Adapun pemberlakuan rekayasa lalu lintas tersebut antara lain pemberlakuan one way dari Km 442 Simpang Susun (SS) Bawen Jalan Tol Semarang-Solo sampai dengan Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta sejak pukul 16.30 WIB. Sebelumnya, one way diberlakukan hingga Km 3+500 Halim sejak pukul 07.00 WIB.Kemudian pemberlakuan contraflow dua lajur dari Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 03+500 Halim arah Jakarta pada pukul 16.30 WIB.Dengan titik akhir one way diperpendek hingga Km 28 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, maka saat ini pengguna jalan bisa mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek melalui akses sebelum titik akhir one way di Km 28 dimaksud, di antaranya Halim, Pondok Gede Barat, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, dan Cibitung.Bagi pengguna jalan yang melanjutkan perjalanan menuju Cikampek dapat keluar ke akses Cikarang Barat dan melanjutkan perjalanan melalui jalan non tol.Sementara itu, bagi pengguna jalan dari Jalan Tol JORR Seksi E, sudah bisa mengakses Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek dari arah Jatiasih maupun Rorotan melalui Simpang Susun (SS) Cikunir.\"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna jalan dari arah Jakarta menuju arah timur yang terdampak one way arus balik. Selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan,\" katanya.Pantau kondisi lalu lintas melalui CCTV real time di jalan tol melalui aplikasi Travoy. Informasi dan pelayanan lalu lintas dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga di nomor 14080. (mth/Antara)

Teten: Presidensi G20 Jadi Momentum bagi UMKM untuk "Unjuk Gigi"

BY FNN Ahad, 08 Mei 2022 00:02:34 0

Jakartaf, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan momentum Presidensi G20 di Indonesia menjadi kesempatan besar bagi koperasi maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk “unjuk gigi” dengan mempromosikan pelbagai produknya.Karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Smesco Indonesia menggelar side event G20 yaitu Telkomsel Pasar Nusa Dua sebagai gelaran pertama promosi produk UMKM unggulan Indonesia.“Side event G20 yang ditugaskan kepada kami ini ingin kami gunakan sampai nanti KTT November 2022 sebagai momentum ajang promosi produk koperasi dan UMKM,” ucapnya dalam side event tersebut yang digelar di Bali Collection, Kawasan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Nusa Dua, Bali, lewat keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dalam hal ini, pihaknya hendak mempromosikan produk artisan yang sudah dikurasi dengan baik sebagai upaya mendorong UMKM siap bersaing di pasar global. Beberapa produk unggulan itu di antaranya kuliner, wellness, dan fesyen.Menurut dia, keunggulan produk artisan ialah mampu memenuhi minat masyarakat, memiliki keunikan, dan tidak diproduksi secara massal.\"Saya sudah keliling Indonesia dan produk UMKM tidak kalah dengan produk industri, malah produk custom dan ini jadi keunggulan karena barangnya langka kan. Jadi semakin langka semakin bagus,” ungkap dia.Lebih lanjut, Menteri Teten mengharapkan ajang promosi dalam rangkaian kegiatan G20 dapat mewujudkan kehadiran UMKM sebagai kekuatan utama ekonomi Indonesia.Selain memanfaatkan kekayaan budaya dan seni sebagai sumber kekuatan UMKM, Menkop juga bakal menyiapkan UMKM masa depan yang berbasis inovasi dan teknologi.“Road map-nya sudah ada, ini sudah kita siapkan dan sekarang tinggal kita bentuk kolaborasi dengan semua pihak,\" kata Teten.Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dirinya akan mengajak para pengusaha dari berbagai negara di forum B20 (forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global) untuk melihat UMKM Indonesia.“Saya juga tadi zoom talk dengan pemerintah Tiongkok dan membicarakan UMKM. Jadi UMKM bukan hanya bikin makanan saja, tapi juga high tech, bahkan mobil listrik juga kita akan bicara UMKM. Semua akan merata dan saya pikir mari kita besarkan UMKM bersama,” ungkap Menko Marves. (mth/Antara)

Menhub Imbau Masyarakat Kembali Setelah 8 Mei 2022

BY FNN Sab, 07 Mei 2022 22:53:10 0

Jakarta, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau kepada masyarakat untuk menyeberang kembali ke Merak setelah 8 Mei 2022 untuk menghindari kepadatan dan agar perjalanan lebih nyaman.Ia menambahkan puncak arus balik angkutan dari Bakauheni menuju ke Merak diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu dan Minggu ini (7-8 Mei 2022), mengingat baru 37 persen pemudik yang kembali menggunakan mobil pribadi.\"Artinya ada kecenderungan sisanya yang 63 persen akan menyeberang dalam satu-dua hari ini. Saya mengimbau jangan kembali hari ini dan besok. Kalau bisa ditunda hari Senin atau Selasa (9/10 Mei 2022),\" kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Pelabuhan Panjang, Lampung, Sabtu.Menhub menjelaskan, untuk memecah kepadatan arus balik di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, telah disiapkan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan tambahan.\"Kami siapkan Pelabuhan Panjang menjadi Pelabuhan untuk angkutan logistik dan penumpang dari Lampung menuju Pelabuhan di Ciwandan, Banten,\" ujarnya.Lebih lanjut, Menhub mengungkapkan, sebelumnya telah mengunjungi para penumpang Kapal Ciremai yang melayani arus balik di Pelabuhan Panjang.Menurut dia, masyarakat merasa senang dengan adanya pelayanan kapal dari Lampung menuju Banten. “Insya Allah ini akan menjadi format tiap tahun yang akan kita laksanakan di masa mudik” katanya.Secara kumulatif, mulai Rabu (4/5) sampai dengan Sabtu (7/5) siang ini, terdapat total sebanyak 4.787 penumpang, 862 sepeda motor, 380 mobil pribadi, dan 45 truk / bus yang menyeberang melalui Pelabuhan Panjang Lampung menuju Pelabuhan Ciwandan, Banten.Untuk mengendalikan lonjakan arus balik, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah. Selain mengimbau masyarakat untuk menghindari kembali pada puncak arus balik (6-8 Mei 2022), kebijakan lainnya membolehkan para pekerja untuk cuti setelah 8 Mei 2022 dan membolehkan anak-anak untuk sekolah secara daring.\"Jadi bapak ibunya bisa cuti, anak-anak bisa sambil sekolah daring,\" tuturnya.Pada kesempatan yang sama, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mendukung kebijakan pemerintah untuk menjadikan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan tambahan untuk memecah kepadatan arus balik di Bakauheni.\"Saya berharap imbauan pemerintah untuk mudik setelah tanggal 8 Mei ditaati, demi keselamatan dan kenyamanan perjalanan,\" katanya. (mth/Antara)

Undang Pakar Ekonomi, DPD RI Bahas Ekonomi Pemerataan yang Menyejahterakan

BY FNN Sab, 07 Mei 2022 22:19:29 0

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, membuka Executive Brief bertema \'Perekonomian Negara Kesejahteraan: Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3\', di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (7/5/2022). Hadir sebagai narasumber diskusi ekonom Faisal Basri, Ichsanuddin Noorsy dan Anthony Budiawan, yang juga Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS). Sementara LaNyalla didampingi anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan Tamsil Linrung, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Reydonnyzar Moenek, analis kebijakan DPD RI dan Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol. Menurut LaNyalla, melalui forum Executive Brief yang difokuskan kepada persoalan ekonomi, DPD RI ingin mendapat proposal pemikiran yang konkret untuk mengembalikan konsepsi perekonomian yang menyejahterakan sesuai cita-cita para pendiri bangsa. \"DPD RI juga ingin mendapatkan proposal nyata untuk membantu bangsa ini terbebas dari jebakan utang luar negeri atau utang dengan negara tertentu, baik yang dilakukan pemerintah maupun BUMN,\" katanya. Menurutnya, aksi implementasi Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3 mutlak dibutuhkan demi mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. \"Rekomendasi dari forum diskusi ini nantinya bisa kita kirimkan kepada eksekutif, selaku pemegang kebijakan,\" tukas dia. Menurut LaNyalla sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, negara ini semakin menjauh dari cita-citanya. \"Dalam koridor perekonomian, persoalan yang dihadapi daerah adalah kemampuan fiskal daerah yang lemah, kemiskinan, kesenjangan/gap antar wilayah, serta ketidakadilan dalam pengelolaan atau penguasaan Sumber Daya Alam di daerah,\" kata LaNyalla. Kesimpulan itu diperoleh LaNyalla dalam kunjungannya ke daerah. Sejak dilantik 1 Oktober 2019, Ketua DPD RI telah mengunjungi 34 Provinsi, dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota di Indonesia. Tidak hanya bertemu pejabat pemerintah daerah, tetapi juga beberapa stakeholder di daerah dan elemen civil society lainnya. Mulai dari perguruan tinggi, pemangku adat dan kerajaan nusantara, hingga tokoh serta komunitas dan golongan-golongan masyarakat. \"Sesuai tugas dan fungsi, saya melakukan kunjungan ke daerah untuk mendengar dan melihat langsung aspirasi dan apa yang dirasakan, serta apa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh daerah,\" paparnya. Atas hal itu, DPD RI menyimpulkan bahwa ada persoalan di wilayah fundamental, atau di wilayah Hulu yang harus dibenahi. Karena tidak mungkin persoalan yang bersifat mendasar tersebut dibenahi dengan pendekatan Karitatif atau Kuratif di Hilir. \"Pada Sidang Bersama, 16 Agustus 2021 lalu, di hadapan Presiden dan Wakil Presiden, serta pimpinan MPR RI dan DPR RI, saya sudah menyatakan perlunya negara ini melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Perlunya membaca kembali konsepsi Negara Kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar naskah asli di ayat 1, 2 dan 3,\" tukasnya. Sejak saat itu, dirinya mulai memantik kesadaran publik, baik elit politik maupun segenap elemen bangsa Indonesia, untuk melakukan refleksi dan pendalaman atas suasana kebatinan para pendiri bangsa dalam menyusun cita-cita negara ini, seperti termaktub di dalam naskah pembukaan UUD 1945. \"Kondisi bangsa saat ini tak bisa didiamkan. Harus ada teguran kepada pemerintah supaya kembali ke jalan yang lurus. Ikhtiar kita ini murni ingin agar Indonesia lebih baik dan keberpihakan yang konkret kepada rakyat,\" katanya. \"Kalau para pengamat ekonomi sudah bersuara, tetapi dianggap angin lalu, maka saya siap menyuarakan pikiran-pikiran dari para pakar ini karena yang disampaikan adalah kebenaran,\" tegas LaNyalla. Anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Tamsil Linrung mengaku bahwa sekarang ini sudah terbangun imej bahwa Ketua DPD RI dan lembaganya adalah simbol perlawanan. Dalam arti perlawanan yang positif, karena membela kepentingan rakyat. \"Negara kita bisa disebut sebagai negara gagal, karena terlalu banyak masalah dan utang. Makanya DPD RI minta masukan-masukan dari berbagai elemen, terutama dari para pakar ekonomi untuk membenahi bangsa ini,\" kata dia. (mth/*)

Anies: Arus Perbaikan vs Arus Penghancuran

BY FNN Sab, 07 Mei 2022 18:59:35 0

Upaya ini tidak ringan. Oligarki penjahat bisnis dan oligarki penjahat politik siap menghadang. Merekalah yang saat ini sedang mengatur strategi untuk menggagalkan Anies. Segala cara akan dilakukan. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial-Politik BANYAK yang mulai gelisah bahkan putus asa. Anies Baswedan semakin kuat. Medan magnetnya makin luas. Akumulasi dukungan tak terhitung lagi. Hari-hari ini semakin banyak partai politik (parpol) yang menunjukkan interest. Mereka ikut-ikutan menjadi relawan Anies. Mendekat dan merasa nyaman bersama Pak Gubernur. Mereka tahu Anies bukan figur yang disukai para konglomerat hitam. Mereka pun paham Anies tak punya modal besar. Tapi, begitulah rupanya panggilan nurani yang paling dalam. Panggilan untuk Indonesia yang lebih baik. Tanpa rekayasa, Anies kini menjadi ikon harapan untuk merealisasikan perbaikan dan kemajuan Indonesia. Perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandaskan pada keadilan untuk semua. Keadilan sosial dan keadilan hukum. Dari sinilah kemajuan bersama untuk semua itu bisa berawal. Keteladanan top-down sangat diperlukan. Ini tidak tergantikan. Hari ini, keteladanan dari atas itulah yang absen. Dan absen sudah terlalu lama. Untuk situasi dan kondisi Indonesia saat ini, keteladanan top-down itu hanya bisa diperankan oleh figur pemimpin yang memiliki empat syarat primer: integritas, kapabilitas, kapasitas, dan bebas dari tangan oligarki. Empat syarat ini kelihatan ringan. Tetapi, sesungguhnya figur itu tidak ada andaikata Anies Baswedan tidak pada posisi ideal dan krusial sebagai gubernur DKI. Figur yang itu-itu juga memang banyak. Yaitu, figur-figur yang siap menyempurnakan kehancuran Indonesia. Anies sekarang ini menjadi pusat perhatian orang-orang yang serius ingin Indonesia menjadi kuat tanpa pembelahan. Tidak ada orang yang sehat akal tidak ingin Anies menjadi presiden. Alhamdulillah, tak terasa Anies membentuk mainstream (arus besar) perubahan yang didambakan. Ini berlangsung secara alamiah. Bukan karena desain. Apalagi desain kotor. Anies sebagai arus besar perubahan harus diperkuat dan dipertahankan. Semua kelompok sipil yang properbaikan tanpa diminta akan berkumpul dan mengawal jalan Anies menuju kursi presiden. Upaya ini tidak ringan. Oligarki penjahat bisnis dan oligarki penjahat politik siap menghadang. Merekalah yang saat ini sedang mengatur strategi untuk menggagalkan Anies. Segala cara akan dilakukan. Mereka punya sumber dana tak terbatas. Bisa membeli dan membayar apa saja, siapa saja. Bahkan, pantas dikhawatirkan tentang keamanan dan keselamatan Pak Gubernur. Sebab, mereka itu merasa berhak melakukan apa saja. Jadi, hari ini kita berkesempatan untuk mengenali pertarungan di depan yang sangat berat dan menentukan. Yaitu, pertarungan antara arus perbaikan versus arus penghancuran. Rakyat Indonesia, bukan Presiden George Bush Jr, lebih berhak mengatakan “You are either with us, or against us”. Kalian bersama kami, atau musuh kami. Kalian mau menegakkan keadilan atau terus merusaknya. (*)

LBP, Menyerahlah!

BY FNN Jum'at, 06 Mei 2022 16:55:20 0

Oligarki saat ini jelas adalah musuh bersama bagi kita. Dengan eksistensinya yang kerap tersamar, mereka sejatinya adalah imagined enemy. Untuk itu diperlukan penguatan kesadaran bagi siapa saja akan bahaya oligarki ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ISU info yang konon didapat dari putrinya Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) langsung, bahwa ayahnya akan segera memilih pensiun dan meletakan seluruh jabatannya lalu tinggal di luar negeri (namun tidak diberitahu di negara mana?), beredar masif di media sosial (dunia maya). Info tersebut tentu tidak bisa serta merta untuk dipercaya, karena watak sikap politik selalu diselimuti wajah abu-abu dan bisa saja bentuk lain, hanya Test the Water. Posisi LBP yang telah menjadi common enemy rakyat dan khususnya umat Islam tidak bisa dinafikan dari stigma pejabat negara yang kekuasaannya melebihi peran Presiden. Bahkan, telah menempel status sebagai Riil Presiden dan Komandan Oligarki di Indonesia. Kebencian pada umat Islam ditandai dengan rekayasa pengendalian Covid-19 sebagai instrumen mengatur ibadah umat Islam, sementara LBP beragama Kristen, kecurigaan umat Islam bisa mengarah SARA yang berbahaya. Bahwa LBP membawa misi Yahudi untuk menyerang, melemahkan dan ingin menghancurkan umat Islam. Di samping stigma yang melekat perannya sebagai leader Oligarki. Watak LBP adalah watak Oligarki yang menempatkan kepentingan diri dan kroninya di atas segalanya, sehingga manakala ada kebaikan yang mungkin ditimbulkan untuk khalayak, itu lebih sekadar efek (yang kebetulan saja). Atau memang sengaja dirancang, namun tetap dalam rangka mengamankan kepentingan mereka saat ini atau jangka panjang. Mereka tidak segan-segan lagi memainkan banyak peran. Dalam situasi yang mengharuskan mereka terlihat membela demokrasi dan orang banyak, para oligarki tidak segan melakukan itu.  Watak oligarki yang agile, adaptif, oportunis dan pastinya memiliki kesadaran politik tinggi. Hal yang menyebabkan mereka terus bisa eksis dan tidak mudah ditaklukan, sekelompok kecil pemilik kapital yang sangat besar, yang telah kehilangan sentuhan spirit equality (persamaan), karena terbenam dalam jerat kekuasan segelintir orang. Di atas kendalinya praktik oligarki bukannya semakin melemah melainkan saat ini semakin kuat dan arogan menindas rakyat dan merusak tatanan negara sekaligus dengan rakusnya menguasai, mengendalikan dan menguras sumber daya alam negara. Keberadan oligarki adalah salah satu benalu yang mewarnai kehidupan politik bangsa ini. Bahkan, berpotensi akan merusak negara karena semua aturan negara harus sesuai kehendaknya. Manakala pemerintahan atau penguasa mulai menggantungkan diri dan memberikan fasilitas kepada mereka, maka segera negara akan bergantung pada mereka. Akibatnya virus itu menjadi aktif dan menjalar kemana-mana. Situasi ini diperburuk dengan meredupnya kemandirian partai-partai. Sejak tahun 1970-an akhir, lambat tapi pasti partai-partai makin mengandalkan campur tangan “orang kuat” atau pihak eksternal. Akibatnya menjadi eksklusif, berorientasi top-down, dan akhirnya bergantung juga pada pemerintah dan kroni-kroninya. Dengan kata lain partai-partai itu makin tidak berdaya dalam genggaman Oligarki. Partai menjadi sekadar aksesoris demokrasi yang tidak lagi berpijak kuat di akar rumput. Di sisi lain, masa awal hingga pertengahan 1990-an, negara pun telah semakin bergantung pada oligarki, yang diantaranya telah menjadi pemain aktif di parlemen dan pada partai penguasa. Dalam rangka mempertahankan kekuasaan yang dibungkus dengan semangat pembangunan, rezim menyolidkan kelompok-kelompok pengusaha besar dalam barisan pendukungnya. Indonesia pun lengkap terjajah. Daya rusak yang ditimbulkan oligarki meliputi banyak dimensi. Tidak saja dalam moral politik yang saat ini makin terabaikan dan melahirkan petualang-petualang politik tanpa etika, namun pula terkait dengan tercerabutnya hak-hak masyarakat adat. Bukan saja terkait dalam soal meranggasnya pelaksanaan rule of law, namun juga kerusakan lingkungan fatal dengan kerugian material dan immaterial yang fantastis. Tidak saja merenggut hakekat demokrasi substansial, namun pula menggerus rasa keadilan sosial. Oligarki saat ini jelas adalah musuh bersama bagi kita. Dengan eksistensinya yang kerap tersamar, mereka sejatinya adalah imagined enemy. Untuk itu diperlukan penguatan kesadaran bagi siapa saja akan bahaya oligarki ini. Manakala ide besar oligarki sebagai musuh bersama bisa bergulir dan mudah-mudahan pada akhirnya bisa menguasai benak kebanyakan masyarakat kita, terutama generasi muda. Kita tidak perlu ragu, sebab perubahan besar kerap berawal dari soal yang sederhana, kadang hanya dari sekadar wacana. “Seorang pemain catur pemula segera belajar bahwa mengendalikan pusat papan caturnya adalah ide yang baik. Kesadaran ini akan muncul kembali secara tersamar dalam situasi yang jauh dari papan catur. Mungkin ada baiknya kita mencari hal yang setara degan pusat papan caturnya dalam situasi apapun, atau melihat bahwa peran pusatnya telah bergeser ke pinggir, atau menyadari bahwa tidak ada papan caturnya dan tidak ada tipologi tunggal ...” (Claude On Strategy, Tiga Von Ghyzy, Bolko Von Oetinger, ChristopherBassford, Eds., 2001). Sama dan sebangun dengan kuasa Oligarki dan China di Indonesia yang sulit untuk diajak kompromi karena memang ada pusat papan catur yang tidak bisa diajak kompromi. Justru yang terlahir para jongos yang sudah membabi buta – situasi tidak akan bisa dilawan dengan petisi dll. Jalan keluarnya rebut kembali tanpa kompromi. Pilihan bagi LBP dan geng Oligarki – terus bertahan dan akan dihancurkan rakyat atau meninggalkan Negara ini sebelum situasi terburuk terjadi dan menimpa dirinya. (*)

Adakah Kolerasi Hepatitis Misterius pada Anak dengan Vaksin Covid-19?

BY FNN Kamis, 05 Mei 2022 21:47:30 0

Perlu dibuktikan lagi secara lebih tajam dengan penelitian-penelitian dengan sample size lebih luas di negara-negara yang sudah memberlakukan Vaksinasi Covid kepada anak-anak. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Epidemiolog dan Peneliti TULISAN ini dimuat Dr. Tifauzia Tyassuma di laman Facebook-nya, Kamis pagi (5/5/2022). Tapi, hanya dalam hitungan jam langsung kena banned selama 30 hari. Entah apa yang ada dalam benak penguasa saat seorang ilmuan peneliti yang selama tiga tahun terakhir ini telah menyampaikan kebenaran. Baik tentang pandemi, virus, vaksin maupun penyakit pasca pandemi. Riset empirisnya pun terbukti benar. Wartawan Senior FNN Iriani Pinontoan merajut kembali tulisan tersebut.   Ingat baik-baik dua tahun lalu. Pada Desember 2019 China melaporkan 20 kasus Pneumonia misterius, yang kemudian dinyatakan sebagai penyakit C0VID-19. Dari 20 kasus, menyebar ke 220 negara. Sampai 5 Mei 2022 tercatat lebih dari 500 juta orang terinfeksi ringan sampai berat, dan 6 juta orang meninggal (diperkirakan jumlah riil sekitar 3 kali lipat, atau sekitar 18 juta orang riil meninggal, perkiraan saya bahkan faktor pengaliannya bukan 3 tapi 4 artinya sebenarnya ada 24 juta orang meninggal karena Covid dan komplikasinya, bisa dikonfirmasi dari berapa banyak pertumbuhan Taman Pemakaman Umum di seluruh dunia baik yang dimakamkan dengan protokol Covid maupun tidak). Bila merujuk dari hal di atas, adanya KLB Hepatitis Misterius yang dalam 1 bulan menyebar di 12 negara dengan jumlah kasus sebanyak 169 dan beberapa di antaranya berakhir fatal. Tampaknya kita harus bersiap untuk terjadinya Interseksi Pandemi, yaitu Pandemi Covid yang belum berakhir dan Pandemi Adenovirus yang baru dimulai. Dari catatan kasus maka Hepatitis misterius ini memiliki CFR (Case Fatality Rate) sebesar 10%, equal dengan Covid awal dengan virus Corona tipe WIV1 yang menyerang dunia dalam kurun Desember 2019 sampai dengan Juli 2020 yang kemudian diikuti varian-varian hasil mutasi dengan CFR lebih rendah. \"Apakah ada kaitannya dengan Vaksinasi Covid yang diberikan pada anak-anak usia 0 sampai dengan 16 tahun sebagai susceptible population pada kasus Hepatitis Misterius ini?\" Beberapa laporan yang telah disampaikan Para Peneliti yang hasil simpulan sementaranya adalah: \"Antara Vaksinasi Covid dengan kejadian Hepatitis Misterius ini, sangat mungkin berkorelasi, dan hampir tidak mungkin sebuah koinsidens belaka\" Koinsidens = kebetulan. Secara mudah kita bisa mengkomparasikan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di tahun-tahun lalu: Januari - Desember 2019: No Vaks Covid - No Hepatitis Misterius. Januari - Desember 2020: No Vaks  Covid - No Hepatitis Misterius. Januari - Desember 2021: Vaks Covid Adult - No Hepatitis Misterius. Januari 2022 - April 2022: Vaks Covid for Children - Hepatitis Misterius existed. Apakah simpulan ini confirmed? Perlu dibuktikan lagi secara lebih tajam dengan penelitian-penelitian dengan sample size lebih luas di negara-negara yang sudah memberlakukan Vaksinasi Covid kepada anak-anak. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Pemerintah seharusnya tanggap. Segera hentikan Proyek Vaksinasi Covid, lakukan pengkajian dan penelitian. Lindungi nyawa rakyat. Bukan malah sibuk menangkis dan menyangkal seakan-akan malah jadi jubirnya Pabrik Vaksin, bukan pasang badan membela rakyat. Ringkasan kasus seperti dilansir Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sebagai berikut: 5 April 2022 Inggris Raya menemukan kasus hapatitis akut sebanyak 10 kasus pada anak. Mereka dirawat di rumah sakit. Tidak ditemukan virus hepatitis A-E dalam pemeriksaan laboratorium. Pada 8 April 2022 dilakukan penelitian lebih lanjut, ditemukan 74 terjangkit, 8 diantaranya menjalani transplantasi hati. Hingga 11 April 2022 tak ditemukan kematiaan hepatitis akut. Sejak 21 April, berbagai negara melaporkan kasus ini, seperti Irlandia, Spanyol Amerika, Israel dengan variasi jumlah kasus dan usia anak antara 0 tahun sampai dengan 3 tahun. Menyusul kemudian Jepang, Kanada dan Mei 2022 ditemukan di Singapura. Gejala dan Tanda Hepatitis Misterius: Penurunan kesadaran, demam tinggi, warna urine gelap, kuning, sakit seluruh persendian, mual, muntah, nyeri perut, lesu, hilang nafsu makan dan diare. (IP)

Islamphobia: Rekayasa Politik Yahudi

BY FNN Kamis, 05 Mei 2022 20:29:10 0

Mereka ingin mengubah Islam, karena ajarannya yang murni tidak akan mengizinkan non-Muslim mengendalikan umat Islam, sumber daya mereka, tanah mereka, atau kekayaan mereka. Gayung bersambut. Presiden George W. Bush Jr menyambut strategi tersebut. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA tahun 2004, Daniel Pipes, pendiri Middle East Forum yang juga dikenal sebagai dalang gerakan Islamophobia menulis sebuah artikel berjudul: “Rand Corporation and Fixing Islam”. Harapannya untuk memodifikasi Islam berhasil diterjemahkan dalam sebuah strategi oleh peneliti Rand Corporation, Cheryl Benard. Oleh Benard, misi ini ia sebut dengan istilah Religious Building, upaya untuk membangun agama Islam alternatif. Benard mengakui bahwa misi ini sangat berbahaya dan kompleks, jauh lebih menakutkan dibanding misi nation building. Sedangkan Pipes, menganalogikan misi ini sebagai upaya untuk masuk ke dalam wilayah yang belum terpetakan. “Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya”. Cheryl Benard, yang berdarah Yahudi ini pernah mencetuskan ide untuk mengubah Islam menjadi agama yang pasif dan tunduk kepada Pemerintah Amerika Serikat. Strategi melemahkan dan menghancurkan Islam di Indonesia: Sudah dirancang dan dalam buku berjudul “Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies”. Mereka ingin mengubah Islam, karena ajarannya yang murni tidak akan mengizinkan non-Muslim mengendalikan umat Islam, sumber daya mereka, tanah mereka, atau kekayaan mereka. Gayung bersambut. Presiden George W. Bush Jr menyambut strategi tersebut. Sasaran strategi mereka adalah akan mengerang dan menghantam soal konsep Khilafah.   Pada bulan September 2006, Bush mengungkapkan: “Mereka berharap untuk membangun utopia politik kekerasan, yang mereka sebut Khilafah”. Konsep yang akan diserang/dihantam: 1. Bahwa khilafah ini akan menjadi kekaisaran Islam totaliter. 2. Bush pernah bersumpah, tak akan membiarkan khilafah tegak. “Saya tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dan tidak ada seorangpun Presiden Amerika di masa depan yang akan membiarkannya juga”. Sasarannya adalah motif ekonomi bahwa: 1. Mencegah pembentukan kekhalifahan, mengontrol minyak dan sumber daya energi lainnya. 2. Memaksakan/membuat kebijakan negara/UU, yang harus tunduk dengan strategi Yahudi tersebut. 3. Sesuai konsep Bernard, menciptakan teror dengan tuduhan terorisme, radikal dll. 4. Siap melanjutkan semangat Perang Aalib, seperti dikatakan Powel pada  2004. AS Yahudi mengerti ada kecurigaan umat Islam pada kebijakan “Islam ala Rand”. Atas kemunafikan AS yang mulai terbaca oleh umat Islam, maka AS mencoba menerapkan strategi: 1. Harus disembunyikan. Sementara, boneka Muslim yang dipilih dengan hati-hati harus berada di garis depan untuk mengantarkan Islam versi baru ini. 2. AS menciptakan mitra ideal untuk menjalankan pekerjaan ini adalah orang Islam sendiri (dari dalam komunitas umat Islam yang akan bekerja untuk kepentingan Amerika) sebagai boneka, Rand melabeli mereka sebagai kaum modernis/moderat. 3. Cirinya: ada gerakan “memodernkan dan mereformasi Islam, agar sejalan dengan zaman”. 4. Merekomendasikan penguasa agar muslim yang memahami Islam sejati dan ingin menerapkan syariat Islam disingkirkan, dengan melabelinya sebagai fundamentalis dan ekstremis, pengecut dan pengacau. 5. Membuat kekuatan (seperti Buzzer) untuk mendiskreditkan dan menghina para pengikut Islam sejati. 6. Setelah menyingkirkan kelompok “fundamentalis”, mereka akan mengangkat kaum modernis sebagai role model dan pemimpin Islam. 7. Mereka memberikan dukungan kepada kaum modernis, apapun yang mereka minta, antara lain dengan mengontrol sistem pendidikan, pendanaan, liputan media, sehingga kaum modernis bisa menyingkirkan halangan yang menghambat dan berpotensi sebagai penghalang. 8. Kaum modernis ciptaannya harus dipelihara dan ditampilkan secara publik sebagai wajah Islam kontemporer. 9. Kaum modernis harus dibangun (citranya) sebagai pemimpin hak-hak sipil yang pemberani. Publikasikan dan distribusikan karya mereka dengan dukungan biaya. 10. Ubah kurikulum pendidikan Islam. 11. Buat pendapat dan penilaian mereka tentang pertanyaan mendasar dari penafsiran agama tersedia bagi masyarakat, dalam persaingan dengan para fundamentalis dan tradisionalis, yang memiliki website, penerbitan, sekolah, institut, dan banyak kendaraan lain untuk menyebarkan pandangan mereka. 12. Para boneka modernis ini mampu membuat para pemuda Islam memeluk sekularisme, bangga dengan sejarah non-Islam dan pra-Islam, melalui kurikulum sekolah dan media lainnya. 13. Konsep mengenai syariat, jihad, dan khilafah yang benar akan rusak dalam pikiran para pemuda Islam, bahkan membuat mereka benci dan menjauhinya. 14. Menyarankan agar pemerintah AS mendukung pengembangan ormas yang bisa dimanfaatkan. 15. Memposisikan sekularisme dan modernisme sebagai pilihan “tandingan” untuk para pemuda Islam yang tidak puas. Fasilitasi dan dorong kesadaran akan sejarah dan budaya pra-Islam dan non-Islam mereka, di media spsial. 16. Bantu pengembangan organisasi kemasyarakatan yang independen, untuk mempromosikan budaya sipil. Islam Nusantara - Islam Merah Putih. Jika kita lihat di Indonesia, semua strategi tersebut sudah ada dan sedang diterapkan. 1. Merekomendasikan perpecahan di dunia Islam dengan menciptakan Islam versi nasionalistik negara tertentu. 2. Kembangkan konsep Islam Nusantara, Islam Merah Putih, dipastikan akan lahir nama-nama lokalan lainnya. Bantu dalam memunculkan, mengekspresikan, dan “mengkodifikasi” pandangan mereka. 3. Pada bulan Maret 2016, strategi penerapannya di Asia Tenggara kembali digodok di Semarang. Beberapa pakar diundang untuk merumuskannya. 4. Tiga ajaran dalam Islam yang harus dimodifikasi, yaitu khilafah, jihad, dan al-wala’ wal-bara’. 5. Istilah-istilah Islami mulai dihindari, seperti jihad, syariah, dan ummah, dan lainnya. 6. Islam Indonesia, bukan Islam di Indonesia - Munculah Islam Nusantara, bahkan saat ini muncul Islam Merah Putih. 7. Narasi yang lebih dikedepankan adalah narasi toleransi dan pluralisme, dan bahwa Islam juga sama dengan agama-agama yang lain. 8. Mengatur dan mengembangkan materi khutbah dengan konteks lokal yang mengedepankan tema-tema toleransi, perdamaian, hak perempuan, dan seterusnya. 9. Sasaran utama dari proyek ini adalah pemuda dan wanita. 10. Membeli tokoh agama yang bisa digalang untuk menyebarkan Islam alternatif ini. Untuk medianya dan penyebarannya, dilakukan mulai dengan menggunakan media sosial, televisi, film, radio, media cetak, komik, buku, hingga kegiatan-kegiatan diskusi. 11. Menggambarkan Islam dan Nabi Muhammad SAW dengan begitu buruk. Dari sinilah lahirnya Islamphobia. 1. Menyerang dengan memandang bahwa Islam secara instrinsik adalah agama yang buruk, musuh bagi kemodernan, kebebasan, dan semacamnya. 2. Mereka membagi adanya “Good Muslims” dan “Bad Muslims”. “Good Muslims” adalah umat Islam yang mau bekerja untuk Yahudi. 3. Misi adu domba mutlak harus diciptakan. Dari hambatan di atas, kalau umat Islam ingin tumbuhan sebagai Rohmatal lil alamin, harus memiliki kekuatan dengan arah perjuangan; 1. Umat Islam harus terus diberi pencerahan kalau ada kekuatan yang akan melemahkan dan menghancurkan umat Islam. 2. Menggalang ukhuwah Umat Islam bukan pada tataran Islam hanya soal ibadah dan muamalah, tetapi ada konsep syiasah 3. Hentikan umat Islam sebagai pengemis dan kuli para kapitalis dan Oligarki. 4. Hilangkan perselisihan soal khilafiah minimal pada tatataran pemahaman 4 Madzhab untuk mengindari saling menyalahkan dan merasa paling benar dan paling islami. 5. Umat Islam harus ada kerangka perjuangan dalam konteks Jihad Qital yang terukur dalam konsep keilmuan syariah - memiliki kekuatan gerakan dan dukungan finansial. 6. Hentikan umat Islam hanya sebagai permainan boneka politik sesaat dan menjual diri - melelang agamanya dengan harga dunia. (*)

Ramadan: Restorasi Kehidupan

BY FNN Kamis, 05 Mei 2022 13:30:27 0

Maka bulan Ramadan menjadi sarana yang sangat efektif untuk membangun kembali kesadaran ubudiyah itu. Di bulan inilah terjadi koneksi yang sangat intim dengan Pencipta. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation HAL yang paling essensi dari hasil restorasi fitrah selama Ramadan adalah akan terjadi restorasi relasi dengan sang Khaliq. Sesungguhnya esensi dasar dari fitrah manusia itu adalah terbentuknya “covenant” (mi’tsaq) atau perjanjian kuat antara seorang manusia dan sang Khaliq. Dalam ajaran Islam janji seorang hamba kepada Tuhannya ini ditegaskan dalam Al-Qur’an: \"Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka: bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul, kami bersaksi. (kami berjanji) agar di hari Kiamat kami tidak mengatakan, Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini,\" (Al-A\'raf 7: Ayat 172) Janji ini sekaligus seperti disebutkan terdahulu merupakan identitas dasar manusia yang disebut fitrah (insaniat). Dengannya manusia menjaga eksistensinya sebagai manusia. Dan tanpa dengannya manusia kehilangan identitas kemanusiaannya. Sebagai bagian dari upaya menguatkan atau menyuburkan kembali kefitrahan itu selama Ramadan “convent” atau janji penghambaan (ubudiyah) kepada Allah dikuatkan. Sehingga Ramadan sangat dikenal sebagai bulan ibadah atau ubudiyah (syahrul ibaadaat). Komitmen ubudiyah inilah yang menjadi bagian kedua dari restorasi yang terjadi selama Ramadan. Seorang hamba akan melakukan yang terbaik untuk merestorasi relasi dan komitmen ibudiyahnya kepada Allah SWT. Barangkali ini pula salah satu rahasia kenapa ibadah-ibadah selama Ramadan diberikan nilai tambah yang berlipat. Amalan-amalan sunnah dimaknai atau dinilai seolah amalan fardhu. Berumrah di bulan Ramadan misalnya secara value (nilai) bagaikan menunaikan ibadah haji. Karena memang semua itu dimaksudkan untuk mereparasi kembali relasi antara seorang hamba dan Tuhannya. Puasa juga bahkan diakui sebagai amalan yang secara ekslusif menjadi milik Allah. Dalam hadits Qudsi disebutkan bahwa “Semua amalan anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah milikKu”. Diakuinya puasa sebagai milik Allah ini tentu juga memberikan nilai Istimewa yang lain. Salah satunya karena puasa seolah mengembalikan manusia kepada identitas dasar dan misi utama hidupnya sebagai “abdullah”. Bahwa wujud manusia itu dan misi utamanya dalam hidup ini adalah “li’ibadatill” (penyembahan kepada Allah). Permasalahannya memang manusia kerap kali menjadi lengah atau lupa. Kata manusia itu sendiri memiliki konotasi “nas-yun” (lupa). Yang Kemudian diperkuat oleh dorongan hawa nafsu di satu sisi dan tarikan dunia yang melupakan di sisi lain. Maka terjadilah “nasullaha fa ansaahum anfusahum” (mereka lupa kepada Allah maka mereka dijadikan lupa diri). Di saat manusia lupa diri itulah terjadi perilaku yang tida alami. Banyak yang tidak sadar bahwa mengingkari Tuhan itu tidak alami. Tidak melakukan ubudiyah itu tidak alami. Hingga melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan keridhoaan Allah itu sesungguhnya tidak alami dalam hidup seorang manusia (yang Fitri). Maka bulan Ramadan menjadi sarana yang sangat efektif untuk membangun kembali kesadaran ubudiyah itu. Di bulan inilah terjadi koneksi yang sangat intim dengan Pencipta. Relasi ubudiyah yang begitu dekat itu digambarkan dalam sebuah ayat yang terletak di antara ayat-ayat puasa: “dan jika hamba-hambaKu bertanya padamu tentang Aku sampaikan bahwa Aku sangat dekat” (Al-Baqarah). Restorasi kedekatan (Al-Qurbah) bahkan kebersamaan dengan Allah (ma’uyatullah) inilah yang menjadi esensi Ramadan. Dan dengan merestorasi kedekatan ini hidup manusia akan lebih bermakna dan fitri. Insya Allah! (Bersambung). (*) 

Hentikan Indonesia dari Stigma Islamophobia!

BY FNN Kamis, 05 Mei 2022 11:12:40 0

Resolusi Jihad, Penggerak Santri dan Rakyat di Pertempuran 10 November 1945. Resolusi Jihad membakar semangat juang arek-arek Suroboyo dan sekitarnya pada 10 November 1945. Oleh : Ir Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila INDONESIA dalam lintasan sejarahnya tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Sebab dalam sejarahnya Islam-lah yang membangunkan kesadaran agar Indonesia merdeka dan mempunyai harkat dan martabat rakyat Indonesia Asli. Dimulai dari Syarekat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin oleh Haji Samahudi, sering disebut Kyai Haji Samanhudi adalah pendiri SDI, sebuah organisasi massa di Indonesia yang awalnya merupakan wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta. Nama kecilnya ialah Sudarno Nadi. Pondok Pesantren yang pernah ia datangi untuk menimba ilmu di dalamnya. Sekitar tahun 1900, pedagang dari China memperoleh banyak bantuan dari Pemerintah Kolonial Belanda untuk melancarkan usaha dagangnya. Sementara, pedagang dari pribumi justru tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Bahkan seringkali mendapatkan tekanan dari pemerintah Belanda dalam mengembangkan usahanya. Perlakuan yang tidak adil itulah yang membuat Haji Samanhudi tergerak hatinya untuk membela kaumnya, rakyat pribumi yang seringkali direndahkan. Dalam catatan sejarah, Haji Samanhudi telah banyak menaruh sumbangsih besar terhadap perjuangan bangsa Indonesia dan rakyat pribumi yang sering kali dikucilkan. Sosok Haji Samanhudi yang banyak terlibat aktif dalam pergerakan nasional dan berteman akrab dengan beberapa pejuang Indonesia lainnya. Pada bulan Mei 1912, HOS Tjokroaminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam (SI) yang sebelumnya dikenal dengan SDI dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu; Semurni-murni tauhid; Sepintar-pintar siasat. Di atas podium Kongres Sarekat Islam di Bandung pada 17-24 Juni 1916, Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto berorasi dengan nada tinggi. Pemimpin Besar SI ini menyerukan tentang ide kemerdekaan bagi bangsa Hindia Belanda (Indonesia). Itu disebutnya dengan istilah zelfbestuur atau pemerintahan sendiri. “Orang semakin lama merasakan, baik di Belanda maupun di Hindia, bahwa zelfbestuur sungguh diperlukan,” lantang Tjokroaminoto di hadapan ratusan peserta kongres yang datang dari seluruh penjuru negeri. Mungkin bagi mereka yang hari ini selalu menghujat Islam dengan stikma Radikal, pecah-belah dan kemudian istilah PKI muncul lagi yang menyebut ulama, Habib Kadrun selalu melakukan penghinaan terhadap Islam harusnya sadar tanpa ide zelfbestuur SI sehingga membangkitkan bangsa Indonesia menjadi pergerakan kebangsaan yang membangunkan bangsa Indonesia untuk Merdeka. Mereka yang melakukan Islamophobia sebaiknya belajar sejarah kebangsaan, begitu besar peran Islam dalam mendirikan dan memerdekakan Indonesia. Tidak hanya memberikan ide merdeka, Umat Islam juga ikut serta merancang dasar negara Pancasila bahkan mau mengorbankan sila kesatu dari Ketuhanan dengan menjalankan Syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi penghujat Islamophobia tidak mau melihat sejarah bangsa ini. Peran umat Islam bukan hanya di tataran ide Kemerdekaan tetapi juga mempertahankan kemerdekaan dengan resolusi jihad para Ulama. Resolusi Jihad, Penggerak Santri dan Rakyat di Pertempuran 10 November 1945. Resolusi Jihad membakar semangat juang arek-arek Suroboyo dan sekitarnya pada 10 November 1945. Sehingga, kaum santri dan rakyat bersatu mengusir tentara sekutu dari Kota Pahlawan Surabaya. Sejak terbentuk pada 4 Desember 1944, Laskar Hizbullah menjadi tempat bagi para santri yang ingin mengembangkan waktu, tenaga, dan pikirannya demi Tanah Air. Walaupun terbentuk di masa pendudukan Jepang, Laskar Hizbullah berbuat tidak untuk kemenangan Dai Nippon dalam Perang Dunia II. Jauh lebih luhur dari itu, niat kaum pesantren ini semata-mata berjihad fii sabilillah. Seperti yang pernah disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang juga pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hadratussyekh Hasyim Asy\'ari, \"hubbul wathan minal iman\", cinta Tanah Air itu sebagian dari iman. Dalam buku Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad, Zainul Milal Bizawie menjelaskan, Laskar Hizbullah dan juga Sabilillah menjadi salah satu bukti sejarah peran kaum santri dalam membela Indonesia. Laskar yang namanya berarti \'para tentara Allah\' itu memiliki keislaman dan kebangsaan yang semangat tinggi. Sesudah Proklamasi RI, semangat itu kian menggelora. Mereka keras berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari kuasa-kuasa yang ingin menjajah lagi Bumi Pertiwi. Laskar Hizbullah dibentuk sebagai laskar kesatuan perjuangan semi militer dari kelompok Islam yang dilandasi dengan niat jihad fi sabilillah, berjuang menegakkan agama dan Negara. Laskar Hizbullah berperan aktif dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Rasanya sangat disayangkan jika manajemen konflik yang dijalankan penguasa hari ini menyasar umat Islam, siapapun umat Islam akan merasa sakit hati jika Islam distigma radikal, teroris, bahkan BNPT juga menuding beberapa masjid tempat teroris ini sungguh penghinaan stigma yang menyakitkan. Buzer-buzer dengan mengumbar kebencian dengan stigma Kadrun. Islamophobia harus dihentikan, sebab hal demikian adalah pecah-belah tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Jangan hanya Khilafah yang dianggap ideologi Trans Nasional, sementara Ideologi Pancasila diganti dengan Ideologi TransNasional Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme kita diam dan merasa nyaman saja. Apakah para punggawa, Esekutif, Yudikatif, Legislatif, dan MPR mengerti apa itu ideologi Trans Nasional, kok masih menjalankan Pilsung Pilpres Pilkadal, bukannya negara berdasarkan Pancasila tersebut sistemnya kolektivisme, kekeluargaan, permusyawaratan perwakilan? Bukannya pilsung Pilpres, Pilkada itu adalah ideologi liberal dan kapitalis itu  untuk meraih kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara berbasis pada individualisme? Indonesia dalam kegamangan hanya bisa selamat jika hentikan Islamophobia  kembali pada jati diri bangsa Pancasila dan UUD1945 asli. (*)

Solusi Krisis: Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 Asli!

BY FNN Rabu, 04 Mei 2022 22:19:58 0

Presiden Jokowi tentu saja tak perlu copy paste Dekrit Presiden Soekarno itu. Cukup menyatakan “Diberlakukannya Kembali UUD 1945”. Tiga poin lainnya tinggal disesuaikan dan ditata kembali saja. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN INDONESIA di ambang krisis ekonomi dan politik. Apalagi, hutang kita sudah mencapai angka lebih dari Rp 7.000 triliun. Entah berapa tahun lagi hutang ini terlunasi. Entah presiden siapa yang berhasil melunasinya. Anehnya, Pemerintah justru lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur daripada membangun ekonomi kerakyatan. Tuntutan mahasiswa dalam setiap kali unjuk rasa sepertinya nyaris tak terdengar dan sulit dipenuhi. Dari 6 tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa BEM SI, Senin, 11 April 2022, yang dipenuhi baru tuntutan perpanjangan masa jabatan presiden dan soal penundaan Pemilu 2024. Pemilu tetap digelar 24 Februari 2024. Apakah tuntutan janji-janji semasa kampanye Pilpres 2019 pasangan Joko Widodo - Ma’ruf Amin bakal dipenuhi dalam waktu sekitar 2,5 tahun lagi? Belum ada jawaban dari Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.  Anggaran Pemilu 2024 pun sudah ditetapkan KPU sebesar Rp 110,4 Triliun. Jangan sampai proses demokrasi mahal ini menghasilkan pemimpin petugas partai seperti yang terjadi selama 2 kali Pemilu (2014 dan 2019) ini. Ketika harga-harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, yang sebelumnya didahului dengan “hilangnya” minyak goreng di pasaran, pemerintah dan DPR tidak bisa berbuat banyak. Padahal, rakyat sangat susah mencarinya. Begitulah kalau sumber-sumber kekayaan negara dikuasai segelintir menusia serakah yang dikenal sebagai Oligarki. Ribuan, bahkan jutaan hektar lahan di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, misalnya, dikuasai oligarki. Mereka menguasai perkebunan kelapa sawit. Ketika rakyat kesulitan mencari minyak goreng, ternyata mereka malah mengekspornya karena keuntungan yang diperolehnya lebih besar ketimbang dijual di dalam negeri. Itulah jahatnya oligarki! Mereka lebih mementingkan kelompoknya ketimbang rakyat yang mesti antri berjam-jam untuk membeli minyaknya. Meskipun ada upaya “mengendalikan” harga minyak goreng, pemerintah tidak dianggap oleh oligarki penguasa minyak goreng dan lahan kelapa sawit. Harga minyak goreng tetap saja mereka yang tentukan. Inilah akibat dari UUD 1945 yang telah mengalami Amandemen sampai 4 kali oleh MPR RI. Sepanjang sejarahnya, UUD 1945 itu telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam Sidang Umum maupun Sidang Tahunan MPR. Rangkaian pelaksanaan amandemen UUD 1945 seperti dikutip dari buku Mengapa Kita Harus Kembali ke UUD 1945? (2019) karya Taufiequrachman Ruki dan kawan-kawan bisa dibaca berikut ini: 1. Amandemen Pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999; 2. Amandemen Kedua UUD 1945 dilakukan di Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000; 3. Amandemen Ketiga UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001; 4. Amandemen Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002. Pasal apa saja yang Mengalami Perubahan dalam Amandemen UUD 1945? Amandemen UUD 1945 yang pertama dalam Sidang Umum MPR 1999 diterapkan terhadap 9 pasal dari total 37 Pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Sedangkan Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 2000 meliputi 5 Bab dan 25 Pasal. Amandemen UUD 1945 ketiga dalam Sidang Tahunan MPR 2001 mencakup beberapa pasal dan bab tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman, dan lainnya. Terakhir, Amandemen UUD 1945 keempat yang dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 2002 menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya termasuk penghapusan atau penambahan pasal/bab. Salah satu contoh ekses negatif dari amandemen UUD 1945 bisa dibaca dalam tulisan Koordinator INVEST Ahmad Daryoko, “Ternyata Penjualan PLN Tetap Jalan dengan UU Omnibuslaw!” Sebenarnya program penjualan PLN itu ada dalam UU Nomor 20/2002 dan UU Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan MK dengan putusan MK Nomor 001-021-022/PUU - I/2003 pada 15 Desember 2004 dan putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 pada 14 Desember 2016. Tetapi, tulis Ahmad Daryoko, Rezim ini ternyata tetap “ngotot” menjual PLN dengan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (Dalam Kluster Kelistrikan pasal 42 halaman 243 ) yang terbit pada 2020 kemarin.  Akibatnya saat ini aset PLN nyaris habis. Hanya tersisa luar Jawa-Bali (atau 15 persen dari kelistrikan Nasional). Yang di Jawa-Bali, operasi pembangkit PLN kurang dari 10 persen perhari. Sementara pembangkit swasta IPP menyediakan 90 persen dari kebutuhan total rata-rata sekitar 25.000 MW. Sementara retail sudah dikuasai oligarki. Dekrit Presiden Untuk keluar dari krisis multidimensi yang sudah di depan mata ini, Presiden Joko Widodo bisa segera mengeluarkan Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 Asli. Sebab, sumber kegaduhan selama ini bermula dari amandemen UUD 1945 itu. Pasca amandemen UUD 1945 itu, banyak UU akhirnya diubah sesuai pesanan Asing dan Aseng. Untuk menyelamatkan Indonesia, Presiden Jokowi bisa mencontoh langkah yang dilakukan Presiden Soekarno yang mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Itulah dekrit pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Puluhan tahun kemudian, yakni setelah Reformasi 1998 yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru, tepatnya tanggal 23 Juli 2001, Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, juga mengeluarkan dekrit tapi ditolak oleh MPR kala itu. Latar belakang dan alasan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 adalah dari kegagalan Konstituante menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD Sementara 1950. Konstituante adalah badan atau dewan perwakilan yang dibentuk pada 1956 dan ditugaskan untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia. UUDS 1950 sendiri digunakan sejak 1950 seiring dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang semula dipakai sebagai konsekuensi pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949. Sejak dibentuk sebagai hasil dari Pemilu 1955, Konstituante mulai melakukan sidang pada 10 November 1956 untuk merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Namun, hingga 1958, Konstituante tidak berhasil menjalankan tugasnya itu, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Kegagalan Konstituante merumuskan UUD baru yang disebabkan banyaknya kepentingan dari masing-masing kelompok memunculkan berbagai gejolak di berbagai daerah. Situasi negara ketika itu tidak kondusif dan cukup kacau karena gejolak tersebut. Kondisi tersebut membuat Presiden Sukarno mengumumkan Dekrit Presiden 1959 sebagai “Hukum Keselamatan Negara”. Sehingga, tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959 itu adalah untuk menyelamatkan negara berdasarkan staatsnoodrecht atau hukum keadaan bahaya bagi negara. Dengan adanya Dekrit Presiden 1959, maka masa Demokrasi Liberal atau Parlementer di Indonesia resmi berakhir dan dilanjutkan dengan masa Demokrasi Terpimpin. Dikutip dari buku Sejarah Hukum Indonesia (2021) yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini, isi Dekrit Presiden 1959 secara ringkas adalah sebagai berikut: Dibubarkannya Konstituante; Diberlakukannya kembali UUD 1945; Tidak berlakunya lagi UUD 1950; Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Adapun isi Dekrit Presiden 1959 dalam format aslinya adalah sebagai berikut: DEKRET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG TENTANG KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa, KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG Dengan ini menjatakan dengan chidmat: Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara; Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja; Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur; Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi; Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut, Maka atas dasar-dasar tersebut di atas, KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG Menetapkan pembubaran Konstituante; Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara. Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja. Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959 Atas nama Rakjat Indonesia Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang SOEKARNO Presiden Jokowi tentu saja tak perlu copy paste Dekrit Presiden Soekarno itu. Cukup menyatakan “Diberlakukannya Kembali UUD 1945”. Tiga poin lainnya tinggal disesuaikan dan ditata kembali saja. Sehingga, dalam sisa masa jabatan Presiden Jokowi hingga 2024, penyesuaian yang dimaksud itu bisa segera dilakukan. Peraturan Perundangan yang dinilai merugikan rakyat, bisa dihapus seperti UU Omnibuslaw. Bila ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, insya’ Allah, pada akhir masa jabatan periode kedua ini, Jokowi bisa menjadi “Pahlawan” di mata rakyat karena telah menyelamatkan Indonesia dari krisis politik berkepanjangan. Mengenai hal-hal lain yang bersifat teknis dan sebagainya bisa dibicarakan di Senayan secara bersama dalam tempo sesingkat-singkatnya. (*)

Islamofobia Musuh Pancasila!

BY FNN Rabu, 04 Mei 2022 22:09:19 0

Musuh Pancasila bukan Islam, maka tak ada alasan menebarkan Islamofobia. Musuh Pancasila adalah mereka yang mulutnya berteriak NKRI harga mati, namun tindakannya mengangkangi konstitusi. Oleh: Tamsil Linrung, Penulis adalah Ketua Kelompok DPD–MPR RI HARI-hari belakangan ini, wajah Islam dan umat Islam Indonesia terlihat kusam. Senyum yang dulu merekah, kini sirna terkoyak oleh narasi radikal, intoleran, ekstrem dan sejenisnya. Stigma yang demikian popular ini sambung-menyambung menari di atas isu demi isu. Isu itu ditiup bukan hanya dari mulut buzzer. Sejumlah pejabat, komisaris Badan Usaha Milik Negara, aparat keamanan, dan bahkan pimpinan Institusi Perguruan Tinggi ramai mengompori. Terbaru dilakukan oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof. Budi Santosa Purwakartiko yang menuduh orang mengenakan jilbab sebagai manusia gurun. Begitulah, beberapa tahun belakangan ini, Islam seolah tiba-tiba menjelma menjadi agama penuh kontroversi. Dulu, jarang sekali ajaran atau simbol-simbol Islam dipersoalkan. Sesekali mungkin ada geliat, namun intensitasnya tidak seperti sekarang. Sangat disayangkan, diantara penyebar Islamofobia adalah mereka yang justru beragama Islam. Demi kepentingan tertentu, mereka mengolok-olok simbol Islam secara terbuka. Urusan jenggot yang sunnah dibilang kambing, urusan cadar dibilang ninja, urusan jilbab dibilang manusia gurun. Acapkali lagu Islamofobia didendangkan dari mulut pejabat atau pemangku kepentingan negeri. Narasi-narasi yang menyudutkan Islam tersebut malah menyembur dari mulut Menteri Agama, sosok yang seharusnya mengayomi dan menjaga keteduhan hati semua pemeluk agama. Uniknya, semua Menteri Agama yang telah menjabat di Pemerintahan Presiden Joko Widodo seolah kompak dalam satu sikap kontroversial itu. Apakah ini kebetulan? Wallahu a’lam. Lontaran narasi gonggongan anjing justru muncul saat Menag Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan aturan penggunaan toa atau pengeras suara masjid, misalnya. Belum usai kontroversinya, Yaqut kembali dengan narasi agar masyarakat menghargai LGBT (Lesbian, gay, biseksual dan transgender). Sebelumnya lagi, saat diangkat menjadi menag, Menag Yaqut mengatakan bahwa Kemenag adalah hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum. Setali tiga uang, Menteri Agama pilihan Jokowi sebelumnya juga seperti itu. Sebutlah Menag Lukman Hakim Sjaefuddin. Jejak digital membaca Al-Quran dengan langgam Jawa, menghargai orang yang tidak berpuasa, atau list 200 mubaligh masih mudah ditemukan. Begitu pula dengan menag Fahru Razy yang dulu heboh dengan wacana larangan cadar atau celana cingkrang bagi PNS dan sertifikasi penceramah. Pertanyaannya, apa relevansi semua argumentasi itu dengan persoalan utama bangsa? Tidak ada, kecuali membuat kita bertengkar satu sama lain, semakin terbelah, dan menjauhkan fokus perhatian rakyat dari masalah riil bangsa. Apa masalah riil itu? Tentu bukan Islam. Masalah riil bangsa itu antara lain ekonomi yang terus memburuk, juga syahwat memperpanjang masa jabatan, kemiskinan, kesenjangan, atau utang negara yang semakin menggunung yang kini telah menembus angka lebih dari tujuh ribu triliun rupiah. Masalah riil lainnya adalah harga-harga kebutuhan dasar (seperti sembako) yang terus merangkak tinggi, sementara kesejahteraan semakin menurun. Survei Penelitian dan Pengembangan Kompas menemukan, 7 dari 10 orang warga negara Indonesia pada awal April 2022 sulit membeli kebutuhan pokok. Jadi, Islamofobia di Indonesia boleh jadi tidak berdiri sendiri sebagai penyakit sosial an sich. Ada peluang Islamofobia sengaja dimunculkan. Untuk apa? Pertama, sebagai pengalihan isu. Kedua, sebagai cara oligarki mempertahankan eksistensinya, berkembang, dan memamah biak. Islamofobia membelah masyarakat, memunculkan pengelompokan politik yang saling berhadapan. Pertentangan dua kutub besar yang sering kita dengar dengan sebutan (maaf) Kadrun versus Kampret terus dipelihara, agar rakyat jauh dari persatuan. Dengan cara seperti itu, oligarki mengukuhkan kekuatannya. Padahal, dunia mulai tersadar bahaya Islamofobia. Baru-baru ini, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari internasional memerangi Islamofobia melalui resolusi GA/12408. Indonesia seharusnya mengikuti tren positif itu. Apalagi, kita memiliki jimat kebangsaan bernama Pancasila. Sebagai pedoman hidup bangsa, Pancasila menjadi koridor kita menjalani hidup selaku warga negara Indonesia. Itu dimungkinkan karena Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama yang diakui Indonesia, termasuk ajaran agama Islam. Islam dan Pancasila justru saling mendukung satu sama lain. Islamofobia bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengharuskan menghargai agama yang diakui di Indonesia sekaligus menghargai pengikut-pengikutnya. Islamofobia juga bertentangan dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, penting menguatkan kembali cita rasa Pancasila kita. Ini sama pentingnya dengan menguatkan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan semboyan NKRI harga mati. Penguatan itu diperlukan agar kita sebagai bangsa dapat mengokohkan jati diri di tengah dinamika politik yang semakin menjauh dari nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai Pancasila itu untuk dilaksanakan, bukan dijadikan alat agitasi untuk membelah anak bangsa atau menggebuk mereka yang tidak sepaham akibat perbedaan politik dan persepsi. Pancasila adalah milik kita semua. Bukan milik satu golongan tertentu, kelompok tertentu, atau partai politik tertentu. Musuh Pancasila bukan Islam, maka tak ada alasan menebarkan Islamofobia. Musuh Pancasila adalah mereka yang mulutnya berteriak NKRI harga mati, namun tindakannya mengangkangi konstitusi. Musuh Pancasila adalah mereka yang ingin memperpanjang masa jabatannya, sementara konstitusi mengatakan cukup lima tahun atau paling lama dua periode. Musuh Pancasila adalah  koruptor, oligarki, dan mereka yang nyata-nyata ingin mengotak-atik Pancasila. Dan, musuh Pancasila adalah Islamofobia! (*)

Ramadan: Restorasi Kehidupan

BY FNN Rabu, 04 Mei 2022 21:50:08 0

Pada sisi lain kita sadari bahwa kerusakan yang terjadi di alam ini disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia yang fitrahnya telah terkontaminasi oleh berbagai najis kehidupan akibat dorongan hawa nafsu yang tiada terkendali. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation PASTINYA suasana Ramadan itu masih terasa pada setiap detak nadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang telah menjadi narasi kehidupan dalam masa tiga puluh hari. Tentu Ramadan harusnya telah menjadi bagian dari ma’ruf kehidupan yang mengalir pada setiap titik kehidupan kita. Tidak lupa sekali lagi saya sampaikan tahniah, mubarak, selamat, atau juga dalam bahasa kampung saya; congratulations. Bahwa dengan izin dan qudrah-Nya juga kita telah menyelesaikan pelatihan yang dahsyat itu. Pelatihan imsak dalam kehidupan yang harusnya dirayakan dengan rasa bahagia, senang dan penuh kemenangan. Kali ini saya ingin kembali mengingatkan diri saya dan kita semua tentang “keberkahan” Ramadan. Sebenarnya ini lanjutan dari reminder (pengingat) yang pernah saya sampaikan dalam beberapa tulisan selama Ramadan; memaknai keberkahan Ramadan. Walau judul berbeda tapi secara substansi sama. Seperti yang pernah disampaikan bahwa puasa Ramadan memiliki keberkahan yang mencakup segala titik nadi kehidupan manusia. Dan, karenanya sangat disayangkan jika keberkahan itu dibatasi pada keberkahan (kemanfaatan) ta’abbudiyah (ritual) semata. Satu keberkahan yang ingin saya garis bawahi kali ini adalah bahwa Ramadan adalah bulan restorasi kehidupan. Maknanya bahwa di bulan Ramadan insan-insan Mukmin diberikan peluang emas untuk melakukan ishlahaat (perbaikan-perbaikan) mendasar dalam hidupnya. Restorasi kehidupan menjadi bagian esensial dalam ajaran Islam. Bahkan, sejatinya konsep taubat itu esensinya adalah restorasi. Restorasi kehidupan yang membawa kepada restorasi relasi, baik secara vertikal (dengan Pencipta) maupun secara horizontal (dengan sesama makhluk). Diantara hal-hal mendasar yang memerlukan restorasi, khususnya dengan  puasa Ramadan adalah restorasi “kemanusiaan” manusia.  Restorasi kemanusiaan menjadi sangat esensi karena selain menjadi identitas dasar kehidupan manusia, juga menjadi fondasi dalam menjalani misi kehidupan itu sendiri. Tanpa kemanusiaannya manusia menjadi makhluk yang nampak manusia tapi secara esensi telah kehilangan identitasnya sebagai manusia. Kemanusiaan yang biasa disebut insaniyat atau lebih populer dalam bahasa agama dengan fitrah merupakan identitas dasar manusia. Artinya, manusia jadi manusia karena kefitrahannya. Hal itu karena memang manusia diciptakan di atas kefitrahan itu. “Dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia. (Dan fitrah itu) tiada tergantikan dalam penciptaan” (Ar-Rum). “Semua manusia terlahir di atas fitrah. Orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi” (hadits). Kemanusiaan itulah sesungguhnya yang menentukan wajah perilaku manusia. Ketika kemanusiaan berfungsi secara baik, akan terlahir apa yang disebut dengan “furqan” (pembeda) dalam hidupnya. Dengan furqan ini manusia akan mampu memilah dan memilih mana yang baik (benar) dari hal yang buruk (salah) dalam kehidupan. Inilah pula makna utama dari diturunkannya Al-Quran. Bukan untuk membawa sesuatu yang asing/baru bagi kehidupan manusia. Tapi lebih kepada memainkan peranan dzikra (mengingatkan) sekaligus mengkonfirmasi akan kefitrahan manusia itu. Sehingga Al-Quran selain dikenal dengan dzikra (inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizhun), juga dikenal sebagai “Al-Furqan” (Al-Baqarah: 185). Pada sisi lain kita sadari bahwa kerusakan yang terjadi di alam ini disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia yang fitrahnya telah terkontaminasi oleh berbagai najis kehidupan akibat dorongan hawa nafsu yang tiada terkendali. “Kerusakan telah nampak di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia” (Ar-Rum). Di sìnilah puasa yang beresensikan al-imsak (menahan diri) melatih manusia untuk melakukan reparasi atau restorasi kefitrahan tadi. Fitrah yang biasa diterjemahkan dengan “puritas” atau kesucian itu terjadi dengan melatih diri untuk menahan segala hal yang dapat menjadikan seseorang terjatuh ke dalam jebakan nafsu yang tak terkontrol. Dengan menahan atau mengontrol (bukan mematikan) dorongan hawa nafsu, manusia akan mampu menata hidupnya sesuai dengan rasa kemanusiaannya. Rasa kehidupan yang terpoles keindahan (beauty), cinta (love), kasih sayang (compassion) dan tentunya dengan nilai (value) dan manfaat (benefit). Inilah restorasi yang akan terjadi dengan puasa Ramadan. Puasa yang esensinya menahan hawa nafsu (ammarah) menumbuhkan batin yang furqan (membedakan mana baik dan buruk). Sehingga hidup semakin bertanggung jawab, bermakna dan bermanfaat. New York, 3 Mei 2022. (Bersambung). (*)

Mau Indonesia Aman dan Damai, Ini Tipsnya

BY FNN Selasa, 03 Mei 2022 16:40:00 0

Jakarta, FNN - Selama 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang paling terasa saat ini adalah perpecahan, perpecahan itu dirasa luar biasa. Krimininalisasi terhadap aktivis dan ulama masih saja terjadi. Situasi seperti itu tidak terjadi semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Masa Pak SBY tidak pernah mengkriminalisasi aktivis dan ulama  saat itu,” tutur wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Senin (2/5/2022). Kalau ada pandangan yang berbeda ataupun kritikan kepada Presiden SBY, mereka yang ada di pos pemerintahan tidak terus melaporkan (secara hukum). Mereka bersumpah untuk menjauhi hukum. Pertanyaan kita adalah bagaimana kita akan memperbaiki situasi ini? Berikut adalah beberapa sarannya. Bagaimana memilih presiden yang tidak dipromosikan oleh partainya karena sistem kita saat ini dengan ambang batas presiden 20% membuat kita tidak punya pilihan, sehingga kita ingat pemilihan presiden 2019 lalu hanya ada 2 calon presiden: Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Jadi, jika orang tidak suka Jokowi nanti kita pilih Prabowo. Sebaliknya kalau dia tidak suka Prabowo akhirnya dia pilih Jokowi. Jadi, pilihan kita bukan berdasarkan rekam jejak orang itu atau benar-benar pilihan terbaik, kita hanya memilih opsi terbaik dari yang terburuk. Ini juga berarti pilpres semuanya buruk, itulah yang terjadi pada Pilpres 2019, kita saksikan adalah pilpres dihantam keras oleh Prabowo yang dipastikan kalah. Kita ingat bahwa dalam banyak kasus ada kesadaran akan hal ini, karena dalam banyak kasus Mahkamah Konstitusi mengatakan Opini Oposisi atau kemudian menguatkannya dalam suatu kasus. Misal, dalam kasus Omnibus Law, yang disebut payung konstitusi bersyarat, tetapi secara inkonstitusional bersyarat. Sekarang, jika banyak lawan yang melakukannya. “Tetapi jika Anda memilih untuk bertarung (di MK), saya pikir Anda tak boleh mengikuti desas-desus, yaitu narasi konstan yang dijalankan oleh divisi kami, kami harus membuat kontra-narasi untuk meningkatkan kesadaran sebagai orang Indonesia,” lanjut Hersubeno. Kita bersaudara, tanpa memandang suku, agama, preferensi politik Anda atau praktik Anda dalam organisasi, sehingga kita mungkin berbeda pendapat, tapi kita bersaudara. Jadi, “Mari kita mulai dengan tidak membuat stigma atau meme yang disebut berudu, lonceng, dan bajingan. Kita seharusnya tidak mengikuti mereka. Kita harus mengabaikan pilihan lain,” ungkap Hersubeno. Menurutnya, pelakunya, para taipan oligarki ini benar-benar tangguh karena mereka begitu kuat dalam mewujudkan modal besar, semakin besar laporan dari berbagai lembaga keuangan negara dan lembaga keuangan dunia dan bank, ia menyatakan bahwa Indonesia adalah orang kaya. Itu semakin kaya dan semakin buruk dan buruk. Kekuatan ini benar-benar perlawanan jangka panjang. Jadi, kita harus membangun ekonomi sendiri, harus ada kesadaran seperti ini, tidak mudah, sangat sulit. Gerakan-gerakan seperti ini muncul setelah aksi 212 tetapi meredup di tengah jalan. Namun, kita harus mandiri secara ekonomi, kita harus mandiri karena jika kita tidak mandiri secara ekonomi kita akan bergantung atau dibimbing oleh kelompok-kelompok oligarki tersebut. (mth)

Langgar UU Kuota Haji Khusus, Ketua DPD RI Bakal Panggil Menteri Agama

BY FNN Senin, 02 Mei 2022 20:38:05 0

Jakarta, FNN - Dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bakal menindaklanjuti hal tersebut dengan memanggil Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, untuk dimintai keterangan. \"Kita akan panggil Menteri Agama karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, khususnya pasal 64 yang mengatur kuota haji khusus yang ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia,\" kata LaNyalla saat menerima audiensi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia (Kesthuri) di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Senin (2/5/2022). Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal DKI Jakarta, yang juga Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni. Sementara dari Kesthuri dihadiri Ketua Umum Asrul Azis Taba dan Sekjen Kesthuri, Artha Hanif. Pada pertemuan sebelumnya, Ketua Umum Asrul Azis Taba memaparkan, dalam KMA Nomor 405 Tahun 2022, di mana dari kuota haji Indonesia sebesar 100.051, dialokasikan untuk haji reguler sebesar 92.725 (92,67 persen) dan haji khusus sebesar 7.226 (7,33 persen). Berdasarkan dari data itu, LaNyalla menilai haji khusus yang dikelola oleh swasta tidak diberikan kuota secara penuh. Sebab, 8 persen kuota haji khusus yang diberikan kepada swasta seharusnya sebanyak 8.004 kuota. Angka tersebut sudah terdiri dari 6.664 asli jamaah dan sisanya petugas haji khusus. \"Dari data itu kita ketahui bahwa ada jatah atau kuota pihak swasta untuk haji khusus yang diambil oleh pemerintah,\" kata LaNyalla. Oleh karenanya, Senator asal Jawa Timur itu menegaskan persoalan ini harus dipertanggungjawabkan, karena berkaitan dengan pelanggaran perundang-undangan. “Ini melanggar Undang-Undang dan harus dipertanggungjawabkan. Menteri itu harus menjalankan Undang-Undang. Itu salah satu sumpahnya. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan,\" tegas LaNyalla. LaNyalla meminta kepada Menag Yaqut Cholil Qoumas agar mematuhi peraturan perundang-undangan. Kebijakan yang dilahirkan pun harus selaras dengan Undang-Undang. LaNyalla juga mengingatkan agar Menag menunjukkan sikap dan memberi teladan dengan mematuhi hukum negara dan hukum syariat Islam. \"Pesan saya, jangan mengambil hak orang lain. Maka sudah seharusnya kembalikan hak sebenar-benarnya, karena ini kepentingan jamaah, kepentingan rakyat,\" kata LaNyalla. (mth/*)

Mulai 1 Mei, Panitia Jual Resmi Tiket Formula E Seharga Rp 250 ribu-Rp 10 juta

BY FNN Senin, 02 Mei 2022 17:03:49 0

Jakarta, FNN - Panitia Formula E Jakarta secara resmi menjual tiket menonton balapan mobil listrik kepada masyarakat umum secara daring dengan harga Rp 250 ribu-Rp10 juta belum termasuk pajak 15 persen mulai 1 Mei 2022.Ketua Komite Pelaksana (Organizing Committee/OC) Formula E Jakarta Ahmad Sahroni dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, mengatakan harga tiket yang dijual melalui situs jakartaeprixofficial.com dan jakartaeprix.goersapp.com itu sudah termasuk akses masuk Ancol dan berbagai wahana di dalamnya, seperti Dunia Fantasi (Dufan), SeaWorld, Atlantis, Pantai Festival dan lain-lain, namun tidak termasuk Faunaland dan Gondola.“Mulai 1 Mei, para penggemar maupun peminat balapan Jakarta E-Prix sudah bisa mulai membeli tiket di situs yang sudah disediakan. Perlu ditegaskan bahwa semua harga yang ditentukan sudah termasuk untuk berbagai wahana di Ancol, jadi tidak hanya balapan,” kata Sahroni.Selain dapat menikmati sejumlah wahana di Ancol, kata Sahroni, penonton yang sudah membeli tiket Formula E Jakarta juga dapat menyaksikan hiburan dari para band dan artis yang memeriahkan acara balapan pada 4 Juni mendatang.Indonesia menjadi salah satu negara yang menghelat Formula E musim ke-8. Rangkaian adu balap mobil listrik internasional itu sudah dimulai sejak Januari lalu di Diriyah, Arab Saudi.Indonesia menjadi tuan rumah untuk seri balapan kesembilan yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.Secara keseluruhan, kata Sahroni, kapasitas penonton di JIEC Ancol sekitar 60.000 orang, dan dapat disaksikan dari berbagai titik lokasi acara.Penonton bisa memilih empat kategori lokasi untuk menyaksikan Formula E, yaitu Ancol Festival, Sirkuit Festival, Grand Stand, hingga VIP dan VVIP.Tiket menonton yang paling terjangkau dijual Rp250 ribu untuk kategori Ancol Festival. Sementara yang termahal yaitu Rp10 juta, untuk kategori VVIP dan VIP. Harga tiket tersebut belum termasuk pengenaan pajak 15 persen.Sahroni berharap dengan lengkapnya berbagai layanan yang diberikan, masyarakat juga akan semakin menikmati ajang balapan internasional tersebut.“Kami ingin membuat ajang Formula E ini sebagai sebuah festival untuk banyak kalangan. Penggemar balap ataupun bukan, bisa menikmati semaraknya gelaran Formula E ini,\" tutur Sahroni. (mth/Antara)

Ridwan Kamil: Shalat Id di Lapangan Gasibu Pecahkan Rekor

BY FNN Senin, 02 Mei 2022 16:59:14 0

Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil menuturkan pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1443 Hijriah di Lapangan Gasibu Kota Bandung, Senin, memecahkan rekor dengan jumlah jamaah yang hampir memenuhi lapangan itu. \"Ini adalah rekor, rekor penuhnya Lapangan Gasibu oleh jamaah, oleh orang-orang yang datang untuk menyucikan jiwanya. Alhamdulillah padat sekali di sini,\" kata dia saat memberikan sambutan sebelum melaksanakan Shalat Id di tempat itu. Ia menyatakan yakin bahwa hati setiap umat yang datang ke Lapangan Gasibu untuk melaksanakan Shalat Id, sedang berbahagia dan bergembira. \"Saya yakin dalam hati kita semua yang datang ke sini sedang berbahagia dan bergembira. Allah sudah memberikan nikmat yang besar kepada kita, salah satunya bisa melaksanakan Shalat Idul Fitri di sini,\" kata dia.Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil juga membagikan informasi terkini tentang COVID-19 di Jawa Barat yang semakin membaik. \"Kondisi COVID-19 di Jawa Barat, alhamdulillah semakin membaik. Di rumah sakit, (tingkat keterisian kamar untuk pasien COVID-19, red.) tinggal satu persen dari puncaknya 91 persen,\" kata dia. Ia menyebut saat ini ada 167 orang dari 50 juta warga Jawa Barat yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 di daerah itu. Berdasarkan kondisi tersebut, ia optimistis sebentar lagi Indonesia akan \"merdeka\" dari virus corona. \"Sehingga kita tinggal menunggu waktu saja untuk \'kemerdekaan\' dari COVID-19,\" kata dia. Di akhir sambutan, Ridwan Kamil mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. \"Oleh karena itu, atas nama Pemprov Jabar, kami haturkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Saya ingin menghaturkan \'taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum, kulla \'amin wa antum bikhoir\',\" kata dia. (mth/Antara)

Penuh Sesak, Masjid Istiqlal Saat Pelaksanaan Shalat Id

BY FNN Senin, 02 Mei 2022 16:53:05 0

Jakarta, FNN - Masjid Istiqlal Jakarta kembali dibuka bagi masyarakat untuk menggelar Shalat Idul Fitri 1443 Hijriah setelah dalam dua tahun terakhir tak menggelar shalat id berjamaah imbas pandemi COVID-19, bahkan jamaah penuh sesak untuk bisa masuk.Sejak pukul 04.00 WIB jamaah mulai berdatangan ke masjid kebanggaan masyarakat Indonesia tersebut. Bahkan, hingga pukul 06.00 WIB, parkir kendaraan sudah hampir sampai area Posblok Pasar Baru.Sebelum bisa masuk area utama masjid, antrean jamaah mengular karena mereka harus melewati pemeriksaan oleh paspampres. Pasalnya, Wakil Presiden Ma\'ruf Amin akan menggelar Shalat Id di Masjid Istiqlal.\"Iya betul (Wapres gelar Shalat Id, red.) di Istiqlal,\" ujar Juru Bicara Masjid Istiqlal Abu Hurairah di Jakarta, Senin. Sejumlah petugas internal pun disiagakan di sekitar area luar masjid untuk mengatur alur kedatangan jamaah. Mereka juga mengingatkan umat untuk tetap memakai masker selama di area masjid.Bagi warga, dapat kembali menggelar Shalat Id di Masjid Istiqlal seolah menjadi pelepas rindu. Apalagi dalam dua tahun terakhir pengurus Istiqlal meniadakan Shalat Id imbas penularan COVID-19 yang tinggi.\"Kerinduan saya untuk Masjid Istiqlal kini terbayarkan. Alhamdulillah kini sudah boleh Shalat Id,\" ujar Arif Gunawan, seorang warga Cikini.Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berpesan kepada jamaah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna pencegahan COVID-19.Masyarakat juga diimbau membawa alas shalat pribadi, datang lebih awal guna menghindari penumpukan saat masuk, membawa plastik untuk sandal, harus dalam kondisi sehat, dan telah divaksin.\"Kami juga memperhatikan persiapan lain yaitu mengantisipasi jumlah pengunjung yang datang karena sudah sangat merindukan masjid kebanggaannya,\" kata dia. (mth/Antara)

Paus Fransiskus Bela Kebebasan Pers, Hormati Wartawan yang Gugur

BY FNN Senin, 02 Mei 2022 15:05:07 0

Vatican City, FNN - Paus Fransiskus pada Ahad memberikan penghormatan kepada para wartawan yang gugur atau yang dipenjara selama menjalankan tugas mereka. Ia membela kebebasan pers dan menyanjung awak media yang berani melaporkan \"luka kemanusiaan.\"Ketika berbicara di hadapan ribuan orang dalam pidato mingguan di Alun-alun St.Peter, Paus mencatat bahwa 3 Mei akan menjadi Hari Kebebasan Pers Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). \"Saya mempersembahkan penghargaan kepada para awak media yang membayar langsung untuk hak ini,\" katanya, sambil mengutip statistik bahwa 47 jurnalis gugur dan lebih dari 350 lainnya dibui tahun lalu.Paus tidak memberikan sumber statistiknya.Organisasi PBB yang mendukung Hari Kebebasan Pers Dunia, UNESCO, awal tahun ini mengatakan bahwa 55 jurnalis dan pekerja media gugur sepanjang 2021.\"Terkhusus terima kasih bagi mereka, yang dengan berani, memberitakan kepada kita tentang luka kemanusiaan,\" kata Paus.Pada April, Paus memberikan penghargaan kepada para wartawan yang gugur selagi meliput perang Rusia-Ukraina. Ia mengatakan dirinya berharap Tuhan akan membalas mereka karena telah melayani kebaikan bersama.Organisasi perlindungan wartawan Commitee to Protect Journalists mengatakan bahwa pihaknya memastikan sedikitnya tujuh jurnalis gugur saat meliput perang di Ukraina.Komite yang bermarkas di New Yor itu mengatakan masih menyelidiki apakah ada jurnalis-jurnalis lain yang terbunuh karena tugas mereka.Reporters Without Borders, yang berbasis di Paris, menyebutkan telah mencatat sejumlah serangan langsung yang menargetkan jurnalis --yang memakai pita lengan bertuliskan \"Pers\"-- di Ukraina. (mth/Antara)

Rektor ITK Balikpapan Rasis Merangkap “Buzzer”?

BY FNN Senin, 02 Mei 2022 11:51:25 0

Jakarta, FNN – Status Rektor Institut Teknologi Kalimatan (ITK) Profesor Budi Santosa Purwokartiko yang kontroversial (April 27 at 6:18 AM) mengundang banyak komentar netizen. Berikut petikannya: Saya berkesempatan mewawancara beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri. Program Dikti yang dibiayai LPDP ini banyak mendapat perhatian dari para mahasiswa. Mereka adalah anak-anak pinter yang punya kemampuan luar biasa. Jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5 persen sisi kanan populasi mahasiswa. Tidak satu pun saya mendapatkan mereka ini hobi demo. Yang ada adalah mahasiswa dengan IP yang luar biasa tinggi di atas 3.5 bahkan beberapa 3.8, dan 3.9. Bahasa Inggris mereka cas cis cus dengan nilai IELTS 8, 8.5, bahkan 9. Duolingo bisa mencapai 140, 145, bahkan ada yang 150 (padahal syarat minimum 100). Luar biasa. Mereka juga aktif di organisasi kemahasiswaan (profesional), sosial kemasyarakatan, dan asisten lab atau asisten dosen. Mereka bicara tentang hal-hal yang membumi: apa cita-citanya, minatnya, usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusi untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme dan sebagainya. Tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit: insaallah, barakallah, syiar, qadarullah, dan sebagaianya. Generasi ini merupakan bonus demografi yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta beberapa tahun mendatang. Dan kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara, hanya ada dua cowok dan sisanya cewek. Dari 14, ada dua tidak hadir. Jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai, tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar open mind. Mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju, seperti Korea, Eropa Barat dan US, bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Aidul Fitriciada langsung menyebut tulisan Budi Santosa yang menyebut mahasiswi menutup kepala ala manusia gurun itu rasialis. “Rasialis dan xenofobia. Jelas-jelas anti Pancasila,” kata Aidul Fitriciada dalam akun Twitter-nya @AidulFa, Jumat (29/4/2022). Aidul mengatakan itu mengomentari akun Twitter @maspiyuaja: Kok Bisa Ya Seorang Prof. Budi Santosa Purwokartiko Kayak Gini? Pakaian Muslimah “Menutup Kepala Ala Manusia Gurun”??? Sebelumnya, warganet juga menemukan jejak digital tulisan Budi Santoso yang diduga membenci Habib Rizieq Syihab (HRS). Mengutip Knews.id, Senin (01/05/2022 6:01 PM), Budi Santoso juga membuat pernyataan kontroversi terkait kitab suci. “Kitab suci kebanyakan isinya dongeng jaman dulu. Jadi saya lebih suka baca sains atau berita terkini untuk menambah wawasan,” kata Budi Santoso saat diskusi di Facebook-nya menanggapi Anita Niawati. Budi juga mempertanyakan orang yang mengaji Al Qur’an tetapi tidak tahu artinya. “Nggak tahu saya apa bagusnya ngaji tanpa tahu artinya,” ungkap Budi Santosa. Kini, tulisan kontroversi “manusia gurun” itu dihapus. “Kok bisa seorang guru besar rektor perguruan tinggi negeri cara berpikirnya seperti itu, tidak hanya rasialis, tapi Islamofobia itu juga anti demokrasi,” ujar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Arief Point, Ahad (1/5/2022. Menurut Hersubeno Arief, dengan mengatakan anak-anak itu pinter dan tidak satupun yang hobi demo secara tidak langsung dia menyebut mahasiswa yang demo itu adalah mahasiswa yang bodoh. “Itu bahaya sekali ada rektor seperti ini. Sehingga, ini wajar bila unggahan seperti itu membuat Rektor UMM Prof Aidul Fitriciada geleng-geleng kepala, dia menyebutnya sebagai rasis dan senofobia merasa diri paling Pancasialis dan paling nasionalis,” lanjut Hersubeno Arief.  Prof Aidul Fitriciada benar! Unggahan semacam itu tidak pantas diucapkan oleh seorang guru besar, apalagi rektor perguruan tinggi negeri. Caranya dia berpikir sekelas Buzzer. “Kalian masih ingat yah kemarin ada buzzer yang mengancam mantan politisi PSI Rahmani tak lama setelah dia keluar dari PSI. Dia akan mengirim seluruh keturunan Arab ke kamar gas seperti yang dilakukan oleh Nazi, Jerman pada orang Yahudi itu kalau dia berkuasa,” ungkap Hersubeno Arief. Saat Ade Armando dipukuli di DPR, dia membuat tulisan “Ade Armando dan kewarasan berpikir”. Dalam tulisannya itu dia mengutip dialog dengan sang istri karena istrinya ditanya oleh anaknya Siapa Ade Armando? “Bagaimana mungkin kadrun dipukuli oleh kadrun, dia merasa kesal dengan istrinya karena menurut dia sudah berapa kali memutar video Ade Armando dan istrinya ikut nonton tapi kok tetap tidak tahu siapa Ade Armando,” lanjut Hersubeno Arief. Kemudian, menurutnya, dia juga tidak percaya akhirat tapi dia meminta orang membuktikan dulu berangkat dulu mati dulu baru tahu kehidupan di akhirat.  “Membaca beberapa postingan pemikirannya, kita jadi tidak aneh kalau dia bisa dengan mudah menilai seseorang dari apa yang dikenakan dan apa yang diucapkan,” simpul Hersubeno Arief.  “Yang aneh lagi, kok bisa ada seorang profesor guru besar apalagi kemudian terpilih sebagai rektor perguruan tinggi negeri tapi cara pandangnya seperti itu,” lanjutnya. Ini kan sudah ada pembandingnya ada seorang profesor dari UGM yang harus disidang etik dan kemudian dilaporkan ke polisi karena dianggap meledek Ade Armando. Bagaimana dengan Prof. Budi Santosa yang menyebut mereka yang berhijab sebagai manusia gurun dan menyebut orang Islam memakan batu. Dan arah sembahyangnya ini yang dimaksud dia adalah arah ka’bah karena ka’bah itu memang terbuat dari batu.  Banyak sekali pendukung pemerintah yang merasa paling Nasionalis, paling Pancasialis kemudian memberikan stigma-stigma yang menyebut agama Islam ini sebagai kadrun, intoleran, dan radikal. (mth)

Indonesia Dalam Keadaan Bahaya, Saatnya Bela Negara

BY FNN Ahad, 01 Mei 2022 18:05:18 0

Anasir-anasir PKI melalui anggota DPR dan partai politik telah melakukan usaha untuk mengganti Pancasila 18 Agustus 1945 dengan Pancasila 1 Juni 1945 dengan membuat RUU HIP yang menghilangkan arti Pancasila sebagai “staatsfundamental norm”. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila HARI-hari ini bangsa Indonesia dihadapkan pada keadaan negara dalam keadaan bahaya sebab melalui RUU BPIP dan RUU HIP telah terjadi usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara yang telah menjadi konsensus nasional dalam membentuk negara republik Indonesia. Sebagai anak bangsa yang mencintai negaranya maka kewaspadaan nasional perlu selalu ditumbuh-kembangkan untuk kewaspadaan adanya anasir-anasir Komunis yang ingin mengganti Pancasila dengan Pancasila yang diperas-peras menjadi Trisila, Ekasila dan Gotong royong. Tindakan ini secara halus dilakukan oleh anasir-anasir Komunis yang menyusup sebagai anggota DPR RI. Dibutuhkan kesadaran kolektif melakukan perlawanan bersama untuk menjaga NKRI. Perlu tindakan bela negara, sebab setiap warga negara mempunyai kewajiban bela negara yang dijamin UUD 1945. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Arti dan penerapan dasar hukum bela negara. Dasar hukum pelaksanaan bela negara termuat dalam Batang Tubuh UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR sebagai berikut: UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 3 menyatakan TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara. Bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 4 menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Bela Negara Pasal 30 ayat 5 susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian RI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian RI dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian RI adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 68 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara Ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan, antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI, dan Polri. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran bela negara bisa dilakukan wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat. RUU HIP upaya kudeta konstitusi. Dengan adanya usaha-usaha menganti Pancasila yang terurai di dalam batang tubuh UUD 1945 dengan Pancasila yang diperas menjadi Trisila, Ekasila, dan Gotong royong maka telah terjadi rong-rongan terhadap negara berdasarkan Pancasila. Kewajiban seluruh komponen bangsa ibu pertiwi memanggil kita untuk melakukan pembelaan terhadap Pancasila yang sah 18 Agustus 1945 sebagai dasar Indonesia merdeka. Anasir-anasir PKI melalui anggota DPR dan partai politik telah melakukan usaha untuk mengganti Pancasila 18 Agustus 1945 dengan Pancasila 1 Juni 1945 dengan membuat RUU HIP yang menghilangkan arti Pancasila sebagai “staatsfundamental norm”. Bagi yang paham tata negara pasti mengerti istilah “die Stuferordnung der Recht Normen” oleh Hans Nawaisky, yaitu hirarki susunan suatu aturan: Staatsfundamental norm adalah norma fundamental suatu negara dan Indonesia mempunyai Pancasila. Yang namanya fundamental tak boleh diuba Mengubah sama artinya meruntuhkan negara tersebut. Staatsgrundgesetz adalah konstitusi suatu negara dalam hal ini UUD 1945. Formalgesetz adalah hukum formil dalam bentuk Undang-Undang. Verordnurn adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang. Oleh sebab itu seluruh warga negara baik yang ada di desa-desa, kota, kabupaten, di mana saja di wilayah NKRI harus bersatu padu ikut serta melakukan bela negara terhadap negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya anasir PKI mengganti Pancasila 18 Agustus 1945 melalui RUU HIP adalah tindakan makar yang harus dilawan bersama untuk menegakkan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 18 Agustus 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta. Maka dengan ini rakyat Indonesia menuntut: Mencabut RUU BPIP dan RUU HIP perlu ada ditelusuri dan Diadili inisiator pembuat RUU BPIP dan RUU HIP Membubarkan BPIP Membubarkan partai politik yang telah memfasilitasi inisiator RUU HIP Mengembalikan negara berdasarkan Pancasila sesuai Pembukaan UUD 1945 asli dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dijiwai Piagam Jakarta. Marilah kita membangun kesadaran tentang bela negara agar NKRI yang sudah diperjuangkan oleh pendiri negeri ini tidak punah, kita wajib menjaga Pancasila, merawat Pancasila dari gangguan anasir-anasir komunis yang sudah berada di depan, samping, belakang kita untuk mengganti Pancasila dan menjadikan negara komunis. RUU BPIP dan RUU HIP adalah kudeta konstitusi. Oleh sebab itu, seluruh anak bangsa harus sadar negara dalam keadaan bahaya dan ibu pertiwi memanggil kita. Untuk mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan mengembalikan UUD 1945 asli. (*)

One Way Tol Jakarta-Cikampek Diperpanjang Hingga Tol Semarang-Solo

BY FNN Sab, 30 April 2022 22:52:07 0

Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk  mendukung diskresi Kepolisian dalam rekayasa lalu lintas one way  (satu arah) yang saat ini diperpanjang dari Km 70 GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 442 Simpang Susun (SS) Bawen Jalan Tol Semarang-Solo sejak pukul 13.40 WIB.\"Sebelumnya, one way diberlakukan hingga Km 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang,\" ujar Corporate Communication  &  Community Development Group Head Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Heru menambahkan, selain itu sejak pukul 10.35 WIB, contraflow (berlawan arah) Km 47 sampai dengan Km 70 GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dihentikan berdasarkan diskresi KepolisianHal ini dikarenakan saat ini terpantau lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta ramai lancar.Pemudik diimbau selalu berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu-rambu dan ikuti arahan petugas di lapangan. Informasi lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group dapat diakses melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy untuk pengguna iOS dan Android.Sebelumnya PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.394.854 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-10 s.d H-3 Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 yang jatuh pada periode Jumat-Jumat (22-29 April 2022).Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan bahwa angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Trans Jawa dan Bandung). (mth/Antara)

Jasa Marga Catat Rekor Volume Lalu Lintas Tertinggi

BY FNN Sab, 30 April 2022 22:42:24 0

Karawang, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat rekor tertinggi hingga melayani volume lalu lintas tertinggi pada musim mudik lebaran tahun ini.Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, dalam keterangannya yang diterima di Cikampek, Sabtu menyampaikan pada H-3 lebaran atau Jumat (29/4) terdapat 105.016 kendaraan meninggalkan Jabotabek menuju Timur (Cirebon, Semarang, Solo, Surabaya, dan sekitarnya).Jumlah tersebut meningkat 165,5 persen dari lalu lintas normal periode November 2021 sebanyak 39.554 kendaraan.Ia mengatakan kalau jumlah tersebut juga memecahkan rekor sebelumnya, pada periode arus mudik lebaran 2019, Jasa Marga juga mencatat rekor tertinggi melayani volume lalu lintas saat arus mudik, sebanyak 103.077 kendaraan meninggalkan Jabotabek menuju timur via Jalan Tol Trans Jawa yang melintas melalui GT Cikampek Utama.Ia mengatakan, pada musim mudik lebaran tahun ini, untuk melayani pengguna jalan dengan maksimal, Jasa Marga mengoperasikan total gardu operasi hingga dua kali lipat dari kondisi lalu lintas normal.“Kami memaksimalkan kapasitas gerbang tol untuk melayani peningkatan volume lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama, yang mengoperasikan total 30 lajur transaksi serta penambahan empat mobile reader secara tandem,” kata dia.Menurut dia, terselenggaranya layanan arus mudik dengan lalu lintas tertinggi sepanjang libur lebaran ini tidak lepas dari kolaborasi bersama dengan kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta stakeholder terkait lainnya. (mth/Antara)

Kasad Apresiasi Gerak Cepat Penangkapan Pembunuh Sadis Babinsa

BY FNN Sab, 30 April 2022 22:31:40 0

Jakarta, FNN - Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengapresiasi keberhasilan Tim Gabungan TNI-Polri menangkap WT pelaku pembunuhan sadis prajurit TNI Babinsa Koramil 1702-/Kurulu Alm Sertu Eka Andrianto Hasugian dan istri prajurit. \"Apresiasi dari bapak kasad atas gerak cepat dan kerja keras oleh tim gabungan yang berhasil menangkap pelaku pembunuhan tersebut,\" kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Sertu Eka Andrianto Hasugian dan isterinya jadi korban pembunuhan pada 31 Maret 2022 silam di Jalan Trans Elelim, Kampung Elelim, Kabupaten Yalimo. Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan WT yang DPO Polri karena aksi kejahatan lainnya dan juga anggota dari kelompok separatis teroris (KST) di Papua itu ditangkap di Kampung Dugume Distrik Dugume Kabupaten Lanny Jaya pada Sabtu (30/4/2022) pagi sekitar pukul 07.40 WIT.\"Saat akan ditangkap di Kampung Dugume, WT tiba-tiba melarikan diri menuju ke arah jurang, sehingga Tim Gabungan memberikan tembakan peringatan, karena tidak diindahkan maka ditembak untuk dilumpuhkan,\" kata Kadispenad.Kadispenad menjelaskan keberhasilan itu merupakan tindak lanjut dari perintah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman pada Kamis (31/3/2022) yang lalu kepada Pangdam XVII/Cenderawasih.Kasad memerintahkan untuk mengejar pelaku pembunuhan dan dilanjutkan dengan melakukan proses secara hukum. \"TNI AD bersama Polri tidak akan segan melakukan tindakan tegas dan terukur, terhadap gerombolan kelompok separatis teroris yang selama ini telah melakukan gangguan keamanan dan melakukan pembunuhan terhadap aparat pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat sipil,\" ujarnya. Kadispenad juga menyampaikan bahwa keberadaan TNI di Papua merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua sehingga sejajar dengan wilayah lainnya. Untuk itu, ia pun mengajak seluruh elemen bangsa di Papua untuk bersama-sama mewujudkannya. \"Mari bersama kita wujudkan Papua yang damai, aman dan nyaman untuk menuju Papua yang maju serta sejahtera,\" ujarnya. (mth/Antara)

Bamsoet Resmikan Monumen Empat Pilar MPR RI di Bali

BY FNN Sab, 30 April 2022 22:05:31 0

Jakarta, FNN - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo meresmikan Monumen Empat Pilar MPR RI di Taman Agung Proklamasi, Bali. \"Empat Pilar MPR RI terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa,\" kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya diterima di Jakarta Sabtu. Lebih lanjut, Bamsoet menjelaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, NKRI sebagai konsensus bentuk kedaulatan negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu dalam kemajemukan bangsa. Dia mengatakan tidak sekadar dalam bentuk fisik, nilai penting kehadiran Monumen Empat Pilar MPR RI tersebut juga untuk menjadi penyemangat dan penanda bahwa vaksinasi ideologi menggunakan vaksin Empat Pilar MPR RI harus terus digencarkan ke berbagai lapisan masyarakat. Sehingga, katanya bisa membangun imunitas jati diri dan karakter kebangsaan yang kuat dalam menangkal berbagai ancaman virus ideologi yang dapat memecah belah kemajemukan bangsa dan kedaulatan Indonesia. Dia mengapresiasi kiprah Yayasan Kepustakaan Bung Karno di bawah kepemimpinan Gus Marhaen yang mengelola Taman Agung Proklamasi, Museum Agung Bung Karno, dan Museum Agung Pancasila. Seluruhnya berlokasi di Bali. Kehadirannya telah merawat barang-barang milik Bung Karno seperti koleksi buku, pidato, tulisan, sepeda, meja hingga ranjang tidur. \"Tidak hanya merawat benda fisik peninggalan Bung Karno, Yayasan Kepustakaan Bung Karno melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Taman Agung Proklamasi, Museum Agung Bung Karno, dan Museum Agung Pancasila juga telah merawat semangat dan cita-cita Bung Karno dalam menjaga kemerdekaan Indonesia,\" ucapnya. Dia menerangkan, kehadiran Taman Agung Proklamasi, Museum Agung Bung Karno, dan Museum Agung Pancasila juga bisa menjadi pilihan destinasi wisata yang menarik bagi para turis, khususnya bagi turis yang ingin mengenal lebih jauh sosok Bung Karno sebagai pendiri sekaligus proklamator Indonesia. \"Taman Agung Proklamasi, misalnya, di sini terdapat miniatur kediaman Bung Karno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, tempat bersejarah dibacakannya teks Proklamasi 17 Agustus 1945,\" katanya. Di lokasi aslinya, lanjut Bamsoet kediaman Bung Karno sudah tidak ada lagi, karena sudah dibangun Tugu Proklamasi. \"Jadi kalau ada yang ingin mengetahui seperti apa wujud kediaman Bung Karno tersebut, bisa datang ke Taman Agung Proklamasi, Bali,\" ujar Bamsoet. (mth/Antara)

Anggota DPR Minta BSI Maksimalkan Layanan di Aceh Selama Idul Fitri

BY FNN Sab, 30 April 2022 21:55:45 0

Banda Aceh, FNN - Anggota Komisi VI DPR-RI asal Aceh Muslim meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk terus menjaga kelancaran dan memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat Aceh selama hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah berlangsung.\"Saya ingatkan agar BSI dapat menjamin pelayanan ATM berfungsi dengan baik selama Idul Fitri. Masyarakat butuh kenyamanan bertransaksi,\" kata Muslim, di Banda Aceh, Sabtu.Muslim menyampaikan, peringatan ini penting karena layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik BSI di Aceh selama ini sering mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan masyarakat, terutama saat hari-hari besar keagamaan.\"BSI saat ini satu-satunya bank milik negara yang beroperasi di Aceh. Namun fasilitasnya sering mengalami gangguan, ini dapat mempersulit masyarakat,\" ujarnya.Karena itu, Muslim meminta perbankan syariah milik pemerintah ini harus benar-benar dapat menjamin pelayanan yang terbaik dan seluruh ATM nya lancar selama lebaran Idul Fitri.Selain itu, pria yang akrab disapa Bang Muslim (BM) ini juga mewanti-wanti jika sewaktu terjadinya gangguan BSI harus sigap menyelesaikan setiap permasalahan dan keluhan masyarakat Aceh.\"Jangan sampai ketika ada keluhan layanan, tidak ada respon cepat dari BSI, sehingga pelanggan hanya bisa mengelus dada,\" kata Ketua Demokrat Aceh itu.Untuk diketahui, BSI telah mempersiapkan 690 ATM se Aceh untuk transaksi setor tunai selama lebaran. Kemudian, juga ada penambahan BSI Smart agen sebanyak 8.435 agen yang ada di seluruh Aceh.Dari 690 ATM tersebut, uang yang disiapkan selama libur itu sebanyak Rp860 miliar, diharapkan jumlah ini cukup membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat Aceh. (mth/Antara)

Kewaspadaan Nasional 2030 Indonesia Akan Bubar

BY FNN Sab, 30 April 2022 19:13:14 0

“Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), bahwa seluruh warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan negara.” Oleh: Ir Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila KEADAAN bangsa ini tidak baik-baik saja, pecah-belah terus menjadi gerakan politik dengan model manajemen konflik terutama buat umat Islam. Rupanya Islamphobia sedang marak dilakukan, isu-isu tentang khilafah seakan menjadi momok bagi bangsa ini dibanding korupsi dan ekonomi yang semakin bobrok.Sejak diamandemennya UUD 1945 isu soal ideologi trans Nasional yang hanya dimaknai Khilafah menjadi isu yang harus dihancurkan. Sementara Ideologi trans Nasional liberal dan kapitalisme justru menggantikan Ideologi Pancasila. Lebih lucu lagi Ideologi Pancasila sudah diamandemen dengan diamandemen-nya UUD1945.Sadar atau tidak sadar seakan semua orang tersihir dan tidak merasa kalau negaranya sudah tidak berdasarkan Pancasila. Mereka lupa kalau sistem Presidensial yang dijalankan itu basisnya adalah Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, bahkan negara kebangsaan diganti dengan negara demokrasi, tidak ada yang protes. Yang lebih lucu lagi ada BPIP juga tidak paham kalau negara ini sudah tidak berideologi Pancasila.Setiap Ormas harus berideologi Pancasila, tidak kalah garangnya PNS yang berideologi lain akan dipecat, dan anehnya ideologi lainnya itu diarahkan ke Islam, sementara yang berideologi liberal dan kapitalis justru tidak apa-apa.TNI Polri yang katanya menjaga Pancasila dan UUD 1945 juga nggak ngerti, sehingga tak bisa membedakan mana pemerintah dan mana negara? Sehingga bisa menggangkat penasehat kehormatan dari sipil yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas TNI Polri. Dan apa kriteria penasehat untuk TNI itu tidak jelas apa memang kepakarannya dalam strategi perang, pertahanan dan keamanan? Membingungkan? Dari novel “Ghost Fleet”, dan juga dari berbagai tulisan ahli strategi Jenderal- jenderal negara barat menyatakan Indonesia akan bubar tahun 2030.Karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa.\"Karena itu kita harus berusaha dari sekarang mencegah itu dengan berbagai macam cara agar negara bangsa ini tidak bubar.Jika kita mengoreksi Negara Indonesia sejak UUD 1945 diamandemen itu sesungguhnya ini adalah proxy war yang sedang berlangsung dan sesungguh-nya negara Indonesia yang di Proklamasi kan 17 Agustus 1945 oleh Bapak-Bangsa kita sudah bubar. Bahkan Prof Kaelan mengatakan, negara yang dijalankan hari ini tidak ada hubungannya dengan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Kata beliau, Negara ini sudah murtad terhadap Pancasila.Ramalan Indonesia akan bubar harus menjadi sained, peringatan kepada kita semua terutama pada umat Islam yang sedang mengalami pecah-belah dengan dimunculkannya Islam Nusantara dan dilengkapi buzer yang terus melakukan agitasi-agitasi pecah-belah seakan kebal hukum dan dilindungi kabarnya juga dibayar oleh negara sungguh aneh.Ada BPIP, tetapi tidak mengerti kalau negara ini sudah tidak berideologi Pancasila. Seakan lumpuh menganalisa apakah dengan model Pilsung, Pilkada, Pilpres itu memang dikehendaki oleh negara berdasarkan Pancasila? Dengan tidak adanya GBHN dan MPR digradasi menjadi lembaga biasa adalah sesuai dengan negara berdasarkan Pancasila? BPIP seakan bisu dan tuli padahal digaji ratusan juta. Terus Ideologi Pancasila yang mana jika disetubuhkan dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme? Bukannya Pancasila itu justru antitesis dari individualisme, liberalisme, dan kapitalisme? Sebab, ketiga ideologi itu yang melahirkan Imperalisme, dan Indonesia sudah mengalami penindasan dalam penjajahan selama 350 tahun, sehingga dengan jelas di dalam pembukaan UUD 1945 dituliskan anti terhadap penjajahan. \"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.\" Apa BPIP tidak mengerti tentang Pancasila kok membiarkan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme merajalela melumat Ideologi Pancasila.Kewaspadaan Nasional saatnya dibangkitkan oleh segala lapisan masyarakat untuk mempertahankan Indonesia agar tidak bubar maka segera disosialisasikan dan dibentuk oleh seluruh lapisan elemen masyarakat adalah \"Sishankamrata\".Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan menyatakan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2019 yakni Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) berdasar pada UU Nomor 3 Tahun 2002. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Juga menjelaskan bahwa ancaman yang kini dihadapi tidak hanya ancaman militer dan ancaman non-militer, namun juga ancaman hibrida.Ancaman hibrida merupakan gabungan dari ancaman militer dan ancaman non-militer yang sifatnya mengancam pertahanan dan keamanan negara.UU Nomor 23 Tahun 2019, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 mengatur keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara ada 4 cara, yaitu pendidikan kewarganegaraan, latihan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon komponen cadangan yang memenuhi syarat, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi. Dengan dihilangkannya PPKn oleh Menteri Pendidikan dan diganti Pelajaran Pancasila, maka terjadi distorsi tentang pendidikan kewarganegaraan dan Menteri Pendidikan telah melanggar UU Nomor 23 Tahun 2019, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 mengatur keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara. Perlu dilakukan gugatan kepada Menteri Pendidikan.Selanjutnya Prof Dr Ir Bondan Tiara Sofyan menjelaskan mengenai pengelolaan komponen cadangan (Komcad). Komcad sendiri merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.Kedudukan Komcad dalam tahap pembentukan, pembinaan dan pengakhiran akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI yang kemudian akan berlanjut pada tahap Pengerahan Komcad, yakni mobilisasi dan demobilisasi yang diputuskan oleh Presiden. Setelah itu akan masuk pada Komando Kendali Organisasi Komcad yang akan dipimpin oleh Kepala Staf masing-masing gatra baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.Terakhir adalah tahap Penggunaan Komcad yang diputuskan oleh Panglima TNI. Sedangkan cara terakhir yakni pengabdian sesuai dengan profesi dibagi menjadi 2, yaitu saat menghadapi ancaman militer dan hibrida akan menjadi komponen pendukung dan komponen cadangan serta saat menghadapi ancaman non militer dapat melalui organisasi profesi.“Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), bahwa seluruh warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan negara.” Sishankamrata melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.Rupanya sampai detik ini Sishankamrata belum melibatkan rakyat oleh sebab itu rakyat melalui komponen ormas mengambil inisiatif untuk mendorong segera membentuk \"Sishankamrata \" di setiap desa dengan kesadaran sendiri menjadi pengabdian untuk mempertahankan negaranya. Oleh sebab itu tugas dari Sishankamrata melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Asing apakah sudah memenuhi legalitas atau tidak ,setiap pekerja asing harus dilakukan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia bekerja sama dengan departemen imigrasi dalam rangka bela negara.Untuk menyelamatkan Indonesia adalah:1. Membentuk Sishankamrata. 2. Kembali ke UUD 1945.3. Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.4. Menghidupkan lagi GBHN.5. Menbubarkan lembaga yang tidak sesuai dengan UUD 1945 asli.6. Menyita semua aset asing swasta sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 pada negara.Dengan melakukan hal hal seperti di atas negara Indonesia tidak akan bubar dan oligarki harus diusir dari Negara Republik Indonesia jika kita rakyat ingin menyelamatkan Indonesia. (*)

Ganjar Kau Lepas, Anies Kau Kejar: Ada Apa Firli?

BY FNN Sab, 30 April 2022 16:24:16 0

Jakarta, FNN – Ketua KPK Firli Bahuri kembali menjadi sorotan karena sikap pemberantasan korupsi yang berbeda dalam penanganan dugaan korupsi di lembaga antirasuah yang dipimpinnya itu. Terutama, pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat sinis ada apa dengan KPK? Benarkah KPK di bawah permainan Firli Bahuri itu ikut bermain politik berkaitan dengan Pilpres 2024? Pertanyaan tersebut mencuat karena terkesan kuat KPK sedang menerapkan standar yang berbeda, membiarkan kasus korupsi yang membelit Ganjar pada perkara e-KTP. Sejumlah saksi di persidangan kasus e-KTP menyebut nama Ganjar Pranowo. Tapi, sebaliknya tampak bersemangat menggelar dugaan korupsi Anies dalam penyelenggaraan Formula-E.  “Dugaan KPK bermain politik ini karena baik Ganjar maupun Anies ini kedua-duanya adalah figur yang banyak disebut-sebut dan disuguhkan akan maju pada Pilpres 2024,” ujar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Jum’at, 29 April 2022. Jadi, “Wajar jika kemudian ada standar yang berbeda. Kasus Ganjar Pranowo mencuat lagi ketika KPK mulai membuka kasus korupsi e-Ktp. Nama Ganjar Pranowo ini sudah beberapa kali muncul dan disebut di pengadilan,” lanjut Hersubeno. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Setya Novanto, mantan Ketua DPR, mengaku mendengar nama Ganjar Pranowo yang kala itu masih menjadi anggota Komisi II disebut. Dalam kasus korupsi e-KTP ini Setya Novanto divonis 15 tahun penjara. Setya Novanto mengaku mendengar nama Ganjar menerima uang tidak hanya dari satu saksi. Menurut dia info bahwa Ganjar menerima duit dari e-KTP itu senilai USD 500.000 didapatnya dari mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ustoko Wenimurni, Meriam S Hariyani dan terpidana e-KTP Andi Agustinus.  Dalam kesaksian di persidangan, Setya Novanto menyebut, Ganjar menerima aliran dana sebesar USD 500.000 ini juga muncul dari mantan anggota Fraksi Demokrat M Nazarudin. Dalam keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Nazarudin pernah menceritakan mekanisme penyerahan uang kepada Ganjar senilai USD 500.000 tersebut. Ganjar pun menjawab bahwa dia yang akan mendatangi ruang kerja Mustofo. Menurut Nazar dalam BAP, di ruangan Mustofo inilah Ganjar menerima uang sebanyak USD 500.000. Kemudian kepada Nazarudin yang ada di ruangan itu Nazarudin menyampaikan, ia menerima uang itu sebagai bentuk kebersamaan agar program besarnya itu bisa berjalan.  Dalam persidangan sebelumnya terungkap, Nazarudin juga memaparkan fakta yang menarik dari Ganjar, dalam hal ini menolak pemberian suap itu karena angkanya kecil senilai USD 150.000.  Sebagai Ketua Komisi II, Ganjar meminta jatahnya disamakan dengan Ketua Komisi II yaitu sebesar USD 500.000. Setalah disamakan nilainya sebesar USD 500.000 kemudian Ganjar baru menerimanya. Tapi dalam persidangan itu Ganjar mengaku sampai 5 kali menolak pemberian suap itu. “Dalam penjelasannya kepada media, Ketua KPK Firli Bahuri mengaku KPK belum menemukan bukti kuat keterlibatan Ganjar Pranowo,” ujar Hersubeno.  Berbeda dengan kasus Ganjar, dugaan adanya kasus korupsi di Formula-E, KPK sudah memberi sinyal adanya Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya menyalahi aturan yang dilakukan oleh Pemprov DKI.  Kasus dugaan adanya korupsi di Formula-E ini dilaporkan ke KPK pada 2021 lalu. Anies Baswedan dan Pemprov DKI bersikap Dekoratif, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau Percepatan UPP Jakarta Bambang Wijayanto malah meminta KPK untuk memeriksa Formula-E Operation. “Pemeriksaan pada Formula E Operation penting dilakukan untuk mendalami apakah memang ada biaya dalam pelaksanaan ajang balap di Jakarta?” kata Hersubeno. Langkah KPK menyelidiki dugaan korupsi di Formula-E ini banyak dikaitkan dengan adanya kasus politik di dalamnya. Karena dalam kasus penyelidikan Formula-E ini KPK tampaknya bersemangat atau bergerak cepat.  Sebaliknya pada kasus Ganjar seperti ogah-ogahan dan berkatung-katung. Mulai dari kasus Harun Masiku yang sampai sekarang tidak jelas, kasus korupsi Bansos, ada juga disebut Madam Bansos, dan tentu saja dalam korupsi e-KTP.  Salah seorang politisi yang diduga terlibat e-KTP, Ganjar sampai sekarang masih bebas. Jadi wajar jika terjadi semacam kecurigaan menjadi beban KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri untuk menunjukan bahwa mereka bergerak dalam koridor hukum, bukan menjadi alat kepentingan politik. (mth)

PM Kishida Tegaskan Komitmen Jepang Bantu Transisi Energi Indonesia

BY FNN Jum'at, 29 April 2022 21:52:28 0

Jakarta, FNN - Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio menegaskan kembali komitmen negaranya dalam membantu Indonesia dalam hal kerja sama transisi energi, seperti disampaikannya dalam jumpa pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.\"Jepang membantu Indonesia dalam hal dekarbonisasi dan transisi energi yang seusai dengan kondisi dan situasi negara setempat,\" kata PM Kishida dalam jumpa pers selepas pertemuan bilateral yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat.Menurut Kishida, sebagai mitra strategis, sudah sewajarnya Indonesia dan Jepang terus bekerja sama dalam menangani isu-isu berskala global dan isu era baru, termasuk di antaranya transisi energi.Transisi energi tersebut menjadi langkah penting dalam merealisasi netralisasi karbon atau carbon neutral dan perkuatan jaminan keamanan energi.\"Selain itu, bersama Indonesia, kami mendorong konsep komoditas nol emisi di Asia yang saya prakarsai,\" ujar Kishida.Terlebih lagi, Indonesia yang saat ini memegang Presidensi G20 telah menetapkan transisi energi sebagai salah satu isu prioritas dalam melaksanakan peran tersebut.Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi mengharapkan percepatan realisasi dan tindak lanjut kerja sama transisi energi antara kedua negara.\"Saya mengharapkan percepatan tindak lanjut kerja sama transisi energi melalui investasi energi baru terbarukan seperti hidrogen, biomassa, dan metanol,\" kata Presiden.Indonesia dan Jepang sebelumnya telah menginisiasi kerja sama awal transisi energi melalui Memorandum of Cooperation (MoC) tentang Realization of Energy Transitions yang diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Arifin Tasrif dan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Hagiuda Koichi pada Januari 2022.MoC tersebut berisikan penyusunan peta jalan transisi energi menuju emisi bersih berdasarkan target nasional masing-masing negara, pengembangan dan penyebaran teknologi yang berkontribusi pada transisi energi yang realistis antara lain hidrogen, bahan bakar amonia, carbon recycling, dan CCS/CCUS.Kemudian MoC tersebut juga kesepakatan kedua negara untuk mendukung upaya dalam forum multilateral guna mempercepat kerja sama teknologi yang berkontribusi pada transisi energi yang realistis, dan dukungan untuk pengembangan kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, dan berbagi pengetahuan tentang transisi energi dan teknologi yang digunakan.Selain kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, dalam lawatannya ke Indonesia Kishida juga dijadwalkan untuk meletakkan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Sabtu (30/5).Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan delegasi Jepang adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (mth/Antara)

H-4 Lebaran, Volume Lalu-Lintas di Tol Transjawa Meningkat

BY FNN Jum'at, 29 April 2022 21:00:19 0

Jakarta, FNN - Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division (JTT) mengatakan, terhitung H-10 hingga H-4 Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada periode 22 sampai dengan 28 April 2022, ada peningkatan mobilisasi pemudik yang tercermin dari peningkatan volume lalu lintas meninggalkan Jabodetabek yang tercatat pada Gerbang Tol Cikampek Utama. \"Volume lalin pada GT Cikampek Utama tanggal 28 April 2022 sebesar 84.234 kendaraan yang mana secara kumulatif H-10 sampai H-4 sebesar 372.048 kendaraan atau meningkat sebesar 62,2 persen dari lalu lintas normal,\" ujar Marketing and Communication Department Head Jasamarga Transjawa Tollroad Regional Division Tody Satria dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa JTT juga mencatat volume lalu lintas pada Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur secara kumulatif yaitu Wilayah Jawa Tengah tercatat total sebanyak 302.276 kendaraan meninggalkan Semarang melalui Gerbang Tol (GT) Kalikangkung dan GT Banyumanik atau naik 3,14 persen dari lalu lintas normal sebanyak 293.076 kendaraan. Sedangkan Wilayah Jawa Timur tercatat sebanyak 311.892 kendaraan yang meninggalkan Surabaya melalui GT Warugunung dan GT Kejapanan Utama atau naik 21,72 persen dari lalu lintas normal sebanyak 256.246 kendaraan. Distribusi volume kendaraan di beberapa Gerbang Tol (GT) di wilayah Jawa Tengah yakni GT Kalikangkung, sampai dengan saat ini tercatat sebesar 195.214 kendaraan menuju Semarang atau naik 36,5 persen dari lalu lintas normal sebesar 142.997 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Semarang tercatat sebesar 98.622 kendaraan atau turun 25,7 persen dari lalu lintas normal sebesar 132.749 kendaraan. Sedangkan pada GT Banyumanik, sampai dengan saat ini tercatat sebesar 128.391 kendaraan menuju Semarang atau turun 6,3 persen dari lalu lintas normal sebesar 136.951 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Semarang tercatat sebesar 203.654 kendaraan atau naik 27 persen dari lalu lintas normal sebesar 160.327 kendaraan. Kemudian di Wilayah Jawa Timur, pada GT Warugunung, sampai dengan saat ini tercatat sebesar 139.583 kendaraan menuju Surabaya atau naik 14,6 persen dari lalu lintas normal sebesar 121.802 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Surabaya melalui GT Warugunung, tercatat sebesar 129.658 kendaraan atau naik 18,7 persen dari lalu lintas normal sebesar 109.234 kendaraan. Sedangkan pada GT Kejapanan Utama, sampai dengan saat ini tercatat sebesar 174.907 kendaraan menuju Surabaya atau naik 12,6 persen dari lalu lintas normal sebesar 155.324 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Surabaya tercatat sebesar 182.234 kendaraan atau naik 24 persen dari lalu lintas normal sebesar147.012 kendaraan. Pada GT Singosari, sampai dengan saat ini tercatat sebesar 81.371 kendaraan menuju Malang atau naik 3,4 persen dari lalu lintas normal sebesar 78.713 kendaraan. Untuk kendaraan yang meninggalkan Malang tercatat sebesar 73.062 kendaraan atau naik 2,2 persen dari lalu lintas normal sebesar 71.502 kendaraan. (mth/Antara)

H-4 Lebaran, 1,1 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

BY FNN Jum'at, 29 April 2022 20:27:19 0

Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) mencatat sebanyak 1.157.959 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-10 sampai dengan H-4 Hari Raya Idul Fitri 1443 H yang jatuh pada periode 22-28 April 2022. Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan bahwa angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Trans Jawa dan Bandung). \"Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 14,1 persen jika dibandingkan lalin normal periode November 2021 dengan total 1.015.248 kendaraan,\" ujar Heru dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 587.392 kendaraan (50,7 persen) menuju arah timur (Trans Jawa dan Bandung), 341.891 kendaraan (29,5 persen) menuju menuju arah barat (Merak), dan 228.676 kendaraan (19,7 persen) menuju arah selatan (Puncak). Untuk arah timur, lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 372.048 kendaraan, meningkat sebesar 62,2 persen dari lalin normal. Kemudian lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 215.344 kendaraan, turun sebesar 1,9 persen dari lalin normal. Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 587.392 kendaraan, meningkat sebesar 30,8 persen dari lalin normal. Untuk arah barat, lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 341.891 kendaraan, meningkat sebesar 2,73 persen dari lalin normal. Sedangkan untuk arah selatan, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 228.676 kendaraan, turun sebesar 2,0 persen dari lalin normal. Dwimawan Heru menjelaskan Jasa Marga mencatat lalu lintas di GT Cikampek Utama sebanyak 84.234 kendaraan, naik hingga 149,8 persen pada H-4, Kamis (28/04), jika dibandingkan dengan lalu lintas normal pada periode November 2021. Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol dapat mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak) saat berada di rest area, isi BBM dan saldo uang elektronik yang cukup, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas. (mth/Antara)

Isu Rusia-Ukraina di G20 Jadi Ujian Perekonomian RI

BY FNN Jum'at, 29 April 2022 20:24:02 0

Jakarta, FNN - Isu konflik Rusia dan Ukraina yang semakin terasa di penyelenggaraan G20 saat Indonesia menjabat sebagai Presidensi pada 2022 ini dinilai dapat menjadi batu ujian untuk kondisi perekonomian RI ke depan.\"Isu agresi militer Rusia ke Ukraina ini menjadi batu uji atas kepemimpinan Indonesia dalam G20, jika Indonesia bisa melalui ini dengan baik dampaknya akan luar biasa bagi reputasi maupun perekonomian Indonesia,\" kata Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) dan Co-Chair C20 Indonesia (mitra resmi G20 dari organisasi masyarakat sipil) Aryanto Nugroho kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.Aryanto mafhum bahwa isu agresi militer Rusia ke Ukraina sedikit banyak dipastikan akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan kawasan.Namun demikian, lanjutnya krisis kemanusiaan harus menjadi perhatian yang terutama dan di atas kepentingan lainnya.\"Ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Itulah mengapa C20 juga mendesak anggota G20 untuk berperan aktif menghentikan agresi militer Rusia ke Ukraina,\" katanya.Ia juga mengemukakan bahwa sejauh ini dalam mengikuti perkembangan pembahasan di sejumlah kelompok kerja G20, sejumlah isu dan prioritas tetap dibahas sesuai jadwal dan cukup mendapatkan atensi.Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan Presidensi G20 Indonesia akan selalu menjaga dialog antara negara anggota.\"Karena, sekali lagi, G20 dibangun di atas konsensus, dan semaksimal mungkin untuk mencapai konsensus tentang isu-isu yang sangat penting bagi ekonomi global, stabilitas, dan kemakmuran,\" kata Febrio dalam CSIS Global Dialogue 2022, Kamis (28/4).Presidensi G20 Indonesia menyelenggarakan lusinan konsultasi dengan negara anggota untuk menemukan pendekatan terbaik dalam menavigasi dampak perang di Ukraina, sambil tetap berfokus melakukan pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19.Febrio mengatakan perang di Ukraina membuat pemulihan ekonomi global berpotensi melambat dan menjadi lebih kompleks untuk dilakukan.Perang juga telah meningkatkan inflasi di banyak negara sehingga bank sentral perlu mengambil tindakan untuk memastikan harga komoditas tetap stabil.\"Bank sentral juga perlu tetap berkomitmen untuk melakukan komunikasi yang jelas dengan satu sama lain tentang sikap kebijakan mereka,\" katanya. (mth/Antara)

Presiden Jokowi: Indonesia Ingin Menyatukan G20

BY FNN Jum'at, 29 April 2022 20:20:33 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menegaskan keinginan Indonesia untuk menyatukan anggota-anggota G20 meski terjadi perang antara Rusia dan Ukraina.\"Saya ingin menekankan bahwa Indonesia ingin menyatukan G20. Jangan sampai ada perpecahan. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia,\" kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada hari Jumat.Dijadwalkan bahwa KTT G20 yang akan dihadiri para kepala negara dan pemerintahan anggota G20 pada bulan November 2022 di Bali.\"Sebagai pemegang mandat presidensi G20 tahun 2022, dalam 2 bulan terakhir saya telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara-negara dan juga Sekjen PBB tentang persiapan KTT G20 yang akan digelar di Bali pada bulan November 2022,\" tambah Presiden.Presiden Jokowi pun memerinci siapa saja pemimpin negara yang sudah diajak bicara melalui telepon.\"Pada tanggal 7 Maret 2022 saya berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, kemudian 8 Maret 2022 saya berkomunikasi dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan 16 Maret 2022 saya juga berbicara dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau,\" ungkap Presiden.Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2022, Presiden Jokowi berbicara lewat telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada tanggal 31 Maret 2022 melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, serta pada tanggal 12 April 2022 dengan Sekjen PBB Antonio Guterres.\"Pada hari Rabu, 27 April yang lalu, pukul 15.00, saya berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan tadi malam Kamis, 28 April, saya melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden Portugal Marcelo de Sousa. Tadi malam pukul 19.00 saya berbicara bertelepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin,\" jelas Presiden.Dalam pembicaraan itu, Presiden Jokowi berdiskusi mengenai dinamika situasi global terkini, termasuk di antaranya soal perang Rusia dan Ukraina.Presiden Jokowi menyebut mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy maupun Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri KTT G20.Ukraina memang bukan anggota G20, melainkan ketua-ketua G20 sebelumnya pernah mengundang negara-negara lain sebagai tamu untuk menghadiri pertemuan.G20 telah mengutuk invasi Rusia di Ukraina yang kini telah memasuki pekan kesembilan. Invasi itu telah meningkatkan ketegangan geopolitik, mengancam ekonomi global, dan memicu krisis kemanusiaan.Sejumlah anggota G20 bahkan telah menyerukan agar Rusia dan Presiden Vladimir Putin dikeluarkan dari daftar kehadiran di KTT G20 di Bali pada bulan November. Namun, Indonesia menolak dan mengatakan terlalu dini untuk memutuskan hal itu. (mth/Antara)

Presiden Jokowi: Rusia Akan Hadiri KTT G20 di Bali

BY FNN Jum'at, 29 April 2022 20:16:52 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November.\"Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir,\" kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, sebagaimana termuat dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.Rencananya, KTT G20, yang akan dihadiri para kepala negara dan pemerintahan anggota G20, berlangsung pada November di Bali.Presiden mengungkapkan dia dan Putin berbincang melalui sambungan telepon pada Kamis (28/4), pukul 19.00 WIB.\"Presiden Rusia memberikan update mengenai situasi di Ukraina, termasuk proses negosiasi yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina,\" ungkap Jokowi.Dia pun kembali menekankan pentingnya mengakhiri perang tersebut.\"Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut,\" tambahnya.Sementara itu, pada Rabu (27/4) pukul 15.00 WIB, Presiden Jokowi sudah menyampaikan undangan melalui telepon kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk menghadiri KTT G20.Ukraina memang bukan anggota G20, namun ketua forum G20 sebelumnya pernah mengundang negara lain sebagai tamu untuk menghadiri pertemuan tersebut.G20 mengutuk invasi Rusia di Ukraina, yang kini telah memasuki pekan ke sembilan. Invasi tersebut meningkatkan ketegangan geopolitik, mengancam ekonomi global, dan memicu krisis kemanusiaan.Sejumlah anggota G20 bahkan menyerukan agar Rusia dan Presiden Putin dikeluarkan dari daftar kehadiran KTT G20 di Bali pada November. Namun, Indonesia menolak dan mengatakan terlalu dini untuk memutuskan hal itu. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Jelaskan Alasan Mengundang Presiden Ukraina ke G20

BY FNN Jum'at, 29 April 2022 20:12:04 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan ia mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 adalah demi pemulihan ekonomi dunia.\"Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhi saat ini yaitu yang pertama pandemi COVID-19 dan yang kedua perang di Ukraina,\" kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor sebagaimana termuat dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat.Rencananya, KTT G20 yang akan dihadiri para kepala negara dan pemerintahan anggota G20 akan berlangsung pada 30-31 Oktober 2022.\"Dalam konteks inilah maka dalam pembicaraan telepon kemarin, saya mengundang presiden Zelenskyy untuk hadir dalam KTT G20,\" tambah Presiden.Presiden Jokowi menyebut undangan itu ia sampaikan melalui percakapan via telepon dengan Presiden Zelenskyy pada Rabu, 27 April 2022 pukul 15.00 WIB.\"Dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina,\" ungkap Presiden.Dalam pembicaraan itu, menurut Presiden Jokowi, dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia.\"Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain,\" tambah Presiden.Namun Presiden Jokowi menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan.\"Saya sampaikan mengenai harapan agar perang dapat segera dihentikan dan solusi damai melalui perundingan dapat dikedepankan,\" ungkap Presiden.Ukraina memang bukan anggota G20, tapi ketua-ketua G20 sebelumnya pernah mengundang negara-negara lain sebagai tamu untuk menghadiri pertemuan.G20 telah mengutuk invasi Rusia di Ukraina yang kini telah memasuki pekan kesembilan. Invasi itu telah meningkatkan ketegangan geopolitik, mengancam ekonomi global, dan memicu krisis kemanusiaan.Sejumlah anggota G20 bahkan telah menyerukan agar Rusia dan Presiden Vladimir Putin dikeluarkan dari daftar kehadiran di KTT G20 di Bali pada November. Namun, Indonesia menolak dan mengatakan terlalu dini untuk memutuskan hal itu. (mth/Antara)

Elon Musk Ingin Tahu, Apa Kedudukan Luhut?

BY FNN Jum'at, 29 April 2022 14:52:16 0

Jakarta, FNN – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersama rombongan bertemu dengan Bos Tesla, Elon Musk. Tampaknya, meminjam sebutan Elon untuk Luhut, “perdana menteri” Indonesia ini menawarkan investasi kepada Elon untuk membangun industri di Indonesia.  Tentu saja Elon tak sembarangan menerima tawaran tersebut. “Ini akhirnya tentu akan ada semacam bisnis Intelijen untuk mengetahui apa sebetulnya kedudukan Pak Luhut dan Tesla itu tentu dengan gembira berupaya untuk memberitahu bahwa memang ada potensi, tapi kita lihat dulu dalam posisi apa?” ungkap pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung. “Dan, dalam publik Indonesia nama Luhut itu cukup bonavid, tidak sekedar sebagai pengusaha saja,” lanjutnya kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Jum’at, 29 April 2022. “Itu yang saya kira kita baca secara hati-hati karena Amerika punya sistem yang memantau antara bisnis dan politik, tentu Pak Luhut tetap dipantau oleh pembisnis Amerika karena ada kasus di Papua melalui perseteruannya dengan Haris Azhar,” ujar Rocky Gerung. Jadi, nama Luhut tentu akan dievaluasi oleh Tesla. “Tentu Tesla, Elon Musk tak tahu secara sempurna, tapi karena ini investasi yang juga menyangkut keamanan industri dari Tesla di bidang mobil listrik atau omical, pasti akan ada studi mendalam tentang kedudukan pak Luhut walaupun dia mewakili Indonesia,” ungkapnya. Tentu sekali lagi bisnis di Indopacific itu akan dilihat oleh Amerika juga dalam konsolidasi politik. “Justru kita menduga kalau itu belum mengerti artinya belum ada keseriusan, mesti ya betul supaya tidak error di personal, maka Tesla ingin tahu siapa Pak Luhut, kalau semacam sinisme itu juga berbahaya karena kita tentu diolok-olok oleh luar negeri,” lanjut Rocky Gerung. Rocky menyitir, “Wah ini kita bertemu dengan orang yang jabatannya banyak, karena jabatannya banyak maka dia tidak dianggap sebagai perdana menteri, agak ajaib kalau Tesla atau Indonesia sistemnya presidensil.” Jadi soal-soal semacam itu yang sisinya terbalik menjadi mungkin di kalangan diplomatik mereka saling kirim WA. “Sekarang pak Luhut gini loh jabatannya dan Amerika kemudian kasih sinyal kepada Tesla bahwa hati-hati karena ini dunia yang terkait dengan diktetion pegination ride,” ujarnya. Dan, “Saya kira inusiasi oleh PBB masih berlaku. Jadi hati-hati karena akan ada audit human rice, audit lingkungan, semua itu ada di dalam sistem etis investasi perusahaan Amerika.” Kita ingin menerangkan keadaan yang kita tahu di Indonesia bukan untuk mencampuri niat baik dari investasi, lagi-lagi yang selalu dihitung tersebut berdasarkan kemasuk-akalan investasi oleh perusahaan Amerika yang juga termaksud global konteks. “Begitu ada konvoi itu pasti Duta Besar Amerika langsung kasih klarifikasi. Kita harus lihat itu, karena pak Luhut bukan perdana menteri dan bagaimana pun diplomasi sociaty di Indopasific itu lagi sangat waspada terhadap isu-isu lokal di negara-negara Indopasific itu. Jadi itu tadi baru tahap pembicaraan yang pasti disusul dengan proposal lain, “Saya bertemu di pabriknya di Texas dan kita tidak tahu apa sebetulnya posisi Elon Musk waktu itu, sehingga harus terima pakai kaus oblong. Di kanan kirinya financial yang masih muda-muda,” tutur Rocky Gerung. “Jadi kita anggap saja bahwa pak Luhut berupaya memang tapi dunia bahkan di Indonesia kok sinis ya? Kan mestinya kita bangga Pak Luhut bisa bertemu dengan investor besar tapi kok sinis. Jangan-jangan seluruh kebijakan negara akan disiniskan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Kan itu bahayanya,” lanjut Rocky Gerung. Jadi, menurutnya, tak ada dukungan moral pada pemerintah untuk memulai langkah baru bicarakan investor. Soal yang agak aneh dan itu manandakan, bagi Amerika kalau penduduknya saja sinis bagaimana kita merasa nyaman untuk investasi di Indonesia? Kira-kira begitu psikologi yang lagi dibahas, dibahas di ruang yang sama di Texas oleh Elon Musk dan pengoperasian keamanannya. “Lain kalau pak Jokowi secara spesifik mengatakan itu maka orang anggap bahwa Pak Jokowi paham akan keadaan,” tutur Rocky Gerung. Jadi reaksi yang kacau ini menyebabkan orang mengatur. “Berarti Pak Jokowi dari awal gak tahu dong apa sebetulnya inti dari CPO ini dan itu yang terus dipantau oleh investor asing,” tegasnya. “Bahwa berbisnis di Indonesia itu gak jelas. Presiden minta A, menteri bilang B dan Dirjen usul C, maka yang diambil adalah D. Kan kacaunya begitu,” jelas Rocky Gerung. “Kini soal kita ini sangat beda dengan jaman pak Harto (Presiden Suaharto) secara teknokratik diputuskan dalam sidang kabinet maka semuanya selesai. Begitu juga jaman SBY ya gak mungkin Presiden itu dipermalukan,” ujarnya. “Ini kan pak Jokowi dipermalukan, apalagi kalau ada menteri, bahkan disebut balelo, menterinya kok balelo,” tegas Rocky Gerung. Bahkan Dirjennya memberi usulan yang presiden mungkin kaget kok lainnya yang dia bayangkan. “Sekarang presiden mungkin baca di koran, saya minta A kok dia bikin B atau mungkin presiden gak ngerti. Nah, gak ada bedanya A B C D itu,” simpul Rocky Gerung. (mth)

Kita Tidak Ingin Kekacauan Itu Terjadi dan Merugikan Petani Sawit

BY FNN Kamis, 28 April 2022 23:47:14 0

Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo akhirnya mengakui, dia menunjukkan kegugupannya. Ini sebetulnya terlihat dari wajahnya itu. “Dia gugup karena Jokowi punya pikiran lain,” ungkap Rocky Gerung. Menurut pengamat politik dan akademisi itu, “Presiden Jokowi menyebutkan ini antara Jokowi dan Presiden Jokowi yang kita nggak jelas. Bagaimana ini TikTok diantara dua figur dengan fisik yang sama,” lanjut Rocky dalam kanal Rocky Gerung Official, Kamis (28-4-2022). “Jadi kemampuan kita untuk membaca keadaan itu sekedar menunjukkan bahwa wajah Presiden itu menunjukkan dia ada di dalam kecemasan ketika mengambil keputusan itu,” ujar Rocky pada wartawan senior FNN Hersubeno Arief. Jokowi sebetulnya mengerti juga efeknya dan bahkan dia terangkan efek pada petani, ada tekanan beberapa produsen petani, lalu minta supaya industri itu tahu diri, penuhi dulu dalam negeri. “Padahal sebetulnya dalam hitungan-hitungan ekonomi akan dengan mudah dipenuhi oleh eksportir asal ada keketatan dalam peraturan,” lanjut Rocky Gerung. Tetapi, yang terjadi presiden akhirnya mengintervensi pasar. Tentunya itu hal yang paling buruk kalau kekuasaan gak punya cara lagi lalu mengintervensi pasar. “Kan banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Ada tips yang bisa kita kasih tahu, tapi nggak perlulah kan sudah terjadi kekacauan,” ungkap Rocky. Menurutnya Rocky Gerung, kita lebih enak ada kekacauan dari segi upaya untuk mempercepat perubahan. “Jadi, bukan karena kita ingin kekacauan itu berlangsung dan merugikan petani. Tapi memang kekacauan ini semacam sinyal ilmu sosiologi bahwa akan sampai di situ. Kan keterjepitan presiden yang mesti pastikan bahwa dia masih berkuasa apa enggak tuh,” tegas Rocky. Kekuasaan yang dipamerkan kemarin adalah kekuasaan yang agak palsu karena hitung-hitungannya tidak masuk akal walaupun masyarakat sipil tentu menganggap wah. “Buat sementara presiden berhasil untuk menekan oligarki,” ungkap Rocky lagi. Tapi bukan itu masalahnya. “Masalahnya adalah menekan oligarki dengan membebani produsen petani itu juga ngaco,” lanjutnya. Jadi, ada trade-off selalu antara kecerdasan dan kecerdikan. Kali ini, menurut Rocky Gerung, presiden tidak cerdik. “Seolah-olah cerdas, tapi tidak cerdik karena impact-nya akan panjang,” tegasnya. “Iya, itu black market masih hidup. Ini bahayanya kalau black market yang hidup, sementara petani yang justru meminta Presiden Jokowi tiga periode tapi dicederai oleh Pak Jokowi,” tegas Rocky Gerung. “Kan petani yang diklaim oleh Pak Airlangga (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto) yang minta Presiden itu diperpanjangkan karena ada prestasi,” ujar Rocky Gerung lagi. “Sekarang justru berbalik. Presiden menganggap ah kalian gak ada gunanya, maka pendapatan kalian kami turunkan,” begitu pendapat Rocky. Jadi, lanjut Rocky, sebetulnya pendapatan petani jadi drop, tetapi Presiden selalu menghitung siapa yang harus dia menangkan, opini publik kota atau petani sawit. Dan dia memilih untuk menyogok masyarakat sipil kota atau konsumen kelas menengah. Kira-kira begitu. Tapi tentu itu efek berantainya juga akan berlangsung. Mustinya ada langkah yang disembunyikan oleh presiden. Kalau presiden menyembunyikan langkah itu, mustinya dia gembira. “Ya ini saya cuma ngetes aja ya, saya permainkan sedikit isu ini tapi kemudian wajah presiden menunjukkan bahwa dia sudah tidak punya langkah apa-apa. Jadi antara melempar handuk dan membakar handuk tidak jelas,” kata Rocky Gerung. Jadi, “Kelihatannya presiden membakar handuk, bukan melempar handuk.” Rocky Gerung melihat di belakang ekonomi-politik CPO ini ada upaya untuk rekonsolidasi kekuasaan, dan presiden pasti menginginkan hal itu. Dia tahu bahwa potensi dia untuk dihalangi maju tiga periode sudah jelas dari PDIP dan dia menganggap bahwa PDIP bukan lagi partai yang mengasuh dia atau yang akan melindungi dia. Dia butuh partai lain. Kebetulan secara gampang kita lihat Airlangga Golkar tahu kenapa mbalelo terhadap presiden. Dia menganggap bahwa Airlangga mbalelo. Presiden sudah bilang dua hari lalu bahwa ditutup sepenuhnya, Airlangga bilang bahwa masih bisa tuh 50% separuhnya. Kawasan Berikat masih bisa. Kemudian presiden tutup dengan cara yang agak dramatis, gak semuanya dia larang. Ini sebetulnya Airlangga musti disalahkan dong kan masih bandel-bandel sama presiden. “Nah, kita melihat sebetulnya sisi itu, dan sangat mungkin Golkar juga akan diacak-acak karena Airlangga gak berhasil mengikuti jalan pikiran presiden,” ungkap Rocky Gerung. “Ini periode berikut kita lihat efek dari CPO ini terhadap jaket kuning yang memang nggak akan keliatan karena sama-sama jaketnya warna kuning,” lanjutnya. “Iya Pak Luhut kan jauh di atas Airlangga kekuasaannya. Kan Pak AIrlangga cuman Menko, sedangkan Pak Luhut Perdana Menteri. Kan nggak bisa. Pak Jokowi itu berat, terlalu berat. Mungkin dicicil nanti-nanti, sinyalnya nanti setelah itu Pak Luhut. Tapi masih nego nego dengan PDIP,” ujar Rocky. Namun, lanjutnya, buat publik jelas bahwa Airlangga akan dikorbankan. Kelihatannya begitu. “Kan nggak mungkin presiden wajahnya sedih dan murung sekaligus jengkel, tapi tiba-tiba Airlangga senyum-senyum aja. Pasti Airlangga juga udah merasa bahwa gue besok di-reshufle nih,” lanjutnya. Menurut Rocky Gerung, ini bagus juga sebetulnya buat Airlangga supaya dia punya kebebasan, lebih lega untuk mencalonkan diri. “Manfaatkanlah Golkar dalam singkat Pak Airlangga supaya jangan sampai sebelum Anda diturunkan sebagai ketua Golkar, maka anda gagal untuk memperlihatkan elektabilitas. Ini analisis acak-acakan,” ujar Rocky. Kalau ada kepala negara dan kepala pemerintahan yang incas. “Dan memang faktanya Pak Luhut yang incas sebagai kepala pemerintahan. Kan fasilitas dan institusi yang dia pegang ada 12 atau 20. Tepatnya 10. Dan, mungkin hari ini tambah menjadi 12. Karena bisa jadi nanti Menkonya digabung ke Pak Luhut menjadi Menko Investasi dan Menko Perekonomian digabung ke Pak Luhut,” lanjutnya.  Kata Rocky Rerung, “Kan nanti Pak Airlangga pasti akan dinyatakan sebagai untuk sementara diistirahatkan.”  Kita bisa bayangkan rapat yang berantakan sebetulnya karena di situ akan ada yang saling curiga, “Siapa yang bisa dijewer oleh Pak Jokowi. Tapi yang jelas Airlangga itu dari awal gagal membaca pikiran Pak Joko Widodo,” ujar Rocky Gerung. Itu artinya mungkin juga dia tahu tetapi dia mau melawan saja karena di belakang Airlangga pasti ada hal yang disebut kartel minyak goreng yang memang berupaya untuk menerangkan atau meminta Airlangga untuk terangkan pada Jokowi. “Tapi bukan itu maasalahnya. Masalahnya, cuma soal kewajiban untuk menyediakan stok dalam negeri,” lanjutnya. Bagi mereka jauh berlebih. “Tapi, tetap saja ada Pak Luhut di situ, mungkin Pak Luhut bisikkan hal yang lain pada Pak Jokowi. Pak Luhut kan jago untuk ngatur-ngatur headlines,” ujar Rocky. Jadi, “Untuk sementara Pak Jokowi tetap dengar bisikan dari Pak Perdana Menterinya, sori, Menkonya yang satu, sementara Menko yang lain dianggap harus ada yang dikorbankan.” Rocky menyebut, ini keadaan yang dalam teori komunikasi politik musti ada headline. Jadi kalau cuma minyak goreng Jokowi sudah ngomong itu headline kecil. Tapi musti orang nunggu siapa yang akan dihukum. “Solusi Pak Jokowi kan bukan menyelesaikan masalah ekonomi tapi orang tunggu di belakang statement Pak Jokowi yang melarang itu pasti ada orang yang akan disalahkan. Kenapa membantah presiden. Jadi nanti kita lihat asal-usulnya nanti apa sebetulnya di belakang,” katanya.  “Dan itu yang lagi jadi pertanyaan dalam dua hari ini. Dan saya kira sebelum lebaran ada keputusan terhadap Pak Menko Airlangga. Ini sudah kacau-kacau ngapalin nama-namanya karena walaupun nama mereka berbeda tapi suara mereka sama aja sebelumnya,” tegas Rocky Gerung. (mth)

Ada Apa dengan La Nyalla?

BY FNN Kamis, 28 April 2022 20:19:18 0

Kematangan spiritual politik dikembangkan oleh kesadaran akan hakikat dan misi kekuasaan. Saya yakin La Nyalla pasti mafhum Qur’an surah Ali Imran ayat 26. Oleh: Anwar Hudijono, Wartawan Senior Tinggal di Sidoarjo TIBA-tiba Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattaliti  menggetarkan persada perpolitikan Indonesia. Dia seperti singa yang lepas dari kebun binatang lantas masuk rimba raya. Di situ melakukan transformasi. Begitu muncul kembali ia menjadi raja rimba yang mengaum dahsyat, siap menerkam dan mencabik-cabik siapapun yang hendak merusak ekosistemnya. Ekosistem yang dibela La Nyalla adalah konstitusi. Siapapun tidak boleh main-main dengan konstitusi. Tak peduli manusia setengah gajah atau seperempat godzila sekalipun. Tak peduli yang giginya kuat dan mampu mengeremus beli geligen. Konstitusi bagi suatu negara itu layaknya akar tunjang pada sebuah pohon. Jika sampai akarnya rapuh maka sangat mungkin pohon itu akan tumbuh meranggas, enggrik-enggriken, bahkan ambruk. Untuk itulah dia langsung menolak keras ketika Luhut Binsar Panjaitan (LBP) bilang punya big data bahwa rakyat ingin Pemilu 2024 ditunda. Tanpa tedeng aling-aling La Nyalla menuding big data itu hoaks. Bagi La Nyalla, menunda pemilu berarti mengoyak konstitusi. Di sini La Nyalla menunjukkan dirinya tidak merinding sama sekali demi menjaga konsititusi. Padahal siapapun sudah sangat mafhum siapa sosok LBP. Orang kuat negeri ini. Sampai ada yang menyebutnya “perdana menteri”.  Ada yang menyebut lord. Untuk menjaga konstitusi pula La Nyalla bersama tiga pimpinan DPD melakukan gugatan pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal itu mensyaratkan presidential threshold 20 persen. Dia menilai, pasal itu melanggar konstitusi. Bisa mengakibatkan negara lumpuh. Kematangan Spiritual Transformasi pada diri La Nyalla boleh dibilang merupakan pertanda kematangan spiritual politik. Ia kini berada di puncak piramida politik. Dia hanya melihat ke bawah. Tidak lagi ada atasan yang dilihatnya kecuali Tuhan. Melihat apa yang menjadi aspirasi rakyat. Berbeda dengan misalnya DPR. Anggota DPR tidak hanya melihat ke bawah tetapi juga harus melihat ke atas, yaitu partai atau lebih sempit pimpinan partai. Bahkan melihat ke atas seringkali lebih penting daripada melihat ke bawah. Jika bawah bilang apem, sementara atas bilang bikang maka anggota dewan yang terhormat akan memilih bikang. Sebab kalau bilang apem, berisiko kena pergantian antarwaktu (recall). Yang repot jika partai terserah apa dawuh oligarki (persekutuan jahat misterius). Nah, di sinilah betapa urgensinya menumpukan keselamatan konstitusi/negara ada pada bahu DPD. Kematangan spiritual politik dikembangkan oleh kesadaran akan hakikat dan misi kekuasaan. Saya yakin La Nyalla pasti mafhum Qur’an surah Ali Imran ayat 26. “Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki.” Itulah hakikat kekuasaan. Adapun misi kekuasaan itu tertera di Qur’an surah Shad ayat 26. (Allah berfirman), “Wahai Daud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan di antara manusia dengan adil. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.” Khalifah bisa berarti luas termasuk pimpinan lembaga negara dan masyarakat. Langkah La Nyalla memang tidak mudah. Medan rimbanya terlalu belukar. Tidak sedikit singa berkepala dua yang jusru ingin ekosistem ini berantakan.  Bagaimana selanjutnya? Hanya Allah yang tahu. Tapi setidak-tidaknya La Nyalla telah memulai. Mengamalkan qulil haqqa walau kana murrah (katakanlah kebenaran sekalipun pahit). Menggedor kepala batu. Menyentak yang pulas. Membuka kenyataan bahwa negara sedang bahaya. Tabek. Rabbi a’lam. (*)

Percepat Pembiayaan, Kemenperin Revisi Aturan Penyediaan Minyak Curah

BY FNN Kamis, 28 April 2022 12:50:35 0

Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).Revisi Permenperin yang terbit 26 April 2022 itu bertujuan untuk mempercepat pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah dari BPDPKS kepada para pelaku usaha produsen peserta program dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan prinsip kehati-hatian.“Alur pembayarannya, pelaku usaha menyampaikan permohonan pembayaran kepada BPDPKS secara online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan mengunggah dokumen seperti laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor dan/atau pengecer, serta faktur pajak,” jelas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.Selanjutnya, Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah, dibantu oleh surveyor independen yang ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS.Setelah melakukan verifikasi, Direktur Jenderal akan menyampaikan surat permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah dan hasil verifikasi kepada BPDPKS.\"Semua tahap ini dilakukan secara elektronik,” jelas Putu.Untuk mempercepat proses pembayaran, Permenperin Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mengenai kondisi dalam hal permohonan pembayaran diajukan oleh pelaku usaha sebelum surveyor independen ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS.Direktur Jenderal dapat menyampaikan surat permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah kepada BPDPKS secara elektronik setelah memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan.Pelaku usaha kemudian menandatangani surat pernyataan yang paling sedikit memuat kesediaan/kesanggupan pengembalian kelebihan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah yang sudah diterima paling lambat sepuluh hari kerja sejak menerima surat penagihan kelebihan pembayaran dari BPDPKS.“Dengan langkah percepatan dan mekanisme pembayaran secara elektronik melalui SIINas, kami meyakini bahwa surat perintah pembayaran pembiayaan minyak goreng curah dapat dikirimkan kepada Dirut BPDPKS mulai hari ini tanggal 27 April 2022,” pungkas Putu. (mth/Antara)

Arus Lalu Lintas di Gerbang Tol Merak Padat

BY FNN Kamis, 28 April 2022 12:47:33 0

Merak, Banten, FNN - Arus lalu lintas di Gerbang Tol Merak, Banten, padat oleh kendaraan pemudik yang hendak menuju Pelabuhan Merak,  Kamis.Wadirlantas Polda Banten AKBP Alfaris Pattiwael mengatakan bahwa dalam satu jam terakhir, kondisi lalu lintas padat sekali.\"Arus mudik yang mengarah ke Sumatera memang sangat padat dalam sejam terakhir, sehingga dalam tiga zona yang kami lakukan,  sekarang kami melaksanakan pola zona tiga yakni situasi merah. Jadi kita overhandling dari Direktorat Lalu Lintas kemudian bekerja sama dengan Satlantas Polres Serang Kota, kemudian Cilegon dan dari unsur Korlantas Polri,\" kata AKBP Alfaris Pattiwael.Polda Banten memberlakukan skema rekayasa lalu lintas di wilayah Gerem yang berdekatan dengan Gerbang Tol Merak dan Jalan Gerem, Merak yang mengarah ke Jalan Cikuasa Atas pada Kamis.\"Secara on the spot kami melaporkan di Pos Gerem kami melakukan rekayasa lalu lintas di sini mengarah ke jalan Cikuasa Atas. Jadi di Cikuasa Atas, di jalan layang, di mana kami menunggu apabila kondisi di Cikuasa Atas itu sudah lengang maka kami akan kirim ke sana,\" ujar di Gerem.Polda Banten juga melakukan rekayasa lalu lintas mulai Cikupa, kemudian di Serang Timur sampai dengan Cilegon Barat.Polda Banten juga berkoordinasi dengan PT Marga Mandalasakti (MMS) sebagai pengelola jalan Tol Tangerang-Merak.\"Sudah (berkoordinasi), jadi kami sudah jauh-jauh hari melaksanakan sosialisasi, bahkan dari pihak PT Marga Mandalasakti (MMS) sendiri sebagai pengelola tol sudah melaksanakan sosialisasi tersebut, dari mulai pemberlakuan zona hijau, kuning, maupun merah,\" kata AKBP Alfaris Pattiwael.Berdasarkan pantauan Antara di lapangan pada pukul 05.00, terjadi kepadatan lalu lintas di Gerbang Tol Merak.Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Gerem di mana skema rekayasa lalu lintas turut diberlakukan.Berdasarkan data yang dirilis ASDP Cabang Merak, hingga Rabu (27/4) pukul 20.00 WIB, jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak tercatat sebanyak 261.741 orang.Jumlah tersebut terdiri dari penumpang pejalan kaki sebanyak 12.307 orang dan penumpang dalam kendaraan sebanyak 249.434 orang.Jumlah kendaraan yang menyeberang dari Merak tercatat sebanyak 60.734 kendaraan, dengan kendaraan roda dua tercatat sebanyak 9.129 kendaraan, kendaraan roda empat 32.218 kendaraan, kemudian bus 2.044 kendaraan dan truk 17.343 kendaraan.Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga menjelaskan prediksi puncak mudik akan terjadi sekitar tanggal 28-30 April 2022. (mth/Antara)

Presiden Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng Jika Domestik Terpenuhi

BY FNN Kamis, 28 April 2022 12:44:29 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng jika kebutuhan untuk pasar dalam negeri sudah tercukupi. Presiden Jokowi dalam konferensi pers daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam, menekankan pemenuhan kebutuhan bahan pokok rakyat, termasuk minyak goreng, menjadi prioritas terpenting dari kebijakan pemerintah. “Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan,” kata Presiden. Jokowi meminta kesadaran pelaku industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu dan menjadikan ketersediaan bagi pasar domestik sebagai prioritas. “Semestinya kalau melihat prioritas kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume minyak goreng yang kita produksi dan ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar,” ujar Jokowi. Menurut Presiden, terdapat ironi karena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng di pasar dengan harga yang terjangkau. Padahal, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. “Saya minta untuk pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden, tak mungkin membiarkan itu terjadi,” kata dia. Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia sudah terjadi dalam empat bulan terakhir. Pemerintah sebelumnya sudah menerapkan berbagai kebijakan seperti pemberlakuan Kewajiban Pemenuhan Pasar Domestik (Domestic Market Obligation), Penetapan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) hingga penyaluran subsidi untuk minyak goreng curah. Namun kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng masih terjadi. Pemerintah akan resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng pada Kamis, 28 April pukul 00.00 WIB. (mth/Antara)

Presiden Minta Pengusaha Jernih Sikapi Larangan Ekspor Minyak Goreng

BY FNN Kamis, 28 April 2022 12:23:28 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo, Rabu, meminta para pelaku usaha minyak sawit untuk lebih jernih dalam menyikapi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang akan berlaku secara resmi mulai Kamis (28/4).\"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis kita malah kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik, dengan lebih jernih, dan saya sebagai Presiden tidak mungkin membiarkan itu terjadi,\" kata Presiden dalam keterangan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Rabu.Menurut Presiden apabila menilik kapasitas produksi, maka seharusnya kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dapat tercukupi dengan mudah.\"Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi,\" katanya.Kepala Negara menyampaikan bahwa semenjak mengumumkan kebijakan tersebut pada Jumat (22/4) pekan lalu, ia telah mengikuti secara seksama dinamika di masyarakat.Presiden menegaskan bahwa kebutuhan pokok masyarakat menjadi prioritas tertinggi dalam pertimbangan pemerintah setiap mengambil keputusan.Larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya menjadi keputusan yang ditempuh pemerintah setelah berbagai kebijakan dan upaya untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng masih belum efektif selama empat bulan terakhir.\"Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah di Indonesia, termasuk dari kawasan berikat,\" kata Presiden.Kenaikan harga minyak goreng serta kelangkaan ketersediaan di pasaran sudah terjadi sejak akhir 2021 dan pemerintah sempat berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan memberlakukan pengetatan ekspor crude palm oil (CPO) dan memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.Pemerintah berusaha mengendalikan harga melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 26 Januari berupa penetapan harga eceran tertinggi (HET) Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.Namun, belakangan kebijakan itu dihapuskan karena gagal mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran hingga pemerintah hanya memberlakukan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.Kejaksaan Agung pada Selasa (19/4) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan pemberian fasilitas izin ekspor CPO dan turunannya, termasuk minyak goreng pada Januari 2021-Maret 2022 yang menimbulkan kelangkaan minyak goreng.Keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Perdaglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Standly MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Paulian Tumanggor dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang.Dirjen Perdaglu ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. (mth/Antara)

Mendag Terbitkan Aturan Larangan Sementara Ekspor CPO, RBD, dan UCO

BY FNN Kamis, 28 April 2022 12:20:08 0

Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) pada 27 April 2022.Melalui aturan tersebut, Mendag mengatur larangan sementara Ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO.CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri itu.Selain itu, eksportir dilarang sementara melakukan Ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO sebagaimana dimaksud. Larangan sementara ekspor berlaku juga atas pengeluaran dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk tujuan ke luar daerah pabean.Aturan menyebut, eksportir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pelaksanaan larangan sementara Ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dievaluasi secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui rapat rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri itu, yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat dilaksanakan ekspornya.Adapun peraturan menteri tersebut mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.Dengan demikian, berdasarkan jenis barang yang dilarang ekspornya, terdapat 12 nomor HS dari CPO, RBD Palm Oil, RBD Olein, dan UCO, yang untuk sementara hanya boleh diperdagangkan di dalam negeri. (mth/Antara)

Omset Koperasi dan UMKM Kaltim Mencapai Rp 55,1 Triliun

BY FNN Kamis, 28 April 2022 12:06:44 0

Samarinda, FNN - Omset koperasi serta usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2021 mencapai Rp 55,1 triliun, menggambarkan bahwa ekonomi Kaltim masih tumbuh baik meski tahun lalu dalam keadaan pandemi COVID-19.\"Omset sebesar itu berasal dari sektor UMKM senilai Rp 54 triliun, kemudian omset dari koperasi senilai Rp 1,1 triliun,\" ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Provinsi Kaltim M Yadi Robyan Noor di Samarinda, Rabu.Sehari sebelumnya, saat peresmian kantor baru PPKUKM di Jalan MT Haryono Samarinda yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, Robyan menargetkan capaian omset untuk tahun ini ditargetkan naik menjadi Rp 59,95 triliun.Di hadapan gubernur, ia merinci target capaian 2022 ini, yakni dari sektor UMKM ditarget sebesar Rp 58 triliun, kemudian omset dari koperasi senilai Rp 1,05 triliun.Selanjutnya di tahun 2023 ia menargetkan capaiannya sebesar Rp 77,11 triliun, berasal dari UMKM sebesar Rp 76 triliun, kemudian dari koperasi senilai Rp 1,11 triliun.Terkait dengan delapan arahan gubernur yang harus dipenuhi oleh Pemprov Kaltim, diantaranya penyerapan 250 ribu lapangan kerja, kemudian terserapnya Rp 100 miliar modal usaha, pihaknya telah mampu memberikan kontribusi tersebut.Kontribusi itu antara lain dari sektor industri, perdagangan dan koperasi, yakni dari tahun 2019 hingga 2021 jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kaltim sebanyak 16.148 unit dengan tenaga kerja di subsektor industri sebanyak 33.289 orang.Sementara itu, lanjut Roby, panggilan akrabnya, bidang perdagangan tercatat memiliki 2,7 juta konsumen, sementara jumlah pedagang mencapai 35.995 orang.Terkait dengan arahan gubernur dalam penyerapan Rp 100 miliar modal usaha, katanya lagi, Dinas PPKUKM Kaltim telah memenuhi bahkan melampaui target, yakni telah menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp 539 miliar. \"Bantuan sebesar Rp 539 miliar ini berasal dari Presiden RI berupa program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Di Kaltim terdapat 344.581 UMKM dan terdapat 5.746 koperasi,\" ujar Roby. (mth/Antara)

“Perdana Menteri” Indonesia Ditolak Elon Musk

BY FNN Rabu, 27 April 2022 20:08:57 0

Jakarta, FNN – Big Bos Tesla, Elon Musk dalam medsosnya mengaku bertemu dengan Perdana Menteri Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan, setelah bertemu Menteri “Serba Bisa” Luhut Binsar Pandjaitan yang datang mengajak Tesla investasi pabrik baterai mobil listrik. Namun, tawaran itu langsung ditolak Elon. “Ditolak tanpa alasan apa pun,” ujar sumber FNN di lingkungan Istana. Tapi dari unggahan Elon Musk itu dia bingung. Sejak kapan Indonesia punya Perdana Menteri. “Sebab sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensil. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Presiden,” tambahnya. Berdasar unggahan itu, bukan kemuskilan jabatan “Perdana Menteri” itu didengar Elon dari Luhut saat memperkenalkan diri. Dari perkenalan yang salah itu, maka Elon langsung menolak tawaran berinvestasi ke Indonesia. “Sebab Elon bukan manusia bodoh. Dia pasti tahu jika Indonesia tak punya pejabat Perdana Menteri,” ujarnya sambil tertawa. Sementara yang mengaku pejabat Perdana Menteri di depannya itu adalah seseorang, yang steril dari tanggung jawab. Karena itu, lebih baik tawaran investasi langsung ditolak saja. Daripada kehilangan duit. (mth)

Catatan CBA, Proyek Pemkab Bogor Bermasalah

BY FNN Rabu, 27 April 2022 19:31:56 0

Jakarta, FNN – Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Bogor Ade Yasin beserta auditor BPK Jabar membuka bobrok tata kelola anggaran di Kabupaten Bogor. Maka, Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai 6 kali berturut-turut dan selalu dibanggakan Ade Yasin patut dipertanyakan kebenarannya. Center for Budget Analysis (CBA) berharap paska adanya OTT itu, KPK benar-benar serius melakukan penyelidikan atas pengelolaan anggaran Kabupaten Bogor selama kepemimpinan Ade Yasin. “Karena dari pucuk pimpinannya saja sudah terbukti bermasalah dan patut diduga praktik dugaan korupsi tersebut terjadi secara berjamaah, masif, dan terstruktur,” kata Koordinator CBA Jajang Nurjaman kepada FNN. CBA telah menemukan banyak dugaan penyimpangan terkait proyek-proyek Kabupaten Bogor, sebagai contoh pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022. “Dari total 416 pengadaan yang tercatat itu, semuanya menggunakan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung,” ungkap Jajang Nurjaman. Bahkan, ada 39 proyek dengan pagu di atas Rp 200 juta menggunakan metode pengadaan langsung hal ini jelas melanggar aturan. Selain temuan pada Sekretariat DPRD, sejumlah proyek pada Satuan Kerja lainnya juga ditemukan banyak masalah. Sebagai contoh pada Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan ada 4 proyek mencurigakan, yakni: 1. Proyek rehabilitasi ruang kelas SD Negeri Kalong Jayamarni, menghabiskan anggaran Rp 536.342.600 2. Proyek rehabilitasi Ruang Kelas SDN Angsana 01 Kec. Leuwiliang, menghabiskan anggaran Rp 334.262.978 3. Proyek rehabilitasi habilitasi ruang kelas bertingkat SDN Ciangger 03 Kec. Cigudeg menghabiskan anggaran Rp 497.045.000 4.  Proyek ruang kelas SD Negeri Kalong 03, menghabiskan anggaran Rp 533.912.576 Empat proyek Dinas Pendidikan di atas janggal karena selalu dimenangkan oleh satu perusahaan yang sama yakni CV Nurani Cipta Mandiri (NCM) yang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No 29 F Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat. Berdasarkan penelusuran CBA, CV NCM juga memenangkan proyek Pemkab Bogor lainnya pada 2020, yakni proyek peningkatan jalan kota Batu/Bts. Kota Bogor - Ciapus yang menghabiskan anggaran Rp 1.162.763.363 pada Dinas PUPR. Bahkan pada Tahun Anggaran 2022 CV NCM dipastikan memenangkan tender lainnya yakni proyek peningkatan jalan Kemang - Kalisuren Kecamatan Tajurhalang dengan pagu Rp 5,5 miliar pada Dinas PUPR karena hanya satu perusahaan yakni CV NCM yang mengajukan tawaran harga. Diduga kuat CV NCM merupakan salah satu perusahaan favorit Pemkab Bogor karena selalu memenangkan tender. Berdasarkan catatan itu, CBA meminta KPK untuk turut memeriksa 39 proyek bermasalah pada Sekretariat DPRD, dan 6 proyek yang selalu dimenangkan perusahaan yang sama pada Dinas Pendidikan dan PUPR. “Panggil dan periksa pejabat terkait untuk dimintai keterangan,” tegas Jajang Nurjaman. (mth)

Sishankamrata Saatnya Dihidupkan untuk Menghadapi Ancaman Imperalis China

BY FNN Rabu, 27 April 2022 19:09:22 0

Di tengah ancaman dunia dan akan bubarnya Indonesia tahun 2030 menurut pakar-pakar di luar negeri, maka sungguh sangat urgent bangsa ini bersatu dengan Sishankamrata mempertahankan Negara Bangsa Indonesia. Oleh: Ir Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila TERLEPAS dari kekurangannya, Orde Baru itu mempunyai sistem keamanan terhadap bangsa ini sangat baik dan handal, mengingat negara dengan 17 ribu pulau ini tanpa melibatkan peran serta masyarakat rasanya omong kosong saja bisa menjamin keamanan negara ini. Entah apa yang ada di pikiran elit dan penguasa sehingga melakukan pecah bela terhadap bangsanya, Islamphobia menjadi jargon yang selalu digoreng oleh buzer yang membuat semakin tidak kondusif berbangsa dan bernegara. Saat inilah di tengah-tengah ancaman global dan penggarongan kekayaan Ibu Pertiwi dengan mendatangkan TKA China harus disikapi dengan Kewaspadaan Nasional, dengan menghidupkan Sishankamrata, dalam rangka bela negara. Pengalaman berbangsa dan bernegara para pendiri bangsa ini sangat handal menciptakan Sishankamrata untuk negara ini secara geo strategis menjaga keamanan negara bangsa dengan nilai-nilai jati diri bangsa Pancasila dan UUD 1945. Pihak asing sangat tidak menghendaki Indonesia aman dan sejahtera, maka lewat antek-anteknya, NGO dan agen-agen yang duduk di DPR, maka MPR mengamandemen UUD 1945. Amandemen ternyata bukan hanya menambah dan mengurangi pasal-pasal di dalam UUD 1945, tetapi telah menghapuskan nilai-nilai jati diri bangsa, menghabisi sistem pertahanan dan kedaulatan rakyat semesta. Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau yang disingkat Sishankamrata adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral serta berlanjut untuk mewujudkan kemampuan dalam upaya pertahanan keamanan negara. Bahkan sistem ini sangat tepat untuk menjaga negara dengan 17 ribu pulau. Jika saja kita sadar tentang perlunya menjaga negara ini maka kasus seperti penyelundupan narkoba, persoalan TKA China, bahkan akan dideteksi dini soal teroris bisa diawasi oleh masyarakat. Bukan membuat isu-isu adu-domba antar rakyat dengan membayar buzer. Sishankamrata merupakan amanat konstitusi yang didasari oleh UUD Tahun 1945 yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Butuh kesadaran dan solusi nyata tidak cukup hanya ramai-ramai membuat pernyataan yang kemudian hilang tanpa bekas. Sementara keadaan masyarakat tidak pernah tenang karena kita tidak mempunyai solusi kecuali hanya sekedar ikut menyalakan lilin dan itu pun hanya simbolik yang kemudian tidak berbekas. Di tengah ancaman dunia dan akan bubarnya Indonesia tahun 2030 menurut pakar-pakar di luar negeri, maka sungguh sangat urgent bangsa ini bersatu dengan Sishankamrata mempertahankan Negara Bangsa Indonesia. Segera membangun kesadaran untuk kembali ke Pancasila dan UUD 1945 asli. Sishankamrata adalah bentuk dan wadah untuk Nasionalisme ,persatuan dan membangun karakter kebangsaan. (*)

Putin Setuju PBB, Palang Merah Bantu Evakuasi Warga Sipil di Mariupol

BY FNN Rabu, 27 April 2022 18:07:18 0

New York, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin \"pada prinsipnya\" setuju Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) terlibat dalam evakuasi warga sipil dari pabrik baja yang dikepung di Kota Mariupol, Ukraina, kata PBB, Selasa (26/4).Selama pertemuan di Moskow, Putin dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membahas perkembangan di pabrik baja raksasa Azovstal, di mana pembela Ukraina terakhir di Mariupol berjongkok setelah pengepungan dan bombardir Rusia selama berbulan-bulan.\"Diskusi selanjutnya akan dilakukan bersama Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) dan Kementerian Pertahanan Rusia,\" kata juru bicara PBB Stephane Dujarric lewat pernyataan.Pada Selasa, Putin memberi tahu Presiden Turki Tayyip Erdogan bahwa tidak ada operasi militer yang berlangsung di Mariupol dan bahwa Kiev harus \"bertanggung jawab\" atas orang-orang yang bersembunyi di pabrik baja Azovstal.Ukraina pada Senin (25/4) memohon PBB dan ICRC agar terlibat dalam evakuasi warga sipil dari Azovstal.Guterres diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Kiev pada Kamis (28/4).Selama konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavro, Guterres mengatakan dirinya telah mengusulkan \"Grup Kontak Kemanusiaan\" pejabat Rusia, Ukraina dan PBB. Kelompok itu, katanya, perlu dibentuk \"untuk melihat peluang membuka koridor yang aman, dengan menghentikan permusuhan lokal dan untuk menjamin bahwa koridor-koridor itu efektif.\"Moskow menggambarkan invasi Ukraina 24 Februari sebagai \"operasi militer khusus\" dan membantah menargetkan warga sipil. Mereka menyalahkan Ukraina atas kegagalan koridor kemanusiaan yang berulang.Pada 21 April, Rusia menyatakan kemenangan di Mariupol meski masih ada pasukan Ukraina yang tersisa bertahan di kompleks bawah tanah di Azovstal.Rusia pada Senin mengatakan akan membuka koridor kemanusiaan bagi warga sipil supaya meninggal pabrik baja, namun Ukraina menyebutkan bahwa tidak ada kesepakatan semacam itu dan bahwa Rusia masih menggempur mereka. (mth/Antara)

KPK Tangkap Bupati Bogor Ade Yasin Terkait Suap

BY FNN Rabu, 27 April 2022 18:04:25 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bogor, Jawa Barat Ade Yasin terkait kasus dugaan suap.\"Benar, tadi malam sampai Rabu (27/4) pagi, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Selain Bupati Bogor, kata dia, beberapa pihak yang turut ditangkap di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.Ali mengungkapkan kegiatan tangkap tangan tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang telah ditangkap tersebut.\"KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1x24 jam, KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud,\" ucap Ali. (mth/Antara)

Polri Mulai Berlakukan "Contraflow" di KM 47 Tol Jakarta-Cikampek

BY FNN Rabu, 27 April 2022 18:00:23 0

Jakarta, FNN - Korlantas Polri mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan skema contraflow di KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai GT Cikampek Utama guna mengantisipasi kepadatan arus mudik Lebaran 2022, Rabu.Kepala Bagian Ops Korlantas Polri Kombes Pol. Eddy Djunaedi mengatakan contraflow diberlakukan dari KM 47 Karawang sampai Gardu Tol (GT) Cikampek Utama KM 70.\"Contraflow ini antisipasi arus mudik yang sudah mulai padat,\" kata Eddy kepada wartawan di Jakarta.Sementara itu, menurut keterangan pers Jasa Marga, atas diskresi kepolisian contraflow dari KM 47 sampai dengan GT Cikampek Utama KM 70 Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek diberlakukan sejak pukul 07.36 WIB.Jasa Marga juga telah mengoperasikan total 18 gardu tol di GT Cikampek Utama dari kondisi normal 15 gardu tol, termasuk penambahan 3 gardu tol _reversible_ arah Trans Jawa untuk meningkatkan kapasitas transaksi.\"Jasa Marga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kerumunan atau kepadatan di rest area,\" ujar Dwimawan Heru, Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam keterangan tertulisnya.Diberitakan sebelumnya, rekayasa lalu lintas untuk arus mudik sebelumnya dijadwalkan mulai tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei mendatang, berdasarkan puncak arus mudik yang diprediksikan terjadi.Pemberlakuan rekayasa lalu lintas dengan skema contra flow diberlakukan lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan.Jika skema contra flow tidak berjalan efektif, maka kepolisian melakukan diskresi dengan menerapkan sistem satu arah, atau ganjil genap di ruas jalan tol.Korlantas Polri telah melakukan uji coba ganjil genap di ruas jalan tol mulai tanggal 25 April.Kepadatan arus lalu lintas terjadi saat uji coba, karena jumlah kendaraan juga ikut meningkat, ditambah adanya pemutaran kendaraan keluar tol yang terkena uji coba ganjil genap. (mth/Antara)

Polda NTT Siap Usut Kasus Penganiayaan Terhadap Jurnalis di Kupang

BY FNN Rabu, 27 April 2022 17:56:50 0

Kupang, FNN - Kepala Bidang Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Komisaris Besar Polisi Rishian Krisna B, memastikan menindaklanjuti tuntutan sejumlah wartawan di daerah itu terkait kasus penganiayaan seorang jurnalis oleh sejumlah orang tak dikenal di Kupang.\"Kami akan tindaklanjuti tuntutan Forum Wartawan NTT terkait kasus tersebut dan akan memproses kasus itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" katanya, kepada wartawan di Kupang, Rabu.Hal ini dia bilang saat bertemu dengan perwakilan dari massa aksi unjuk rasa yang menamakan diri Forum Wartawan NTT terkait kasus penganiayaan terhadap wartawan lokal Suaraflobamor.com, Fabian Latuan, yang berakibat korban sempat di rawat di rumah sakit.Ia meminta kerja sama Komunitas Forum Wartawan NTT untuk mengungkap kasus penganiayaan di Kupang itu, sekaligus memberikan waktu kepada polisi bekerja menyelidiki para pelaku penganiayaan itu.Latuan diduga dikeroyok sejumlah orang tidak dikenal seusai melakukan peliputan di Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi NTT PT Flobamor di Naikolan, Kota Kupang.Ia menjelaskan bahwa dirinya diserang oleh sekitar enam orang tidak dikenal usai mengikuti jumpa pers berkaitan dengan hasil temuan BPK terhadap deviden PT Flobamor senilai Rp1,6 miliar.Dalam jumpa pers itu diwarnai dengan perdebatan antara pimpinan BUMD milik Pemerintah Provinsi NTT itu dengan sejumlah awak media.Ia bersama salah satu rekannya yang beranjak meninggalkan tempat kegiatan dengan mengendarai sepeda motor sekitar 30 meter, tiba-tiba diserang sejumlah orang yang membuatnya tumbang bersama kendaraan yang ditunggangi.\"Sebelum memukul ada meneriaki nama saya, kemungkinan untuk menjadi tanda bagi pelaku agar mengeroyok dan menganiaya saya di lokasi kejadian,\" katanya. Ia yang menderita luka-luka di bagian wajah dan dada telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kota Kupang. (mth/Antara)

Mencermati Hilangnya PPKn Dalam Pendidikan Nasional

BY FNN Rabu, 27 April 2022 17:30:06 0

Amandemen UUD 1945 diamandemen bukan saja menghabisi Ideologi Pancasila yang terdapat di dalam UUD 1945 yang berakibat hilangnya pedoman-pedoman pokok yang ada di Pembukaan UUD 1945. Oleh: Ir Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila PPKN merupakan salah satu mata pelajaran pada jenjang pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Arti PPKn ialah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PPKn menjadi salah satu pelajaran penting dan utama yang harus dipelajari oleh seluruh siswa di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) memutuskan mengganti mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi Pendidikan Pancasila. Penggantian tersebut tertuang dalam Keputusan Mendikbud Ristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran. Secara resmi, mata pelajaran Pancasila akan diluncurkan menggantikan PPKn mulai Juli 2022. “Berdasarkan Kepmendikbud Ristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka), mata pelajaran Pendidikan Pancasila sudah tertuang dalam keputusan tersebut,” ujar Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud Ristek Anang Ristanto, dikutip dari Antara  (9/4/2022). Dilansir dari Kepmendikbud Ristek, mata pelajaran Pendidikan Pancasila nantinya diajarkan oleh pendidik dengan sertifikat. Yang perlu dicermati adalah mengapa Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan hanya tinggal Pancasilanya? Sementara Pendidikan Kewarganegaraan dihilangkan? Banyak yang tak sadar bahwa Amandemen UUD 1945 itu yang diamandemen adalah Ideologi Negara Berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu negara sudah tidak berideologi Pancasila. Jika masih ada pelajaran PPKn tentu akan sulit bagi guru menjelaskan pada muridnya sementara negara sudah tidak berdasarkan Pancasila. Bagaimana Negara Berdasarkan Pancasila itu? Negara berdasarkan Pancasila itu sistemnya Kolektivisme, kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, permusyawaratan perwakilan dengan sistem MPR. Negara semua untuk semua maka anggota MPR adalah utusaan-utusan golongan, utusan daerah, dan anggota DPR, di MPR itulah Bhineka Tunggal Ika dipraktekan. Oleh sebab itu, anggota MPR karena utusan, bukan keterpilihan tetapi keterwakilan. Tidak ada besar dan kecil tetapi semua terwakili di MPR sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat seluruh Indonesia. Tugas MPR itu merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. GBHN inilah politik negara, maka untuk menjalankan GBHN dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN. Oleh sebab itu maka presiden adalah mandataris MPR. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri, apalagi Presiden petugas Partai jelas bertentangan dengan Pancasila. Sejak UUD 1945 diamandemen Negara Indonesia sudah tidak berideologi Pancasila, MPR digradasi menjadi lembaga negara setara presiden dan DPR. GBHN dihilangkan, sistemnya Presidensial yang basisnya individualisme. Oleh sebab itu kekuasaan bukan di musyawarahkan tetapi diperebutkan dengan banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan pertarungan. Jadi, dengan diamandemennya UUD 1945, maka hilanglah politik negara itu. Tidak jelas antara negara dan pemerintahan. Jadi jangan heran kalau negara punya visi dan Misi yang tertuang di pembukaan UUD1945. Tetapi Presiden dan Wakil Presiden juga punya visi dan misi sendiri, padahal Presiden dan wakil Presiden itu yang menjalankan negara. Bagaimana kita menjelaskan pada anak didik kita bahwa negara Indonesia sudah tidak berdasarkan Pancasila lagi.   Sejak UUD 1945 diamandemen, yang diamandemen itu Ideologi Negara berdasarkan Pancasila. Maka bisa kita lihat negara Indonesia ini sekarang dijalankan dengan Demokrasi Liberal. Tidak ada lagi Demokrasi dengan dasar \"Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan”. Demokrasi yang dijalankan banyak-banyakan suara, kalah menang, pertarungan, kuat-kuatan. Sistemnya Presidensial, basisnya Individualisme. Oleh sebab itu daripada Mendikbud bingung dan ruwet ya dihilangkan saja Pendidikan Kewarganegaraannya sebab sudah tidak sesuai dengan Pancasila. Jadi anak bangsa ini agar tidak mengerti lagi tentang negara berdasarkan Pancasila. Menterinya ngomongnya enak saja Pancasila, bukan hanya teori saja harus dipraktekan. Beginilah kalau menteri tidak baca sejarah Pancasila itu apa? Yang harus mempraktekan Pancasila itu ya negara, sebab Pancasila itu dasar Negara. Cuplikan pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Paduka tuan Ketua yang mulia! Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan ketua yang mulia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Ma’af, beribu ma’af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka tuan ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “Philosofische grondslag” dari pada Indonesia merdeka. Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Jadi, jelas Pancasila itu pondamen filsafat fikiran jiwa hasrat yang sedalam- dalamnya untuk di atasnya didirikan Negara Indonesia. Jadi, PPKn itu bicara tentang Pancasila yang berhubungan dengan Tata Negara dan Bangsa Indonesia. Kalau Pancasila tidak dikaitkan dengan negara ya seperti sekarang ini Paradonya apa yang diajarkan realitasnya negara sudah tidak berdasarkan Pancasila. Sangat sistemik menghilangkan Ideologi Pancasila dari negara, dan ketatanegaraan yang sudah menyimpang dari Pancasila bagaimana mungkin Pancasila disetubuhkan dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Padahal Pancasila itu adalah anti tesis dari Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Tidak mungkin tujuan negara masyarakat yang adil dan makmur diletakkan pada sistem individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang serba serakah. Akibatnya bangsa ini dihipnotis dengan berbagai cara sehingga tidak sadar, bahwa negara ini sudah tidak lagi negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, negara yang didasarkan Pancasila telah dibuat oleh pendiri negeri ini sesuai dengan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 coba resapi: ….” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…..” Bapak pendiri negeri ini bukan hanya memberikan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi negara berdasarkan Pancasila sesuai dengan alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 juga telah dibentuk yang terurai di dalam batang tubuh UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara telah diberikan tafsirnya oleh pendiri negeri ini, yaitu batang tubuh UUD 1945. Dengan kata lain ideologi negara berdasarkan Pancasila itulah yang diurai di batang tubuh. Negara berdasarkan Pancasila oleh pendiri negeri ini, bukan Presidensial seperti saat ini dan juga bukan parlementer. Para pendiri negeri ini menciptakan sistem sendiri yang disebut sistem MPR. Amandemen UUD 1945 diamandemen bukan saja menghabisi Ideologi Pancasila yang terdapat di dalam UUD 1945 yang berakibat hilangnya pedoman-pedoman pokok yang ada di Pembukaan UUD 1945. Sebagaimana diketahui, mengenai negara dan hukum terdapat soal-soal pokok yang telah berabad-abad selalu menjadi pikiran dan selama-lamanya tetap aktual, sepertinya soal hakekat, sifat, tujuan, dan lapangan tugas bekerjanya negara dalam teori dan dalam praktik. Untuk memperdalam kajian ideologi Pancasila tentu kita harus mengerti apa itu hakekat, sifat, tujuan, dan tugas negara di dalam ketatanegaraan dengan mengerti hal tersebut, maka setiap warga bangsa akan mengerti tentang negaranya. (*)

Pemerintah Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Mulai 28 April

BY FNN Selasa, 26 April 2022 23:36:05 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan mulai melarang ekspor bahan baku minyak goreng pada Kamis, 28 April pukul 00.00 WIB.“Telah diputuskan melakukan pelarangan ekspor Refind, Bleached, Deodorized plam olein atau yang dikenal dengan nama RBD palm olein,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring, Selasa.Pelarangan RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng tersebut akan berlaku hingga harga minyak goreng curah kembali menjadi Rp14.000 per liter di pasar tradisional.Larangan produk RBB palm olein berlaku pada tiga jenis HS code yakni 1511.9036, 1511.9037 dan 1511.9039. Menko Airlangga mengimbau agar para pengusaha tetap membeli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari petani dengan harga yang wajar.“Pelarangan ekspor RBD Palm Olein ini berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk RBD Palm Olein,” ujarnya.Menko Airlangga menjelaskan mekanisme pelarangan ekspor akan disusun secara sederhana dan per hari ini pun Menteri Perdagangan akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan. Sesuai aturan WTO, lanjutnya, dapat diberlakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeriSelain itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan turut terlibat dalam memonitor agar tidak terjadi penyimpangan. Dirjen Bea Cukai akan terus memonitor seluruh aktivitas dari kegiatan rantai pasok yang dilakukan perusahaan sesuai dengan data pada Januari-Maret.Pengawasan oleh Bea Cukai juga diikuti oleh Satgas Pangan dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Menko Airlangga menegaskan pengawasan akan terus menerus dilakukan termasuk selama libur Idul Fitri.“Evaluasi akan dilakukan secara berkala selama terkait kebijakan pelarangan ekspor tersebut, tentunya ini semacam regulatory sandbox yang akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada,” ucap Menko Airlangga Hartarto. (mth/Antara)

Menteri PUPR: Perbaikan Tol Bakauheni Hingga Palembang Sudah Selesai

BY FNN Selasa, 26 April 2022 23:32:14 0

Merak, Banten, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan perbaikan Ruas Tol Bakauheni - Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung hingga Kramasan - Palembang sepanjang 376 km sudah selesai dan siap dilintasi pemudik yang menyeberang lewat Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni di Lampung menuju kota-kota di Sumatera.\"Untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sudah aman dan nyaman, bisa dilalui dengan kecepatan hingga 100km/jam,\" ujar Menteri Basuki di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Selasa.Namun, menurut Menteri PUPR, untuk Terbanggi Besar-Kayu Agung hingga Palembang dirinya mengimbau pemudik untuk menjalankan kendaraan maksimal di kecepatan 80 km/jam.\"Hal ini dikarenakan meskipun sudah aman tidak berlubang tapi masih kurang nyaman kondisi jalannya, masih ada beberapa ruas yang akan kita rekonstruksi setelah Lebaran 2022,\" kata Menteri Basuki.Sedangkan untuk perbaikan Jalan Nasional Lintas Timur (Jalintim) di Sumatera Selatan, Menteri Basuki memastikan juga sudah selesai dan siap dilalui pemudik.\"Untuk perbaikan 150 lubang yang ada sekarang sudah selesai,\" ujar Menteri PUPR.Berdasarkan data yang dirilis ASDP Cabang Merak, hingga H-7 Lebaran jumlah penumpang yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni tercatat 44.281 orang.Jumlah tersebut terdiri dari penumpang pejalan kaki sebanyak 2.054 orang dan penumpang di dalam kendaraan 42.227 orang.Sedangkan kendaraan yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni tercatat sebanyak 9.837 kendaraan.Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan tiga prioritas perbaikan ruas Tol Lampung hingga Palembang menjelang mudik Lebaran 2022.Menteri Basuki, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, mengatakan ketiga prioritas itu adalah Pertama perbaikan material jalan tol karena mutu beton mengalami penurunan.Kedua, perbaikan jalan yang mengalami keretakan dan penurunan akan diperbaiki setelah Idul Fitri untuk menghindari kondisi jalan macet saat arus mudik Lebaran.Kemudian prioritas ketiga, perbaikan jalan yang ditutup dengan lem beton. (mth/Antara)

IHSG Ditutup Menguat, Ditopang Solidnya Laporan Keuangan Emiten 2022

BY FNN Selasa, 26 April 2022 23:04:35 0

Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat seiring solidnya laporan keuangan emiten pada tiga bulan pertama 2022.IHSG ditutup menguat 16,17 poin atau 0,22 persen ke posisi 7.232,15. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 11,25 poin atau 1,06 persen ke posisi 1.075,11.\"Katalis positif hari ini yaitu solidnya beberapa laporan keuangan emiten di kuartal satu tahun ini dan menguatnya indeks di bursa Wall Street,\" tulis Tim Riset Indo Premier Sekuritas dalam ulasannya di Jakarta, Selasa.Sementara itu terkoreksinya mayoritas harga komoditas seiring kekhawatiran perlambatan ekonomi China, menjadi katalis negatif bagi indeks.Dibuka menguat, IHSG tak lama melemah dan menghabiskan waktu di zona merah hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada awal sesi kedua, IHSG masih tak mampu beranjak dari teritori negatif namun kemudian menguat sampai penutupan perdagangan bursa saham. Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, empat sektor terkoreksi dengan sektor teknologi turun paling dalam 1,26 persen, diikuti sektor barang baku dan sektor transportasi & logistik masing-masing turun 1,12 persen dan 0,61 persen. Sedangkan tujuh sektor meningkat dimana sektor barang konsumen primer naik paling tinggi 1,8 persen, diikuti sektor perindustrian dan sektor properti & real estat masing-masing naik 1,41 persen dan 1,23 persen.Penutupan IHSG sendiri diiringi aksi beli saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah beli bersih asing atau net foreign buy di seluruh pasar sebesar Rp19,43 triliun. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi beli asing dengan jumlah beli bersih Rp1,14 triliun.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.488.512 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 32,4 miliar lembar saham senilai Rp39,94 triliun. Sebanyak 241 saham naik, 295 saham menurun, dan 154 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 109,33 poin atau 0,41 persen ke 26.700,11, Hang Seng naik 65,37 poin atau 0,33 persen ke 19.934,71, dan Straits Times terkoreksi 17,54 poin atau 0,53 persen ke 3.322,05. (mth/Antara)

Menaker: Pemerintah Jadikan Sektor UMKM Prioritas Utama PEN

BY FNN Selasa, 26 April 2022 22:52:47 0

Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjadikan sektor UMKM prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kata n Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah.Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, saat memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion (FGD)  dengan tema \"Gema Ramadhan Bersama UMKM Kartini Jawa Timur\" secara virtual, Menaker menyebut pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat pada perekonomian, termasuk bagi sektor UMKM.Survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terhadap UMKM menunjukkan 94 persen usaha mengalami penurunan penjualan, bahkan penurunan penjualan lebih dari 75 persen dialami oleh lebih dari 40 persen UMKM dari berbagai kelas usaha.Hal ini berdampak pada tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM, khususnya tenaga kerja wanita yang cukup besar jumlah dan proporsinya di sektor UMKM.\"Melihat besarnya dampak yang dialami oleh sektor UMKM dan besarnya signifikansi sektor UMKM bagi perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah menjadikan sektor UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),\" kata Menaker.Menaker mengungkapkan pihaknya terus melakukan program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan pada kelompok UMKM di berbagai daerah.“Banyak dari paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok perempuan sehingga mereka dapat kembali terberdayakan serta membantu membangkitkan perekenomian keluarga dan masyarakat di daerahnya masing-masing,” katanya.Ia menambahkan pihaknya juga akan terus menggenjot pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di masa pandemi.\"Banyak jurusan pelatihan yang kami miliki merupakan jurusan yang menunjang kompetensi bagi pekerja di sektor UMKM,\" katanya.Menaker menyebutkann dengan semakin tumbuh dan majunya UMKM terutama di era digital ini maka diharapkan akan banyak perempuan yang bisa ikut masuk ke pasar kerja dan berkontribusi pada perekonomian.\"Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan FGD bersama UMKM Kartini Jawa Timur sebagai kegiatan konkrit untuk mendukung kiprah UMKM sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia,\" demikian Ida Fauziyah. (nth.Antara)

Presiden Skakmat Giring Soal Formula yang Ragukan Anies Baswedan

BY FNN Selasa, 26 April 2022 21:56:35 0

Jakarta, FNN – Kehadiran Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meninjau pembangunan Sirkuit Formula-E di Ancol setidaknya telah menjawab keraguan Ketum PSI Giring Ganesha. “Saya ini ingin melihat persiapan Formula-E seperti apa. Dan, di lapangan ini seperti kita lihat, saya kira untuk trek balapannya juga sudah siap. Kemudian yang dikejar mungkin paddock dan untuk granstand-nya,” kata Jokowi.  Melalui akun Twitter resminya, Presiden Jokowi mencuit dua kali. Pertama dia menceritakan kunjungannya di Ancol. “Yang kedua, Jokowi mengatakan saya berharap bulan Juni nanti kita bisa melihat balapan mobil listrik,” komentar wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Selasa, 26 April 2022.     Seakan bersangkut, Anies juga memberikan dukungan lewat Formula-E. Dia berharap, tampaknya tulisan itu juga diungkapkan dalam Bahasa Inggris, ini diungkapkan secara internasional, terutama pada para stakeholder. Stakeholder Formula-E, baik itu diikuti oleh negara dan sponsor. “Dan ini saya kira dianggap oleh Anies sangat penting karena dia ingin menepis keras bahwa secara teknis maupun politis, persiapan gelaran international Formula-E akan bisa dilaksanakan,” ujar Hersubeno Arief. Kehadiran Presiden Jokowi di Sirkuit Formula-E yang telah 100 persen selesai treknya itu seolah menepis keraguan beberapa pihak akan kesanggupan Anies menyelesaikan proyek ini. Apalagi, kini Jokowi juga menjadi sorotan. Orang terdekat sekaligus andalannya, Luhut Binsar Pandjaitan tengah berada dalam sorotan dalam pusaran korupsi mafia minyak goreng ini. Demikian pula putranya Kaesang Pangarep, pemilik saham terbesar Persis Solo yang ternyata salah satu komisarisnya ditetapkan sebagai tersangka, yakni dari PT Wilmart Nabati Indonesia. Tekananan terhadap Jokowi ini semakin berat, karena politisi PDIP Masinton Pasaribu mengungkap sebuah fakta bahwa mafia minyak goreng yang berada di balik kelangkaan minyak goreng selama 6 bulan terakhir ini. Juga ini telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Tapi penyidikan oleh Kejaksaan Agung itu polarnya sangat salah. Itu kalau gak dikelola dengan baik itu bisa menyambar Jokowi juga.  “Anda pasti ingat yah wajah Presiden Jokowi pada saat itu tegang, lelah, dan tanpa ekspresi ketika dia menyetop larangan atau menyetop larangan dari minyak goreng dan bahan baku itu. Ketegangan itu masih mengendap di wajah Jokowi ketika dia memberikan keterangan pers bersama Anies,” ujar Hersubeni Arief.   Anies kini juga tengah berada di bawah tekanan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait dengan penyelenggaraan Formula-E ini. Edi Marsudi kembali berniat membuka sidang pleno interpelasi. Sebelumnya, PDIP dan PSI menggelar sidang pleno interpelasi penggunaan dana APBD untuk penyelanggaraan balapan Formula-E. Namun sidang pleno itu gagal karena tidak memenuhi kuorum karena hanya didukung dua partai saja, yakni PDIP dan PSI. Tujuh fraksi lainnya menolak dan membentengi Anies dalam hak interpelasi.  Karena itu kunjungan dan dukungan Jokowi ke Formula-E itu tentu saja akan membuat rencana sidang pleno hak interpelasi ini jadi makin mati angin.  Dengan kunjungan itu Jokowi sendiri bisa memberikan signal kepada PDIP ini sebenarnya dicurigai ada di balik kasus minyak goreng ini.  Jadi, Jokowi memberi sinyal yang sangat mungkin dia membuat aliansi baru bersama Anies dan para pendukungnya dari segi internasional. Ini juga sangat menguntungkan Jokowi, juga sangat menguntungkan menjelang pertemuan G20 yang akan berlangsung November mendatang di Bali. Berbeda dengan balapan sirkuit Mandalika, Formula-E adalah salah satu kegiatan balap yang ramah lingkungan. Dan, soal lingkungan ini banyak disoroti negara-negara maju, Indonesia selama ini banyak disoroti karena banyak diforestasi, tidak kemudian kerusakan lingkungan.  Menurut Hersubeno Arif, sebenernya kalau mau diteruskan ada satu momen lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Jokowi dan itu dipastikan akan jadi sorotan dunia internasional. Dulu, ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pernah menjanjikan akan membangun Stadion Persija senilai Rp 1,5 triliun. Ini sebuah sirkuit milik Persija yang dulu pernah dijanjikan oleh Jokowi maupun Ahok akan dibangun saat mereka menjadi gubernur DKI. (mth)

Teroris Minyak Goreng

BY FNN Senin, 25 April 2022 22:56:11 0

Apalagi kini di media sosial mulai banyak beredar foto salah satu tersangka dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan KSP Moeldoko. Melihat fakta ini, wajar jika Mendag Lutfhi mengaku tak mampu menghadapinya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN MINYAK Goreng terbukti telah menjadi “senjata ekonomi” yang sangat ampuh dalam membuat kegaduhan di dalam negeri. Pemerintah sudah dibuat manut pada kemauan pengusaha sawit dan minyak goreng. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfhi sendiri mengaku, tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi mafia minyak goreng. Adanya permainan mafia ini juga diakui Presiden Joko Widodo. Menyusul penetapan empat tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Agung yang diduga terlibat korupsi ekspor minyak sawit mentah itu juga direspon Presiden Jokowi. Jokowi meminta agar kejaksaan bisa mengusut secara tuntas. “Terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng, saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas,” tulis Presiden Jokowi dalam cuitan pada akun media sosial Twitter pribadinya (@Jokowi), Rabu (20/4). Kepala negara juga menyesalkan masih ditemukan harga minyak goreng yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Dia menduga, memang ada permainan mafia minyak goreng. Terakhir, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. “Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Utamanya, yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri,” kata Jokowi dalam keterangan pers secara virtual, Jumat, 22 April 2022. “Dalam rapat tersebut, telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian,” lanjutnya. Presiden Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di Tanah Air. “Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau,” katanya. Namun, keputusan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) itu dikritik Ekonom Senior DR Rizal Ramli. Menurutnya, langkah yang ditempuh Jokowi merupakan kebijakan asal populer. “Inilah contoh kebijakan asal populer tapi ngasal (emoticon) Kebijakan yg dirumuskan tanpa data2 kwantitatif tanpa simulasi dampak. Sekali cetek tatap cetek (emoticon),” katanya via Twitter, @RamliRizal, Sabtu, 23 April 2022. Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus menduga akan ada kompensasi (penalti) yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara tujuan ekspornya. Sebab, Indonesia mengekspor kelapa sawit ke banyak negara, seperti China, India, Pakistan, Amerika Serikat, Malaysia. Mengutip Tempo.co, dia mengatakan secara umum, kontrak ekspor kelapa sawit bersifat jangka panjang. Selain itu, jika pemerintah memberlakukan larangan ekspor CPO tidak akan serta-merta membuat harga minyak goreng turun. Menurut Heri, bahan baku minyak goreng di dalam negeri kemungkinan akan melimpah, tetapi tidak semua minyak mentah dapat diolah menjadi minyak goreng. Yang menarik, meski pelarangan itu diumumkan pada Jumat, 22 April 2022, toh mulai diberlakukan pada Kamis, 28 April 2022, sehingga ada jedah waktu selama 6 hari bagi pengusaha untuk menggenjot ekspornya. Mengapa Jokowi tidak langsung melarang ekspor ketika mengumumkan itu? Apakah memang sengaja untuk memberi kesempatan mengekspor sebanyak mungkin mumpung larangan itu belum diberlakukan? Apalagi, pihak Kejaksaan Agung sendiri tidak menyegel tiga perusahaan yang diduga terlibat kasus ekspor minyak goreng, seperti yang diumumkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Selasa (19/4/2022). Seperti diberitakan, Kejagung telah menetapkan 4 tersangka kasus ekspor minyak goreng. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Wisnu diduga telah menerbitkan izin ekspor CPO untuk PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas dengan tidak mengacu pada DMO (Domestic Market Obligation), bahkan juga tidak mengacu pada DPO (Domestic Price Obligation). Tiga tersangka lainnya adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affairs pada PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA; dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang. Kejagung menyebut, sepanjang Januari 2021 hingga Maret 2022, pihaknya memantau 88 perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan produk turunannya. Dari ke-88 perusahaan itu, tiga diantaranya diusut karena diduga melakukan pelanggaran hukum di mana dari ketiga perusahaan tersebut, tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Jaksa memastikan, jumlah tersangka tersebut berpeluang untuk bertambah. “Ke-88 (perusahaan) itu kita cek, benar enggak ekspor yang dilakukan telah memenuhi DMO di pasaran domestik. Kalau enggak, ya bisa tersangka dia,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, kepada wartawan, Rabu (20/4/2022). Febrie mengungkapkan, perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor dari Kemendag harus memenuhi kewajiban DMO sebesar 20%. Syarat itu harus dipenuhi untuk menghindari kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik.  “Ini kan terjawab nih, kenapa kosong (minyak goreng langka), karena ternyata di atas kertas dia mengaku sudah memenuhi kewajiban DMO-nya, sehingga diekspor, tetapi di lapangan dia enggak keluarkan (kewajiban yang 20% itu) ke masyarakat,” imbuh dia. Sejak akhir 2021 hingga Maret 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik karena CPO yang merupakan bahan dasar pembuatan minyak sawit, diekspor pengusaha akibat harga jual CPO dunia sedang meroket. Pada pekan kedua Januari 2022 saja, harga CPO di tingkat global mencapai Rp 12.736/liter. Kelangkaan minyak goreng itu tak dapat diatasi pemerintah. Bahkan meski Mendag Muhammad Lutfi mengakui ada mafia minyak goreng, namun dia mengaku tak mampu menghadapinya karena kewenangan yang terbatas. Alih-alih mengatasi kelangkaan tersebut, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan pada 16 Maret 2022, sehingga harga komoditi itu yang semula berada di kisaran Rp14.000/liter (tergantung merek), melejit menjadi Rp23.900/litar, bahkan ada yang di atas Rp 30.000/liter. Anehnya, setelah HET Migor kemasan dicabut, komoditi itu tiba-tiba kembali membanjiri pasaran, sehingga rak-rak pasar modern yang semula kosong dari komoditi itu, terisi penuh kembali. Kejagung mengaku, pihaknya telah mulai menelisik permasalahan impor CPO itu sejak Januari 2021, dan Selasa (19/4/2022) Jaksa Agung mengumumkan empat tersangka kasus penerbitan izin ekspor CPO yang melibatkan pejabat teras di Kemendag itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya berhenti sampai di level Komisaris perusahaan dan hanya korporasi saja yang menikmati keuntungan triliunan rupiah? Bagaimana dengan pejabat lainnya? Apalagi kini di media sosial mulai banyak beredar foto salah satu tersangka dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan KSP Moeldoko. Melihat fakta ini, wajar jika Mendag Lutfhi mengaku tak mampu menghadapinya. Artinya, jika memang benar bahwa Luthfi akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka, karena “kewenangan yang terbatas” seperti disebutkannya. Apa yang dia lakukan itu atas perintah Menteri “Super Power”. Apalagi, belakangan ini muncul isu bahwa keuntungan hasil ekspor minyak goreng itu ternyata digunakan untuk operasi penundaan Pemilu 2024 yang dimotori oleh pejabat Istana dan lingkar Presiden Jokowi. Jika minyak goreng saja sudah bisa membuat kegaduhan, ini sebenarnya tidak ubahnya dengan “teroris minyak goreng”. (*)

Revolusi Kembali ke Khittah Tatanan Mula Indonesia Merdeka

BY FNN Senin, 25 April 2022 14:51:49 0

Jadi sangat yakinlah kita bahwa UUD 1945 itu dibuat bukan dengan sementara, bukan dengan singkat, tetapi dengan ijin Allah SWT, hal inilah yang tidak dibaca oleh pengamandemen UUD 1945. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila INDONESIA sedang tidak baik-baik saja kerusakan akibat korupsi dan salah urus  yang membuat kapal besar Indonesia oleng dan akan karam. Korupsi KKN, sudah masif dan tersistem pada lembaga Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, dan Pengusaha, Oligarki, bahkan Mahfud MD sendiri sebagai Menkopolhukam mengatakan sudah sangat mengerikan. Di tengah hutang yang sudah dititik nadir mengubur Indonesia. Harus ada pemimpin yang mampu menyatukan negeri ini paska berakhirnya jabatan Presiden Joko Widodo. Butuh seorang pemimpin revolusioner yang kuat dan disegani karena ketegasannya, mampu memberantas korupsi, menangkap dan mengadili siapapun yang terlibat korupsi tidak pandang bulu. Mampu menyeret mereka yang ada di Pandora Paper yang menyembunyikan korupsinya. Adu domba antar anak bangsa dengan lewat buzer harus diakhiri, dan perlu dilakukan pembersihan besar-besaran terhadap oligarki. Mengakhiri politik Islamphobia yang distikma radikal menakutkan dan pecah-belah. Pembersihan Indonesia harus dimulai kembali ke Khittah Indonesia yaitu UUD 1945 naskah asli. Yang menyebabkan kita harus kembali kepada Khittah Konstitusi Proklamasi 1945, atau yang biasa disebut UUD 1945 adalah keyakinan bahwa kembali pada UUD 1945 adalah sebuah perjuangan mengembalikan Kedaulatan Rakyat dan menyelamatkan Negara Proklamasi 1945 demi masa depan anak cucu kita. Loh kok bisa mengatakan mengembalikan Kedaulatan Rakyat? Bukannya politisi dan para komprador mengatakan UUD 1945 adalah UU Diktator? Bukannya Amendemen dengan demokrasi pemilihan langsung adalah kedaulatan rakyat? Itulah sebuah akal bulus dari para pengamandemen UUD 1945, yang membohongi rakyat dengan mengatakan pemilihan langsung adalah kedaulatan rakyat. Mari kita buka sejarah mengapa the founding fathers memilih sistem pemerintahan sendiri yaitu sistem MPR, bukan sistem Presidensial atau Parlementer. Sejak amandemen UUD 1945 bangsa ini dipaksa memakai baju buatan Luar negeri, yang serba kedodoran. Yang pantas buat mereka yang hidup di musim salju, baju itu rasanya mengganggu keadaan bangsa kita sebab memang tidak tepat dan kedodoran. Kita terasa dipaksa untuk melakukan apa yang tidak sesuai tubuh dan hati nurani kita. Kesedihan ini semakin hari semakin mencekam. Kita harus berucap kotor dan harus berani menjelek-jelekan saudara sendiri, kita harus mem-bully, kita harus mampu belajar berbohong, dusta terhadap teman, saudara, bahkan anak kita sendiri demi yang namanya perebutan kekuasaan. Bahasa halusnya demokrasi Liberal. Sejak amandemen UUD negara ini sudah bukan negara Pancasila tapi negara dipaksa untuk menjadi Liberal. Miris rasanya, bukan hanya soal kehidupan kebangsaan kita yang harus kita hancurkan tetapi kehidupan moral anak cucu kita. Unggah-ungguh sopan santun dan menghormati orang tua, adat istiadat, kesetiakawanan sosial, kekerabatan kita buang sementara tanpa sadar kita dikotak-kotak dengan segala warna kotak hijau, kuning, merah, biru, putih, yang semua berhadap-hadapan, yang tak lagi Guyub rukun, sebab baju yang mereka pakai adalah baju kepalsuan yang namanya Demokrasi Liberal. Jaman ini memang tidak lebih adalah pengulangan tahun 50-an dimana Liberalisme dijalankan dan ternyata membawah sengsara rakyat. Maka apakah kita akan tersandung dengan batu yang sama? Sungguh bodoh jika memang ternyata kita tersandung batu yang sama. Kita hanya bisa menunggu datangnya ratu adil, datangnya pemimpin yang mengerti amanat penderitaan rakyat, mengerti bahwa baju yang dipakai bangsa ini menyiksa dan membuat pemakainya megap-megap. Marilah kita berdoa agar bangsa ini mampu merubah nasibnya. Elit politik yang menari-nari di atas penderitaan rakyat segera sadar dan membuka baju yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsanya, yang tidak bersumber dari jati diri bangsanya. Masih ingatkah kita kepada pidato Bung Karno tahun 1959? Mampukah kita menemukan baju kita sendiri? Untuk itu mari kita berjuang kembali pada baju kita dan kita tidak mau tinggal di rumah orang lain sebab rumah sendiri lebih asri dan menyejukan, mendamaikan kita semua. Tahun ini saya namakan “Tahun penemuan-kembali Revolusi”,- the year of the Rediscovery of the Revolution. Ya, dengan kembali kita kepada Undang-Undang Dasar 1945, kita telah “menemukan kembali Revolusi”. Kita, Alhamdulillah, telah “rediscover our Revolution“. Kita merasa diri kita sekarang ini sebagai dirinya seorang pengembara, yang setelah sepuluh tahun lamanya keblinger puter-giling mengembara di mana-mana untuk mencari rumahnya di luar negeri, akhirnya pulang kembali kerumah-asalnya, – pulang kembali ke rumahnya sendiri, laksana kerbau pulang ke kandangnya. (Cuplikan: Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution) AMANAT PRESIDEN SOEKARNO PADA ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA, 17 AGUSTUS 1959 DI JAKARTA. Melalui amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali yang dilakukan antara 1999 sampai 2002, MPR telah merubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem Presidensial. Apakah sistem pemerintahan tersebut yang disusun oleh BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI dalam UUD 1945? Bahkan jika kita berjuang untuk kembali pada Konstitusi Proklamasi 1945 dianggap mundur? Bukannya mengamandemen UUD 1945 dari sistem MPR menjadi sistem Presidensial merupakan tindakan anarkis? Bukannya menghilangkan Penjelasan UUD 1945 merupakan tindakan memutus tali sejarah bangsanya? Seperti yang diajarkan oleh Spihnoza, Adam Mueller, Hegel dan Gramschi yang dikenal sebagai teori integralistik. Menurut pandangan teori ini, negara didirikan bukan untuk menjamin kepentingan individu atau golongan, akan tetapi menjamin masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan. Negara adalah suatu masyarakat integral yang segala golongan, bagian dan anggotanya, satu dengan lainnya merupakan kesatuan masyarakat yang organis Yang terpenting dalam kehidupan benegara menurut teori integral adalah kehidupan dan kesejahteraan bangsa seluruhnya. Dasar dan bentuk susunan suatu negara secara teoritis berhubungan erat dengan riwayat hukum dan stuktur sosial dari suatu bangsa. Karena itulah setiap negara membangun susunan negaranya selalu dengan memperhatikan kedua konfigurasi politik, hukum dan struktur sosialnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Soepomo dalam rapat BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan agar sistem pemerintahan negara Indonesia yang akan dibentuk “… harus berdasar atas aliran fikiran negara yang integralistik (sic, maksud Prof. Soepomo adalah negara yang integral bukan integralistik!),, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golonganya dalam lapangan apapun” (Setneg, 1998; 55). Dalam negara yang integral tersebut, yang merupakan sifat tata pemerintahan yang asli Indonesia, menurut Soepomo, para pemimpin bersatu-jiwa dengan rakyat dan pemimpin wajib memegang teguh persatuan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakatnya. Inilah interpretasi Soepomo tentang konsep manunggaling kawulo lan gusti. Persatuan antara pemimpin dan rakyat, antara golongan-golongan rakyat, diikat oleh semangat yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu semangat kekeluargaan dan semangat gotong-royong. Dalam pemikiran organis-biologis Soepomo, kedudukan pemimpin dalam negara Indonesia dapat disamakan dengan kedudukan seorang Bapak dalam keluarga. Bung Hatta, berbeda dengan Bung Karno dan Prof. Soepomo, menerjemahkan faham kolektivisme sebagai interaksi sosial dan proses produksi di pedesaan, Indonesia Intinya adalah semangat tolong menolong atau gotong-royong. Karena itu dalam pemikiran Bung Hatta, kolektivisme dalam konteks Indonesia mengandung dua elemen pokok yaitu milik bersama dan usaha bersama. Dalam masyarakat desa tradisional, sifat kolektivisme ala Indonesia tersebut nampak dari kepemilikan tanah bersama yang dikerjakan bersama. Jadi, kolektivisme oleh Bung Hatta diterjemahkan menjadi kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi, yang diusahakan bersama untuk memenuhi kebutuhan bersama (Hatta, Bulan Bintang, 138-144). Demokrasi asli Indonesia yang merupakan kaidah dasar penyusunan negara Indonesia masih mengandung dua unsur lain, yakni rapat atau syura. Suatu forum untuk musyawarah, tempat mencapai kesepakatan yang ditaati oleh semua, dan massa protest. Suatu cara rakyat untuk menolak tindakan tidak adil oleh penguasa. Negara kekeluargaan dalam versi Hatta, yang disebutnya Negara Pengurus, adalah proses suatu wadah konstitusional untuk mentransformasikan demokrasi asli tersebut ke konteks moderen Dari notulen rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika membahas dasar negara pada 28 Mei – 1 Juli dan dari 10-17 Juli 1945, dan rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKT) pada 18-22 Agusutus 1945, dapat kita ikuti perkembangan pemikiran para pemimpin bangsa tentang dasar negara (Setneg, 1998: 7-147). Bung Karno, Bung Hatta dan Prof Soepomo adalah 3 tokoh yang menyatakan pembentukan negara Repbulik Indonesia didasarkan atas corak hidup bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan, yang dalam wacana gerakan pro-proklamasi kemerdekaan diartikan sama dengan kolektevisme. Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem Presidensial. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi. Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem Presidensial yang jelas berbeda dengan staats fundamental norm yang tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945. Sistem MPR adalah menganut faham kekeluargaan, faham integralistik, maka MPR adalah lembaga yang beranggotakan seluruh elemen keluarga bangsa Indonesia, hal ini disebabkan bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku, bermacam-macam adat istiadat, bermacam-macam Agama dan kepercayaan, bermacam-macam golongan. Maka keanggotaan MPR adalah utusan-utusan golongan, utusan-utusan elemen masyarakat seluruh Indonesia. Tugasnya adalah membuat keputusan Politik untuk kehidupan bersama secara gotong royong. Politik rakyat itu adalah Politik pembangunan yang terurai didalam GBHN. Jadi dengan sistem MPR maka negara ini benar-benar dijalankan sesuai kehendak rakyat, sesuai dengan politik rakyat dan sudah tentu dengan kedaulatan rakyat dan kemerdekaan kedaulatan rakyat Setelah terbentuknya GBHN maka dipilihlah Presiden dan diberi amanah untuk menjalankan Politik rakyat, menjalankan kehendak rakyat yaitu GBHN. Maka jika Presiden melenceng dari GBHN Presiden bisa diturunkan. Diakhir jabatannya Presiden harus mempertangungjawabkan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan. Presiden tidak boleh menjalankan Politiknya sendiri, atau menjalankan politik golongannya sendiri. Setelah Amandemen UUD 1945 keadaan menjadi kacau, sebab Panca Sila yang seharusnya menjadi dasar negara diabaikan. Mana bisa demokrasi dengan pemilihan langsung yang jelas mempertarungkan dua kubu atau lebih disamakan dengan Gotong royong, disamakan dengan Persatuan Indonesia, disamakan dengan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Usaha mencangkokan Pancasila dengan Demokrasi liberal adalah bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila. Perubahan kedaulatan di tangan MPR diganti dengan Menurut Undang-Undang Dasar menjadi sangat kacau. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” UU dibuat oleh Presiden dan DPR, yang merupakan presentasi dari kedaulatan rakyat. Kita bisa bayangkan bahwa UU itu bisa dibatalkan oleh MK yang keanggotaan MK dipilih dari hasil Fit And Proper Test. Pertanyaan nya dimana kedaulatan rakyat itu? Berdaulat dimana Rakyat, Presiden, DPR dengan MK? Kita berjuang untuk kembali pada Konstitusi Proklamasi karena kita tahu sejarahnya, Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar seperti yang diucapkan oleh Bung Karno dalam laporan pembahasan UUD pada sidang BPUPKI; ”Alangkah keramatnja, toean2 dan njonja2 jang terhormat, oendang2 dasar bagi sesoeatoe bangsa. Tidakkah oendang2 sesoeatoe bangsa itoe biasanja didahoeloei lebih doeloe, sebeloem dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat, dengan pertoempahan darah jang maha hebat, sehingga sering kali sesoeatoe bangsa melahirkan dia poenja oendang2 dasar itoe dengan sesoenggoehnja di dalam laoeatan darah dan laoetan air mata. Oleh karena itoe njatalah bahwa sesoeatoe oendang2 dasar sebenarnja adalah satoe hal jang amat keramat bagi sesoeatoe rakjat, dan djika kita poen hendak menetapkan oendang2 dasar kita, kta perloe mengingatkan kekeramatan pekerdjaan itoe. Dan oleh karena itoe kita beberapa hari jang laloe sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itoe. Kita beberapa hari jang laloe memohon petoendjoek kepada Allah S.W.T., mohon dipimpin Allah S.W.T., mengoetjapkan: Rabana, ihdinasjsiratal moestaqiem, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghadoebi alaihim waladhalin. Dengan pimpinan Allah S.W.T., kita telah menentoekan bentoek daripada oendang2 dasar kita, bentoeknja negara kita, jaitoe sebagai jang tertoelis atau soedah dipoetoeskan: Indonesia Merdeka adalah satoe Republik. Maka terhoeboeng dengan itoe poen pasal 1 daripada rantjangan oendang2 dasar jang kita persembahkan ini boenjinja: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatoean jang berbentoek Republik.” Jadi sangat yakinlah kita bahwa UUD 1945 itu dibuat bukan dengan sementara, bukan dengan singkat, tetapi dengan ijin Allah SWT, hal inilah yang tidak dibaca oleh pengamandemen UUD 1945. Dengan demikian untuk menyelamatkan kapal besar Indonesia tidak ada jalan lain selain kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli. Butuh pemimpin yang kuat untuk melawan dan membersihkan oligarki dan korupsi seakar akarnya. (*)

Komisi Yudisial Jangan Intervensi Kasus Suap IUP Batubara Tanah Bumbu

BY FNN Senin, 25 April 2022 13:22:31 0

Jakarta, FNN – Koalisi Masyarakat Sadar Hukum bersama Center for Budget Analysis (CBA) meminta Komisi Yudisial agar jangan terpengaruh oleh intervensi kelompok tertentu terkait kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel). CBA melihat dalam penanganan kasus suap IUP di Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel oleh Kejaksaan Agung tidak tegas mengakibatkan mandeg, di sisi lain ada kelompok tertentu yang dengan terang-terangan mengintervensi jalannya penyelidikan. Menurut Koordinator Koalisi Masyarakat Sadar Hukum dan CBA Amsar A. Dulmanan, ketidaktegasan Kejagung dan adanya intervensi kelompok tertentu menyebabkan kasus suap IUP Batubara di Tanah Bumbu berpotensi tidak tuntas, dan lebih buruk lagi bisa gagal menyentuh aktor utama. “Kami berharap Komisi Yudisial turut mendukung penuntasan kasus suap IUP Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ikut membantu Kejaksaan dalam mendatangkan Mardani H Maming ke Pengadilan Tipikor Banjarmasin untuk dimintai keterangan,” kata Amsar Dulmanan. Kasus suap IUP Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu harus didukung oleh berbagai pihak termasuk Komisi Yudisial, karena kasus ini telah merugikan keuangan negara Rp 27,6 miliar. Jika Kejagung masih lelet dalam menangani kasus suap IUP Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, Koalisi Masyarakat Sadar Hukum dan CBA meminta Kejagung melimpahkan kasus ini kepada KPK, atau KPK sendiri melakukan supervisi atas kasus ini. Sangat aneh jika Kejagung gagal menghadirkan Mardani H Maming, bahkan sampai mangkir 3 kali. Padahal keterangan Mardani sangat penting sebagai Bupati Tanah Bumbu dalam dua periode (2010-2015 dan 2016-2018) di mana kasus ini terjadi. “Selain itu adanya pengakuan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo sebagai terdakwa, ia mengatakan adanya orang kuat yang mengeluarkan IUP,” tambahnya. (mth)

Erick Thohir Paparkan Sinergi Program Antara BUMN-Pengusaha Jabar

BY FNN Senin, 25 April 2022 12:45:21 0

Bandung, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan program-program BUMN yang dapat disinergikan dengan para pengusaha di Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi.Dalam acara \"Intimate Session: Menteri BUMN Erick Thohir bersama Pengusaha di Jawa Barat\" di Kota Bandung, Jabar, Sabtu (23/4/2022), yang diadakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Barat, Erick berdialog dengan 150 pengusaha yang berasal dari 25 asosiasi/organisasi dan pelaku UMKM di Jawa Barat seperti Kadin, BPP Hipmi dan BPC Hipmi dari 27 kabupaten/kota.Menteri Erick dalam keterangan pers Hipmi Jawa Barat, Minggu, juga memberikan pemaparan dalam rangka mewujudkan Indonesia 2045, Indonesia harus siap menghadapi lima tren disrupsi global di antaranya, geoekonomi, demografi, lingkungan, teknologi dan kesehatan.\"Harapannya, dari pertemuan yang singkat ini akan menjadi awal yang baik untuk terus melahirkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah melalui Kementerian BUMN dan pengusaha di Jawa Barat,\" katanya.Selain itu, memiliki latar belakang sebagai pengusaha, Erick Thohir juga menyampaikan beberapa poin parameter kunci untuk bisnis yang berkelanjutan.Seperti, ia meminta para pengusaha harus peka terhadap nilai dan dinamika pasar, perlu inovasi dan transformasi digital yang berkelanjutan, serta memiliki manajemen neraca keuangan yang sehat.Selain itu, Erick juga menyampaikan berbagai upaya pemerintah melalui program-program Kementerian BUMN untuk mendukung ekosistem wirausaha di Indonesia.Di antaranya program peningkatan kemudahan akses layanan pendanaan yang terintegrasi serta peningkatan kapasitas pengusaha Muslim melalui beberapa Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).BUMN juga memberikan dukungan pendanaan dan investasi di startup company dan pembangunan infrastruktur guna mendukung industri pariwisata setempat, kata dia.Kesempatan tersebut, dimanfaatkan juga oleh para pengusaha di Jawa Barat untuk berdialog secara langsung dengan Menteri Erick Thohir serta mendengarkan langsung program-program BUMN yang dapat disinergikan dengan para pengusaha di Jawa Barat dalam rangka pemulihan ekonomi. (mth/Antara)

Susi Susanti: Indonesia Sulit Bersaing di Tunggal Putri Dunia

BY FNN Senin, 25 April 2022 12:20:19 0

Jakarta, FNN - Legenda bulu tangkis nasional Susi Susanti menilai bahwa Indonesia sulit bersaing pada sektor tunggal putri dunia karena kurangnya regenerasi dan tidak jarang wakil Merah Putih gugur di babak awal atau petengahan turnamen.Menurut peraih emas Olimpiade Barcelona 1992 itu, kualitas tunggal putri Indonesia masih kalah jauh dibandingkan pebulu tangkis lainnya di Asia.“Di tunggal putri, banyak pemain tangguh dari Asia sehingga persaingan di tunggal putri ketat. Kita harus bekerja ekstra keras untuk mendapat medali,” kata Susi tentang peluang Indonesia di SEA Games dan Asian Games, dikutip laman Komite Olimpiade Indonesia, Minggu.Peraih delapan medali SEA Games itu mengatakan Indonesia setidaknya perlu mewaspadai sembilan negara. Tak hanya China, Jepang dan Korea Selatan yang saat ini memiliki wakil tunggal putri tangguh, tetapi juga Taiwan, India, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia.Susi menyebut Indonesia saat ini bertumpu kepada Gregoria Mariska Tunjung, yang kerap menjadi andalan Merah Putih dalam berbagai kejuaraan besar.Namun berdasarkan catatan BWF, Gregoria belum mampu meraih podium lagi setidaknya dalam tiga tahun terakhir dengan capaian terbaik dia hanya mampu mencapai babak perempat final.Sementara itu, pada Asian Games 2018 di Jakarta, tunggal putri peringkat ke-29 dunia tersebut harus tersingkir di babak kedua, sedangkan pada SEA Games 2019 di Filipina, dia terhenti pada perempat final.Menurut Susi, ada beberapa penyebab sektor tunggal putri belum bisa bersaing di dunia, salah satunya adalah masalah regenerasi pemain yang dinilai belum sebaik sektor tunggal dan ganda putra.“Tapi saya yakin PBSI sudah menyiapkan program pembinaan di semua sektor, tidak hanya putri. Kita harus bekerja keras untuk menelurkan atlet generasi mendatang dan mencatatkan prestasi,” ucapnya.Indonesia terakhir kali membawa pulang medali emas dari sektor tunggal putri pada SEA Games 2013. Sementara di Asian Games, tunggal putri Indonesia hanya baru sekali mendapat emas, yakni pada Asian Games 1962 silam di Jakarta. (mth/Antara)

Hadapi Lebaran, Dua Ruas Tol Trans Sumatera Akan Difungsikan

BY FNN Senin, 25 April 2022 12:17:42 0

Jakarta, FNN - PT Hutama Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan membuka secara fungsional dua ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dalam menghadapi mudik Lebaran tahun ini.Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro menyampaikan bahwa fungsional kedua ruas tol tersebut dilakukan guna memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pemudik di tahun ini.“Sesuai arahan Kementerian PUPR dalam mendukung arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 2022, kami mengoptimalkan pelayanan di ruas-ruas yang telah beroperasi secara penuh dan di tahun ini kami akan membuka secara fungsional dua ruas baru di Jalan Tol Trans Sumatera yakni Tol Pekanbaru – Bangkinang dan Tol Bengkulu – Taba Penanjung,” kata Koentjoro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Senin.Hutama Karya akan membuka secara fungsional Ruas Pekanbaru – Pangkalan seksi Pekanbaru - Bangkinang sepanjang 31 km dan Ruas Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu seksi Bengkulu – Taba Penanjung sepanjang 17,6 km, guna mendukung kelancaran arus mudik/balik Lebaran 2022.Sebelumnya, sebagai upaya perusahaan untuk mempersiapkan secara fungsional dua ruas tol tersebut, telah dilakukan Uji Laik Fungsi (ULF) pada 13 – 14 April 2022 di Tol Bengkulu – Taba Penanjung dan peninjauan langsung oleh konsultan PMO untuk Tol Pekanbaru – Bangkinang.“Tak hanya persiapan secara fisik di lapangan, kami juga terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPJT, Bina Marga, Korlantas, BBPJN dan instansi lainnya. Kami berharap dengan dibukanya Tol Pekanbaru – Bangkinang dan Tol Bengkulu – Taba Penanjung secara fungsional dapat berdampak signifikan bagi para pemudik khususnya di wilayah sekitar Bengkulu dan Riau,” kata Koentjoro.Fungsional kedua ruas tol tersebut akan dibuka pada arus mudik H-7 (26 April 2022) dan arus balik H+7 (9 Mei 2022) dengan jam operasional Tol Pekanbaru – Bangkinang yakni mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB dan Tol Bengkulu – Taba Penanjung mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB serta lajur yang dibuka untuk fungsional yakni satu arah. Adapun kedua ruas tol tersebut diperuntukkan khusus untuk kendaraan kecil (Golongan I).Hutama Karya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol. Mengingat kedua ruas tol belum diberlakukan tarif, para pengguna jalan tol harus tetap melakukan tapping menggunakan kartu elektronik untuk dapat melintas di ruas tol tersebut, dan satu kartu hanya dapat digunakan untuk satu kendaraan.Selain itu, Hutama Karya menghimbau bagi pengguna jalan untuk memperhatikan kecepatan maksimum kendaraan di ruas tol fungsional yakni 60 km/jam, mengecek kondisi kendaraan sebelum mengemudi, memastikan kondisi prima dan tidak mengemudi dalam kondisi mengantuk, serta selalu setuju bahwa keselamatan adalah nomor satu. (mth/Antara)

Delegasi Y20 RI Minta Pemerintah Bangun Ekosistem Cetak Wirausaha Baru

BY FNN Senin, 25 April 2022 12:14:29 0

Jakarta, FNN - Delegasi Y20 2022 Indonesia untuk Transformasi Digital Marcel Satria mengatakan pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu mengembangkan ekosistem yang kondusif untuk mencetak wirausaha-wirausaha baru.\"Pembuat kebijakan perlu menciptakan, mengembangkan dan menumbuhkan ekosistem yang kondusif untuk kewirausahaan tersebut,\" kata Marcel dalam acara Town Hall Meeting Y20 Indonesia 2022, yang diikuti di Jakarta, Minggu.Town Hall Meeting ini diselenggarakan oleh Y20 Indonesia yang merupakan salah satu engagement group dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.Marcel mengatakan upaya untuk menciptakan ekosistem tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun kapasitas pelaku ekonomi digital, menyediakan infrastruktur fisik dan regulasi serta menumbuhkan lingkungan yang dapat dipercaya, aman dan disertai aturan yang jelas.Menurutnya, sebelum transformasi digital didorong agar berjalan dengan cepat, pemerintah perlu untuk memperhatikan tersedianya ekosistem digital yang memadai.\"Sebelum kita melaju dengan kecepatan penuh, kita perlu benar-benar melihat, apakah kita memiliki lingkungan itu di Indonesia,\" katanya.Pihaknya mencontohkan ketika pertama kali mobil ditemukan, banyak terjadi kecelakaan sehingga banyak orang khawatir dengan dampak buruk dari inovasi tersebut.\"Kita ambil contoh seperti mobil, ketika mobil pertama kali ditemukan, itu adalah inovasi yang tepat, namun kemudian ada banyak kecelakaan yang terjadi dan orang-orang takut, apakah mobil itu baik atau buruk\" katanya.Marcel menjelaskan pembuat kebijakan kemudian membuat berbagai inovasi untuk mencegah dampak buruk dari penggunaan mobil di antaranya dengan menciptakan sabuk pengaman, membuat zebra cross dan mewajibkan pengemudi memiliki SIM.Dia mengatakan hal yang sama dapat diterapkan dengan teknologi digital karena teknologi digital hanyalah alat untuk mewujudkan transformasi digital yang membutuhkan lingkungan yang tepat agar dapat berkembang.\"Ini bukan tentang apakah transformasi digital itu baik atau buruk, ini tentang bagaimana kita dapat memikirkan kebijakan yang dapat membangun lingkungan yang tepat bagi ekonomi digital untuk berkembang karena kita tahu bahwa manfaatnya luar biasa,\" katanya. (mth/Antara)

Lebih Dari 1,2 Juta Orang Daftar Program Rekrutmen Bersama BUMN 2022

BY FNN Senin, 25 April 2022 12:11:20 0

Jakarta, FNN - Kementerian BUMN mengungkapkan lebih dari 1,2 juta orang sudah mendaftar sejak program Rekrutmen Bersama BUMN 2022 dibuka pada 15 April 2022 lalu.“Ini menunjukkan besarnya minat para milenial Indonesia untuk bergabung di BUMN dan berkontribusi dalam kemajuan perekonomian bangsa,\" ujar Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.Menurut Tedi, hal ini sesuai dengan komitmen Menteri BUMN Erick Thohir bahwa BUMN terus membuka lapangan kerja, dan seluruh proses rekrutmennya harus dikawal dengan baik.\"Beliau juga memberi amanah kepada saya, Sekretaris Kementerian BUMN Bapak Susyanto, dan tim FHCI untuk memastikan setiap tahapan, proses dan sistem dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2022 ini, sehingga dapat berjalan dengan baik, bersih dan transparan,” katanya.Rekrutmen Bersama BUMN 2022 masih dibuka sampai 25 April 2022 pukul 22.00 WIB. Masih banyak kesempatan karir yang tersedia, yang dapat dieksplorasi oleh talenta muda Indonesia.Rekrutmen Bersama BUMN adalah program Kementerian BUMN dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), yang membuka kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa untuk berkarya di BUMN dan menjadi bagian penting dari transformasi BUMN.Transformasi BUMN telah membawa BUMN semakin profesional dan tumbuh kuat. Hal ini tentunya harus didukung oleh transformasi di bidang sumber daya manusia, guna mendapatkan dan mempertahankan talenta terbaik untuk mengelola dan melanjutkan transformasi BUMN.Tahun ini, kesempatan dibuka untuk 2.700 posisi di lebih dari 50 BUMN. Posisi tersedia untuk berbagai jenjang di berbagai industri dan lokasi di Indonesia. Batas usia maksimal bagi jenjang Diploma I/II/III adalah 27 tahun, jenjang S1/Diploma IV maksimal 30 tahun, dan jenjang S2 maksimal 35 tahun per tanggal 25 April 2022.Seluruh tahapan proses rekrutmen bebas biaya dan dikelola oleh FHCI secara profesional, transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan nilai AKHLAK.Tedi Bharata meminta calon pelamar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Kementerian BUMN, FHCI atau BUMN. Informasi resmi dan terkini Rekrutmen Bersama BUMN 2022 hanya di https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id. (mth/Antara)

Puan: Kemerdekaan Palestina Masih Jadi Utang Indonesia dan Anggota KAA

BY FNN Senin, 25 April 2022 09:44:27 0

Jakarta, FNN - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan kemerdekaan penuh terhadap Palestina dari Israel masih menjadi utang yang harus dibayarkan oleh Indonesia dan negara anggota Konferensi Asia Afrika (KAA).\"Memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah janji Indonesia sejak menggelar Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955,\" kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.Komitmen untuk mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari agresi Israel, lanjutnya, telah disuarakan oleh anggota KAA termasuk Indonesia sejak 67 tahun yang lalu saat Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di Bandung pada 18–24 April 1955.Dalam pertemuan itu, katanya, kecaman terhadap agresi Israel terhadap Palestina disuarakan oleh para pimpinan delegasi, di antaranya Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dan Perdana Menteri Lebanon Sami Solh.Dalam pertemuan itu, menurut dia, Nasser menyindir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang seolah-olah membiarkan penjajahan terhadap Palestina terjadi, padahal PBB memiliki kekuatan untuk mengecam dan menjatuhkan sanksi.Agresi yang dilakukan Palestina di Israel itu menurut Nassert merupakan pelanggaran hak asasi manusia paling brutal dan tidak bermoral yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, katanya.Selain itu, Solh sebagai pemimpin delegasi Lebanon menyoroti masalah pengungsi yang terpaksa hidup terasing karena agresi Israel ke Palestina.Solh mempertanyakan hati nurani seluruh pemimpin negara mampu menerima kenyataan bahwa satu juta pengungsi Palestina, yang terusir dari negaranya dan dirampas harta bendanya, harus terpencar dan hidup di pengasingan. Hal itu disampaikan Solh sebagaimana dikutip jurnalis Richard Wright dalam bukunya The Colour Curtain.Sementara itu, Presiden RI Soekarno saat membuka pertemuan menegaskan KAA harus membantu perjuangan negara-negara di Asia dan Afrika yang belum merdeka.Soekarno mengatakan tujuan Indonesia belum tercapai dana tidak ada bangsa yang merdeka selama tanah kelahirannya masih terjajah. Kebebasan dan perdamaian tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak ada yang namanya setengah bebas atau setengah hidup, kata Puan mengutip kakeknya itu.Di akhir pertemuan, Puan mengatakan seluruh delegasi KAA sepakat mendukung kemerdekaan Palestina dan mendesak para pihak segera menerapkan isi resolusi PBB di Palestina.Namun hingga kini rakyat Palestina masih belum sepenuhnya merdeka dan masih ada praktik diskriminasi, perampasan terhadap tanah dan tempat tinggal, serta pembatasan untuk beraktivitas dan bergerak masih dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina.Oleh karena itu, Puan mengingatkan 29 negara anggota KAA, termasuk Indonesia, harus memenuhi janjinya untuk membantu perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan.Kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa di dunia dan seharusnya tidak ada lagi penjajahan yang dilakukan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain apalagi di era modern seperti saat ini, tegasnya.\"Pembebasan Palestina dari penindasan Israel selamanya tetap jadi hutang untuk dilunasi Indonesia dan negara-negara peserta KAA lainnya yang pernah berikrar di Bandung,\" ujarnya.Dia juga mendorong Pemerintah terus melakukan langkah nyata dalam membantu rakyat Palestina. Indonesia dapat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bersikap lebih aktif menghentikan seluruh kekerasan di Palestina, ujarnya. (mth/Antara)

Memaknai keberkahan Ramadan-05

BY FNN Senin, 25 April 2022 09:40:51 0

Ini mengingatkan saya kepada sebuah cerita yang sudah sering saya sampaikan. Cerita seorang muallaf di kota New York. Beliau adalah mantan prajurit Amerika yang pernah ditugaskan dì Afganistan beberapa waktu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundaiton SEMAKIN kita selami hikmah-hikmah tersembunyi dari bulan Ramadan semakin tersingkap pula berbagai keberkahan (keutamaan) bulan ini. Semua itu tersimpulkan dalam satu kata: ketakwaan. Maka ketakwaan itu “kalimah jaami’ah” (kata yang menyimpulkan) dari berbagai kebajikan dan kebaikan dalam hidup manusia. Sehingga wajar saja semua perintah dalam Al-Quran itu bermuara kepada pembentukan Karakter ketakwaan. Kita diingatkan misalnya perintah paling awal dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 21: “wahai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan mereka yang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. Demikian pula kalimat “la’allakum tattaqun” pada ayat puasa di surah Al-Baqarah 183. Karena memang puasa mengantar kepada ragam kebaikan (keberkahan) dalam hidup manusia. Di antara keberkahan Ramadan adalah bahwa puasa menyadarkan manusia tentang makna kepuasan hakiki dalam hidupnya. Hal ini menjadi sangat penting dan mendasar karena Sesungguhnya semua manusia dalam hidupnya mencari kepuasan. Sayangnya seringkali kepuasan yang dicari itu bagaikan fatamorgana yang menipu. Dalam dunia Barat yang penuh dengan kegemerlapan dunia manusia kerap dipaksa untuk mencari kepuasan itu dengan berbagai cara yang seringkali justeru kontra produktif dengan kemanfaatan bagi dirinya. Bahkan tidak jarang cara-cara yang dilakukan untuk menemukan kepuasan itu bertentangan dengan tabiat kemanusiaan itu sendiri. Akibatnya segala usaha itu pada akhirnya tidak saja terasa hampa dan gersang. Tapi justeru membawa kemudhoratan besar bagi kehidupan manusia itu. Di sìnilah Islam hadir dengan konsep dan cara pandang yang berbeda dalam memahami makna kepuasan hidup. Islam hadir dengan konsep yang komprehensif dan tidak terbatasi oleh pemahaman sesaat dan bersifat parsial. Pemahaman Barat tentang kepuasan itu yang berwawasan material atau lebih dikenal dengan “materialisme” bersifat sesaat. Karakter sesaat ini memang identik dengan kata dunia (danaa yadnuu) yang berarti dekat atau sesaat. Islam justeru hadir dengan konsep yang menyeluruh (wholly) mencakup fisikal/material dan beyond fisikal/material. Ini yang sering diistilahkan dengan kepuasan batin. Biasa juga disebut dengan kepuasan spiritualitas (spiritual satisfaction). Pada sisi inilah puasa hadir sebagai pelatihan untuk mempertajam kesadaran spiritualitas sebagai basis kepuasan hidup. Bahwa kepuasan itu tidak saja pada makan, minum dan berbagi kepuasan fisikal/material (physical pleasures). Tapi lebih dalam dan luas lagi menembus ke dalam relung batin manusia. Pada titik inikah seringkali banyak yang gagal memahami kenapa orang-orang beriman itu tetap bahagia dengan segala keterbatasan fisikal/material mereka. Sementara betapa banyak orang yang bergelimang harta dan berbagai keindahan dunia ini tapi mengalami kegersangan dan kesempitan hidup. Ini mengingatkan saya kepada sebuah cerita yang sudah sering saya sampaikan. Cerita seorang muallaf di kota New York. Beliau adalah mantan prajurit Amerika yang pernah ditugaskan dì Afganistan beberapa waktu. Beberapa tahun silam beliau datang kepada saya menyatakan ingin masuk Islam. Biasanya kalau ada yang datang menyatakan keinginan masuk Islam tanpa belajar saya tanya alasannya. Apalagi kalau yang ingin masuk Islam itu adalah seorang pria. Jangan-jangan hanya karena ingin menikah dengan seorang wanita Muslimah. Beliau menceritakan bahwa sekembali dari Afghanistan beliau selalu teringat oleh seorang temannya di Afghanistan yang menurutnya hanya seorang tukang sapu di kantor militer Amerika. Gajinya kecil dan anaknya 6 orang. Tapi menurutnya dia selalu hadir dengan senyuman seolah tiada masalah hidup yang dihadapi. Teman itu semakin teringat ketika mantan prajurit ini melihat situasi hidup di kota New York. Kota dunia yang penuh dengan kegemerlapan dunia. Kota yang menjadi pusat kapitalisme dunia. Tapi begitu banyak orang yang menderita penyakit jiwa karena derasnya kompetisi kehidupan. Dua realita hidup yang kontra ini menjadikan teman kita itu sadar bahwa ternyata kebahagaian (dan kepuasan) hidup tidak ditentukan oleh materi dan dunia fisikal saja. Tapi ada yang lebih inherent (mendasar) untuk menentukan kepuasan hidup itu. Itulah kepuasan batin kita yang ditentukan oleh kekuatan spiritualitas manusia. Maka puasa puasa Ramadan membawa nilai keberkahan ini. Mengajarkan dan menyadarkan bahwa spiritulitas manusia menjadi penentu kepuasan dan kebahagiaan. Dan Karenanya meninggalkan dan menanggalkan kehidupan dunia fisikal (makan/minum dan hubungan seksual) sementara menjadi jalan bagi terbentuknya kekuatan ruhiyah (spiritualitas) sebagai fondasi kepuasan hidup manusia. Selamat menjalankan ibadah puasa! New York, 24 April 2022. (*)

UUD 2002 Hasil Amandemen Keblinger Menjadikan Negara Perseorangan

BY FNN Ahad, 24 April 2022 23:01:52 0

Akibat amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menjadi tidak jelas secara makna apalagi secara hakekat, secara makna apa mungkin UUD menjalankan UUD? Siapa yang menjalankan kedaulatan rakyat itu pasal berapa? Juga tidak jelas. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila SEKALI lagi soal UUD 2002 hasil amandemen hasil diskusi dengan Mas Bagus Taruno Legowo yang hampir semalam suntuk berlanjut sampai 3 hari tiga malam semakin pelik dan bodohnya bangsa ini. Kita berdiskusi tentang HAM dimana para pengamandemen UUD itu tidak mampu membaca dan mencerna konstitusi sehingga dianggapnya Indonesia tidak mengenal HAM, sehingga begitu bodohnya piagam PBB tentang HAM dicopas tanpa mikir panjang dimasukan di dalam UUD hasil amandemen. Kalau PBB bicara HAM dengan Frasa kata setiap orang benar, sebab PBB meliputi seluruh dunia. Sehingga setiap orang di dunia ini bagian dari aturan PBB itu. Kalau masuk dalam UUD suatu negara, maka yang harusnya berlaku adalah warga negara atau rakyat atau penduduk bukan setiap orang. Ketidak-cermatan pengamandemen UUD 1945 ini menyebabkan kekacauan dalam berbangsa dan bernegara. Dan lebih aneh lagi para elit politik termasuk Presiden, DPR, MPR, tidak ada yang bicara kesalahan pada UUD 2002 hasil amandemen. Pasal 28 mengalami penambahan dalam Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal sebagaimana tertuang dalam Bab XA Pasal 28 A-J. Contoh pasal yang menggunakan frasa kata setiap orang. Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan.**) Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**) Siapakah setiap orang itu kok bukan setiap warga negara atau setiap penduduk. Sebab, kalau warga negara atau penduduk itu kan dibatasi oleh wilayah. Misal Warga Negara Indonesia dibatasi oleh wilayah Negara Indonesia begitu juga dengan penduduk. Tetapi kalau setiap orang siapa saja tidak peduli dia warga negara Indonesia atau warga negara asing maka pasal ini berlaku, apa ya begitu kita bernegara ini padahal arti setiap orang itu dari sisi hukum tak hanya menyangkut orang tapi juga menyangkut badan hukum atau tak berbadan hukum atau korporasi kan ruwet kalau begini coba kita beda arti setiap orang. Setiap Orang (1) adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.” ( Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan) “Setiap Orang (2) adalah individu atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).“ Setiap Orang Setiap Orang (1) adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.” (Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan) . “Setiap Orang (2) adalah individu atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ).“ Setiap Orang (3) adalah orang perorangan, kelompok orang, baik sipil, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).“ Setiap Orang (4) adalah orang atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang). “Setiap Orang (5) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).“ Setiap Orang (6) adalah orang atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).“ Setiap Orang (7) adalah orang perseorangan atau korporasi.” (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). “Setiap Orang (8) adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.” (Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).“ Setiap Orang (9) adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.” (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional).“ Setiap Orang (10) adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.” (Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 12 Tahun 2006  Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). “(adalah orang perorangan, kelompok orang, baik sipil, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual.” (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).“ Jadi dari contoh diatas jelas tidak tepat menggunakan kata setiap orang, apakah dengan demikian masih layak UUD 2002 hasil amandemen itu? Kesalahan seperti ini apa akan kita biarkan? Apakah betul UUD 1945 itu tidak bicara tentang HAM, Indonesia satu-satunya negara yang anti terhadap penjajahan bahkan di dalam pembukaan UUD ditulis pada alinea ke 1 anti  terhadap penjajahan. Sejak UUD 1945 diamandemen bukan saja menghabisi Ideologi Pancasila yang terdapat di dalam UUD 1945 yang berakibat hilangnya pedoman-pedoman pokok yang ada di Pembukaan UUD 1945. Sebagaimana diketahui, mengenai negara dan hukum terdapat soal-soal pokok yang telah berabad-abad selalu menjadi pikiran dan selama-lamanya tetap aktual, sepertinya soal hakekat, sifat, tujuan, dan lapangan tugas bekerjanya negara dalam teori dan dalam praktik. Cuplikan Tesis Prof Dr Noto Nagoro Soal Sifat Manusia Sebagai Dasar Kenegaraan. Di dalam pembukaan terdapat unsur-unsur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam hal soal-soal pokok itu. Pembukaan mulai dengan pernyataan, “bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Hak akan kemerdekaan yang dimaksudkan adalah daripada segala bangsa, bukannya hak kemerdekaan daripada individu, dan untuk mempertanggung-jawabkannya lebih landjut, bahwa “pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan” juga bukan hak kemerdekaan individu yang dipergunakan sebagai dasar, akan tetapi “perikemanusiaan dan perikeadilan”, kedua-duanya pengertian dalam arti abstrak dan hakekat. Jangan sekali-kali lalu timbul anggapan, bahwa di dalam pernyataan hak kemerdekaan bangsa daripada pembukaan itu tidak ada tempat bagi hak kebebasan perseorangan. Tidak demikian halnya, akan tetapi perseorangan ditempatkan dalam hubungannya dengan bangsa, dalam kedudukannya sebagai anggota bangsa dan sebagai manusia dalam kedudukannya spesimen atas dasar atau dalam lingkungan jenisnya (genus), ialah “perikemanusiaan”. Sebaliknya bukan maksudnya juga untuk menyatakan, bahwa perseorangan adalah seolah-olah anggota bangsa, melulu penjelmaan jenis, akan tetapi seraya itu djuga merupakan diri sendiri dan berdiri pribadi. Pemakaian “perikemanusiaan” juga sebagai alasan untuk menghapuskan penjajahan, lagipula termasuknya sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam asas kerohanian Negara menunjukkan, bahwa dikehendaki untuk menjadikan unsur kesesuaian dengan hakekat manusia itu sebagai pokok sendi bagi Negara, dan hakekat manusia adalah makhluk yang bersusun dalam sifatnya, ialah individu dan makhluk sosial kedua-duannja. Terkandung di dalam unsur-unsur Pembukaan itu tidak hanja hal negara didasarkan atas pokok pikiran bersendi pada dan terdiri atas manusia yang mempunjai sifat individu dan makhluk sosial kedua-duanya, akan tetapi djuga tidak menitikberatkan kepada salah satunya. Yang dikehendaki bukan Negara yang bersusun individualistis, atomistis, mechanis atau sebaliknya Negara yang bersusun kolektif atau organis, sebagai kesatuan total yang menyampingkan diri daripada manusia perseorangan. Akan tetapi yang dimaksud ialah Negara yang bersusun dwi-tunggal, kedua-duanja sifat manusia sebagai individu dan makhluk sosial terpakai sebagai dasar yang sama kedudukannya. Pentingnya arti daripada soal sifat manusia dalam hal merupakan dasar kenegaraan, tidak perlu dipertanggungjawabkan lagi, sebagaimana diketahui sudah menjadi pendapat umum, bahwa itu mempunjai arti yang menentukan dalam hal-hal pokok kenegaraan, sepertinja sudah disinggung-singgung di atas tadi menentukan hakekat, sifat daripda negara sendiri, djuga menentukan susunan, tujuan dan tugas bekerjanya negara, kedudukan warga negara dalam negara dan hubungannya dengan negara, begitu pula susunan pemerintahan negara. Kesimpulan yang didasarkan atas unsur-unsur jang terdapat dalam Pembukaan tadi, ternyata sesuai dengan dan memperoleh penegasan resmi sebagaimana dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II nomor 7. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara jang tidak boleh dilupakan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa “pokok yang ketiga yang terkandung dalam pembukaan” ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan/perwakilan. Oleh karena itu, sistem Negara yang harus terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat yang berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia. Dengan lain perkataan sistim Negara harus demokratis, jadi di sini dititikberatkan kepada unsur sifat individu daripada manusia, dan demokrasi jang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang telah terdapat dan terselenggara padanya, ialah kedaulatan rakyat atas dasar permusyawaratan/perwakilan. Lain dari itu ditegaskan, bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat) ...... Pemerintahan berdasar atas sistim Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan jang tidak terbatas)”. Dengan diamandemennya pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhkan oleh MPR, Setelah diamandemen Pasal 1 ayat 2 menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Akibat amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menjadi tidak jelas secara makna apalagi secara hakekat, secara makna apa mungkin UUD menjalankan UUD? Siapa yang menjalankan kedaulatan rakyat itu pasal berapa? Juga tidak jelas. Jelas bahwa pada alenea ke 1 pembukaan UUD 1945 adalah kehendak seluruh bangsa Indonesia menghendaki penjajahan harus dihapuskan dari muka dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan. Bukannya inti dari HAM adalah peri kemanusiaan dan peri keadilan? Bukannya Pancasila dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan inti dari HAM? Bukannya Indonesia juga sudah meratifikasi HAM. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apakah kita membiarkan negara ini mempunyai UUD yang tidak lagi mempunyai privat bagi warga negara nya, dan bertentangan dengan Pancasila yang mempunyai nilai kebersamaan kolektivisme, gotong royong dan bukan setiap orang yang nggak jelas apakah bangsa sedunia ini yang ditampung di dalam UUD 2002 yang keblinger itu atau bangsa ini sudah mulai sadar mengembalikan tatanan mula negara Republik Indonesia? (*)

Persis Solo Terima Dana Sponsor dari Wilmar?

BY FNN Ahad, 24 April 2022 21:07:41 0

Jakarta, FNN – Setelah ramai diberitakan bahwa salah satu sponsor Persis 0Solo terlibat korupsi minyak goreng, Persis Solo memutuskan mengakhiri kerja sama dengan perusahaan sawit Wilmar. Hal itu merespons kasus minyak goreng yang menyeret Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor. “Persis (Solo) memahami isu yang sedang berkembang di masyarakat dalam beberapa hari terakhir tentang Wilmar. Kami turut menyesalkan atas adanya kejadian tersebut,” kata Persis Solo, Kamis, 21 April 2022. Persis Solo merupakan salah satu tim yang promosi ke Liga 1 musim depan. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu merupakan juara Liga 2 musim 2021-2022. Selain Persis, dua tim yang promosi ke Liga 1 ialah Rans Cilegon FC dan Dewa United. Terbongkarnya kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng ikut merembet ke berbagai pihak. Salah satunya adalah klub sepak bola Perisis Solo. Pasalnya klub milik Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo itu disponsori oleh PT Wilmar Nabati Indonesia, salah satu anak perusahaan Wilmar Group. Kerja sama klub milik putra bungsu Presiden Jokowi itu terjalin sejak klub sepak bola yang bermarkas di Stadion Manahan itu masih berlaga di Liga 2. Musim ini Persis Solo bakal bertarung di Liga 1. Pada jersey Persis Solo terpampang logo Wilmar bersama dengan sponsor lain seperti Free Fire, Bank Aladin Syariah, dan Gurih. Dalam keterangannya pada Oktober 2021, Country Head Wilmar International Ltd untuk Indonesia, Darwin Indigo, mengakui pihaknya menjadi sponsor Persis Solo. Darwin menambahkan, sepak bola merupakan olahraga yang sangat dekat dengan masyarakat di Indonesia. Hal ini, sesuai dengan produk-produk yang di hasilkan Wilmar Group seperti minyak goreng, beras, dan lainnya yang juga dikonsumsi masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, manajemen Persis menyatakan kontrak dengan Wilmar merupakan bentuk kerja sama profesional. Kerja sama mereka didasari untuk pengembangan sepak bola yang lebih berprestasi di Kota Solo. Menurut manajemen Persis, dalam perjanjian tidak ikut campur atau terlibat dalam sistem kerja (manajerial) perusahaan masing-masing, kecuali dalam konteks lingkup kerja sama sebagai sponsorship Persis di Liga 2 2021. Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep mengatakan pihaknya bangga Wilmar bisa menjadi bagian dari sponsor Persis Solo musim ini. Sebab, Wilmar merupakan perusahaan yang sudah memiliki prestasi level internasional. Persis, kata Kaesang, ingin jika kerja sama itu untuk jangka panjang, tidak hanya ingin satu kompetisi saja karena antara Persis dengan Wilmar memiliki banyak kesamaan. Sebelumnya Presiden Jokowi merespons adanya penetapan tersangka kasus dugaan ekspor korupsi minyak sawit mentah oleh Kejaksaan Agung. Jokowi meminta agar kejaksaan bisa mengusut secara tuntas. “Terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng, saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas,” tulis Presiden Jokowi dalam cuitan pada akun media sosial Twitter pribadinya (@Jokowi), Rabu (20/4). Kepala negara juga menyesalkan masih ditemukan harga minyak goreng yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Dia menduga, memang ada permainan mafia minyak goreng. Kanal Hersubeno Point, Sabtu (23/4/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief mengungkap, sponsor Persis Solo tidak hanya Wilmar saja. Free Fire, salah satu game online terpopuler di Indonesia juga menjadi sponsor Persis Solo. Free Fire ini memang sedang menjadi game online yang dimainkan oleh masyarakat milenial dan kini resmi menjadi partner Persis Solo. Persis Solo mendapatkan tawaran kerja sama melimpah jelang peluncuran tim dan jersey pekan depan. Terhitung 14 perusahaan mendukung Persis musim ini. Perubahan manajemen pada musim ini telah menjadi pemantik bergabungnya perusahaan-perusahaan besar ke Persis. Keberadaan Kaesang Pangarep bak magnet yang mendorong Persis memiliki finansial berlimpah. Nilai pasar skuad Persis bahkan menyentuh Rp 43,89 miliar, lebih besar dari beberapa klub Liga 1 merujuk Transfermarkt. Komisaris Utama PT Persis Solo Saestu, Kevin Nugroho, mengatakan Persis Solo sampai kewalahan menerima tawaran kerja sama dari perusahaan pada musim ini. Terakhir, perusahaan agribisnis internasional asal Singapura, Wilmar, turut mengucurkan koceknya untuk Laskar Sambernyawa. Wilmar disebut menjadi salah satu sponsor utama Persis musim ini. Wilmar adalah salah satu perusahaan terbesar menurut kapitalisasi pasar Bursa Efek Singapura. Aktivitasnya meliputi bisbis perkebunan kelapa sawit, penyulingan minyak masakan, hingga pemrosesan gandum. “Yang jelas [Wilmar] menjadi salah satu sponsor utama,” ujar Media Officer Persis, Bryan Barcelona, kepada Solopos.com, Jumat (17/9/2021). Sebelumnya dalam pramusim, deretan brand muncul di jersey Persis. Brand lainnya yang tercatat sebagai sponsor Persis Solo adalah Aladin, sebuah bank syariah yang di dalamnya terdapat nama Anthony Pradiptya. Anthony merupakan partner dari Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi, di bisnis GK Hebat, perusahaan induk yang berkantor di Generali Tower, Jakarta Selatan, yang membawahi sejumlah bisnis seperti Sang Pisang, Yang Ayam, Ternakopi, Siap Mas, Let\'s Toast, dan Enigma Camp. GK Hebat juga menjalin kemitraan bisnis dengan para pelaku UMKM. Anak muda berusia 35 tahun ini adalah putra Gandi Sulistiyanto, mantan Managing Director Sinarmas Grup yang kini menjabat Dubes Korea Selatan. Bersama Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming, Anthony dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun ke KPK terkait pencucian uang hampir Rp 100 miliar. Tampaknya, supaya kasus mafia minyak goreng yang melibatkan Wilmar ini tidak sampai ke Persis Solo, makanya Kaesang memutus kerjasama. (mth)

Perludem Rekomendasikan Sekretaris Daerah Jadi Penjabat Kepala Daerah

BY FNN Ahad, 24 April 2022 18:25:03 0

Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk mengisi posisi penjabat kepala daerah secara langsung dari sekretaris daerah.\"Opsi penjabat diisi langsung oleh sekretaris daerah sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi para ASN (aparatur sipil negara) dalam melaksanakan program pembangunan nasional, pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024,\" tutur Titi.Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi virtual bertajuk \"Penjabat Kepala Daerah: Antara Daulat Rakyat dan Keserentakan Jadwal Pilkada\" yang disiarkan di kanal YouTube Perludem, dipantau dari Jakarta, Minggu.Selain merekomendasikan posisi penjabat kepala daerah untuk diisi oleh sekretaris daerah, Titi juga merekomendasikan agar pejabat ASN yang diangkat menjadi penjabat untuk dinonaktifkan sementara dari jabatan utamanya sehingga bisa dapat menjalankan tugasnya dengan fokus sebagai penjabat gubernur, bupati, atau wali kota.\"Sebelum mengangkat penjabat, Presiden atau Menteri Dalam Negeri sebaiknya meminta pendapat dan masukan dari DPRD setempat,\" ujarnya.Sebelum pemilihan nama, tutur ia melanjutkan, agar terlebih dahulu meminta usulan kriteria dan nama yang diharapkan atau dibutuhkan oleh daerah. Serta, setelah memiliki nama calon penjabat, Presiden maupun Menteri Dalam Negeri juga sebaiknya meminta respon atau pendapat dan masukan atas nama calon penjabat tersebut.Lebih lanjut, Titi menegaskan bahwa personel TNI atau Polri yang sedang dalam penugasan di luar institusi TNI atau Polri tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjabat.\"Karena penugasan di luar institusi TNI atau Polri adalah untuk memenuhi kebutuhan di kementerian atau lembaga tersebut. Bukan untuk posisi penjabat kepala daerah yang bahkan harus dijalankan secara penuh waktu dan diusulkan kewenangan-nya setara dengan kepala daerah definitif,\" ucap dia.Terkait dengan Pemilihan Penjabat di Provinsi Papua, Titi berharap agar pemilihan tersebut memperhatikan afirmasi Orang Asli Papua (OAP).\"Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perlu membentuk tim atau kelompok kerja khusus untuk mengawasi pengisian Penjabat Kepala Daerah, serta memastikan netralitas penjabat dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024,\" ucap Titi.Guna memastikan netralitas, Titi merekomendasikan agar KPK, PPATK, dan aparat penegak hukum dapat lebih bersiaga dan jeli terhadap potensi praktik transaksional dan koruptif dalam pengisian penjabat kepala daerah. (mth/Antara)

Inspeksi Bandara Soetta, Menhub Apresiasi Masyarakat Mudik Lebih Awal

BY FNN Ahad, 24 April 2022 18:16:09 0

Jakarta, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi masyarakat yang mengikuti anjuran pemerintah untuk mudik lebih awal, guna menghindari kepadatan di masa puncak mudik yang diprediksi terjadi pada 28-30 April 2022 mendatang.Menhub menyampaikan hal tersebut saat melakukan inspeksi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu.“Sebelumnya pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta sekitar 400 pergerakan pesawat per hari. Tetapi dua hari ini sudah meningkat menjadi 900 pergerakan per harinya. Okupansinya sudah mendekati 100 persen. Ini berarti anjuran mudik lebih awal sudah dilakukan,” kata Budi Karya.Menhub mengungkapkan juga telah menanyakan kepada sejumlah penumpang alasan melakukan mudik lebih awal.“Penumpang yang sengaja mudik lebih awal mengatakan, selain untuk menghindari kepadatan di hari puncak, juga harga tiketnya lebih murah,” katanya.Dalam inspeksinya, Menhub memimpin apel gabungan para petugas di Bandara Soekarno Hatta yang terdiri dari berbagai unsur yakni Otoritas Bandara Kemenhub, Angkasa Pura II, Airnav Indonesia, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya.Menhub menjelaskan aspek keselamatan menjadi penting untuk disiapkan. Mulai dari pemeriksaan kelaikan pesawat melalui kegiatan ramp check, maupun pemeriksaan kesehatan awak pesawat.Selain itu, ketersediaan armada pesawat dan juga pengecekan syarat kesehatan dan pengawasan penerapan protokol kesehatan juga menjadi perhatian utama.Ia meyakini dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antar unsur terkait, penyelenggaraan mudik tahun ini bisa dilakukan dengan baik, seperti yang sudah pernah dilakukan saat menangani jamaah penerbangan untuk umroh beberapa waktu lalu.“Kepada para petugas, lakukan dengan tegas namun tetap sopan, bersahabat, dan melayani dengan ramah. Mari bersama-sama kita wujudkan mudik yang aman dan sehat,” ujarnya.Pada kesempatan yang sama Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan pergerakan penumpang pesawat terus mengalami peningkatan jelang lebaran.“Pada tahun 2019 per harinya bisa sekitar 1.200 penumpang, sekarang sudah 900 penumpang. Diprediksi menjelang Lebaran, bisa mencapai 1.200 sampai 1.300 penumpang per hari,” ungkapnya.Ia menambahkan dengan meningkatnya jumlah penumpang, sejumlah maskapai sudah melakukan permintaan untuk mengadakan extra flight.Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, telah dilakukan optimalisasi operasional bandara dari sebelumnya 12 jam menjadi 18 - 24 jam.Pada mudik tahun ini, diprediksi sebanyak 8,9 juta orang akan mudik menggunakan pesawat atau sekitar 10 persen dari total pemudik yang diprediksi mencapai 85,5 juta orang. (mth/Antara)

Menhub Buka Apel Siaga Posko Lebaran di Bandara Soekarno Hatta

BY FNN Ahad, 24 April 2022 18:08:45 0

Tangerang, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuka Apel Kesiapan Posko Angkutan Lebaran tahun 2022 di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, yang diikuti pasukan gabungan dari TNI/Polri, serta instansi terkait.Dalam apel pasukan tersebut, Menhub menyebutkan bahwa mudik Lebaran melalui jalur udara di tahun ini akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yang artinya menandakan adanya perkembangan positif terkait penurunan kasus pandemi COVID-19.\"Saat ini penumpang meningkat secara signifikan, menandakan bahwa ada dua hal. Yang pertama, telah berkurangnya terpapar COVID-19 dan juga menandai kebangkitan ekonomi di Indonesia,\" kata Menhub Budi di Tangerang, Minggu.Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, seluruh instansi dan petugas terkait diharapkan untuk memberikan pelayanan terbaik agar pelaksanaan mudik Lebaran dapat berjalan aman dan sehat.\"Tentu yang diamanahkan pak Presiden harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh,\" katanya.Dalam rangka menjaga mudik Lebaran agar berjalan aman dan sehat, pihaknya pun mendirikan beberapa posko pelayanan dengan macam fasilitas. Diantaranya seperti fasilitas kesehatan, layanan informasi, pengawasan protokol kesehatan dan lain sebagainya.\"Untuk aman tentu sebagai sektor yang sangat utama dengan safety. Mulai dari kesiapan pesawat-pesawat dan menjadi keharusan bagi operator dengan memeriksa sebaik-baiknya dengan melakukan cek and ricek,\" ujarnya.Kemudian, di sisi lain, ia mengungkapkan, jika dari hasil riset yang dilakukan pihaknya ada sekitar 85 juta jiwa akan melakukan perjalanan mudik Lebaran.Oleh sebab itu, jajarannya diminta untuk mempersiapkan seluruh kemampuan dalam memberikan pelayanan dan mengamankan di sektor Bandar Udara setempat.\"Semua petugas pelayanan dan pengamanan bandara harus memberikan layanan yang sopan kepada masyarakat dengan gestur yang bersahabat, begitu juga rekan Basarnas, BMKG tidak kalah pentingnya berperan dalam pengamanan dan pelayanan itu,\" kata dia. (mth/Antara)

Firli: Membangun Orkestrasi Langkah Efektif Berantas Korupsi

BY FNN Ahad, 24 April 2022 16:54:52 0

Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan membangun orkestrasi merupakan langkah efektif dan komprehensif dalam memberantas korupsi.\"Kami berharap bahwa orkestrasi pemberantasan korupsi ini semakin lama semakin menunjukkan kematangannya sehingga manfaat dan efek baiknya dapat dilihat oleh rakyat banyak,\" ucap Firli dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.Ia menyampaikan bahwa dalam cara kerja lembaga negara, orkestrasi tersebut harus dipimpin oleh presiden. Menurutnya, presiden adalah pemegang kuasa paling besar dan dipilih oleh rakyat untuk memimpin perubahan perubahan besar.\"Dalam hal ini, KPK akan berperan sebagai lembaga yang melakukan pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga kebijakan kabinet presiden akan mempermudah kerja KPK dalam tugas-tugas itu sesuai amanah Pasal 6 UU KPK,\" ujar Firli.Dalam tugas koordinasi, ia mencontohkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga penting dalam pemberantasan korupsi. BPK, kata dia, memiliki keahlian dan bisa menemukan secara investigatif terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan keuangan negara.\"BPK adalah salah satu lembaga yang ternama tidak saja pada level nasional sebagai auditor tertinggi negara tetapi bahkan pada level internasional, BPK Indonesia adalah salah satu lembaga pemeriksa keuangan terbaik yang dipercaya memeriksa lembaga-lembaga di bawah PBB,\" tuturnya.Berikutnya, ia mengatakan terdapat juga lembaga yang bekerja di hulu sebagai pencipta arus sistem. Dalam hal ini, Firli menyebut legislatif dan partai politik penting untuk memperbaiki diri sehingga tidak menghasilkan politisi dan regulasi buruk yang membuka peluang serta ramah pada praktik-praktik korupsi.\"Dalam kerangka itu, KPK sedang berusaha mengumpulkan para politisi dan partai politik agar betul betul memiliki orientasi yang tajam dalam pemberantasan korupsi karena politisi dan partai politik bukan saja cabang kekuasaan tetapi pohon kekuasaan,\" katanya.Sebagai mitra utama KPK dalam pemberantasan korupsi, ia mengungkapkan lembaganya juga sudah sering berkoordinasi dan menandatangani kerja sama dan nota kesepahaman (MoU) dengan Polri dan Kejaksaan yang sejauh ini sudah berjalan secara baik dan maksimal.\"Setidaknya, jika di masa lalu sering terjadi konflik antara penegak hukum maka sekarang konflik itu tak ada lagi dan masing-masing menjalankan tugasnya berkoordinasi dan bekerja sama untuk menjadi efektif dalam pemberantasan korupsi,\" ucap Firli.Selanjutnya, kata dia, pada hilir kekuasaan ada kekuasaan yudikatif. KPK juga mengharapkan agar lembaga yudikatif berbenah dan memperbaiki diri.\"Kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial adalah inti dari pembenahan sistem akhir, mereka lah yang menentukan justifikasi yang adil bagi sebuah sistem. Keputusan mereka lah yang menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat kita,\" katanya.Di luar tiga cabang kekuasaan yang bekerja sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif tersebut, lanjut Firli, juga terdapat lembaga-lembaga samping negara atau \"state auxiliary body\" yang memiliki fungsi melengkapi dan menyempurnakan cabang-cabang inti kekuasaan negara.Ia menjelaskan lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan puluhan lembaga lainnya yang bekerja dalam konsep kelembagaan semi negara dalam rumpunnya masing masing sangat membantu terciptanya orkestra yang ideal bagi perbaikan sistem dan pemberantasan korupsi.\"Dengan fungsi dan kerja yang maksimal kita percaya dan yakini bahwa iklim pemberantasan korupsi akan menemukan iramanya yang paling ideal sehingga menjadi sesuatu yang dapat kita nikmati dan kita wujudkan bersama-sama ke depan,\" ujarnya.KPK pun mengharapkan orkestrasi pemberantasan korupsi semakin lama semakin menunjukkan kematangannya sehingga manfaat dan efek baiknya dapat dilihat oleh rakyat banyak.\"Kami juga berharap dukungan dari masyarakat sipil dan media massa juga media sosial agar tidak hanya membantu tetapi mengambil bagian di dalam orkestra ini,\" kata Firli. (mth/Antara)

Menang Adu Penalti, Real Betis Juara Copa del Rey

BY FNN Ahad, 24 April 2022 14:56:30 0

Jakarta, FNN - Real Betis menjadi juara baru Copa del Rey atau Piala Raja setelah dalam final mengalahkan Valencia lewat adu penalti di Stadion La Cartuja di Seville, Sabtu malam waktu setempat.Satu pemain Valencia yang gagal memasukkan bola dalam adu penalti telah membawa Betis menjuarai kompetisi ini.Selama 120 menit kedua tim bermain 1-1 sehingga laga terpaksa dilanjutkan dengan adu penalti. Tak ada gol pada babak kedua dan selama 2x15 menit babak tambahan.Kedua gol tercipta pada babak kedua. Borja Iglesias membawa Real Betis unggul 1-0 pada menit ke-11, namun disamakan pada menit ke-30 oleh Hugo Duro.Betis yang berlaku sebagai tuan rumah bermain lebih dominan dengan menguasai 64 persen distribusi bola, tapi untuk urusan melepaskan upaya gol sedikit di bawah lawannya.Betis melepaskan 14 upaya yang empat di antaranya tepat sasaran, sedangkan Valencia 14 upaya yang empat di antaranya on target.Dalam adu penalti, hanya Yunus Musah yang tak berhasil memasukkan bola sehingga timnya Valencia takluk 4-5 kepada Real Betis dalam adu penalti ini.Kelima penendang penalti Betis yang terdiri dari Willian Jose, Joaquin, Andres Guardado, Cristian Tello dan Juan Miranda, sukses menjalankannya peran.Sementara hanya empat penendang penalti Valencia yang berhasil menjalankan tugasnya. Mereka adalah Carlos Soler, Uros Racic, Goncalo Guedes, dan Jose Gaya.Khusus bagi Joaquin, pemain Real Betis ini akhirnya mengangkat lagi trofi Copa del Rey setelah melakukan hal serupa 17 tahun silam, demikian data pertandingan laman ESPN. (mth/Antara)

SOM G20 Culture Tuai Apresiasi Para Delegasi

BY FNN Ahad, 24 April 2022 13:40:14 0

Jakarta, FNN- Pelaksanaan The First Senior Officials Meeting (SOM) G20 Culture 2022 yang dilaksanakan pada Jumat (22/4) menuai apresiasi dan dukungan dari delegasi G20, kata pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).\"Banyak negara merasa isu yang diangkat dalam SOM G20 Culture 2022 sangat penting untuk diangkat, tidak hanya karena kita masih berada dalam kondisi pandemi, tetapi juga karena dunia secara global menghadapi tantangan lainnya yaitu perubahan iklim,\" kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan delegasi tersebut terdiri atas 19 negara G20, sembilan negara undangan khusus, dan organisasi internasional. Mereka mendukung dan menyambut antusias fokus yang diangkat Indonesia dalam pertemuan tersebut, yaitu “Jalan Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan” atau Culture for Sustainable Living.Pada kesempatan tersebut, Manajer G20 Culture Ministers Meeting Ananto Kusuma Seta mengatakan penyelenggaraan SOM G20 Culture 2022 bertepatan dengan Hari Bumi atau Earth Day.Menurut Ananto, banyak negara menyampaikan perhatian mereka tentang isu perubahan iklim dan bagaimana upaya G20 dapat bergotong royong secara kebudayaan melalui forum kebudayaan G20 untuk mempromosikan cara-cara hidup berkelanjutan.\"Tema \'Jalan Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan\'” sangat erat dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, salah satunya perubahan iklim, dan prinsip gotong royong yang kita angkat mendapat dukungan negara-negara peserta,” ujarnya.Ananto yang juga sebagai Ketua Delegasi Indonesia yang memimpin jalannya sidang pertemuan tersebut mengatakan pelaksanaan The First SOM G20 Culture 2022 menghasilkan usulan dan tanggapan dari para delegasi tentang promosi cara-cara hidup berkelanjutan.“Kita mendengarkan usulan dan tanggapan dari masing-masing negara dalam mempromosikan cara-cara hidup berkelanjutan, salah satunya dengan lebih memperhatikan keseimbangan antara aktivitas manusia dengan ekosistem alam melalui jalan kebudayaan. Negara-negara peserta mengapresiasi Indonesia dalam Presidensi G20 bidang kebudayaan ini,\" katanya.Ananto menambahkan bahwa pertemuan ini juga menampung dan mengulas draf naskah akademik dari masing-masing negara untuk model pembangunan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial-ekologis berdasarkan keragaman sumber daya budaya dengan mengangkat lima isu utama.Pertama, mengenai peran budaya sebagai pendorong kehidupan berkelanjutan. Kedua, tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari kebijakan berbasis budaya. Ketiga, tentang cultural commoning atau pengelolaan bersama atas sumber daya budaya yang mempromosikan gaya hidup berkelanjutan di tingkat lokal.Keempat, akses yang berkeadilan untuk peluang ekonomi budaya. Kelima, mobilisasi sumber daya internasional yang mengarusutamakan pemulihan berkelanjutan dengan menginisiasi suatu mekanisme pendanaan untuk pemulihan seni dan budaya yang sangat terpukul selama pandemi.Untuk diketahui, usai pelaksanaan The First SOM G20 Culture 2022 masih menyisakan dua pertemuan pejabat tingkat tinggi dan satu pertemuan tingkat Menteri Kebudayaan.Senior Officials Meeting (SOM) G20 Culture 2022 yang kedua akan dilaksanakan pada 19 Juli 2022 secara daring dan SOM ketiga digelar 12 September, sehari sebelum G20 Culture Ministers’ Meeting, yang dilaksanakan pada 13 September di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah secara hibrid.Pada pertemuan para Menteri Kebudayaan ini, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan, antara lain Kirab Budaya, Rapat Raksasa, Orkestra G20, dan Ruwatan Bumi.Kirab Budaya dan Rapat Raksasa rencananya akan dihadiri 2.000 pelaku budaya, masyarakat adat, dan komunitas budaya.Sedangkan Orkestra G20 akan melibatkan kolaborasi musisi dari negara-negara G20. Selain itu, Ruwatan Nusantara, Student Festival, Indonesia Bertutur, Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia, dan beragam kegiatan lainnya akan diselenggarakan untuk menyukseskan G20 bidang Kebudayaan. (mth/Antara)

Gubernur Babel Jadikan PT Timah Sebagai Bapak Angkat UMKM

BY FNN Sab, 23 April 2022 21:42:46 0

Banten, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan menjadikan PT Timah Tbk sebagai bapak angkat usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga UMKM di negeri serumpun sebalai itu berkembang, mandiri dan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.“Kami mengapresiasi atas kehadiran PT Timah yang terus menjadi bapak angkat bagi UMKM-UMKM di Bangka Belitung,\" kata Erzaldi Rosman Djohan saat meninjau pameran ‘In Store Promotin Cahaya Bangka Belitung’ di Banten, Sabtu.PT Timah Tbk pada pameran ‘In Store Promotin Cahaya Bangka Belitung’ di Circle Atrium dan Downtown Walk Broadway Summarecon Mall Serpong Tangerang Banten memboyong tujuh UMKM mitra binaan mengikuti pameran peningkatan promosi dan pemasaran produk UMKM itu.“Kami berharap PT Timah selalu memberikan pendampingan sekaligus juga ikut mempromosikan produk UMKM,\" ujarnya.Menurut dia, kehadiran PT Timah itu sangat didambakan oleh UMKM, sehingga UMKM ini suatu saat nanti dapat berkembang dan menjadi mandiri.“Saya yakin PT Timah dapat melakukan tugas tersebut, selain tugasnya sebagai perusahaan pertambangan di Bangka Belitung,” katanya.Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan PT Timah Tbk menyalurkan dana Rp22,483 miliar untuk membantu UMKM.Selain itu, PT Timah juga telah melaksanakan beberapa program yakni pelatihan UMKM, promosi produk UMKM di Tins Gallery, promosi produk UMKM di Galeri Serumpun Sebalai, Pembuatan video produksi mitra binaan, mengikutsertakan UMKM binaan ke pameran di Bangka Belitung serta Nasional (Jakarta, Solo, Banten) dan peningkatan kualitas mitra binaan untuk naik kelas.\"PT Timah Tbk sebagai representasi negara dalam penambangan timah tidak hanya sekadar menambang, namun juga mengambil peran dalam memajukan ekonomi, pembangunan dan kemajuan daerah salah satunya melalui CSR,\" katanya. (mth/Antara)

Sekjen PBB Akan Temui Putin dan Zelenskyy Pekan Depan

BY FNN Sab, 23 April 2022 21:33:01 0

New York, FNN - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres akan mengunjungi Rusia pekan depan untuk menemui Presiden Vladimir Putin, kemudian ke Ukraina untuk berbicara dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy.Guterres akan terbang ke Moskow pada Selasa dan bertemu dengan Putin, serta menghadiri rapat kerja dan makan siang bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, kata Eri Kaneko, juru bicara Guterres, pada jumpa pers di New York, Jumat.\"Dia berharap dapat membahas apa yang bisa dilakukan untuk mencapai perdamaian di Ukraina segera,\" kata Kaneko.Guterres akan bertemu dengan Zelenskyy pada Kamis, Menlu Dmytro Kuleba dan staf badan-badan PBB untuk membahas peningkatan upaya bantuan kemanusiaan, kata kantor juru bicara PBB dalam pernyataan.Guterres sebelumnya meminta bertemu dengan pemimpin kedua negara dalam surat terpisah yang diserahkan kepada diplomat masing-masing di PBB.Pada Selasa, dia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan selama empat hari mulai Kamis saat perayaan Paskah Ortodoks di Ukraina. Gencatan senjata itu untuk memberi kesempatan kepada warga sipil meninggalkan daerah konflik dan pengiriman bantuan ke wilayah yang terdampak parah.\"Sekretaris jenderal tidak terlalu kecewa seruan pribadinya tidak diindahkan, tapi lebih ke soal tidak adanya gencatan senjata sehingga warga sipil tak bisa keluar dari daerah yang terkepung dan bantuan yang siap dikirimkan PBB dan mitra kami tak bisa dikirim ke daerah itu,\" kata Kaneko.Guterres akan membahas tentang hal itu selama kunjungannya ke Moskow, kata juru bicara.Invasi Rusia di Ukraina, agresi militer terbesar terhadap sebuah negara Eropa sejak 1945, telah menewaskan dan melukai ribuan orang. Lebih dari 12 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan di negara itu sekarang, kata Guterres sebelumnya.Sejak memulai aksinya di Ukraina, Rusia telah menghancurkan kota-kota dan mayat ratusan warga sipil ditemukan. Moskow membantah mengincar warga sipil dan mengatakan tanpa bukti bahwa tanda-tanda kekejaman sengaja dibuat-buat.Negara-negara Barat dan Ukraina menuduh Putin melakukan agresi tak berdasar. (mth/Antara)

Menkominfo: Pembangunan IKN Terapkan Tiga Pendekatan Kesetaraan Akses

BY FNN Sab, 23 April 2022 18:22:42 0

Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate mengungkapkan bahwa pemerintah gunakan tiga pendekatan agar pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat.“Yaitu pembangunan sebagai Forest City, Sponge City dan Smart City. Untuk Smart City, IKN Nusantara akan memaksimalkan peluang digital kawasan dan menjalankan berbagai inisiatif-inisiatif cerdas di berbagai bidang. Seperti di bidang akses dan mobilitas, lingkungan hidup, keamanan dan keselamatan, sektor publik dan pemerintahan, sistem perkotaan, dan juga kelayakan huni dan kedinamisan,” ujar Johnny seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu.Johnny menilai nantinya IKN Nusantara tidak hanya menjadi simbol identitas bangsa ataupun simbol negara yang diwujudkan melalui pembangunan ruang-ruang fisik tapi juga bisa menunjukkan visi Indonesia mendukung pembangunan berkelanjutan dan sejalan dengan transformasi digital.IKN Nusantara dijanjikan akan menjadi angin segar bagi masyarakat dan menjadi contoh konkret pembangunan baik di Indonesia kawasan Barat dan Indonesia kawasan Timur bisa setara.“Ibu Kota Nusantara juga merepresentasikan ide kemajuan yang inklusif, Bhineka Tunggal Ika dengan visi pengembangan sebagai new smart metropolis atau kota cerdas yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjadi pusat inovasi yang mengkonsolidasikan pertumbuhan dan membawa Indonesia makin melesat maju,” katanya.Kehadiran IKN Nusantara diharapkan juga bisa menjadi solusi atas tantangan yang tengah dihadapi Indonesia termasuk tantangan pemerataan ekonomi.Johnny mengungkapkan data Pemerintah terkait struktur ekonomi Indonesia secara spasial memang didominasi oleh kawasan Indonesia barat khususnya di Pulau Jawa yang mencapai kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,8 persen, disusul Pulau Sumatera dengan 21,7 persen.Sementara untuk kawasan Timur yaitu Maluku dan Papua tercatat baru memberikan kontribusi sebesar 2,49 persen.“Hal ini menunjukkan masih besarnya dominasi pulau Jawa dalam porsi ekonomi Indonesia. Urgensi lain dari pentingnya pemindahan ibukota negara adalah karena sampai dengan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi antar wilayah,” ujar Johnny.Ia pun menyadari upaya pemerintah mengikis isu kesenjangan ekonomi menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.Oleh karena itu pembangunan IKN menjadi terobosan besar dan realisasi konkret keputusan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan nasional yang lebih merata. (mth/Antara)

Utusan PBB Soroti Pentingnya Penanggulangan Bencana, Iklim Bersamaan

BY FNN Sab, 23 April 2022 18:17:48 0

Jakarta, FNN - Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengurangan Risiko Bencana Mami Mizutori menekankan pentingnya upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dibarengi dengan perlindungan terhadap lingkungan.“Tak ada negara yang luput dari dari dampak pandemi COVID-19 maupun kejadian-kejadian iklim yang ekstrem. Namun hal yang penting adalah kedua tipe bencana itu dapat dimitigasi dampaknya melalui pengurangan bencana,” ujarnya dalam konferensi pers persiapan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 yang dipantau dari Jakarta, Jumat.Forum GPDRR yang akan diselenggarakan di Bali, kata dia, akan membahas upaya membangun ketahanan bencana yang berkesinambungan dengan perlindungan lingkungan.“Saya rasa Indonesia adalah tuan rumah yang tepat. Meski rentan terhadap bencana dan telah menghadapi berbagai bencana, (Indonesia) telah menemukan cara untuk mengatasi risiko bencana di tingkat nasional dan daerah,” katanya.Dia menjelaskan bahwa diperlukan kepemimpinan politik dari lapis teratas pemerintah daerah dan pusat untuk upaya tersebut.“Sejalan dengan tema besar G20 Indonesia dan kita bisa menjadikan risiko menjadi ketahanan (risk to resilience) dan meningkatkan perekonomian kita,” kata dia menambahkan.Selama COP26 pada tahun lalu, kata Mizutori, tampak jelas bahwa ketahanan terhadap bencana memiliki peranan penting, dan di COP27 tahun ini di Mesir, akan ada pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana adaptasi terhadap iklim dapat menyatu dengan penurunan risiko komprehensif.Hal tersebut menjadi penting khususnya bagi negara berkembang, negara kepulauan serta negara- negara kecil, kata dia.“Platform global ini akan menjembatani COP26 dan COP27 melalui diskusi terkait iklim dan pengurangan risiko bencana,” ujarnya. (mth/Antara)

Eddy Santana: Bismillah, Mulai Hari Ini Bandara Silampari Lubuklinggau Beroperasi Kembali

BY FNN Sab, 23 April 2022 18:13:53 0

Lubuklinggau, FNN - Bandara Silampari Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan beroperasi kembali secara parmanen mulai Jumat, setelah hampir satu tahun tidak beroperasi\"Setelah hampir satu tahun tidak beroperasi, mulai hari ini (Jumat, 22/4) Bandara Silampari Lubuklinggau ini  beroperasi kembali secara permanen. Hari ini Saya bersama Pak Menhub Budi Karya terbang dengan pesawat pertama mendarat di bandara ini. Bismillah, mulai hari ini Bandara Silampari resmi beroperasi kembali secara permanen,\" ujar Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra.\"Kami terbang dengan maskapai Batik Air yang menjadi satu-satunya maskapai rute Soekarno-Hatta Cengkareng ke Silampari Lubuklinggau. Nyaman penerbangannya, juga saat landing di Silampari,\" lanjut politisi Partai Gerindra ini.Batik Air akan terbang satu kali pulang pergi perhari, dengan armada pesawat Airbus A320-200 dengan 12 kursi bisnis dan 144 kursi ekonomi. Terbang dari Cengkareng pukul 10 pagi dan tiba di Lubuklinggau pukul 11.10 WIB . Terbang kembali dari Lubuklinggau pukul 11.50 WIB.\"Dengan penerbangan yang ditempuh 1 jam 10 menit ini diharapkan membuat ekonomi Lubuklinggau dan daerah sekitarnya semakin maju pesat. Akses ekonomi jadi terbuka, dekat, dan cepat,\" tegas Eddy Santana.Dia menjelaskan, Selama Silampari ditutup, untuk akses penerbangan masyarakat Lubuklinggau  butuh waktu 8 jam ke Palembang atau ke Jambi dengan waktu tempuh yang hampir mirip.Beroperasinya kembali Bandara Silampari merupakan aspirasi masyarakat Lubuklinggau yang diperjuangkan oleh Anggota DPR RI Dapil Sumsel I Ir. Eddy Santana Putra. Dalam setiap kesempatan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, soal Silampari selalu disuarakan oleh Eddy Santana.\"Alhamdulillah ini berkah Ramadhan dan perjuangan kita bersama, kebetulan saya mendapat amanah dari warga Lubuklinggau. Selamat kepada warga Lubuklinggau dan sekitarnya,\" ujar mantan Wali Kota Palembang dua periode ini.Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya dan Anggota Komisi IV DPR RI Eddy Santana menunaikan shalat Jumat di Mesjid Agung As-Salam. Keduanya juga sempat membagikan sembako kepada masyarakat. (mth/Antara)

Memaknai keberkahan Ramadan-04

BY FNN Sab, 23 April 2022 18:08:52 0

Keindahan karakter yang sejatinya menjadi esensi religiositas seseorang. Bahkan makarimul akhlaq ini seolah menjadi kesimpulan dari misi Dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau sabdakan: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation BERBAGAI keberkahan Ramadan, ritual dan non ritual, telah disampaikan. Dan masih banyak lagi yang perlu disampaikan untuk menjadi ingatan bagi semua. Sekaligus mengingatkan bahwa Ramadan bukan sekedar bulan yang penuh dengan ragam amalan ritual. Tapi membawa keberkahan dalam segala lini kehidupan manusia. Di antara keberkahan Ramadan adalah bulan pelatihan karakter kemanusiaan kita. Bulan di mana setiap Muslim seharusnya melakukan apa yang biasanya saya sebut “character shaping” (pembentukan karakter). Baik karakter fisikal, bahkan yang terpenting adalah karakter non fisikal. Karakter fisikal itu nampak dalam perilaku nyata manusia. Ramah, lembut, berkata baik dan sopan, dan seterusnya. Sementara karakter non fisikal lebih kepada bentuk mentalitas manusia (mental state) yang sesungguhnya sangat menentukan warna Karakter fisikalnya. Karakter non fisikal itu akan terpatri dalam sebuah istilah atau terminologi keagamaan yang disebut “Al-ihsan”. Sebuah karakter batin (non fisikal) yang menggambarkan keindahan (hasan, husna, wa ahsan). Bahwa manusia yang memiliki sifat ihsan akan hidup dengan kehidupan yang indah, nyaman, dan aman. Al-ihsan ini tereksresi dalam dua dimensi kehidupan manusia. Yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Keduanya saling terkait dan saling menentukan. Dimensi vertikal ihsan akan membentuk dimensi horizontalnya. Dan dengan sendirinya dalam pandangan Islam karakter baik (ihsan) pada aspek fisikal kehidupan seseorang tidak lepas dari karakter batinnya (jiwa atau hatinya). Dimensi vertikal Ihsan diekspresikan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW: “hendaklah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mencapai tingkatan yang demikian, yakinlah jika Allah melihat engkau”. Fungsi puasa pada dimensi ini (seolah melihat Allah atau yakin jika Allah melihat kita) sangat menentukan. Sebab puasa adalah amalan ibadah yang sangat pribadi (personal) antara seorang hamba dan Tuhannya. Dengan sendirinya ibadah ini melatih seorang hamba untuk selalu merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Kehadiran dimensi vertikal “ihsan” dalam diri seseorang ini menjadikannya mampu membangun dimensi horizontalnya dalam kehidupannya. Dimensi horizontal ihsan inilah yang terpatri dalam perilaku fisikal atau karakter seseorang. Ketika seseorang itu berbuat maka perbuatannya tidak terlepas dari kesadaran akan kehadiran Allah. Sehingga perbuatannya dalam segala bentuknya terikat oleh nilai-nilai samawi (dimensi vertikal ihsan) itu. Ikatan nilai-nilai samawi ini menjadikannya akan selalu dalam Karakternya tidak saja benar. Tapi juga indah, nyaman dan memberikan rasa aman. Semua itu tersimpulkan di agama ini dalam sebuah ekspresi: “makarim Al-Akhlaq”. Keindahan karakter yang sejatinya menjadi esensi religiositas seseorang. Bahkan makarimul akhlaq ini seolah menjadi kesimpulan dari misi Dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau sabdakan: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Dari penyampaian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu keberkahan (keutamaan) terpenting dari Ramadan adalah pembentukan karakter manusia melalui kesadaran ihsan pada dua dimensinya; dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Semoga Ramadan kita penuh dengan keberkahan itu, termasuk keberkahan dalam bentuk prilaku yang lebih baik. Sehingga kita termasuk orang berpuasa yang tidak terancam: “ada orang yang berpuasa tapi tidak dia dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga”. Artinya, jangan sampai karena pembatasan makna keberkahan Ramadan hanya pada aspek ritual semata, apalagi pada pemahaman bahwa puasa itu sekedar menahan makan dan minum, lalu tidak peduli dengan karakter atau prilaku, menjadikan Allah seolah berkata: “I don’t need your abstain from food and drink (Aku tidak perlu lapar dan dahagamu”. Selamat berpuasa! New York City, 22 April 2022. (*)

Gubernur BI Nilai Inflasi di Negara Berkembang Jadi Masalah Serius

BY FNN Jum'at, 22 April 2022 18:40:10 0

Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai peningkatan inflasi kini menjadi masalah yang serius, terutama di negara berkembang dan negara pasar berkembang.\"Beberapa negara berkembang hanya ingin pulih dengan fiskal yang terbatas, serta beberapa negara berkembang memiliki masalah utang,\" ucap Perry dalam Side Event G20, High Level Discussion yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.Tak hanya di negara berkembang, inflasi juga kini menjadi masalah di negara maju.Peningkatan inflasi di berbagai belahan dunia saat ini, kata dia, merupakan dampak dari konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung.Ketegangan geopolitik kedua negara menyebabkan tingginya harga komoditas, terutama harga energi dan makanan yang berdampak langsung kepada seluruh negara.Selain inflasi, Perry menyebutkan dampak konflik kedua negara adalah melalui jalur perdagangan.\"Perang tentunya membuat masalah dalam rantai pasokan global serta membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi global,\" katanya.Dengan adanya konflik kedua negara ini, ia mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi ke bawah proyeksi ekonomi global dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen pada tahun ini.Tak hanya di jalur perdagangan, konflik Rusia dan Ukraina pun memberi dampak kepada jalur keuangan dengan implikasi banyaknya bank sentral dunia yang merasa perlu menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi dan pengetatan likuiditas global. (mth/Antara)

IMF: Inflasi Negara Berkembang Bisa Mencapai 8,7 Persen pada Tahun Ini

BY FNN Jum'at, 22 April 2022 18:29:49 0

Jakarta, FNN - Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan inflasi negara berkembang bisa naik mencapai 8,7 persen pada tahun ini, begitu pula dengan negara maju yang akan mencapai 5,7 persen.Penyebab kenaikan inflasi tersebut adalah invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi berikutnya atas konflik kedua negara yang menyebabkan gangguan tajam dalam pasar komoditas global.\"Kenaikan harga energi dan pangan menambah tekanan inflasi di saat tekanan inflasi sudah cukup tinggi di banyak negara di dunia,\" kata First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath dalam Side Event G20, High Level Discussion yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.Sebelum adanya konflik Rusia dan Ukraina, ia menuturkan inflasi telah meningkat secara signifikan di banyak negara dan banyak bank sentral mulai memperketat kebijakan moneter.Kebijakan suku bunga acuan diperkirakan akan naik lebih jauh sehingga menimbulkan risiko bagi negara berkembang jika terjadi pengetatan moneter yang sangat cepat di negara maju.Kemungkinan tersebut, sambung ia, dapat menyebabkan biaya pinjaman untuk negara berkembang dan ekonomi berkembang naik, serta adanya risiko arus modal keluar.\"Jadi Anda dapat melihat bagaimana risiko dalam situasi ini bisa menjadi kerugian. Risiko stabilitas keuangan yang timbul dari perang benar-benar menguji ketahanan sistem keuangan, dan pasar sebagai perhatian nyata karena harga energi terus meningkat,\" ungkapnya.Menurut Gita, inflasi bisa saja menimbulkan kerusuhan sosial di banyak negara yang merupakan risiko besar.Selain itu, masih terdapat pula risiko lainnya seperti COVID-19 varian baru yang muncul dan menciptakan lebih banyak kesulitan di berbagai belahan dunia.Oleh karenanya, ia berharap Rusia dan Ukraina bisa segera mengakhiri konflik yang ada lantaran semakin lama konflik berlanjut semakin tinggi risiko yang ada.Negara-negara di dunia juga diminta untuk melawan inflasi seiring dengan mempertahankan pemulihan, membangun ketahanan, dan meningkatkan prospek jangka menengah.Sementara untuk kebijakan moneter, Gita memandang bank sentral di seluruh negara harus bertindak tegas terhadap inflasi, namun tetap harus mengkomunikasikan tindakannya dengan sangat efektif.\"Itu penting terutama bagi bank sentral utama agar tidak menghasilkan dampak rambatan dan guncangan yang besar di pasar keuangan,\" tuturnya. (mth/Antara)

Gubernur: Tol Cisumdawu Bisa Digunakan Mudik hingga Exit Tol Cimalaka

BY FNN Jum'at, 22 April 2022 18:23:53 0

Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan Jalan Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan (Cisumdawu) bisa digunakan untuk mudik oleh masyarakat pada momentum arus mudik Lebaran 2022 hingga Exit Tol Cimalaka (Seksi tiga Jalan Tol Cisumdawu).\"Kemudian jalur (Tol) Cisumdawu ini yang sering ditanyakan media. Itu sudah boleh dipergunakan (mudik) sampai Exit Cimalaka,\" kata Ridwan Kamil seusai menjadi inspektur upacara Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2022 dalam Rangka Pengamanan ldul Fitri 1443 Hijriah pada masa pandemi COVID-19 di Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat.Berdasarkan data dari Satker Jalan Tol Cisumdawu, tol ini terdiri dari beberapa seksi. Dan Exit Tol Cimalaka masuk ke dalam seksi tiga Jalan Tol Cisumdawu.Seksi pertama meliput Cileunyi-Pamulihan sepanjang 11,40 km, seksi dua Pamulihan-Sumedang 17,050 km, dan seksi tiga Sumedang-Cimalaka 4,05 km, seksi empat Cimalaka-Legok, seksi lima Legok-Ujungjaya, dan seksi lima Ujung Jaya-Dawuan.Dengan adanya keputusan tersebut, kata Ridwan Kamil, maka pemudik yang akan pulang kampung ke arah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka tidak perlu lagi melalui Jalan Cadas Pangeran atau Jatinangor yang selalu mengalami kemacetan.\"Bisa ulangi lagi kepada yang mudiknya ke arah Sumedang dan Majalengka tidak usah lewat Cadas Pangeran. Bisa lewat Cisumdawu sampai eksit di Cimalaka. Itu berita baik di hari ini yang mungkin masyarakat ingin tahu,\" kata dia.\"Berita terakhir dari Pak Kapolda beserta jajaran, jangan menyebut pakai seksi-seksi ya. Masyarakat ya bingung. Itu bahasa kontraktor, pokoknya sampai Exit Cimalaka, sebelum Cimalaka media sebutin apa saja. Ada Pamulihan, Jatinangor,\" lanjut dia. (mth/Antara)

Tol Japek II Selatan Dioperasikan Fungsional Dukung Arus Mudik - Balik

BY FNN Jum'at, 22 April 2022 18:11:25 0

Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) akan mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan mulai dari Simpang Susun (SS) Sadang hingga Kutanegara sepanjang 8,5 Km dalam mendukung arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.Direktur Utama PT JJS Charles Lendra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Jumat, mengatakan bahwa PT JJS siap mengoperasikan jalur fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan mulai dari Sta 62+000 hingga Sta 53+500 sebagai jalur alternatif pengguna jalan pada periode arus mudik dan balik, tepatnya dari Jalan Tol Cileunyi-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) menuju Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.“Pada periode arus balik, jalur fungsional ini nantinya akan membantu mengurangi kepadatan di SS Dawuan Km 67 yang merupakan titik pertemuan lalu lintas dari arah Bandung dan sekitarnya yang melewati Jalan Tol Cipularang serta lalu lintas dari arah Trans Jawa yang melewati Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Untuk itulah waktu pengoperasian jalur fungsional ini nantinya mengikuti diskresi Kepolisian dengan melihat situasi lalu lintas terkini,” ujar Charles.Sementara itu, untuk periode arus mudik, jalur fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan juga merupakan salah satu alternatif pengguna jalan dari arah Bandung menuju Jakarta pada saat diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way arus mudik oleh pihak Kepolisian.Pengoperasian fungsional ini bertujuan untuk mendukung pelayanan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1443 H, yang pada implementasinya dioperasikan sesuai diskresi Kepolisian.“Ketika one way diberlakukan pada arus mudik, maka jalur fungsional ini sesuai diskresi Kepolisian nantinya bisa diakses oleh pengguna jalan yang menuju arah Jakarta, melanjutkan perjalanan melalui jalan non tol,” kata Charles.Dia juga menambahkan, untuk mengakses jalur fungsional, pengguna jalan dapat masuk melalui SS Sadang yang terletak di Km 76 Jalan Tol Cileunyi-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dengan mengikuti rambu lalu lintas dan arahan petugas di sekitar lokasi. Nantinya pengguna jalan dapat mengakses main road sepanjang 8,5 Km yang akan terhubung dengan jalan non tol di daerah Karawang.“Jalur fungsional ini dibuka hanya untuk kendaraan kecil/golongan I (non bus), dengan kecepatan maksimal kendaraan 60 Km/Jam. Perlu dipahami oleh pengguna jalan, bahwa setelah melewati jalur fungsional sepanjang 8,5 Km tersebut, pengguna jalan akan melewati jalan non tol sepanjang 15-20 Km dengan satu-dua lajur setiap arahnya untuk masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek melalui GT Karawang Timur di Km 54 pada periode arus balik dan GT Karawang Barat di Km 47 pada periode arus mudik,\" ujarnya.Untuk memastikan kesiapan jalan non tol yang nantinya akan dilewati pengguna jalan, PT JJS berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI-Jawa Barat untuk kesiapan konstruksi jalan, memasang rambu petunjuk arah sementara, hingga meningkatkan pelayanan transaksi di GT Karawang Timur.“Jalur fungsional Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan mulai dari SS Sadang hingga Kutanegara tidak dikenakan tarif, namun pengguna jalan tetap harus melakukan tapping di GT Sadang Fungsional. Di gerbang tol ini, pengguna jalan akan membayar tarif tol Jalan Tol Cipularang dan Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) jika melakukan perjalanan dari gerbang tol di Jalan Tol Padaleunyi, dengan besaran tarif yang sama jika pengguna jalan keluar melalui GT Sadang Jalan Tol Cipularang,” kata Charles. (mth/Antara)

BI: Perang Rusia-Ukraina Perkuat Kompleksitas G20 Jaga Pemulihan Dunia

BY FNN Jum'at, 22 April 2022 18:01:59 0

Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berpendapat perang Rusia melawan Ukraina memperkuat kompleksitas negara-negara G20 dalam memelihara pemulihan ekonomi global.\"Anggota G20 berbagi pandangan bahwa perang menghambat proses pemulihan global dan meningkatkan perhatian khusus tentang pasokan makanan dan energi,\" ujar Perry dalam Side Event G20, High Level Discussion yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.Maka dari itu, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan pun terkena dampak karena mereka sudah menghadapi tantangan antara lain ruang fiskal yang terbatas dan kerentanan yang ada akibat COVID-19.Dengan demikian, Perry menegaskan anggota G20 dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 kedua menggarisbawahi peran penting G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang beragam dan kompleks saat ini, termasuk implikasi perang Rusia melawan Ukraina.Sebagian besar anggota mendukung agenda G20 yang ada untuk mengatasi dampak ekonomi dari perang di Ukraina, sambil tetap mempertahankan komitmen untuk kembali kepada keseimbangan berkelanjutan yang kuat dan pertumbuhan inklusif.Selain itu, ia menyebutkan terdapat pula kekhawatiran tentang tekanan inflasi yang menyebabkan Bank Sentral berbagai negara mengubah kebijakan dan pengetatan likuiditas global lebih cepat dari yang diharapkan.\"Para anggota mengintegrasikan kembali komitmen pada bulan Februari untuk melakukan exit strategy yang dikalibrasi dengan baik, direncanakan dengan baik, dan dikomunikasikan dengan baik, untuk mendukung pemulihan dan mengurangi potensi dampak rambatan atau spillover,\" ujarnya.Di sisi lain, dirinya menyampaikan para anggota G20 mengintegrasikan kembali komitmen untuk mendukung negara-negara yang rentan khususnya mereka yang berisiko mengalami kesulitan utang.Negara-negara G20 pun menyambut baik dan mendorong lebih lanjut komitmen pendanaan 100 miliar dolar AS dari negara-negara maju secara sukarela untuk negara yang membutuhkan dalam rangka penanganan perubahan iklim. (mth/Antara)

Putin Nyatakan Kemenangan Rusia di Mariupol, AS Membantah

BY FNN Jum'at, 22 April 2022 17:56:08 0

Kiev, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (21/4) menyatakan kemenangan dalam pertempuran terbesar di Ukraina dengan menyebut kota pelabuhan Mariupol \"sudah dibebaskan\".Amerika Serikat, sementara itu, membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa pasukan Ukraina masih berada di Mariupol.Putin sebelumnya memerintahkan pasukan Rusia untuk memblokade sebuah kompleks pabrik baja, tempat sejumlah warga Ukraina disebutkan telah menyerahkan diri ataupun meninggal.Menurut Ukraina, Putin ingin menghindarkan bentrokan terakhir dengan pasukan Ukraina di Mariupol karena ia tidak punya cukup tentara untuk mengalahkan pasukan negara itu.Namun, beberapa pejabat Ukraina juga menyuarakan permintaan bantuan untuk mengevakuasi para warga sipil, juga prajurit-prajurit yang terluka.Dalam pertemuan di kantornya, Kremlin, yang disiarkan televisi, Putin menyampaikan selamat kepada menteri pertahanan dan pasukan Rusia karena sudah \"berhasil menyelesaikan upaya pertempuran untuk membebaskan Mariupol\".Ia mengatakan penting untuk melakukan serbuan ke zona industri. Pabrik baja Azovstal berada di zona itu.\"Blokir kawasan industri ini sehingga lalat pun tidak bisa masuk,\" kata Putin.Mariupol, salah satu pelabuhan utama di wilayah Donbas di Ukraina timur, berada di antara daerah-daerah yang dikuasai kelompok separatis dan Krimea --semenanjung di Laut Hitam yang dicaplok Rusia pada 2014.Dengan menguasai kota pelabuhan itu, Rusia bisa menghubungkan kedua daerah saat meningkatkan serangannya di Ukraina timur.Kendati Putin mengklaim kemenangan besar pertama --sejak pasukannya terdesak keluar dari Kiev serta kawasan Ukraina utara pada Maret, Rusia belum berhasil mencapai kemenangan seperti yang diinginkan.Dalam pidato larut malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan Rusia bertindak habis-habisan supaya bisa \"menyebut-nyebut soal setidaknya beberapa kemenangan\", termasuk dengan mengerahkan kelompok taktis batalyon yang baru.Ketika dimintai komentar soal klaim Putin menyangkut kemenangan di Mariupol, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pernyataan itu \"lagi-lagi merupakan disinformasi dari buku pedoman mereka yang sudah usang\".Mariupol telah mengalami pertempuran paling sengit sejak pasukan Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari.Kota berpenduduk 400.000 orang itu juga mengalami bencana kemanusiaan terburuk sejak invasi bergulir.Ukraina memperkirakan sudah puluhan ribu warga sipil yang meninggal di Mariupol. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah mengatakan jumlah korban jiwa itu mencapai sedikitnya ribuan orang.Para petempur Ukraina masih berada di kompleks baja Azovstal --salah satu fasilitas terbesar metalurgi di Eropa. Luasnya mencapai 11 kilometer persegi dan memiliki sejumlah gedung ukuran raksasa, ruang bawah tanah, dan terowongan.Wali Kota Mariupol Vadym Boichenko, mengatakan pada Kamis bahwa hanya Putin yang bisa menentukan nasib 100.000 warga sipil yang terkepung di kota itu.\"Penting untuk dipahami bahwa masih ada orang-orang bernyawa di sana, nasib mereka berada di tangan hanya satu orang --Vladimir Putin. Dan kematian yang akan terjadi sekarang, juga ada di tangan dia,\" kata Boichenko dalam wawancara.Deputi Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuck mengatakan 1.000 warga sipil serta 500 prajurit yang terluka perlu segera dibawa keluar dari kompleks baja tersebut.Ia menuding pasukan Rusia bersalah karena tidak membuat koridor aman, yang menurutnya sudah disepakati.Moskow mengatakan Rusia telah membawa 140.000 warga sipil keluar dari Mariupol dalam gerakan evakuasi kemanusiaan.Kiev mengatakan beberapa di antara para warga tersebut disuruh keluar secara paksa dari Mariupol. Tindakan seperti itu terhadap mereka bisa dianggap sebagai kejahatan perang. (mth/Antara)

Netflix Gelar Pelatihan Writing Master Class bagi Penulis Indonesia

BY FNN Jum'at, 22 April 2022 17:47:39 0

Jakarta, FNN - Sebagai bagian dari upaya berkesinambungan Netflix untuk berkontribusi terhadap perkembangan industri kreatif Indonesia, Netflix bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Penulis Indonesia untuk Layar Lebar (PILAR), dan TelkomGroup mengadakan Writing Master Class 2022 di Jakarta pada tanggal 18-20 April 2022. Pelatihan ini menghadirkan penulis dan produser Joe Peracchio asal Amerika Serikat, yang telah menghasilkan berbagai tayangan populer seperti \"Deception\", \"The Flash\", serta \"Trojan War\".Selain itu, ada juga Kim Va-da, penulis serial Korea populer \"My Name\" yang tayang di Netflix, untuk turut melatih para partisipan dalam sesi daring.\"Kami senang melihat antusiasme dari pelaku industri kreatif di Indonesia atas partisipasi mereka dalam rangkaian master class ini. Kami berharap workshop ini dapat membantu mengembangkan kreativitas sekaligus membuka wawasan para peserta dalam menulis sebuah naskah,\" kata Director of Public Policy, Southeast Asia, Netflix, Ruben Hattari, dalam keterangan pers, Jumat.Acara ini diikuti oleh 40 penulis naskah atau praktisi lokal yang berasal dari PILAR, TelkomGroup, dan beberapa production house di Indonesia.\"Semoga Netflix Writing Master Class 2022 menjadi jalan bagi kami, para penulis skenario Indonesia, untuk bisa meningkatkan kualitas kemampuan penulisan naskah film yang semakin berkembang, terutama dengan hadirnya ruang kreatif baru termasuk penulisan naskah serial, hingga kami bisa bersaing secara global,\" kata Ketua PILAR Titien Wattimena.Dalam kesempatan ini Kemendikbudristek mengirimkan beberapa perwakilan dari Indonesiana Films dan Kompetisi Produksi Film Pendek (Kompro Film) tahun 2021.Direktur Marketing Telkomsel Derrick Heng menambahkan, pada program Netflix Writing Master Class 2022, Telkomsel juga menghadirkan para pemenang MAXscript Class 2020 untuk dapat mengikuti program tersebut.Dalam acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut partisipan menjalani berbagai kegiatan, termasuk mendapat tugas untuk menonton sejumlah film dan serial laris seperti \"Squid Game\", \"Stranger Things\", dan \"The Dark Knight\" sebagai referensi tambahan.\"Antusiasme dari para partisipan menunjukkan bahwa mereka berhasrat untuk semakin mengembangkan industri ini di Indonesia. Semoga acara-acara serupa dapat kembali diadakan di Indonesia untuk meningkatkan keterampilan para penulis, sekaligus sebagai dukungan agar mereka dapat menghasilkan kisah-kisah yang riil, baik bagi penonton maupun mereka sendiri,\" kata Joe Peracchio.Kim Va-da menambahkan, \"Acara master class ini menjadi kesempatan yang baik untuk memancing pikiran dan kreativitas para partisipan, untuk dapat mereka gunakan dalam pekerjaannya.\" (mth/Antara)

Komunis, Musuh Kita Bersama!

BY FNN Jum'at, 22 April 2022 14:51:14 0

Saat ini Negara kita sedang genting. Kegentingan itu diperparah dan dipicu dengan ancaman perpecahan, dengan isu agama sebagai cara paling mudah untuk memecah-belah persatuan. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Epidemiolog LEBIH dari 1.200 tahun, Islam masuk ke Indonesia, sejak Abad ke-8. Pada Abad ke-9 Negara Islam tertua berdiri, yaitu Kerajaan Perelak di Aceh Timur pada abad 9, Kerajaan Tidore di Maluku, Kerajaan Ternate di Maluku pada abad 12, Kerajaan Samudera Pasai di Aceh pada abad 13, Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan abad 14, dan seterusnya di seluruh Nusantara. Islam bertumbuh dan berdampingan dengan agama-agama sebelumnya yang hadir ke tanah Nusantara seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katholik. Hingga akhirnya menjadi Agama mayoritas di Tanah Indah yang kemudian bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Apakah perjalanan 1.200 tahun itu, tidak terjadi gesekan-gesekan agama? Saling bunuh untuk mempertahankan agama dan mencegah agama lain tumbuh? Tentu saja itu terjadi. Apakah perjalanan 1.200 tahun itu, juga terjadi perdamaian antara Umat Beragama? Kesejukan, Bahu Membahu, Tolong Menolong, Agama Bhinneka tetapi kerukunan dan keharmonisan terjaga? Jauh lebih sering terjadi. Letupan-letupan antar perbedaan itu biasa. Kesejukan dan keharmonisan antar umat beragama, itu yang sangat terasa di tanah air ini. Namun, semenjak kemudian faham Komunis mulai bergerak tumbuh di dunia, dan kemudian menjalar ke Indonesia, ketenangan, kesejukan, kerukunan, keharmonisan antar umat beragama mulai terusik. Dan mencapai puncaknya di tahun 1965, ditandai Gerakan G30SPKI. Walaupun Presiden Soeharto, mati-matian selama 32 tahun menumpas, menekan, dan mengubur Gerakan Komunis di Indonesia, Gerakan itu tetap ada dalam bentuk Bahaya Laten PKI. Sejak lengsernya Presiden Soeharto, makin lama bau tumbuhnya komunis di Indonesia makin terasa nyata adanya. Dan senarai dengan itu, mulai muncul gesekan-gesekan antara Pemeluk Agama, dengan provokasi, hasutan, risakan, dan bully-an kepada tokoh-tokoh Islam, terutama, untuk membuat Islam menjadi sumber phobia, sumber permusuhan, dihembus-hembuskan Issue Minoritas dan Mayoritas, yang dahulu tidak pernah ada di Indonesia. Siapa dalang semua ini? Tentu saja Kaum Anti Agama. Kaum Anti Tuhan. Komunis. Maka dari itu, saya mengimbau, saudara-saudara setanah air. Saudaraku Non Muslim: Kristen, Katolik, Budha, Hindu, yang mengakui Sila Pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa; Jangan terprovokasi dengan hasutan para Komunis yang berkedok jadi Buzzer pembela bangsa. Mereka adalah pengkhianat bangsa. Mereka menggunakan isu agama untuk mengadu domba kita semua. Antara kami, Kaum Muslim, dengan anda, saudara setanah air kami, yang Non Muslim. Saudaraku Kaum Muslimin. Jangan kalian juga terhasut, memusuhi saudara-saudara setanah air kita yang beragama lain. Ingat Rasululah SAW, beliau yang Agung, bersahabat dan bekerjasama dengan Kaum Nasrani, Kristen, Yahudi, dan Majusi dalam Perang Tabuk, Perang Deklarasi Kerjasama Antar Umat Beragama, untuk memerangi Kezaliman di Muka Bumi. Saudaraku Katolik, Kristen, Buddha, Hindu; Musuh Anda bukan Islam! Musuh Anda adalah Komunis, Kaum Anti Tuhan, yang berkedok dan berlindung di balik agama tertentu, tetapi dasarnya mereka adalah Kaum Munafik! Saudaraku Muslim; Musuh Anda bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Budha, bukan Hindu. Musuh Anda adalah Komunis, Kaum Anti Tuhan, yang berkedok dan berlindung di balik agama tertentu, tetapi dasarnya mereka adalah Kaum Munafik! Ingat itu baik-baik. Semua warga negara Indonesia, yang memegang sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Musuh kita adalah orang-orang yang Anti Tuhan, yang memusuhi kita Para Penyembah Tuhan. Dan saat ini, orang-orang itulah yang diberi baju dan pekerjaan sebagai Buzzer. Yang menyusup seakan-akan mereka beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, menjadikan agama sebagai Baju dan Kamuflase. Saudara-saudaraku setanah air. Saat ini Negara kita sedang genting. Kegentingan itu diperparah dan dipicu dengan ancaman perpecahan, dengan isu agama sebagai cara paling mudah untuk memecah-belah persatuan. Negara kita menjadi sasaran untuk dirampok, dikuasai, dan dihancurleburkan. Itulah musuh kita bersama. Ini Tanah Air Kita. Ini Harta kita yang harus kita jaga keutuhannya bersama! Marilah kita Bersatu; Semua Kaum Beragama yang Menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita bersatu mempertahankan Keutuhan Tanah Air Tercinta Ini! Allahu Akbar. Tuhan Bersama Kita. (*)

Beranikah Kejaksaan Agung Sentuh Pejabat Negara dan Korporasi?

BY FNN Jum'at, 22 April 2022 08:48:38 0

Jakarta, FNN – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengumumkan penetapan empat tersangka kasus ekspor minyak goreng, Selasa (19/4/2022). Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Wisnu diduga menerbitkan izin ekspor CPO (crude palm oil) untuk PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas dengan tidak mengacu pada DMO (domestic market obligation), bahkan juga tidak mengacu pada DPO (domestic price obligation). Tiga tersangka lainnya adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor; Senior Manager Corporate Affairs pada PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA; dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang. Kejagung menyebut, sepanjang Januari 2021 hingga Maret 2022, pihaknya memantau 88 perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan produk turunannya. Dari ke-88 perusahaan itu, tiga diantaranya diusut karena diduga melakukan pelanggaran hukum di mana dari ketiga perusahaan tersebut, tiga orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Jaksa memastikan, jumlah tersangka tersebut berpeluang untuk bertambah. “Ke-88 (perusahaan) itu kita cek, benar enggak ekspor yang dilakukan telah memenuhi DMO di pasaran domestik. Kalau enggak, ya bisa tersangka dia,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah, kepada wartawan, Rabu (20/4/2022). Febrie menjelaskan, perusahaan yang mendapat persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus memenuhi kewajiban DMO sebesar 20%. Syarat itu harus dipenuhi untuk menghindari kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik.  “Ini kan terjawab nih, kenapa kosong (minyak goreng langka), karena ternyata di atas kertas dia mengaku sudah memenuhi kewajiban DMO-nya, sehingga diekspor, tetapi di lapangan dia enggak keluarkan (kewajiban yang 20% itu) ke masyarakat,\" imbuh dia. Sejak akhir 2021 hingga Maret 2022 terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran domestik karena CPO yang merupakan bahan dasar pembuatan minyak sawit, diekspor pengusaha akibat harga jual CPO dunia sedang meroket. Pada pekan kedua Januari 2022 saja, harga CPO di tingkat global mencapai Rp 12.736/liter. Kelangkaan minyak goreng itu tak dapat diatasi pemerintah. Bahkan meski Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui ada mafia minyak goreng, namun dia mengaku tak mampu menghadapinya karena kewenangan yang terbatas. Alih-alih mengatasi kelangkaan tersebut, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan pada 16 Maret 2022, sehingga harga komoditi itu yang semula berada di kisaran Rp14.000/liter (tergantung merek), melejit menjadi Rp23.900/litar, bahkan ada yang di atas Rp 30.000/liter. Anehnya, setelah HET Migor kemasan dicabut, komoditi itu tiba-tiba kembali membanjiri pasaran, sehingga rak-rak pasar modern yang semula kosong dari komoditi itu, terisi penuh kembali. Kejagung mengaku, pihaknya telah mulai menelisik permasalahan impor CPO itu sejak Januari 2021, dan Selasa (19/4/2022) Jaksa Agung mengumumkan empat tersangka kasus penerbitan izin ekspor CPO yang melibatkan pejabat teras di Kemendag itu. Dalam kanal Hersubeno Point, Kamis (21/4/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief kembali mengutip pernyataan Jaksa Agung, siapapun yang terlibat asal cukup bukti, termasuk menteri akan diproses juga. Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya berhenti sampai di level Komisaris perusahaan dan hanya korporasi saja yang menikmati keuntungan triliunan rupiah? Bagaimana dengan pejabat lainnya? Karena, kata Hersubeno, di media sosial mulai banyak beredar foto salah satu tersangka dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan KSP Moeldoko. (mth)

Memaknai keberkahan Ramadan-03

BY FNN Kamis, 21 April 2022 21:14:36 0

Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan dan dihadirkan di dunia ini untuk sebuah tujuan mulia. Yaitu, hadir untuk pengabdian kepada sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation RAMADAN sebagai bulan Al-Qur’an (syahrul Qur’an) menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai momentum untuk melakukan apa yang saya sebut “reorientasi kehidupan”. Manusia hadir di atas dunia ini dengan orientasi (tujuan) yang jelas. Hanya saja dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk dan rutinitas yang tiada henti menjadikan banyak manusia kemudian kehilangan orientasi hidup. Di sìnilah sejatinya Ramadan hadir menjadi momentum yang penuh dengan keberkahan (keutamaan) dalam upaya manusia melakukan reorientasi hidup. Dengan puasa seseorang akan lebih mampu memerdekakan dirinya dari kungkungan atau ikatan dunia yang kerap sangat kuat. Ketika seseorang dikungkung atau diikat oleh dunia pada umumnya akan kehilangan arah hidup. Pada galibnya akan mengalami disorientasi dalam hidupnya. Dia akan menjalani hidupnya secara rutin dan cenderung membosankan. Sehingga pada akhirnya ada dua kemungkinan: Satu, mengalami kebosanan atau kejenuhan hidup. Biasanya orang seperti ini akan mengalami goncangan batin, semakmur apapun kehidupan dunianya. Dia akan goyah, gersang, bahkan geram pada diri dan hidupnya yang boleh jadi mengantar kepada keputus asaan. Dua, mencoba atau mencari hal-hal yang tidak normal (tidak alami) dalam upaya menemukan kepuasan hidup. Di dunia Barat salah satu penyebab banyaknya gaya hidup yang tidak alami, termasuk kecenderungan terhadap sesama jenis misalnya karena hal ini. Yaitu ketidak puasan hidup yang menyebabkan orang mencari hal baru atau hal aneh yang kadang menjijikkan bahkan membahayakan diri sendiri. Dengan mengesampingkan sementara kesenangan dunia ini (puasa) seseorang akan lebih bebas, dan harusnya lebih mampu menguasai diri dan pikirannya. Ketika kesenangan dunia tidak lagi mengikat maka hawa nafsu bisa dikontrol dengan baik. Dengan mengontrol atau menguasai hawa nafsunya manusia harusnya akan lebih bijak dan logis dalam menyikapi warna warni kehidupan. Salah satu hal yang mendasar untuk disikapi oleh manusia adalah sadar selalu akan orientasi hidupnya. Bahwa keberadaannya di dunia bukan tanpa maksud dan tujuan. Tapi untuk sebuah misi besar dan tujuan mulia yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Inilah amanah yang semuanya melarikan diri darinya kecuali manusia (fahamalaha al-insanu). Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan dan dihadirkan di dunia ini untuk sebuah tujuan mulia. Yaitu, hadir untuk pengabdian kepada sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Pengabdian inilah yang dikenal dalam bahasa agama itu dengan ibadah. Allah menggariskan hal ini dalam firmanNya: “dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (kepada aku)”. Ramadan hendaknya membangun kembali kesadaran ini. Bahwa hidup dan wujud kita dalam dunia ini bertujuan untuk memenuhi amanah ubudiyah itu. Mengabdikan diri semata-mata hanya kepada Allah dalam segala bentuk dan manifestasinya. Semoga kesadaran tentang orientasi (tujuan) hidup ini menjadi bagian dari keberkahan (keutamaan) Ramadan kali ini. Sehingga selepas Ramadan nanti hidup kita lebih terarah, bernilai dan tentunya lebih barokah. Insya Allah! New York City, 20 April 2022. (*)

KKP Serahkan Dokumen Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut ke BP Batam

BY FNN Kamis, 21 April 2022 15:41:33 0

Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyerahkan dokumen Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan KKRL tersebut ditujukan untuk kegiatan revitalisasi kolam dermaga utara pelabuhan Terminal Batu Ampar Batam seluas 23,24 hektare.Yusuf juga menyampaikan perlunya sinergi antar-instansi pemerintah untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut yang berada di wilayah Batam dan perairan di sekitarnya.\"Sinergi sangat diperlukan khususnya koordinasi data dan informasi penetapan lokasi yang sudah ditetapkan oleh BP Batam sehingga KKP dapat memetakan pengendalian pemanfaatan ruang lautnya,\" ungkap Yusuf.Yusuf menambahkan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, KKRL merupakan salah satu perizinan dasar yang wajib dimiliki oleh pemerintah/pemerintah daerah.Disebutkan, Terminal Batu Ampar yang terletak di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dibangun pada tahun 1971 dan saat ini memiliki status pelabuhan sebagai pelabuhan diusahakan dengan jenis layanan peti kemas, kargo umum, transhipment dan penumpang.Dalam permohonan KKRL BP Batam disebutkan kegiatan pengerukan kolam pelabuhan bertujuan untuk mendapatkan kedalaman kolam pelabuhan ideal di bawah permukaan laut terendah agar operasional kapal berjalan lancar sehingga aspek keselamatan dan keamanan kapal untuk olah gerak dan bersandar dapat terjamin.Selain kegiatan pengerukan, lanjutnya, kegiatan pengembangan sesuai Rencana Induk Pelabuhan termasuk pengadaan lahan untuk keperluan lapangan penumpukan lapangan kontainer dengan cara reklamasi.Sementara itu Aris Majib perwakilan dari BP Batam menyambut baik atas diperolehnya perizinan dasar pengelolaan ruang laut, yang akan digunakan untuk kegiatan seperti reklamasi.\"Ke depannya, semua kegiatan yang akan diselenggarakan oleh BP Batam akan melalui koordinasi dengan KKP sehingga dapat menjadi sinergi untuk pembangunan Batam yang lebih maksimal,\" ucap Aris. (mth/Antara)

Operator Tol Cipali Pastikan Pekerjaan Fisik di Jalur Selesai 23 April

BY FNN Kamis, 21 April 2022 15:36:08 0

Cirebon, FNN - Astra Tol Cikopo Palimanan (Cipali) selaku operator memastikan semua pekerjaan fisik di jalur mulai dihentikan pada 23 April sampai minggu ketiga Mei 2022, untuk memperlancar arus mudik lebaran.\"Semua pekerjaan fisik kita hentikan, dan dipastikan kondisi jalur serta marka jalan ruas Tol Cipali dalam kondisi baik,\" kata Direktur Operasi Astra Tol Cipali Agung Prasetyo melalui pesan tertulis yang diterima di Cirebon, Kamis.Menurut dia, dengan diberhentikannya semua pekerjaan fisik di sepanjang ruas jalan Tol Cipali, diharapkan bisa memberikan rasa nyaman bagi para pengendara, terutama pemudik yang melintas di ruas tersebut.Ia juga memastikan jalur yang ada saat ini sangat laik, dan nyaman bila digunakan oleh para pemudik, karena jalan yang berlubang sudah dilakukan penambalan.\"Jalur dapat dilalui pengguna jalan dengan lancar, aman dan nyaman,\" katanya.Agung menambahkan Astra Tol Cipali siap memberikan layanan maksimal melalui berbagai upaya peningkatan fasilitas dan infrastruktur di berbagai bidang dalam menghadapi libur Lebaran 2022.Hal ini dilakukan guna mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk kembali merayakan mudik Lebaran di kampung halaman dengan lancar, aman, nyaman dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku.Ia melanjutkan diprediksi volume lalu lintas arus mudik yang melintasi ruas Tol Cipali terjadi peningkatan sebesar 48 persen dibandingkan dengan hari biasanya atau normalDi mana diprediksi jumlah volume kendaraan yang melintas sebesar 103 ribu kendaraan dengan puncak mudik pada tanggal 29 April. Sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 8 Mei dengan total kendaraan sebanyak 116 ribu.\"Selama masa libur Lebaran 2022, kami prediksi terjadi peningkatan tahun ini sebesar 48 persen dibandingkan dengan rata-rata normal sebesar 55 ribu kendaraan yang melintas di Tol Cipali,\" katanya. (mth/Antara)

Tiket KA Lebaran di Daop Semarang Baru Terjual 59,6 Persen

BY FNN Kamis, 21 April 2022 15:33:21 0

Semarang, FNN - PT KAI Daop 4 Semarang mencatat baru sekitar 59,6 persen tiket KA jarak jauh yang akan melayani angkutan Lebaran 2022  yang sudah terjual.\"Dari 581.340 tiket yang tersedia, baru 347.283 tiket yang sudah terjual,\" kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Krisbiyantoro dalam siaran pers di Semarang, Kamis.KAI, kata dia, menetapkan masa angkutan Lebaran tahun ini dimulai pada 22 April hingga 13 Mei 2022.Untuk tanggal keberangkatan favorit arus mudik yakni mulai 28 April hingga 1 Mei 2022.Sementara itu untuk arus balik, tanggal keberangkatan favorit mulai 6 hingga 8 Mei 2022.Ia menambahkan tiket KA jarak jauh yang dijual tersebut terdiri dari kereta reguler maupun KA tambahan Lebaran.Syarat bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik, kata dia, tidak perlu menunjukkan surat bebas COVID-19 jika sudah mendapat tiga dosis suntikan vaksin.\"Aturan terbaru, untuk calon penumpang usai 6 hingga 17 tahun sudah cukup dengan dua dosis suntikan vaksin bisa melakukan perjalanan dengan kereta api,\" katanya.Krisbiyantoro mengimbau calon penumpang menyiapkan dengan baik jadwal keberangkatannya.Ia menambahkan jika tiket KA yang diinginkan habis, calon penumpang bisa menggunakan alternatif fitur \"Connecting Train\". (mth/Antara)

Wapres Bertolak ke Jateng-DIY Tinjau Candi Borobudur dan Pusat Riset

BY FNN Kamis, 21 April 2022 15:30:33 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin bertolak ke Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, untuk meninjau Candi Borobudur serta Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan.Wapres didampingi istri Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Lapangan Udara Adisutjipto, Sleman, Yogyakarta, menggunakan pesawat Boeing 737-400 TNI AU, sekitar pukul 13.20 WIB.Sesampainya di Yogyakarta, Wapres beserta rombongan akan langsung menuju Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, untuk melakukan peninjauan obyek wisata tersebut.Seusai meninjau Candi Borobudur, Wapres akan menuju Bale Ekonomi Desa Karangrejo, Borobudur, Magelang untuk menyerahkan bantuan Baznas Santripreneur berupa biaya pelatihan, pendampingan dan modal usaha.Keesokan harinya, Jumat (22/4), Wapres akan melanjutkan kegiatan meninjau Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Gunungkidul, Yogyakarta.Wapres dijadwalkan menunaikan ibadah salat Jumat di Yogyakarta, sebelum kembali ke kediaman di Jakarta, menggunakan pesawat 737-400 TNI AU. (mth/Antara)

Anggota DPR: Defend ID Perkuat Industri Pertahanan

BY FNN Kamis, 21 April 2022 15:26:20 0

Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menilai pembentukan holding BUMN pertahanan yang bernama Defend ID dapat memperkuat industri pertahanan dalam negeri.“Indonesia adalah negara dengan jumlah pulau sangat banyak, agak sulit jika kita mempunyai sistem pertahanan yang berbeda, misalnya hanya daratan saja. Jadi memang kita perlu memperkuat industri pertahanan, salah satu caranya dengan membuat holding ini,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.Dia menilai jika Defend ID bisa berjalan secara efisien sebagai sebuah holding, maka Indonesia bisa menghasilkan produk-produk pertahanan yang sangat dibutuhkan untuk darat, laut, udara.Menurut dia, ancaman fisik serangan terhadap Indonesia tetap ada, misalnya di Laut China Selatan yang merupakan ancaman nyata karena sampai sekarang kapal-kapal negara asing masuk di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.“Jumlahnya puluhan mungkin ratusan. Sementara nelayan kita berada di teritorial kita, itu salah satu (ancaman) yang nyata,” ujarnya.Fadli menilai berbagai ancaman tersebut memerlukan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang kuat, seperti kapal, kapal cepat, drone, dan satelit.Dia mencontohkan alutsista tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi di LCS, seperti kapal-kapal yang memasuki wilayah teritorial Indonesia dan ZEE.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan holding BUMN industri pertahanan yang bernama Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID dalam acara peluncuran di hanggar fasilitas kapal selam PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4).Menurut Presiden, pembentukan Defend ID sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya membangun kemandirian industri pertahanan yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan siap memasuki pasar luar negeri. (mth/Antara)

BI: G20 Dorong Bank Sentral Buat Kebijakan Terkalibrasi dan Terencana

BY FNN Kamis, 21 April 2022 15:22:50 0

Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 mendorong setiap bank sentral membuat kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik.Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi perang di Ukraina yang meningkatkan inflasi dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara-negara.\"Di sinilah pentingnya G20 dimana diskusi dan pemahaman menjadi penting. Di G20 setiap bank sentral perlu membuat kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik,\" kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers Pertemuan FMCBG G20 kedua yang dipantau di Jakarta, Kamis.Kebijakan yang terkalibrasi dengan baik dimaksudkan agar bank sentral setiap negara mempertimbangkan dampak kebijakan mereka terhadap negara lain dan terhadap perekonomian global yang sedang berada dalam tekanan.\"Tanpa G20 tentunya negara mengambil kebijakan hanya untuk kepentingan domestiknya sendiri. Di bawah G20, dikedepankan kepentingan global dengan mempertimbangkan dampak bagi negara lain,\" katanya.Kebijakan bank sentral juga perlu terencana dengan baik, yang diketahui melalui gambaran kebijakan ke depan, sehingga negara lain dan pelaku pasar keuangan dapat mulai memperhitungkan dampak kebijakan tersebut.Kebijakan bank-bank sentral juga didorong untuk dikomunikasikan dengan baik sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.\"Ini dibahas G20 dimana proses normalisasi pembuatan kebijakan di bawah tantangan yang sangat sulit ini sangat penting untuk terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik,\" katanya. (mth/Antara)

Sri Mulyani: G20 Serukan Penghentian Perang Rusia dan Ukraina

BY FNN Kamis, 21 April 2022 15:21:17 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan para anggota G20 dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 ke-2 menyerukan agar perang antara Rusia dan Ukraina segera dihentikan.“Banyak anggota mengutuk perang sebagai tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan dan pelanggaran hukum internasional,” katanya dalam konferensi pers FMCBG G20 Ke-2 yang diikuti Antara di Jakarta, Kamis.Sri Mulyani menuturkan forum FMCBG yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat ini pun berlangsung dalam situasi yang menantang. Hal itu terjadi mengingat adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut dan dampaknya dirasakan oleh negara-negara di luar Eropa.Anggota G20 menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang krisis kemanusiaan, ekonomi dan keuangan sebagai dampak dari perang ini sehingga mereka menyerukan agar perang harus berakhir dengan segera.Menurut anggota G20, perang telah dan akan terus menghambat proses pemulihan ekonomi global serta meningkatkan kekhawatiran khususnya terkait ketahanan pangan dan harga energi.Anggota G20 menilai perang telah membuat pertumbuhan serta pemulihan jauh lebih kompleks sekaligus melemahkan kesiapsiagaan dan respons global dalam menangani pandemi termasuk terhadap sektor kesehatan.Terlebih lagi, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan akan sangat terpengaruh karena mereka sudah menghadapi berbagai tantangan lain seperti ruang fiskal yang terbatas dan utang yang tinggi.Oleh sebab itu, anggota menggarisbawahi peran penting G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang beragam dan kompleks saat ini.Anggota mendukung adaptasi agenda yang ada dalam rangka mendorong G20 mengatasi dampak ekonomi dari perang sembari mempertahankan komitmen untuk mengatasi tantangan global yang sudah ada sebelumnya.“Dan memimpin dunia kembali ke pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, inklusif dan seimbang,” tegas Sri Mulyani. (mth/Antara)

Proyek Ditjen Pendis Kemenag Langgar Aturan

BY FNN Kamis, 21 April 2022 14:07:41 0

Jakarta, FNN - Center for Budget Analysis (CBA) mencatat, terdapat sejumlah pelanggaran terkait proyek pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag). Sebelumnya CBA menemukan kejanggalan terkait pembelian mobil dinas untuk pejabat eselon I dan II Ditjen Pendis pada tahun 2022 senilai Rp 4,3 miliar, proyek ini diduga diakali dan berpotensi terjadinya penyelewengan. Terbaru, masih pada Ditjen Pendis ditemukan kejanggalan dengan modus yang mirip, yakni terkait proyek pemeliharaan gedung dan bangunan (rumah dinas serta ruang kerja Ditjen Pendis). “Pengadaan proyek pemeliharaan gedung dan bangunan (rumah dinas serta ruang kerja Ditjen) dilakukan dengan metode pengadaan langsung,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. Hal ini jelas melanggar aturan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, untuk metode pengadaan langsung nilai proyek maksimal Rp 200 juta, sedangkan nilai proyek pemeliharaan gedung dan bangunan Ditjen Pendis tahun 2022 senilai Rp 1 miliar. Menurut Jajang Nurjaman, diduga oknum Ditjen Pendis sengaja memilih metode pemilihan langsung agar bisa langsung meloloskan perusahaan favoritnya. Berdasarkan catatan di atas itu, CBA mendorong aparat penegak hukum khususnya KPK segera memanggil Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani untuk dimintai keterangan, karena proyek di bawah pimpinannya banyak melanggar aturan dan berpotensi merugikan keuangan negara. (mth)

Dilema Puan Menjadi Presiden

BY FNN Kamis, 21 April 2022 13:45:17 0

Ketika Presiden Jokowi salah dalam kebijakannya, yang diolok-olok atau disalahkan oleh kaum Islam politik itu bukan Jokowi, atau Luhut Binsar Pandjaitan. Tetapi kalau tidak Megawati, ya bisa PDIP sendiri. Oleh: Uchok Sky Khadafi, Direktur, Center For Budget Analysis (CBA) PUAN Maharani adalah Ketua DPR. Ia terkenal bukan karena anak kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atau cucu dari Presiden Soekarno. Puan Maharani, dikenal dan dikenang, lantaran sengaja mematikan Mic saat Sidang Paripurna Omnibus Law. Dan, satu lagi yang tidak bisa dilupakan kepada lelaku Puan, adalah air matanya. Ternyata Puan bisa terisak-isak menangis, mengeluarkan air mata, air mata politik di depan publik. Air mata Puan menetes pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan masa Presidennya Joko Widodo meskipun sama sama tukang menaikan BBM. Setelah air mata politik, dan mematikan mic, kini Puan sedang digadang- gadang untuk menjadi calon Presiden. Calon Presiden dari kaum abangan, yang partainya PDIP itu. Yang sampai saat ini pencalonan Puan, tidak ada saingan sama sekali dari internal partai tersebut. Meskipun ada nama GP (Ganjar Pranowo) muncul sebagai saingan kuat Puan untuk calon Presiden, tetapi nasib GP tidak seberuntung seperti Jokowi. Nasib GP bakalan dicuekin PDIP walau elektabilitas GP sangat tinggi dibandingkan Puan. Sebentar lagi GP akan “ditampar” partai sendiri. Dan, disuruh pergi jauh meninggal PDIP jika ingin tetap GP bersaing dengan Puan. Dengan demikian Puan tinggal sendiri. Yang saat ini, sedang menimbang- nimbang mencari atau memilih pasangan yang cocok untuk “dinikahkan” dengannya. Bisa saja dengan Prabowo Subianto atau bisa juga dengan Anies Baswedan. Kedua calon pasangan ini salah satunya layak disandingkan dengan Puan. Apalagi kedua calon pasangan Puan ini mempunyai elektabilitas yang tinggi untuk memenangkan Puan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dari selera Puan sepertinya lebih nyaman dan menguntungkan berpasangan atau dinikahkan dengan Anies Baswedan dibandingkan Prabowo Subianto. Ketika Puan berpasangan dengan Anies Baswedan, Puan bisa memilih sebagai nomor satu atau menjadi calon Presiden. Tapi, ketika berpasangan dengan Prabowo Subianto, Puan harus puas hanya sebagai wakil Presiden. Selain itu, ketika Puan sudah berpasangan dengan Anies Bawesdan, maka Anies diharapkan bisa sebagai magnet yang menarik kaum oposisi dan massa Islam Politik atau “Islam Radikal” untuk masuk ke dalam barisan koalisi Puan - Anies tersebut. Dengan modal massa Islam ini, dan akan ditambah dengan massa PDIP, diprediksi mereka bisa menang dalam Pilpres 2024 nanti. Memilih Anies Bawesdan sebagai pasangan Puan karena dianggap sebagai ikon oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Kaum oposisi dan Islam Politik menganggap Anies satu-satunya Gubernur yang selama ini berani melawan pemerintahan Jokowi. Dengan alasan inilah, mereka sangat mengidola Anies dibandingkan Prabowo sebagai Presiden selanjutnya untuk mengantikan Presiden Jokowi. Prabowo dianggap oleh kaum oposisi dan Islam Politik sudah bunuh diri politik setelah menjadi menterinya Jokowi. Prabowo lebih mengejar jabatan menteri daripada menjadi pemimpin umat untuk mengontrol jalannya kekuasaan Pemerintahan Jokowi. Makanya banyak dari mereka lari atau meninggalkan Prabowo, dan lalu mendekati dan mengangkat Anies sebagai pemimpin mereka. Dengan pertimbangan Anies lebih dekat dengan kaum oposisi dan Islam politik, Puan sepertinya lebih memilih Anies dibandingkan Prabowo. Prabowo dianggap sudah ditinggalin massa Islam politik sebagai pendukung utama. Dan, massa Islam politik tersebut sudah menjadi pendukung fanatik Anies Bawesdan. Dan ketika Persekutuan Puan - Anies sudah terbentuk, maka hal ini menjadi fenomena luar biasa dalam politik. Sekali lagi, betul-betul luar biasa bisa menyatukan massa pendukung Puan dan Anies dalam bingkai kepentingan bersama. Padahal sebelumnya kedua massa pendukung ini adalah musuh bebuyutan dalam politik pratisi yang tidak bisa didamaikan. Oleh karena, yang namanya musuh Islam politik ialah orang orang PDIP itu sendiri, bukan pribadi Presiden Jokowi. Ketika Presiden Jokowi salah dalam kebijakannya, yang diolok-olok atau disalahkan oleh kaum Islam politik itu bukan Jokowi, atau Luhut Binsar Pandjaitan. Tetapi kalau tidak Megawati, ya bisa PDIP sendiri. Jadi, menyatukan massa Puan dengan Anies seperti mempertemukan air dan minyak yang tidak akan bersatu selamanya dalam dunia politik persilatan. Tetapi, kalau ingin ngotot mempersatukan Puan - Anies di KPU, maka prediksi yang terjadi adalah massa Islam politik akan kabur meninggalkan Anies dan Puan, dan akan kembali mendukung Prabowo lagi. (*)

LBP Mundur dan Menyerahlah!

BY FNN Kamis, 21 April 2022 11:56:35 0

Kebohongan LBP bukan semata-mata ingin mempertahankan jabatannya dan mempertahankan jabatan Presiden Joko Widodo, tetapi ada misi besar dan beresiko besar sesuai perannya sebagai “Man of gate-nya China”. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih LUHUT Binsar Pandjaitan (LBP) mengaku capek mengurus negeri ini. Hal itu dilontarkannya ketika berbincang dengan Deddy Corbuzier, saat membahas tentang pihaknya yang memiliki big data soal sekitar 110 juta percakapan di media sosial yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. LBP mengaku lelah dan capek juga mengurus negeri ini, jangan dipikir gampang. Memang berbeda big data sesuai pengakuannya dan big lies (kebohongan besar) dalam faktanya. Pengakuan memiliki big data wajar dan normal akan membuat lelah dan capai karena harus berhadapan dengan percakapan publik, apalagi masuk ke dunia maya, yang menuntut kebenaran datanya. Seseorang bisa berbohong kecil-kecilan dengan small data, tetapi kalau itu tidak akan bisa meyakinkan. Untuk lebih meyakinkan seseorang harus berbohong besar (big lies) dengan data besar (big data) - (How To Lie With Statistics). Big data yang digembar-gemborkan LBP indikasinya kuat bahwa klaim Luhut Binsar Pandjaitan dalam menyikapi Pemilu 2024, bahwa berisi 110 juta orang menghendaki penundaan Pemilu 2024, adalah bohong. Dalam percakapan dengan publik akhirnya benar harus berhadapan dengan data temuan Evello yang merupakan lembaga analitik data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data tersebut menyebut bahwa hanya 693.289 akun media sosial saja yang membahas tentang penundaan Pemilu 2024. Sementara jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 110 juta akun. Semua harus terlibat rasa capai dan lelah karena banyak sekali kebohongan data yang disampaikan pejabat negara tak terkecuali oleh Presiden, tanpa beban dan merasa bersalah disampaikan di alam yang terang benderang sedangkan rakyat tahu kalian semua sedang berbohong. Mungkin di luar kalkulasi politik LBP pernyataannya tiba-tiba menjadi magnet lahirnya gelombang demo di mana-mana. Menyeret bukan hanya soal big data tetapi rakyat membongkar banyak kebohongan rezim selama berkuasa. Pejabat negara biasanya berbohong sebagai bentuk perlindungan diri dan berbohong untuk menghindari masalah. Ini bentuk perlindungan diri atau self defence saat merasa terancam. Daripada bicara jujur akan muncul banyak masalah, lebih baik berbohong mengira bisa mengatasi masalahnya. Ini kebiasaan pejabat kita ingin mengatasi masalah melahirkan masalah baru yang lebih besar. Berbohong juga dilakukan dalam rangka untuk melindungi orang lain supaya terhindar dari hukuman, atau perasaan terluka. LBP sepertinya mendapatkan mandat yang di luar kemampuannya untuk mengamankan kekuasaan oligarki dan misi OBOR China.  Jika LBP tak berbohong soal dukungan data setuju Pilpres ditunda mungkin akan ada yang terluka. Bahkan, bisa merubah akan menjadi ancaman atas keselamatan dirinya. Ia lupa setelah berbohong justru memunculkan banyak luka dan mendatangkan bahaya yang lebih besar. Berbohong juga untuk mempertahankan kekuasaan memang harus dilakukan dan mungkin dianggap sebagai salah satu cara mudah untuk mendapatkan kekuasan rencana perpanjangan masa jabatan dan 3 periode untuk jabatan Presiden, dibandingkan cara lain, dengan terang-terangan memaksakan kehendak secara vulgar. Seperti selama ini banyak aturan dan UU yang dipaksakan melawan aspirasi rakyat. Terobsesi selama ini merasa jauh lebih mudah berbohong dalam berkuasanya daripada dengan cara melakukan kekerasan. Para peneliti juga percaya bahwa kebohongan dilakukan untuk memanipulasi orang lain demi mendapatkan yang diinginkan tanpa memerlukan kekerasan. Ketika berdialog dengan para mahasiswa UI, LBP menolak untuk membuka big data penundaan pemilu. LBP hanya bertahan dengan pertahanan klasiknya, jangan paksa saya untuk membuka big data-nya. Jelas, LBP tidak akan bisa membuka karena datanya indikasi kuat memang bohong. Kebohongan LBP bukan semata-mata ingin mempertahankan jabatannya dan mempertahankan jabatan Presiden Joko Widodo, tetapi ada misi besar dan beresiko besar sesuai perannya sebagai “Man of gate-nya China”. Konon pemerintah China akan menyeret atau membuat perhitungan dengan LBP jika sampai 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden sampai gagal. Karena syarat untuk meneruskan program OBOR antara lain adalah perpanjangan masa jabatan dan/atau 3 periode. Suasana psikologis dalam kondisi terjepit biasa orang yang berbohong suka cepat-cepat bersumpah bahwa datanya ada dan benar. Salah satu ungkapan yang dinisbahkan kepada al-Muhasibi: Indikasi seseorang yang berbohong itu adalah murah bersumpah meski tidak dimintai sumpah. “Pejabat kita sumpah bersikap jujur dan benar itu sampah, jangankan takut dengan sumpah Tuhan saja sudah tidak ditakuti. Apa lebih takut dengan  Xi Jinping daripada takut kepada Tuhannya”. Kalau merasa lelah dan capai apalagi tugas yang diembanya sudah di luar kemampuannya dan membahayakan negara pilihannya mundur dari jabatan sebelum alam bertindak. Hanya saya mengira dia akan terus bertahan dengan segala resikonya. “Oye kalau tetap nekad lanjutkan”. (*)

Senja Kala Propaganda Islamophobia

BY FNN Kamis, 21 April 2022 09:33:15 0

Proyek Islamophobia telah terang benderang merusak tatanan kebangsaan. Bukan cuma membelah masyarakat secara politik. Tapi juga mempreteli kemewahan kita sebagai bangsa demokratis. Melanggar HAM. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD-MPR RI PROPAGANDA Islamophobia perlahan terbenam. Semburan stereotipe dan stigma terhadap umat Islam memasuki fase senja kala. Islamophobia bergerak terbenam. Teregelincir di balik horizon kesadaran jika kampanye Islamophobia merupakan proyek gagal. Kontraproduktif dengan misi membangun peradaban dunia yang humanis dan bermartabat. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merespons serius situasi sosial yang menegangkan. Kebencian dan keterbelahan masyarakat terjadi di berbagai belahan dunia. Letupan-letupan kebencian rasial seperti api dalam sekam. Membakar harmoni kemanusiaan. Melalui Sidang Umum, PBB menetapkan 15 Maret sebagai Hari Internasional Melawan Islamophobia. PBB menyerukan penguatan upaya internasional untuk mendukung dialog global yang mempromosikan budaya toleransi dan perdamaian, berlandaskan pada penghargaan terhadap HAM dan keberagaman beragama dan berkeyakinan. Efektivitas seruan ini memang masih tanda tanya. Pasalnya, Islamophobia telah menjadi proyek politik. Kampanye hitam menebar ketakutan terhadap umat Islam dinikmati di panggung kekuasaan. Preferensi politik salah satu pemicu maraknya Islamophobia yang satu sama lain bersenyawa dengan kebencian rasial. Di Amerika Serikat, ketegangan bermotif latar belakang suku, agama dan ras mendapatkan momentumnya di era Donald Trump. Secara promotif, Trump lantang menyerukan aksen aksen politik diskirminatif. Bahkan dilegitimasi melalui kebijakan publik. Tahun 2017 Trump melansir kebijakan Travel Ban. Melarang orang-orang dari enam negara Islam masuk ke AS. Tak sedikit warga AS bergembira dan merayakan hal itu sebagai kemenangan. Poling yang dilakukan oleh POLITICO dan Morning Consult misalnya, mengungkap jika sebanyak 57% responden menyatakan jika pelarangan warga dari enam negara Islam masuk ke AS merupakan kebijakan yang tepat. Temuan itu dikuatkan oleh poling Reuters dan Ipsos. Sebanyak 33% responden menyatakan merasa lebih aman dengan Travel Ban tersebut. Kebijakan imigrasi tersebut memang tidak secara spesifik disebut sebagai bentuk ekspresi politik pemerintahan Trump terhadap Islam. Namun pelarangan warga dari negara-negara Islam masuk ke AS sarat pesan Islamophobia. Sejalan dengan jargon-jargon kampanye Trump dan Partai Republik yang konservatif. Promosi Islamophobia dari negara yang katanya kiblat demokrasi dunia, berbuntut panjang. Gaung rasial dan Islamophobia berdegung ke seantero dunia. Jadi tunggangan politik populisme. Selain latar belakang politik, kampanye global mendiskreditkan Islam juga tumbuh subur dengan memboncengi isu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Terutama di Eropa. Kebebasan berpendapat dan berekspresi ditumpahkan melalui aksi-aksi provokatif. Terlihat sangat tendensius. Bahkan berupaya memicu kegaduhan. Teranyar, di bulan April ini, pendiri gerakan Garis Keras di Swedia, Rasmus Paludan menyiarkan secara langsung video streaming membakar Alquran di berbagai kota di Swedia. Publik, khususnya umat Islam bereaksi. John L. Esposito dan Karen Armstrong, ilmuwan yang banyak menjadi advokat aspirasi Islam di Barat, menyebutkan bahwa Islamophobia salah satunya timbul sebagai respons terhadap fenomena gerakan revivalisme Islam. Merujuk pada kelompok yang membawa bendera purifikasi. Respons itu lahir dari konstruksi pemberitaan dan opini secara terus menerus. Media-media Barat membangun stereotip, bahwa muslim yang taat berarti radikal. Mereka yang menampakkan simbol-simbol keislaman dianggap gandrung melakukan kekerasan dan anti perdamaian. Stereotip seperti ini ditelan mentah-mentah oleh para petualang politik yang larut dalam proyek memerangi apa yang disebut oleh Anthony Bubalo dan Greg Fealy sebagai gerakan revivalisme Islam. Melihat perkembangan kontemporer, tesis tentang pemicu Islamophobia tampaknya perlu mendapatkan pengayaan. Pemicu Islamophobia perlu direvisi dan dilengkapi. Fenomena  memupuk Islamophobia dan dijajakan sebagai komoditas politik satu fragmen baru dalam etalase akademis yang menarik digali lebih dalam. Lucu dan ambivalen. Kelompok pengasong Islamophobia kerap membawa-bawa jargon perang terhadap politik identitas. Namun pada saat yang sama mereka menikmati dan berselancar memanfatkan isu-isu Islamophobia. Seni berbohong Paltering ini tampaknya digemari sebagai sajian komplementer fabrikasi distorsi informasi ala buzzer politik. Paltering yang dipopulerkan oleh John F. Kennedy School of Government merupakan satu bentuk penipuan berbasis cherry picking. Memilah informasi atau sebuah fakta untuk menyesatkan dan digunakan secara luas dalam negosiasi maupun propaganda. Dalam isu politik identitas, sekelompok petualang politik getol melawan aspirasi yang mereka labeli sebagai populisme Islam. Politik yang berwarna dianggap sebagai ancaman keberagaman  cuma lantaran corak Islam turut mengambil peran. Jika di internal kampanye Islamophobia diembuskan dengan narasi terorisme, radikalisme, fundamentalisme dan sederet jargon lainnya, maka di ekstrenal, kemasannya atas nama toleransi. Penyebaran Islamophobia menumpang pada isu kebinekaan dan keberagaman. Masyarakat Indonesia yang heterogen dan telah lama hidup rukun, tiba-tiba dibuat tegang. Dibelah oleh momok utopia kelompok intoleran. Sebuah metafora politik yang jahat, mereka ciptakan sendiri melalui propaganda dan opini-opini menyesatkan. Karena itu, Islamophobia tumbuh subur di Indonesia. Disambut suka cita. Kebencian pada simbol-simbol Islam bahkan dipelihara. Aneka konotasi mendiskreditkan digaungkan. Toa masjid dipermasalahkan. Budaya takbiran di malam lebaran yang sudah ada sejak zaman dahulu dihilangkan atas nama ketertiban. Istilah kadal gurun (kadrun) dipopulerkan. Labeling itu merujuk pada masyarakat muslim kritis yang menampakkan identitas keislaman. Baik melalui gaya berbusana (fashion) maupun kerangka berpikir (fikrah) namun memiliki pilihan politik berseberangan. Penyematan konotasi-konotasi negatif intens dilakukan seiring populisme kampanye Islamophobia yang seolah mendapatkan sambutan dari entitas masyarakat tertentu. Gejala tidak sehat semakin intens. Ruang-ruang publik disesaki ujaran kebencian. Media sosial jadi arena melontarkan stigma. Pelabelan (labeling) disematkan ke kepada orang atau kelompok-kelompok lain. Di saat yang sama, mengglorifikasi diri sebagai kelompok paling toleran, terbuka dan religius. Ada kelompok dan elit masyarakat tertentu yang diuntungkan secara politik dan ekonomi oleh proyek perang melawan terorisme, radikalisme dan segala komoditas turunannya. Sialnya, negara turut mengambil peran mengusung semangat Islamophobia. Pemerintah mengamini argumen-argumen yang menjual jargon anti radikalisme dan sederet dengung propaganda lainnya dengan memberi ruang kepada kelompok-kelompok tersebut. Pengistimewaan perlakuan secara hukum diobral. Beberapa buzzer yang getol mengasong Islamophobia dan bahkan disinyalir melanggar hukum, namun tidak diproses oleh aparat. Hal itu mengakumulasi perasaan tidak adil di hati maryarakat. Mereka menciptakan pengadilan dengan caranya sendiri. Di saat bersamaan, kelompok-kelompok kritis yang menampakkan simbol-simbol keislaman begitu cepat diproses secara hukum. Dua organisasi kemasyarakatan, HTI dan FPI bahkan dibubarkan tanpa melalui proses pengadilan. Secara teknis hanya dengan modal secarik argumen bahwa izin kedua ormas tersebut sudah kedaluarsa. Di luar itu, keduanya dianggap mengusung ideologi Islam yang bertentangan dan mengancam eksistensi negara. Tuduhan sumir dan prematur yang sayangnya tidak diuji di pengadilan. Pembubaran ormas secara serampangan akhirnya mempermalukan bangsa Indonesia. Dalam laporan berjudul \"2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia” yang diterbitkan kedutaan Besar AS di Indonesia, disebutkan jika sejumlah lembaga HAM terkemuka menilai pemerintah tidak konsisten dalam penegakan HAM. Pembubaran dan pelarangan FPI merupakan potret ketidakadilan atas hak berserikat dan berekspresi. Kita bisa menerka. Spirit pembubaran FPI tersebut adalah Islamophobia. Proyek Islamophobia telah terang benderang merusak tatanan kebangsaan. Bukan cuma membelah masyarakat secara politik. Tapi juga mempreteli kemewahan kita sebagai bangsa demokratis. Melanggar HAM. Kumandang perang terhadap Islamophobia membawa secercah harapan. Jika seruan tersebut diimplementasikan secara konsekuen, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh propaganda Islamophobia bisa mulai dipulihkan. Ketegangan, rasa curiga dan disharmoni bisa direstorasi. Kita rindu wajah ramah Indonesia. Wajah itu sudah cukup lama tertutup tabir propaganda buzzer. Benalu demokrasi yang kita harapkan terbenam bersama senja kala Islamophobia. (*)

Mengembalikan Tatanan Mula Republik Indonesia Berdasar UUD 1945 (2)

BY FNN Rabu, 20 April 2022 22:46:52 0

Dengan uraian di atas marilah kita bersama-sama mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, mempunyai rasa tangungjawab dan keinsyafan untuk mengembalikan tatanan mula NKRI sesuai dengan UUD 1945 yang asli. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Kajian Rumah Pancasila ADAPUN tudjuan Negara, tertjantum dalam Pembukaan, jang nasional (“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memadjukan kesedjahteraan umum dan mentjerdaskan kehidupan bangsa”), pendjelmaannya objektif adalah sebagai di bawah ini. Pertama-tama terkandung djuga dalam pendjelmaan daripada asas kerohanian dan asas politik Negara sebagaimana dimaksudkan di atas, karena kedua asas Negara itu memang dikehendaki untuk mewujudkan atau mentjapai tudjuan Negara. Lain daripada itu terutama untuk tudjuan Negara jang negatif, jaitu keselamatan bangsa dan Negara atau perdamaian, pendjelmaannja objektif terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman (pasal 24 dan 25) dan Bab XII tentang Pertahanan Negara (pasal 30) serta kekuasaan Presiden dalam pasal 14 untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, dalam pasal 10 atas Angkatan Perag, dalam pasal 11 untuk menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain, dan dalam  pasal 12 untuk menjatakan keadaan bahaja. Besar artinja telah dapat ditundjukkan tadi, bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebenarnya merupakan pendjelamaan dari Pembukaan dan bagaimana pendjelmaan itu. Dapat dikatakan, bahwa hal ini kebanjakan masih belum diperhatikan, sampai sepertinya dapat ada pendapat, bahwa asas kerohanian Negara (Pantjasila) adalah kosong. Menurut pendjelasan resmi daripada Undang-undang Dasar 1945, termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7, Pembukaan adalah “suasana kebatinannja (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar ………… (jang) tidak dapat dipahamkan, kalau hanja dibatja teksnja sadja”, dan bahwa “pokok-pokok pikiran (dalam Pembukaan) …. mewujudkan tjita-tjita Hukum (rechsidee) jang menguasai Hukum Dasar Negara, baik jang tertulis (Undang-undang Dasar) maupun Hukum jang tidak tertulis. Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnja”. Jadi, jelas amandemen UUD 1945 merupakan tindakan yang menghilangkan penjelasan UUD 1945 merupakan tidakan kudeta agar generasi penerus tidak bisa mengerti tentang pokok-pokok pikiran yang ada di Pembukaan UUD 1945, menghilangkan suasana kebatinan dari UUD 1945 sehingga dengan dihilangkannya pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 hilanglah cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar . Dengan demikian ada hubungan hierarchis dan organis antara Undang-undang Dasar 1945 dengan Pembukaan, ialah mempunjai kedudukan di bawah dan di dalam lingkungan Pembukaan. Dengan lain perkataan Undang-undang Dasar itu adalah merupakan isi daripada asas kerohanian Negara, asal politik Negara dan tudjuan Negara. Pantjasila tidak tinggal tjita-tjita dalam abstraktonja, tidak tinggal tjita-tjita dalam angan-angan, akan tetapi telah mempunjai bentuk dan isi jang formil dan materiil untuk mendjadi pedoman bagi hidup kenegaraan dan hukum Indonesia dalam konkretonja. Maka dari itu Undang-undang Dasar 1945 dengan Pembukaan merupakan kesatuan, jang berarti bahwa: Tafsir Undang-undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut Pembukaan; Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar jang tertjantum dalam Pembukaan. Adapun interpretasi dan pelaksanaan undang-undang seharusnja dalam arti jang selengkapnya, ialah meliputi pula seluruh perundang-undangan di bawah undang-undang dan putusan-putusan administratif dari semua tingkat penguasa Negara, mulai dari Pemerintah Pusat sampai alat-alat perlengkapan Negara di daerah, Angkatan Perang, Pamong Pradja dan Polisi dan alat-alat perlengkapan Pemerintah Daerah, alat perlengkapannja. Semuanja harus dilihat dari sudut dasar-dasar jang terkandung dalam Pembukaan. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan (tata) tertib hukum Indonesia didasarkan atas, ditudjukan kepada dan diliputi oleh asas kerohanian, asas politik dan tudjuan Negara jang tertjantum dalam Pembukaan. Tidak ada jang diketjualikan, djuga dalam hal menentukan kebidjaksanaan haluan Negara, kebidjaksanaan hukum dan perundang-undangan, kebidjaksanaan pemerintahan, kebidjaksanaan kesedjahteraan, kebudajaan, kesusilaan dan keagamaan, kebidjaksanaan politik dalam dan luar negeri, kebidjaksanaan keselamatan, pertahanan dan keamanan Negara. Barang sekiranya di sinilah letaknja batas, bentuk dan isi daripada pengertian “nasional’, jang kita inginkan bersama sebagai sifat mutlak bagi kehidupan bangsa, Negara, hukum dan kebudayaan kita. Hal ini tidak boleh dilupakan pula bagi kehidupan politik (kepartaian) kita, baik dalam bidang dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai bawaan daripada dasar kerakjatan dan dasar perikemanusiaan terdjelma dalam hak asaasi manusia sebagai individu dan machluk sosial kedua-duanya, maka kepartaian kita dan pemerintahan kita didasarkan atas dan diliputi oleh aliran agama dan aliran hidup, jang mempunjai djuga sifat universil dan atau internasional. Akan tetapi di dalam segala matjam kebidjaksanaan tersebut di atas sifat universil dan internasional itu seharusnja direalisasi dalam bentuk jang “nasional” itu agar supaja kehidupan bangsa, Negara, hukum dan kebudajaan kita adalah merupakan realisasi jang tjotjok dengan pribadi bangsa kita. Kesimpulan ini adalah timbul dengan djelas dan dengan sendirinja dari perdjalanan pikiran seperti berturut-turut diadjukan di atas. Dapat masih diterangkan lagi atas dasar prinsip ilmiah, ialah bahwa tjita-tjita, dan ideologi adalah tjita-tjita, untuk realisasinja dalan kenjataan membutuhkan suatu bentuk tertentu. Dalam pada itu halnja tidak demikian, bahwa suatu tjita-tjita hanja mempunjai satu bentuk realisasi tertentu atau tjita-tjita jang berlainan djuga bentuk realisasinja, akan tetapi suatu tjita-tjita mempunjai banyak kemungkinan bentuk untuk diwudjudkan dalam kenjataan, sedangkan tjita-tjita jang berlainan mungkin pula sama dalam bentuk realitasinja. Bagaimana dapat terdjadi, itu adalah bawaan dan pengaruh daripada perbedaan dan perubahan segala sesuatu di dunia, sepertinja keadaan, tempat, waktu, pribadi kemanusiaan baik dari orang-perseorangan maupun bersama, jang tergolong-golong dengan mempunjai keagamaan, kebudajaan, kebutuhan dan kepentingan jang berlainan. Tidak dengan sendirinja bentuk realisasi jang berlainan dari tjita-tjita satu atau serupa menimbulkan pertentangan, akan tetapi dapat berdampingan dalam harmoni keaneka-ragaman jang memperkaja. Inilah jang terutama mendjelma dalam hidup perseorangan. Sebaliknya kesamaan bentuk realitasi tjita-tjita jang berlainan tidak djarang terudjud, dan terutama dalam hidup bersama, dan djustru inilah jang memungkinkan terdjadinja golongan-golongan, terdjadinja masjarakat. Dapat pula masih dikemukakan suatu kenjataan dalam sedjarah bangsa Indonesia, jang menundjukkan pertemuan dan hidup berdampingan dalam keaneka-tunggalan pelbagai tjita-tjita jang berlainan, jang asli dan jang datang dari luar, dalam lapangan hidup jang pokok-pokok, kerohanian dan kedjasmanian, sepertinja dalam hal keagamaan, kedjiwaan, kebudajaan, kesusasteraan, kesenian, mata pentjaharian hidup. Telah terbukti dalam sedjarahnja itu, bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan sintetis. Begitulah tjita-tjita kenegaraan dan hukum daripada Pembukaan dan bentuk realisasinja jang setjara ilmiah dapat digambarkan di atas, dapat didjelaskan dan dikuatkan atas dasar suatu prinsip ilmiah, jang sungguh terdjelma dalam hidup kemanusiaan, dan djuga oleh bukti sedjarah bangsa Indonesia sendiri dengan kemampuannja sintetis itu. Dengan segala sesuatu itu sebagai dasar dan pedoman, maka ada sjarat-sjarat mutlak keharusan, agar supaja perbedaan ideologi dalam hidup kepartaian kita dengan pengaruhnja dalam pemerintahan, sama saling menjesuaikan diri dalam pertemuan bentuk realisasi jang “nasional” itu, sebagaimana terdjelma dalam tjita-tjita  kenegaraan jang telah tetap terkandung dalam Pembukaan itu, dengan realisasinja jang dinamis. Dari uraian di atas harusnya bangsa dan elit ini sadar bahwa Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 telah dikudeta dengan diamandemen UUD 1945 sehingga tatanan kenegaraan tidak lagi mencerminkan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang dituangkan pada pembukaan UUD 1945. Sekarang bisa disaksikan kebingungan-kebingungan yang terjadi terhadap ketatanegaraan, bagaimana Presiden mengangkat dirinya sendiri, di akhir masa jabatannya tidak perlu mempertangungjawabkan apa yang sudah dilakukan bahkan pembangunan tidak lagi dirancang oleh MPR dan seluruh anak bangsa yang tertuang di dalam GBHN, tetapi disandarkan pada negara China dengan proyek OBOR, apakah itu kepentingan negara bangsa? Apakah pindah Ibukota kepentingan Bangsa dan Negara? Begitu juga dengan puluhan UU yang dilahirkan untuk kepentingan Investor Asing, Aseng. Dengan uraian di atas marilah kita bersama-sama mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara, mempunyai rasa tangungjawab dan keinsyafan untuk mengembalikan tatanan mula NKRI sesuai dengan UUD 1945 yang asli. Jika tidak bangsa dan negara ini akan musnah, sebab hari ini NKRI bukan lagi yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 yang mempunyai asas kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, sudah diganti dengan dasar Liberal Kapitalisme. Kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara. Dosa kolegtif bangsa ini bukan hanya pada pendiri bangsa tetapi dosa terbesar adalah pada masa depan anak cucu kita, bisa jadi perbuatan kita hari ini adalah dalam rangka membuat anak cucu kita sebagai jongos di negerinya sendiri kelak. (*)

Terang Baru Setelah Gelap Istana

BY FNN Rabu, 20 April 2022 22:14:31 0

Kita semua ingin tahu, nafas Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sepanjang apa sih? Nafas Erick Thohir sepanjang apa? Nafas Luthfi (Muhammad Lutfhi) sepanjang apa? Nafas Muhaimin (Muhaimin Iskandar) sepanjang apa? Oleh: Rocky Gerung, Pengamat Politik dan Akademisi SEBENARNYA tak perlu dipertanyakan panjangnya nafas gerakan mahasiswa. Dengan sendirinya itu akan terjawab. Berkali-kali orang meragukan gerakan mahasiswa bahwa mahasiswa sudah bisa dibeli dan segalam macam. Disogok beasiswa, amplop, iya itu sebagian saja. Tapi, nafas utama mahasiswa adalah nafas rakyat. Jadi, tidak mungkin ada keraguan bahwa nafas mahasiswa itu pendek. Nafas gerakan mahasiswa itu panjang karena tersambung dengan nafas rakyat. Nafas rakyat itu panjang karena tersambung dengan nafas zaman. Nafas zaman itu panjang karena tersambung juga dengan nafas alam semesta. Jadi, gerakan mahasiswa itu nafasnya di-backup oleh alam semesta. Itu kira-kira yang perlu saya terangkan terlabih dahulu. Yang perlu kita tanyakan, nafas kekuasaan cukup panjang enggak? Jangan-jangan dua minggu lagi semua ventilator di negeri ini dipakai oleh kekuasaan. Dan, itu sebenarnya lebih penting kita bicarakan. Kita semua ingin tahu, nafas Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sepanjang apa sih? Nafas Erick Thohir sepanjang apa? Nafas Luthfi (Muhammad Lutfhi) sepanjang apa? Nafas Muhaimin (Muhaimin Iskandar) sepanjang apa? Jangan-jangan sudah pakai ventilator semua mereka. Karena mereka semua itu punya komorbit. Kalau gerakan mahasiswa itu jelas tak ada komorbitnya. Dan, sejarah memanggil gerakan ini untuk selalu datang pada saatnya itu. Jadi, kalau tadi kita mau bahas fungsi dari gerakan mahasiswa, itu bukan fungsi yang tiba-tiba bisa diajukan sebagai hal yang sifatnya tentatif karena keadaan darurat, tidak. Gerakan mahasiswa ini semacam, bukan variabel lagi, tapi faktor, konstanta dalam semua gerakan sosial. Jadi itu yang penting saya terangkan dulu, tidak perlu dipertanyakan panjangnya nafas gerakan mahasiswa. Lebih dari itu. Yang kita ingin tahu sebenarnya adalah potensi pergerakan mahasiswa ini, di dalam dua hari terakhir ini kan bahwa ditangkapnya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, lalu ada komisaris perusahaan swasta segala macam, itu harus dibaca sebagai semacam sogokan bahwa seolah-olah dengan ditangkapnya tokoh-tokoh ini yang mempermainkan izin ekspor itu selesailah tuntutan mahasiswa soal minyak goreng. Tidak begitu. Tidak bisa dilihat seperti itu. Ya Dirjen sih kita mau lihat, tapi Dirjen kan tidak punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Dirjen itu pelaksana teknis dari Menteri. Lalu, menterinya kemana. Tidak sekalian saja dalam persoalan ini ya dibuka semua dong? Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa yang menangkap itu Kejaksaan, bukan KPK atau Polisi. Ini semua pertanyaan yang terarah kepada semacam kesimpulan bahwa Istana ini masih mau “tukar tambah”. Dan, yang harus kita persoalkan adalah sampai mana penangkapan ini akan memulihkan kembali kepercayaan publik. Jadi, ini seolah-olah Presiden Joko Widodo akan cicil tagihannya itu mulai dari soal tiga periode, lalu soal minyak goreng, sehingga emak-emak senang karena sudah ditangkap, bukan soal itu. Tapi orang tidak lagi percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh presiden. Mahasiswa menganggap, buat apa sih masih ada pidato-pidato seolah-olah nanti semua akan tertangani. “Jokowi: The King of Lip Service” Selama BEM UI belum mencabut plakat “Jokowi: The King of Lip Service” maka orang menganggap, semua yang diucapkan presiden, itu cuma tipu muslihat saja. Jadi, itu yang lebih penting kita bahas, situasi psikologis Istana sekarang ini semacam apa itu. Saya membayangkan, setiap kali ada buka puasa di GELORA semua orang  akan datang karena ada arus perubahan. Ada gelombang zaman yang sedang bergolak. Dan gelombang di situ akan berselancar gerakan mahasiswa, buruh, dan rakyat serta macam-macam seperi LSM. Karena ada narasi alternatif. Istana tidak mau mendengar narasi alternatif, kan? Itu intinya mengapa ada pembicaraan politik hari-hari ini di luar Istana. Sementara di Istana kalau buka puasa semua orang akan melihat, yang buka puasa tinggal Pak Jokowi dan Pak Luhut berduaan. Karena tidak ada isi yang mau dibahas, itu karena semua orang menganggap, sebaiknya saya direshufle deh, supaya tidak ada beban. Kita bayangkan psikologinya seperti itu. Ada satu polarisasi antara mereka yang menunggu momentum 21 April, dan ada yang berharap supaya dipecat presiden supaya lepas bebannya. Jadi, ini soalnya. Dan besok, 21 April 2022, kenapa gerakan mahasiswa tidak menghormati Ibu Kartini, mending kita rayakan Peringatan Ibu Kartini. Pakai kebaya dan bicara tentang hal-hal konseptual daripada turun ke jalan lagi. Banyak yang bicara sinis pada gerakan mahasiswa. Tapi saya mau pastikan bahwa Ibu Kartini pun mau mendorong anak-anaknya untuk kesetaraan manusia. Karena Ibu Kartini lah yang memulai konsep emansipasi. Jadi, akhirnya, besok akan muncul “Terang Baru Setelah Gelap Istana”. Kita analisis, menjadi: “Habis Gelap Istana Terbitlah Terang Gelora Junto Terang Mahasiswa”. Ini saya anggap lebih produktif yang perlu kita bahas.  Sekali lagi, tetapi di belakang kita masih ada problem ekonomi. Betul kata Pak Anis (Anis Matta) dan teman-teman mahasiswa tadi. Ada problem struktur ekonomi, betul itu. Jadi, kalau dibilang dengan minyak goreng problemnya selesai, enggak. Masih ada minyak yang lain. Pertalite, minyak BBM itu yang sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana presiden selesaikan itu. Karena presiden sendiri, pemerintah, berhutang pada Pertamina sebesar Rp 90 triliun. Pertamina juga berhutang pada publik karena dia ngeluarin SUN (Surat Utang Negara), dan dia harus banyar, mungkin Rp 40 triliun yang dia harus bayar. Sekarang kita tidak tahu dalam 2 minggu ke depan, bisa enggak ada bensin di SPBU-SPBU. Bisa enggak ada elpiji 3 kg itu di rumah emak-emak itu. Semua itu menyangkut kepentingan paling dasar dari rumah tangga, yaitu bagi emak-emak. Ibu Kartini adalah emak-emak, jadi pasti Ibu Kartini akhirnya merestui juga. Kalau Ibu Kartini masih hidup, dia pasti ikut demo itu. Karena Ibu Kartini pemakai gas elpiji. Jadi, sekali lagi, ini momentum untuk menghasilkan ulang Indonesia. Ini yang sering kita sebut “Ketakterhindaran Sejarah”. Dan itu tidak mungkin disogok lagi dengan semacam. Mungkin nanti malam presiden akan datang dan bilang Pertamina beres-beres saja, karena kita sudah keluarin tagihannya Rp 50 triliun. Orang bertanya, lo koq 40 triliun, utang Anda Rp 90 triliun. Ambil dong dari IKN, tapi presiden kan tidak mau batalkan IKN. Ini akan cost fire. Ini akan berpotongan dengan dunia internasional. Dunia itu kan sudah menyebutkan bahwa Indonesia ini negara yang gagal. AS sendiri belum pernah dalam sejarahnya, Deplu AS juga mengeluarkan data detail tentang Pelanggaran HAM di masa Presiden Jokowi. Lengkap. Sampai mahasiswa yang ditangkap. Kasus KM-50 diucapkan. Itu artinya ada sesuatu yang serius. Kita enggak tahu apakah faktor ini akan mempercepat kejatuhan presiden. Jadi, kalau presiden jatuh itu bukan karena gerakan mahasiswa an sich, tapi karena juga ada isu global HAM. Dan semua itu juga karena faktor yang dipersiapkan oleh alam. Semacam Sunnatullah. Atau hukum sosiologi bahwa semua hal akan tiba pada masanya. Nah, itu yang kita tunggu pada 21 April 2022. Tapi nanti ada juga 20 Mei 2022. Semua titik itu nanti dipakai oleh semua gerakan mahasiswa. Dan, pada saatnya semua gerakan mahasiswa itu akan terakumulasi menjadi gelombang rakyat. Itu bahayanya. Bukan hahaya buat kita. Buat kita sih enak saja. Yang paling konyol kini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai pajakin semacam tempurung kelapa. Sudah kacau itu. Jadi sumbernya benar-benar sudah tidak ada. Tempurung kelapa pun, industri yang paling sederhana itu dipajakin. Kenapa tempurung kelapa yang dipajakin, ya karena gak mungkin Sri Mulyani itu pajakin “tempurung kepala” dari buzzer-buzzer yang kosong isinya itu kan? Kita mengerti sekarang, akhirnya pemerintah gak mungkin lagi untuk pinjam, gak mungkin lagi naikin batas defisit karena dilarang undang-undang. Jadi,  naikin pajak seperti hal-hal yang elementer. Saya beri ilustrasi, dulu dalam sejarah Prancis ada seorang Menteri Keuangan, dan karena bingung bagaimana menghasilkan uang karena anggaran Prancis sudah habis dipakai perang, lalu menteri ini keliling desa, termasuk keluar masuk dusun, di mana ada sandal jepit baru, dia kenain pajak. Pajak sandal jepit. Kalau melihat ada gagang pintu baru, maka gagang pintunya dikenai pajak. Karena dia tidak tahu harus ambil uang darimana lagi untuk membiayai APBN Prancis itu. Pers Prancis pada waktu itu sangat jengkel dengan kelakuan menteri itu. Lalu oleh koran Prancis, dia digambarkan hitam-putih dalam bentuk silhouette. Nah, nama menteri itu Ètienne de Silhouette. Kata silhouette itu datang dari nama menteri yang goblok ini. Apakah ini akan menjadi Sri “Silhouette”? Kita tunggu saja Kongres Rakyat Indonesia yang dipelopori oleh mahasiswa. (*) Catatan: Materi disampaikan dalam GELORA Talks Edisi #43, Rabu, 20 April 2022, dengan tema Mengukur Nafas Gerakan Mahasiswa Indonesia.  

Presiden Resmikan Bandara Trunojoyo

BY FNN Rabu, 20 April 2022 14:09:05 0

  Sumenep, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandar Udara (Bandara) Trunojoyo yang berlokasi di Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Rabu (20/4/2022) pagi. Bandara ini pun siap dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat di Pulau Madura dan pulau-pulau lainnya di sekitar Madura.   “Saya minta agar bandara ini dimanfaatkan dan dijaga sebaik-baiknya, dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing daerah, menggerakkan perekonomian masyarakat agar membuat masyarakat lebih sejahtera,” ujar Presiden dalam sambutannya. Menurut Presiden, kehadiran bandara ini sangat penting untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan keterhubungan dengan pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Madura, dan membuka isolasi pulau-pulau terpencil di sekitar Pulau Madura. Selain itu, bandara ini juga akan memangkas waktu tempuh dari pulau-pulau di sekitar Pulau Madura menjadi satu jam perjalanan dibandingkan dengan kapal yang memerlukan waktu berhari-hari. “Saya yakin dengan konektivitas yang semakin baik, mobilitas masyarakat akan semakin mudah dan semakin lancar, dan titik-titik perekonomian baru akan tumbuh. Usaha baru juga akan insyaallah akan bermunculan dan kesempatan kerja baru juga akan bertambah. Di samping itu, usaha-usaha yang sekarang sudah ada juga akan semakin berkembang dan akan semakin maju,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara pun mendorong agar menjelang Idulfitri ini, Bandara Trunojoyo melayani rute penerbangan Surabaya- Sumenep dan Jakarta-Sumenep. “Saya minta Pak Menteri Perhubungan agar diusahakan ada penerbangan yang dari Surabaya ke Sumenep, maupun dari Jakarta ke Sumenep, untuk kita coba apakah penuh atau tidak penuh penumpangnya. Menurut saya penuh, insyaallah penuh,” tandasnya. Sebagai informasi, Bandar Udara Trunojoyo dibangun di atas tanah seluas 34 hektare dan memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter. Untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang, dilakukan pengembangan dengan pembangunan gedung seluas 3.600 meter persegi Bandara yang dibangun dengan menggunakan APBN ini melayani penerbangan dengan pesawat jenis ATR dengan rute Madura-Surabaya, Madura-Bawean, Madura-Pagerungan, Madura-Banyuwangi. Selain itu, bandara ini juga berpotensi untuk melayani penerbangan dengan rute Madura-Banjarmasin, Madura-Jakarta, dan Madura-Bali. Hadir mendampingi Presiden dalam peresmian Bandara Trunojoyo yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. (mth/Setkab)

Subholding Gas Pertamina dan Axpo Singapore Tanda Tangani HOA

BY FNN Rabu, 20 April 2022 13:52:27 0

Jakarta, FNN - Afiliasi Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT Perta Arun Gas (PAG) dan Axpo Singapore, anak usaha Axpo Group, perusahaan energi terbesar di Swiss, menandatangani kesepakatan awal head of agremeent (HOA) di Baden, Swiss.Penandatanganan HOA tersebut menjadi upaya PAG mencapai visi sebagai perusahaan regasifikasi dan LNG hub kelas dunia.Presiden Direktur PAG Bara Ilmarosa dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan kerja sama ini membuktikan kemampuan PAG berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional dan internasional.\"Kerja sama di sektor LNG storage tank atau LNG hub ini tentunya mampu menambah revenue bagi perusahaan,\" ujarnya.Setelah penandatanganan inisiasi awal HOA yang dilakukan pada 25 Maret 2022 waktu Swiss ini, PAG dan Axpo Singapore diharapkan dapat menjalani proses kerja sama yang baik ke depan.\"Axpo akan menjadi menjadi pengguna tangki LNG hub untuk menyimpan LNG,\" ujar Bara.Sementara itu, sehari sebelumnya, PAG melakukan kunjungan kerja ke KBRI Bern, Swiss, sebagai perkenalan overview bisnis dan informasi rencana kerja sama bisnis LNG antara PAG dan Axpo Singapore.\"KBRI Bern memberikan dukungan penuh dan kami juga berharap dukungan dari mitra- mitra terkait lain untuk kerja sama sektor pengembangan energi di Swiss,\" tambah Bara.Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad menilai kerja sama PAG dan Axpo sangat strategis karena sejalan dengan komitmen Indonesia dan Swiss menuju Climate Neutral 2050, Paris Climate Change Agreement, dan UN Climate Change Conference in Glasgow (COP26).\"Pengembangan bisnis dan dan investasi infrastruktur LNG ini kami dukung sesuai cita-cita Indonesia untuk transformasi energi,\" ujarnya.Saat ini, PAG mengelola lima kilang atau tangki LNG dengan rincian empat tangki telah beroperasi dan satu tangki akan direvitalisasi. Selanjutnya setelah direvitalisasi, tangki tersebut digunakan oleh Axpo untuk durasi lima tahun sesuai dengan kesepakatan.Luas wilayah PAG mencapai 1.600 hektare di eks aset PT Arun LNG dan merupakan bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Aceh, yang dekat dengan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional dan modal kuat untuk visi Indonesia menjadi pusat LNG hub Asia pada 2030.Axpo yang telah aktif di pasar LNG global selama lebih dari 12 tahun menawarkan pasokan LNG. Permintaan LNG yang fluktuatif dengan harga referensi mampu menciptakan peluang yang optimal dan terstruktur.Perusahaan ini juga menawarkan akses ke para pelanggannya di pasar gas internasional. Pada 2020, Axpo membuka kantor di Singapura untuk memperkuat perusahaan di pasar LNG Asia yang semakin berkembang.Axpo juga didorong oleh satu tujuan yaitu membangun masa depan yang berkelanjutan melalui solusi energi yang inovatif. Perusahaan energi terbarukan terbesar di Swiss ini memimpin pasar internasional dalam perdagangan energi, tenaga surya, serta angin.Dengan pengalaman dan keahlian lebih dari 5.000 karyawan yang didorong oleh semangat inovasi, kolaborasi serta perubahan yang mempunyai dampak penting, Axpo berinovasi memenuhi kebutuhan pelanggannya yang terus berkembang di lebih dari 30 negara di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. (mth/Antara)

Rusia Kembali Keluarkan Ultimatum, Pasukan Ukraina Diminta Menyerah

BY FNN Rabu, 20 April 2022 13:39:50 0

Kiev/Kharkiv, FNN - Rusia, Rabu, meminta pasukan Ukraina yang masih berada di Mariupol untuk menyerah pada saat pasukan Rusia berupaya mencapai kemenangan dalam serangan yang dilancarkannya di Ukraina timur.Ribuan tentara Rusia, dengan didukung gempuran artileri dan roket, sedang bergerak maju ke medan perang, yang disebut para pejabat Ukraina sebagai Pertarungan Donbas. Sebelumnya, pasukan Rusia sudah menguasai Kota Kreminna.Invasi Rusia, yang sudah berjalan hampir delapan pekan, ternyata berlangsung lebih lama daripada yang diperkirakan.Rusia masih belum berhasil menguasai kota-kota besar sehingga memaksa Moskow untuk mengatur kembali strategi di dan sekitar wilayah-wilayah separatis.Rusia sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum agar pasukan Ukraina menyerah. Namun menjelang batas waktu berakhir, peringatan itu tidak membuahkan hasil.Kementerian pertahanan Rusia mengatakan tidak ada satu pun prajurit Ukraina yang meletakkan senjata. Karena itu, Moskow memperbarui tuntutannya tersebut.Di sisi lain, para komandan Ukraina sudah menyatakan tekad tidak akan menyerah.\"Angkatan Bersenjata Rusia, murni berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, kembali mengajukan tawaran agar para petempur batalion nasionalis dan tentara bayaran dari luar negeri menghentikan operasi militer mereka mulai pukul 14.00 waktu Moskow pada 20 April dan agar mereka meletakkan senjata,\" kata Kementerian Pertahanan Rusia.Amerika Serikat, Kanada dan Inggris sementara itu telah menyatakan akan mengirimkan lebih banyak persenjataan artileri untuk Ukraina.Presiden AS Joe Biden diperkirakan dalam beberapa hari mendatang akan mengumumkan paket baru bantuan militer senilai hampir sama dengan bantuan pada pekan lalu, yakni 800 juta dolar AS (Rp11,47 triliun), kata beberapa sumber kepada Reuters. (mth/Antara)

PBB Serukan Gencatan Senjata Selama Empat Hari di Ukraina Saat Paskah

BY FNN Rabu, 20 April 2022 13:25:48 0

New York, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Selasa (19/4) menyerukan gencatan senjata kemanusiaan selama empat hari dalam pertempuran di Ukraina untuk memungkinkan pembukaan koridor bantuan kemanusiaan selama Pekan Suci Kristen Ortodoks.\"Hari ini, saya menyerukan gencatan senjata kemanusiaan Pekan Suci selama empat hari yang dimulai pada Kamis Putih dan berlangsung hingga Minggu Paskah pada 24 April untuk memungkinkan pembukaan serangkaian koridor kemanusiaan,\" kata Guterres kepada wartawan yang berdiri di depan patung \"Pistol Terikat\", yang bernama \"Non Violence\".\"Pistol Terikat\" tersebut adalah sebuah patung ikonik berbentuk pistol besar dengan ujung laras yang terikat dalam simpul. Patung tersebut menjadi hal pertama yang dilihat banyak pengunjung di markas besar PBB di New York saat mereka memasuki kompleks tersebut, yang melambangkan komitmen badan dunia itu untuk perdamaian dunia.Akibat serangan Rusia yang semakin intensif di Ukraina timur menjelang Paskah, sang sekjen PBB mengatakan gencatan senjata kemanusiaan menjadi semakin penting.  Guterres menyatakan, selama gencatan senjata yang diusulkan tersebut warga sipil akan dievakuasi dari \"wilayah-wilayah konfrontasi saat ini atau yang berpotensi\" dan bantuan kemanusiaan akan dikirimkan ke daerah-daerah yang membutuhkan seperti Mariupol, Donetsk, Lugansk, dan Kherson.Pejabat tertinggi PBB itu menyebutkan bahwa lebih dari 4 juta orang di daerah tersebut membutuhkan bantuan.\"Periode Paskah selama empat hari ini harus menjadi momen untuk bersatu dalam menyelamatkan nyawa dan melanjutkan dialog demi mengakhiri penderitaan di Ukraina,\" kata Guterres.Sehari sebelumnya, kepala urusan kemanusiaan PBB Martin Griffiths menyarankan bahwa mungkin waktu yang tepat untuk memulai gencatan senjata seiring liburan Paskah Ortodoks semakin dekat. (mth/Antara)

Tim Mahasiswa Biologi Unsoed Purwokerto Raih Medali Emas di Rusia

BY FNN Rabu, 20 April 2022 13:20:14 0

Purwokerto , FNN - Prestasi membanggakan dipersembahkan oleh tim mahasiswa Fakultas Biologi  Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto di kancah internasional, yaitu XXV Moscow Rusia International Salon of Inventions and Innovative Technologies \"Archimedes 2022\" pada 29-31 Maret 2022.Tim yang terdiri atas Mochammad Rezky Darmawan, Regata Ringga Hanessa Putry, Salma Aulia Salsabila, Khoerunnisa, Haris Raditya Subandrio, Pramudya Wisanggeni, Dea Mudrikah, dan Robiatul Adawiyah dengan dosen membimbing Dr. Endang Ariyani Setyowati, M.Si. berhasil meraih medali emas dalam ajang tersebut.Dalam hal ini, tim berhasil membuat suatu inovasi tablet effervecent yang memberikan efek gas CO2 dengan bahan aktif mikroalga, yaitu Chlorella vulgaris yang berasal dari perairan Indonesia. Chlorella vulgaris terbukti efektif menjadi imunostimulan dalam meningkatkan daya tahan tubuh.Ajang XXV Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies \"Archimedes 2022\" itu digelar dengan dukungan Administration of the President of the Russian Federation, the World Intellectual Property Organization, the Ministry of Defence of the Russian Federation, the Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), serta Association League of Assistance to Defence Enterprises, the International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) dan the International Innovation club “Archimedes”. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hibrida di Hotel Cosmos Convention and Exhibition Center Rusia dan diikuti oleh lebih dari 270 peserta dari 22 negara dengan 650 karya inovasi yang digelar. (mth/Antara)

Prabowo Subianto Temui Habib Luthfi di Kediamannya

BY FNN Rabu, 20 April 2022 13:15:24 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menemui Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya di kediaman pribadi ulama itu di Pekalongan Timur, Jawa Tengah, Selasa (19/4).Ia didampingi Sekretaris Jenderal Partai DPP Gerindra, Ahmad Muzani. Turut serta hadir dalam pertemuan itu Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono.Pertemuan antara Prabowo dan Habib Luthfi, yang merupakan sahabat lama itu dilakukan dalam rangka silaturahmi di bulan suci Ramadhan. Silaturahmi itu berlangsung akrab, penuh tawa, dan diselingi doa bersama.\"Pak Prabowo dan Habib Luthfi adalah kawan lama. Keduanya terlihat saling senang dan bahagia karena dipertemukan kembali di bulan suci ramadhan ini. Selain silaturahmi Ramadhan, keduanya sama-sama memiliki keinginan untuk menjadikan Indonesia bersatu dan kuat di tengah ancaman ketidakpastian global,\" kata Muzani dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.Habib Luthfi yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden berpesan kepada Prabowo tentang pentingnya pelibatan rakyat sebagai kekuatan pertahanan modern.\"Habib Luthfi menyampaikan tentang pentingnya peningkatan pertahanan negara yang melibatkan rakyat secara langsung. Demikian juga peran ulama, yang harus berperan aktif dalam upaya memperkuat ideologi negara. Dengan begitu, Indonesia akan kuat karena setiap orang memainkan perannya masing-masing dengan seksama,\" ujar dia.Dalam kesempatan tersebut, mereka pun berbuka puasa dengan menu takjil seperti kurma, buah-buahan, dan jajan pasar. Dilanjutkan makan nasi mandi dan daging kambing khas Timur Tengah. (mth/Antara)

BRIN Harap DPR Segera Tuntaskan Legislasi Berperspektif Gender

BY FNN Rabu, 20 April 2022 13:10:33 0

Jakarta, FNN - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiatri berharap DPR segera menuntaskan sejumlah program legislasi berperspektif gender setelah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.\"Saya harap dengan konteks UU TPKS keluar, kemudian DPR dipimpin perempuan dan Kementerian KPPA aktif dan bersinergi dengan elemen masyarakat sipil. Ini momentum untuk juga menyegerakan kebijakan baru yang berperspektif gender,\" kata Aisah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Legislasi baru berperspektif gender yang dimaksud Aisah adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.RUU TPKS, yang disetujui DPR untuk disahkan menjadi UU, merupakan kerja kolektif antara Pemerintah, DPR, dan kelompok masyarakat sipil. Selain itu, keterlibatan aktivis dan lembaga pemerhati perempuan memiliki peran besar dalam menyusun penyusunan RUU tersebut.\"Ini momentum baik bahwa DPR dan Pemerintah bisa sinergisme dengan masyarakat sipil untuk hal yang baik, untuk publik,\" tambahnya.Terkait kiprah aktivis perempuan pada penyelenggaraan pesta demokrasi politik, Aisah mengaku telah melakukan penelitian di Pemilihan Umum (Pemilu) 2004.Dia mengatakan pada periode 2004-2009 terdapat banyak aktivis perempuan yang kemudian menggandeng kelompok masyarakat sipil untuk menggaet political will mereka. Meskipun porsi anggota perempuan relatif kecil dalam struktur pemerintahan, namun mereka mengumpulkan kekuatan yang lain, katanya.\"Pada saat itu jumlahnya kecil, tetapi saat itu aktivis perempuan menggandeng masyarakat sipil dan kelompok perempuan. Gagasan di mana isu yang penting dan apa yang harus dilakukan. Jadi mereka benar benar punya niat politik, political will,\" katanya.Sementara itu, co-founder Pusat Kajian Strategis Hang Lekir Maria Hamid mengatakan pengaruh Puan Maharani sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi Ketua DPR memiliki efek signifikan dalam penentuan kebijakan berbasis gender, terutama RUU TPKS yang sempat mandek.\"Ada perempuan duduk sebagai pembuat kebijakan, dia mengawinkan isu kebebasan dan perempuan, isu perempuan dan keadilan, membuat itu dibicarakan di ruang publik. Menunjukkan bahwa perempuan punya bargaining power,\" kata Maria.Dengan RUU TPKS tersebut, lanjutnya, hal-hal tabu terkait masalah dalam rumah tangga dapat didobrak untuk menjadi diskusi masyarakat. Dia menilai selama ini kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual, disimpan rapat-rapat karena dianggap aib. \"Membuka sekat tabu untuk dibicarakan secara terbuka dan konsensual. UU ini membuat ranah privat menjadi publik. Ini hal baik karena kalaupun norma sosial berubah, sudah ada legislasinya,\" ujar Maria. (mth/Antara)

KPPPA: Kepemimpinan Puan Strategis Implementasikan Perjuangan Kartini

BY FNN Rabu, 20 April 2022 12:59:31 0

Jakarta, FNN - Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ulfah Mawardi memandang kepemimpinan Ketua DPR RI Puan Maharani berperan strategis dalam mengimplementasikan perjuangan Kartini.Menurut Ulfa, berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, peran strategis tersebut dapat dilihat dari kinerja parlemen yang saat ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara baik, tetapi juga responsif terhadap isu-isu keadilan gender.\"Sosok Ibu Puan, dalam kepemimpinannya di DPR dan sebagai tokoh politik, telah menjadi inspirasi bagi siapa pun. Dia menginspirasi bahwa bangsa Indonesia ini membuka lebar kesempatan perempuan untuk berkarya. Inilah substansi dari perjuangan Kartini di masa kini,\" kata Ulfah.Lebih lanjut, menurutnya, melalui posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, nilai-nilai yang diperjuangkan Kartini, seperti mendapatkan kesetaraan dalam hak pendidikan dan mendorong perempuan untuk percaya diri dalam berkarir, menjadi suatu keniscayaan.\"Kepemimpinan tentang perjuangan-perjuangan itu sekarang melekat pada Ibu Puan Maharani. Ia telah menjadi simbol perlawanan atas praktik-praktik diskriminasi melalui posisinya sebagai Ketua DPR RI,\" tambah Ulfa.Di samping itu, Ulfa pun menyampaikan bahwa kepemimpinan Puan telah membuktikan asumsi tentang perempuan yang hanya akan berujung menjadi ibu rumah tangga keliru.Bahkan, ia pun mengatakan kepemimpinan Puan menjadi bukti bahwa apabila perempuan diberikan kesempatan untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada dan diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka akan memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pembangunan.Oleh karena itu, dalam momentum menyambut peringatan Hari Kartini pada 21 April 2022, Ulfah mengimbau kepada perempuan Indonesia untuk tidak ragu dalam mengejar mimpi dan cita-citanya.\"Sejatinya, perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengejar mimpi dan cita-citanya, baik dalam konteks mengenyam pendidikan tinggi, berkarir, maupun memperoleh kesempatan di ruang politik serta jabatan publik,\" ujar Ulfah.Ia mengingatkan kepada perempuan Indonesia bahwa spirit Kartini pada masa kini terimplementasikan dalam diri mereka yang memiliki semangat juang tinggi, kepercayaan diri, dan yakin terhadap kemampuan yang dimiliki.Spirit itulah yang menjadikan perempuan memiliki keinginan untuk memerdekakan dirinya dan memiliki prinsip hidup yang kuat. (mth/Antara)

KPK Dalami Aliran Uang Terkait Izin Usaha di Sidoarjo

BY FNN Rabu, 20 April 2022 12:56:02 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran sejumlah uang dari berbagai pihak swasta yang mendapatkan izin usaha di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur.KPK memeriksa tiga saksi dari pihak swasta di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/4), dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.\"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain adanya dugaan aliran sejumlah uang dari berbagai pihak swasta yang mendapatkan izin usaha di Pemkab Sidoarjo oleh pihak yang terkait dengan perkara ini,\" ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Tiga saksi, yakni Mochammad Ilyas (direktur PT Chalidana Inti Permata), Imam Rochmad (direktur PT Hasta Prajatama), dan Widjaja Sugiharto (direktur PT Pondok Tjandra Indah).Kasus dugaan gratifikasi itu pengembangan dari kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo yang menjerat bekas Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, dan kawan-kawan.Namun, KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus itu.Adapun untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan saat dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.Ilah telah divonis tiga tahun penjara ditambah denda Rp 200.000.000 subsider enam bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada 5 Oktober 2020.Atas putusan itu, kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan dalam putusan banding pada 30 November 2020 majelis hakim mengurangi hukuman dia menjadi dua tahun penjara.Ia yang ditangkap KPK pada 7 Januari 2020 telah dinyatakan bebas per 7 Januari 2022.KPK menetapkan dia bersama lima orang lainnya sebagai tersangka, yaitu bekas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih, bekas Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto, bekas Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sidoarjo, Sanadjihitu Sangadji, serta dua kontraktor pemberi suap, yakni Ibnu Gofur dan Totok Sumedi. (mth/Antara)

BNPT: NII Induk dari Semua Jaringan Teror di Indonesia

BY FNN Rabu, 20 April 2022 12:39:39 0

Jakarta, FNN - Negara Islam Indonesia (NII) merupakan induk dari jaringan teror yang memiliki tujuan akhir ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi atau sistem agama menurut mereka, kata Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid.\"NII itu jelas merupakan induk dari semua jaringan teror di Indonesia, dimana pada tahun 1993 NII mengikuti perkembangan geopolitik global hingga akhirnya pecah menjadi JAT (Jamaah Ansharut Tauhid), JAD (Jamaah Ansharut Daulah​​​​​), dan sebagainya,” kata Nurwakhid dalam keterangan pers Pusat Media Damai BNPT yang diterima di Jakarta, Rabu.Sehingga, menurutnya, penangkapan terhadap 16 anggota NII menjadi langkah tepat oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri. Penangkapan terhadap anggota NII yang ingin menggulingkan pemerintahan sah sebelum 2024 itu adalah langkah preventive justice (pencegahan) dan antisipasi dini, tambahnya.\"Justru ini sebagai upaya antisipasi semenjak dini. Jadi, yang namanya penanggulangan terorisme itu sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2018, harus secara holistic (menyeluruh), komprehensif dari hulu sampai hilir. Hilirnya adalah proses hukum atau law enforcement, hulunya adalah pencegahan yaitu preventive justice, dengan menangkap dan menindak,\" jelasnya.Meskipun anggota maupun pengikut gerakan itu masih minoritas, menurutnya, eksistensi NII merupakan ancaman serius. Hal itu terkait agenda utama NII untuk mengambil alih kekuasaan untuk mengganti ideologi negara dengan sistem agama yang mereka percayai benar melalui berbagai skenario dan strategi.\"Strategi yang mereka lakukan selain taqiyah (menyembunyikan jati diri) adalah tamkin yaitu mempengaruhi semua lini, menciptakan konflik untuk membuat chaos (kekacauan) guna mengakselerasi agendanya, seperti kasus Poso dan Ambon,\" ucapnya.Mengutip dari keterangan putra pendiri Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Sarjono Kartoesuwiryo, dia mengatakan anggota NII saat ini menurut data resmi masih ada sekitar 2 juta orang, belum termasuk simpatisan yang belum terdata.Sarjono sendiri telah menyatakan ikrar setia kepada NKRI di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Jakarta pada 2019.Nurwakhid juga menepis keraguan masyarakat akan eksistensi NII yang justru dianggap sebagai sikap berlebihan dari aparat dalam menetapkan kelompok tersebut sebagai gerakan teror.\"Jadi, siapa pun mereka, apakah itu JAD, JI (Jemaah Islamiyah), NII, kalau unsur-unsur tindak pidana terornya sudah mencukupi, maka kami langsung akan segera melakukan penindakan. Selanjutnya, diproses hukum dan dideradikalisasi untuk menyadarkan mereka kembali kepada NKRI,\" tegasnya.Dalam kesempatan yang sama, dia mendorong pembentukan regulasi untuk melarang ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Hal itu bertujuan agar ke depannya aparat maupun pemangku kepentingan terkait dapat langsung mengambil langkah tegas demi memutus ideologi anti-Pancasila dan anti-NKRI.\"Belum ada regulasi yang melarangnya, meskipun mereka sudah melakukan takfiri, menunjukkan sikap intoleransi terhadap keragaman perbedaan, eksklusif terhadap lingkungan, serta anti terhadap pemerintahan yang sah, dan sebagainya; itu belum bisa ditindak,\" katanya menyayangkan.Oleh karena itu, ia berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat memaknai peristiwa penangkapan anggota NII yang mengancam kedaulatan negara sebagai kewaspadaan nasional, serta turut mendukung upaya Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.\"Sekali lagi, ini harus menjadi kewaspadaan nasional; dan upaya yang dilakukan Densus 88 Polri, BNPT dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya harus kita dukung,\" ujarnya. (mth/Antara) 

Memaknai keberkahan Ramadan-02

BY FNN Rabu, 20 April 2022 11:29:38 0

 Mari rebut keberkahan (keutamaan) Ramadan dengan mengikat diri dengan Al-Quran sebagai dasar perenungan. Akal pikiran manusia boleh melanglang buana ke mana saja. Asal pijakannya tetap kepada inspirasi Ilahi (Al-Quran).  Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DI antara keberkahan (keutamaan-keutamaan) Ramadan adalah, selain sebagai bulan muhasabah (introspeksi), juga sebagai bulan refleksi (perenungan-perenungan). Di bulan ini orang-orang beriman tertantang untuk melakukan perenungan tentang berbagai hal. Tentang dirinya, siapa dari mana dan akan kemana. Apa tujuannya sehingga hadir di atas dunia ini.  Kenyataannya ketika manusia telah larut dalam hidup rutinitasnya pada umumnya akan kehilangan kesadaran hidup. Artinya manusia hidup tanpa kesadaran. Jadilah manusia itu bagaikan mesin berjalan yang berputar melakukan fungsi fisik/material tanpa sadar.  Ketidaksadaran seperti ini kalaupun tidak berujung pada hal negatif atau destruktif, minimal jadi kehidupan yang tidak berlebihan jika disebut sebagai kehidupan yang mengalami matisuri. Jadilah manusia seperti itu mayat-mayat yang berjalan.  Sesungguhnya inilah hikmah kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan lebih spesifik lagi kenapa justeru ayat pertama yang diturunkan adalah perintah membaca “Iqra’”. Karena Al-Quran adalah GPS kehidupan dunia yang ganas dan penuh ketidak menentuan.  Dan kalau kita berbicara tentang Al-Qur’an maka perenungan (thinking, pondering, reflections, dan seterusnya) merupakan esensi dasarnya. Itulah makna Iqra sejatinya. Al-Quran tidak akan maksimal jika tidak disikapi dengan perenungan akal dan hati (fikir dan dzikir).  Oleh Karenanya dibulan keberkahan sebagai bulan Al-Quran ini harusnya mampu mengantar kita semua ke sebuah situasi di mana kesadaran tentang hidup itu terbangun. Hidup yang berkesadaran itulah hidup yang bermakna (bernilai/valuable).  Dan itu pulalah makna terpenting dari laelatul Qadar sebagai malam yang bernilai tinggi (Khaer min alfi syahr). Malam yang nilainya lebih dari seribu malam. Karena di malam itulah diturunkan Al-Quran yang menjadi dasar kehidupan yang bermakna.  Tapi untuk Al-Quran mampu menjadikan hidup manusia bermakna atau bernilai tinggi diperlukan perenungan-perenungan atau Iqra’ tadi. Di saat manusia berusaha melepaskan diri dari kungkungan dunia yang membebani (puasa) ketika itu akan lebih mudah untuk melakukan perenungan-perjuangan itu.  Karenanya dengan segala motivasi yang ada untuk melakukan ragam ritual yang ada di bulan Ramadan ini, harusnya juga dimaksimalkan untuk melakukan perenungan-perenungan itu. Perenungan yang tentunya menjadi tuntutan “Al-Furqan” (iqra’).  Mari rebut keberkahan (keutamaan) Ramadan dengan mengikat diri dengan Al-Quran sebagai dasar perenungan. Akal pikiran manusia boleh melanglang buana ke mana saja. Asal pijakannya tetap kepada inspirasi Ilahi (Al-Quran).  Ingat sekali lagi jangan sampai membatasi diri dengan Al-Quran pada dimensi ritual. Membaca sambil hitung-hitungan dengan Allah. Ini tentunya tanpa ada tendensi mengurangi nilai ritualnya. Membaca satu huruf itu sepuluh pahala. Dan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Tapi mari kita “go beyond the ritual blessings”. Yaitu merenungi diri dan kehidupan melalui “tadabbur, ta’aqqul dan tafakkur” ayat-ayat Allah SWT.  Semoga Al-Quran jadi rahmah, pelipur lara, menjadi pembela bagi pembacanya di hari tiada pembelaan kecuali dari Allah SWT. Amin.  NYC, 19 April 2022. (Bersambung)     

Mengembalikan Tatanan Mula Republik Indonesia Berdasar UUD 1945 (1)

BY FNN Rabu, 20 April 2022 11:22:39 0

Golongan bangsa jang tidak asli terdiri atas golongan keturunan Tiong Hwa, keturunan Arab, keturunan Belanda dan golongan dari mereka jang berasal dari orang asing tulen. Lebih daripada jang terdapat dalam golongan bangsa Indonesia jang asli, diantara mereka ada perbedaan jang besar dalam segala sesuatu. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Kajian Rumah Pancasila APAKAH  Elite politik, para Ahli Tata Negara, kaum cerdik pandai kampus, para pengamandemen UUD 1945 tidak merasa bersalah atau berdosa terhadap bangsa ini yang terus tidak lagi mau memahami apa itu Indonesia yang dimerdekakan Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945? Kata Bung Karno, sejarah adalah kaca benggala yang harus terus disimak. Agar bangsa dan negara ini tidak melenceng dari cita-cita berdirinya negara Indonesia. Akibat tidak memahami dan mendalami hubungan Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945, tidak memahami apa ideologi Pancasila, maka diamandemenlah UUD 1945. Sekarang DPR mulai ngarang-ngarang menerbitkan UU Haluan Ideologi Pancasila. UU HIP. Aneh dan janggal. Bagaimana Ideologi Pancasila itu, ya UUD 1945 dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya itulah ideologi Pancasila. Kok mau dibuat UU. Secara hirarki bagaimana? Apa bisa UU lebih tinggi dari UUD 1945? Rupanya DPR semakin keblinger dan tidak mau membuka dokumen hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Hubungan Pembukaan dan Batang Bubuh UUD 1945 itu adalah hubungan sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan atau dipenggal. Karena ada Pembukaan UUD 1945 itulah maka ada batang tubuh UUD 1945 dan penjelasannya. Mari kita bahas hubungan Pembukaan dan UUD 1945 asli hasil kajian Prof Noto Negoro. Kiranya perlu kita simak agar kita tidak kesasar dan tidak mengerti kalau negara sudah dikudeta. Bahkan, TNI POLRI sebagai penjaga Pancasila dan UUD 1945 tidak mengerti. Terus mereka yang lulusan Lemhamnas dan sekaligus dosen-dosen pengajarnya, apa yang diajarkan? Kok sampai tidak mengerti tentang ideologi negara Pancasila? Pendjelmaan (pelaksanaan objektif) Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Uraian Ideologi Pancasila di dalam batang tubuh UUD 1945. Udjud pelaksanaan objektif mengenai asas kerohanian Negara (Pantjasila) adalah sebagai berikut: 1. Asas “ke-Tuhanan Jang Maha Esa” Tersebut dalam Bab XI hal Agama, pasal 29 dari Undang-undang Dasar 1945. 2. Asas “kemanusiaan jang adil dan beradab” Terdapat dalam ketentuan-ketentuan hak asasi warganegara tertjantum dalam pasal-pasal 27, 28 dan 31 ajat 1 dari Undang-undang Dasar 1945. 3. Asas “persatuan Indonesia” Terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 26 tentang warganegara, pasal 31 ajat 2 tentang pengadjaran nasional, pasal 32 tentang kebudajaan nasional, pasal 35 tentang bendera negara dan pasal 36 tentang bahasa negara. Diantara pendjelmaan daripada asas “persatuan Indonesia” terdapat satu hal, jang amat penting untuk pada tempat ini dikemukakan. Karena djika hal ini disadari, sungguh akan merupakan dasar bagi tertjapainya realisasi sifat kesatuan daripada Negara dan bangsa. Lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah, dan menurut ketetapan ini “Bhinneka Tunggal Ika” adalah lambang Negara, satu sungguhpun berbeda-beda. Negara Indonesia adalah satu, akan tetapi terdiri dari pulau-pulau jang amat banjak djumlahnja. Bangsa Indonesia adalah satu, akan tetapi terdiri atas suku-suku bangsa jang banjak djumlahnya. Tiap-tiap pulau dan daerah, tiap-tiap suku bangsa mempunjai tjorak dan ragam sendiri-sendiri, beraneka warna bentuk-sifat daripada susunan keluarga dan masjarakatnja, adat-istiadatnja, kesusilaannja, kebudajaannja, hukum adatnja dan tingkat hidupnja. Golongan bangsa jang tidak asli terdiri atas golongan keturunan Tiong Hwa, keturunan Arab, keturunan Belanda dan golongan dari mereka jang berasal dari orang asing tulen. Lebih daripada jang terdapat dalam golongan bangsa Indonesia jang asli, diantara mereka ada perbedaan jang besar dalam segala sesuatu. Sedangkan disampingnja ada perbedaan pula dengan golongan bangsa Indonesia jang asli. Kalau ditambahkan terdapatnya pelbagai agama dan kepertjaan hidup lainnya, maka makin mendjadi besar perbedaan jang terdapat di dalam masjarakat dan bangsa Indonesia. Jang demikian itu disamping daja penarik ke arah kerdja sama dan kesatuan menimbulkan djuga suasana dan kekuatan tolak-menolak, tentang-menentang, jang mungkin mengakibatkan perselisihan, akan tetapi mungkin pula, apabila dipenuhi hidup jang sewadjarnya, menjatukan diri dalam suatu resultan atau sintesa jang malahan memperkaja masjarakat. Dimana dapat, perlu diusahakan peniadaan dan pengurangan perbedaan-perbedaan jang matjam terachir itu. Meskipun dengan harapan, bahwa usaha itu akan tidak berhasil sempurna. Dalam kesadaran akan adanja perbedaan-perbedaan jang demikian itu, orang harus berpedoman kepada lambang Negara “Bhinneka Tunggal Ika”, menghidup-hidupkan perbedaan jang mempunjai daja penarik ke arah kerdja sama dan kesatuan, dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan jang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan, pertikaian dan perpetjahan atas dasar kesadaran akan kebidjaksanaan dan nilai-nilai hidup jang sewadjarnya. Lagipula dengan kesediaan, ketjakapan dan usaha untuk sedapat mungkin menurut pedoman-pedoman madjemuk-tunggal bagi pengertian kebangsaan, ialah menjatukan daerah, membangkitkan, memelihara dan memperkuat kehendak untuk bersatu dengan mempunjai satu sedjarah dan nasib, satu kebudajaan di dalam lingkungan hidup bersama dalam suatu Negara jang bersama-sama diselenggarakan dan diperkembangkan. “Bhinneka Tunggal Ika” adalah merupakan suatu keseimbangan, suatu harmoni jang tentu akan berubah-ubah dalam bentuknja, akan tetapi akan tetap dalam dasarnja, antara kesatuan dan bagian-bagian dari kesatuan, dalam segala matjam hal tersebut di atas, dan djuga dalam hal susunan bentuk dan susunan pemerintahan Negara. 4. Asas “kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan” terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 2 ajat (1) tentang terdirinja Madjelis Permusjawaratan Rakjat atas wakil-wakil rakjat, pasal 5 ajat (1) tentang kekuasaan Presiden membentuk Undang-undang dipegang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, pasal 6 ajat (2) tentang Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 19 sampai dengan 22). Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah. 5. Asas “keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia” Terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Bab IV tentang kesedjahteraan social, perintjiannja terdapat pertama dalam pasal 33 tentang hal susunan perekonomian atas dasar kekeluargaan, tentang tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara, dan menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara tentang bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung di dalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat; kedua dalam pasal 34 tentang fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara. Jadi jelas Ideologi Pancasila teruarai di dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh sebab itu amandemen UUD 1945 yang memisahkan Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh sama artinya menghilangkan Ideologi Pancasila. Para elit dan pengamandemen UUD 1945 rupanya tidak memahami bahwa pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan. Asas Politik Negara Indonesia Diamandemen. Daripada asas politik Negara, bahwa Negara Indonesia “terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat”, jang ditentukan dalam Pembukaan, udjud pelaksanaannja objektif terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ajat (1), bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan pasal 1 ajat (2), bahwa kedaulatan rakjat dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Diamandemennya pasal 1 ayat 2 Kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diamandemen menjadi. Pasal 1 ayat 2 Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Akibat diamandemennya pasal 1 ayat 2 adalah mengamandemen asas politik negara, susunan Negara Republik Indonesia tidak lagi wujud dari kedaulatan rakyat. (Bersambung)

Merasa Terancam, Guntur Romli Laporkan Profesor Karna Wijaya ke Polda

BY FNN Selasa, 19 April 2022 23:37:28 0

Jakarta, FNN - Kasus penganiayaan Ade Armando kembali menelan “korban”. Kali ini imbas peristiwa itu menimpa Prof Karna Wijaya, Gurubesar FMIPA UGM Jogjakarta. Ia dilaporkan pegiat medsos yang juga politikus PSI Guntur Romli ke Polda Metro Jaya. “Hari ini melaporkan pemilik Facebook yang terduga atas nama Karna Wijaya,” kata Guntur Romli di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (18 April 2022). Guntur mengungkapkan akun medsos itu memuat foto dirinya dan istrinya serta sejumlah pegiat medsos seperti Eko Kuntadhi, Deny Siregar hingga Ade Armando, dengan narasi ‘satu per satu dicicil massa’. “Saya merasa diancam dan dihasut karena ada postingan dia di FB yang memuat foto saya dan istri saya yang isinya itu satu per satu dicicil massa,” ujarnya, usai melapor di Polda Metro Jaya. Guntur juga mengatakan akun medsos tersebut juga menuliskan komentar dengan kata-kata disembelih dan dibedil, dia pun menilai komentar tersebut sebagai sebuah ancaman serius sehingga melaporkannya ke pihak berwajib. Lebih lanjut dia mengungkapkan akun medsos tersebut juga mengunggah foto Ade Armando yang disilang. “Yang isinya satu persatu dicicil massa dan di situ ada foto Ade Armando yang disilang. Jadi, artinya kalau saya pahami ini kan kaya target mau dihakimi seperti Ade Armando selanjutnya,” pungkasnya. Laporan Guntur Romli telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan LP/B/1983/IV/2022/SPKT/Polda MetroJaya pada 18 April 2022. Kuasa hukum Guntur, Aulia Fahmi, mengatakan pihaknya melaporkan dua pasal yakni Pasal 160 dugaan penghasutan, Pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian dan pasal 29 mengenai pengancaman pribadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kita siapkan langkah ke depan yakni beberapa ahli dari ahli pidana, ahli ITE, ahli bahasa terpenting nanti, kami juga komunikasi ke beberapa ahli dan katanya memang ucapan ini sangat menakutkan dan mengandung ujaran kebencian,” kata Fahmi.  Prof Karna dilaporkan terkait dugaan penghasutan dan pengancaman melalui media sosial karena mengomentari pengeroyokan aktivis Ade Armando. Sementara itu, Prof Karna mengaku salah telah membuat kegaduhan dengan mem-posting terkait Ade Armando di medsosnya. Ia mengaku unggahannya itu hanya sebatas candaan. “Saya mem-posting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan (bercanda), jadi kan sangat biasa sekali,” kata Prof Karna, Selasa (19/4/2022). Tidak hanya dilaporkan ke polisi, Prof Karna juga dipanggil dan diperiksa oleh pihak rektorat di Kantor Pusat UGM, Senin (18/4/2022). Ia terancam sanksi pemecatan karena melanggar kode etik kampus. “Sanksi terberat dalam konteks kita bisa saja misalnya penghentian atau penurunan jabatan. Atau bisa juga adalah penghentian melakukan kegiatan akademik. Itu dalam konteks administrasi etik,” ujar Kepala Bagian Hukum dan Organisasi (Hukor) UGM, Veri Antoni. Laporan Guntur Romli telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan LP/B/1983/IV/2022/SPKT/Polda MetroJaya pada 18 April 2022. Kuasa hukum Guntur, Aulia Fahmi, mengatakan pihaknya melaporkan dua pasal yakni Pasal 160 dugaan penghasutan, Pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian dan pasal 29 mengenai pengancaman pribadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Kita siapkan langkah ke depan yakni beberapa ahli dari ahli pidana, ahli ITE, ahli bahasa terpenting nanti, kami juga komunikasi ke beberapa ahli dan katanya memang ucapan ini sangat menakutkan dan mengandung ujaran kebencian,” kata Fahmi.  Sebelumnya, Prof Karna sempat dihujat di medsos karena unggahannya yang mengomentari insiden Ade Armanto dikeroyok dan ditelanjangi massa ketika demonstrasi BEM SI pada 11 April 2022. Usai kasus itu, Prof Karna mengunggah foto, yang lantas dilaporkan Guntur Romli ke polisi. Senin 18 April 2022, pihak kampus UGM telah memanggil Prof Karna untuk mengklarifkasi postingannya soal kasus Ade Armando.  Dalam unggahan soal Ade Armando tersebut, Prof Karna disorot juga karena menyertakan caption “warganet yang menemukan celana Ade Armando harap dikembalikan karena akan dipakai mengajar”. Ia membantah foto itu adalah bentuk ancaman terhadap Guntur Romli dan istrinya. “Kelihatannya namanya ada di sembilan foto itu, lalu dia merasa terancam,” kata Prof Karna. “Ini kayak anak kecil (saja). Padahal unggahan sembilan nama itu sikap saya memprihatinkan (atas) keadaan sekarang yang berakhir pada kejadian Ade Armando,” katanya seperti dilansir Tempo.co, Selasa pagi (19/4/2022). Menurutnya, kejadian pengeroyokan yang menimpa Ade Armando bisa saja terulang pada Guntur Romli. “Jadi maksudnya, bukan tidak mungkin massa yang marah akan menyerang dia,” imbuh Prof Karna.  Ia mengaku tak kenal dengan Guntur Romli. Sebelum kasus postingannya soal Ade Armando memancing hujatan, Prof Karna menyatakan tak pernah berpolemik.  Namun dengan pelaporan ke polisi atas tuduhan itu, ia siap menghadapinya dan melaporkan balik. “Sedang kami siapkan tim hukumnya,” ungkap Prof Karna. Terkait dugaan ujaran kebencian soal pengeroyokan Ade Armando, Prof Karna memberi pernyataan, Senin (18/4/2022). Dalam pernyataannya, Prof Karna menyampaikan permintaan maaf. Prof Karna mengakui, dirinyalah yang mengunggah postingan terkait Ade Armando di akun medsosnya. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa.“Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan, gojekan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat, katakanlah Ade Armando dan sebagainya, itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojekan saja terhadap kejadian seperti itu,” kata Prof Karna pada wartawan.Prof Karna menyebut, ia tidak hanya mengomentari kasus Ade Armando. Banyak kasus seperti klithih, sosial ekonomi, dan kriminal lainnya. Akan tetapi hanya postingan Ade Armando yang menurutnya “digoreng”.“Sebenarnya tidak hanya kasus Ade Armando, ada kasus klithih, kasus yang lain begal, ada kasus sosial politik, ekonomi juga yang ada di situ tapi tidak digoreng, yang digoreng hanya yang Ade Armando saja,” ungkapnya.“Dalam postingan saya itu saya kira juga tidak vulgar, hanya gojekan biasa,” tambahnya.Ia melanjutkan, salah satu postingan yang digoreng adalah komentarnya yang berisi kata-kata \'sembelih\'. Prof Karna mengklaim jika komentar itu ditujukan ke postingan lain dan tidak terkait dengan Ade Armando.Karna menyebut ada pihak lain yang mengedit postingan itu seakan-akan untuk mengomentari Ade Armando. Postingan itu kemudian diunggah di grup Facebook Kagama oleh orang tanpa sepengetahuannya.“Ada kata-kata \'disembelih\', padahal kata-kata disembelih itu berasal dari statement di postingan lain, bukan dalam konteks Ade Armando,” tegasnya.“Kata \'sembelih\' itu juga tidak pada Ade Armando, pada konteks lain yang diambil orang itu diedit dan masukkan satu frame bahwa saya melakukan ujaran kebencian. Padahal hanya guyonan saja dan pemilihan diksinya,” lanjutnya.Postingan lain yang membuat gaduh adalah tentang kolase foto ada beberapa tokoh dengan caption “Satu Persatu Dicicil Massa”. Dalam unggahan itu, foto Ade Armando dicoret. Sekali lagi, Prof Karna mengaku jika unggahan itu hanya sebatas guyonan. Postingan itu pun dia ambil dari postingan lain.“Itulah gojekan ini. Memang saya meng-upload itu sebagai gojekan wah ini dicicil massa itu juga ambil dari postingan lain, terus ada dicicil massa itu sebenarnya guyonan,” jelasnya.Meski berdalih postingannya itu sebatas gojekan, namun Prof Karna tetap menyampaikan permohonan maafnya. Dia meminta maaf ke publik karena pilihan diksi yang akhirnya membuat kegaduhan.“Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan, saya sekali lagi mohon maaf kepada publik,” ujar Prof Karna. Sebuah sikap gentlement. (mth)

Memaknai Keberkahan Ramadan-01

BY FNN Selasa, 19 April 2022 18:36:26 0

Keadaan tersebut terjadi karena manusia lengket (attached) dengan sangat dekat dengan dunia ini. Mereka terlalu melebih-lebihkan kehidupan dunianya (bal tu’tsirunal hayatad dunia). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation KITA mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ragam kebaikan dan manfaat. Berbagai kebaikan atau manfaat itu tersimpulkan dalam satu kata “barokah”. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan barokah yang dimaknai sebagai “azziyadatu fil khaer” (bertambahnya kebaikan). Sayangnya seringkali keberkahan-keberkahan atau nilai tambah itu hanya dimaknai secara terbatas pada aspek ritual. Sehingga kepedulian mayoritas Umat tertuju pada ragam ritual, dari puasa itu sendiri, tarawih, hingga ke dzikir dan bacaan Al-Quran dengan tujuan mengumpulkan pahala. Hitung-hitungan pun terjadi. Saya melakukan sholat malam dengan ikhlas. Insya’Allah dosa saya dihapuskan oleh Allah setahun lalu. Atau saya telah menyelesaikan bacaan Al-Quran saya sekian juz dengan jumlah huruf sekian. Pahala dari bacaan saya sudah sekian. Tendensi hitung-hitungan seperti ini bisa keliru bahkan berakibat pada terbangunnya sikap yang kurang etis kepada Allah SWT. Benar ada kata “isytara” (transaksi antara Allah dan hamba) sebagai penggambaran komitmen ketaatan seorang hamba pada Tuhannya. Tapi itu tidak dimaksudkan sebagai kalkulasi-kalkulasi yang harus terjadi antara hamba dan Tuhannya. Keberkahan Ramadan hendaknya dipahami dengan makna yang lebih luas dan komprehensif. Bahwa Ramadan adalah bulan berbagai ritual yang pahalanya dilipat gandakan itu pasti. Amalan-amalan wajib dilipatgandakan pahalanya. Sunnah-sunnah dinilai dengan penilaian amalan wajib. Umrah misalnya di bulan Ramadan dimaknai seolah amalan haji. Kalau saja kita paham, bulan Ramadan ini memang dahsyat. Kita kenal bahwa Allah itu melebihkan sebagian waktu dan/atau tempat tertentu di atas waktu dan tempat yang lain. Ada waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu yang yang diberikan keutamaan (fadhilah) lebih dari lainnya. Contoh tempat yang diutamakan misalnya adalah Masjidil Haram dan Multazam. Demikian pula padang Arafah di hari Arafah. Mihrab (tempat Imam memimpin sholat) itu bukan sembarang tempat. Tapi di sana Allah jadikan doa lebih utama dan diutamakan dalam pengabulan. Contoh terdekat adalah doa nabi Zakariyah yang meminta anak di Mihrab dan dikabulkan ketika itu. Padahal logikanya Zakariyah AS tidak mungkin lagi punya anak. Untuk waktu yang diutamakan ambillah sebagai contoh waktu sahur. Yaitu 2/3 malam hingga menjelang masuk waktu fajar. Keutamaan sahur sesungguhnya bukan saja karena di saat itu orang-orang yang akan berpuasa menikmati makanan yang penuh keberkahan (sahur). Tapi karena waktu sahur itu Allah turun ke langit dunia (terdekat) membuka kesempatan bagi yang berdoa untuk dikabulkan dan bagi yang meminta ampun diampuni. Allah menegaskan keutamaan waktu itu dalam Al-Quran: “dan mereka yang di waktu sahur beristigfar”. Karena semua keutamaan (keberkahan) ritual Ramadan itu menjadikan banyak di kalangan Umat ini membatasi diri. Mereka hanya memburu keutamaan-keutamaan (keberkahan atau pahala) ritual Ramadan dan melupakan keutamaan-keutamaan lainnya yang tidak kalah dahsyatnya. Di antara keberkahan Ramadan adalah bahwa bulan ini adalah bulan “muhasabah”. Yaitu bulan kalkulasi-kalkulasi dalam banyak hal. Seperti yang pernah diingatkan oleh Umar: “lakukanlah kalkulasi pada diri kalian sebelum kalian dihisab (di akhirat) kelak”. Satu di antara hal yang urgen untuk selalu dikalkulasi atau dihitung-hitung adalah kenyataan hidup yang kerap salah kaprah dan salah destinasi. Manusia sering berpikir jika hidup dunianya panjang. Bahkan seringkali merasa hidup dunianya yang nyaman itu akan menjadikannya seolah-olah akan hidup abadi (Al-Lumazah). Selain salah kaprah juga manusia seringkali salah destinasi dalam hidupnya. Manusia menjadikan dunia ini sebagai destinasi hidup. Akibatnya semua hidupnya diorientasikan untuk memenuhi hajat dunianya. Sementara kehidupan Sesungguhnya (Akhirat dalam istilah Al-Qur’an lahiya al-hayawanu) mereka lalaikan. Situasi ini digambarkan oleh Surah Ar-Rum: “mereka mengetahui lahiriyah kehidupan dunia tapi mengenai Akhirat mereka lalaikan”. Keadaan tersebut terjadi karena manusia lengket (attached) dengan sangat dekat dengan dunia ini. Mereka terlalu melebih-lebihkan kehidupan dunianya (bal tu’tsirunal hayatad dunia). Di sìnilah puasa melatih seseorang untuk melepaskan ikatan atau kungkungan dunianya. Dengan puasa orang beriman belajar meletakkan dunianya pada porsi dan posisi yang sesuai. Mungkin ungkapan yang indah tentang itu adalah: “letakkan dunia ini di tanganmu dan bukan di hatimu”. Atau “milikilah dunia ini tapi jangan dimiliki oleh dunia”. Dengan puasa seorang Mukmin akan melakukan reorientasi destinasi hidup. Dari material oriented life menjadi “akhirah oriented life”. Insya Allah! New York, 19 April 2021. (Bersambung)

Pertempuran Donbas Mulai, Rusia Merangsek Sisi Timur Ukraina

BY FNN Selasa, 19 April 2022 13:05:04 0

London, FNN - Pasukan Rusia melancarkan serangan baru di sebagian besar sisi timur Ukraina pada Senin (18/4) dan \"Pertempuran Donbas\" kini telah dimulai, kata Presiden Ukraina Volodymr Zelenskyy dan pejabat senior.Tentara Ukraina telah bersiap untuk menghadapi serangan baru Rusia di sisi timur sejak Moskow menarik pasukannya dari dekat Kiev dan dari utara Ukraina akhir bulan lalu untuk fokus pada serangan di wilayah Donbas.“Kami sekarang dapat mengatakan bahwa pasukan Rusia telah memulai pertempuran Donbas, yang telah lama mereka persiapkan,” kata Zelenskyy dalam sebuah pidato video.Sekretaris Dewan Keamanan Ukraina Oleksiy Danilov mengatakan dalam komentar yang disiarkan televisi: \"Mereka (pasukan Rusia) memulai upaya mereka untuk tahap aktif pagi ini.\"\"Pagi ini, di hampir seluruh garis depan wilayah (timur) Donetsk, Luhansk dan Kharkiv, para penjajah berusaha menerobos pertahanan kami,\" katanya.Rusia telah meningkatkan kekuatannya di timur Ukraina menggunakan pasukan yang ditarik keluar dari utara Ukraina dan tetangga Belarusia, sekutu dekat Rusia.Dalam sebuah unggahan di Facebook, komando angkatan bersenjata Ukraina mengatakan bahwa kekuatan militer utama Rusia sedang berkonsentrasi untuk menguasai seluruh wilayah Donetsk dan Luhansk yang membentuk petak tanah yang dikenal sebagai Donbas.\"Fase kedua perang telah dimulai ... Percayalah pada tentara kami, tentara kami ini sangat kuat,\" tulis kepala staf presiden Ukraina, Andriy Yermak, di aplikasi perpesanan Telegram.Bala bantuan Rusia telah menyiapkan panggung untuk pertempuran berlarut-larut yang menurut para analis militer pasti akan menimbulkan kerugian besar di kedua belah pihak ketika Rusia mencoba mengepung para pejuang Ukraina yang berlindung di parit untuk mempertahankan wilayah Donbas. (mth/Antara)

Teten Optimis Nilai Komitmen PDN Temu Bisnis II Rp 500 Triliun Lebih

BY FNN Selasa, 19 April 2022 13:01:22 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengaku optimis nilai komitmen produk dalam negeri (PDN) dalam business matching (temu bisnis) tahap II dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun.Karena itu, ia mengharapkan adanya percepatan realisasi nilai komitmen tersebut pada akhir April 2022.\"Realisasi pembelian produk dalam negeri juga akan di-posting pada akhir acara temu bisnis ini. Jadi Kejaksaan, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)), dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) akan memantau realisasinya, Kementerian Koperasi dan UKM akan fokus mendorong produktivitas dan inovasi UMKM,\" katanya di SMESCO Exhibition Hall, Jakarta, Senin, lewat keterangan resmi.Saat ini, berbagai PDN berbasis teknologi, informasi, komunikasi, dan digital dari para pelaku UKM serta pelaku industri kecil menengah disebut kian siap menyuplai kebutuhan barang maupun jasa pemerintah.Guna mendukung perkembangan berbagai produk teknologi dalam negeri, Kemenkop bekerja sama dengan Telkom, PT Inti, Institut Teknologi Bandung (ITB), Gakeslab (perkumpulan organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengisi pameran business matching tahap II dengan barang buatan lokal tersebut.\"Kebutuhan teknologi dan informasi tentu paling banyak di Kominfo dan pemerintah daerah. Karena itu kami harapkan ada interaksi dengan UMKM, ada pendampingan, dan standar kualitas produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah,\" ujar Menteri Teten.Dalam temu bisnis kali ini, dihadirkan pula pelatihan untuk para pelaku UKM agar memasukkan produknya ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Selain memudahkan pengadaan produk UMKM ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, e-Katalog juga mempermudah proses pembayaran melalui kartu kredit pemerintah dengan bunga 0 persen.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate menyatakan bahwa pihaknya menyediakan anggaran sebesar Rp16 triliun yang dapat dibelanjakan untuk pembelian PDN.\"Kominfo memberikan dukungan penuh pada LKPP agar belanja pemerintah ini dapat dilakukan dalam bentuk digital secara mudah dan terlindungi,\" ungkap dia.Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Suharti menambahkan bahwa pihaknya mengalokasikan Rp15 triliun untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk PDN dari total alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp80,55 triliun.“Kami targetkan 95 persen digunakan untuk barang dalam negeri,\" ucap Suharti. (mth/Antara)

Dolar AS Sentuh Puncak Baru 2 Tahun, Dipicu Prospek Kenaikan Bunga Fed

BY FNN Selasa, 19 April 2022 12:57:04 0

New York, FNN - Dolar naik ke level tertinggi baru dua tahun pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), dalam perdagangan tipis dan bergejolak, sejalan dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih tinggi, karena investor bersiap untuk beberapa kenaikan suku bunga setengah persentase poin dari Federal Reserve.Volume ringan hari ini dengan pasar Hong Kong, Eropa, Australia, dan Selandia Baru ditutup untuk Senin Paskah.Pasar berjangka suku bunga AS telah memperkirakan peluang 96 persen pengetatan 50 basis poin pada pertemuan kebijakan Fed bulan depan, dan sekitar 215 basis poin dalam kenaikan suku bunga kumulatif pada tahun 2022, memberikan banyak dukungan untuk dolar.Greenback juga naik ke puncak baru 20 tahun di 126,98 yen versus mata uang Jepang, menyoroti kontras dalam kebijakan moneter antara Fed yang hawkish dan bank sentral Jepang yang ultra-dovish.Sementara itu, imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun menyentuh level tertinggi tiga tahun di 2,884 persen.Indeks dolar, ukuran nilai greenback terhadap enam mata uang utama, melonjak ke 100,86, tertinggi sejak April 2020. Terakhir naik 0,3 persen pada 100,77.\"Memang ada sejarah bahwa ketika Fed berencana untuk menaikkan (suku buga) dan mengetatkan, uang akhirnya melemah selama siklus itu, tetapi saat ini ada sedikit optimisme di luar sana yang dapat menjatuhkan uang,\" kata Juan Perez, direktur perdagangan valas di Monex USA di Washington.Taruhan net long spekulan pada dolar AS turun untuk minggu kedua berturut-turut, menurut perhitungan oleh Reuters dan data Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS yang dirilis pada Jumat (15/4/2022). Nilai posisi net long dolar adalah 13,22 miliar dolar AS untuk pekan yang berakhir 12 April.Posisi mata uang tidak memiliki \"rasa narasi yang jelas untuk pengurangan sentimen bullish dolar AS,\" sementara kenaikan lebih lanjut dalam taruhan bearish di franc Swiss dan yen \"mencerminkan keuntungan hasil dolar AS atas dua mata uang ini - yang masing-masing bank sentral tetap jauh dari pengetatan kebijakan,\" kata Scotiabank dalam sebuah catatan penelitian.Yen, di sisi lain, sebelumnya turun dari level terendah 20 tahun setelah Gubernur bank sentral Jepang Haruhiko Kuroda dan Menteri Keuangan Shunichi Suzuki menyuarakan kekhawatiran tentang melemahnya mata uang mereka. Reli terbukti berumur pendek karena yen mencapai palung baru 20 tahun di sesi New York, dan terakhir naik 0,3 persen pada 126,93 yen.\"Ada spekulasi yang berkembang tentang intervensi valas untuk menyelamatkan yen, meskipun itu tampaknya tidak mungkin,\" Marios Hadjikyriacos, analis investasi senior di broker forex XM, menulis dalam sebuah catatan penelitian.\"Jepang harus melakukan intervensi sendiri karena Amerika dan Eropa tidak akan setuju untuk melemahkan mata uang mereka sendiri dalam lingkungan inflasi ini, dan otoritas Jepang bahkan belum menggambarkan langkah tersebut sebagai \'tidak teratur\' untuk menunjukkan tindakan.\"Di seberang Atlantik, euro, dilumpuhkan oleh kurangnya kejelasan tentang kapan suku bunga di zona euro akan naik, turun 0,3 persen pada 1,0782 dolar, tidak jauh dari level terendah minggu lalu di 1,0758 dolar, level yang tidak terlihat sejak April 2020. (mth/Antara)

Minyak Naik Karena Pemadaman Libya Menambah Kekhawatiran Pasokan Rusia

BY FNN Selasa, 19 April 2022 11:03:02 0

New York, FNN - Harga minyak meningkat lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), dengan minyak mentah Brent mencapai 114 dolar AS per barel, karena pemadaman ladang minyak di Libya memperdalam kekhawatiran atas ketatnya pasokan global di tengah krisis Ukraina.Minyak mentah berjangka Brent, patokan global untuk pengiriman Juni, terangkat 1,46 dolar AS atau 1,3 persen, menjadi menetap di 113,16 dolar AS per barel. Kontrak sempat naik menjadi 114,84 dolar AS per barel, tertinggi sejak 28 Maret.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei bertambah 1,26 dolar AS atau 1,2 persen, menjadi ditutup di 108,21 dolar AS per barel. WTI mencapai 109,81 dolar AS per barel, juga tertinggi sejak 28 Maret.Menambah tekanan pasokan dari sanksi terhadap Rusia, National Oil Corp Libya pada Senin (18/4/2022) mengatakan \"gelombang penutupan yang menyakitkan\" telah mulai menghantam fasilitasnya dan menyatakan force majeure di ladang minyak Al-Sharara dan situs lainnya.\"Dengan pasokan global yang sekarang sangat ketat, bahkan gangguan yang paling kecil pun kemungkinan akan berdampak besar pada harga,\" kata Jeffrey Halley, analis di broker OANDA.Kehilangan pasokan yang lebih dalam membayangi. Produksi Rusia turun 7,5 persen pada paruh pertama April dari Maret, Interfax melaporkan pada Jumat (15/4/2022), dan pemerintah Uni Eropa mengatakan pekan lalu bahwa eksekutif blok itu sedang menyusun proposal untuk melarang minyak mentah Rusia.Komentar itu muncul sebelum eskalasi dalam perang Ukraina. Pihak berwenang Ukraina mengatakan rudal menghantam Lviv pada Senin pagi (18/4/2022) dan ledakan mengguncang kota-kota lain ketika pasukan Rusia terus melakukan pemboman setelah mengklaim hampir menguasai penuh pelabuhan Mariupol.Dalam sinyal bearish untuk harga, ekonomi China melambat pada Maret, menghilangkan angka pertumbuhan kuartal pertama dan memperburuk prospek yang sudah melemah oleh pembatasan COVID-19.Data pada Senin (18/4/2022) juga menunjukkan China menyuling minyak 2,0 persen lebih sedikit pada Maret dari setahun sebelumnya, dengan keluaran (throughput) turun ke level terendah sejak Oktober karena lonjakan harga minyak mentah menekan margin dan penguncian yang ketat mengurangi konsumsi bahan bakar.Minyak melonjak ke level tertinggi sejak 2008 pada Maret, dengan Brent sempat mencapai 134 dolar AS per barel.\"Masih ada beberapa kebingungan tentang apakah mereka membuka kembali ekonomi mereka, jadi kami mendapatkan sinyal beragam dari China dan itu telah menghadirkan banyak volatilitas pagi ini,\" kata analis Price Futures Group, Phil Flynn. (mth/Antara)

Mahfud MD: Islam "Wasathiyah" Bendung Komunisme dan Radikalisme

BY FNN Selasa, 19 April 2022 10:44:20 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berpendapat ajaran Islam wasathiyah di kalangan muslim Indonesia telah membentuk kekuatan komunal, sehingga komunisme yang bersifat ekstrem dan anti-Tuhan tidak dapat menguasai bangsa Indonesia.\"Walaupun sempat berkembang dan membentuk partai politik namun tidak berhasil melakukan revolusi dan membentuk diktator ploretariat,\" kata Mahfud dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Demikian pula dengan radikalisme di Indonesia, lanjutnya. Paham tersebut tidak mudah berkembang karena Islam yang diyakini masyarakat Indonesia adalah Islam wasathiyah atau Islam moderat.Saat ini, tambahnya, masih terdapat pemikiran dan kelompok radikal yang menunjukkan manifestasi dalam bentuk aksi teror hingga mengorbankan manusia dan harmoni sosial. Namun, perkembangan paham itu masih dapat dikendalikan.\"Jika paham radikalisme ini tidak terkontrol dan menjadi keyakinan mayoritas umat Islam, tentu Indonesia akan dengan mudah menjadi seperti Syria dan Afganistan,\" katanya.Dia juga menekankan pentingnya menjaga kehidupan sosial dan moral peradaban masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, sebagai agenda utama untuk mencegah berkembangnya komunisme dan radikalisme.\"Komunisme dan radikalisme, sebagai pandangan dan cara berpikir, tentu memiliki kesempatan untuk bangkit dan merebak. Jika ada pada situasi dan kondisi sosial yang tepat, yaitu saat terjadi ketidakadilan atau saat kehidupan masyarakat mengalami kemerosotan moral, maka menjaga kehidupan sosial dan moral peradaban masyarakat sesuai dengan ajaran Islam adalah agenda utama untuk mencegah berkembangnya komunisme dan radikalisme,\" jelasnya.Dalam webinar bertemakan \"Komunisme dan Radikalisme dalam Pandangan Islam\" yang diselenggarakan oleh Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (CIDES ICMI) di Jakarta, Senin (18/4) itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut mengatakan untuk mencapai tujuan masyarakat tanpa kelas, komunisme berada di titik ekstrem dengan menghalalkan segala cara.Radikalisme juga bertentangan dengan ajaran Islam, dari titik paling prinsipil hingga praktik yang dilakukan, katanya. Ajaran Islam meletakkan kebenaran mutlak hanya milik Allah Swt., sedangkan kebenaran manusia bersifat relatif.\"Oleh karena itu, setiap yang diyakini sebagai kebenaran oleh manusia harus selalu menyisakan ruang untuk melihat dan berdialog dengan kebenaran lain. Hal ini tidak berlaku dalam pandangan radikalisme yang berpangkal pada klaim kebenaran tunggal, yang ada pada kelompok mereka sendiri. Kelompok lain pasti salah dan harus tunduk pada kebenaran yang mereka yakini. Jika tidak tunduk, maka harus dibinasakan dengan menghalalkan semua cara termasuk penyiksaan dan pembunuhan,\" ujarnya. (mth/Antara)

Putin Sebut "Serangan Kilat Ekonomi" Barat terhadap Rusia Telah Gagal

BY FNN Selasa, 19 April 2022 10:40:16 0

Jakarta, FNN - Strategi \"serangan kilat ekonomi\" yang dilancarkan negara-negara Barat terhadap Rusia telah gagal, tutur Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah rapat pemerintah terkait isu ekonomi pada Senin (18/4).Faktor negatif utama bagi ekonomi Rusia dalam beberapa tahun terakhir adalah sanksi Barat, yang ditujukan untuk \"merusak situasi keuangan dan ekonomi di negara kami dengan cepat, memprovokasi kepanikan di pasar, menghancurkan sistem perbankan, dan menyebabkan kelangkaan barang berskala besar di toko-toko,\" papar Putin.Rusia telah bertahan dari \"tekanan yang belum pernah ada sebelumnya\" ini saat nilai rubel kembali ke level pada paruh pertama Februari dan nilai surplus neraca pembayaran berjalan saat ini membukukan rekor tertinggi, yakni lebih dari 58 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.349), pada kuartal pertama 2022, kata Putin.Selain itu, Putin mengakui bahwa dalam satu setengah bulan terakhir, harga konsumen di Rusia telah meningkat 9,4 persen dan inflasi melonjak ke angka 17,5 persen secara tahunan per 8 April.Kendati demikian, sanksi-sanksi tersebut pada gilirannya merugikan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dengan naiknya inflasi dan angka pengangguran, memperlemah dinamika ekonomi, mengurangi standar hidup, dan mendevaluasi tabungan, ucapnya. (mth/Antara)

Ahli UGM: Konsumsi Telur Mentah Berdampak Buruk Bagi Kesehatan

BY FNN Selasa, 19 April 2022 10:31:05 0

Yogyakarta, FNN - Ahli Gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Toto Sudargo, M.Kes mengatakan mengonsumsi telur mentah yang menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia memiliki dampak buruk bagi kesehatan.\"Sebenarnya banyak efek buruknya ketimbang manfaat yang didapat dari konsumsi telur mentah,\" katanya dalam keterangan pers universitas yang diterima di Yogyakarta, Selasa.Ia menyayangkan pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa konsumsi telur mentah mampu meningkatkan kadar protein dalam tubuh dan membuat stamina lebih segar.Telur mentah, menurut dia, biasanya dikonsumsi sebagian masyarakat bersama susu atau jamu. Bahkan, tidak sedikit yang mengonsumsi telur mentah secara langsung.\"Pemahaman itu keliru,\" kata dosen Departemen Gizi Kesehatan  Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM ini.Menurut dia, dalam sebuah penelitian yang telah dipublikasikan di \"International Journal of Food Sciences and Nutrition\" tahun 2004 mengungkapkan bahwa penyerapan protein oleh tubuh justru lebih banyak didapatkan dari konsumsi telur yang sudah matang.Pada keadaan mentah, kata dia, protein dari telur yang dapat diserap tubuh hanya sebesar 50 persen. Sedangkan dalam keadaan telur telah matang, protein yang diserap tubuh mampu mencapai 90 persen.Dalam putih telur, kata dia, mengandung avidin yaitu zat protein yang bisa berefek negatif bagi tubuh karena kemampuannya dalam mengikat biotin.Ia menjelaskan biotin merupakan vitamin B7 yang larut dalam air dan diperlukan tubuh dalam proses metabolisme serta pencernaan gula dalam darah.Bahaya lain dari konsumsi telur mentah, lanjut dia, adalah rentan infeksi bakteri Salmonella yang bisa menembus cangkang telur dan masuk hingga ke bagian putih telur.Apabila telur dalam kondisi tidak bersih atau kotor dari peternakan peluang infeksi Salmonella karena konsumsi telur mentah sangat besar.\"Infeksi Salmonella bisa memicu kejang, mual, muntah, diare, bahkan kematian,\" kata dia.Ia menjelaskan bahwa telur sarat akan kandungan gizi dan vitamin yakni vitamin A dan vitamin D. Selain itu juga protein, lemak, omega 3, omega 6, kalsium, fosfor, potassium, serta sodium, serta kolesterol.Meskipun kaya gizi, ia menyebutkan kandungan vitamin dalam telur bisa rusak bahkan hilang saat proses pengolahan atau memasak dilakukan dengan tidak tepat.Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan memasak dalam suhu yang stabil dan tidak terlalu lama baik dalam kondisi direbus maupun digoreng demikian Toto Sudargo. (mth/Antara)

Hersubeno: Lebih Baik Ade Armando Fokus Kesehatannya

BY FNN Selasa, 19 April 2022 08:43:09 0

Jakarta, FNN – Belum sepekan dirawat di rumah sakit, pegiat media sosial yang juga dosen Universitas Indonesia Ade Armando benar-benar buktikan sesumbarnya saat dibesuk mantan Ketum PSI Grace Natalie. Ade Armando melayangkan somasi kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno atas tuduhan pencemaran nama baik karena disebut sebagai tersangka kasus penistaan agama. Somasi Ade Armando lewat kuasa hukumnya itu bermula dari cuitan Eddy yang mendukung aparat kepolisian guna mengusut dan mengambil tindakan hukum pada para pelaku pengeroyokan terhadap AA dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di depan DPR RI, Senin (11/4/2022) lalu.Namun, Eddy juga meminta aparat bersikap adil dan bersikap tegas kepada pelaku penistaan agama yang juga dilakukan AA.“Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA, tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA,” demikian M Eddy Soeparno (@eddy_soeparno) April 12, 2022.Memang, dalam cuitannya, Eddy tidak menyebut secara spesifik sosok inisial AA yang dimaksud.Belakangan,  lewat kuasa hukumnya, Muannas Alaidid, menuding AA yang dimaksud Eddy adalah kliennya, Ade Armando. Dia meminta Eddy Soeparno menghapus cuitannya dan meminta maaf kepada Ade Armando melalui akun Twitter.Muannas pun memberikan waktu 3x24 jam kepada Eddy untuk menjawab somasi tersebut. Ia berencana akan melayangkan gugatan pidana dan perdata jika dalam kurun waktu yang diberikan Eddy tak kunjung meminta maaf.“Apabila dalam waktu 3x24 jam saudara tidak menghapus cuitan tersebut dan segera meminta maaf kepada klien kami melalui akun Twitter saudara, maka kami akan melakukan gugatan/tuntutan pidana dan perdata,” tulis Muanas dalam surat somasinya, dikutip dari detikcom, Senin (18/4/2022).Sementara, Wasekjen PAN Slamet Ariyadi menyatakan pihaknya bakal pasang badan merespons somasi Ade. Menurut dia, somasi Ade salah alamat sebab Eddy tak pernah menyebut nama dosen UI itu dalam cuitannya.Dia pun mengaku bakal merespons balik somasi Ade. Menurut Slamet, somasi Ade telah menyerang partai secara kelembagaan sebab Eddy sebagai Sekjen merupakan simbol kehormatan partai.“Ketum dan Sekjen adalah simbol dan kehormatan partai. Jika ada tuduhan terhadap mereka berarti berurusan dengan lembaga dan bukan lagi individu. Kami di PAN akan merespons dengan tindakan yang terukur, bermartabat dan dalam koridor hukum yang berlaku,” katanya pada media, Senin (18/4/2022). Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Senin (18/4/2022) memberi saran agar Ade Armando lebih fokus dulu ke perawatan kesehatannya saja setelah pengeroyokan atas dirinya itu. Polda Metro Jaya sendiri mengklaim masih memeriksa kelanjutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ade Armando hingga menyandang status tersangka. Namun, polisi berdalih belum bisa berkata banyak. Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Polisi Endra Zulpan, masih menunggu data dari penyidik yang menangani.  “Saya belum bisa kasih komentar dulu harus saya cek ke penyidik dulu. Ini kan harus dari penyidiknya datanya,” katanya kepada wartawan, Senin, 18 April 2022.  Ade Armando sempat mendapat banyak kritikan setelah menulis \'Allah Bukan Orang Arab\' di akun Facebook miliknya. Dia pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat hal tersebut. Ade Armando dilaporkan pengguna twitter bernama Johan Khan, @CepJohan ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 23 Mei 2016, karena pernyatannya dianggap menistakan agama Islam. Johan melapor ke polisi karena Ade tak mau minta maaf dalam waktu 1x24 jam atas pernyataannya itu.  Atas laporan dugaan penistaan agama tersebut, Ade pun terancam dijerat Pasal 156 a dan atau Pasal 28 (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Polisi Adi Deriyan mengatakan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, otomatis status dosen Universitas Indonesia Ade Armando saat ini kembali jadi tersangka. Hakim tunggal, Aris Bawono Langgeng, memutuskan bahwa penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas dugaan pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilakukan Ade Armando tidak sah.  Hal itu disampaikan saat mengadili gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Johan Khan sebagai pemohon.  “Kami akan mengembalikan (status tersangka) kembali,” kata Adi di Markas Polda Metro Jaya, Selasa, 5 September 2017. (mth)

Big Data, Big Dusta Luhut Pandjaitan

BY FNN Selasa, 19 April 2022 07:52:45 0

Jawabannya, tidak. Jawaban ini ditemukan dari hasil survei. Beberapa saat lalu, empat lembaga survei telah meriset ide penundaan pemilu. Hasilnya sangat meyakinkan. Baik lembaga survei Indikator Politik, Lembaga Survei Indonesia (LSI), LSI Denny JA dan Indonesia Political Opinion (IPO) menemukan hasil serupa: mayoritas masyarakat Indonesia menolak penundaan pemilu. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD-MPR RI BIG data versi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terus menuai kontroversi. Tak hanya diragukan oleh mahasiswa, elit politik pun ramai-ramai mempertanyakan. Klaim 110 juta percakapan di media sosial yang menginginkan penundaan Pemilu 2024 ditengarai tak berdasar. Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, A.A. LaNyalla Mattilitti bahkan terang-terangan menyebutnya bohong. Pun dengan Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI Puan Maharani. Dua sanggahan menohok dari dua ketua lembaga legislatif ini menegaskan betapa bobot kontroversi big data bukan kaleng-kaleng. LaNyalla tentu tidak asal menuding. Dia paham, kredibiltasnya dipertaruhkan. Maka, LaNyalla datang dengan data. Berdasarkan analisa big data yang ia miliki, percakapan tentang Pemilu 2024 di platform paling besar di Indonesia yaitu Instagram, YouTube dan TikTok disebut tidak sampai 1 juta orang. Lebih rinci, LaNyalla memaparkan secara detail. Jumlah pasti akun yang terlibat dalam percakapan wacana tersebut disebut sebanyak 693.289 percakapan. Jumlah itu terbagi atas 87.000  percakapan di YouTube, 134.000  percakapan di Instagram dan 454.000  di TikTok. Data rinci seperti itu seharusnya diterangkan pula oleh Luhut. Sebagaimana LaNyalla, kredibilitas Luhut tentu juga dipertaruhkan. Dan dalam konteks yang lebih besar, kredibilitas Jokowi sebagai kepala pemerintahan ikut pula diseret. Itu terjadi karena wajah Luhut sedikit banyaknya mencerminkan wajah pemerintahan Jokowi. Selain Menko Marves, Luhut dipercaya presiden memegang sejumlah jabatan penting lainnya. Boleh dibilang, Luhut tangan kanan presiden. Beberapa pihak bahkan menyebutnya dua sejoli. Anehnya, hingga saat ini tak ada respon Jokowi menyikapi polemik big data. Padahal, campur tangan presiden diperlukan karena beberapa hal. Pertama, presiden telah menegaskan agar wacana penundaan Pemilu dihentikan. Sementara itu, big data berorientasi membangun logika urgensi penundaan pemilu. Sepanjang data 110 juta percakapan netizen itu tidak dibuka, sepanjang itu pula perbincangan soal Pemilu ditunda sulit berhenti. Kedua, agar polemik berakhir, presiden sebaiknya meminta Luhut membuka big data sebagai bentuk pertanggungjawaban pejabat publik ke hadapan rakyat. Klaim seorang pejabat publik yang disampaikan secara terbuka merupakan informasi publik yang layak diketahui masyarakat. Mengapa? Karena klaim tersebut dapat dijadikan referensi oleh masyarakat, selain memengaruhi persepsi mereka. Agar masyarakat tidak keliru menyimpulkan, maka semua harus dijelaskan dengan baik agar big data dapat dipelajari bersama. Lembaga pengkaji big data siapa? Metode sampling-nya bagaimana? Ketiga, tidak sedikit yang menilai, sikap Luhut terlihat arogan saat berdialog dengan mahasiswa Universitas Indonesia. Saat itu, mahasiswa meminta Luhut membuka data 110 juta percakapan netizen yang mendukung Pemilu ditunda. Tapi Luhut bergeming dengan sikap pongah. Ini tak elok bagi seorang menteri. Presiden selayaknya menegur. Bila tidak, masyarakat dapat memersepsikan bahwa Jokowi berdamai atau setidaknya membiarkan sikap arogansi bawahan dekatnya. Keempat, klaim big data tersebut berpotensi memunculkan keputusan politik mahapenting. Big data versi Luhut dijadikan salah satu dasar untuk membangun gagasan penundaan Pemilu. Ini bukan persoalan sepele. Penundaan pemilu hanya bisa dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945. Dengan kata lain, big data dapat menjadi entry poin dilakukannya perubahan konstitusi. Jadi, sepantasnyalah big data dibuka. Angka 110 juta percakapan yang mendukung penundaan Pemilu memang sangat bombastis dan tidak masuk akal. Pada Pemilu 2019, perolehan suara Jokowi adalah 55,50 persen atau sebesar 85,6 juta. Bila disebut 110 juta percakapan media sosial mendukung penundaan pemilu alias memerpanjang masa jabatan Presiden, maka dapat disimpulkan bahwa Jokowi mendapat tambahan dukungan dari 25 juta orang. Dari mana tambahan dukungan itu? Kita tahu pasti ekonomi Indonesia tak kunjung membaik, APBN terus menerus defisit, harga-harga melambung tinggi, belum lagi sejumlah problem besar lainnya semisal utang negara yang menumpuk hingga melebihi Rp 7.000 triliun. Pertanyaannya, apakah fakta ini relevan dengan penambahan dukungan 25 juta itu? Jawabannya, tidak. Jawaban ini ditemukan dari hasil survei. Beberapa saat lalu, empat lembaga survei telah meriset ide penundaan pemilu. Hasilnya sangat meyakinkan. Baik lembaga survei Indikator Politik, Lembaga Survei Indonesia (LSI), LSI Denny JA dan Indonesia Political Opinion (IPO) menemukan hasil serupa: mayoritas masyarakat Indonesia menolak penundaan pemilu. Agar pembandingnya apple to apple, riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang secara khusus menyorot pendapat netizen dapat menjadi rujukan tepat. Hasilnya konsisten, sebanyak 78,9 persen responden menyatakan menolak penundaan Pemilu. Survei ini telak meruntuhkan klaim big data versi Luhut. Big data adalah cara licik membangun argumentasi penundaan pemilu. Karena pemerintahan ini miskin prestasi, maka narasi yang dibangun kebanyakan bersifat situasional, tidak mengedepankan alasan prestasi sebagai tolak ukur. Contoh narasi situasional lainnya adalah pandemi Covid -19 atau kondisi ekonomi bangsa yang sedang terpuruk. Keduanya pernah dijadikan alasan penundaan pemilu. Big data pun demikian. Hanya sekadar klaim tanpa bukti, hanya sebatas syahwat kekuasaan tanpa empati. Tidak berlebihan bila sebagian pihak memelesetkan dengan nyelekit: big dusta! (*)

Sah Dimakzulkan dan Bubarkan Kabinet

BY FNN Senin, 18 April 2022 22:29:34 0

Rezim saat ini sudah memenuhi syarat untuk di makzulkan - hanya kabut tebal terhalang oleh kekuatan Oligargi yang sudah luar biasa kuasanya mencengkeram dan mengendalikan negara ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PENCITRAAN, tipuan dan kebohongan dari janji-janji bohong adalah watak permanen dan sudah sulit untuk diperbaiki, dampak ikutannya adalah bising terjadinya kegaduhan dan adu-domba, carut-marut dalam mengelola negara dan negara terus meluncur ke arah kehancurannya. Rakyat terus mengalami tekanan, intimidasi dan sebagai objek mainan dari para bandar, bandit dan badut politik. Tidak ada tempat mengadu karena para penguasa sendiri sipelakunya. Negara menghilang sebagai penegak hukum (the basic law of survival). Dampak ikutan lainnya banyak penghianat, penjilat pada kekuasaan, banyak tokoh masyarakat bahkan intelektual menjadi budak kekuasaan. Ironisnya, presiden sebagai boneka yang defisit kapasitas dan kemampuan perilakunya hanya berdasar remote dari luar, bahkan rakyat telah memberi stigma hanya sebagai boneka dari pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Setiap hari hanya membawa batok tua sebagai pengemis utang ke penjuru dunia. Itulah nasib terbaik dan terkeren hidup di negara yang serba defisit. Rakyat hilang harapan terjadinya kehidupan dalam kemakmuran bersama (a commonwealth) dan kebahagiaan bersama (a common happines). Sirkulasi diskursus dari para jenius pemilik pikiran jernih untuk perbaikan negara dalam bentuk demokrasi ditutup karena kedunguan dan kebodohan akal yang sempit dan dangkal. Esensi terjadinya aksiologi ide adalah keniscayaan kesetaraan manusia dalam bernegara, untuk terus koreksi dari terjadinya penyimpangan untuk kembali pada arah tujuan negara sesuai pembukaan UUD 45. Pergulatan ide, saran, gagasan dan alternatif terbaik untuk perbaikan dan menjaga arah dan eksistensi tujuan negara sudah mentok. Soal hidup bersama itu; adil, berdaulat, bermartabat dan sejahtera bersama. Tentu bukan soal hidup berbasis enjoy life kekinian asal saat ini hidup senang masa depan bangsa dan negara bukan urusannya (aji mumpung), semuanya sudah diborong oleh kekuatan oligarki. Rakyat mulai bergolak karena akibat yang ditimbulkan tidak ada tanda-tanda ke arah koreksi diri dan perbaikan, yang meminta pemimpin seperti ini harus dimakzulkan. Sebab telah memenuhi syarat pemakzulan yang harus dipenuhi. Syarat pemakzulan, menurut dr Al Mawardi, bahwa pemakzulan imam, pemimpin, mungkin dilakukan jika syarat tertanggalkan: adanya ketidak-adilan, ketiadaan ilmu pengetahuan, ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis. Negara tertekan kekuatan dari luar, dan kondisi itu suatu negara yang kehilangan kedaulatan akibat kekuatan asing. Apabila pemimpin tertekan terus terdikte kekuatan lain, itu memenuhi syarat sebagai mahar untuk dimakzulkan. Pemakzulan juga sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator. Pemerintah saat ini tengah membangun kediktatoran konstitusional. Bentuk kediktatoran konstitusional ini terlihat dari berbagai kebijakan pemerintah boneka yang leluasa membuat UU dan perangkat aturan semua sesuai keinginan kolonialisme gaya baru yang telah dikendalikan oleh Peking. Rasyid Ridho (pemikir) yang lebih modern dari Al Ghazali menyerukan agar melawan kepemimpinan yang zalim terutama jika membahayakan kehidupan bersama seperti melanggar konstitusi. Sah agar masyarakat tak segan melawan kepemimpinan yang zalim apalagi jika melanggar konstitusi. Dalam Pasal 7A disebutkan presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden ini dapat diajukan DPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat bahwa dua pemimpin itu melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah menerima permintaan DPR. Jika MK memutuskan presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, DPR menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak menerima usul tersebut. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang - kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Rezim saat ini sudah memenuhi syarat untuk di makzulkan - hanya kabut tebal terhalang oleh kekuatan Oligargi yang sudah luar biasa kuasanya mencengkeram dan mengendalikan negara ini. Rakyat menggugat dan melawan tidak ada kaitannya dengan DI/TII yang konon akan menggulingkan rezim dan mendirikan negara Islam. Ini kondisi riil memang sulit terjadi dengan cara-cara konstitusional, ketika semua lembaga negara sudah dalam kendali oleh kekuatan berwajah raksasa para oligarki. Pilihannya adalah dipaksa mundur dan bubarkan kabinet pemerintah saat ini yang sudah menyimpang dari konstitusi dan telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. (*)

TNI dan Kerancuan Politik Negara (2)

BY FNN Senin, 18 April 2022 19:48:26 0

Sejak amandemen UUD 1945 dan digantinya dengan UUD 2002, dengan segala kelicikan, maka UUD 2002 masih juga dikatakan UUD 1945, agar rakyat dan TNI tidak berontak. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BUNG Hatta menyebutnya sebagai ciri demokrasi Indonesia. Dalam struktur pemerintahan negara, MPR berkedudukan sebagai supreme power dan penyelenggara negara yang tertinggi. DPR adalah bagian dari MPR yang berfungsi sebagai legislative councils atau assembly. Presiden adalah yang menjalankan tugas MPR sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi, sebagai mandataris MPR. Konfigurasi MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tersebut dipandang para Bapak Bangsa sebagai ciri khas Indonesia dan dirumuskan setelah mempelajari keunggulan dan kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Sistem majelis yang tidak bi-kameral dipilih karena dipandang lebih sesuai dengan budaya bangsa dan lebih mewadahi fungsinya sebaga lembaga permusyawaratan perwakilan. Karena Arsip AG-AK-P yang merupakan sumber otentik tentang sistem pemerintahan negara baru saja terungkap, mungkin saja Panja MPR, ketika mengadakan amandemen UUD 1945, tidak memiliki referensi yang jelas tentang sistem pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945. Kalau pemikiran para perancang konstitusi tentang kaidah dasar dan sistem pemerintahan negara sebagaimana tercatat pada notulen otentik tersebut dijadikan referensi, saya yakin bangsa Indonesia tidak akan melakukan penyimpangan konstitusional untuk ketiga kalinya. Konfigurasi MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tersebut dipandang para Bapak Bangsa sebagai ciri khas Indonesia dan dirumuskan setelah mempelajari keunggulan dan kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Susunan pemerintahan negara yang mewujudkan kedaulatan rakyat pada suatu MPR dalam pandangan Bung Karno adalah satu-satunya sistem yang dapat menjamin terlaksananya politiek economische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Sebagai penjelmaan rakyat dan merupakan pemegaang supremasi kedaulatan, MPR adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, “pemegang” kekuasaan eksekutif dan legislatif. DPR adalah bagian dari MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif sedangkan Presiden adalah mandataris yang bertugas menjalankan kekuasaan eksekutif. Bersama-sama, DPR dan Presiden menyusun undang-undang. DPR dan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan seperti pada sistem parlementer maupun presidensial. Sistem semi-presidensial tersebut yang mengandung keunggulan sistem parlementer dan sistem presidensial dipandang mampu menciptakan pemerintahan negara berasaskan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektifitas yang tinggi. Berbeda dengan pemikiran BPUPKI dan PPKI sebagai perancang konstitusi, para perumus amandemen UUD 1945, karena tidak menggunakan sumber-sumber otentik, serta merta menetapkan pemerintahan negara Indonesia sebagai sistem presidensial. Padahal pilihan para founding fathers tidak dilakukan secara gegabah, tetapi didukung secara empiris oleh penelitian Riggs di 76 negara Dunia Ketiga, yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem presidensial sering gagal karena konflik eksekutif – legislatif kemudian berkembang menjadi constitutional deadlock. Karenanya sistem presidensial kurang dianjurkan untuk negara baru. Notulen otentik rapat BPUPKI dan PPKI menunjukkan betapa teliti pertimbangan para Pendiri Negara dalam menetapkan sistem pemerintahan negara. Pemahaman mereka terhadap berbagai sistem pemerintahan ternyata sangat mendalam dan didukung oleh referensi yang luas, mencakup sebagian besar negara-negara di dunia. Mungkin penjelasan Prof. Dr. Soepomo pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945, beberapa saat sebelum UUD 1945 disahkan, dapat memberi kita gambaran tentang sistem pemerintahan khas Indonesia yang dirumuskan oleh para perancang konstitusi: “Pokok pikiran untuk Undang Undang Dasar, untuk susunan negara”, ialah begini. Kedaulatan negara ada ditangan rakyat, sebagai penjelmaan rakyat, di dalam suatu badan yang dinamakan di sini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR adalah suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi, yang tidak terbatas kekuasaannya. Maka MPR yang memegang kedaulatan rakyat itulah yang menetapkan Undang Undang Dasar, dan Majelis Permusyawaratan itu yang mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Maka MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara … Presiden tidak mempunyai politik sendiri, tetapi mesti menjalankan haluan negara yang telah ditetapkan, diperintahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat … badan yang bersama-sama dengan Presiden, bersetujuan dengan Presiden, membentuk Undang-Undang, jadi suatu badan legislatif … “ Demikianlah pokok-pokok pikiran para perancang UUD 1945 tentang susunan pemerintahan negara yang dipandang mampu mengatasi ancaman diktarorial partai pada sistem parlementer atau bahaya “political paralysis“ pada sistem presidensial, apabila presiden terpilih tidak didukung oleh partai mayoritas yang menguasai DPR. Para penyusun konstitusi menamakannya “Sistem Sendiri“. Ahli politik menamakannya sistem semi-presidensial. Bahkan Indonesia, menurut Blondel, pernah menerapkan sistem semipresidensial eksekutif ganda (semi-presidential dualist model) pada masa-masa awal dengan adanya Presiden sebagai Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Para perancang konstitusi seperti Prof. Soepomo sudah mengingatkan kita semua, untuk memahami konsitusi tidak cukup hanya dibaca dari yang tertulis pada pasal-pasalnya, tapi harus diselami dan dipahami jalan pikiran para perancangnya serta konteks sejarah yang melingkunginya. Sejalan dengan itu Edwin Meese III mengingatkan, satu-satunya cara yang legitimate untuk menafsirkan konstitusi adalah dengan memahami keinginan yang sesungguhnya dari mereka yang merancang dan mengesahkan hukum dasar tersebut. Nampaknya peringatan-peringatan tersebut diabaikan ketika amandemen UUD 1945 dilakukan. …..” (Prof. Dr. Sofian Effendi, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia) Sejak amandemen UUD 1945 dan digradasinya MPR menjadi lembaga tinggi setara dengan lembaga tinggi negara dihilangkannya GBHN, maka politik negara GBHN yang menjadi rujukan semua penyelenggara negara menjadi hilang. GBHN merupakan kompas penunjuk arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara telah hilang. Apakah kita bisa menjawab atas pertanyaan: Presiden Joko Widodo menegaskan kepada prajurit TNI agar mendukung kebijakan politik negara dan tidak melakukan politik praktis. Memang benar politik TNI adalah politik negara. Pertanyaannya menjadi tidak sederhana apakah politik negara yang dimaksud oleh UUD amandemen itu? Siapa yang membuat politik negara? Presiden? DPR? Atau MPR? Kalau politik negara adalah politik presiden, ada di mana klausul itu pada UUD amandemen? Selanjutnya menjadi pertanyaan besar, apakah politik negara yang menyusun presiden? Atau siapa? Sungguh dampak amandemen UUD akibat dirubahnya aliran pemikiran dan tidak singkronnya dengan Pembukaan UUD 1945 menjadi sebuah persepsi yang akan kacau-balau di dalam ketatanegaraan republik ini. Apakah kita akan berada pada ketidakpastian? Mari kita semua lebih mendalami apa yang terjadi sesungguhnya pada bangsa dan negara yang kita cintai ini, apakah kita akan berada pada ketidakpastian kekacauan atau kita kembali pada Pancasila dan UUD 1945 naskah asli butuh sebuah keberanian bersama. Sejak amandemen UUD 1945 dan digantinya dengan UUD 2002, dengan segala kelicikan, maka UUD 2002 masih juga dikatakan UUD 1945, agar rakyat dan TNI tidak berontak. Strategi penipuan ini memang jitu sebab selama 20 tahun reformasi TNI, POLRI, diam bahkan menikmati keadaan, padahal apa yang dijaganya itu Pancasila dan UUD 1945 sudah tidak bermakna sejak Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 diamandemen. (*)

BIN: Keberhasilan Atasi COVID-19 Inspirasi Jaga Stabilitas Politik

BY FNN Senin, 18 April 2022 19:21:23 0

Jakarta, FNN - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan mengatakan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan atau mengatasi pandemi COVID-19 seharusnya dijadikan oleh anak bangsa sebagai inspirasi dalam menjaga sosial-politik agar tetap kondusif.\"Sehingga transisi pandemi menuju endemi akan sempurna dengan tetap bergulirnya pemulihan ekonomi serta terlaksananya agenda nasional, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dengan sukses,\" kata Kepala BIN Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Menurut Budi Gunawan, keberhasilan tersebut seharusnya bisa menciptakan kondisi yang baik untuk berkonsentrasi menjalankan program lanjutan pemulihan ekonomi nasional. Namun, faktor eksternal akibat konflik Ukraina serta ketegangan geopolitik dunia, membawa tantangan lain.\"Pemerintah kini mencurahkan perhatian mengurangi tekanan eksternal ini pada perekonomian masyarakat, terutama masyarakat bawah,\" jelas Budi.Ia mengakui konflik di Ukraina berdampak pada kelangkaan berbagai kebutuhan pokok, memicu inflasi bahkan ancaman stagflasi di sejumlah negara. Di Indonesia, dampaknya sangat dirasakan masyarakat terutama akibat kenaikan harga-harga yang tak terhindari.\"Terutama harga bahan bakar, pangan dan berbagai produk turunannya,\" ujar dia.Pemerintah, lanjut dia, telah mengupayakan serangkaian program bantalan ekonomi untuk masyarakat luas khususnya kategori miskin dan rentan yang nilainya mendekati Rp500 triliun.Sebab, bila tekanan di sektor ekonomi tidak diatasi, efeknya bisa berimbas pada kehidupan sosial-politik. Sementara di sisi lain, Indonesia saat ini sedang menghadapi agenda nasional yakni Pemilu dan Pilkada serentak 2024.\"Semua itu merupakan program afirmasi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,\" kata dia.Ia meminta langkah afirmasi pemerintah itu diikuti pula oleh semua elemen bangsa termasuk pelaku ekonomi nasional. Momentum itu dinilai sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.Salah satunya bisa dilakukan dengan tidak ikut mengonsumsi komoditas dan layanan bersubsidi, tidak mendistorsi pasar demi keuntungan sesaat, serta memberikan peluang dan dukungan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar tetap bisa tumbuh.Terakhir, menurutnya, pelajaran yang paling berharga dari kondisi eksternal yang berdampak ke ekonomi nasional ialah perlunya upaya bersama menciptakan kemandirian ekonomi.\"Yaitu ekonomi yang mampu mencukupi kebutuhan esensial bangsa dan mendukung ketahanan nasional,\" ujarnya. (mth/Antara)

UI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia Versi SCimago

BY FNN Senin, 18 April 2022 19:10:56 0

Depok, FNN - Universitas Indonesia (UI) kembali menorehkan prestasi menjadi perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam University Rankings 2022 versi The SCImago Institutions Rankings, lembaga riset dari Spanyol.Rektor UI Prof Ari Kuncoro dalam keterangan di Kota Depok, Rabu mengapresiasi lembaga-lembaga penelitian, para dosen dan peneliti di UI yang terus memacu dirinya untuk menghasilkan riset-riset yang berkualitas yang dapat di rekognisi dunia internasional.  The SCImago Institutions Rankings (SIR) sejak 2009 setiap tahun menerbitkan SIR World Report yang merupakan hasil kerja dari The SCImago Research Group, lembaga riset Spanyol yang beranggotakan Dewan Riset Nasional Spanyol (CSIC), Universitas Granada, Universitas Charles III, Universitas Alcalá, Universitas Extremadura, dan sejumlah perguruan tinggi lain di Spanyol.Di Asia Tenggara, UI menempati peringkat ke-13, ke-146 di Asia, sedangkan di tingkat dunia posisi UI berada di ranking 534.Pencapaian membanggakan tersebut berasal dari pengukuran tiga indikator, yaitu kinerja riset/Research (50 persen), luaran inovasi/Innovation (30 persen), dan dampak sosial/Societal impact (20 persen) yang kesemuanya diukur melalui visibilitas web serta pengolahan data Scopus. Untuk kategori riset, beberapa penilaiannya mencakup jumlah jurnal, kolaborasi internasional, keterbukaan akses, High Quality Publications (Q1), dan jumlah publikasi berkualitas yang banyak mendapatkan sitasi publik. Untuk kategori inovasi, penilaiannya antara lain meliputi jumlah publikasi yang disitasi dalam paten dan jumlah aplikasi paten yang dihasilkan sedangkan untuk kategori dampak sosial penilaiannya diantaranya melalui jumlah ‘mention’ publikasi di berbagai platform media sosial serta jumlah kunjungan ke website institusi.Pada tahun 2022, UI unggul dalam penilaian riset dan dampak sosial, di mana grafik riset UI selama kurun waktu 2019-2022 mengalami kenaikan dalam hal jumlah publikasi dan jurnal yang terdata dalam pangkalan data Scopus. \"Seluruh pencapaian ini merupakan hasil kerja keras sivitas akademika UI dalam menghasilkan riset-riset berkualitas dan memperoleh rekognisi internasional,\" kata rektor.Selain menjadi universitas terbaik di Indonesia secara keseluruhan (overall rank), UI juga meraih peringkat pertama dalam tujuh Subject Area yaitu Arts and Humanities; Business, Management and Accounting; Dentistry; Energy; Medicine; Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics; dan Social Sciences.Pada subjek dentistry UI menempati peringkat ke-3 di Asia Tenggara, ke-18 di Asia, dan posisi ke-87 dari 605 universitas yang mengikuti pemeringkatan; subjek business, management and accounting, UI berada di peringkat ke-7 di Asia Tenggara, ke-23 Asia dan posisi ke-104 dunia dari 2.370 universitas.Subjek Arts and Humanities, UI menempati peringkat ke-14 di Asia Tenggara, ke-88 di Asia dan peringkat ke-442 di dunia dari 1.979 universitas; Subjek Social Sciences, UI berada di peringkat ke-11 di Asia Tenggara, ke-102 Asia dan peringkat ke-486 dunia dari 2.980 universitas; subjek Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics, UI berada di peringkat ke-10 di Asia Tenggara, ke-154 Asia dan peringkat ke-398 dunia dari 2.378 universitas; Subjek Energy UI berada di peringkat ke-17 di Asia Tenggara, ke-219 Asia dan peringkat ke-380 dunia dari 2.810 universitas; dan pada subjek Medicine, UI berada di peringkat ke-11 di Asia Tenggara, ke-236 Asia dan peringkat ke-479 dunia dari 2.567 universitas. (mth/Antara)

Airlangga: Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Tersalurkan Rp 52,6 Triliun

BY FNN Senin, 18 April 2022 18:54:58 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyalurkan 11,6 persen atau sebesar Rp52,66 triliun dana program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga pertengahan April 2022.\"Penanganan kesehatan sebesar Rp2,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp45 triliun atau 29 persen dari pagu, yang terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT Desa, BLT Warung dan Nelayan, dan Kartu Prakerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Dalam program PEN, lanjut Airlangga, pemerintah juga telah mencairkan dana untuk penguatan pemulihan ekonomi mencapai Rp5,07 triliun.Selain itu, Bantuan Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (PKLWN) untuk kemiskinan ekstrem yang sebelumnya hanya menyasar 212 kabupaten/kota telah ditambahkan menjadi 514 kabupaten/kota, khususnya untuk penyaluran BLT Minyak Goreng dan nelayan sebanyak 1,76 juta orang.\"Rinciannya, TNI dan Polri telah menyalurkan sebanyak 60,9 persen dari target yaitu 840.282 orang, Polri telah menyalurkan 38 persen atau 519.523 orang, dan diharapkan ini bisa diselesaikan menjelang Idul Fitri,” jelas Airlangga.Pemerintah pada tahun ini menganggarkan belanja program penanganan COVID19 dan PEN sebesar Rp455,62 triliun. Program tersebut untuk mendukung penanganan pandemi dan perlindungan kepada masyarakat terdampak serta pemulihan perekonomian dengan memperluas penciptaan lapangan kerja.Program PEN pada tahun ini ditujukan untuk tiga klaster yakni penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun serta penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun.Klaster penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun fokus pada melanjutkan penanganan COVID-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.Klaster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran Rp154,76 triliun fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem.Terakhir, klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp178,32 triliun fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas. (mth/Antara)

Rupiah Tertekan Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Acuan AS yang Agresif

BY FNN Senin, 18 April 2022 18:22:36 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Senin pagi melemah, tertekan semakin kuatnya ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) yang agresif.Rupiah bergerak melemah 16 poin atau 0,11 persen ke posisi Rp14.360 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.344 per dolar AS.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra di Jakarta, Senin, mengatakan Kepala Bank Sentral AS, The Fed area Cleveland Loretta Mester dan Kepala Fed cabang New York John Williams pada pekan lalu mengisyaratkan kebijakan pengetatan moneter yang lebih agresif karena inflasi di AS yang sudah sangat tinggi.Adapun keduanya merupakan pemilik suara di rapat kebijakan moneter Fed tahun ini.\"Pasar obligasi AS terlihat sudah mengantisipasi ini dengan kenaikan imbal hasil atau yield obligasi ke level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Yield tenor 10 tahun sudah di atas kisaran 2,85 persen,\" ujar Ariston.Selain itu, ia menyebutkan kekhawatiran pasar terhadap inflasi karena perang di Ukraina yang masih berlanjut juga memberikan tekanan tambahan ke rupiah.Kenaikan harga barang-barang konsumsi di Indonesia bisa melambatkan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.Ariston pun memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak melemah di kisaran Rp14.400 per dolar AS, dengan potensi support di kisaran Rp14.350 per dolar AS.Pada Kamis (14/4), rupiah ditutup menguat 19 poin atau 0,13 persen ke posisi Rp14.344 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.363 per dolar AS. (mth/Antara)

Jawab Kejahatan Ekonomi, Presiden Minta PPATK Terus Lakukan Terobosan

BY FNN Senin, 18 April 2022 18:12:37 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melakukan berbagai terobosan, untuk menjawab tantangan tindak kejahatan ekonomi yang kian masif, rumit dan kompleks.Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya pada acara Peringatan 20 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), di Istana Negara, Jakarta, Senin.\"Kita perlu terus-menerus melakukan terobosan, secepatnya melakukan transformasi digital yang mengadopsi regulatory technology, menemukan terobosan hukum atas berbagai permasalahan-permasalahan yang fundamental,\" ujar Presiden.Presiden mengingatkan tantangan yang akan dihadapi di masa depan akan semakin berat dan potensi kejahatan cyber juga semakin meningkat.Kepala Negara menekankan diperlukan kerja keras bersama untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan nasional.\"Diperlukan dukungan dari semua pihak, instansi pemerintah, industri keuangan dan seluruh masyarakat,\" jelasnya.Lebih jauh Presiden juga meminta PPATK terus meningkatkan layanan digital, mengembangkan platform pelayanan baru, serta menyempurnakan terobosan layanan digital yang sudah dimiliki.Menurut dia, PPATK juga perlu mengembangkan pusat pelayanan digital yang lengkap terintegrasi dan real time serta mampu melayani para pemangku kepentingan dengan cepat, mudah, tepat dan akurat. (mth/Antara)

Proyek Kendaraan Dinas Ditjen Pendis Rp 4,3 M Diduga Akal-akalan

BY FNN Senin, 18 April 2022 15:49:50 0

 Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Dirjen Pendis Kemenag) pada tahun  2022 ini mengadakan proyek pengadaan mobil dinas. Kendaraan dinas ini dibeli untuk pejabat eselon I dan II, dengan anggaran yang digelontorkan Dirjen Pendis sebesar Rp 4.337.644.000. Pembelian Kendaraan dinas ini diperuntukkan bagi pejabat Dirjen Pendis eselon I dan II. Tapi, “Center for Budget Analysis (CBA) menemukan kejanggalan dalam proyek kendaraan dinas Dirjen Pendis,” ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman. Proyek kendaraan Dirjen Pendis dilaksanakan melalui metode penunjukan langsung. Metode ini sangat rawan penyelewengan karena pihak Dirjen Pendis bisa seenaknya menunjuk penyedia barang serta mengatur harga sesukanya, “rawan kongkalikong”. Selain itu, berdasarkan Perpres Nomor 12  Tahun 2021 Pasal 38 ayat 1 huruf C, mekanisme penunjukan langsung tidak boleh asal-asalan, setidaknya ada 9 kriteria agar bisa dilaksanakan penunjukan langsung. “Adapun pengadaan kendaraan dinas tidak memenuhi kriteria,” lanjut Jajang Nurjaman kepada FNN.co.id. Patut diduga Dirjen Pendis memanfaatkan adanya celah aturan mekanisme penunjukan langsung yang tidak membatasi nilai proyek, serta kriteria pada point (D. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu.) CBA menyebut, patut diduga alasan Ditjen Pendis melakukan Penunjukan langsung ingin membeli mobil Pajero Sport yang hanya bisa disediakan oleh Mitsubishi atau jenis kendaraan mewah lainnya, atau lebih mengkhawatirkan lagi diduga proyek ini sebagai ajang Bancakan oknum Dirjen Pendis, dengan mengakali aturan. Berdasarkan catatan di atas, pihak CBA mendorong aparat penegak hukum khususnya KPK melakukan penyelidikan atas proyek pengadaan kendaraan dinas tahun 2022 Ditjen Pendis. “Panggil dan periksa Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani untuk dimintai keterangan,” tegas Jajang Nurjaman. (mth)

TNI dan Kerancuan Politik Negara (1)

BY FNN Senin, 18 April 2022 15:26:34 0

Karena itu MPR harus mencakup wakil-wakil rakyat yang dipilih, DPR, wakil-wakil daerah, serta utusan-utusan golongan dalam masyarakat. Dengan kata lain, MPR harus merupakan wadah multi-unsur, bukan lembaga bi-kameral. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila PRESIDEN Joko Widodo menegaskan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesi (TNI) agar mendukung kebijakan Politik Negara dan tidak melakukan politik praktis. Rupanya ada kegusaran presiden terhadap TNI. Bukankah di dalam UUD amandemen sudah ada pasal yang mendudukkan presiden sebagai penguasa tertinggi di TNI? Tetapi, tidak seperti biasanya, Presiden seperti ngegas di Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Jakarta, Selasa 1 Maret 2022. Pesan Presiden kepada jajaran TNI dan Polri jangan mengundang penceramah radikal, harus menguasai teknologi digital, tidak ikut berdebat soal perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), dan disiplin tinggi karena di TNI Polri tak ada demokrasi. UUD Amandemen Pasal 10: “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”. Bukankah dengan kekuasaan tersebut Presiden mempunyai kekuasaan penuh? Presiden juga menegaskan: Politik TNI adalah politik negara. TNI berpijak pada kebijakan negara. Semua yang dilakukan negara adalah untuk rakyat, kata Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2022, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut Kepala Negara, rantai komando di tubuh TNI hanya satu. Tegak lurus, loyalitas dan ketaatan hanya kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI. Sejak amandemen UUD 1945 memang tidak ada kejelasan terhadap Presiden sebagai Kepala Negara. Indonesia adalah negara hukum. Fungsi Presiden sebagai Kepala Negara tidak ada satu pasal pun di dalam batang tubuh UUD hasil amandemen! Tentu ini menjadi tanda tanya besar: apakah ini sebuah keteledoran para pengamandemen? Tentu saja ini akan berbuntut panjang jika ada yang mempersoalkan, sebab fungsi Presiden dalam penguasaan TNI adalah sebagai Kepala Negara. Maka politik yang dijalankan adalah politik negara. Lagi-lagi kita bertanya-tanya apakah politik negara itu? Apa dan bagaimana keterukurannya? Apakah TNI bisa membedakan mana politik negara dan mana yang bukan? Amandemen UUD 1945 tanpa disadari juga memporak porandakan Politik Negara. Politik Negara di dalam UUD 1945 naskah asli sangat jelas dan terukur dan dituangkan oleh MPR di dalam GBHN, dan Presiden pun harus menjalankan politik negara yang tertuang di dalam GBHN. Maka jika Presiden menyimpang dari GBHN, Presiden bisa dimakzulkan  (diturunkan). Oleh karena Presiden adalah Mandataris MPR, maka di dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri maupun politik kelompoknya. GBHN adalah politik negara yang sangat terinci dan terukur, sehingga TNI akan berpedoman kepada GBHN dalam menjalankan tugasnya. Jelas tugasnya menjalankan dan mengamankan politik Negara, sebab GBHN adalah sebuah keputusan Negara yang disusun oleh seluruh elemen bangsa. Menjadi sebuah pertanyaan besar sekarang ini: apakah politik negara itu? Apakah realisasi janji-janji politik Presiden adalah politik Negara? Apakah keputusan pembangunan infrastruktur dengan model B to B yang dilakukan BUMN Indonesia dengan BUMN Negara asing adalah poltik negara? Apakah pertarungan politik di DPR dengan saling menelanjangi soal Freeport adalah politik negara? Apakah keputusan Menteri ESDM dengan memberi ijin Freeport untuk eksport konsentrat (walau itu melanggar UU Minerba) adalah keputusan negara? Dan, apakah pungutan ‘dana ketahanan energi’ di dalam penjualan per liter BBM adalah juga politik Negara? Di mana sebenarnya politik negara itu? Jika kita buka UU TNI dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kalau kita mendalami UU TNI dalam pasal 7 ayat 1 ini maka timbul sebuah pertanyaan besar bagi kita yang mendalami UUD 1945, pertanyaan yang sangat kritis adalah apakah UUD Amandemen masih bisa dikatakan UUD 1945, mengapa? Sebab secara sistematika sudah berbeda dengan UUD 1945 naskah asli terdiri dari Pembukaan, Batang tubuh, Penjelasan, sedang UUD Amandemen telah menghilangkan sistematikanya, juga UUD amandemen telah berubah 300% dari UUD 1945 naskah asli. Perubahan pasal 1 ayat 2 adalah perubahan terhadap aliran pemikiran Pancasila. Apakah aliran pemikiran itu? Sejak perjuangan para pendiri bangsa telah menyatukan sebuah tekad yang menjadi alat bersama yaitu anti terhadap penjajahan, bahkan di dalam pembukaan UUD 1945 ditulis dengan jelas bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Penjajahan ada karena adanya imperalisme dan kolonialisme yang bersumber dari kapitalisme liberalisme. Semua ini lahir dari individualisme. Rupanya kita semua tidak memahami apa arti penjajahan itu, maka para pendiri bangsa ini telah merancang negerinya dengan aliran pemikiran anti penjajahan yaitu kolektivisme, kebersamaan, gotongroyong, dan Pancasila sebagai antitesis dari bentuk penjajahan. Diamandemennya Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sesunguhnya merubah aliran pemikiran dari kolektivisme, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah mufakat, Pancasila dengan sistem MPR, diubah menjadi individualisme, liberalisme, kapitalisme, kalah menang, banyak-banyakan suara, kuat-kuatan dengan sistem presidensial. Marilah kita kutib tesis Prof Noto Negoro di dalam Sidang Senat Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam sponsor pemberian gelar Doctor Honorriscausa pada Presiden Soekarno … ”Daripada asas politik Negara, bahwa Negara Indonesia “terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat”, jang ditentukan dalam Pembukaan, udjud pelaksanaannja objektif terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ajat (1), bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan pasal 1 ajat (2), bahwa kedaulatan rakjat dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Adapun tudjuan Negara, tertjantum dalam Pembukaan, jang nasional (“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah serta memadjukan kesedjahteraan umum dan mentjerdaskan kehidupan bangsa”), pendjelmaannya objektif adalah sebagai di bawah ini. Pertama-tama terkandung djuga dalam pendjelmaan daripada asas kerohanian dan asas politik Negara sebagaimana dimaksudkan di atas, karena kedua asas Negara itu memang dikehendaki untuk mewujudkan atau mentjapai tudjuan Negara. Lain daripada itu terutama untuk tudjuan Negara jang negatif, jaitu keselamatan bangsa dan Negara atau perdamaian, pendjelmaannja objektif terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman (pasal 24 dan 25) dan Bab XII tentang Pertahanan Negara (pasal 30) serta kekuasaan Presiden dalam pasal 14 untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, dalam pasal 10 atas Angkatan Perag, dalam pasal 11 untuk menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain, dan dalam pasal 12 untuk menjatakan keadaan bahaja…” NKRI dengan UUD 1945 naskah asli menganut sistem MPR adalah sistem sendiri, bukan sistem Presidensial. Banyak yang tidak mengetahui mengapa pendiri bangsa ini memilih sistem sendiri, bukan sistem Parlementer maupun sistem Presidensial seperti sekarang. Marilah kita buka dokumen BPUPKI, PPKI untuk bisa mengerti mengapa para pendiri bangsa ini memilih sistem sendiri dalam menentukan sistem bernegara…” Pada notulen rapat tanggal 11-15 Juli 1945 BPUPK dan rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dapat kita ikuti perkembangan pemikiran tentang kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawartan Rakyat sebagai penjelmaaan dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki konfigurasi sosial, ekonomi dan geografis yang amat kompleks. Karena itu MPR harus mencakup wakil-wakil rakyat yang dipilih, DPR, wakil-wakil daerah, serta utusan-utusan golongan dalam masyarakat. Dengan kata lain, MPR harus merupakan wadah multi-unsur, bukan lembaga bi-kameral. Bentuk MPR sebagai majelis permusyawaratan-perwakilan dipandang lebih sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan lebih menjamin pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya keadilan sosial. (Bersambung)

Indonesia Kehilangan Ideologi Pancasila

BY FNN Ahad, 17 April 2022 22:44:52 0

Tidak ada artinya Bung Karno, Bung Hatta sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia manakala UUD 1945 sudah diganti dengan UUD 2002 yang tidak ada kaitannya dengan Proklamasi dan Pancasila. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila MASIH ingat dalam pikiran penulis ketika Ketua MPR akan menggalakkan Penataran 4 Pilar Kebangsaan untuk menangkal isu ideologi Transnasional Khilafah. Begitu semangatnya ketika isu ideologi transnasional yang mereka tunjuk Khilafah. Yang lebih aneh ideologi transnasional itu hanya Khilafah. Padahal negara ini sejak diamandemennya UUD 1945 telah mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Tapi penguasa dan elit politik gak ribut, nyaman-nyaman saja dengan ideologi transnasional tersebut. Ketua MPR gak menggebu-gebu untuk melakukan Penataran 4 Pilar Kebangsaan. Ada hal yang kurang mendapat perhatian kita semua sebagai anak bangsa tentang sistem negara berideologi Pancasila dengan negara yang berideologi liberalisme kapitalisme hasil amandemen UUD 1945. Saat Amandemen UUD 1945 banyak rakyat tidak mengetahui sesungguhnya amandemen yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah mengubah negara Proklamasi 17 Agustus 1945, dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berdasar liberalisme, kapitalisme. Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berimplikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan, berubahnya negara berideologi Pancasila menjadi sistem Presidensial yang dasarnya individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Kita perlu membedah perbedaan negara bersistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidensial berideologi individualisme, liberalisme, kapitalisme agar kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap ideologi Pancasila. Sistem MPR adalah kolektivisme, kekeluargaan, basisnya elemen rakyat yang duduk sebagai anggota MPR yang disebut Golongan Politik diwakili oleh DPR, sedang Golongan Fungsional diwakili Utusan Golongan-golongan dan Utusan Daerah. Tugasnya merumuskan politik rakyat yang disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah GBHN terbentuk barulah dipilih Presiden untuk menjalankan GBHN. Oleh sebab itu, presiden adalah mandataris MPR. Dan Presiden di masa akhir jabatannya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya apa lagi Presiden sebagai petugas partai, seperti di negara komunis. Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan, artinya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh bil hikmah. Hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah, karena permusyawaratan bukan kalah menang bukan pertarungan tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan Ideologi Sistem presidensial basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, dan kalah-menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas. Demokrasi dengan cara-cara liberal, kapitalis, membutuhkan biaya yang besar menguras dana rakyat untuk tahun 2024 dibutuhkan 110,4 triliunan rupiah untuk memilih pemimpin pilkada, pileg, dan pilpres. Dengan sistem pemilu yang serba uang bisa kita tebak maka menghasilkan para koruptor, hampir 80% kepala daerah terlibat korupsi, dan yang lebih miris korupsi seperti hal yang lumrah di negeri ini. Begitu pula petugas KPU-nya, juga bagian dari sistem korup, kecurangan bagian dari strategi pemilu. Demokrasi bisa dibeli geser-mengeser caleg, memindakan suara adalah bagian dari permainan KPU. Ini bukan isapan jempol bukannya sudah dua anggota Komisioner KPU yang dipecat karena terlibat permaian uang. Dalam sistem Presidensial, Presiden yang menang melantik dirinya sendiri dan menjalankan janji-janji kampanyenya. Kalau tidak ditepati janjinya ya harap maklum. Artinya di akhir masa jabatan presiden bisa tidak mempertangung-jawabkan kekuasaannya. Bagaimana sistem presidensial ini mampu menggulung ideologi Pancasila, sementara BPIP mencoba bermain-main dengan ideologi Pancasila yang disetubuhkan dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme entah apa yang ada di pikiran Megawati Soekarnoputri dan punggawa di BPIP, sudah jelas mana mungkin keadilan sosial diletakan pada sistem liberalisme kapitalisme jelas bertentangan dengan Pancasila. Bukankah Pancasila itu antitesis dari individualisme, liberalisme, kapitalisme? Para elit politik dan Pemerintah serta para pengamandemen UUD 1945 telah mengkhianati ajaran Pancasila sebagai prinsip berbangsa dan bernegara. Mari kita resapi apa yang telah diuraikan oleh para pelaku sejarah pembentukan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar bernegara. Jadi, mengganti rumusan Pancasila yang ada di RUU HIP bisa dikatakan tindakan makar. Sebab dengan sengaja Pancasila diubah, diperas-peras menjadi Trisila, Eka Sila, dan Gotong Royong. Ini sudah masuk delik makar! Bagi yang paham Tata Negara pasti mengerti istilah “die Stuferordnung der Recht Normen” oleh Hans Nawaisky, yaitu hirarki susunan suatu aturan: 1. Staatsfundamental norm; 2. Staatsgrundgesetz Formell gesetz; 3. Formal Gesetz; 4. Verordnung & Autonome Satzung. (1) Staatsfundamental norm adalah norma fundamental suatu negara dan Indonesia mempunyai Pancasila. Yang namanya fundamental tak boleh diubah… mengubah sama artinya meruntuhkan negara tersebut. (2) Staatsgrundgesetz adalah konstitusi suatu negara, dalam hal ini UUD 1945. (3) Formal Gesetz adalah Hukum Formil dalam bentuk Undang-Undang. (4) Verordnurn adalah Aturan Pelaksana dari Undang-Undang. Dan kita tahu tupoksi DPR dan Presiden hanya membentuk UU, tidak bisa membentuk UUD 1945, apalagi mengubah Staats Fundamental Norm yaitu Pancasila. Dengan demikian maka RUU HIP yang materinya dapat disimpulkan berupaya mereduksi dan mengubah sila Pancasila, secara tak langsung dapat dianggap sebagai bentuk makar pada Pancasila. Hans Kelsen berkata “suatu norma tidaklah berlaku bila dibuat bukan oleh lembaga yang tidak berwenang”. Jelas upaya mengubah Pancasila sekalipun dengan kamuflase RUU Haluan Ideologi Pancasila dapat dikatagorikan sebagai upaya mengubah Dasar Negara agar terkesan legal, dan mengubah Dasar Negara bisa dipidana. Pelanggaran hukum yang terjadi adalah (bukan) mendefinisikan Pancasila tapi membuat norma baru bernama Trisila, Ekasila, dan Gotong royong. Berdasarkan kepada ide-ide yang dikemukakan oleh berbagai anggota dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan (BPUPKI). Kemerdekaan Indonesia itu tersusunlah Pembukaan UUD 1945, di mana tertera lima azas kehidupan bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan pasal-pasal berturut-turut dalam 16 (enambelas) Bab, 37 pasal saja ditambah dengan Aturan Peralihan, terdiri dari 4 (empat) pasal dan Aturan Tambahan. Berhubung dengan masih berkecamuknya Perang Pasifik atau pada waktu itu disebut Perang Asia Timur Raya, karena telah tercapai mufakat bahwa UUD 1945 didasarkan atas sistim kekeluargaan maka segala pasal-pasal itu diselaraskan dengan sistim itu. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga keluar, sehingga politik luar Negeri Indonesia harus ditujukan kepada melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan segala bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segala bangsa. Oleh sebab itu politik luar negeri adalah non block , bukan block China negara komunis. Ketetapan MPR XXV Tahun 1966 melarang ajaran komunis kok partai politik mengirim kadernya pada partai komunis China, jelas ini adalah pelanggaran terhadap Tap MPR XXV Tahun 1966. Jadi jelas amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan oleh elit politik dan dijalankan sampai sekarang merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila, terhadap negara Proklamasi dan terhadap para pendiri bangsa. Tidak ada artinya Bung Karno, Bung Hatta sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia manakala UUD 1945 sudah diganti dengan UUD 2002 yang tidak ada kaitannya dengan Proklamasi dan Pancasila. Banyak yang tidak sadar bahwa ideologi negara Pancasila telah diganti dengan ideologi transnasional individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Untuk memperdalam kajian ideologi Pancasila tentu kita harus mengerti apa itu hakekat, sifat, tujuan, dan tugas negara di dalam ketatanegaraan. Dengan mengerti hal tersebut, maka kita menjadi paham apa itu ideologi Pancasila. Cuplikan Tesis Prof Dr Noto Nagoro “Soal Sifat Manusia Sebagai Dasar Kenegaraan”. Di dalam pembukaan terdapat unsur-unsur yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam hal soal-soal pokok itu. Pembukaan mulai dengan pernyataan “bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Hak akan kemerdekaan yang dimaksudkan adalah daripada segala bangsa, bukannya hak kemerdekaan daripada individu, dan untuk mempertanggung-jawabkannya lebih landjut, bahwa “pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan” juga bukan hak kemerdekaan individu yang dipergunakan sebagai dasar, akan tetapi “perikemanusiaan dan perikeadilan”, kedua-duanya pengertian dalam arti abstrak dan hakekat. Jangan sekali-kali lalu timbul anggapan, bahwa di dalam pernyataan hak kemerdekaan bangsa daripada pembukaan itu tidak ada tempat bagi hak kebebasan perseorangan. Tidak demikian halnya, akan tetapi perseorangan ditempatkan dalam hubungannya dengan bangsa, dalam kedudukannya sebagai anggota bangsa dan sebagai manusia dalam kedudukannya spesimen atas dasar atau dalam lingkungan jenisnya (genus), ialah “perikemanusiaan”. Sebaliknya bukan maksudnya juga untuk menyatakan bahwa perseorangan adalah seolah-olah anggota bangsa, melulu penjelmaan jenis, akan tetapi seraya itu djuga merupakan diri sendiri dan berdiri pribadi. Pemakaian “perikemanusiaan” juga sebagai alasan untuk menghapuskan penjajahan, lagipula termasuknya sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam asas kerohanian negara menunjukkan, bahwa dikehendaki untuk menjadikan unsur kesesuaian dengan hakekat manusia itu sebagai pokok sendi bagi negara, dan hakekat manusia adalah makhluk yang bersusun dalam sifatnya, ialah individu dan makhluk sosial kedua-duannja. Terkandung di dalam unsur-unsur pembukaan itu tidak hanja hal negara didasarkan atas pokok pikiran bersendi pada dan terdiri atas manusia yang mempunjai sifat individu dan makhluk sosial kedua-duanya, akan tetapi djuga tidak menitikberatkan kepada salah satunya. Yang dikehendaki bukan negara yang bersusun individualistis, atomistis, mechanis atau sebaliknya negara yang bersusun kolektif atau organis, sebagai kesatuan total yang menyampingkan diri daripada manusia perseorangan. Akan tetapi yang dimaksud ialah negara yang bersusun dwi-tunggal, kedua-duanja sifat manusia sebagai individu dan makhuk sosial terpakai sebagai dasar yang sama kedudukannya. Pentingnya arti daripada soal sifat manusia dalam hal merupakan dasar kenegaraan, tidak perlu dipertanggungjawabkan lagi, sebagaimana diketahui sudah menjadi pendapat umum, bahwa itu mempunjai arti yang menentukan dalam hal-hal pokok kenegaraan, sepertinja sudah disinggung-singgung di atas tadi menentukan hakekat, sifat daripada negara sendiri, djuga menentukan susunan, tujuan dan tugas bekerjanya negara, kedudukan warga negara dalam negara dan hubungannya dengan negara, begitu pula susunan pemerintahan negara. Kesimpulan yang didasarkan atas unsur-unsur jang terdapat dalam Pembukaan tadi, ternyata sesuai dengan dan memperoleh penegasan resmi sebagaimana dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II nomor 7. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara jang tidak boleh dilupakan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa “pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan/perwakilan. Oleh karena itu, sistem Negara yang harus terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat yang berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Dengan dihilangkannya penjelasan UUD 1945 maka telah dihilangkannya pokok pikiran ke-3 pembukaan di mana sistem negara berdasarkan Permusyawaratan perwakilan diganti dengan banyak-banyakan suara kalah menang pertarungan banyak banyakan suara. Sehingga terjadi benturan antara Pancasila dengan ideologi transnasional individualisme, liberalisme, kapitalisme, dalam bentuk pilsung, pilkada, pilpres. Jelas bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Amandemen telah menghilangkan ideologi negara berdasarkan Pancasila .Seharus nya MPR mengatakan dengan tegas Ideologi Pancasila telah diganti dengan ideologi transnasional individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Bagaimana menurut Anda? (*)

Denny Siregar Tantang Duel Novel Bamukmin: Batal?

BY FNN Ahad, 17 April 2022 21:50:46 0

Jakarta, FNN - Kasus penganiayaan terhadap pegiat sosmed yang juga dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando berbuntut pada perseteruan Denny Siregar dengan Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. “Ini satu isu yang sebenarnya sering sekali terjadi. Denny Siregar yang selama ini menjadi BuzzerRp nantangin duel Novel Bamukmin,” kata wartawan senior Hersubeno Arief dan Agi Betha dalam akun Off The Record FNN, Ahad (17/4/2022). Semua itu gara-gara Novel mengomentari Denny Siregar yang menyebut kalau pelaku pengeroyokan Ade Armando pasti bagian dari kadrun. Novel langsung membantahnya dengan menyebut, pengeroyoknya bukan kadrun. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba Denny Siregar menantang duel Novel di atas ring. Kejadian Ade Armando justru menjadikan semakin terbelah antara yang pro pemerintah dengan kaum opisisi menjadi lebih banyak bersuara lagi. Bahkan di media juga mulai ada yang berpartisipasi sebagai sponsor dengan menyediakan uang Rp 10 juta, Rp 20 juta, bahkan ada yang siap memberikan hadiah sebesar Rp 50 juta kepada pemenangnya. Novel Bamukmin sendiri akhirnya menjawab tantangan Denny Siregar yang sebelumnya menantang duel di atas ring tinju. Novel menyatakan tak gentar menjawab tantangan Denny. “Karena ternyata yang biasa dibelenggu di bulan Ramadlan ada yang lolos, satunya ini, maka saya akan meladeninya biar saya balikin untuk dibelenggu lagi,” tegasnya. Novel pun balik memberi ancaman balik, katanya ia siap mencopot jantungnya Denny Siregar. “Saya siap meladeninya, paling-paling bisa copot jantungnya tuh Denny Siregar,” tegasnya. Sebelumnya, Denny Siregar menyampaikan lewat akun twitternya mengaku siap duel dengan Novel Bamukmin. Denny menantang sembari memposting berita statemen Novel yang membantah pengeroyok Ade Armando adalah kadrun. “Kalau sama yang ini, mau juga kalo duel di ring. Ntar gua siapin ringnya. Gimana? Kalau setuju silahkan RT,” tulis @Dennysiregar7. Namun, belakangan lewat akun instagram dennysirregar, Ahad (17/4/2022), tampaknya membuatnya malas bertarung. Karena tangan Novel Bamukmin gatal. Namun tangan Novel Bamukmin gatal sehingga membuatnya malas, seperti dilansir instagram dennysirregar, Ahad (17/4/2022). “Sempet pengen tarung ma doi di atas ring, tapi karena dia bilang tangannya gatal, gak jadi deh. Entar nular kudis ma kurapnya,” tulis Denny di instagram dennysirregar. Padahal, Denny sebelumnya menetapkan duel mereka dilaksanakan di Bali pada 24 Mei mendatang. Novel Bamukmin mengetahui tanggal itu melalui unggahan Denny Siregar pada akun @DennySiregar7 di Twitter. (mth)

Rusia Klaim Kendali Penuh Atas Wilayah Perkotaan Mariupol

BY FNN Ahad, 17 April 2022 15:09:57 0

Moskow, FNN - Seluruh wilayah perkotaan di Mariupol, sebuah kota di Ukraina timur, telah sepenuhnya bersih dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing, ungkap militer Rusia pada Sabtu (16/4).Sisa-sisa pasukan perlawanan telah dikepung di dalam pabrik besi dan baja Azovstal, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov dalam keterangan pers. Dia mengatakan 1.464 personel militer Ukraina menyerah dalam pertempuran di Mariupol.Sebagai kota pelabuhan utama di Laut Azov, Mariupol menjadi salah satu lokasi pertempuran paling sengit dalam konflik Rusia-Ukraina.Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pada Jumat (15/4) bahwa pasukannya masih berperang melawan Rusia di Mariupol setelah hampir tujuh pekan sejak kota itu dikepung.Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa penyapuan bersih pasukan Ukraina di Mariupol akan mengakhiri negosiasi apa pun dengan Rusia. (mth/Antara)

Paus Kutuk Kekejaman Perang Ukraina pada Misa Malam Paskah

BY FNN Ahad, 17 April 2022 15:06:28 0

Vatican City, FNN - Paus Fransiskus mengutuk kekejaman perang di Ukraina pada Sabtu pada Misa malam Paskah yang dia hadiri tapi tak dia pimpin, mungkin karena sakit kaki yang memaksanya untuk membatasi kegiatan.Misa dihadiri oleh Ivan Fedorov, wali kota Melitopol, yang ditahan oleh pasukan Rusia bulan lalu dan kemudian dibebaskan dalam pertukaran tahanan.Kardinal Italia Giovanni Battista Re menggantikan Paus memimpin kebaktian itu, yang melibatkan prosesi dalam kegelapan hampir menyeluruh di bagian tengah gereja terbesar Dunia Kekristenan itu.Paus duduk di depan Basilika Santo Petrus di kursi putih besar di samping, tampak waspada dan berdiri selama pembacaan Injil.Dia membaca homili sambil duduk tapi dengan suara normal dan kemudian bangkit untuk membaptis tujuh orang yang memeluk Agama Katolik.Paus berpaling dari teks yang disiapkan untuk menyapa Fedorov, keluarganya dan tiga anggota parlemen Ukraina yang duduk di depan.Dia berbicara tentang \"kegelapan perang, kekejaman\".\"Kami semua berdoa untukmu dan bersamamu. Kami berdoa karena ada begitu banyak penderitaan. Kami hanya bisa menemanimu, doa kami dan berkata kepadamu \'jangan berkecil hati, kami menemanimu,\'\" kata Fransiskus.Dia mengakhiri dengan mengatakan \"Kristus telah bangkit\" dalam bahasa Ukraina.Vatikan mengatakan Fransiskus bertemu secara pribadi dengan delegasi Ukraina sebelum Misa.Paus yang berusia 85 tahun itu menderita linu panggul, yang menyebabkan nyeri pada satu kaki dan mengakibatkan kesulitan berjalan dengan normal.Baru-baru ini Fransiskus juga mengalami sakit di lutut kanannya. Kondisi itu seolah kambuh dan pulih.Sebuah program yang dikeluarkan oleh Vatikan pada Jumat mencantumkan Paus sebagai kepala selebran (imam misa) pada kebaktian Sabtu malam.Vatikan tidak memberikan alasan resmi untuk perubahan itu.Pada Jumat sore, Paus cukup sehat untuk berjalan di sepanjang lorong baik pada awal dan akhir kebaktian Jumat Agung di basilika tapi dia tidak bersujud di lantai seperti biasanya selama kebaktian itu.Dia harus membatasi beberapa gerakannya selama perjalanan ke Malta pada awal April dan juga harus meminta seorang kardinal untuk menggantikannya dalam Misa pada Desember.Beberapa kegiatan Pekan Suci, yang berpuncak pada Minggu, menandai pertama kalinya sejak 2019 publik diizinkan untuk hadir setelah dua tahun pembatasan COVID-19.Pada Minggu Paskah, hari terpenting dalam kalender liturgi Kristen, Paus akan mengadakan Misa di Lapangan Santo Petrus dan kemudian menyampaikan pesan dan berkat \"Urbi et Orbi\" (Kota dan Dunia) dua kali setahun. (mth/Antara)

Kemenhub Pacu Pembangunan Infrastruktur Transportasi Sumatera Selatan

BY FNN Ahad, 17 April 2022 14:54:53 0

Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung upaya akselerasi konektivitas di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dengan membangun infrastruktur transportasi melalui skema pendanaan kreatif baik melalui kerja sama dengan BUMN maupun swasta.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi yang tengah dilakukan di Sumbagsel di antaranya Pelabuhan Tanjung Carat di Sumsel, Pelabuhan Panjang di Lampung, dan Pelabuhan Ujung Jabung di Jambi.“Saya dan Pak Erick (Menteri BUMN) kompak untuk membangunnya tidak pakai APBN. Begitupun dengan Bu Menkeu, bahwa kita menggalakkan swasta untuk aktif membangun infrastruktur yang potensial ini. Kalau ada swasta yang sudah masuk, baru saya sampaikan ke Menteri PUPR untuk membangun akses jalannya,” kata Budi Karya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.Menhub mengungkapkan, untuk meningkatkan konektivitas dari dan menuju Provinsi Bengkulu akan dioptimalkan melalui pembangunan tol laut yang biayanya akan lebih rendah dibandingkan membangun infrastruktur kereta api.“Secara konsep kereta api akan menghubungkan antara Jambi ke Bengkulu. Namun kita harus realistis karena untuk membangunnya harus melalui Bukit Barisan. Oleh karenanya solusinya adalah dengan membuat tol laut,” ujarnya.Ia menjelaskan, akan mengintensifkan Pelabuhan Mesuji untuk meningkatkan konektivitas logistik ke arah Bangka Belitung.“Sementara jembatan belum jadi, konektivitas di Bangka Belitung dan Sumsel juga akan diintensifkan menggunakan kapal penyeberangan roro,” katanya.Lebih lanjut Menhub menyampaikan apresiasinya kepada Maspro Sumbagsel yang telah menginisiasi kegiatan ini dalam upaya mempercepat pembangunan wilayah Sumbagsel.Diharapkan, dengan adanya transportasi yang saling terintegrasi, dapat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di kawasan aglomerasi Sumbagsel. (mth/Antara)

KKP Bikin Terobosan Percepat Ekspor Ikan Keramba Jaring Apung di Ambon

BY FNN Ahad, 17 April 2022 14:45:46 0

Ambon, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui BKIPM melakukan terobosan baru untuk mempercepat ekspor ikan hidup dari budidaya perikanan keramba jaring apung di Kota Ambon, Maluku.Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon Muhammad Hatta Arisandi di Ambon, Minggu, mengatakan untuk pertama kali di Indonesia KKP menyerahkan sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) untuk instalasi karantina ikan pada keramba jaring apung, yakni untuk PT Rajawali Laut Timur yang beroperasi di perairan Desa Hunuth, Teluk Ambon.Alhasil, perusahaan tersebut bisa memangkas waktu untuk pengurusan sertifikat kesehatan ikan dari sebelumnya butuh tujuh hari, menjadi hanya sehari.\"Sebelumnya CKIB hanya diberikan kepada budidaya perikanan yang dilakukan di dalam ruangan, dan kami di Balai KIPM Ambon bisa meyakinkan bahwa dengan beberapa penyesuaian ini bisa dilakukan di keramba jaring apung. Sertifikat CKIB ini sangat berguna dan mempermudah kelancaran usaha perikanan karena dapat memangkas waktu layanan ekspor dari tujuh hari menjadi satu hari, bahkan bisa hanya satu jam,\" kata Hatta.Hatta menjelaskan terobosan baru itu bermanfaat guna mempersingkat proses pengurusan ekspor ikan hidup karena ada kontrol dari inspektur perikanan Balai KIPM terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, dan perairan di lokasi budidaya ikan keramba jaring apung.Pelaku usaha keramba jaring apung juga harus menerapkan sistem karantina untuk ikan-ikan yang sakit, dan apabila memenuhi syarat akan mendapat sertifikat Instalasi Karantina Ikan (IKI).Dengan penerapan sistem tersebut secara konsisten, lanjutnya, pelaku usaha tidak perlu lagi mengirim sampel ikan untuk diuji kesehatannya sebelum ekspor. Selain itu, dengan mengantongi jaminan berupa sertifikat tersebut bisa meningkatkan daya tawar produk perikanan ke pasar yang lebih luas, terutama saat melakukan ekspor.\"Intinya kebijakan ini mempercepat proses layanan ekspor. Penerapan CKIB keramba jaring apung PT Rajawali ini juga jadi role model karena baru pertama kali di Indonesia, jadi dari daerah-daerah lain akan belajar ke Ambon,\" ujar Hatta.Ia menambahkan pengurusan sertifikat tersebut tidak dipungut biaya! Menurut Direktur PT Rajawali Laut Timur Hasan, terobosan sertifikat CKIB tersebut menjadi angin segar untuk bisnis budidaya ikan keramba jaring apung yang lesu terkena dampak pandemi COVID-19.\"Kami termasuk yang beruntung masih bertahan selama ini, sedangkan rekan-rekan yang sama usahanya sudah banyak yang menyerah. Kami berterima kasih kepada instansi dari KKP dan Balai KIPM sudah mendukung dalam pengawasan dan bimbingan teknis. Banyak kendala di lapangan, tapi selalu diberi pelayanan cepat dan solutif,\" ujar Hasan.Setelah mengantongi sertifikat CKIB dan IKI, lanjutnya, PT Rajawali langsung melalukan kegiatan ekspor ikan kerapu hidup ke Hong Kong sebanyak 14.161 ekor dengan nilai sekitar Rp4,1 miliar.\"Setelah mengantongi sertifikat CKIB, harapannya produk ikan kami punya daya saing lebih tinggi di pasar negara tujuan ekspor.\" ujarnya.Berdasarkan data KKP, selama 2021 produk perikanan Maluku menembus pasar ekspor ke delapan negara, yaitu Jepang, China, Amerika Serikat, Vietnam, Hong Kong, Malaysia, Singapura dan Korea. Komoditas unggulan seperti tuna nilai ekspornya mencapai 12,68 juta dolar AS, dan ikan kerapu sebesar 1,5 juta dolar AS.PT Rajawali Laut Timur selama 2021 mengekspor ikan kerapu hidup mencapai 81.720 ekor dengan nilai komoditi sebesar Rp18,9 miliar.Pada triwulan I-2022 ekspor ikan kerapu PT Rajawali mencapai 31.661 ekor dengan nilai sekitar Rp7,7 miliar dan mengalami kenaikan volume ekspor 60,5 persen dibandingkan periode sama pada 2021, yang mencapai 19.720 ekor dengan nilai Rp6,9 miliar. (mth/Antara)

Belum Ada Tanda-Tanda Tentara Ukraina di Mariupol Menyerah Pada Rusia

BY FNN Ahad, 17 April 2022 14:41:18 0

Kiev/Lviv/Mariupol, FNN - Rusia meminta tentara Ukraina di Mariupol yang terkepung untuk meletakkan senjata mereka mulai Minggu pukul 06.00 waktu Moskow (10.00 WIB), namun belum ada laporan apa pun 30 menit setelah ultimatum.Sirene serangan udara terdengar secara berkala di seluruh Ukraina, tapi belum ada laporan tentang adanya pertempuran di kota pelabuhan itu.Rusia mengatakan pasukannya telah mengamankan kawasan perkotaan Mariupol dan hanya sejumlah kecil petempur Ukraina masih tersisa di dalam sebuah pabrik baja pada Sabtu.Klaim Moskow bahwa mereka telah merebut Mariupol – medan peperangan terbesar dan daerah bencana kemanusiaan paling buruk – tidak dapat diverifikasi secara independen.Jika klaim itu benar, Mariupol menjadi kota besar Ukraina pertama yang jatuh ke tangan Rusia sejak invasi mereka pada 24 Februari.\"Dengan mempertimbangkan situasi bencana yang berkembang di pabrik baja Azovstal, juga karena prinsip kemanusiaan semata, Angkatan Bersenjata Rusia menawarkan militan batalion nasionalis dan tentara bayaran asing mulai 06.00 (waktu Moskow) pada 17 April 2022 untuk menghentikan kekerasan dan meletakkan senjata mereka,\" kata kementerian pertahanan Rusia dalam pernyataan.\"Semua yang meletakkan senjata diberi jaminan bahwa nyawa mereka akan selamat,\" tulis pernyataan, seraya menambahkan bahwa petempur Ukraina bisa meninggalkan pabrik itu pada pukul 10.00 tanpa senjata dan amunisi.Belum ada respons dari pemerintah Ukraina di ibu kota Kiev.\"Situasinya masih sangat sulit\" di Mariupol, kata Presiden Volodymyr Zelenskyy kepada portal berita Ukrainska Pravda.\"Tentara kami dikepung, begitu pula yang terluka. Terjadi krisis kemanusiaan… Namun demikian, mereka berusaha membela diri,\" kata dia.Moskow mengatakan jet-jet tempur mereka telah menggempur bengkel perbaikan tank di Kiev pada Sabtu. Sebuah ledakan terdengar dan asap terlihat di atas distrik Darnytskyi. Wali kota mengatakan sedikitnya satu orang tewas dan petugas medis berupaya menolong para korban.Militer Ukraina mengatakan jet-jet tempur Rusia yang lepas landas dari Belarus telah menembakkan rudal ke kawasan Lviv dekat perbatasan Polandia dan empat rudal jelajah berhasil dicegat.Kota di barat itu, yang sejauh ini relatif sepi dari pertempuran, telah menjadi lokasi yang aman bagi pengungsi dan badan bantuan internasional. (mth/Antara)

Indonesia Kecam Kekerasan Terhadap Warga Palestina di Al Aqsa

BY FNN Ahad, 17 April 2022 00:05:32 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi kekerasan bersenjata aparat keamanan Israel terhadap warga Palestina di komplek Masjid Al Aqsa pada Jumat (15/4) yang memakan korban jiwa dan luka-luka.Pernyataan itu disampaikan melalui cuitan akun resmi Twitter Kementerian Luar Negeri RI yang dipantau ANTARA pada Sabtu.\"Tindakan kekerasan terhadap warga sipil tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus segera dihentikan, apalagi dilakukan di tempat ibadah Masjid Al Aqsa di bulan suci Ramadhan,\" demikian dinyatakan Kemenlu RI di Twitter.Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis (14/4) meminta dunia agar melindungi rakyat Palestina di tengah peningkatan ketegangan di Tepi Barat, seperti dikutip dari Xinhua.Kantor berita resmi Palestina (WAFA) melaporkan bahwa Abbas menyampaikan seruan itu saat rapat dengan perwakilan khusus Uni Eropa untuk proses perdamaian Timur Tengah Sven Koopmans.Menurut laporan, Abbas telah mengkaji serangan berkelanjutan Israel terhadap rakyat Palestina. Dia menyebut eskalasi ketegangan yang sedang berlangsung \"tak terbendung\".Ketegangan antara Israel dan Palestina berkobar di Tepi Barat dan Yerusalem Timur selama tiga pekan belakangan, terutama selama bulan suci Ramadhan.Pada Senin (11/4), juru bicara presiden Palestina Nabil Abu Rudeineh memperingatkan bahwa pergerakan Israel di wilayah Palestina akan mendorong masalah ke \"situasi yang tak terkendali\". (mth/Antara)

Penerbangan Asing Dibuka, Wisman ke Bedugul Bali Naik 30 Persen

BY FNN Ahad, 17 April 2022 00:01:57 0

Tabanan, FNN - Tingkat kunjungan wisatawan asing ke objek wisata Pura Ulundanu, Bedugul, Tabanan, Bali, mengalami peningkatan hingga 30 persen, setelah penerbangan internasional dibuka kembali.Humas Objek Wisata Ulundanu Made Sukarata di Bedugul, Bali, Sabtu, mengatakan wisatawan asing yang berkunjung Bedugul berasal dari tiga negara yakni Rusia, Australia, dan India.\"Khusus untuk wisatawan asing, beberapa penerbangan internasional ke Bali, dari bulan lalu, kunjungan wisman mencapai 30 orang, namun pada Maret dan April ini sudah 100 orang per hari,\" ujarnya.Hal itu, lanjut Made, karena syarat pemerintah kini telah mempermudah perjalanan wisatawan asing untuk berpergian ke Indonesia dan Bali yakni bebas visa dan bebas karantina.Menurut dia, dengan aturan tersebut, para wisatawan asing mengaku senang dan akan kembali berkunjung membawa sanak keluarganya untuk berlibur menikmati keindahan panorama Pulau Bali.Michael, wisatawan asal Perancis saat ditemui di Denpasar, mengaku senang berlibur ke Bali setelah adanya aturan bebas visa dan karantina, sehingga memudahkan dirinya kembali melakukan perjalanan ke Bali.\"Yang pasti sudah vaksin dan negatif COVID-19, saya merasa aman-aman saja untuk berpergian. Kondisi Bali saat ini tidak beda dengan negara saya jika sudah vaksin dan pakai masker, tidak sulit untuk berpergian. Saya selalu menaati prokes dan jaga jarak agar tidak terkena COVID-19 saat berpergian,\" katanya.Made menambahkan untuk kunjungan wisatawan domestik, angkanya masih stabil yakni 300 orang per hari atau belum mengalami peningkatan.\"Namun, kami optimis di libur Lebaran nanti akan ada peningkatan kunjungan domestik,\" katanya.Sebelumnya, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) TNI Jenderal Dudung Abdurachman melakukan kunjungan ke objek wisata Tanah Lot, Tabanan.\"Tabanan merupakan daerah agraris yang mayoritas masyarakatnya menggeluti sektor pertanian. Tabanan juga didukung oleh sektor pariwisata dengan adanya tiga DTW yang cukup terkenal, yakni Tanah Lot Kediri; Jatiluwih, Penebel; dan Ulundanu,\" katanya.Ia menyatakan Tanah Lot merupakan tempat tujuan favorit bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Ke depan, diharapkan Tanah Lot mampu bangkit kembali sebagai salah satu penopang PAD Kabupaten Tabanan.Sementara, Dudung Abdurachman berharap kondisi kembali pulih dan normal kembali, sehingga tingkat kunjungan wisatawan ke Tanah Lot dan lainnya bisa pulih dan normal kembali. (mth/Antara)

Warga Rusia Berduka Atas Tenggelamnya Kapal Perang Moskva

BY FNN Sab, 16 April 2022 23:58:30 0

Dublin, FNN - Puluhan orang berkumpul di Kota Sevastopol, Krimea pada Jumat (15/4), untuk menyampaikan duka atas tenggelamnya Moskva, kapal perang Rusia, di Laut Hitam, .Mereka mengatakan Moskva adalah simbol harapan, kebangkitan, dan kekuatan.Sejumlah orang saling merangkul dan beberapa lainnya meletakkan karangan bunga untuk mengenang kapal peluncur rudal itu, di monumen pendirian angkatan laut Rusia pada 1696 di Sevastopol, markas armada Laut Hitam Rusia.Rusia, yang mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014, mengatakan kapal itu tenggelam saat ditarik di tengah badai setelah terbakar akibat ledakan amunisi.Ukraina mengatakan salah satu rudalnya menghantam kapal itu dan membuatnya tenggelam.Reuters tidak bisa memastikan situasi yang sebenarnya saat kapal itu tenggelam.\"Bahkan bagi mereka yang tidak berada di kapal itu, Moskva adalah simbol bagi siapa pun, simbol kekuatan, harapan kami, simbol kebangkitan armada pada 1990-an, menyusul keruntuhan Uni Soviet,\" kata Kapten Sergei Gorbachev, yang berbicara kepada massa dengan memakai seragam angkatan lautnya.\"Akan ada kejayaan, akan ada tragedi, namun kenangan itu tetap ada,\" kata Gorbachev.Massa, yang sebagian di antaranya adalah orang-orang yang pernah bertugas di kapal itu, berdiri mengheningkan cipta. Beberapa dari mereka mengenakan pita St George, simbol militer Rusia.\"Hilangnya sebuah kapal, apalagi kapal utama, adalah tragedi bagi puluhan ribu orang yang bertugas di sana selama lebih dari 20 tahun,\" kata pendeta Georgiy Ployakov.Rusia mengerahkan tentaranya ke Ukraina pada 24 Februari dalam aksi militer yang mereka sebut sebagai \"operasi khusus\". (mth/Antara)

“Buzzer” Pemecah-belah Memang Ada Sejak Dulu?

BY FNN Sab, 16 April 2022 23:51:14 0

Nasib buzzer di Indonesia masih beruntung dan aman. Tak tersentuh hukum meski sudah berkali-kali dilaporkan ke polisi, seperti Ade Armando, Permadi Arya, maupun Denny Siregar. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SEORANG teman alumni Universitas Padjadjaran, Bandung, bertanya kepada saya. “Ha, jadi buzzer ini memang ada sejarahnya ya? Kalau ada data bisa juga ungkap buzzer jaman kolonial di Indonesia, Ha!” pintanya. Saya jawab, ya tentu saja ada. Satu diantaranya Snouck Hurgronje. Diantara program Snouck adalah dalam memecah perekatan sosial dengan nativikasi. Menurut Pemerhati Sejarah Arief Gunawan, nativikasi adalah mengembalikan bumiputera kepada kepercayaan lokal Nusantara, membenturkan adat dengan syariat Islam, mengkriminalisasi ulama, dan mengembangkan tahayul.Di bidang ekonomi Belanda menampilkan Van Den Bosch, akuntan yang juga  Gubernur Jenderal. Yang kekejamannya bukan di medan tempur, tapi dalam strategi Tanam Paksa. Waktu Diponegoro ditangkap pengikutnya dianggap clandestine. Kaum ulama ditumpas dengan cara kriminalisasi melalui sebutan kecu, rampok, radikalis, ekstrimis.“Islam dan perekonomian bumiputera jadi titik yang paling dihancurkan oleh Belanda,” ungkap Arief Gunawan.Sumatera Barat dicoba dilumpuhkan melalui Perang Paderi. Karena, kaum ulama dan kaum adatnya kuat, sehingga lahirlah: “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah ...”Di Aceh Snouck Hurgronje bersama Gubernur Jenderal Van Heutsz memecah-belah kaum ulama dan Uleebalang untuk memenangkan perang hampir 70 tahun.Kalau di Surabaya, 1945, ada satu jenderal terbunuh, dalam Perang Aceh empat jenderal Belanda tewas. Di antaranya J.H.R Kohler, mayor jenderal yang makamnya di Banda Aceh.Snouck Hurgronje bergelar doktor umur 23 tahun. Berlayar ke Hindia Belanda setelah menyusup di Mekkah. Mengunjungi Aceh, Banten, Cianjur, Garut, Ciamis, Batavia, dan tempat lain.Ganti nama jadi Abdul Ghaffar alias Gopur. Terkenal sebagai ulama aspal (asli tapi palsu). Snouck yang teolog menjadikan Indologi dan Orientalistik sebagai ilmu-bantu kolonial.Waktu itu pembesar Belanda menyebut praktek penjajahan VOC dan Hindia Belanda sebagai Zaman Keemasan. Nusantara mereka sebut Netherlands Overseas atau Netherlands in The Tropics.Hari-hari ini di Belanda orang-orang seperti Snouck Hurgronje, Van Heutsz, Westerling, dan Pieter Zoon Coen, dikenang secara kontradiktif. Tapi di sini sekarang praktik licik mereka diteruskan.“Propaganda Islamphobia terus dilanjutkan,” tandas tokoh nasional Dr Rizal Ramli di akun twitter-nya baru-baru ini.Tujuannya, menurutnya, pertama adalah untuk menakut-nakuti minoritas, abangan, dan nasionalis sempit, sehingga mereka semakin militan membela status quo yang minim prestasi dan koruptif.Yang kedua, mobilisasi pendanaan untuk membiayai operasi Islamphobia oleh BuzzersRp dan InfluencersRp. Sejarah masa lalu memang tidak berdiri sendiri, tapi merupakan mata rantai peristiwa yang bersambung. Devide et impera yang merupakan misi abadi kolonialisme itu memang sedang dilakukan oleh rezim secara sistemik, seiring dengan sistemiknya kehancuran perekonomian nasional hari ini. Ini terlihat dari APBN kita yang tekor. Karena, sebagian pengeluaran dipakai untuk bayar bunga dan pokok cicilan utang yang kini menembus di angka Rp 7.000-an triliun. Media Eropa dan Amerika telah memberi peringatan. Menurut Rocky Gerung, setidaknya ada lima media di dua benua itu memberi sinyal Indonesia menuju negara bangkrut. Salah satu pemicunya ditengarai akibat proyek mercusuar Ibu Kota Negara (IKN) yang dipandang bermasalah. Insiden pengeroyokan pegiat medsos yang juga dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando pada Senin, 11 April 2022, ternyata tidak membuat demo mahasiswa berhenti menuntut Pemerintah dengan 6 tuntutannya. Bahkan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) berencana melakukan demo pada 21 April 2022 di Jakarta. Di berbagai daerah pun demo masih berlanjut. Ketika pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki siapa-siapa perlaku yang menganiaya Ade Armando, mantan Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, menuding ada keterlibatan Relawan Anies. Bahkan, FPI dan HTI yang sudah dibubarkan pemerintah, juga dituduh terlibat. Tentunya tudingan Grace Natalie itu sangat tidak mendasar, karena itu hanya berdasar screenshot dari sebuah foto dalam sebuah WAG yang tak jelas siapa saja anggota grupnya. Selang dua hari kemudian netizen berhasil membongkar dugaan keterlibatan mantan staf Kantor Staf Presiden, Ari Supit Grup WhatsApp yang dimaksud itu namanya Nusantara 98. Terlihat pada gambar yang diunggah ada sebuah foto yang menunjukkan wajah pria dan sosok Ade Armando yang difoto dari jarak jauh. Di bawah foto itu diberikan narasi ajakan menyerang Ade Armando yang disebut sebagai Islamophobia. “Tolong diinfokan ke massa aksi kalau si Ade Armando ada di depan gedung DPR-MPR, geruduk si Islamophobia ini! Ade Armando, menyusup di sela-sela mahasiswa berdemo di gedung DPR RI pusat! Matiin aje tuh Ade Armando, sebagai mata-mata Belanda!,” berikut isi pesan dalam grup WhatsApp yang dikutip Suara.com, Selasa (12/4/2022). Sebenarnya pemilik akun Twitter bukan fokus pada foto dan isi pesannya. Justru ia fokus pada nomor yang tergabung dalam grup WhatsApp tersebut. Nomor yang dimaksud dicurigai merupakan bagian dari pemerintah. “Gaes, grup WA yang muat info tentang Ade Armando diisi oleh salah satu tim khusus kepresidenan bernama Ari Supit. Siapa dia sebenarnya dan kenapa bisa lolos di jantung pemerintahan,” cuit @AnakLolina2. Cuitannya tersebut memancing warganet lainnya untuk mencari tahu pemilik nomor itu. Melalui sebuah aplikasi, ditemukanlah siapa pemilik nomor dengan nama Ari Supit. Dalam tangkap layar aplikasi Get Contact, tertera nama Ari Supit dengan beragam jabatannya seperti Ari Supit Asist Staf Khusus Pres maupun Ari Supit Tim Komunikasi Presiden. Atas temuan netizen itu, KSP Moeldoko langsung menjawab soal itu adanya keterlibatan pegawai KSP bernama Ari Supit di dalam grup WhatsApp yang berisikan ajakan provokatif terhadap Ade Armando. Moeldoko menegaskan kalau Ari Supit sudah tidak lagi menjadi staf di lingkungan Istana. Moeldoko menegaskan Ari Supit memang pernah menjadi pembantu asisten seorang staf khusus presiden. Namun, Ari Supit hanya bekerja sampai tiga tahun silam. “Yang bersangkutan memang pernah menjadi pembantu asisten di bawah staf khusus presiden (2016-2019). Namun, sejak 2019 sudah tidak lagi bekerja,” kata Moeldoko seperti dilansir Law-justice.co, Selasa (12/4/2022).  Kepada IDN Times, Ari Supit mengaku dimasukkan ke dalam grup WhatsApp itu oleh orang yang tidak dia kenal. “Saya di-invite oleh orang yang tidak saya kenal untuk masuk ke grup tersebut. Saya juga tidak mengenal siapapun di grup tersebut,” kata Ari Supit pada Rabu, 13 April 2022.  Meski dimasukkan ke grup WhatsApp oleh orang yang ia tak kenal dan semua di forum itu juga dianggap asing, namun Ari Supit tak langsung meninggalkan grup itu. Ia menyebut nomor ponselnya dimasukkan ke dalam grup WhatsApp tersebut begitu saja tanpa sepengetahuannya.  “Saya tidak pernah aktif dan tak melihat isu grup itu, karena di-add-nya pun, saya gak tahu,” katanya. Namun, Ari Supit mengaku kini sudah meninggalkan grup WhatsApp tersebut. Meski Ari Supit mengelak dugaan netizen yang telah membongkar keterlibatan dia, sekarang tinggal bagaimana polisi menyelidikinya. Yang jelas, kasus Ade Armando ini telah menarik perhatian seorang anggota Wantimpres yang juga Bos Mustika Ratu, Putri Kuswisny Wardana. Bersama Grace Natalie, ia sempat menjenguk Ade Armando ketika dirawat di RS. Akibatnya, kini beredar meme seruan untuk memboikot produk Mustika Ratu, dan Emak-emak muslimah diminta untuk beralih ke produk kosmetik lainnya yang tidak membela penista agama. Nasib buzzer di Indonesia masih beruntung dan aman. Tak tersentuh hukum meski sudah berkali-kali dilaporkan ke polisi, seperti Ade Armando, Permadi Arya, maupun Denny Siregar. Cobalah tengok ke belakang dalam lintasan sejarah di Jerman dan Perancis. Buzzer utama partai penguasa di Jerman pada perang dunia ke-2 bernama Goebbels, dia langsung bunuh diri saat partainya jatuh. Tidak sampai di situ saja, dia juga suruh semua anaknya untuk bunuh diri juga. Karena tak kuat menahan malu. Saat Revolusi Perancis pecah, semua bangsawan tergolong juga sebagai buzzer dikejar dan dipenjarakan seumur hidup, bahkan istri raja sendiri juga tewas dipenggal kepalanya. Sampai sekarang ini tidak ada lagi yang mau mengaku sebagai bangsawan Perancis, karena tidak kuat menahan malu. Semoga nasib buzzer di Indonesia tidak seperti di Jerman dan Perancis seperti kisah sejarah di atas. (*)

Pemerintah Bangun Perdagangan-Investasi yang Kuat Lewat Ekonomi Hijau

BY FNN Sab, 16 April 2022 08:09:33 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus berupaya membangun perdagangan dan investasi yang lebih kuat dengan prinsip berkelanjutan melalui model ekonomi hijau dan biru.“Dengan melibatkan dan kemitraan sektor swasta. Model kemitraan ini juga diterapkan dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menko Airlangga menyampaikan dunia terus berubah dan terus menghadirkan berbagai tantangan. Saat ini dunia dihadapkan pada ketegangan geopolitik di Ukraina yang juga berdampak signifikan pada agenda pemulihan ekonomi.Dalam upaya pemulihan ekonomi, mitra bisnis Eropa secara tradisional merupakan mitra bisnis utama serta juga merupakan mitra dalam pembangunan untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran.Untuk itu, kata dia, Indonesia selalu berupaya memperkuat hubungan ekonomi sambil meningkatkan jaringan dan kolaborasi yang lebih besar melalui forum bilateral, regional, dan bahkan multilateral.“Kenaikan harga dan kelangkaan energi dan pangan mengharuskan setiap negara untuk mempersiapkan dan menerapkan kebijakan yang lebih baik agar dapat mengatasi tantangan yang ada secara efektif,” ujar Menko Airlangga.Seperti kebanyakan negara di Eropa, lanjutnya, Indonesia juga menerapkan kebijakan yang efektif untuk menghindari tekanan ekonomi yang lebih dalam dan mendukung pemulihan ekonomi sekaligus menahan penyebaran pandemi.Dari sisi penanganan pandemi COVID-19 Indonesia saat ini memiliki tingkat rawat inap yang rendah serta lebih dari 140 juta penduduk telah divaksinasi lengkap. Sementara itu, Pemerintah juga terus mendorong pemberian vaksinasi booster bagi masyarakat.Sementara itu dari sisi pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh positif menjadi 5,02 persen (yoy) pada kuartal IV 2021 dengan pertumbuhan keseluruhan tahun 2021 sebesar 3,69 persen (yoy) dan tahun ini diperkirakan akan meningkat dalam kisaran 5,0-5,5 persen.Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif pada konsumsi, aktivitas manufaktur, investasi, dan ekspor. Demikian pula dari sisi penawaran, hampir semua sektor tumbuh positif sebagai respon dari peningkatan permintaan.Di bidang perdagangan, tahun 2021 Indonesia berhasil memperoleh surplus perdagangan 35,3 miliar dolar AS, terutama dari siklus super komoditas unggulan. Foreign Direct Investment (FDI) juga mencapai 31,6 miliar dolar AS, dimana sekitar 2,4 miliar dolar AS berasal dari negara-negara Uni Eropa.“Saya juga ingin menekankan jaminan dan komitmen berkelanjutan kami untuk memperkuat lingkungan bisnis dan iklim investasi agar bisnis berkembang dan berkembang,” tutur Menko Airlangga. (mth/Antara)

Menkopolhukam Bantah Potensi Pelanggaran HAM di PeduliLindungi

BY FNN Sab, 16 April 2022 08:06:14 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membantah tudingan Amerika Serikat yang menyebut ada potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi.\"Kami membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat,\" kata Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.Dia mengatakan aplikasi PeduliLindungi, yang diluncurkan sejak 2020, telah membantu Pemerintah dalam menekan kasus penularan COVID-19.\"Nyatanya, kami berhasil mengatasi COVID-19 lebih baik dari Amerika Serikat,\" tegasnya.Dalam keterangan yang sama, dia menjelaskan perlindungan terhadap HAM harus dilakukan secara menyeluruh, yang artinya bukan hanya secara individu, tetapi juga hak kolektif masyarakat.\"Dalam konteks ini, negara harus berperan aktif mengatur. Itulah sebabnya kami membuat program PeduliLindungi yang sangat efektif membantu menurunkan penularan infeksi COVID-19 sampai ke jenis (varian) Delta dan Omicron,\" tambahnya.Terkait tudingan AS terhadap dugaan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia lewat aplikasi PeduliLindungi, Mahfud mengatakan AS justru menerima laporan lebih banyak daripada Indonesia terkait pelanggaran HAM.\"Kami punya catatan bahwa AS justru lebih banyak dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders (SPMH). Pada sekitar kurun waktu 2018-2021 misalnya, berdasarkan SPMH, Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat, sedangkan AS pada kurun waktu yang sama dilaporkan 76 kali,\" katanya.Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS dalam laman resminya mengunggah laporan 2021 Country Reports on Human Rights Practices tentang penegakan HAM di negara-negara yang menerima bantuan dari AS dan anggota PBB sepanjang 2021.Dalam laporan itu, AS menyebut sejumlah organisasi nonpemerintah atau non-governmental organisation (NGO) merawas khawatir terhadap informasi yang dihimpun dalam aplikasi PeduliLindungi serta bagaimana data itu disimpan dan digunakan Pemerintah Indonesia.Laporan itu dimuat dalam subbab yang membahas intervensi pemerintah terhadap privasi, keluarga, dan urusan rumah tangga yang dilakukan secara acak dan ilegal. Walaupun demikian, laporan itu tidak mengelaborasi lebih detail soal potensi pelanggaran HAM yang dimaksud. AS juga tidak menyebut secara lengkap sumber keluhan dalam laporan itu.Terhadap laporan itu, Mahfud mengatakan di satu sisi hal itu merupakan wujud penguatan peran masyarakat sipil. Namun, di sisi lain, ia mengingatkan laporan itu perlu diperiksa kebenarannya. \"Laporan seperti itu belum tentu sepenuhnya benar,\" ujarnya. (mth/Antara)

Sandiaga: Pengembangan Ekowisata Batu Katak Perlu Ditingkatkan

BY FNN Sab, 16 April 2022 08:02:49 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pengembangan ekowisata Batu Katak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, perlu ditingkatkan guna memberikan dampak maksimal kepada masyarakat.Pihaknya  akan mendorong pengembangan tersebut dengan memberikan antara lain pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan promosi berbasis digital.“Pemasaran pariwisata secara digital juga akan kita dorong, termasuk penguatan kerja sama, business matching, dan penerapan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental sustainability),\" ucap Menparekraf Sandiaga Uno saat mengunjungi Langkat lewat keterangannya, Jakarta, Jumat.Pengembangan ini dinilai penting untuk memperkenalkan ekowisata Batu Katak ke masyarakat, sekaligus Taman Nasional Gunung Leuser yang menjadi tempat keberadaan ekowisata tersebut.“Taman Nasional Gunung Leuser pernah menyandang status sebagai Cagar Biosfer Dunia tahun 1981 dan Situs Warisan Dunia tahun 2004 dari UNESCO,” ujar Sandiaga Uno.Meski demikian, lanjutnya, ada beberapa tantangan dalam mengembangkan potensi wisata di Batu Katak, antara lain akses jalan dan ketersediaan koneksi internet yang perlu diperkuat.\"Ini akan kita bangun dan segera tindaklanjuti, digitalisasi ini tidak akan berjalan jika tidak ada internet. Kita ada program (bersama) Bakti Kominfo (penyedia infrastruktur dan ekosistem TIK bagi masyarakat), jadi nanti akan dihadirkan (jaringan internet),\" ungkap Menparekraf Sandiaga Uno. (mth/Antara)

Menteri PUPR Tinjau Kesiapan Mudik Lebaran di JTTS

BY FNN Sab, 16 April 2022 07:59:17 0

Bandarlampung, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau kesiapan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjelang mudik Lebaran 1443 Hijriah.Berdasarkan Pantauan, Jumat,  Menteri Basuki Hadimuljono, bersama rombongan langsung melakukan pengecekan dengan memulainya dari Gerbang Tol Kota Baru Bandarlampung menuju Terbanggibesar, Pematang Panggang dan Kayu AgungKemudian, Menteri PUPR bersama rombongan berhenti di rest area 87 A dan melihat persiapan-persiapan di lokasi itu dengan berbincang dengan pengelola Tol Hutama Karya untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan di rest area sebelum mudik.\"Toiletnya ditambah karena dikhawatirkan akan ada penumpukan dan antrean pemudik yang ingin lakukan mandi, cuci, kakus (MCK),\" kata Menteri PUPR itu.Selain itu juga Basuki Hadimuljonomeminta kepada PT HK untuk membuat fasilitas ibadah (Musola) di rest area KM 116 A serta pos kesehatan meskipun bangunan sementara.Dalam tinjauan di JTTS Menteri Basuki juga mengecek sejumlah titik jalan tol di ruas Terbanggibesar-Pematang Panggang dan Kayu Agung yang mengalami perbaikan salah satunya di KM 173. (mth/Antara)

Tesla Tarik Lebih Dari 500 Ribu Mobil di AS Karena Fitur "Boombox"

BY FNN Sab, 16 April 2022 07:55:23 0

Jakarta, FNN - Tesla menarik kembali (recall) hampir 595 ribu kendaraan di Amerika Serikat karena fungsi \"Boombox\" yang dapat memutar suara melalui speaker eksternal dan mengaburkan peringatan yang dapat didengar untuk pejalan kaki.Dikutip dari Associated Press, Sabtu, penarikan ini merupakan yang kedua kalinya karena kesalahan dari fungsi \"Boombox\" tersebut.Perusahaan mobil listrik mengatakan dalam dokumen pemerintah bahwa penarikan baru akan menonaktifkan \"Boombox\" jika pemilik menggunakan fitur yang memungkinkan mereka \"memanggil\" kendaraan dengan kecepatan rendah.Penarikan pertama pada bulan Februari menonaktifkan \"Boombox\" jika kendaraan berada dalam mode drive (D), netral (N) atau mundur (R).Kedua penarikan akan dilakukan dengan pembaruan perangkat lunak (software) daring.Penarikan baru ini mencakup kendaraan Model Y, X, dan S keluaran 2020 hingga 2022 tertentu, serta Model 3 keluaran tahun 2017 hingga 2022.Hal itu diungkapkan dalam dokumen yang diposting oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional AS (NHTSA).\"Boombox\" memungkinkan pengemudi memainkan suara preset atau kustom saat kendaraan bergerak. Ini melanggar standar keselamatan federal yang mengharuskan suara peringatan pejalan kaki untuk mobil listrik, yang membuat sedikit suara saat bergerak.Penarikan Februari terjadi setelah badan keamanan membuka penyelidikan atas masalah ini.NHTSA mengatakan bahwa pada tahun 2010, Kongres mewajibkan kendaraan listrik dan hibrida untuk membuat suara peringatan pejalan kaki.Selain itu, NHTSA mengunggah dokumen yang menunjukkan bahwa Tesla menarik lebih dari 7 ribu Model X dari 2021 dan 2022 karena kantong udara tirai samping mungkin tidak mengembang sebagaimana dimaksud dalam kecelakaan ketika jendela diturunkan.Pemilik akan diberitahu pada awal Juni, dan pusat layanan akan mengganti kantong udara di baris depan kiri dan kanan. (mth/Antara)

Amerika Tuding PeduliLindungi Langgar HAM, Ini Tanggapan Kemenkes

BY FNN Sab, 16 April 2022 07:48:50 0

Jakarta, FNN - Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan aplikasi PeduliLindungi berperan besar dalam menekan laju penularan COVID-19 sehingga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar.\"PeduliLindungi turut berkontribusi pada rendahnya penularan COVID-19 di Indonesia dibanding negara tetangga dan bahkan negara maju,\" kata Siti Nadia Tarmizi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Pernyataan itu disampaikan Nadia merespons laporan US State Department terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam aplikasi PeduliLindungi.Nadia menyimpulkan laporan tersebut tidak menuduh penggunaan aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM. \"Kami memohon agar para pihak berhenti memelintir seolah-olah laporan tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran,\" katanya.Sejak pertama kali diluncurkan pada Maret 2020, kata Nadia, aplikasi PeduliLindungi melalui fitur kewaspadaan berhasil mencegah pasien COVID-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum sehingga dapat menular kepada warga lainnya.Aplikasi tersebut sudah diunduh oleh lebih dari 90 juta orang dan telah membantu mencegah warga yang terinfeksi saat mengakses fasilitas dan tempat umum seperti pusat perbelanjaan, bandara, pelabuhan, hotel, dan gedung perkantoran.Aplikasi PeduliLindungi yang telah diunduh pasien positif COVID-19 akan berwarna hitam ketika aplikasi tersebut dipindai di pintu masuk tempat umum, sehingga petugas keamanan dapat mencegah masuk pasien tersebut, lalu melaporkan yang bersangkutan ke Satgas COVID-19 untuk ditangani lebih lanjut.Sepanjang 2021-2022, kata Nadia, PeduliLindungi telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah atau masyarakat dengan vaksinasi belum lengkap memasuki ruang publik dan telah mencegah 538.659 upaya orang yang terinfeksi COVID-19 (status hitam) melakukan perjalanan domestik atau mengakses ruang publik tertutup.“Aplikasi ini memiliki peran yang besar dalam menekan laju penularan saat kita mengalami gelombang Delta dan Omicron. Tuduhan aplikasi ini tidak berguna dan juga melanggar hak asasi manusia (HAM) adalah sesuatu yang tidak mendasar. Marilah kita secara seksama membaca laporan asli dari US State Department,” katanya.Penggunaan PeduliLindungi secara masif memberikan dampak positif untuk melakukan kebijakan surveilans selain fitur pencarian lokasi vaksin terdekat, fitur telemedisin dan pengiriman obat, fitur penerbitan dan dompet digital sertifikat Indonesia berstandar WHO untuk kemudahan perjalanan Warga Negara Indonesia (WNI) lintas negara.Selain itu ada pula fitur kartu kewaspadaan kesehatan untuk perjalanan domestik, dan data statistik untuk pengambilan keputusan strategis pemerintah.Nadia mengatakan PeduliLindungi telah bertransformasi menjadi layanan terintegrasi sehingga memudahkan penelusuran, pelacakan, pemberian peringatan, dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal).PeduliLindungi telah memuat prinsip-prinsip tata kelola aplikasi yang jelas, termasuk kewajiban untuk tunduk dengan ketentuan perlindungan data pribadi. Pengembangan PeduliLindungi juga mengacu pada kesepakatan global dalam Joint Statement WHO on Data Protection and Privacy in the COVID-19 Response 2020 yang menjadi referensi berbagai negara atas praktik pemanfaatan data dan teknologi protokol kesehatan COVID-19.Menurut Nadia aspek keamanan sistem dan perlindungan data pribadi pada PeduliLindungi menjadi prioritas Kementerian Kesehatan. Seluruh fitur beroperasi dalam kerangka kerja perlindungan dan keamanan data yang disebut Data Ownership and Stewardship.\"Persetujuan (consent) dari pengguna telah menjadi layer dalam setiap transaksi pertukaran data, selain metadata dan data itu sendiri, misalnya pada fitur check in di area publik, akses pada perangkat, perekaman geolokasi, dan penghapusan history penggunaan. Fitur-fitur tersebut dihadirkan untuk merespons kebutuhan penanggulangan COVID-19 yang semakin dinamis,\" ujarnya.Kementerian Kesehatan telah melakukan kerja sama strategis dengan berbagai pihak untuk memastikan sistem elektronik pada PeduliLindungi telah aman dan laik digunakan.Bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Kesehatan telah menerapkan sistem pengamanan berlapis yaitu pengamanan pada aplikasi, pengamanan pada infrastruktur, termasuk pusat data dan pengamanan data terenkripsi.Nadia menambahkan PeduliLindungi telah melalui rangkaian penilaian aspek teknis dan legalitas dalam rangka pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan penempatan data di Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika.\"Dengan demikian, PeduliLindungi merupakan sistem elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggungjawab,\" katanya. (mth/Antara)

Negara Ini Negara Kebangsaan Bukan Negara Demokrasi

BY FNN Sab, 16 April 2022 07:37:49 0

Kita memasuki era di mana menurut rezim ini Pancasila disetubuhkan dengan liberalisme, kapitalisme, padahal Pancasila itu antitesis dari individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Oleh : Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila BANYAK yang tidak memahami bahwa negara yang diproklamasikan itu dasarnya Pancasila, dan dalam perdebatan selalu muncul berbagai rumusan Pancasila versi 1 Juni, 22 Juni Piagam Jakarta dan versi Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Ketidak-mauan membuka sejarah dan dokumen BPUPKI, sehingga banyak yang tidak bisa berargumentasi dengan benar, betul Pancasila itu ide Bung Karno, tetapi Pancasila itu kemudian dirumuskan kembali di panitia 9 untuk mendapatkan kompromi, kesepakatan, dan penyempurnaan, baik tata letak urutan maupun penambahan literasi, maka terjadilah kesepakatan yang kemudian dinamakan Piagam Jakarta. Apakah Bung Karno sebagai Ketua Panitia 9 bisa menerima penyempurnaan rumusan Pancasila itu? Kata Bung Karno: Rumusan Pancasila dan Bung Karno bisa menerima semua itu tidak merasa paling benar, kok sekarang ada yang menafsirkan Pancasila itu 1 Juni 1945, padahal Bung Karno sendiri tidak pernah mengatakan begitu. Sebab Pancasila 1 Juni adalah konsep yang perlu disempurnakan dan disetujui oleh seluruh Bangsa Indonesia. Pancasila itu yang final adalah Pancasila yang diuraikan dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945. Mengapa? Sebab, di alinea ke IV itulah Pancasila sebagai desain negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Sebab, Proklamasi dan pembukaan UUD 1945 adalah loro-loroning atunggal yang tidak bisa dipisahkan, kata Bung Karno. Desain Negara berdasarkan Pancasila itu adalah: “.…Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia….” Bagaimana desain negara berdasarkan Pancasila itu dijalankan? Oleh pendiri negeri ini kemudian diuraikan pada batang tubuh UUD 1945 yang berupa pasal-pasal. Dalam pasal-pasal UUD 1945 itulah sistem negara berdasarkan Pancasila. Sekarang kita menjiplak demokrasi liberal yang kita jalankan saat ini, padahal para pendiri negeri ini sudah bersepakat dan tidak akan mendirikan negara dengan dasar Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Amandemen UUD 1945 adalah UUD 2002 berbeda dengan UUD 1945. Artinya, UUD 2002 adalah UUD yang tidak berdasarkan Pancasila, UUD yang tidak ada hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945. Bahkan tidak ada hubungannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Negara ini sudah dikudeta oleh mereka yang mengatakan dirinya reformis, jelas bertolak belakang dengan negara Pancasila yang mempunyai sistem sendri yang disebut sistem MPR, kita menciptakan sendiri sistem, yaitu sistem MPR. Jadi negara berdasarkan Pancasila itu sistemnya MPR, di mana seluruh elemen bangsa terwakili di lembaga tersebut, sebab negara ini semua untuk semua, bukan untuk sebagian orang yang merasa menang saat pemilu, bukan hanya golongan politik saja. Maka dari itu anggota MPR adalah disamping DPR dari golongan politik juga utusan golongan, utusan daerah sehingga di MPR-lah kedaulatan tertinggi itu terwujud, kemudian tugas MPR adalah menyusun GBHN dan mengangkat presiden untuk menjalankan GBHN, maka Presiden adalah Mandataris MPR. Kita telah terjerumus dengan penipuan dan kebohongan bahwa UUD 2002 masih dikatakan UUD 1945, padahal tidak ada hubungannya sama sekali, berbeda. Dan tidak ada hubungannya dengan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak UUD 1945 diamandemen bukan saja menghabisi Ideologi Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 yang berakibat hilangnya pedoman-pedoman pokok yang ada di Pembukaan UUD 1945. Sebagaimana diketahui, mengenai negara dan hukum terdapat soal-soal pokok yang telah berabad-abad selalu menjadi pikiran dan selama-lamanya tetap aktuil, sepertinya soal hakekat, sifat, tujuan dan lapangan tugas bekerjanya negara dalam teori dan dalam praktik. Untuk memperdalam kajian ideologi Pancasila tentu kita harus mengerti apa itu hakekat, sifat, tujuan dan tugas negara di dalam ketatanegaraan dengan mengerti hal tersebut maka kita menjadi paham apa itu ideologi Pancasila. Cuplikan Tesis Prof Dr Noto Nagoro Soal sifat manusia sebagai dasar kenegaraan. Di dalam Pembukaan terdapat unsur-unsur, jang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam hal soal-soal pokok itu. Pembukaan mulai dengan pernjataan, “bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Hak akan kemerdekaan jang dimaksudkan adalah daripada segala bangsa, bukannja hak kemerdekaan daripada individu, dan untuk mempertanggung djawabkan lebih landjut, bahwa “pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan” djuga bukan hak kemerdekaan individu jang dipergunakan sebagai dasar, akan tetapi “perikemanusiaan dan perikeadilan”, kedua-duanja  pengertian dalam arti abstrak dan hakekat. Djangan sekali-kalli lalu timbul anggapan, bahwa di dalam pernjataan hak kemerdekaan bangsa daripada Pembukaan itu tidak ada tempat bagi hak kebebasan perseorangan. Tidak demikian halnja, akan tetapi perseorangan ditempatkan dalam hubungannya dengan bangsa, dalam kedudukannja sebagai anggauta bangsa dan sebagai manusia dalam kedudukannja spesimen atas dasar atau dalam lingkngan djenisnja (genus), ialah “perikemanusiaan”. Sebaliknja bukan maksudnja djuga untuk menjatakan, bahwa perseorangan adalah seolah-olah anggauta bangsa, melulu pendjelmaan djenis, akan tetapi seraja itu djuga merupakan diri sendiri dan berdiri pribadi. Pemakaian “perikemanusiaan” djuga sebagai alasan untuk menghapuskan pendjadjahan, lagipula termasuknja sila “kemanusiaan jang adil dan beradab” dalam asas kerohanian Negara menundjukkan, bahwa dikehendaki untuk unsur kesesuaian dengan hakekat manusia itu sebagai pokok sendi bagi Negara, dan hakekat manusia adalah machluk jang bersusun dalam sifatnja, ialah individu dan machluk sosial kedua-duanja. Terkandung di dalam unsur-unsur Pembukaan itu tidak hanja hal Negara didasarkan atas pokok pikiran bersendi pada dan terdiri atas manusia jang mempunjai sifat individu dan machluk sosial kedua-duanja, akan tetapi djuga tidak menitik beratkan kepada salah satunja. Jang dikehendaki bukan Negara jang bersusun individualistis, atomistis, mechanis atau sebaliknja Negara jang bersusun kolektif atau organis, sebagai kesatuan total jang menjampingkan diri daripada manusia perseorangan. Akan tetapi jang dimaksud ialah Negara jang bersusun dwi-tunggal, kedua-duanja sifat manusia sebagai individu dan machluk sosial terpakai sebagai dasar jang sama kedudukannja. Pentingnja arti daripada soal sifat manusia dalam hal merupakan dasar kenegaraan, tidak perlu dipertanggungdjawabkan lagi, sebagaimana diketahui sudah menjadi pendapat umum, bahwa itu mempunjai arti jang menentukan dalam hal-hal pokok kenegaraan, sepertinja sudah disinggung-singgung di atas tadi menentukan hakekat, sifat daripda negara sendiri, djuga menentukan susunan, tudjuan dan tugas bekerdjanja negara, kedudukan warga negara dalam negara dan hubungannja dengan negara, begitu pula susunan pemerintahan negara. Kesimpulan jang didasarkan atas unsur-unsur jang terdapat dalam Pembukaan tadi, ternjata sesuai dengan dan memperoleh penegasan resmi sebagaimana dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II nomer 7. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara jang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnja. Djadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnja. Inilah suatu dasar Negara jang tidak boleh dilupakan”. Selandjutnya dikatakan, bahwa “pokok jang ketiga jang terkandung dalam “pembukaan” ialah Negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan/perwakilan. Oleh karena itu sistem Negara jang harus terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakjat jang berdasar atas permusjawaratan/perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia”. Dengan lain perkataan sistim negara harus demokratis, djadi di sini dititikberatkan kepada unsur sifat individu daripada manusia, dan demokrasi jang sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia jang telah terdapat dan terselenggara padanja, ialah kedaulatan rakjat atas dasar permusjawaratan/ perwakilan. Lain dari itu ditegaskan, bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechsstaat tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat) …… Pemerintahan berdasar atas sistim Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan jang tidak terbatas)”. Dengan diamandemennya pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhkan oleh MPR. Setelah diamandemen Pasal 1 ayat 2 menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Akibat amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menjadi tidak jelas secara makna apalagi secara hakekat, secara makna apa mungkin UUD menjalankan UUD? Siapa yang menjalankan Kedaulatan rakyat itu pasal berapa? Juga tidak jelas. Soal Tudjuan Negara Disamping pedoman pokok dalam hal hakekat dan sifat Negara, di dalam Pembukaan terdapat pula pedoman pokok mengenai tudjuan Negara dan tugas bekerdjanya bagi tertjapainja tudjuan itu. Pertama ada pedoman jang dapat disimpulkan dari hakekat dan sifat Negara, jang dwitunggal perseorangan – machluk sosial dalam kedudukan sama-sama tadi. Jaitu ada kepentingan perseorangan dan ada kepentingan bersama, jang kedudukannja djuga sama. Tidak ada dalam prinsipnja kepentingan jang umum itu harus diutamakan atau sebaliknja kepentingan jang chusus harus dimenangkan djuga tidak ada. Di dalam keadaan tertentu, kedua-duanja dalam prinsipnja sama, harus mengingat keadaannja, jang mana diantara dua matjam kepentingan jang harus diutamakan. Kepentingan perseorangan dalam dasarnja tidak sama sekali diserahkan kepada perseorangan sendiri berdasarkan atas kekuasaannja sendiri, atau sebaliknja sama sekali diselenggarakan oleh Negara, akan tetapi Negara memelihara baik kepentingan umum maupun kepentingan warga negaranja perseorangan, jang dalam prinsipnja menjadi pemeliharaan perseorangan sendiri. Negara memberi kesempatan, dan menjelenggarakan bantuan jang sebaik-baiknja kepada perseorangan, sendiri-sendiri atau bersama-sama, untuk berusaha sendiri memenuhi keingingan, kebutuhan dan kepentingan sendiri. Dengan demikian tudjuan dan lapangan tugas bekerdjanja Negara tidak hanja negatif, ialah memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian ke dalam dan keluar, atau sebaliknja bersifat positif (absolut) semua kepentingan, termasuk kepentingan perseorangan, sama sekali dipelihara oleh Negara. Akan tetapi bersifat kesatuan negatif dan positif ketjuali menudju ketertiban, keamanan dan perdamaian (tudjuan negatif), djuga menudju keadilan, kesedjahteraan serta kebahagian (tudjuan positif). Visi Negara Republik Indonesia di dalam Pembukaan dituliskan Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Misi Negara Republik Indonesia ada pedoman, jang dalam Pembukaan sendiri ditentukan sebagai tudjuan dan tugas bekerdjanja Negara dalam kalimat keempat: bersifat nasional, ialah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum serta mentjerdaskan kehidupan bangsa”; bersifat internasional, ”ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dua pedoman tersebut apabila dipersatukan, maka merupakan perudjudan daripada matjam-matjam kepentingan jang mendjadi tugas pemeliharaan Negara tidak tjuma bangsa Indonesia dalam keseluruhannja harus dilindungi, djuga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, warga negara perseorangan; Tidak tjukup ada kesedjahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, djuga harus ada kesedjahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi setiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan. Dengan lain perkataan harus ada keadilan sosial, jang pemeliharaannja baik diselenggarakan oleh Negara maupun oleh perseorangan sendiri, tidak dengan atau dengan bantuan Negara. Di sinilah ketika amandemen UUD 1945 rupanya banyak yang tidak mengerti bawah Keadilan sosial itu adalah protes keras para pendiri negeri ini pada Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Cuplikan Sidang BPUPKI Soepomo IIN: 1. “Negara, jang – begitoe boenjinja – negara jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dengan berdasar persatoean, dengan mewoedjoedkan keadilan bagi seloeroeh rakjat Indonesia”. Ini terkandoeng dalam pemboekaan. Tadi soedah saja katakan, oleh karena itoe kita menolak bentoekan negara jang berdasar individualisme dan djoega kita menolak bentoekan negara sebagai klasse-staat, sebagai negara jang hanja mengoetamakan satoe klasses, satoe golongan, oempamanja sadja, negara menoeroet sistem sovjet, jang ada sekarang, ialah mengoetamakan klasse pekerdja, proletariaat, klasse pekerdja dan tani, – itoe jang dioetamakan, maka itoe poen kita tolak dengan mengerimanja pemboekaan ini, sebab dalam pemboekaan ini kita menerima aliran, pengertian negara persatoean, negara jang melindoengi dan melipoeti segenap bangsa seloeroehnja. Djadi negara mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Akan tetapi negara, menoeroet pengertian di sini, menghendaki seloeroehnja, seloeroeh rakjat. Itoe satoe hal jang haroes tidak boleh tidak kita loepakan. 2. Tadi soedah dioeraikan oleh Ketoea Panitia Penjelenggara Oendang-oendang Dasar, negara kekeloeargaan jang berdasar atas hidoep kekeloeargaan dan boekan sadja hidoep kekeloeargaan ke dalam, akan tetapi djoega keloear. Di sini telah termaktoeb dalam pemboekaan negara jang menimboelkan hidoep kekeloeargaan Asia Timoer Raja. Djadi dengan ini, dengan menerima ini, kita djoega menerima aliran pikiran jang akan membentoek negara jang berdasar atas kekeloeargaan, tidak sadja terhadap kepada keloearga negaranja, akan tetapi terhadap keloear, jaitoe kita sebagai anggota dari persaudaraan bangsa-bangsa dalam lingkoengan Asia Timoer Raja. Dengan inipoen kita insaf kepada kedoedoekan Indonesia sebagai negara dalam lingkoengan Asia Timoer Raja. 3. Pokok jang ketiga jang terkandoeng dalam pemboekaan, ialah negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar kerakjatan dan permoesjawaratan perwakilan. Itoe pokok jang terkandoeng dalam pemboekaan. Oleh karena itoe sistem negara jang nanti akan terbentoek dalam oendang2 dasar djoega haroes demikian berdasar atas kedaulatan rakjat dan berdasar atas permoesjawaratan perwakilan. Memang aliran-aliran ini sesoeai dnegan sifat-sifat masjarakat Indonesia jang pada waktoe persidangan Dokuritsu Zyumbi Tyosakai pertama djoega soedah saja oeraikan di sini. Pokok pikiran jang ke-4, jang terkandoeng dalam pemboekaan, ialah negara berdasar kepada ke-Toehanan, menoeroet dasar kamanoesiaan jang adil dan beradab. Oleh karena itoe, oendang-oendang dasar haroes mengandoeng isi jang mewadjibkan pemerintah dan pemerintah negara d.l.l. penjelenggara negara oentoek memelihara boedi-pekerti kemanoesiaan jang loehoer dan memegang tegoeh tjita-tjita moraal rakjat jang loehoer. 5. Aliran pokok pikiran jang ke-5 dalam pemboekaan, ialah negara Indonesia memperhatikan keistimewaannja pendoedoek terbesar dalam lingkoengan daerahnja, ialah pendoedoek jang beragama Islam, oleh karena di sini dengan begitoe terang dikatakan, negara berdasar kepada ke-Toehanan dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja. Dengan itoe negara memperhatikan keistimewaannja pendoedoek jang terbesar, ialah jang beragama Islam sebagai kemarin dengan pandjang lebar djoega telah dioeraikan dan sesoedahnja toean Abikoesno berpidatoe, sidang dewan boelat moefakat, tentang pasal ini. Perkataan-perkataan ini hasil dari gentement agreement, dari 2 golongan jang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan agama. Oleh karena itoe pasal ini haroes kita pegang tegoeh. Artinja soedah kita kompromis, soepaja kita dapat mempersatoekan kedoeanja. Kemarin djoega, gentlement agreement itoe berarti memberi dan menerima, tetapi atas dasar kompromis itoe, gentlement agreement itoe, kedoea-doea pihak tidak boleh menghendaki lebih daripada jang dikompromis. Sebab kalau begitoe, melanggar kepada dasar kemanoesiaan jang telah kita terima dan dasar keoetamaan jang kita telah terima dalam pemboekaan. Dalam panitia sebetoelnja panitia malah bertindak lebih daripada hanja kata-kata jang dalam pemboekaan ini. Panitia, maka termasoek anggota-anggota baik dari golongan Islam jaitoe Kjai Wachid Hasjim dan Agoes Salim dan djoega wakil-wakil dari golongan lain jang tidak golongan Islam misalnja toean Latuharhary, Maramis djoega ada di sitoe. …………….. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Soepomo IIN : ……………… “Negara Indonesia ialah negara kesatoean jang berbentoek republik”. Dan ajat 2 ialah mengandoeng isi pokok pikiran kedaulatan rakjat: “Kedaulatan adalah di tangan rakjat dan dilakoekan sepenoehnja oleh ……”, jaitoe jang kami toelis “Medjelis Permoesjawaratan Rakjat”. Kedaulatan rakjat adalah di tangan rakjat. Artinja rakjat itoe berpengertian sebagai pendjelmaan rakjat tadi, ialah panitia perantjang menjeboet “Madjelis Pemoesjawaratan Rakjat” itoelah sebagai pendjelmaan rakjat. Djadi dengan lain perkataan “Madjelis Permoesjawaratan Rakjat” ialah penjelenggara negara jang tertinggi. Oleh karena, itoe pendjelmaan rakjat sendiri, pendjelmaan seloeroeh rakjat. Dan oleh karena itoe djoega jang dikehendaki oleh panitia, madjelis permoesjawaratan rakjat itoe hendak dibentoek sedemikian, sehingga betoel2 seloeroeh rakjat mempoenjai wakil di sitoe. Tentang soesoenannja, tentang bentoeknja, itoe terserah kepada oendang-oendang, hanja panitia mengoesoelkan satoe dasar, ialah jang termasoek dalam pasal 17 ajat 1: “Madjelis Permoesjawaratan Rakjat terdiri atas anggota2 dewan perwakilan rakjat ditambah dengan oetoesan2 dari daerah2 dan golongan2 menoeroet atoeran2 jang ditetapkan dengan oendang2”. Djadi dengan pasal ini, dengan ajat ini, panitia berkejakinan, bahwa seloeroeh rakjat, seloeroeh golongan, seloeroeh daerah2 akan mempoenjai wakil dalam Madjelis Permoesjawaratan Rakjat itoe, sehingga madjelis itoe memang dapat dianggap sebagai betoel2 pendjelamaan rakjat, jang memegang kedaulatan rakjat. Soedah tentoe badan jang begitoe besar tidak bisa dan djoega tidak perloe bersidang saban hari. Maka badan jang begitoe besar menoeroet ajat 2 daripada pasal 17, ialah bersidang sedikit-dikitnja sekali dalam 5 tahoen di iboe kota negara. Sedikit-dikitnja sekali 5 tahoen, djadi kalau perloe itoe dalam 5 tahoen tentoe boleh bersidang lebih dari satoe kali. Dan apa pekerdjaannja ialah termasoek dalam pasal 18: “Madjelis Permoesjawaratan Rakjat menetapkan oendang2 dasar dan garis besar daripada haloean negara”. Oleh karena Madjelis Permoesjawaratan Rakjat itoelah jang memegang haloean rakjat jang memang mempoenjai kekoeasaan tertinggi jang tak terbatas. Maka soedah selajaknja Madjelis Permoesjawaratan Rakjat jang akan menetapkan oendang2 dasar dan garis2 besar daripada haloean negara, dan madjelis ini bersidang 5 tahoen sekali sedikitnja, djoega kita mengingat dinamik, kehidoepan, toemboehnja masjarakat. Djadi sekali dalam 5 tahoen itoe, sesoedahnja 5 tahoen soedah tentoe rakjat atau badan permoesjawaratannja ingat, apa jang terdjadi dan aliran apa di waktoe itoe, dan apa haloean jang baik oentoek di kemoedian hari. dan jika perloe soedah tentoe akan merobah oendang2 dasar. Jadi, dengan demikian kita bisa mempelajari aliran pemikiran yang dibangun oleh The Founding Fathers republik ini dalam merancang UUD 1945. Dengan dasar kolektivisme, sistem ini justru menjadi antitesis dari individualisme, liberalisme yang melahirkan kolonialisme. Dengan uraian di atas kiranya kita perlu mempertanyakan pada Presiden Joko Widodo atas pidatonya. Cuplikan pidato Jokowi; …”Ideologi Pancasila adalah satu satunya ideologi bangsa yang setiap warga negara harus jadi bagian darinya. Dalam demokrasi mendukung kandidat mati-matian itu boleh, menjadi oposisi juga sangat mulia. Silakan jadi oposisi asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam, kebencian, apalagi disertai hinaan, cacian, makian. Bapak ibu, kita ini memiliki norma-norma agama, memiliki etika ketimuran memiliki budaya yang luhur, kita harus ingat ini. Pancasila adalah rumah kita bersama. Sebangsa setanah air tak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu Pancasila. Yang mempermasalahkan, yang mempermasalahkan Pancasila, tidak ada lagi orang Indonesia yang tak mau berbineka tunggal ika, tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran, tidak menghormati agama lain, ideologi kita adalah Pancasila, rukun itu indah, bersaudara itu indah, bersatu itu juga indah, bersatu itu indah saya yakin kita semua berkomitmen berdemokrasi yang berkeadaban yang menjunjung tinggi martabat Indonesia yang membawa menjadi Indonesia maju adil dan makmur……” Dalam pidato ini jelas Jokowi tidak mengerti apa itu ideologi Pancasila. Di dalam negara berdasarkan Pancasila itu tidak mengenal yang namanya oposisi. Dan sistem negara berdasarkan Pancasila bukan model pilpres yang dimenangkan dengan banyak-banyakan suara, kalah-menang, kuat-kuatan. Jadi benar apa yang dikatakan Presiden Jokowi merubah paradigma lama, yaitu merubah aliran pemikiran ke-Indonesia-an. Jadi Indonesia sudah ditafsir lain oleh pidato Jokowi yang sesungguhnya Pancasila juga menurut tafsirnya. Kita memasuki era di mana menurut rezim ini Pancasila disetubuhkan dengan liberalisme, kapitalisme, padahal Pancasila itu antitesis dari individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Maka akan dibuka seluas-luasnya investasi di negeri ini, tanda dikuburnya aliran pemikiran ke-Indonesia-an yang anti kolonialisme. Sadarkah kita sebagai anak bangsa tentang keadaan negara ini, sadarkah mahasiswa dalam demonya mengusung isu yang tidak membumi? Harusnya mahasiswa mengusung mengembalikan negara yang dimerdekakan melalui  Proklamasi 17 Agustus 1945, dan meminta MPR menggelar Sidang Istimewa untuk kembali ke UUD 1945 Asli. (*)

Mengawal Tuntutan Mahasiswa

BY FNN Sab, 16 April 2022 06:35:42 0

Sinyal itu layak kita khawatirkan bersama. Sinyal tersebut sekaligus menjadi penanda kebenaran tuntutan mahasiswa agar UU IKN dievaluasi. Untungnya, intelektual muda ini terlihat konsisten. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD – MPR RI AGAKNYA sulit mencari titik temu antara mahasiswa dengan pemerintah. Di satu sisi mahasiswa mengancam bakal kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, sementara di sisi lain, pemerintah sepertinya sulit memenuhi tuntutan itu. Tentang tuntutan stabilitas harga komoditas, misalnya. Jangankan menyetabilkan, mempertahankannya saja, pemerintah terkesan tak berkutik. Dua hari pasca tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) diteriakkan di jalan-jalan Ibukota, 13 April 2022, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif malah memberi sinyal kenaikan harga elpiji 3 kilogram, pertalite, solar, dan listrik. Kenaikan empat komoditas itu dapat dipastikan bakal mendongkrak harga-harga kebutuhan dasar lain, dan berpeluang memantik inflasi. Ditambah kegagalan pemerintah menekan harga minyak goreng, lengkap sudah penderitaan masyarakat. Media melaporkan, harga minyak goreng kemasan malah memecah rekor tertinggi pada April 2022 ini, yakni Rp 57 ribu untuk kemasan dua liter. Sayangnya, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak berjangka panjang. Melambungnya harga minyak goreng, diatasi dengan solusi Bantuan Lansung Tunai (BLT). Muncul pertanyaan, bagaimana jika nantinya harga gas elpiji 3 kilogram jadi naik? Apakah akan ada juga BLT gas melon? Bagaimana dengan BLT listrik dan BLT BBM? Versi Pemerintah, rencana kenaikan harga empat komoditas itu dipicu fluktuasi harga komoditas global yang membuat suplai energi tidak seimbang. Taruhlah kita percaya alasan klasik ini. Tapi, kalau saja ekonomi kita kuat, pemerintah bisa menjaga daya beli rakyat dengan cara subsidi. Masalahnya, APBN kita tekor. Sebagian pengeluaran dipakai untuk bayar bunga dan pokok cicilan utang yang kini menembus 7.000 triliun. Ironisnya, negara begitu pongah. Ketimbang memikirkan langkah efesiensi, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara malah dikebut digas menggebu-gebu, seolah-olah pundi-pundi negara menggunung, seolah-olah investor telah matang. Faktanya, satu per satu memberi sinyal mengundurkan diri. Menyusul Softbank, dua konsorsium yang menjadi investor pembangunan megaproyek IKN Nusantara dikabarkan batal membenamkan dananya. Pemerintah lalu berharap rakyat patungan. Lho, mereka dicekik harga komoditas yang tinggi, malah diajak urung dana (crowdfunding). Yang lebih mengenaskan, IKN bahkan sempat disebut-sebut dijadikan alasan penundaan Pemilu. Maka, kita patut bersyukur masih memiliki mahasiswa yang setia mengawal cita-cita bangsa, yang dapat meresapi dan menjembatani kegelisahan masyarakat kepada pemerintah. Kita juga layak bersyukur, gerakan mahasiswa nyatanya masih menjadi momok bagi pemerintah. Buktinya, sehari sebelum demo 11 April 2022, Jokowi mencoba menetralisir keadaan. Isu penundaan pemilu yang tadinya begitu kencang, oleh presiden diminta dihentikan. Padahal, kritik lantang sejumlah tokoh masyarakat sipil, elit politik, atau pengamat yang kontra terhadap wacana penundaan Pemilu, selama ini tak pernah digubris. Namun, sejarah membuktikan, omongan presiden tidak sepenuhnya bisa dipegang. Kadang berubah, dan lebih banyak tidak sesuai kenyataan. Sebutlah soal Perpres Nomor 107 tahun 2015 yang mengatur tidak akan ada pembiayaan langsung dari APBN dalam mega proyek kereta cepat. Nyatanya, Jokowi mengoreksi aturan tersebut dengan mengeluarkan Perpres Nomor 93 tahun 2021 mengatur bahwa proyek itu didukung oleh APBN. Atau, tentang komitmen Jokowi tidak membebani dana APBN dalam pembangunan IKN Nusantara. Belakangan, skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 sempat disebut bakal lebih banyak membebani APBN, yakni sebesar 53,3 persen. Atas fakta-fakta itu, permintaan presiden agar wacana penundaan pemilu di-stop, tidak serta merta dapat diartikan berhentinya agenda penundaan Pemilu. Misi penundaan pemilu hanya bisa dikatakan telah berakhir apabila Pemilu 2024 benar-benar telah dilaksanakan. Bahwa jadwal Pelaksanaan Pemilu disepakti 14 Februari 2024, ya, itu benar. Namun Peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan program dan jadwal belum disahkan. Potensi berubah masih ada, sehingga wacana Pemilu tetap harus dikawal. Selayaknya kita mendukung aksi mahasiswa. Para Buruh, Guru Honorer, Emak-emak, dan seluruh lapisan masyarakat perlu ikut mengawal enam tuntutan mahasiswa, yakni stabilisasi harga komoditi, tolak penundaan pemilu, kaji ulang UU Ibukota Negara baru, usut mafia minyak goreng, selesaikan konflik agraria, dan tuntaskan janji kampanye Jokowi-Maruf. Ke-enam tuntutan ini relevan diperjuangkan bersama. Demi perbaikan bangsa, mahasiswa jangan dibiarkan jalan sendiri. Mereka layak diberi ruang, dikawal, didukung, disemangati, sembari tetap diarahkan, agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang kembali. Apa boleh buat, pemerintah harus dicubit agar mereka menyadari kekeliruannya mengelola negara, segera insyaf, lalu melakukan langkah-langkah perbaikan. Media Eropa dan Amerika telah memberi peringatan. Kata Rocky Gerung, setidaknya ada lima media di dua benua itu memberi sinyal Indonesia menuju negara bangkrut. Salah satu pemicunya ditengarai akibat proyek mercusuar IKN yang dipandang bermasalah. Sinyal itu layak kita khawatirkan bersama. Sinyal tersebut sekaligus menjadi penanda kebenaran tuntutan mahasiswa agar UU IKN dievaluasi. Untungnya, intelektual muda ini terlihat konsisten. Pasca demo besar 1104, eskalasi demonstrasi di daerah-daerah tak meredup. Di Bandung dan Solo, misalnya, tuntutan tetap digaungkan mahasiswa. BEM UI berencana kembali demo menolak penundaan Pemilu pada 21 April 2022. Semoga tidak anarki, semoga aparat dapat mengawal dengan baik. (*)

Tito Sebut Wisman Singapura Sudah Rindu Berwisata ke Batam

BY FNN Jum'at, 15 April 2022 20:00:11 0

Batam, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan wisatawan mancanegara (wisman) asal Singapura sudah rindu berwisata ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri) setelah dua tahun terhalang akibat pandemi COVID-19.Tito menyampaikan hal itu setelah berdiskusi langsung dengan Mendagri dan otoritas terkait di Singapura sekitar dua pekan lalu.\"Memang mereka mengatakan bahwa warga Singapura sudah rindu untuk keluar berwisata ke Batam dan Bintan, karena dekat,” ujar Mendagri saat berkunjung ke Batam, Jumat.Tito menuturkan wisawatan yang datang dari Singapura maupun Malaysia menjadi faktor penting dalam geliat pariwisata di Batam dan sekitarnya.Meski demikian, katanya, saat ini masih ada kendala masuknya turis mancanegara ke Kepri, khususnya yang datang dari Singapura dengan menggunakan tes PCR.Di Singapura, menurutnya, biaya tes PCR cukup tinggi dibandingkan Indonesia. Jika di Indonesia biaya PCR sekitar Rp300 ribu, maka di Singapura bisa mencapai 180 dolar Singapura atau sekitar Rp1,8 juta.Kendala lainnya, hanya pihak-pihak tertentu saja di Singapura yang ditunjuk untuk melakukan tes PCR. Berbeda dengan Indonesia yang membolehkan pihak swasta turut memberikan layanan tes COVID-19, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut.“Jasa PCR di sana yang melaksanakan PCR provider-nya PCR itu di network tertentu saja, beda dengan Indonesia dimana PCR itu diswastanisasikan, diprivatisasikan, sehingga tidak menjadi monopoli pemerintah,” jelasnya.Adanya kendala itu, lanjut dia, membuat Pemerintah Indonesia melakukan dialog dengan pihak Pemerintah Singapura untuk membahas persoalan tersebut.\"Harapannya, kewajiban PCR di Singapura bisa diturunkan menjadi Antigen, karena biayanya lebih murah sekitar 15 dolar Singapura atau Rp150 ribu,\" ujarnya.Selain itu Mendagri turut menyatakan bahwa Batam dan Bintan merupakan dua daerah yang memiliki destinasi wisata yang ramai dikunjungi selain Bali, Lombok, dan Sulawesi Utara.Ketika pariwisata ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah, maka akan memberi dampak pula bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).“Karena yang di Lagoi, Bintan itu menyumbang PAD yang cukup signifikan untuk Kabupaten Bintan,” ujar Mendagri. (mth/Antara)

Banci dan Pengecut

BY FNN Jum'at, 15 April 2022 19:44:35 0

Hentikan sebagai pemimpin pecundang, penghianat, tanpa martabat, dan harga diri, karena dalam kehidupanya hanya ingin mengenyelamatkan perutnya sendiri-sendiri sebagai pengemis dan budak Oligarki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KETELADANAN, ketulusan, kejujuran, keihlasan, keberanian dengan moral, membela, dan memperjuangkan kepentingan/kesejahteraan rakyat di sanalah pemimpin sejati.  Hentikan kelicikan, kepura-puraan bergaya sebagai pemimpin rakyat, tanpa risi dan terus sebagai pembohong, menipu rakyat tak henti hentinya. Rakyat sudah memberi stigma bahwa kalian tidak lebih sebagai pemimpin banci dan pengecut. Belajarlah dari kemarahan mahasiswa yang telah membuat daftar pejabat negara sebagai buronan penghianat negara. Tipuan dan kebohongan politisi busuk, terus memainkan perannya. Tragis benar, otoritas hak-hak kewargaannya terpenjara sistem yang buruk, yang tak bermodal kesalehan sosial, demokratis untuk tegaknya daulat rakyat, ber-good governance – melayani rakyat dan berkeadilan. Pacuan dan lomba pidato semua seperti mengajarkan kebajikan, kebaikan dan perdamaian ke rakyat agar mentaati apapun yang telah dan akan diinginkan oleh penguasa. Mereka para pejabat negara dan yang mengaku sebagai wakil rakyat saat yang bersamaan sesungguhnya mereka Solitudinem faciunt pacem appellant (mereka menciptakan kehancuran dan menyebutnya perdamaian). Teladan pribadi adalah cara terbaik untuk menciptakan suasana dan membangun moral untuk berjuang bersama sama. Ketika orang melihat kesungguhan kesetiaan anda pada perjuangannya, mereka akan bersimpati tertular akan membangkitkan semangat energi yang membara siap maju berjuang untuk negara, karena kesetiaan yang utuh kepada bangsa dan negara. Pemimpin yang bekerja sekeras itu akan mengusik berkompetisi pada rakyatnya. Sebaiknya hanya meminta dan menghimbau, cerdik membuat narasi dan terus-menerus hanya fasih memerintah, meminta agar rakyat tetap tenang sekalipun perut lapar. Seruannya tidak akan didengar karena diketahui maksud sesungguhnya dari semua itu hanya pintar menuntut, memeras, mencekik dan meminta rakyat tetap tenang apapun yang sedang menimpa derita kesulitan dalam kehidupannya. Kalau moral itu menular sebaliknya sikap licik, tidak tahu diri semua masuk dalam bingkai tirani hanya menjalankan perintah oligarki, akan membakar kegaduhan, kekacauan bahkan sangat mungkin justru akan balik memberontak. Bahkan bukan mustahil ahirnya semua terperangkap dalam siasat saling menipu dan memperdayai. Yakinlah ... dengan tulus, kejujuran, keberanian, dan berjuang bersama-sama karena mempunyai tujuan sama menjadi milik dan tekad yang sama adalah kekuatan mereka akan bangkit bersedia berbagi hidup atau mati tanpa takut bahaya, untuk membela dan berjuang bersama membangun negara. Hentikan sebagai pemimpin pecundang, penghianat, tanpa martabat, dan harga diri, karena dalam kehidupanya hanya ingin mengenyelamatkan perutnya sendiri-sendiri sebagai pengemis dan budak Oligarki. Pageblug makin parah akibat: The wrong man in the wrong place with the wrong idea and idealism (Orang yang salah di tempat yang salah dengan ide dan cita-cita yang salah). Perilakunya gimmick, merujuk kepada pemanfaatan tampilan hanya kemasan, tiruan, kepalsuan dengan adegan hanya ingin mengelabui, gerak-gerik tipuan semata. Gimik (bahasa Inggris: gimmick) adalah istilah umum yang merujuk kepada pemanfaatan kemasan, tampilan, alat tiruan, serangkaian adegan untuk mengelabuhi, memberikan kejutan, menciptakan suatu suasana, atau meyakinkan orang lain. Lema atau motto ini, menurut KBBI, adalah gerak-gerik tipu daya aktor untuk mengelabui lawan peran. “Terlalu banyak makhluk bergaya sebagai pejuang rakyat dan atas nama rakyat tak lebih hanya boneka politik, selalu bermain watak, seperti pelawak bisa ketawa, sekalipun situasinya sedang gawat. Ini biasa terjadi. Inilah yang oleh Goffman disebut dengan dramaturgi”. (*)

Minyak Naik Saat UE Mungkin Secara Bertahap Larang Impor Minyak Rusia

BY FNN Jum'at, 15 April 2022 19:42:57 0

Houston, FNN - Harga minyak lebih tinggi pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah mencatat penurunan di awal karena investor menutup posisi jual menjelang libur akhir pekan yang panjang dan di tengah berita bahwa Uni Eropa mungkin secara bertahap melarang impor minyak Rusia.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni bertambah 2,92 dolar AS atau 2,68 persen, menjadi menetap di 111,70 dolar AS per barel. Kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS terangkat 2,70 dolar AS atau 2,59 persen, menjadi ditutup di 106,95 dolar AS per barel.Kedua kontrak mencatat kenaikan mingguan pertama mereka pada April. Selama beberapa minggu, harga menjadi yang paling fluktuatif sejak Juni 2020.The New York Times melaporkan bahwa Uni Eropa sedang bergerak ke arah mengadopsi larangan bertahap minyak Rusia, untuk memberi Jerman dan negara-negara lain waktu guna mengatur pemasok alternatif.Larangan bertahap akan memaksa pembeli Eropa \"untuk mencari sumber alternatif, beberapa di antaranya dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh rilis Cadangan Minyak Strategis, tetapi di masa depan, lebih banyak pasokan yang keluar dari tanah akan diperlukan,\" Andrew Lipow dari Lipow Oil Associates di Houston mengatakan.Badan Energi Internasional (IEA) telah memperingatkan pada Rabu (13/4/2022) bahwa sekitar 3 juta barel per hari minyak Rusia dapat ditutup mulai Mei dan seterusnya karena sanksi atau pembeli secara sukarela menghindari kargo Rusia.Perusahaan perdagangan global utama berencana untuk membatasi pembelian minyak mentah dan bahan bakar dari perusahaan minyak yang dikendalikan negara Rusia pada Mei, Reuters melaporkan.Kementerian Energi Rusia mengatakan pihaknya membatasi akses ke statistik produksi dan ekspor minyak dan gasnya.Perdagangan akan terus \"agak gelisah\" karena perang antara Rusia dan Ukraina berlanjut dan ketika negara-negara mempertimbangkan untuk melarang pasokan Rusia, kata analis Price Futures Group, Phil Flynn.\"Pertanyaan besarnya adalah, berapa banyak orang yang menginginkan posisi short minyak menjelang libur akhir pekan yang panjang?\"Pedagang juga menyesuaikan posisi mereka pada Kamis (14/4/2022) karena opsi minyak mentah AS Mei berakhir pada Kamis (14/4/2022).Perkiraan produksi minyak AS sedang direvisi naik meskipun ada kendala tenaga kerja dan rantai pasokan, karena harga yang lebih tinggi memacu lebih banyak pengeboran dan kegiatan penyelesaian sumur, menurut pakar industri.Rig minyak AS naik dua menjadi 548 minggu ini, tertinggi sejak April 2020, perusahaan jasa energi Baker Hughes mengatakan dalam sebuah laporan.Badan Informasi Energi AS melaporkan pada Rabu (13/4/2022) bahwa stok minyak AS naik lebih dari 9 juta barel pekan lalu, sebagian didorong oleh rilis dari cadangan strategis. Analis dalam jajak pendapat Reuters telah mengantisipasi hanya meningkat 863.000 barel.Namun, di sisi permintaan, penyulingan China akan memangkas produksi minyak mentah bulan ini sekitar 6,0 persen, skala yang terakhir terlihat pada hari-hari awal pandemi COVID-19 dua tahun lalu, untuk mengurangi persediaan bahan bakar yang membengkak selama penguncian baru-baru ini, sumber industri dan analis mengatakan. (mth/Antara)

Deplu AS: Perluasan Aliansi Pertahanan Tingkatkan Stabilitas Eropa

BY FNN Jum'at, 15 April 2022 19:39:32 0

Washington, FNN - Amerika Serikat tidak akan khawatir bahwa perluasan aliansi pertahanan akan menimbulkan dampak apa pun selain mempromosikan stabilitas di Eropa, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan pada Kamis (14/4).\"Tanpa berbicara pada negara mana pun secara khusus, kami tidak akan khawatir bahwa perluasan aliansi pertahanan akan menimbulkan dampak apa pun selain mempromosikan stabilitas di benua Eropa,\" kata Price dalam jumpa pers.Dia menanggapi pertanyaan apakah Amerika Serikat akan khawatir bahwa Rusia dapat meningkatkan konfrontasi atas Ukraina jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan aliansi NATO.Sebelumnya Reuters memberitakan salah satu sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan NATO bahwa jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan aliansi militer itu, Rusia harus meningkatkan pertahanannya di kawasan itu, termasuk dengan mengerahkan senjata nuklir.Finlandia, yang berbagi perbatasan sepanjang 1.300 km dengan Rusia, dan Swedia sedang mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan aliansi NATO atau tidak.Finlandia akan membuat keputusan dalam beberapa minggu ke depan, kata Perdana Menteri Sanna Marin.Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan bahwa jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO maka Rusia harus memperkuat angkatan darat, laut dan udaranya di Laut Baltik untuk memulihkan keseimbangan militer.Medvedev juga secara eksplisit mengangkat ancaman nuklir itu dengan mengatakan bahwa tidak akan ada lagi pembicaraan tentang Baltik \"bebas nuklir\", di mana Rusia memiliki wilayah kantung Kaliningrad yang diapit Polandia dan Lithuania. (mth/Antara)

Menhub Minta Pengelola Jalan Tol Siap Layani Pemudik

BY FNN Jum'at, 15 April 2022 19:35:11 0

Jakarta, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan kesiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2022 di antaranya dengan mengecek kondisi rest area jalan tol KM 57, di Karawang, Jumat (15/4).\"Sekali lagi ini kita ya. Kita dalam arti antara lembaga dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama agar penyelenggaraan Angkutan Lebaran ini berjalan baik,\" kata Budi Karya Sumadi di sela peninjauan.Budi Karya melakukan pengecekan mulai dari kesiapan sarana dan prasarana di KM 57, termasuk ketersediaan bahan bakar dan toilet untuk para pemudik.Menhub juga meminta agar pengelolaan arus pengunjung yang keluar masuk di rest area tersebut diatur dengan baik sehingga pergerakan kendaraan tidak terhambat.\"Semakin cepat pergerakan mereka maka tidak akan menimbulkan kemacetan dan penumpukan,\" ujarnya.Ia menambahkan, Kemenhub ingin memastikan aspek kelancaran, keselamatan, hingga protokol kesehatan selama masa Angkutan Lebaran 2022.Dalam peninjauan ini, Menhub Budi didampingi Kepala Korlantas Polri Irjen Firman Santyabudi dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono.Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati. (mth/Antara)

Indonesia Berjuang Lawan China untuk Hindari Degradasi Piala BJK

BY FNN Jum'at, 15 April 2022 19:32:39 0

Jakarta, FNN - Indonesia tak kuasa menahan India di laga ketiga Piala Billie Jean King (BJK) Grup I Asia Oceania di Antalya Turki, Kamis, dan harus berjuang melawan China, Jumat, untuk terhindari dari degradasi.\"Semua telah berusaha, namun memang lawan lebih kuat,\" ucap kapten tim Deddy Tedjamukti dalam keterangan tertulis, Jumat.Tim Merah Putih harus mengakui keunggulan India, 1-2. Pada partai pertama, Beatrice Gumulya kalah dari Rutuja Bhosale 4-6 1-6. Selanjutnya, tunggal utama Aldila Sutjiadi takluk di tangan Ankita Raina 1-6 2-6.Sementara, duet Aldila/Jessy Rompies hanya bisa menipiskan skor akhir setelah unggul atas Bavisetti Sowjanya/Riya Bhatia 6-4 6-7(7) 6-2.Harapan Indonesia, satu-satunya wakil Asia Tenggara, belum sepenuhnya sirna untuk terhindar dari degradasi jika bisa menyikat semua kemenangan dalam dua laga tersisa.Indonesia akan menghadapi China yang belum terkalahkan dalam tiga laga, Jumat. Negeri Tirai Bambu itu sebelumnya menang 3-0 atas Selandia Baru, 3-0 atas India dan 2-1 atas Korea Selatan.Sebaliknya, tim Merah Putih menderita tiga kali kekalahan, 0-3 dari Korea Selatan, 0-3 dari Jepang dan 1-2 dari India.Indonesia hanya pernah menikmati satu kali kemenangan dari total sembilan kali pertemuan dengan China di ajang perebutan supremasi tenis beregu putri dunia itu, tepatnya pada babak pertama Grup I Asia Oceania di Ariake Tennis Park and Collosseum, Jepang, pada 2003.Saat itu, Angelique Widjaja mampu mengalahkan Zheng Jie 6-3 6-3 pada partai tunggal. Duet Angelique/Wynne Prakusya juga berhasil membungkam Li Ting/Sun Tian-Tian 5-7 6-4 6-3.Pertemuan terakhir Indonesia dengan China terjadi tahun lalu pada babak pertama Grup I Asia Oceania di Dubai Duty Free Tennis Stadium, Dubai, UEA, di mana tim Merah Putih menelan kekalahan 0-3.Dalam edisi 2022, enam tim berada di Grup I zona Asia/Oceania pada ajang yang dulu berlabel Piala Fed itu. Selain akan menghadapi China, Indonesia juga akan bertemu dengan Selandia Baru.Dua tim teratas akan mewakili zona untuk promosi ke Play Off Dunia, sedangkan dua regu terbawah bakal terdegradasi ke Grup II.Untuk saat ini, Jepang, yang menyapu bersih pertandingan, berada di peringkat teratas, disusul oleh China, Korea Selatan, India, Indonesia dan Selandia Baru di posisi paling buncit. (mth/Antara)

Badan Pangan Nasional Akan Jaga Harga Pangan di Tingkat Hulu dan Hilir

BY FNN Jum'at, 15 April 2022 16:40:15 0

Jakarta, FNN - Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menjaga harga pangan baik di tingkat hulu maupun hilir di Tanah Air.Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, seperti dikutip dari akun Instagram resmi Badan Pangan Nasional @badanpangannasional di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya bersama para pemangku kepentingan akan menjaga ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu strategi yang akan dilakukan dengan menjaga harga di tingkat hulu dan hilir.\"Harga di tingkat hulu diharapkan tidak terlalu turun sehingga petani dan peternak dapat merasakan harga yang baik dan sampai dengan Lebaran 2022 kita pastikan stok stabil dan masuk terus ke Jakarta,\" kata Arief.Arief menambahkan bahwa khusus daging sapi, Badan Pangan Nasional mendorong penyediaan daging dengan berbagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Sebelumnya Badan Pangan Nasional akan melakukan simplifikasi atau menyederhanakan regulasi pengelolaan pangan yang berada di bawah kewenangannya dengan penyusunan rancangan tata kelola kebijakan pangan Indonesia.Plt Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Risfaheri mengatakan dengan pendelegasian sejumlah kewenangan terkait pertanian dan pangan dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada Badan Pangan Nasional, dia meyakini bahwa tata kelola pangan akan lebih fleksibel dan cepat penanganannya.Badan Pangan Nasional, katanya, masih perlu waktu transisi untuk bisa sepenuhnya bergerak. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sudah terbentuk pada Juli 2021, pelantikan Kepala Badan Pangan Nasional baru dilaksanakan Februari 2022.Dia mengatakan proses pelimpahan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional akan selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama dan segera berjalan secara penuh. (mth/Antara)

Jepang Akan Hadiri Pertemuan Menkeu G20, Tak Berkomentar soal Rusia

BY FNN Jum'at, 15 April 2022 16:34:22 0

Tokyo, FNN - Jepang akan menghadiri pertemuan menteri keuangan G20 minggu depan, Menteri Keuangan Shunichi Suzuki mengatakan pada Jumat, ketika negara-negara Barat menyerukan untuk mengusir Rusia dari forum itu dan memboikot sidang yang dihadiri wakil Moskow.\"Pemerintah Jepang tidak dalam posisi untuk menanggapi partisipasi masing-masing negara,\" kata Suzuki dalam konferensi pers, Kamis (14/4), saat ditanya tentang rencana Rusia untuk bergabung dengan forum daring, yang diumumkan oleh presiden G20 Indonesia saat ini, Kamis. Pekan lalu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Amerika Serikat akan memboikot beberapa pertemuan G20 jika pejabat Rusia muncul.Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner telah menyerukan penolakan segala bentuk kerja sama dengan Rusia di G20.Pertemuan G20 mendatang \"adalah konferensi yang sangat penting untuk membahas berbagai masalah ekonomi global, termasuk kenaikan harga pangan dan energi karena invasi Rusia ke Ukraina ... di mana partisipasi menteri keuangan dan gubernur bank sentral masing-masing negara pada dasarnya diharapkan,\" kata Suzuki.Sementara itu, Jepang \"akan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam kerja sama erat dengan sekutu G7 dan negara tuan rumah Indonesia\" berdasarkan pernyataan para pemimpin G7 Maret, yang mengatakan platform internasional tidak boleh melanjutkan hubungan dengan Rusia seperti biasa, kata Suzuki. (mth/Antara)

Ade Armando Dihinakan Allah

BY FNN Kamis, 14 April 2022 15:27:06 0

NAMANYA Ade Armando. Ia dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), sebuah perguruan tinggi negeri tersohor di Indonesia. Bergelar doktor di bidang komunikasi, tetapi dungu dan bahkan tolol dalam membaca psikologi massa. Dia dikenal sebagai pegiat media sosial (medsos) dan merupakan salah satu buzzer yang kerap menghina agama Islam. Usianya yang memasuki 60 tahun (lahir di Jakarta 24 September 1961), selama ini tidak membuat lelaki pendukung setia Presiden Joko Widodo atau Jokowi kendur menjadi buzzer. Armando seakan menikmati privilege atau hak khusus/hak istimewa dalam perlakuan hukum di negara hukum yang berdasarkan Pancasila ini. Karena kebodohannya dalam membaca psikologi massa, Armando dengan gagahnya datang ke arena demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin, 11 April 2022. Kehadirannya ke tempat itu, kabarnya, mau membuat konten. Entah konten apa? Yang jelas dirinya menjadi konten setengah porno. Akan tetapi, apa yang terjadi. Si biang kerok di medsos tersebut benar-benar menjadi konten media mainstream maupun media sosial. Dia menjadi bulan-bulanan amukan massa. Jika menonton video pemukulan terhadapnya yang beredar luas, kita tentu sangat prihatin dan pilu. Terlihat massa berteriak, memukul, menendang, menginjak dan menyeretnya. Sebelum dievakuasi polisi, dengan kasat mata terlihat bagaimana massa sangat emosi dengan kehadiran Armando di depan gedung DPR RI. Dia diseret bagaikan binatang. Kepalanya diseret, sementara ada orang yang menarik celana panjangnya. Baju yang dipakainya pun tidak luput dari sasaran mereka. Alhasil, seperti yang bisa ditonton dalam video yang beredar, Armando hanya memakai kaos dalam dan kolor. Celana panjangnya raib entah ke mana. Maaf, bopong atau bagian pantat sang dosen itu pun terlihat dengan jelas. Hanya kolor dan kaos kutang putih yang nenutupi badannya. Sedangkan baju atau kaos hitam, terlihat seperti digulung di atas pundaknya, dan kaos itu itu pun dipegang sambil ditarik oleh orang di sekitarnya. Sang doktor ilmu komunikasi itu tidak berdaya dihakimi massa. Kesal atas ulahnya yang sudah lama menantang umat Islam lewat ocehannya yang sangat kasar dan menyakitkan di medsos diduga menjadi penyebab ia dihajar habis-habisan sampai gagar otak. Bapak dari dua orang anak itu terlihat hanya menutupi wajahnya yang berlumuran darah dengan tangannya. Kegagahannya di medsos tumbang seketika di arena unjuk rasa. \'Kekebalan hukum\' yang diperolehnya selama menjadi buzzerRp dan pendukung setia rezim Jokowi keok seketika dengan hukum jalanan. Rakyat, terutama umat Islam yang sudah muak atas perilakunya melampiaskan kemarahan saat berjumpa dengan Armando. Salah satu jagoan rezim tumbang, menyusul tumbangnya Ninoy Kerundeng yang juga dihajar massa. Adakah yang salah? Tentu Ade Armando dan yang mengeroyoknya bisa sama-sama salah. Armando yang dosen komunikasi tidak paham atas psikologi massa. Walau alasan ingin membuat konten, mestinya hal itu ditunda dulu. Apakah si Armando sengaja datang atau didatangkan untuk memprovokasi pengunjuk rasa? Bisa benar dan bisa tidak. Akan tetapi, si Armando jelas tidak cakap, tidak bijak karena sengaja mendatangi wilayah musuh. Ia datang ke arena unjuk rasa yang jelas-jelas dilakukan mahasiswa dan golongan oposisi, yang mengkritisi Jokowi yang menjadi junjungan dan pujaannya. Ibarat sebuah wilayah perang, Armando datang sendiri dengan alasan membantu tentara musuh yang kena peluru pihaknya. Jelas, musuh tidak akan terima. \"Kamu sudah menembak pasukan kami hingga luka-luka. Lalu, kamu datang menjadi tenaga kesehatan. Ya, kami tidak terima. Kami kasih pelajaran terlebih dahulu,\" demikian kira-kira kalimat yang diungkapkan teman-teman musuh Armando yang luka-luka itu. Bagi pengeroyok, jelas ada kesalahan karena tidak boleh main hakim sendiri. Yang boleh main hakim sendiri di negeri Pancasila ini hanya aparat keamanan, terutama aparat kepolisian. Anda boleh cek berapa banyak rakyat yang nenjadi korban kekerasan polisi. Walau ada yang luka ringan, parah dan bahkan meninggal dunia, jawaban yang kita baca dan dengarkan di media selalu mengatakan, \"Aparat melakukan tindakan terukur dan sesuai prosedur.\" Kembali ke Armando. Berbagai hinaan yang dia tuliskan lewat medsos terhadap umat Islam, jelas tidak bisa dibiarkan. Pun juga hinaan terhadap habaib, kiai, ulama. Bahkan, ia pernah memperolok-olok Nabi Muhammad karena diduga menghina hadits. \"Yang suci itu Al Qur\'an, hadits mah kagak,\" demikian tulis Armando di akun Facebook-nya. Jika dibiarkan terus, maka akan menimbulkan persoalan baru. Apalagi, Armando sudah pernah dijadikan tersangka, walau sampai sekarang tidak jelas penanganannya, apakah di atas meja, di bawah meja, di samping meja atau mejanya sudah tidak ada karena begitu sayangnya polisi sama dia.  Akan tetapi, biarlah polisi yang mengetahuinya. Meski tidak ada perkembangan atas kasusnya, tetapi pasti Allah Maha Tahu akan hal itu. Biarlah Armando bebas dari segala hukuman, dan pengeroyoknya yang ditahan dan dihukum. Akan tetapi, hukuman terhadap Armando yang hampir telanjang bulat jauh lebih berat dan hina. Sebab, videonya tidak mungkin ditarik dari peredaran. Barangkali, video itu kelak menjadi tontonan bagi cucu Armando. Allah sedang memperlihatkan kuasanya. Allah sedang mempermalukan dan menghina Armando dengan sehina-hinanya. Allah sedang mengazabnya, mana tahu dengan cara itu, Armando taubat, insyaf dan tidak lagi menyakiti umat Islam. Mungkin azab itu sesuai dengan doanya yang kemudian viral lagi di medsos. Doa tersebut berkaitan dengan Habib Rizieq Shihab. Inilah bunyi doa Ade Armando itu. \" Ya Allah, bila Rizieq tidak mengirimkan chat mesum itu, azablah saya. Bila Rizieq benar mengirimkan chat mesum, azablah Rizieq.\" (*)

Pembangunan Ramah Lingkungan Datangkan Lebih Banyak Permintaan Investasi ke China

BY FNN Kamis, 14 April 2022 14:21:29 0

Jakarta, FNN - Transformasi struktur energi dan pembangunan teknologi ramah lingkungan China akan menarik permintaan besar-besaran untuk investasi di masa depan, demikian menurut sebuah laporan.Sejumlah estimasi memperkirakan bahwa dalam 30 tahun ke depan, permintaan investasi yang didatangkan oleh pembangunan rendah karbon di sektor energi, industri, konstruksi, transportasi, dan lain sebagainya di China akan melampaui 100 triliun yuan (1 yuan = Rp2.254), ungkap sebuah laporan dari lembaga penelitian investasi China Jianyin Investment Ltd.Laporan tersebut menambahkan bahwa target China untuk mencapai puncak karbon dan netralitas karbon akan menggenjot investasi dalam transformasi energi, termasuk tenaga angin, tenaga fotovoltaik, jaringan pintar, dan transisi energi tradisional yang berorientasi ramah lingkungan.Investasi itu juga akan diarahkan pada inovasi industri, seperti elektrifikasi proses industri, kendaraan energi baru (NEV), dan infrastruktur transportasi pintar.Sementara itu, investasi dalam teknologi digital juga akan melonjak seiring negara tersebut terus berupaya mengurangi emisi karbon, papar laporan itu. (mth/Antara)

Menpan RB: ASN Boleh Tambahkan Cuti Tahunan pada Periode Cuti Bersama

BY FNN Kamis, 14 April 2022 14:15:53 0

Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) boleh mengambil jatah cuti tahunan saat sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah.\"Pemberian cuti (tahunan) diserahkan sepenuhnya pada kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi, disesuaikan dengan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas masing-masing instansi pemerintah,\" kata Tjahjo dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.Dia menambahkan dalam rapat tingkat menteri pada Jumat (1/4), terdapat permohonan dari Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kementerian Perhubungan agar pegawai negeri sipil dibolehkan menambah cuti tahunan pada sebelum dan sesudah cuti bersama Idul Fitri 1443 Hijriah.\"Hal itu dimaksudkan agar dapat membantu memecah padatnya arus mudik pada saat peroode cuti bersama Idul Fitri,\" tambahnya.Dengan adanya kesempatan tambahan cuti Lebaran, Tjahjo mengimbau seluruh pegawai ASN yang mudik harus menerapkan protokol perjalanan dan protokol kesehatan dengan ketat, selaras dengan peraturan dari Satgas COVID-19.\"Pada dasarnya arahan Bapak Presiden telah membolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik Idul Fitri dengan beberapa syarat perjalanan,\" katanya.Ketentuan cuti tahunan sebagai tambahan periode cuti bersama Idul Fitri itu diatur Tjahjo dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai ASN selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang ditandatangani di Jakarta, Rabu (13/4).Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.Dalam SKB tersebut, Pemerintah menetapkan cuti bersama untuk Idul Fitri 1443 Hijriah berlangsung selama empat hari, yakni pada 29 April serta 4, 5, 6 Mei.\"Kita semua harus selalu waspada. Bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster. Harus tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan harus selalu bermasker pada saat di tempat umum atau dalam kerumunan,\" ujar Presiden Joko Widodo. (mth/Antara)

Rupiah Menguat Jelang Libur Panjang Akhir Pekan Ini

BY FNN Kamis, 14 April 2022 14:02:38 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi menguat jelang libur panjang akhir pekan ini.Rupiah bergerak menguat tiga poin atau 0,02 persen ke posisi Rp14.360 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.363 per dolar AS.\"Ini agak menarik ya, karena di tengah gejolak penguatan dolar AS, justru rupiah malah perkasa,\" kata Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia saat dihubungi di Jakarta, Kamis.Nikolas menyampaikan inflasi AS yang kemarin naik lagi di atas 8 persen semakin mendorong bank sentral AS, Federal Reserve (Fed), untuk lebih agresif dengan tujuan menstabilkan inflasi.Indeks Harga Konsumen (IHK) AS tercatat tumbuh sebesar 8,5 persen (yoy) per Maret 2022 atau kembali naik dari inflasi tahunan bulan sebelumnya sebesar 7,9 persen (yoy), level tertinggi sejak 1981. Sedangkan IHK inti meningkat 0,3 persen (mom) pada Maret atau 6,5 persen (yoy).Bank sentral AS diperkirakan akan lebih agresif menaikkan suku bunga dalam pertemuan sepanjang tahun ini.Sementara dari domestik, lanjut Nikolas, minggu ini minim isu di tengah turunnya kasus harian COVID-19 bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang mulai mengendur jelang Lebaran.\"Data-data domestik akan mulai ramai pekan depan dengan rilis data neraca perdagangan dan suku bunga Bank Indonesia,\" ujar Nikolas.Nikolas memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.330 per dolar AS hingga Rp14.490 per dolar AS.Pada Rabu (13/4) rupiah ditutup menguat 3 poin atau 0,02 persen ke posisi Rp14.363 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.366 per dolar AS. (mth/Antara)

Amaq Sinta yang Lawan Empat Begal Ditangguhkan Penahanannya

BY FNN Kamis, 14 April 2022 13:38:16 0

Lombok Tengah, FNN - Murtede alias Amaq Sinta (34) akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya di Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat setelah mendapat penangguhan penahanan dari penyidik Polres setempat.\"Allhamdulilah saya merasa senang sekali bisa bebas dan berkumpul lagi bersama keluarga,\" kata dia, saat ditemui di rumahnya di Praya Timur, Kamis.Ia merupakan korban begal yang ditahan polisi dan ditetapkan menjadi tersangka, karena membunuh dua begal dan melukai dua begal yang lain. Ia dibegal empat orang saat mengendarai sepeda motornya di jalan Desa Ganti untuk mengantarkan makanan buat ibunya, di Lombok TImur, pada Minggu malam (10/4).Dibegal empat orang begitu, dia tidak melarikan diri melainkan membela diri dan bertarung dengan mereka.\"Saya melakukan itu, karena dalam keadaan terpaksa. Dihadang dan diserang dengan senjata tajam, mau tidak mau harus kita melawan. Sehingga seharusnya tidak dipenjara, kalau saya mati siapa yang akan bertanggung jawab,\" katanya.Ia dan istrinya, Mariana (32), serta keluarganya bekerja menjadi petani setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, ia juga hanya merupakan warga biasa, karena tidak pernah sekolah. \"Saya kerja sebagai petani,\" katanya.Ia menceritakan kejadian itu, ketika akan pergi ke Lombok Timur untuk mengantarkan makanan buat ibunya, sesampai di TKP ia dihadang dan diserang para pelaku menggunakan senjata tajam. Selanjutnya ia melawan para pelaku dengan sebilah pisau kecil yang dia bawa sambil teriak meminta tolong, namun tidak ada warga yang datang.Dalam kejadian itu dua pelaku tewas setelah bersimbah darah. Sedangkan dua pelaku lain melarikan diri setelah dua kawannya tumbang di tempat. \"Setelah itu saya pergi ke rumah keluarga untuk menenangkan dari,\" katanya.Akibat kejadian itu, Sinta yang memiliki dua orang anak itu badannya terasa sakit akibat terkena senjata tajam dari para pelaku. \"Saya tidak ada kepandaian dan tidak memiliki ilmu kebal. Tapi ini memang saya dilindungi Tuhan,\" katanya.Pasca ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Lombok Tengah, ia dan keluarganya terguncang dan tidak bisa tidur, karena memikirkan kasus yang menimpanya. Namun, ia merasa agak senang setelah mendapat penangguhan penahanan yang diberikan karena ada dukungan dari masyarakat, terkhusus Lombok Tengah.\"Saya berharap bisa dibebaskan murni dan tidak sampai di pengadilan. Supaya bisa kerja kembali seperti biasanya. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung saya,\" katanya.Kepala Desa Ganti, H Acih, mengatakan, mereka juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua masyarakat yang telah mendukung warganya tersebut. Sehingga dirinya juga berharap kepada aparat supaya kasus ini bisa segera diselesaikan dan Sinta bisa dibebaskan. \"Saya berharap supaya bisa dibebaskan,\" katanya.Sebelumnya, jajaran Satreskrim Polres Lombok Tengah, menetapkan korban begal inisial S (34) menjadi tersangka dalam dugaan kasus dua begal yang tewas bersimbah darah di jalan raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Minggu dini hari (10/).\"Penyelidikan kasus ini ditingkatkan menjadi sidik, setelah melakukan pemeriksaan saksi,\" kata Wakil Kepala  Polres Lombok Tengah, Komisaris Polisi Ketut Tamiana, pada konferensi pers di halaman Polres Lombok Tengah, Selasa.Selain menetapkan korban menjadi tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan dan penganiayaan, dua begal berinisial WH dan HO, warga Desa Beleka yang berhasil melarikan diri, juga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana curat.\"Korban begal dikenakan pasal 338 KHUP menghilangkan nyawa seseorang melanggar hukum maupun pasal 351 KHUP ayat (3 ) melakukan penganiayaan mengakibatkan hilang nyawa seseorang,\" katanya.Ia mengatakan, kronologi kejadian itu bermula ketika korban pergi ke Lombok Timur untuk mengantarkan makanan kepada ibunya. Selanjutnya di tengah jalan di TKP korban dipepet dua begal dan dia melawan begal-begal itu menggunakan senjata tajam. Tidak lama kemudian datang dua teman begal dan melawan korban, namun semua begal itu berhasil ditumbangkan korban.Selain itu, barang bukti yang berhasil disita yakni empat senjata tajam dan tiga unit motor yang diduga digunakan korban dan para pelaku.\"Satu korban melawan empat pelaku yang mengakibatkan dua pelaku begal inisial P (30) dan OWP (21) warga Desa Beleka tewas. Sedangkan dua pelaku lainnya melarikan diri dan saat ini telah ditahan,\" katanya. (mth/Antara)

Demokrasi Rp 110,4 Triliun: Semakin Melenceng dari Tujuan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

BY FNN Kamis, 14 April 2022 12:37:44 0

Sistem presidensil basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, kalah menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila HANYA bangsa yang bodoh yang melakukan demokrasi liberal untuk memilih pemimpin yang yang tak jelas kapasitasnya dengan anggaran Rp 110,4 triliun. Kita dibodohkan dan dimiskinkan oleh sebuah sistem, itu kata Bung Karno. Padahal pendiri negeri ini sudah sangat canggih memikirkan negara yang bagaimana yang akan dibentuk dari sejak negara ini akan didirikan sudah menjadi kesepakatan dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi, sistem negara bukan Liberal, bukan Kapitalisme seperti sekarang ini. Negara ini sistem yang dipilih adalah negara berdasarkan Pancasila dengan demokrasinya \'”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Oleh sebab itu, sistemnya Kolektivisme Kekeluargaan, bukan Presidensial dengan basis individualisme banyak-banyakan suara yang kalah-menang pertarungan, kuat-kuatan, kaya-kayaan yang menuju keterbelahan bangsa. Mari kita semua mengisyafi keadaan bangsa ini, apa para pemimpin sadar dan memikirkan nasib keterpurukan bangsanya. Apakah negara ini masih bertujuan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau unsur individualisme kapitalisme dimasukan, disusupkan di dalam UUD hasil amandemen? Jadi, Negara berdasar Pancasila itu mempunyai sistem sendiri, bukan sistem Presidensil maupun sistem Parlementer. Sistem sendiri atau sistem MPR tersebut pengejawantahan dari negara bahwa semua untuk semua. Pengejawantahan negara Gotongroyong. Oleh sebab itu, sistem keanggotaan MPR adalah keterwakilan, bukan keterpilihan dari banyak suara, ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Keanggotaan MPR bukan hanya DPR dan DPD tetapi ada juga utusan utusan golongan dengan sistem keterwakilan. Bukan keterpilihan dari hasil banyak-banyakan suara. Yang pada akhirnya menghasilkan mayoritas yang banyak suaranya, minoritas yang sedikit suaranya. Model menang-kalah, banyak-banyakan suara Pilkada, Pilsung, seperti ini bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, sekaligus bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu antitesis dari Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme telah melahirkan kolonialisme penjajahan dan menimbulkan perang dunia kesatu dan perang dunia kedua. Padahal negara ini didirikan anti penjajahan, bahkan di pembukaan UUD 1945 ditulis dan satu-satunya negara yang mengatakan Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dianggapnya UUD 1945 tidak ada HAM-nya diamandemen dimasukannya pasal pasal yang diambil dari piagam PBB dimasukan ke UUD1945. Kegoblokan pengamandemen UUD1945, tidak memahami UUD 1945. PBB dan Dua Barat masih menjajah bangsa lain, Indonesia sudah mengatakan anti penjajahan dan harus dimusnahkan di muka dunia. Tidak ada HAM tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila itulah sumber HAM, kok justru kita copy paste dan mengamandemen UUD 1945 kita setubuhkan dengan Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme. Oleh sebab itu, pendiri negeri ini tidak mau memilih sistem Presidensil atau Parlementer. Sebab kedua sistem ini basisnya individual, dianggap salah, tidak sesuai dengan bangsa ini yang anti penjajahan. Maka dilahirkanlah sistem sendiri yang disebut sistem MPR berbasis gotong-royong, tolong-menolong, kebersamaan kekeluargaan. Jadi, seluruh elemen bangsa duduk di MPR sebagai utusan golongan bertugas merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Setelah itu dipilih Presiden untuk menjalankan GBHN. Maka Presiden adalah mandataris MPR, bukan petugas partai seperti saat ini. Tidak mungkin tujuan negara masyarakat yang adil dan makmur diletakkan pada sistem individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang serba serakah. Jadi, negara telah melenceng dari tujuan bernegara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Saat Amandemen UUD 1945 banyak rakyat tidak mengetahui sesungguhnya amandemen yang telah dilakukan sejak tahun 2002 telah mengubah negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Dari negara berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berdasar liberalisme, kapitalisme. Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 juga berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan, berubahnya negara berideologi Pancasila menjadi sistem Presidensil yang dasarnya Individualisme Liberalisme Kapitalisme. Kita perlu membedah perbedaan negara bersistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidensil berideologi Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme agar kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Pancasila. Sistem MPR basisnya elemen rakyat yang duduk sebagai anggota MPR yang disebut Golongan Politik diwakili DPR, sedang golongan Fungsional diwakili utusan Golongan-golongan dan Utusan daerah. Tugasnya merumuskan politik rakyat berdasarkan visi misi negara yang kemudian disebut GBHN. Setelah GBHN terbentuk dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN. Oleh sebab itu, presiden adalah mandataris MPR dan  Presiden di masa akhir jabatannya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya, apalagi Presiden sebagai petugas partai, seperti di negara komunis. Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Jadi, pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan, artinya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh Hikmah, hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah, sebab musyawaran bukan kalah menang, bukan pertaruhan, tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menguras 110,4 triliun rupiah, tidak ada pengerahan massa, tidak ada kampanye, tidak ada pengumpulan massa yang tidak perlu. Sebab yang di pertarungkan adalah pemikiran gagasan, tidak membutuhkan korban seperti tahun 2019  yang hampir 900 petugas KPPS meninggal tidak jelas juntrungannya. Sistem presidensil basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, kalah menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas. Demokrasi dengan cara-cara Liberal, Kapitalis, membutuhkan biaya yang besar menguras dana rakyat Triliunan rupian untuk memilih pemimpin pilkada, pileg, pilpres dengan sistem pemilu yang serba uang, bisa kita tebak maka menghasilkan para koruptor hampir 80% kepala daerah terlibat korupsi, dan yang lebih miris korupsi seperti hal yang lumrah di negeri ini. Begitu juga dengan petugas KPU-nya, bagian dari sistem korup, kecurangan bagian dari strategi pemilu. Demokrasi bisa dibeli geser-mengeser caleg, memindakan suara adalah bagian dari permainan KPU. Ini bukan isapan jempol. Bukannya sudah dua anggota Komisioner KPU yang dipecat karena terlibat permaian uang. Dalam sistem Presidensil, Presiden yang menang melantik dirinya sendiri dan menjalankan janji-janji kampanyenya. Kalau tidak ditepati janjinya ya harap maklum. Artinya, pada akhir masa jabatan presiden tidak mempertangungjawabkan kekuasaannya. Bagaimana sistem Presidensil ini yang mampu menggulung Ideologi Pancasila sementara BPIP mencoba bermain-main dengan Ideologi Pancasila yang disetubuhkan dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Entah apa yang ada di pikiran Megawati Soekarnoputri dan punggawa yang ada di BPIP. Sudah jelas mana mungkin keadilan sosial diletakan pada sistem Liberalisme Kapitalisme jelas bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu antitesis dari Individualisme Liberalisme Kapitalisme? Sudah saatnya bangsa ini bangkit dan mahasiswa harusnya mengusung isu yang membumi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila dan segera MPR melakukan Sidang Istimewah, jika bangsa ini ingin selamat. (*)

Hikmah Ramadan- 04

BY FNN Kamis, 14 April 2022 09:53:02 0

New York, FNN - Nuh ‘alaihis salam dikenal dengan banyak hal. \"Beliau menurut sebagian ulama adalah orang yang memiliki umur yang sangat panjang. Beliau berdakwah dalam masa yang sangat panjang, 950 tahun lamanya,\" ungkap Imam Shamsi Ali, President Nusantara Foundation. Selain itu beliau adalah salah seorang dari lima ulul azmi dari kalangan nabi dan rasul. Bahkan beliau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah SWT. Dan banyak lagi yang dikenang dari hidup beliau, termasuk misalnya sebagai pembuat perahu pertama dalam sejarah manusia.  Dari sekian banyak hal yang patut diingat dari sejarah hidup nabi Nuh AS adalah perihal percakapan yang terjadi di akhir hayat beliau yang sangat panjang itu. Percakapan itu terjadi antara beliau dan malaikat maut yang hadir di hadapan beliau untuk mencabut nyawanya.  “Wahai Nuh, engkau telah hidup sedemikian lama di dunia ini. Bagaimana gerangan anda telah dapatkan dunia ini?” tanya malaikat.  “Wahai malaikat, dunia ini kok hanya serasa sebuah kamar kecil yang nampak mungil. Kamar itu punya dua pintu. Pintu masuk dan pintu keluar,” jawab Nuh AS.  “Saya telah memasuki kamar itu rasanya baru kemarin. Dan kini telah berdiri depan pintu keluar dari kamar itu”, lanjut Nuh AS. \"Percakapan singkat antara malaikat maut dan Nuh ini terjadi di detik-detik terakhir hidup beliau. Percakapan ini seolah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa betapa dunia ini singkat dan berlalu begitu cepat,\" tutur Imam Shamsi Ali.  Al-Qur’an menegaskan: “pada hari ketika mereka melihat Kiamat itu (karena dahsyatnya) mereka merasa seakan-akan telah tinggal (di dunia ini) hanya di sebagian malam atau sebagian pagi (Qs 79:46). (mth)

Lahar Panas Akan Meluap

BY FNN Rabu, 13 April 2022 20:50:09 0

Para penguasa sadar atau tidak sadar telah membuka Kotak Pandora, lahar panas akan meluap. Bagi sebagian umat Islam jangankan disiksa, dibunuh pun darahnya halal. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih JENDERAL “Merah” yang dominan sebagai kakak pembina Buzer benar-benar menyepelekan ingatan dan kesabaran masyarakat menahan diri. Khususnya Umat Islam terlalu sabar dihantam, dituduh dan dihasut dari segala penjuru oleh rezim Oligarki via tangan - mulut dan polah Buzer. “Yang menghasut bukan ulama, Buzerlah yang menghasut dengan caci-maki dan fitnah”. Buzer adalah binaan para Herder yang kolaborasi dengan Peking (kolonialisme baru ) terus membuat gaduh dan memecah-belah bangsa ini dengan jargon-jargon songong dan mengaum seperti Anjing Peking. Buzer bayaran dimainkan seperi orang kesurupan ketika berhadapan dengan akal sehat. Umat Islam semakin paham negara dalam genggaman para Herder Jenderal Merah dan Oligarki Politik (Badut Politik) - Oligargi Ekonomi (Bandar Politik) dan Oligarki Sosial (Bandit Politik). Kondisi kekacauan diperluas dengan tendensi kekuasan “timokrasi” (kekuasaan gila popularitas), tata kelola negara, bahkan di tengah ancaman wabah, cenderung mengedepankan proyek mercusuar dan kehebatan permukaan ketimbang meringankan derita rakyat karena aneka impitan. “Ya Indonesia sudah berubah menjadi “negara panggung” alias theater state” . Simbolisme, persepsi, narasi, dan drama lebih penting ketimbang realitas. Diri sejati kesadaran negara adalah adalah kepentingan rakyat (keadilan, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian dan keamanan rakyat) sebagai rooh absolut negara), keluar dari diri sendiri dan berjuang untuk sesuatu yang lebih (natus sum), Tuhan YME/Allah SWT. “Ad maiora natus sum - Aku hidup untuk sesuatu yang lebih”. Yang suaranya adalah suara Tuhan dan kepentingan kemaslahatan umumnya adalah hukum tertinggi (Vox populi vox Dei, salus populi suprema lex). Yang terjadi, hukum negara sudah diambil alih oleh hukum kekuasaan dan apabila rakyat tak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat dan apabila omongan penguasa tidak boleh dibantah dengan kebenaran, itu artinya negara terancam. Hukum berjalan “Suka-Suka Penguasa”. Sampailah pada cerita Ade Armando, sejak 2015 yang bersangkutan sudah membuat masalah pelecehan, penodaan agama dan penghinaan kepada khususnya Umat Islam. Bergelombang rakyat mengadukan yang bersangkutan ke pihak berwajib dan status tersangka sejak 2017 telah disandangnya. Semua kandas, semua menguap dan Ade Armando, Buzer terus dan makin menggila karena merasa terlindungi oleh para Herder kekuasaan. Tiba waktunya di arena demo mahasiswa yang Ade Armando kena pukul dan ditelanjangi massa. Di luar dugaan aparat keamanan begitu gesit dan cepat bertindak melindungi dan akan memproses hukum bagi masa yang telah menganiaya Ade Armando. Para kakak pembina (nota bene penguasa) tidak kalah gesit berbusa-busa pers release melakukan pembelaan, bahkan tersirat menempatkan Ade Armando sebagai pahlawan dan pihak yang menyerang langsung kena stigma sebagai pelanggaran HAM. Para penguasa sadar atau tidak sadar telah membuka Kotak Pandora, lahar panas akan meluap. Bagi sebagian umat Islam jangankan disiksa, dibunuh pun darahnya halal. Yang akan menjadi lahar panas adalah lahar keadilan akan menerjang sang penguasa, mencuat kembali tuntutan keadilan 6 laskar FPI yang dibunuh dengan sadis tanpa keadilan. Sebanyak 50 orang meninggal karena sejak 2019 tragedi politik menguap begitu saja. “Tuntutan keadilan adalah titik picu akan melahirkan gelombang demo besar dan bertemu dengan lahar betapa rakusnya Oligargi berbuat kerusakan atas negara dengan macam-macam bentuknya dengan pongahnya merasa memiliki kuasa yang full sehingga telah bisa mengendalikan Presiden, DPR dan lembaga  pengadilan dalam genggamannya”. Tipuan-Kebohongan Politisi Busuk dan Buzer bayaran akan berakhir. Rakyat bagaikan lahar panas akan bangkit melawan. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun sang penguasa tidak jujur, kebohongan, tirani bahkan otoriter mulai melekat menjadi tabiatnya sulit untuk diperbaiki - jalan keluarnya harus di tumbangkan. (*)

Potensi Perang Dunia III

BY FNN Rabu, 13 April 2022 19:34:51 0

Tak bisa dibayangkan, bila satu bom nuklir meledak, akibatnya demikian. Bagaimana dengan 6.800 bom nuklir ditambah dengan 6.300 bom nuklir? Mungkin bumi akan pecah berkeping-keping. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Akademisi dan Pakar Epidemiologi SEPANJANG peradaban manusia yang sudah berjalan puluhan ribu tahun, Perang selalu membayangi. Sama dengan Pandemi. Keduanya bagaikan matahari dan bulan bagi bumi, silih berganti kedatangannya. Sesungguhnya di beberapa tempat di bumi, beberapa negara, selama 100 tahun tak pernah ada hari tanpa perang. Perang yang dicatat sejarah sebagai Perang Bumi, disebut Perang Dunia, terjadi dua kali. Perang Dunia I dan Perang Dunia II, keduanya terjadi di Abad 20. Para Ahli meramalkan, apabila sampai terjadi Perang Dunia III, itu adalah kiamat bagi bumi. Karena Perang Dunia III sudah pasti menggunakan senjata nuklir, dimana beberapa negara telah mempersiapkan senjata nuklir, sejak 80 tahun yang lalu, dan kini siap digunakan. Artinya, ketika senjata nuklir yang menjadi keniscayaan Perang Dunia III digunakan, boleh dikata tidak ada satupun negara yang tidak hancur luluh lantak, bahkan si negara pemilik nuklir sekalipun. Rusia yang memiliki 6.800 bom nuklir, dan Amerika Serikat yang memiliki 6.300 bom yang sama, akan saling menembakkan nuklirnya satu sama lain. Kekuatan bom nuklir terbesar, Tsar Bomba, disebut-sebut memiliki kekuatan 3.300 kali kekuatan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Bila Tsar Bomba diledakkan, maka setengah bumi akan terkena imbasnya. Kekuatan Tsar Bomba, setara dengan kekuatan ledakan Gunung Toba, yang meledak 75.000 tahun lalu, yang menghancurleburkan seluruh bumi. Bumi baru terisi kembali dengan kehidupan dan manusia, di sekira 66.000 tahun lalu. Artinya dampak dari letusan Gunung Toba yang membuat bumi tak berpenghuni selama 9.000 tahun. Berbeda dengan ledakan magma gunung Toba, Tsar Bomba menghasilkan efek tambahan, yaitu efek radiasi, yang diperkirakan akan melemah setelah 18 abad, 1800 tahun. Tak bisa dibayangkan, bila satu bom nuklir meledak, akibatnya demikian. Bagaimana dengan 6.800 bom nuklir ditambah dengan 6.300 bom nuklir? Mungkin bumi akan pecah berkeping-keping. Pertanyaan yang muncul adalah: Mengapa para pemimpin negara-negara yang memiliki bom nuklir super dahsyat itu, seperti tidak punya rasa takut? Vladimir Putin, Presiden Rusia, yang jempolnya adalah penentu kapan Tsar Bomba dan teman-temannya diledakkan. Demikian juga dengan Joe Biden, yang jempolnya memiliki kekuasaan sama besarnya dengan Putin saat ini. Di jempol mereka, keputusan kapan 13.000 nuklir itu diledakkan, dan kemana arah ledakannya. Apakah mereka tidak takut, diri mereka sendiri juga akan hangus binasa? Di sinilah bedanya, kualitas pemimpin dari kedua negara tersebut dengan pemimpin kelas bulu. Begitu mereka menjadi Presiden, mereka tahu bahwa hidup mati mereka untuk negara. Dan mereka adalah Panglima Militer Tertinggi di negara masing-masing. Sebagai Panglima Tertinggi, mereka tahu bahwa bila terjadi Perang Dunia III, merekalah yang akan memimpin peperangan, dengan risiko, menang atau kalah, hidup atau mati. Pendeknya, sebagai pemimpin negara adidaya, yang sudah siap menanti sesuatu yang sudah pasti, yaitu Perang Dunia III, kematian sudah di tangan. Ketika kematian sudah di tangan, tak ada lagi yang menjadi sumber ketakutan. Yang ada, adalah bertempur sampai titik darah penghabisan. Epic Mahabarata, dalam episode terakhir, Perang Baratayuda, adalah peperangan terakhir, paling besar, paling bengis, dengan akhir perang, tak ada yang menang. Semua tumpas, habis, tak bersisa, kecuali pohon-pohon yang terbakar, dan bekas-bekas rumah yang tinggal puing-puingnya. Tak ada lagi jenderal dan rakyat. Semua binasa, menyatu dalam kematian. Jadi, itulah kunci dari, bagaimana Perang Dunia III menjadi suatu niscaya. Perang Dunia I masih menyisakan kemungkinan menang dan selamat. Dan memang ada yang selamat. Perang Dunia II masih menyisakan kemungkinan menang dan selamat. Dan memang ada yang selamat. Perang Dunia III adalah perang, dimana Kiamat itu memang ada. Memang absurd perang itu. Perang itu, tak pernah masuk akal. Tetapi it always happen. Selalu terjadi. Entah mengapa. Anyway, Sementara penduduk bumi di belahan dunia yang lain sibuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan Perang Dunia III. Di sini pemimpinnya masih sibuk menimbun harta, sibuk bikin konten, sibuk ingin memperpanjang jabatan. Tak peduli rakyatnya kian hari kian tercekik beban kehidupan. (*)

Mahfud Dorong Masyarakat Berperan Aktif dalam Pelaksanaan Pemilu 2024

BY FNN Rabu, 13 April 2022 17:38:56 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Mahfud mengatakan hal itu dalam akun Youtube Kemenko Polhukam, yang terpantau, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 ini bisa terwujud saat semua pihak peduli akan pertumbuhan demokrasi di Indonesia dan membantu KPU dan Bawaslu. \"Tentu akan berhasil manakala kita peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Indonesia turut membantu KPU dan Bawaslu,\" ujar Mahfud. Menurut dia, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang baru dilantik, menyatakan kesiapannya untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. \"Anggota KPU dan Bawaslu, dan semuanya menyatakan siap, akan bekerja menyiapkan Pemilu dan Pilkada 2024 dengan sebaik-baiknya,\" ujarnya. Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang baru saja dilantik-nya untuk segera tancap gas mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Presiden mengingatkan kepada para pejabat KPU dan Bawaslu yang dilantik-nya di Istana Negara, Jakarta, Selasa, agar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah maupun DPR RI dalam menjalankan tugas serta kewenangan-nya. \"Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas serta kewenangan-nya untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024,\" kata Presiden dalam keterangan pers terkait pelantikan itu yang dirilis kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (12/4). (mth/Antara)

Bank Dunia: Diversifikasi Rantai Pasokan "Mungkin Baik untuk Semua"

BY FNN Rabu, 13 April 2022 12:03:04 0

Washington, FNN - Negara-negara di seluruh dunia berupaya untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan mengurangi ketergantungan pada China, dan itu \"mungkin baik untuk semua orang\", kata Presiden Bank Dunia David Malpass, Selasa (12/4).Malpass mengatakan perdagangan lintas negara akan tetap penting bagi ekonomi global, dan China memiliki peran besar, baik sebagai konsumen maupun produsen barang.China sekarang telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan kemungkinan akan menjadi yang terbesar.Namun, Malpass saat berbicara di sebuah acara di Warsawa mengatakan bahwa China juga perlu menjadi bagian dari sebuah sistem nilai yang dianut oleh negara-negara lain dalam sistem perdagangan global.\"(Tetapi) saya tidak tahu apa itu akan terjadi,\" ujar Malpass.Saat ditanya tentang apakah China menuju krisis karena langkah penguncian COVID-19 yang parah dan masalah utang di sektor propertinya, Malpass mengatakan: \"Mereka (China) mengalami kemunduran, kemunduran besar di berbagai bidang, dan perkiraan pertumbuhan ekonominya telah diturunkan\".Namun, dia juga mengatakan bahwa Bank Dunia terus bekerja sama dengan baik dengan China, yang merupakan pemegang saham utama dan peminjam yang penggunaan pembiayaan pemberi pinjamannya menyusut.Bank Dunia juga bekerja sama dengan China untuk mendorong negara itu lebih transparan mengenai pemberian pinjamannya ke negara-negara berkembang, kata Malpass.\"Jadi saya kira cara saya memandang hal ini adalah bahwa dunia perlu berinteraksi dengan China dan mengakui bahwa China berperan penting di dunia dan semakin penting,\" kata Malpass.Dia juga mengatakan dia tidak percaya bahwa dunia menghadapi sebuah \"momen Bretton Woods\" yang baru, yakni mengacu pada konferensi 1944 yang mengubah arsitektur keuangan internasional dan menciptakan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di tengah reruntuhan Perang Dunia Kedua.Menurut dia, sistem yang sudah ada itu, dengan dolar Amerika Serikat sebagai intinya, \"berfungsi cukup baik\".\"Pandangan saya adalah kita tidak sama sekali berada pada titik (momen baru) itu sekarang. Tidak ada perasaan dunia yang hilang arah,\" kata Malpass.\"Yang ada rasa persatuan sebagian besar dunia dalam satu upaya, yaitu mengakhiri perang di Ukraina,\" ujarnya. (mth/Antara)

Minyak Naik Karena Penguncian Shanghai Melonggar, Produksi Rusia Turun

BY FNN Rabu, 13 April 2022 11:59:27 0

New York, FNN - Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena penguncian di Shanghai diperlonggar dan produksi kondensat minyak dan gas Rusia turun ke posisi terendah 2020, serta OPEC memperingatkan tidak mungkin untuk menggantikan potensi kehilangan pasokan dari Rusia.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni melonjak 6,16 dolar AS atau 6,3 persen, menjadi menetap di 104,64 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Mei terangkat 6,31 dolar AS atau 6,7 persen, menjadi ditutup di 100,60 dolar AS per barel.Pada Senin (11/4), kedua kontrak acuan minyak anjlok sekitar 4,0 persen.Shanghai mengatakan lebih dari 7.000 unit perumahan telah diklasifikasikan sebagai daerah berisiko rendah setelah melaporkan tidak ada infeksi baru selama 14 hari. Distrik telah mengumumkan kompleks mana yang dapat dibuka.Sementara itu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memperingatkan tidak mungkin mengganti 7 juta barel per hari minyak Rusia dan ekspor cairan lainnya yang hilang jika terjadi sanksi atau tindakan sukarela.Produksi kondensat minyak dan gas Rusia turun di bawah 10 juta barel per hari (bph) pada Senin (11/4) ke level terendah sejak Juli 2020, dua sumber yang mengetahui data mengatakan pada Selasa (12/4), karena sanksi dan kendala logistik menghambat perdagangan.Sumber mengatakan produksi minyak rata-rata Rusia turun lebih dari 6,0 persen menjadi 10,32 juta barel per hari pada 1-11 April dari 11,01 juta pada Maret.Uni Eropa belum mengembargo minyak Rusia, tetapi beberapa menteri luar negeri mengatakan opsi itu ada di atas meja.\"Pasar minyak masih rentan terhadap guncangan besar jika energi Rusia dikenai sanksi, dan risiko itu tetap ada di atas meja,\" tulis Edward Moya, analis pasar senior di OANDA.OPEC pada Selasa (12/4) menurunkan perkiraan produksi cairan Rusia sebesar 530.000 barel per hari untuk 2022, tetapi juga memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak dunia, mengutip dampak invasi Rusia ke Ukraina, melonjaknya harga minyak mentah dan kebangkitan pandemi di China.Indian Oil Corp (IOC), yang membeli Ural Rusia dalam tender sebelumnya, telah menghapus grade dari tender minyak mentah terbarunya. Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi pada Senin (11/4) bahwa membeli lebih banyak minyak dari Rusia bukanlah kepentingan India.Negara-negara anggota IEA berencana untuk melepaskan 240 juta barel selama enam bulan ke depan mulai Mei dalam upaya untuk menenangkan pasar.Sementara rilis akan mengurangi keketatan langsung, analis menyatakan itu tidak akan menyelesaikan defisit struktural, dan stok perlu diisi ulang.Jajak pendapat awal Reuters menunjukkan persediaan minyak mentah AS kemungkinan telah meningkat sebesar 1,4 juta barel dalam seminggu hingga 8 April setelah menurun selama tiga minggu berturut-turut. (mth/Antara)

Sri Mulyani: Perbaikan Ekonomi Global Tertahan Akibat Perang Ukraina

BY FNN Rabu, 13 April 2022 11:51:16 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan perbaikan ekonomi global yang sempat mulai terjadi pada akhirnya tertahan akibat adanya konflik antara Rusia dan Ukraina.“Perbaikan ekonomi global sendiri akan mengalami tekanan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya,” katanya dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani menjelaskan perbaikan ekonomi global akan mengalami tekanan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya disertai volatilitas pasar keuangan yang meningkat seiring dengan eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina.Ekspektasi yang tadinya positif terhadap pemulihan ekonomi global seiring meredanya COVID-19 menjadi tertahan atau mengalami tekanan karena eskalasi dari kondisi perang yang terjadi di Ukraina sejak 24 Februari 2022.Langkah-langkah pengenaan sanksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Eropa dan negara G7 terhadap Rusia di tengah masih terjadinya gangguan rantai pasok pun telah menekan volume perdagangan dan prospek pertumbuhan ekonomi global.Perang tersebut juga memicu kenaikan harga komoditas global secara sangat signifikan terutama komoditas energi, pangan dan logam serta berdampak pada meningkatnya inflasi global.Peperangan antara Rusia dan Ukraina turut menciptakan tantangan bagi normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju yang kemudian meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global.Aliran modal di emerging market pun tertekan karena adanya kebijakan moneter negara-negara maju sebagai respon terhadap meningkatnya inflasi dengan pada saat yang sama masih dihadapkan potensi pelemahan ekonomi.“Ini sejalan dengan terjadinya realokasi aset untuk mencari tempat yang aman atau safe heaven asset,” ujarnya.Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi normal yang ditunjukkan oleh terjaganya pemulihan ekonomi terutama ditopang dengan semakin baiknya penanganan COVID-19.Penurunan kasus dan penanganan COVID-19 yang baik dan diikuti oleh pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat akhirnya semakin mendorong kegiatan perekonomian dalam negeri.Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diperkirakan tetap kuat didukung oleh kegiatan konsumsi masyarakat atau rumah tangga, kegiatan investasi serta dukungan belanja pemerintah.Meski demikian, Sri Mulyani tak memungkiri terdapat sejumlah risiko rambatan dari kondisi global yang akan berpotensi mempengaruhi inflasi, cost of fund dan kinerja perekonomian dalam negeri.Oleh sebab itu, KSSK akan terus memperkuat koordinasi termasuk dalam merumuskan respon kebijakan yang terkoordinasi dan bersinergi dalam menjaga pemulihan ekonomi nasional dari gejolak dan dinamika global.“KSSK tetap mewaspadai dan memantau stabilitas sistem keuangan agar tetap terjaga,” kata Sri Mulyani. (mth/Antara)

KSP Jelaskan 6 Aturan Turunan UU IKN yang Jadi Prioritas

BY FNN Rabu, 13 April 2022 11:48:14 0

Jakarta, FNN - Kantor Staf Presiden menjelaskan enam aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang menjadi prioritas untuk segera diterbitkan sebagai acuan pelaksanaan UU IKN.\"Aturan turunan yang utama ada enam. Yang lainnya bisa berupa aturan-aturan yang diterbitkan oleh Kepala Otorita IKN atau aturan lain jika dibutuhkan dan dianggap relevan,\" ujar Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong dihubungi di Jakarta, Rabu.Wandy menjabarkan enam aturan turunan prioritas UU IKN yakni pertama Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.Dia menyampaikan Peraturan Pemerintah ini akan memberikan kewenangan dalam perizinan investasi dan kemudahan berusaha secara umum, agar Otorita IKN menjadi lembaga yang agile dan efektif.Kedua, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Penganggaran IKN, yang memberikan dasar bagi skema pendanaan untuk pembangunan IKN.\"Ini menjadi dasar bagi skema pendanaan pembangunan IKN. Mana-mana saja yang diperkenankan,\" ujar Wandy.Ketiga, Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.Perpres ini, kata Wandy, memberikan dasar tentang peruntukan kawasan, terkait mana kawasan hijau, kawasan hunian dan sebagainya, serta mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dibangun di kawasan-kawasan itu.Keempat, Rancangan Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang memberikan dasar bagaimana prinsip dan strategi pembangunan di IKN akan dilakukan, termasuk tahapan-tahapannya.Kelima, Rancangan Peraturan Presiden tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang membatasispekulasi tanah dengan memberikan kewenangan pada Otorita IKN untuk melakukan pengadaan dan pembatasan pengalihan hak atas tanah.Keenam Rancangan Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara yang memberikan dasar struktur serta tugas dan fungsi dari Otorita IKN. (mth/Antara)

Harusnya Demo Itu Tuntutannya Kembali ke UUD 1945 Asli

BY FNN Rabu, 13 April 2022 10:28:42 0

Jadi, sangat yakinlah kita bahwa UUD 1945 itu dibuat bukan dengan sementara, bukan dengan singkat. Tetapi dengan ijin Allah SWT, hal inilah yang tidak dibaca oleh pengamandemen UUD 1945. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila JIKA saja para Mahasiswa itu dalam demonya menuntut Sidang Istimewa MPR untuk kembali ke UUD 1945 dan menjalankan kembali Ideologi Pancasila maka rakyat dan negara ini akan berdaulat. Jika kembali pada UUD 1945 maka: 1. Keanggotaan MPR tidak hanya DPR dan DPD tetapi ada utusan golongan- golongan termasuk di dalamnya ada golongan TNI dan Kepolisian. Semua elemen rakyat terwakili termasuk Kerajaan dan Kesultanan. 2. Mengembalikan Bangsa Indonesia Asli, yang diamandemen menjadikan Warga negara lebih tinggi. Bangsa Indonesia adalah pemilik negeri ini maka sudah sepantasnya dan seharusnya Presiden ialah bangsa Indonesia Asli. 3. Bumi air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak boleh ada orang atau swasta menguasai jutaan hektar tanah/lahan, itu melanggar pasal 33. Akibat dari menguasai jutaan hektar tanah penghasil sawit maka secara oligarki, oligopoli, kapitalis, mendikte penguasa terhadap minyak goreng, rakyat mau beli antri sampai ada ibu yang meninggal. Padahal sudah jelas dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. 2.) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi Minyak goreng, BBM, Gas, Listrik sudah jelas pasal yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Apa yang terjadi sekarang terjadi pelanggaran berat terhadap Konstitusi. Maka seharusnya mahasiswa menuntut dikembalikan ekonomi sesuai pada pasal 33 karena pasal ini masih berlaku. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penggarongan besar-besaran terhadap nikel oleh perusahaan China, tambang- tambang harus ditata ulang seperti kehendak pasal 33 ayat ke-3, kalau tidak ini pelanggaran konstitusi dan harus diadili. 3. Mengembalikan Visi Misi Negara. Sejak UUD 1945 diamandemen Visi Misi Negara telah berubah menjadi Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Bagaimana ini bisa terjadi sementara Presiden yang menjalankan negara punya visi misi sendiri. Sementara negara sejak didirikan sudah mempunyai Visi Misi Negara yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Visi negara: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misi negara :melindungi  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia: Peningkatan Kualitas Manusian Indonesia; Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing; Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. Kesalahan ini yang dilakukan terjadi penyimpangan, bagaimana mungkin di dalam negara ada dua visi misi. Seharusnya Visi Misi Negara diuraikan di dalam GBHN dalam bentuk program program sebagai acuan seluruh politik negara yang menjadi dasar bagi lembaga lembaga negara termasuk TNI/Polri. Kalau ada pertanyaan pada TNI/Polri apa dasar politik negaranya? Apa benar Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai politik negara? Kemudian jika ada pertanyaan pasal berapa di dalam UUD 1945 Presiden sebagai Kepala Negara? Nggak terjawab, ini katanya negara hukum. Rupanya pengamandemen lupa memasukan pasal tentang kepala negara. Dengan tuntutan demo mahasiswa seperti ini maka akan terjadi revolusi kembali ke UUD 1945 Asli. Sebab, semua lembaga negara harus diretoling MPR menjadi MPRS dulu sebelum menjadi MPR definitif. Jika tata ulang ketatanegaraan terjadi maka para oligarki akan lari terkencing- kencing, sebab seluruh yang berbau KKN harus diusut dan diadili. Seluruh penggarongan-penggarongan terhadap kekayaan Ibu Pertiwi harus disita untuk negara dan diadili atas dasar pasal 33 UUD1945. Indonesia dengan UUD 1945 asli dan Pancasila itu memang hebat dan pendiri negeri ini orang-orang hebat. Oleh sebab itu untuk mengembalikan Indonesia jangan setengah-setengah maka bila perlu revolusi seakar-akarnya. Adili korupsi, oligarki, KKN, negara bangsa ini akan bersih maka Keadilan sosial akan terwujud, tidak mungkin keadilan sosial diletakkan pada sistem Liberalisme, Kapitalisme. Hal ini Mahasiswa harus mengerti dan paham tentang negara bedasarkan Pancasila. Ideologi negara berdasarkan Pancasila ya UUD 1945, kemudian diamandemen. Jadi yang diamandemen itu adalah ideologi negara berdasarkan Pancasila dan lucunya semua ormas harus berideologi Pancasila, sementara itu negaranya sudah tidak berideologi Pancasila. Bukannya arti Ideologi itu adalah kumpulan pemikiran atau kumpulan gagasan tentang negara berdasarkan Pancasila, ada di mana itu? Ya ada di batang tubuh tentang kekuasaan, kedaulatan, kehakiman, ekonomi, pendidikan, agama, bela negara, presiden, MPR, DPR, Pemerintah, dll diuraikan semua. Kok diamandemen, terus disetubuhkan dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Padahal Pancasila itu anti tesis dari Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Pada notulen rapat pada 11-15 Juli 1945 BPUPKI dan rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 dapat kita ikuti perkembangan pemikiran tentang kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaaan dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki konfigurasi sosial, ekonomi dan geografis yang amat kompleks. Karena itu, MPR harus mencakup wakil-wakil rakyat yang dipilih, DPR, wakil-wakil daerah, serta utusan-utusan golongan dalam masyarakat. Dengan kata lain, MPR harus merupakan wadah multi-unsur, bukan lembga bi-kameral. Bentuk MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat dipandang lebih sesuai dengan corak hidup kekeluargaan bangsa Indonesia dan lebih menjamin pelaksanaan demokrasi politik dan ekonomi untuk terciptanya keadilan sosial. Bung Hatta menyebutnya, sebagai ciri demokrasi Indonesia. Dalam struktur pemerintahan Negara, MPR berkedudukan sebagai Supreme Power dan penyelenggara Negara yang tertinggi. DPR adalah bagian dari MPR yang berfungsi sebagai Legislative Councils atau Assembty. Presiden adalah yang menjalankan tugas MPR sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi, sebagai mandataris MPR. Konfigurasi MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tersebut dipandang para Bapak Bangsa sebagai ciri khas Indonesia dan dirumuskan setelah mempelajari keunggulan dan kelemahan dari sistem-sistem yang ada. Sistem majelis yang tidak bi-kameral dipilih karena dipandang lebih sesuai dengan budaya bangsa dan lebih mewadahi fungsinya sebagai lembaga permusyawaratan perwakilan. (Sumber: Sistem Negara Kekeluargaan Prof. Dr  Sofyan Efendi). Reformasi dengan Amandemen UUD 1945 telah telah mengkhianati Negara “semua buat semua“. Oleh karena The Founding Fathers mendirikan Negara “semua buat semua“, sistem yang dipilih adalah sistem MPR. Sebab, semua elemen bangsa akan duduk di lembaga tertinggi Negara ini untuk mengelola bersama, memutuskan bersama, dengan cara musyawarah mufakat, Negara ini di tangan rakyat, Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, Rakyatlah yang menentukan pembangunan, rakyatlah yang menentukan kebutuhannya. Oleh sebab itu, rakyatlah yang menyusun Garis Besar Haluan Negara (GBHN), setelah itu dicarilah Presiden untuk menjalankan GBHN. Di sanalah kesinambungan Negara ini bisa terwujud sebab GBHN akan terus berkelanjutan, bukan seperti sekarang ini setiap Presiden menganggap dia punya Negara, dia punya kekuasaan, keputusan Presiden terserah presiden, setiap ganti presiden ganti acara, dan rakyat hanya menjadi Obyek. Masih banyak para politikus dan pengamandemen UUD 1945 yang tidak membaca sejarah dengan benar. Begitu juga umat Islam yang ikut mengamandemen UUD 1945. Padahal UUD 1945 itu adalah UUD yang dalam pembentukannya memohon petunjuk Allah. Cuplikan pidato Bung Karno dalam sidang PPKI. ”Alangkah keramatnja, toean2 dan njonja2 jang terhormat, oendang2 dasar bagi sesoeatoe bangsa. Tidakkah oendang2 sesoeatoe bangsa itoe biasanja didahoeloei lebih doeloe, sebeloem dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat, dengan pertoempahan darah jang maha hebat, sehingga sering kali sesoeatoe bangsa melahirkan dia poenja oendang2 dasar itoe dengan sesoenggoehnja di dalam laoeatan darah dan laoetan air mata. Oleh karena itoe njatalah bahwa sesoeatoe oendang2 dasar sebenarnja adalah satoe hal jang amat keramat bagi sesoeatoe rakjat, dan djika kita poen hendak menetapkan oendang2 dasar kita, kta perloe mengingatkan kekeramatan pekerdjaan itoe. Dan oleh karena itoe kita beberapa hari jang laloe sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itoe. Kita beberapa hari jang laloe memohon petoendjoek kepada Allah SWT, mohon dipimpin Allah SW., mengoetjapkan: Rabana, ihdinasjsiratal moestaqiem, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghadoebi alaihim waladhalin. Dengan pimpinan Allah SWT, kita telah menentoekan bentoek daripada oendang2 dasar kita, bentoeknja negara kita, jaitoe sebagai jang tertoelis atau soedah dipoetoeskan: Indonesia Merdeka adalah satoe Republik. Maka terhoeboeng dengan itoe poen pasal 1 daripada rantjangan oendang2 dasar jang kita persembahkan ini boenjinja: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatoean jang berbentoek Republik”. Jadi, sangat yakinlah kita bahwa UUD 1945 itu dibuat bukan dengan sementara, bukan dengan singkat. Tetapi dengan ijin Allah SWT, hal inilah yang tidak dibaca oleh pengamandemen UUD 1945. Dengan demikian jihad mengembalikan UUD 1945 adalah sebuah keharusan bagi anak bangsa yang mencintai negerinya. Jika saja Mahasiswa membaca sejarah dengan benar maka menyelamatkan Indonesia omong kosong jika tidak kembali pada UUD1945 dan Pancasila selamat berjuang hari esok adalah hari mu maka bawah lah negeri ini yang lebih baik dan jangan biarkan punah. Warung Kopi Pojok Stasiun Tugu Jogyakarta. (*)

Membantah Opini Arya Wedakarna

BY FNN Rabu, 13 April 2022 08:08:52 0

Atas dasar apa tuduhan itu muncul? Atas dasar apa menuding mahasiswa ingin mengganti NKRI? Analisisnya bagaimana, buktinya seperti apa? Apa sebenarnya defenisi radikal? Bukankah untuk satu istilah ini saja masih menjadi polemik? Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD MPR RI DARI beberapa kawan, saya menerima potongan video narasi Anggota DPD RI asal Bali Dr. Arya Wedakarna (AWK) melalui whatsapp (WA). Karena video ini dibuat untuk konsumsi publik, maka tanggapan saya ini pun terbuka untuk publik. Narasi AWK begini: “Saudara-saudara, saya Wedakarna, Anggota DPD RI utusan Bali dan juga Sekjen Gerakan Pemuda Marhaenis Indonesia. Terkait dengan isu tentang demo mahasiswa 11 April 2022 besok yang salah satu tuntutannya adalah menurunkan bapak presiden. Sekarang pertanyaannya gampang aja. Kalau presiden Joko Widodo turun, lalu yang gantiin siapa? Kita ini perlu mempertahankan Pak Jokowi, agar cita-cita negara khilafah itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Yang kita lawan ini kadrun, yang kita lawan ini adalah radikal, yang ingin mengganti NKRI. Dan sasaran tembaknya adalah…” Narasi AWK, sayangnya, terpotong hingga di sana. Potongan video yang saya terima hanya berdurasi satu menit. Namun dari satu menit narasi AWK, telah cukup memberi gambaran perihal pokok pikirannya. Satu menit narasi AWK juga telah cukup membuat banyak telinga Anggota DPD memerah. Sebagian lagi bahkan merasa malu ketika di preambul dia memperkenalkan diri sebagai senator DPD. Kontroversi AWK bukan kali ini saja. Tapi kita tak perlu melebar ke mana-mana, cukup menanggapi narasi satu menit itu. Sanggahan ini penting, agar publik tidak merespon pikiran AWK sebagai pendapat lembaga DPD. Pertama, aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tidak menuntut presiden turun. Kesimpulan AWK terlalu dini dan tendensius. Tuntutan mahasiswa sejatinya merupakan masalah aktual bangsa, yang dipicu oleh ketidakbecusan pemerintah menunaikan tugasnya. Enam tuntutan BEM SI tersebut adalah stabilisasi harga komoditi, tolak penundaan pemilu, kaji ulang UU Ibukota Negara baru, usut mafia minyak goreng, selesaikan konflik agraria, dan tuntaskan janji kampanye Jokowi-Maruf. Memang, di media sosial sempat viral poster turunkan Jokowi. Tetapi media telah mengonfirmasi bahwa poster tersebut hoax dan dibuat oleh orang tak bertanggungjawab. Di banyak pemberitaan lainnya, BEM SI telah memberi bantahan, sembari menegaskan enam tuntutan mereka. Lagi pula, agenda menggulingkan pemerintahan yang sah berpotensi dituding makar sehingga aparat punya alasan kuat untuk membubarkan paksa. Kedua, diksi khilafah tiba-tiba dimunculkan. “Kita,” demikian AWK, “perlu mempertahankan Pak Jokowi, agar cita-cita negara khilafah itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia.” Apakah AWK paham sepenuhnya konsepsi khilafah? Kalau belum paham, sebaiknya dipelajari dulu sebelum menarasikannya secara tendensius. Tidak sedikit pihak yang mendefnisikan khilafah. Ayo kita petik saja pandangan versi Menkopolhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, dalam Al-Quran, yang dimaksud khilafah adalah negara yang memiliki pemerintahan. Islam tidak mengajarkan soal sistem. Artinya, negara bisa menentukan sendiri sistem pemerintahannya (Tempo.co, 27 Oktober 2019). Jadi, khilafah bukan ideologi. Khilafah, dalam defenisi Menkopolhukam, justru meniscayakan pengakuan terhadap sistem dan pemerintahan yang berdaulat. Khilafah bercita-cita mewujudkan masyarakat yang makmur dan berkeadilan, yang tidak harus ditempuh dengan mengganti ideologi negara. Semangat khilafah sejatinya tersimpulkan dalam sila-sila Pancasila. Menuju pemahaman komprehensif tentang khilafah, tentu membutuhkan diskusi yang panjang. Bila AWK tidak begitu paham arti khilafah, sebaiknya perbanyak referensi sebelum beropini. Mengutip pendapat Imam Syamsi Ali, dalam konteks negara Indonesia, asal saja konsisten dengan semangat founding fathers yang tertuang dalam falsafah dan dasar negara, sejatinya secara substantif sudah sejalan dengan khilafah. Lebih jauh, asal saja kita mematuhi konstitusi, maka kepatuhan terhadap hukum tertinggi dan turunannya, secara substantif adalah sejalan dengan khilafah. Pertanyannya, apakah penundaan pemilu sesuai dengan konstitusi? Bila tidak, lalu siapa sesungguhnya yang harus kita takuti? Khilafah yang notabene menuntut ketundukan kita terhadap konstitusi atau mereka yang mencoba mengangkangi konstitusi? Ketiga, tentang narasi AWK “yang kita lawan ini kadrun, yang kita lawan ini adalah radikal, yang ingin mengganti NKRI.” Karena pada bagian awal video AWK mengaku menanggapi demo mahasiswa 11 April, maka tidak keliru bila AWK dipandang memersepsikan mahasiswa yang demo sebagai para kadrun dan (kaum) radikalis. Atas dasar apa tuduhan itu muncul? Atas dasar apa menuding mahasiswa ingin mengganti NKRI? Analisisnya bagaimana, buktinya seperti apa? Apa sebenarnya defenisi radikal? Bukankah untuk satu istilah ini saja masih menjadi polemik? Demonstrasi mahasiswa adalah refleksi dari proses demokrasi sekaligus ekspresi kebebasan berpendapat atau menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dipandang keliru. Karena itu, unjuk rasa mahasiswa pada 11 April 2022 sebaiknya tetap kita hormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan kepedulian pemuda terhadap problem pokok bangsa. Jangan menutup mata atas kebenaran tuntutan mereka, apalagi menuduh arah perjuangan mahasiswa adalah mengganti NKRI. Ini off side, kecuali Anda memiliki bukti kuat.  Sepanjang sejarahnya, mahasiswa selalu berada di garda terdepan perubahan bangsa. Negeri ini justru harus bangga masih memiliki intelektual muda yang senafas dengan rakyat, yang merasakan dan memperjuangkan persoalan masyarakat. Sebagai wakil rakyat, ada baiknya kita melontarkan narasi yang sifatnya menyemangati, mencerahkan, sekaligus membimbing agar mahasiswa tetap merawat jati diri sebagai agent of change. Bukan malah ikut-ikutan mempertahankan istilah kadrun (tentu versus kampret) yang berpotensi mempertebal keterbelahan. Tuduhan AWK terhadap demo mahasiswa 11 April 2022 sangat serius. Sepantasnyalah Badan Kehormatan DPD RI mengusut, tuduhan ini hoax atau fakta? (*)

TNI AD Jelaskan Kronologi Kecelakaan di Merauke yang Sebabkan 2 Tewas

BY FNN Selasa, 12 April 2022 23:21:00 0

Jakarta, FNN - TNI AD menjelaskan kecelakaan lalu-lintas di Merauke, Papua, yang menewaskan seorang perwira pertama CPM TNI AD dan satu jurnalis terjadi ketika pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya saat melintas di km 62 ke arah Sota, Selasa.\"Kecepatan kendaraan saat itu diyakini mencapai 60 kilometer/jam sehingga mobil sempat keluar dari badan jalan sebelum akhirnya oleng dan terbalik,\" kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Tatang Subarna, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.Ia menduga pengemudi kendaraan yang merupakan anggota TNI AD, yaitu Prajurit Dua Adi Febrian Napitupulu, mengantuk.Ada lima orang termasuk pengemudi di dalam mobil itu, di antaranya adalah Letnan Dua CPM I Kadek Adi Suhardiyana dari Detasemen Polisi Milier XVII/3 Merauke, Roi Dorsono Rahel yang merupakan jurnalis Metro TV, Laurens Bawotong dan Aldo Waryaan.“Saat mobil terbalik, pengemudi Prajurit Dua Adi Febrian Napitupulu, Letnan Dua CPM I Kadek Adi Suhardiyana, dan Roi Dorsono Rahel terpental keluar dari kendaraan sehingga cedera berat, sementara Laurens Bawotong dan Aldo Waryaan masih tetap di dalam kendaraan. Keduanya luka ringan,” kata Subarna.Semua korban kemudian dievakuasi menuju RS Bunda Pengharapan untuk pertolongan pertama, kemudian dirujuk ke RS TNI AL Merauke karena peralatannya yang lebih lengkap.Suhardiyana dan Rahel akhirnya meninggal dunia setelah menerima pertolongan pertama di RS, Rahel bahkan  sempat mengalami pendarahan di kepala sebelum menghembuskan napas terakhirnya.Insiden kecelakaan itu terjadi bertepatan dengan kunjungan dua hari Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurachman, di Merauke, sejak Senin kemarin (11/4).Tak lama setelah korban-korban dibawa ke rumah sakit, Abdurachman bersama istrinya, Rahma Abdurachman, menjenguk mereka di RS Bunda Pengharapan. Usai mendapat kepastian para korban kecelakaan tertangani secara baik, dia beserta rombongan melanjutkan kerja ke Kodam XVI/Pattimura di Ambon, Maluku, Selasa.TNI AD melalui siaran resminya menyampaikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya Suhardiyana dan Rahel.Jenazah Suhardiyana saat ini telah dipulangkan ke keluarga di Denpasar, Bali. Proses pemulasaran dan upacara pengantaran jenazahnya dipimpin komandan Korem 174/ATW. (mth/Antara)

Relawan Dukung Sandiaga Maju Pilpres 2024 Karena Berhasil Majukan UMKM

BY FNN Selasa, 12 April 2022 23:15:58 0

Jakarta, FNN - Sejumlah relawan yang menamakan diri Emak-Emak UMKM For Sandi mendukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena dinilai berhasil memajukan sektor UMKM.\"Kami menilai Bapak Sandiaga Uno sebagai sosok yang merangkul para pelaku UMKM sehingga Sandiaga Uno bisa membantu ekonomi masyarakat kecil,\" kata Koordinator Wilayah Emak-Emak UMKM For Sandi Caroline Vollyasari Nuraillah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Para relawan kaum ibu-ibu tersebut mendeklarasikan dukungan bagi Sandiaga untuk maju Pilpres 2024 di salah satu rumah di daerah Depok, Jawa Barat.Menurut Caroline, selama ini Sandiaga yang sempat maju pada Pilpres 2019 berpihak, merangkul, dan berupaya memajukan sektor UMKM di Tanah Air. Atas dasar itu, relawan menyatakan dukungan untuk Sandiaga agar kembali maju pada Pilpres 2024.\"Saya menilai Bapak Sandiaga sangat merangkul para pelaku UMKM,\" kata Caroline.Kenaikan sejumlah harga bahan pokok, katanya, membuat emak-emak atau kaum ibu kesulitan dalam mengatur keuangan. Jika terpilih dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut diharapkan Sandiaga bisa membuat kebijakan terkait harga bahan pokok sehingga dapat dijangkau masyarakat.\"Kita berharap Bapak Sandiaga Uno terpilih menjadi presiden dan harga sembako dapat dijangkau oleh masyarakat,\" ujarnya.Caroline optimistis Sandiaga Uno dapat membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jiwa sosial yang tinggi dari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.\"Saya optimistis Bapak Sandiaga Uno menjadi presiden, hal ini dapat dilihat bahwa ia memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat kecil,\" ujar dia.Selain dinilai memiliki jiwa sosial yang tinggi, para relawan memandang Menparekraf sering membantu para pelaku UMKM memasarkan produknya hingga keluar negeri. (mth/Antara)

Bagja: Bawaslu-DPR RDP PKPU dan Anggaran Pemilu pada Rabu

BY FNN Selasa, 12 April 2022 23:11:21 0

Jakarta, FNN - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Bawaslu dan DPR pada Rabu (13/4) akan menggelar rapat dengar pendapat tentang PKPU dan anggaran pemilu. \"Pembicaraan masalah pembahasan rapat dengar pendapat untuk besok hari mengenai PKPU tahapan-tahapan yang akan dibahas, kemudian kedua adalah mengenai anggaran pemilihan umum yang akan dibicarakan,\" kata Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa. Para Anggota Bawaslu RI yang dilantik telah membicarakan soal PKPU da anggaran pemilihan umum tersebut dalam rapat pleno pertama usai dilantik sebagai Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027. \"Nah itulah yang kita bicarakan pada saat tadi (pleno),\" kata Bagja lagi. Selain soal PKPU dan anggaran pemilu, rapat pleno menurut dia juga membahas penentuan Ketua Bawaslu, pembagian wilayah pengawasan, dan divisi pengawasan. Selain itu, kata dia pleno juga menentukan cara-cara pengambilan keputusan pimpinan Bawaslu untuk lima tahun ke depan. \"Prinsip dalam menjalankan lembaga badan pengawas pemilu kolektif kolegial, kemudian kedua adalah ke depan permasalahan, perbincangan atau seluruh perdebatan akan diselesaikan dengan rapat pleno pengambilan keputusan,\" katanya.  Jika ada yang setuju ataupun tidak setuju atas pengambilan keputusan tersebut sesuai rapat pleno pertama para Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027, maka menurut Bagja harus ditaati.  Selain itu Rahmat Bagja juga meyakinkan bahwa para Anggota Bawaslu terbuka atas informasi yang dibutuhkan yang akan didistribusikan melalui media massa. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027  di Istana Negara, Jakarta, Selasa.Presiden melantik anggota KPU dan Bawaslu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Keputusan Presiden RI Nomor 34P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (mth/Antara)

Pemkab Gresik Lepas Ekspor Produk UMKM ke Jepang dan Malaysia

BY FNN Selasa, 12 April 2022 23:06:39 0

Gresik, FNN - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, melepas ekspor ke-22 produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke Jepang dan Malaysia, sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah pascapandemi COVID-19.Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah di Gresik, Selasa mengatakan produk UMKM yang diekspor adalah kerajinan rotan dari Koperasi Kriya Giri Sejahtera asal Desa Domas, Kecamatan Menganti, dan produk makanan beku dari UD Family Food asal Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo.\"Kegiatan ekspor ini sejatinya merupakan hasil kerja sama dari berbagai pihak, serta sebuah bentuk motivasi untuk pelaku UMKM yang lain,\" kata Bu Min, sapaan akrab Aminatun Habibah.Bu Min berharap, dengan upaya ekspor yang sering dilakukan bisa memotivasi pelaku UMKM Kabupaten Gresik untuk memberikan kualitas yang terbaik, sehingga mampu merebut pasar luar negeri.\"UMKM Gresik tidak boleh berpuas diri dengan pencapaian saat ini, tetapi harus selalu meningkatkan kualitas produksi yang ada, sehingga bisa mencapai kelas dunia,\" katanya.Sementara itu, total potensi ekspor yang dilakukan UMKM Gresik mencapai Rp9 miliar, dengan volume barang sebanyak 1 kontainer ukuran 20 feet.Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai V Gresik Eko Rudi Hartono mengatakan untuk produk kerajinan rotan asal Desa Domas Gresik akan dibeli dan sekaligus dijadikan barang contoh sebagai gerbang awal pembelian yang lebih besar dari Jepang.\"Rencananya nanti pada Mei 2022 akan ada perwakilan dari Jepang berkunjung di Koperasi Kriya Giri Sejahtera, Gresik. Tujuannya melakukan kontrol kualitas dalam rangka pemenuhan pasar Jepang,\" katanya.Untuk produk makanan beku hasil dari UD Family Food, merupakan produk awal dan untuk transaksi yang lebih besar dilakukan pengiriman berikutnya.Sebelumnya, Pemkab Gresik juga telah melepas ekspor produk UMKM pertanian, yakni jeruk nipis asal Kebonagung, Kecamatan Ujung Pangkah, serta limbah kayu yang menembus pasar India, melalui perusahaan pengolahan kayu PT Vesta Legno Internasional di Kecamatan Cerme. (mth/Antara)

Sensititivitas vs Literasi Beragama

BY FNN Selasa, 12 April 2022 22:13:36 0

Jika selama ini Ade Armando dengan terang-terangan melakukan penghinaan kepada agama dan pemeluk agama kenapa masih saja berkeliaran, bahkan mengaku dilindungi? Oleh: Imam Shamsi Ali, Putra Kajang di Paman Sam SEBUAH peristiwa menjadi viral dari acara demontrasi mahasiswa se-Indonesia di Jakarta kemarin. Pemukulan atau kekerasan terjadi kepada seorang aktivis media sosial, Ade Armando, yang didahului dengan cekcok mulut dengan beberapa pihak, termasuk dengan emak-emak yang hadir. Saya memakai kata “salah satu” karena peristiwa yang ‘terkecam’ ini sudah sering kita saksikan. Beberapa kali demonstrasi ada-ada saja yang menjadi korban, bahkan nyawa pun hilang begitu mudah dan murah. Hanya saja kali ini dibuat berbeda. Berita-berita media, termasuk media mainstream nampak tidak terlalu peduli dengan ‘substansi’ tuntutan mahasiswa. Hampir semuanya mengarah kepada kekerasan yang menimpa Ade Armando. Saya kemudian menjadi terheran-heran, bahkan kebingungan. Selama ini ketika terjadi kekerasan, baik kepada rakyat biasa, mahasiswa, bahkan kepada polisi itu sendiri, rasanya biasa-biasa saja. Tapi Ade Armando kok heboh sedunia? Siapa dan apa kelebihan, dan sebenarnya apa yang sedang diperankan Ade Armando? Sekali lagi saya tegaskan, jika saya menentang kekerasan apapun. Siapapun dan apapun yang dilakukan oleh seseorang, termasuk Ade Armando, harusnya direspon melalui kanal hukum dan aturan maupun etika akhlak yang ada. Dalam sebuah tatanan masyarakat yang memiliki pemerintahan sah, warga tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Dan, karenanya saya menyerukan agar pelaku maupun ‘otak pelaku’ harus segera ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perlakuannya. Namun, pada saat yang sama saya juga ingatkan hendaknya setiap peristiwa menjadikan kita mampu melakukan introspeksi dan perenungan. Sebenarnya kenapa sebuah peristiwa itu terjadi? Apa penyebab dan motivasinya? Di saat itulah harusnya kita bisa menemukan bahwa pada alam semesta ini ada hukum ‘sebab akibat’. Adanya reaksi karena disebabkan oleh aksi yang mendahului. Jika kita mengikuti sepak terjang Ade Armando dalam beberapa tahun terakhir pastinya memang banyak yang terhentak sensitifitasnya. Dari opini yang jelas menentang “dasar-dasar keyakinan dan praktek agama” hingga ke kata-kata merendahkan dan menghina pemeluk agama tertentu. Dan lebih mengherankan lagi agama itu adalah agama yang diakui sebagai agamanya sendiri. Dari Syariah itu tidak ada, saya Muslim tapi tidak percaya Syariah, azan itu panggilan biasa, Al-Quran itu bisa dibaca dengan cara Minang, Sunda, Jawa, dan lain-lain. Dari sholat lima waktu tidak diperintahkan dalam Al-Quran, hingga usulan menghapuskan Haji dan Umrah karena hanya memiskinkan Umat. Bahkan dengan kasar menuduh orang Islam dungu karena banyak mikirin selangkangan. Semua itu dan banyak lagi yang lain menjadi bagian dari “insensitifitas” Ade Armando dalam menyampaikan opini-opini yang diakuinya itu sebagai opini keagamaan. Sebenarnya tidak saja tidak sensitif kepada agama dan Umat ini. Tetapi, sekaligus menggambarkan “illiterasi” (kejahilan/kebodohan) Ade Armando dalam memahami agama. Sekaligus kejahilan dan kebodohannya dalam mengkomunikasikan ide-ide nyelenah binti tersesat dan menyesatkan itu. Padahal ditenggarai sebagai ahli komunikasi. Hal yang ingin saya tekankan kali ini adalah mengingatkan pentingnya semua pihak untuk menumbuh suburkan dua hal. Satu, Urgensi menumbuhkan “religious sensitivity”. Yaitu membangun rasa sensitif dan kepedulian rasa (sense) terhadap agama dan rasa beragama orang lain. Dua, lebih dari sekedar sensitif, seseorang yang berakal itu akan berusaha membangun religious literacy (literasi beragama). Yaitu berusaha memahami agama dan rasa beragama orang lain. Dalam bahasa Al-Qur’an inilah yang disebut dengan “lita’arafu” atau mengenal dan memahami (Surah 49:13). Hal penting lainnya yang diingatkan oleh peristiwa semacam ini adalah urgensi penegakan hukum secara serius dan merata. Jika selama ini Ade Armando dengan terang-terangan melakukan penghinaan kepada agama dan pemeluk agama kenapa masih saja berkeliaran, bahkan mengaku dilindungi? Itulah yang saya maksud dan sebut pernyataan baru-baru ini, bahwa ketika sense of justice hilang pastinya akan menimbulkan keresahan publik. Ketika rasa keadilan hilang, maka akan timbul keresahan (ketidak amanan) di tengah masyarakat. Pada akhirnya apa yang menimpa Ade Armando juga menunjukkan bahwa kita tidak selalu hidup dalam dunia maya. Ada masanya akan menjadi dunia nyata. Dunia nyata itulah yang dirasakan oleh Ade Armando setelah sekian lama terbuai oleh pelukan dunia mayanya. Tapi ingat, setelah dunia nyata saat ini akan ada dunia nyata yang pasti lagi. Dunia di mana segalanya akan hadir kembali dan dipertanggung tawabkan. Masalahnya yakinkah Ade Armando dengan itu? Allahu a’lam! NYC Subway, 12 April 2022. (*)

Demo Mahasiswa Akhirnya Lebih Viral Berita Ade Armando Digebukin

BY FNN Selasa, 12 April 2022 20:28:44 0

Dengan Tuntutan Demo kembali ke UUD 1945, maka rakyat akan berdaulat melalui elemen bangsa yang duduk di MPR. Kemudian merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila MENGIKUTI Demo mahasiswa 11 April baik secara live dan berbagai potongan jalannya demo yang sedang berlangsung dan berbagai isu yang tersaji begitu mengharu-biru. Bagaimana tidak, bukan ormas underbow partai politik yang bisa dipecah-pecah, BEM pun dipecah menjadi lima. Ada BEM SI ada dua BEM SI. Ada BEM Nusantara, juga ada dua BEM Nusantara. Dan ada Aliansi BEM. Sukses memecah-belah mahasiswa sehingga tuntutan demo pun tidak bisa didengar Masyarakat. Skenario untuk mengkambing-hitamkan Mahasiswa dengan kekerasan dengan lakon Ade Armando gagal menstikma demo mahasiswa anarkhis. Dari lemahnya BEM yang bisa dipecah-pecah menunjukan bahwa ada banyak kepentingan yang memfaatkan mahasiswa untuk memperlemah kebersamaan, dan rupanya tidak mengkristalnya isu tuntutan yang disuarakan dan seakan hambar, tidak membumi karena isu yang dibangun tidak pada akar masalah. Ambil contoh minyak goreng. Kalau hanya meminta harga diturunkan mudah bagi oligarki untuk menurunkan. Seharusnya tuntutan itu lebih pada akar masalah. Misal, tuntutan Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila segera diadakan Sidang Istimewa MPR untuk kembali ke UUD 1945 asli dan demonya ke Gedung MPR, pasti akan ribut. Sebab, akan kembali pada Pasal 33 UUD 1945,maka tidak boleh ada swasta menguasai jutaan hektar tanah untuk sawit, harus kembali dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soal Agraria juga begitu, seluruh konsensi tanah yang dikuasai swasta harus dikembalikan pada negara. Bahkan sejak Proklamasi diikrarkan, maka detik itu juga tidak ada lagi tanah milik penjajah, harus kembali pada NKRI. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Mengapa sampai detik ini masih ada sertifikat egendowm, sertifikat Belanda? Seharunya sudah diserahkan pada NKRI dalam tempo sesingkatsingkatnya. Dengan Tuntutan Demo kembali ke UUD 1945, maka rakyat akan berdaulat melalui elemen bangsa yang duduk di MPR. Kemudian merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN. Oleh sebab itu presiden menjadi mandataris MPR, tidak seperti sekarang ini memindahkan Ibu Kota Negara tidak minta persetujuan rakyat sebab rakyat tidak berdaulat. Kedaulatan di tangan partai politik, yang jadi sumber korupsi itu adalah partai politik dengan model pemilu berbiaya tinggi. Sekarang saja butuh Rp 86 triliun dan hanya menghasilkan para koruptor. Sebaiknya Mahasiswa melakukan konsolidasi, sehingga lagi menjadi satu yang kompak tuntutan jangan banyak-banyak. Segera geruduk gedung MPR minta Sidang Istimewa kembali pada UUD 1945 asli dan Pancasila. Selamat berjuang, masa depan ada di tanganmu. Hari ini kamu menentukan menjadi bangsa yang besar atau bangsa kuli di negeri sendiri. Pojok Stasiun Tugu, Jogjakarta. (*)

Polda Metro Usut Dalang Kericuhan Demo Mahasiswa di Gedung DPR/MPR RI

BY FNN Selasa, 12 April 2022 19:56:57 0

Jakarta, FNN - Penyidik Polda Metro Jaya segera mencari pihak yang menjadi dalang kericuhan dalam aksi demo mahasiswa di Gedung DPR/MPR RI pada Senin.\"Malam ini juga tim akan bergerak akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa menjadi dalang. Mudah-mudahan kelompok pelaku bisa segera diungkap,\" kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin.Fadil juga menyayangkan adanya kelompok yang berupaya mendompleng aksi penyampaian pendapat oleh para mahasiswa untuk membuat kerusuhan.\"Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang memancing di air keruh bukan menyampaikan pendapat. Tapi membuat kerusuhan,\" ujarnya.Pegiat media sosial Ade Armando juga menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang tidak dikenal di aksi unjuk rasa tersebut.Akibatnya Ade menderita luka di bagian kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit.Lebih lanjut Fadil juga menyebut insiden pengeroyokan terhadap Ade Armando oleh massa pengunjuk rasa menjadi pemicu petugas untuk melakukan tindakan tegas membubarkan massa dengan kendaraan taktis water cannon dan gas air mata.\"Ada insiden yang mengharuskan kami melakukan tindakan menembakkan gas air mata guna menyelamatkan nyawa saudara Ade Armando,\" tambahnya.Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.Dalam aksi tersebut, kelompok yang terdiri dari kumpulan BEM beberapa universitas ini membawa beberapa tuntutan di antaranya penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. (mth/Antara)

Pendapatan Iklan TikTok Ditaksir Lebih Dari Rp158 Triliun Tahun Ini

BY FNN Selasa, 12 April 2022 19:53:31 0

Jakarta, FNN - Pendapatan iklan aplikasi berbagi video TikTok kemungkinan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2022, menjadi lebih dari 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp158 triliun.Angka tersebut melebih penjualan gabungan dari saingannya, Twitter dan Snap, menurut perusahaan riset Insider Intelligence, sebagaimana dikutip dari Reuters pada Selasa.Twitter dan Snapchat masing-masing diharapkan menghasilkan 5,58 miliar dolar AS atau Rp80 triliun dan 4,86 miliar AS atau Rp69 triliun dari pendapatan iklan untuk tahun 2022. Nilai gabungan kedua aplikasi masih kurang dari yang diproyeksikan untuk TikTok.TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance, merupakan salah satu aplikasi media sosial paling populer di dunia dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif.\"Basis pengguna TikTok telah meledak dalam beberapa tahun terakhir, dan jumlah waktu yang dihabiskan pengguna untuk aplikasi itu luar biasa,\" kata Debra Aho Williamson, analis di Insider Intelligence.Hampir lebih dari setengah dari pendapatan iklan TikTok tahun ini diharapkan datang dari Amerika Serikat, meskipun ada kekhawatiran peraturan atas data pengguna dari AS yang diteruskan ke China, demikian Reuters dikutip pada Selasa. (mth/Antara)

Presiden Yang Tahu Diri dan Yang Tidak Tahu Diri

BY FNN Selasa, 12 April 2022 13:47:54 0

Saat ini pun, kita tahu Durna-nya siapa. Dia yang menggosok-gosok agar ada perpanjangan atau amandemen terhadap UUD 1945 lagi agar periode bisa ditambahkan. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Akademisi dan Pakar Epidemiologi SAYA Teringat Peristiwa turunnya Soeharto sebagai Presiden. Setelah Pak Harto menyelesaikan Periode ke-5-nya. Sebetulnya beliau sudah ingin lengser, sudah sepuh, dan sudah menyelesaikan PELITA-nya yang ke-5. Sudah berhasil membuat rakyat sehat, selamat, dan bahagia, secara relatif. Ada korupsi-korupsi juga, tentulah, tapi tidak vulgar. Semua rapi di bawah meja. Tidak membuat rakyat merasa bagaimana-bagaimana. Pada waktu itu juga beliau sudah mempersiapkan penggantinya, seseorang yang sudah lama diperhatikan, dibimbing, dimentoring: BJ Habibie. Tetapi ada orang terdekatnya, orang yang paling dipercayainya, seorang Durna, yang membisiki, bahwa: “Rakyat masih menghendaki Bapak jadi Presiden”. Jadilah. Pak Harto naik lagi masuk periode ke-6. Dan gagal menyelesaikan tugasnya sebagai Presiden dengan gemilang. Turun karena ia dilengserkan dengan menyedihkan. Dan menjadi catatan sejarah yang tidak akan hilang. Seperti Pendahulunya. Presiden Soekarno. Yang turun secara menyedihkan gara-gara mengamandemen UUD 1945, yang menjadikannya Presiden Seumur Hidup. Durnanya yang membisiki dia bahwa Rakyat yang menghendaki. Hanya Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden yang menyelesaikan Periode kepresidenannya dengan mulus. Dua kali menjabat, 10 tahun persis. Dan selesai masa jabatan pada masa kegemilangan. Seandainya pada waktu itu beliau ingin mengubah amandemen pun sesungguhnya bisa, karena semua kekuatan ada di bawah kendalinya. Tetapi tidak dilakukan Pak SBY. Dari lubuk hati kecil saya yang paling dalam, sesungguhnya pada 2019 kemarin, saya ingin sekali beliau maju lagi, mencalonkan diri lagi jadi Presiden. Karena Amandemen UUD 1945 mengizinkan untuk itu. Selesai masa jabatan. Diganti orang lain. Lalu maju lagi. Sangat boleh. Ternyata beliau tidak berkehendak. Ibu Ani Yudhoyono sakit kanker, yang mungkin membuat beliau tak punya semangat lagi, walau sebetulnya masih memungkinkan. Pada 2024, sesungguhnya di lubuk hati saya yang paling dalam lagi, saya ingin Pak SBY maju lagi jadi Presiden. Usia beliau pada 2024 insya’ Allah 75 tahun. Masih lebih tua Joe Biden yang jadi Presiden di usia 78 tahun. Saya akan lebih dari bersedia mendukung beliau. Tetapi saat ini beliau sakit Kanker. Saya tidak sampai hati. Kesehatan beliau paling utama. Penyakit kanker memberi kesempatan kepada siapapun untuk mempersiapkan husnul khatimah. Itu lebih baik dari pak SBY. Jadi sebetulnya, orang yang paling jahat, adalah Durna-Durna di sekitar Penguasa Tertinggi. Saat ini pun, kita tahu Durna-nya siapa. Dia yang menggosok-gosok agar ada perpanjangan atau amandemen terhadap UUD 1945 lagi agar periode bisa ditambahkan. Dia, Durna itu yang paling berkepentingan, kepentingan pribadinya. Masih belum puas mengisi perutnya sampai ke leher dengan harta bertumpuk-tumpuk. Mungkin sampai meledak perutnya baru dia puas. Kini, dia menghilang, sementara. Kambing hitam-kambing hitam dikeluarkan agar dia bisa tiarap menghindari sambitan mahasiswa, dan pelorotan celana oleh rakyat. Biarlah yang mengalami dipelorotin celananya si tumbal, bukan dia. Saat ini, sejenak saya tidak peduli kepadanya. Saya ingin bicara dengan Presiden Jokowi. Enough is enough, Pak! Menjabat dua kali saja babak belur begini. Apa yang mau diraih lagi sih? Anak mantunya sudah pada jadi Pejabat. Anak-anak semua dapat jatah Komisaris ini itu, dan suntikan modal puluhan miliar. Pensiun Presiden juga tidak tanggung-tanggung, Rp 250 miliar ditambah lagi rumah di Menteng, Patrajasa, atau Kebayoran silakan pilih, harga kisaran Rp 200-250 miliar juga. Tinggal dua tahun ini. Bekerjalah semampunya walau tidak mampu juga sih. Tetapi, jangan bikin aneh-aneh, bikin rakyat tambah jengkel. Jangan banyak cakap, bikin rakyat tambah geram. Dan jangan terlalu banyak cengengesan. Bikin rakyat yang pilu karena minyak goreng, BBM, dan sembako yang harganya naik gila-gilaan, akan semakin naik pitam. Diam-diam saja, main-main sama cucu di Istana Bogor sambil bikin konten, sepedaan kek, mainan rusa kek, atau mainan kodok di kolam. Pokoknya jangan bikin rakyat puasanya batal saja. (*)

Kemenperin Larang Industri Gunakan BBM Solar Bersubsidi

BY FNN Selasa, 12 April 2022 11:41:20 0

Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengimbau pelaku industri tidak menggunakan BBM subsidi seperti Biosolar untuk proses produksi, pembangkit listrik, atau transportasi agar pasokan BBM subsidi tersebut tepat sasaran. “Kami telah meminta masing-masing direktorat di lingkungan Kemenperin untuk mengimbau seluruh sektor binaannya agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. Kalau perusahaan industri masih menggunakan BBM bersubsidi, akan ada sanksi tegas,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Senin.Merujuk data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kebutuhan solar di sektor industri untuk proses produksi dan pembangkit listrik terus meningkat. Pada tahun 2021 kebutuhan solar untuk produksi sebanyak 8,4 miliar liter, melonjak dari 214,9 juta liter pada 2019.Menperin meyakini sektor industri binaan Kemenperin dapat mematuhi peraturan yang berlaku terkait penggunaan solar yaitu Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.Perpres itu menyebutkan solar merupakan jenis BBM tertentu, yang diberikan subsidi oleh pemerintah, dengan pengaturan penyediaan dan pendistribusiannya, termasuk batasan volume penyaluran (kuota), diatur oleh Badan Pengatur Hilir Migas.BBM tertentu jenis solar dikenakan aturan wajib dicampur dengan Biodiesel FAME dengan komposisi 30 persen (B30) dan selisih harga pencampurannya ditanggung oleh BPDP Kelapa Sawit, sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2018.“Jadi, industri harus menggunakan BBM diesel khusus untuk industri, yang skema pendistribusiannya berbeda dengan BBM jenis tertentu solar bersubsidi. Terdapat perbedaan spesifikasi BBM industri (Industrial Diesel Oil/IDO) dengan BBM solar atau B30 bersubsidi (Automotive Diesel Oil/ADO) yang apabila dipaksakan digunakan akan merusak mesin industri,” kata Menperin.Pengawasan penggunaan BBM jenis tertentu yang diberikan subsidi akan dilakukan oleh Kepolisian RI bekerja sama dengan Penyidik PNS (PPNS) yang terkait.Khusus untuk kegiatan ekspor ilegal BBM jenis solar, telah dibentuk Satuan Tugas Anti-Illegal Export BBM Solar di bawah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yang menyatukan langkah pengamanan perbatasan dari penyalahgunaan BBM solar untuk kegiatan yang melawan hukum.Satgas khusus ini beranggotakan kementerian terkait seperti Kemenperin yang diwakili oleh Inspektorat jenderal, Kepolisian RI, TNI Angkatan Laut, Mabes TNI, hingga Badan Keamanan Laut. (mth/Antara)

Menkeu Jepang: Tokyo Komunikasi Erat dengan AS Atas Pergerakan Valas

BY FNN Selasa, 12 April 2022 11:37:14 0

Tokyo, FNN - Jepang akan berkomunikasi erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk menanggapi pergerakan mata uang dengan tepat, ujar Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki.Pernyataan tersebut meningkatkan peringatan terhadap setiap pergerakan tajam setelah kurs yen jatuh ke posisi terendah terhadap dolar AS dalam enam tahun terakhir.Berbicara kepada wartawan setelah rapat kabinet Senin (11/4/2022), Suzuki menekankan pentingnya pergerakan mata uang yang stabil, dengan mengatakan pergerakan cepat tidak diinginkan.\"Pemerintah mengamati dengan cermat pergerakan mata uang, termasuk pelemahan yen baru-baru ini, dan dampaknya terhadap ekonomi Jepang dengan rasa urgensi,\" kata Suzuki.Negara-negara maju Kelompok Tujuh (G7) telah sepakat untuk memiliki nilai tukar yang ditetapkan oleh pasar, untuk berkonsultasi secara dekat tentang tindakan di pasar mata uang dan telah mengakui bahwa volatilitas yang berlebihan dan pergerakan yang tidak teratur dapat memiliki efek buruk pada stabilitas ekonomi dan keuangan.\"Berdasarkan kesepakatan G7, kami akan merespons dengan tepat sambil berkomunikasi erat dengan otoritas mata uang Amerika Serikat dan lainnya,\" tambah Suzuki. (mth/Antara)

UI Prihatin dengan Tindak Kekerasan yang Dialami Ade Armando

BY FNN Selasa, 12 April 2022 10:54:45 0

Depok, FNN - Universitas Indonesia (UI) menyayangkan dan prihatin atas tindak kekerasan yang dialami oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Ade Armando pada unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung MPR/DPR pada Senin, 11 April 2022.\"Kami berharap tindak kekerasan yang dialami oleh saudara Ade Armando dapat segera ditangani oleh pihak yang berwenang. Sepenuhnya kami menyerahkan penyelesaian kasus ini pada mekanisme hukum yang berlaku,\" kata Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI Dra. Amelita Lusia, M.Si. CPR dalam keterangan tertulisnya di Depok, Selasa.Amelita mengatakan UI menghargai perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan pendapat. Menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa adalah hal yang diperbolehkan dan diatur oleh hukum Republik Indonesia.\"Unjuk rasa harus dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku,\" katanya.Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Semiarto Aji Purwanto mengaku prihatin dan memberikan atensi penuh atas kasus pengeroyokan yang terjadi pada Dr Ade Armando.\"Sebagai salah satu dosen tetap pada Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, kemaslahatan beliau menjadi perhatian kami,\" kata Semiarto Aji Purwanto dari akun resmi instagram @fisip_ui.Menurut dia, meskipun kehadiran dan pernyataan-pernyataan beliau pada ranah pribadi yang bersangkutan.\"Kami selaku pimpinan FISIP UI mengharapkan perhatian dan upaya penegak hukum untuk menangani kasus pengeroyokan ini dengan sebenar-benarnya,\" katanya.Sebelumnya, dosen Universitas Indonesia, Ade Armando dianiaya massa saat mengikuti demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senin.Ade dianiaya sekumpulan massa yang diduga bukan dari kelompok mahasiswa. Dia dianiayai hingga tersungkur ke aspal bahkan celana panjang yang dikenakannya hilang.Ade juga mencoba melindungi kepala dan badan sambil tersungkur ke tanah ketika dia menerima amukan massa. Ade lantas dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Hingga saat ini, kondisi massa di depan gedung DPR RI masih belum kondusif.Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memastikan kasus pemukulan terhadap pegiat media sosial Ade Armando dalam unjuk rasa 11 April di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, diusut, sedangkan siapa saja yang terlibat akan diproses hukum.Ia mengatakan kasus tersebut akan ditangani oleh Polda Metro Jaya sebagai kepolisian wilayah yang mengamankan jalan unjuk rasa. \"Akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Siapapun yang terbukti melakukan perbuatan pidana akan diproses,\" kata Dedi. (mth/Antara)

Minyak Jatuh di Bawah 100 Dolar Saat Cenguncian China, Rilis Cadangan

BY FNN Selasa, 12 April 2022 10:34:11 0

New York, FNN - Harga minyak jatuh sekitar empat persen pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), dengan minyak mentah Brent jatuh di bawah 100 dolar AS per barel di tengah kekhawatiran bahwa pandemi COVID-19 akan memangkas permintaan di China, ketika negara-negara Badan Energi Internasional (IEA) berencana merilis rekor volume minyak dari stok strategis.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni merosot 4,30 dolar AS atau 4,2 persen, menjadi 98,48 dolar AS per barel, penutupan terendah untuk Brent sejak 16 Maret.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei tergelincir 3,97 dolar AS atau 4,0 persen, menjadi 94,29 dolar AS per barel, penutupan terendah sejak 25 Februari, sehari setelah pasukan Rusia menginvasi Ukraina, tindakan yang disebut Moskow sebagai \"operasi militer khusus.\"Konsumsi bahan bakar di China, importir minyak terbesar dunia, telah terhenti akibat penguncian COVID-19 di Shanghai, kata analis di konsultan Eurasia Group. Shanghai, pusat keuangan China, mulai melonggarkan penguncian di beberapa daerah pada Senin (11/4/2022) meskipun melaporkan rekor lebih dari 25.000 infeksi baru COVID-19.\"Bahkan ketika pembatasan di Shanghai dicabut, kebijakan nol-Covid China kemungkinan akan tetap menjadi hambatan permintaan,\" kata Eurasia Group, mencatat penguncian Shanghai kemungkinan mengurangi konsumsi minyak keseluruhan China hingga 1,3 juta barel per hari (bph).Untuk membantu mengimbangi kekurangan minyak mentah Rusia setelah Moskow terkena sanksi, negara-negara anggota IEA, termasuk Amerika Serikat, akan melepaskan 240 juta barel minyak selama enam bulan ke depan.Pelepasan volume Strategic Petroleum Reserve (SPR) sama dengan 1,3 juta barel per hari selama enam bulan ke depan, cukup untuk mengimbangi kekurangan pasokan minyak Rusia sebesar 1 juta barel per hari, kata analis di JP Morgan.\"Rilis (SPR) akan menjadi yang terbesar sepanjang masa, dan telah mematahkan bagian belakang kurva harga WTI,\" kata Robert Yawger, direktur eksekutif energi berjangka di Mizuho, ​​mencatat spread meluncur ke arah contango.Contango menandakan pasar yang kelebihan pasokan. Ini terjadi ketika harga untuk bulan-bulan kemudian lebih tinggi dari bulan depan.Sebaliknya, ketika kekhawatiran tentang kekurangan pasokan tinggi pada awal Maret, kurva WTI berada dalam apa yang disebut Yawger sebagai \"super-backwardation\" dengan setiap bulan setidaknya 1 dolar AS per barel di bawah bulan sebelumnya hingga November 2023.Menambah tekanan pada harga minyak mentah, dolar AS berada di jalur untuk menguat untuk hari kedelapan berturut-turut terhadap sekeranjang mata uang lainnya. Dolar yang lebih kuat membuat minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.Dalam sebuah langkah yang dapat memperketat pasokan minyak global, eksekutif Uni Eropa (UE) sedang menyusun proposal untuk embargo minyak Rusia, meskipun masih belum ada kesepakatan untuk melarang minyak mentah Rusia.Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mengatakan kepada Uni Eropa bahwa sanksi terhadap Rusia dapat menciptakan salah satu guncangan pasokan minyak terburuk dan tidak mungkin untuk menggantikan volume tersebut. OPEC mengisyaratkan tidak akan memompa lebih banyak minyak.Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri India Narendra Modi mengadakan pembicaraan pada Senin (11/4/2022) ketika Washington mendorong sekutu Asianya untuk mendukung tanggapannya terhadap invasi Rusia.India, importir minyak terbesar ketiga di dunia, telah meningkatkan pembelian minyak mentah Rusia dalam beberapa bulan terakhir karena Moskow terpaksa menjual minyaknya dengan diskon yang tajam sejak menginvasi Ukraina.Permintaan bahan bakar di India naik ke level tertinggi tiga tahun pada Maret, dengan penjualan bensin mencapai puncaknya sepanjang masa. (mth/Antara)

Teten: Pelaku UMKM Harus Manfaatkan "Business Matching" Tahap II

BY FNN Selasa, 12 April 2022 10:29:57 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan business matching belanja produk dalam negeri tahap II merupakan pasar khusus (captive market) yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).Seperti diketahui, pemerintah telah mewajibkan 40 persen belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN untuk membeli produk koperasi maupun UKM baik produk atau jasa.“Pada tahun ini, potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja pemerintah sebesar Rp1.481 triliun dan BUMN sebesar Rp420 triliun,” ucap dia dalam pembukaan kegiatan business matching tahap II di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.Business matching tahap II menargetkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) sekitar Rp500 triliun, lalu mendorong pelaksanaan kegiatan serupa di tingkat daerah secara mandiri dengan tujuan meningkatkan pengisian rencana umum pengadaan (RUP) hingga mencapai 100 persen.Kemudian juga meningkatkan realisasi pengadaan barang dan jasa yang saat ini sebesar Rp29,12 triliun, dan mendorong 1 juta UMKM onboarding ke aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Menurut Teten, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah yang memiliki potensi pengadaan dan pelaku usaha selaku pemilik produk unggulan.“Produk dalam negeri kita sangat berkualitas. Jangan lagi ada produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri,” ujarnya.Dia mengaku sudah berbicara dengan sejumlah pelaku importir yang diharapkan dapat bermitra dengan UKM untuk memproduksi berbagai produk di dalam negeri.“Kami coba menghadirkan produk unggulan dalam negeri dan yang bisa digunakan untuk substitusi impor,” ungkap Menkop.Untuk pengawasan pemanfaatan anggaran belanja K/L dan Pemda dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung.Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengemukakan business matching tahap II merupakan salah satu rangkaian acara Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan PDN dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).Kali ini, kegiatan business matching berlangsung dari 11-23 April 2022 yang akan dilanjutkan pada puncak acara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22-23 April 2022 mendatang.Rangkaian showcase dan business matching tahap II terdiri dari empat kategori. Pada hari pertama ialah produk alat kesehatan, wellness, dan K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan) dari 11-12 April 2022.Memasuki hari kedua akan diikuti produk alat berat, manufaktur, dan pertanian pada 14-15 April 2022. Untuk hari ketiga akan dipamerkan produk teknologi informasi, komunikasi, dan digital pada 17-18 April 2022.Terakhir ialah pameran produk jasa tenik dan 17 sub sektor produk industri kreatif lainnya pada 20-21 April 2022.“Kegiatan tersebut akan diikuti dengan total jumlah peserta kurang lebih 400 UMKM dari seluruh Indonesia dan juga industri-industri besar,” kata Hanung. (mth/Antara)

Luhut: Pemerintah Sedang Lakukan Transformasi Digital Skala Raksasa

BY FNN Selasa, 12 April 2022 10:08:36 0

  Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sedang melakukan transformasi raksasa (gigantic transformation) dalam konteks digitalisasi di dalam sistem bernegara.Karena itu, pemerintah bakal memastikan nilai komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) dalam kegiatan business matching tahap I sebesar Rp539 triliun per hari yang dilaksanakan di Bali pada 22-24 Maret 2022, terealisasi.“Kita harus mengeksekusi nilai komitmen Rp539 triliun,” ucap dia dalam pembukaan kegiatan business matching  tahap II di Gedung Smesco, Jakarta, Senin. Jika nilai komitmen PDN di Bali terealisasi, lanjutnya, maka akan menciptakan antara lain efisiensi di seluruh sektor, lapangan kerja tambahan, pengembangan teknologi, dan penambahan perolehan pajak. Hal ini dinilai juga bakal mendorong generasi muda melakukan berbagai kreasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.“Ini sebenarnya dampak dari COVID-19 yang memaksa untuk melahirkan inovasi-inovasi, meskipun banyak kekurangan pada mulanya,” ujar Luhut.Seperti diketahui, pemerintah telah mewajibkan 40 persen belanja kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan BUMN untuk membeli produk koperasi maupun UKM baik produk atau jasa.Pembelian tersebut dilakukan melalui aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Menurut dia, adanya sistem yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan para pemangku kepentingan itu membutuhkan proses panjang mengingat pemerintah tengah melakukan transformasi digital dalam skala sangat besar.“Dengan digitalisasi, nanti korupsi pun akan kurang karena adanya transparansi,” kata Menko Marves.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan business matching tahap II menargetkan nilai komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) sekitar Rp500 triliun.Kedua, mendorong pelaksanaan kegiatan serupa di tingkat daerah secara mandiri dengan tujuan meningkatkan pengisian rencana umum pengadaan (RUP) hingga mencapai 100 persen.Kemudian, meningkatkan realisasi pengadaan barang dan jasa yang saat ini sebesar Rp29,12 triliun, dan mendorong 1 juta UMKM onboarding ke aplikasi e-Katalog buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Menurut Teten, kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah yang memiliki potensi pengadaan dan pelaku usaha selaku pemilik produk unggulan.Lebih jauh, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengemukakan business matching tahap II merupakan salah satu rangkaian acara Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan PDN dalam upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Kali ini, kegiatan business matching berlangsung dari 11-23 April 2022 yang akan dilanjutkan pada puncak acara di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 22-23 April 2022 mendatang.Rangkaian showcase dan business matching tahap II akan memamerkan produk alat kesehatan, wellness, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan), alat berat, manufaktur, pertanian, teknologi informasi, komunikasi, digital, dan produk dari 17 sub sektor produk industri kreatif.“Kegiatan tersebut akan diikuti dengan total jumlah peserta kurang lebih 400 UMKM dari seluruh Indonesia dan juga industri-industri besar,” ungkap Hanung. (mth/Antara)  

Komnas HAM: Tidak Ada Pelanggaran HAM Atas Kematian dr Sunardi

BY FNN Selasa, 12 April 2022 09:58:05 0

Jakarta, FNN - Komnas HAM mengumumkan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia atas insiden tewasnya seorang anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Sunardi saat  akan ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri di Kabupaten Sukoharjo, Jateng, pada Maret 2022.Komisioner Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan M. Choirul Anam saat jumpa pers di Jakarta, Senin, menjelaskan Densus 88 Antiteror Polri telah bekerja sesuai prosedur dan prinsip yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.“Kami tidak melihat ini (sebagai pelanggaran HAM) kecuali ada bukti lain dan sebagainya, sepanjang yang kami dalami saat ini, kami bertemu keluarganya, kami cek lokasi, kami cek macam-macam, sepanjang itu, kami tidak menemukan terjadi pelanggaran hak asasi manusia,” kata Choirul Anam.Ia menjelaskan pemantauan dan penangkapan atas dr Sunardi merupakan bagian dari rangkaian penyidikan tindak pidana terorisme mengingat almarhum saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka.“(Penetapan) tersangka ini pengembangan dari berbagai keterangan termasuk dokumen putusan pengadilan,” ujar dia.Kepolisian telah melakukan pendalaman kasus selama 3 tahun sebelum mengawasi dan menetapkan dr Sunardi sebagai tersangka tindak pidana terorisme.Densus 88 Antiteror Polri yang telah membawa surat penangkapan, berupaya menyergap dan menangkap dr Sunardi di sekitar Jalan Bekonang, Kabupaten Sukoharjo, 9 Maret 2022, pada malam hari.Komnas HAM menilai adanya surat tugas menunjukkan Densus 88 Antiteror Polri telah memenuhi prinsip legalitas saat bertugas.Tidak hanya prinsip legalitas, Komnas HAM menyimpulkan bahwa Densus 88 Antiteror Polri telah memenuhi prinsip nesesitas dan kehati-hatian saat berusaha menangkap dr. Sunardi.Namun, dr. Sunardi saat berusaha ditangkap polisi justru melawan dan berusaha melarikan diri. Tersangka sempat menabrak seorang petugas dan mengendarai mobilnya dalam kecepatan tinggi.Di bak mobil yang dikendarai dr. Sunardi, ada dua polisi yang berusaha menghentikan tersangka.Komnas HAM dalam laporannya menyebutkan dr. Sunardi juga menabrak kendaraan milik warga dan petugas saat berusaha melarikan diri.Di tengah kejadian itu, polisi yang berada di bak mobil tersangka melepas sembilan tembakan, tiga di antaranya tembakan peringatan.Pelarian dan pengejaran terhadap dr. Sunardi kemudian berhenti setelah dia menabrak pagar beton rumah warga dengan kecepatan tinggi. Dua polisi yang berada di bak mobil terlempar dan pingsan, sementara dr. Sunardi ditemukan tidak sadar di dalam kendaraan.Dia langsung dibawa ke Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta untuk pertolongan pertama, kemudian tersangka terorisme itu dirujuk ke RS Bhayangkara Semarang.RS Bhayangkara Semarang pada 10 Maret 2022 menetapkan dr. Sunardi meninggal dunia setelah kondisinya terus memburuk.Hasil pemeriksaan di RS menunjukkan ada empat luka tembak pada tubuh korban, yaitu di kulit lengan kanan dekat siku, lengan bawah kanan di atas pergelangan tangan, punggung kanan atas dekat tulang belikat (peluru tidak tembus), dan otot bagian pinggang sisi kanan.Walaupun demikian, pihak keluarga menolak autopsi terhadap dr. Sunardi dan tidak berniat mengajukan gugatan hukum atas kematian tersangka terorisme itu.Dari hasil pemantauan dan penyelidikan atas kematian dr. Sunardi, Komnas HAM memberi tiga rekomendasi untuk kepolisian, yaitu meningkatkan penegakan HAM untuk setiap penindakan yang dilakukan Densus 88 Antiteror Polri, mengembangkan pendekatan humanis dalam menangani kasus terorisme, mengupayakan akuntabilitas, dan transparansi dalam seluruh penegakan hukum tindak pidana terorisme. (mth/Antara)

Ketika “Street Justice” Menimpa Ade Armando

BY FNN Selasa, 12 April 2022 06:13:09 0

Kalau hanya sekedar “memantau” demontrasi mahasiswa, mengapa dia justru menampakkan diri di depan umum, bahkan secara atraktif terkesan gembira saat diwawancarai wartawan? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN ENTAH siapa yang menugaskan dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando untuk memantau unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). Kehadiran Ade berbarengan dengan para mahasiswa dari BEM SI yang ingin demonstrasi menolak presiden tiga periode. Ade juga sepakat dengan salah satu tuntutan BEM SI yakni menolak perpanjangan masa jabatan Presiden. “Kalau gugatannya agar tidak diperpanjang, agar dihentikan wacana tiga periode, saya juga setuju,” kata Ade yang dikenal di media sosial sebagai pendukung Presiden Joko Widodo ini di lokasi, Senin (11/4/2022). Ade mengaku tak ikut demonstrasi. Hanya sekadar memantau. “Saya tidak ikut demo, cuma sepakat saja,” ungkap Ade yang mengenakan kaos hitam bertuliskan “Pergerakan Indonesia untuk Semua” ini. Namun, kehadiran Ade ini justru “memicu” kemarahan Emak-emak yang juga ikut unjuk rasa mahasiswa. Dalam video yang beredar, Ade langsung diumpat dengan ucapan buzzer, munafik, pengkhianat, dan sadar kamu, sehingga ia tampak marah. Rupanya, kemarahan Ade karena diumpat emak-emak itu telah memancing massa yang ada di sekitarnya. Bogem mentah pun melayang di tubuh Ade. Melihat ada yang mukulin Ade, massa yang lain ikut memukulinya. Wajah Ade tampak babak belur. Ade kemudian ditolong dan dipapah 2 polisi dalam keadaan tanpa celana (panjang). Salah satu petugas yang memapahnya adalah Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo. Rupanya ketika dipukuli oleh massa itu, celana Ade diplorotin hingga hanya tampak celana dalamnya saja. Tak hanya itu. Hidung Ade juga mengeluarkan darah dan matanya bonyok. Menurut penilaian Managing Director Political Economy & Policy Studies Anthony, pengeroyokan yang dialami Ade Armando saat aksi unjuk rasa BEM SI di depan Gedung DPR itu merupakan dampak dari sistem hukum yang tak adil di Indonesia. Sehingga, ketidakadilan itu memicu pengadilan jalanan. “Ade Armando korban sistem hukum yang tidak adil, dari pemeriksaan hingga pengadilan. Sebagian masyarakat tidak tersentuh hukum, yang lainnya dicari-cari untuk dihukum: memicu pengadilan jalanan. Semoga jadi pelajaran, tegakkan hukum sesuai hukum berlaku,” tulis Anthony melalui akun Twitternya, @AnthonyBudiawan, Senin (11/4/2022). Perlu dicatat, Ade telah berkali-kali dilaporkan ke polisi karena kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Bahkan pada 2017 Ade telah ditetapkan sebagai tersangka karena mengatakan \'Allah bukan orang Arab\', tetapi hingga kini ia tetap tak tersentuh hukum. Di sisi lain, hanya karena menyelenggarakan resepsi pernikahan anaknya, Habib Rizieq Shihab (HRS) dan panitia pernikahan tersebut, dipenjarakan. Bahkan Ustadz Maaher At-Thuwailibi yang dilaporkan karena menghina Habib Luthfi, meninggal dunia di Rutan Bareskrim Polri pada Februari 2021. HRS kemudian divonis 4 tahun karena menyatakan dirinya baik-baik saja sebelum hasil swab test yang dilakukan oleh Mer-C saat HRS dirawat di RS Ummi Kota Bogor pada November 2020, belum keluar.  Selain itu, seperti halnya Denny Siregar dan Permadi Arya (Abu Janda), Ade Armando memang kerap membuat kubu oposisi, khususnya umat Islam, marah dengan pernyataan-pernyataannya di media sosial. Seperti Ade, meski sering dilaporkan, Denny dan Abu Janda, nyaris tak tersentuh hukum. Memang sangat tidak aman bagi Ade berada di tempat terbuka, apalagi berada di tengah massa yang berseberangan dengan pemerintah yang dibela dan didukungnya itu. Jika aparat penegak hukum tetap tidak berlaku adil di tengah masyarakat, bukan tidak mungkin Denny dan Abu Janda suatu saat juga akan mengalami nasib serupa dengan Ade Armando: Street Justice alias “Pengadilan Jalanan”. Apalagi, dari pengakuan Denny Siregar di FB-nya, ternyata dia berhasil “menyusup” di tengah-tengah peserta unjuk rasa mahasiswa BEM SI pada Senin (11/4/2022). Dengan bangganya Denny memamerkan foto sebelum dan sesudah aksi. Pengeroyokan terhadap Ade Armando itu terjadi setelah massa mahasiswa membubarkan diri di depan Gedung DPR. Beberapa saat setelah peristiwa tersebut, tersebar foto empat orang yang diduga sebagai pelakunya berikut identitasnya. Tapi, tidak sampai sejam, soal dugaan keterlibatan satu diantaranya, Try Setia Budi Purwanto, Jl. Inpres RT 002/RW 001, Kelurahan Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, Lampung, telah dibantah Michael Azriel Ibrahim selaku Kepala Kampung Lembasung. Bahwa, tentang keterlibatannya adalah tidak benar. “Karena beliau sampai saat ini masih berada di kampung Lembasung bersama keluarganya. Semoga dapat menjadi perhatian kita semua soal berita-berita yang sudah viral yang tidak benar beritanya,” tegasnya melalui akun FB-nya.   Terlepas dari apakah mereka benar-benar terlibat, semua ini sepertinya sudah direncanakan, sehingga menjadi bola liar untuk diarahkan bahwa unjuk rasa mahasiswa 11 April 2022 tersebut tercoreng. Karena telah disusupi kelompok radikal dan intoleran. Entah siapa yang “bermain”. Apakah Ade Armando memang sengaja dipasang dan dihadirkan di tengah-tengah massa karena wajahnya mudah dikenalinya. Artinya, bisa saja Ade berperan sebagai “provokator” untuk memancing massa sehingga marah atas kehadirannya? Sementara jauh sebelumnya sudah “dipersiapkan” beberapa orang yang akan bertindak sebagai “eksekutor” Ade Armando hanya untuk memancing supaya massa lainnya ikut memukulinya? Target: “tidak boleh” ada lagi demonstrasi di wilayah DKI Jakarta karena dikhawatirkan anarkis. Kalau hanya sekedar “memantau” demontrasi mahasiswa, mengapa dia justru menampakkan diri di depan umum, bahkan secara atraktif terkesan gembira saat diwawancarai wartawan? Mengapa Ade Armando tidak meniru Denny Siregar yang dengan bangganya berhasil “menyusup” di tengah-tengah massa? Lebih menarik lagi, ketika dijenguk Wakil Ketua Umum PSI), Grace Natalie, di rumah sakit, Ade Armando bukannya jera. Ini terlihat dari akun Grace yang dibagikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya, @gracenet. Melalui caption di unggahan tersebut, Grace menyebutkan terindikasi pelaku bukan kalangan mahasiswa. Menurutnya, pengroyokan terhadap Ade terjadi setelah aksi membubarkan diri. “Kebanyakan mahasiswa mulai berangsur pulang. Kalau melihat video dan bahasa yang mereka pakai, para pelaku adalah kelompok penyusup, orang-orang cacat logika yang sering dikritisi Bang Ade selama ini,” katanya dalam unggahan tersebut, Senin (11/4/2022). Seperti dilansir Okezone, Grace Natali menyebutkan, dengan tragedi ini tidak membuat rekannya itu takut. Tapi sebaliknya, dengan apa yang ia alami akan membuatnya semakin berani. “Tadi dia bilang dengan suara tidak gentar sedikitpun: jangan kalian pikir saya akan takut dan diam. Saya justru akan semakin gila setelah ini,” tulis Grace menirukan apa yang diucapkan Ade. Benarkah Ade Armando bakal “semakin gila” seperti kata Grace Natali ketika menjenguk tokoh yang dinilai “kebal hukum” ini? (*)

Menyikapi Demo 1104

BY FNN Selasa, 12 April 2022 04:02:29 0

Oleh karena itu, unjuk rasa mahasiswa sebaiknya tetap dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan kepedulian pemuda terhadap problem pokok bangsa. Perlawanan mereka adalah jihad konstitusi. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok  DPD MPR RI ADA yang berubah dari substansi narasi Presiden Joko Widodo. Sebulan lalu, Presiden bilang siapapun boleh-boleh saja memunculkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi, sebulan kemudian, Jokowi menegaskan penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan sesuai agenda agar tidak ada lagi isu dan spekulasi soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, sehari sebelum demo besar BEM SI. Mengapa Jokowi berubah? Kalau melihat momentumnya, boleh jadi karena eskalasi gerakan mahasiswa. Sebelum demo besar 11 April 2022, berbagai demonstrasi pendahuluan telah marak terjadi di daerah. Di Jambi, kunjungan kerja presiden yang disambut demo mahasiswa bahkan membuat orang nomor satu di tanah air itu dikabarkan mengambil langkah seribu. Perubahan sikap Jokowi terkait penundaan Pemilu tidak merubah rencana mahasiswa. Lagi pula, demo kali ini tidak cuma terkait penundaan pemilu semata. Banyak aspirasi lain yang harus disampaikan, sehingga unjuk rasa pada 11 April 2022 tetap dilakukan. Alhasil, jalan-jalan kembali menjadi podium, mobil komando kembali menjadi panggung penyampai aspirasi. Lautan manusia membanjiri depan Gedung Parlemen. Jakarta dan sejumlah kota besar lain gegap gempita, tetapi media sepi meliput. Minimnya pemberitaan media tak membuat bara api semangat mahasiswa meredup. Media sosial menjadi sarana alternatif penyampai informasi. Sayangnya, aksi demo diwarnai insiden pengeroyokan terhadap Dosen UI Ade Armando. Peristiwa tersebut jelas melawan hukum. Namun, sebagai bahan renungan, tidak juga keliru bila melihatnya sebagai warning kian menajamnya polarisasi. Ketidakadilan jangan-jangan telah membuat luka hati masyarakat mengendap seperti magma di perut bumi. Ketika endapannya semakin besar, magma terdorong kuat dan akhirnya menyembur melalui gunung api begitu menemukan momentum. Kita menyerahkan penyelesaian pengeroyokan Ade Armando kepada aparat kepolisian. Sang pengeroyok tentu harus diusut tuntas. Di saat bersamaan pula, status tersangka Ade Armando sejak 2017 melalui putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus pula diselesaikan hingga berkekuatan hukum tetap, agar rakyat merasakan keadilan. Di luar persoalan itu, demonstrasi mahasiswa adalah refleksi dari proses demokrasi sekaligus ekspresi kebebasan berpendapat atau menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dipandang. Terlebih lagi, undang-undang menjamin kebebasan berpendapat di muka umum dan demokrasi memang menginginkan partisipasi masyarakat mengawal jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, unjuk rasa mahasiswa sebaiknya tetap dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan kepedulian pemuda terhadap problem pokok bangsa. Perlawanan mereka adalah jihad konstitusi. Mahasiswa menolak penundaan pemilu, sebab penundaan Pemilu adalah itikad buruk yang mengangkangi konstitusi. Mahasiswa meminta stabilitas harga pangan, sebab kebutuhan pokok yang terjangkau merupakan hak rakyat sekaligus kewajiban negara. Mahasiswa juga meminta evaluasi UU IKN, sebab UU IKN dipandang banyak menimbulkan masalah, di samping sangat minim partisipasi publik, dan memang belum layak di tengah berbagai problem ekonomi bangsa. Pun dengan tuntutan lainnya: usut tuntas mafia minyak goreng, selesaikan konflik agraria, dan realisasi janji kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin adalah hal lumrah yang layak ditagih. Maka, negeri ini harus bangga masih memiliki kaum intelektual muda yang senafas dengan rakyat, yang merasakan dan memperjuangkan persoalan mereka. Itulah sejatinya jati diri mahasiswa, yang tidak akan diam melihat pembungkaman, ketidakadilan, atau penghilangan hak-hak rakyat. Gerakan mahasiswa adalah reaksi atas aksi-aksi kegagalan pemerintah dalam melakukan tugasnya. Kegagalan tersebut memuncak pada rapuhnya ekonomi bangsa yang, sayangnya, diiringi belitan hutang negara yang menembus angka Rp 7.000 triliun. Sayangnya, berbagai kebijakan yang ditempuh itu justru semakin membuat bangsa terpuruk lebih dalam. Apa urgensinya IKN di tengah problem ekonomi kita? Mengapa harus ada pembelahan di sana-sini? BEM SI diadu dengan BEM Nusantara yang terkesan sebagai bentukan pemerintah. APDESI diadu dengan APDESI “baru” yang palsu karena tidak terdaftar di Kemenkumhan. Semakin bangsa ini terbelah, semakin lemah NKRI, walau semakin keras dielukan sebagai harga mati. Kini, pascademo, apa yang harus dilakukan? Tidak lain dan tidak bukan, pemerintah harus introspeksi diri, segera melakukan perubahan kebijakan yang signifikan, dan memenuhi tuntutan mahasiswa. Bila tidak, maka tidak menutup kemungkinan aksi-aksi mahasiswa berikutnya terus terjadi dan justru berpotensi memicu gerakan-gerakan dari elemen masyarakat lainnya. Sejarah menuliskan, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Soeharto yang berkuasa 32 tahun saja harus tumbang. Kita tidak ingin itu terjadi pada Pemerintahan Joko Widodo. Maka, Presiden Jokowi harus pula belajar dari sejarah itu. (*)

Puisi untuk Pendusta

BY FNN Senin, 11 April 2022 12:19:51 0

Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih   Tuan berbusa busa dan berkata Big data saya 110 juta setuju Pemilu ditunda. Dengan gayanya sebagai penguasa Kalau memang benar buktikan saja Agar diantara kita tidak ada dusta   Terlihat presiden mengambil jarak dengan Anda. Karena Tes The Water menunjukan arah berbeda  Semua Survey berbeda tidak ingin Pemilu ditunda. Data Tuan akan digugat indikasinya dusta. Baik perdata atau pidana.   Bertobatlah selagi waktu masih ada. Jangan lagi neko-neko buat perkara Akan berakibat fatal akibatnya. UU No.14/2008, menuntut dibuktikan secara terbuka. ICW sudah meminta mana datanya   Waktunya nanya 10 hari jam kerja. Kalau ahirnya menuju arah berperkara Jadi repot semua. Mintalah maaf saja Kepada seluruh rakyat Indonesia.   Ya semua terserah Anda. Masa bohong di alam terbuka. Jangan ada niat membuat makar itu nista. Mahasiswa dan rakyat sudah membuka mata. Membuntuti kebohonganmu yang terus membabi buta. (*)  

Akhirnya, Sebagian Tuntutan Mahasiswa Dipenuhi Presiden: Percaya?

BY FNN Ahad, 10 April 2022 23:23:24 0

 Jika menyimak tuntutan janji-janji kampanye di atas, itu berarti mahasiswa masih memberi kesempatan Jokowi untuk menuntaskan jabatannya hingga berakhir pada 2024. Persoalannya, masih percayakah? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SETIDAKNYA ada dua peristiwa menarik pada Jum’at dan Sabtu (8 dan9 April 2022) akhir pekan lalu. Kemunculan Jenderal TNI Purn Wiranto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang bertemu BEM Nusantara. Pertemuan Wiranto di depan publik untuk yang pertama kalinya dengan BEM Nusantara ini dituding sebagai upaya penggembosan terhadap rencana aksi unjuk rasa BEM Seluruh Indonesia, Senin (11 April 2022) pekan ini. Yang menarik, dalam kesempatan jumpa persnya, Wiranto sempat menyentil soal klaim Big Data masyarakat yang ingin Pemilu 2024 ditunda yang pernah disampaikan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. Wiranto meminta apabila memang benar ada big data itu untuk diperlihatkan kepadanya. “Ya, sudah ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasihkan saya, saya bisa jawab,” kata Wiranto di kantor Wantimpres, Jumat (8/4/2022). Kalau memang big data itu hanya sekedar ucapan, maka Wiranto menganggap isu penundaan pemilu tersebut hanya menjadi pembahasan yang tidak akan kunjung selesai. Apalagi ia lebih memilih untuk berpikir secara rasional terkait isu penundaan pemilu tersebut. “Satu debatable yang tidak akan (pernah) selesai. Ya, kita bicara rasionalitas,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Wiranto juga menegaskan kalau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode itu harus melewati proses yang tidak mudah. Menurutnya, untuk mengabulkan perpanjangan masa jabatan presiden itu butuh jalan yang panjang dan berat karena menyangkut amandemen UUD 1945. Dari sisi masyarakatnya harus sepakat terlebih dahulu, kemudian MPR RI juga harus menyetujui adanya perubahan UUD 1945. MPR sendiri merupakan gabungan DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam 9 parpol, lanjut Wiranto, sehingga perjalanannya tidak akan semudah yang dibayangkan. “DPR sendiri dari 9 parpol hanya 3 parpol yang setuju mengubah itu, 6 parpol tidak setuju. Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi, mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?” tegasnya. Kemunculan Wiranto bersama BEM Nusantara ini seolah memberi penegasan bahwa Presiden Joko Widodo tidak sepakat dengan manuver isu perpanjangan masa jabatan maupun penundaan pemilu 2024. Di sini Wiranto sudah menjadi “juru bicara” dan kepanjangan tangan Presiden Jokowi, karena Jokowi sendiri tidak pernah secara tegas menolak usulan tiga parpol (PKB, PAN, dan Golkar) tersebut. Sebagai Ketua Wantimpres, seharusnya Wiranto memberikan masukan pada Presiden Jokowi sebelum persoalan perpanjangan jabatan dan penundaan itu menjadi isu liar yang semakin berkembang di masyarakat. Itulah peristiwa menarik pertama yang menyita perhatian publik. Manuver  perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu menjadi “bola liar” di kalangan elit politik dan pemerintah. Bahkan Luhut pernah mengklaim ada 110 juta big data di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Ia mengatakan bahwa ratusan juta orang itu menginginkan Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Peristiwa menarik kedua adalah kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa ke Rumah Dinas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk membahas dinamika yang terjadi belakangan ini, Sabtu (9/4/2022). Terutama aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk rencana aksi besar BEM SI yang akan digelar pada Senin, 11 April 2022. Jenderal Andika menyatakan dukungan terhadap pernyataan Ketua DPD agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa.  “Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,” katanya. Melansir FNN.co.id, Sabtu (09 April 2022 18:57:17), menurut Jenderal Andika, demonstrasi itu merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi Undang-undang. Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. “Termasuk suara dari Pak Ketua DPD yang merupakan tokoh di negeri ini,” ujarnya. Sebelumnya, LaNyalla Mahmud Mattalitti sudah menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan. “Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik,” ujarnya. Karena itu, ia mengingatkan pada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik. “Saya sudah telepon langsung Kapolri (Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo), saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap,” tegas Senator asal Jawa Timur itu. Terkait suara-suara yang minta agar Jokowi mundur, LaNyalla dan lembaga DPD RI sudah menyampaikan komitmennya, akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024. “Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan, tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi. Jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi,” paparnya. Ditambahkan LaNyalla, dia juga menyampaikan ke para mahasiswa melalui siaran persnya, bahwa terkait tuntutan tentang janji kampanye yang belum ditepati, harus kita beri kesempatan sampai 2024. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan aparat penegak hukum tidak boleh ada kekerasan saat menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa.Mahfud menyampaikan pesan itu salah satunya kepada Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam yang mewakili Kapolri saat Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu.“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi,” katanya. Dari enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa, satu diantaranya seperti yang disampaikan LaNyalla. Yakni, mahasiswa menuntut Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin supaya menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Jika menyimak tuntutan janji-janji kampanye di atas, itu berarti mahasiswa masih memberi kesempatan Jokowi untuk menuntaskan jabatannya hingga berakhir pada 2024. Persoalannya, masih percayakah? Apalagi, Ahad (10/4/2022), melalui YouTube Sekretariat Negara, Jokowi telah menugaskan menterinya agar menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggal Pemilu telah disepakati 14 Februari 2024. Sedangkan Pilkada serentak digelar pada November 2024.Jokowi sebelumnya meminta jajarannya memastikan agar tidak lagi muncul spekulasi di masyarakat, pemerintah sedang melakukan upaya penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Presiden Jokowi sampaikan hal itu dalam pengantar rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ramainya rencana aksi mahasiswa pada 11 April ternyata tidak saja ingin menyuarakan aspirasi tolak tunda Pemilu dan tolak tiga periode Jokowi. Mahasiswa ternyata juga ingin Jokowi meletakkan jabatan Presiden. “Semestinya Presiden Jokowi tahu diri dan mundur. Semua persoalan bangsa ini juga tak lepas dari ketidakcakapan Jokowi mengelola pemerintahan,” ujar Rizky Awal, Ketua GP-PMI dalam diskusi online di YouTube Ahmad Khozinudin Channel, pada Ahad (10/4/2022) Afandi Ismail selaku Ketua Umum PB HMI juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, sangat disayangkan kalau aspirasi tuntutan mahasiswa tidak sampai pada menuntut Jokowi mundur. “Kami dari HMI tegas menyampaikan aspirasi tuntutan pada aksi 11 April 2022, agar Presiden Jokowi turun,” ungkap Afandi. Afandi melihat, problem bangsa Indonesia sangat kompleks. Benalu oligarki yang menunggangi Jokowi harus dipangkas, agar tidak merusak bangsa Indonesia. Kapitalisme liberal telah menggerogoti bangsa Indonesia. (*)

Presiden Lantik Anggota KPU dan Bawaslu 12 April 2022

BY FNN Ahad, 10 April 2022 13:22:27 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 pada 12 April 2022, kata Menkopolhukam Mahfud MD.“Saya sampaikan bahwa pada Selasa, 12 April 2022, Presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih secara sah melalui proses seleksi oleh panitia independen dan DPR,” kata Mahfud saat memimpin rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Sabtu.Ia menyampaikan pelantikan itu merupakan bukti pemerintah fokus mendukung persiapan Pemilu 2024.“Ini sebagai bukti bahwa pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2024 bersama KPU dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu,” ujar Mahfud.Dalam rapat yang dihadiri oleh beberapa anggota kabinet, Panglima TNI, perwakilan Kapolri, serta pejabat Eselon I Kemenko Polhukam, Mahfud lanjut menyampaikan pemerintah berharap anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 dapat bekerja mempersiapkan Pemilu 2024 sesuai ketentuan konstitusi dan aturan perundang-undangan.Ada tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu yang akan dilantik oleh Presiden pada 12 April.Tujuh anggota KPU itu, yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asyari, Muhammaf Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.Lima anggota Bawaslu yang dilantik pada 12 April, yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.Masa kerja anggota KPU dan Bawaslu periode sebelumnya berakhir pada 11 April 2022.Dalam rapat kerja yang sama, Mahfud menyampaikan pihaknya tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah masyarakat meskipun usulan itu menuai pro kontra di masyarakat.“Kebebasan seperti itu yang kita perjuangkan bahwa aspirasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya, kemudian lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” kata Mahfud.Menkopolhukam tidak menyebut wacana apa yang menuai polemik, tetapi yang saat ini memancing perdebatan bahkan protes masyarakat adalah usulan menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden sampai tiga periode. (mth/Antara)

Erick Ketuk Hati Swasta Terkait Komitmen Minyak Goreng bagi Rakyat

BY FNN Ahad, 10 April 2022 13:19:41 0

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengetuk hati pihak swasta untuk berkomitmen penuh terkait pemberian minyak goreng kepada rakyat.\"Saya sangat mengetuk para swasta juga untuk juga punya komitmen penuh kepada pemberian minyak goreng kepada rakyat,\" ujar Erick Thohir dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.Menteri BUMN mengingatkan kembali sebagai bangsa Indonesia yang dianugerahi kekayaan sumber daya yang luar biasa, maka semua pihak yang hidup dan mendapatkan berkah di Tanah Air harus kembali dan ikut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang terjadi di Indonesia.\"Karena ingat kita sebagai bangsa Indonesia ini Alhamdulillah ini luar biasa. Jadi kita mesti ingat, bahwa kita hidup di Indonesia, kita mendapatkan berkah di Indonesia. Jadi ketika ada hal seperti ini para swasta juga harus kembali bertanggung jawab menyelesaikan, jangan menjadi orang asing,\" kata Erick Thohir.Menurut Menteri BUMN, minyak goreng sendiri seperti diketahui dan ini sejak awal bahwa PTPN hanya memiliki 4 persen luas lahan CPO. Lalu BUMN bersama-sama menampung dari petani mungkin jadinya 7 persen. Mayoritas yang memiliki lahan CPO itu dari swasta. Karena itu Erick Thohir sejak awal dari beberapa bulan lalu mengetuk hati para swasta.\"Kalau BUMN saja yang hanya punya 4 persen melakukan perubahan seperempat dari produksinya yang tidak produksi minyak goreng tadinya kita. Kita lakukan sekarang seperempat dari produksinya untuk rakyat,\" ujarnya.Erick Thohir mengajak swasta bersama BUMN dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan minyak goreng yang saat ini terjadi.\"Menjadi orang ketika kayanya dari sumber daya alam Indonesia, tetapi ketika rakyat membutuhkan tidak hadir. Jadi saya sangat mengetuk para swasta ayo bersama-sama dengan BUMN, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ayo selesaikan masalah minyak goreng ini,\" katanya\"Dan saya rasa bapak Presiden RI Joko Widodo sudah mengambil kebijakan, bapak Menteri Koordinator, bapak Menteri Perdagangan. Tinggal kembali hatinya kita mau tidak melakukan kebersamaan ini. Ayo kembali kita gotong royong,\" tambah Erick Thohir. (mth/Antara)

Sri Mulyani Sebut Kolaborasi G20 Maupun ASEAN Perlu Terus Diperkuat

BY FNN Ahad, 10 April 2022 13:14:33 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan kolaborasi di tingkat global seperti pada forum G20 maupun kerja sama regional di ASEAN perlu terus diperkuat dan konsisten dilanjutkan.Hal ini diungkapkan dalam rangkaian pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 7-8 April 2022 yang pada tahun ini berada pada keketuaan Kamboja.\"Tantangan pembangunan saat ini tidak dapat ditangani negara secara individu,\" kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.ASEAN merupakan kawasan yang memiliki daya tahan di tengah pandemi dan Indonesia berkontribusi pada capaian positif tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi ASEAN yang positif sebesar 2,9 persen di tahun 2021, seiring dengan itu Indonesia mampu tumbuh positif 3,69 persen pada tahun lalu.Baik ASEAN maupun Indonesia juga menahan kontraksi yang dalam di tahun 2020 di mana sebagian besar kawasan maupun negara mengalami kontraksi yang lebih berat, sehingga hal ini tidak terlepas dari respons kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.Sri Mulyani pun menyampaikan terdapat beberapa strategi Indonesia yang dapat dijadikan contoh bagi negara-negara ASEAN, yakni pelebaran defisit di atas tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun setelah selama 15 tahun terakhir disiplin berada di bawahnya.Kemudian, fleksibilitas APBN agar dapat responsif mendanai kebutuhan yang sangat prioritas di kala pandemi yaitu kesehatan dan sosial, serta gotong royong alias burden sharing dengan pihak lain seperti pemerintah daerah terkait pelaksanaan program bantuan sosial dan Bank Indonesia terkait pendanaan penanganan pandemi.Dalam konteks mobilisasi penerimaan perpajakan yang menjadi tantangan bagi kawasan ASEAN yang berkembang, Menkeu menyampaikan kebijakan perpajakan tidak diarahkan untuk penerimaan melainkan relaksasi selama pandemi. Namun ke depan seiring pemulihan, Pemerintah Indonesia merancang konsolidasi fiskal dengan hati-hati dan terukur agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.Di sisi lain, komitmen Indonesia dalam pengendalian iklim juga semakin kuat, bahkan Indonesia bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) sedang merancang Mekanisme Transisi Energi (ETM) untuk memensiunkan dini PLTU Batu Bara dan mengalihkannya ke Energi Baru Terbarukan (EBT).Ia berharap bauran pembiayaan Bank Pembangunan Multilateral, swasta, mitra bilateral, dan lain-lain bisa semakin mendukung transisi yang adil dan terjangkau.Terkait digitalisasi dalam sektor jasa keuangan, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, ASEAN diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan layanan keuangan digital, mulai dari teknologi yang digunakan hingga pengembangan produk keuangan baru.Selain itu, kerja sama keuangan ASEAN untuk mengintegrasi keuangan di kawasan juga perlu diperkuat dengan melakukan pertukaran pandangan mengenai peraturan terkait dan koordinasi yang lebih baik di antara komite kerja ASEAN.Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun turut mengapresiasi kemajuan atas inisiatif liberalisasi jasa keuangan, termasuk perundingan kerja sama antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru.\"Potensi dari integrasi dan kerja sama antara negara tersebut diharapkan berdampak signifikan untuk pemulihan pasca-pandemi di kawasan,\" tambah Sri mulyani.Di akhir pertemuan, dirinya menyampaikan apresiasi kepada Kamboja sebagai keketuaan ASEAN 2022 dan sebagai negara yang akan menjadi ketua ASEAN 2023, Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia menyatakan kesiapan untuk memimpin forum dan pertemuan tahunan ASEAN tahun 2023 mendatang.Persiapan Indonesia akan diarahkan pada penanganan isu dan tantangan yang dihadapi ASEAN agar dapat mendorong pemulihan bersama dan kuat di kawasan. (mth/Antara)

Pertamina Pastikan Stok BBM Aman di Semua Provinsi

BY FNN Ahad, 10 April 2022 12:41:36 0

Medan, FNN - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan stok bahan bakar minyak (BBM) aman di semua provinsi dan bahkan penyaluran sudah \"over\" kuota untuk memastikan ketersediaan di tengah masyarakat. \"Stok aman ini fakta, Pertamina sudah langsung mengecek ke berbagai provinsi,\" ujarnya di Medan, Sabtu. Stok BBM secara nasional, ujar Nicke cukup untuk 22 hari ke depan. Nicke bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif berada di Medan untuk meninjau ketersediaan BBM di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU serta sarana dan fasilitas terminal BBM. Kunjungan ke Sumut, misalnya, kata dia, juga untuk memastikan ketersediaan dan suplai BBM berjalan dengan baik dan lancar di Puasa Ramadhan hingga Lebaran 2022. \"Harapannya BBM subsidi yang tersedia dapat tepat sasaran.Apalagi semua jajaran termasuk Pak Kapolda Sumut sepakat meningkatkan pengawasan,\"katanya. Stok semakin aman karena Pertamina menyiapkan layanan-layanan tambahan seperti SPBU Siaga dan SPBU Kantong. Tim Satuan Tugas Khusus Ramadhan dan Idul Fitri (Satgas RAFI) yang sudah dibentuk juga diharapkan bisa semakin memperlancar ketersediaan BBM di pasar. Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menyebutkan, pihaknya terus mengawasi untuk menghindari penyelewengan BBM bersubsidi di provinsi itu. \"Ada tiga temuan di Sumut, tapi tidak/bukan kasus besar dan kepolisian terus meningkatkan pengawasan,\" katanya. (mth/Antara)

Fajar/Rian Hadapi ganda Putra Tuan Rumah pada Babak Final Korea Open

BY FNN Ahad, 10 April 2022 12:36:31 0

Jakarta, FNN - Pasangan pebulu tangkis Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ganda tuan rumah Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dalam babak final Korea Open 2022 yang berlangsung di Sungcheon, Minggu.\"Kami mau hasil yang terbaik, tapi tidak mau terlalu percaya diri. Fokus satu poin demi satu poin. Lawan punya power kuat dan pertahanan yang rapat. Jadi harus siap adu drive dan serangan-serangannya,\" kata Rian lewat informasi resmi PP PBSI di Jakarta, Minggu.Lawan yang akan dihadapi unggulan keempat itu merupakan ganda putra yang baru dipasangkan, dan sempat mengalahkan peringkat dua dunia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan pada babak empat besar hari Sabtu.Jelang pertandingan partai puncak, Fajar/Rian juga berharap tambahan motivasi dari masyarakat Indonesia yang datang langsung ke stadion untuk mendukung.\"Saya rasa di Korea ini banyak suporter Indonesia yang mendukung langsung ke stadion. Jadi kita merasa seperti di rumah sendiri. Ini menjadi motivasi lebih karena kami punya pendukung, tidak kalah dengan tuan rumah,\" Rian menyebutkan.Selain Fajar/Rian, wakil Indonesia lainnya yang lolos ke babak final ialah Jonatan Christie yang berlaga di nomor tunggal putra. Kemenangan atas Kidambi Srikanth di semifinal membawa Jonatan ke partai puncak.Sebelumnya, Fajar/Rian mengalahkan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri pada duel sesama ganda putra Indonesia di semifinal hari Sabtu. Kemenangan dengan skor 21-12, 21-9 dikantongi Fajar/Rian atas juniornya itu.\"Alhamdulillah bersyukur bisa bermain dengan lancar tanpa ada halangan dan cedera. Kami sudah sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, setiap hari latihan bersama. Jadi kami lebih siap dan lebih in dari awal, tidak membiarkan permainan lawan berkembang,\" Rian menceritakan.Korea Open menjadi final kedua bagi Fajar/Rian dalam dua turnamen terakhir. Dua pekan lalu mereka juga sukses masuk final dan juara di Swiss Open 2022.\"Yang pasti kami bersyukur bisa kembali ke final lagi setelah di dua turnamen awal hasilnya kurang maksimal. Tetapi di pertandingan selanjutnya bisa dua kali ke final. Sekarang kami tidak mau lengah, mau fokus dan mati-matian di babak final,\" pungkasnya. (mth/Antara)

Presiden Mundur atau Dipaksa Mundur

BY FNN Ahad, 10 April 2022 10:36:23 0

Mengundurkan diri dari jabatan dapat ditempuh oleh Presiden sebagai cara paling elegan untuk menunjukan sikap bertanggungjawab, namun sangat jarang ada yang mau melakukan, kecuali dengan jiwa besar seperti yang dilakukan oleh Presiden Suharto. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEGADUHAN munculnya tuntutan Presiden Joko Widodo mengundurkan diri menyisakan pertanyaan: - Mengapa hanya Presiden Jokowi yang diminta/dituntut mundur. - Bagaimana dengan kesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang tidak berfungsi tetapi dalam Pilpres adalah satu paket. - Kegagalan dalam menjalankan pemerintahan dan berakhir munculnya Presiden agar turun dengan suka rela atau dipaksa turun oleh rakyat adalah tanggung jawab bersama Presiden dengan Wakil Presiden. Gelombang demo sejak 2021 terus terjadi menuntut Jokowi mengundurkan diri secara sukarela dan terjadi ancaman dari masyarakat apabila tetap bandel ada keinginan untuk diturunkan secara paksa, akibat trust kepada Presiden melemah, bahkan menghilang. “Masyarakat tidak terdengar menyuarakan tuntutan mundur secara vulgar untuk wakil Presiden, bukan karena prestasi dan kepercayaan masyarakat yang utuh kepada Wakil Presiden tetapi nampak jelas karena masyarakat apriori karena selama ini kosong peran dan fungsinya sebagai Wapres, sampai pada persepsi Wakil Presiden sudah tidak ada”. Sekalipun dalam Pilpres 2019 adalah merupakan satu paket (Presiden dan Wapres), tetapi tanggung jawab kegagalan sampai terjadi mosi tidak percaya rakyat kepada Presiden karena semua akibat yang terjadi atas pengelolaan negara adalah center pada kuasa Presiden. Tuntutan rakyat meminta Jokowi mundur oleh pemilik kekuasan yaitu rakyat dibenarkan secara konstitusi dan selanjutnya akan berakibat hukum sebagai konsekuensinya. Tuntutan mundur kepada Presiden berbanding lurus karena kepercayaan atau trust memudar, dan menguap. Trust tersebut begitu penting dalam membina keberlangsungan dan keutuhan hubungan Presiden dengan rakyatnya. Ketika kekuasaan mulai berubah menjadi tirani bahkan mengarah ke otoriter dengan ditandai komunikasi rakyat dengan penguasa macet, akibat aspirasi/ suara rakyat diabaikan – muncullah oligarki (riil pengendali dan pengemudi negara) dengan ciri kapitalis berlaku ugal-ugalan memeras sumber daya alam dan tidak lagi peduli urusan rakyat sesuai amanah tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 45. Pada posisi puncak kemarahannya, rakyat menarik kembali amanah yang telah dititipkan kepada Presiden. Presiden juga akan dimintai pertanggung-jawabannya baik secara administrasi, perdata hingga pidana. Lunturnya trust dari rakyat berakhir pada pemakzulan (impeachment) terhadap seseorang pemimpin yang dahulu pernah dititipi sebuah amanah, melalui Pemilihan Presiden. Pemakzulan adalah berhenti memegang jabatan atau turun tahta. Pemakzulan terhadap seorang Presiden diatur dalam konstitusi kita, UUD NRI 1945, yaitu pada Pasal 7A. Pasal 7A selengkapnya berbunyi: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Proses pemakzulan itu melibatkan tiga lembaga. Yakni, DPR (proses politik), Mahkamah Konstitusi (MK) (proses hukum), dan MPR (proses politik). MK itu yang akan menilai apakah presiden memenuhi perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7A UUD NRI 1945. Pemakzulan Presiden yang secara legal dijamin oleh konstitusi, ada cara lain untuk mengakhiri kekuasaan rezim pemerintahan tertentu, yaitu dengan mekanisme pengunduran diri sebagai Presiden dan Wapres. Mengundurkan diri dari jabatan dapat ditempuh oleh Presiden sebagai cara paling elegan untuk menunjukan sikap bertanggungjawab, namun sangat jarang ada yang mau melakukan, kecuali dengan jiwa besar seperti yang dilakukan oleh Presiden Suharto. Proses pengunduran diri ini juga dilindungi secara konstitusional berdasarkan Tap MPR RI No. VI/MPR-RI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.   Disebutkan bahwa: “Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.   Pertanyaannya bagaimana kalau hanya Presiden yang diminta dan atau telah mengundurkan diri atau dipaksa untuk mundur? Maka sesuai pasal 8 UUD 1945 mengatur keadaan Presiden yang tidak dapat lagi menjalankan jabatan kepresidenan untuk sisa masa jabatannya. Isi Pasal 8 UUD 1945 Setelah Amandemen. Pada pasal 8 ayat (1): Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Apabila Wapres, juga bernasib sama terjadi mosi tidak percaya kepada Wapres karena kapasitas dan kemampuan dan kesehatan yang sangat lemah, bahkan selama ini sudah dianggap tidak ada, maka aturannya seperti berikut: “Jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama”. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wapres dari dua pasangan calon Presiden dan Wapes yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol yang pasangan calon Presiden dan Wapresnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Terhadap kekuasaan yang telah berubah menjadi tirani dan otoriter tidak boleh ada kompromi dan tidak boleh ada jalan tengah – Presiden harus mundur atau dipaksa mundur. (*)

Permainam Fakta dan Fiksi: Rezim dalam Kepanikan dan Segera Jatuh!

BY FNN Sab, 09 April 2022 21:37:09 0

Menciptakan banyak kabut akan menyulitkan rezim mampu membaca dan mengamati kita. Di saat inilah akan ada ruang bermanuver ganti peran guna sesatkan pemerintah sekalian. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih PENYESATAN terbaik adalah kemenduaan mencampur fakta dengan fiksi sehingga yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Realitas selalu didampingi dan dibungkus dengan kebohongan. Satu satunya senjata rezim saat ini adalah amunisi penyesatan sebagai unggulan untuk pertahanannya. Penyesatan membutuhkan ekspresi seolah- olah dirinya bisa tampil prima sebagai: manusia sederhana, lurus, dan jujur. Semua pidato pejabat negara saat ini selalu tampil dengan narasi penyesatan dipaksakan mirip dengan realita. Mereka menggunakan strategi bahwa “apa yang diangankan akan langsung diyakini, tetapi apa yang dipikirkan/ dibayangkan juga sedang dipikirkan dan dibayangkan orang lain”. Terus memutar-balikan keadaan yang sedang diamati oleh rakyat, mendistorsi dan memanipulasi agar sesuai dengan apa yang sedang diminta dan dipikirkan rakyat. Kita harus cermat dan hati-hati menelaah perkataan mereka, penampilan mereka, nada suara mereka, tindakan tertentu yang tampaknya berarti khusus. Semua yang dilakukan seseorang dalam dunia sosial adalah tanda. Tidak ada pertimbangan moral dalam penyesatan, yang penting memperoleh keunggulan menggunakan kamuflase agar kekuasaan tetap bisa bertahan dan mendapatkan kemenangan tetap bisa menguasai keadaan. Mereka berkeyakinan bahwa apabila pemerintah sampai tumbang hanya kecelakaan, bencana, keburukan dan semua akan menanggung akibat yang sangat mengerikan. Adanya sindiran Joko Widodo sesama marah kepada Presiden. Presiden tiba-tiba mengambil kebijakan untuk membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Terakhir di kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto selaku Ketua Wantimpres memanggil mahasiswa berlabel BEM Nusantara itu, setelah sebelumnya kelompok Cipayung dipanggil ke Istana, semuanya adalah bentuk penyesatan, untuk menenangkan rakyat dan mahasiswa tetap terkendali. Rezim seringkali menggunakan cara lama untuk pencitraannya dengan ucapan dan tindakan semu, berkamuflase, pola hipnotis sampai pada informasi semua, dan melaksanakan bayang-bayang dalam bayang-bayang semua muncul dan nampak secara bersamaan. Rekayasa di atas sesungguhnya tanda-tanda rezim sudah berada dalam kepanikan dan menuju kehancurannya, mental mereka telah jatuh. Cara membalikkan serangan fakta yang dikemas dengan fiksi. Lakukan perlawanan kabut – dengan (cara) pembalikan membuat kabut yang akan menjadikan bentuk dan warna sulit dikenali. Menciptakan banyak kabut akan menyulitkan rezim mampu membaca dan mengamati kita. Di saat inilah akan ada ruang bermanuver ganti peran guna sesatkan pemerintah sekalian. Mereka akan semakin gelisah, kemudian bingung dan semakin dalam. Dalam kabut, perlawanan rakyat muncul dengan macam-macam bentuknya. Di sinilah rezim mudah untuk jatuh, dijatuhkan dan akan jatuh! (*)

Kunjungi Ketua DPD RI, Panglima TNI Dukung Aparat Tak Represif ke Mahasiswa

BY FNN Sab, 09 April 2022 18:57:17 0

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima kunjungan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (9/4/2022). Kedua tokoh membahas dinamika yang terjadi belakangan ini. Terutama aksi-aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk rencana aksi besar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang akan digelar 11 April nanti. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan dukungan terhadap pernyataan Ketua DPD RI agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa.  \"Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,\" katanya. Menurut Andika, demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin Konstitusi dan dilindungi Undang-undang. \"Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini,\" ujarnya. Sebelumnya, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sudah menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tidak bisa dibendung. Enam tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah suara rakyat kebanyakan. \"Adik-adik mahasiswa ini sebagai saluran dari suara rakyat. Itu harus dihargai dan diterima dengan baik,\" ujar LaNyalla. Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan kepada aparat keamanan agar kebebasan berpendapat itu harus difasilitasi dengan baik. “Saya sudah telepon langsung Kapolri, saya minta agar kepolisian, jangan represif terhadap aksi demonstrasi penyampaian pendapat dan sikap,\" tegas Senator asal Jawa Timur itu. Terkait suara-suara yang minta agar Jokowi mundur, LaNyalla dan lembaga DPD RI sudah menyampaikan komitmennya, akan mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024. \"Saya dan anggota DPD RI mengawal pemerintahan ini hingga akhir masa jabatan, tahun 2024. Kita taat terhadap konstitusi. Jadi jangan tanyakan komitmen kami soal konstitusi,\" paparnya. Ditambahkan LaNyalla, dia juga menyampaikan ke para mahasiswa melalui siaran persnya, bahwa terkait tuntutan tentang janji kampanye yang belum ditepati, harus kita beri  kesempatan sampai 2024. Dalam kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Brigjen Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir.(mth/*)

Kasau Sebut Upacara HUT ke-76 di Yogyakarta Kota Kelahiran TNI AU

BY FNN Sab, 09 April 2022 18:46:37 0

Yogyakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mengatakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 TNI AU digelar di Yogyakarta, karena kota ini merupakan kota kelahiran angkatan bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan di udara.\"Pelaksanaan upacara ini sengaja kami rencanakan dan laksanakan di AAU atau di Yogyakarta ini, mengingat Kota Yogyakarta adalah kota kelahiran dari TNI Angkatan Udara,\" kata Kasau dalam sesi doorstop kepada media, usai Upacara HUT ke-76 TNI AU, di Lapangan Dirgantara AAU Yogyakarta, Sabtu.HUT TNI AU tahun 2022 di Lapangan Dirgantara AAU Yogyakarta itu mengambil tema yaitu \"Dengan Dilandasi Semangat Swa Bhuwana Paksa TNI AU Siap Menjaga Keamanan Wilayah Udara dan Mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional.\"\"Kita patut sangat bersyukur meski tetap dibatasi dan melaksanakan secara protokol kesehatan dengan jumlah yang dibatasi, jumlah undangan yang terbatas, kami setelah dua tahun dapat melaksanakan lagi upacara dengan pertunjukan demo flypast dengan pesawat yang jumlahnya dibatasi,\" katanya.Pesawat tersebut, lepas landas dan kembali dari masing-masing homebase dan juga pesawat pesawat latih yang berada di Landasan Udara (Lanud) Adisutjipto Yogyakarta.\"Alhamdulillah pelaksanaan upacara dan demo \'flypast\' tadi berjalan lancar dan selamat,\" katanya pula.Dalam kesempatan itu, Kasau juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X atas pemberian gamelan, dan juga bibit pohon gayam, pohon sawo kecik, pohon kepel, pohon jambu dersono masing-masing 100 bibit kepada TNI AU.\"Bibit-bibit tanaman ini akan menghijaukan lingkungan khususnya di lingkungan pendidikan di TNI AU, tidak hanya di AAU, bibit bibit pohon itu akan saya sebar pada lembaga-lembaga pendidikan AU,\" kata KSAU.\"Karena dari bibit-bibit pohon tersebut kita wajib melestarikan, dan juga terus menghijaukan. Selain itu pohon-pohon tersebut memiliki arti yang sangat baik, untuk kepentingan organisasi ke depan,\" katanya lagi. (mth/Antara)

RI Sebut PBB Perlu Berhati-hati Terkait Pencabutan Hak Anggota

BY FNN Sab, 09 April 2022 18:43:00 0

Jakarta, FNN - Pemerintah RI menyebut bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu bersikap hati-hati dan tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada.Hal tersebut tercantum dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri yang dikutip dari Jakarta, Sabtu, menyusul resolusi yang diadopsi oleh Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB pada 7 April lalu mengenai penangguhan keanggotaan Rusia pada Dewan HAM PBB.Resolusi tersebut diadopsi melalui proses pemungutan suara, di mana 93 negara mendukung, 24 negara menolak, dan 58 negara memilih untuk abstain termasuk Indonesia.“Dalam explanation of vote, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Arrmanatha Christiawan Nasir, menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Ukraina harus dimintai pertanggungjawaban dan dibawa ke pengadilan,” demikian Kemlu RI.Oleh karena itu, pihak Indonesia meyakini bahwa Independent International Commission of Inquiry yang telah dibentuk perlu diberi kesempatan untuk bekerja secara obyektif dan transparan, serta melaporkan hasil temuannya.Selain itu, Dewan HAM di Jenewa juga harus diberikan akses untuk bekerja secara transparan dan melaporkan hasil temuannya.“Majelis Umum PBB perlu bersikap hati-hati, dan tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada. Majelis Umum PBB tidak boleh menciptakan preseden negatif yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan yang terhormat,” demikian Kementerian luar Negeri RI.Lebih lanjut, Indonesia juga mendesak semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan sekuat mungkin mengupayakan adanya perdamaian melalui dialog dan diplomasi.“Ini adalah cara satu-satunya yang dapat menghentikan penderitaan dan bertambahnya korban jiwa di Ukraina. Sekaligus untuk mencegah semakin parahnya dampak perang ini dalam skala yang lebih luas.” (mth/Antara)

Dolar Raih Naik Mingguan Terbesar Sebulan Karena Pesan "Hawkish" Fed

BY FNN Sab, 09 April 2022 18:39:37 0

New York, FNN - Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya membukukan persentase kenaikan mingguan terbesar dalam sebulan pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), didukung oleh prospek langkah pengetatan Federal Reserve yang lebih agresif untuk mengekang inflasi yang melonjak.Indeks dolar juga naik ke 100 untuk pertama kalinya dalam hampir dua tahun. Indeks naik setinggi 100,19, tertinggi sejak Mei 2020. Indeks sedikit berubah hari ini di 99,822, dan naik 1,3 persen pada minggu ini.Greenback menguat terhadap sekeranjang enam mata uang selama sebulan terakhir, terutama versus euro, yang telah ditekan oleh kekhawatiran investor tentang biaya ekonomi perang di Ukraina dan pemilihan presiden yang berpotensi menyebabkan ketegangan di Prancis.Jonas Goltermann, ekonom pasar senior di Capital Economics, mengatakan bahwa \"pesan hawkish Fed tentang pengetatan kuantitatif, risiko sanksi baru di Eropa dan pergeseran jajak pendapat yang mendukung kandidat sayap kanan Marine Le Pen menjelang pemilihan presiden Prancis telah memberi tekanan pada sentimen risiko, terutama di Eropa.\"Rilis minggu ini dari risalah pertemuan Fed Maret menunjukkan \"banyak\" peserta siap untuk menaikkan suku dalam kenaikan 50 basis poin dalam beberapa bulan mendatang.Di sisi lain reli dolar, euro turun ke level terendah satu bulan di 1,0837 dolar. Terakhir berpindah tangan di 1,0853 dolar, melemah 0,3 persen hari ini. Euro telah jatuh dalam tujuh sesi berturut-turut.Risalah pertemuan dari Bank Sentral Eropa (ECB) yang diterbitkan pada Kamis (7/4/2022) menunjukkan para pembuat kebijakan tertarik untuk bertindak memerangi inflasi, tetapi zona euro sejauh ini telah mengambil taktik yang lebih hati-hati daripada bank sentral lainnya, sehingga melemahkan euro.Risalah ECB disajikan sedikit berbeda dengan komentar baru-baru ini oleh pembuat kebijakan, meskipun pengertiannya adalah bahwa bank hanya menunggu data selama beberapa bulan mendatang yang menunjukkan dampak dari harga energi yang lebih tinggi dan perang di Ukraina untuk memutuskan kapan harus menaikkan suku bunga terlebih dahulu - apakah itu di kuartal ketiga atau kuartal keempat,\" tulis Shaun Osborne, kepala strategi valas di Scotiabank di Toronto, dalam sebuah catatan penelitian.\"Dalam kedua skenario, kami tidak mengantisipasi lebih dari 50 basis poin dalam pengetatan dari ECB tahun ini, yang hanya sebanyak yang akan dilakukan The Fed dalam satu pertemuan, bulan depan.\"Persaingan pemilihan yang semakin ketat di Prancis antara Presiden Emmanuel Macron dan kandidat sayap kanan Le Pen telah menambah tekanan pada euro, meningkatkan kekhawatiran investor tentang arah masa depan ekonomi terbesar kedua di zona euro itu. Macron masih unggul dalam jajak pendapat.Dolar naik terhadap yen Jepang, mencapai 124,67 yen, tertinggi dalam lebih dari seminggu dan mendekati level tertinggi tujuh tahun bulan lalu di 125,1 yen. Dolar terakhir naik 0,3 persen pada 124,355 yen dan 1,5 persen lebih tinggi pada minggu ini.Yen telah stabil bulan ini setelah jatuh pada Maret, tetapi tetap di bawah tekanan karena AS menaikkan suku bunga dan bank sentral Jepang melakukan intervensi di pasar obligasi untuk mempertahankan suku bunga rendah.Sterling melemah terhadap dolar, dan terakhir turun 0,3 persen pada 1,3035 dolar. (mth/Antara)

Sidak ke SPBU, Menteri ESDM Temukan Mobil Mewah Konsumsi BBM Subsidi

BY FNN Sab, 09 April 2022 18:32:24 0

Jakarta, FNN - Menteri ESDM Arifin Tasrif menemukan adanya kendaraan mewah dan truk industri atau pengangkut hasil pertanian mengonsumsi BBM jenis bersubsidi saat melakukan inspeksi mendadak ke empat SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu.Dalam sidak tersebut,Menteri Arifin didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, Dirjen Migas Tutuka Ariadji, dan Kepala BPH Migas Erika Retnowati.\"Pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu dan bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis yang komersial. Kita mengimbau, industri yang masih menggunakan solar subsidi, untuk mengganti pakai BBM yang tidak bersubsidi, supaya tidak mengurangi jatah masyarakat yang berhak mendapatkan alokasi BBM subsidi,\" tegas Arifin dalam keterangannya, yang dikutip di Jakarta, Sabtu.Ia mengharapkan setiap SPBU melakukan kegiatan promosi BBM nonsubsidi dengan baik, agar masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi.Namun, menurut Arifin, dalam sidak tersebut, secara umum BBM terpantau aman dan tidak ditemui adanya antrean panjang kendaraan di SPBU. Stok mencukupi dan jika ada kekurangan, segera diambil langkah-langkah pemenuhan kembali, katanya.\"Sejak saya mendarat sampai saat ini suplainya aman, tidak ada antrean dan semuanya berjalan lancar,\" jelas Arifin.Di SPBU 11209108 Rest Area KM 65A, Kabupaten Serdang Bedagai, contohnya, Arifin mengingatkan keluarga yang sedang menggunakan mobil sewa agar jangan menggunakan solar subsidi.Demikian juga saat berbincang dengan Daf, supir truk yang membawa air mineral dari Binjai ke Kota Padang, Arifin memberikan pemahaman bahwa BBM subsidi hanya untuk masyarakat yang berhak.\"Bilang sama bosnya, jangan pakai Biosolar, tapi pakai Pertadex,\" ucap Arifin.Menanggapi hal tersebut, Daf pun mengungkapkan bahwa dirinya hanya dibekali uang BBM untuk jenis Biosolar.Ia mengaku sedikitnya tiga kali mengisi solar dengan jumlah masing-masing 100 liter, yaitu di Serdang Bedagai, Balige, dan Padangsidempuan, sebelum akhirnya kembali diisi setibanya di Padang.Menurut dia, antrean kendaraan yang mengisi BBM kerap terjadi di wilayah Balige hingga dua jam lamanya. Tidak jarang setelah antre, dirinya tidak mendapatkan BBM, sehingga harus membeli di pengecer dengan harga mencapai Rp7.500 per liter.\"Biasanya di SPBU Rp5.150, kalau di pengecer Rp7.500, tapi masih bisa dapat barangnya (solar),\" ujarnya.Selanjutnya, di SPBU 14201127, Jalan Sisingamangaraja XII, Kota Medan, kepada awak media, Arifin menjelaskan perlunya pembatasan penggunaan solar subsidi. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga minyak dunia dan suplai yang sulit.\"Kalau tidak bisa kita disiplinkan akan menyebabkan jumlah subsidi dan kompensasi pemerintah akan besar. Setiap kenaikan satu dolar AS per barel harga minyak bumi, memberikan dampak tambahan beban sebanyak Rp5,7 triliun. Harga minyak sekarang sudah di atas 100 dolar per barel, sedangkan patokan dalam APBN sekitar 60 dolar per barel, jadi kurang lebih (selisihnya) 40 dolar, dikalikan saja. Kita minta pengertian dari seluruh pihak, yang bukan haknya mengambil BBM subsidi, untuk beli BBM tidak bersubsidi. Kita ingin anggaran subsidi bisa dipakai untuk menumbuhkan perekonomian,\" tambah Menteri Arifin.Sementara itu, Nicke Widyawati mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan di Medan, karena pasokan BBM terus ditambah. Dari empat SPBU yang didatangi, kondisi stok aman dan tidak ada antrean panjang.\"Kondisi sudah stabil, tidak ada masalah. Seluruh daerah kita lakukan pemantauan, kita cek,\" jelasnya.Untuk 2022, kuota BBM jenis minyak solar di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,077 juta kiloliter (kl), sedangkan Pertalite sebesar 680.293 kl yang tersebar di 33 kabupaten/kota.Penyaluran Biosolar pada 2022 untuk Sumut sudah melebihi 11 persen dari kuota. Adapun Region Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), total penyaluran sampai 6 April 2022 sudah melebihi kuota delapan persen.Sementara, penyaluran Pertalite pada 2022 di Sumut sudah 227 persen dari kuota. Adapun total di Region Sumbagut sampai 6 April 2022 sudah melebih kuota sebesar 32 persen. (mth/Antara)

Kodim 1402 Salurkan Bantuan Rp 4,2 Miliar Kepada 7.000 Pelaku Usaha

BY FNN Sab, 09 April 2022 18:26:32 0

Mamuju, FNN - Kodim 1402 Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, menyalurkan bantuan senilai Rp4,2 miliar kepada para pelaku usaha dan nelayan di daerah itu.Komandan Kodim 1402 Polewali Mandar Letkol Czi Masni Etha Yanurianedhi, di Polewali Mandar, Sabtu, mengatakan bantuan senilai Rp4,2 miliar kepada pedagang kaki lima dan warung serta nelayan itu merupakan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN) di Kabupaten Polewali Mandar.\"Bantuan kepada para pedagang kaki lima dan warung serta para nelayan ini merupakan kerja sama antara TNI dengan Kemenko Perekonomian,\" kata Masni Etha Yanurianedhi.Menurut dia, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku usaha mikro dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.Para penerima bantuan itu, lanjut Dandim, sebelumnya sudah didata oleh Babinsa dan diverifikasi secara daring sehingga memudahkan penyaluran dan menghindari adanya penerima dobel.\"Jadi, kami pastikan penyaluran bantuan ini tepat sasaran, karena para penerima bantuan itu terlebih dahulu didata oleh Babinsa selanjutnya diverifikasi secara daring,\" tutur Masni Etha.Ia mengatakan setiap pelaku usaha, baik pedagang kaki lima (PKL), pemilik warung maupun nelayan masing-masing mendapatkan Rp600 ribu per orang.Dandim mengatakan bantuan senilai Rp4,2 miliar kepada 7.000 para pelaku usaha dan nelayan tersebut akan dilakukan secara bertahap,\"Pada tahap pertama hari ini, kami bagikan kepada 500 orang yang sudah terverifikasi oleh Babinsa masing-masing,\" ucap Masni Etha.Dandim menegaskan, pada penyaluran bantuan tersebut pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan.\"Protokol kesehatan tetap diterapkan karena situasi saat ini masih dalam pandemi COVID-19,\" ujar Masni Etha. (mth/Antara)

Mahfud MD Ingatkan Aparat Tak Ada Kekerasan Saat Jaga Aksi Mahasiswa

BY FNN Sab, 09 April 2022 18:19:06 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan aparat penegak hukum tidak boleh ada kekerasan saat menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa.Mahfud menyampaikan pesan itu salah satunya kepada Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam yang mewakili Kapolri saat Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Sabtu.“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi,” kata Mahfud saat rapat.Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada 11 April 2022. Kegiatan itu rencananya diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.Mahfud MD menyampaikan pemerintah memperhatikan rencana unjuk rasa itu dengan seksama.“Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum,” kata Mahfud.Oleh karena itu, Menkopolhukam mengimbau para demonstran untuk menjaga ketertiban selama berunjuk rasa dan tidak melanggar hukum.“Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat,” kata Mahfud MD.Dalam aksinya nanti, ada enam tuntutan yang akan disuarakan para mahasiswa.Tuntutan pertama, mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.Dua wacana itu, menurut mahasiswa, merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi.Tuntutan kedua, mahasiswa mendesak dan menuntut Presiden menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah, karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga.Tuntutan ketiga, mahasiswa menuntut Presiden menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan lainnya.Tuntutan keempat, mahasiswa mendesak Presiden mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.Tuntutan kelima, mahasiswa meminta Presiden menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.Tuntutan keenam, mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. (mth/Antara)

Kapolri: 19 Pelaku Penyalahgunaan BBM Ditangkap

BY FNN Sab, 09 April 2022 12:46:41 0

Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebutkan pihaknya telah menangkap 19 orang yang menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) di enam wilayah.Upaya penegakan hukum dilakukan dalam rangka Polri menjaga ketersediaan dan pasokan BBM agar tetap aman di masyarakat selama Ramadhan dan menjelang  Lebaran 2022.\"Sudah ditangkap 19 tersangka di enam wilayah,\" kata Kapolri kepada wartawan usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri BUMN dan Direktur Utama Pertamina, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Menurut dia, fenomena kelangkaan BBM terjadi karena beberapa faktor, di antaranya dampak global akibat perang geopolitik Ukraina dan Rusia yang mengganggu ketersediaan minyak dan gas dunia seluruh negara.Kemudian terjadinya penurunan kebutuhan solar industri, sementara di sisi lain terjadi peningkatan terhadap kebutuhan solar subsidi, katanya.Adanya disparitas harga antara solar bersubsidi dengan solar untuk industri yang memiliki perbandingan harga sebesar Rp12.500 sehingga kondisi ini mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan di lapangan oleh kelompok masyarakat tertentu atau spekulan yang memanfaatkan disparitas harga guna mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri diambil dari SPBU bersubsidi.\"Kondisi ini tentunya menambah beban pemerintah,\" ungkap Sigit.Kondisi tersebut, lanjut Sigit, akan menimbulkan permasalahan karena di satu sisi subsidi diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan subsidi, seperti transportasi umum, UMKM, dan masyarakat lainnya akibat dari peralihan ini kebutuhan BBM industri menurun.Ia mengatakan Polri melakukan upaya penegakan hukum dan mengawasi agar distribusi BBM lancar dan ketersediaan mencukupi.\"Ini akan terus dilakukan sehingga distribusi BBM bersubsidi disalurkan dan penyiapan kuota untuk industri, apabila permasalahan jarak jauh, dari Pertamina disiapkan tambahan SPBU untuk industri, termasuk tempat penyimpanan yang bisa didorong,\" kata Sigit.Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury memastikan stok BBM yang dimiliki Indonesia mencukupi untuk mengantisipasi adanya mobilitas masyarakat yang akan meningkat pada libur Lebaran 2022.Ia mengatakan Kementerian BUMN bersama Pertamina dan Polri turun langsung mengawasi untuk memastikan ketersediaan BBM di masyarakat.\"Kami tentunya sudah memastikan adanya ketersediaan stok baik itu untuk pertalite dan biosolar,\" kata Pahala.Pahala menekankan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan BBM di masyarakat aman, baik turun langsung mengecek ketersediaan hingga penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, termasuk menambah jumlah stok BBM di masing-masing wilayah.\"Kami ingin memastikan dalam kesempatan ini bahwa suplai stok yang ada jauh melampaui yang saat ini dibutuhkan masyarakat,\"Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menambahkan pihaknya menyiapkan beberapa infrastruktur untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat pada momen Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H tersedia lancar.Infrastruktur tersebut, di antaranya menyiapkan 220 unit motoris (pengisi BBM) mobile, menambah mobile dispenser yaitu mobil tangki yang ditambah dengan flowmeter sebanyak 144 unit.Mobil tangki ini akan mengisi rest area yang tidak memiliki SPBU, atau SPBU yang permintaannya tinggi, katanya.Selain itu ada SPBU temporary sebanyak 37 unit yang dipasang di jalan-jalan tertentu untuk memecah antrean, papar dia.\"Nanti bapak dan ibu yang di tengah jalan kehabisan BBM tinggal telepon call center 135, bagikan lokasi, nanti motoris ini akan datang ke lokasi bapak ibu untuk mengisi BBM di lokasi,\" kata Nicke. (mth/Antara)

Mentan Harap Impor Pangan Tak Dilakukan Saat Panen Raya

BY FNN Sab, 09 April 2022 12:39:50 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap impor pangan tidak dilakukan saat petani dalam negeri sedang melakukan panen raya agar menjaga harga tidak jatuh di tingkat petani.\"Impor tidak haram, tapi jangan sampai pada saat panen ada masuk impor, harga hancur,\" kata Mentan Syahrul di Jakarta, Jumat.Syahrul menyatakan bahwa kondisi saat ini di mana harga komoditas dan pangan internasional naik tinggi, pemerintah harus bekerja bersama-sama untuk kepentingan rakyat. Dia menyebut bahwa pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendirian, melainkan perlu dukungan dari pemerintah daerah.\"Negeri ini harus kuat hadapi tantangan. Perang di Ukraina-Rusia membuat semua harga berubah, minyak naik dan lain-lain. Sebentar lagi kalau kita semua tidak turun, kebersamaan tidak ada, makin panik, makin rusak,\" kata Syahrul.Mentan juga mengajak para pelaku usaha di bidang pertanian dan pangan tidak hanya berpikir untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, melainkan juga membantu pemerintah untuk menyediakan pangan yang terjangkau demi kepentingan bangsa.\"Jangan juga di saat seperti ini yang berpikir dagang cuma dagang saja. Kami berharap selain berdagang, tetapi juga ada rasa nasionalisme, empati yang kuat,\" kata Mentan.Mentan Syahrul mengapresiasi langkah Asosiasi Kedelai Indonesia (AKINDO) dan PT Fisindo Kusuma Sejahtera (FKS) Multi Agro menyuplai kedelai untuk pengrajin tahu tempe guna menjamin ketersediaan pangan selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri.Pendistribusian kedelai ini dilakukan pada 11 lokasi dalam waktu yang bersamaan dengan total jumlah kedelai sebanyak 135 ton yaitu di DKI Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Garut, Pamanukan, Subang, Ciamis, Tasikmalaya dan Banjar.Menteri Syahrul mengatakan kerja sama dengan AKINDO dan PT Fisindo Kusuma Sejahtera Multi Agro ini untuk memperlancar pendistribusian stok kedelai ke pengrajin tahu tempe dengan harga lebih rendah dari harga pasar.Mentan memastikan bahwa ketersediaan 12 bahan pangan pokok aman hingga Hari Raya Idul Fitri. Dia mengemukakan bahwa pihaknya akan mengintervensi setiap kenaikan harga pangan lantaran stok yang menipis di suatu daerah dengan mengirimkan bahan pangan dari daerah lain yang surplus atau sentra produksi pangan tersebut.Mentan juga menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian guna menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga di masyarakat. (mth/Antara)

Kemenaker: Ada Sanksi Jika Bayar THR Tidak Sesuai Ketentuan UU 8 April 2022 17:22 BERITA

BY FNN Sab, 09 April 2022 12:34:53 0

Jakarta, FNN - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperingatkan adanya sanksi bagi pengusaha yang tidak melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2022 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk pemberhentian kegiatan usaha.Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang mengatakan sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan akan diberlakukan sanksi administratif bagi yang tidak melaksanakan pembayaran THR sesuai ketentuan.\"Yang harus dilakukan secara bertahap. Yang pertama adalah teguran tertulis, kemudian pembatasan kegiatan berusaha, penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi. Sampai pada pembekuan kegiatan usaha,\" katanya dalam konferensi pers virtual tentang THR, di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan bahwa pemberian sanksi tersebut akan dilakukan secara bertahap. Peringatan tertulis akan diberikan ketika pengusaha terbukti melakukan pelanggaran pembayaran THR tidak sesuai ketentuan.Setelah itu dilanjutkan dengan pembatasan kegiatan usaha dalam periode tertentu dan penghentian sementara alat produksi.\"Setelah itu baru pembekuan kegiatan usaha. Inilah beberapa elaborasi dari sanksi tersebut. Intinya adalah pengawas ketenagakerjaan ini akan melakukan sebuah proses, jadi ada alur prosesnya,\" katanya.Kemenaker juga telah membentuk Posko THR 2022 yang dapat diakses secara virtual untuk menampung aduan dari pekerja dan pengusaha terkait pembayaran THR pada tahun ini.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya telah meneken Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan pada 6 April 2022.Di dalamnya, tertulis bahwa THR tahun ini wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. (mth/Antara)

Menhan Menegaskan Pentingnya Peran Kemlu Perkuat Pertahanan Nasional

BY FNN Sab, 09 April 2022 12:30:28 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dalam membantu memperkuat pertahanan nasional melalui diplomasi dan kerja sama dengan negara lain.Oleh karena itu, Prabowo dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyampaikan sinergi antara Kemhan dan Kemlu perlu terus dijaga dan ditingkatkan.Demi menjaga sinergi itu, Prabowo pada Jumat (8/4) menemui langsung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.Keduanya di ruang kerja Menlu pun membahas berbagai kerja sama internasional yang telah terjalin antara Indonesia dengan negara-negara sahabat.Prabowo berharap kerja sama itu dapat menjadi cara mewujudkan berbagai kepentingan nasional terutama pada aspek pertahanan dan ketahanan.Menhan dalam pertemuan yang sama juga menyoroti situasi pertahanan negara jadi faktor yang menentukan bagaimana kerja sama itu terbentuk dan terjalin ke depannya.Retno Marsudi kepada Prabowo menyampaikan harapan Kementerian Pertahanan dapat membantu mewujudkan berbagai prioritas politik luar negeri Indonesia, di antaranya menjaga stabilitas keamanan dunia, memperkuat budaya penyelesaian konflik melalui jalur damai, menjaga ekosistem perdamaian, dan mengoptimalkan peran Indonesia dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).Kementerian Luar Negeri juga akan terus aktif membantu Kemhan menangani berbagai tantangan keamanan dan pertahanan nasional.“Kemlu akan turut melaksanakan pendekatan komprehensif dalam membantu penanganan isu keamanan terkait kejahatan transnasional seperti illegal fishing (tangkap ikan ilegal), drugs trafficking (penyelundupan narkoba), terrorism movement (terorisme), penyelundupan senjata, hingga perdagangan manusia internasional,” kata Menlu sebagaimana dikutip dari siaran tertulis Biro Humas Setjen Kemhan.Menhan dan Menlu memiliki tugas yang kerap beririsan terutama dalam mengupayakan adanya pertemuan 2+2 bersama negara lain.Dalam pertemuan itu, Retno dan Prabowo bertemu dengan menteri luar negeri dan menteri pertahanan negara lain untuk membahas secara khusus peningkatan kerja sama bidang keamanan dan pertahanan.Indonesia pada tahun lalu menggelar pertemuan 2+2 bersama Jepang dan Australia.Pertemuan 2+2 antara Indonesia dan Jepang yang berlangsung di Tokyo, Jepang, pada 28-30 Maret 2021 menghasilkan salah satunya kesepakatan bahwa dua negara berkomitmen menjaga stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di kawasan dan dunia.Kemudian, pertemuan 2+2 antara Indonesia dan Australia berlangsung di Jakarta pada 9 September 2021.Indonesia dan Australia pada pertemuan 2+2 ketujuh itu menyepakati empat nota kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama trilateral dengan negara-negara di kawasan Pasifik, penanggulangan terorisme dan ekstremisme, kerja sama siber, serta kerja sama bidang pertahanan yang diteken oleh Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton. (mth/Antara)

Indonesia Butuh Dukungan Internasional Guna Percepat Penurunan Emisi

BY FNN Sab, 09 April 2022 12:26:48 0

Jakarta, FNN - Indonesia membutuhkan dukungan dana internasional dalam rangka mewujudkan komitmen, baik untuk target penurunan emisi maupun net zero emission/NZE (netralitas karbon) pada 2060 sesuai hasil COP-26 Glasgow.\"Dukungan global akan mempercepat pencapaian target penurunan emisi,\" kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, dalam rilis di Jakarta, Sabtu.Dadan Kusdiana melanjutkan, pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan untuk menuju NZE.Ia memaparkan, langkah pertama adalah mengembangkan energi terbarukan secara masif dengan sumber tersebar, bervariasi, dan dalam jumlah besar. Dalam catatan Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.700 Gigawatt (GW).Kebijakan selanjutnya, ujar dia, adalah berupa pengurangan penggunaan energi fosil secara bertahap, serta mendorong penggunaan elektrifikasi baik untuk kendaraan bermotor maupun peralatan rumah tangga, serta penerapan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.Pemerintah, menurut Dadan, telah menyampaikan komitmen pada 2060 nanti seluruh kebutuhan listrik akan dipenuhi dari energi terbarukan.Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, seluruh operasi pembangkit PLTU akan berakhir pada 2056 dan kebutuhan kapasitas pembangkit EBT pada 2060 sebesar 587 GW.Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan investasi sangat besar, sekitar 1.042 miliar dolar AS hingga 2060 sehingga dibutuhkan peran global untuk mendukung penurunan emisi di Indonesia.Dadan memaparkan, dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU tersebut akan menerapkan pajak karbon pada PLTU Batubara mulai 1 Juli 2022 dengan mekanisme cap tax, serta pajak karbon akan dikenakan kepada PLTU yang melampaui ambang batas emisi yang ditetapkan.Menurut Dadan, bila pajak karbon sudah diterapkan, maka penerimaan dari pajak karbon diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberi dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial.\"Kebijakan pajak karbon ini merupakan paket kebijakan komprehensif untuk pengurangan emisi dan sebagai stimulus untuk transisi menuju ekonomi hijau atau yang berkelanjutan,\" jelasnya.Senior Associate, Lead Energy Taxation, International Institute for Sustainable Development (IISD), Tara Laan, mengatakan penerapan pajak karbon akan memberikan sinyal kepada para investor soal komitmen kebijakan iklim Pemerintah.Selain itu, ujar Tara, penerapan pajak karbon juga akan mendorong perusahaan untuk beralih ke teknologi energi yang lebih bersih. Bagi perusahaan pembiayaan, pengenaan pajak karbon terhadap penggunaan energi fosil akan menjadikan pemberian kredit di sektor ini menjadi lebih berisiko dan kurang menguntungkan di masa depan.Ia memaparkan, ada berbagai skema penyaluran \'subsidi\' untuk membuat harga energi tetap terjangkau, terutama bagi kelompok ekonomi rentan atau miskin, misalnya melalui bantuan tunai atau pengurangan pajak penghasilan. Pendapatan dari pajak karbon juga bisa dimanfaatkan untuk investasi infrastruktur energi bersih. (mth/Antara)

Presiden China dan Filipina Lakukan Pembicaraan via Telepon

BY FNN Sab, 09 April 2022 12:17:59 0

Beijing, FNN - Presiden China Xi Jinping pada Jumat (8/4) melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.Dalam percakapan itu, Xi mengatakan bahwa ia masih mengingat dengan jelas tentang lawatan pertama Duterte ke China pada Oktober 2016, yang dia sebut sebagai kunjungan pemecah kebekuan sekaligus tonggak dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara.Dalam enam tahun terakhir, tutur Xi, kedua belah pihak telah mengikuti konsensus penting yang dicapai oleh kedua pemimpin tersebut, dan berupaya gigih dalam mempromosikan persahabatan dan kerja sama bertetangga yang baik, menangani perbedaan dengan tepat, bekerja sama demi pembangunan bersama, dan menyingkirkan gangguan dalam hubungan bilateral, yang menunjukkan situasi baru dari perkembangan yang kuat.Kedua negara menjalin hubungan kerja sama strategis yang komprehensif, memperdalam sinergi antara pembangunan bersama Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra beserta rencana \"Bangun, Bangun, Bangun,\" dan bersama-sama mempromosikan kerja sama dalam sejumlah program besar seperti pembangunan infrastruktur, dengan volume perdagangan bilateral melonjak dua kali lipat selama periode itu. Para staf mengangkut kargo yang memuat vaksin Sinovac sumbangan Pemerintah China di Pasay City, Filipina, pada 14 Desember 2021. (Xinhua/Rouelle Umali)Seorang petani bekerja di Pusat Teknologi Pertanian Filipina-China (Philippine-Sino Center for Agricultural Technology/PhilSCAT) di Provinsi Nueva Ecija, Filipina, pada 25 Maret 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)Dalam menghadapi pandemi COVID-19, papar Xi, kedua pihak saling mendukung satu sama lain, melindungi keselamatan nyawa warga dan kesehatan mereka di dua negara itu, serta berupaya untuk mempertahankan stabilitas industri dan rantai pasokan regional.Penanganan tepat yang dilakukan oleh kedua pihak terkait isu Laut China Selatan telah memberikan landasan yang penting bagi kerja sama persahabatan China-Filipina, memberikan manfaat bagi masyarakat di dua negara itu dan juga menjaga perdamaian dan stabilitas regional secara efektif, urai Xi.Xi menekankan bahwa China mempertahankan kontinuitas dan stabilitas terkait kebijakannya terhadap Filipina, dan bersedia menjalin kerja sama dengan Filipina untuk mendorong perkembangan hubungan bilateral yang berkelanjutan dan sehat guna mencapai level yang baru.Pihak China siap terus menyediakan vaksin COVID-19 kepada Filipina jika diperlukan, dan memperkuat kerja sama bilateral dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan tertentu serta peningkatan kapasitas kesehatan masyarakat.China juga siap mendorong pembangunan proyek-proyek besar dan memperluas kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, serta pertukaran orang ke orang dan budaya dengan Filipina. Tenaga kesehatan menginokulasi seorang warga dengan satu dosis vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi China, Sinovac, di sebuah lokasi vaksinasi dalam peringatan Hari Kesehatan Sedunia di Manila, Filipina, pada 7 April 2021. (Xinhua/Rouelle Umali\"China juga akan mengimpor lebih banyak produk berkualitas dari Filipina, mendorong perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi dan berbisnis di Filipina, dan berkontribusi dalam proses modernisasi Filipina,\" tambahnya.Xi menekankan perkembangan situasi internasional saat ini sekali lagi membuktikan bahwa keamanan regional tidak dapat dicapai lewat penguatan aliansi militer.Pihak China siap bekerja sama dengan Filipina dan negara-negara regional lainnya dalam menjunjung visi keamanan bersama yang komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan, mengambil kendali tegas atas keamanan regional, dan sama-sama melindungi perdamaian dan stabilitas yang diraih dengan susah payah di kawasan itu demi membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.Sementara itu, Duterte menuturkan bahwa dia sangat menghargai persahabatan dan hubungan baiknya dengan Presiden Xi.Dalam enam tahun terakhir, berkat upaya bersama dari kedua belah pihak, masyarakat di dua negara tersebut menjadi semakin bersahabat satu sama lain, hubungan bilateral semakin kuat, dan kerja sama mereka semakin menguntungkan, serta Filipina benar-benar merasakan manfaat dari kerja sama Filipina-China, imbuhnya.Sembari berterima kasih kepada China atas dukungan vaksin yang diberikan oleh negara itu dalam perjuangan antipandemi dan bantuan tepat waktu bagi warga yang terdampak badai di negaranya, Duterte menyampaikan bahwa China merupakan sahabat sejati dan dapat diandalkan oleh rakyat Filipina. Seorang petani bekerja di Pusat Teknologi Pertanian Filipina-China (Philippine-Sino Center for Agricultural Technology/PhilSCAT) di Provinsi Nueva Ecija, Filipina, pada 25 Maret 2022. (Xinhua/Rouelle Umali)Pihak Filipina bersedia mengonsolidasikan persahabatan dan kerja sama dengan China, semakin memperkuat hubungan bilateral, belajar dari pengalaman China soal pengentasan kemiskinan, dan mendorong kerja sama dalam bidang-bidang seperti antipandemi, ekonomi dan perdagangan, infrastruktur, pariwisata dan pendidikan.\"Filipina juga menyambut investasi dan kerja sama China di negara itu, yang memiliki signifikansi sangat besar bagi Filipina untuk mencapai pembangunannya sendiri,\"  imbuh Duterte.Filipina bersedia bekerja sama dengan China guna mengatasi isu Laut China Selatan dengan tepat, memberikan contoh dalam penyelesaian damai sengketa itu, serta menjaga perdamaian dan stabilitas regional, kata Duterte, seraya menambahkan bahwa Filipina juga bersedia berperan aktif dalam perkembangan hubungan ASEAN-China. (mth/Antara)

BRIN: Presidensi G20 Dorong Ketahanan Pangan Dunia yang Berkelanjutan

BY FNN Jum'at, 08 April 2022 18:56:35 0

Jakarta, FNN - Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Puji Lestari mengatakan Presidensi G20 Indonesia menjadi momentum penting mendorong kerja sama internasional membangun sistem ketahanan pangan dunia yang berkelanjutan.\"Tujuan pembangunan sistem pangan berkelanjutan adalah untuk mewujudkan dunia tanpa kelaparan,\" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.Dalam mewujudkan ketahanan pangan global secara berkelanjutan, diperlukan kerja sama antarnegara untuk memastikan perdagangan dan distribusi pangan dapat berjalan dengan baik guna menghadapi krisis.\"Kuncinya memang harus menjalin kerja sama antarnegara dan memastikan perdagangan dan distribusi lancar,\" katanya.Puji menuturkan ada tiga hal yang perlu dilakukan negara-negara G20 untuk memperkuat sistem pangan global, yakni melakukan pemulihan sistem pangan, menciptakan iklim investasi berkelanjutan, dan meningkatkan transfer teknologi dan pembangunan kapasitas kepada negara-negara yang membutuhkan.Pemulihan sistem pangan bertujuan menjamin produksi pangan tinggi, rantai pasok kembali normal dan sistem perdagangan pangan terjadi tanpa hambatan sesuai aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Pengembangan iklim investasi berkelanjutan dilakukan dengan meningkatkan peran aktif sektor swasta melalui kemitraan \"public private partnership\". Kemitraan tersebut harus saling menguntungkan di sektor pangan dan pertanian.Peningkatan transfer teknologi dan pembangunan kapasitas ditujukan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian dan pangan di negara-negara yang membutuhkan.Untuk menciptakan ketahanan pangan, BRIN berkomitmen meningkatkan kapasitas riset, invensi dan inovasi dalam bidang pertanian serta pangan, sehingga terjadi peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk pangan di pasar global.\"Antisipasi perubahan iklim global juga terus dilakukan melalui pendekatan \'high-tech\' untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik \'on-farm\' maupun \'off-farm\',\" ujarnya.Ia mengatakan varietas unggul tanaman pangan dan hortikultura dengan produktivitas tinggi yang mempunyai ketahanan banyak terhadap cekaman abiotik dan biotik diperlukan.Peternak sapi dan kambing perah yang adaptif dengan iklim tropis juga akan dikembangkan melalui persilangan dengan sumber daya genetik sapi dan kambing lokal Indonesia.Proses persilangan dipandu dengan penggunaan markah molekuler untuk karakter-karakter unggul sehingga proses seleksi turunannya dapat dilakukan secara presisi. (mth/Antara)

Pemerintah Anggarkan Rp 6,95 Triliun untuk BLT Minyak Goreng

BY FNN Jum'at, 08 April 2022 18:42:08 0

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menganggarkan dana Rp6,95 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang akan diberikan kepada 23,15 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan proses penganggaran tersebut bisa dilakukan lebih cepat karena program BLT minyak goreng sudah dimasukkan sebagai bagian dari program bantuan sosial (bansos) pangan dan menjadi satu dengan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).\"Dalam hal ini adalah tambahannya untuk penerima BT-PKLWN yang melakukan usaha di bidang makanan,\" ucap Isa dalam media briefing di Jakarta, Jumat.Untuk BLT minyak goreng yang diberikan melalui program bansos pangan, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp6,2 triliun untuk 20,65 juta KPM yang pada tahun 2022 telah menerima bansos pangan.Sementara untuk BLT minyak goreng melalui program BT-PKLWN, ia menyebutkan anggaran yang disiapkan adalah Rp750 miliar untuk 2,5 juta penerima.\"Ini dananya kami bisa menggunakan dana yang sudah disalurkan ke TNI/Polri untuk BT-PKLWN dan Kementerian Sosial untuk keluarga penerima Pam Keluarga Harapan (PKH) dan bansos pangan sebelumnya,\" tuturnya.Isa menegaskan pihaknya bersama ketiga institusi tersebut akan mencermati lebih lanjut apabila terdapat kekurangan alokasi anggaran, sehingga penyaluran akan disusul pada bulan-bulan berikutnya.Dengan demikian, yang terpenting BLT minyak goreng bisa segera disalurkan pada bulan Ramadhan ini atau paling lambat satu minggu sebelum Idul Fitri, sesuai arahan Presiden.Adapun besaran BLT minyak goreng yang akan diberikan yakni Rp300 ribu untuk satu KPM. (mth/Antara)

BSU Kembali Disalurkan, Sasar Pekerja Berupah di Bawah Rp 3,5 Juta

BY FNN Jum'at, 08 April 2022 18:29:09 0

Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah kembali akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2022 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.\"Oleh karena itu, tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi,\" kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Ia menyatakan tren kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan, namun dampak ekonomi akibat pandemi masih terasa.Selain itu, konflik antara Rusia dan Ukraina serta dinamika politik global juga berdampak pada pemulihan ekonomi global serta berimbas pada inflasi global. Kenaikan harga-harga komoditas dan energi memberikan tekanan bagi pemulihan ekonomi nasional yang berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan.Kemnaker telah melakukan penyaluran BSU pada 2020 dan 2021. Pada 2020, BSU difokuskan pada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta.Pada 2021, BSU menyasar pekerja yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4 serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimum lebih dari jumlah itu maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku.Menaker Ida Fauziyah menjelaskan pada 2022, kriteria penerima BSU sementara dirancang untuk pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pemerintah telah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima Rp1 juta.\"Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan,\" tutur dia.Saat ini, Kemnaker tengah mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 untuk memastikan bahwa program itu dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.Kemnaker juga tengah menyiapkan beberapa hal lain seperti merampungkan regulasi teknis BSU 2020, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kemenkeu.\"Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur,\" demikian Ida Fauziyah. (mth/Antara)

Hutama Karya: Tol Trans Sumatera Jadi Infrastruktur Penopang Ekonomi

BY FNN Jum'at, 08 April 2022 18:23:00 0

Jakarta, FNN - PT Hutama Karya (Persero) mengungkapkan kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menjadi salah satu penopang ekonomi di Sumatera.Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Jumat, mengatakan bahwa Hutama Karya selaku pengelola ruas-ruas Tol Trans Sumatera memastikan setelah hadirnya Tol Trans Sumatera di Sumatra, telah tercipta pusat ekonomi baru. Salah satunya yaitu melalui proporsi prioritas UMKM lokal yang ada di Rest Area.“Saat ini kami memprioritaskan minimal 30 persen space lahan untuk UMKM lokal di masing-masing rest area yang dikelola dengan harga sewa yang lebih rendah dari harga komersil, sehingga masyarakat sekitar dapat tetap mengembangkan usahanya. Selain itu, banyak wisata-wisata baru yang hadir setelah adanya Tol Trans Sumatera, salah satunya yakni Tubaba Islamic Centre & Pasar Sarijadi dengan melibatkan desainer interior ternama Andra Matin,” ujar Budi.Hutama Karya mencatat Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Pulau Jawa menuju Pulau Sumatra khususnya di Provinsi Lampung dan Sumatra Utara, telah memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai industri, salah satunya menguntungkan industri logistik dengan memperlancar jalur logistik antar wilayah. Sehingga, proses pendistribusian barang menjadi lebih cepat dan memangkas biaya angkutan yang dikeluarkan.Lebih lanjut Dirut Hutama Karya menyampaikan bahwa banyak industri yang bisa dikembangkan di Sumatra, mulai dari industri pengolahan hasil hutan, perkebunan, industri tekstil, hingga industri elektronik dan otomotif.Untuk menopang industri hilir, industri baja, petrokimia, dan industri barang modal bisa dibangun di Sumatra, dalam satu kawasan terintegrasi yang posisinya dekat dengan pelabuhan dan bandara. Setiap kawasan industri yang dibangun memiliki industri yang terintegrasi, hulu hingga hilir. Untuk menopang industri elektronik dan otomotif, diperlukan industri baja yang ada di satu kawasan. Demikian pula dengan industri hulu tekstil.\"Seluruh industri tersebut bisa terintegrasi dan ditopang oleh JTTS, sebagai jalur utama yang menghubungkan setiap provinsi di Sumatra saat ini dan kedepannya,” kata Budi.Memasuki 3 tahun diresmikannya Tol Trans Sumatera, Hutama Karya memastikan peminat tol ini semakin tinggi setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari terus meningkatnya volume kendaraan yang melintas di JTTS.“Tercatat pertumbuhan Lalu lintas Rata-rata Harian (LHR) pada 2021 di Tol Trans Sumatera mengalami kenaikan hingga 19,78 persen dari 2020. Nantinya trafik kendaraan Tol Trans Sumatera akan terus membaik menjelang ruas-ruas di Tol Trans Sumatera terhubung secara penuh dari Lampung hingga Aceh,” kata Budi.Meskipun akibat pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM menyebabkan volume kendaraan sempat mengalami penurunan, trafik kendaraan terus membaik. Setiap harinya masyarakat semakin tahu manfaat Tol Trans Sumatera karena telah memangkas lama tempuh. Sebelum adanya Tol Trans Sumatera, pengemudi yang ingin menuju Kota Palembang dari arah Pulau Jawa dapat menempuh waktu hingga 12 jam perjalanan, setelah adanya Tol Trans Sumatera pengemudi hanya menempuh 4-5 jam perjalanan saja.“Dengan efisiensi waktu tersebut berdampak pada biaya transportasi dan perawatan kendaraan yang lebih efisien, kecepatan pendistribusian barang logistik hingga kualitas barang menjadi lebih baik,” ujar Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto. (mth/Antara)

Menkominfo dan Dubes Spanyol Bahas Dukungan Infrastruktur TIK

BY FNN Jum'at, 08 April 2022 18:10:59 0

Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G. Plate bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Spanyol untuk Indonesia, H.E. Mr. Francisco De Asis Aguilera Aranda, membahas dukungan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia.\"Kami mendiskusikan potensi kerja sama Indonesia dan Spanyol khususnya di bidang teknologi informasi dan aplikasi informatika,\" kata Menteri Johnny saat ditemui di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat.Lebih lanjut, Menkominfo mengatakan pertemuan tersebut juga merupakan bentuk hubungan baik antara kedua negara yang sudah berlangsung lama.\"Hubungan baik Indonesia dan Spanyol sendiri sudah berlangsung lama. Pembiayaan G2G atau government-to-government antara Spanyol dan Indonesia juga bukan merupakan hal yang baru, ini sudah biasa,\" kata Menteri Johnny.\"Dan ada beberapa yang sudah ada di project list Bappenas (terkait infrastruktur TIK untuk transformasi digital) yang rencananya dibiayai pemerintah Spanyol,\" imbuhnya.Ada pun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang rencananya akan dibantu oleh Spanyol untuk Indonesia meliputi infrastruktur digital hulu (upstream ICT infrastructure) dan hilir (downstream ICT infrastructure).\"Khusus untuk infrastruktur digital upstream dan downstream, Spanyol ingin membiayai dan ambil bagian dalam penyiapan infrastruktur tersebut,\" kata Menkominfo.\"Kami membuka ruang kerja sama yang luas, tentu dengan batasan-batasan bahwa itu kompetitif, teknologi yang digunakan modern, sesuai dan cocok untuk diimplementasikan di Indonesia,\" ujarnya menambahkan.Menteri Johnny melanjutkan, dalam waktu dekat akan sampaikan penawaran pembiayaan (financing offer) dari Pemerintah Spanyol untuk pembiayaan proyek infrastruktur TIK di Indonesia.Di sisi lain, Duta Besar Kerajaan Spanyol untuk Indonesia, H.E. Mr. Francisco De Asis Aguilera Aranda mengatakan pihaknya terbuka untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital Indonesia.\"Setelah melakukan pertemuan dengan Menteri (Johnny), saya mempelajari apa saja tujuan Indonesia, dan apa yang bisa kami (Spanyol) lakukan untuk mendukung hal tersebut untuk Indonesia,\" kata Dubes Spanyol.\"Spanyol memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia dalam waktu yang lama, dan perusahaan serta pemerintahan Spanyol bersedia untuk bekerja sama dengan Indonesia di proyek-proyek (infrastruktur digital) bersama-sama demi memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di masa depan,\" ujarnya menambahkan. (mth/Antara)

BRIN: Perhatikan Privasi dan Tujuan Bila Ingin Ciptakan Platform Genom

BY FNN Jum'at, 08 April 2022 16:09:13 0

Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman (PRBME) Badan Inovasi Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sandi Sufiandi menekankan G20 perlu memperhatikan keamanan privasi dan tujuan pemanfaatan bila ingin menciptakan platform bagi data genom.“Indikator yang harus diperhatikan dari data genom adalah dari sisi privat dan tujuan pemanfaatan data, itu yang pertama,” kata Sandi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.Sandi menuturkan bahwa diusungnya platform tersebut merupakan sebuah ide yang baik karena dapat menyatukan berbagai macam pengetahuan dari seluruh dunia.Hanya saja, para pemimpin dunia harus benar-benar mencermati keamanan maupun tujuan dari pemanfaatan data genom karena data-data itu memuat informasi genetik yang sangat lengkap dari seluruh kehidupan makhluk hidup dan bersifat sangat rahasia.Bila dikaitkan dengan pandemi COVID-19, sebuah data genom bahkan mampu membaca perubahan mutasi yang terjadi dengan virus dan variannya. Para peneliti juga dapat terbantu untuk membaca pergerakan dari virus tersebut.Ketika data-data genom dikumpulkan di dalam satu platform, Sandi mengatakan seluruh pemimpin dunia harus memikirkan sebuah cara yang dapat menjamin keamanan data, cara pengolahan juga siapa saja pihak yang dapat mengaksesnya sesuai dengan etik yang ada melalui regulasi panjang.“Data sangat berharga untuk menunjukkan penyakit-penyakit potensial, yang muncul segala macam meski masih perlu dieksplor. Tapi dari situ banyak yang bisa kita peroleh,” ucap dia.Di sisi lain, platform yang dibuat juga harus memikirkan arah tujuan dan manfaatnya. Dalam hal tersebut, tujuan harus menuju kepada keperluan riset baik untuk terapi klinis ataupun pembuatan obat dan vaksin baru yang dapat menolong banyak nyawa manusia.Dengan demikian, tidak ada negara yang menggunakan data genom sebagai alat untuk menyerang pihak lain ataupun terjadinya kebocoran data pada publik. Pemanfaatan data genom juga harus bisa diberikan secara adil pada para pihak yang nantinya dapat menggunakan big data tersebut agar setiap negara menjadi setara.Sandi meminta agar G20 dapat mengajak semua negara untuk saling menghargai dan tidak membeda-bedakan diri hanya karena genetik yang dimiliki setiap orang berbeda. Semua yang dilakukan haruslah ditujukan dari manusia untuk manusia.“Itu akan sangat bermanfaat saya yakin, hanya saja kita harus hilangkan rasa saling curiga antar sesama warga dunia, misalkan karena latar belakang atau politik. Anggaplah ini berkah yang diberikan dari yang Maha Kuasa, keanekaragaman untuk saling mengenal,” kata Sandi. (mth/Antara)

Menperin: Tak Ada Pilihan, Industri Hijau Harus Diterapkan

BY FNN Jum'at, 08 April 2022 16:04:44 0

Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pelaku industri harus menerapkan konsep industri berkelanjutan atau industri hijau dalam operasionalnya, karena seluruh dunia akan mencari produk yang berbasis hijau pada masa datang.\"Berdasarkan data, 152 perusahaan industri menjadi peserta Penghargaan Industri Hijau Tahun 2021. Angka ini masih relatif rendah dan masih harus kita tingkatkan,\" kata Menperin saat meluncurkan Penghargaan Industri Hijau Tahun 2022 di Jakarta, Rabu.Menurut Agus, angka tersebut masih dapat ditingkatkan jika melihat jumlah industri di Indonesia yang mencapai 16.000 perusahaan.\"Jika dilihat dari pengajuan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) yang sejumlah 16.000, angka 152 perusahaan memang masih jauh. Kami mendorong untuk terus ditingkatkan,\" ujarnya.Menperin memaparkan, pemerintah berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen yang memuat komitmen dan aksi iklim sebuah negara atau Nationally Determined Contribution (NDC).NDC memuat rencana penurunan emisi Indonesia pada 2030 hingga 29 persen dengan usaha sendiri dan sampai 41 persen bila dengan dukungan internasional.Berdasarkan data, dari 152 perusahaan industri peserta Penghargaan Industri Hijau Tahun 2021, tercatat telah dicapai penghematan energi sebesar Rp3,2 triliun dan penghematan air Rp169 miliar.Hingga 2021, juga telah terbit 31 peraturan menteri tentang standar industri hijau dan 44 industri manufaktur yang telah tersertifikasi.Dari program penurunan emisi GRK, berdasarkan hasil capaian yang telah diverifikasi untuk tahun pelaporan 2021, sampai dengan 2020 telah berhasil dilakukan penurunan emisi hingga 2,7 juta ton CO2e atau 99,3 persen dari target NDC 2030 sektor industri yaitu 2,75 juta ton CO2e.Pada 2021, juga telah dihasilkan target pengembangan circular economy periode 2022-2025 yaitu tersedianya sistem informasi circular economy di sektor industri, peningkatan pemanfaatan bahan baku daur ulang dari dalam negeri, peningkatan daya saing produk daur ulang dan produk yang mengandung bahan baku daur ulang, serta regulasi yang mendukung penerapan circular economy di sektor industri.\"Melihat capaian pengembangan industri hijau hingga tahun 2021, maka program yang telah dilakukan selama ini harus tetap dilanjutkan, serta dilakukan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas program, serta perlu didorong adanya insentif bagi perusahaan industri yang telah menerapkan industri hijau,\" ujar Menperin.Hal itu bertujuan untuk tercapainya target pengembangan industri hijau pada 2030 yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing industri, efisiensi sumberdaya alam, penurunan tingkat pencemaran, serta pemenuhan target program nasional. (mth/Antara)

Relawan di Jakarta Dukung Ridwan Kamil sebagai Calon Presiden

BY FNN Jum'at, 08 April 2022 16:00:58 0

Jakarta, FNN - Relawan yang tergabung dalam Gerakan Ridwan Kamil Jakarta Timur (Gerak Jaktim) mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Koordinator Gerak Jakarta Timur, Muhammad Ali, di Jakarta, Jumat, mengatakan, mereka mendeklarasikan dukungan terhadap politikus berlatar arsitek itu lantaran melihat potensi besar mantan wali kota Bandung itu. Sebagai kepala daerah dia dinilai berhasil membenahi Bandung dan Jawa Barat. Deklarasi dukungan kepada Kamil dilakukan pada Kamis malam (7/4). \"Ridwan Kamil telah terbukti menjadi pemimpin yang inovatif dalam membangun Bandung dan Jawa Barat,\" kata Ali. Melihat pencapaian dan prestasi tersebut, Gerak Jaktim yakin dia merupakan salah satu sosok yang cocok dan pantas untuk maju dalam pilpres 2024 nanti. Selain pengalaman sebagai kepala daerah, Ali menyampaikan dia adalah tokoh yang dapat menyelesaikan polarisasi masyarakat pasca pilpres 2019 lalu. Meski sudah berlalu, Ali merasakan bahwa polarisasi masih terjadi. Dikotomi antara pendukung masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden kala itu belum juga mereda. Bahkan dia melihat ada potensi konflik horizontal yang terus terjadi. Oleh karena itu, Gerak Jaktim menilai perlu ada sosok yang dapat menjadi penengah dan mampu menyelesaikan permasalahan itu. \"Mengingat sosok beliau dapat diterima publik secara luas dari berbagai kalangan yang sangat beragam,\" kata Ali.Nama Kamil juga dinilai tidak kalah besar dari sejumlah tokoh yang belakangan muncul dan didorong untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Ali menyebut, Kamil merupakan sosok yang bisa menjadi jalan tengah dan pilihan tepat untuk masyarakat. Ia juga percaya Kamil bisa merekatkan kembali masyarakat yang masih terpecah. \"Berangkat dari kondisi tersebut, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami yang terhimpun dalam Gerakan Ridwan Kamil Jakarta Timur atau Gerak Jaktim mendeklarasikan untuk mendukung penuh Bapak Ridwan Kamil menjadi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,\" tuturnya. (mth/Antara)

Pemulihan Rubel Kehilangan Tenaga, Saham Jatuh Setelah Sanksi Baru AS

BY FNN Jum'at, 08 April 2022 15:56:43 0

Moskow, FNN - Rubel Rusia melonjak ke level terkuatnya sejak Juli 2020 terhadap euro pada Jumat, tetapi kemudian memangkas kenaikannya, sementara indeks saham sedikit lebih rendah, terbebani oleh saham-saham perusahaan minyak yang jatuh setelah kongres AS memilih untuk melarang minyak Rusia.Pada pukul 07.36 GMT, rubel turun 0,6 persen menjadi 76,23 terhadap dolar, menjauh dari level terkuatnya sejak 11 Februari di 74,2625 yang dicapai pada Kamis (7/4/2022).Terhadap euro, rubel menguat ke 80,2225, level yang terakhir terlihat pada Juli 2020, sebelum membalikkan kenaikan dan meluncur 0,5 persen hari ini ke 81,82.Pergerakan rubel bergejolak dan volume perdagangan di Bursa Moskow berada di bawah rata-rata dalam beberapa minggu terakhir, tetapi rubel telah sepenuhnya pulih ke level yang terlihat sebelum Rusia memulai apa yang disebutnya \"operasi militer khusus\" di Ukraina pada 24 Februari.Rubel baru-baru ini dikendalikan oleh konversi wajib pendapatan dolar dan euro oleh perusahaan-perusahaan yang berfokus pada ekspor, sementara permintaan valas telah dibatasi oleh kontrol modal yang diberlakukan Rusia saat rubel jatuh ke rekor terendah pada Maret.Permintaan mata uang asing saat ini terhambat oleh larangan membeli uang tunai dolar dan euro serta komisi 12 persen untuk membeli valas secara daring atau melalui bank.Rubel akan condong ke arah penguatan tanpa tindakan dari bank sentral dan dapat memasuki kisaran 70-75 terhadap dolar pada siang hari, kata analis Promsvyazbank dalam sebuah catatan.Tetapi mengingat penguatan rubel terbaru, beberapa pemulihan dalam permintaan valas mungkin terjadi meskipun ada komisi, kata bank Otkritie dalam sebuah catatan.Menteri Keuangan Anton Siluanov mengatakan pada Rabu (6/4/2022) bahwa kementeriannya bersama dengan bank sentral sedang mengerjakan langkah-langkah untuk membuat nilai tukar rubel lebih dapat diprediksi dan tidak terlalu bergejolak.Di pasar saham, indeks RTS berdenominasi dolar turun 0,5 persen menjadi 1.087,4 poin. Indeks MOEX Rusia berbasis rubel turun 0,1 persen menjadi 2.631,8 poin.Saham perusahaan minyak Bashneft berkinerja buruk di pasar dengan kehilangan 3,2 persen hari ini, sementara saham saingannya Lukoil turun 0,5 persen.Saham minyak terpukul setelah Kongres AS memilih untuk memaksakan kerugian ekonomi lebih lanjut pada Rusia atas tindakannya di Ukraina, melewati satu langkah untuk menghapus status perdagangan \"negara yang paling disukai\" dan yang lainnya untuk melarang impor minyak. (mth/Antara)

Studi Inggris: Gejala Omicron 2 Hari Lebih Pendek daripada Delta

BY FNN Jum'at, 08 April 2022 15:49:30 0

London , FNN - Penyakit yang disebabkan oleh varian Omicron rata-rata menginfeksi sekitar dua hari lebih pendek daripada varian Delta.Temuan itu ditunjukkan dalam sebuah penelitian skala besar terhadap warga Inggris yang divaksin yang menyimpan catatan di ponsel atas gejala COVID-19 mereka setelah terinfeksi pascavaksinasi.“Munculnya gejala yang lebih singkat itu menunjukkan-- seraya menunggu konfirmasi dari pemeriksaan muatan virus --bahwa periode penularan mungkin lebih pendek, yang pada gilirannya akan berdampak pada kebijakan kesehatan di tempat kerja dan panduan kesehatan masyarakat,\" tulis para penulis penelitian itu.Berdasarkan aplikasi Zoe COVID, yang mengumpulkan data tentang gejala yang terlaporkan secara otomatis itu, penelitian ini juga menemukan bahwa infeksi Omicron yang bergejala 25 persen lebih kecil kemungkinannya untuk dirawat di rumah sakit daripada di kasus Delta.Sementara tingkat keparahan Omicron yang lebih rendah telah diketahui, penelitian ini unik dalam analisis rinci dan mengoreksi distorsi yang disebabkan oleh perbedaan status vaksinasi dengan melihat sukarelawan yang divaksin saja.Para peneliti di King\'s College London menganalisis dua kumpulan data dari 1 Juni hingga 27 November 2021, ketika varian Delta menyumbang lebih dari 70 persen kasus, dan dari 20 Desember 2021 hingga 17 Januari. 2022, ketika Omicron lebih dari 70 persen kasus.Para pasien itu --hampir 5.000 di setiap kelompok-- dicocokkan dan dibandingkan 1 lawan 1 pada orang dengan usia, jenis kelamin, dan dosis vaksinasi yang sama di kelompok lain.Durasi gejala Omicron yang relatif lebih pendek terhadap Delta lebih jelas pada mereka yang mendapat tiga dosis vaksin.Gejala itu berlangsung rata-rata 7,7 hari selama periode yang didominasi Delta, dan hanya 4,4 hari, atau 3,3 hari lebih sedikit, selama periode Omicron.Di antara mereka yang hanya menerima dua dosis vaksin, gejala Delta berlangsung selama 9,6 hari dan 8,3 hari dari Omicron, perbedaan hanya 1,3 hari.Aplikasi Studi Zoe COVID, sebelumnya dikenal sebagai Aplikasi Studi Gejala COVID, mengumpulkan data tentang gejala yang terlapor sendiri.Perusahaan ZOE Ltd itu awalnya didirikan untuk menawarkan saran nutrisi yang disesuaikan berdasarkan alat tes. Aplikasinya adalah inisiatif nirlaba yang bekerja sama dengan King\'s College London dan didanai oleh Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial.Studi ini diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet pada Kamis dan akan dipresentasikan pada Kongres Mikrobiologi Klinis dan Penyakit Menular di Eropa akhir bulan ini. (mth/Antara)

Erick Thohir: TelkomGroup Siap Jadi Tulang Punggung Ekonomi Digital RI

BY FNN Kamis, 07 April 2022 17:35:05 0

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan TelkomGroup siap berkolaborasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi digital Indonesia.\"TelkomGroup siap berkolaborasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi digital Indonesia,\" ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun resmi Instagram-nya @erickthohir di Jakarta, Kamis.Menteri BUMN itu menambahkan TelkomGroup juga siap membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi generasi milennial serta menjadi agen perubahan bagi BUMN dan Indonesia.\"Kita sebagai bangsa bisa membuktikan kepada bangsa-bangsa besar di dunia lainnya bahwa kita punya ekosistem sendiri, bukan ekosistem negara lain, tetapi ekosistem Indonesia,\" kata Erick Thohir.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir optimis Leap dari TelkomGroup dapat menjadi nakhoda dalam pembentukan ekosistem digital.Erick Thohir mengapresiasi TelkomGroup dalam melakukan transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terbaik di Indonesia serta membuka peluang dan kesempatan dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air.Menteri BUMN mengatakan dunia baru akan dihadapi, tantangan baru harus dihadapi, oleh karenanya Indonesia harus memiliki ekosistem dan peta jalan sendiri. Indonesia harus memastikan ekosistemnya yang menang. (mth/Antara)

Presiden Harap BLT Minyak Goreng Meringankan Beban Pedagang Kecil

BY FNN Kamis, 07 April 2022 17:28:46 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu dapat meringankan beban pedagang, utamanya skala kecil seperti pedagang kaki lima (PKL).“Pagi hari ini saya datang ke Pasar Angso Duo di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan BLT Minyak Goreng sebesar Rp300 ribu yang kita harapkan ini bisa meringankan, menyubsidi masyarakat utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan,\" ujar Presiden Jokowi usai peninjauan Pasar Rakyat Angso Duo Baru, Jambi, Kamis, sebagaimana keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.Presiden mengatakan bantuan serupa nantinya tidak hanya diberikan di Provinsi Jambi, namun juga di seluruh provinsi di Indonesia.Presiden juga mengatakan kepada jajarannya untuk memastikan BLT minyak goreng dapat tersalurkan seluruhnya sepekan sebelum lebaran.\"Tadi sudah kita berikan dan kita harapkan tidak hanya di sini saja, nanti di seluruh provinsi di Tanah Air, BLT Minyak Goreng bisa segera disalurkan. Saya sudah minta sebelum Lebaran harus bisa diselesaikan, seminggu sebelum Lebaran,\" kata Presiden Jokowi.Bersamaan dengan pemberian BLT Minyak Goreng, Presiden Jokowi juga memberikan Bantuan Modal Kerja (BMK) sebesar Rp1,2 juta. Kepada penerima BMK, Presiden menyampaikan agar bantuan tersebut bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha.\"Yang Rp1,2 juta silakan dipakai buat modal usaha, modal kerja, yang Rp300 ribu buat beli apa?\" tanya Presiden kepada para pedagang.\"Beli minyak goreng, Pak,\" ujar para pedagang menjawab pertanyaan Presiden Jokowi.Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan BLT Minyak Goreng dan BMK untuk penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi juga membagikan Bantuan Langsung Tunai kepada para pedagang yang berjualan di pasar tersebut.Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan di pasar tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jambi Al Haris, dan Wali Kota Jambi Syarif Fasha. (mth/Antara)

Pemerintah Ajukan 362 DIM dalam Revisi UU PPP

BY FNN Kamis, 07 April 2022 17:23:55 0

Jakarta, FNN - Pemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sekaligus berharap segara ada pembahasan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.\"Berdasarkan substansi revisi UU PPP, Pemerintah sudah menyusun 362 DIM, dan kami berharap untuk segera dibahas,\" kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.Airlangga menyebutkan 362 DIM tersebut terdiri atas 210 DIM tetap, 24 DIM perubahan substansi, 17 DIM substansi baru, 64 DIM perubahan redaksional, dan 47 DIM diusulkan untuk dihapus.Diharapkan pula bahwa 210 DIM tetap yang diajukan pemerintah itu dapat disetujui DPR dan untuk DIM lain dapat dibahas bersama agar revisi UU PPP dapat segera selesai.\"Revisi UU PPP ini untuk perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga diharapkan prosesnya tidak lama karena ada kebutuhan pemulihan ekonomi akibat perkembangan geopolitik global,\" ujarnya.Ia menjelaskan bahwa Pemerintah dapat menerima penyempurnaan penjelasan asas keterbukaan untuk mengakomodasi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) yang dimuat dalam Pasal 5 ayat g.Selain itu, kata dia, Pemerintah setuju adanya batasan pengertian definisi metode omnibus yang dimuat dalam Pasal 1 (2a).\"Namun, kami mengusulkan agar dipindahkan menjadi di Pasal 64 ayat (1b) dengan pertimbangan metode omnibus tidak perlu didefinisikan dalam ketentuan umum untuk menampung kebutuhan hukum ke depan yang lebih lentur,\" katanya.Menurut dia, Pemerintah setuju adanya pelibatan analis hukum dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.Raker tersebut dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (mth/Antara)

Wamenlu Sebut Konflik Rusia-Ukraina Berpotensi Picu Deglobalisasi

BY FNN Kamis, 07 April 2022 17:21:00 0

Jakarta, FNN - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyebut konflik Rusia dan Ukraina dalam jangka menengah-panjang berpotensi memicu deglobalisasi dimana negara-negara di dunia tidak lagi mengandalkan rantai pasok dunia yang sebelumnya dianggap efisien.Hal tersebut dikarenakan sanksi yang dikenakan pada Rusia saat ini membuat negara-negara di dunia berpikir tentang potensi mereka terkena sanksi serupa di masa depan yang berdampak terhadap ketersediaan pangan dan energi.\"Dalam konteks itu, tentu masing-asing negara akan melihat kepada kemampuan secara nasional untuk melakukan proses produksi pangan itu sendiri, baik di dalam negeri maupun di kawasan,\" kata Mahendra dalam diskusi daring \"Konflik Rusia-Ukraina: Sanksi Ekonomi dan Implikasi Global, Regional, dan Lokal\", Kamis.Sementara itu, untuk memitigasi dan meminimalisir risiko dari pemblokiran Rusia dalam sistem pembayaran SWIFT, ia memperkirakan akan muncul sistem-sistem pembayaran internasional untuk mata uang di luar dolar dan euro.\"Ini akan melengkapi sistem pembayaran internasional berbasis dolar dan euro sehingga ada kemungkinan ke depan muncul langkah-langkah dedolarisasi,\" imbuhnya.Selain konflik Rusia-Ukraina, menurutnya saat ini juga muncul perang ekonomi dingin atau economic cold war antara Amerika Serikat dan China yang perlu diantisipasi ke depan karena bisa merugikan Indonesia dengan politik internasional bebas aktif yang harus memilih berpihak pada salah satu negara.Namun demikian, perang dingin ekonomi tersebut juga bisa memberikan keuntungan bagi Indonesia.\"Di samping bisa bantu meredakan ketegangan dari ekonomic cold war itu, dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan juga kecepatan reformasi untuk iklim investasi, kita sebenarnya memiliki kesempatan cukup besar untuk melaverage kondisi politik kita bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,\" ucapnya. (mth/Antara)

Survei Prediksi Delapan Partai Lolos Ambang Batas ke Senayan

BY FNN Kamis, 07 April 2022 17:15:51 0

Jakarta, FNN - Lembaga Survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research memprediksi delapan partai politik di Tanah Air bakal lolos ke Senayan atau memperoleh elektabilitas di atas empat persen sebagai syarat ambang batas.\"Delapan partai politik diprediksi lolos ambang batas (parliamentary threshold), sedangkan beberapa partai terancam terpental dari Senayan,\" kata peneliti indEX Research Reza Reinald melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut menunjukkan sejumlah partai politik masih memiliki elektabilitas di bawah empat persen. Partai itu di antaranya PPP hanya meraih elektabilitas 2,1 persen dan PAN 1,5 persen.Sisanya adalah partai baru, yaitu Partai Ummat 1,2 persen dan Gelora 1,1 persen. Berikutnya ada Perindo 0,9 persen, Hanura 0,7 persen, PBB 0,4 persen, PKPI 0,3 persen, dan Berkarya 0,1 persen.Ia mengatakan partai yang mendukung pemilu ditunda elektabilitasnya naik 1,5 persen tetapi masih berjuang untuk menembus ambang batas agar bertahan di Senayan.Selain itu, indEX Research memaparkan partai-partai yang memuncaki elektabilitas. Posisi pertama ditempati PDIP dengan elektabilitas 17,5 persen, disusul Gerindra sebesar 13,0 persen dan Golkar 8,3 persen.\"PDIP, Gerindra, dan Golkar kembali menguasai tiga besar elektabilitas, sedangkan PSI menembus angka 6,1 persen,\" kata Reza.Menurut Reza, kenaikan elektabilitas Partai Golkar membuat posisinya kembali pada tahun lalu. Golkar sempat terancam oleh Demokrat yang mendulang lonjakan elektabilitas selama gonjang-ganjing KLB yang akhirnya gagal digulirkan.Tidak hanya itu, ditambah lagi dengan manuver Golkar yang mendorong perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Hal itu mendulang dukungan dari pemilih Jokowi, jelas dia.\"Selain Golkar dan PSI, kenaikan elektabilitas dialami oleh PKB 6,4 persen,\" ujarnya.Di antara partai-partai oposisi, hanya Demokrat yang mengalami kenaikan elektabilitas, yakni 5,4 persen, sedangkan PKS turun 4,8 persen.Survei dilakukan pada 21 hingga 30 Maret 2022 terhadap 1.200 orang yang mewakili semua provinsi dan dipilih secara acak bertingkat. Wawancara secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk margin of error sekitar 2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. (mth/Antara)

Pandemi Berpotensi Membunuh Negara

BY FNN Kamis, 07 April 2022 10:52:15 0

Maka pada 2024 mendatang, penting sekali untuk memilih Pemimpin yang kriterianya 3I. Imannya tinggi. Ilmunya tinggi. Imunnya tinggi. Orang yang sudah selesai dengan dirinya.  Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Akademisi dan Pakar Epidemiologi DENGAN penemuan Metode Genetic Engineering, salah satu yang disebut oleh Gain-of Function di tahun 2007, kurang lebih penjelasannya: Penelitian gain-of function melibatkan suatu metode yang disebut reverse genetic, sebuah metode genetika molekuler, yang memungkinkan virus chimeric (virus buatan manusia, yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih fragmen virus), yang telah mengalami modifikasi urutan asam nukleat tertentu dalam gen melakukan evolusinya tak ubah seperti virus alami yang berkembang di alam (Tyassuma & Pasiak, Pandemi Pembelah Peradaban, 2022). Seperti saya sampaikan sejak Maret 2020: Pandemi ini tidak hanya berpotensi membunuh manusia. Pandemi ini juga berpotensi membunuh negara. Dan saat ini sudah mulai terjadi, dengan adanya Dampak multidimensional, yang saya sebut sebagai 5C: Coronavirus - Comorbidity - Catastrophy - Calamity - Chaos. Kerusakan Multidimensional dari aspek Kesehatan: peningkatan penyakit klinis (Comorbiditas) dan kehancuran Public Health Service; Kerusakan dalam berbagai aspek penting bagaikan puting beliung menghasilkan Catasstrophy: ekonomi, sosial, politik, tatanan kehidupan masyarakat; Calamity: bencana alam dan pangan yang tidak diantisipasi karena defisit keuangan negara dan ketidaksiapan rakyat; Chaos: kekacauan dan huru-hara yang memicu tindakan Barbarisme, Penjarahan, Kriminalitas, KDRT dan Kekerasan Sosial (KS). Pandemi sejalan dengan data sejarah yang termuat dalam Kitab Suci, terjadi berkali-kali dalam ribuan tahun. Contoh paling penting menjelang Kelahiran Rasulullah SAW pada 570 M, Mekkah hampir diserang pasukan gajah Raja Abraha, yang ditahan dan dibunuh oleh Pandemi akibat bakti Yersinia Pestis dan Virus Variola, yang dibawa melalui tanah kering oleh burung ababil. Selama 63 tahun Rasul SAW hidup pun, Pandemi masih melanda tanah Arab, yang dibawa Pasukan perang dan pedagang dari Eropa, Afrika, dan Cina, yang saat itu sedang berkecamuk berbagai pandemi. Dunia saat ini sedang diambang Perang Dunia III, menurut pendapat saya, sudah terjadi yang dimulai dengan senjata biologi dalam bentuk Pandemi COVI-19 yang menjadi pemicu dari PD III, yang ditandai dengan agresi Rusia ke Ukraine pada 24 Februari 2022, PD III adalah suatu keniscayaan. Bila melihat sejarah, selama abad 20, terjadi dua kali Perang Dunia, PD I pada 1914 dan PD II pada 1931. Sebelum terjadi PD II, Dunia dilanda Pandemi yang Hebat, yaitu Spanish Flu atau Flu Burung H1N1 pada 1918-1921, yang sudah menginfeksi 500 juta orang dan menewaskan 100 juta orang. Sepuluh tahun kemudian terjadilah PD II. Pada Abad 21 sudah berjalan 22 tahun, melihat pola Perang Dunia pada abad 21, maka Perang Dunia III tinggal tunggu waktu. Kali ini senjatanya berbeda: 1) Senjata Biologi dalam bentuk Virus; 2) Nuklir. Dampak dari Pandemi berupa krisis Multidimensional yang memicu Perang Dunia III, akan berlangsung kurang lebih 10 tahun. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mengalami double burden. Pemerintah yang lemah, dan Rakyat yang Lemah. Keduanya: Lemah secara Iman, Lemah secara Ilmu, dan Lemah secara Imun. Apa yang harus disiapkan: Mode Bertahan, dengan memperkuat 3I : Iman - Ilmu - Imun. Imunitas di sini bukan hanya imunitas kesehatan tapi juga Imunitas Ekonomi, Mental, Sosial, dan Spiritual. Ketiganya sangat penting untuk diperkuatkan, karena itu adalah kekuatan terakhir yang dimiliki suatu bangsa. Ketika Negara tidak punya Pemimpin yang kuat, negara harus punya Rakyat yang kuat. Perkuat Rakyat dengan 3I tadi. Maka pada 2024 mendatang, penting sekali untuk memilih Pemimpin yang kriterianya 3I. Imannya tinggi. Ilmunya tinggi. Imunnya tinggi. Orang yang sudah selesai dengan dirinya. Selama 10 tahun ke depan nanti, Rakyat Bertahan dengan Total Football. Catenaccio. Bertahan habis-habisan, dengan modal 3I. Masa itu gunakan untuk melakukan penguatan 5K: Kendali diri, Konsolidasi, Kolaborasi, Kohesi, dan Kerjasama. Indonesia harus Joint the Club. Indonesia sudah tidak bisa lagi jadi Non Blok. Memilih kekuatan mana yang akan dijadikan tempat merapat atau berlindung: Aliansi Australia, United Kingdom, United States (AUKUS), yaitu sebuah pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat (AS). Atau dengan Aliansi Sosialis-Komunis Rusia-China-Korut. (*) Catatan: Tulisan berupa ringkasan materi yang disampaikan Dr. Tifauzia Tyassuma dalam GELORA Talks pada Rabu, 5 April 2022.

Hakim Vonis Munarman 3 Tahun Penjara dalam Perkara Terorisme

BY FNN Rabu, 06 April 2022 22:11:34 0

Jakarta, FNN - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman dalam perkara tindak pidana terorisme yang menjeratnya.\"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 3 tahun,\" kata majelis hakim PN Jakarta Timur saat membacakan vonis terhadap terdakwa Munarman di Jakarta, Rabu.Pada sidang tersebut, majelis menyatakan terdakwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme.Vonis tersebut jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang sebelumnya, yakni 8 tahun penjara.Pada sidang sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Munarman 8 tahun kurungan penjara. JPU menilai Munarman terbukti telah melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan aksi terorisme.Munarman telah melanggar Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Atas vonis tersebut, Munarman maupun JPU sama-sama mengajukan upaya banding. Mereka menyampaikan langsung kepada majelis hakim PN Jakarta Timur.Pada awalnya, sidang dengan agenda pembacaan vonis direncanakan pada pukul 09.00 WIB. Namun, baru dapat dimulai sekitar pukul 10.50 WIB karena adanya beberapa persiapan.Terkait dengan pengamanan, aparat kepolisian memasang kawat atau pagar berduri yang dipasang di sekitar pintu masuk PN Jakarta Timur. Hal tersebut guna mengantisipasi adanya gangguan yang bisa menghambat jalannya proses persidangan. (mth/Antara)

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Langkat Rp 572 Juta

BY FNN Rabu, 06 April 2022 21:59:52 0

Jakarta, FNN - Direktur CV Nizhami Muara Perangin angin didakwa menyuap Bupati Langkah sejumlah Rp572 juta terkait pekerjaan paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021.\"Terdakwa Muara Parangin angin selaku wiraswasta dan Direktur CV Nizhami memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp572 juta kepada Terbit Rencana Perangin angin selaku Bupati Langkat 2019-2024 karena Terbit Rencana Perangin angin selaku Bupati Langkat telah memberikan paekt pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021 kepada perusahaam milik terdakwa yaitu CV Nizhami, CV Sasaki dan perusahaan lain yang digunakan terdakwa,\" kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Zainal Abidin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu. Muara Perangin angin diketahui adalah kontraktor di wilayah kabupaten Langkat yang menggunakan tiga perusahaan miliknya, yaitu CV Nizhami, CV Balyan Teknik dan CV Sasaki.Sedangkan Terbit Rencana Perangin angin adalah anak ke-3 dari 6 bersaudara dan punya kakak kandung bernama Iskandar Perangin angin yang menjabat sebagai Kepala Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan kerap dipanggil sebagai \"Pak Kades\".Terbit selaku Bupati Langkat memiliki orang-orang kepercayaan, yaitu Iskandar Perangin angin, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra yang biasa disebut \"Group Kuala\" untuk mengatur tender pengadaan barang dan jasa di kabupaten Langkat.Pada 2021, Muara Perangin angin mendapatkan paket pekerjaan penunjukan langsung di Dinas PUPR yaitu paket pekerjaan hotmix senilai Rp2,867 miliar; paket pekerjaan penunjukan langsung yaitu rehabilitasi tanggul, pembangunan pagar dan pos jaga, pembangunan jalan lingkar senilai Rp971 juta; serta paket pekerjaan penunjukan langsung yaitu pembangunan SMPN 5 Stabat dan SMP Hangtuah Stabat senilai Rp940,558 juta.Pada 17 Januari 2022, Muara menemui Marcos dan Isfi untuk meminta pengurangan \"commitment fee\" menjadi 15,5 persen dan disetujui oleh Iskandar sehingga total yang harus diserahkan oleh Muara adalah sejumlah Rp572.221.414 dan dibulatkan menjadi Rp572 juta.Muara menyerahkan uang sebesar Rp572 juta pada 18 Januari 2022 yang dibungkus plastik hitam kepada Ifi Syahfitra. Muara juga meneyrahkan uang sebesar Rp13 juta kepada Isfi dan menitipkan uang untuk disampaikan kepada M Azhar selaku pemilik CV Dharma Lestari sebesar Rp100 juta dan untuk Wanda Ginting selaku pemilik CV Kalimasodo sebesar Rp50 juta.Pada hari yang sama, Isfi dan Shuanda menyerahkan Rp572 juta kepada Marcos untuk diberikan kepada Terbit Rencana melalui Iskandar dan mereka diamankan petugas KPK beserta barang bukti uang.Atas perbuatannya, Muara diancam pidana dengan pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda minimal Rp50 juta maksimal Rp250 juta.Terhadap dakwaan tersebut, Muara tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi). JPU KPK mengatakan akan mengajukan 30 orang sebagai saksi.Terbit Rencana Perangin angin diketahui juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia. Komnas HAM dan LPSK menduga ada praktik penyiksaan hingga perbudakan yang dilakukan Terbit. (mth/Antara)

Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Penyaluran BSU Tepat Sasaran

BY FNN Rabu, 06 April 2022 21:52:14 0

Jakarta, FNN - Ketua DPR Puan Maharani meminta Pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja dan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tepat sasaran.\"Kami memberi apresiasi atas komitmen Pemerintah melanjutkan subsidi upah yang diberikan sebagai bantuan saat pandemi COVID-19. Pemerintah harus memastikan agar BSU diterima bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga alokasi anggaran pun bisa tepat guna,\" kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Dia juga meminta Pemerintah agar menyalurkan kedua program bantuan dana tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.Pemerintah memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan, yang akan disalurkan mulai April senilai Rp1 juta.Puan menilai subsidi upah itu dapat membantu para pekerja yang kesulitan secara ekonomi, khususnya akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia meminta Pemerintah melakukan validasi terhadap data penerima.\"Hindari kesalahan saat verifikasi data. Jangan sampai ada pekerja, yang seharusnya menerima bantuan, jadi tidak masuk, karena kesalahan teknis dalam memasukkan data,\" tambahnya.Jumlah pekerja yang akan menerima subsidi upah tersebut direncanakan sebanyak 8,8 juta orang, dengan total anggaran sebesar Rp8,8 triliun. Program BSU juga akan diteruskan dengan skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).Puan meminta Pemerintah menjelaskan lebih lanjut tentang realisasi penyaluran subsidi upah dengan skema JKP tersebut.\"Apakah ini artinya penerima mendapat BSU melalui program yang ada di JKP atau tetap mendapat bantuan tunai seperti sebelumnya? Kami minta Pemerintah dapat memberikan penjelasan secara mendetail,\" katanya.Selain bantuan subsidi upah, Pemerintah juga menggelontorkan bantuan untuk pelaku UMKM senilai Rp600.000 per penerima. Bantuan itu diharapkan semakin menunjang pemulihan ekonomi nasional, kata Puan.\"Tentunya, teman-teman pelaku UMKM akan bisa memanfaatkan bantuan tersebut sebagai tambahan modal; dan kami berharap UMKM Indonesia bisa semakin bangkit kembali,\" ujarnya. (mth/Antara)

“Membaca” Maksud Jenderal Andika Perkasa

BY FNN Rabu, 06 April 2022 19:45:48 0

Yang dilihat itu keterpengaruhannya. Mulai dari tes kita lihat, begitu lulus tes kita lihat. Begitu pendidikan kita lihat. Begitu naik pangkat/tingkat kita lihat.  Begitu lulus, naik pangkat, mau sekolah kita lihat, diawasi terus. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN STATEMENT Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) boleh mendaftar sebagai prajurit TNI telah memicu “kontroversi” di kalangan masyarakat. Ada yang mendukung pernyataan Jenderal Andika itu, juga tidak sedikit yang menolaknya. Sebaiknya, kita coba cermati dulu pernyataan Jenderal Andika yang tayang di YouTube, Rabu (30/3/2022) di medsos itu. Pernyataan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022. Awalnya, Jenderal Andika bertanya kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto soal aturan yang tercantum pada nomor 4. “Oke, nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?” tanya Panglima TNI melalui YouTube Jenderal Andika Perkasa.  “Pelaku kejadian tahun 65-66,” jawab Kolonel Dwiyanto.  “Itu berarti gagal, bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?” timpal Andika.  “Izin TAP MPRS Nomor 25 (Tahun 1966),” jawab Kolonel Dwiyanto. “Oke sebutkan apa yang dilarang TAP MPRS,” pinta Andika.  Kolonel Dwiyanto kemudian menjelaskan bahwa yang dilarang TAP MPRS ialah ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 1965. Andika lantas memintanya untuk membuka kembali isi dari TAP MPRS.  Andika menegaskan kalau tidak ada diksi pelarangan untuk underbow atau keturunan komunis dalam TAP MPRS.  “Saya kasih tahu nih, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam, kedua, menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang, itu isinya,” tegas Andika.  “Ini adalah dasar hukum, legal ini, tapi tadi yang dilarang itu PKI, kedua adalah ajaran komunisme, lenisisme, marxisme, itu yang tertulis. keturunan ini melanggar TAP MPRS, dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?” sambungnya.  Kolonel A Dwiyanto langsung menjawab tidak ada yang dilanggar apabila TNI menerima calon prajurit dari keturunan PKI.  Andika menegaskan kalau dirinya patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau misalkan adanya pelarangan keturunan PKI untuk masuk menjadi prajurit TNI, maka harus ada aturan hukumnya.  “Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundang-undangan yang ada, kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tak ada lagi keturunan dari apa, tidak, karena saya menggunakan dasar hukum,” ujarnya.  “Oke? Hilang (aturan) nomor 4,” tegas Andika. Pegiat hak asasi manusia menyambut baik pernyataan Panglima TNI yang menegaskan bahwa keturunan anggota atau simpatisan PKI boleh menjadi prajurit sebagai upaya untuk mengakhiri diskriminasi sosial. Jenderal Andika dinilai telah berupaya meluruskan kekeliruan pemahaman segelintir masyarakat bahwa Tap MPRS 25 Tahun 1966 melarang keturunan kader atau simpatisan PKI untuk masuk dalam pemerintahan atau menjadi tentara. “Ini seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi politik nasional agar stigma buruk dan diskriminasi terhadap keturunan PKI bisa disudahi,” tutur Wakil Direktur Organisasi Pembela HAM Imparsial, Ardi Manto Adiputra. Ardi mengatakan komunisme kerap menjadi isu politik untuk meraup suara dan dukungan menjelang pemilihan umum. Peneliti Human Rights Watch (HRW) Andreas Harsono menilai bahwa Andika telah bersikap tepat. “Itu bagus sekali karena ia mengingatkan kita bahwa TAP MPRS itu tidak melarang keturunan PKI untuk berbakti kepada negara ini. Bahwa sejatinya tidak ada aspek hukum yang melarang anak-cucu orang komunis untuk bekerja buat negara,” tambahnya. Menurutnya, isu komunisme dan PKI serta potensi kebangkitannya selama ini masih kerap digaungkan segelintir kelompok dan tokoh untuk melarang diskusi pelanggaran HAM 1965 atau peredaran buku yang dianggap “berbau komunisme”, terutama menjelang peringatan peristiwa 30 September. Hal itu pun diakui Ilham Aidit, putra mantan Ketua PKI D.N. Aidit kepada  BenarNews pada 2016. Ilham sempat mengaku, ia pernah gagal menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena berstatus putra pimpinan PKI. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahkan berulang kali menyuarakan kebangkitan PKI dan menyerukan masyarakat untuk menonton kembali film G30S/PKI yang dibuat pada era Presiden Soeharto, kendati dikritik banyak pihak. Pasalnya, dari sejumlah lembaga survei masih menyatakan bahwa PKI dan potensi kebangkitannya masih menjadi isu yang laku di tengah masyarakat, selain LGBT dan agama. “Mengurangi sentimen negatif masyarakat tentu tidak secepat itu. Tapi jika mau maju, pernyataan Jenderal Andika itu harus didukung. Seperti halnya kala ia menghapus tes keperawanan,” lanjut Andreas. Kepercayaan masyarakat terhadap ancaman dan kebangkitan PKI, antara lain, terlihat dari hasil tilik Media Survei Nasional (Median) pada September tahun lalu yang menyatakan bahwa 46,6 persen masyarakat masih percaya bahwa PKI bakal bangkit. Salah satu parameter yang diyakini masyarakat menjadi kebangkitan PKI, merujuk survei, adalah keberadaan tenaga kerja asal China di Indonesia. Keluarga penyintas peristiwa 1965 Pipit Ambarmirah, dikutip dari BBC Indonesia, mengapresiasi keputusan Andika dan TNI secara keseluruhan yang disebutnya, “kemajuan bagi keluarga 1965”. “Positive thinking, berarti baik kalau dia (Andika) seperti itu,” ujar Pipit. Upaya penghapusan diskriminasi terhadap keturunan kader dan simpatisan PKI sempat beberapa kali diupayakan, salah satunya yaitu saat membentuk Simposium Nasional: “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” di Jakarta pada April 2016. Namun alih-alih beroleh titik terang penyelesaian, kegiatan itu mendapat tentangan, salah satunya lewat gelaran simposium tandingan, dua bulan setelahnya. Dalam Perspektif Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Senin, 04 April 2022, Jam 13.30 sd 14.30 WIB: “Seleksi TNI Underbouw dan atau Keturunan PKI Menurut Para Jendral Purnawirawan”, ada penjelasan mantan Kepala BAIS Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Ponto yang menarik.   Menurut Laksamana Ponto, kalau kita perhatikan apa yang terjadi kemarin itu di dalam ruang rapat ketika Panglima bertanya, mengapa orang ini tidak lulus. Lalu si kolonel menjawab, karena dia anak PKI katanya. Kemudian Panglima menjawab, anak PKI boleh mendaftar. Kemudian muncul persepsi bahwa anak PKI boleh masuk TNI. Padahal judulnya itu, anak PKI boleh mendaftar masuk TNI. “Dibacanya anak PKI dan keturunannya boleh masuk TNI. Nah, ini yang bikin ramai,” ungkap Laksamana Ponto. Jadi, dari sini ia akan meluruskan dulu bahwa untuk mendaftar ]jadi anggota TNI itu tidak melihat itu anaknya siapa. “Siapa saja, yang penting warga NKRI, ya itu boleh mendaftar,” tambahnya. Nah, persyaratan mendaftar itu sudah tertuang dalam pasal 28 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu. Sangat jelas di situ. Tidak ada persyaratan di situ bahwa kecuali keturunan anak anggota PKI, tidak ada. “Saya tahun 1973 juga mendaftar, tidak ada persyaratan itu. Jadi, apa yang disampaikan panglima itu, dia hanya menegaskan dan mengingatkan kembali si Kolonel ini lupa atau tidak melihat aturan, sebenarnya tidak ada aturan itu. Karena secara aturan hukum memang itu tidak ada,” tegas Ponto. Yang dilihat itu keterpengaruhannya. Mulai dari tes kita lihat, begitu lulus tes kita lihat. Begitu pendidikan kita lihat. Begitu naik pangkat/tingkat kita lihat.  Begitu lulus, naik pangkat, mau sekolah kita lihat, diawasi terus. Jadi, keterpengaruhan kalau di BAIS tidak hanya Eki (ekstrim kiri) saja. Tapi, juga Eka (ekstrimis kanan), dan Ela (ekstrimis lainnya). “Itu diawasi terus-menerus, apalagi ada yang ingin memberontak. Itu ada alat pengawasan seperti itu sehingga untuk lolos kecil sekali kemungkinannya,” ungkap Laksamana Ponto. Karena pengawasannya berlapis-lapis, sehingga kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan panglima, saya kira itu hanya penegasan untuk menjawab si Kolonel ini. Dan saya yakin juga si Kolonel ini salah dan asal jawab saja dia. Kalau bintang empat tanya ke Kolonel ya si Kolonel ini panik juga. Makanya ketika ditanya kenapa tidak lulus, ya jawaban yang paling cepat itu: “Anak PKI!” Dipikir mungkin panglima merespon, oh ya ya benar. Nanti ketika dilitsus bukan dilihat dia itu siapa, anak keturunan siapa. “Tapi dilihat keterpengaruhannya Eka, Eki, atau Ela. Itu saja,” tegas Soleman Ponto. (*)

Sidoarjo Tempo Doeloe - Gajah Mada Street Night

BY FNN Rabu, 06 April 2022 19:28:11 0

Sidoarjo, FNN – Dalam tiga pekan mendatang, selama Ramadhan 1443 H, setiap Sabtu (9 April 2022, 16 April 2022, dan 23 April 2022), Pemkab Sidoarjo mengadakan “Sidoarjo Tempo Doeloe” di sepanjang Jalan Gajah Mada, Sidoarjo. “Event Sidoarjo Tempo Doeloe dengan konsep car free night yang akan digelar di Jalan Gajah Mada menutup jalan sepanjang 650 m setiap hari Sabtu malam dari jam 3 sore hingga sahur. Mungkin di situ akan menjadi pusat keramaian saat Ramadhan,” kata Ketua Forum CSR Sidoarjo Herty Achmayanti. Kirab dimulai dari Alun-Alun Sidoarjo berjalan hingga depan Bok Legi dengan membawa bendera merah putih berukuran panjang. Pekan pertama sekaligus hari pertama dibukanya Gajah Mada Street Night itu akan ditandai dengan pemukulan gong/alat musik tradisional lainnya oleh Bupati Ahmad Muhdlor Ali dan dilanjutkan dengan dinyalakannya mercon Bombong sebagai salah satu permainan tradisional tempo doeloe. Flashmob tradisional berupa kolaborasi penari dari berbagai sanggar tari yang ada di Sidoarjo dan seluruh warga Sidoarjo yang hadir dengan menarikan tari khas Sidoarjo secara bersama-sama. Nantinya ada juga Teater Sejarah yang mengangkat cerita atau sejarah tentang Sidoarjo dan dibawakan secara menarik melalui teater. Di Gajah Mada Street Night nantinya juga ada sekitar 130 stand yang diisi oleh para pelaku usaha kuliner khas Sidoarjo. Terdiri dari beraneka macam jajanan tradisional yang ada di Sidoarjo. Tidak lupa pula adanya Stand UMKM/Industri Kreatif. Para pelaku UMKM/ Industri Kreatif Sidoarjo ini turut serta meramaikan Sidoarjo Tempo Doeloe – Gajah Mada Street Night. Event ini juga dihiasi oleh para komunitas dan seniman dari Sidoarjo. Di sini pula terdapat ruang Pameran Kreatif untuk Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Tak hanya itu. Di Gajah Mada Street Night ini menjadi Ruang Interaksi antara Masyarakat dengan Pimpinan Kabupaten Sidoarjo. “Desain keseluruhan acara ini akan dikonsep Tempo Doloe dengan Berbasis Kreatifan Tradisi,” ujar Herty. (mth)

KKP: Potensi Ikan Tangkap Indonesia Capai 12,01 Juta Ton

BY FNN Rabu, 06 April 2022 18:39:43 0

Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan potensi ikan tangkap di Indonesia mencapai 12,01 juta ton berdasarkan kajian estimasi potensi Sumber Daya Ikan (SDI).Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.\"Secara total mencakup 12,01 juta ton setahun. Secara teori kalau menangkap ikan tidak melebihi batas itu, maka tahun berikutnya akan lestari dengan sejumlah itu,\" kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP Rida Mulyana dalam Bincang Bahari: Sosialisasi Kepmen 19/2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.Estimasi itu, kata dia, dihitung di total 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) terhadap sembilan kelompok ikan mulai dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi.\"Dari situ, dengan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dan sudah melalui Kepmen, ditetapkan juga jumlah tangkapan yang diperbolehkan,\" katanya.Rida mengatakan Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 itu memperbarui dengan Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017 dimana Kepmen lama memukul rata jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 20 persen untuk semua jenis ikan.\"Kita bersyukur, kita melihat ke arah lebih cermat, ke arah kesehatan laut, dan kondisi SDI. Apakah statusnya cukup mengkhawatirkan, cukup bahaya atau tidak kalau dilakukan eksploitasi secara berlebihan sehingga tidak dipukul rata 20 persen,\" katanya.Dalam Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 itu, jumlah tangkapan yang diperbolehkan disesuaikan dengan tingkat eksploitasi jenis ikan dan wilayahnya terhadap potensinya yang ada. Ada pun jenis ikan yang dihitung estimasi potensinya, lanjut Rida, kemungkinan akan terus ditambah jumlahnya.\"Amanat di Kepmen ini bisa ditelaah paling tidak satu kali dalam tiga tahun, jadi tentu dengan analisis dan sumber data,\" kata Rida.Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas Kajiskan Indra Jaya mengatakan total estimasi terbaru tersebut memang turun dibandingkan estimasi dalam Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017 sebesar 12,5 juta ton per tahun.Namun Indra menilai angka yang keluar berdasarkan data yang diterima. Kendati ia tak menampik ada faktor lain yang mempengaruhi turunnya angka tersebut.\"Bisa jadi ada miss-reporting dibanding sebelumnya. Kedua, memang ada perbaikan metodologi permodelan/perhitungan di mana kami melihat model tersebut harus beri ketidakpastian yang lebih rendah. Tapi kami tidak melihat bahwa stok (ikan) kita menurun,\" katanya.Di sisi lain, sebaran pemanfaatan di 11 WPPNRI dan sembilan komoditas jenis ikan dinilai Indra semakin baik.\"Jadi walaupun secara agregat nilainya lebih rendah, tetapi tekanan terhadap penangkapan lebih kecil dibanding sebelumnya. Saya optimis dibanding situasi lima tahun lalu, sekarang lebih baik. Tugas kami menjamin bagaimana stok kita tahun depan dan tahun depannya lagi tetap ada dan bisa ditangkap,\" ujar Indra. (mth/Antara)

Presiden Minta Menteri Berikan Pernyataan yang Berempati Kepada Rakyat

BY FNN Rabu, 06 April 2022 14:21:40 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk merumuskan kebijakan yang tepat, bergerak cepat di lapangan, dan memberikan pernyataan yang berempati kepada rakyat terkait dengan permasalahan ketersediaan bahan pokok.\"Sekali lagi merumuskan kebijakan yang tepat, melakukan langkah dan kepemimpinan yang cepat di lapangan dan memberikan pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat,\" kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.Presiden menjelaskan bahwa gejolak ekonomi global telah berdampak pada laju inflasi dan ketersediaan bahan-bahan pokok di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Hal itu mengakibatkan permasalahan pada ketersediaan bahan pokok, seperti minyak goreng dan juga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax.Presiden meminta jajaran menteri selalu hadir, kemudian memberikan solusi di tengah permasalahan yang membebani rakyat, seperti halnya saat harga pertamax terpaksa dinaikkan pada 1 April 2022.“Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini, hati-hati. Kenapa Pertamax, diceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu, loh,\" ujar Presiden.Begitu juga dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Menurut Presiden, selama 4 bulan, tidak ada penjelasan apa pun mengenai sulitnya mendapatkan minyak goreng.\"Tidak ada statement (pernyataan), tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi?\" tanya Presiden.Presiden meminta kepada jajarannya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi ketersediaan dan harga bahan pokok, terutama saat ini sudah memasuki Ramadan dan menjelang Lebaran 2022.\"Tidak hanya urusan minyak goreng, dilihat satu per satu, urusan beras seperti apa, urusan kedelai seperti apa, gandum seperti apa, kalau kerja enggak detail, enggak betul-betul dilihat betul, dan kita ini diam semuanya, hati-hati dianggap kita ini enggak ngapa-ngapain, enggak kerja,\" ujar Presiden.Ditegaskan pula bahwa kebijakan itu harus disampaikan kepada masyarakat dengan jelas dan dengan empati.Presiden mengingatkan jajaran pemerintah harus memiliki sense of crisis dalam memberikan pernyataan publik.\"Pernyataannya harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan rakyat, jangan sampai tidak dianggap oleh masyarakat, tidak melakukan apa-apa,\" kata Presiden Jokowi. (mth/Antara)

Kasal Ajak Korsel Perkuat Kerja Sama Militer

BY FNN Rabu, 06 April 2022 14:18:20 0

Jakarta, FNN - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono mengajak Chief of Naval Operations of the Republic of Korea Navy/Kasal Korea Selatan Laksamana Kim Jung Soo untuk memperkuat hubungan kerja sama yang erat melalui hubungan diplomasi militer Laksamana Yudo mengatakan hal itu saat mengunjungi Laksamana Kim Jung Soo di Akademi Angkatan Laut Korea Selatan, Jinhae, Korea Selatan (Korsel), Sabtu (2/4), seperti dikutip dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu. Indonesia dan Korea Selatan akan memperingati ulang tahun hubungan diplomatik ke-50 pada tahun depan. Kasal disambut dengan upacara kebesaran militer dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Dalam kunjungan tersebut Kasal didampingi Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI Dadi Hartanto, Asisten Intelijen (Asintel) Kasal Laksda TNI Angkasa Dipua, dan Ketua Umum Jalasenastri Ny. Vero Yudo Margono. Dalam pertemuan itu, Yudo dan Kim membicarakan tentang kerja sama di berbagai bidang, termasuk masalah stabilitas keamanan laut, pendidikan, pertukaran perwira, dan kerja sama pertahanan angkatan laut antar kedua negara, termasuk rencana pelaksanaan Navy To Navy Talk (NTNT) yang sebelumnya dilaksanakan dua tahun sekali untuk ditingkatkan menjadi setahun sekali. Laksamana Yudo juga berkesempatan mengunjungi kapal selam Korsel yang berbobot 1.800 ton dan sarana pelatihan taktis bagi pengawak kapal selam di Komando Kapal Selam Angkatan Laut Korea Selatan. Kasal juga berkesempatan berkunjung ke kapal selam nuklir yang berbobot 1.000 ton serta beberapa persenjataan di Pelabuhan Pangkalan Kapal Selam Jinhae. Yudo kemudian menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Laksamana Kim di tempat pelatihan Marinir di Batalion Yeon di Haesa dan berbicara secara mendalam mengenai agenda kerja sama, seperti pertukaran perwira dan kerja sama pertahanan. (mth/Antara)

Polisi Tangkap Dua Jambret Telepon di Duren Sawit

BY FNN Rabu, 06 April 2022 14:14:14 0

Jakarta, FNN - Personel Polres Metro Jakarta Timur menangkap dua pria yang diduga melakukan upaya penjambretan telepon milik Tea Dora Siregar dengan modus pura-pura bertanya alamat di Duren Sawit pada Senin (4/4).Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Metro Jakarta Timur AKBP Ahsanul Muqaffi mengatakan, dua pria yang diamankan itu berinisial J dan A. Penjambretan itu bermula ketika korban sedang duduk bersama rekannya di depan warung.\"Saat korban dan saksi sedang ngobrol didatangi oleh dua pelaku tidak dikenal berpura-pura menanyakan alamat kemudian menarik HP milik korban,\" kata Ahsanul Muqaffi di Jakarta, Rabu.Ahsanul menambahkan, sempat terjadi aksi tarik-menarik antara korban dan pelaku yang berusaha merampas telepon seluler tersebut.\"Korban dan saksi secara reflek merebut kembali \'handphone\' itu, terjadi tarik-menarik hingga topi milik pelaku terjatuh dan \'handphone\' yang sudah berhasil dikuasai pelaku dapat diambil kembali oleh korban,\" ujar Ahsanul.Dia menjelaskan, penangkapan kedua pelaku itu berdasarkan hasil identifikasi nomor polisi sepeda motor yang dikendarai pelaku dan berdasarkan rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian.Berbekal hal itu, polisi kemudian mendatangi alamat rumah dari nomor polisi sepeda motor yang dikemudikan pelaku.\"Sesampainya di alamat itu, kami bertemu dengan saksi atas nama Agung dan mendapat penjelasan bahwa pelaku J dulu ngontrak di rumahnya lalu pinjam KTP untuk kredit motor,\" tutur Ahsanul.Pelaku J ditangkap tak jauh dari rumah Agung pada Selasa (5/4) sekitar pukul 23.50 WIB. Sedangkan pelaku A ditangkap pada Rabu dini hari sekitar pukul 00.40 WIB.Polisi juga mengamankan bukti berupa topi milik A yang terjatuh di lokasi kejadian, sweater dan celana yang dikenakan A dan J saat menjambret serta kendaraan roda dua yang digunakan saat beraksi. (mth/Antara)

Ridwan Kamil Ajak Mahasiswa Jadi Pemuda Optimistis Raih Indonesia Emas

BY FNN Rabu, 06 April 2022 14:11:12 0

Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat  (Jabar) Ridwan Kamil mengajak mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menjadi pemuda optimistis dan damai demi Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang diprediksi empat terkuat dunia.\"Pertama jangan ada generasi stunting yang tidak produktif dan kompetitif. Ini syarat untuk mencapai empat besar ekonomi dunia,\" kata Ridwan Kamil dalam siaran persnya, Rabu.Ajakan tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat menjadi pemateri dalam acara talkshow Safari Iman Ramadhan (Safir) 1443 H bertajuk Para Pemuda Intelektual Muslim Membangun Negeri yang Berprestasi Masjid Kampus UII, Yogyakarta.Ekonomi Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan diperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan menduduki posisi empat di dunia.Saat itu, Indonesia diperkirakan hanya akan di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India namun untuk mencapai hal itu tentu tidak mudah karena banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia.Oleh karena itu, Ridwan Kamil mengajak para generasi muda untuk percaya diri mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level global.Dia menyebut ada tiga syarat yang harus dicapai Indonesia untuk bisa menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Syarat pertama adalah anak-anak Indonesia harus sehat, tidak stunting ini dilakukan agar kelak ketika tumbuh dewasa mereka bisa menjadi orang-orang yang kompetitif dan produktif.Syarat yang kedua menurut Ridwan Kamil adalah pertumbuhan ekonomi harus stabil. Paling tidak ada di atas lima persen setiap tahunnya.\"Tapi harus kuasai juga tiga bidang ekonomi, yakni ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif,\" kata dia.Satu lagi syarat yang harus dipenuhi adalah kondisi sosial politik yang kondusif.Ridwan Kamil kemudian memberikan contoh apa yang sekarang terjadi antara Ukraina dan Rusia.Kedua negara itu ia sebut sedang dicabut nikmat kebebasan bernegara oleh Allah SWT agar yang terjadi adalah kehancuran di sana sini.Sehingga Ridwan Kamil mengajak agar hal serupa tidak harus terjadi di Indonesia. Mantan Wali Kota Bandung itu menilai para pemuda punya peran penting dalam hal itu.Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil salat tarawih berjemaah dan memberikan tausiah di Masjid Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (5/4) malam.Dalam tausiahnya, ia mendoakan jemaah, yang mayoritas merupakan mahasiswa, dapat menjadi pemimpin masa depan yang baik dan meniatkannya sebagai ibadah. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Jelaskan Penyebab Naiknya Harga Pertamax

BY FNN Rabu, 06 April 2022 14:01:30 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menjelaskan gejolak ekonomi global telah berdampak pada aspek moneter dan fiskal negara sehingga perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pertamax pada 1 April 2022 menjadi Rp12.500,00 per liter.\"Saya kira situasinya memang tidak memungkinkan, enggak mungkin kita tak menaikkan yang namanya BBM, enggak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin naik (harga) pertamax,\" kata Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4), yang disiarkan Sekretariat Presiden, Rabu.Presiden menyampaikan situasi ekonomi global saat ini merupakan situasi yang tak mudah. Gejolak ekonomi global telah memicu inflasi hampir di seluruh negara.Kenaikan inflasi global tersebut, kata Presiden, mulai dirasakan oleh masyarakat. Ia mencontohkan inflasi global juga melanda negara ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat, dengan indeks harga konsumen yang mencapai 7,9 persen dari tren semula di bawah 1 persen.\"Di Uni Eropa (UE) juga sudah masuk ke (inflasi) 7,5 persen yang biasanya kira-kira hanya di angka 1 persen, Turki di angka 54 persen,\" ujarnya.Dampak dari kenaikan inflasi global tersebut juga melanda Indonesia. Presiden mengatakan bahwa Pemerintah sudah berupaya agar tidak ada kenaikan harga, tetapi situasinya memang tidak memungkinkan.Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga nonkementerian terkait untuk terus mengkalkulasi agar harga gas dan harga pangan tidak memberatkan masyarakat.\"Kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus, bagaimana harga gas, dan terutama memang selain memang harga energi dan harga pangan,\" kata Presiden Jokowi.Sebelumnya, BUMN pertambangan, PT Pertamina Persero menaikkan harga BBM jenis pertamax menjadi Rp12.500,00 per liter atau naik dari harga sebelumnya yang sebesar Rp9.000,00 per liter. Kenaikan harga pertamax itu, menurut Pertamina, masih jauh di bawah nilai keekonomian yang berkisar Rp16 ribu per liter. (mth/Antara)

Menlu Sebut 133 WNI Telah Keluar dari Ukraina

BY FNN Rabu, 06 April 2022 13:46:09 0

Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan dari total 165 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina, sebanyak 133 orang telah keluar dari negara tersebut.\"Kita bersyukur bahwa per-hari ini semua WNI yang ingin dievakuasi (dari Ukraina) sudah ada di Indonesia dengan selamat. Dari total 165 WNI, telah keluar dari Ukraina sebanyak 133 orang,\" kata Retno dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan, 133 orang WNI terdiri dari 80 orang dievakuasi menggunakan pesawat evakuasi, lima orang dievakuasi ke Bucharest namun memilih pulang ke negara residensi seperti Rusia, Turki, Denmark, dan Qatar.Selain itu menurut dia, 34 WNI dievakuasi melalui gelombang evakuasi lanjutan, 12 orang melakukan evakuasi mandiri ke berbagai negara, dan dua orang tidak lapor namun telah berada di Indonesia.\"Sementara itu 32 WNI memilih tetap tinggal di Ukraina, terdiri dari 23 orang karena alasan pribadi dan sisanya merupakan staf KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia),\" ujarnya.Retno mengatakan, medan perang di Ukraina sangat berat untuk dilakukan evakuasi dari negara tersebut. Dia mencontohkan untuk mengevakuasi sembilan WNI dari Chernihiv membutuhkan waktu 22 hari namun berjalan baik karena kerja sama dengan kementerian/lembaga dan dukungan WNI.Raker Komisi I DPR RI tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Raker tersebut akan membahas tiga poin yaitu pertama, realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2021; kedua, pelindungan WNI dan BHI di Ukraina.Ketiga, diplomasi Indonesia terkait konflik Rusia dan Ukraina; dan keempat, penjelasan Kemlu terkait Special Procedures Mandate Holders (SPMH) mengenai sejumlah kasus dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan paksa di Provinsi Papua dan Papua Barat. (mth/Antara)

Erick Thohir: Generasi Muda Harus Siap Jadi Penggerak Ekonomi

BY FNN Rabu, 06 April 2022 13:43:06 0

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mendorong generasi muda untuk siap menjadi elemen penggerak ekonomi Indonesia .\"Generasi muda Indonesia harus siap menjadi elemen penggerak ekonomi Indonesia, sehingga harus membekali diri dengan pendidikan dan skill yang dibutuhkan di era disrupsi digital,\" ujar Erick Thohir seperti dikutip dari akun resmi Instagram-nya @erickthohir di Jakarta, Rabu.Menteri BUMN juga menambahkan bahwa tidak cukup menjadi generasi digital native. Generasi muda harus memiliki etos kerja yang baik, berkomitmen, dan memiliki jaringan luas.\"Saya juga menantang generasi muda untuk menciptakan lapangan kerja. Salah satunya lewat kewirausahaan digital,\" katanya.Untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, khususnya di sektor digital, perusahaan-perusahaan BUMN bahu membahu mendukung dan memfasilitasi tiga hal yaitu infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar.Erick Thohir juga berharap agar generasi muda terus meningkatkan kemampuan mereka, mengingat edukasi saat ini sangatlah muda didapatkan secara daring.\"Saya sangat berharap generasi muda kita di mana pun berada, kalian harus tingkatkan capability kalian di era yang berubah sangat cepat ini. Dan kalian adalah champion-champion-nya,\" kata Erick Thohir. (mth/Antara)

Situasi Kacau: Hanya Bergulat Dengan Teori!

BY FNN Rabu, 06 April 2022 12:06:26 0

Ada pendapat, situasi kondisi saat ini Joko Widodo harus diturunkan - pintu masuk tinggal People Power atau Revolusi. Alam telah memutuskan bahwa apa yang tidak sanggup membela diri takkan dibela. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. MENARIK ketika kita sedang dialog ringan bagaimana mengatasi kekacauan dan kezaliman negara ini tiba-tiba muncul tulisan Prof. Suteki bahwa Islam tidak mengajarkan kudeta. Islam tidak mengajarkan kudeta, jawabnya Ya. Tapi mewajibkan Jihad Qital manusia selalu beralasan hanya karena takut dengan kematiannya. Justru kewajiban Jihad Qital dan kalau mati itu pintumu untuk kembali kepada pemilik nyawa dengan aman. Walaupun sudah mengetahui kita pasti akan meninggal kelak di kemudian hari, kita menganggap semua orang lain akan meninggal lebih dulu sedang kita yang terakhir. Kematian nampaknya masih lama. Bukanlah itu cara berpikir yang dangkal. Cara berpikir seperti itu sungguh sia-sia, hanya lelucon dalam sebuah mimpi. Berhubung kematian selalu mengendap di balik pintu, hendaknya kita melakukan upaya yang memadai, bertindak dan berbuat kebaikan dengan cepat. Tidak ada ahli tasawuf berdoa minta panjang umur, mereka selalu meminta matikan saya sekiranya saat itu sudah layak untuk kembali kehadapan-MU. Jangan panjangkan umur kalau hanya membuat celaka dalam hidup ini dan ketika saat mati dalam keadaan durhaka kepada-MU. Penyakit Wahn (takut mati dan cinta dunia) inilah yang membuat Umat Islam kocar-kacir mengahadapi kezaliman. Pancasila dan UUD 45 sudah dibuang esensinya itu adalah Jihad Qital untuk Indonesia. Para pendiri bangsa itu adalah ahli tasawuf terpikir oleh mereka adalah kebaikan negara untuk semua, dalam kebhinekaan. TTidak ada sama sekali berjuang untuk kepentingan perut dan kelaminnya”. Jihad Qital adalah mengembalikan negara sesuai tujuan Pembukaan UUD 45. Kembali ke UUD 45 asli adalah misi suci. Untuk Indonesia bisa kembali hidup normal dalam kebhinekaan. Sejarah sudah membuktikan kalau menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 Indonesia negara berantakan. Mengubah Pancasila dan UUD 45 asli itu bukan kitab suci, maka tidak tabu untuk diubah atau di amandemem, dugaan kuat itu pikiran PKI. Situasi negara sedang kacau, untuk kembali normal, saat ini butuh aksi dan perlawanan. Jenderal yang bijaksana tidak membakukan segalanya secara kaku, selalu mempertahankan kemampuan untuk mengorganisasikan pasukannya menurut waktu dan kebutuhan yang berubah-ubah. Teori teori dari para cendekiawan/ilmuwan dibutuhkan saat merencanakan tetapi harus cepat dalam melaksanakan tindakan. Kehidupan adalah perang melawan itikad buruk manusia. Qui desiderat pacem, praeparet bellum. Artinya: barang siapa menginginkan perdamaian ia harus siap perang. Saya tidak pernah membaca tulisan strategi ...ketika kita bertempur kita tidak membawa serta buku apapun (Mao Tse-Tung). Membatasi strategi yang itu-itu saja tidak selalu perlu. “Kalau mampu beradaptasi terhadap keadaan, kita lebih dapat melepaskan diri dari bahaya”. Prinsip Jenderal Besar Sudirman saat perang sangat luwes mengikuti keadaan yang ada dan terjadi - berjuang jiwa raga dan nyawa hanya untuk negara. Ada pendapat, situasi kondisi saat ini Joko Widodo harus diturunkan - pintu masuk tinggal People Power atau Revolusi. Alam telah memutuskan bahwa apa yang tidak sanggup membela diri takkan dibela. Satu pahlawan di depan lebih mulia daripada seribu cendekiawan yang selalu bergulat teori yang sulit mendarat dan hanya tetap di tempat. Ingatlah, kaum intelektual memiliki sifat altruistik yang senantiasa memburu kebenaran demi kemaslahatan bersama, dan menjadi pencipta bahasa dalam menyampaikan yang benar kepada penguasa, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. (Edward Said, 1996). Prediksi politik kalau tahun 2022 keadaan Indonesia belum bisa dinormalkan - para bandit negara dan oligarki akan semakin kuat dan negara akan makin cepat menuju kehancurannya bahkan bukan mustahil akan hilang dari peta dunia. (*)

Mendagri: Pembangunan di Gugusan Karang Singa Paling Lambat 2023

BY FNN Selasa, 05 April 2022 19:46:27 0

Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menargetkan pembangunan infrastruktur di Karang Singa, gugusan karang Indonesia yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Selat Malaka, dapat dimulai paling lambat 2023.Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, Tito menyampaikan gugusan karang Indonesia di wilayah perbatasan itu merupakan area yang strategis dan rentan dikuasai pihak asing sehingga pemerintah perlu membangun infrastruktur demi memperkuat kedaulatan NKRI di tempat tersebut.Oleh karena itu, Mendagri pun meminta dukungan dari Komisi II DPR RI terkait rencana pembangunan infrastruktur di Gugusan Karang Singa.\"Mohon dukungan Bapak, Ibu sekalian supaya ini terbangun tahun ini, paling lambat tahun depan, sebelum nanti ada yang ngerjain (mengusik, red.) kita,\" kata Tito saat menyampaikan rencana kerja Kemendagri di Komisi II DPR RI.Gugusan Karang Singa, yang berlokasi di 6,85 kilometer dari utara Pulau Bintan, merupakan titik strategis (choke point) di Selat Malaka, ujar Tito.Ia menegaskan pemerintah perlu memperkuat kedaulatan Indonesia di gugusan karang itu demi mengantisipasi ancaman pihak asing dan mencegah insiden Sipadan dan Ligitan kembali berulang.\"Saya sudah rapat dengan Wakil Menteri Pertahanan, Kepala Badan Keamanan Laut, dan Menteri Perhubungan agar dibangun paling tidak mercusuar. Jangan sampai nanti kasus Sipadan Ligitan (berulang), karena (gugusan karang) itu merupakan choke point paling utama (Selat Malaka) dari Aceh sampai bawah di Bintan,\" tutur Mendagri.Choke point merupakan istilah transportasi merujuk pada perairan sempit yang strategis dan menentukan lalu lintas transportasi dan perdagangan dunia.Tito saat rapat menjelaskan ada enam choke point dunia, yaitu Terusan Panama, Terusan Suez, Selat Gibraltar, Selat Hormuz, Laut Merah, dan Selat Malaka.\"Selat Malaka itu jalur penting untuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, Thailand. Jika kita lihat choke point Selat Malaka titik-nya di perbatasan antara karang Malaysia, karang Singapura, dan karang Indonesia,\" papar Tito Karnavian.Tito, yang telah datang langsung ke lokasi pada Januari 2022 bersama Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan Malaysia dan Singapura telah membangun infrastruktur di gugusan karangnya masing-masing, sementara di gugusan karang Indonesia sejauh ini hanya ada buoy (pelampung).\"Karang Malaysia sudah dibangun infrastruktur berupa helipad, sementara di Singapura ada struktur yang masif,\" sebut Tito. (mth/Antara)

AP I Proyeksikan Penumpang di Bandara YIA Capai 12 Ribu per Hari

BY FNN Selasa, 05 April 2022 19:07:48 0

Kulon Progo, FNN - Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memproyeksikan jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui bandara tersebut saat arus mudik Lebaran 2022 bisa mencapai 12 ribu penumpang per hari.\"Kami optimis arus mudik lebaran akan tembus 12 ribu penumpang per hari, asalkan pemerintah terus memberi kelonggaran persyaratan berpergian melalui udara, seiring dengan besarnya angka warga yang telah divaksin,\" kata Pelaksana tugas sementara General Manager Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) Agus Pandu Purnama di Kulon Progo, Selasa.Ia mengatakan jumlah penumpang pesawat yang melalui Bandara Internasional Yogyakarta sejak Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19 mengalami peningkatan pada kisaran 32 persen per hari.Sebelum ada SE tersebut, jumlah penumpang Bandara YIA di bawah 5.000 penumpang per hari. Saat ini, jumlah penumpang yang melalui Bandara YIA berkisar pada 6.000 sampai 7.000 penumpang per hari.\"Jumlah penumpang pada akhir pekan bisa mencapai 8.600 penumpang per hari,\" katanya.Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan tingginya jumlah penumpang pesawat yang melalui Bandara YIA menjadi peluang bagi pelaku UMKM. Di teras Malioboro Bandara YIA, pelaku UMKM yang sudah bekerja sama dengan pihak pengelola bandara bisa menjual produk lokal Kulon Progo.\"Kami berharap pelaku UMKM juga menyiapkan diri produk mereka dititipkan di gerai-gerai yang menjual oleh-oleh, sehingga kenaikan jumlah penumpang ini untuk membangkitkan ekonomi yang terpuruk akibat COVID-19,\" katanya. (mth/Antara)

Cianjur Prioritaskan Pembangunan Jalan ke Tempat Wisata

BY FNN Selasa, 05 April 2022 19:04:10 0

Cianjur, FNN - Pemkab Cianjur, Jawa Barat, memprioritaskan pembangunan jalan menuju tempat wisata di wilayah selatan Cianjur dengan anggaran Rp 87 miliar, termasuk pembangunan jalan penghubung antar desa di beberapa kecamatan di wilayah selatan yang kondisinya rusak berat.Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur Selasa, mengatakan akan memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten yang kondisinya rusak penghubung antar desa, kecamatan dan menuju tempat wisata seperti di Kecamatan Pagelaran yang merupakan akses menuju Curug Ngebul.\"Kita prioritaskan penghubung antar desa dan kecamatan yang terkoneksi ke obyek wisata yang ada, sehingga dapat meningkatkan roda ekonomi warga sekitar. Pertumbuhan ekonomi tentunya dapat berjalan kalau infrastruktur sudah baik di masing-masing kecamatan,\" katanya.Sehingga prioritas perbaikan dan pembangunan jalan penghubung milik kabupaten dapat tuntas hingga tahun 2023, sehingga program 1.000 kilometer jalan baik di Cianjur, dapat tercapai dan akan dimulai dari Kecamatan Cidaun sepanjang 38 kilometer penghubung enam desa.Herman berharap ketika jalan kabupaten sudah diperbaiki harus didukung dengan perbaikan jalan provinsi menuju Cianjur selatan yang juga rusak, agar dapat terhubung dengan mulus ketika warga atau wisatawan yang hendak melintas dari jalan provinsi ke jalan kabupaten.\"Kalau bisa berjalan bersamaan, ketika jalan kabupaten diperbaiki, diikuti dengan jalan provinsi yang juga diperbaiki, sehingga target 1.000 kilometer jalan mulus di Cianjur dapat tercapai dan angka kunjungan wisatawan dapat meningkat,\" katanya. Sementara warga di sejumlah kecamatan di wilayah selatan Cianjur, berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan agar warga tidak kesulitan untuk melakukan aktifitas terutama perekonomian yang mahal di ongkos karena rusak-nya jalan penghubung antar desa di Kecamatan Pagelaran.\"Kami berharap pemerataan pembangunan sampai ke pelosok Cianjur, sejak jalan rusak biaya transportasi dari Pagelaran ke Cianjur atau sebaliknya menjadi mahal. Kami berharap perbaikan jalan kabupaten di Pagelaran menjadi prioritas karena termasuk jalur utama menuju tempat wisata,\" kata tokoh pemuda Pagelaran Gofur. (mth/Antara)

Agar Millenial Miliki Hunian Berkualitas Terjangkau, PUPR Dorong Konsep Pembangunan Ini

BY FNN Selasa, 05 April 2022 12:36:59 0

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pembangunan hunian vertikal berkonsep Transit Oriented Development (TOD) agar generasi millenial dapat memiliki hunian pertama berkualitas dengan harga yang terjangkau.Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Selasa, mengatakan pihaknya mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai bagian dari konsep TOD yakni kawasan yang terintegrasi dengan simpul transportasi umum. Pembangunan hunian vertikal dilakukan secara terintegrasi dengan stasiun kereta. Untuk selanjutnya pembangunan hunian berkonsep TOD juga akan dilakukan pada kawasan terminal bus.\"Rusun berkonsep TOD ini juga banyak menjadi pilihan kalangan milenial yang diperkirakan jumlahnya mencapai 60 persen dari total populasi di Indonesia karena mendukung kemudahan dalam memenuhi pola hidup digital life,\" ujar Fatah.TOD menuntut adanya keterpaduan antara pola dan struktur ruang wilayah, seperti perumahan, fasilitas komersial, ruang rekreasi dengan sarana transportasi umum yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.Fatah juga mengatakan rusun menjadi salah satu solusi penyediaan perumahan di tengah meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan lahan terutama di wilayah perkotaan.“Dalam kesempatan ini, kami mendorong skema pembiayaan baru khususnya untuk satuan rumah susun, seperti Skema KPR Sewa Beli atau Rent-to-own bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta skema KPR Milenial yang terjangkau bagi milenial dengan penghasilan antara Rp8 juta sampai Rp12 juta,” katanya.Di samping skema pembiayaan rusun, untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak dari 56,75 persen menjadi 70 persen pada 2020-2024, Kementerian PUPR memberikan sejumlah bantuan pembiayaan perumahan. Pada TA 2022, Kementerian PUPR menyediakan tiga program bantuan pembiayaan perumahan.Pertama, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah. Kedua, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah dan ketiga fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah. (mth/Antara)

Kemenperin: Inovasi dan Kolaborasi Kunci Dongkrak Daya Saing Industri

BY FNN Selasa, 05 April 2022 12:32:03 0

Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan inovasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kualitas serta daya saing industri di era modern, dengan semakin meningkatnya tuntutan  ndustri yang mampu menjawab kebutuhan Industri 4.0.\"Hadirnya Industri 4.0 semakin mendukung terjadinya kolaborasi yang menjadi syarat utama dalam upaya mengoptimalkan daya saing industri,\" kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita diterima di Jakarta, Senin.Dengan semangat serta kesadaran untuk berkolaborasi, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik atau dikenal sebagai Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin menyelenggarakan Tepang Taun B4T (Temu Pelanggan Tahunan B4T) dengan tema “Peran Penting Jasa Industri Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri”.Kegiatan itu diikuti oleh perwakilan 65 pelanggan B4T dari berbagai sektor di antaranya industri elektronika, semen, petrokimia, dan pelaku usaha lainnya yang mewakili sekitar 2.000 pelanggan yang telah dilayani selama 2021.Menperin mengatakan B4T telah genap melayani dunia industri selama 113 tahun. “Pelaksanaan agendaTepang Taun, tidak hanya sebagai wadah diskusi pelanggan B4T semata. Tetapi menjadi momentum penting untuk menguatkan sinergi antara B4T dan pelaku dunia industri dalam upaya nyata meningkatkan daya saing industri secara nasional maupun global,” ujarnya. Pelaksanaan temu pelanggan ini diharapkan akan melecut semangat dan komitmen B4T untuk mengoptimalkan seluruh layanan jasa industri, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan industri nasional.“Pembangunan industri nasional yang berdaya saing menuntut sinergi dan kolaborasi yang kuat diantara kita sekalian para pemangku kepentingan,” ungkap Menperin.Pada kesempatan yang sama, Kepala BSKJI Kemenperin Doddy Rahadi menyampaikan Tepung Taun B4T merupakan momentum untuk terus meningkatkan pelayanan jasa industri yang selama ini telah dilaksanakan serta memperkenalkan layanan baru yang yang siap untuk meningkatkan daya saing industri nasional.“Ke depannya diharapkan seluruh layanan jasa industri yang dilaksanakan seluruh UPT di lingkungan BSKJI dapat terus bertransformasi secara dinamis sehingga dapat menjawab tantangan global untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” ungkapnya.Saat ini B4T memiliki tujuh layanan baru, antara lain perhitungan Inspection Reability, Remaining Life Time Assesment for Boiler, Pengujian Radio Frequency dan EMC (Electro Magnetic Compatibility pada produk elektronika, Underwater Welding and Inspection, Pengujian Lampu Luminer, Penyedia Bahan Acuan Pengujian, dan Sertifikai ISO 27001 Office.“Layanan untuk industri terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan industri nasional, seperti pada layanan pelatihan pengelasan dalam air guna memenuhi kebutuhan akan tenaga pengelasan yang andal, terampil, dan tersertifikasi dengan pengakuan internasional sesuai dengan tuntutan pasar tenaga pengelasan global,” papar Doddy. Pengembangan lingkup ini pun menambah kualifikasi B4T sebagai Authorized Training Body (ATB-B4T) yang terakreditasi secara internasional dalam sertifikasi tenaga pengelasannya. Kepala B4T Wibowo Dwi Hartoto mengemukakan pihaknya secara nyata telah berkontribusi dan memberikan pelayanan kepada pelanggan industri sejak tahun 1909.Di usia yang telah menginjak 113 tahun, B4T terus bergerak dinamis, berkembang dan secara berkelanjutan memperluas lingkup layanannya seiring dengan perkembangan industri, teknologi, standar dan harapan dari pelanggan.“Di tengah tantangan daya saing pada era globalisasi saat ini, B4T sebagai salah satu satker BLU memiliki komitmen memberikan layanan dengan semangat SPEED (Sinergi, Profesional, Efektif, Efisien, dan Digitalisasi). Dengan begitu, B4T diharapkan dapat bergerak cepat dalam beradaptasi, bertransformasi, berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau industri yang sangat dinamis,” ujar Wibowo. (mth/Antara)

Menteri Arifin: Implementasi Transisi Energi Mampu Dorong Ekonomi

BY FNN Selasa, 05 April 2022 12:14:07 0

Jakarta, FNN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan implementasi transisi energi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan mampu mendorong geliat perekonomian di masyarakat.Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri forum The 8th Berlin Energy Transitions Dialogue (BETD) di Jerman pada 31 Maret 2022.\"Kita tahu Indonesia diberkahi banyak sumber energi baik minyak maupun batu bara, kita suplai sumber energi kita ke negara mitra. Tapi kita sadar, kita butuh energi bersih di masa mendatang untuk kehidupan yang lebih baik. Makanya, energi baru terbarukan menjadi sangat penting bagi negara kami. Aktivitas dari program yang kita jalankan akan menciptakan aktivitas perekonomian di Indonesia,\" jelas Arifin dalam keterangan di Jakarta, Senin.Dalam forum itu, Menteri Arifin memaparkan beberapa aksi nyata yang dilakukan Indonesia untuk mewujudkan target netralitas karbon pada 2060, di antaranya optimalisasi penggunaan energi surya, pemakaian kendaraan listrik, program konversi motor BBM ke listrik hingga memberhentikan pengoperasian pembangkit batu bara secara bertahap.\"Salah satu strategi yang diterapkan Indonesia adalah target capaian bauran energi sebesar 25 persen pada 2025. Sekarang sudah mencapai 11,7 persen persen,\" katanya.Indonesia kini memiliki kapasitas pembangkit listrik sebesar 72 gigawatt di mana sebanyak 38 gigawatt berbasis batu bara. Untuk itu, pemerintah terus menunjukkan keseriusannya melakukan pengurangan sebesar 5,5 gigawatt dalam kurun waktu lima tahun dari penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara dan disubstitusikan dengan energi terbarukan.Pemanfaatan batu bara menjadi tantangan terbesar dalam proses transisi energi di Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam COP-26 di 2021 dan pemilihan isu utama dalam presidensi G20 menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mengeksekusi tantangan tersebut.Indonesia sebagai salah satu negara eksportir batu bara terbesar di dunia telah menandatangani Clean Power Transitions Statement untuk berkomitmen dalam pengurangan batu bara atau phase down unabated coal.\"Penting adanya common goals dari setiap negara dalam proses memensiunkan batu bara, tentu terdapat beberapa tantangan terutama dari sisi pekerja dalam sektor tersebut yang cukup besar , sehingga perlu dipersiapkan program bagaimana para pekerja dapat survive setelah sektor energi tersebut berkurang. Bagaimanapun, transisi energi juga perlu ditinjau dari aspek sosial,\" kata Arifin.Forum BETD merupakan konferensi tahunan yang prestisius dengan mempertemukan pejabat tingkat tinggi dari berbagai negara, akademisi, pelaku industri, investor, dan organisasi internasional di sektor energi. Konferensi internasional transisi energi global itu diselenggarakan oleh Federal Foreign Office dan Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Change sejak 2015.Dialog itu didasari oleh dorongan global untuk transisi emisi karbon netral yang merupakan inti dari mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai perubahan haluan menuju netralitas karbon, negara-negara perlu mengambil tindakan yang jauh lebih ambisius dari sebelumnya, salah satu upaya tindakan utama ialah transisi sektor energi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan, sekaligus mengurangi konsumsi energi secara drastis.Signifikansi G20 untuk transisi energi global menuju energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan jelas secara bersama-sama, negara-negara G20 menyumbang 80 persen dari konsumsi energi primer global. Dengan potensi keuangan dan ekonomi yang terakumulasi, negara-negara itu memiliki kapasitas untuk membentuk sistem energi global.Beberapa topik yang dibahas dalam pertemuan itu adalah reach the climate goal and retiring coal dengan memperdalam beberapa pendekatan baru terhadap infrastruktur dan industri, meningkatkan kerja sama untuk mendorong dekarbonisasi sistem energi global dalam rangka pemenuhan batas 1,5 derajat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang substansial dan berkelanjutan melalui inovasi.Menteri Arifin dipercaya menjadi salah satu pembicara dari sesi bertajuk The Way forward: Turning Words into Action.Selama agendanya di Berlin, ia juga menghadiri Global Solutions Summit 2022 sebagai langkah kolaboratif antara perusahaan global yang terdiri dari lembaga think-tank yang akan membahas mengenai kebijakan terhadap masalah utama dunia yang ditangani oleh G20, G7, dan forum pemerintahan dunia lainnya sebagai inisiatif dalam menyediakan intellectual backbone untuk proses T20 dan G20 demi penyatuan kembali kemakmuran ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. (mth/Antara)

BMKG Prakirakan Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia

BY FNN Selasa, 05 April 2022 12:06:22 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini prakiraan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, pada Selasa. Dalam informasi yang dikutip dari situs BMKG di Jakarta, Selasa, disebutkan bahwa potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang diprakirakan terjadi di Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.Dalam BMKG tersebut juga disebutkan sirkulasi siklonik terpantau di Semenanjung Malaysia, di Samudra Pasifik utara Papua, dan di Samudra Hindia selatan Jawa Tengah yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Laut Natuna Utara hingga Selat Malaka, di Samudra Pasifik utara Papua, dan di Samudra Hindia selatan Jawa.Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari perairan selatan Jawa Barat hingga perairan utara Jawa Tengah, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Timur, di Sulawesi bagian utara, Sulawesi bagian tengah, dari Laut Seram bagian barat hingga Laut Halmahera, dan di Papua. Menurut BMKG, kondisi ini mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. (mth/Antara)

Emas Menguat Dipicu Prospek Lebih Banyak Sanksi Rusia, Inflasi Tinggi

BY FNN Selasa, 05 April 2022 12:01:37 0

Chicago, FNN - Emas menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena investor mencari aset-aset aman di tengah prospek negara-negara Barat akan memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina dan kemungkinan inflasi lebih tinggi, meskipun kenaikan dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah AS membatasi keuntungan.   Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terangkat 10,3 dolar AS atau 0,54 persen, menjadi ditutup pada 1.934,00 dolar AS per ounce. Emas berjangka anjlok 30,3 dolar AS atau 1,55 persen menjadi 1.923,70 dolar AS pada Jumat (1/4/2022) dan merosot 1,8 persen untuk minggu lalu.Ada kemungkinan inflasi menjadi lebih tinggi karena perlambatan pengiriman terkait pandemi di China serta perang di Ukraina, yang menjadi pertanda baik bagi emas, kata Daniel Pavilonis, ahli strategi pasar senior di RJO Futures.Investor juga menantikan rilis risalah dari pertemuan kebijakan terakhir Federal Reserve pada Rabu (6/4/2022) untuk tanda-tanda bahwa bank sentral AS dapat menaikkan suku bunga acuan setengah poin persentase bulan depan.Mata uang safe-haven dolar naik ke puncak satu minggu, juga didukung oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS di tengah ekspektasi bahwa suku bunga AS akan naik tajam. Pergerakan mata uang dolar menahan kenaikan emas.Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, yang meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil sambil meningkatkan dolar.Kemarahan global menyebar pada Senin (4/4/2022) atas pembunuhan warga sipil di Ukraina utara dan tampaknya akan menggembleng Barat untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Moskow, yang mungkin dapat mencakup ekspor energi Rusia.\"Permintaan safe-haven dapat berkurang jika pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina berhasil, tetapi inflasi tampaknya akan tetap tinggi, yang dapat terus mendukung harga emas,\" tulis analis di Heraeus Precious Metals dalam sebuah catatan.Keuntungan di Wall Street pada Senin (4/4/2022) juga meredupkan daya tarik emas, karena indeks Nasdaq dan S&P 500 didorong oleh saham-saham megacap dan lonjakan 20 persen pada saham Twitter.Pedagang juga mencerna komentar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa negosiasi damai menjadi lebih sulit karena militer Ukraina melaporkan warga sipil yang tewas di kota Bucha, Ukraina.Sementara itu, Departemen Perdagangan AS melaporkan pada Senin (4/4/2022) bahwa pesanan pabrik AS turun 0,5 persen pada Februari setelah melonjak dengan revisi naik 1,5 persen pada Januari. Penurunan pesanan pabrik ini terjadi untuk pertama kalinya dalam 10 bulan.Untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 6,4 sen atau 0,26 persen, menjadi ditutup pada 24,59 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik 2,4 dolar AS atau 0,24 persen, menjadi ditutup pada 991 dolar AS per ounce. (mth/Antara)

KPK Panggil 6 Camat Bekasi Soal Kasus Pencucian Uang Rahmat Effendi

BY FNN Selasa, 05 April 2022 11:46:16 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam camat Kota Bekasi, Selasa, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat tersangka Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE).\"Hari ini, tim penyidik akan memeriksa enam camat di Bekasi sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU oleh tersangka RE,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Keenam saksi itu adalah Camat Bekasi Utara Zalaludin, Camat Bekasi Timur Widi Tiawarman, Camat Pondok Gede Nesan Sujana, Camat Bantar Gebang Asep Gunawan, Camat Mustikajaya Gutus Hermawan, dan Camat Jatiasih Mariana.Selain enam camat tersebut, KPK juga memanggil tiga orang saksi lain, yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi Marisi, aparatur sipil negara (ASN) Inspektorat Kota Bekasi Dian Herdiana, dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Amsiah.Pada Senin (4/4), KPK menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Penetapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, yang sebelumnya juga menjerat Rahmat Effendi sebagai tersangka.Setelah mengumpulkan berbagai alat bukti dari pemeriksaan sejumlah saksi tersebut, tim penyidik KPK menemukan dugaan tindak pidana lain yang dilakukan tersangka Rahmat Effendi. Sehingga, KPK melaksanakan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU.KPK menduga tersangka Rahmat Effendi membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.Pada Kamis (6/1), KPK menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Mereka terdiri atas lima penerima suap dan empat pemberi suapLima tersangka selaku penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi M. Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).Sementara empat tersangka selaku pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS). (mth/Antara)

Indonesia Buka Lagi Penerbangan Internasional di Empat Bandara

BY FNN Senin, 04 April 2022 19:22:21 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuka lagi penerbangan internasional di empat bandar udara seiring perkembangan positif situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin.\"Salah satu yang masih harus kami perbaiki adalah kapasitas penerbangan internasional yang masih jauh dari normal. Untuk itu, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah antara lain membuka bandara internasional, di antaranya Yogyakarta, Medan, Makassar, dan Pekanbaru,\" kata Luhut dalam jumpa pers virtual pascarapat terbatas terkait evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.Bersamaan dengan pembukaan kembali penerbangan internasional di empat bandara itu, tambahnya, Pemerintah juga merelaksasi kebijakan visa untuk semakin mendekati dengan aturan sebelum pandemi COVID-19. Pemerintah juga akan melakukan relaksasi aturan dan titik tes bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).\"Sehingga jumlah penerbangan yang masuk dapat meningkat tanpa menyebabkan penumpukan di bandara,\" tukasnya.Penjelasan secara rinci mengenai kebijakan perjalanan tersebut akan dituangkan dalam surat edaran terbaru yang bakal dikeluarkan Satgas COVID-19.Kebijakan terbaru tersebut menambah jumlah bandara yang terbuka untuk PPLN.Sebelumnya, berdasarkan SE Satgas COVID-19 tanggal 23 Maret 2022, terdapat tujuh bandara terbuka untuk penerbangan internasional, yakni Soekarno-Hatta, Juanda (Jawa Timur), Ngurah Rai (Bali), Hang Nadim (Kepulauan Riau), Raja Haji Fisabilillah (Kepri), Sam Ratulangi (Sulawesi Utara), dan Zainuddin Abdul Madjid (Nusa Tenggara Barat).Penambahan empat bandara yang terbuka untuk penerbangan internasional itu tidak lepas dari kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang angka kasus penularan harian turun hingga 97 persen dibandingkan dengan fase puncak penularan varian Omicron.Luhut menyebutkan kasus aktif COVID-19 secara nasional kini turun hingga 83 persen dan berada di bawah 100.000 kasus aktif. (mth/Antara)

KPK: Hasil Survei Jadi Pemicu Tingkatkan Upaya Pemberantasan Korupsi

BY FNN Senin, 04 April 2022 19:19:44 0

Jakarta, FNN - Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyebut hasil survei Indikator Politik Indonesia soal kepercayaan publik terhadap lembaganya menjadi pemicu untuk terus meningkatkan upaya-upaya pemberantasan korupsi.\"Kami berharap hasil positif dari capaian survei itu menjadi trigger bagi KPK dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan tren positif upaya-upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan,\" kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Ali menyebutkan ada peningkatan kepercayaan publik terhadap KPK sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut.\"Survei tersebut menyebut bahwa hasil pengukuran pada bulan November 2021 mencapai 71,1 persen, kemudian pada bulan Desember 2021 mencapai 71,7 persen, dan kali ini mencapai 73,8 persen,\" katanya.Ia menilai perbaikan indeks penilaian tersebut menunjukkan persepsi publik terhadap upaya pemberantasan korupsi mengalami peningkatan.\"Terlebih dari dua pengukuran terakhir yang mengalami perbaikan secara signifikan, yakni sebesar kurang lebih 2,1 poin,\" ujarnya.Oleh karena itu, kata dia, perbaikan tersebut menjadi capaian bersama karena dalam kerja pemberantasan korupsi, KPK selalu melibatkan dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.\"Baik aparat penegak hukum lainnya, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, maupun masyarakat dari berbagai unsur,\" kata dia.Selain itu, dia optimisme pemberantasan korupsi juga tercermin dari dua pengukuran lainnya, yakni Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) yang diukur dengan skala internasional dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diukur secara nasional.\"CPI Indonesia yang dirilis awal tahun ini mengalami peningkatan, baik dari skor indeks maupun peringkatnya. Indeks CPI naik 1 poin dengan perbaikan peringkat sebesar 6 tingkat.Hasil SPI yang diukur dengan lebih dari 250.000 responden menunjukkan skor indeks 72,4 di atas rata-rata nasional sebesar 70,\" ucap Ali.Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap KPK terjadi penurunan.\"Ada yang menarik juga di data. Trust terhadap KPK kalau melihat data trennya itu terjadi penurunan. Itu terutama sejak 2018 pertama kali KPK kami deteksi cukup tinggi 84,8 persen,\" kata Burhanuddin dalam survei \"Trust terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu Serentak 2024\" yang disiarkan melalui kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (3/4).Akan tetapi, lanjut diam setelah itu 2019, 2020, 2021, sampai 2022 trust-nya turun,Menurut Burhanuddin, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK, salah satu faktornya adalah revisi Undang-Undang KPK.\"Poin saya adalah KPK itu pernah menjadi bagian dari lembaga yang dipercaya oleh publik selain TNI dan Presiden. Akan tetapi, belakangan sepertinya KPK menghadapi isu, terutama pascarevisi UU KPK. Hal tersebut membuat publik menjadi berkurang trust-nya meskipun ada sedikit kenaikan dibanding Desember. Namun, tetap belum kembali seperti semula,\" ujarnya.Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pada bulan September 2018 sebesar 84,8 persen, kemudian pada bulan Februari 2019 sebesar 80,3 persen, dan pada bulan September 2020 sebesar 73,5 persen.Selanjutnya, pada bulan November 2021 sebesar 71,1 persen, pada bulan Desember 2021 sebesar 71,7 persen, dan pada bulan Februari 2022 sebesar 73,8 persen. (mth/Antara)

Pemerintah Akan Bantu Subsidi Upah Pegawai Bergaji di Bawah Rp 3 Juta

BY FNN Senin, 04 April 2022 19:15:55 0

Jakarta, FNN - Pemerintah akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3 juta per bulan.Bantuan yang rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja tersebut saat ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan pemberiannya.\"Tadi ada arahan Bapak Presiden terkait program BSU ini agar terus dimatangkan,\" ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers PPKM di Jakarta, Senin.Menurut dia, bantuan subsidi upah tersebut merupakan salah satu bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. Hingga 1 April, realisasi PEN 2022 telah mencapai Rp29,3 triliun atau merupakan 6,4 persen dari alokasi Rp455,62 triliun.Capaian tersebut terdiri dari penanganan kesehatan Rp1,55 triliun, perlindungan masyarakat Rp22,74 triliun, dan penguatan ekonomi Rp5 triliun.\"Perlindungan masyarakat diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, serta bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan,\" ungkap Menko Airlangga Hartarto.Untuk tahun ini Program PEN hanya ditujukan untuk tiga klaster yakni penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun serta penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun.Klaster penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun fokus pada melanjutkan penanganan COVID-19 dan percepatan atau perluasan vaksinasi.Sementara klaster perlindungan masyarakat yang memiliki pagu anggaran Rp154,76 triliun fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan serta penanganan kemiskinan ekstrem.Terakhir, klaster penguatan pemulihan ekonomi dengan anggaran Rp178,32 triliun fokus pada penciptaan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas. (mth/Antara)

Menkominfo: Migrasi ke 4G Mendukung Transformasi Digital

BY FNN Senin, 04 April 2022 19:12:19 0

Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai keputusan operator seluler untuk mengalihkan jaringan 3G ke 4G adalah tepat karena bisa mendukung transformasi digital.\"Keputusan operator untuk menghentikan secara bertahap 3G dan segera migrasi ke 4G itu keputusan tepat karena ini sejalan, mendorong akselerasi transformasi digital,\" kata Johnny di Jakarta, Senin.Menurut Johnny untuk mendukung digitalisasi Indonesia membutuhkan jaringan 4G bukan lagi 3G.Sambil menanggalkan jaringan 3G secara bertahap, Johnny juga meminta 4G dari operator seluler sudah siap agar tidak ada kendala.\"Yang kita minta adalah meninggalkan secara bertahap 3G, namun pada saat yang bersamaan, kembangkan 4G. Jangan sampai 3G ditinggalkan, tapi, 4G tidak siap. Itu yang tidak boleh,\" kata Johnny.Operator seluler secara bertahap meninggalkan jaringan 3G dan mulai mengalihkan jaringan tersebut ke 4G di sejumlah titik di Indonesia. Telkomsel, salah satu operator seluler besar di Indonesia, pada periode Maret-Mei akan migrasi ke 4G di 90 kabupaten dan kota.Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir, pada Maret menyatakan lalu lintas penggunaan jaringan 3G kecil dan terus menurun.Pada Maret, lalu lintas atau traffic 3G di Indonesia kurang dari 10 persen. Sementara itu, jangkauan jaringan 4G semakin meluas.Operator seluler sejak beberapa tahun belakangan sudah mengajak pengguna nomor seluler untuk menggunakan layanan 4G karena memberikan pengalaman yang lebih baik.Jaringan 4G, tentu lebih cepat dibandingkan jaringan generasi sebelumnya.Ketika jaringan 3G sudah sepenuhnya dihapus, spektrum frekuensi yang sebelumnya digunakan 3G bisa digunakan untuk mendukung jaringan 4G, bahkan 5G.ATSI juga menyatakan sejumlah negara sudah mulai meninggalkan 3G dan mengadopsi 4G, bahkan 5G, karena alasan penggunaan yang lebih efisien. (mth/Antara)

Menkop: E-commerce Harus Tiru Sarinah Jual 100 Persen Produk UKM

BY FNN Senin, 04 April 2022 19:09:17 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah MenkopUKM) Teten Masduki menyebut e-commerce harus meniru BUMN Sarinah yang menampilkan 100 persen produk lokal dan mampu menarik banyak pengunjung.\"Saya tadi memberi contoh, Sarinah dengan 100 persen produk UKM yang ditampilkan, sekarang pengunjungnya membludak. Saya kira ini juga harus ditiru oleh teman-teman e-commerce,\" kata Teten Masduki saat menghadiri Forum Ekonomi Digital di Jakarta, Senin.Menurut Teten, tidak benar jika ada anggapan bahwa hanya merek besar atau produk asing saja yang mampu menarik pengunjung, di mana hal tersebut dibuktikan oleh keberadaan Sarinah.Menurut dia, sudah banyak produk buatan dalam negeri yang memiliki kualitas bagus dan tidak kalah dengan produk asing.Oleh karena itu Teten mengatakan KemenkopUKM akan melakukan pendampingan, kurasi, kerja sama, dan kolaborasi untuk menciptakan UKM yang berkualitas.\"Saya kira pasar Indonesia cukup besar dan ini juga saya kira tidak ada yang dirugikan jika fokus menjual produk dalam negeri,\" ujar Teten Masduki.Teten menambahkan upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin mengangkat produk-produk dalam negeri.\"Pak Presiden pernah menyampaikan bahwa e-commerce itu harus dibanjiri produk UKM. Nah ini betul. Ini tentu juga komitmen dari pengelola e-commerce itu sendiri. Kalau market itu kan tergantung siapa yang menyediakan,\" pungkas Teten Masduki. (mth/Antara)

Pertamina Gandeng Kepolisian Antisipasi Penyalahgunaan BBM Subsidi

BY FNN Senin, 04 April 2022 12:36:11 0

  Sukabumi, FNN - PT Pertamina menggandeng Polres Sukabumi dan Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat untuk melakukan pengawasan di setiap SPBU untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di tengah-tengah tingginya permintaan.\"Kami bersama pihak kepolisian meningkatkan pengawasan di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagai langkah antisipasi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi di tengah kondisi permintaan yang melonjak saat ini,\" kata Sales Brach Manager Sukabumi PT Pertamina Andi Arifin di Sukabumi pada Minggu.Menurut Andi, beberapa hari lalu Polres Sukabumi berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar.Modus operandi yang dilakukan jaringan ini dengan cara memanfaatkan surat rekomendasi dari dinas terkait di mana BBM tersebut seharusnya untuk petani maupun nelayan, ungkap Andi.Tetapi dalam kenyataannya, BBM subsidi itu malah diperjualbelikan atau dijual secara eceran untuk pengendara yang ingin mengisi solar untuk kendaraan miliknya. Bahkan, parahnya lagi para pelaku bukan merupakan petani atau nelayan dan satu tersangka diantaranya merupakan pegawai SPBU.\"Maka dari itu, untuk meminimalkan adanya oknum yang memanfaatkan kondisi sekarang ini dengan membeli BBM dalam jumlah besar bukan untuk peruntukannya,  setiap SPBU diawasi oleh pihak kepolisian selama 24 jam,\" kata Andi.Selain itu, pihaknya juga telah mengimbau kepada pemilik maupun pengelola SPBU untuk tidak melayani konsumen yang membeli BBM subsidi dalam jumlah yang banyak atau di atas dari kapasitas tanki BBM kendaraan serta memperketat penjualan kepada siapapun yang membeli BBM dengan jeriken atau alat penampung lainnya dengan memanfaatkan surat rekomendasi dari dinas.\"Biasanya pelaku penyalahguna BBM subsidi ini dengan memanfaatkan surat rekomendasi padahal kenyataannya oknum tersebut menggunakan BBM itu untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maupun jaringannya,\" tambahnya.Sementara, Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah mengatakan masih mengembangkan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dengan modus memanfaatkan surat rekomendasi dari unit pelayanan teknis daerah (UPTD) pertanian.Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya kasus serupa, pihaknya telah memerintahkan personel baik yang bertugas di polres maupun polsek untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan patroli secara rutin ke setiap SPBU. (mth/Antara)

Harga Minyak Jatuh Setelah Gencatan Senjata Konflik Timur Tengah

BY FNN Senin, 04 April 2022 12:32:45 0

New York, FNN - Harga minyak jatuh di awal perdagangan Asia pada Senin, setelah Uni Emirat Arab dan kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran menyambut gencatan senjata yang akan menghentikan operasi militer di perbatasan Saudi-Yaman, mengurangi beberapa kekhawatiran tentang potensi masalah pasokan.Kerugian awal minggu ini datang setelah harga minyak anjlok sekitar 13 persen minggu lalu - penurunan mingguan terbesar mereka dalam dua tahun - ketika Presiden AS Joe Biden mengumumkan pelepasan cadangan minyak AS terbesar yang pernah ada.Minyak mentah berjangka Brent turun 1,01 dolar AS atau 1,0 persen, menjadi diperdagangkan di 103,38 dolar AS per barel pada pukul 22.23 GMT. Minyak mentah berjangka WTI melemah 84 sen atau 0,9 persen, menjadi diperdagangkan di 98,43 dolar AS per barel.Uni Emirat Arab (UEA) menyambut baik pengumuman gencatan senjata yang ditengahi PBB di Yaman, kantor berita negara UEA WAM melaporkan pada Sabtu (2/4/2022). Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran, yang telah memerangi koalisi termasuk UEA di Yaman, juga menyambut baik gencatan senjata tersebut.Gencatan senjata nasional adalah yang pertama selama bertahun-tahun dalam konflik tujuh tahun Yaman dan akan memungkinkan impor bahan bakar ke daerah-daerah yang dikuasai Houthi dan beberapa penerbangan beroperasi dari bandara Sanaa, seorang utusan PBB mengatakan pada Jumat (1/4/2022).\"Ini adalah ancaman terhadap pasokan, dan gencatan senjata akan mengurangi ancaman itu terhadap pasokan,\" kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group.Pelaku pasar telah mengkhawatirkan pasokan global sejak invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari. Sanksi yang dikenakan pada Rusia atas invasi tersebut mengganggu pasokan minyak dan mendorong harga minyak ke hampir 140 dolar AS per barel, tertinggi dalam sekitar 14 tahun.Pada Kamis (31/3/2022), Biden mengumumkan pelepasan 1 juta barel per hari (bph) minyak mentah selama enam bulan dari Mei, yang pada 180 juta barel adalah rilis terbesar yang pernah ada dari Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS.Pada Jumat (1/4/2022), negara-negara anggota Badan Energi Internasional berkomitmen untuk pelepasan minyak terkoordinasi lainnya dalam pertemuan luar biasa, menurut kementerian industri Jepang.Namun, \"ketika Anda melihat rilis dari SPR, masih ada banyak pertanyaan tentang bagaimana mereka akan mengeluarkan semua minyak itu dari sana,\" kata Flynn. \"Kita harus menunggu dan melihat.\"Sementara itu, raksasa energi milik negara Rusia Gazprom mengatakan pada Minggu (3/4/2022) bahwa pihaknya terus memasok gas alam ke Eropa melalui Ukraina sejalan dengan permintaan dari konsumen Eropa. (mth/Antara)

Badan Pangan Nasional Dorong Penguatan Konektivitas Pasar

BY FNN Senin, 04 April 2022 12:29:25 0

Jakarta, FNN - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong penguatan konektivitas pasar dalam rangka mendukung penguatan pangan.“Eksosistem hulu hingga hilir itu harus terkoneksi dengan baik. Ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Keberadaan pasar sangat penting dalam proses pendistribusian pangan dari produsen untuk sampai ke masyarakat sebagai konsumen,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Arief juga menambahkan agar pedagang pasar tradisional yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) dapat menerapkan sistem rantai dingin (cold chain) sehingga umur simpan komoditas pangan dapat terjaga.“Konektivitas pangan penting dalam menjaga ketahanan pangan, melalui sinergi ekosistem pangan maka pangan dapat tersedia setiap waktu di semua wilayah, konsumen mendapat harga yang relatif stabil, dan petani, peternak, dan nelayan mendapatkan kepastian pasar dari produk yang mereka hasilkan,” kata Arief.Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan Indonesia, Badan Pangan Nasional mengajak pemangku kepentingan pangan untuk meningkatkan konektivitas antara hulu hilir, mulai dari produksinya, pendistribusiannya hingga konsumsinya. Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri ini, perubahan iklim 2022 maka pangan pun menjadi perhatian semua pihak.“Kami telah menyiapkan skema dan kebijakan untuk penguatan pangan, dengan penguatan di hulu dan meningkatkan serapan petani, peternak di hilir sebagai optimalisasi serapan pangan domestik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.Lebih lanjut Arief mengatakan bahwa dalam mewujudkan konektivitas pangan, negara perlu memiliki stok, dan stok ini dapat terkoneksi dengan pasar, nantinya akan didukung dengan BUMN Pangan seperti penugasan kepada Bulog dan Holding pangan ID Food dan kerja sama dengan kementerian dan lembaga.Sementara itu, Ketua Umum IKappi Abdullah Mansuri mengungkapkan kesiapannya untuk bekerja sama dengan NFA dalam memperbaiki tata niaga pangan.“Kita akan memperbaiki pangan nasional bersama NFA dan lembaga terkait. Kita tentu tidak ingin setiap tahun kami di pasar menghadapi persoalan-persoalan pangan,” ujar Abdullah Mansuri. (mth/Antara)

Ribuan UMKM Kota Jambi Berjualan di Pasar Bedug

BY FNN Senin, 04 April 2022 12:26:14 0

Jambi, FNN -  Pemerintah Kota Jambi kembali membuka  kegiatan pasar bedug pada ramadhan tahun ini yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. Syarif Fasha, di Jalan Mr As\'ad, dan Jalan WR. Supratman,  Pasar Kota Jambi, Ahad (3/4).Wali Kota Jambi Syarif Fasha menegaskan, pasar bedug ini diisi oleh ribuan UMKM kota Jambi.  Sebab selain dua pasar bedug ini juga terdapat pasar bedug lainnya di kecamatan-kecamatan yang dikelola oleh komunitas dan masyarakat yang dikoordinir oleh Camat dan atas izin Disperindag Kota Jambi\"Pasar bedug perorangan boleh, apakah itu  di pinggir jalan dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas,\"ujar Wali Kota.Syarif Fasha menegaskan kepada para pedagang untuk menjual makanan dan produk yang bersih dan sehat. Nantinya Badan Pengolah Obat dan Makanan (BPOM)  juga akan keliling untuk mengecek semua sampel-sampel makanan yang dijual.Fasha juga mengatakan bahwa para pedagang yang menjual aneka kuliner adalah para UMKM Kota Jambi yang mana ribuan UMKM akan menjajakan kuliner dan juga hasil-hasil produk mereka pada saat bulan Ramadhan ini sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi dimasa pandemi.Dirinya juga mengingatkan kepada pedagang untuk tetap menjalankan protokol kesehatan selama berjualan.\"Ada ribuan UMKM yang jualan di pasar bedug ini,\"ujarnya.Sementara itu, untuk petugas keamanan pasar bedug yang dikelola Pemkot Jambi yakni petugas dari Disperindag dan Satpol PP, kemudian pasar bedug di kecamatan-kecamatan akan dibantu oleh aparat Trantib Kecamatan. Fasha menghimbau masyarakat atau komunitas yang melaksanakan pasar bedug untuk membentuk tim-tim baik itu tim parkir maupun tim pengamanan. \"Pembentukan tim guna mengatur area agar sampah tidak berserakan kemana-mana, tidak membuat macet lalu lintas dan juga membuat tertib pasar tersebut,\" himbaunya. Ia juga berharap yang mana saat pandemi COVID-19, kondisi perekonomian Kota Jambi di tahun 2021 pertumbuhan di angka 3,78persen dan ditargetkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5 persen. (mth/Antara)

Pastikan Stok BBM Aman, Wamen BUMN Cek SPBU di Jatim

BY FNN Senin, 04 April 2022 12:21:09 0

Surabaya, FNN - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I Pahala Nugraha Mansury melakukan kunjungan ke SPBU 54.683.10 Probolinggo, Jatim, untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan BBM selama Ramadhan 1443 H dalam kondisi aman.\"Kami ingin memastikan suplai BBM berjalan dengan baik pada Ramadhan, dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi, kami juga melakukan antisipasi terhadap kebutuhan BBM,\" kata Pahala saat kunjungan yang didampingi Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Deny Djukardi, Minggu.Pahala mengatakan kunjungannya sekaligus mengawasi dan memastikan pasokan BBM khususnya yang disubsidi pemerintah yaitu Biosolar selalu tersedia dan tepat sasaran.\"Kami sebagai kepanjangan tangan pemerintah berharap penyaluran jenis bahan bakar tertentu yaitu Biosolar dapat terus dipenuhi Pertamina sesuai dengan kuota yang ditetapkan serta tepat sasaran,\" kata Pahala dalam siaran persnya.Deny Djukardi mengatakan saat ini terdapat 956 unit SPBU, 532 unit Pertashop, 124 SPPBE dan lebih dari 800 agen elpiji PSO dan non-PSO yang siap melayani kebutuhan energi masyarakat di Jawa Timur.\"Kami memastikan kesiapan pelayanan di seluruh SPBU, Pertashop, SPPBE dan agen elpiji, dan arahan Wamen, kami memastikan penyaluran berjalan optimal,\" katanya.Saat ini, stok di enam terminal BBM dan depot elpiji aman dengan rata-rata selama 5-17 hari.\"Demi memastikan ketersediaan stok dan mengoptimalkan penyaluran BBM serta elpiji kepada masyarakat, Pertamina Patra Niaga di wilayah Jatimbalinus juga mengaktifkan layanan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H,\" katanya.Oleh karena itu, kata Deny, konsumen tidak perlu khawatir dan mengimbau jika mengalami kesulitan mendapatkan pasokan energi dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 atau informasi melalui aplikasi MyPertamina. (mth/Antara)

Putri KW Pebulu Tangkis Indonesia Pertama Juarai Orleans Masters

BY FNN Senin, 04 April 2022 12:04:15 0

Jakarta, FNN - Putri Kusuma Wardani mencatat sejarah baru dalam bulu tangkis nasional dengan menjadi atlet pertama Indonesia yang menjuarai turnamen BWF Super 100 Orleans Masters di Prancis, Minggu.Prestasi itu diraih Putri KW setelah menuntaskan laga selama  62 menit melawan wakil Amerika Serikat, Iris Wang Putri dengan skor 7-21, 21-19, 21-18.\"Gim pertama saya ingin cepat-cepat mematikan lawan. Tetapi dia ternyata mainnya ulet, saya yang jadi kurang sabar. Di gim kedua dan ketiga, saya lebih kontrol diri sendiri. Lebih tenang dan lebih sabar meladeni pukulan-pukulan lawan. Nekat dan ikuti semua instruksi pelatih,\" kata Putri dalam keterangan resmi PP PBSI di Jakarta, Senin.Gelar Orleans Masters 2022 menambah koleksi juara Putri pada level senior. Sebelumnya dia sudah menjuarai Spain Masters 2021, Czech Open 2021, dan Bahrain International 2021.Gelar di Orleans membuat Putri semakin termotivasi untuk bermain lebih baik dan semakin percaya diri dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Putri juga mempersembahkan gelar ini untuk keluarga dan orang-orang yang selalu mendukungnya, termasuk PBSI dan Indonesia.\"Sangat bersyukur, alhamdulillah saya bisa melewati ini semua dari babak awal sampai babak akhir. Lawan tidak ada yang mudah. Jadi saya bangga dengan kemampuan diri saya sendiri,\" kata dia. Kemenangan ini membuat Putri merasa puas, tapi tekadnya menyabet gelar pada level lebih tinggi semakin tinggi.\"Untuk sekarang saya puas. Saya berpikir satu-satu saja. Semua gelar saya mau dapat tapi kan tidak bisa langsung. Saya sudah juara di seri super 100 dan 300, ke depan saya mau coba ambil gelar di super 500,\" tutur Putri.Wakil Indonesia lainnya yang berjibaku dalam babak final adalah ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati tapi terpaksa menjadi runner up setelah dikalahkan pasangan Singapura unggulan delapan, Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han dengan 12-21, 21-16, 13-21.\"Hari ini saya dan Lisa bermain tegang, kami tidak bisa bermain lepas. Padahal saya tadi sudah banyak melakukan pemanasan, tapi ternyata di lapangan tegangnya tidak hilang,\" kata Rehan.Rehan tetap bersyukur meski mengaku tidak puas karena meleset dari target juara.\"Tentunya belum puas, karena sebenarnya target kami juara. Tetapi tetap bersyukur alhamdulillah, mungkin memang rezekinya runner up. Yang penting setelah ini kami evaluasi, latihan lebih giat lagi, memperbaiki yang kurang,\" pungkas Rehan. (mth/Antara)

Koridor Perdagangan Darat-Laut Luncurkan Rute Langsung Baru Menuju Samudra Hindia

BY FNN Senin, 04 April 2022 11:57:18 0

Jakarta, FNN - Koridor Perdagangan Darat-Laut Internasional Baru, jalur perdagangan dan logistik yang dibangun bersama oleh Singapura dan wilayah-wilayah setingkat provinsi di China barat, meluncurkan sebuah rute transportasi baru pada Sabtu (2/4) yang menciptakan jalur langsung pertama menuju Samudra Hindia.Mengangkut suku cadang sepeda motor, kereta kargo rel-laut keluar (outbound) pertama dari rute itu meninggalkan Kota Chongqing di China barat daya pada Sabtu. Kereta kargo tersebut pertama-tama akan tiba di Vientiane, ibu kota Laos, melalui jalur kereta dan melewati Thailand melalui jalan raya sebelum tiba di tujuan akhir, yakni di Yangon, Myanmar.Layanan kargo baru itu diperkirakan memakan waktu sekitar 10 hingga 14 hari untuk tiba di Yangon, memangkas waktu logistik lebih dari 20 hari dibandingkan dengan rute tradisional yang menuju kota-kota pesisir timur melalui Sungai Yangtze dan kemudian menuju laut, menurut operator koridor tersebut.Hingga akhir tahun lalu, destinasi-destinasi yang dapat dijangkau melalui koridor itu telah diperluas menjadi 315 pelabuhan di 107 negara dan kawasan di seluruh dunia.Pada 2021, kereta kargo rel-laut dan bus antar-jemput jalan raya lintas perbatasan serta kereta barang antarmoda jalur kereta internasional yang diluncurkan oleh Chongqing mencatat pertumbuhan volume barang sebesar 60 persen, 17 persen, dan 30 persen secara tahunan (year on year/yoy). (mth/Antara)

Kasal dan US SECNAV Sepakati Gelar Latihan Bersama Marinir Dua Negara

BY FNN Senin, 04 April 2022 11:51:28 0

Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono dan Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat (US SECNAV) Carlos Del Toro sepakat menggelar latihan bersama antara Korps Marinir TNI AL dan Korps Marinir AS (USMC).\"Latihan bersama itu merupakan wujud kerja sama strategis dua negara khususnya di bidang militer,\" kata Laksamana Yudo sebagaimana dikutip dari siaran tertulis TNI AL yang diterima di Jakarta, Minggu.Laksamana Yudo menyampaikan pihaknya akan mengirim prajurit yang berpengalaman dalam operasi untuk bergabung dalam kegiatan latihan. Ia berharap personel Korps Marinir TNI AL dapat menerima manfaat dari latihan tersebut.Laksamana Yudo mengunjungi Washington DC, Amerika Serikat sejak 30 Maret 2022, dan ia telah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana Mike Gildey, Rabu (30/3), di Pentagon dan US SECNAV Carlos Del Toro, Kamis (31/3).Dalam pertemuan dengan Carlos, Yudo juga membahas peningkatan kerja sama di bidang pendidikan, antara lain penambahan jumlah perwira TNI AL yang menerima beasiswa di Naval Staff College (NSC) dan Naval Command College (NCC) di Rhode Island, serta beasiswa untuk menempuh pendidikan di National Defense University--lembaga setingkat Lemhannas--di Washington DC.Dua pihak lanjut membahas kemungkinan Angkatan Laut AS membuka kesempatan bagi penyelam TNI AL dan penerbang TNI AL untuk mengikuti kursus atau pendidikan singkat di bidang-bidang keahlian khusus.Carlos Del Toro dalam pertemuan itu menekankan Indonesia dan Amerika Serikat telah menjadi mitra strategis terutama dalam menjaga stabilitas di kawasan.Ia pun menyampaikan komitmennya bahwa Angkatan Laut AS berkomitmen melanjutkan kerja sama bidang pendidikan, latihan, dan alih teknologi.Carlos kepada Laksamana Yudo juga menyampaikan terima kasih, karena antusiasme Indonesia mengirim beberapa perwira TNI AL untuk menempuh latihan dan pendidikan di AS.Laksamana Yudo pun menyampaikan ucapan yang sama. Ia mengapresiasi sambutan hangat yang diberikan oleh US SECNAV Carlos Del Toro.Tidak hanya menemui Laksamana Gildey dan Carlos Del Toro, Yudo lanjut mendatangi Kedutaan Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ia dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk AS Rosan Roeslani membahas berbagai rencana kerja sama antara TNI AL dan Angkatan Laut Amerika Serikat demi mengantisipasi masalah keamanan dan stabilitas di kawasan serta dunia. (mth/Antara)

Kabar Ukraina: Dari Ledakan di Odesa Hingga "Pembantaian" di Bucha

BY FNN Senin, 04 April 2022 11:41:45 0

Jakarta, FNN - Berikut adalah rangkuman berita terkini tentang invasi Rusia di Ukraina.Sejumlah ledakan terdengar pada Senin dini hari di Kherson dan Odesa di selatan, sementara sirene serangan udara terdengar di wilayah timur.Gubernur Donetsk di wilayah timur pada Minggu mengatakan pengeboman oleh Rusia terus terjadi siang dan malam. Pengeboman di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, menewaskan tujuh orang, kata kantor jaksa setempat.Pengeboman berat terus menghantam Mariupol ketika pasukan Rusia berusaha merebut kota pelabuhan itu, kata intelijen militer Inggris.Ukraina mengatakan 50 dari 300 mayat, yang ditemukan setelah Rusia menarik pasukannya dari Bucha di barat daya ibu kota Kiev, adalah korban pembunuhan ekstra yudisial yang dilakukan tentara Rusia.Citra satelit memperlihatkan sebuah parit sepanjang 14 meter di lahan sebuah gereja di mana kuburan massal ditemukan.Rusia mengatakan dugaan \"kejahatan\" oleh tentaranya di Bucha adalah \"provokasi\". Moskow mengatakan tak seorang pun penduduk di sana menderita.Sebuah kelompok HAM terkemuka mengaku telah mendokumentasikan \"kejahatan perang yang jelas\" oleh pasukan Rusia.Ukraina mengatakan pihaknya menemukan 410 mayat di kota-kota sekitar Kiev dan menyerukan sebuah penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Prancis dan Inggris mengatakan mereka akan mendukung penyelidikan itu.Jerman mengatakan Barat sepakat untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi pada Rusia dalam beberapa hari ke depan. Menteri pertahanan Jerman mengatakan Uni Eropa harus membahas penghentian impor gas Rusia.Rusia mengatakan pihaknya meminta agar Dewan Keamanan PBB menggelar sidang karena Moskow menilai Ukraina berusaha mengganggu perundingan damai dengan \"provokasi\" tentang Bucha.Rusia akan mencapai tujuan \"operasi militer khusus\" di Ukraina dan berharap Moskow dan Kiev akhirnya dapat menandatangani sejumlah perjanjian damai, kata Kremlin seperti dikutip kantor berita Inferfax.Ukraina menuntut adanya sanksi-sanksi baru dari Barat kepada Rusia atas apa yang mereka sebut sebagai \"pembantaian\" di Bucha.\"Saya mengenali dia dari sepatu sneakers-nya, celananya. Dia seperti dimutilasi, tubuhnya dingin,\" kata Tetyana Volodymyrivna, seorang warga Bucha, menggambarkan kondisi suaminya. (mth/Antara)

Taliban Larang Budi Daya Opium di Afghanistan

BY FNN Ahad, 03 April 2022 20:24:04 0

Kabul, FNN - Pemerintah Taliban pada Minggu melarang budi daya narkotika di Afghanistan, produsen opium terbesar di dunia.\"Sesuai dekrit yang dikeluarkan pemimpin agung Emirat Islam Afghanistan, diberitahukan kepada semua warga Afghanistan bahwa mulai sekarang, budi daya opium dilarang keras di seluruh negeri,\" menurut surat perintah dari pemimpin tertinggi Taliban, Haibatullah Akhundzada.\"Jika melanggar, tanamannya akan dihancurkan segera dan si pelanggar akan diperlakukan menurut hukum syariah,\" kata perintah tersebut, yang diumumkan dalam jumpa pers oleh Kementerian Dalam Negeri di Kabul.Perintah itu mengatakan produksi, penggunaan atau pengangkutan narkotika lain juga dilarang.Pengendalian obat-obatan terlarang menjadi salah satu tuntutan dari komunitas internasional kepada Taliban yang merebut kekuasaan pada Agustus.Taliban sedang berupaya mendapatkan pengakuan formal dari dunia internasional untuk mengurangi sanksi yang menghantam keras sektor perbankan, bisnis dan pembangunan.Menjelang akhir kekuasaannya yang pertama pada 2000, Taliban melarang penanaman opium tapi menghadapi penentangan keras dan akhirnya mengubah pendirian mereka, kata sejumlah pakar.Produksi opium Afghanistan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, menurut petani dan anggota Taliban kepada Reuters.PBB memperkirakan nilai produksi opium di negara itu mencapai 1,4 miliar (Rp20,12 triliun) pada 2017.  Situasi ekonomi yang buruk telah mendorong penduduk di provinsi-provinsi tenggara untuk menanam opium karena lebih cepat dipanen dan memberi hasil lebih banyak dari tanaman lain seperti gandum. Sumber di kalangan Taliban mengatakan kepada Reuters mereka mengantisipasi penentangan yang keras dari beberapa elemen di kelompok itu terhadap larangan opium.Mereka juga mengatakan ada lonjakan jumlah petani opium dalam beberapa bulan belakangan.Seorang petani di Helmand mengatakan dalam beberapa pekan terakhir harga opium telah berlipat dua, dipicu oleh isu bahwa Taliban akan melarang budi dayanya.Namun dia mengatakan masih menanam opium untuk menafkahi keluarganya.\"Tanaman lain tidak menguntungkan,\" katanya. (mth/Antara)

Erick: Kolaborasi BTN dan BUMN Lain Solusi Kebutuhan Hunian Milenial

BY FNN Ahad, 03 April 2022 20:19:40 0

Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan kolaborasi Bank Tabungan Negara (BTN) dengan BUMN-BUMN lainnya menjadi solusi atas kebutuhan hunian bagi milenial.Erick mendorong sinergisitas BTN, Perumnas, KAI, BUMN Karya, bahkan PLN dan Telkom untuk memberikan one stop solution kepada Gen Z, untuk mendapatkan kemudahan tidak hanya untuk perumahan tapi juga dalam melakukan pekerjaan.“Solusi yang ditawarkan ini bagaimana kita mensinergikan tanah yang disediakan oleh PT Kereta Api, Perumnas yang membangun dibantu oleh BUMN Karya, BTN yang memberikan financing dibantu oleh Jasa Keuangan, PLN dan Telkom bersinergi memberikan solusi yang terbaik,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya di Jakarta, Ahad.Menteri BUMN menilai perumahan merupakan masalah krusial di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan populasi lebih dari 273 juta jiwa.Untuk itu, perlu dicarikan one stop solution agar kebutuhan perumahan bisa terpenuhi tidak hanya untuk milenial tetapi juga juga generasi Z atau Gen Z.“Kita tidak bicara lagi milenial tapi juga Gen Z yang jumlahnya 53 persen dari total penduduk yang mengalami disrupsi teknologi, lapangan pekerjaan berubah, kesempatan berusaha berubah. Pemerintah harus dan pasti hadir agar Gen Z mendapat fasilitas terbaik tidak hanya bagi pekerjaannya tapi juga rumah tinggal sebagai kebutuhannya,” kata Erick.Dia menilai dengan sinergi dapat memberikan sesuatu yang nyata kepada Gen Z yang hari ini sangat membutuhkan, tidak hanya perumahan yang affordable harganya tapi juga efisiensi dalam kesehariannya dimana saat bekerja mereka dapat mengakses fasilitas transportasi yang mempermudah pekerjaannya.“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kementerian yang telah memastikan hal-hal ini terjawab, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Direksi dan Komisaris BUMN yang percaya bahwa konsep perumahan ini bisa jalan, karena ini sebagai pilot project, baru tiga yang saya lihat, kalau ini bisa menjadi di puluhan tempat, ini akan menjadi solusi yang baik,” kata Erick.Sementara itu Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, Bank BTN siap bersinergi dengan Perum Perumnas dan BUMN lainnya untuk mendukung pemenuhan rumah bagi milenial. Salah satunya dengan mewujudkan impian milenial memiliki hunian yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD).“Ada peluang yang sangat besar dalam menjembatani gap antara permintaan dan penawaran akan perumahan yang layak pada segmen milenial ini,” ujar Haru.Sesuai dengan mandat dari Menteri BUMN, Bank BTN akan bersinergi dengan BUMN lain, khususnya BUMN karya memastikan pasokan hunian bagi milenial terpenuhi. (mth/Antara)

Korut Kecam Pernyataan Korsel Soal Kemampuan Militer

BY FNN Ahad, 03 April 2022 20:07:33 0

Seoul, FNN - Korea Utara pada Minggu mengutuk pernyataan menteri pertahanan Korea Selatan tentang kemampuannya menyerang Utara dan memperingatkan akan menghancurkan target utama di Seoul jika Selatan mengambil \"tindakan militer berbahaya\" seperti serangan pendahuluan.Kim Yo Jong, saudari pemimpin Korut Kim Jong Un, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pernyataan menteri pertahanan Korsel \"semakin memperburuk hubungan antar-Korea dan ketegangan militer di semenanjung Korea,\" menurut kantor berita negara KCNA.Kutukan itu dikemukakan setelah menhan Korsel Suh Wook mengatakan pada Jumat bahwa militer negaranya memiliki berbagai rudal dengan jarak tembak, akurasi, dan kekuatan yang ditingkatkan secara signifikan, dengan \"kemampuan untuk mengenai target apa pun di Korea Utara secara akurat dan cepat.\"Suh juga mengatakan kementeriannya akan secara aktif mendukung militer untuk memastikan Korsel memiliki kemampuan merespons ancaman rudal Korut. Dia menyebut Utara sebagai \"musuh\".Kim, wakil direktur departemen Komite Sentral Partai Buruh Korea, juga mengatakan Korut akan \"mempertimbangkan kembali banyak hal\" dan bahwa Korsel \"mungkin menghadapi ancaman serius\" karena pernyataan semacam itu.Dalam pernyataan terpisah pada Minggu, Pak Jong Chon, sekretaris Komite Sentral Partai Buruh Korea, mengatakan Korut \"tanpa ampun akan mengarahkan semua kekuatan militernya untuk menghancurkan target utama di Seoul dan tentara Korea Selatan\" jika tentara mereka terlibat dalam aksi militer yang berbahaya seperti serangan pendahuluan. Namun Korut tidak merinci lokasi yang menjadi target utama di Seoul.Ketegangan di semenanjung Korea telah meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir setelah Korut menguji dua rudal balistik pada 26 Februari dan 4 Maret yang melibatkan sistem rudal balistik antarbenua (ICBM) baru yang sedang dikembangkan negara itu, dan saat negara itu melakukan uji ICBM penuh--yang pertama sejak 2017--minggu lalu. Setelah uji itu, Amerika Serikat pada Jumat menjatuhkan sanksi pada lima entitas yang dituduh memberikan dukungan untuk pengembangan senjata pemusnah massal dan program rudal balistik Korut.Ketegangan dapat meningkat lebih lanjut karena Presiden terpilih Korsel Yoon Suk-yeol akan mulai menjabat bulan depan.Yoon dulu pernah mengatakan bahwa serangan pendahuluan mungkin satu-satunya cara untuk melawan rudal hipersonik baru Korut jika negara itu tampak siap menyerang dalam waktu dekat.Yoon telah menyerukan agar Korsel meningkatkan kemampuan militernya untuk mengecilkan nyali lawan, termasuk dengan memperkuat hubungan dengan AS. Dia juga telah berjanji berusaha membangun saluran dialog permanen tiga pihak antara Korsel, Korut dan AS. (mth/Antara)

Tanah Longsor di Brazil Tewaskan 14 Orang

BY FNN Ahad, 03 April 2022 11:29:12 0

Rio de Janeiro, FNN - Bencana tanah longsor yang terjadi di kota-kota pesisir selatan dan kawasan Baixada Fluminense di negara bagian Rio de Janeiro, Brazil, menewaskan 14 orang, demikian data otoritas setempat, Sabtu (2/4).Bencana tanah longsor itu disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur negara bagian Rio de Janeiro, Brazil.Tim penyelamat menjawab 850 panggilan dalam 24 jam terakhir dan mampu membawa 144 orang  di daerah yang terkena dampak cuaca buruk ke tempat yang lebih aman, kata otoritas setempat.Rio de Janeiro telah dilanda cuaca buruk selama beberapa minggu terakhir. Tanah longsor dan banjir pada Februari menewaskan sekitar 240 orang di daerah Petropolis, daerah perbukitan di atas Rio de Janeiro, kata pihak berwenang pada 23 Maret.\"Kami memiliki lebih dari 70 keluarga yang kehilangan tempat tinggal mereka. Kami menyediakan tempat penampungan dan menyewa hostel untuk orang-orang ini,\" ujar Wali Kota Paraty Luciano Vidal.Dia mengatakan tanah longsor memblokir jalan-jalan dan membuat sebagian kota terisolasi. Sementara itu, aliran listrik terputus di kota-kota pesisir.Dalam satu hari, curah hujan dengan intensitas 322 milimeter (12,68 inci) turun di Paraty. Wali kota Vidal menyebutkan setidaknya tujuh orang tewas.Namun, otoritas pertahanan sipil negara bagian Rio de Janeiro itu  hanya mengonfirmasi lima kematian di Paraty.Paraty yang merupakan kota tujuan wisata menyatakan keadaan darurat. Pasalnya, hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan akan terjadi di Paraty. (mth/Antara)

Mahfud Ajak Semua Atasi Penyebaran Ujaran Kebencian di Ruang Digital

BY FNN Ahad, 03 April 2022 11:23:47 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak untuk ikut mengatasi penyebaran ujaran kebencian, konten negatif, dan hoaks di ruang digital. \"Bahwa dalam mengatasi hal ini, Pemerintah tak dapat bekerja sendiri,\" kata Mahfud dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan dalam penanganan dan pengelolaan narasi negatif, informasi hoaks, dan konten-konten ekstremisme kekerasan lainnya di ruang digital. “Oleh karenanya, atas nama Pemerintah Indonesia, saya menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dan upaya bersama yang telah dilakukan Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP dengan membangun kapasitas cendekiawan Islam moderat,\" kata dia lagi. Menurut Mahfud dengan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, para cendekiawan tersebut akan menghasilkan dan menyebarkan pesan-pesan damai kepada masyarakat Indonesia. Kemudian, dia menegaskan bahwa Pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap konten-konten yang memuat ujaran kebencian. Begitu juga tentang konten bersifat misinformasi dan disinformasi, serta bernarasi negatif tanpa berdasarkan pada data dan fakta, yang marak ditemukan di ruang digital. Menurut Mahfud, konten-konten tersebut telah menggiring pemikiran dan bahkan membangun pemahaman yang salah di kalangan masyarakat terhadap suatu isu, yang pada akhirnya mengganggu persatuan bangsa dan stabilitas nasional. “Ketersediaan saluran penyebaran informasi yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi dan cara masyarakat memperoleh sumber-sumber berita,\" ujarnya pula. Ruang digital, kata dia, telah menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang pada kenyataannya kerap mengabaikan etika publik, bahkan tak jarang menjadi wadah penyebaran secara luas informasi hoaks dan berbagai konten negatif. Mahfud yakin hasil karya 10 komunitas Islam moderat yang telah diluncurkan pada 24 Maret 2022 lalu, akan menjadi informasi yang dapat melawan dan menghadapi konten-konten bermuatan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Dia mengatakan pada Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP bahwa Pemerintah akan terus mendukung upaya bersama tersebut, bahkan ke depan tidak akan berhenti hanya dengan menghasilkan karya-karya positif, tetapi juga memikirkan soal jangkauan agar dapat lebih luas lagi. \"Saya juga berharap kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat madani seperti ini terus diperkuat dalam menjaga ruang digital yang beragam, toleran dan damai,” kata Menko Polhukam Mahfud MD pula. Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi ruang publik yang saat ini banyak diisi oleh hal-hal yang bersifat intoleran. Padahal, menurutnya, modal bangsa Indonesia sebagai masyarakat heterogen sangat besar untuk bisa mempraktikkan toleransi, karena dari sejak lahir, sudah dikelilingi oleh keberagaman. “Begitu beragam negara kita, namun sayangnya kita masih melihat bahwa masih banyak ungkapan kebencian. Kadang berdasarkan etnis dan isu agama, masih bertebaran di ruangan publik, baik secara fisik, dan sekarang lebih menonjol lagi karena ada media sosial,” katanya lagi. (mth/Antara)

BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Ringan

BY FNN Ahad, 03 April 2022 11:18:30 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan ringan pada Minggu.Dari informasi dilansir dari tayangan Youtube diikuti di Jakarta, berdasarkan pantauan BMKG masih terdapat sirkulasi siklonik di wilayah Teluk Thailand, dan di Samudera Hindia Selatan Jawa Barat.Kemudian masih terdapat sirkulasi siklonik di wilayah laut Sulawesi bagian utara dan Samudra Pasifik Utara Papua, yang mengakibatkan terbentuknya wilayah konvergensi yang memanjang.Wilayah tersebut mulai dari Laut Natuna Utara hingga Teluk Thailand, kemudian di wilayah Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah di Wilayah selatan, Filipina dan juga di wilayah samudra Pasifik Utara Papua Barat dan Papua.Kondisi tersebut mengakibatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan juga di sepanjang wilayah konvergensi.Oleh karenanya, di wilayah Sumatera akan ada potensi kabut di wilayah Pekanbaru, kemudian berawan di wilayah Tanjungpinang serta potensi hujan ringan di wilayah Pangkalpinang dan juga wilayah Medan.Masyarakat diminta untuk waspadai potensi hujan petir di wilayah Banda Aceh, kemudian terdapat potensi kabut di wilayah Palembang dan Jambi, dan cuaca cerah Berawan di wilayah Padang.Namun waspadai adanya potensi hujan sedang di wilayah Bengkulu dan Bandar Lampung.Kemudian di wilayah Jawa terdapat potensi hujan ringan di Jakarta dan Surabaya, dan waspadai potensi hujan sedang di wilayah Serang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta.Sementara di wilayah Kalimantan diprakirakan akan di dominasi oleh hujan ringan, dan waspadai potensi hujan petir di wilayah Pontianak dan wilayah Tanjung Selor.Diprakirakan cuaca akan cerah berawan hingga Berawan di wilayah Denpasar dan Kupang, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mataram.Selanjutnya di wilayah Sulawesi sebagian besar wilayahnya didominasi hujan ringan. Waspadai potensi hujan petir di wilayah Kendari.Terakhir, dominasi potensi hujan ringan mulai dari wilayah Ternate, Ambon, Manokwari, dan wilayah Jayapura. (mth/Antara)

Gubernur Sulawesi Tenggara Apresiasi KNPI Gagas Pembuatan Minyak Goreng

BY FNN Ahad, 03 April 2022 11:14:47 0

Kendari, FNN - Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengapresiasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra karena telah menggagas pembuatan minyak goreng massal yang melibatkan siswa SMA/SMK di 17 kabupaten/kota.\"Ini merupakan kegiatan sangat luar biasa, seharusnya kalau ada (rekor) MURI bisa masuk MURI karena apa? karena kita menggerakkan anak-anak siswa SMA/SMK di 17 kabupaten/kota se-Sultra,\" kata Ali Mazi usai mengunjungi pembuatan minyak goreng kelapa oleh siswa SMA/SMK di Kendari, Sabtu.Menurut Ali Mazi, gerakan yang digagas KNPI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat harus didukung karena mengatasi kelangkaan dan harga minyak yang saat ini terbilang tinggi.Gubernur menyebut sebanyak 3.000 tungku digunakan untuk gerakan massal pembuatan minyak goreng tradisional yang digagas KNPI Sultra bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melibatkan siswa SMA/SMK.Dia meyakini jika masyarakat, pemerintah, dan organisasi bisa bergerak bersama dalam mengatasi situasi saat ini, khususnya di Sulawesi Tenggara, bangsa, dan negara maka tidak akan terjadi kelangkaan minyak goreng.\"Mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh untuk Indonesia secara umum sehingga diharapkan tidak ada lagi berita-berita terkait kelangkaan minyak goreng,\" ujar Ali Mazi.Gubernur menilai DPD KNPI Sulawesi Tenggara telah mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda dan pelajar sebagai elemen bagian pemuda serta menunjukkan salah satu perannya menjadikan KNPI sebagai wadah pembina generasi muda dan agen pembangunan.Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra Alvin Akawijaya Putra mengatakan aksi gerakan membuat minyak goreng tradisional serentak dilakukan dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra.\"Ini gerakan darurat karena sebentar lagi mau puasa takutnya nanti minyak goreng tidak bisa menyokong kebutuhan ibu-ibu di rumah,\" katanya ditemui di sela aksi membuat minyak goreng yang dipusatkan di SMKN 1 Kendari.Dia menyampaikan aksi gerakan massal membuat minyak goreng berbahan baku kelapa secara tradisional yang dilakukan pelajar SMA/SMK di 17 kabupaten/kota merupakan sebagai langkah alternatif mengatasi harga minyak yang masih tinggi apalagi menghadapi Ramadhan.\"Ini bukan solusi tetapi alternatif karena kalau solusi tentu dengan menurunkan harga minyak goreng,\" ujar dia.Dia menjelaskan pihaknya menggagas pembuatan minyak goreng secara tradisional oleh siswa SMA/SMK se-Sultra sebagai bentuk pendidikan historis praktis kepada mereka. (mth/Antara)

Sipir LP Semarang Gagalkan Penyelundupan Pil Koplo Dalam Makanan

BY FNN Ahad, 03 April 2022 11:13:08 0

Semarang, FNN - Petugas LP Semarang di Jawa Tengah menggagalkan upaya penyelundupan pil koplo yang dicampurkan dalam makanan yang terdiri atas sayur dan sambal dalam kemasan plastik.Kepala LP Semarang, Tri Saptono Sambudji, dalam siaran pers di Semarang, Sabtu, mengatakan, penggagalan itu bermula ketika petugas jaga menerima kiriman barang yang ditujukan untuk tiga warga binaan.Menurut dia, petugas jaga yang curiga memeriksa, termasuk mengecek rasa makanan yang dikirimkan itu. \"Saat dicek oleh petugas, makanan itu ternyata rasanya pahit,\" katanya.Setelah diperiksa, kata dia, tiga bungkus sayur dan dua bungkus sambal tersebut telah dicampuri obat keras yang termasuk daftar G. Bungkusan sayur dan sambal tersebut, kata dia, langsung dimusnahkan oleh petugas dengan cara dibakar.Adapun tiga napi yang akan menerima barang kiriman itu, masing-masing FA, DL dan TD, langsung dimintai keterangan. \"Ketiganya langsung diperiksa dan ditempatkan di sel isolasi sebagai sanksi,\" katanya.Ia menegaskan LP Semarang menindak tegas siapapun yang terlibat dalam peredaran narkotika di dalam lembaga itu. (mth/Antara)

LKPP: Inpres 2/2022 Momentum Akselerasi Belanja Produk Dalam Negeri

BY FNN Sab, 02 April 2022 23:37:13 0

Jakarta, FNN - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 menjadi momentum untuk mengakselerasi belanja produk dalam negeri dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, (UMK) dan koperasi.Dalam Inpres 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diterbitkan pada 30 Maret 2022 itu, seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diinstruksikan untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK.\"Ini momentum yang sangat bagus. Presiden telah memberi instruksi. Kalau PDN dan UMK-Koperasi mendapat ruang yang semakin besar dalam belanja pemerintah, sangat bagus bagi pemulihan ekonomi dan pemerataan ekonomi,\" kata Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Anas mengatakan, Inpres tersebut menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sangat serius dalam membantu produsen PDN dan UMK-Koperasi. \"Pelibatan PDN dan UMK-Koperasi tidak hanya akan mengakselerasi pemulihan ekonomi, tetapi juga membangun kekuatan industri dalam negeri,\" jelas Anas.Ada beberapa poin instruksi Presiden dalam Inpres 2/2022, di antaranya menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMK-Koperasi.Selain itu, merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMK-Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.Demikian pula menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk peta jalan peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1 juta produk tayang dalam katalog elektronik (e-katalog).Poin lainnya adalah menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5 persen bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.Merespon instruksi tersebut, LKPP pun melakukan pemangkasan birokrasi agar semakin banyak produk dalam negeri dan UMK-Koperasi tayang di e-katalog.\"Hal pertama yang kita lakukan adalah memangkas birokrasi/tahapan untuk masuk ke e-katalog, baik itu e-katalog nasional maupun lokal. Soal e-katalog nasional, kini dalam proses meringkas alur penayangan produk yang sebelumnya butuh delapan tahap menuju hanya dua tahap saja,\" ungkap Anas.Demikian pula soal e-katalog lokal yang berperan mendorong pemerataan dan pengembangan ekonomi di daerah. Sebelumnya tidak banyak pemda yang memiliki katalog lokal karena berbagai faktor.\"Maka atas saran arahan Presiden Jokowi dan Kemenko Marves, kita drop beberapa syarat. Mekanisme pengelolaan katalog lokal disederhanakan dari sebelumnya empat tahapan menjadi satu tahapan saja. Nah di sanalah kesempatan pengusaha daerah, UMKM daerah, untuk masuk,\" jelas Anas.Ada pun langkah selanjutnya, kini LKPP sedang menyiapkan pengembangan sistem pada rencana umum pengadaan (RUP) pemerintah baik kementerian/lembaga/pemda. Sistem tersebut bisa mengetahui dan mengelola alokasi belanja PDN dan UMK-Koperasi sejak dari perencanaan.\"Yang ketiga dari sisi pembayaran. Sekarang kita harmonisasi kebijakan Mendagri akan menerbitkan aturan soal kemudahan pembayaran dengan mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,\" tuturnya.\"Dengan adanya fasilitas ini, UMK tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena Pemda bisa langsung bayar, sehingga UMK tidak akan kesulitan cashflow. Ini bagian dari mendorong PDN dan UMK terlibat lebih dalam mengakses APBN/APBD,\" imbuh Anas. (mth/Antara)

Mentan: Presiden Meminta Para Menteri Minimalisasi Kelangkaan Pangan

BY FNN Sab, 02 April 2022 23:24:09 0

Makassar, FNN - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memantau persediaan kebutuhan pangan di Pasar Terong, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.\"Jadi memang presiden meminta pada menterinya, melakukan upaya-upaya agar kelangkaan yang terjadi di lapangan bisa diminimalisasi,\" kata Mentan Syahrul Yasin Limpo disela pemantauan di pasar tradisional terbesar di Makassar itu. Dia mengatakan riak-riak kenaikan harga pangan jelang Ramadhan selalu terjadi, namun yang harus dijaga adalah ketersediaan bahan pangan tersebut di lapangan, sehingga gejolak harga tidak terus berlanjut.Sementara dari pemantauan di Pasar Terong, diakuinya, semua pasokan pangan seperti daging ayam, daging sapi, dan beras, cukup. \"Hanya yang jadi masalah minyak goreng, tadi sudah tanyakan dan diakui barang ada, hanya dipajang sedikit-sedikit,\" kata Mentan Syahrul Yasin Limpo.Menurut dia, dari hasil pembicaraannya dengan Menteri Perdagangan M Lutfi, sebenarnya distribusi minyak goreng sudah banyak ke Makassar, namun belum disalurkan secara optimal, sehingga kesannya masih kurang. Karena itu, lanjut dia, harus terus didorong agar distributor secepatnya mendistribusikan.Selain berkunjung ke Pasar Terong, Mentan dan rombongan juga mengagendakan ke Pasar Pabaeng-baeng untuk meninjau ketersediaan bahan pangan menjelang Ramadhan.Selanjutnya Mentan Syahrul menuju ke Kabupaten Maros untuk menghadiri kegiatan di sektor pertanian. Hal itu dinilai penting, karena untuk menjaga persediaan di hilir lancar, maka harus menjaga ketersediaan bahan pangan di hulu. (mth/Antara)

ESA Berhasil Memotret Matahari dari Jarak Dekat

BY FNN Sab, 02 April 2022 23:19:06 0

Jakarta, FNN - ESA (European Space Agency) dan NASA (The National Aeronautics and Space Administration) berhasil memotret Matahari dengan resolusi tertinggi berupa cakram penuh, atmosfer luar dan korona yang pernah diambil dari Extreme Ultraviolet Imager (EUI), seperti dilansir ESA pada Sabtu.Gambar lain, yang diambil oleh instrumen Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE) mewakili gambar Matahari penuh pertama dari jenisnya dalam 50 tahun, dan sejauh ini yang terbaik, diambil pada panjang gelombang Lyman-beta dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh gas hidrogen.Gambar diambil ketika Solar Orbiter berada pada jarak sekitar 75 juta kilometer, setengah jalan antara dunia kita dan bintang induknya. Solar Orbiter sendiri merupakan misi luar angkasa kerjasama internasional antara ESA dan NASA. Teleskop resolusi tinggi EUI mengambil gambar dengan resolusi spasial yang begitu tinggi, sehingga pada jarak sedekat itu diperlukan sebuah mosaik 25 gambar individu untuk menutupi seluruh Matahari.Gambar diambil satu demi satu, gambar penuh diambil selama lebih dari empat jam karena setiap mosaik membutuhkan waktu sekitar 10 menit, termasuk waktu untuk pesawat ruang angkasa menunjuk dari satu segmen ke segmen berikutnya.Secara total, gambar akhir berisi lebih dari 83 juta piksel dalam petak 9148 x 9112 piksel. Sebagai perbandingan, gambar ini memiliki resolusi sepuluh kali lebih baik daripada yang dapat ditampilkan oleh layar TV 4K.EUI mencitrakan matahari pada panjang gelombang 17 nanometer, di wilayah ultraviolet ekstrem dari spektrum elektromagnetik. Ini mengungkapkan atmosfer bagian atas Matahari, korona, yang memiliki suhu sekitar 1 juta derajat Celcius.Pada posisi pukul 2 (dekat gambar Bumi untuk skala) dan posisi pukul 8 di tepi Matahari, filamen gelap dapat terlihat menonjol dari permukaan. \'Tonjolan\' ini cenderung meletus, melemparkan sejumlah besar gas korona ke luar angkasa dan menciptakan badai \'cuaca antariksa\'.Selain EUI, instrumen SPICE juga merekam data selama penyeberangan. Ini juga perlu disatukan sebagai mosaik. SPICE dirancang untuk melacak lapisan di atmosfer matahari dari korona, ke lapisan yang dikenal sebagai kromosfer, semakin dekat ke permukaan. Instrumen melakukan ini dengan melihat panjang gelombang yang berbeda dari sinar ultraviolet ekstrim yang berasal dari atom yang berbeda.Dalam rangkaian gambar SPICE, ungu sesuai dengan gas hidrogen pada suhu 10.000 derajat Celcius, biru menjadi karbon pada 32.000 derajat Celcius, hijau menjadi oksigen pada 32.000 derajat Celcius, kuning menjadi neon pada 630.000 derajat Celcius.Ini akan memungkinkan fisikawan surya untuk melacak letusan luar biasa kuat yang terjadi di korona ke bawah melalui lapisan atmosfer yang lebih rendah. Foto ini juga akan memungkinkan mereka untuk mempelajari salah satu pengamatan paling membingungkan tentang Matahari yakni bagaimana suhu naik melalui lapisan atmosfer yang naik.Biasanya suhu akan urun saat Anda menjauh dari benda panas. Namun di atas Matahari, korona mencapai satu juta derajat Celcius, sedangkan permukaannya hanya sekitar 5000 derajat Celcius.​​​​​​Gambar ini diambil pada tanggal 7 Maret 2022, tepatnya saat Solar Orbiter melintasi garis Matahari-Bumi, sehingga gambar tersebut dapat dibandingkan dengan instrumen surya yang terikat Bumi dan dikalibrasi silang. Ini akan memudahkan untuk membandingkan hasil dari instrumen dan observatorium yang berbeda di masa mendatang.Pada tanggal 26 Maret, Solar Orbiter mencapai tonggak misi lain yakni perihelion dekat pertamanya. Pesawat ruang angkasa itu sekarang berada di dalam orbit Merkurius, planet bagian dalam, mengambil gambar Matahari dengan resolusi tertinggi. Hal ini juga merekam data angin matahari dari partikel yang mengalir keluar dari Matahari.Dan ini baru permulaan, selama beberapa tahun mendatang pesawat ruang angkasa akan berulang kali terbang sedekat ini dengan Matahari. Ini juga akan secara bertahap meningkatkan orientasinya untuk melihat daerah kutub Matahari yang sebelumnya tidak teramati.Solar Orbiter sendiri merupakan misi luar angkasa kerja sama internasional antara ESA dan NASA. (mth/Antara)

Indonesia Telah Menjadi Negara Super Kapitalis Dan Liberal

BY FNN Sab, 02 April 2022 22:30:08 0

Kita berjuang untuk kembali pada Konstitusi Proklamasi karena kita tahu sejarahnya, Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar seperti yang diucapkan oleh Bung Karno dalam laporan pembahasan UUD pada sidang BPUPKI. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila YANG menyebabkan kita harus kembali kepada Konstitusi Proklamasi 1945, atau yang biasa disebut UUD 1945 adalah keyakinan bahwa kembali pada UUD 1945 adalah sebuah perjuangan mengembalikan Kedaulatan Rakyat dan menyelamatkan Negara Proklamasi 1945 demi masa depan anak cucu kita. Loh kok bisa mengatakan mengembalikan Kedaulatan Rakyat? Bukannya Politisi dan para Komprador mengatakan UUD 1945 adalah UU Ditaktor? Bukannya Amendemen dengan demokrasi pemilihan langsung adalah kedaulatan rakyat? Itulah sebuah akal bulus dari para pengamandemen UUD 1945, yang membohongi rakyat dengan mengatakan pemilihan langsung adalah kedaulatan rakyat. Kita bisa rasakan keadaan hari ini politik yang serba uang dan sudah menjadi jamak jika pemodalah yang membeli demokrasi maka lahir dinasti politik dan berselingkuh menjadi oligarki. Rusaknya ketata-negaraan ketika Presiden dan Wakil Presiden mempunyai visi, misi, padahal tidak boleh ada visi misi Presiden. Sebab, negara sudah mempunyai visi dan misi yang tertulis di dalam pembukaan UUD1945. Inilah kerusakan yang terjadi tanpa sadar para punggawa kekuasaan rupanya tidak memahami kalau presiden dan wakil presiden harus menjalankan visi dan misiNegara. Mari kita buka sejarah mengapa the founding fathers memilih sistem pemerintahan sendiri yaitu sistem MPR, bukan sistem Presidensial atau Parlementer. Sejak amandemen UUD 1945 bangsa ini dipaksa memakai baju buatan Luar Negeri, yang serba kedodoran. Yang pantas buat mereka yang hidup di musim salju, baju itu rasanya mengganggu keadaan bangsa kita, sebab memang tidak tepat dan kedodoran. Kita terasa dipaksa untuk melakukan apa yang tidak sesuai tubuh dan hati nurani kita. Kesedihan ini semakin hari semakin mencekam. Kita harus berucap kotor dan harus berani menjelek-jelekan saudara sendiri, kita harus mem-bully, kita harus mampu belajar berbohong, dusta terhadap teman, saudara, bahkan anak kita sendiri demi yang namanya perebutan kekuasaan. Bahasa halusnya demokrasi Liberal . Sejak amandemen UUD 1945, negara ini sudah bukan negara Pancasila, tetapi negara dipaksa untuk menjadi Liberal. Miris rasanya bukan hanya soal kehidupan kebangsaan kita yang harus kita hancurkan, tetapi kehidupan moral anak cucu kita. Unggah-ungguh, sopan-santun dan menghormati orang tua, adat-istiadat, kesetia-kawanan sosial, kekerabatan kita buang sementara tanpa sadar kita dikotak-kotak dengan segala warna kotak: hijau, kuning, merah, biru, putih, yang semua berhadap-hadapan, yang tak lagi guyub-rukun, sebab baju yang mereka pakai adalah baju kepalsuan yang namanya Demokrasi Liberal. Jaman ini memang tidak lebih adalah pengulangan tahun 50-an dimana Liberalisme dijalankan dan ternyata membawa sengsara rakyat. Maka apakah kita akan tersandung dengan batu yang sama? Sungguh bodoh jika memang ternyata kita tersandung batu yang sama. Kita hanya bisa menunggu datangnya Ratu Adil, datangnya pemimpin yang mengerti amanat penderitaan rakyat, mengerti bahwa baju yang dipakai bangsa ini menyiksa dan membuat pemakainya megap-megap . Marilah kita berdoa agar bangsa ini mampu merubah nasibnya. Elit politik yang menari-nari di atas penderitaan rakyat segera sadar dan membuka baju yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsanya, yang tidak bersumber dari jati diri bangsanya. Masih ingatkah kita pada pidato Bung Karno tahun 1959? Mampukah kita menemukan baju kita sendiri? Untuk itu mari kita berjuang kembali pada baju kita dan kita tidak mau tinggal di rumah orang lain, sebab kalau rumah sendiri itu lebih asri dan menyejukan, mendamaikan kita semua. Tahun ini saya namakan “Tahun penemuan-kembali Revolusi”, The Year of the Rediscovery of the Revolution. Ya, dengan kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, kita telah “Menemukan kembali Revolusi”. Kita, Alhamdulillah, telah “Rediscover our Revolution“. Kita merasa diri kita sekarang ini sebagai dirinya seorang pengembara, yang setelah sepuluh tahun lamanya keblinger puter-giling mengembara di mana-mana untuk mencari rumahnya di luar negeri, akhirnya pulang kembali ke rumah-asalnya, – pulang kembali ke rumahnya sendiri, laksana kerbau pulang ke kandangnya. Cuplikan: Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution) Amanat Presiden Soekarno pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1959 di Jakarta. Melalui amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali yang dilakukan antara 1999 sampai 2002, MPR telah merubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem Presidensial. Apakah sistem pemerintahan tersebut yang disusun oleh BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI dalam UUD 1945? Bahkan, jika kita berjuang untuk kembali pada Konstitusi Proklamasi 1945 dianggap mundur? Bukannya mengamandemen UUD 1945 dari sistem MPR menjadi sistem Presidensial merupakan tindakan anarkis? Bukannya menghilangkan Penjelasan UUD 1945 merupakan tindakan memutus tali sejarah bangsanya? Seperti yang diajarkan oleh Spihnoza, Adam Mueller, Hegel dan Gramschi yang dikenal sebagai teori integralistik. Menurut pandangan teori ini, negara didirikan bukan untuk menjamin kepentingan individu atau golongan, akan tetapi menjamin masyarakat seluruhnya sebagai satu kesatuan. Negara adalah suatu masyarakat integral yang terdapat segala golongan, bagian dan anggotanya, satu dengan lainnya merupakan kesatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam kehidupan bernegara menurut teori integral adalah kehidupan dan kesejahteraan bangsa seluruhnya. Dasar dan bentuk susunan suatu negara secara teoritis berhubungan erat dengan riwayat hukum dan stuktur sosial dari suatu bangsa. Karena itulah setiap negara membangun susunan negaranya selalu dengan memperhatikan kedua konfigurasi politik, hukum dan struktur sosialnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Soepomo dalam rapat BPUPKI pada 31 Mei 1945 mengusulkan agar sistem pemerintahan negara Indonesia yang akan dibentuk “… harus berdasar atas aliran fikiran negara yang integralistik (sic, maksud Prof. Soepomo adalah negara yang integral bukan integralistik!), negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golonganya dalam lapangan apapun” (Setneg, 1998; 55). Dalam negara yang integral tersebut, yang merupakan sifat tata pemerintahan yang asli Indonesia, kata Soepomo, para pemimpin bersatu-jiwa dengan rakyat dan pemimpin wajib memegang teguh persatuan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakatnya. Inilah interpretasi Soepomo tentang konsep manunggaling kawulo lan gusti. Persatuan antara pemimpin dan rakyat, antara golongan-golongan rakyat, diikat oleh semangat yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu semangat kekeluargaan dan semangat gotong-royong. Dalam pemikiran organis-biologis Soepomo, kedudukan pemimpin dalam negara Indonesia dapat disamakan dengan kedudukan seorang Bapak dalam keluarga. Bung Hatta, berbeda dengan Bung Karno dan Prof. Soepomo, menerjemahkan faham kolektivisme sebagai interaksi sosial dan proses produksi di pedesaan, Indonesia Intinya adalah semangat tolong menolong atau gotong royong. Karena itu dalam pemikiran Bung Hatta, kolektivisme dalam konteks Indonesia mengandung dua elemen pokok yaitu milik bersama dan usaha bersama. Dalam masyarakat desa tradisional, sifat kolektivisme ala Indonesia tersebut nampak dari kepemilikan tanah bersama yang dikerjakan bersama. Demokrasi asli Indonesia yang merupakan kaidah dasar penyusunan negara Indonesia masih mengandung dua unsur lain, yakni rapat atau syura. Suatu forum untuk musyawarah, tempat mencapai kesepakatan yang ditaati oleh semua, dan massa protest. Suatu cara rakyat untuk menolak tindakan tidak adil oleh penguasa. Negara kekeluargaan dalam versi Hatta, yang disebutnya Negara Pengurus, adalah proses suatu wadah konstitusional untuk mentransformasikan demokrasi asli tersebut ke konteks moderen Dari notulen rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika membahas dasar negara pada 28 Mei – 1 Juli dan dari 10-17 Juli 1945, dan rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18-22 Agusutus 1945, dapat kita ikuti perkembangan pemikiran para pemimpin bangsa tentang dasar negara (Setneg, 1998: 7-147). Bung Karno, Bung Hatta dan Prof. Soepomo adalah tiga tokoh yang menyatakan pembentukan negara Republik Indonesia didasarkan atas corak hidup bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan, yang dalam wacana gerakan pro-proklamasi kemerdekaan diartikan sama dengan kolektevisme. Setelah MPR mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah menjadi sistem Presidensial. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi. Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik sistem Presidensial yang jelas berbeda dengan staats fundamental norm yang tercantum dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945. Sistem MPR adalah menganut paham kekeluargaan, paham integralistik, maka MPR adalah lembaga yang beranggotakan seluruh elemen keluarga bangsa Indonesia, hal ini disebabkan bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku, bermacam-macam adat istiadat, bermacam-macam Agama dan kepercayaan, bermacam-macam golongan. Maka keanggotaan MPR adalah utusan-utusan golongan, utusan-utusan elemen masyarakat seluruh Indonesia. Tugasnya adalah membuat keputusan Politik untuk kehidupan bersama secara gotong royong. Politik rakyat itu adalah Politik pembangunan yang terurai didalam GBHN. Jadi dengan sistem MPR maka negara ini benar-benar dijalankan sesuai kehendak rakyat, sesuai dengan politik rakyat dan sudah tentu dengan kedaulatan rakyat dan kemerdekaan kedaulatan rakyat Setelah terbentuknya GBHN maka dipilihlah Presiden dan diberi amanah untuk menjalankan Politik rakyat, menjalankan kehendak rakyat, yaitu GBHN. Maka jika Presiden melenceng dari GBHN, maka Presiden bisa saja diturunkan. Pada akhir jabatannya Presiden harus mempertangungjawabkan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri, atau menjalankan politik golongannya sendiri. Setelah Amandemen UUD 1945 keadaan menjadi kacau, sebab Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara diabaikan. Mana bisa demokrasi dengan pemilihan langsung yang jelas mempertarungkan dua kubu atau lebih disamakan dengan Gotong royong, disamakan dengan Persatuan Indonesia, disamakan dengan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan. Usaha untuk bisa mencangkokan Pancasila dengan Demokrasi liberal adalah bentuk pengkhianatan terhadap Panca Sila. Perubahan kedaulatan di tangan MPR diganti dengan Menurut Undang-Undang Dasar menjadi sangat kacau. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” UU dibuat oleh Presiden dan DPR, yang merupakan presentasi dari kedaulatan rakyat. Kita bisa bayangkan bahwa UU itu bisa dibatalkan oleh MK yang keanggotaan MK dipilih dari hasil fit and proper test. Pertanyaannya di mana kedaulatan rakyat itu? Berdaulat di mana Rakyat, Presiden, DPR dengan MK? Kita berjuang untuk kembali pada Konstitusi Proklamasi karena kita tahu sejarahnya, Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Dasar seperti yang diucapkan oleh Bung Karno dalam laporan pembahasan UUD pada sidang BPUPKI. ”Alangkah keramatnja, toean2 dan njonja2 jang terhormat, oendang2 dasar bagi sesoeatoe bangsa. Tidakkah oendang2 sesoeatoe bangsa itoe biasanja didahoeloei lebih doeloe, sebeloem dia lahir, dengan pertentangan paham jang maha hebat, dengan perselisihan pendirian2 jang maha hebat, bahkan kadang2 dengan revolutie jang maha hebat, dengan pertoempahan darah jang maha hebat, sehingga sering kali sesoeatoe bangsa melahirkan dia poenja oendang2 dasar itoe dengan sesoenggoehnja di dalam laoeatan darah dan laoetan air mata. Oleh karena itoe njatalah bahwa sesoeatoe oendang2 dasar sebenarnja adalah satoe hal jang amat keramat bagi sesoeatoe rakjat, dan djika kita poen hendak menetapkan oendang2 dasar kita, kta perloe mengingatkan kekeramatan pekerdjaan itoe. Dan oleh karena itoe kita beberapa hari jang laloe sadar akan pentingnja dan keramatnja pekerdjaan kita itoe. Kita beberapa hari jang laloe memohon petoendjoek kepada Allah S.W.T., mohon dipimpin Allah S.W.T., mengoetjapkan: Rabana, ihdinasjsiratal moestaqiem, siratal lazina anamta alaihim, ghoiril maghadoebi alaihim waladhalin. Dengan pimpinan Allah S.W.T., kita telah menentoekan bentoek daripada oendang2 dasar kita, bentoeknja negara kita, jaitoe sebagai jang tertoelis atau soedah dipoetoeskan: Indonesia Merdeka adalah satoe Republik. Maka terhoeboeng dengan itoe poen pasal 1 daripada rantjangan oendang2 dasar jang kita persembahkan ini boenjinja: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatoean jang berbentoek Republik.” Jadi sangat yakinlah kita bahwa UUD 1945 itu dibuat bukan dengan sementara, bukan dengan singkat, tetapi dengan ijin Allah SWT, hal inilah yang tidak dibaca oleh pengamandemen UUD 1945. Dengan demikian jihad mengembalikan UUD 1945 adalah sebuah keharusan bagi anak bangsa yang mencintai negerinya. (*)

Ketika “Dosa” Dokter Terawan Dibuka Pasien Korban

BY FNN Sab, 02 April 2022 15:12:41 0

Adakah “korban” Dokter Terawan lainnya seperti yang dialami Gerald Liew, atau bahkan, yang sampai meninggal dunia di ruang operasi? Jejak digital yang saya coba telusuri memang tidak (belum) ditemukan. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SEORANG Dokter mengirim link tulisan Kumparan.com (8 April 2018 9:33). Isi berita berjudul “Gerald Liew, Kasus Gagal Dokter Terawan” itu tentang pasien yang gagal dioperasi Prof. (HC) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K). Tulisan dan video tentang ini beredar lagi di media sosial setelah ada Putusan Muktamar IDI XXXI Banda Aceh pada 25 Maret 2022 tentang Pemberhentian Tetap dari keanggotaan IDI kepada “sejawat” Dokter Terawan. Pada Januari 2015 Gerald Liew, pengusaha asal Singapura itu telah menerima kenyataan pahit bakal cacat seumur hidup. Nahasnya, kenyataan ini bahkan menghampirinya tanpa ia sadari. Kumparan menulis, Gerald yang semula manusia sehat, jadi invalid dan buta realitas karena otaknya hancur. Peristiwa celaka itu terjadi saat Gerald sedang mengikuti prosedur ‘cuci otak’  di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Usai cuci otak, Gerald mestinya bangun. Namun ternyata, tak bisa membuka mata. Ia pun tampak kesulitan untuk bangkit, sehingga keluarganya langsung merasa ada yang salah. “Mereka (tim dokter) mengatakan prosedur hanya akan berlangsung 20-30 menit, tapi nyatanya keseluruhan prosedur berlangsung selama 1,5 jam. Dan setelah kami sadar ada sesuatu yang salah, kami memanggil Dokter Terawan kembali ke ruangan. Ayah saya kemudian dibawa ke ruang operasi. Di sana, dia menghabiskan waktu 7 jam,” kata John Liew, putra Gerald. Sepupu John, Sarah Diana, pada hari yang sama membeberkan rincian kisah yang menimpa pamannya tiga tahun lalu itu. Gerald Liew, tutur Sarah, ialah warga negara Singapura yang sering bolak-balik Jakarta untuk keperluan bisnis. Ia pertama kali mendengar soal ‘cuci otak’ dari rekan bisnisnya pada awal 2015. Katanya, Terawan punya metode terapi hebat. Gerald pun diajak ikut menemui sang dokter untuk membuktikan kemanjuran ‘sihir’ itu. “Karena diajak oleh rekan bisnis, akhirnya ya dia (Gerald) ikut saja,” kata Sarah saat bertemu kumparan di Hotel Pullman, Thamrin, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan awal, Gerald Liew didiagnosis berpotensi terserang aneurisma (pembengkakan pembuluh darah) yang bisa memicu (stroke akibat pembuluh darah pecah). Selanjutnya, Gerald disarankan untuk ‘cuci otak’ dan memasang koil untuk mencegah aneurisma tersebut. Gerald pun setuju untuk menempuh prosedur cuci otak alias brain flushing. Maka, sehari sebelum terapi, dia menghubungi keluarganya di Singapura untuk mengabarkan akan melakukan “operasi kecil”. Keluarga Gerald di Singapura, tutur Sarah, tentu saja kaget mendengar kabar itu. Sebab, Gerald terbang ke Jakarta dalam keadaan sehat. Lagi pula, selama ini ia dikenal sangat memperhatikan kesehatan, termasuk dengan rutin selalu berolahraga dan menjaga pola makan. Jadi buat apa “operasi kecil” itu, tanya mereka. Gerald menepis kekhawatiran itu. Ia mengatakan, ini hanya operasi kecil yang tak perlu dicemaskan. Pula, kata Gerald, ia ditangani oleh dokter hebat yang terkenal. Tetap saja, keluarga Gerald – istrinya, Becky Liew, dan anak sulungnya, John Liew – memutuskan untuk terbang ke Jakarta hari itu juga. Sebelum prosedur dimulai, John sempat bertanya pada Terawan tentang apa cuci otak itu, dan bagaimana prosesnya akan berlangsung. Terawan, ujar John, lantas menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah operasi kecil yang berlangsung 20-30 menit, dan hanya memerlukan pembiusan lokal. Jadi, Gerald akan tetap sadar selama operasi berlangsung. Tapi kemudian, waktu operasi molor menjadi satu jam lebih, ini membuat keluarga Gerald gelisah. Lebih-lebih, setelah proses cuci otak usai, Gerald dibawa keluar ruangan oleh tim dokter dalam kondisi tak sadarkan diri. “Dia kan seharusnya sadar. Jelas ada sesuatu yang salah,” kata John, melihat Gerald tak kunjung membuka mata, pun menunjukkan gelagat janggal. Terawan mengecek keadaan Gerald dan langsung membawanya ke ruang operasi. “Tujuh jam di ruang operasi. Tujuh jam,” kata John, menekankan betapa lamanya mereka menunggu dengan rasa frustrasi, menanti kejelasan. Akhirnya, setelah tujuh jam di ruang operasi, Gerald dipindah ke ruang unit perawatan intensif (ICU). Namun kondisinya tak terlihat membaik. Ia (Terawan) menjelaskan, aneurisma ayahnya terletak pada posisi sulit di otaknya. Jadi dia ingin melakukan prosedur coiling yang tidak mudah. Tapi setelah 7 jam, mereka (tim dokter) mengatakan tak bisa melakukan apa pun. “Ayah saya mengalami kerusakan otak,” ungkap John. Terawan, kemudian mengatakan sudah tidak bisa melakukan apapun untuk memperbaiki kondisi kerusakan otak Gerald. Ia tidak mengakui kesalahannya. “Dia bilang ini sebuah kecelakaan,” ujar John. Dokter Terawan bilang, ‘Saya juga enggak tahu. Ini pertama kali kejadian.” Jadi koilnya meleset, ngehancurin otak Uncle Gerald. Dia juga bilang, Uncle enggak akan bisa ngomong lagi karena otaknya udah hancur. Enggak akan bisa jalan juga, lumpuh total,” tutur Sarah. Adakah “korban” Dokter Terawan lainnya seperti yang dialami Gerald Liew, atau bahkan, yang sampai meninggal dunia di ruang operasi? Jejak digital yang saya coba telusuri memang tidak (belum) ditemukan. Apakah karena mereka (jika benar ada korban lainnya) tak mau buka suara di   media seperti yang dilakukan keluarga Gerald Liew karena Dokter Terawan itu juga seorang perwira tinggi TNI, sehingga tidak berani? Coba kita lihat komentar netizen atas kasus yang menimpa Gerald berikut ini: Budianta Pinem 11 April 2018 Sebagaimana pengakuan Dr Terawan, dia hanya menggunakan pengetahuan keahlian menolong orang yg sakit. Soal sembuh tidaknya, Dr Terawan mengaku tidak punya kuasa. Hanya Allah lah yg tau. Dan semua dokter dokter spesialis hebat tdk juga bisa menjamin tindakannya pasti berhasil. Blm lagi kesalahan asisten dokter yg membantunya yg gagal tp tanggungjawab ada sama dokter Terawan. Pranamya Dewati (9 April 2018) Sebelum tindakan \'cuci otak\' dilakukan, tentu ada semacam MoU antara pihak RS dan pihak pasien kan? seperti tindakan2 operasi pada umumnya. Dan biasanya, di dalam MoU tsb tentu ada penjbaran perihal risiko2 dr operasi yg dilakukan kan? dan jika operasi dilakukan, berarti si pasien sudah setuju (tandatangan) dan harusnya sih sudah baca dan paham risiko2 tsb. Nah, jika memang lumpuh adalah salah satu risikonya (jk gagal) yg tertulis di MoU, apakah masih bisa dituntut????? Elephant Cros/Gm (2 tahun yang lalu) Dokter terawan bukan Tuhan, dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan pasiennya... segala kemungkinan bisa terjadi dalam proses operasi, dalam hal ini kita mengambil positif nya bahwa DR.terawan sudah semaksimal mungkin untuk menyelamatan pasien... ketika satu orang gagal dalam pengoperasiannya kita menanyakan kenapa ini terjadi, tetapi kita tdk mempertanyakan ribuan atau hampir jutaan yang sembuh..! Usdin Simanjorang (3 tahun yang lalu) Semoga saja ini bukan persaingan bisnis Rumah sakit, dan dr. Terawan dikenal bukan hanya di Indonesia saja, Tapi wajar jika pasien yg tidak berhasil disembuhkan seperti apa yg mereka harapkan ada kekecewaan, Tapi jangan juga langsung menyalahkan atau langsung menghakimi, dalam kasus ini juga bukan dr. Tarawan yg menawarkan diri tapi pasien yg datang. Selain tulisan dalam Kumparan.com (8 April 2018 9:33) tersebut, ternyata tak hanya itu saja yang kini mulai beredar di grup-grup WA. Paska pemberhentian Tetap Dokter Terawan sebagai anggota IDI beredar copy SK Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/272/2018 Tentang Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Kesehatan Dengan Metode Intra Arterial Heparin Flushing Sebagai Terapi, Copy PDF Laporan Satgas IAHF, dan Copy PDF Tambahan_SIDANG MKEK (Khusus). Semua itu tahun 2018. Adakah unsur kesengajaan untuk mencoba ingatkan kembali sehingga memperkuat legitimasi pemberhentian Dokter Terawan? (*)

Mendukung Presiden Sampai Mati, Melebihi 3 Periode

BY FNN Sab, 02 April 2022 15:04:05 0

Oleh: Yusuf Blegur Demokrasi  tidak melulu menghasilkan semuanya jadi harmoni dan serasi. Aspirasi bisa saja dihormati dan dihargai, tapi bukan berarti tak bisa direpresi dan dikebiri. Presiden sah-sah saja larut dalam ilusi dan halusinasi, meski banyak masalah tanpa solusi dan prestasi. Tak penting mengurus harga diri, yang utama bagaimana bisa mengeksploitasi NKRI. Serasa cuek dan tanpa malu memaksa 3 periode, sementara tak mampu mengadakan kelayakan harga BBM, minyak goreng dan kedele. Pemerintah sering bangga dan pede, padahal semua isi kantongnya boke. Tipu sana tipu sini sembari telanjang praktek KKN,  pada akhirnya membuat rakyat terus kecele. Birokrasi berupaya menunda pemilu 2024 dengan cara konspirasi, padahal hanya untuk menutupi ambisi.  Tanpa beban melupakan janji-janji, bersama politisi ingin mengakali konstitusi. Menjadi pemerintahan yang tirani, mengendalikan aparat berbuat keji. Tak peduli berbuat dzolim pada rakyatnya sendiri,  rezim boneka asyik menjadi kacung dari cukong oligarki. Tiga, empat atau lima periode, jika keinginan presiden itu hal yang sepele.  Menunda pemilu atau amandemen UUD 1945, tidak perlu terlalu bertele-tele. Kalau ingin memperpanjang kekuasaan, jangan penuh basa-basi membuat publik menjadi bete. Yakinlah seluruh rakyat Indonesia mendukung masa jabatan presiden sampai mati, melebihi dari sekedar 3 periode. (*)

Puasa Pra Akil Baligh

BY FNN Sab, 02 April 2022 08:52:31 0

Oleh: Ridwan Saidi, Budayawan DI Jakarta anak umur 8-10 tahun sudah berpuasa tapi sampai bedug lohor saja, disebutnya sengarian, atau setengah hari. Kadang-kadang sampai usia 12 tahun juga masih puasa sengarian. Yang dipantangkan menangis. Kalau nangis, puasa batal. Tentu tak ada dalil agama, melainkan ujar-ujar orang tua saja. Lagi berat pantangan bagi yang usia 12-akil baligh. Dalam usia seperti ini hari-hari puasa diisi dengan nge-bak, berendam, di Kali Ciliwung. Kawan-kawan ada yang pandai bermain kicik kibung, berdendang dengan air sungai.  Yang dipantang tidak boleh kentut dalam air. Ini membatalkan puasa. Dalil tentu tidak ada. Kok membatalkan puasa? Karena udara yang ditembak dari dalam sungai itu menendang-nendang mencari ruang terbuka di permukaan air dan itu menimbulkan suara yang menjengkelkan, blek bek blek bek.  Lebih sebal lagi tengok tingkah pelaku yang ketawa-tawa macam dapat lotré buntut. Usai bermain di sungai kami ke mesjid untuk shalat zhuhur. Setelah itu berunding lagi mau bergerak kemana. Kalau ke Menteng atau Pasar Ikan kami bersepeda, maklum cukup jauh dari Sawah Besar.  Kembali ke kampung lewat bedug ashar.  Setelah berbuka kami ke mesjid lagi sampai tarawih, setelah itu main petasan. Sahur di rumah setelah itu ke mesjid. Usai subuh tak langsung pulang, omong-omong dulu sebentar dengan teman-teman. Itulah siklus ramadhan yang kami jalankan di usia jelang akil baligh. Akil baligh kapan? Teman-teman bilang kalau kita sudah dapat mimpi. Mimpi apa? Asyik déh lu bakalannyé. Pasti mindo lu. (mindo: minta nambah). Malam takbiran sangat istimewa buat kami. Saudara-saudara kami yang perempuan bersama teman-temannya ke Tenabang membeli bunga sedap malam. Di rumah orang Betawi sejak malam lebaran sampai hari ke-3  Syawal di meja ruang tamu mesti ada bunga sedap malam dalam jambangan. Baru berasa lebaran, kata orang Betawi. Di malam takbiran itu remaja bisa maen becak keliling-keliling atau ngadu beduk. Pas Idul Fitri tiba, saf depan diisi oleh orang-orang yang dituakan di kampung. Begitu bilal berdiri sambil pegang tongkat yang akan diserahkan ke khatib, air mata di saf depan berlelehan mendengar bilal berseru amsitu, perhatikan, dengarkan, dan patuhi yang disampaikan khatib di mimbar dalam bahasa Arab dan langgam melodius khas Betawi. Syahdu memang. Usai shalat Ied kaum ibu di rumah berdiri depan pintu menyambut orang-orang tua turun sembayang, cara Betawinya. Kaum ibu dan kaum bapak berlebaran. Maka terjadi dialog yang bersifat kalkulasi kehidupan, siapa kerabat mereka yang sudah pulang duluan ke kampung akhirat dan annual dialogue ini diiringi derai-derai air mata seraya bedug yang dipukul ritmik memberikan backsound yang melancholic. Apa lebaran tahun depan kita masih ketemu? Biasanya begini mereka punya farewel words. Setelah mereka kembali ke rumah masing-masing dan bermaafan dengan keluarga dan tetangga, acara berikut milik anak-anak usia kurang dari 12 tahun. Mereka keluar masuk rumah tetangga. Acara ini disebut nanggok. Orang-orang tua memberikan uang lebaran kepada anak-anak. Begitulah lebaran, artinya penutupan puasa. Ucapnya jangan lébaran, artinya lain: lebih lébar. Puasa? Menahan nafsu. Ini khazanah Melayu lama. (*)

Merebut Kedaulatan Rakyat Kembali pada Pancasila dan UUD 1945

BY FNN Jum'at, 01 April 2022 20:39:53 0

Jika Allah menurunkan rahmat dan berkatnya, maka segera kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Sebab tanpa itu sulit untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila PEMILU masih tahun 2024 tetapi politik sudah mulai gatel dan oligarki menebar isu pemilu diundur, dengan segala dalih untuk menyelamatkan kekuasaan yang semakin hari semakin terlihat muka keserakahannya. Ternyata isu pemilu ditunda dengan penambahan 3 periode masa jabatan presiden bukan sekedar isapan jempol, sudah masuk pada operasi cipta kondisi dengan pengerahan masa dan rekayasa yang sangat kasat mata. Bahkan, entah Luhut Binsar Pandjaitan terlalu nafsu sehingga Apdesi yang melakukan kebulatan tekad mendukung Pak Joko Widodo tiga periode yaitu Apdesi yang abal-abal alias tidak mempunyai akte dan ijin dari Menkumham. Sungguh sangat memalukan bagi Presiden Jokowi. Yang jelas masa jabatan presiden itu sudah diatur di dalam konstitusi. Dua periode tidak mungkin dilakukan amandemen yang sifatnya hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kepentingan oligarki. Apakah kita sebagai bangsa masih berdaulat? Apakah kita sebagai rakyat masih berdaulat atas negara bangsa ini? Sejak diamandemennya UUD 1945 yang kemudian pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Diamandemen menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 1 ayat 2 hasil amandemen ini tidak jelas dan kabur pasal berapa di dalam UUD1945 yang menjalankan kedaulatan rakyat sangat tidak jelas. Pemilu dengan demokrasi liberal yang dijalankan saat ini rencana biayanya sebesar Rp 86 triliun. Atas nama demokrasi yang serba dengan permainan uang, kecurangan, dan membelah persatuan bangsa ini adalah bagian daei permainan oligarki saja. Kekuasaan demokrasi bisa dibeli oleh oligarki dan semua bisa diatur sesuai kepentingannya dan rakyat bagian dari legitimasi saja, tak lebih dari itu. Apakah demokrasi seperti itu yang dikehendaki oleh bangsa ini? Sesungguhnya “demokrasi itu untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi?” Ini sebuah renungan yang harus kita semua turut merenungkannya sebagai anak bangsa. Perjalanan berbangsa dan bernegara tentu melewati sejarah panjang, yang penuh dengan perjuangan dengan tetesan keringat sampai tetesan air mata dan darah. Bukan hanya harta, nyawapun dikorbankan untuk tegaknya kemerdekaan negeri ini dari penjajahan. Kiranya kita perlu menengok sejarah bangsa ini sebagai kaca benggala. Agar kita tidak masuk jurang untuk kedua kalinya. Cuplikan pidato Bung Karno: “Menemukan kembali revolusi kita”. Pidato ini sangat relevan dalam keadaan bangsa saat ini di mana kaum bandit telah berhasil menjual negara ini. Akibat hutang pada China dengan ekonomi liberalisme yang kompromis dengan Nekolim China. “Dimana djiwa Revolusi itu sekarang? Djiwa Revolusi sudah mendjadi hampir padam, sudah mendjadi dingin ta’ada apinja. Dimana Dasar Revolusi itu sekarang? Tudjuan Revolusi, – jaitu masyarakat jang adil dan makmur -, kini oleh orang-orang jang bukan putra-revolusi diganti dengan politik liberal – dan ekonomi liberal. Diganti dengan politik liberal, dimana suara rakjat banyak dieksploitir, ditjatut, dikorup oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi liberal, dimana berbagai golongan menggaruk kekajaan hantam-kromo, dengan mengorbankan kepentingan rakjat. Segala penjakit dan dualisme itu tampak menondjol terang djelas dalam periode invesment itu! Terutama sekali penjakit dan dualisme empat rupa jang sudah saja sinjalir beberapa kali: dualisme antara pemerintah dan pimpian Revolusi; dualisme dalam outlook kemasjarakatan: masjarakat adil dan makmurkah, atau masjarakat kapitaliskah? dualisme “Revolusi sudah selesaikah” atau “Revolusi belum selesaikah”? dualisme dalam demokrasi, – demokrasi untuk rakjatkah, atau Rakjat untuk demokrasikah? Dan sebagai saja katakan, segala kegagalan-kegagalan, segala keseratan-keseratan, segala kematjetan-kematjetan dalam usaha-usaha kita jang kita alami dalam periode survival dan invesment itu, tidak semata-mata oleh kekuarangan-kekuarangan atau ketololan-ketololan jang ihaerent melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, tidak disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memang bangsa jang tolol, atau bangsa jang bodoh, atau bangsa jang tidak mampu apa-apa, – tidak! – , segala kegagalan, keseratan, kematjetan itu pada pokonja adalah disebabkan oleh karena kita, sengadja atau tidak sengadja, sedar atau tidak sedar, telah menjelewéng dari Djiwa, dari Dasar, dan dari Tudjuan Revolusi! Kita telah mendjalankan kompromis, dan kompromis itu telah menggerogoti kitapunja Djiwa sendiri! Insjafilah hal ini, sebab, itulah langkah pertama untuk menjehatkan perdjoangan kita ini. Dan kalau kita sudah insjaf, marilah kita, sebagai sudah saja andjurkan, memikirkan mentjari djalan-keluar, memikirkan mentjari way-out, – think and re-think, make and re-make, , shape and re-shape. Buanglah apa jang salah, bentuklah apa jang harus dibentuk! Beranilah membongkar segala alat-alat jang tá tepat, – alat-alat maretiil dan alat-alat mental -. beranilah membangun alat-alat jang baru untuk meneruskan perdjoangan diatas rel Revolusi. Beranilah mengadakan “retooling for the future”. Pendek kata, beranilah meninggalkan alam perdjoangan setjara sekarang, dan beranilah kembali samasekali kepada Djiwa Revolusi 1945….” Maka dari itu kita harus berani meluruskan jalannya negara bangsa ini yang telah melenceng dari Pembukaan UUD 1945, melenceng dari Pancasila dan melenceng dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika Allah menurunkan rahmat dan berkatnya, maka segera kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Sebab tanpa itu sulit untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merdeka dasarnya Pancasila. Jadi kalau negara tidak didasarkan pada Pancasila bisa dipastikan bukan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Bung Karno mengatakan Pancasila itu lima prinsip dalam berbangsa dan bernegara. Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus. Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia. Bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. (pidato Soekarno). Sadar atau tidak sadar amandemen UUD 1945 adalah membubarkan negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Mengapa? Sebab pendiri negeri ini sudah membentuk negara berdasarkan Pancasila sesuai dengan Alinea ke-4 UUD 1945 mempunyai prinsip sendiri yang mengikat bangsa Indonesia. Amandemen UUD 1945 justru mengkhianati prinsip-prinsip yang sudah menjadi konsesnsus nasional yang diurai di dalam UUD 1945 dan Pembukaannya. Sistem negara berdasarkan Pancasila ada tiga ciri yang tidak di punyai oleh sistem Presidenseil, Parlementer atau kerajaan sekalipun, yaitu: 1. Adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR. 2. Adanya politik rakyat yang disebut GBHN. 3. Presiden adalah Mandataris MPR. Ketiga ciri ini sudah tidak ada artinya negara ini sudah tidak berdasarkan Pancasila. Jika ketiga prinsip itu tidak ada maka Visi dan Misi negara juga berubah, sebab visi dan misi negara tidak bisa dijalankan Memang aneh UUD 1945 diamandemen setelah pasal 7 tentang masa jabatan presiden hanya dua periode, tapi apa yang terjadi sekarang pemilihan presiden bukan semata mata mencari pemimpin, justru telah masuk pada pertarungan oligarki untuk perebutan penggarongan kekayaan ibu Pertiwi, bahkan apalagi kekuasaan tidak mampu lagi menguasai oligarki. Kasus minyak goreng adalah jendela contoh soal yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di negeri terbesar penghasil minyak sawit justru rakyatnya untuk beli minyak goreng harus antri sampai ada yang meninggal. Padahal itu beli, bukan mendapat gratisan, sementara harga minyak sawit di Malaysia Rp 7.500 per liter di Negeri ini Rp 14.000, dikatakan harga subsidi, dan ketika harga subsidi dihapus harga minyak goreng menjadi Rp 24.000,- sungguh mencekik leher rakyat. Gerakan ingin menjadikan jabatan presiden tiga periode bukan sekedar wacana penundaan pemilu. Itu sama artinya perpanjangan masa jabatan presiden dan pejabat negara lainnya termasuk anggota DPR . Tiga ketua umum (Ketum) partai politik, yakni Muhaimin Iskandar (Ketum Partai Kebangkitan Bangsa), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), dan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional) melontarkan usul agar Pemilu 2024 diundur, setidaknya selama setahun atau dua tahun. Entah apa yang ada dibenak mereka, penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden jelas melanggar konstitusi dan dengan sendirinya melanggar sumpah jabatan Presiden, Menteri, Anggota DPR. Jelas hal ini adalah kudeta terhadap konstitusi. Wacana presiden tiga periode bukan isapan jempol sudah masuk pada operasi politik dimulai dengan bertebaran baliho dukungan, deklarasi-deklarasi kebulatan tekad seperti jaman Orba. Dan yang lebih memprihatinkan, direkayasanya dukungan melalui Adepsi oleh LBP, tetapi akhirnya terbongkar juga, ternyata Adepsi-nya Abal-Abal alias tak mempunyai ijin dari Menkumham, sebab ada Adepsi yang asli yang sah kok bisa Presiden dihadapkan pada Adepsi Abal-Abal, memalukan. Hari ini kita tidak bisa lagi berdiri, apalagi berdikari, hutang yang sudah hampir menenggelamkan Indonesia dan Ekonomi digantungkan pada Investor aseng dan asing. Bahkan, pembangunan bangsa ini apa kata China, maka pembangunan ini bukan apa yang dibutuhkan bangsa dan rakyatnya, tetapi apa kepentingan China dengan proyek OBOR-nya, infrastruktur akhirnya dijual pada China. Tanpa perang, China telah menguasai tanah air, 75 % lahan sudah dikuasai Aseng dan Asing, Investasi Aseng lebih penting daripada nyawa rakyatnya di saat dunia menolak kedatangan TKA China, kita justru memasukan TKA asal China pembawa dan penyebar Virus Corona. Ekonomi kita semakin tidak berdaulat karena Korupsi dan salah kelola, yang ada hanya Hutang-hutang dan Hutang. Sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab apa Indonesia yang seperti ini yang kita inginkan? Tidak ada kata yang lain untuk menyelamatkan negeri ini, revolusi kembali ke Pancasila dan UUD1945. Diam kita diinjak maka melawanlah dan bergeraklah Menyelamatkan Tanah air Pusaka. (*)

Menperin: Pertemuan Pertama TIIWG Jadi Babak Baru Kolaborasi G20

BY FNN Jum'at, 01 April 2022 17:25:26 0

Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pertemuan pertama Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) yang usai digelar, menjadi babak baru kolaborasi G20.“Hanya dengan bekerja sama, kita dapat mempercepat pemulihan dan membangun ketahanan ekonomi dalam menghadapi dampak krisis saat ini maupun di masa depan,” kata Menperin lewat keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.Para delegasi bertemu, berdiskusi dan berbagi pemikiran tentang peran industri, investasi dan perdagangan pada perhelatan yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada 29-31 Maret 2022 tersebut. Pertemuan dinilai merupakan salah satu langkah dalam perjalanan mewujudkan sinergi antara perdagangan, investasi dan industri, sekaligus memperkuat kolaborasi global.Agus menyampaikan rasa terima kasih atas keikutsertaan dan kontribusi semua delegasi yang hadir dan membahas isu-isu terkait industri, perdagangan, dan investasi dalam pertemuan pertama tersebut.Bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, Menperin menyambut 41 orang delegasi yang terdiri dari perwakilan negara G20, organisasi internasional, serta negara undangan dalam makan malam bersama di Pura Mangkunegaran.“Kami dengan bangga mempersembahkan kepada Anda pertunjukan budaya yang menampilkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia, kemudian dilanjutkan makan malam dengan masakan Indonesia,” sapa Menperin.Para delegasi juga menikmati pertunjukan wayang kulit dengan dengan kisah “Suradira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti” yang mengangkat tema perlunya kebaikan dan kerja sama untuk lepas dari keburukan dan keterpurukan.Menurut Agus, ada alasan istimewa di balik penyelenggaraan agenda makan malam di Pura Mangkunengaran. Istana tersebut dibangun pada 1757, saat Mangkunegara memiliki kekuasaan otonom yang luas di Jawa Tengah, dengan kekuatan ekonomi yang besar, salah satunya memiliki Colomadu, yang merupakan pabrik gula terbesar kedua di dunia.Pada September 1946, Mangkunegara menyatakan berintegrasi dengan Republik Indonesia. Saat ini Mangkunegara dipimpin oleh KGPAA Mangkunegara X, yang hingga sekarang menjalankan fungsi sebagai penjaga budaya.“Berada di Pura Mangkunegaran bersama para delegasi malam ini, memberikan inspirasi untuk memulai era penuh harapan, kemajuan, pemulihan, dan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Menperin.Sebelumnya, Menteri Perindustrian bersama Walikota Solo menyambut para delegasi di rumah dinas walikota Loji Gandrung saat mengikuti Solo City Tour dengan kereta api uap Jaladara.“Kota Solo dipilih karena kami percaya memiliki infrastruktur yang cukup. Kami juga ingin memperkenalkan kearifan lokal Solo yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia,” jelas Menperin.Delegasi juga mengunjungi Museum Batik Danar Hadi, tempat mereka bisa belajar mengenai batik. Menperin menegaskan, walaupun sudah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), tugas kita tidak berhenti di situ, namun harus terus menerus memperkenalkan dan menduniakan batik.Lewat rangkaian pertemuan TIIWG di Solo, G20 memasuki babak baru dalam kolaborasi dan mengambil langkah besar menuju pemulihan dan pertumbuhan. Menperin menegaskan, diskusi dalam TIIWG harus mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama.Ia menjelaskan semua delegasi secara substantif mendukung posisi yang diajukan Indonesia sebagai Presidensi G20 kali ini, termasuk TIIWG yang pertama kalinya membahas isu industri.“Keberhasilan pelaksanaan TIIWG jadi sangat penting, karena akan jadi penentu apakah pembahasan industri akan dilanjutkan dalam Presidensi G20 berikutnya. Kami sudah mendapatkan sinyal dari India yang akan memegang Presidensi selanjutnya, bahwa mereka akan melanjutkan pembahasan isu industri,” jelas Menperin.Pertemuan pertama TIIWG G20 menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya isu industri secara resmi didiskusikan sebagai salah satu isu utama di G20, bersama isu perdagangan dan investasi. (mth/Antara)

Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Kunker ke Unhas

BY FNN Jum'at, 01 April 2022 17:19:29 0

Makassar, FNN - Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksda TNI Bambang Irwanto MTr (Han) CHRMP, beserta rombongan melakukan kunjungan kerja supervisi pendidikan keahlian kesehatan ke Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan.Kunjungan tersebut diterima secara resmi oleh Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik di Ruang Rapat A, Lantai 4 Gedung Rektorat, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat. Laksda TNI Bambang Irwanto, memberikan gambaran terkait tugas dan tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya, sekaligus ingin mendengarkan secara langsung pengembangan pembelajaran mahasiswa dari TNI pada perguruan tinggi.\"Seluruh yang berkaitan dengan komponen militer ada pada tupoksi kami. Kami juga secara aktif menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi,\" ujarnya. \"Ini perlu dilakukan agar kita bisa bergerak bersama memberikan informasi bahwa pertahanan bukan hanya tugas TNI. Akan tetapi, menjadi tugas kita bersama untuk mendukung operasional bidang militer,\" sambung Laksda TNI Bambang.Sementara Prof Dwia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan sumber daya TNI yang memperoleh izin belajar di Unhas utamanya dalam bidang kesehatan.Selama menempuh pendidikan di Unhas, mahasiswa tersebut mempunyai jejak akademik yang baik. Prof Dwia berharap, kolaborasi Unhas dan pemerintah bisa terus dioptimalkan dalam berbagai bidang. Unhas secara aktif juga melakukan kerja sama dengan TNI, misalnya saja melalui KKN Kebangsaan yang pertama kali di inisiasi Unhas yang melibatkan TNI.\"Unhas merupakan kampus utama kami yang didesain menjadi kampus yang asri dan nyaman. Kami juga memiliki Kampus Teknik di Gowa dan pengembangan multikampus pada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Tujuannya membuka ruang akses bagi masyarakat tanpa harus datang ke Makassar,\" jelasnya.Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas, Prof Dr Muh Restu, menyampaikan ada sebanyak 19 mahasiswa dari TNI yang kuliah di Unhas dengan beasiswa pada prodi kesehatan.\"Bukan hanya yang memperoleh beasiswa, tapi ada juga di antara mereka yang kuliah secara mandiri. Total kurang lebih 35 orang mahasiswa TNI yang tersebar pada sembilan fakultas,,\" jelas Prof Restu. (mth/Antara)

Bamsoet Sebut Pentingnya Masalah Keamanan Soal Kripto

BY FNN Jum'at, 01 April 2022 17:06:56 0

Jakarta, FNN - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan penting bagi regulator dan industri untuk menyoroti keamanan soal aset dan transaksi kripto.\"Ancaman security juga sangat terbuka. Perlu diwaspadai, persiapkan pengawasan aset kripto dan digital,\" kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Jumat. Pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut mengatakan, pembicaraan soal aset kripto ini juga akan dibahas di Presidensi G20 Indonesia, seiring dengan perintah eksekutif tentang aset kripto yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis (10/3).\"Biden sudah minta pemerintahannya untuk menyusun nota kerja yang nanti dibahas di G20, bersama dengan menteri-menteri keuangan anggota G20 dan bank sentral,\" kata Bambang.\"Sehingga diharapkan ada kesepakatan dunia dan mampu memperhitungkan masalah security negara masing-masing atas (potensi aset kripto yang digunakan untuk) perputaran uang narkoba, terorisme, kejahatan seperti korupsi, dan lainnya. Pengamanan itu harus dibicarakan,\" ujarnya menambahkan.Sebagai informasi, negara-negara G20, termasuk Indonesia, sepakat untuk mengawasi perkembangan aset kripto secara global.Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), Jumat (18/2) lalu, mengatakan ada kekhawatiran perkembangan kripto akan membawa instabilitas pada sektor keuangan dan perekonomian dunia.Perry juga mengatakan saat ini seluruh dunia tidak mengakui secara resmi kripto adalah mata uang, namun diakui sebagai sebuah aset.Di Indonesia, kripto masih diperdagangkan sebagai aset di badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti).Bank Indonesia juga tengah menyiapkan kehadiran Central Bank Digital Currency (CBDC).CBDC atau rupiah digital adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.Saat ini, penerbitan CBDC masih terus dibahas oleh para bank sentral di seluruh dunia.Di sisi lain, Bamsoet juga mengatakan potensi aset kripto sebagai komoditas dan pertumbuhan ekonomi digital nasional juga perlu dibarengi dengan literasi kepada masyarakat, mengingat maraknya berita akan investasi dan aset digital bodong belakangan ini.\"Minimnya literasi masyarakat ini dimanfaatkan (oleh pihak tidak bertanggung jawab) untuk kemudian dilakukan penipuan modus investasi bodong, ponzi dan judi. Saya mendukung Bareskrim dan Bappebti dengan langkah-langkah penegakan hukumnya,\" kata Bambang.Bamsoet mengatakan, besarnya pasar kripto di Indonesia dapat dimaknai sebagai potensi ekonomi, peluang investasi, alternatif sumber pemasukan negara, dan stimulus ekonomi nasional. (mth/Antara)

Tinjau Pabrik di Palembang, Kapolri Minta Produksi Minyak Curah Ditingkatkan

BY FNN Jum'at, 01 April 2022 17:02:23 0

Palembang, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pabrik minyak goreng ke PT. Tunas Baru Lampung (PT. TBL), Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (1/4/2022). Kegiatan itu untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga dari minyak goreng.\"Baru saja kita melaksanakan peninjauan untuk mengetahui secara langsung terkait produksi khususnya minyak curah, yang memang kita ingin pastikan setelah ditetapkannya harga eceran tertinggi (HET) maka minyak curah kita harapkan segera ada di pasar,\" kata Sigit usai melakukan peninjauan.Dalam tinjauannya, Sigit meminta kepada pihak produsen untuk meningkatkan jumlah produksi khususnya terhadap minyak goreng jenis curah. Apalagi, kata Sigit, PT. TBL telah mendapatkan kuota produksi dari Kemenperin sebesar 1.400 ton untuk bulan April, yang tadinya di Maret hanya 560 ton/bulan.Dengan peningkatan jumlah produksi tersebut, Sigit berharap, stok atau ketersediaan minyak goreng curah dalam keadaan aman dan cukup guna memenuhi kebutuhan atau permintaan dari masyarakat.\"Tentunya kita ingin pastikan bahwa setiap hari produksi minyak curah betul-betul terdistribusi, tentunya nanti setelah kebutuhan di Palembang terpenuhi, silahkan untuk diatur ke wilayah lain seperti Jambi dan wilayah lainnya sesuai kebutuhan yang akan diatur,\" ujar eks Kabareskrim Polri itu.Meski begitu, dalam tinjauannya kali ini, Sigit mengaku pihak pabrik menyampaikan ada sedikit permasalahan soal kekurangan bahan baku buah tandan segar. Mendengar hal itu, Sigit menyebut akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.\"Namun demikian kita harapkan produksi dari target yang diberikan Kemenperin betul-betul bisa dipenuhi oleh PT. TBL,\" ucap mantan Kapolda Banten itu.Ditingkatkannya produksi minyak curah, kata Sigit, juga merupakan antisipasi untuk menghindari kekurangan minyak goreng curah ketika memasuki bulan Ramadan nanti.\"Karena kita akan masuk bulan Ramadan, sehingga diharapkan segera bisa terpenuhi. Karena memang minyak ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap minyak curah, khususnya pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat tertentu yang kita lihat sangat membutuhkan. Kita harapkan bisa ditingkatkan,\" tutup Sigit. (mth/Antara)

RI-Malaysia Teken MoU Penempatan-Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BY FNN Jum'at, 01 April 2022 16:29:07 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Pemerintah Malaysia melalui Menteri Sumber Daya Manusia Dato\' Seri Saravanan Murugan melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato\' Sri Ismail Sabri Yakob di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.\"Dalam kunjungan kali ini, kita berdua menyaksikan penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,\" kata Presiden Joko Widodo seperti dipantau secara virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan nota kesepahaman antara lain akan mengatur penggunaan sistem kanal terpadu atau \"one channel system\" untuk seluruh penempatan, pemantauan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia.Menurut Presiden, pekerja migran Indonesia telah berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi di Malaysia.\"Sudah sewajarnya mereka (pekerja migran) mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita,\" kata Jokowi.Presiden meyakini nota kesepahaman tidak berhenti di atas kertas, namun seluruh pihak terkait dapat menjalankannya dengan baik.Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato\' Sri Ismail Sabri mengatakan sebagai negara tetangga, Malaysia menghargai kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia.PM Sabri menjelaskan nota kesepahaman akan memastikan segala proses perekrutan dan perlindungan pekerja migran atau perkhidmat domestik Indonesia (PDI) akan dilaksanakan secara komprehensif sesuai perundangan di kedua negara.\"Saluran pemasukan tunggal bagi PDI ke Malaysia telah dipersetujui hanya menggunakan sistem saluran tunggal atau \'one channel system\' untuk saringan kepada hanya majikan yang layak menggajikan PDI,\" kata PM Sabri.Ia menambahkan bahwa Malaysia telah meratifikasi protokol pada pertemuan Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagai komitmen untuk memberantas isu buruh paksa termasuk memeri perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. (mth/Antara)

Soal Harga Pertamax, Luhut: Indonesia Paling Lambat Menaikkan

BY FNN Jum'at, 01 April 2022 16:24:01 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling lambat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).Hal itu disampaikan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax yang naik Rp3.500 per liter dari sebelumnya Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter mulai 1 April 2022.\"Kenaikan kemarin sudah kita putuskan rapat di Istana, hari ini kita kan sudah naik Pertamax ya pada 1 April. Tapi, saya ingin tekankan, seluruh dunia, kemarin paparan saya kepada Presiden, memang kita yang paling lambat menaikkan,\" katanya dalam kunjungannya ke Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jabar, Jumat.Luhut menjelaskan sudah banyak negara menaikkan harga BBM akibat kelangkaan minyak mentah (crude oil) sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina dan kelangkaan minyak nabati.\"Memang kelangkaan crude oil karena perang Ukraina dengan Rusia, kemudian kelangkaan juga sekarang sun flower karena tidak ekspor dan impor dari Ukraina dan sanksi (kepada Rusia) itu tadi membuat ini bermasalah,\" katanya.Luhut mengatakan Indonesia masih beruntung karena bisa mengelola ekonomi dengan lebih baik sehingga dampak konflik kedua negara tersebut tidak terlalu besar.Namun, ia mengakui pilihan untuk menaikkan harga Pertamax harus dilakukan lantaran asumsi harga minyak dunia dalam APBN sudah sangat jauh dengan harga minyak di lapangan.\"Karena kalau tidak (naikkan) harga asumsi crude oil 63 dolar AS di APBN, sekarang ini sudah 98 atau 100 dolar AS. Kalau ditahan terus, jebol nanti Pertamina. Jadi terpaksa kita harus lepas,\" jelasnya.Luhut memastikan pemerintah terus berupaya melakukan upaya untuk bisa menekan harga BBM di dalam negeri. Upaya efisiensi pun dilakukan termasuk dengan pemakaian mobil listrik.\"Jadi nanti mobil listrik ini kita dorong karena itu juga menghemat penggunaan fuel (BBM) ke depan,\" katanya.Langkah efisiensi lain yang dilakukan yaitu dengan pengembangan lumbung pangan (food estate). Menurut Luhut, dengan memiliki ketahanan pangan, maka Indonesia akan bisa menghindari gejolak kenaikan harga pangan yang terjadi di dunia.\"Food estate yang kita buat, Presiden perintahkan kita dorong lagi semua supaya itu bisa menghindari kenaikan harga di dunia ini yang sekarang bergejolak,\" ujar Luhut. (mth/Antara)

Mahfud Sebut Satgas BLBI Sita Aset Lebih dari Rp 19 Triliun

BY FNN Jum'at, 01 April 2022 16:19:21 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah menyita aset obligor dan debitur BLBI lebih dari Rp19 triliun. \"Sampai saat ini Satgas BLBI sudah menyita aset tanah seluas 19.988.942,35 meter persegi. Kalau dinilai dengan uang, seluruhnya dengan perhitungan konservatif dengan hitungan rata-rata sebesar Rp19.134.633.815.293,00,\" kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat. Aset terbaru yang disita ialah barang jaminan milik obligor Agus Anwar berupa tanah seluas 340 hektare di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor atau dikenal dengan aset PT Bumisuri Adilestari, Kamis (31/3). Pemerintah akan terus fokus mengembalikan hak negara serta mengejar aset obligor dan debitur BLBI karena aset BLBI adalah kekayaan negara yang harus diselamatkan. Mahfud pun mengaku tak mau ambil pusing perdebatan terkait dengan kasus BLBI. Bagi Mahfud, apa yang dilakukan dirinya bersama Satgas BLBI adalah demi kepentingan rakyat. \"Silakan yang mau berdebat, ada yang tidak puas kenapa ditarik, ada yang mau ke pengadilan, silakan. Pokoknya kami sita dahulu, Anda silakan berdebat. BLBI itu adalah kekayaan negara untuk rakyat,\" kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. (mth/Antara)

Putin Ancam Putuskan Suplai Gas ke Eropa Kecuali Dibayar dengan Ruble

BY FNN Jum'at, 01 April 2022 16:14:39 0

Trostyanets/Lviv, Ukraina, FNN - Presiden Vladimir Putin pada Kamis (31/3) mengeluarkan ancaman bahwa Rusia akan menghentikan kontrak pemasokan gas ke Eropa untuk tahap ketiga kecuali negara-negara kawasan itu melakukan pembayaran dengan mata uang Rusia, ruble.Ancaman itu sejauh ini merupakan pembalasan paling keras yang dilancarkan Putin di bidang ekonomi atas rentetan sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat terhadap negaranya terkait invasi Rusia ke Ukraina.Putin, yang menghadapi perlawanan keras dari militer Ukraina, telah memainkan salah satu kartu terpentingnya menyangkut kebutuhan energi negara-negara Eropa.\"Mereka harus membuka rekening dalam ruble di bank-bank Rusia. Dari rekening itulah pembayaran akan dilakukan sebelum gas dikirimkan mulai besok,\" kata Putin, menegaskan. \"Kalau pembayaran itu tidak dilakukan dalam ruble, kami akan menganggap para pembeli gagal melalukan pembayaran, diikuti dengan konsekuensi berikutnya ... kontrak yang ada sekarang akan dihentikan.\" Pemerintah negara-negara Eropa pada Jumat menentang ultimatum Putin itu.Jerman, negara di Eropa yang paling banyak mengimpor gas Rusia, menyebut ancaman tersebut sebagai \"pemerasan\".Namun, Moskow sudah menawarkan mekanisme bagi para pengimpor gas untuk melakukan pembayaran melalui bank Rusia.Menurut perintah yang ditandatangani Putin, calon pembeli bisa mengirimkan mata uang asing ke rekening yang ditunjuk di bank Rusia, Gazprombank.Dari situ, bank tersebut akan mengembalikan ruble kepada calon pembeli untuk melakukan pembayaran. Pemerintah negara-negara Barat mengatakan tuntutan Putin soal pembayaran dalam ruble akan berarti pelanggaran kontrak dalam euro dan dolar.Eropa ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada pasokan energi dari Rusia. Namun, tindakan itu berisiko membuat harga bahan bakar semakin melonjak.Pertikaian soal energi itu berpotensi menyebabkan dampak yang parah bagi Eropa, pada saat para pejabat Amerika Serikat bergerilya ke seluruh dunia untuk menekan Putin menghentikan invasi yang sudah berlangsung selama lima pekan.Akibat serbuan Rusia itu, seperempat jumlah penduduk Ukraina tercabut dari wilayah mereka.Sementara itu di tengah perang yang memperburuk harga bahan bakar secara global, Presiden AS Joe Biden mengucurkan cadangan minyak AS dalam jumlah terbesar yang pernah dilepaskan selama ini.Pada saat yang sama, Biden mendorong perusahaan-perusahaan raksasa perminyakan untuk lebih banyak melakukan pengeboran.\"Ini adalah momen penting dan bahaya bagi dunia,\" kata Biden ketika ia mengumumkan pengucuran 180 juta barel mulai Mei.Namun, jumlah barel tersebut tidak dapat menutup kerugian AS atas minyak dari Rusia, yang dilarang Biden bulan ini. (mth/Antara)

KPK Harus Telisik Proyek Digitalisasi 5518 SPBU Pertamina - Telkom Senilai Rp 3,6 Triliun

BY FNN Jum'at, 01 April 2022 16:06:47 0

Selain itu, menurut perjanjian Pertamina wajib membayar Rp 15,25 per liter dari jumlah BBM di seluruh Indonesia kepada PT Telkom selama lima tahun. Oleh: Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) PERNYATAAN Dirut PT Pertamina Holding Nicke Widyawati baru baru ini di depan anggota DPR RI Komisi VI, dalam acara dengar pendapat pada Senin 28/3/2022, tentu sangat menarik untuk dicermati oleh segenap penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, Nicke di dalam rapat itu telah menyatakan bahwa salah satu penyebab  kelangkaan Biosolar di SPBU Pertamina di berbagai daerah, diduga karena ada penyelewengan penggunaan BBM Solar Subsidi tetap atau Biosolar oleh industri tambang dan perkebunan, informasi itu layak dicermati. Pernyataan Nicke itu didasari adanya peningkatan adanya konsumsi Biosolar yang mencapai 93%, pada saat yang sama malah terjadi penurunan drastis penggunaan solar non subsidi atau Dex seri hanya 7 %, karena disparitas harga jualnya yang cukup tinggi. Jika pernyataan Dirut Pertamina itu benar, tentu pertanyaan kritisnya apa guna proyek digitalisasi SPBU bernilai Rp 3,6 triliun itu? Artinya proyek itu telah gagal memonitor untuk bisa mengendalikan penjualan Biosolar dan Premium agar tidak salah sasaran, karena khusus untuk konsumsi rakyat bawah. Tampaknya hingga saat ini di berbagai daerah, sudah muncul rasa frustasi di kalangan awak supir supir truk, terutama yang mengangkut kebutuhan bahan pokok dan pengangkutan kebutuhan proyek infrastruktur, akibat kesulitan mendapatkan Biosolar di daerah. Bahkan, beredar ada ocehan mereka, “untuk apa harga Biosolar murah tapi tak ada barangnya, mending mahal tapi ada barangnya, apa ini cara mafia?” Artinya, supir-supir truk itu sudah tak perduli dan tak merasa penting pada dialog-dialog antara pihak Pertamina dengan DPR, KESDM maupun dengan BPH Migas, apalagi soal terminologi langka dan over kuota 10 %, sangat tak penting kata mereka, makin pening kepala kami, bagi kami yang penting ada barang itu berupa Biosolar. Menurut kawan saya di Riau dan Kalimantan, tak terasa menetes air matanya melihat supir-supir itu puluhan jam antri di SPBU belum tentu pun dapat Biosolar, padahal di sekitarnya tampak banyak kepala sumur minyak itu lagi mengangguk-ngangguk tanda berproduksi, bahkan termasuk kiri kanan tempat itu sepanjang jalan penuh lahan sawit, tapi koq susah kita ya....tanya dia. Selain itu, menurut perjanjian Pertamina wajib membayar Rp 15,25 per liter dari jumlah BBM di seluruh Indonesia kepada PT Telkom selama lima tahun. Jika konsumsi BBM nasional melalui SPBU Pertamina dengan asumsi per hari 135.000 KL tanpa pertumbuhan selama 5 tahun, maka Pertamina wajib menyetor ke Telkom sekitar Rp 2 miliar per hari, selama lima tahun. Maka sungguh sia-sialah proyek digitalisasi jika tidak mampu mengontrol potensi kebocoran subsidi sekitar Rp 20 triliun setiap tahun dari APBN. Padahal, Pertamina sudah mengoperasikan digitalisasi SPBU sejak 2021, meskipun terlambat dua tahun dari target awalnya. Proyek Digitalisasi seluruh SPBU di Indonesia adalah produk Perjanjian Kerja Sama antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Telkom Tbk ditandatangani pada 31 Agustus 2018, proyek tersebut diinisiasi oleh Mas\'ud Khamid sebagai Direktur Pemasaran Retail Pertamina saat itu. Adapun tujuan digitalisasi SPBU ini dimaksudkan untuk memonitor peredaran penjualan Biosolar atau Solar subsudi tetap dan penjualan Premium secara real time di kantor Pertamina, KESDM dan BPH Migas, agar penyaluran BBM subsidi dan BBM penugasan tepat sasaran bagi pengguna yang berhak, sesuai Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Eceran BBM, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2014. Oleh sebab itu, jika KPK tidak menindaklanjuti permintaan Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa pada awal Januari 2021, untuk melakukan audit teknologi terhadap sistem digitalisasi SPBU itu, maka tak salah jika rakyat menganggap KPK ikut lalai dalam menjaga kebocoran anggaran negara untuk penyaluran BBM Subsidi, maupun BBM Penugasan. Jakarta 1 April 2022. (*)

PB IDI: Terkait Keputusan Dokter Terawan, Ini Merupakan Proses Panjang Sejak 2013

BY FNN Kamis, 31 Maret 2022 22:28:31 0

Jakarta, FNN - Tampaknya Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) masih perlu menjelaskan lagi mengapa melakukan Pemberhentian Tetap sejawat Prof. (HC) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, SpRad sebagai Anggota IDI. Pemberhentian Tetap atas Dokter Terawan itu dilakukan dalam Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXI yang diselenggarakan di Banda Aceh pada 21 – 25 Maret 2022 lalu. Menurut IDI, salah satu upaya untuk menyehatkan bangsa adalah melalui profesionalisme di bidang kesehatan dan kedokteran, dan senantiasa berupaya untuk selalu meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata dan terjangkau. Undang Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 telah menyatakan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. \"Praktik Kedokteran harus dilaksanakan dengan berazaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta Perlindungan dan Keselamatan Pasien,\" ungkap Ketua Umum PB IDI Dr. Mohammed Adib KhumaidiSp.OT. Amanah UU Praktik Kedokteran, telah sangat jelas disebutkan bahwa Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan; (1) Memberikan Perlindungan kepada Pasien, (2) Mempertahankan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis yang diberikan oleh dokter dan Dokter Gigi; dan (3) Memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat, dokter dan dokter gigi.  Untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada dokter, pasal 50 UU Prakrtik Kedokteran menyatakan; “Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh Perlindungan Hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”, tentu Ikatan Dokter Indonesia sangat konsen mendukung Pemerintah dalam mencapai tujuan Praktik Kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang Praktik Kedokteran. Penerapan standar profesi dan standar prosedur operasional merupakan kunci dalam menjamin pelayanan yang bermutu kepada pasien dan perlindungan hukum bagi dokter. Bagian dari standar profesi adalah standar etik yang diejawantahkan dalam Kode Etik Kedokteran. \"Ini menjadi norma penting dalam menjalankan praktek kedokteran, selain tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini,\" kata Dokter Adib KhumaidiSp.OT dalam siaran pers PB IDI yang diterima FNN. Setiap dokter Indonesia dimanapun berada di republik ini, selama berkaitan dengan aktifitas profesinya, akan terikat dengan standar-standar, kode etik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena dokter Indonesia mempunyai peran sebagai agent of treatment, juga diharapkan menjadi agent of development, agent of change dan pada tahun 2017 yang lalu ditambahkan peran penting sebagai agent of defence. Menurut Dokter Adib, PB IDI adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi IDI yang melaksanakan, dan mengurus kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam Muktamar. Sesuai dengan AD ART dan Ortala “Muktamar mempunyai kekuasaan dan wewenang Mengesahkan Pemberhentian Tetap Anggota IDI.” Muktamar IDI merupakan kekuasaan tertinggi organisasi IDI sebagai forum pelaksanaan kedaulatan seluruh anggota IDI. Muktamar adalah musyawarah nasional dokter Indonesia yang diberi nama “Muktamar Ikatan Dokter Indonesia” yang diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun. Pada Mukhtamar XXXI di Banda Aceh yang diselenggarakan pada 21 – 25 Maret 2022 lalu, dihadiri oleh seluruh perwakilan IDI Wilayah, IDI Cabang, perhimpunan dan keseminatan serta kolegium. Muktamar ke-31 ini banyak melahirkan beberapa Rekomendasi dan Putusan, juga Pengukuhan Dr. Moh. Adib Khumaidi, SpOT yang terpilih pada Mukhtamar XXX di Samarinda Tahun 2018 untuk memimpin menjadi Ketua PB IDI Periode 2022 – 2025 dan juga Terpilih President Elect dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H Periode 2022 – 2025. Selain agenda pemilihan Ketua Umum PB IDI, Mukhtamar IDI juga telah memilih dr. Djoko Widyato JS, DHM, M.H.Kes sebagai Ketua MKEK PB IDI; Dr. dr. Setyo Widi Nugroho, SpBS(K) sebagai Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI); Dr. dr. Ika Prasetya Wijaya, SpPD-KKV sebagai Ketua Majelis Perkembangan Pelayanan Keprofeian (MPPK). Muktamar IDI XXXI juga telah melahirkan beberapa rekomendasi diantaranya: a. Transformasi Organisasi IDI Baru/ IDI Reborn; b. Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan dan Pendidikan kedokteran; c. IDI menjadi mitra strategis pemerintah dan sinergitas stakeholder Kesehatan; d. Pemberhentian Tetap dr, TAP sebagai Anggota IDI; e. Dan banyak rekomendasi lain yang dihasilkan di Muktamar ke-31 ini. PB IDI menghormati dan mematuhi hasil Keputusan Mukhtamar XXXI serta akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai hasil ketetapan Muktamar IDI Nomor 13/MIDIXXXI/03/2022 tentang Penegakkan Sanksi dengan mengacu pada ketentuan AD/ART dan ORTALA Ikatan Dokter Indonesia. Keputusan Muktamar IDI XXI tersebut telah memutuskan dan menetapkan; Meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan Pemberhentian Tetap sejawat Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, SpRad sebagai Anggota IDI. \"Keputusan Mukhtamar IDI XXI juga memberikan kepada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia selambat-lambatnya waktu 28 (dua puluh delapan hari kerja) untuk melaksanakan putusan tersebut,\" ungkap Dokter Adib. PB IDI sebagai unsur pimpinan tingkat pusat yang menjalani fungsi eksekutif organisasi, berkewajiban untuk menjalani putusan Muktamar. Dalam menjalani putusan Muktamar tersebut, PB IDI diberikan ruang untuk melakukan sinkronisasi hasil Muktamar baik dari siding pleno, komisi dan sidang-sidang khusus. \"Terkait dengan keputusan tentang Dr TAP, ini merupakan proses Panjang sejak tahun 2013 (sesuai dengan laporan MKEK), dan hak-hak beliau selaku anggota IDI telah disampaikan oleh MKEK untuk digunakan mengacu kepada ketentuan AD ART dan tata laksana organisasi,\" lanjut Dokter Adib.  Seluruh Dokter Indonesia terikat kepada sumpah untuk tunduk dan taat terhadap norma etik sebagai keluhuran profesi kedokteran. Pembinaan serta penegakan standar/norma etik di dalam profesi kedokteran menjadi tanggung jawab IDI guna menjamin perlindungan hak-hak dokter dan pasien serta keselamatan pasien. (mth)

Menko Airlangga: Tiga Pabrikan Siap Luncurkan Mobil Listrik Tahun Ini

BY FNN Kamis, 31 Maret 2022 18:33:11 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa terdapat tiga pabrikan otomotif yang siap meluncurkan mobil listrik di Indonesia pada tahun ini. \"Diharapkan dalam tahun ini akan ada tiga pabrikan yang akan meluncurkan mobil listrik,\" ujar Airlangga dalam pembukaan pameran otomotif Jakarta International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis.Dia mengatakan pabrikan pertama yang telah mengumumkan untuk meluncurkan mobil listrik di Tanah Air adalah PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia.Diketahui, pada pertengahan Maret 2022 PT HMMI resmi meluncurkan mobil listrik IONIQ 5, yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.Pabrikan kedua yang diketahui telah meluncurkan mobil listrik di Indonesia adalah PT Toyota Astra Motor (PT TAM).Pada hari pertama gelaran IIMS Hybrid 2022, mereka resmi memperkenalkan kendaraan BEV (battery vehicle electric) yang mengambil basis dari Toyota Kijang Innova.Airlangga berharap mobil konsep Toyota Kijang Innova listrik tersebut bisa segera diproduksi.\"Ada peluncuran kendaraan listrik yang masih konsep dari Toyota kijang Innova. Kami berharap ini akan lebih cepat karena beberapa waktu yang lalu juga sudah masuk dari Hyundai IONIQ 5,\" kata Airlangga.Sementara untuk satu pabrikan lainnya, Airlangga masih enggan untuk membeberkan lebih detail.\"Ada satu pabrikan lagi yang akan memproduksi di bulan September,\" ucap dia.Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan kendaraan listrik di Tanah Air melalui sejumlah peraturan.Salah satunya lewat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Regulasi ini mengatur berbagai landasan insentif fiskal dan nonfiskal bagi percepatan industrialisasi KBL Berbasis Baterai.Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Regulasi ini memberikan dasar PPnBM 0 persen bagi kendaraan listrik yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). (mth/Antara)

RI Terapkan Solar Standar Euro IV Mulai 1 April 2022 di Seluruh SPBU

BY FNN Kamis, 31 Maret 2022 18:29:12 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia akan menerapkan bahan bakar minyak jenis solar CN 51 dengan kandungan sulfur 50 ppm setara Euro IV yang akan dilaksanakan di seluruh SPBU di seluruh Indonesia mulai 1 April 2022. \"Emisi gas buang kendaraan yang menggunakan BBM jenis ini tentunya akan lebih bersih, yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas udara menjadi lebih bersih dan sehat dan secara nyata berkontribusi mendukung program transisi energi Indonesia,\" ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis. Implementasi solar 51 tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O, serta Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-786/MENLHK-PPKL/SET/PKL-3/5/2020 tanggal 20 Mei 2020 hal Penundaan Penerapan Emisi Gas Buang Motor Diesel. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mewajibkan setiap usaha maupun kegiatan produksi kendaraan bermotor yang beroda empat atau lebih tipe baru untuk memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi Gas Buang yang pengujiannya dilakukan menggunakan bahan bakar minyak diesel dengan parameter Cetane Number (CN) minimal 51, kandungan sulfur maksimal 50 ppm dan kekentalan 2-4,5 mm2/s yang mulai diberlakukan pada 7 April 2022. \"Melalui peresmian sekaligus sosialisasi ini, pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan yang dipersyaratkan oleh produsen kendaraan,\" ujar Tutuka. Kementerian ESDM mempertimbangkan aspek-aspek perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dalam proses penyusunan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar. Tutuka menjelaskan proses penyusunan standar bahan bakar melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan dari pemerintah, produsen bahan bakar, konsumen bahan bakar, asosiasi, dan akademisi. \"Pertamina selaku badan usaha milik negara telah berkontribusi besar melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga untuk dapat menyediakan BBM jenis Solar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, di mana melalui koordinasi-koordinasi yang dilakukan bersama Pemerintah, Gaikindo serta pihak terkait, mulai 1 April 2022 Pertamina telah siap memasarkan Solar 51 setara Euro IV dengan nama dagang Pertamina Dex,\" pungkas Tutuka. Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono menegaskan komitmen Pertamina memenuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. \"Sesuai regulasi, Pertamina harus memenuhi standar bahan bakar diesel dengan kandungan CN minimal 51 dan maksimal sulfur 50 ppm atau setara standar Euro IV. Pertamina akan memenuhi dan menyediakan bahan bakar ini, mulai dari sisi hulu di produksi kilang hingga di sisi hilir di pendistribusiannya ke lembaga penyalur,\" kata Mulyono. Sejak Agustus 2021 kilang Pertamina Internasional telah memproduksi solar 51 dengan merek dagang Pertamina Dex yang memiliki kandungan sulfur maksimal 50 ppm di empat kilangnya dengan kapasitas total per bulan mencapai lebih dari 95 ribu kiloliter. Di sisi penyaluran, sejak September 2021 Pertamina Dex telah disalurkan kepada konsumen industri. Selanjutnya mulai 1 April 2022, BBM ini akan disalurkan ke 2.155 SPBU di seluruh Indonesia. (mth/Antara)

Menkeu: Penerapan Pajak Karbon Mundur Karena Masih Sinkronkan Roadmap

BY FNN Kamis, 31 Maret 2022 17:23:00 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemberlakuan pajak karbon yang awalnya mulai 1 April 2022 dan diundur menjadi Juli 2022 karena pemerintah masih melakukan koordinasi untuk menyinkronkan roadmap agar pelaksanaannya berjalan baik.“Di dalam UU HPP pelaksanaan pajak karbon seharusnya dilakukan pada 1 April namun kita masih harus melakukan koordinasi untuk menyinkronkan roadmap sekaligus menjaga agar pelaksanaan berjalan baik,” katanya dalam acara PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis.Meski demikian, mundurnya jadwal penerapan pajak karbon yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mulai 1 April menjadi Juli 2022 ini tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi.Sri Mulyani mengaku terdapat kerumitan yang muncul dalam pengenaan pajak karbon khususnya pada mekanisme perdagangan karbon antarnegara yang mengharuskan adanya kesepakatan global.Ia menjelaskan terdapat perbedaan di tiap negara termasuk terkait harga sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran sehingga roadmap pengenaan pajak karbon harus benar-benar disiapkan.Sebagai contoh, pajak karbon di Jepang dikenakan sebesar 3 dolar AS per ton CO2e sedangkan di Prancis mencapai 49 dolar AS per ton CO2e.Kemudian di Spanyol sebesar 17,48 dolar AS per ton CO2e untuk semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas HFCs, PFCs, dan SF6 sedangkan di Kolombia sebesar 4,45 dolar AS per ton CO2e untuk semua sektor.“Di satu negara harganya hanya 3 dolar AS tapi di negara lain harganya 25 dolar AS bahkan di negara lagi ada yang 45 dolar AS,” ujar Sri Mulyani.Terlebih lagi, menurut perhitungan jika dunia berhasil mengatasi climate change maka harga karbon bisa mencapai 125 dolar AS.“Tentu kalau harga berbeda beda akan kemungkinan terjadi kebocoran. Jadi yang namanya rezim dan desain kebijakan market for carbon sudah cukup rumit,” katanya.Oleh sebab itu, Sri Mulyani memastikan pemerintah Indonesia akan melakukannya secara sangat hati-hati dan bertahap terutama di tengah situasi pandemi dan dalam upaya memulihkan ekonomi.“Saat kita pulihkan ekonomi bukan berarti kita tidak siapkan diri sebab musibah climate change itu sudah hampir dipastikan bisa terjadi melihat tren kenaikan suhu dunia,” tegasnya. (mth/Antara)

Harga Minyak Melonjak Karena Persediaan AS Menurun

BY FNN Kamis, 31 Maret 2022 17:06:36 0

New York, FNN - Harga minyak melonjak pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah data menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah AS yang lebih besar dari perkiraan.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei bertambah 3,58 dolar AS atau 3,4 persen, menjadi menetap di 107,82 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei terangkat 3,22 dolar AS atau 2,9 persen, menjadi ditutup pada 113,45 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan pada Rabu (30/3/2022) bahwa persediaan minyak mentah negara itu turun 3,4 juta barel selama pekan yang berakhir 25 Maret. Analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan publikasi EIA menunjukkan penurunan 1,7 juta barel dalam persediaan minyak mentah.Menurut EIA, total persediaan bensin motor meningkat 0,8 juta barel pekan lalu, sementara persediaan bahan bakar sulingan meningkat 1,4 juta barel.Pedagang juga menunggu pertemuan penting Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, karena kelompok itu akan bertemu pada Kamis untuk membahas strateginya tentang produksi minyak.\"Kemerosotan harga yang nyata, yang telah melampaui 10 persen untuk beberapa waktu minggu ini, telah membuat OPEC+ semakin kecil kemungkinannya akan memutuskan pada pertemuannya besok untuk meningkatkan produksinya ke tingkat yang lebih besar,\" Carsten Fritsch, analis energi di Commerzbank Research mengatakan dalam sebuah catatan. (mth/Antara)

RI Dorong G20 Ciptakan Terobosan untuk Pemulihan Ekonomi Global

BY FNN Kamis, 31 Maret 2022 16:56:27 0

Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menekankan bahwa Indonesia mendorong terwujudnya berbagai terobosan kesepakatan untuk pemulihan ekonomi bersama dan pembangunan berkelanjutan dalam pertemuan Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20.“Inti dari working group tahun ini adalah koherensi kebijakan antara perdagangan, investasi, dan industri untuk mendukung keberhasilan SDGs. Kita harus kembali ke perdagangan dan SDGs. Ini adalah jalan terbaik untuk menghadapi permasalahan ekonomi, sosial, dan tantangan dewasa ini,” kata Mendag lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.Mendag menambahkan, TIIWG bertujuan menghasilkan keselarasan kebijakan antara perdagangan, investasi, dan industri untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).Menurut Lutfi, isu-isu yang akan dibahas dalam TIIWG meliputi reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), peran sistem perdagangan multilateral untuk akselerasi pencapaian SDGs, kemudian respons perdagangan, investasi dan industri terhadap pandemi dan arsitektur kesehatan global.Isu prioritas berikutnya adalah perdagangan digital dan rantai nilai global berkelanjutan, mendorong investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global, serta industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan melalui Industri 4.0.Terkait isu reformasi WTO, Mendag Lutfi mendorong para delegasi untuk mengamplifikasi langkah-langkah strategis untuk mereformasi WTO dalam upaya mengoptimalisasi fungsi lembaga tersebut.Menurut Mendag, G20 punya posisi untuk memberikan mandat kepada WTO agar dapat menerapkan reformasi WTO secara bertahap.Selanjutnya, G20 perlu menjaga kontribusi integral pada sistem perdagangan multilateral untuk mendukung SDGs.“Perdagangan antarnegara dapat mendukung upaya memerangi kemiskinan dan fokus pada tujuan-tujuan iklim (climate goals). Karenanya, G20 diharapkan berkontribusi terhadap perbaikan rezim perdagangan untuk kepentingan semua negara dan mendukung pencapaian SDGs,” tegas Mendag Lutfi.Terkait arsitektur kesehatan global, Mendag Lutfi mendukung diskusi mengenai peran sektor perdagangan, investasi, dan industri untuk memperkuat kapasitas produksi, manufaktur, dan distribusi vaksin.G20 perlu menunjukkan kemampuannya mengatasi hambatan-hambatan utama bagi kesetaraan akses vaksin COVID-19, produk-produk esensial, serta transfer teknologi.G20 juga diharapkan berkolaborasi untuk memastikan perdagangan digital yang inklusif dan mampu menjembatani kesenjangan digital, termasuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terintegrasi dengan rantai nilai global.“Masa depan rantai nilai global akan bergantung pada seberapa efektif negara-negara memanfaatkan peluang-peluang baru yang tercipta dari pemanfaatan teknologi dan perdagangan digital,” jelas Mendag Lutfi.Mendag Lutfi juga menekankan pentingnya kerja sama di sektor investasi dan industri untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan. Karenanya, Presidensi Indonesia juga fokus pada kolaborasi untuk menunjang transisi energi bagi investasi yang berkelanjutan. Upaya ini ditempuh melalui pengembangan energi terbarukan dan hilirisasi industri.Sementara itu, dalam kerangka transformasi digital, kerja sama antara anggota G20 difokuskan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya peluang Industri G20 sebagai dukungan bagi industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif. (mth/Antara)

Kejati Kalteng Siap Hadapi Gugatan Lahan Bandara Tjilik Riwut Senilai Rp 264 Miliar

BY FNN Kamis, 31 Maret 2022 00:39:29 0

Palangka Raya, FNN - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) Iman Wijaya melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Edi Irsan Kurniawan mengatakan, berbekal Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPN Palangka Raya pihaknya siap menghadapi gugatan perdata atas lahan Bandara Tjilik Riwut senilai Rp264 miliar. \"Pada Selasa kemarin kami telah menerima SKK dari Kepala BPN Kota Palangka Raya Budhy Sutrisno untuk menghadapi sengketa lahan Bandara Tjilik Riwut,\" kata Edi dalam siaran persnya di Palangka Raya, Rabu sore.Setelah menerima SKK itu, sambung Edi, Kepala Kejati Kalteng mengeluarkan kuasa substitusi kepada tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Bidang Datun yang diantaranya Rahmat Hidayat selaku Kasi7 Perdata dan Amardi P Barus selaku Kasi TUN pada Rabu (30/3/2022).Hari itu juga tim JPN Bidang Datun langsung mendaftarkan dan menyerahkan surat kuasa dan kuasa substitusi ke petugas bagian Kepaniteraan hukum di PTSP Pengadilan Negeri Palangka Raya sehingga sah ikut bersidang menghadapi penggugat.\"Kepada tim JPN, bapak Kepala Kejati Kalteng meminta untuk segera mengambil langkah cepat, profesional dan terukur dengan mempelajari serta menguasai pokok persoalan yang digugat,\" jelas Edi.Sementara itu Koordinator Bidang Datun Erianto N menyampaikan dengan terdaftar sebagai kuasa tergugat maka selanjutnya JPN Kejati Kalteng bersama-sama dengan tim penyelesaian sengketa BPN Kota Palangka Raya segera mempelajari substansi gugatan. Untuk selanjutnya akan memberikan jawaban disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan penguasaan lahan Bandara Tjilik Riwut sebagaimana sertifikat yang telah dikeluarkan oleh BPN Palangka Raya di depan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang sampai sekarang belum masuk pokok perkara.Dia mengharapkan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kalteng agar gugatan terhadap objek yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat dapat mereka menangkan. Dengan demikian aset negara tersebut bisa diselamatkan.\"Kami telah menyiapkan tim JPN yang terbaik dalam menghadapi gugatan karena objek gugatan merupakan objek vital yang menyangkut hajat masyarakat banyak serta mempengaruhi roda perekonomian di Kalteng,\" ucapnya.Untuk diketahui, BPN Kota Palangka Raya ikut menjadi tergugat dalam gugatan perdata Nomor: 10/Pdt.G/2022/PN.PLK tanggal 13 Januari 2022. Gugatan perdata diajukan oleh penggugat bernama Umin Duar Nyarang dkk.Para penggugat mengakui sebagai pemilik lahan Bandara Tlilik Riwut Kota Palangka Raya dan meminta ganti rugi sebesar Rp264 miliar. Turut digugat Presiden Republik Indonesia, PT Angkasa Pura II Jakarta. (mth/Antara)

Gubernur Sulteng: Kelola Sumber Daya Tambang untuk Pembangunan Daerah

BY FNN Kamis, 31 Maret 2022 00:34:49 0

Parigi Moutong, FNN - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengatakan pengelolaan sumber daya tambang yang baik akan berdampak pada pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat.\"Sumber daya tambang harus dikembangkan semaksimal dan inovatif mungkin supaya dapat memenuhi target pembangunan,\" kata Rusdy dalam pembukaan Forum Grup Discussion (FGD) terkait tambang rakyat tingkat provinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Parigi Moutong, Rabu.Menurut Rusdy, masyarakat bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan ekonomi desa. Namun, perlu juga diperhatikan dampak lingkungannya.\"Perlu dipertimbangkan proses perencanaannya tambang dan dievaluasi secara rutin agar fatalitas akibat eksploitasinya dapat dihindari,\" ujarnya.Menurut Rusdy, Sulawesi Tengah adalah daerah yang memiliki potensi minerba dan non minerba sehingga wilayah ini diminati para investor.\"Pertambangan Sulawesi Tengah selalu jadi isu krusial selain karena sektor ini dapat mendongkrak ekonomi dan pembangunan daerah secara masif, ternyata juga berdampak pada sosial jika dibandingkan dengan komoditi non tambang,\" jelasnya.Oleh karena itu, Gubernur berharap FGD ini jadi sarana strategis untuk menyerap ide antar stakeholder tambang yang ada di Sulawesi Tengah.“Saya apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini karena kita bisa saling tukar pikiran untuk meningkatkan pembangunan daerah,” tuturnya.FGD bertema membangun sinergi antara penambang rakyat, BUMN, BUMD dan swasta untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong itu diikuti Bupati Parigi Samsurizal Tombolotutu, Wakil Bupati Poso Yasin Mangun dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura. (mth/Antara)

WMO: Dampak Perubahan Iklim Terlihat dari Cuaca Ekstrem di Dunia

BY FNN Kamis, 31 Maret 2022 00:30:27 0

Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO), Prof. Petteri Taalas mengungkapkan bahwa dampak perubahan iklim sudah sangat terlihat melalui cuaca yang lebih ekstrem di seluruh belahan dunia.Di peringatan meteorologi dunia tahun ini, WMO mencanangkan tema “Early Warning and Early Action” yang memiliki arti peringatan dini dengan lebih dini bertindak dalam mitigasi terkait bencana akibat cuaca, iklim dan kondisi air yang kini cenderung ekstrem.\"Kami melihat gelombang panas yang lebih intens dan kekeringan serta kebakaran hutan. Kami memiliki lebih banyak uap air di atmosfer, yang menyebabkan curah hujan ekstrem dan banjir mematikan. lautan memicu badai tropis yang lebih kuat dan naiknya permukaan laut meningkatkan dampaknya,\" ujar dia dalam sambutannya di acara Puncak Hari Meteorologi Dunia ke-72 diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.Laporan WMO tentang statistik bencana selama 50 tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 11.000 bencana terkait dengan cuaca, iklim, dan bahaya terkait air antara tahun 1970 dan 2019, hampir sama dengan satu bencana per hari.Ada 2 juta kematian  atau 115 per hari. Jumlah bencana telah meningkat lima kali lipat dalam 50 tahun terakhir, dan biaya ekonomi melonjak. Hal itu diperkirakan akan terus berlanjut, ujarnya. Senada, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan perubahan iklim yang menjadi faktor penguat mengapa cuaca ekstrem makin sering terjadi di Indonesia. Mulai dari hujan lebat disertai kilat dan petir, siklon tropis, gelombang tinggi, hingga hujan es atau kekeringan panjang.Situasi ekstrem ini, kata dia, ketika bertemu dengan kerentanan lingkungan, tidak jarang mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor serta kebakaran lahan.Perubahan iklim pulalah yang memporak porandakan keteraturan iklim dan cuaca di Indonesia, dan berdampak serius pada keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan, yang dapat berujung pada ancaman terhadap ketahanan pangan Indonesia.Dwikorita mengatakan untuk menekan laju perubahan iklim, perlu aksi kolaboratif dan kolektif dalam Perencanaan yang Tepat di setiap Program Pembangunan, yang disertai dengan Penyiapan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan serta berketahanan terhadap Perubahan Iklim dan Bencana.Menurut dia, strategi tersebut perlu didukung oleh upaya Adaptasi dan Inovasi Teknologi berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Kolaborasi pentaheliks diantaranya melalui Pemerintah, akademisi/ilmuwan, pihak swasta, masyarakat dan media, menjadi kunci solusi dalam menghadapi seluruh kompleksitas dan ketidakpastian tersebut.\"Selanjutnya, sistem Peringatan Dini pun perlu terus diperkuat dengan panduan edukatif untuk memberikan kemampuan masyarakat agar dapat merespons dengan aksi dini yang cepat dan tepat,\" ujar dia. (mth/Antara)

RI Bawa Enam Misi pada Forum TIIWG G20, Industri Salah Satu Isu Utama

BY FNN Rabu, 30 Maret 2022 23:09:10 0

Solo, FNN - Pemerintah Indonesia membawa enam misi yang disepakati seluruh presidensi yang hadir dalam pertemuan Trade Invesment and Industry Working Group (TIIWG) G20 2022 yang digelar di Solo, Jawa Tengah, Rabu.\"Enam misi Indonesia itu disepakati semua Presidensi G20 yang hadir,\" kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono, dalam pertemuan TIIWG G20 di Solo.Menurut dia, dalam pertemuan itu Indonesia ingin mengajak untuk kerja sama menyikapi dinamika dan persoalan yang dihadapi saat ini, mulai dari isu kesehatan, digitalisasi, hingga transisi energi. Indonesia ingin menghadirkan enam agenda.Enam agenda yang menjadi misi tersebut, kata dia, di antaranya yakni sistem perdagangan bilateral, merespons kebutuhan di bidang kesehatan, memastikan kesetaraan terkait akses vaksin, obat-obatan hingga barang-barang esensial.Hal tersebut, kata dia, tidak hanya pada saat pandemi, tetapi juga menyikapi persoalan serupa di masa mendatang. Hampir seluruh delegasi mendukung usulan Indonesia. Indonesia mendorong penguatan sistem ekosistem di sektor industri yang mengadopsi teknologi 4.0, sehingga sektor industri memiliki daya tahan berkelanjutan.Dia mengatakan Indonesia untuk sektor investasi, juga mendorong investasi berkelanjutan dan sifatnya investasi hijau, sehingga tidak hanya memberikan kemanfaatan ekonomi, tetapi mendorong pembahasan isu-isu lingkungan. \"Kami secara umum pandemi ini, berdampak pada perekonomian di banyak negara kawasan. Namun, saat ini sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan ekonomi, meski pemulihannya belum berjalan merata. Ada yang relatif cepat ada yang moderat,\" kata dia. Jika ada banyak tantangan merealisasikan pemulihan ekonomi di dunia pascapandemi, kata dia, inflasi di banyak negara masih tinggi, ditambah persoalan banyak komoditas barang meningkat dan pasokan melambat.Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko SA Cahyanto mengatakan Indonesia saat ini fokus untuk mengajak semua negara di dalam satu kesepahaman dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi.Pertemuan pertama TIIWG G20 menorehkan sejarah baru karena untuk pertama kalinya isu industri secara resmi didiskusikan sebagai salah satu isu utama di G20, bersama isu perdagangan dan investasi.Dalam pertemuan tersebut akan dibahas tiga dari enam isu utama dalam TIIWG, yakni Peran Sistem Perdagangan Multilateral untuk akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), perdagangan digital dan rantai nilai global berkelanjutan (Sustainable Global Value Chain/GVCs) yang berkelanjutan, serta industrialisasi inklusif yang berkelanjutan melalui Industri 4.0.Pada pertemuan TIIWG 2022 di Solo dihadiri oleh 41 delegasi negara dari anggota G20 serta perwakilan organisasi internasional seperti WTO dan UNCTAD. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari yakni 29-31 Maret di beberapa lokasi seperti di De Tjolomadoe, Hotel Alilal hingga Pura Mangkunegaran Surakarta. (mth/Antara)

Rezim Ini Harus Busuk Dulu Baru Jatuh

BY FNN Rabu, 30 Maret 2022 19:35:34 0

Jakarta, FNN - Ketua Umum Apdesi Surtawijaya mengklaim seluruh kepala desa mendukung rencana Dukungan Jokowi 3 Periode. Menurut dia, para kades rela mendukung Jokowi karena semua permintaan telah dikabulkan. “Apa yang kita inginkan, Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, Beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat tadi, 3 periode, lanjutkan,” ujarnya kepada wartawan. Presiden Joko Widodo tak merespons usulan yang dilontarkan para peserta itu. Jokowi hanya menyapa para peserta seraya membagikan kaus berwarna hitam dengan gambar wajahnya. “Ini kepala desa juga ngerti. Pasti uangnya belum sampai. Jadi dia tunda dulu. Mungkin baru 25 persen DPnya. Nanti menjelang lebaran baru dapat separuh. Setelahnya baru dapat penuh,” ungkap Rocky Gerung. “Kepala desa juga pinter karena mereka juga tahu bahwa ini semua diatur saja orkestrasinya,” ujar Rocky dalam wawancaranya dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Rabu, 30 Maret 2022. Jadi, lanjutnya, kalau belum ada dana yang dijanjikan atau mungkin amplop yang mereka bawa pulang terlalu kecil mereka sepakat tunda dulu. “Jadi, mereka justru mempermainkan kekuasaan. Itu hal yang biasa saja. Kita ngertilah soal-soal begitu. Ini yang disebut sebagai hal yang musti terjadi,” ujar Rocky. Jadi kalau orang menganggap kok bisa begitu, kalau Rocky justru bergembira karena teorinya memang begitu. Teori perubahan sosial yang beberapa bulan lalu kita kembangkan yaitu “pembusukan politik”, memang musti begini. “Ini namanya pembusukan politik, jadi bagus juga. Kalau nggak busuk susah dia jatuh. Jadi memang harus ada pembusukan dulu,” tegas Rocky. Jadi mumpung mau lebaran, ya sudah. Tunggu nanti habis lebaran. Artinya, dalam masa nunggu itu musti dicicil. “Ini paket lengkap, adanya kebulatan  tekad, kepala desa diorganisir,” ungkap Rocky. (mth)

Kebulatan Tekad Dukung Jokowi, Mengekor Orde Baru

BY FNN Rabu, 30 Maret 2022 19:14:55 0

Jakarta, FNN – Rencana dukungan pada Presiden Joko Widodo 3 periode akan dilakukan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) setelah Idul Fitri 1443 Hijriah. Menurut Ketua Umum Apdesi Surtawijaya, deklarasi itu akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Merauke. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. “Habis lebaran kami deklarasi. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta,” kata Surtawijaya saat ditemui wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Surtawijaya menyampaikan sebenarnya deklarasi akan dilakukan hari itu juga di depan Presiden Jokowi. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melarang deklarasi itu. Sebelumnya, seruan Jokowi 3 periode itu diteriakkan oleh sejumlah peserta Silaturahmi Nasional Desa 2022. Bahkan, usulan itu disampaikan di depan Presiden Joko Widodo. “Karena Pak Luhut yang bikin orkestrasinya. Jadi sebagai konduktornya, dia musti melarang karena mungkin instrumen latar belum tiba. Jadi, ini panitia yang musti lengkap. Tadi terbaca bahwa memang ambisi kekuasaan itu tidak mungkin dihentikan,” kata Rocky Gerung. Saat wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official, Rabu 30 Maret 2022, itu Rocky sudah menduga dari awal bahwa ini akan berlangsung terus. Nanti juga akan ada ikatan alumni perguruan tinggi dan macam-macam yang juga akan dikerahkan dengan cara yang sama. “Jadi kelihatan presiden Jokowi dan rezimnya tidak punya ide lain selain meniru-niru pekerjaan orde baru. Kan ini semua teori orde baru. Dulu juga begitu, sama,” lanjut Rocky. Kepala desa dikumpulkan, kemudian bikin kebulatan tekad. “Tapi Pak Harto bisa melakukan itu karena ada semacam kepercayaan bahwa pembangunan harus dijalankan terur-menerus,” ujar Rocky. Jadi teknokrat Presiden Soeharto kompak untuk membuat itu semua. “Kalau sekarang teknokratnya berantakan, sehingga dicari cara amplop kepala desa tebel-tebel,” ungkap Rocky. Ia menyebutm, ini yang disebut sebagai duit haram terakhir yang musti dibagi habis. Ini secara etis nggak mungkin, secara posisional nggak mungkin. “Jadi, memang cuma ini pertaruhan Pak Jokowi karena kalau tidak ada cara semacam ini setelah lengser beliau bisa dipersoalkan KPK atau Kejaksaan,” ujar Rocky. Oleh karena itu, kata Rocky, orkestrasi itu musti dilanjutkan. “Dan kalau Pak Jokowi punya kemampuan kenegarawanan, dia nggak mungkin melakukan ini. Tapi diem-diem dia juga sponsorin,” lanjutnya. “Buktinya dia datang ke situ. Kalau Pak Jokowi tidak mau tiga periode, ya nggak usah datang,” tegas Rocky. “Dia tahu bahwa itu akan dipake untuk mengelu-elukan dia dan minta beliau tiga periode. Jadi, permainan ini terlalu dangkal. (mth)

Dokter Terawan: Prestasi Internasional, "Dipermalukan" Sejawat Negeri Sendiri

BY FNN Rabu, 30 Maret 2022 16:37:32 0

Menjadi pemimpin dokter militer dunia itu tidak mudah. Ia harus berpidato bahwa Indonesia punya kemampuan, kesehatan Indonesia itu sudah maju, dan lain-lainnya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN APAKAH Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mengantisipasi jika Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI) melakukan aksi solidaritas pada Prof. (HC) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K)? PDSRI kemudian menyerukan mogok kerja tidak mau (lagi) melayani seluruh rumah sakit di Indonesia. Apalagi, Dokter Terawan tercatat sebagai pendirinya, bukan tidak mungkin para anggotanya bisa bersimpati. Reaksi pertama atas pemecatan Dokter Terawan dari keanggotaan IDI oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI, datang dari PDSRI, Jum’at, 25 Maret 2022. Sehubungan dengan Putusan Muktamar IDI XXXI Banda Aceh pada 25 Maret 2022 tentang Pemberhentian Tetap dari keanggotaan IDI kepada anggota kami Sejawat Prof. (HC) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) bersama ini kami menyatakan Keberatan. Pernyataan Keberatan ini kami ajukan mengingat pasal 8 ayat 4 ART IDI yang berbunyi \"Anggota yang diskors dan atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu\". Kami mohon Putusan ini ditinjau kembali. PDSRI membuka komunikasi dan kerja sama dengan PB IDI dalam penyelesaian masalah ini. Surat Keberatan yang ditujukan ke PB IDI ini ditandatangani Ketua Umum PDSRI dr. Hartono Yudi Sarastika, Sp.Rad(K) dan Sekretaris Umum PDSRI dr. Reyhan Eddy Yunus, Sp.Rad, MSc. Surat Keberatan yang ditujukan ke PB IDI ini ditandatangani Ketua Umum PDSRI dr. Hartono Yudi Sarastika, Sp.Rad(K) dan Sekretaris Umum PDSRI dr. Reyhan Eddy Yunus, Sp.Rad, MSc. Mantan Menteri Kesehatan itu diberhentikan oleh MKEK IDI sebagai anggota IDI yang dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh pada Jumat, 25 Maret 2022. “Pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen secara permanen kepada Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) sebagai anggota IDI”. Begitu isi putusan seperti dikutip tvOnenews.com dari akun Instagram @pandu.riono pada Jumat (25/3/2022). “Kedua, pemberhentian tersebut dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. ketiga, Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,” katanya. Dalam akun media sosialnya, @pandu.riono, Epidemiolog Pandu Riono ini mengunggah lagi terkait pemecatan Dokter Terawan. Dalam unggahan yang diposting di akun media sosialnya tertulis sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua Umum PB IDI dari MKEK PB IDI terkait pemecatan Dokter Terawan.  Seperti dilansir tvOnenews.com (Sabtu, 26 Maret 2022-16:26 WIB), dalam unggahan berbentuk surat itu disebutkan, jika pemecatan Dokter Terawan dilatarbelakangi karena tak ada itikad baik dari yang bersangkutan sepanjang tahun 2018-2022. “Yang bersangkutan belum menyerahkan bukti telah menjalankan sanksi etik sesuai SK MKEK Nomor 009320/PB/MKKEK-Keputusan/02/2018 tertanggal 12 Februari 2018 hingga hari ini,” seperti yang dikutip dalam unggahan @pandu.riono. Tak hanya itu, pemecatan juga dipicu oleh sepak terjang terawan terkait sosialisasi Vaksin Nusantara. “Yang bersangkutan melakukan promosi kepada masyarakat luas tentang vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai,” tulis kutipan surat yang ditujukan pada Ketua Umum PB IDI. Pandu Riono juga menuliskan di akun media sosial @pandu.riono jika pelanggaran yang dilakukan Dokter Terawan menurutnya cukup berat. Menurutnya, kasus pelanggaran Etika Berat Dokter Terawan cukup panjang, investigasi sudah dilakukan sejak 2013. “Hasil sidang MKEK terakhir pada tanggal 8 Feb 2022 disampaikan pada @PBID sebagai kelanjutan hasil MKEK dan Muktamar IDI tahun 2018. Keputusan MKEK tsb dibahas pd sidang khusus Muktamar IDI XXXI tgl 21-25 Maret 2022,” tulis Pandu Riono. Soal Pembentukan Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) yang dibidani oleh Dokter Terawan juga menjadi alasan MKEK IDI memberhentikannya. “Yang bersangkutan bertindak sebagai Ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia (PDSRKI) yang dibentuk tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Tatalaksana dan Organisasi (ORTALA) IDI dan proses pengesahan di Muktamar IDI,” tulisnya. Menerbitkan Surat Edaran Nomor: 163/AU/Sekr PDSRKI/XII/2021 tertanggal 11 Desember 2021 yang berisikan instruksi: “kepada seluruh ketua cabang dan anggota PDSRKI di Seluruh Indonesia agar tidak merespon ataupun menghadiri” acara PB IDI. Dokter Tifauzia Tyassuma, Predictive Epidemiology, mempertanyakan kepada IDI, apa salah Dokter Terawan? “Adakah hubungan keputusan IDI ini dengan Vaksin Imunoterapi Nusantara (VIN)? Adakah tekanan dari Industri Farmasi, agar VIN gagal lahir?” tanya Dokter Tifauzia. “IDI supaya kalian tahu, Dokter Terawan ini dibenci teman-teman Dokter sendiri, tetapi dicintai pasien-pasiennya. Dicintai Rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar akan lahirnya VIN,” lanjutnya. Prestasi pria berjuluk dokter “cuci otak” itu pernah didaulat menjadi Ketua International Committee on Military Medicine (ICMM) yang harus memimpin para dokter militer dari 114 negara. Melansir Liputan6.com (05 Apr 2018, 12:30 WIB), jabatan bergengsi tersebut mengharuskan Dokter Terawan memimpin sidang konferensi regional ICMM Pan European ke-4 di Paris pada pertengahan tahun 2016. Tentunya, itu sebuah prestasi dari penggagas terapi Brain Washing melalui metode diagnostik Digital Substraction Angiography (DSA) untuk Indonesia. Menjadi pemimpin dokter militer dunia itu tidak mudah. Ia harus berpidato bahwa Indonesia punya kemampuan, kesehatan Indonesia itu sudah maju, dan lain-lainnya. Dari kepercayaan itu Dokter Terawan dapat jabatan tersebut setelah berhasil menyisihkan Austria, Rusia, dan India. Negeri Taj Mahal itu berada di posisi kedua dan menjadi wakil Indonesia. Tapi, “Per November 2017 saya menyerahkan kepemimpinan saya ke India. Sekarang India menggantikan Indonesia,” ujar Dokter Terawan. Saat menjabat Ketua ICMM, pangkat Dokter Terawan masih Brigadir Jenderal. Ia tak menyangka bisa memimpin semua Letnan Jenderal dan Jenderal dokter militer dari seluruh dunia. “Mereka sangat menghormati kita meskipun pangkat saya rendah pada saat itu,” ungkapnya.   Ia menjalankan tugasnya dengan penuh percaya diri, karena jabatan tersebut berdasarkan surat perintah yang diberikan kepadanya. Menurutnya, Indonesia merupakan negara paling aktif dan sangat dihargai. Topik ini menjadi bagian dari klarifikasi Dokter Terawan mengenai alasan dia tak memenuhi undangan MKEK PB IDI. Menyinggung soal isi dari surat sanksi pemecatan Dokter Terawan dari keanggotan IDI per 26 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2019. “Ini kenapa harus saya ungkapkan? Karena (ini) berkaitan dengan etik. Nah, sekarang saya bingung, membawa nama negara tapi saya harus diperlakukan seperti itu,” ungkap Dokter Terawan. Metode DSA atau Cuci Otak yang ditemukan Dokter Terawan memang terkenal sampai dunia internasional. Kabarnya, kini bahkan memenuhi undangan Rumah Sakit Krankenhaus Nordwest Jerman untuk mengenalkan metode cuci otak ini. Dokter Terawan menjalani riset bersama para dokter di Jerman berdasarkan video yang diterima warta kota dari salah satu pasiennya. Dokter Terawan hingga saat ini masih di RS Kraukenhause di Jerman yang mengajaknya riset bersama.   \"Ya, sekalian menunjukkan kesejajaran ilmu orang Indonesia dengan teman-teman di Jerman. Jangan sampai kami di Indonesia hanya dianggap main ngeyel saja dan tidak ilmiah. Sedangkan negara lain sangat menghargai. Kalau bisa nangis saya nangis tenan (benar) karena sedih, \" ujarnya kepada media.   Dalam kiriman foto Leo Nababan melalui grup WhatsApp, Dokter Terawan tampak sedang berada di dalam rumah sakit dengan beberapa dokter Jerman. (*)

Kembalikan Ruh Perjuangan pada Pers Indonesia

BY FNN Rabu, 30 Maret 2022 16:10:15 0

Surabaya, FNN – Tekanan yang berubi-tubi membuat kondisi pers Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Sangat dikhawatirkan pers Indonesia akan menjadi bagian dari era disinformasi. Untuk itu semua pemangku kepentingan wajib menghidupkan kembali ruh perjuangan pada pers Indonesia. Demikian Anwar Hudijono, wartawan senior dalam acara dialog di Metro TV Jatim, Selasa (29/3/2022).  Sementara itu, Lutfil Hakim, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim dalam kesempatan yang sama mengatakan, meski oligarki kini gencar menelusup ke sendi-sendi kepemilikan perusahaan pers, tapi insan pers harus tetap busung dada untuk tidak terkooptasi dalam membela kebenaran. Dialog dipandu presenter keren Fatma Ayu Husnasari. “Dialog ini luar biasa. Bisa lebih hidup. Banyak muncul pemikiran yang orisinal. Mengingatkan bahwa tantangan pers setiap era memang berbeda-beda tetapi ruhnya harus tetap dijaga. Misalnya pers sebagai social control,” kata putri Indonesia Jawa Timur tahun 2017 ini. Menurut Anwar, salah satu tekanan yang dialami media massa mainstream adalah dari media sosial. Rendahnya literasi masyarakat mengakibatkan berkembangnya persepsi bahwa media sosial itu sama saja dengan media massa. Celakanya masyarakat lebih memilih mengakses medsos yang lebih mudah dan lebih hangat.  Menurut Anwar yang dinobatkan oleh PWI Jatim sebagai tokoh pers daerah 2022 ini, secara kualitatif semakin tidak jelas batasan antara medsos dengan media massa. Namanya media massa tapi karakternya seperti medsos. Sama-sama menyebar realitas palsu. Semakin tidak jelas mana hoaks mana yang jujur. Kian kabur antara fakta dan opini. Tidak jelas mana fake news pada truth news. Iklan dicampur berita. Jadi alat propaganda yang kadang malah ikut menyebar kebencian. Jadinya pers Indonesia penuh subhat (samar-samar). Medsos itu digerakkan oleh kekuatan dahsyat invisible hand yang membalikkan era informasi menjadi era disinformasi. Yang mengikis batas-batas yang haq dengan yang batil. “Dalam bahasa agamanya ada proses pergerakan min an -nuri ilad-dhulumat (dari terang menuju kegelapan),” katanya. Seharusnya pers itu bagian dari instrumen pergerakan min ad-dhulumat ila an-nur (dari kegelapan ke yang terang). Berarti pers itu harus mencerahkan dan mendidik masyarakat. Pers harus membela kebenaran. Memperjuangkan yang papa dan mengingatkan yang mapan. Melakukan social control. Pers menjadi kekuatan moral masyarakat. Untuk itu, lanjut Anwar, pers Indonesia harus kembali kepada jati dirinya yaitu sebagai pers perjuangan. “Ruh pers Indonesia itu perjuangan. Boleh saja pers dikelola sebagai industri, tetapi ruh perjuangan ini harus dijaga,” tegasnya.  Kita tidak harus berkiblat kepada pers Amerika yang mengklaim sebagai pilar keempat demokrasi setelah lembaga legislatif, eksekutif dan  judikatif. Nyatanya kini pers Amerika telah menjadi alat propaganda. Alat partai politik. Menjadi bagian dari oligarki. Marwah Tertinggi Lutfil Hakim mengatakan, selain menerangi dan mencerdaskan, kewajiban pers (jurnalis) adalah menjalankan amanah fungsi kontrol (watchdog). Pers harus kritis, mengontrol dan mencegah terjadinya ketidak-adilan, terutama praktik penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan praktik ilegal lainnya. Pers wajib membatalkan semua praktik oligarki hasil persekongkolan antarkekuatan politik (political connection) di semua level, nasional maupun daerah. “Pers harus berani apapun risikonya. Karena di sanalah letak marwah tertinggi berada,” tegas Lutfil. Selanjutnya dia mengatakan, independensi pers harga mati. Obyektivitasnya juga tak bisa ditawar. Tidak boleh silau terhdap  rayuan suap, jika tetap ingin memperteguh  eksistensi pers sebagai backbone demokrasi. “Pers harus tetap tegas lurus meski oligarki kini gencar menelusup ke sendi-sendi kepemilikan perusahaan pers, tapi insan pers harus tetap busung dada untuk tidak terkooptasi dalam membela kebenaran. Insan pers harus mengambil jarak yang tegas dengan manajemen usaha media fire-wall  atau pagar api agar independensi tetap terjaga,” tegas pria asal Jember ini. (mth)

Jumhur Hidayat: Jangan Sampai Saya Dipaksa Anggota Umumkan Mogok Nasional Pelabuhan

BY FNN Selasa, 29 Maret 2022 22:57:39 0

Jakarta, FNN - Semakin berkembangnya perekonomian suatu bangsa akan ditandai dengan lalulintas barang yang semakin banyak dan beragam. Karena dalam skala besar maka jalur laut atau maritim pastilah yang akan ditempuh. \"Pekerja Maritim harus siap menyongsong dinamika ekonomi itu,\" kata Jumhur Hidayat, di Wikayah Puncak Bogor saat memberi sambutan dalam Munas VI FSPMI-KSPSI (29/3/22). Ketua Umum DPP KSPSI itu mengatakan perlunya peningkatan kualitas Pekerja Maritim dan berbagai instansi terkait harus bersinergi untuk itu. \"Saya dapat info Saudara-saudara seperti dibiarkan sendiri, bahkan malah mau ada sistem baru yang membuat kesejahteraan Pekerja Maritim sekarang makin tidak pasti. Ini ndablek namanya. Bina dan bantu aja belum, malah mau ganti sistem,\" tegas Jumhur yang disambut tepuk tangan riuh peserta Munas. Para anggota FSPMI yang mayoritas bekerja sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di berbagai pelabuhan laut ini, tidak hanya berkiprah di pelabuhan di Jawa tapi bahkan hingga ke Merauke. Di Merauke saja ada 4200 Pekerja, belum lagi puluhan ribu Pekerja Bongkar Muat lainnya yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. \"Pekerja yang ada di bawah KSPSI, tersebar hingga lebih dari 140 pelabuhan besar hingga kecil, internasional maupun domestik. Artinya kalau mau ada perubahan sistem maka harus berdialog dengan mereka, jangan main ganti semaunya. Jangan sampai nanti saya didesak dan dipaksa anggota untuk umumkan mogok pelabuhan secara nasional,\" kata Jumhur dengan geram. Seperti diketahui saat ini Pelindo dan Otoritas Pelabuhan akan menggantikan sistem bongkar muat di pelabuhan, sehingga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam Koperasi Primer TKBM akan dihapuskan. Padahal sistem Koperasi ini sudah berjalan puluhan tahun dan berjalan lancar walau tanpa dukungan dari Otoritas Pelabuhan dan Pelindo. (mth)

Wamenhan Temui Komisi I DPR Sampaikan Pergeseran Anggaran

BY FNN Selasa, 29 Maret 2022 21:12:20 0

Jakarta, FNN - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Muhammad Herindra menemui pimpinan dan anggota Komisi I DPR untuk menyampaikan keinginan pergeseran anggaran.\"Hanya menyampaikan jika Kementerian Pertahanan akan menggunakan dana cadangan sebesar lima persen dari pagu anggaran,\" kata Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Menurut Boby, keinginan dari Kemenhan itu telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.Boby menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022, setiap kementerian/lembaga diharuskan untuk mencadangkan lima persen dari total anggaran yang disebut automatic adjustment.Saat ditanyakan terkait penggunaan alokasi anggaran lima persen itu, Boby menegaskan Komisi I DPR tidak punya kewajiban membahas program penggunaan anggaran di satuan tiga.\"Tidak semuanya, sebagian anggaran dari total cadangan lima persen yang digeser. Sekitar dua sampai tiga triliun,\" ujar Boby.Tahun Anggaran 2022, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp133,9 triliun. Adapun lima persen dana cadangan diperkirakan sebesar Rp6,69 triliun.Sebelumnya, Kementerian Keuangan memblokir sementara anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp39,71 triliun.Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan langkah itu dilakukan dalam rangka penerapan kebijakan automatic adjustment atau penyesuaian otomatis.Kebijakan automatic adjustment saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, tepatnya pada Pasal 28 ayat 2. Kebijakan diterapkan untuk menggantikan langkah refocusing anggaran.\"Tahun ini kami minta setiap kementerian dan lembaga untuk memilih program yang paling tidak prioritas, sehingga bisa menyisihkan 5 persen dari anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru,\" kata Isa.Anggaran tersebut baru dapat digunakan saat pemerintah merasa tidak akan melakukan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi pandemi COVID-19 ataupun kebutuhan mendesak lain selepas semester I tahun 2022. (mth/Antara)

Pemerintah Serap Dana Rp 17,05 Triliun dari Lelang 7 Seri SUN

BY FNN Selasa, 29 Maret 2022 21:08:48 0

Jakarta, FNN - Pemerintah menyerap dana Rp17,05 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 29 Maret 2022 dari total penawaran masuk Rp41,62 triliun.Direktur Jenderal Pembiayaan Pengelolaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, menyebutkan ketujuh seri SUN tersebut yakni SPN03220629, SPN12230330, FR0090, FR0091, FR0093, FR0092, dan FR0089.Penyerapan dana tertinggi berasal dari seri FR0092 senilai Rp6,75 triliun dari jumlah penawaran masuk Rp7,31 triliun, dengan imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,17392 persen.Sementara penawaran masuk tertinggi tercatat untuk seri FR0091 senilai Rp14,54 triliun, dengan nominal yang diserap Rp4,85 triliun dan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan 6,73994 persen. Penyerapan dana tertinggi lainnya tercatat pada seri FR0090 sebesar Rp2,55 triliun dari jumlah penawaran Rp3,33 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,60674 persen. Kemudian dari seri SPN12230330, diserap Rp1,7 triliun dari RP11,91 triliun dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan 2,7 persen.Dari seri SPN03220629, pemerintah menyerap Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp2,98 triliun, sehingga ditetapkan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan 2,246 persen.Pemerintah menyerap dana Rp150 miliar dari SUN seri FR0093 dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan ditetapkan sebesar 6,67514 persen dari jumlah penawaran masuk Rp1,15 triliun. Terakhir dari seri FR0089, tercatat dana yang terserap Rp50 miliar dari penawaran Rp379 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,01569 persen.Sebagai tindak lanjut lelang SUN tanggal 29 Maret 2022 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.08/2019 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020, pemerintah akan melaksanakan lelang SUN tambahan (Greenshoe Option) pada Rabu, 30 Maret 2022.Lelang akan dimulai pukul 09.00 WIB sampai 10.00 WIB, dengan target Rp2,95 triliun yang akan dicatat pada hari Kamis, 31 Maret 2022.Adapun seri yang dilelang adalah FR0090, FR0091, FR0093, FR0092, dan FR0089. (mth/Antara)

Sekjen PBB Luncurkan Inisiatif untuk Gencatan Senjata di Ukraina

BY FNN Selasa, 29 Maret 2022 21:03:54 0

New York, FNN - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (28/3) meluncurkan inisiatif untuk gencatan senjata kemanusiaan di Ukraina.\"Hari ini saya mengumumkan bahwa dalam menjalankan tugas jasa baik (good offices) saya, saya telah meminta Martin Griffiths, koordinator kerja kemanusiaan kami di seluruh dunia, untuk segera mengeksplorasi potensi kesepakatan dan pengaturan untuk gencatan senjata kemanusiaan di Ukraina dengan pihak-pihak yang terlibat,\" katanya kepada para wartawan. Konflik yang telah berlangsung selama satu bulan antara Ukraina dan Rusia menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa, 10 juta orang mengungsi, infrastruktur penting hancur secara sistematis, dan harga pangan serta energi di seluruh dunia merekot. Ini harus dihentikan, kata Guterres.Dia menegaskan bahwa harus ada solusi politik. \"Solusi untuk tragedi kemanusiaan ini bukan kemanusiaan. Solusinya adalah politik. Oleh karena itu, saya menyerukan segera ada gencatan senjata kemanusiaan untuk memungkinkan kemajuan dalam negosiasi politik yang serius, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB,\" katanya.Penghentian permusuhan akan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat penting dan memungkinkan warga sipil beraktivitas dengan aman. Upaya ini akan menyelamatkan nyawa, mencegah penderitaan, dan melindungi warga sipil, tuturnya.\"Saya berharap gencatan senjata juga akan membantu mengatasi konsekuensi global dari perang ini, yang berisiko memperparah krisis kelaparan mendalam di banyak negara berkembang yang sudah kekurangan ruang fiskal untuk berinvestasi dalam pemulihan mereka akibat pandemi, dan saat ini menghadapi melonjaknya biaya pangan dan energi.\"Guterres mendesak pihak-pihak yang terlibat konflik dan masyarakat internasional secara keseluruhan untuk bekerja sama dengan PBB dalam upaya mewujudkan perdamaian di Ukraina.Lembaga dan mitra kemanusiaan PBB telah menjangkau hampir 900.000 orang, terutama di Ukraina timur. Mereka menyediakan makanan, tempat berlindung, selimut, obat-obatan, air kemasan, dan pasokan kebutuhan kebersihan dalam sebulan terakhir, paparnya. (mth/Antara)

Wapres Harap Tak Ada Perbedaan Penetapan Awal Ramadhan

BY FNN Selasa, 29 Maret 2022 20:55:19 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin berharap tidak ada perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan 1443 Hijriah tahun ini, antara Muhammadiyah dengan pemerintah.\"Diharapkan tahun ini masih sama antara Muhammadiyah dan pemerintah,\" ujar Wapres di Jakarta, Selasa.Wapres mengatakan terkait penetapan awal Ramadhan, kecuali Muhamamdiyah, sudah ada kesepakatan sistem atau cara penetapan melalui sidang Isbat di Kementerian Agama.Namun dia mengatakan, seandainya terdapat perbedaan penetapan Ramadhan, maka sudah ada pemahaman bersama untuk saling bertoleransi.\"Artinya ada toleransi, ya, misalnya, Muhammadiyah ada pendekatan ada namanya wujudul hilal, asal ada hilal. Kalau pemerintah itu ada imkanur rukyah, kemungkinan rukyah, minimal dua derajat,\" ujarnya.Meskipun demikian Wapres meyakini, jika melihat tahun ini, maka kemungkinan penetapan awal Ramadhan antara pemerintah dengan Muhammadiyah akan sama.\"Kalau melihat tahun ini kemungkinan lebih dari dua derajat, kemungkinannya akan sama. Mudah-mudahan sama,\" ucap Wapres berharap. (mth/Antara)

KPU Tegaskan Tidak Berencana Gunakan "E-Voting" dalam Pemilu 2024

BY FNN Selasa, 29 Maret 2022 20:51:31 0

Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra menegaskan sejauh ini pihaknya tidak berencana menggunakan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) pada Pemilu 2024.\"KPU sampai saat ini tidak berencana mempergunakan \'e-voting\' (dalam Pemilu 2024). Tetapi, kami sudah melakukan penggunaan teknologi informasi, sebagaimana pemilu sebelum-sebelumnya, seperti Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap). Tentu, kami juga mengagas Sirekap untuk digunakan pada Pemilu 2024,\" ujar Ilham Saputra kepada wartawan usai membuka Seminar Internasional Tata Kelola Pemilu bertajuk \"Electoral Governance in Indonesia: Adopting Technology, Promoting Transparency, and Enhancing Integrity\", di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa.Menurut Ilham, penggunaan \"e-voting\" dalam Pemilu 2024 belum bernilai penting untuk diterapkan karena selama ini, tahapan pemungutan suara dalam pemilu tidak bermasalah.Ia mengatakan hal yang bermasalah dalam penyelenggaraan pemilu berada pada tahapan rekapitulasi suara.Ilham menyampaikan bahwa dalam beberapa pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia, sejumlah pihak kerap mencurigai adanya kecurangan dalam penghitungan suara.Oleh karena itu, menurut Ilham, pihaknya lebih berfokus untuk memanfaatkan teknologi dalam penghitungan suara melalui Sirekap demi mencegah terjadinya kecurangan.\"Rekapitulasi itulah yang kami gunakan teknologi informasi agar kemudian prosesnya menjadi transparan, informasi hasil penghitungan suara dapat langsung diketahui masyarakat, dan hasilnya bisa lebih akurat karena dapat diketahui hari ke hari,\" ujar Ilham. Di samping itu, ujar dia melanjutkan, penggunaan \"e-voting\" juga memerlukan alat dengan harga dan perawatan yang mahal.Dengan demikian, menurut Ilham, jika KPU menggunakan sistem teknologi dalam pemungutan, hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya jumlah anggaran Pemilu 2024.Pada kesempatan yang sama, Ilham pun menyampaikan harapannya kepada DPR agar segera merencanakan rapat dengar pendapat dengan KPU sehingga rancangan peraturan KPU (PKPU) terkait dengan tahapan, jadwal, dan program Pemilu 2024 dapat segera disahkan. (mth/Antara)

Menko Airlangga Memperpanjang PPKM di Luar Jawa-Bali

BY FNN Selasa, 29 Maret 2022 20:47:22 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperpanjang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali dari 29 Maret hingga 14 April 2022.\"Kriteria Penerapan Level PPKM di luar Jawa-Bali adalah berdasarkan Level Situasi Pandemi COVID-19, yaitu transmisi komunitas seperti jumlah kasus, kematian, dan rawat inap, serta kapasitas respon mulai dari testing, tracing, hingga treatment,” kata Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Indikator berupa tingkat vaksinasi dosis 2 yang minimal 45 persen dan vaksinasi lansia dosis 1 yang minimal 60 persen juga dijadikan indikator penerapan PPKM.\"Kabupaten atau kota yang tidak memenuhi ambang batas akan dinaikkan satu level PPKM-nya, dengan pengecualian bagi kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk kurang dari 200 ribu orang dan kasus konfirmasi kurang dari 2 kasus per 100 ribu penduduk,\" katanya.Berdasarkan kriteria tersebut, sebanyak 26 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali menerapkan PPKM level 1, 250 kabupaten kota menerapkan PPKM level 2, dan tersisa 109 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 3.Kegiatan ibadah Ramadhan seperti shalat tarawih dan tadarus juga diperbolehkan dilakukan di masjid, sebagaimana arahan dan hasil rapat terbatas evaluasi PPKM minggu lalu.Untuk itu Airlangga meminta kepada kepala daerah agar mengantisipasi potensi penyebaran COVID-19 meningkatkan cakupan dua dosis vaksinasi ditambah booster terutama bagi lansia, menjelaskan kepada masyarakat bahwa vaksinasi selama Ramadhan tidak membatalkan puasa sebagaimana Fatwa MUI, dan menegakkan protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah.Ia juga meminta ketentuan wajib vaksinasi booster dan antigen bagi orang yang akan mudik lebaran ditegakkan, serta fasilitas kesehatan diminta bersiap untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus positif COVID-19 pasca Ramadhan dan Idul Fitri. (mth/Antara)

Selamat Datang Ramadhan!

BY FNN Selasa, 29 Maret 2022 20:28:05 0

Ini adalah salah satu tujuan puasa yang diharapkan dapat dicapai selama bulan Ramadhan. Semuanya disimpulkan dalam “taqwa” yang disebutkan dalam ayat Al-Qur’an “la’allakum tattaquun”. Oleh: Imam Syamsi Ali, Direktur Jamaica Muslim Center & Presiden Yayasan Nusantara RAMADHAN, bulan puasa yang diberkahi semakin dekat. Umat ​​Muslim semua sadar bahwa Ramadhan adalah bulan dengan banyak berkah (barokaat), rahmat (rahmah), magfirah (pengampunan), dan banyak lagi. Tentu saja itu adalah bulan puasa dan banyak jenis ketaatan (to\'aat). Muslim di seluruh dunia mengantisipasi bulan ini dengan sukacita dan manis di hati mereka. Jika mereka mengantisipasi kedatangan tamu penting yang akan membawakan mereka banyak hadiah berharga. Ini adalah konsensus di antara umat bahwa puasa adalah wajib bagi semua Muslim yang memenuhi persyaratan kewajibannya. Allah Ta’ala berfirman: “Hai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa” (Al-Baqarah: 183). Dalam ayat Al-Qur\'an ini Allah menekankan beberapa poin penting: Pertama, iman (iman) adalah dasar dari puasa itu. Meskipun Ramadhan melibatkan beberapa kegiatan sosial dan budaya yang terkait, seperti makanan, puasa tentu saja merupakan tindakan iman. Hanya orang-orang beriman yang dapat menanggapi panggilan surgawi dari Allah SWT ini untuk menjalankan puasa. Kedua, puasa telah disyariatkan (kutiba atau tertulis) dalam “Lauhul Mahfudz” sejak awal penciptaan manusia. Allah menggunakan kata \"kutiba\" dalam bentuk lampau yang berarti \"telah ditulis\" untuk menunjukkan bahwa itu bukan hanya untuk Muhammad dan para pengikutnya, tetapi juga untuk orang-orang sebelum mereka. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah: “sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu”. Ketiga, objek dalam ayat ini adalah Saum (puasa) yang artinya “menahan, menahan diri”. Ini adalah poin yang jelas bahwa inti dari puasa adalah “menahan diri dari sesuatu”. Tentunya itu berarti menjauhkan diri dari segala hal yang murka kepada Allah SWT. Menghindari makanan, minuman, dan aktivitas seksual hanyalah simbol objek yang harus dihindari. Keempat, tujuan puasa adalah untuk mencapai keadaan taqwa (takwa, taqwa, dan makna lainnya). Kata “la’alla” dalam ayat ini menunjukkan bahwa dengan menghindari makanan atau minuman saja seseorang tidak menjamin puasa. Kata tersebut menunjukkan bahwa puasa membutuhkan komitmen, perjuangan dan pengorbanan. Puasa juga dianggap sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Nabi berkata: “Islam didirikan di atas lima pilar; bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat lima waktu, bersedekah, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. ”. Beberapa Tujuan Puasa Ada banyak tujuan menjalankan puasa di bulan Ramadhan. Namun saya ingin menekankan lima tujuan yang ingin kita capai selama bulan puasa ini. Pertama, Ramadhan adalah waktu yang paling efektif untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Itu karena puasa adalah hubungan yang sangat pribadi dan intim dengan Allah. Ini adalah tindakan ibadah yang tidak melibatkan siapa pun kecuali orang yang berpuasa dan Tuhannya. Dan untuk alasan inilah Allah mengklaim puasa sebagai milik-Nya. Dia mengatakan dalam sebuah hadits Al-Qudsi: “Semua tindakan Bani Adam (manusia) adalah milik mereka kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah milikku dan aku memberikan pahala kepada orang yang berpuasa secara langsung”. Kedua, Ramadhan dikenal sebagai bulan Al-Qur\'an: \"Bulan Ramadhan di mana Al-Qur\'an diturunkan ...\". Jadi, sangat penting bagi semua Muslim menggunakan bulan untuk terhubung dengan Al-Qur\'an. Selama sebulan cobalah untuk membaca (jika mungkin lengkapi seluruh Qur’an), pelajari dan pahami, amalkan dan ajarkan kepada orang lain. Sayangnya, banyak Muslim mengetahui nilai Al-Qur\'an tetapi tidak menganggapnya serius. Ketahuilah, Al-Qur’an adalah GPS bagi kehidupan kita. Ketiga, Ramadhan juga dikenal sebagai bulan banyak ibadah (ibadah). Bagi umat Islam, ibadah ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk alasan ini, Allah menempatkan sebuah ayat di antara ayat-ayat puasa untuk memberi tahu kita seberapa dekat Allah dengan kita di bulan Ramadhan. Allah berfirman: “Dan ketika hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya Aku dekat (kepada mereka)….” (Al-Baqarah: 186). Oleh karena itu penting bagi umat Islam untuk memanfaatkan bulan Ramadhan guna mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin dengan segala jenis ritual yang telah Allah siapkan untuk kita. Keempat, bulan Ramadhan juga merupakan waktu yang paling efektif bagi orang-orang beriman untuk membentuk karakter manusiawi dan sosialnya. Padahal, selain untuk mendapatkan kesenangan (mardhotillah), tujuan dari semua ritual dalam Islam adalah untuk membangun karakter manusia yang mulia, yang dikenal dengan “Al-Akhlaq Al-karimah”. Oleh karena itu, puasa terkait erat dengan perilaku moral. Nabi (saw) memperingatkan kita dengan mengatakan: \"Mungkin ada orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus\". Kelima, selama bulan Ramadhan orang-orang beriman mengalihkan diri mereka dari kenikmatan materi atau fisik duniawi. Hal ini dilambangkan dengan pantang makan, minum, dan aktivitas seksual. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang baik bagi orang yang berpuasa untuk mengarahkan kembali orientasi hidupnya. Orientasi hidup umat Islam adalah untuk bertemu Allah, untuk masuk ke Jannah-Nya di Akhirat. Sayangnya karena kehidupan duniawi dan fisik ini banyak yang menjadi materialistis dan lupa akan orientasi kehidupan nyata (akhirah). Bulan Ramadhan benar-benar menjadi kesempatan bagi mereka untuk memfokuskan kembali orientasi hidup mereka. Itulah kehidupan yang berorientasi pada Akhirat. Ini adalah salah satu tujuan puasa yang diharapkan dapat dicapai selama bulan Ramadhan. Semuanya disimpulkan dalam “taqwa” yang disebutkan dalam ayat Al-Qur’an “la’allakum tattaquun”. Semoga Allah memberikan kita kesuksesan di bulan Ramadhan sehingga kita dapat mencapai tujuan tersebut dan banyak lagi. Amin! (*)

CBA: Ada Proyek Janggal di Kominfo

BY FNN Selasa, 29 Maret 2022 19:38:41 0

Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam 4 tahun (2019-2022) melaksanakan proyek 4 pengadaan jasa survey dan penyusunan indeks kemerdekaan pers (setahun sekali). Proyek ini di bawah satuan kerja Sekretariat Dewan Pers dan total anggaran yang dihabiskan Rp 8.768.102.200.  \"Terkait proyek ini Center for Budget Analysis (CBA) menemukan beberapa potensi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara,\" ungkap Koordinator CBA Jajang Nurjaman kepada FNN, Selasa (29/3/2022). Pertama, lanjutnya, waktu pengumuman prakualifikasi sampai pengumuman pemenang dari keempat proyek ini rata-rata membutuhkan waktu yang lama, paling cepat 34 hari dan yang terlama bisa sampai 56 hari, waktu ideal seharusnya tidak sampai 25 hari. \"Selain lamanya waktu proses tender, dua proyek pengadaan jasa penyusunan indeks kemerdekaan pers tahun anggaran 2021 dan 2022 tendernya dikerjakan pada kuartal 4 (bulan November-Desember). Waktu pengerjaan di akhir tahun juga sangat rawan penyelewengan,\" kata Jajang Nurjaman. Kedua, penentuan pagu dan harga perkiraan sendiri serta nama tender oleh Kominfo diragukan integritasnya. Berdasarkan pendekatan analisa potensi penyimpangan, semakin sedikit karakter atau tidak jelas nama proyek semakin tinggi potensi penyimpangannnya. Sebagai contoh, penggunaan nama proyek di tahun 2020 dan 2021 yakni Jasa Konsultan Survey Indeks Kemerdekaan Pers, meskipun namanya sama namun penetapan pagu jauh berbeda di tahun 2020 1.898.131.000 sebesar Rp dan tahun 2021 Rp 3.300.000.000. Hal ini bisa berdampak mahalnya nilai tender dan pemborosan uang negara. \"Terakhir, dari 4 proyek indeks kemerdekaan pers 3 proyek dimenangkan oleh perusahaan yang sama yakni PT Persero Sucofindo yang beralamat di Graha Sucofindo Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 RT.04 RW.01 - Jakarta Selatan,\" ungkap Jajang Nurjaman.  PT Sucofindo berturut-turut memenangkan tender dari tahun 2020 sampai 2022 dengan nilai proyek dari 3 tender ini sebesar Rp 7.059.520.600. Berdasarkan catatan di atas, CBA mendorong Aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan korupsi agar melakukan penyelidikan terkait 4 proyek Kominfo yakni proyek survey dan penyusunan indeks kemerdekaan pers. \"Panggil dan periksa pejabat terkait termasuk Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate sebagai penanggung jawab penguasa anggaran,\" tegas Jajang Nurjaman. (mth)

Mengenal Masjid “Dhiror”

BY FNN Selasa, 29 Maret 2022 12:08:37 0

 Kedua, kalau saja masjid itu diketahui didirikan atau diadakan dengan motivasi dan tujuan demikian, Allah mengharamkan bagi Umat Islam untuk sholat di dalamnya. Di ayat 108 itu sebuah larangan. Kata pelarangan (jangan) dalam bahasa Al-Qur’an “yadullu alat tahriim” atau menunjukkan keharaman.  Oleh: Imam Shamsi Ali, Imam/Direktur Jamaica Muslim Center, Presiden Nusantara Foundation & NYC Chaplain at Bellevue Hospital ADA sebuah peristiwa yang yang terjadi dan cukup mengganggu kenyamanan Komunitas Islam di zaman Rasulullah SAW di Madinah ketika itu. Yaitu kedengkian dan keputus asaan kaum munafik melihat kemajuan dan soliditas Umat Islam di Madinah. Dari hari ke hari mereka berusaha dengan segala cara yang busuk untuk menghalangi bahkan merusak Komunitas Rasulullah SAW. Tapi Komunitas Muslim Madinah justeru semakin berkembang dan kuat.  Dan karenanya mereka mencari cara yang lebih busuk lagi untuk merusak Komunitas. Salah satunya adalah memecah belah Komunitas dari kebersamaan dan persatuan umat dalam satu rumah ibadah (masjid Nabawi). Mereka sengaja mendirikan masjid untuk memecah belah Umat. Harapannya akan banyak dari jamaah Rasulullah yang berpaling kepada mereka.  Niat jahat nan busuk mereka ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai bagian dari sepak terjan kemunafikan mereka untuk merusak Komunitas Muslim. Mendirikan masjid bukan untuk menjadi sarana pengabdian dan ketaatan. Tapi memang karena tujuan busuk nan jahat, yang tentunya Allah Maha Tahu.  Al-Quran mengabadikan kebusukan dan kemunafikan mereka itu dalam beberapa ayat di Surah At-Taubah: 107-109: \"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, Kami hanya menghendaki kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya).\" \"Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.\" \"Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan-(Nya) itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam Neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.\" Minimal ada tiga poin penting dari tiga ayat di atas yang ingin saya garis bawahi:  Pertama, bahwa orang-orang yang di hatinya ada penyakit kemunafikan akan sengaja mendirikan masjid tandingan, dengan tujuan untuk “memecah belah” Umat. Motivasinya karena kebencian dan kedengkian sebagai bagian dari kemunafikan. Mereka akan menampilkan kemanisan wajah dengan mengaku “melakukan kebaikan”. Padahal motivasi dan tujuan mereka sangat busuk dan jahat.  Kedua, kalau saja masjid itu diketahui didirikan atau diadakan dengan motivasi dan tujuan demikian, Allah mengharamkan bagi Umat Islam untuk sholat di dalamnya. Di ayat 108 itu sebuah larangan. Kata pelarangan (jangan) dalam bahasa Al-Qur’an “yadullu alat tahriim” atau menunjukkan keharaman.  Ketiga, bagi orang beriman yang berakal dan sadar diharapkan tentunya memakai akal dan pertimbangan hati. Sehingga dapat mempertimbangkan masjid mana yang memang berdiri di atas dasar ketakwaan dan ridho Allah dan mana yang didirikan atas dasar kemunafikan dan niat busuk. Sehingga dalam mengambil pilihan tidak terjatuh ke dalam perangkap busuk kemunafikan itu.  Jika kata masjid ini dikembangkan lebih jauh maka akan dipahami sebagai jalan atau cara untuk memecah-belah Komunitas. Sehingga masjid tidak saja dibatasi maknanya sebagaj sebuah gedung tertentu. Tapi juga mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan demikian (memecah-belah Komunitas). Termasuk di dalamnya pengajian-pengajian maupun halaqah-halaqah yang bertujuan dan menimbulkan perpecahan di kalangan Komunitas. Karenanya mari kita berhati-hati dengan masjid maupun kegiatan-kegiatan dhiror. Karena semua itu boleh saja, disadari atau tidak, merupakan perangkap kemunafikan yang bertujuan memecah-belah Komunitas.  Semoga Allah jaga kita semua! NYC Subway, 28 Maret 2022. (*)

Hegemoni Barat Segera Runtuh, Islam Kembali Berjaya

BY FNN Selasa, 29 Maret 2022 11:55:42 0

Mojokerto, FNN – Pada dasarnya Allah menggilir kejayaan dan kekalahan di antara manusia. Saat ini Barat mendapat giliran memegang hegemoni dunia, sementara Islam giliran terpuruk. Tapi kondisi ini akan segera berubah berbalik. Islam akan kembali berjaya dan memimpin dunia. Demikian Anwar Hudijono, wartawan senior saat menyampaikan tausiyah pada pengajian Fajar Shodiq di Masjid Nurul Azhar, Ngoro, Mojokerto, Jatim, Ahad (27/3/2022). Menurut dia, pergiliran itu ditegaskan dalam Quran surah Ali Imran 140. “Dan masa (kejayaan dan keterpurukan) itu, Kami pergilirkan di antara manusia.” Tujuannya apa? Agar Allah membedakan orang-orang beriman dengan orang kafir. Agar ada di antara manusia yang dijadikan mati syahid. Agar Allah membersihkan orang beriman dari dosa, dan membinasakan orang kafir. “Nah, saat ini Islam sedang kena giliran terpuruk setelah lebih kurang 1.350 tahun mendapat giliran berjaya. Rasulullah menyebut era keterpurukan ini sebagai era Mulkan Jabriyah. Dunia dikuasai golongan penindas. Siapa golongan penindas ini tiada lain adalah Barat atau Amerika dan sekutunya,” katanya. Inilah era yang disimbolisasi Rasulullah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Disimbolisasi sebagai matahari terbit dari barat. Berarti matahari palsu.  Matahari palsu harus dipahami sebaliknya. Jika matahari yang asli membawa cahaya, matahari palsu membawa kegelapan. Jadi selama sekitar 300 tahun di bawah hegemoni Barat terjadi proses pergerakan dunia min an-nuri ilad- dhulumat (dari terang ke kegelapan). Menurut Anwar yang baru saja meraih awards dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim sebagai Tokoh Pers Daerah, pergantian pergiliran akan terjadi tidak lama lagi. “Kapan? Rabbi a’lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi tanda-tandanya sudah sangat banyak,” katanya. Bahkan Presiden Perancis Emmanuel Macron, menurut dia, sudah mengakui  bahwa hegemoni Barat mungkin segera berakhir. Macron bilang, saat ini tatanan dunia sedang dijungkirbalikkan dengan cara yang baru. Memiliki konsekuensi yang sangat luas  di hampir semua wilayah.  “Kalau saya segera berakhirnya hegemoni Barat bukan mungkin lagi, tapi insya Allah segera terwujud. Barat berkuasa selama 300 tahun. Al Quran surah Kahfi memberi perumpamaan dunia seperti sebuah goa yang sangat luas dan gelap. Kehidupan ala goa itu berlangsung selama 300 tahun plus 9 tahun. Jadi hegemoni Barat cukup 300 tahun plus,” tegasnya. Perjanjian Hudaibiyah Sudah banyak tanda-tanda Islam akan meraih kejayaan kembali atau memasuki fase ke lima dalam kesejarahan Islam yaitu khilafah yang sesuai Manhaj Nubuwah (sistem kenabian).  Manhaj Nubuwah pertama terjadi pada masa Khalafaur Rasyidin. Manhaj Nubuwah kedua akan hadirnya Muhammad Al Mahdi atau Imam Mahdi. Sekaligus pertanda kian dekatnya kiamat. Salah satu tanda yang paling aktual adalah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan 15 Maret sebagai Hari Melawan Islamfobia. Artinya melawan Islamfobia harus menjadi gerakan global. Posisi resolusi PBB ini seperti Perjanjian Hudaibiyah.  Perjanjian Hubaibiyah antara Rasulullah dengan golongan kafir Mekah terjadi tahun ke-6 hijriyah.  Meletakkan dasar yang kuat  sekali dalam kebijakan politik dan dakwah penyebaran Islam.  Dari situ Islam menyebar ke seluruh  pelosok dunia. “Inilah fathan mubina, kemenangan yang nyata,” tegasnya. Anwar yakin bahwa resolusi melawan Islamfobia akan segera disusul gelombang mualafisasi (orang masuk Islam) di seluruh dunia. Terutama dari kalangan ilmuwan dan kaum Nasrani seperti yang ditunjukkan oleh Al Quran.  Mengapa imuwan? Karena ilmuwan lebih dekat dengan Quran. Dalam surah Al Ankabut 49 disebutkan, “Sebenarnya (Quran) itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang berilmu. Hanya orang-orang zalim yang mengingkari ayat-ayat Kami”. Sekarang pun semakin banyak ilmuwan yang masuk Islam. Yang awalnya berniat mencari kelemahan Quran malah kesengsem jatuh cinta kepada Quran. Gelombang mualafisasi juga dari kalangan Nasrani. Kenapa? Karena pada dasarnya eksistensi kaum Nasrani itu sangat dekat dengan Islam. Dasarnya Quran surah Maidah ayat 82-83. “Dan pasti kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman. Ialah orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, juga mereka tidak menyombongkan diri”. Di ayat 83 disebutkan, “Dan apabila mereka mendengarkan apa (Quran) yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri). Seraya mereka berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Quran dan kerasulan Muhammad)”. Hal senada ditegaskan di Surah Al Isra 107-109. Nabi Isa sendiri menjelang kiamat akan turun ke bumi untuk bersaksi atas kebenaran Quran dan kerasulan Muhammad. Yahudi Tetapi ingat, tegas Anwar, tetap ada golongan yang tidak rela Islam berkembang memimpin dunia. Tidak senang cahaya Islam menyinari peradaban manusia. Mereka akan berusaha mempertahankan kegelapan.  Siapa mereka? Jawabnya ada di Al Maidah 82. “Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan musyrik”.  “Jadi sebenarnya musuh Islam abadi itu Yahudi. Di akhir sejarah ini juga akan terjadi perang Islam yang dipimpin Imam Mahdi melawan Yahudi yang dipimpin Dajjal,” katanya. Menurut dia, yang dimusuhi Yahudi bukan cuma Islam. Bapaknya sendiri, Nabi Ya’kub dituduh gila dan dilawan. Saudaranya Nabi Yusuf hendak dibunuh. Nabi Dawud dan Sulaiman hendak dikudeta. Nabi Musa dilawan dan dibenci. Nabi Luth difitnah berzina dengan dua anak gadis kandungnya. Nabi Dawud difitnah menyerobot istri orang lain dan melahirkan Sulaiman. Mereka membunuh banyak Nabi. Bahkan mereka menuduh tangan Allah diborgol. Inilah bangsa yang dikutuk oleh Daud dan Isa,” kata Anwar. Jangan Bersedih Karena saat ini masih dalam giliran terpuruk, hendaknya umat Islam memahami petunjuk Allah yang tertera di Ali Imran 139. “Dan janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”. Nabi juga sudah memberi contoh ketika dalam posisi tertindas dan  pihak yang kalah. Yaitu selama 13 tahun di Mekah. Untuk bersikap demikian memang tidak mudah. Anwar mengatakan, buktinya banyak tokoh agama yang marah melulu, mengeluh karena merasa dipersekusi, dikriminalisasi. Merasa Islam dipedayai dan didhalimi, bahkan di rumahnya sendiri. “Pada batas tertentu, sikap demikian bisa dimaklumi karena menjadi orang yang tertindas itu njarem, tidak enak,” katanya. Tapi umat juga harus ingat, menjadi pihak tertindas itu pada dasarnya tahapan untuk menjadi hamba pilihan Allah. Akan mendapat kemenangan dan akan menjadi pewaris bumi. Allah dawuh di Surah Al Qasas 5: “Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang  yang  mewarisi (bumi). (*/mth)

Menhan Prabowo Bertemu Menhan Malaysia dan Filipina Bahas Kerja Sama

BY FNN Senin, 28 Maret 2022 22:55:01 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) Ministerial Meeting antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina (Indomalphi) Tahun 2022, di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin. Menhan Prabowo juga bertemu Menteri Senior Pertahanan Malaysia Dato Seri Hishammuddin Tun Hussein dan Sekretaris Pertahanan Nasional Republik Filipina Delfin N Lorenzana. Siaran pers yang diterima di Jakarta, menyebutkan pelaksanaan TCA Indomalphi Ministerial Meeting Tahun 2022 ini mencerminkan hubungan erat yang telah terjalin lama dan komitmen yang kuat ketiga negara yang diresmikan sejak tahun 2016. Dalam pertemuan tersebut, ketiga menteri bertukar pandangan tentang situasi keamanan di Laut Sulu dan Laut Sulawesi, serta memahami perlunya memperkuat kerja sama untuk mengatasi ancaman berkelanjutan di wilayah maritim yang menjadi perhatian. Adapun ketiga negara berbagi kesamaan pandangan untuk bekerja sama di beberapa bidang. Pertama, mengoptimalkan proses komunikasi The Maritime Command Centre (MCC) di Tawau, Tawi-Tawi, dan Tarakan, agar dapat melaksanakan pertukaran informasi, pemantauan, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan laut dan udara secara efektif, termasuk mempercepat pengerahan Trilateral Maritime Patrol Liaison Officer (TMP LO) tetap di MCC masing-masing negara. Kedua, terus meningkatkan kehadiran ketiga negara di perairan kawasan yang meliputi pelaksanaan latihan maritim trilateral untuk memperkuat show of force gabungan serta untuk mencegah ancaman keamanan di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama. Ketiga, operasi pengawasan TCA di masa depan akan didorong oleh intelijen dalam memastikan produktivitas dan akurasi untuk mengurangi kegiatan jaringan kriminal transnasional di kawasan. Keempat, meningkatkan keterlibatan dan komitmen strategis di antara ketiga negara melalui perbaikan struktur, komunikasi dan koordinasi TCA yang berkelanjutan. Pertemuan ini juga mengapresiasi antusiasme dan dedikasi angkatan bersenjata ketiga negara dalam bekerja sama menjaga keamanan perairan negara-negara kawasan pesisir, meskipun terdapat keterbatasan selama pandemi. Pada tahun 2021 dilaporkan terjadi nol insiden penculikan untuk tebusan (kidnaping-for-ransom). Hal ini menandakan bahwa TCA telah berada di jalur yang benar. Sebelum pelaksanaan TCA Ministerial Meeting, Menhan Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Malaysia di sela pelaksanaan Defence Services Asia Exhibition and National Security Conference Asia 2022. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai keinginan bersama kedua Menteri Pertahanan untuk memperkuat kerja sama pertahanan yang selama ini telah terjalin, dengan memfokuskan kepada latihan bersama antara Malaysia Armed Forces (MAF) dan TNI, kerja sama keamanan perbatasan (Border Security Cooperation), dan kolaborasi industri pertahanan. Usai melaksanakan pertemuan bilateral tersebut, kedua Menhan menyaksikan penandatanganan MoU antara PT Pindad (Persero) dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) Malaysia yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose dan Ketua Eksekutif LTAT Dato’ Ahmad Nazim Abd Rahman. (mth/Antara)

Tim Gabungan TNI Selidiki Penyerangan Kelompok Bersenjata di Kenyam

BY FNN Senin, 28 Maret 2022 22:47:15 0

Jayapura, FNN - Tim gabungan yang dipimpin Kepala Seksi Intel Korem 172/PWY, Letnan Kolonel Kavaleri Kristyanto, saat ini melakukan investigasi terkait kasus penyerangan kelompok bersenjata ke Pos Satgas Mupe hingga menewaskan dua personel serta delapan orang anggota Korps Marinir TNI AL terluka.Komandan Korem 172 PWY, Brigadir Jenderal TNI Izak Pangemanan, kepada ANTARA, Senin petang, di Jayapura, mengakui, tim sudah menuju Kenyam dan akan segera melakukan investigasi. Adapun tujuan investigasi di antaranya untuk memastikan kronologi dan penyebab terjadinya penyerangan, walaupun sebelumnya memang sudah ada informasi kelompok bersenjata akan menyerang. \"Tim investigasi yang dikirim ke Kenyam itu juga beranggotakan polisi militer dan akan berada di Kenyam selama beberapa hari,\" kata Pangemanan.Ia mengakui, kelompok bersenjata menyerang ke Pos Satgas Mupe (muara dan perairan) yang ada di Kenyam, termasuk Senin siang sekitar pukul 13.15 WIT.Dari laporan yang diterima, kelompok bersenjata menembaki Pos Koteka yang dikawal Batalion Marinir 3 yang berada di bawah bandara. Tembakan itu dari seberang sungai namun suaranya terdengar bahkan hingga ke pesawat yang saat itu hendak mendarat akibat TKP nya berada di bagian bawah kawasan bandara Kenyam.\"Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut bahkan anggota Marinir melakukan perlawanan dengan menembaki KSB,\" kata dia.Kelompok bersenjata pimpinan Egianus Kogoya, Sabtu petang (26/3), menyerang Pos Satgas Mupe di Kware Bawah, hingga menyebabkan dua anggota Marinir meninggal dan delapan luka-luka. Dua personel yang meninggal yaitu Komandan Pos, Letnan Dua Anumerta Marinir Mohammad Iqbal dan Prajurit Satu Anumerta Marinir Wilson Anderson Here. (mth/Antara)

Sri Mulyani: Pendapatan Negara Februari Naik 37,7 Persen

BY FNN Senin, 28 Maret 2022 22:41:56 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pendapatan negara per Februari 2022 naik 37,7 persen (yoy) yaitu dari Rp219,6 triliun pada Februari tahun lalu menjadi Rp302,4 triliun.“Pertumbuhan pendapatan negara 37,7 persen atau kita sudah mengumpulkan Rp302,4 triliun,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Senin.Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp256,2 triliun yang meningkat 40,9 persen dari Rp181,8 triliun pada Februari 2021 serta PNBP Rp46,2 triliun.Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp199,4 triliun yang naik 36,5 persen dari periode sama tahun lalu Rp146,1 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp56,7 triliun yang juga naik 59,3 persen dari Rp35,6 triliun.Realisasi penerimaan pajak yang merupakan 15,8 persen dari target APBN Rp1.265 triliun ini secara rinci meliputi PPh non migas Rp110,2 triliun atau 17,4 persen dari target serta PPN dan PPnBM Rp74,2 triliun atau 13,4 persen dari target.Kemudian PBB dan pajak lainnya Rp1,5 triliun atau 5,1 persen dari target serta PPh Migas Rp13,4 triliun atau 28,6 persen dari target.Kinerja penerimaan pajak hingga Februari ini ditopang oleh pemulihan ekonomi yang terlihat dari baiknya PMI, harga komoditas serta ekspor dan impor.Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang sebesar Rp56,7 triliun atau 23,2 persen dari target Rp245 triliun meliputi bea masuk yang tumbuh 37,1 persen sebagai dampak membaiknya ekonomi nasional serta didorong oleh sektor perdagangan, pengolahan dan pertambangan.Penerimaan kepabeanan dan cukai juga didorong oleh cukai yang tumbuh 53,3 persen karena implementasi kebijakan cukai dan efektivitas pengawasan serta kebijakan relaksasi PPKM dan membaiknya sektor perhotelan termasuk pariwisata.Bea keluar yang tumbuh 176,8 persen turut mendorong penerimaan kepabeanan dan cukai seiring kenaikan harga produk kelapa sawit (CPO) dan peningkatan volume ekspor tembaga.Terakhir, untuk penerimaan PNBP sebesar Rp46,2 triliun yang naik 22,5 persen (yoy) dari Rp37,7 triliun dan merupakan 13,8 persen dari target Rp335,6 triliun didukung oleh meningkatnya pendapatan SDA dan BLU. (mth/Antara)

Sri Mulyani: Reformasi RI Tingkatkan Kualitas SDM hingga Infrastruktur

BY FNN Senin, 28 Maret 2022 18:20:46 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan berbagai reformasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur serta menciptakan perekonomian menjadi lebih produktif dan memiliki nilai tambah lebih tinggi.“Kami terus harus memastikan bahwa proses pemulihan ini akan didukung oleh reformasi mendasar,” katanya dalam acara Indonesia PPP (PublicPrivate Partnership) Day di Jakarta, Senin.Dari sisi fiskal, pemerintah melakukan dua reformasi yang sangat penting yaitu melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).UU HPP tidak hanya untuk mereformasi pajak yang akan memberi penambahan nilai pada pajak namun juga selaras dengan tren perpajakan global.Sementara UU HKPD bertujuan untuk memastikan manfaat belanja pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat melalui belanja yang lebih baik dan peningkatan perpajakan pemerintah daerah.Tak hanya itu, Indonesia sebagai negara berkembang terus mengejar tujuan pembangunan yang tidak hanya melalui sumber daya sendiri melainkan juga dari investor.Indonesia berupaya mengundang lebih banyak investor untuk datang agar berbagai tujuan reformasi dapat tercapai lebih cepat salah satunya melalui pembentukan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja.UU Cipta Kerja yang dibuat secara fundamental ini mengubah cara Indonesia dalam mengelola kebijakan ekonomi, menyederhanakan prosedur investasi dan memberikan iklim bisnis yang lebih jelas dan mudah.“Ini semua reformasi yang dilakukan Indonesia meski dalam situasi pandemi,” ujar Sri Mulyani.Untuk semakin menarik investor masuk ke Indonesia, pemerintah pun turut membentuk sovereign wealth fund melalui Investment National Authority (INA).Ia menjelaskan INA merupakan wadah bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia melalui pembiayaan ekuitas dan bermitra dengan Indonesia untuk menciptakan nilai tambah bagi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.Target investasi tahap pertama INA adalah di sektor infrastruktur dan transportasi termasuk jalan, listrik, bandara serta jaringan komunikasi karena sangat penting untuk konektivitas Indonesia sebagai negara besar.“Kami terus memastikan bahwa penanganan pandemi akan terus dilakukan secara konsisten sampai kita bisa berubah menjadi endemi,” tegas Sri Mulyani. (mth/Antara)

DK PBB Minta Taliban Izinkan Anak Perempuan Bersekolah

BY FNN Senin, 28 Maret 2022 18:15:18 0

New York, FNN - Dewan Keamanan PBB mengaku sangat prihatin dengan keputusan penguasa Taliban Afghanistan yang tidak mengizinkan siswi sekolah menengah bersekolah.Dewan meminta kelompok tersebut agar segera membuka kembali sekolah bagi kaum perempuan.\"Anggota Dewan Keamanan ... kembali menegaskan hak atas pendidikan bagi seluruh warga Afghanistan, termasuk anak-anak perempuan,\" tulis pernyataan PBB pada Minggu (27/3).Pekan lalu Taliban mengurungkan pengumuman bahwa sekolah menengah atas (SMA) akan dibuka bagi para siswi. Menurutnya, sekolah hanya akan dibuka setelah ada hukum Islam yang sesuai dengan kondisi tersebut.Secara tiba-tiba Amerika Serikat membatalkan pertemuan dengan Taliban di Doha, yang akan membahas isu ekonomi utama lantaran keputusan tersebut, kata pejabat AS pada Jumat.DK PBB meminta Perwakilan Khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons agar terlibat dengan pemangku kepentingan dan otoritas Afghanistan terkait mengenai isu tersebut dan kembali melaporkan perkembangannya. (mth/Antara)

Wamendag: Stok Kebutuhan Pokok Jelang Ramadhan Tersedia

BY FNN Senin, 28 Maret 2022 18:11:30 0

Palembang, FNN - Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga memastikan stok kebutuhan pokok tersedia menjelang Ramadhan berdasarkan hasil pemantauannya di pasar tradisional.“Mulai dari Bulog, pemerintah pusat dan pemerintah daerah turun ke pasar-pasar untuk memastikan ketersediaan stok jelang Ramadhan. Saya cek, tanya langsung ke pedagang, barang-barang yang dibutuhkan itu ada,” kata Jerry yang diwawancarai setelah memantau ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar KM5 Palembang, Senin.Ia mengatakan pemerintah sangat menekankan ketersediaan stok kebutuhan pokok terutama minyak goreng, gula, cabai, bawang puting dan bawang merah pada satu pekan menjelang Ramadhan.Berdasarkan pantauannya ke sejumlah pedagang di pasar tersebut, mayoritas mengatakan bahwa tidak kesulitan untuk mendapatkan barang dan komoditas tersebut. Selain itu, permintaan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok dinilai masih terkendali.Walau demikian, ia tak membantah terdapat sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami fluktuasi harga, akan tetapi dinilai masih dalam keadaan wajar.\"Pemerintah berharap kondisi ini tetap terjaga hingga Ramadhan,\" kata dia.Seperti harga telur ayam yang saat ini mulai bergerak naik menjadi Rp23.000 per kilogram, meski masih ada pedagang di pasar itu yang menjual dengan harga Rp21.000 per kilogram hingga Rp22.000 per kilogram. Baginya, kondisi ini masih relatif baik karena Ramadhan tinggal satu pekan lagi.Termasuk untuk ketersediaan minyak goreng, yang menurutnya tidak terjadi kelangkaan baik untuk minyak goreng kemasan maupun minyak curah.“Minyak curah, saya cek ada yang jual Rp14.000 per kilogram adan Rp14.500 per kilogram. Kami berupaya mengingatkan pedagang agar sesuai aturan (HET Rp14.000 per kilogram),” kata dia.Terkait minyak goreng, terpenting bagi pemerintah yakni stok tersedia walau sejumlah pedagang mengaku bahwa dijatahi oleh agen. “Jika masih dibatasi kami akan cek di ritel,” kata dia.Selain memastikan stok kebutuhan pokok, pemerintah juga memastikan kelancaran distribusi.Ketika ditanya terkait adanya antrean kendaraan pengangkut kebutuhan pokok di SPBU untuk mendapatkan minyak solar bersubsidi, ia berharap pemerintahan di tingkat daerah dapat berkoordinasi dengan pihak terkait agar keadaan tersebut tidak mengganggu kelancaran distribusi.Sementara itu, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar KM 5 mulai bergerak naik pada satu pekan menjelang Ramadhan.Ali, pedagang sayuran di Pasar KM5 Palembang, mengatakan harga cabai merah mengalami kenaikan dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, bawang putih dari Rp24.000 menjadi Rp28.000 per kilogram, bawang bombai relatif stabil Rp25.000 per kilogram, cabai rawit Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram.Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga yakni bawang merah dari Rp38.000 menjadi Rp32.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.“Yang terasa kenaikan cabai merah, yang lain relatif stabil seperti tomat, wortel, sayur-sayuran seperti kubis, oyong, sawi dan lainnya,” kata Ali.Sementara itu, pantauan ANTARA di pasar tersebut, harga telur ayam bergerak naik dari Rp21.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Kemudian, minyak goreng kemasan merek Fortune Rp23.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp14.500 per kilogram, gula pasir Rp13.000 per kilogram.Fendy, pemilik Toko Sumber Jaya mengatakan dirinya terbatas dalam mendapatkan pasokan minyak curah dari agen sehingga hanya melepas komoditas tersebut ke pelanggan.“Karena dapatnya sedikit jadi hanya jual ke langganan saja, seperti penjual gorengan dan lainnya,” kata Maifung.Setiap hari setidaknya ia mendapatkan jatah 180 liter minyak curah dari agen, yang dipastikan habis terjual.Demikian juga dengan pedagang lainnya, Maifung, pemilik toko Laris Maris di Pasar KM5 Palembang, yang hanya mendapatkan jatah dua jerigen minyak curah bervolume masing-masing 20 liter.\"Susah dapat untuk minyak curah, tapi untuk minyak kemasan banyak, ada Fortune, Sania dan Sofia. Harganya berkisar Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Tapi untuk minyak curah saya terpaksa jual Rp16.000 per liter karena beli dari agen Rp15.000 per liter,\" kata dia. (mth/Antara)

Teten Optimistis Target 30 Juta UMKM Masuk Digital Akan Tercapai

BY FNN Senin, 28 Maret 2022 18:07:56 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku optimistis sebanyak 30 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia akan mampu masuk ke ekosistem digital pada 2024, sebagaimana target yang diberikan Presiden Joko Widodo.“Dengan pendekatan digital, kami optimistis target yang diberikan Bapak Presiden dapat tercapai sehingga kita dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia,” kata Teten dalam Pembukaan Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM di Istana Negara, Jakarta, Senin.Teten menjelaskan telah terjadi kenaikan signifikan jumlah UMKM yang masuk ke pasar digital sejak 2020 atau sejak pandemi COVID-19. Pada awal 2020, kata Teten, hanya 8 juta UMKM yang masuk ke toko digital. Namun pada awal 2022, jumlah UMKM yang masuk ke ranah digital sudah 17,59 juta UMKM.“(Jumlah itu) 27 persen dari total populasi UMKM atau 58 persen dari target 30 juta UMKM onboarding di ekosistem digital,” katanya.Lebih lanjut, Menkop menjelaskan transformasi digital bukan hanya menghadirkan UMKM dalam platform digital. Transformasi digital merupakan sebuah upaya holistik, yang tidak hanya mencakup aspek pemasaran UMKM di ranah digital saja, namun juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir UMKM.Adapun, Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM dibagi ke dalam tiga kelompok kerja (working group) yang melibatkan berbagai kepentingan seperti kementerian/lembaga non-kementerian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan perbankan dan non bank BUMN, perguruan tinggi, asosiasi usaha, hingga lembaga inkubator dan pelaku platform digital seperti toko daring (e-commerce) dan fintech.Sementara itu, Presiden Jokowi menargetkan sebanyak 30 juta pelaku UMKM dapat onboarding atau masuk ke toko daring pada 2024 sejalan dengan meningkat pesatnya pasar ekonomi digital.“Minimal 20 juta (2022) dan meningkat 24 juta di tahun depan 2023, dan 30 juta di tahun 2024. Ini target,” kata Presiden Jokowi.Presiden menginginkan agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Namun agar dapat bersaing di pasar digital, ia mengakui banyak aspek yang harus dibenahi dari sisi kualitas produk hingga kemasannya.“Saya telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024. Saya ingin ekosistem kewirausahaan kita semakin baik dan akan lahir lebih banyak wirausaha-wirausaha muda yang baru, wirausaha-wirausaha muda yang produktif, kreatif dan yang siap memajukan UMKM Indonesia dan siap bersaing di pasar global,” ujarnya.Presiden meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk memperbaiki ekosistem usaha seperti perizinan, akses permodalan, inovasi dan teknologi hingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di industri UMKM.  “Memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan pelatihan keahlian-keahlian baru, mengenal dan memanfaatkan teknologi produksi serta berbagai teknologi digital yang bermanfaat bagi pengembangan usaha,” ucap Presiden.Selain UMKM masuk digital, Presiden juga meminta koperasi modern berbasis digital ditingkatkan menjadi 500 koperasi pada 2024 dari 250 koperasi di 2022, dan 400 koperasi di 2023.“Kalau semua kerja keras memiliki keinginan yang sama, mencapai target yang kita tentukan saya yakin Insya Allah bisa dilakukan,” ujar Presiden Jokowi. (mth/Antara)

Ketika Negara Kalah Sama Teroris Ekonomi

BY FNN Senin, 28 Maret 2022 16:05:58 0

BEBERAPA bulan terakhir, kenaikan harga minyak goreng (migor) sungguh di luar akal sehat. Sebab, di negara yang memiliki kebun sawit sekitar 16 juta hektar, kok terjadi kenaikan harga yang diikuti barangnya langka. Pertanyaannya, sejauh mana pengawasan dan antisipasi yang dilakukan pemerintah selama ini? Negara abai melakukan antisipasi, karena begitu mudahnya pengusaha migor menaikkan harga dengan alasan harga buah tandan segar (BTS) sawit naik. Akibatnya, harga minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO) pun naik tak terbendung. Pengusaha CPO yang umumnya adalah oligarki tidak peduli dengan permintaan dalam negeri. Karena permintaan internasional meningkat tajam, mereka pun mengguyurnya ke luar negeri. Akibatnya, pasok ke pabrik migor dalam negeri tersendat. Nah, karena terjadi ekspor yang besar pemerintah akhirnya menaikkan volume domestic market obligation (DMO) bahan baku minyak goreng menjadi 30 persen.  Akan tetapi, angka tersebut tidak mampu membendung kenaikan harga migor yang membuat emak-emak meradang. Meradang, karena selain harganya yang sempat Rp 70.000 per dua liter (di daerah tertentu), juga barangnya langka. Antrean panjang guna mendapatkan migor terjadi di kota-kota besar seantero nusantara. Bahkan, antrean migor pun sempat membawa korban meninggal dunia. Pemerintah sempat melakukan upaya subsidi terhadap migor, termasuk kemasan. Pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah guna menekan harga. Harapannya, supaya harga terjangkau masyarakat dan pasok tidak menghilang. Upaya keras yang dilakukan pemerintah itu tidak membuahkan hasil. Malah yang terjadi migor hilang di pasar, termasuk di pasar modern dan swalayan. Akan tetapi, di balik hilangnya migor itu, ada saja pihak tertentu yang mencoba menimbunnya. Pengusaha migor telah membaca kemampuan keuangan pemerintah. Mereka melakukan tekanan supaya harga migor sesuai selera pasar. Ketika pemerintah menggelontorkan uang mensubsidi harga migor, pengusahanya pun melakukan petak umpat. Mereka sengaja menyembunyikan produknya. Pengusaha migor menekan pemerintah, sehingga akhirnya kalah dan membiarkan harga migor kemasan sesuai selera pengusaha. Pemerintah hanya fokus mengamankan harga migor curah yang ditetapkan Rp 14.000 per liter. Sedangkan harga migor kemasan bervariasi dengan harga rata-rata Rp 48.000 per dua liter atau Rp 24.000 per liter. Akan tetapi, pengusa migor betul-betul lihai dan licin seperti produksinya. Begitu pemerintah fokus pada migor curah, yang kemasan dengan harga Rp 24.000 per liter sangat mudah diperoleh, terutama di pasar swalayan atau modern. Padahal, ketika pemerintah mensubsidi, barangnya langka, membuat kaum ibu teriak di mana-mana. Negara tidak mampu menurunkan harga minyak goreng. Kenapa, karena pengusaha tahu kemampuan kantong pemerintah, yang tidak akan mampu lama memberikan subsidi Dalam kasus migor ini, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, pengusaha migor yang umumnya dikuasai oligarki, melakukan test case terhadap perekonomian nasional. Mereka melakukan uji-coba, yang kira-kira kalimatnya berbunyi, \"Mempermainkan migor saja bisa kami lakukan dan membuat pemerintah kalang kabut. Bagaimana jika secara serentak kami mainkan juga harga kebutuhan pokok lainnya.\" Kedua, oligarki yang sering juga disebut pengusaha keturunan Cina ternyata mampu menundukkan pemerintah. Mereka seenaknya mengeruk keuntungan di tengah penderitaan rakyat yang secara ekonomi sangat terpuruk akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).  Cara-cara yang dilakukan oligarki tersebut merupakan ciri sabotase ekonomi. Bahkan, bisa disebutkan permainan migor oleh pengusaha yang memproduksinya merupakan bentuk terorisme ekonomi. Padahal, selama ini pemerintah selalu mengatakan, \"Negara tidak boleh kalah kepada teroris.\" Tetapi, kok negara kalah pada terorisme ekonomi, dalam hal minyak goreng.  Apakah negara akan terus membiarkan terorisme ekonomi? Apakah negara akan terus membiarkabmn teror ekonomi yang diperkirakan terus dilakukan ologarki? Kita tunggu sikap dan tindakan tegas dari negara terhadap pelaku teroris ekonomi nasional itu. (*)

Anwar Hudijono: Awards ini Saya Dedikasikan untuk Pak Jakob Oetama

BY FNN Senin, 28 Maret 2022 11:44:32 0

Surabaya, FNN – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur memberikan Awards (penghargaan) kategori Tokoh Pers Daerah kepada Anwar Hudijono, wartawan senior. Awards  diserahkan dalam puncak acara Hari Pers Nasional Jawa Timur di taman Wisata Bahari Lamongan (WBL),  Sabtu (26/3/2022). Anwar Hudijono dinilai sebagai jurnalis senior yang memiliki komitmen tinggi pada persoalan keumatan, sosial, budaya, serta politik. Dia masih aktif menuangkan ide dan pikirannya melalui tulisan yang dimuat di berbagai media hingga saat ini. “Mas Anwar sangat layak menerima awards ini,” kata Ahmad Munir, Wakil Ketua PWI Pusat yang menyerahkan awards. Anwar mengatakan, sangat bersyukur atas awards ini. “Sudah hampir 40 tahun saya menempuh jalan pena. Di saat mendekati ujung akhir perjalanan, awards ini adalah energi baru agar saya terus menulis sebagai sedekah ilmu. Mudah-mudahan jadi imu yang bermanfaat sehingga pahalanya akan terus mengalir ketika saya sudah berada di alam barzah,” katanya. “Awards ini saya dedikasikan kepada mentor jurnalistik saya yaitu almarhum Bapak Jakob Oetama, pendiri Kompas, dan Bapak Valens Goa Doy, pendiri Persda. Juga kepada tiga tokoh yang mempercayai saya menulis biografinya. Yaitu Prof Abdul Malik Fadjar MSc, Prof dr Sam Soeharto, dan Ir Edy Antoro. Dan untuk sahabat saya yang mantan Walikota Kota Batu, Eddy Rumpoko,” katanya. Budi Bola dalam tulisannya di Majalah Prapanca edisi Maret 2022 menarasikan, “Sosok wartawan lengkap melekat pada diri jurnalis senior ini. Visi bagus, kinerja di lapangan saat liputan trengginas, tulisan mengalir indah dan dinikmati pembaca, selalu mengiringi hasil kerja Anwar Hudijono.” Tak hanya itu saja. Untuk urusan komunikasi, lanjut Budi, dia juga dikenal mudah akrab dan egaliter. Jangan heran pula bertahun-tahun namanya selalu melekat dalam sejarah dunia kewartawanan, terutama di Jawa Timur. Bisa jadi, tautan sejarah kewartawanannya yang kental mengalir di tubuh Anwar dipacu pendidikannya di Pendidikan Guru Agama (PGA). Tantangan dunia kewartawanan makin dipupuk  seiring pilihan pendidikan terakhirnya di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) IKIP Malang. Menulis Sejak PGA Anwar memang belajar menulis di media saat sekolah Di PGA Atas Mujahidin Surabaya. Dia dibimbing kakak iparnya, H Anshary Thayib yang pernah menjadi Ketua PWI Jatim dan anggota Komnas HAM. Salah satu tulisannya saat awal menulis berjudul “Mahdiisme dan Protes Sosial” yang dimuat di Majalah Pendidikan Agama (MPA) tahun 1979. Tulisan ini bikin heboh. Bakat menulisnya sudah terlihat sejak sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) AL Islam Mojorejo, Caruban Madiun yang didirikan ayahandanya, Guru Soeroya. Semakin kelihatan saat sekolah di PGA Al Islam Mojorejo, Caruban. Dia memang lahir di desa itu tanggal 22 Juni 1960. Ia putra nomor 8 dari 9 bersaudara pasangan Guru Soeroya dengan Hj Sri Subitah. KakakNya yang nomor 6 adalah Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Pada saat kuliah dia aktif menulis artikel di koran kampus Komunikasi, di koran Surabaya Post, Jawa Pos, Pelita. “Saat itu selain untuk mengasah talenta, juga untuk cari uang tambahan biaya kuliah hahaha,” katanya mengenang. Wartawan Kompas Selagi kuliah tinggal satu semester, Anwar bekerja sebagai wartawan Kompas tahun 1984. Akhirnya kuliah baru dia selesaikan tahun 1986. Saat menjadi wartawan Kompas dia menggunakan inisial Ano. Ia pensiun tahun 2012. Dia mendapat  tugas dari Kompas untuk merevitalisasi tabloid Surya menjadi koran harian bersama seniornya, Valens Doy dan Max Margono. Tahun 2003-2004 dia menjadi Pemimpin Redaksi Surya. Dia juga ditugaskan menjadi Wakil Pemimpin Redaksi Sriwijaya Post Palembang tahun 1990-1991 dan Wapemred Bernas Jogja tahun 1994-1995. “Tulisan-tulisan Ano juga menjadi semacam guarantee, jaminan, laporan suatu kejadian enak dan nikmat dibaca,” tulis Budi.  Terbukti ayah empat orang anak hasil pernikahannya dengan Tri Sulistyowati itu, tulisannya kerap membukukan prestasi terbaik. Keempat anaknya adalah Agastya Suryogilang, Ahistya Purbolintang dan kembar Al Uyuna Galuh Cintania dan Al Uyuna Galuh Cantika. Bahkan ada semacam peribahasa di kalangan wartawan Jawa Timur, gelar terbaik Piala Prapanca yang digelar PWI Jatim ‘pasti’ diraih jika Ano mengirimkan tulisannya. Hingga kini Ano masih memegang rekords  juara 5 kali Piala Prapanca untuk kategori karya tulis. Menulis Buku Ano adalah penulis produktif. Paling tidak sejumlah buku hasil tulisannya sudah menjadi bukti otentik. Di antaranya “Gardu Refleksi Sosial Menuju Kehidupan yang Demokratis” (terbit tahun 2004). “Darah Guru Darah Muhammadiyah Perjalanan Hidup A Malik Fadjar” (ditulisan bersama Anshary Thayib 2006). “Republik Agro Perjalanan Hidup Edy Antoro” (2014). “Antara Mikrobiologi dan Mikropolitik Perjalanan Hidup Sam Soeharto (2015). “Geliat Kota Wisata Batu Periode Krusial Tahun 2007-2012\" (2012).  Banyak lagi tulisannya yang dibukukan bersama penulis lain dalam bunga rampai. Misalnya buku “Hunian Ternyaman Kumpulan Cerpen Terbaik Lomba Sastra Aksara 2016” (Editor, Ismet Fanany dkk 2016). “Politik Indonesia Kini Potret Budaya Politik Hingga Dinamika Pilkada” (Editor Abdul Aziz Sr 2019). “Perempuan-perempuan Tangguh Suar yang Tak Pernah Padam” (Editor Budi Suwarna dkk 2021). “Republik Salah Kelola Indonesia dalam perspektif Politik” (Editor Abdul Aziz Sr 2021). “Pak Jakob dawuh eksistensi wartawan baru lengkap jika sudah menulis buku. Itulah yang juga memberikan inspirasi dan spirit saya. Insya Allah saya akan menulis buku tentang Zaman Gelap dalam perspektiF Eskatologi Islam,” kata Ano. Setelah pensiun, dia sempat menjadi Koordinator Lembaga Sensor Film (LSF) Jatim tahun 2017-2021. “Di usia menjelang  umur 62 tahun, tulisan-tulisan indah Ano masih banyak  dinikmati sedikitnya di 16 media daring,” tulis Budi. Ditambahkan, sosok ini juga memiliki slot tetap sebagai narasumber di media televisi seperti TVRI Jatim. (*/mth)

Apa Salah Dokter Terawan?

BY FNN Ahad, 27 Maret 2022 20:44:43 0

Sependek pengetahuan saya, baru kali ini, seorang Dokter, dipecat secara permanen, dalam suatu Majelis besar atas nama seluruh Dokter se-Indonesia, yang disebut Muktamar IDI. Oleh: Tifauzia Tyassuma, President di Ahlina Institute, Medical Doctor, Scientist in Nutritional Neuroscience and Predictive Epidemiology IKATAN Dokter Indonesia (IDI) sebaiknya bicara. Klarifikasi secara terbuka. Alasan mengapa Dokter Terawan Agus Putranto mendapat hukuman dikeluarkan secara permanen dari IDI. Ini hukuman yang luar biasa berat. Dan saya menyesalkan, mengapa Para Dokter yang hadir pada Muktamar IDI, Sampai Hati menyebarluaskan video tentang keputusan Rapat Tertutup tersebut, ke sosial media. Anda, siapapun juga Anda, Dokter yang hadir, yang menyebarluaskan video dalam Rapat tertutup Muktamar IDI. Terlepas dari apapun permasalahan antara IDI dengan Dokter Terawan, Anda, Dokter X, yang pertama kali menyebarluaskan video itu, dan kalian, para Dokter yang menyebarluaskan Video itu keluar dari arena Muktamar, Kalian itu Biadab! Bayangkan kalau hal ini terjadi pada kalian sendiri. Ini preseden yang betul-betul buruk! Rapat Tertutup adalah Rapat Tertutup. Masa kalian Dokter-Dokter tidak tahu menjaga etika dan moral obligatory? Dokter dalam Sumpah Dokter, wajib melindungi Dokter lain, seperti saudara kandung. Kalian tega makan daging teman sendiri. Dokter Terawan telah menerima hukuman berat sekali, Tidak Bisa Praktek Seumur Hidup! Dan, masih kalian tambahi lagi: Nama Baiknya Tercemar! Kalau IDI tidak segera bicara, akan banyak sekali spekulasi muncul di luar. Spekulasi pertama dari saya adalah ini: \"Adakah hubungan keputusan IDI ini dengan Vaksin Imunoterapi Nusantara? Adakah tekanan dari Industri Farmasi, agar Vaksin Imunoterapi Nusantara gagal lahir?\" IDI supaya kalian tahu, Dokter Terawan ini dibenci teman-teman Dokter sendiri, tetapi dicintai pasien-pasiennya. Dicintai Rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar akan lahirnya Vaksin Imunoterapi Nusantara (VIN). Kepada Dokter Terawan, pesan saya: 1. Metode Brainwashed Therapy atau DSA versi Terawan, ditegakkan Validitasnya dengan Penelitian Randomized Controlled Trials (RCTs) dengan Metodologi dan Protokol yang ketat. Ini saja kekurangan Dokter Terawan yang belum dipenuhi. Apabila RCT berhasil membuktikan bahwa metode ini berhasil menyembuhkan atau mengurangi tanda dan gejala defect pada Otak, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengabaikan metode ini. Dan metode ini, apabila berhasil dibuktikan dengan RCT, adalah Legacy yang luar biasa, bagi murid-murid Anda, Para Dokter Radiologi Intervensi. Usul saja, berikan saja nama Terawan Brain Therapy (TBT). Dengan catatan: Sudah di RCT. Dari syarat suatu Intervensi, metode Anda sudah memenuhi dua dari tiga syarat VIA, Valid - Important - Applicable. Important dan Applicable sudah, Valid- nya yang harus ditegakkan dengan RCT. RCT, Dok T, kuncinya adalah RCT. 2. Lanjutkan perjuangan Vaksin Imunoterapi Nusantara. Rakyat menunggu dengan harapan dan doa. IDI harus tahu, Dokter Terawan saat ini menjadi semacam Pahlawan bagi Rakyat. Dengan kesediaan pasang badan untuk pembuatan Vaksin Imunoterapi Nusantara (VIN), di-bully dihajar, dihambat sana-sini, sampai tidak jelas lagi sekarang, bagaimana nasib VIN yang ditunggu-tunggu rakyat. VIN dan Dokter Terawan, sudah menjadi Ikon Perlawanan Rakyat terhadap oligarki Industri Farmasi dan Penguasa. Apapun itu, DSA, atau Terawan Brain Therapy ini, juga sudah melekat di hati para pasien dan mantan pasiennya, terutama yang merasakan manfaatnya. Sekali lagi, dalam soal DSA-nya Dokter Terawan ini, saya juga tidak sepenuhnya sejalan dengan beliau. Tetapi dalam soal pemecatan Dokter Terawan oleh IDI secara permanen, di dalam Muktamar IDI, acara yang melibatkan seluruh Dokter di Indonesia, baik yang hadir maupun yang tidak, adalah suatu bentuk kesewenang-wenangan terhadap dua pihak: 1) Pihak Dokter Terawan; 2) Pihak Dokter-Dokter yang secara umum tidak banyak memahami permasalahan sesungguhnya, dan mungkin juga tidak sepakat ketika acara Muktamar yang akbar, digunakan untuk menghukum seorang Teman Sejawat, atas nama Dokter seluruh Indonesia. Pelanggaran Etika, kalau IDI mendakwa Dokter Terawan melakukan Pelanggaran Etika Berat, sehingga layak dijatuhi hukuman mati atas Kartu Anggota IDI-nya, sering, atau beberapa kali terjadi, dan dilakukan oleh Para Dokter. Sependek pengetahuan saya, baru kali ini, seorang Dokter, dipecat secara permanen, dalam suatu Majelis besar atas nama seluruh Dokter se-Indonesia, yang disebut Muktamar IDI. Seharusnya kalaupun ada masalah IDI dengan Dokter Terawan, diselesaikan secara tertutup di ruang Pengurus Besar, bukan di ruang Muktamar. IDI harus tahu, Anda bukan Lembaga yang harum namanya, pun bukan Lembaga yang disukai rakyat. Dan Dokter, secara umum, bukan orang yang disukai Rakyat, dibutuhkan iya, disukai tidak. Akibat cap arogansi yang belum juga luntur sampai saat ini. IDI, dalam Muktamar ini, lagi-lagi menunjukkan arogansi profesi Dokter, kali ini bahkan kepada saudara sekandungnya sendiri, sesama Dokter sendiri. Sekarang sudah muncul tagar #saveDokterTerawan. Selanjutnya bukan hanya Aburizal Bakrie yang akan bertestimoni. (*)

UMKM binaan Pertamina Tawarkan Beragam Promo Menarik di Inacraft 2022

BY FNN Ahad, 27 Maret 2022 18:19:14 0

Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) menawarkan beragam promo menarik kepada para pengunjung yang berbelanja di stan UMKM mitra binaan Pertamina dalam pameran bertajuk Inacraft 2022. Berbagai promo itu mulai dari diskon 20 persen dengan belanja minimal Rp500 ribu hingga kesempatan mendapatkan kupon Lucky Dip untuk mendapatkan saldo LinkAja bernilai jutaan rupiah. \"Dengan voucher tersebut selanjutnya diundi untuk mendapatkan saldo LinkAja hingga total puluhan juta,\" kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman dalam keterangan di Jakarta, Ahad./ Fajriyah mengatakan pihaknya mengikutsertakan 25 mitra binaan dalam rangka mendukung pelaku UMKM dan meningkat daya saing produk lokal. Menurut dia, kegiatan ini juga berguna dalam mempromosikan UMKM dan ajang memperkenalkan produk lokal ke masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Pameran Inacraft 2022 saat ini masih berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) dengan jumlah pengunjung mencapai sembilan ribu orang hingga hari ketiga ajang tersebut. Fajriyah mengatakan respons positif tersebut juga dirasakan oleh stan UMKM Pertamina yang kebanjiran pengunjung dari pagi hingga malam. Pemilik produk dengan merek dagang \"Batik Bantul\" bernama Budi Harjana mengaku baru pertama kali mengikuti pameran tersebut. Ia merasa sangat senang menjadi bagian dari UMKM yang mengisi stan Pertamina. Pada 23 Maret 2022, hari pertama pembukaan pameran itu, Budi sudah mendapat pelanggan baru dari Jakarta yang biasa memasarkan batik di Senayan City. Sekali transaksi 150 potong batik langsung diborong. \"Hari ini saya juga mendapat buyer lagi yang berasal dari Australia. Dia beli 10 potong dengan 10 motif sampel kain batik pewarna alami. Dia juga berjanji akan datang ke rumah produksi di Yogyakarta setelah gelaran Inacraft 2022 selesai,\" kata Budi. Sementara itu, Ros, pemilik Monalisa Collection yang menjual aneka sepatu, tas, dan cenderamata yang terbuat dari karung goni menceritakan bahwa ketika zaman penjajahan Jepang, orang tuanya selalu memakai pakaian dari karung goni. Kisah itu kemudian menginspirasi Ros bahwa karung goni dapat diolah dan disterilkan agar menjadi halus dan tidak menimbulkan gatal. Kini produknya sudah dikenal karena unik dan elegan. Produk yang dijual UMKM Pertamina berkualitas dengan harga terjangkau. Beragam promo menarik juga ditawarkan untuk menarik minat pengunjung. Pertamina senantiasa mendukung pencapaian sustainable development goals atau SDGs melalui implementasi program-program berbasis environmental, social, and governance (ESG) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pertamina demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat. Melalui program-program UMK dan semangat Energizing Your Future, perseroan ingin senantiasa menghadirkan energi yang dapat menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar dan energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan, serta berupaya terus mendorong setiap mitra binaan menjadi UMK naik kelas dan go global. (mth/Antara)

Pangdam Tanjungpura Siap Kirim Raider Walet Sakti ke Papua

BY FNN Ahad, 27 Maret 2022 18:13:52 0

Kapuas Hulu, FNN - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto mengatakan siap mengirimkan prajurit Raider Khusus 644/Walet Sakti ke Papua dalam operasi pengamanan objek vital.\"Yang dibutuhkan prajurit raider sekitar 155 personel dan saya minta Raider Khusus 644/Walet Sakti. Saat saya tanya, prajurit siap semua itu,\" kata Sulaiman Agusto di Putussibau Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu.Dia meyakini prajurit Raider Khusus 644/Walet Sakti siap menjalankan penugasan operasi tersebut. Menurutnya. hal itu terbukti prajurit tersebut dapat bertugas saat di operasi di Kongo.\"Prajurit kami siap, saya tanya tadi mereka dengan semangat menjawab siap diberangkatkan. Di Kongo, negara orang lain saja, berhasil; ini di Papua masih negara kita,\" katanya.Penugasan operasi di Papua bertujuan menjaga pengamanan objek vital. Dia juga mengatakan seorang prajurit harus selalu siap apabila negara memanggil, karena penugasan merupakan suatu kehormatan bagi seorang prajurit TNI.\"Penugasan itu suatu kehormatan, pada banyak yang minta penugasan, tetapi yang dibutuhkan ke Papua itu yang raider,\" katanya.Menurutnya, latihan persiapan secara internal dilakukan di Batalyon Raider Khusus 644/Walet Sakti pada Juli. Kemudian, pada Agustus baru bergabung dengan Yonif Raider 631/Antang. (mth/Antara)

Kemenperin: TIIWG G20 Wujudkan RI Masuk 10 Besar Negara Teratas Dunia

BY FNN Ahad, 27 Maret 2022 17:18:57 0

Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian menyebut bahwa The First Meeting Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20 menjadi jembatan bagi Indonesia masuk 10 besar negara teratas dunia.“Ada kepentingan besar dari Pemerintah Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 ini, yakni dengan mengusulkan isu industri masuk dalam TIIWG sehingga menjadi TIIWG,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko SA Cahyanto lewat keterangannya di Jakarta, Sabtu.Eko menyampaikan, Kemenperin terus berupaya mewujudkan aspirasi besar pada peta jalan Making Indonesia 40, yakni menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.Berbagai upaya yang telah dijalankan, antara lain adalah menjalin kerja sama dengan negara-negara mitra strategis dalam mengakselerasi penerapan industri 4.0.Eko menjelaskan bahwa industri berperan penting dalam mendongkrak perekonomian di suatu negara. Misalnya di Indonesia, sektor industri memberikan kontribusi signfikan bagi capaian investasi serta perdagangan nasional.\"Oleh karena itu, kami ingin isu industri dibahas secara mendalam pada gelaran G20 kali ini guna memulihkan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.Bahkan, sektor industri mempunyai kontribusi sebesar 15% terhadap GDP dunia, yang di antaranya disokong oleh negara-negara anggota G20.“Maka itu, ketika Indonesia mengajukan jadi TIIWG, banyak negara yang mendukung, dan mereka sangat concernterhadap pentingnya isu sektor industri dibahas dalam gelaran G20,” imbuhnya.Eko optimistis, melalui hajatan Presidensi G20 Indonesia, TIIWG akan menjadi forum penting sebagai sarana bagi negara anggota G20 untuk mendorong kerja sama membuat kebijakan yang efektif.“Apalagi dengan adanya dampak pandemi Covid-19, yang mengakibatkan gangguan aktivitas ekonomi global, sehingga kita bisa bersama-sama untuk segera pulih dan bangkit kembali,” ungkapnya.Menurut Eko, di balik efek pandemi Covid-19 selama dua tahun lebih, ada satu hal yang dapat menjadi peluang atau dimanfaatkan dengan baik adalah penerapan digitalisasi di sektor industri.Melalui upaya transformasi digital, sektor industri mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya secara lebih efisien sehingga turut mendongkrak daya saingnya.“Kami yakin, sesuai aspirasi pada roadmap Making Indonesia 4.0, dengan penerapan digitalisasi akan menaikkan kembali kontribusi ekspor industri sebesar 10% dari nett ekspor PDB nasional seperti yang pernah dicapai pada akhir tahun 90 dan 2000an. Selain itu, kami harapkan kegiatan RnD sektor industri juga semakin aktif untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing,” paparnya.Lebih lanjut, Indonesia punya potensi besar yang perlu dioptimalkan, yaitu adanya bonus demografi.“Kita semua punya tanggung jawab kepada generasi muda yang memerlukan lapangan pekerjaan dan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi mereka,” tandasnya.Eko menambahkan, kerja sama dalam mengakselerasi implementasi industri 4.0 antara negara-negara anggota G20 sangat penting karena memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengurangi konsumsi energi dan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang tersedia di dunia.“Hal ini dapat memberikan peluang yang signifikan bagi anggota G20 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai tujuan SDGs,” ujarnya.Eko menyampaikan, dalam banyak penelitian juga menunjukkan bahwa sektor manufaktur yang telah mengadopsi industri 4.0, mampu lebih tangguh dalam menghadapi krisis seperti dampak dari pandemi.Oleh karena itu, percepatan implementasi industri 4.0 menjadi solusi industri untuk siap menghadapi krisis yang terjadi saat ini maupun pada masa mendatang.“Pelaku industri dan sektor lainnya dapat merespons dengan cepat untuk melakukan transformasi digital dalam menghadapi dampak pandemi, karena kondisi pandemi Covid-19 justru mendorong industri untuk mempercepat penerapan industri 4.0 melalui transformasi digital dalam sistem produksi, peningkatan skill, inovasi dan kerja sama kemitraan dengan banyak pihak terkait,” jelasnya.Di samping itu, melalui isu industri 4.0 yang diangkat dalam TIIWG G20, Kemenperin mendorong terjadinya percepatan transformasi digital dan inovasi di sektor industri baik dalam negeri maupun global yang dapat memberikan potensi untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas dan efisiensi industri.“Kerja sama internasional akan memberikan manfaat strategis bagi Indonesia maupun negara-negara lainnya karena dapat menghasilkan strategi percepatan implementasi industri 4.0 dan memaksimalkan manfaatnya serta memitigasi dampak negatif dari perubahan teknologi,” pungkasnya. (mth/Antara)    

BMKG Prakirakan Sebagian Besar Wilayah Indonesia Berawan

BY FNN Ahad, 27 Maret 2022 17:15:13 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami cuaca berawan pada Minggu.Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG melalui laman www.bmkg.go.id di Jakarta, cuaca berawan akan dialami oleh sejumlah daerah yakni Serang, Yogyakarta, Surabaya, Palangka Raya, Tanjung Pinang, Lampung, Pekanbaru, Padang, Medan, Banjarmasin, Tanjung Selor, Mataram, Mamuju, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sofifi dan Manokwari.Sementara cuaca di wilayah Bengkulu, Jambi dan Palembang berpotensi kabut.Selanjutnya wilayah yang akan mengalami hujan dengan intensitas ringan yakni Semarang dan Samarinda.Wilayah yang berpotensi cerah berawan pada hari ini adalah Banda Aceh, Jakarta, Bandung, Pontianak, Pangkal Pinang, Denpasar, Gorontalo, Kupang, Palu dan Jayapura. (mth/Antara)        

Kotak Hitam Kedua China Eastern Ditemukan

BY FNN Ahad, 27 Maret 2022 17:05:59 0

Beijing, FNN - Kotak hitam kedua dari pesawat China Eastern Airlines yang jatuh di perbukitan Daerah Otonomi Guangxi berhasil ditemukan di titik lokasi kejadian pada Minggu pagi, seperti disampaikan Pusat Tanggap Darurat Nasional China.Kotak hitam kedua tersebut ditemukan terpendam di kedalaman 1,5 meter lapisan tanah perbukitan Kabupaten Tengxian, Guangxi.Pesawat jenis Boeing 737-800 milik China Eastern Airlines jatuh dalam posisi vertikal dari ketinggian hampir 9.000 meter dan menghunjam ke tanah perbukitan di wilayah selatan China itu pada Senin (21/3).Pesawat penumpang domestik bernomor penerbangan MU-5737 tersebut jatuh dalam perjalanan dari Kunming, Provinsi Yunnan, menuju Guangzhou, Provinsi Guangdong.Kotak hitam pertama telah ditemukan petugas pada Rabu (23/3) malam dan telah dikirimkan ke Beijing untuk dipelajari lebih lanjut.Kedua kotak hitam berisi data terakhir penerbangan dan rekaman percakapan di kokpit.Data-data yang terekam bakal mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan udara terburuk di China dalam 12 tahun terakhir itu.Sementara itu, otoritas setempat pada Sabtu (26/3) malam secara resmi mengumumkan bahwa 132 orang di dalam pesawat nahas yang terdiri dari 123 orang penumpang dan sembilan kru dinyatakan tewas.Sebanyak 114 jasad penumpang dan enam awak telah berhasil diidentifikasi. (mth/Antara)  

Fajar/Rian Melesat ke Final untuk Pertama Kali Setelah Dua Tahun

BY FNN Ahad, 27 Maret 2022 17:02:15 0

Jakarta, FNN - Untuk pertama kalinya dalam dua tahun, pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mengamankan posisi mereka dalam final turnamen Swiss Open 2022 setelah mengalahkan ganda putra asal Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Sabtu waktu Basel.Kemenangan 22-20, 13-21, 21-8 hari ini sekaligus menandai keunggulan perdana Fajar/Rian atas unggulan kedua tersebut setelah selalu kalah pada empat pertemuan.\"Pertama-tama syukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan lancar dan tanpa cedera. Rasanya pasti senang ya, setelah empat pertemuan belum pernah menang sama sekali. Jadi pas hari ini menang bisa menambah kepercayaan diri kami. Ini juga masuk final pertama setelah lama sekali,\" kata Rian lewat keterangan resmi PP PBSI di Jakarta, Ahad. Terakhir kali unggulan keempat ini merasakan atmosfer final ialah pada Korea Open 2019 yang berlangsung  September tahun itu.Bermain menyerang namun tetap sabar menjadi kunci kemenangan ganda putra peringkat sembilan dunia ini.Rian menjelaskan, pada gim pertama mereka kami lebih banyak mengadu bola depan dan selalu berusaha mengambil inisiatif serangan sehingga bisa mengukuhkan keunggulan.  Namun pada poin sembilan gim kedua, Rian melakukan kesalahan drive yang menyangkut net. Kesalahan ini secara tak terduga membuat Aaron/Soh berbalik percaya diri dan banyak menginisiasi serangan yang membuat Fajar/Rian malah kehilangan fokus.\"Di gim ketiga kami coba menerapkan pola yang sama dengan gim pertama, kontrol bola depan dan terus ambil serangan. Pelatih juga selalu menginstruksikan dan mengingatkan kita untuk berani di bola depan dan siap pertahanannya,\" kata Rian.Tetapi Fajar/Rian mengaku tidak mau terlalu larut dalam kegembiraan dan langsung mengalihkan fokus kepada laga puncak.Mereka juga berharap bisa terjadi all Indonesian final karena masih ada Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan yang juga menantang ganda putra Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.\"Tugas belum selesai, kami mau fokus untuk laga final besok. Semoga bisa bertemu dengan rekan senegara jadi bisa lebih enak, mau siapapun juaranya tetap Indonesia,\" kata Rian.Selain Fajar/Rian, Indonesia sudah meloloskan wakil tunggal putra Jonatan Christie ke laga puncak setelah mengalahkan Kidambi Srikanth dari India dengan 18-21, 21-7, 21-13.Sayang, langkah rekan sepelatnasnya, Anthony Sinisuka Ginting, dihentikan wakil India Prannoy H.S. dengan 19-21, 21-19, 18-21. (mth/Antara)    

Presiden: Pemindahan Ibu Kota Negara Wujudkan Indonesia Sentris

BY FNN Ahad, 27 Maret 2022 16:57:35 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan sebuah cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.\"Kita ingin Indonesia bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Pemindahan Ibu Kota Negara bukan proyek mercusuar, bukan untuk gagah-gagahan,\" kata Presiden dalam sambutannya pada Pelantikan dan Pengukuhan DPP PA GMNI Periode 2021-2026 yang diikuti ANTARA secara virtual, Sabtu.Dalam sambutannya, Kepala Negara meminta seluruh anggota DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menekankan bahwa tanggung jawab untuk memajukan kemerdekaan dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Presiden Jokowi mengajak seluruh kader GMNI untuk berani membuat terobosan dan tidak menggantungkan diri pada negara lain.Oleh sebab itu, katanya, pemerintah memulai pembangunan Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 20 Maret 2022.Presiden menegaskan bahwa cita-cita untuk memindahkan IKN telah digagas oleh Presiden Ke-1 Republik Indonesia Soekarno, yang hendak memindahkan ibu kota ke Palangka Raya sejak 1957.Menurut Presiden, proyek pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.\"Pulau Kalimantan adalah mutiara Indonesia berada di zamrud khatulistiwa. Transformasi besar yang kita lakukan bukan semata-mata pindah Ibu Kota Negara, kita harus menjadi ekonomi kuat dan mandiri,\" kata Presiden. (mth/Antara)    

Musnahkan dan Hancurkan Oligarki

BY FNN Ahad, 27 Maret 2022 16:50:21 0

Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ISTANA bersama pasukannya terus bermanuver untuk memperpanjang masa jabatan dan akan berspekulasi untuk bisa kembali berkuasa untuk 3 periode. Istana meminta intelijen melakukan kerja mengukur reaksi masyarakat, lakukan Tes The Water, sebagai umpan cepat mendapatkan reaksinya, dan koordinasikan secara senyap untuk memunculkan gelombang rakyat dukungan memperpanjang masa jabatan dan atau jabatan 3 periode  Ulah tersebut berkaitan dengan masa jabatan Jokowi   akan berakhir pada 2024. Berhubungan dengan nasib dirinya dan  oligarki, akan selamat makin kuat atau bernasib fatal berantakan. Jika Jokowi lengser dari jabatannya, berganti rezim pro rakyat. Nasib oligarki  akan kalang kabut pilihannya kabur. Sementara antek antek mantan penguasa akan berhadapan dengan hukum dan harus menjadi pesakitan atau bisa jadi hrs berhadapan dengan hukuman mati. Manuver akan terus dilakukan oleh oligark sampai menemukan jalan skenario aman bisa melahirkan dan meneruskan legacy orang nomor satu di Indonesia itu yang bisa mengamankan kekuasaannya. Manuver untuk mengamankan Presiden dan oligark akan mengecil atau membesar tergantung reaksi rakyat. Kondisi seperti harus di lawan, singkirkan rasa takut untuk melawan Oligarki. Watak oligarki yang agile, adaptif, oportunis, sebuah organisasi yang telah kehilangan sentuhan spirit equality (persamaan), karena terbenam dalam jerat kekuasan segelintir orang. “Daya rusak yang ditimbulkan oligarki meliputi banyak dimensi. Tidak saja dalam moral politik yang saat ini makin terabaikan dan melahirkan petualang-petualang politik tanpa etika, seenaknya mencabut hak hak rakyat.  Bukan saja merusak  pelaksanaan rule of law, namun juga kerusakan lingkungan fatal dengan kerugian material dan immaterial yang fantastis. Tidak saja merenggut hakekat demokrasi substansial, namun pula menggerus rasa keadilan sosial, dengan wataknya yang tirani. Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people. (Seorang Pangeran yang karakternya ditandai oleh setiap tindakan yang dapat mendefinisikan seorang Tiran, tidak layak untuk menjadi penguasa rakyat bebas). Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Oligarki saat ini jelas adalah musuh bersama bagi kita. Dengan eksistensinya yang kerap tersamar, mereka sejatinya adalah “imagined enemy. Untuk itu diperlukan penguatan kesadaran bagi siapa saja akan bahaya oligarki ini. Kita lawan untuk dimusnahkan . Cabut mandat untuk penguasa tirani musnahkan, singkirkan, tenggelamkan dan hancurkan Oligarki. (*)

Mabes Polri Akhirnya “Melawan” Jokowi

BY FNN Sab, 26 Maret 2022 23:19:07 0

Pertanyaan selanjutnya, mengapa Jokowi “membolehkan” Sekretariat Presiden membeli merek Quechua Arpenaz dari Prancis? Apa industri kecil-menengah di Indonesia belum ada yang mampu memproduksinya? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN PENGARAHAN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022, berbuntut panjang. Setidaknya, tudingan Presiden Joko Widodo yang menyebut seragam Polri-TNI masih impor justru diklarifikasi telah sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Seperti dilansir dari Tempo.co, Jumat (25 Maret 2022 13.06 WIB), Mabes Polri menyatakan, pengadaan seluruh seragam dan atribut yang digunakan aparat kepolisian telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo memastikan, pengadaannya memedomani arahan Presiden. Ia tidak merinci apakah memang seragam hingga sepatu yang digunakan polisi saat ini adalah hasil impor. “Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan memedomani arahan Bapak Presiden,\" katanya, Jumat, 25 Maret 2022. Presiden Jokowi melihat rinci pengadaan barang dan jasa di pemerintahan pusat, daerah, sampai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tak hanya yang skala makro tapi juga mikro. Jokowi mengaku miris karena pengadaan ini masih banyak diisi oleh barang-barang dari luar Polri. \"Cek yang terjadi, sedih saya belinya barang-barang impor,\" kata Jokowi sambil geleng-geleng kepala dalam acara tersebut. Untuk pengadaan barang dan jasa, Jokowi menyebutkan anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun. Pemerintah daerah lebih besar lagi yaitu Rp 535 triliun. Sementara di BUMN yaitu Rp 420 triliun. Menurutnya, kalau saja 40 persen dari total anggaran modal pengadaan ini bisa dialihkan untuk produk lokal, maka bisa memicu pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah sampai 1,71 persen. Sehingga, pemerintah tiodak usah cari investor lagi dan diam saja seraya konsisten membeli barang-barang yang diproduksi di pabrik dan UMKM lokal. “Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,” tegas Jokowi. Jokowi lalu menyinggung beberapa contoh pengadaan seperti CCTV yang harus diimpor, padahal ada yang diproduksi di dalam negeri. \"Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor,\" katanya. Kemudian, seragam dan sepatu tentara hingga polisi yang dibeli dari luar negeri, di saat produksi lokal ada di mana-mana. Belum lagi impor alat kesehatan yang di dalam negeri ada, tapi masih membeli produk impor. \"Jangan diteruskan,\" kata Jokowi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kebijakan impor beras, gula, kedelai, dan bahan pangan lainnya yang terjadi selama ini? Apakah Jokowi tidak pernah melarangnya, atau malah mendiamkannya? Apakah lahan pertanian kita sudah habis sehingga produksi pertanian jadi sangat berkurang? Kalau CCTV saja masih impor, bagaimana dengan tenda yang dipakai Jokowi berkemah di titik nol calon Ibu Kota Negara (IKN) bermerk Quechua Arpenaz? Jokowi berkemah Senin hingga Selasa, 14-15 Maret 2022. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, dalam kegiatan kemah, Jokowi dan para pejabat memakai tenda seperti kegiatan kemah pada umumnya. Tenda itu merupakan inventaris Sekretariat Presiden. Tenda tersebut tidak baru, melainkan sisa penanganan bencana gempa bumi Poso 2018 lalu yang tidak terpakai. Kasetpres Heru menjelaskan, tenda yang digunakan Jokowi bermerk Quechua Arpenaz. Merek yang sama juga digunakan oleh para menteri dan pejabat lainnya. “Sama sisa stok jaman dulu juga,” ujar Heru. Cobalah tengok tenda bermerk Quechua Arpenaz ini dari mana asalnya. Tenda yang digunakan Jokowi memicu rasa penasaran sebagian orang. Tenda yang digunakan Jokowi merupakan jenis inflatable air, Quechua Arpenaz ini merek dagang Prancis. Ini adalah tenda yang mampu menampung hingga empat orang. Tenda ini memiliki ruang tidur dan ruang tamu yang luas. Ruang tamu ini juga disetel berdiri agar memudahkan para tamu. Bahan yang digunakan tenda ini dapat mengurangi panas dengan ventilasi mekanik. Tenda ini juga dapat menahan angin hingga 60 km/jam, dengan berat 20 kilogram. Mengutip CNBC Indonesia (16 March 2022 09:15), harga tenda tersebut, berdasarkan penelusuran dari sejumlah lapak toko online berkisar Rp 10 jutaan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Jokowi “membolehkan” Sekretariat Presiden membeli merek Quechua Arpenaz dari Prancis? Apa industri kecil-menengah di Indonesia belum ada yang mampu memproduksinya? Cobalah Googling dan ketik “industri tenda untuk kemah Indonesia”. Di sini muncul sekitar 160.000 hasil (0,44 detik). Beragam jenis tenda mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah semua ada di sini. Sangat ironis jika tenda saja harus beli merek luar seperti Quechua Arpenaz dari Prancis. Industri pertahanan seperti Pindad Bandung saja mampu bikin senjata yang menang kompetisi dengan negara lain, masa’ jahit tenda kemah saja tidak mampu, malah beli merek dagang asing. “Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor,” tandas Jokowi, kesal dengan nada tinggi. Keliatan sekali Jokowi sangat marah dan kesal. Yang kena damprat adalah menteri yang paling doyan gunakan APBN untuk belanja impor. Antara lain Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Kemendikbud Ristek, dan BUMN. Namun, mengapa yang “ditegur” secara terbuka justru terkait seragam Polri dan TNI? Jokowi jelas mulai “bermain api” dengan institusi yang selama ini terkesan berada di belakang Jokowi dan koleganya. Sebelum berbicara soal impor-imporan itu, seharusnya Jokowi berkaca diri terlebih dahulu. Sehingga, tidak sampai kena “skakmat” seperti diucapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri di atas. “Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan memedomani arahan Bapak Presiden,\" kata Irjen Dedi. (*)  

Wapres: Peningkatan Akses Air dan Sanitasi Dorong Penurunan "Stunting"

BY FNN Sab, 26 Maret 2022 14:16:33 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) Ma\'ruf Amin mengatakan bahwa peningkatan akses terhadap sarana penyediaan air bersih dan sanitasi layak dapat mendorong penurunan kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya.\"Ada banyak faktor yang berkontribusi pada upaya penurunan stunting, di antaranya kesehatan lingkungan, terutama terkait sanitasi dan ketersediaan air minum layak,\" katanya di Kediaman Resmi Wakil Presiden di Jakarta, Sabtu.Dalam Rapat Kerja Nasional III Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) yang digelar via daring, Wapres mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan target peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi layak untuk mempercepat penurunan stunting.Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, ia menjelaskan, pemerintah menargetkan 100 persen rumah tangga mempunyai akses terhadap air minum layak dan 90 persen rumah tangga mempunyai akses terhadap sanitasi layak pada 2024.Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir cakupan fasilitas penyediaan air minum layak naik 1,5 persen dan cakupan sanitasi layak naik 2,9 persen sehingga persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak mencapai 90,7 persen dan rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak sekitar 80,2 persen.\"Kinerja ini harus segera kita tingkatkan karena kita hanya memiliki sisa waktu dua tahun untuk mencapai target tahun 2024,\" katanya.Pemerintah berusaha mempercepat penurunan stunting karena masalah gizi tersebut bisa menghambat upaya pembangunan sumber daya manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi.\"Stunting menyebabkan penurunan kecerdasan dan kemampuan kognitif serta terganggunya metabolisme tubuh, sehingga (tubuh) rentan terhadap penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes. Kesemuanya itu akan menurunkan produktivitas di masa depan,\" kata Wakil Presiden.\"Kedua, stunting menyebabkan kerugian ekonomi sebesar dua sampai tiga persen terhadap total PDB sebuah bangsa. Bagi Indonesia, total kerugian akibat stunting mencapai lebih dari Rp300 triliun setiap tahunnya,\" ia menambahkan.Wakil Presiden mengatakan bahwa pemerintah berupaya menurunkan kasus stunting yang saat ini berada di angka 24,4 persen menjadi 14 persen pada 2024.\"Artinya, dalam kurun waktu sekitar dua tahun ke depan kita harus bisa menurunkan prevalensi stunting hingga lebih dari 10 persen,\" katanya.Dia berharap Rapat Kerja Nasional III HAKLI tahun 2022 menghasilkan rumusan dan rekomendasi kebijakan bermakna, termasuk rekomendasi yang berkenaan dengan upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia.Ketua Umum Pimpinan Pusat HAKLI Arif Sumantri mengatakan bahwa rapat kerja nasional himpunan membahas tiga isu strategis, termasuk transformasi dalam pelayanan primer, pelayanan rujukan, sumber daya manusia kesehatan, teknologi kesehatan, dan pembiayaan kesehatan pasca-pandemi COVID-19.Selain itu, menurut dia, Rapat Kerja Nasional III HAKLI membahas dampak perubahan iklim yang berkaitan erat dengan ketersediaan air bersih serta pemanfaatan bonus demografi. (mth/Antara)  

Kemenperin: RI Tunjukkan Komitmen Industri Berkelanjutan di TIIWG G20

BY FNN Sab, 26 Maret 2022 14:10:24 0

Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko SA Cahyanto mengatakan Indonesia ingin menunjukkan komitmen industri berkelanjutan pada The First Meeting Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20.\"Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah mengadopsi dan menerapkan standar keberlanjutan yang memang sudah menjadi komitmen,\" kata Eko pada konferensi pers virtual, di Jakarta, Jumat.Isu keberlanjutan menjadi salah satu yang akan dibahas dalam TIIWG G20 di Solo beberapa waktu mendatang.Eko memaparkan industri merupakan salah satu sektor pengguna energi terbesar, sehingga penting bagi industri untuk bisa lebih efisien dalam penggunaan energinya.Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, telah memiliki Standar Industri Hijau sebagai acuan industri nasional dalam menerapkan industri hijau.\"Standar Industri Hijau sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan kami sudah memiliki banyak peraturan standar industri hijau yg memang sudah diterapkan meskipun saat ini sifatnya masih sukarela,\" ujar Eko. Melalui Penghargaan Industri Hijau yang diberikan Kemenperin, Eko menyampaikan aspek industri hijau pada Standar Industri Hijau semakin lama semakin baik, karena pada akhirnya penerapannya merupakan bagian dari konsep standar keberlanjutan yang sudah menjadi komitmen.\"Ini menjadi penting dalam rangka meningkatkan daya saing industri itu sendiri. Kemudian, lebih mengefisienkan industrinya sehingga punya daya saing yang lebih tinggi. Tentunya, aspek keberlanjutan menjadi terjaga,\" tukas Eko.Secara global, Indonesia juga membuat komitmen terkait pengurangan efek gas rumah kaca yang menjadi juga perlu dicermati bersama.Untuk mendukung keberlanjutan sektor industri, Eko menambahkan Kementerian Perindustrian juga telah memperkenalkan kawasan industri generasi keempat yang aspek industri hijaunya sangat kuat, di mana Industri 4.0 juga masuk didalamnya.Menurut Eko, intervensi teknologi di dalam infrastruktur melalui konsep smart infrastructure menjadikan kawasan industri generasi keempat tersebut hub digital.\"Kami sudah memfasilitasi pembangunan kawasan industri di tanah kuning Kalimantan Utara yang nantinya akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dengan memanfaatkan energi yang berasal dari aliran Sungai Kayan di Kalimantan Utara,\" pungkas Eko. (mth/Antara)  

Taman Nasional Manusela Kembali Buka untuk Traveller "Healing" di Keindahan Alam

BY FNN Sab, 26 Maret 2022 14:04:18 0

Ambon, FNN - Balai Taman Nasional Manusela menyatakan membuka kembali kunjungan wisata di kawasan konservasi di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku itu mulai tanggal 24 Maret 2022, dan salah satunya kunjungan wisata alam ke kawasan pendakian gunung Binaiya yang cocok untuk traveller yang mau healing sambil menikmati keindahan alam. Kepala Balai Taman Nasional (TN) Manusela, MHD Zaidi di Ambon, Sabtu, mengatakan kawasan konservasi tersebut sempat ditutup cukup lama karena dampak pandemi COVID-19. Meskipun kini sudah kembali dibuka, lanjutnya, namun jumlah kunjungan masih dibatasi hanya 30 persen dari biasanya.  “Pembatasan ini kan kita mengacu kepada aturan pemerintah pusat. Dalam kabupaten, kita mengarah pada gugus tugas, yang membatasi area wisata dengan 50 persen,” kata Zaidi.. Ia menjelaskan untuk lokasi pendakian binaiya jalur Piliana, kunjungan per hari dibatasi dua orang hingga maksimal 34 orang per hari. Kemudian di jalur Huaulu maksimal kunjungan 77 orang per hari. Sedangkan untuk destinasi wisata Pantai Ora dan sekitarnya, kapasitas kunjungan untuk piknik maksimal 108 orang per hari, untuk berenang 109 orang, snorkling 13 orang, dan tracking 19 orang per hari. Untuk lokasi Goa Hatusaka, kapasitas untuk kemah hanya dua orang per orang, dan tracking 11 orang. Untuk lokasi tracking mangrove, kapasitas untuk kemah lima orang, wisata mangrove satu orang, berenang 56 orang, piknik 22 orang, dan tracking 22 orang. Untuk jalur Birdwatching jalan SS Trans Seram, Birdwatching, 20 orang, dan tracking 25 orang.  Menurutnya, meskipun diberikan peluang sesuai surat edaran Bupati Maluku Tengah sebesar 50 persen, namun dirinya mengambil langkah untuk membatasi hanya 30 persen, ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan COVID-19 kembali.  “Jadi saya sekarang masih agak protektif. Jadi saya buka aja 30 persen walaupun kapasitasnya di sana bukanya 50 persen, tetap saya buka dulu 30 persen, melihat perkembangan. Kalau 30 persen ini tidak bermasalah termasuk tingkat penularan COVID-19, termasuk kesiapan lapangannya oke, mungkin saya akan naikkan ke 50 persen,” jelasnya.  Selain itu, kata Zaidi, Balai TN Manusela juga secara ketat menerapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap para wisatawan. Di antaranya, wisatawan wajib menjaga kebersihan lokasi wisata dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan mewajibkan pengunjung menggunakan masker, serta menerapkan jaga jarak antar pengunjung dan memastikan tidak ada kerumunan untuk mencegah potensi penyebaran COVID-19.  “Jadi saya kan juga bilang, akan melakukan monitoring dan evaluasi. Nanti dari evaluasi itu, kita lihat sejauh mana perkembangan ini. Kalau oke, dari segi penerapan Prokes dan kesiapan lapangan, pasti akan kami kembangkan,” tuturnya. Sementara itu, Koordinator Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (Apgi) Maluku, Dadang Udjur mengatakan, sangat menyambut positif dengan dibukanya kembali taman manusela, termasuk jalur pendakian Gunung binaiya.  “Karena dengan dibukanya kembali kegiatan pendakian, sektor pariwisata dalam hal ini para pelaku usaha wisata seperti operator pendakian, pemandu gunung dan porter dapat kembali menjalankan usahanya yang sempat terhenti selama penutupan kawasan ini akibat pandemi COVID-19,” kata Dadang.  Menurutnya, terkait dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh Balai TN manusela merupakan Standar Operasional Prosedur(SOP) dalam reaktvasi secara bertahap di kawasan taman nasional dalam masa new normal pandemi COVID-19.  “Harapan saya semoga pandemi segera berakhir sehingga aktivitas di kawasan taman nasional manusela dapat kembali normal seperti sedia kala,” ujarnya.  Ia juga mengimbau kepada para wisatawan dan pendaki, agar tetap mematuhi protokol kesehatan, dan menjaga kelestarian alam  “Jangan lupa untuk tetap menghormati norma masyarakat setempat serta menjaga etika selama melakukan pendakian,” pungkas Dadang.  Taman Nasional Manusela adalah kawasan konservasi dengan luas sekitar 189.000 Hektare. Lokasi kawasan ini hampir meliputi 75 persen kabupaten Maluku Tengah.  Taman ini merupakan gabungan dari dua cagar alam, yaitu Wae Nua dan Wae Mual beserta seluruh perluasan wilayahnya. Namun demikian, secara administratif kawasan Taman Nasional Manusela termasuk di Kecamatan Seram Utara dengan ibukota Wahai dan Kecamatan Seram Selatan dengan ibukota Tehoru.  Taman Nasional Manusela juga merupakan daerah konservasi alam terindah yang ada di Indonesia. Berbagai aktifitas pun dapat dilakukan di Taman Nasional Manusela, mulai dari panjat tebing, hiking, camping, snorkling, hingga diving pun dapat dilakukan di berbagai lokasi pilihan dengan daya tarik yang berbeda-beda. (mth/Antara)  

Sri Mulyani Sebut Aset Keuangan Syariah RI Capai 143,7 Miliar Dolar

BY FNN Sab, 26 Maret 2022 13:57:39 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan total aset keuangan syariah Indonesia pada akhir Desember 2021 mencapai 143,7 miliar dolar AS.\"Ini sudah menikmati tingkat pertumbuhan positif sebesar 13,82 persen,\" kata Sri Mulyani dalam acara Global Islamic Investment Forum (GIIF) di Jakarta, Jumat.Dengan demikian, pangsa pasar keuangan syariah domestik mencapai 10,6 persen pada tahun lalu. Aset dan pangsa pasar keuangan syariah tersebut, kata dia, menunjukkan potensi Indonesia yang sangat kuat di sektor keuangan berbasis syariah, yang juga selaras dengan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG).Pembiayaan sosial seperti zakat pun pada tahun lalu telah terealisasikan 3,8 persen dari potensinya, yakni Rp327 triliun.\"Potensinya sangat besar dan kini sedang dikembangkan,\" ujarnya.Sri Mulyani menuturkan pemerintah saat ini juga sedang mempromosikan lebih banyak instrumen keuangan sosial, misalnya Cash Waqf Linked Sukuk (CLSW) yang menciptakan potensi ekonomi Indonesia cukup besar.Langkah tersebut akan diteruskan agar seluruh potensi ekonomi yang dimiliki bisa digapai oleh Indonesia. Di sisi lain, katanya kepopuleran penerapan ESG dalam keuangan syariah Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sangat selaras.\"Kami percaya bahwa kesesuaian nilai dan prinsip Islam dengan prinsip ESG akan memberikan lahan subur bagi pengembangan investasi yang berbasis dan konsisten dengan ESG, tetapi juga sesuai dengan nilai Islam,\" tutup Bendahara Negara tersebut. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Cek Kesiapan GWK Cultural Park untuk Lokasi G20

BY FNN Sab, 26 Maret 2022 13:53:40 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meninjau Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park di kabupaten Badung, Bali pada Jumat yang rencananya akan menjadi lokasi jamuan makan malam para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022.Tiba di lokasi sekitar pukul 10.30 WITA, Kepala Negara disambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Direktur GWK Haryanto Tirtohadiguno, Komisaris Utama GWK SN. Suwisma, Direktur GWK Erwyanto Tedjakusuma, dan Komisaris Utama PT Telkomsel Wishnutama Kusubandio.Selanjutnya Presiden Jokowi bersama rombongan berjalan menuju area GWK Cultural Park untuk meninjau dan mendengarkan penjelasan dari masing-masing unsur terkait.Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti dalam keterangannya selepas peninjauan mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan terkait rencana menjadikan GWK Cultural Park sebagai lokasi jamuan makan malam KTT G20.Salah satunya terkait perluasan area pintu masuk dan tempat parkir yang memudahkan kegiatan para delegasi.\"Kementerian PUPR ditugaskan untuk menyiapkan arena untuk jalannya, masuknya, kemudian juga nanti pada tempat \'entrance\' harus dibuat yang agak lebih plong, lebih lebar, sehingga nanti akan lebih memudahkan kepala negara untuk turun dari \'drop off\' menuju ke tempat \'dinner\', kemudian nanti setelah \'dinner\' kembali lagi untuk dijemput lagi,\" ungkap Diana.Selain GWK Cultural Park, Presiden Jokowi juga memberikan arahan kepada Kementerian PUPR untuk melakukan penghijauan di sekitar jalan tol yang akan dilintasi para delegasi KTT G20.Diana pun menyebut Kementerian PUPR akan melakukan penanaman pohon bugenvil di sekitar median jalan tol.\"Di kanan-kirinya itu kita lakukan penanaman-penanaman pohon dan yang lebih pas mungkin itu pohonnya adalah kamboja, ciri khasnya di Bali, dan juga pohon pandan laut, dan beberapa tanaman perdu agar itu bisa menjadi keindahan juga dari jalan tol tersebut,\" tambah Diana.Diana berharap kegiatan penghijauan di sekitar jalan tol tidak hanya dilakukan di Bali, namun juga dilakukan di seluruh jalan tol yang ada di Tanah Air.\"Jalan tol ini juga nanti menjadi percontohan juga kalau misalnya jalan tol itu harus ada penghijauan,\" ucapnya.Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Bali Wayan Koster.Seusai meninjau GWK Cultural Park, Presiden Jokowi lalu memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pedagang kaki lima dan warung di Pasar Alas Kusuma, Kabupaten Badung. (mth/Antara)  

BUMN Ajak Warga Lingkar Mandalika Pilah Sampah Jadi Emas

BY FNN Sab, 26 Maret 2022 13:32:59 0

Lombok Tengah, FNN - Sejumlah perusahaan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dan mendirikan bank sampah untuk mengajak warga lingkar Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memilah dan mengumpulkan sampah yang bisa dijadikan emas.\"Warga di enam desa penyangga ini, khususnya, bisa menabung dengan sampah yang telah dipilah ke bank sampah. Setelah itu mereka bisa mengambil emas, setelah tabungan sampah mereka cukup,\" kata Kepala Divisi Corporate Social Responsibility Pegadaian Rully Yusuf di Praya, Lombok Tengah, Sabtu.Kegiatan Bakti BUMN untuk Indonesia di Mandalika itu dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Tohir secara virtual, melalui siaran langsung Instagram.\"Program Bakti BUMN merupakan employee volunteering yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepedulian pegawai BUMNterhadap masyarakat dan lingkungan melalui keterlibatan aktif sebagai relawan dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di masing-masing BUMN maupun lintas BUMN,\" katanya.Para relawan, ujar dia, dapat membantu meningkatkan pemahaman warga sekitar akan pengelolaan sampah yang baik, sehingga bisa menekan kebiasaan membuang sampah sembarangan serta sekaligus mendapatkan manfaat lebih dari kegiatan memilah sampah di Bank Sampah Putri Nyale.Untuk itulah, katanya,sosialisasi yang  dilakukan, dimulai dari penanaman nilai, kebiasaan dan aturan dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menggunakan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), terutama dalam mengelola sampah rumah tangga.\"Kehadiran bank sampah diharapkan dapat mendukung minat masyarakat dalam memilah sampah di rumah untuk kemudian dikelola di bank,\" katanya.Koordinator Bidang TJSL Kementerian BUMN Teddy Purnama mengatakan bank sampah ini merupakan salah satu tempat pemilihan sampah terpadu, guna menjawab persoalan sampah di objek wisata Mandalika. Selain itu, program ini merupakan bentuk komitmen kepedulian BUMN terhadap lingkungan di Mandalika khususnya, maupun di objek wisata lainnya.\"Ini untuk mengedukasi masyarakat supaya peduli sampah dan mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, karena sampah juga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan ketika dikelola dengan maksimal,\" katanya.Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru menyampaikan program Bakti BUMN di Mandalika Lombok selaras dengan komitmen Jasa Marga untuk berkontribusi pada kehidupan masyarakat melalui program Creating Shared Value (CSV), yaitu menciptakan manfaat bersama dan pada saat yang sama juga memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan.“Di tahun ini, manfaat dari program CSV semakin lengkap dengan kehadiran para relawan terpilih dalam program Bakti BUMN. Di sini mereka akan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat dan perangkat desa serta sekaligus menjadi agen perubahan BUMN sehingga dapat mempengaruhi warga sekitar. Ini juga merupakan wujud nyata kami dalam mendukung pelaksanaan program TJSL ke arah yang lebih baik, sesuai panduan ISO 26000 dan tercapainya SDGs,” katanya.Program Bakti BUMN di Mandalika Lombok merupakan program perdana yang membuka rangkaian proyek percontohan Program Bakti BUMN yang diselenggarakan di tiga dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas: Mandalika, Sumba dan Danau Toba.Sepuluh relawan terpilih dalam Program Bakti BUMN di Mandalika Lombok itu, terdiri atas sejumlah karyawan BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Perkebunan Nusantara X, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Angkasa Pura II dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (mth/Antara)  

Akhir Pekan, Sebagian Wilayah Indonesia Diguyur Hujan

BY FNN Sab, 26 Maret 2022 13:27:12 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Sabtu.Dilansir dari laman www.bmkg.go.id, kondisi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar pulau di Indonesia dikarenakan adanya daerah tekanan rendah di wilayah Samudera Hindia Barat Daya, Banten serta sirkulasi siklonik di Kalimantan serta di Laut Arafuru.Daerah tekanan rendah dan sirkulasi tersebut membentuk daerah pertemuan atau konvergensi yang memanjang dari Laut Cina Selatan hingga Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Utara dan juga di wilayah Nusa Tenggara Timur.Situasi tersebut memicu pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah tekanan rendah di sepanjang daerah konvergen. BMKG melaporkan hujan berpotensi mengguyur Pulau Sumatera dengan intensitas ringan di beberapa wilayah seperti Banda Aceh, Tanjungpinang, Pangkalpinang, Pekanbaru.Hujan ringan juga berpeluang terjadi di wilayah Jambi dan Bandar Lampung. Palembang berpotensi berkabut dan wilayah Padang serta Bengkulu cenderung berawan.Pulau Jawa berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Serang, Bandung dan Semarang. Sementara perlu diwaspadai hujan dengan intensitas lebat di wilayah Yogyakarta. Sementara untuk hujan disertai kilat dan petir berpotensi terjadi di wilayah Surabaya. Kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta diprakirakan berawan.Prakiraan cuaca di Kalimantan berpeluang hujan dengan intensitas ringan di wilayah Palangkaraya, Pontianak dan wilayah Samarinda. Sementara untuk hujan disertai kilat dan petir berpotensi terjadi di wilayah Banjarmasin dan Tanjung Selor.Denpasar, Mataram dan Kupang berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Pulau Sulawesi diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan dan situasi yang sama mendominasi berapa wilayah seperti Palu, Makassar, Mamuju dan Kendari.Sementara itu untuk wilayah Manado berpotensi hujan yang dapat disertai kilat dan juga petir. Gorontalo cenderung berawan.Prakiraan cuaca di wilayah timur Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Ambon, Ternate dan juga di wilayah Jayapura. Sementara wilayah Manokwari berpulang hujan disertai petir. (mth/Antara)  

Merekayasa Kudeta Terhadap Konsitusi

BY FNN Sab, 26 Maret 2022 11:49:14 0

Jika ada partai yang mendukung dan melakukan gerakan mengkhianati UUD 1945, jelas partai tersebut wajib dibubarkan, sebab sudah terbukti melakukan pengkhianatan. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Pancasila MASIH ingat di benak kita dengan #2019 Ganti Presiden #polisi dengan garang membubarkan acara deklarasi di Tugu Pahlawan dan disiapkan kelompok yang berseberangan untuk diadu-domba. Masih ingat juga bagaimana Achmad Dani yang tidak bisa ikut karena tidak bisa keluar dari hotel Majapahit di jalan Tunjungan Surabaya yang saat itu puluhan angkot bayaran menutup jalan Tunjungan agar Acmad Dhani tidak bisa ikut deklarasi di Tugu Pahlawan. #2019 Ganti Presiden #tidak ada pelanggaran hukum bahkan konstitusi menjamin berkumpul, berserikat mengeluarkan pendapat. Ini berbeda dengan sekarang, isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode jelas melanggar konstitusi. Pasal 7 UUD 1945: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Jadi, kalau ada yang coba-coba untuk mengkudeta Konstitusi harusnya polisi menangkap mereka yang menyebarkan isu dan bahkan memasang bahlio, mengumpulkan masa, membuat deklarasi dukung-mendukung, tetapi polisi membiarkan bebas melanggar konstitusi. Ada grand desain untuk melakukan pengunduran pemilu demi kepentingan oligarki, perdebatan antara Luhut Binsar Pandjaitan dan para pakar tentang big data, sudah jelas bagaimana peran Menko Marinves ini sebagai inisiator penundaan pemilu dan presiden tiga periode. Sebagai pejabat negara jelas dengan terang-terangan melanggar hukum, dan berkhianat pada UUD negara. Bukannya dalam sumpah jabatan akan setia pada konstitusi negara dan segala peraturan selurus-lurusnya. Teks sumpah jabatan menteri: \"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara\". Teks sumpah jabatan presiden: \"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”. Jadi. jelas ide untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden dan pejabat negara bukan hanya melanggar konstitusi tetapi mengingkari sumpah atas nama Allah, pengkhianatan terhadap sumpah jabatan jelas telah pupus etika dan moralnya. Begitu juga dengan Anggota DPR yang ikut mendukung menunda pemilu dan memperpanjang jabatan juga merupakan pengkhianatan terhadap Allah dan sumpah jabatan. Teks sumpah Anggota DPR sebagai berikut: \"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sudah jelas merupakan pengkhianatan pada UUD 1945, sebab tidak dijadikan pedoman mengambil kebijakan UUD 1945 yang mengatur jabatan Presiden di khianati. Jika ada partai yang mendukung dan melakukan gerakan mengkhianati UUD 1945, jelas partai tersebut wajib dibubarkan, sebab sudah terbukti melakukan pengkhianatan. Rekayasa untuk perpanjangan masa jabatan Presiden tampak dengan mulai tumbuhnya baliho dukungan dan mulai ada operasi untuk membentuk opini masyarakat melalui deklarasi bayaran. Bagaimana negara dalam keadaan bahaya justru aparatnya tidak melakukan tindakan dan pencegahan. Di sini kita bisa membandingkan ketika deklarasi #2019 Ganti Presiden #yang tidak melanggar konstitusi itu justru dilakukan tindakan represif, perlu dilakukan perlawanan oleh rakyat yang setia terhadap konstitusi dan Pancasila maka perlu digalakkan lagi #2024 Ganti Presiden #jelas demi tegaknya konstitusi. (*)

Anies Baswedan – Puan Maharani “Kartu Mati”?

BY FNN Jum'at, 25 Maret 2022 23:56:55 0

Namun, di tengah jalan, 2001, Gus Dur dipaksa lengser oleh MPR juga dengan rekayasa hukum seolah terlibat kasus Buloggate dan Brunaigate. PKB sebagai partai pengusungnya nyaris tidak ada pembelaan sama sekali. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN WACANA memasangkan Anies Baswedan dengan Puan Maharani pada Pilpres 2024 ditawarkan oleh Puan sendiri saat diwawancarai CNN Indonesia. Dalam politik mungkin saja hal itu bisa terjadi. Apalagi jika Presidential Threshold 20 persen masih tetap dipertahankan dan didukung oleh PDIP yang salah satu Ketua DPP-nya adalah Puan Maharani. Sebagai Gubernur DKI Jakarta yang tidak punya kendaraan, jelas tawawan Puan ini sangat menggiurkan Anies Baswedan.   Bahkan, sebelum menyatakan kesediannya bila dipasangkan dengan Anies, Puan juga sudah menjawab isu soal dirinya ditawari menjadi Wakil Presiden menggantikan Ma’ruf Amin. Tujuannya, agar sikap PDIP yang kukuh menolak penundaan pemilu menjadi goyah. “Itu juga saya bingung ya caranya gimana, caranya pakai apa, karena di aturannya nggak ada kayak begitu,” kata cucu Bung Karno itu. Puan menegaskan pergantian kepemimpinan di Indonesia punya mekanisme tetap. Dia heran jika ada pihak yang mengusulkan ide-ide di luar konstitusi dengan gampangnya. “Jadi dua periode, setiap periode itu ada mekanismenya, aturannya, sesuai UU kemudian mau ganti-ganti seenaknya itu dari mana aturannya, saya belum tahu. Coba kasih tahu saya aturannya kayak gimana. Kok terlalu gampang, kemudian mengganti dan menego sesuatu hal yang sangat luar biasa,” tegas Puan. Dalam wawancara tersebut, Puan Maharani juga bicara soal dugaan orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo yang mencoba mempengaruhi isu soal penundaan pemilu. Puan menyebut kemungkinan itu terbuka. “Ya mungkin saja, bisa saja, karena ya mungkin dengan menunjukkan data, kemudian mengatakan Indonesia masih membutuhkan Pak Jokowi, kemudian Indonesia masih membutuhkan pemimpin yang sekarang dalam masa sulit seperti ini karena pandemi COVID-19 yang masih ada, dan lain-lain dan sebagainya, itu mungkin saja,” kata Puan, Rabu (23/3/2022). Menurut Puan, tidak mungkin seorang presiden itu sepertinya terkungkung sendiri tidak punya teman atau tidak punya lingkungan yang datang dari berbagai macam kalangan. “Namanya lingkungan presiden, itu pasti semuanya mau dekat presiden dan semuanya bisa memberikan masukan atau kemudian memberikan data atau hal-hal yang menurut yang bersangkutan itu akan mempengaruhi presiden,” tambahnya. Puan yakin Jokowi merupakan sosok yang punya pendirian. Dia juga yakin, Jokowi akan menjaga perasaan dan harapan rakyat. “Yang bisa saya sampaikan adalah saya meyakini bahwa Presiden Jokowi itu pasti mempunyai keteguhan hati untuk bisa menjaga apa yang (telah) menjadi amanah dan amanat rakyat Indonesia,” ujar Puan. Puan Maharani menawarkan peluang berduet dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Puan menegaskan dirinya tidak memiliki masalah, apalagi sampai bermusuhan dengan Anies. “Mungkin saja (duet dengan Anies), nggak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika itu bisa terjadi. Ya tinggal kita lihat lagi tahun depan-lah bagaimana ceritanya, cerita-cerita politik,” kata Puan, Rabu (23/3). Puan tak memungkiri kerap bertemu dengan Anies secara tak sengaja. Mantan Menko PMK itu juga tak menutupi soal lancarnya komunikasi dengan Anies. “Saya sering, suka juga secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Anies dalam acara-acara. “Komunikasinya, jika ada perlu suka berkomunikasi dan jika ada acara juga komunikasi. Kok jadi kesannya saya musuhan begitu sama Pak Anies, nggak-lah,” tegasnya. Mengapa tiba-tiba Puan melontarkan dan menawarkan dirinya untuk menjadi pasangan Anies Baswedan kelak pada Pilpres 2024 nanti? Padahal, selama ini PDIP terkesan “memusuhi” Anies terkait kebijakannya? Mengapa Puan lebih tertarik pada Anies ketimbang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, atau Menhan Prabowo Subianto? Harus diakui, elektabilitas tiga pejabat ini masuk tiga besar. Puan jelas masih di bawah mereka. Dengan menggaet Anies, “nilai jual” Puan jelas bakal terdongkrak. Namun, ini belum tentu bagi Anies. Bisa jadi, Anies bakal ditinggal pendukung fanatiknya, seperti halnya setelah Prabowo bergabung dengan Koalisi Pemerintah.   Kalaupun akhirnya pasangan Anies – Puan ini menang Pilpres 2024, posisinya Anies “belum tentu aman”. Bisa saja suatu saat nanti, Anies dilengserkan dari jabatan Presiden dan digantikan Puan yang sebelumnya Wapres. Ingatlah, bagaimana Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang melalui rekayasa kasus Buloggate dan Brunaigate, dipaksa lengser dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri (Ketum DPP PDIP) yang sebelumnya Wapres. Apalagi, Anies yang secara politik tidak punya kendaraan (parpol). Gus Dur yang saat itu masih menjabat Ketum NU “dimanfaatkan” suara pengikutnya untuk kepentingan Pemilu 1999. Dalam pemilihan presiden di MPR, suara Gus Dur mengungguli Megawati. Ia pun ditetapkan MPR yang diketuai Amien Rais sebagai Presiden ke-4 dengan Wapres Megawati Soekarnoputri. Namun, di tengah jalan, 2001, Gus Dur dipaksa lengser oleh MPR juga dengan rekayasa hukum seolah terlibat kasus Buloggate dan Brunaigate. PKB sebagai partai pengusungnya nyaris tidak ada pembelaan sama sekali. Pelajaran dan pengalaman politik seperti itulah yang seharusnya dibaca dan dipelajari dengan cermat oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya. Jadi, jangan mudah tergiur dengan tawaran manis dari Puan Maharani. Dapat dipastikan, sejarah itu akan berulang. Namun, tentunya dalam format yang berbeda disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jasmerah! (*)  

Apakah Zaman Kelam Islam Segera Berakhir?

BY FNN Jum'at, 25 Maret 2022 17:01:35 0

Mojokerto, FNN – Apakah era Mulkan Jabriyah yang merupakan zaman terkelam dalam kesejarahan Islam saat ini akan segera berakhir? Masalah ini, menurut rencana akan dikupas tuntas dalam pengajian Fajar Shodiq di Masjid Nurul Azhar Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Ahad (27/3/2022) pagi. Sebagai pembicara, Ust. H Anwar Hudijono, wartawan senior. Muhammad Mirdasy, Pembina Yayasan Nurul Azhar Porong, Sidoarjo, Jumat (25/3)  mengatakan, pemilihan topik  itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan umat Islam bahwa mereka saat ini hidup di zaman yang bukan baik-baik saja. Hidup di zaman di mana posisi umat Islam sedang terpuruk. Cahaya Islam sedang redup ditelan kekekuatan ghasikin idza waqab (kegelapan). Suatu era yang disebut Mulkan Jabriyah. Istilah Mulkan Jabriyah didasarkan Hadits riwayat Ahmad dan Al Hakim bahwa perjalanan sejarah Islam terbagi dalam lima fase. Pertama, zaman Rasulullah selama 23 tahun. Kedua, zaman Manhaj Nubuwah atau Khalafaur Rasyidin selama 40 tahun. Ketiga, masa kerajaan-kerajaan Islam atau Mulkan Adhan yang berlangsung sekitar 1.350 tahun. Di era ini Islam boleh dibilang sebagai pemenang atau fase kejayaan. Fase ke empat disebut zaman Mulkan Jabriyah atau emperium penindas. Terakhir fase kelima yaitu fase kembalinya Mahjad Nubuwah atau Khilafah yaitu munculnya Imam Mahdi. “Saya memilih Ustad Anwar karena intens menulis di banyak media tentang eskatologi Islam atau ilmu akhir zaman. Kami ingin melanjuti dengan dialog,” kata Mirdasy, mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim ini. Ketika dikonfirmasi, Anwar Hudijono mengatakan, sebenarnya dia adalah penulis. Bukan penceramah. “Kalau yang menugaskan Nurul Azhar saya tidak bisa menolak. Ini sebagai takdhim kepada guru saya Buya Ustad Abdur Rahim Nur,” kata Anwar. Buya Ustad Abur Rahim Nur yang pernah menjadi Ketua PW Muhammadiyah Jatim adalah pendiri Yayasan Nurul Azhar Porong. “Istilah yang tepat saya ngaji. Kalau berceramah itu kemelipen, ketinggian. Sepertinya saya ini mengajari bebek berenang.  Jamaah pengajian Fajar Shoqik itu tingkatannya sudah tinggi,” tambah Anwar. Yayasan Nurul Azhar selain merawat Masjid Nurul Azhar di tegah lumpur Lapindo, juga mendirikan Pondok Modern Bustanul Quran Nurul Azhar Ngoro. Pondok ini merupakan pengembangan dari Panti Asuhan dan jamaah pengajian yang dirintis Ust Abdur Rahim Nur. Saat ini bekerja sama dengan Muhammadiyah mengembangkan boarding school di Desa Lajuk, Porong. Mendirikan PAUD dan TK. Basis pendidikan di Nurul Azhar adalah membumikan Quran dalam akhlak keseharian dan menjadikan sunah sebagai alat memahami praktik ber-Islam Rasulullah. (mth/*)

Erick Thohir Berencana Bangun Rumah Indonesia di Makkah

BY FNN Jum'at, 25 Maret 2022 16:22:46 0

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir berencana untuk membangun Rumah Indonesia di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, untuk melayani jemaah haji dan umroh asal Indonesia.\"Kami berencana untuk membangun proyek Rumah Indonesia di Makkah untuk melayani jemaah haji dan umroh asal Indonesia,\" ujar Erick Thohir saat menyampaikan pidatonya dalam Global Islamic Investment Forum 2022 secara daring di Jakarta, Jumat.Menteri BUMN menambahkan bahwa PT PP (Persero) Tbk menjadi lead developer untuk proyek Rumah Indonesia di Makkah tersebut.Di samping itu Erick Thohir juga mengharapkan dukungan dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk berpartisipasi dalam skema pendanaan Rumah Indonesia di Makkah, berkolaborasi dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk mendanai konstruksi proyek tersebut.Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan salah satu negara dengan jemaah haji dan umroh terbesar selain Arab Saudi.\"Kiranya Islamic Development Bank atau IsDB dapat berdiskusi dengan PT PP dan BPKH dalam rangka membahas kemungkinan kolaborasi,\" kata Erick Thohir.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir memiliki mimpi untuk berinvestasi membangun rumah haji di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi.\"Kami juga memiliki mimpi yang memang sedang dijajaki, siapa tahu berjodoh lagi. Kita sedang mencari kesempatan untuk berinvestasi bagaimana membangun rumah haji di Makkah yang selama ini kita belum memiliki,\" ujar Menteri BUMN Erick Thohir.Menteri BUMN tersebut sangat mengapresiasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa menjadi bagian membangun keuangan syariah secara bersama-sama dan kebetulan Kementerian BUMN juga ikut membangun hal tersebut. (mth/Antara)

MPR: "Stakeholder" Pusat dan Daerah Harus Serius Tangani Stunting

BY FNN Jum'at, 25 Maret 2022 16:11:37 0

Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder di pusat dan daerah untuk merespon dengan serius target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.“Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus merespon dengan serius untuk mencapai target penurunan angka stunting yang dicanangkan Presiden,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Keseriusan itu, jelas Rerie, harus ditunjukkan antara lain dengan rencana aksi dan tahapan realisasi yang terukur oleh para pemangku kepentingan.Target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 harus diikuti rencana aksi dan realisasi yang terukur dari setiap pemerintah daerah agar target itu bisa terealisasi sesuai rencana.\"Target penurunan angka stunting kerap dicanangkan, tetapi tanpa perencanaan yang terukur dengan baik, target-target itu hanya sekadar angka semata,\" ucap Rerie.Saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, Kamis (24/3), Presiden Jokowi menetapkan target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024. Data Kementerian Kesehatan angka stunting nasional pada 2021 tercatat 24,4 persen.Menurut Rerie, target penurunan persentase stunting hingga 14 persen dalam dua tahun ke depan memang bukan pekerjaan mudah, tetapi harus diikhtiarkan karena ini menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa kelak.Di tengah perubahan di berbagai bidang yang dialami oleh berbagai bangsa di dunia, tutur Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menambahkan, hanya negara dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) tangguh yang mampu memenangi persaingan.“Mencegah stunting dengan meningkatkan pemenuhan makanan bergizi bagi balita adalah langkah penting dalam membentuk kualitas anak bangsa yang tangguh,” ujarnya.Rerie menerangkan, upaya pemenuhan gizi yang strategis bagi setiap balita di negeri ini guna membentuk SDM yang tangguh harus dipahami oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat.“Sehingga pencapaian target penurunan angka stunting nasional itu bisa digalang dalam satu gerakan bersama seluruh anak bangsa,” tutur Rerie menambahkan. (mth/Antara)

PPATK Bekukan 17 Rekening Senilai Rp 77,9 M dari Investasi Ilegal

BY FNN Jum'at, 25 Maret 2022 16:05:07 0

Jakarta, FNN - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi dari 17 rekening dengan nilai Rp77,945 miliar dengan aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal. “Sehingga total penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp502,88 miliar dengan jumlah 275 rekening,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Berdasarkan hasil analisis PPATK, modus aliran uang tersebut cukup beragam, seperti disimpan dalam bentuk aset kripto, penggunaan rekening milik orang lain, dan kemudian dipindahkan ke berbagai rekening di beberapa bank untuk mempersulit penelusuran transaksi. Sebagai lembaga sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, PPATK terus berkoordinasi dengan FIU dari negara lain. PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait dengan investasi yang diduga ilegal. Selain itu, pelaporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan Jasa) ke PPATK juga dimaksudkan untuk menjaga Pihak Pelapor dari risiko hukum dan reputasi. Pasalnya, hal itu dapat mencegah pemanfaatan Pihak Pelapor sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil tindak pidana. Dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan secara tegas bahwa Pihak Pelapor tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Ivan menambahkan, memasuki usia 20 tahun sejak berdiri pada 17 April 2022, PPATK terus berkomitmen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT).“PPATK sudah berkiprah selama 2 dekade sejak 17 April 2002. Dalam kurun waktu itu, PPATK fokus mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT dalam berbagai kasus di tengah masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa hal yang akan dilakukan PPATK ke depan, yaitu pencegahan dan pemberantasan TPPU dari hasil kejahatan lingkungan (green financial crime/GFC),” tuturnya.Berdasarkan data FATF yang dirilis Juli 2021, dari data INTERPOL dan Norwegian Center for Global Analysis (RHIPTO), kejahatan lingkungan disebutkan menjadi salah satu kejahatan utama internasional yang nilainya bisa mencapai 281 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp1.540 triliun pada tiap tahun. (mth/Antara)  

Teten: Kuatkan Ekonomi Nasional dengan Beli Produk Lokal

BY FNN Jum'at, 25 Maret 2022 15:49:06 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Indonesia harus mengoptimalkan kekuatan ekonomi dalam negeri dengan membeli produk lokal.“Belanja pemerintah/BUMN/pemerintah daerah, termasuk konsumsi rumah tangga masyarakat, harus dioptimalkan untuk membeli produk dalam negeri. Ini yang akan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya saat konferensi pers Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Nusa Dua, Bali, yang dipantau secara virtual, Jakarta, Jumat.Seperti diketahui, alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah harus menyerap dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal sebesar 40 persen.Kewajiban optimalisasi belanja dari pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, dan BUMN sebesar 40 persen atau senilai Rp400 triliun itu dinilai akan mendorong para pelaku UMKM meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi.Dalam hal ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyederhanakan regulasi guna mempercepat penyerapan produk dalam negeri dengan menghapuskan persyaratan yang menghambat upaya tersebut.Afirmasi dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung percepatan itu juga dianggap sebagai bentuk dukungan yang memudahkan proses penyerapan produk UMKM ke K/L/pemerintah daerah.“Tidak ada lagi yang menghambat pengadaan barang dan jasa untuk UMKM dan akan memudahkan Kemenkop-UKM,” ujar Menteri Teten.Pihaknya akan fokus melakukan pendampingan dan kurasi produk UMKM. Dari segi pembiayaan,  sudah tak lagi menjadi persoalan, sehingga UMKM diminta dapat fokus memproduksi dalam jumlah yang besar.Kemenkop dinyatakan telah membuat daftar produk impor yang dapat diganti dan diproduksi dari dalam negeri. Menkop menuturkan bahwa importir akan digandeng untuk mengalihkan produksi ke dalam negeri.\"Kami sudah ada pembicaraan dengan importir dan mereka bisa. Saya sudah tanya apa saja masing-masing kementerian (dan lembaga) yang masih impor untuk dan bisa dibikin di dalam negeri,\" ungkap dia.Sebagaimana yang diingatkan oleh Presiden Jokowi, tuturnya, konsumsi masyarakat melalui e-commerce cross border perlu menjadi perhatian pula karena masih banyak yang melakukan pembelian produk impor.Lebih lanjut, Teten memperingatkan e-commerce cross border agar mewaspadai oknum-oknum yang menjual produk impor, namun mengatasnamakan UMKM lokal.\"Sebelum pandemi (COVID-19) kan 52 persen ekonomi Indonesia digerakkan oleh konsumsi masyarakat. Jadi butuh komitmen e-commerce untuk mengandalkan ekonomi dalam negeri, bukan hanya pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah, tapi masyarakat dan e-commerce,\" kata Menkop. (mth/Antara)  

Presiden Ingatkan Seluruh Jajaran Cegah Inflasi Dampak Tekanan Global

BY FNN Jum'at, 25 Maret 2022 15:44:13 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajaran di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mencegah kenaikan inflasi domestik yang diakibatkan disrupsi ekonomi global, dampak pandemi COVID-19, hingga terjadinya konflik militer di Ukraina.“Ini (inflasi) yang semua gubernur, bupati, wali kota, Dirut BUMN harus mengerti dan bisa mencari jalan keluar bagaimana mengendalikannya,” kata Presiden Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia sebagaimana ditayangkan langsung Youtube Sekretariat Presiden yang diikuti dari Jakarta, Jumat.Presiden mengatakan ancaman inflasi tidak hanya dihadapi Indonesia, namun seluruh negara-negara dunia karena berbagai dampak dari ketidakpastian ekonomi hingga gangguan stabilitas geopolitik dan keamanan di mancanegara.Amerika Serikat yang merupakan negara ekonomi terbesar di dunia, ujar Presiden, juga mengalami kenaikan inflasi hingga menjadi 7,5 persen dari tren sebelumnya di bawah satu persen. Bahkan, Turki mencatat kenaikan inflasi hingga nyaris 50 persen. Adapun, Indonesia saat ini masih dapat mengendalikan laju inflasi di kisaran 2,2 persen.“Saat ini semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi semuanya karena pandemi COVID-19, disrupsi ekonomi dan terakhir ditambah babak belur lagi karena perang sehingga semuanya menjadi tidak pasti,” urai Presiden.Ketidakpastian ekonomi yang melanda semua negara membuat para kepala negara dan kepala pemerintahan “memutar otak” untuk menentukan kebijakan yang ampuh meredam gejolak.Dalam dua pekan terakhir, Presiden menyebutkan dirinya dihubungi langsung melalui telepon oleh Presiden China XI Jinping, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, hingga Kanselir Jerman Olaf Scholz.“Semuanya sama. bingung menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita alami bersama, baik karena kelangkaan energi. Coba kita lihat minyak yang dulu hanya 50-60 dolar AS per barel sekarang 118 dolar AS per barel, 2 kali lipat,” ujar Presiden.Oleh karena kenaikan harga minyak, sejumlah negara lain menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga dua kali lipat. Namun, jika terjadi kenaikan BBM di Indonesia, Presiden mengkhawatirkan akan terjadi gejolak di masyarakat.“Bayangkan kita naik kadang-kadang 10 persen saja, demonya 3 bulan. Ini (negara-negara lain) naik dua kali lipat artinya 100 persen naik” ujarnya.Selain minyak, kenaikan harga juga terjadi untuk komoditas gas, dan komoditas pangan seperti kedelai dan gandum.“Harga gandum misalnya. Karena suplai gandum dunia itu (dari) Ukraina, Rusia, Belarusia, semuanya. (Jadi) lari ke mana-mana, kelangkaan energi, kelangkaan pangan,” kata Presiden.Dari sisi logistik, Presiden juga menyebutkan masih terjadi kelangkaan kontainer barang yang mengakibatkan membengkaknya biaya logistik. Dengan kenaikan biaya logistik, maka dikhawatirkan harga barang ke konsumen juga akan bertambah dan memicu inflasi.“Dulu saat normal mau cari 1.000 kontainer bisa sehari, 2.000 (kontainer) gampang. Sekarang cari satu sulit sekali karena ada disrupsi, kekacauan yang dampaknya jangan main-main karena kelangkaan kontainer distribusi barang semuanya terganggu, baik dari negara satu ke negara lain,” jelas Presiden Jokowi. (mth/Antara)  

Perludem: Hoaks dan Fitnah Pemilu Hambat Perwujudan Kedaulatan Rakyat

BY FNN Jum'at, 25 Maret 2022 15:38:10 0

Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan peningkatan keberadaan hoaks dan fitnah merupakan salah satu persoalan dalam pemilu di Indonesia yang menghambat perwujudan kedaulatan rakyat.“Hoaks dan fitnah pemilu mengalami tren peningkatan sehingga pemilih terdistorsi dalam membuat pilihan yang bebas dan adil,” ujar Titi saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk “Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif”, seperti dipantau dari Jakarta, Jumat.Ia lantas mengatakan, \"Bagaimana bangsa ini bisa punya kedaulatan rakyat (rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi) kalau rakyatnya terpapar hoaks dan fitnah pemilu ketika membuat keputusan sehingga pilihannya tidak bebas dan adil.\"Untuk mengatasi hal tersebut, Titi mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pihak penyelenggara pemilu yang berfokus pada sisi pengawasan untuk memunculkan upaya-upaya demi membendung keberadaan hoaks dan fitnah terkait dengan pemilu.Di samping tren peningkatan keberadaan hoaks dan fitnah pemilu, dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, itu Titi pun memaparkan beberapa persoalan lain dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia yang perlu diatasi untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang lebih baik.Pertama, kata dia, penyelenggaraan pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada praktik politik transaksional yang menyuburkan perilaku koruptif.Titi mencontohkan perilaku koruptif tersebut adalah jual beli suara, adanya mahar politik, dan tindakan menyuap petugas pemilu.Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut dapat mengancam terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil.Persoalan yang juga masih sering terjadi, kata dia, saat penyelenggaraan pemilu adalah isu-isu yang berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN).\"Netralitas ASN di Indonesia belum sepenuhnya baik. Masih terjadi politisasi aparatur sipil negara yang kasusnya pada tahun 2020 mencapai angka ribuan dan masih ada pula ASN yang berpolitik praktis demi mengamankan jabatan dan mempertahankan kekuasaan,\" ujar Titi.Berikutnya, ada pula persoalan terkait dengan beban kerja berlebih yang dihadapi oleh para petugas pemilu.\"Pada tahun 2019, ada 894 petugas pemilu meninggal dunia, dan 5.175 sakit setelah menjalani tugasnya. Itu bukan catatan yang baik. Persoalan-persoalan ini menjadi pekerjaan besar bagi para penyelenggara pemilu bagaimana mengurai hal tersebut supaya pada tahun 2024 bisa dihindari,\" ucap Titi. (mth/Antara)  

Kadin NTT Sebut e-Katalog Adalah Angin Segar bagi Pelaku UMKM

BY FNN Jum'at, 25 Maret 2022 15:33:07 0

Kupang, FNN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Timur menilai kebijakan pemerintah pusat meluncurkan e-Katalog menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri kecil di NTT.\"Ini merupakan solusi dan juga jawaban yang luar biasa serta menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian kepada UMKM dan industri kecil,\" kata Ketua Kadin NTT Bobby Lianto kepada ANTARA di Kupang, Jumat.Pemerintah pusat pada Kamis (24/3) meluncurkan e-Katalog. Pemerintah mewajibkan pemda untuk berbelanja kebutuhan perkantoran lewat e-Katalog untuk mendukung industri kecil dan UMKM di daerah. Peluncuran e-Katalog itu membuktikan bahwa pemerintah menyadari bahwa sejak pandemi COVID-19 begitu banyak perusahaan menengah ke atas yang terdampak pandemi dan  merugi.\"Tetapi UMKM atau industri kecil adalah ujung tombak perekonomian negara, karena selama masa pandemi menjadi tulang punggung pergerakan perekonomian di NTT,\" ujar dia.Karena itulah, ia mengapresiasi pemerintah yang memperkuat UMKM agar terus bertumbuh sehingga mampu mendorong kebangkitan perekonomian Indonesia.\"Momentum seperti ini harus dimanfaatkan secara baik oleh para pelaku UMKM di NTT sebagai penopang usaha bisnis mereka,\" tambah dia. Keputusan pemerintah itu juga diapresiasi oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) NTT M. Ikhsan Darwis.\"Jadi e-Katalog ini merupakan gebrakan pemerintah yang sangat positif untuk mendukung UMKM kita agar bisa berubah haluan dari tradisional ke digitalisasi,\" ujar dia. (mth/Antara)

Rakyat Butuh Subsidi Migor Pemerintah Malah Ajak Sumbangan Dana IKN

BY FNN Jum'at, 25 Maret 2022 15:14:50 0

Lebih baik Jokowi meminta sumbangan dari pejabat yang harta kekayaannya terus meroket di tengah pandemi, atau para pengusaha kelapa sawit yang semakin tajir di bulan-bulan ini. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) BAIK pemerintah maupun masyarakat sedang mengalami kesulitan. Rakyat begitu sengsara karena harga minyak goreng (Migor) meroket, sedangkan pemerintah teriak-teriak kekurangan dana pemindahan ibu kota negara (IKN). Berdasarkan data Kemendag, rata-rata harga migor curah hari ini Rp 18.100 dan premium Rp 25.400 per liter. Beda jauh dengan harga migor di Malaysia yang stabil di kisaran Rp 8.500 per liter. Anehnya bukannya fokus menangani harga migor yang selangit, pemerintah malah ikut merengek soal dana pemindahan IKN. Seperti tidak punya rasa empati atas kesulitan ibu-ibu, pemerintah malah minta masyarakat membuat patungan dana IKN. Pemerintah seperti tidak ada puasnya membuat masyarakat jadi lebih miskin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji dana IKN tidak akan membebani APBN, apalagi menyusahkan rakyat, hanya dibutuhkan sekitar Rp 93 triliun atau setara 20 persen dari total rencana dana awal Rp 466,9 triliun. Janji itu kemudian berubah, penggunaan dana APBN menjadi 53,5 persen dan anggaran IKN juga belum pasti, perkiraan akan meroket butuh sampai Rp 700 triliun. Jika pemerintah masih tetap ngotot untuk menggalang dana IKN Nusantara dari masyarakat sebaiknya jangan menggunakan kata Nusantara karena bisa merusak citra agung nama Nusantara yang dihormati. Pakai saja nama koin untuk Jokowi sebagai pemimpin negara atau koin untuk Luhut (Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai penanggung jawab investor yang gagal menarik investor untuk IKN. Presiden Jokowi sendiri jangan cuma meminta sumbangan dari rakyat yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi dan harga migor yang meroket. Lebih baik Jokowi meminta sumbangan dari pejabat yang harta kekayaannya terus meroket di tengah pandemi, atau para pengusaha kelapa sawit yang semakin tajir di bulan-bulan ini. Contoh pejabat yang harta kekayaannya terus naik di tengah pandemi, seperti Luhut yang katanya sangat dermawan sampai-sampai banyak menyumbang alat PCR. Atau bisa juga dari 500 pengusaha kelapa sawit yang selama ini menguasai 8,5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Para pengusaha ini layak dimintai sumbangan karena semakin tajir melintir berkat lahan yang sebenarnya milik negara. Jika masih tidak cukup juga patungan koin dari masyarakat dan pejabat serta pengusaha tajir melintir, Pemerintah bisa kerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum untuk kembali membuka kasus-kasus besar. Banyak kotak pandora kasus korupsi yang bisa bermanfaat bagi APBN, seperti kasus kardus durian dan sebagainya. (*)

Kapolri: Pengungkapan 1,19 Ton Sabu Pangandaran Selamatkan 5 Juta Jiwa

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 16:34:37 0

Bandung, FNN - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan penangkapan upaya penyelundupan sabu seberat 1,196 di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menyelamatkan 5 juta jiwa lebih dari penyalahgunaan narkotika. Kapolri menjelaskan bahwa jutaan orang yang terselamatkan itu jika diasumsikan satu gram sabu dapat dikonsumsi oleh lima orang. \"Kita saat ini telah menyelamatkan kurang lebih 5.950.000 orang dari bahaya penyalahgunaan narkotika,\" kata Listyo di Pusat Pendidikan Intelejen Polri, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis. Selain itu, lanjutnya, sabu seberat 1 ton lebih itu memiliki nilai Rp1,43 triliun apabila berhasil diedarkan. Dengan asumsi, kata dia, satu gramnya dijual dengan harga Rp1,2 juta. \"Saya minta ini terus diberantas dari mulai hulu sampai hilir. Saya juga minta seluruh kapolda, kapolres kalau ada anggota yang terlibat, pecat dan pidanakan dan berikan hukuman maksimal,\" kata Listyo. Dari pengungkapan itu, ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima orang tersangka itu, kata dia, berinisial SA (33), HM (41), HH (39), AH (38), dan M (20) yang merupakan warga negara Afganistan. Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat menggagalkan upaya peredaran sabu di pantai yang berada di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (16/3) pukul 14.00 WIB. Sabu itu ditemukan terbungkus dalam karung dengan kondisi disembunyikan di sebuah perahu nelayan. Sabu itu diduga dikirim melalui jalur perairan pantai selatan Jawa Barat. (mth/Antara)

Gunung Semeru Meletus 24 Kali Dalam 12 Jam

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 16:29:58 0

Lumajang, FNN - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl) di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meletus sebanyak 24 kali dalam periode pengamatan selama 12 jam terakhir pada Kamis, mulai pukul 00.00 hingga 12.00 WIB.Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Liswanto dalam laporan tertulis yang disampaikan di Lumajang,Kamis menyebutkan aktivitas kegempaan gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut pada periode Kamis pukul 00.00-06.00 WIB tercatat 16 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 10-22 mm dan lama gempa 95-115 detik.\"Gunung Semeru juga mengalami dua kali gempa embusan, dua kali gempa vulkanik dalam, dan satu kali gempa tektonik jauh,\" katanya.Sedangkan untuk periode pengamatan pada Kamis pukul 06.00-12.00 WIB tercatat Gunung Semeru mengalami letusan sebanyak delapan kali dengan amplitudo 10-22 mm dan lama gempa 50-85 detik, sehingga selama 12 jam terakhir Gunung Semeru mengalami 24 kali letusan.Pada Rabu (23/3), kata Liswanto, aktivitas Gunung Semeru tercatat 68 kali letusan/erupsi dengan amplitudo 10-25 mm dan lama gempa 55-250 detik, satu kali awan panas guguran, satu kali gempa guguran, enam kali gempa embusan, enam kali gempa harmonik, dua kali gempa vulkanik, dan tiga kali gempa tektonik.Sementara Kabid Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Joko Sambang mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan petugas PPGA Semeru di Gunung Sawur terkait aktivitas gunung api tersebut.\"Aktivitas Gunung Semeru saat ini masih berstatus siaga sejak 16 Desember 2021, sehingga masyarakat diimbau untuk mematuhi sejumlah rekomendasi yang disampaikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG),\" katanya.Ia menjelaskan masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi) dan di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.\"Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),\" katanya.Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan, demikian Joko Sambang. (mth/Antara)

Prof Akhmad Sodiq Terpilih Sebagai Rektor Unsoed

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 16:25:50 0

Purwokerto, FNN - Wakil Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto periode 2018-2022 Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr. resmi terpilih sebagai Rektor Unsoed periode 2022-2026.Saat menggelar konferensi pers di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis siang, Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unsoed Dr. Ir. Isdy Sulistyo, DEA. mengatakan pemilihan rektor yang berlangsung dalam rapat senat tertutup yang dihadiri wakil dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi itu dilakukan melalui pemungutan suara.\"Hasilnya, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr mendapatkan 76 suara, kemudian Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si. sebanyak 38 suara, dan Prof. Ir. Totok Agung Dwi Haryanto, M.P., Ph.D. sebanyak 8 suara. Dengan demikian yang terpilih adalah Prof Sodiq,\" katanya.Sesuai dengan Peraturan Senat Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Masa Jabatan 2022-2026, pemilihan rektor perguruan tinggi negeri tersebut dilakukan secara langsung dengan komposisi suara Senat Universitas sebanyak 65 persen dan suara Mendikbud Ristek sebesar 35 persen. Terkait dengan hasil pemilihan rektor tersebut,  Akhmad Sodiq menyampaikan terima kasih atas kebersamaan seluruh anggota Senat Universitas serta dosen dan karyawan Unsoed Purwokerto, sehingga agenda Pemilihan Rektor Unsoed periode 2022-2026 dapat berjalan lancar dan sukses tanpa halangan apa pun.\"Terima kasih kepada semua. Yang kedua, ke depan ini kan membangun bersama-sama, artinya kami harus bekerja bersama-sama dengan seluruh komponen terutama yang ada di civitas academica Universitas Jenderal Soedirman dan juga dengan teman-teman eksternal terutama dengan media juga, ini sangat membantu kami,\" katanya.Kendati demikian, dia mengatakan untuk langkah awal yang jelas adalah melanjutkan program-program yang telah direncanakan oleh Rektor Unsoed periode 2018-2022 Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S.Dalam hal ini, kata dia, Unsoed memiliki delapan indikator kinerja utama (IKU) namun yang masih ada kekurangan pada IKU 1, IKU 2, dan IKU 8.\"IKU 8 itu kalau boleh saya sampaikan adalah internasionalisasi. Jadi, bagaimana program-program studi yang ada di Unsoed ini bisa terakreditasi internasional di samping juga international collaboration (kolaborasi internasional), mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan,\" katanya.Menurut dia, tujuan utama dari hal itu adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa berdaya saing, bukan hanya di lokal juga di kancah internasional.Sementara itu, Rektor Unsoed periode 2018-2022 Prof. Dr. Ir. Suwarto, M.S. menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang selama ini telah terbangun antara Unsoed dan media massa.\"Saya sebagai Rektor yang akan segera digantikan oleh Prof Sodiq, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah harmonis selama ini antara Unsoed dan rekan-rekan wartawan. Mudah-mudahan ke depan kerja sama antara Unsoed dan wartawan akan terus terjalin dan hubungannya semakin mesra dan makin memberikan manfaat bagi masyarakat,\" demikian Akhmad Sodiq. (mth/Antara)

Pertamina Pastikan Stok BBM Aman dan Harga Tetap Jelang Ramadhan

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 16:14:47 0

Surabaya, FNN - PT Pertamina Patra Niaga khususnya wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) serta elpiji aman dan harga tetap, meski harga minyak dunia masih tinggi menjelang Ramadhan.Region Sales Retail Manager Patra Niaga Jatimbalinus, Fedy Alberto di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, mengatakan harga minyak dunia saat ini ada di kisaran 115 dolar AS per barel, dan tidak mempengaruhi kondisi stok dan penyaluran BBM dan elpiji Pertamina.\"Untuk wilayah Jatimbalinus, penyaluran BBM dan elpiji juga berjalan normal dengan masing-masing penyaluran sebesar 16.883 kiloliter (KL) untuk BBM dan 5.491 metric ton (MT) untuk elpiji per hari,\" katanya.Ia mengatakan, selama pelaksanaan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri 2022, wilayah Jatimbalinus diperkirakan akan ada kenaikan konsumsi BBM 11 persen dan elpiji 6 persen, serta bahan bakar pesawat yaitu avtur sebesar 4 persen.\"Kenaikan tersebut kami perkiraan akan terjadi menjelang hari raya Idul Fitri 1443 H. Begitu pun dengan kondisi stok BBM dan elpiji  karena kami memiliki jumlah stok yang aman,\" katanya.Selain itu, saat ini stok di seluruh Terminal BBM dan depot elpiji juga aman dengan perkiraan rata-rata selama 5-17 hari.\"Terdapat 6 Terminal BBM dan LPG siap melayani kebutuhan masyarakat melalui SPBU dan SPBBE (stasiun pengisian pusat bulk elpiji) di wilayah Jawa Timur,” ujar Fedy.Kesiapan pelayanan di seluruh SPBU, Pertashop, SPPBE dan agen elpiji juga dipastikan aman, sebab saat ini terdapat 956 unit SPBU, 532 unit Pertashop, 124 SPPBE dan lebih dari 800 agen LPG PSO dan Non PSO yang akan melayani kebutuhan energi masyarakat di Jawa Timur.\"Demi memastikan ketersediaan stok dan mengoptimalkan penyaluran BBM serta elpiji kepada masyarakat, kami juga akan mengaktifkan pos layanan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri 1443,\" katanya.Oleh karena itu, dia meminta konsumen tidak perlu khawatir, dan ika konsumen mengalami kesulitan mendapatkan pasokan BBM dan elpiji dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135 atau informasi melalui aplikasi MyPertamina. (mth/Antara)

Hanya Sibuk Membahas Teori - Pasti Gagal

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 15:32:57 0

Seorang pejuang akan gagal kalau melaksanakan segalanya sesuai aturan (zoom sana sini) hanya sebatas beradu kata-kata dan teori-teori ... pejuang yang hanya sibuk membahas teori dan aturan pasti akan gagal (bukan berarti merendahkan nilai nilai aturan). Begitu kata Ulyses S. Grand. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih NEGARA dan politik di Indonesia dirusak oleh praktek Teori oligarki  kembar tiga: Oligarki Politik (Badut Politik), Oligarki Ekonomi (Bandar Politik) dan Oligarki Sosial (Bandit Politik). Menu tersebut begitu padat di media sosial, muncul karena kejengkelan, kemarahan dan ikon itu harus dilawan dan dihabisi, dengan nada marah. Oligarki dengan tenang dan kalem terus menerjang, mencengkeram, menggenggam. Oligarki tidak peduli dengan kemarahan mereka tetapi pasti terus mempelajari perkembangan terkini, untuk ambil tindakan taktis riil sesuai keadaan yang ada. Cara mereka tidak mungkin muncul dipermukaan dengan zoom meeting ini itu secara terbuka. Kalau ada kalimat teori atau mungkin bisa di maknai strategi oligarki, hampir tidak ada yang faham, tahu secara detil atau mampu merumuskan dengan detil dan tepat teori dan strategi mereka, dari fakta oligarki mampu mengendalikan hampir semua pengambil kebijakan negara, semua tunduk dan lumpuh dalam genggamannya. Hampir semua tenggelam terbawa arus membahas dampak yang muncul macam-macam variannya. Tidak pernah terdengar kapan Oligarki mengadakan seminar, kajian, atau rapat rapat online yang bisa diketahui. Prinsip apa sebenarnya yang oligarki miliki. Mungkinkah meraka menggunakan ajaran Mao Tsetung, \"Saya tidak pernah membaca tulisan tentang strategi ketika kita bertempur, kita tidak membawa serta buku apapun\". Atau mungkin menggunakan ajaran Napoleon Bonaparte, \"siapapun sanggup merencanakan operasi militer, namun tidak banyak yang sanggup berperang, hanya genius militer sejati yang sanggup menangani perkembangan dan keadaan\". Ahli strategi unggulan adalah memandang segalanya apa adanya, mereka sangat peka terhadap bahaya dan kesempatan (mungkin kondisi itu sangat di pahami oleh Oligarki dengan senyap, tenang). Teori atau strategi bukanlah sederet pertanyaan dalam menerapkan sebuah resep. Kemenangan tidak tidak memiliki rumus ajaib. Gagasan hanyalah semacam kekuatan tersembunyi, terletak di otak. Prinsip oligarki adalah tindakan adalah eksekusi untuk kemenangan. Mereka bergerak dan menerkam sangat senyap tetapi dampak kerusakan yang diakibatkan sangat besar. Mereka bergerak dan bertindak dengan cepat dan sadis menyesuaikan dan beradaptasi dengan keadaan. Fakta yang kita rasakan dari eksekusi Oligarki: bisa membeli suara Pilpres, Pilkada, dan membeli UU apapun yang mereka inginkan untuk menguasai Indonesia. Sementara kita lemah dalam tindakan tetapi sibuk luar biasa membahas macam-macam teori, sekalipun demo-demo sporadis tetap muncul tetapi sangat mudah dipatahkan oleh mereka. Teori itu penting, tetapi saatnya bertindak terlalu banyak buku, teori dan pemikiran hanyalah memperparah masalahnya. Banyak teori yang tidak ada hubungannya dengan kondisi kita yang sekarang. Pengetahuan, pengalaman, dan teori mempunyai keterbatasannya sendiri. \"Pikiran kita harus sanggup mengikuti perubahan dan beradaptasi terhadap keadaan yang tak terduga dan berubah-ubah. Kemampuan tersebut akan semakin realistis\". Strategi mempunyai hukum yang sulit di elaskan atau aturan aturan abadi adalah sama dengan mengambil posisi statis, yang akan menjatuhkan diri kita. Kalau kita terus sibuk membahas teori - tanpa eksekusi tindakan dan gerakan dan tidak bergerak akan mati. Yang cepat dan memiliki mobilitas bergerak akan hidup. Seorang pejuang akan gagal kalau melaksanakan segalanya sesuai aturan (zoom sana sini) hanya sebatas beradu kata-kata dan teori-teori ... pejuang yang hanya sibuk membahas teori dan aturan pasti akan gagal (bukan berarti merendahkan nilai nilai aturan). Begitu kata Ulyses S. Grand. Oligarki cukup menekan dan perintah dengan senyap Mei harus sudah clear rencana perpanjangan masa jabatan Presiden atau Amandemen UUD untuk masa jabatan 3 periode. Semua pejabat negara sibuk merekayasa kalau perlu harus dipaksa. Oligarki paham berdasarkan Tes The Water berdasar pengalaman situasi dan kondisi selama ini, kalaulah rakyat marah hanya sekejap setelah itu menyerah dan melupakan. Pilihan saat ini untuk menyelamatkan Indonesia adalah People Power atau Revolusi, bisa saja itu hanya pilihan karena hanya  berkata kata dengan seribu teori yang tidak membumi bahkan hanya menjadi uap dan menguap ke udara. (*)    

Tiba di Nagan Raya, Ketua DPD RI Ditandu Secara Adat Raja Aceh

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 14:07:12 0

Suka Makmue, FNN - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Republik Indonesia La Nyalla Mattaliti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang disambut secara adat Kerajaan Aceh.Ia turut ditandu oleh masyarakat dan diiringi lantunan shalawat Nabi Muhammad, disertai tabuh genderang Rapa\'i sebagai alat musik khas Aceh. Ketua DPD Republik Indonesia AA La Nyalla Mahmud Mattaliti memenuhi undangan Raja Beutong Aceh ke IX Paduka Yang Mulia Teuku Raja Keumangan di Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kamis (24/3/2022). Kedatangan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mattaliti disambut hangat oleh Raja Beutong Aceh ke IX Paduka Yang Mulia Teuku Raja Keumangan, beserta keturunan para raja di daerah ini.Ia juga turut ditepungtawari oleh keluarga Kerajaan Beutong Aceh, dan mendapatkan penyambutan hangat secara adat istiadat Aceh. (mth/Antara)       

Pencemaran Akibat Tongkang Karam di Karimata Masuk Kategori Sedang

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 12:05:01 0

Pontianak, FNN - Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Tommy Djunaidi mengatakan hasil uji laboratorium sampel tumpahan tongkang di Pulau Karimata beberapa waktu lalu telah keluar dan masuk kategori pencemaran sedang.“Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pencemaran terhadap data konsentrasi parameter kualitas air laut diperoleh status mutu air laut pada lokasi pemantauan per tanggal 7 Februari 2022, dalam kategori cemar sedang. dengan nilai Indeks Pencemaran sebesar 9,86, “ ungkap dia saat dihubungi di Sukadana, Rabu.Ia mengungkapkan nama tongkang yang menyebabkan pencemaran tersebut merupakan Tongkang Kurnia 23 milik PT Kurnia Tunggal Nugraha yang karam di perairan Penebang,Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara pada 7 Februari 2022 lalu.Walaupun tercemar dengan kategori cemar sedang, ia mengaku kondisi status mutu air sungai ini bersifat sesaat dan dinamis mengingat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kualitas air nantinya. Menurut dia, perlu ada data Time Series untuk mengetahui perubahan kualitas air laut perairan laut Penebang, setelah dilakukan upaya penghentian dan evakuasi sumber pencemar (tongkang) yang dapat mencemari perairan Karimata tersebut.“Untuk mengetahui dan membandingkan kondisi status mutu air laut di perairan Pulau Penebang paska upaya penanggulangan sumber pencemaran tersebut (pemilik tongkang), kami akan meminta untuk dilakukan pengambilan sampel ulang di lokasi yang sama oleh penanggung jawab kegiatan, dalam hal ini PT. Kurnia Tunggal Nugraha,\" ungkapnya.Selanjutnya, dari rangkaian insiden dan hasil analisis data laboratorium secara keseluruhan, pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara akan menyampaikan informasi keseluruhan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta ke Kementerian terkait untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing agar dapat dilakukan pembinaan dan evaluasi pencatatan dokumen lingkungan yang wajib ditaati oleh tongkang Kurnia 23 milik PT. Kurnia Tunggal Nugraha. (mth/Antara)  

Kementan Komitmen Tingkatkan Produktivitas Petani Kabupaten Morut

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 11:12:43 0

Morowali Utara, FNN - Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Morut agar seluruh petani di daerah itu dapat hidup lebih sejahtera dari hasil pertanian. Staf Khusus Menteri Pertanian Erick Tamalagi mengatakan upaya itu dilakukan dengan berbagai terobosan meliputi mendatangkan ahli teknologi untuk membantu meningkatkan produktivitas hasil pertanian Morut, pemberian bibit maupun pupuk kepada seluruh petani, pembinaan pasca panen, memaksimalkan pemanfaatan lahan dan berbagai terobosan lainnya. \"Konsep kita jelas. Ke depan tidak ada lahan tidur. Harus diolah dan dimanfaatkan. Kalau perlu orang tidur di lahan pertaniannya sehingga semua lahan produktif,\" katanya, di Morowali, Sulawesi Tengah, Rabu. Ia juga menyinggung masuknya berbagai perusahaan pertambangan di Morut yang kemudian membutuhkan tenaga kerja sangat banyak. Hal tersebut membuka peluang bagi petani karena perusahaan tersebut sudah pasti membutuhkan pasokan bahan makanan dan sayuran dalam jumlah besar untuk memberikan makan tenaga kerjanya. \"Lahan kita masih luas. Tanamlah sayur, buah-buahan atau kebutuhan lainnya. Jangan sampai perusahan tersebut mendatangkan sayuran atau hasil pertanian lainnya dari luar, Morut,\"ujarnya. Sangat rugi, katanya, jika perusahaan-perusahaan tambahan di Morut yang mempekerjakan hingga puluhan ribu karyawan itu mendatangkan bahan-bahan makan utamanya bahan makanan hasil pertanian dari luar Kabupaten Morut Oleh sebab itu ia meminta seluruh petani agar tidak menyia-nyiakan peluang emas itu. Ia yakin taraf hidup petani Morut dapat naik jika memanfaatkan peluang berharga tersebut yang pada akhirnya juga berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah. (mth/Antara)

Kemenkeu: Kekayaan Negara Harus Dikelola Demi Kemakmuran Rakyat

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 11:07:01 0

Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menegaskan jajarannya harus mampu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel demi kemakmuran rakyat.“Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya dalam acara Gebyar Lelang Produk UMKM di Jakarta, Kamis.Rionald mengatakan salah satu upaya DJKN untuk mengelola kekayaan negara secara baik adalah dengan membangun lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif.Lelang yang transparan dan kompetitif itu akan mampu menjadi instrumen jual dan beli yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat.Menurut Rionald, sejak Vendu Reglement Staatblad diundangkan pada 114 tahun lalu dan menjadi dasar hukum penjualan secara lelang di Indonesia ternyata lelang telah berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat.Ia menuturkan selama 114 tahun kegiatan lelang telah mendorong serta mewarnai perekonomian nasional melalui penjualan barang yang mencerminkan fungsi publik dan privat.Oleh sebab itu, DJKN juga terus berupaya melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan lelang seperti mengadopsi teknologi hingga tercipta portal lelang.go.id pada 2018 lalu.“Salah satu manifestasi visi dan misi DJKN adalah melalui portal lelang.go.id yaitu sebuah layanan one stop service berbasis teknologi informasi,” ujar Rionald.Rionald menambahkan, portal lelang ini sudah sejalan dengan agenda Presidensi G20 Indonesia yaitu mendorong produktivitas, mendukung ekonomi dan keuangan inklusif serta meningkatkan akses.“Ini termasuk untuk mengoptimalkan jangkauan pemasaran produk UMKM melalui pemanfaatan teknologi,” tegas Rionald. (mth/Antara)  

KPK Duga Ada Komunikasi Khusus dalam Pengurusan DID Tabanan

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 11:01:54 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya komunikasi khusus antara beberapa pihak dalam pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, pada tahun 2018.Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyebutkan salah satu komunikasi khusus tersebut diduga terjadi antara mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar dan pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan.\"Untuk mengonfirmasi dugaan adanya komunikasi khusus dalam pengurusan DID, pada hari Selasa (22/3), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tim penyidik memeriksa Bahrullah Akbar sebagai saksi,\" kata Ali.Selanjutnya pada hari Rabu (23/3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tim penyidik KPK mengonfirmasi perihal administrasi kepegawaian dari pihak yang terkait dengan kasus dugaan korupsi pengurusan DID Kabupaten Tabanan.Untuk mengonfirmasi hal tersebut, KPK memeriksa PNS Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Yuddi Saptopranowo sebagai saksi.\"Yuddi Saptopranowo hadir dan dikonfirmasi mengenai administrasi kepegawaian dari pihak yang terkait dengan perkara ini,\" ujar Ali.Terkait dengan detail kasus dugaan korupsi tersebut, saat ini, KPK belum dapat menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.KPK akan memublikasikan konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada 11 November 2021 juga telah memeriksa mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sebagai saksi.KPK saat itu mengonfirmasi Ni Putu Eka Wiryastuti terkait dengan persetujuannya dalam pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan pada tahun 2018.Selain itu, tim penyidik juga telah menggeledah Kantor Dinas PUPR Kabupaten Tabanan, Kantor Bapelitbang Kabupaten Tabanan, Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kantor DPRD Kabupaten Tabanan dan kediaman pihak yang terkait dengan kasus tersebut. (mth/Antara)  

Menparekraf Dorong Masyarakat Gunakan Produk Buatan Lokal

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 10:48:59 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendorong masyarakat membeli dan memakai produk buatan lokal sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional.“Produk ekonomi kreatif di Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri,” ucapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ia mengatakan pemerintah telah menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri, produk UMKM, dan koperasi.Presiden disebut menginginkan kewirausahaan sebagai bentuk bagian dari tatanan ekonomi baru pascapandemi COVID-19 sehingga dapat membuka lapangan kerja maupun peluang usaha menuju kebangkitan ekonomi, paparnya.Ia menerangkan bahwa sektor UMKM terbukti mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia dengan kontribusi di sektor ekonomi kreatif terhadap ekspor mencapai 15,06 miliar dolar AS.“Sementara dari sisi penciptaan kerja, sektor ekonomi kreatif mampu menghadirkan 18,7 juta kesempatan kerja pada tahun 2021. Saya mendorong UMKM mulai go digital agar mampu menjadi bagian dari tatanan ekonomi baru,\" kata dia.Selaku Ketua Harian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Sandiaga memastikan upaya digitalisasi dan peningkatan ekosistem ekonomi digital dari produk ekonomi kreatif semakin luas dalam Program Gernas BBI Tahun 2022.“Gernas BBI diharapkan mampu menjadi salah satu langkah pendorong kebangkitan ekonomi dan pembuka lapangan kerja,” ungkap Menparekraf. (mth/Antara)

Minyak Melonjak, Gangguan Pipa Kaspia Tambah Kekhawatiran Pasokan

BY FNN Kamis, 24 Maret 2022 10:43:34 0

New York, FNN - Harga minyak melonjak lima persen menjadi lebih dari 121 dolar AS per barel pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) karena gangguan pada ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakh melalui pipa Caspian Pipeline Consortium (CPC) menambah kekhawatiran atas pasokan global yang ketat.Situasi tersebut menambah kekhawatiran pasar tentang efek riak sanksi berat terhadap Rusia, eksportir minyak mentah terbesar kedua di dunia setelah invasi ke Ukraina.Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei bertambah 6,12 dolar AS atau 5,3 persen menjadi menetap di 121,60 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April terangkat 5,66 dolar AS atau 5,2 persen menjadi ditutup di 114,93 dolar AS per barel.Pipa CPC adalah jalur pasokan yang signifikan untuk pasar global, membawa sekitar 1,2 juta barel per hari dari kelas minyak mentah utama Kazakhstan, atau 1,2 persen dari permintaan global.Harga acuan minyak terus menguat sejak Rusia menginvasi Ukraina sebulan lalu dalam apa yang disebutnya \"operasi militer khusus\" dan Amerika Serikat serta sekutunya menjatuhkan sanksi berat terhadap negara itu, mengganggu perdagangan minyak dunia.Rusia mengekspor antara 4 juta dan 5 juta barel minyak mentah setiap hari menjadikan eksportir terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Analis memiliki perkiraan yang bervariasi tentang berapa banyak minyak yang tidak dapat mencapai pasar. \"Ada konsensus yang berkembang bahwa larangan de facto atas pembelian minyak Rusia telah mengakibatkan gangguan pasokan 2 hingga 3 juta barel per hari, dan sampai dunia dapat menemukan cara untuk mengganti minyak itu, kita akan naik lebih tinggi sampai penghancuran permintaan terjadi,\" kata Andrew Lipow, presiden Lipow Oil Associates di Houston.Ekspor minyak mentah dari terminal CPC Kazakhstan di pantai Laut Hitam Rusia berhenti total pada Rabu (23/3) setelah kerusakan yang disebabkan oleh badai besar dan cuaca buruk yang terus berlanjut, kata seorang agen kapal pelabuhan dan kepala CPC.Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak kemudian mengatakan bahwa pasokan minyak oleh CPC mungkin benar-benar dihentikan hingga dua bulan.Presiden AS Joe Biden akan mengumumkan lebih banyak sanksi Rusia ketika ia bertemu dengan para pemimpin Eropa pada Kamis waktu setempat di Brussels, termasuk pertemuan darurat NATO. Negara-negara anggota Uni Eropa tetap terpecah tentang apakah akan melarang impor minyak mentah dan produk minyak Rusia setelah Kanada dan Amerika Serikat mengatakan mereka akan melarang impor dari Rusia, dan Inggris mengatakan akan mengurangi pembelian tersebut.\"Jika ada harapan bahwa perang akan berkurang, itu tidak benar,\" kata Claudio Galimberti, wakil presiden senior analisis di Rystad Energy. \"Anda dapat mengharapkan pengetatan lebih lanjut di pasar.\"Stok minyak mentah AS turun 2,5 juta barel pekan lalu, menurut data pemerintah, dibandingkan dengan ekspektasi untuk kenaikan moderat. Produksi minyak mentah tetap datar di 11,6 juta barel per hari selama tujuh minggu berturut-turut. Produsen di Amerika Serikat telah didorong untuk melakukan pengeboran, tetapi produksinya lambat untuk merespon. (mth/Antara)

Presiden: Dokter Indonesia Harus Adaptif Terhadap Teknologi Baru

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 22:27:37 0

Banda Aceh, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para dokter di Indonesia adaptif terhadap perkembangan teknologi terbaru dalam menghadapi transformasi kesehatan, sehingga memiliki daya saing yang kuat. “Transformasi kesehatan tidak dapat ditunda. Para dokter Indonesia harus adaptif terhadap teknologi terbaru,” kata Presiden dalam pembukaan Muktamar ke-31 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) ke-22 secara virtual yang diikuti di Banda Aceh, Rabu. Presiden mengatakan pandemi COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun terakhir memaksa semua untuk terus memperbaiki sistem kesehatan agar semakin tangguh dalam menghadapi berbagai situasi. Menurut Kepala Negara disrupsi teknologi yang sudah berlangsung juga ikut mendisrupsikan dunia kedokteran dan farmasi Tanah Air. Oleh karena itu, Presiden meminta agar transformasi sistem kedokteran harus dipercepat guna menghadirkan para dokter yang unggul. Termasuk juga, Presiden meminta dokter adaptif terhadap perkembangan dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mewujudkan pelayanan yang prima sekaligus merata, khusus di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). “Transformasi sistem pendidikan kedokteran juga harus dipercepat agar mampu menghasilkan dokter-dokter yang unggul, yang manguwasai teknologi kedokteran modern dan mampu bersaing dengan dokter seluruh dunia,” kata Jokowi. Selain membuka Muktamar IDI ke-31 dan IIDI ke- 22, Presiden Jokowi juga meresmikan Monumen Pengabdian Dokter Indonesia, yang didedikasikan untuk dokter Indonesia yang gugur selama penanggulangan pandemi COVID-19. “Selama penanganan pandemi kita sudah banyak kehilangan para dokter dan tenaga medis yang sangat patriotis dan berdedikasi dalam menjaga tugas-tugas kemanusiaan,” katanya. Oleh karena itu, menurut Presiden, monumen itu menjadi salah satu bentuk untuk mengenang para dokter yang gugur dalam menangani wabah pandemi. Monumen ini akan selalu mengingatkan dan memacu semangat para dokter Indonesia untuk tegak berdiri di garda depan dalam penanganan kesehatan. “Alhamdulillah dengan bantuan dokter Indonesia, kita negara yang berhasil menghadapi pandemi COVID-19. Kita akan terus percepat vaksinasi dan terus mengajak masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan,” demikian Presiden Joko Widodo. (mth/Antara)  

Presiden Dorong Koperasi Petani Sawit Produksi Minyak Goreng

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 22:21:49 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mendorong koperasi-koperasi petani sawit swadaya untuk memproduksi minyak goreng agar tidak terjadi kelangkaan serta mempermudah akses bagi masyarakat. \"Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden atas sambutan hangat-nya dan juga beberapa arahan-arahan dari Bapak. Nanti Bapak menyampaikan akan mencoba juga untuk berdiskusi dengan koperasi-koperasi dimana nanti akan kita bikin satu model untuk petani bisa memproduksi minyak goreng,\" kata perwakilan petani sawit swadaya Rukaiyah Rafik di Istana Merdeka Jakarta, Rabu. Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 9 orang perwakilan petani sawit menyampaikan sejumlah hal seperti persoalan petani sawit hingga inovasi yang telah dikembangkan. \"Kami menyampaikan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh petani swadaya. Alhamdulillah sambutan beliau cukup baik dan respons-nya cukup baik terutama terkait dengan bagaimana nanti pendanaan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) bisa dikontribusikan kepada petani swadaya secara maksimal,\" tambah Rukaiyah seusai pertemuan. Terkait BPDPKS, para petani sawit swadaya mengusulkan agar ada perwakilan petani swadaya yang duduk di dalam struktur BPDPKS sehingga kepentingan para petani swadaya dari seluruh Indonesia dapat terlayani. Sementara mengenai program biodiesel, para petani sawit swadaya mengusulkan agar perusahaan-perusahaan biodiesel bisa menjalin kemitraan dengan para petani swadaya melalui kerja sama secara langsung. \"Ini cukup, menurut kami cukup membahagiakan karena kami sendiri di sini adalah perwakilan dari petani swadaya seluruh Indonesia. Jika ini terjadi maka kami yakin bahwa petani swadaya akan lebih sejahtera dan mandiri di masa depan,\" imbuhnya. Menurut Rukaiyah, 45 persen dari total produksi minyak sawit di Indonesia berasal dari petani swadaya. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan petani sawit swadaya Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (mth/Antara)

Menkeu Anggarkan Dana Abadi kebudayaan 'Indonesiana' Rp5 Triliun

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 22:15:51 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan menganggarkan sebesar Rp5 triliun untuk dana abadi kebudayaan Indonesiana, yang saat ini telah terkumpul Rp3 triliun. \"Di 2020 kita sudah mengalokasikan Rp1 triliun yang dikelola LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), namun ada wadah tersendiri. Di 2021 kita masukkan Rp2 triliun sehingga total sekarang Rp3 triliun,\" kata Sri Mulyani dalam Peluncuran Dana Abadi Kebudayaan yang dipantau di Jakarta, Rabu. Dengan Rp3 triliun, tahun lalu dana abadi kebudayaan telah mulai mendapatkan return sebesar Rp45 miliar. Adapun di 2022 diperkirakan return yang akan didapat mencapai Rp165 miliar sehingga terdapat Rp200 miliar return dana abadi kebudayaan yang dapat dihibahkan pada para budayawan dan seniman di Indonesia. \"Tahun ini dana abadi kebudayaan belum dialokasikan, tapi nanti kita lihat. Karena untuk LPDP ada alokasi Rp20 triliun, kemungkinan kita bisa sisihkan untuk dana abadi pendidikan Rp1 triliun sehingga untuk LPDP Rp19 triliun,\" katanya. Diharapkan dana abadi kebudayaan bertajuk \'Indonesiana\' yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor (Perpres) Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan dapat memenuhi target pemerintah sebesar Rp5 triliun pada 2023 mendatang. Sri Mulyani pun mendukung budayawan dan seniman yang dinilai memahami kebudayaan nasional baik secara praktik maupun teori untuk menjadi penentu penerima hibah nantinya. \"Saya berharap bisa dikembangkan dan dipertanggungjawabkan cara penentuan suatu pihak berhak mendapatkannya. Sehingga rakyat bisa betul2 menggunakannya untuk mengembangkan ekosistem kebudayaan Indonesia,\" katanya. (mth/Antara)

Ronaldo: MU Fokus untuk Menangkan Leg Kedua di Old Trafford

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 22:02:01 0

Jakarta, FNN - Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa dia cukup puas dengan hasil imbang 1-1 yang diraih timnya melawan Atletico Madrid dan menyerukan agar Manchester United fokus untuk memenangi leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Old Trafford. MU bermain imbang 1-1 dengan Atletico dalam leg pertama berkat gol pemain pengganti Anthony Elanga setelah sempat tertinggal dari tuan rumah lantaran gol cepat Joao Felix di Wanda Metropolitano, Kamis dini hari WIB. Ronaldo sendiri cukup senang dengan hasil imbang tersebut. \"Rasanya sungguh luar biasa bermain di laga ini,\" tulis Cristiano usai pertandingan di akun Instagram pribadinya. Pemain berjuluk CR7 itu menyebut bahwa MU tidak boleh puas setelah mengimbangi Atletico. Dia ingin timnya harus bekerja keras agar dapat mengamankan kemenangan leg kedua yang akan digelar di Old Trafford tiga pekan lagi. \"Hari ini kami bermain di pertandingan yang luar biasa, melawan pemain-pemain hebat dan inilah Liga Champions, ibu dari segala kompetisi klub,\" tambah megabintang asal Portugal itu. \"Sekarang kami harus menuntaskan pertandingan ini di markas kami. Kami harus menunjukkan mengapa Old Trafford di sebut sebagai teater impian,\"   Ronaldo juga tidak lupa meminta para suporter terus memberikan dukungannya kepada Manchester United, terutama saat leg kedua digelar nanti. \"Terima kasih saya ucapkan kepada para pendukung kami! Kehadiran kalian membuat kami semakin kuat dan bersama-sama kita akan melangkah maju ke depan!\" tutup penyerang berusia 37 tahun itu. Laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 16 Maret 2022 mendatang. (mth/Antara)

Kepala BIN: Indonesia Masuk Transisi Pandemi Jadi Endemi

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 21:56:56 0

Jakarta, FNN - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, mengatakan, Indonesia saat ini memasuki masa pra kondisi menuju transisi pandemi menjadi endemi. \"Pemerintah sangat berhati-hati. Secara bertahap pembatasan sosial memang sudah dilonggarkan,\" kata dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan tingkat status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai menurun. Mayoritas kegiatan di daerah PPKM tingkat 1 boleh dihadiri 100 persen dari kapasitas. Antigen dan PCR tak lagi wajib bagi yang sudah vaksin dosis kedua. Selain itu, jangka waktu karantina setiba dari luar negeri dipangkas kini hanya satu hari. “Agar proses pra kondisi ini berlangsung aman, semua tahap pelonggaran harus kita dilakukan secara terukur, berbasis sains, dan selalu disertai disiplin mitigasi,” kata dia. Ia menegaskan mitigasi harus dimulai dari hulu dan melibatkan semua elemen bangsa, meningkatkan capaian vaksinasi dosis ke dua dan booster secara merata ke semua wilayah, mengakselerasikan penapisan, pengujian, dan penelusuran. Kemudian mendisiplinkan kebiasaan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan hingga memastikan ruang-ruang publik berventilasi atau memiliki filter udara yang baik. Sementara di hilir kata dia, akan dilakukan peningkatan kapasitas rumah sakit, perbanyakan tenaga kesehatan, serta pengamanan ketersediaan obat-obatan. “Ada keniscayaan semua elemen bangsa mengadopsi kebiasaan baru demi hidup baru, hidup berdampingan dengan virus corona,\" katanya. Ia berharap semua harus membiasakan diri dengan kebiasaan mitigasi tersebut, Sebagian bahkan harus menjadi etika sosial. Misalnya menggunakan masker, harus dipandang sebagai wujud tanggungjawab dan tenggang rasa, karena melindungi orang lain dari virus. \"Indonesia bisa memasuki hidup normal baru dengan baik,\" ujarnya. Indikator pandemi di Indonesia membaik secara signifikan, dimana per Senin (21/3) rasio kasus positif harian berdasarkan jumlah orang diuji berhasil turun ke kisaran standar aman WHO di angka 4,55 persen, bila dibandingkan dengan laju kepositifan sebulan lalu yang masih di angka 14,15 persen. (mth/Antara)

Presiden: Mudik Diperbolehkan Asal Sudah Divaksin Lengkap dan Booster

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 21:50:50 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan mudik atau pulang kampung pada perayaan Idul Fitri 2022 diperbolehkan asalkan pemudik sudah mendapat dosis pertama dan kedua serta dosis penguat (booster) vaksin COVID-19. “Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan, dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster,” kata Presiden dalam konferensi pers daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Presiden juga mengingatkan setiap aktivitas dalam mudik harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang ketat. Pemerintah mengizinkan aktivitas mudik pada tahun ini karena mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang terus membaik. Perbaikan situasi pandemi COVID-19 membawa optimisme menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri pada 2022. Pada Ramadhan tahun ini, kata Presiden, umat muslim dapat menjalankan shalat tarawih berjamaah di masjid. “Tahun ini umat muslim dapat shalat tarawih di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya. Meskipun demikian, pemerintah pada 2022 masih melarang pejabat dan pegawai pemerintah untuk menyelenggarakan buka puasa bersama dan juga griya lebaran atau open house. “Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan. Saya minta kita semuanya tetap jalankan protokol kesehatan, disiplin pakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak,” kata Presiden Jokowi. (mth/Antara)

Food Station Jajaki Pabrik Minyak Goreng dengan Jabar dan Jateng

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 21:30:15 0

Jakarta, FNN - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya tengah menjajaki pembangunan pabrik minyak goreng dengan BUMD milik Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) dan milik Provinsi Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari). \"Penjajakan dengan Agro Jabar dan Agro Jateng itu adalah  untuk membuat pabrik minyak goreng,\" kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu. Niat tersebut, kata dia, tujuannya dalam rangka ketahanan pangan demi terciptanya kemandirian pangan, seperti  beras yang sudah mulai mandiri dengan stok yang cukup meski Jakarta tak memiliki sawah dalam jumlah yang banyak dan mencukupi. Sinergi dengan BUMD di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kata Pamrihadi, karena pertimbangan sektor hilir di mana daya serap yang dimiliki dua provinsi tersebut relatif sama dengan Jakarta yang memiliki 10 juta penduduk, sementara Jabar sekitar 35 juta dan Jawa Tengah 30 juta. \"Poinnya adalah ketika kita memproduksi marketnya atau pasarnya ada apa enggak. sekarang pasarnya kan sudah digenggam nih, tinggal gimana kita memproduksinya,\" kata Pamrihadi. Meski demikian, Pamrihadi menyebutkan bahwa saat ini rencana pembangunan pabrik minyak goreng tersebut baru pembicaraan awal baik mengenai bentuk kerjasama sampai lokasi yang ditentukan di mana memiliki tiga opsi yakni Jakarta, Surabaya, atau Kendal. Pamrihadi menyebutkan bahwa jika kerjasama tersebut hanya kerjasama operasional (KSO) bisa langsung dieksekusi dalam waktu yang relatif singkat. \"Sementara jika diminta buat perusahaan patungan (joint venture) atau anak perusahaan tentu saja butuh verifikasi lebih lama karena ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk membuat joint venture,\" tutur Pamrihadi yang mengharapkan rencana ini terealisasi tahun 2023 mendatang. (mth/Antara)

Moeldoko Minta Generasi Muda Kelola Informasi dengan Bijak

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 21:24:47 0

Malang, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta generasi muda yang ada di Indonesia untuk bisa mengelola dengan bijak berbagai informasi yang saat ini tersebar dan mudah didapatkan di media sosial. Moeldoko dalam kunjungan kerja di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu mengatakan bahwa jika informasi yang beredar tersebut tidak dikelola dengan bijak khususnya oleh para generasi muda Indonesia, maka akan berdampak negatif. \"Jika semua informasi yang ada itu tidak dikelola dengan benar, berbagai informasi yang datang itu akan menghasilkan sesuatu yang negatif,\" ucapnya. Moeldoko menjelaskan, anak-anak muda saat ini banyak menginginkan kekayaan secara instan yang merupakan salah satu dampak negatif akibat banyaknya informasi yang tersebar tanpa pengelolaan yang baik. Menurutnya, dengan kondisi tersebut, maka diharapkan perguruan tinggi yang ada di Indonesia mampu membangun karakter para generasi muda Indonesia agar bisa mengelola berbagai informasi yang beredar itu secara bijak. \"Ada kecenderungan anak-anak muda sekarang ingin instan. Memamerkan kekayaan mereka. Maka, perguruan tinggi menjadi pilihan tepat untuk membangun karakter,\" ujarnya. Ia menambahkan, generasi muda Indonesia diharapkan bisa menjadi generasi yang kuat karena tantangan ke depan akan semakin berat. Ia berharap perguruan tinggi di Indonesia bisa menjawab tantangan itu dan membangun karakter anak-anak muda Indonesia yang kuat. Menurutnya, ada sejumlah fenomena global yang akan menjadi tantangan berat dan tidak bisa dihindari, yakni faktor perubahan, kecepatan, risiko, kompleksitas dan kejutan. Salah satu tantangan yang dihadapi dunia saat ini adalah penyebaran virus Corona. \"Kita lihat bahwa COVID-19 memberikan perubahan yang luar biasa. Kompleksitas-nya begitu tinggi, perubahan begitu cepat,\" tuturnya. Dengan kondisi tersebut dan adanya sejumlah tantangan lain, lanjutnya, maka generasi muda Indonesia bisa menjadi generasi yang kuat dan mampu memunculkan berbagai inovasi untuk menjawab tantangan yang ada. \"Untuk itu, di tengah-tengah perkembangan yang diperlukan adalah bangsa yang memiliki karakter kuat dan memiliki inovasi. Pilihannya inovasi atau mati,\" kata Moeldoko. (mth/Antara)  

Sri Mulyani Minta DJP Bumikan Informasi Pajak untuk Gaet Generasi Muda

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 21:15:43 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membumikan berbagai informasi terkait pajak dalam rangka menggaet lebih banyak generasi muda untuk berkontribusi. “Ini yang harus terus menerus bagi Kemenkeu, DJP membumikan, memudahkan, dan menciptakan konsep yang tidak rumit,” katanya dalam acara Tax Campaign Spectaxcular DJP 2022 di Jakarta, Rabu. Hal tersebut harus dilakukan karena sebenarnya saat ini banyak generasi muda yang memiliki ide untuk berkontribusi bagi pembangunan negara melalui pajak. Di sisi lain, ide-ide itu tidak tersalurkan karena generasi menganggap aspek-aspek terkait pajak sangat rumit dan menakutkan. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan salah satu tugas Kementerian Keuangan termasuk DJP adalah menyebarluaskan informasi mengenai pajak dengan cara yang mudah dipahami dan kekinian. “Tugas kita adalah untuk menyampaikan kepada mereka yang belum tahu dan membutuhkan bimbingan. Ini sangat penting buat kita untuk reaching out terutama ke generasi muda,” tegasnya. Cara itu salah satunya adalah dengan mengadopsi teknologi digital untuk mengatasi persepsi masyarakat yang selama ini kurang benar sehingga mereka enggan dan takut memenuhi kewajiban pajaknya. Adopsi teknologi digital juga dilakukan untuk mengatasi masalah teknis termasuk dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dianggap rumit oleh masyarakat. Ia mendorong jajaran DJP untuk terus mengeluarkan kreativitas, inovasi, teknologi dan edukasi dengan tetap mengedepankan kemudahan akses bagi masyarakat sehingga mudah dipahami. “Hal-hal yang tampak sederhana, kadang teman di pajak itu menganggap ‘kayak gitu aja enggak ngerti’ ya memang tidak mengerti jadi harus dibuat mengerti,” ujar Sri Mulyani. (mth/Antara)

Jokowi Audiensi dengan 12 Organisasi Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 21:06:21 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beraudiensi dengan 12 organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung Plus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, dengan agenda membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga stabilitas harga bahan pokok. Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama mengatakan pertemuan dengan Presiden tersebut juga membahas mengenai program Rumah Kebangsaan. \"Pertama, berkaitan dengan program Kelompok Cipayung Plus, yaitu Rumah Kebangsaan, yang mana kami akan melakukan program Rumah Kebangsaan yang merupakan salah satu program andalan kami pada periodisasi kali ini,\" kata Raihan dalam keterangannya usai pertemuan. Menurut dia, program Rumah Kebangsaan bertujuan untuk tetap menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan Indonesia. \"Berbagai macam latar belakang agama, ideologi, suku bangsa tetap kami rajut dalam satu kesatuan,\" jelasnya. Dia menjelaskan Rumah Kebangsaan merupakan salah satu upaya Kelompok Cipayung Plus dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anak-anak muda Indonesia, terutama di bidang ekonomi kreatif dan digitalisasi. \"Harapannya, muncul bibit-bibit, tunas-tunas muda di Indonesia nanti ke depan, yang siap untuk menopang pembangunan perjalanan bangsa kita ke depannya,\" katanya. Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kelompok Cipayung Plus juga berkomitmen mendukung program tersebut agar pemindahan dan pembangunan IKN berjalan baik. IKN juga diharapkan menjadi prestasi dan legasi Presiden Jokowi di mata dunia. Selain itu, kelompok mahasiswa itu juga menyampaikan aspirasi terkait stabilitas harga bahan pokok, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi kegelisahan masyarakat. Presiden Jokowi menyambut baik aspirasi tersebut, tambah Raihan. \"Alhamdulillah Presiden menyambut baik dan kami berkomitmen untuk tetap memberikan kontribusi, sumbangsih pemikiran, agar stabilitas harga bahan pokok tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya,\" katanya. Jokowi juga berpesan kepada para mahasiswa tersebut untuk terus berkreasi dan berinovasi, selain juga harus bisa tetap berpikir kritis. \"Pesan Presiden bahwa anak muda harus tetap berkreasi, harus inovatif, tapi tidak meninggalkan daya kritisnya; dan Pemerintah siap berkolaborasi dengan Kelompok Cipayung Plus untuk tetap menjaga, merawat bangsa kita ke depannya,\" ujarnya. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut yaitu: 1. Raihan Ariatama, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI); 2. Jefri Gultom, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI); 3. Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII); 4. Benidiktus Papa, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI); 5. I Putu Yoga Saputra, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI); 6. Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (DPP IMM); 7. Wiryawan, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI); 8. Muhammad Asrul, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND); 9. Rafani Tuahuns, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII); 10. Iqbal Muhammad Dzilal, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS); 11. Zaki Ahmad Rivai, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI); dan 12. Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). (mth/Antara)

Kementerian Pertanian Kembangkan Jagung Varietas Jakarin di Sulteng

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 20:53:25 0

Morowali Utara, FNN - Kementerian Pertanian mulai mengembangkan jagung varietas jakarin di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, diawali dari Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, yang salah tujuannya untuk meningkatkan daya saing serta pemenuhan kebutuhan pangan. \"Pengembangan jagung dengan varietas jakarin merupakan satu bentuk komitmen Kementerian Pertanian untuk peningkatan daya saing produk-produk pertanian,\" kata Staf Khusus Menteri Pertanian Yesiah Ery Tamalagi, di Morowali Utara, Rabu. Ery mengatakan penanaman perdana jagung varietas jakarin telah dimulai di Desa Gontara, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara di lahan seluas empat hektare yang disiapkan pemerintah daerah setempat kerja sama petani di daerah itu. Erya menyebut bahwa, langkah ini sekaligus untuk memulihkan lahan-lahan produktif pertanian yang tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga menjadi lahan tidur. \"Konsep Kementerian Pertanian sangat jelas. Ke depan tidak ada lahan tidur. Harus diolah dan dimanfaatkan semua lahan potensial pertanian. Kalau perlu orang tidur di lahan,\" sebut Ery. Ery juga mengatakan bahwa dalam mengembangkan pertanian, Kementerian Pertanian menempuh berbagai upaya seperti meningkatkan SDM petani, menyediakan akses dan sarana teknologi, pemberian bibit, pupuk, pembinaan pascapanen. \"Semua yang berkaitan dengan sarana produksi pertanian menjadi fokus Kementerian Pertanian, karena Pak Menteri mendorong agar memaksimalkan pemanfaatan lahan dan berbagai terobosan lainnya harus dilakukan,\" ujarnya. Ia mengemukakan, Sulawesi Tengah menjadi daerah potensial tujuan investasi, termasuk di wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Hal ini tentu akan memberikan dampak langsung terhadap petani, dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan di kawasan industri. \"Hal ini juga membuka peluang bagi petani karena perusahaan tersebut sudah pasti membutuhkan pasokan bahan makanan dan sayuran dalam jumlah besar. Maka, tanamlah sayur, buah-buahan atau kebutuhan lainnya. Jangan sampai perusahaan tersebut mendatangkan sayuran dari luar,\" imbuhnya. Sementara itu, Kepala BPTP Sulteng Dr. Abdul Wahab SP, MP, menjelaskan penangkaran jagung varietas jakarin ini akan diawasi secara khusus. Karena varietas ini baru maka perlu pendampingan teknologi dan pengawasan dari para penyuluh pertanian. Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian varietas jakarin ini cukup bagus dan memiliki berbagai keunggulan. Untuk itu diharapkan jika penangkaran ini telah berhasil diharapkan dapat menyuplai kebutuhan bibit jagung bagi para petani lainnya. (mth/Antara)

Jokowi Audiensi dengan 12 Organisasi Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 16:17:05 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beraudiensi dengan 12 organisasi mahasiswa Kelompok Cipayung Plus di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, dengan agenda membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga stabilitas harga bahan pokok.    Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama mengatakan pertemuan dengan Presiden tersebut juga membahas mengenai program Rumah Kebangsaan.\"Pertama, berkaitan dengan program Kelompok Cipayung Plus, yaitu Rumah Kebangsaan, yang mana kami akan melakukan program Rumah Kebangsaan yang merupakan salah satu program andalan kami pada periodisasi kali ini,\" kata Raihan dalam keterangannya usai pertemuan.Menurut dia, program Rumah Kebangsaan bertujuan untuk tetap menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan Indonesia.\"Berbagai macam latar belakang agama, ideologi, suku bangsa tetap kami rajut dalam satu kesatuan,\" jelasnya.Dia menjelaskan Rumah Kebangsaan merupakan salah satu upaya Kelompok Cipayung Plus dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anak-anak muda Indonesia, terutama di bidang ekonomi kreatif dan digitalisasi.\"Harapannya, muncul bibit-bibit, tunas-tunas muda di Indonesia nanti ke depan, yang siap untuk menopang pembangunan perjalanan bangsa kita ke depannya,\" katanya.Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kelompok Cipayung Plus juga berkomitmen mendukung program tersebut agar pemindahan dan pembangunan IKN berjalan baik. IKN juga diharapkan menjadi prestasi dan legasi Presiden Jokowi di mata dunia.Selain itu, kelompok mahasiswa itu juga menyampaikan aspirasi terkait stabilitas harga bahan pokok, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi kegelisahan masyarakat. Presiden Jokowi menyambut baik aspirasi tersebut, tambah Raihan.\"Alhamdulillah Presiden menyambut baik dan kami berkomitmen untuk tetap memberikan kontribusi, sumbangsih pemikiran, agar stabilitas harga bahan pokok tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya,\" katanya.Jokowi juga berpesan kepada para mahasiswa tersebut untuk terus berkreasi dan berinovasi, selain juga harus bisa tetap berpikir kritis.\"Pesan Presiden bahwa anak muda harus tetap berkreasi, harus inovatif, tapi tidak meninggalkan daya kritisnya; dan Pemerintah siap berkolaborasi dengan Kelompok Cipayung Plus untuk tetap menjaga, merawat bangsa kita ke depannya,\" ujarnya.Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.Mahasiswa yang hadir dalam audiensi tersebut yaitu:1. Raihan Ariatama, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI);2. Jefri Gultom, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI);3. Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII);4. Benidiktus Papa, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI);5. I Putu Yoga Saputra, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI);6. Abdul Musawir Yahya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (DPP IMM);7. Wiryawan, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI);8. Muhammad Asrul, Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND);9. Rafani Tuahuns, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII);10. Iqbal Muhammad Dzilal, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS);11. Zaki Ahmad Rivai, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI); dan12. Arjuna Putra Aldino, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI). (mth/Antara)

IMF Nlai Indonesia Berhasil Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Krisis

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 15:49:38 0

  Jakarta, FNN - Dana Moneter Internasional (IMF) menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi karena didukung oleh kinerja makroekonomi yang kuat serta respon kebijakan yang tegas dan menyeluruh.Berdasarkan keterangan resmi Bank Indonesia yang diterima di Jakarta, Rabu, hasil asesmen IMF tersebut disampaikan dalam laporan Article IV Consultation tahun 2021 yang dirilis pada 23 Maret 2022.Menurut IMF, respon pemerintah yang mampu menjaga stabilitas ekonomi meliputi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN serta kebijakan moneter yang akomodatif dan upaya di sektor keuangan untuk mendorong kredit.Dewan Direktur IMF mengapresiasi berbagai kebijakan yang ditempuh Indonesia termasuk terkait komitmen pemerintah dalam mengembalikan batas atas defisit fiskal sebesar 3 persen pada 2023 secara gradual.Kemudian juga mengenai upaya pemerintah Indonesia atas kebijakan moneter untuk berada ahead of the curve dengan tetap memerhatikan tingkat inflasi.Upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong pendalaman dan inklusi pasar keuangan khususnya melalui digitalisasi serta langkah memitigasi perubahan iklim turut diapresiasi IMF.Tak hanya itu, IMF juga mengapresiasi upaya reformasi struktural di sektor riil dan sektor keuangan untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan dan memitigasi dampak scarring dari pandemi.Dalam laporannya, IMF memandang kinerja ekonomi Indonesia akan terus menguat pada tahun 2022-2023 didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan dukungan kondisi komoditas global.Meski demikian, IMF mencermati beberapa faktor risiko yang perlu diwaspadai terutama terkait munculnya varian virus baru dan kemungkinan pengetatan kondisi keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan.Lebih lanjut, IMF menyampaikan rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia terutama terkait normalisasi kebijakan likuiditas, financial deepening dan digitalisasi.Proyeksi positif IMF tersebut sejalan dengan hasil asesmen Bank Indonesia yang memperkirakan momentum perbaikan ekonomi nasional akan berlanjut pada 2022.Bank Indonesia pun berkomitmen terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.Sinergi kebijakan dengan otoritas terkait akan dilakukan khususnya dalam rangka akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan upaya mendorong peningkatan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas. (mth/Antara)

Seharusnya Dibedakan Antara Islamofobia dan Terorisme

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 15:44:27 0

Ia juga mendapati kasus teroris yang ditangkap dan diadili, tapi prosedural penangkapannya selalu ganjil alias menyalahi aturan. Kasus teranyar yaitu penangkapan dan tembak mati dr. Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN TEPATNYA Selasa, 15 Maret 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai “Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia”. Resolusi tersebut diputuskan melalui konsensus oleh 193 anggota PBB dan disponsori bersama oleh 55 negara mayoritas Muslim. Resolusi menekankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan mengingatkan resolusi 1981 yang menyerukan “penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan”. “Congratulations to the Ummah. Semoga ada manfaatnya. Bravo to Pakistan yang mewakili (57 negara anggota) OKI mensponsori resolusi ini. Thanks to PM Imran Khan,” komentar Imam Shamsi Ali dari Nusantara Foundation di New York. Menurutnya, diadopsinya resolusi penetapan 15 Maret sebagai “The Day to Combat Islamophobia” tersebut sebuah langkah positif. “Semoga bisa efektif dalam mengurangi Islamophobia di seluruh dunia,” lanjut Imam Shamsi Ali kepada FNN. Para pembenci Islam di sini wajib tahu informasi ini agar tidak terjerumus pada kebencian akut yang tak berdasar. Umat Islam di Indonesia selama ini sudah menjadi korban “kampanye” Islamofobia. Apalagi kampanye Islamofobia di Indonesia “difasilitasi” dengan keberadaan lembaga-lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Salah satu buktinya, Kepala Komjen Polisi Boy Rafli Amar menyatakan, 198  pesantren terafiliasi dengan terorisme, meski akhirnya meminta maaf pada Pengurus MUI Pusat, Kamis (3/2/2022). Boy Rafli kemudian berjanji, BNPT tidak akan sungkan-sungkan mengubah peristilahan dan diksi yang dianggap kurang tepat dan dapat menimbulkan kesan stigma negatif kepada Islam dan umat Islam. Apalagi, umat Islam memang merasa terteror oleh kegiatan pelaksanaan penanggulangan radikalisme-terorisme selama ini. Mereka merasa sedang dipojokkan, bahkan dijadikan target. Karena, sepanjang yang berkaitan dengan penyebaran paham radikal dan penangkapan terduga teroris, semuanya dihubungkan dengan orang Islam dan simbol-simbol Islam.  Framing berita sedemikian rupa sehingga tercipta kesan bahwa Islam dan umat Islam demikian jahat terhadap negara ini. Yang disasar bukan saja mereka yang diduga telah dan/atau akan melakukan aksi teror, melainkan juga yang berpakaian cingkrang, bercadar dan yang berjenggot. Menurut Dr. Masri Sitanggang, stigmatisasi Islam radikal sudah terasa sejak periode pertama Presiden Joko Widodo berkuasa (2014-2019). Berdasarkan apa yang disebut “survey”, disiarkan bahwa paham radikal telah merambah ke sekolah-sekolah dan kampus melalui pengajian dan Studi Islam Intensif yang dilakukan OSIS atau Lembaga Dakwah Kampus. Periode kedua pemerintahan Jokowi, kecemasan umat Islam meningkat. Pasalnya, semua kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju seperti punya tugas yang sama: berantas radikalisme; dan itu, sekali lagi, terarah kepada Islam dan Umat Islam.  Kepala BPIP Yudian Wahyudi ketika baru menjabat sepekan menyebutkan: “Musuh terbesar Pancasila adalah agama”. Agama yang dimaksud tentunya adalah Islam. Meski Yudian coba meluruskan setelah gaduh besar, yang dimaksud adalah adanya kelompok yang menggunakan agama untuk memusuhi Pancasila, tapi tetap saja tidak bisa lurus. Logika pelurusannya, tidak lurus. Begitu penilaian Masri Sitanggang.   Islamopobia dan Terorisme                                                                                                                          Menyusul penetapan PBB tanggal 15 Maret sebagai “Hari untuk Memerangi Islamofobia”, tentu saja keberadaan Detasemen Khusus (Densus)-88 yang menjadi “eksekutor” hasil kampanye Islamopobia harus dievaluasi. Densus-88 didirikan pada 20 Juni 2003 melalui Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2003, sebagai tindaklanjut diterbitkannya UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, yang mempertegas kewenangan dari Polri dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.   Unit ini didirikan sebagai respons atas maraknya aksi teror yang dilakukan organisasi teroris jejaring Al-Qaeda, salah satunya yaitu Jamaah Islamiyah (JI). Jadi, tugas utamanya adalah memberantas terorisme. Setelah lebih dari satu dekade, banyak kasus belum tuntas yang ditangani Densus-88. Namun, setelah kasus Siyono ramai, kasus-kasus serupa yang menumpuk seperti gunung es ini akhirnya muncul ke permukaan. Ketua Komnas HAM (saat dijabat) Hafid Abbas mengakui terkuaknya kasus tewasnya Siyono telah membuka kesadaran masyarakat luas bahwa ada hal yang ditutup-tutupi oleh Densus-88. Densus-88 terpojok karena Siyono meninggal ketika pemeriksaan. Bahkan, Kapolri (saat itu) Jenderal Badrodin Haiti mengakui ada kealpaan dari anak buahnya dalam kasus Siyono. Hafid pun menyebut kasus ini merupakan pintu gerbang pertama untuk menuntut Densus-88 lebih terbuka. Pernyataan Hafid ini disambut baik oleh peneliti KontraS, bahkan dengan penuh harap. Mantan Koordinator KontraS Haris Azhar menyakini Densus-88 bukan hanya harus terbuka, tapi juga harus memperbaiki kinerjanya. “Kami meyakini adanya banyak pelanggaran hukum di sektor prosedural maupun pelanggaran hukum substansial. Misalnya orangnya gak terbukti sebagai teroris, tapi ditangkap, disiksa, bahkan ditembak mati,” kata Haris.  Ia juga mendapati kasus teroris yang ditangkap dan diadili, tapi prosedural penangkapannya selalu ganjil alias menyalahi aturan. Kasus teranyar yaitu penangkapan dan tembak mati dr. Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam versi polisi, Sunardi tewas ditembak Densus-88 karena melakukan perlawanan. Sunardi merupakan seorang dokter. Pria kelahiran Sukoharjo Mei 1968 itu selama ini membuka praktik di rumahnya, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo Kota. Sunardi diduga terlibat terorisme. Eksekusi terhadap dr. Sunardi dan terduga terorisme sebelumnya seakan menjawab pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi saat penutupan Rakor Nasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin) 2017 di Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017). “Negara lain begitu (membebaskan visa), kenapa kita tidak? Karena takut teroris. Alasannya ada saja,” kata Jokowi, seperti dilansir Detik.com, Selasa (03 Okt 2017 20:09 WIB). Ketakutan terhadap masuknya teroris menjadi alasan pejabat Indonesia yang enggan membebaskan visa ke banyak negara. Menurutnya, alasan ini hanya upaya membuat cemas dirinya saja sebagai presiden. “Nakut-nakutin Presiden. Saya ini nggak punya (rasa) takut,” ujar Jokowi disambut tawa terbahak-bahak seisi ruangan. Jokowi kemudian membuka kebijakan bebas visa untuk banyak negara, terlepas dari kekhawatiran soal terorisme. Menurutnya, tidak perlu ada kekhawatiran soal masuknya teroris gara-gara kebijakan bebas visa. “Katanya teroris masuk. Kan terorisnya dari kita,” kata Jokowi santai. Ratusan pengusaha di ruangan tertawa cukup lama, sekitar 10 detik. Memang, faktanya seperti kata Presiden Jokowi, para terduga teroris dari Indonesia, kecuali Dr. Azhari dan Nurdin M. Top yang dari Malaysia. (*)

Ma'ruf Amin Harap Pengusaha Jalankan Kewajiban Bayar THR Secara Baik

BY FNN Rabu, 23 Maret 2022 15:23:17 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma\'ruf Amin berharap para pengusaha dapat menjalankan kewajibannya atas pembayaran tunjangan hari raya Idul Fitri tahun ini secara baik, di tengah kondisi perekonomian yang juga sudah mulai membaik.\"Saya berharap supaya, sekarang kondisinya sudah lebih baik lagi, saya harap para pengusaha itu melakukan kewajibannya untuk membayar THR ya,\" ujar dia, di sela kunjungan kerjanya di Bandung, Jawa Barat, Rabu.Ia sampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan berkaitan penundaan pembayaran THR yang terjadi pada Idul Fitri tahun sebelumnya karena pandemi.Menurut dia, di tengah kondisi Covid-19 mulai terkendali dan berbagai sektor perekonomian juga sudah mulai pulih, maka diharapkan pembayaran THR bisa dilakukan sesuai ketentuan. \"Ya saya kira para pengusaha jangan berusaha untuk menunda lagi, barang kali itu,\" kata dia.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mendampingi dia dalam kesempatan itu menyatakan, THR merupakan hak pekerja yang dijamin undang-undang, yang harus diberikan kepada pekerja.Fauziyah menjelaskan, pada 2020 dan 2021, karena kondisi pandemi pada saat itu, maka disepakati pembayaran THR bisa diberikan hingga Desember. Namun pada tahun ini, dia mengatakan pembayaran THR akan diberikan sesuai ketentuan.\"Namun seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dan pandemi Covid-19 yang juga sudah bisa diatasi dengan baik, maka ketentuan mengenai pembayaran THR akan dikembalikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan,\" kata dia. (mth/Antara)  

Sri Mulyani Tegaskan Utang Pemerintah Demi Kesejahteraan Rakyat

BY FNN Selasa, 22 Maret 2022 15:10:34 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan utang yang dilakukan pemerintah merupakan langkah untuk menyelamatkan dan menyejahterakan masyarakat di tengah krisis pandemi COVID-19. “Walaupun kita defisit, drop, kita masih bisa berutang tapi itu untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan sosial,” katanya dalam CNBC Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa. Sri Mulyani menjelaskan langkah utang diambil mengingat APBN yang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara yakni menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan aman sedang tidak sehat. APBN yang tidak sehat disebabkan oleh penerimaan negara yang drop hingga 18 persen seiring aktivitas dunia usaha dan perekonomian terhenti akibat pembatasan mobilitas. Di sisi lain, pemerintah justru harus menopang kebutuhan masyarakat yang mengalami ancaman kesehatan hingga terkena PHK melalui belanja negara. Hal itu yang melatarbelakangi pemerintah untuk melebarkan defisit dari yang tadinya maksimal 3 persen dari PDB, kemudian diperbolehkan di atas 3 persen seiring adanya UU Nomor 2 Tahun 2020. “Makanya kita mengatakan defisit kita bisa di atas 3 persen dan ini masih di bawah 60 persen total dari utang negara yang diperbolehkan UU keuangan negara,” ujar Sri Mulyani. Ia menuturkan hasil dari utang tersebut di antaranya berupa kapasitas fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, pembuatan tempat isolasi, penyediaan PCR, APD, ventilator serta vaksin. Terlebih lagi, masyarakat terkena COVID-19 yang harus rawat inap di rumah sakit pun ditanggung biayanya oleh pemerintah hingga anggarannya mencapai sekitar Rp220 triliun. Tak hanya itu, pemerintah turut menyediakan bantalan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai, bantuan bagi pelaku UMKM, KUR dan sebagainya. “Ini tujuannya agar space masyarakat membesar, bantalan makin kuat tapi ada biayanya. Biayanya itu lah APBN, defisitnya naik dari tadinya kita ingin 1,76 persen melonjak jadi 6,1 persen kemudian 2021 sudah turun lagi,” jelasnya. Meski demikian, Sri Mulyani menyatakan seiring pemulihan ekonomi yang terus menguat maka utang menjadi semakin rendah mengingat pemerintah dapat membayar utang ketika penerimaan negara mulai naik. Penerimaan yang sempat drop 18 persen pada 2020 mulai naik mencapai di atas 20 persen tahun lalu dan hingga pekan kedua tahun ini sudah di atas 30 persen. “Kita bisa mendapatkan penerimaan waktu ekonomi pulih, itu yang dipakai membayar utang,\" ujarnya. Sri Mulyani memastikan utang Indonesia masih cukup rendah dibanding negara-negara anggota G20 baik dari sisi India sebagai emerging country hingga Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman sebagai negara maju. “Mengenai utang 40 persen atau 41 persen (Indonesia), anggota G20 tidak ada utangnya serendah kita. Advance country seperti AS, Perancis, Inggris, Jerman semuanya sudah di atas 60 persen bahkan di atas 100 persen,” katanya. Sebagai informasi, utang pemerintah hingga akhir Januari 2022 sebesar Rp6.919,15 triliun atau naik Rp10,28 triliun dibandingkan bulan sebelumnya atau Rp686,01 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu. Nominal utang ini naik namun rasio utang terhadap PDB turun menjadi 39,36 persen dibandingkan 41 persen pada Desember 2021 atau 40,28 persen pada Januari 2021. (mth/Antara)

Menperin Wajibkan Industri Minyak Goreng Jaga Pasokan untuk UMKM

BY FNN Selasa, 22 Maret 2022 15:05:58 0

Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mewajibkan industri minyak goreng untuk menjaga pasokan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022. Permenperin nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). “Ini adalah bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng sekaligus menjaga ekonomi terus bergerak melalui usaha kecil dan mikro,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Selasa. Aturan tersebut diterbitkan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dan menjaga kestabilan harga Minyak Goreng Curah yang terjangkau oleh masyarakat, usaha mikro dan usaha kecil, Permenperin itu mengatur mekanisme penyaluran dan pengawasan Minyak Goreng Curah dari tingkat produsen sampai dengan distributor hingga pengecer untuk memastikan masyarakat mendapatkan Minyak Goreng Curah pada Harga Eceran Tertinggi (HET). \"Selain itu, Permenperin ini juga mengatur tentang pembiayaan penyediaan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan,” jelas Agus. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan HET minyak goreng curah di tingkat masyarakat per konsumen akhir sebesar Rp. 14.000 per Liter atau Rp15.500 per Kg. Sementara itu, BPDPKS menetapkan Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah berdasarkan harga rata-rata crude palm oil pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir. Terdapat 81 perusahaan industri Minyak Goreng yang diwajibkan Menteri Perindustrian untuk melaksanakan penyediaan minyak goreng curah bagi masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Kewajiban penugasan oleh Menperin itu merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Total volume Minyak Goreng Curah yang wajib disalurkan perusahaan Minyak Goreng sebesar 14 ribu ton per hari. (mth/Antara)

Pemerintah Berupaya Turunkan Defisit APBN Rp100 Triliun dari Pagu

BY FNN Selasa, 22 Maret 2022 14:58:34 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah berupaya untuk menurunkan defisit anggaran tahun ini menjadi lebih rendah Rp100 triliun dari pagu yang telah ditetapkan APBN sebesar Rp868 triliun atau 4,85 persen dari PDB. “Kita coba kurangi, tahun lalu kita sudah mengurangi issuance bonds kita. Defisit (2021) tadinya sekitar Rp1.000 triliun turun jadi sekitar Rp800 triliun. Tahun ini kita coba turunkan lagi, kemarin kita hitung-hitungan paling tidak Rp100 triliun mungkin bisa lebih,\" kata Menkeu Sri Mulyani dalam CNBC Economic Outlook 2022, di Jakarta, Selasa. Pemerintah sendiri memiliki tugas untuk mewujudkan konsolidasi fiskal yakni mengembalikan defisit anggaran ke level 3 persen pada 2023 setelah diizinkan di atas 3 persen melalui UU Nomor 2 Tahun 2020. APBN sempat mengalami tekanan luar biasa pada 2020 hingga defisit mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09 persen namun berhasil membaik ke level 4,65 persen atau sebesar Rp783,7 triliun pada 2021. Sri Mulyani optimis defisit tahun ini akan kembali turun karena adanya penerimaan negara yang terdorong oleh windfall dari harga komoditas. Defisit juga akan turun karena pemerintah menjaga belanja dengan melakukan refocusing terhadap aspek yang lebih penting dan prioritas sehingga Indonesia memiliki ruang yang bisa dipakai untuk mengurangi eksposur utang. “Kita menjaga 3 tahun untuk defisit kembali ke 3 persen ini supaya eksposur Indonesia terhadap utang menurun pada saat muncul tantangan interest rate yang tinggi,” ujar Sri Mulyani. Selain itu, penurunan defisit ini dapat dilakukan seiring pondasi ekonomi mulai membaik meski terdapat risiko ancaman dari kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed). Pemerintah juga masih mempunyai Surat Keputusan Bersama (SKB) III dengan Bank Indonesia untuk membiayai defisit. Ia menjelaskan selama ini BI melakukan gotong royong dengan pemerintah dari mulai menjadi standby buyer sampai private placement khusus mengenai bantalan sosial dan masalah kesehatan. “Ini memberikan space dan Indonesia masih mempunyai pilihan pinjaman yang tidak melalui market di mana suku bunga naik, yield naik, harga jatuh,” tegas Sri Mulyani. (mth/Antara)

Presiden Jokowi: Perang Perdalam Krisis Ekonomi Dunia

BY FNN Selasa, 22 Maret 2022 14:53:32 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menyampaikan perang yang terjadi pada Februari 2022 lalu telah memperdalam krisis perekonomian global, padahal sebelumnya dunia telah terdampak begitu hebat karena pandemi COVID-19. “Pada saat dunia mulai bangkit memulihkan perekonomian, bulan lalu, pada Februari 2022 terjadi perang yang telah membuat pusing semua negara,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan secara virtual pada CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa. Pada Februari 2022, Rusia menyatakan untuk memulai operasi militer khusus ke Ukraina, yang menimbulkan ketegangan geopolitik global hingga saat ini. Presiden Jokowi menyebutkan di awal 2022 sebenarnya perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Efek rambatan pembatasan mobilitas manusia dan barang akibat COVID-19 telah menyebabkan kelangkaan sumber energi, kelangkaan pangan, dan kontainer yang berpotensi mengerek inflasi. “Ini (perang) akan memperdalam krisis perekonomian dunia dan meningkatkan ketegangan politik dunia,” ujar dia. Ketegangan politik tersebut telah menyebabkan kenaikan harga minyak, gas, bahan baku pupuk hingga gandum. Karena itu, inflasi dikhawatirkan akan terus meningkat. “Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Tantangan-tantangan ini harus kita sikapi dengan sangat hati-hati,” ucapnya. Kepala Negara menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna mengakselerasi pemulihan ekonomi. Salah satu bentuk kolaborasi itu adalah penciptaan banyak investasi yang menjadi sumber lapangan kerja dan mobilisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan. “Dibutuhkan kebijakan yang cepat dan tepat serta implementasi yang efektif. Yang jelas, masyarakat tidak boleh menjadi korban dari ketidakpastian global ini,” ujarnya. (mth/Antara)

Indonesia Terus Membaik, Tidak Ada Lagi Wilayah dengan PPKM Level 4

BY FNN Selasa, 22 Maret 2022 14:29:24 0

Jakarta, FNN - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa 22 Maret 2022 mengeluarkan Instruksi terkait perpanjangan PPKM wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022. Hal tersebut sebagai bentuk evaluasi PPKM mingguan yang rutin dilakukan. Sebelumnya PPKM Jawa dan Bali diatur melalui Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 yang berakhir pada 21 Maret 2022. Indonesia terus membaik dari situasi pandemi COVID-19 yang sebelumnya juga ikut terdampak gelombang ketiga, yakni penyebaran corona varian Omicron. Karena menunjukkan perbaikan yang signifikan, Instruksi Mendagri terbaru untuk wilayah Jawa-Bali kali ini sudah tidak ada lagi wilayah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Pada pekan-pekan lalu, wilayah di pulau Jawa dan Bali dalam Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 dan Inmendagri sebelumnya 7 daerah ditetapkan dengan PPKM level 4. Dari Inmendagri Nomor 13 Tahun 2022 untuk Jawa-Bali, 7 daerah memberlakukan PPKM level 4, yaitu Kota Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Salatiga, Magelang, dan Kota Madiun. Setelah evaluasi tiap pekan, kondisi terus membaik secara signifikan, ditandai dengan pelandaian kasus yang berbanding lurus dengan membaiknya level daerah. \"Di mana dalam PPKM kali ini pengaturan PPKM pada level 4 dihapus karena sudah tidak ada lagi daerah yang berada di PPKM level 4 dari sebelumnya yang masih terdapat 7 daerah,\" kata Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal. Tidak hanya wilayah dengan level 4, wilayah yang sebelumnya ditetapkan dengan level 3 juga ikut turun jumlahnya dari 66 daerah menjadi 48 daerah.Bahkan, dalam Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PPKM wilayah Jawa-Bali wilayah yang ditetapkan menerapkan PPKM level 3 berjumlah 320 daerah. Ketika itu, peningkatan terjadi signifikan dari pekan sebelumnya yang berjumlah 118 daerah dengan PPKM level 3. Tiga pekan terakhir penurunan level wilayah dari level 3 cukup signifikan, pada pekan lalu terjadi penurunan jumlah daerah yang berada di level 3 dari 84 daerah menjadi 66 daerah. Jumlah wilayah dengan penerapan PPKM level 2 jadi bertambah karena daerah yang pekan lalu berada di level 4 atau 3 turun ke level 2. Dalam Inmendagri Jawa-Bali terbaru ini, daerah dengan level 2 mengalami kenaikan dari 55 daerah menjadi 77 daerah, begitu juga dengan daerah yang berada pada PPKM level 1 yang saat ini sudah terdapat 6 daerah dari yang sebelumnya belum ada sama sekali. Penyesuaian Inmendagri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perpanjangan PPKM Wilayah Jawa dan Bali kali ini ini terdapat penyesuaian dan pengaturan daerah dengan level 1 seperti bioskop, mal, pabrik, tempat ibadah sudah bisa beroperasi 100 persen, terkecuali acara resepsi yang pelaksanaannya dibatasi dalam kapasitas maksimal 75 persen. Sedangkan, perubahan pengaturan pada PPKM level 2 terkait ketentuan operasional bioskop yang semula dalam kapasitas maksimal 70 persen, kini menjadi 75 persen. Restoran/rumah makan dan kafe yang berada di area bioskop dari semula 50 persen saat ini menjadi 75 persen. Kemudian, penambahan pengaturan PPKM pada daerah dengan level 1 meliputi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang tetap mengacu pada surat edaran bersama (SEB) 4 menteri. Pelaksanaan kegiatan sektor non esensial dilakukan 100 persen WFO. Pada sektor esensial yakni keuangan, pasar modal, teknologi informasi, perhotelan non karantina, industri orientasi ekspor dapat beroperasi 100 persen. Kecuali, pelayanan administrasi keuangan sektor keuangan dan industri orientasi ekspor beroperasi yang masih diatur dengan 75 persen WFO. Sedangkan, sektor kritikal seperti supermarket dan hypermarket sudah dapat beroperasi 100 persen. Masih dalam koridor level 1, kegiatan makan minum di tempat umum diizinkan buka sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan kapasitas 100 persen. Sedangkan, restoran, rumah makan, kafe dengan jam operasional mulai dari jam 18.00 dapat beroperasi sampai dengan jam 00.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 75 persen. Vaksinasi Membaiknya kondisi Indonesia dari pandemi COVID-19 gelombang ketiga ini tentunya tidak pula membuat semua elemen menjadi lengah dan mulai abai. Peningkatan jumlah daerah pada level 2 dan level 1 serta penurunan level 3 tentunya harus selalu disikapi dengan bijak tanpa mengurangi arti kewaspadaan. Salah satunya menurut Kemendagri perlu disikapi dengan terus berupaya untuk memperkuat capaian vaksinasi, termasuk pemberian suntikan ketiga atau booster. Pemahaman atas arti penting vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan kekebalan populasi, sehingga mampu menahan laju perkembangan virus COVID-19. Hal tersebut diperkuat dengan data hasil survei serelogi yang dilakukan atas kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Survei mengidentifikasi bahwa proporsi penduduk yang sudah divaksinasi, sebanyak 41,5 persen mempunyai kadar antibodi besar dari 1000 U/ml atau tiga kali lebih tinggi dibandingkan yang belum divaksinasi atau sebesar 13,1 persen. Dalam konteks tersebut, seluruh kepala daerah beserta Forkopimda tentunya memiliki peran yang sangat strategis terutama dalam upaya kolaboratif untuk melakukan percepatan program vaksinasi di daerahnya. \"Dengan melibatkan segenap elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang senantiasa bahu membahu bersama aparat kewilayahan menuntaskan agenda vaksinasi di daerah masing-masing,\" ujar Safrizal. (mth/Antara)

Siklon Tropis Charlotte Jauhi Indonesia, Mayoritas Kota Berawan

BY FNN Selasa, 22 Maret 2022 14:23:53 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Siklon Tropis Charlotte terpantau di Samudera Hindia selatan Jawa Tengah dengan kecepatan angin maksimum mencapai 55 knot dan tekanan rendah 985 HPa. Dalam kanal Youtube InfoBMKG diikuti di Jakarta, Selasa, sistem siklon tersebut bergerak ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia dan diperkirakan intensitasnya akan menurun dalam 24 jam ke depan. Dijelaskan, sistem ini menginduksi peningkatan Kecepatan angin atau low level jet hingga mencapai lebih dari 25 knot di Samudra Hindia sebelah Selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, serta membentuk daerah konvergensi yang panjang dari Samudra Hindia Barat Daya Banten hingga perairan Selatan Jawa Barat. Kondisi ini mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan, Kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis dan di sepanjang daerah low level jet tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau di Laut Arafuru dan di perairan utara Papua, yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Laut Arafuru dan Samudra Pasifik Utara Papua. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari perairan Utara Aceh hingga Laut Andaman, dari Laut Jawa bagian timur hingga laut Bali, dari perairan timur Kalimantan Utara hingga Kalimantan Utara, dari perairan kepulauan Sangihe Talaud hingga Halmahera, di Pulau Seram dari Laut Banda hingga Papua bagian selatan, dari Papua Barat bagian utara hingga Papua Barat dan Papua bagian tengah . Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Di pulau Sumatera, secara umum kondisi cuaca berawan hingga hujan ringan, kecuali untuk wilayah Jambi berpotensi kabut, dan waspada potensi hujan petir terjadi di Aceh. Kemudian di wilayah Jawa secara umum hujan ringan, kecuali untuk wilayah Surabaya dan Bandung berpotensi hujan sedang. Sementara di wilayah Pulau Kalimantan, kondisi cuaca secara umum berawan hingga hujan ringan . Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Kupang. Waspada potensi hujan lebat yang diperkirakan terjadi di Mataram, dan hujan petir yang diperkirakan terjadi di Denpasar. Di wilayah Sulawesi, secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan, kecuali untuk wilayah Gorontalo berpotensi hujan sedang. Waspada potensi hujan lebat yang diperkirakan terjadi di Mamuju, dan hujan petir yang diperkirakan terjadi di Palu dan di Manado. Terakhir di wilayah paling timur Indonesia, secara umum kondisi cuaca hari berawan hingga hujan ringan, untuk wilayah Manokwari berpotensi hujan sedang. (mth/Antara)

Emas Naik, Pertempuran Ukraina Dorong Permintaan "Safe-Haven"

BY FNN Selasa, 22 Maret 2022 14:20:54 0

Chicago, FNN - Harga emas sedikit menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena pertempuran di Ukraina mendorong permintaan terhadap emas, sementara investor terus mengawasi pembicaraan damai Moskow-Kyiv, namun kenaikannya dibatasi menjelang pernyataan Ketua Federal Reserve Powell pada pertemuan ekonomi. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, naik 0,2 dolar AS atau 0,01 persen, menjadi ditutup pada 1.929,50 dolar AS per ounce. Emas berjangka jatuh 13,9 dolar AS atau 0,72 persen menjadi 1.929,30 dolar AS pada Jumat (18/3/2022). Emas berjangka melonjak 34 dolar AS atau 1,78 persen menjadi 1.943,20 dolar AS pada Kamis (17/3/2022), setelah tergelincir 20,5 dolar AS atau 1,06 persen menjadi 1.909,20 dolar AS pada Rabu (16/3/2022), dan anjlok 31,1 dolar AS atau 1,59 persen menjadi 1.929,70 dolar AS pada Selasa (15/3/2022). \"Eskalasi lain di sekitar Ukraina akan mendorong aliran safe-haven yang signifikan ke emas, bahkan lindung nilai inflasi bergerak jika kita melihat sanksi yang memicu lonjakan komoditas lain,\" kata Craig Erlam, analis pasar senior di OANDA. Rusia dan Ukraina hampir mencapai kesepakatan tentang isu-isu \"kritis\", menteri luar negeri Turki mengatakan pada Minggu (20/3/2022), tetapi permintaan untuk aset-aset berisiko mundur dan harga minyak naik karena pertempuran berlanjut. Sementara desas-desus potensi kompromi selama akhir pekan membawa harga emas turun dari tertinggi mereka, \"landasan peluncuran berikutnya untuk emas akan menjadi area 1.900 dolar AS,\" kata Rob Lutts, kepala investasi di Cabot Wealth Management. Pekan lalu, emas turun lebih dari 3,0 persen di tengah harapan untuk kemajuan dalam pembicaraan dan kenaikan suku bunga AS. Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan di National Association for Business Economics pada Senin (21/3/2022) bahwa inflasi \"terlalu tinggi\" dan memungkinkan kemungkinan bahwa Fed dapat menaikkan suku bunga lebih dari 25 basis poin pada 2022. Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan pada Senin (21/3/2022) bahwa tujuan dari kebijakan moneter Fed adalah untuk mendapatkan tingkat kebijakan sampai netral secepat mungkin. Dia melihat total enam kenaikan suku bunga seperempat poin tahun ini dan dua lagi pada 2024 untuk mendekati netral. Sementara itu, Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic mengatakan pada Senin (21/3/2022) bahwa dia terbuka untuk pengetatan kebijakan yang lebih agresif, sambil memperkirakan enam kenaikan suku bunga untuk tahun 2022. Pasar menyiratkan peluang 50-50 untuk kenaikan setengah poin pada Mei dan peluang yang lebih besar lagi pada Juni. \"Bahkan jika perkiraan kenaikan suku bunga Fed menjadi kenyataan, inflasi akan tetap di depan, dan suku bunga riil negatif, menjaga lingkungan positif untuk emas dalam jangka menengah,\" tulis analis di logam mulia Heraeus dalam sebuah catatan. Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 22,6 sen atau 0,9 persen, menjadi ditutup pada 25,313 dolar AS per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik 8,8 dolar AS atau 0,85 persen, menjadi ditutup pada 1.044,70 dolar AS per ounce. (mth/Antara)

Hari Melawan Islamfobia Tanda Akhir Era “Mulkan Jabriyah”

BY FNN Senin, 21 Maret 2022 11:15:51 0

 Wartawan veteran Chris Hedges bilang, imperium Amerika sudah tamat. Pakar globalisasi Noam Chomsky mengatakan, sejarah imperium Amerika yang merupakan teroris terbesar di dunia sudah berakhir. Oleh: Anwar Hudijono, Veteran Wartawan Tinggal di Sidoarjo. PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Melawan Islamfobia. Sungguh! Bagi umat Islam ini merupakan peristiwa luar biasa. Bagaikan terbebas dari himpitan batu sebesar gunung. Sayangnya di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, penyambutannya nyaris tak terdengar bagaikan orong-orong terinjak. Kadang-kadang saya berpikir, Indonesia  ini memang embuh. Resolusi itu atas inisiatif negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) – anggotanya termasuk Indonesia – yang kemudian disepakati dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Penetapan Hari Melawan Islamfobia ini waktunya bersamaan dengan perang Rusia vs Ukrania. OKI super cerdas memanfaatkan momentum. Sehingga Amerika, Barat  dan sekutunya mati kutu. Tidak ada pilihan lain selain bersetuju. Jika Rusia tidak menyerang Ukrania, apakah resolusi itu bisa ditetapkan oleh PBB. Apa Amerika dan sekutunya akan bergitu saja menyetujui? Apa Amerika dan gengnya akan rela kehilangan alatnya (Islamfobia) yang selama ini sangat ampuh untuk meneror, menekan, menggayang, mengharu-biru, menjarah, mengobok-obok, memprorak-porandakan dunia Islam? Sebab, jika menolak usulan OKI berarti memberi peluang Rusia semakin dekat dengan dunia Islam. Dalam kasus Rusia menyerang Ukrania saja, banyak negara Islam yang abstain. Menolak mengikuti tekanan Amerika agar mendukung resolusi PBB yang mengutuk Rusia. Bahkan Presiden Pakistan Imran Khan dengan terang-terangan mengatakan, “Kami bukan budak Amerika dan Barat. Mengapa harus mematuhi mereka.” Imperium Penindas Dalam perspektif eskatologi Islam (ilmu akhir zaman), peristiwa ini luar biasa menarik. Sangat mungkin ini pertanda masa akhir era “Mulkan Jabriyah”. Era di mana dunia dikuasai oleh imperium penindas. Despotisme. Semakin memperkuat spekulasi bahwa bangsa Rum yang akan bersekutu dengan Muslim melawan golongan penindas menjelang kiamat adalah Rusia. Ditambah penampilan Pasukan Muslim Chechnya di Ukrania yang menakjubkan dunia seolah persekutuan itu sudah dimulai. Apalagi jika nanti ditambah relawan Hisbullah Lebanon, Hammas Palestina, tentara Suriah, Garda Revolusi Islam Iran dan Taliban dll, kesahihan spekulasi itu tinggal tunggu tanggal mainnya. Dalam hadits riwayat Ahmad, Rasulullah dawuh, perjalanan sejarah umat Islam dibagi lima fase. Pertama, masa Rasulullah. Kedua, masa Manhaj Nubuwah atau Khulafaur Rasyidin. Ketiga, Mulkan ‘Adhan atau masa kerajaan-kerajaan Islam mulai Daulah Umayyah sampai Utsmaniyah. Keempat, Mulkan Jabriyah. Kelima, kembalinya khilafah atau Manhaj Nubuwah, yaitu kembalinya kejayaan peradaban Islam. Fase “Mulkan Jabriyah”,  yaitu ketika dunia ini dikuasai oleh imperium atau penguasa yang menindas. Penguasa despotisme. Mereka hendak menguasai dunia seperti yang pernah dilakukan Raja Namrud, Firaun, Alexander de  Great, Jenggis Khan. Siapa Mulkan Jabriyah itu? Sangat cocok kalau dilamatkan kepada Amerika dan Barat yang menjadi sekutunya. Jantung penggeraknya, mengikuti pemikiran pakar eskatologi dunia Syekh Imran Hossein adalah aliansi zionisme Yahudi dan zionisme Kristen. Mereka sudah menguasai dunia lebih kurang 300 tahun. “Amerika itu setan besar,” tegas Imam Khomeini, Pemimpin Revolusi Islam Iran. Konon yang dimaksud setan besar itu adalah Dajjal. Presiden Suriah Bashar Al Assad mengatakan, dunia ini di bawah cengkeraman Barat sekitar 300 tahun. Mereka melakukan pejajahan ke seluruh penjuru dunia. Membunuh, merampas, menindas, merampok yang semuanya untuk kepentingannya. “Suriah sudah merasakan betapa jahatnya Amerika dan Barat.” Perang Rusia-Ukrania, kata Bashar Al Assad telah menjadi mementum menelanjangi Amerika dan Barat. Menyibak topeng mereka. Selama ini mereka bertopeng kemanusiaan, keadilan, kemakmuran bersama, kesejahteran dunia. Mereka sangat ndakik-ndakik bicara kemanusiaan, tapi pada dasarnya justru tangan mereka yang berlumuran darah. Mereka sangat canggih bicara keadilan. Tapi mereka yang melakukan terorisme, penindasan, perbudakan. Promotor Utama Selama ini Amerika dan Barat yang menjadi promotor pertama dan utama gerakan Islamfobia di seluruh dunia. Menjadikan Islam dibenci. Diidentikkan  dengan terorisme. Radikal. Intoleran. Monster haus darah. Bahkan, sampai menjadi agama yang ditakuti dan dibenci di negara yang mayoritas penduduknya muslim. Malah ada orang muslim menjadi penyebar Islamfobia (tapi kemungkinan di Indonesia tidak ada. Itu mungkin ada di Somalia sono. Kalaulah di sini ada paling-paling ya cuma satu, dua, tiga dst haha ha. Masuk?) Tentu saja model demikian itu muslim yang hatinya berpenyakit. Fenomena gerakan global Islamfobia itu sudah diperingatkan Allah di Quran Surah Al Maidah ayat 51-52. “Wahai orang-orang beriman. Janganlah kamu menjadikan orang  Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin (mu), mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” “Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka (Yahudi dan Kristen) seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana.” Syekh Imran Hossein berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan tidak semua Yahudi dan Nasrani. Melainkan golongan tertentu di antara mereka. Saat ini yaitu aliansi zionisme Yahudi dan zionisme Kristen. Di Quran surah As-Shaf ayat 14 ditegaskan bahwa segolongan Bani Israil (Yahudi) ada yang beriman, dan segolongan lagi kafir. Al Maidah ayat 82 disebutkan bahwa ada golongan Kristen yang paling dekat persahabatannya dengan umat Islam. “Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani.” Tanda-tanda melemahnya Amerika dan gengnya sebenarnya sudah cukup banyak. Medio Agustus 2021 Amerika dan gengnya harus merasakan malu yang teramat hina karena harus lari lintang pukang dari Afghanistan setelah digebuk pasukan sandal jepit Taliban. Dan Amerika tidak merasa malu merampok uangnya rakyat Afghanistan yang dilanda kelaparan. Tekanan maksimum yang dilakukan Amerika terhadap Iran sama sekali tidak membuat Iran bertekuk lutut. Malah Iran semakin moncer dengan teknologinya. Termasuk teknologi militernya. Pengaruhnya meluas bukan hanya di kawasan Timur Tengah bahkan sampai Afrika. Iran diperhitungkan akan menjadi the new emerging force (kekuatan baru dunia). Mendekati Maghrib Masih banyak lagi tanda-tanda bahwa Amerika itu ibarat matahari yang terus bergerak mendekati ufuk barat alias maghrib. Misalnya, menjadi negara pengutang terbesar di dunia. Ekonominya sudah ditenggelamkan China. Di dalam negeri tidak berdaya menghadapi sindikat narkoba, perdagangan manusia, fasisme, rasisme. Perang saudara tinggal menunggu waktu saja. Bencana alam dahsyat silih berganti. Wartawan veteran Chris Hedges bilang, imperium Amerika sudah tamat. Pakar globalisasi Noam Chomsky mengatakan, sejarah imperium Amerika yang merupakan teroris terbesar di dunia sudah berakhir. Yang paling gres, Amerika dan gengnya, NATO benar-benar seperti mendadak jadi dungu melihat sepak terjang Rusia di Ukrania. Hanya bisa koar-koar layaknya burung gagak melihat telornya dicuri elang. Obral pepesan kosong kepada Ukrania. Akhirnya Ukrania sendiri yang remuk redam, hancur lebur senasib dengan rejim-rejim boneka Amerika sebelumnya seperti Ashraf Ghani di Afghanistan. Diktator Sah Reza Pahlevi di Iran. Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Presiden Vietnam Selatan Duong Van Minh. Hari Melawan Islamfobia ini senapas dengan petunjuk Allah di Quran Surah As Shaf ayat 10-11: “Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya di atas semua agama meskipun orang-orang musyrik membencinya.” Kita tunggu. Kehidupan ini seperti peredaran matahari yang masa edarnya tidak bisa diperlambat atau dipercepat kecuali oleh pemiliknya. Rabbi a’lam. Sidoarjo, 21 Maret 2022. (*)  

Erick Thohir Pastikan PMN BUMN Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

BY FNN Ahad, 20 Maret 2022 23:42:00 0

Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN kini lebih efektif dan tepat sasaran. Erick Thohir menyampaikan pemerintah tidak akan memberikan PMN secara sembarangan kepada BUMN yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. \"Kalau BUMN tidak sehat, tidak kuat lagi secara korporasi, apalagi tidak punya manfaat untuk masyarakat, ya sayang uang negara harus dihambur-hamburkan, karena itu kita memastikan PMN tepat sasaran,\" ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Menteri BUMN mengaku tak segan-segan akan menyikat oknum di BUMN yang tidak memanfaatkan dana PMN sesuai kepentingan yang telah ditetapkan. Saat ini, kata Erick, proses pengajuan PMN harus berdasarkan kesepakatan tiga menteri yakni Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan menteri teknis lainnya. Dia mengambil contoh pengajuan PMN untuk BUMN infrastruktur akan melibatkan Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam menyepakati kebutuhan PMN BUMN. \"Suntikan PMN sekarang ini tidak bicara tol Sumatera disuntik sekian, tidak. Suntikan itu kita fokuskan untuk di jalur yang mana penyelesaiannya. Jadi ini tepat, jangan sampai penyuntikan ini disalahgunakan untuk kepentingan lainnya,\" kata Erick. Erick Thohir mengatakan kontribusi BUMN terhadap negara melalui pajak hingga dividen mencapai Rp377 triliun pada 2020. Sementara jumlah PMN yang diberikan negara untuk BUMN hanya sebesar 4 persen dari total kontribusi BUMN secara konsolidasi. Menteri BUMN menyebut PMN dialokasikan untuk melakukan akselerasi transformasi BUMN. Erick menyampaikan transformasi, baik dari perubahan model bisnis hingga efisiensi terbukti mampu meningkatkan valuasi saham milik BUMN seperti Telkom, Mandiri, dan BRI yang jika ditotal mencapai Rp1.600 triliun. \"Jadi bayangkan valuasi tiga BUMN saja sudah Rp 1.600 triliun. Jadi kalau ada pihak-pihak, kok utang BUMN besar, ya memang besar. Itu lah kenapa kita sekarang di bawah kementerian kita rapikan mana utang-utang produktif dan mana utang-utang yang koruptif. Yang koruptif kita sikat,\" kata Erick. Mantan Presiden Inter Milan itu juga menegaskan komitmennya dalam mendorong lebih banyak BUMN untuk melantai di bursa efek sebagai bagian dalam transparansi dan profesionalisme perusahaan. Bursa Indonesia kini tercatat sebagai salah satu bursa terbaik di Asia secara sisi pertumbuhan. \"Karena salah satunya aksi korporasi BRI yang menjadi aksi korporasi terbesar di Asia Tenggara, nomor dua di Asia, dan nomor tujuh di dunia. Oleh karena itu bursanya sangat positif, jadi dampak-dampak BUMN sehat itu juga kepada pasar pun positif,\" ujar Erick. (mth/Antara)

Menteri LHK: AS Dukung Indonesia Implementasikan Net Sink FOLU 2030

BY FNN Ahad, 20 Maret 2022 22:51:43 0

Jakarta, FNN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyambut baik dukungan Amerika Serikat (AS) dalam upaya Indonesia untuk mengimplementasikan rencana operasional penyerapan bersih (net sink) emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (FOLU) 2030. \"Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia secara konsisten telah berhasil mengurangi deforestasi secara signifikan. Selama tahun 2019 ke 2020 deforestasi Indonesia telah lebih rendah dari masa-masa sebelumnya,\" katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahadrikat untuk Iklim (The US Special Presidential Envoy for Climate, SPEC) John Kerry yang dipimpin oleh Penasehat Senior Robert O. Blake Jr. Ia menambahkan penurunan deforestasi secara simultan ini mencerminkan upaya serius Indonesia dalam mewujudkan FOLU Net Sink 2030. Pada awal pertemuan, Robert O. Blake Jr., yang juga mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, menyatakan penghargaan atas upaya Indonesia dalam merehabilitasi hutan mangrove. Blake berpendapat bahwa jutaan hektar hutan mangrove di Indonesia merupakan salah satu kekuatan Indonesia dalam memerangi krisis perubahan iklim. Pada awal bulan Maret tahun 2020, Menteri Siti merinci, deforestasi Indonesia 2019-2020 tercatat sekitar 115 ribu hektar, lebih rendah 75 persen dari periode sebelumnya tahun 2018-2019. Dari data ini tampak bahwa Indonesia telah menurunkan tren penurunan deforestasi selama dua periode terakhir. Dan prakiraan data yang masih diperiksa angka finalnya bahwa deforestasi 2020-2021 bisa lebih rendah lagi. Terkait isu soal nilai ekonomi dan pasar karbon Indonesia, Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan, Indonesia akan terus memprioritaskan nilai ekonomi karbon Indonesia dapat memenuhi komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia sesuai penegasan Presiden RI dalam KTT COP 26 bulan November 2021. Ia menambahkan peluang Indonesia akan berperan serta dalam pasar karbon internasional telah disampaikan dalam Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon Nonor 98 Tahun 2021. Turunan dari Peraturan Presiden tersebut segera akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri. \"Tidak ada bagian dari nilai ekonomi karbon Indonesia yang terlepas dari Peraturan Presiden tersebut. Semuanya sejalan dengan tata kelola karbon yang kuat melalui sistem pemantauan tunggal Sistem Registrasi Nasional (National System Registry/SRN). Tindakan perdagangan karbon di luar sistem tersebut akan menghadapi tindakan penegakan hukum,\" demikian Siti Nurbaya. (mth/Antara)

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Fokus Siapkan Pemilu 2024

BY FNN Ahad, 20 Maret 2022 22:28:45 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah tetap fokus mempersiapkan pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024. \"Jadi, Pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres RI, serta legislatif, dan pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,\" kata Mahfud MD dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Terkait dengan adanya diskusi yang muncul di partai politik, DPR, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat (ormas), menurut Mahfud, adalah hal yang lumrah. \"Bahwa partai politik, DPR, LSM, ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Akan tetapi, bagi Pemerintah, sekarang sudah menyiapkan. Pada tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, legislatif, dan pilkada serentak. Itu kami siapkan,\" ucap Mahfud menegaskan. Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menjelaskan terkait dengan beredarnya rencana pembahasan penundaan pemilu yang rencana penyelenggaraannya di Balikpapan, Senin mendatang. \"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan Pemerintah mengagendakan, padahal sebenarnya Pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda Pemerintah tetap,\" ucap Menko Polhukam menjelaskan. Mahfud mengatakan bahwa di dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda saat zaman Orde Baru, partai politik dan LSM tidak boleh bicara. \"Ini negara demokrasi, dahulu zaman Orde Baru \'kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dahulu semua ditegur. Sekarang bicaralah,\" tegas Mahfud. Meski demikian, lanjut Mahfud, Pemerintah akan bekerja secara profesional dan tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden/Wapres RI, legislatif, dan pilkada serentak. (mth/Antara)

Jinakkan Lintasan Basah Mandalika, Oliveira Juarai GP Indonesia

BY FNN Ahad, 20 Maret 2022 22:24:08 0

Lombok Tengah, FNN - Miguel Oliveira mempersembahkan kemenangan bagi KTM setelah menaklukan lintasan basah Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, NTB, berkat penampilan yang cukup dominan di Grand Prix of Indonesia, Minggu. Pebalap Yamaha Fabio Quartararo finis runner-up, 2,205 detik berselang dan Johann Zarco melengkapi podium di tempat ketiga untuk tim Pramac Racing. Dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, balapan MotoGP pertama di Indonesia setelah 25 tahun itu sempat tertunda hingga satu jam menyusul hujan deras yang turun menjelang jadwal semula start pukul 15:00 WITA. Setelah kondisi lintasan dinyatakan aman dan hujan sedikit reda, pit lane dibuka pukul 16:00 WITA dan balapan dimulai 15 menit kemudian dengan jumlah lap yang dipangkas tujuh putaran menjadi 20 lap saja. Pada kondisi trek yang cukup basah, polesitter Fabio Quartararo menyintas Tikungan 1 demi mempertahankan posisi pimpinan lomba, namun pada lap kedua ia harus kehilangan dua posisi ketika Miguel Oliveira menyodok ke depan diikuti Jack Miller yang merangsek terdepan. Sang pebalap Ducati dan KTM mulai meninggalkan lawan-lawannya ketika mereka menjaga jarak dua menit di depan. Oliveira merestorasi posisinya setelah menyalip Miller seusai lap kelima sedangkan Quartararo terlempar dari zona podium setelah disalip Alex Rins dan Johann Zarco. Lintasan basah Sirkuit Mandalika terbukti tak mudah ditaklukkan oleh Francesco Bagnaia yang kewalahan menemukan grip di motor Ducatinya. Demikian pula Pol Espargaro yang nyaris mengalami highside ketika keluar tikungan terakhir menuju lintasan lurus utama. Aspal baru sirkuit Mandalika juga membuat pebalap tim Pramac Racing Jorge Martin kehilangan grip ban depannya di zona pengereman menuju tikungan pertama hingga terjatuh ke gravel. Beberapa kali mencatatkan lap tercepat, Oliveira meninggalkan Miller 2,5 detik di belakang dengan 11 lap tersisa. Zarco terlibat pertarungan sengit dengan Rins dalam perebutan podium dan setelah mencetak lap tercepat sang pebalap Pramac berhasil melewati rivalnya itu untuk mengejar dua pebalap terdepan. Rins kembali kehilangan posisinya setelah melebar di tikungan, memberi celah kepada Quartararo untuk naik ke P4. Di saat Oliveira hampir lima detik di depan, Miller mendapat ancaman dari Zarco dan Quartararo yang membayangi di belakangnya. Ketiga pebalap bersaing ketat demi podium di enam putaran tersisa. Quartararo, satu persatu melewati kedua pebalap Ducati mengandalkan kelincahan motor Yamaha di tikungan. Mencetak lap terbaik menuju tiga putaran terakhir, Quartararo berupaya memangkas jarak tiga detik dari Oliveira namun sang pebalap KTM tak menemui kendala berarti untuk menjadi yang pertama melintasi finis di Lombok. Zarco mengamankan podium setelah mempecundangi Miller yang harus puas finis P4, di saat rekan satu timnya, Francesco Bagnaia, hanya mampu finis P15. Joan Mir tampil impresif finis P6 setelah start dari P18, di saat Rins mengungguli rekan satu timnya itu di P5. Franco Morbidelli menambah poin untuk Yamaha di P7, yang diikuti oleh Brad Binder (KTM) dan Aleix Espagaro (Aprilia). Darryn Binder menjadi rookie terdepan setelah mampu finis 10 besar di saat rekan satu timnya di RNF Yamaha Andrea Dovizioso gagal menyelesaikan balapan karena masalah teknis. Jagoan tim Repsol Honda Marc Marquez dinyatakan tidak fit untuk balapan setelah mengalami kecelakaan hebat di sesi pemanasan. Sebelumnya Marquez juga telah dua kali jatuh saat di sesi kualifikasi. Kewalahan menemukan grip sejak sesi latihan, Pol Espargaro, yang tampil tercepat di sesi tes pramusim Mandalika, hanya mampu membungkus poin bagi tim Repsol Honda di P12. Juara GP Qatar Enea Bastianini masih memuncaki klasemen dengan total 30 poin setelah finis P11 di Mandalika, ditempel oleh Brad Binder yang terpaut dua poin. Juara bertahan Quartararo naik ke peringkat tiga klasemen dengan 27 poin, sedangkan Oliveira di peringkat empat dengan 25 poin. Setelah Mandalika, pertarungan para jawara MotoGP akan dilanjutkan di Argentina dua pekan mendatang. (mth/Antara)

Manuver Politik Undur Pemilu, The Beginning of The End

BY FNN Ahad, 20 Maret 2022 09:21:52 0

Lewat serangan kubu PDIP ini, pertanyaan pun berlanjut; apa iya LBP berani melangkahi Presiden begitu saja? Apa sudah sebegitu jauhkah kekuatan LBP yang bisa semaunya dan atas nama kepentingan ‘politik pribadi’ dan kelompoknya bersuara mengatasnamakan ‘misi politik istana’?  Oleh: Erros Djarot, Budayawan  Entah apa yang ada dalam benak pembisik di lingkaran satu Presiden Joko Widodo, sehingga ‘keinginan’ Istana untuk menggelontorkan paket politik tunda Pemilu begitu santer menjadi pembicaraan di ruang publik. Apalagi ketika sejumlah Ketua Umum partai dijadikan alat politik ‘testing the water’ dan begitu saja mau menjadi corong penguasa untuk melontarkan isu tersebut. Sialnya setiap pemain di lapangan politik segera membaca, bahwa pernyataan Ketua Umum partai-partai ini diduga keras tidak murni datang dari kubu partainya. Maklum, dalam ruang kekuasaan, masalah tekan menekan lewat mereka yang ‘bermasalah’, merupakan salah satu menu politik praktis yang sangat populer. Bagi para pendukung Jokowi yang dengan tulus ingin mengawal secara baik dan benar mengantarnya menghabisi masa jabatan dengan mulus, dipaksa berpikir kospiratif menanggapi isu yang sangat membuat mereka ketar-ketir. Mereka menjadi teringat bagaimana kejatuhan Pak Harto yang mungkin bisa dihindari asal saja saat itu beliau mau mengakhiri masa jabatannya sebelum Pemilu 1997 digelar. Begitu pun rekam ulang peristiwa kejatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Gambaran peristiwa ini pun sempat memunculkan pertanyaan; legacy apa lagi yang ingin dibangun oleh Pak Jokowi lewat manuver politik yang rawan dan penuh ‘jebakan batman’ yang bisa membuka kemungkinan terjadinya drama politik yang berjudul ‘The Beginning of The End’.  Pikiran konspiratif pun melahirkan sejumlah bacaan tentang skenario di balik politik tunda Pemilu yang datang dari ‘pintu belakang’ Istana. Tidak sedikit yang kemudian menyimpulkan…yah beginilah kalo Jokowi dikelilingi dan di bawah ‘cengkraman’ panglima politik yang kental aroma Orde Barunya. Hembusan bau angin politik busuk yang meresahkan masyarakat ini pun diduga keras datang dari kubu pro Ordebaruis-oligark yang berkuasa dan menguasai istana. Nama Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sang super minister yang kekuasaannya dibaca banyak pengamat nyaris ‘melebihi’ Presiden, menjadi muncul sebagai figur sentral dari hembusan angin politik yang tak sedap ini.  Manuver politik tunda Pemilu ini pun dibaca oleh para tokoh kelompok Nasionalis sebagai upaya ‘njongkrongke’ Pak Jokowi yang dalam kedudukannya kental bernaung di bawah bendera Banteng. Maka PDIP pun sebagai institusi politiknya kaum banteng yang hafal watak dan perilaku politik Orde Baru —yang selalu mengandalkan kekuatan uang, birokrasi, dan politiking konstitusi, langsung bereaksi. Trauma peristiwa ’65 pun menjadi kajian dan analisa yang serius.  Apalagi ketika PDIP sadar bahwa sebagai partai penguasa, PDIP berlalu tanpa penguasaan dan tidak menguasai apa-apa. Mulai di wilayah ekonomi-finansial, industri-produksi, distribusi, bahkan hingga menembus ke wilayah retail, bisa dikatakan Zero!  Lewat Hasto Sekretaris Jenderal-nya, PDIP pun langsung mengeluarkan sikap politik yang cukup keras dan sangat tegas menolak politik busuk penundaan Pemilu. Dalam hal ini, saya yang mengenal betul cara dan kebiasaan Megawati menangani masalah politik yang super sensitif, seorang Hasto Kristiyanto (tegak lurus Mega) tidak mungkin bergerak maju tanpa seizin dan dorongan Megawati sebagai Ketua Umum. Dan seorang Megawati tidak mungkin membiarkan Sekjen Hasto melakukan politik perlawanan terhadap kubu Istana, sebelum beliau tahu pasti gagasan politik busuk ini, bukan atas perintah dan kemauan Presiden Jokowi sebagai salah satu kader terbaiknya.  Kubu PDIP pun langsung menyoal dan mempertanyakan posisi LBP dalam konteks manuver politik yang cenderung dibaca mengatasnamakan seolah sepenuhnya suara istana. Terkhusus lagi mempertanyakan masalah pengatasnamaan Big Data sebagai senjata politik yang digunakan untuk menyihir meyakinkan publik seolah kehendak tunda Pemilu datang dari kemauan rakyat. Nah, dengan hadirnya serangan kubu PDIP terhadap LBP ini,  maka bacaan pun semakin jelas. PDIP begitu pasti bahwa LBP lah biang keladi dari kegaduhan politik yang telah mengundang berbagai reaksi yang telah menebar keresahan umum ini.  Bagi para pemain papan atas di wilayah politik, situasi yang memanas ini justru menyisakan pertanyaan; apakah LBP seperti juga Hasto, berani melangkah begitu jauh tanpa sepengetahuan dan dorongan dari atasannya? Bila ternyata benar LBP hanya sebagai ujung tombak manuver politik istana yang dikomandani langsung oleh Pak Jokowi, maka masalahnya akan menjadi lebih pelik. Pertama karena Megawati saya yakini telah melakukan manuver bertanya langsung pada Presiden. Bila Sekjen PDIP bersikap keras menentang secara terbuka, dipastikan jawaban yang diperoleh Megawati tentunya bahwa Presiden Jokowi menyatakan bukan atas keinginan dan perintahnya. Hanya dengan adanya pernyataan inilah, menjadi wajar dan pantas bila kemudian banteng PDIP menajamkan tanduknya dan bersiap untuk menanduk musuh dalam selimut yang selama ini bercokol di ranjang istana.  Lewat serangan kubu PDIP ini, pertanyaan pun berlanjut; apa iya LBP berani melangkahi Presiden begitu saja? Apa sudah sebegitu jauhkah kekuatan LBP yang bisa semaunya dan atas nama kepentingan ‘politik pribadi’ dan kelompoknya bersuara mengatasnamakan ‘misi politik istana’?  Maka para analis usil pun melanjutkan pertanyaan ini dengan berbagai hipotesa yang salah satunya meneropong seberapa besar kekuatan para Oligarki berada dalam genggaman tangan LBP, sehingga begitu besar pengaruhnya untuk mengarahkan politik istana sesuai dengan desain dan tujuan politik LBP dan kelompoknya? Di lain sisi, bila benar sepenuhnya manuver politik tunda Pemilu datang dari seorang LBP sebagai salah satu pembantu Presiden, persoalan pun menjadi lebih mudah diselesaikan. LBP diminta mundur dan Presiden menunjuk gantinya! Bila Presiden ragu dan tak ada keberanian untuk melakukan yang harus dilakukan demi menghindari gelembungan moral hazard politik di lingkaran kekuasaan istana; wajar bila kemudian masyarakat bertanya-tanya; ada apa dengan mereka? Karena masyarakat telah terbiasa berada dalam lingkar pertanyaan; ada apa dengan cinta?  Secara kebetulan saya salah seorang yang sangat tahu awal mula hingga sampainya Luhut Binsar Panjaitan duduk di kursi kekuasaan lingkaran istana dalam jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada awal pemerintahan Jokowi di tahun 2014. Seingat saya, LBP pernah bersaksi (saya langsung mendengar) bahwa; ia sebagai pribadi telah memiliki segalanya. Dalam sisa hidupnya ini, ia hanya ingin mempersembahkan segala daya, pikiran, dan pengalamannya selama berkiprah baik di wilayah militer maupun di wilayah sipil sebagai pejabat negara, untuk sepenuhnya hanya mengabdi kepada negara tanpa keinginan sedikit pun menumpuk kekayaan pribadi dan ha-hal yang merugikan bangsa dan negara.  Saya simpulkan saat itu, ia anti Oligarki dan segala bentuk penyelewengan yang bertentangan dengan konstitusi.  Dengan kegaduhan belakangan ini; kebenarannya hanya bisa kita temukan dari catatan sejarah perjalanan empirik di dunia nyata kekuasaan yang penuh godaan dan tantangan. Kepada Lae Luhut dan Mas Jokowi sahabatku, saya hanya mampu berpesan; rakyat hanya butuh kepastian, dan rakyat akan selalu meminta pertanggungjawaban! (*)

Pembagian Minyak Goreng Sitaan Harus Berdasarkan Keputusan Pengadilan

BY FNN Sab, 19 Maret 2022 22:35:42 0

Jakarta, FNN - Praktisi hukum Asep Irwan mengatakan, pembagian atau pendistribusian minyak goreng hasil sitaan seharusnya dilakukan apabila barang tersebut telah dirampas oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan. \"Bagaimana didistribusikan lagi ke masyarakat? Ya percepat sidang penimbunannya, jatuhkan hukuman berat. Barang bukti dirampas untuk negara, baru negara bagikan ke rakyat seperti pasar murah atau jadi bantuan sosial secara gratis kepada masyarakat tidak mampu,\" kata Asep di Jakarta, Sabtu. Asep menjelaskan, ketentuan terkait barang bukti telah diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: Ayat (1) \"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a.kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b.perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c.perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana\". Ayat (2) \"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain\". Asep juga menegaskan, barang bukti yang mempunyai unsur pidana harus mendapatkan putusan sidang sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Terkait minyak goreng sitaan yang hendak didistribusikan ke masyarakat tersebut harus mendapatkan putusan pengadilan terlebih dulu, Asep mengatakan agar status barang tersebut jelas. \"Barang bukti kalau ada pidananya tunggu putusan hakim, makanya secepatnya itu perkaranya kirim ke jaksa untuk disidangkan supaya status barang bukti dirampas untuk negara dan oleh negara bagikan ke rakyat. Barang bukti harus jelas statusnya,\" kata mantan hakim itu. Sebelumnya, Polres Metro Depok pada Selasa (15/3) menggerebek sebuah gudang yang menyimpan ribuan liter minyak goreng yang dikemas ulang dengan merek Wasilah 212 dan Kita 212. Polres Metro Depok selanjutnya mendistribusikan minyak goreng tersebut mengingat kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Yogen Heroes Baruno mengatakan, minyak goreng tersebut sudah didistribusikan sehari sesudah penggerebekan, yakni pada Rabu (16/3). \"Sudah dilaksanakan hari berikutnya,\" katanya. (mth/Antara)

IPU ke-144 Bahas Konflik Rusia-Ukraina Meski Kedua Negara Tak Hadir

BY FNN Sab, 19 Maret 2022 21:46:59 0

Jakarta, FNN - Inter-Parliamentary Union (IPU) tetap membahas konflik Rusia dan Ukraina meskipun delegasi dua negara absen atau tidak hadir pada Sidang ke-144 IPU di Nusa Dua, Bali, pada 20–24 Maret 2022, kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana. “Informasi sampai saat ini, kami dengar mereka tidak hadir. Kami masih menunggu. Kami harap mereka hadir, tetapi sampai saat ini Ukraina dan Rusia tidak hadir dalam Forum IPU 144 di Bali,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu saat ditemui di lokasi acara BICC Nusa Dua, Bali, Sabtu. Putu, anggota DPR daerah pemilihan Bali, menjelaskan Sidang ke-144 IPU tetap membahas resolusi damai untuk konflik Rusia dan Ukraina, karena persoalan itu merupakan masalah kemanusiaan. “Ini menjadi perjuangan parlemen dunia menegakkan kembali perdamaian, untuk mengawal kembali isu-isu perdamaian, dan isu-isu tentang hak asasi manusia,” terang Putu. Komitmen itu, ia menambahkan, telah disampaikan oleh Presiden IPU Duarte Pacheco dan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang pada sidang IPU tahun ini, akan menjadi pimpinan sidang. Pacheco, yang ditemui di BICC Nusa Dua, Sabtu, menyampaikan pihaknya mendesak dua pihak yang berkonflik untuk gencatan senjata. Pasalnya, konflik bersenjata hanya mengorbankan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan. “Yang penting gencatan senjata. Itu yang utama, karena tanpa itu orang-orang meregang nyawa tiap harinya. Gencatan senjata jadi hal yang penting, dan setelah itu baru dialog dan diplomasi,” kata Pacheco. Di samping konflik Rusia dan Ukraina, Sidang ke-144 IPU juga membahas dampak perubahan iklim, kesetaraan gender, dan peran anak muda dalam politik. Menurut Presiden IPU, tanpa keterlibatan anak muda, demokrasi jadi tidak dapat dipraktikkan secara sempurna. Pasalnya, anak muda saat ini mewakili setengah dari jumlah populasi dunia. Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah sidang tahunan IPU. IPU merupakan kerja sama antarparlemen lintas negara yang menjadi forum demokrasi terbesar kedua di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (mth/Antara)

Pemerintah Kota dan Kabupaten di DKI Diminta Inovatif Atasi Kemiskinan

BY FNN Sab, 19 Maret 2022 20:19:12 0

Jakarta, FNN - Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan meminta pemerintah kota administratif dan kabupaten di DKI Jakarta meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai terobosan inovatif membangkitkan perekonomian warga guna mengatasi kemiskinan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah membuat bazar untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga dapat menggerakkan perekonomian warga setempat. \"Saya berharap wali kota, camat dan lurah supaya lebih memprioritaskan wilayah-wilayah yang sekiranya kurang berkembang, kurang mendapat fasilitas pembangunan. Sehingga bisa menunjang perekonomian mereka,\" kata Ruslan di Jakarta, Sabtu. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana mengakui wilayahnya menjadi salah satu yang memiliki indeks kemiskinan tertinggi selama era pandemi COVID-19, yakni mencapai 7,24 persen di tahun 2021. \"Upaya yang kami lakukan ada pemberdayaan masyarakat, program pembangunan masyarakat desa dan kelurahan dengan anggaran Rp64 miliar,\" katanya. Dengan anggaran tersebut, Ali mengatakan, akan mengembangkan keterampilan para pelaku UMKM yang tercakup dalam platform JakPreneur. \"Mudah-mudahan dengan mulai melandai pandemi ini, aktivitas bisa dimulai semua. Sehingga tingkat kemiskinan di Jakarta Utara ini bisa turun lagi,\" tuturnya. Berdasarkan data garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, penduduk miskin di Jakarta cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019 sebanyak 12,09 persen (2,93 ribu jiwa), lalu meningkat menjadi 14,87 persen (3,63 ribu jiwa) di 2020 dan menjadi 15,06 persen (3,86 ribu jiwa) di 2021. Baca juga: Kemiskinan DKI meningkat, Wagub: konsekuensi dari COVID-19Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan dalam satu Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta)Tingkat kemiskinan tertinggi berikutnya adalah Jakarta Utara sebesar 5,04 persen (91,15 ribu jiwa) di 2019. Lalu meningkat menjadi 6,78 persen (123,59 ribu jiwa) di 2020 dan menjadi 7,24 persen (132,73 ribu jiwa) pada 2021. Kemudian disusul Jakarta Pusat yang mencatat pada 2019 sebesar 3,68 persen penduduk miskin (34,13 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,51 persen (41,92 ribu jiwa) dan menjadi 4,94 persen (45,10 ribu jiwa) di  2021. Jakarta Barat di 2019 memiliki persentase penduduk miskin sebesar 3,25 persen (84,06 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,25 persen (110,90 ribu jiwa) dan menjadi 4,31 persen (113,37 ribu jiwa) di 2021. Di Jakarta Timur, persentase penduduk miskin di 2019 adalah sebesar 3,12 persen (91,51 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,16 persen (122,73 ribu jiwa) dan menjadi 4,28 persen (125,37 ribu jiwa) di 2021. Di Jakarta Selatan persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 2,73 persen (61,77 ribu jiwa). Lalu meningkat di tahun 2020 menjadi 3,43 persen (78,09 ribu jiwa) dan menjadi 3,56 persen (81,50 ribu jiwa) di tahun 2021. (mth/Antara)

Menteri ESDM Buka G20 Energy Transitions Working Group Pekan Depan

BY FNN Sab, 19 Maret 2022 20:14:13 0

Jakarta, FNN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akan membuka Sidang Energy Transition Working Group Tahap Pertama (ETWG 1) sebagai rangkaian Presidensi G20 Indonesia di Yogyakarta pada 24-25 Maret 2022. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan Sidang ETWG 1 akan dihadiri 20 negara anggota G20, 10 negara undangan, dan 8 organisasi internasional, baik secara langsung maupun virtual. Hingga September 2022, berbagai aktivitas G20 Energy Transitions akan makin intensif, sehingga keterlibatan pemangku kepentingan termasuk publik sangat diharapkan. \"Bapak Menteri ESDM akan hadir pada sidang ETWG 1, sekaligus juga menghadiri acara lainnya yang menjadi side events pada ETWG 1. ETWG di Yogyakarta ini akan menjadi pembuka dari sidang-sidang ETWG,\" ujar Agung. Pembahasan dalam sidang ETWG-1 meliputi tiga isu prioritas transisi energi, yakni akses, teknologi, dan pendanaan. \"Global energy security, securing energy accessibility, dan smart and clean energy technologies scaling up. Dan yang paling penting dari sidang tersebut adalah pembahasan rencana dan desain utama Road to Bali Communique (Komunike Bali) dari berbagai negara G20 untuk energi transisi,\" tambah Agung. Selain itu, juga akan dilaksanakan presentasi dari organisasi internasional mitra utama. Sidang juga membahas bagaimana menciptakan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Di bidang teknologi, lanjutnya, akan dibahas upaya peningkatan dan pemanfaatan teknologi untuk pembangunan industri bersih, integrasi energi terbarukan dan efisiensi energi. Dalam rangkaian ETWG-1 tersebut, Menteri ESDM juga akan menyaksikan penandatanganan power purchase agreement (PPA) pembangkit energi baru terbarukan (EBT), green financing dan pembelian renewable energy certificate/REC. Parade sepeda motor konversi dari BBM ke listrik rencananya juga dilakukan, selain juga diadakan seminar internasional terkait dedieselisasi pembangkit listrik. Di tempat Yogyakarta juga, Menteri ESDM juga dijadwalkan mengikuti Energy Transitions Youth Forum yang merupakan forum bagi generasi muda untuk ikut melakukan aksi termasuk memberikan intervensi terkait transisi energi. Intervensi tersebut nantinya akan disampaikan kepada Chairs dan Co-Chairs ETWG Presidensi G20 Indonesia. \"Kami memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, para penerus di sektor energi untuk dapat memberikan intervensi dan komitmen terhadap upaya transisi energi. Pada Energy Transitions Youth Forum juga akan diluncurkan kompetisi inovasi transisi energi, dan program youth movement dari Kementerian ESDM, PT PLN, dan PT Pertamina untuk para generasi muda membangun energi bersih di Tanah Air,\" sebut Agung. Forum Transisi Energi G20 2022 mencakup rangkaian pertemuan mulai dari ETWG 1 di Yogyakarta pada minggu depan, ETWG 2 di Labuan Bajo, NTT, dan ETWG 3 di Bali, serta Energy Transition Ministerial Meeting (ETMM). Puncak Presidensi G20 Indonesia adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada September 2022. Hingga September 2022, berbagai side events juga akan menyemarakkan gelaran Presidensi G20 Indonesia, antara lain Webinar Ensuring Just Transitions for All; Making CCS/CCUS Affordable; Maintaining Energy Security during Transitions; Achieving Global Energy Access Goals in the Decade of Actions; Assuring Energy Access and Transitions in Archipelagic States; dan Escalating Gas Role in Energy Transitions. Selanjutnya, Boosting Geothermal Power; Highlighting Nuclear Potentials in Energy Transitions; Expanding Solar, Wind, and Ocean Energy Solutions; Accelerating Hydrogen and Energy Storage Development; Biofuels for Green Economy; Energy Efficiency: Scaling-up Strategies; dan Joint Webinar on Energy and Climate Financing. Diselenggarakan pula parallel events yaitu IRENA Investment Forum dan EBTKE Conference and Expo 2022. Di samping itu, akan digelar Youth Conference in Energy Transitions: Smart & Clean Energy Technologies Scaling Up, Youth Conference in Energy Transitions: Securing Energy Accessibility, Youth Summit in Energy Transitions: Advancing Energy Financing, dan Civil of Twenty (C20). Agung mengatakan Kementerian ESDM juga membuka partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun aksi nyata untuk mendukung energi bersih dalam kerangka G20 Energy Transitions tersebut. (mth/Antara)

SMSI Raih Rekor MURI Terkait Jumlah Anggota Terbanyak di Dunia

BY FNN Sab, 19 Maret 2022 19:46:02 0

Jakarta, FNN - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas rekor terkait dengan jumlah anggota terbanyak di dunia. Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri MURI Jaya Suprana kepada Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, di Galeri MURI, Jakarta, Jumat (18/3). “Hari ini, kami bangga bertemu dengan orang-orang hebat, kreatif, dan tangguh yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Indonesia butuh orang-orang seperti yang terpilih hari ini agar bangsa kita tidak ketinggalan dengan bangsa lain,” kata Jaya Suprana. Sejak didirikan pada 7 Maret 2017 jumlah anggota SMSI per 31 Desember 2021 mencapai 1.761 anggota. Mereka terdiri atas pengusaha pers siber yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah anggota sebanyak itu dinilai Tim MURI merupakan jumlah terbanyak di dunia sehingga pantas diberi penghargaan. Bahkan sekarang, kata Firdaus, jumlah anggota SMSI semakin banyak, yaitu mencapai 2.000 pengusaha pers atau media siber. “Organisasi SMSI tengah meluas jaringannya hingga tingkat kota dan kabupaten. Sekarang ini sedang berjalan,” lanjutnya. Penghargaan MURI tersebut menandai pencapaian rencana strategis SMSI yang telah ditetapkan pada peta perjalanan organisasi dalam kurun waktu lima tahun sejak berdiri. Selain menerima penghargaan atas rekor anggota terbanyak di dunia, pada 28 Februari 2020 SMSI dianugerahi penghargaan MURI atas kecepatan, daya sebar, dan banyaknya media siber yang tergabung di SMSI dalam menyampaikan tulisan opini bertema \"Mendambakan Keadilan Sosial\". Hanya dalam kurun waktu 7,5 jam, opini yang disampaikan SMSI ke anggotanya sudah dimuat 571 media yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Mohammad Nasir menyampaikan pencapaian SMSI berkenaan dengan anggota terbanyak di dunia itu perlu dicatat dan dirayakan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. “Melalui pencatatan ini, kami bisa merefleksikan kembali pencapaian yang telah diraih bersama. Tentu saja, kami akan lebih bersemangat,” ujar Mohammad Nasir. (mth/Antara)  

Harga Minyak Goreng di Pekanbaru Rp20 Ribu/Liter

BY FNN Sab, 19 Maret 2022 15:26:49 0

Pekanbaru, FNN - Harga minyak goreng dijual di warung sembako Kota Pekan Baru, Riau tembus mencapai Rp20 ribu per liter karena tingginya permintaan warga di daerah setempat sejak adanya kelangkaan bahan pokok memasak di sejumlah daerah. Sejumlah warga di Kota Pekanbaru mengeluhkan kenaikan minyak goreng curah sebesar Rp20 ribu/liter karena penjualannya hanya ditemukan pada satu warung sembako saja sedangkan di pasar modern Indomaret dan warung lainnya tidak menyediakan minyak goreng dalam bentuk kemasan. \"Minyak goreng dalam kemasan makin langka saja. Dimana-mana sudah dicari tidak bisa ditemukan itu pun hanya satu pedagang yang menjual minyak goreng curah juga dengan harga mahal pula, \" kata Det, warga Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru di Pekanbaru, Jumat. Kelangkaan minyak goreng di daerah itu juga diakui warga lainnya Yeni (45) dan Bude Yetno  mengatakan, minyak goreng sulit diperoleh di warung-warung sudah terlalu lama terjadi sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah maupun dinas terkait. \"Pandemi COVID-19 belum usai, pendapatan warga melemah. Ini juga kami makin susah menemuka minyak goreng, ya kalau memasak tidak pakai minyak juga tidak enak,\"ungkap warga. Susi warga Kecamatan Marpoyan mengatakan, kalau dirinya terkejut saat membeli minyak goreng di pasar ritel yang tiba-tiba penuh di etalase pajangan minyak goreng. Bahkan minyak goreng yang dipajang telah dicantumkan harga jual Rp24.500 per liter. \"Kami menduga ada penimbunan yang disengaja oleh distributor dan pedagang minyak goreng,”kata Susi. Kalangan warga berharap Pemerintah Provinsi Riau perlu bertindak tegas mengusut penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng di wilayah itu. Padahal kondisinya di Provinsi Riau merupakan daerah terluas di Indonesia sebagai penghasil kebun sawit. Sebelumya, pemerintah sempat mengeluarkan mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET)  untuk minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter. HET yang diterapkan mulai 1 Februari 2022 itu memang sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Namun, keberadaannya menjadi langka di pasaran sejak aturan HET dicabut sehingga terjadi kenaikan signifikan setelah pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kemasan kepada mekanisme pasar Di Kota Pekanbaru, harga 1 liter minyak goreng kemasan melonjak naik menjadi Rp25 ribu. Kemudian, untuk harga 2 liter minyak goreng kemasan premium dijual Rp50 ribu. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto mengatakan, pemerintah sudah mencabut HET minyak goreng melalui Surat Edaran (SE) Kemendag. Namun, menurut Sekda, pihaknya sebagai satgas pangan daerah akan melakukan peninjauan kepada distributor, ritel modern, dan pasar lainnya di wilayah Pemerintah Provinsi Riau. “Nanti kita bersama tim satgas pangan daerah akan mengecek setiap hari di pasar tradisional, distributor dan pasar modern lainnya. Hasilnya kita laporkan ke satgas pusat karena kebijakannya di pusat,”ujarnya. “Untuk HET minyak goreng kemasan premium akan diatur lagi lebih lanjut. Satgas Pangan akan turun ke lapangan. Kalau melihat data stok minyak goreng untuk kebutuhan nasional jumlah stoknya cukup, datanya sudah ada,\" kata SF Hariyanto. \"Harganya itu kita harus minta serendah mungkin. Tapi kenapa ini kok bisa naik. Kita akan panggil distributor untuk membahas kenaikan harga ini,” imbuhnya. (mth/Antara)

Polisi Tetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Tersangka

BY FNN Sab, 19 Maret 2022 14:41:36 0

Jakarta, FNN - Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. \"Iya, keduanya ditetapkan sebagai tersangka,\" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan saat dikonfirmasi, Sabtu. Zulpan juga mengungkapkan, penyidik kepolisian telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Haris dan Fatia pada Senin (21/2). \"Senin dijadwalkan diperiksa,\" ujarnya. Penyidik Polda Metro Jaya telah meningkatkan status kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke tahap penyidikan. Sebelum meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan, pihak kepolisian sudah berupaya memberikan ruang mediasi kepada kedua pihak, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti lantaran beredarnya video berjudul \"Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya\" yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris Azhar. Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua. Laporan Luhut tersebut telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021. (mth/Antara)  

Marquez Belum Temukan Ban yang Tepat untuk Balapan di Mandalika

BY FNN Sab, 19 Maret 2022 14:37:57 0

Lombok, FNN - Pebalap tim Repsol Honda Marc Marquez mengatakan belum menemukan ban yang tepat untuk balapan yang membuat dia terjatuh pada sesi latihan bebas kedua di Mandalika International Street Circuit, Jumat sore. Berhasil mengakhiri latihan bebas pertama di tempat ketiga, Jumat pagi -- kurang dari sepersepuluh detik di belakang kompatriotnya Pol Espargaro -- motor baru RC213V menunjukkan performa yang baik saat Marquez bekerja keras untuk menemukan waktu terbaiknya di Indonesia. Namun, pada latihan bebas kedua #93 mengalami penurunan kecepatan di Tikungan 11 yang membuat dia terjatuh dan tidak kembali ke sirkuit pada menit-menit akhir sesi. \"Hari ini pada pagi hari kami dapat melaju dengan cukup baik, tetapi kemudian pada sore hari kami mengalami kecelakaan ketika bukan waktunya untuk mengalami kecelakaan. Ini bisa terjadi ketika Anda mendorong untuk satu putaran cepat,\" kata Marquez dalam pernyataan tertulisnya. Pebalap Spanyol itu juga berharap Mandalika International Street Circuit tidak hujan besok pagi yang menjadi faktor yang harus diwaspadai, sementara ramalan cuaca BMKG menunjukkan bahwa wilayah Nusa Tenggara Barat berpotensi hujan sedang hingga lebat pada Sabtu dan Minggu. \"Kami masih perlu bekerja pada ban apa yang terbaik untuk balapan, ini akan menjadi tujuan utama untuk besok. Sebelum kecelakaan itu baik-baik saja, tetapi kita harus melihat bagaimana situasinya besok. Tidak senang dengan hasilnya, dan berharap kondisi kering besok pagi.\" Hal yang sama juga terjadi pada Pol Espargaro. Memuncaki latihan bebas pertama, #44 yang berpotensi mencatatkan lima besar saat sesi kedua berlangsung, sayangnya mengalami masalah rem depan pada lap terakhirnya yang membuat pebalap Spanyol itu tidak mampu meningkatkan waktu terbaiknya. \"Ketika kita melihat hari secara keseluruhan, ini adalah hari yang baik. Kami memulai dengan baik dengan P1 di pagi hari dan kemudian di sore hari kecepatan kami tidak terlalu buruk,\" kata Espargaro. \"Ada masalah dengan rem depan saat kami berlari dengan ban lunak jadi saya tidak bisa meningkatkan seperti yang saya inginkan, tetapi sebelum itu kami bisa berlari di dalam lima besar.\" \"Besok adalah hari baru dan semoga paginya kering sehingga kami bisa meningkat ke Q2,\" ujarnya menambahkan. (mth/Antara)

Sirkuit Mandalika Lolos Homologasi Grade A, Para Pebalap Merasa Aman

BY FNN Sab, 19 Maret 2022 12:51:08 0

Jakarta, FNN - Sirkuit Pertamina Mandalika di Lombok, NTB telah lolos homologasi Grade A dari FIM dan dinyatakan layak untuk menggelar balapan MotoGP akhir pekan ini. Mendapatkan grade tertinggi dari federasi balap motor dunia FIM, sirkuit sepanjang 4,3km itu juga disebut lebih aman oleh para pebalap dibandingkan ketika mereka menjalani sesi tes pramusim pada Februari lalu. Saat sesi tes pramusim pada 11-13 Februari, para pebalap mengeluhkan kondisi lintasan yang kotor, berdebu dan aspal yang terkelupas. Belum lagi serpihan aspal atau batu-batu kecil yang terlontar ke arah mereka layaknya peluru ketika melaju di belakang pebalap lain. Sebagai sirkuit baru, kondisi lintasan juga kurang bersahabat bagi pebalap karena masih sempitnya racing line saat itu karena belum banyak karet ban yang menempel di aspal sehingga para pebalap tak mampu mendorong motor mereka mencapai limitnya. Berkaca dari hasil tes pramusim, Dorna Sports dan FIM mengidentifikasi dua area yang perlu diperbaiki, yaitu kebersihan permukaan trek dan banyaknya agregat, seperti pasir, debu dan kerikil atau pecahan batu, yang berada di atas lintasan dan merekomendasikan pengaspalan ulang sejumlah bagian lintasan sebelum Tikungan 17 hingga setelah Tikungan 5, atau sekitar 17,5 persen dari total lintasan. \"Berdasarkan hasil track inspection oleh Federation Internationale de Motocyclisme (FIM), Dorna Sports dan IRTA pada hari Kamis (17/3), Pertamina Mandalika Circuit telah berhasil lolos homologasi grade A,\" demikian pernyataan Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer. \"Grade A adalah grade tertinggi yang dimiliki FIM dan juga berarti, sirkuit kami sangat layak untuk menggelar event MotoGP,\" ia menambahkan. Keberhasilan lolos homologasi Grade A tersebut tidak lepas dari sejumlah peningkatan fasilitas sirkuit yang telah dilakukan oleh ITDC bersama MGPA guna memenuhi prasyarat penilaian homologasi sesuai panduan FIM. Sebelumnya, Sirkuit Mandalika telah mendapat grade B saat penyelenggaraan World Superbike pada November tahun lalu. Peningkatan dilakukan antara lain di perangkat pelindung tambahan, penanda trek, area runoff, gravel, pagar ban, sinyal tikungan, lampu start baik di sepanjang trek, jalur keluar pit, starting grid. Kemudian pos-pos marshal, panel lampu dan peralatan, perawatan trek, sistem drainase hingga zona long lap penalti juga diperbaiki. Para pebalap telah merasakan perbedaan kualitas lintasan setelah pengaspalan ulang saat sesi latihan bebas pada Jumat. \"Terasa berbeda, terakhir kali saat tes pramusim batu-batu terlempar, kali ini (serpihan) lebih kecil, jadi ini lebih baik,\" kata Quartararo menanggapi kondisi aspal sirkuit di pesisir selatan Lombok itu. \"Saya tidak tahu secara pasti karena di sejumlah area Anda merasakan grip, di bagian lain tidak. Jadi harus dilapisi dengan karet ban karena di area membalap yang ada karetnya terasa baik tapi di zona pengereman gripnya tidak terlalu bagus. Benar-benar dua grip yang berbeda di aspal yang sama,\" kata Quartararo setelah tampil tercepat di sesi latihan kedua. Quartararo juga menyebut racing line kali ini jauh lebih baik, apalagi sebelum motor-motor MotoGP mengaspal untuk latihan, lintasan telah disapu oleh para pebalap ATC, Moto3 dan Moto2. \"Sekarang di sini ketika Anda keluar, Anda masih bisa mengendalikannya tapi ketika di tes (pramusim) Anda harus melaju lurus, tidak banyak keputusan yang bisa diambil ketika keluar jalur. \"Tapi di sini jika Anda melebar, Anda jangan mendorong terlalu banyak dan Anda masih bisa berbelok.\" Juara dunia 2020 juga memandang lintasan cukup aman untuk digunakan balapan setelah menyelesaikan sesi latihan kedua. \"Treknya aman. Saya masih merasakan batu-batu kecil terlempar ketika saya mengikuti pebalap lain, tapi itu normal, ini lebih normal,\" kata Mir. Sesi latihan siang yang begitu ketat pada Jumat menyaksikan catatan 18 pebalap teratas berjarak kurang dari satu detik di saat semua pebalap mampu tampil lebih kencang dari penampilan mereka pada sesi latihan pagi. Pebalap Gresini Racing Enea Bastianini sementara ini memegang kendali klasemen pebalap berkat kemenangan perdananya di MotoGP saat merebut podium teratas di Qatar. Bastianini dengan motor Ducati GP21 terbukti menjadi salah satu ancaman serius para rival setelah start musim yang menjanjikan. Brad Binder meraih podium di Qatar untuk pertama kalinya juga bagi KTM di Lusail setelah finis P2 di depan Pol Espargaro yang mengantongi motivasi tinggi menyusul performa motor Honda RC213V yang memuaskan sejak awal musim. Sementara itu, juara bertahan Quartararo ingin melupakan hasil buruk di Qatar di mana ia hanya mampu finis P9 menyusul performa jeblok Yamaha serta defisit top speed di sana. Agenda MotoGP pada Sabtu di Mandalika dimulai dengan kualifikasi Asia Talent Cup, dilanjutkan dengan latihan bebas Moto3, Moto2 dan MotoGP. Pada siang harinya, kualifikasi Moto3, Moto2 mendahului sesi FP4 MotoGP sebelum para pebalap kelas premier berebut posisi start terdepan di babak kualifikasi. (mth/Antara)

KSP Jelaskan Tentang Pencabutan Subsidi Minyak Goreng Kemasan

BY FNN Sab, 19 Maret 2022 12:45:47 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo resmi mencabut subsidi terhadap minyak goreng kemasan dan memutuskan hanya memberikan subsidi minyak goreng curah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono menegaskan, kebijakan tersebut wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat, dan menjaga keberlangsungan industri minyak goreng dalam negeri. “Pemerintah di satu sisi sangat peduli terhadap kebutuhan masyarakat, tapi di sisi lain pemerintah menyadari industri ini harus berjalan terus. Jadi bapak Presiden ingin menjaga keseimbangan ini, yakni menjaga kepentingan masyarakat dan produsen,” kata Edy, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu. Edy mengakui, tidak mudah dalam pelaksanaan kebijakan baru terkait minyak goreng tersebut. Sebab, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng curah agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran. Terlebih dengan keluarnya kebijakan tersebut, akan membuka peluang pengguna minyak goreng kemasan beralih ke curah. Selain itu, kata dia, potensi terjadinya kebocoran pada distribusi juga akan semakin besar. Hal itu, membutuhkan pengawasan yang lebih maksimal, agar pemberian subsidi atas minyak goreng curah bisa tepat sasaran. “Tantangannya memang sangat besar, tapi pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik di lapangan,” tegasnya. “Kantor Staf Presiden bersama Kemendag, Kemenperin, dan Satgas Pangan akan terjun ke lapangan untuk mengawal kebijakan bapak Presiden soal minyak goreng ini,” sambungnya. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mencabut subsidi minyak goreng kemasan dan melepaskan ke harga keekonomian, serta memutuskan menyubsidi harga minyak goreng curah, menjadi sebesar Rp14.000 per liter. Subsidi diberikan dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut diambil pemerintah setelah memperhatikan situasi penyaluran dan keadaan distribusi minyak goreng saat ini. Selain itu, harga komoditas di pasar global yang terus naik. “Termasuk minyak nabati dan di dalamnya juga termasuk minyak kelapa sawit,” jelas Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas pada Selasa (15/3). (mth/Antara)

KAMI Lintas Provinsi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

BY FNN Jum'at, 18 Maret 2022 20:44:40 0

Surakarta, FNN – Sebanyak 13 perwakilan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi mengadakan Rapat Presidium KAMI Lintas Provinsi di Surakarta, Jum’at (18/3/2022). Rapat Presidium KAMI dihadiri KAMI Jawa Tengah (Mudrick SM Sangidu), KAMI Daerah Istimewa Yogyakarta (Syukri Fadholi), KAMI Jawa Timur (Daniel M Rasyid), KAMI Jawa Barat (Syafril Sjofyan); AP-KAMI DKI Jakarta (Djudju Purwantoro), KAMI Banten (Abuya Shiddiq), KAMI Sumatera Utara (Zulbadri), KAMI Riau (Muhammad Herwan), KAMI Kalimantan Barat (H. Mulyadi MY); KAMI Sumatera Selatan (Mahmud Khalifah Alam), KAMI Sulawesi Selatan (Geralz Geerhan), KAMI Kepulauan Riau (H. Makhfur Zurachman), KAMI Jambi (H. Suryadi), dan Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi, dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di RI. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Bab I, dengan tegas menyatakan Indonesia adalah berdasar atas hukum, (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat), berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak tak terbatas). Dalam Pasal 7 UUD 1945 itu menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. “Karenanya upaya merubah Konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu merupakan tindakan Inkonstitusional dan merupakan Kejahatan Demokrasi,” tulis pernyataan sikap KAMI. Dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka KAMI Lintas Provinsi - Menyampaikan Sikap: 1. Mendesak semua pihak khususnya Pimpinan Partai Politik untuk segera menghentikan wacana dan rekayasa sistematis, yaitu upaya perpanjangan jabatan Presiden dan atau masa 3 periode untuk jabatan Presiden, karena hal tersebut merupakan tindak pelanggaran dan kejahatan konstitusi (Kudeta Konstitusi); 2. Mengecam dan Mendesak Pimpinan Parpol untuk menghentikan perilaku mengatasnamakan rakyat, hanya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan (penguasa dan oligarki); 3. Mengecam ketidaktegasan (ambiguitas) sikap Presiden RI Joko Widodo dalam menyikapi wacana perpanjangan jabatan Presiden, dan mendesak Presiden untuk mencabut ucapannya, bahwa wacana dan rekayasa tentang perpanjangan jabatan Presiden dan atau masa 3 periode untuk jabatan Presiden, dilegitimasi seolah-olah hal tersebut adalah ada dalam koridor demokrasi. Seolah-olah membolehkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden, karena setiap orang bebas berpendapat sebagai bagian demokrasi. 4. Mendesak menghentikan rencana amandemen UUD 1945 untuk Pokok Pokok Haluan Negara, yang berindikasi kuat akan menjadi pintu masuk amandemen Pasal 7 UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua periode, akan diubah menjadi tiga periode atau lebih. KAMI Lintas Provinsi berharap Pernyataan Sikap ini dibuat untuk menjadi perhatian bersama dan apabila Pernyataan Sikap ini tak dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, “maka KAMI akan menggalang kekuatan seluruh komponen rakyat untuk menegakkan konstitusi secara benar demi menyelamatkan Indonesia, serta meluruskan kembali tujuan berbangsa dan bernegara.” (mth)

Indonesia Ingatkan Pentingnya Persiapkan Lulusan Adaptif di G20

BY FNN Jum'at, 18 Maret 2022 15:53:27 0

Jakarta, FNN - Ketua G20 Education Working Group (EdWG) yang juga Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia Iwan Syahril mengingatkan pentingnya mempersiapkan lulusan yang adaptif. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia saat ini mengedepankan kemitraan antara perguruan tinggi dan industri. “Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga turut didorong untuk mengadopsi skema kemitraan \'link-and-match\', sehingga dapat mengembangkan kurikulum yang relevan bagi kemajuan keterampilan siswa, sekaligus meningkatkan infrastruktur sekolah,” ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat. Dalam sesi pertemuan EdWG, Iwan juga mengingatkan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja menjadi perhatian para delegasi. Iwan menambahkan sebagai bentuk adaptasi dan antisipasi perubahan kebutuhan dunia kerja, pelaku pendidikan harus mendapatkan lebih banyak otonomi untuk berkreasi dan berinovasi. “Khusus untuk pendidikan tinggi dan vokasi, tuntutan bertransformasi jauh lebih tinggi. Sejak mahasiswa lulus dari pendidikan, mereka akan langsung terlibat dalam dunia kerja,” kata Iwan. Transformasi itu juga menjadi fokus terobosan Merdeka Belajar Episode Kesebelas Kampus Merdeka Vokasi, yakni untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang semakin relevan dengan dunia kerja. Hal serupa juga diharapkan pada lulusan sekolah kejuruan seperti SMK, agar siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat dan perubahan substansial dalam dunia angkatan kerja. Terkait SMK, Iwan berbagi praktik baik Merdeka Belajar Episode Kedelapan, yakni SMK Pusat Keunggulan. Troika Co-Chair dari India, Neeta Prasad, mengatakan pihaknya beterima kasih kepada Indonesia yang telah memilih topik Masa Depan Dunia Kerja Pasca-COVID-19 sebagai salah satu agenda prioritas. “Kami berterima kasih kepada Indonesia yang telah memilih topik yang sangat penting ini. Diskusi ini akan memungkinkan kita untuk memahami keterampilan baru dan peran pekerjaan yang diperlukan di masa depan, di mana pemerintah dan kalangan industri dapat membantu mengakselerasi perbaikan tersebut,” kata Neeta. Hal serupa juga disampaikan Ketua Delegasi Turki, Ender Ereskici, yang mendukung agenda prioritas yang diusung kepemimpinan Indonesia. “Menghubungkan dunia pendidikan dan dunia bisnis serta industri merupakan hal yang sangat efektif untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi masa depan,” kata Ender. Pertemuan G20 EdWG dihadiri oleh Ketua Digital Economy Working Group Indonesia, Ketua Engagement Group B20, T20, dan Think20. Selain itu, 27 delegasi hadir secara luring, yakni delegasi Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Prancis, Singapura, Spanyol, Uni Emirat Arab, Bank Dunia, UNESCO, dan UNICEF. 59 delegasi menghadiri secara daring, yakni delegasi Amerika Serikat, Belanda, Britania Raya, India, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja (sebagai Ketua ASEAN), Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Rwanda (sebagai Ketua NEPAD), Turki, Uni Eropa dan OECD. (mth/Antara)  

Hakim Vonis Dua Polisi "Unlawful Killing" Lepas dari Sanksi Pidana

BY FNN Jum'at, 18 Maret 2022 15:46:55 0

Jakarta, FNN - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan dua polisi terdakwa pembunuhan sewenang-wenang (unlawful killing) terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI) lepas dari hukuman pidana, meskipun dakwaan primer jaksa terbukti. Perbuatan Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan dan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Mohammad Yusmin Ohorella tidak dapat dikenai pidana karena masuk dalam kategori pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dengan demikian, Briptu Fikri dan Ipda Yusmin tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, kata Hakim Ketua M. Arif Nuryanta dalam putusan yang dibacakan saat sidang di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat. Dalam pertimbangannya, hakim menerangkan alasan pembenaran itu menghapus perbuatan melawan hukum yang dilakukan Briptu Fikri dan Ipda Yusmin, sementara alasan pemaaf menghapus kesalahan kedua polisi tersebut. Tindakan melawan hukum terdakwa ialah merampas nyawa orang lain dengan menembak empat anggota FPI di dalam mobil Xenia milik polisi pada 7 Desember 2020. Perbuatan pidana itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, masuk dalam dakwaan primer jaksa. Terkait itu, majelis hakim berpendapat seluruh unsur dalam dakwaan primer jaksa terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan upaya membela diri. Dengan demikian, kedua polisi tersebut tidak dapat dihukum, sehingga dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim juga memerintahkan agar kemampuan, hak, dan martabat kedua polisi itu dipulihkan. Selanjutnya, majelis hakim memerintahkan sejumlah barang bukti dikembalikan ke Polda Metro Jaya, ke keluarga korban, dan sisanya dimusnahkan. Usai mendengar putusan lepas hakim, Koordinator Tim Penasihat Hukum Henry Yosodiningrat menyampaikan pihaknya menerima putusan tersebut. \"Alhamdulilah, kami menerima putusan,\" kata Henry. Sementara itu, jaksa penuntut umum, yang diwakili oleh jaksa Fadjar, menyampaikan pihaknya akan mempertimbangkan putusan tersebut. Polisi menembak mati enam anggota FPI di dua lokasi berbeda pada Desember 2020, yakni Luthfi Hakim (25), Andi Oktiawan (33), Muhammad Reza (20), Ahmad Sofyan alias Ambon (26 tahun), Faiz Ahmad Syukur (22), dan Muhammad Suci Khadavi (21). Penembakan terhadap dua di antaranya, yakni Luthfi dan Andi, merupakan upaya penegakan hukum dan membela diri, menurut majelis hakim. Majelis hakim juga memutuskan penembakan terhadap empat sisanya merupakan upaya membela diri dari pihak polisi. (mth/Antara)

Menag: Islamofobia dan Ketakutan terhadap Agama Harus Diperangi

BY FNN Jum'at, 18 Maret 2022 15:42:04 0

Jakarta, FNN - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendukung langkah PBB yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia dan menyatakan bahwa gelombang ketakutan terhadap agama harus diperangi. \"Kemenag menyambut baik dan mendukung ketetapan PBB, tanggal 15 Maret dijadikan sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia. Segala bentuk Islamofobia memang harus diperangi,\" ujar Menag Yaqut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Menag mengatakan istilah Islamofobia sering dipahami sebagai gelombang prasangka, diskriminasi, ketakutan dan kebencian terhadap Islam dan Muslim. Menurutnya, semua bentuk prasangka dan ketakutan yang dialamatkan kepada agama, harus diperangi sebab kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mengancam kerukunan dan harmoni antarumat beragama. \"Segala bentuk gelombang ketakutan terhadap agama, harus diperangi,\" kata dia. Menag berharap keputusan PBB ini bisa menjadi momentum bagi umat Islam untuk berada di garda terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan dunia. Umat Islam harus dapat menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan prinsip Islam yang cinta damai. Demikian pula umat agama lainnya, kata dia, agar menunjukkan sikap sesuai ajaran agamanya masing-masing yang juga mengedepankan persaudaraan dan kedamaian. \"Penting bagi umat seluruh agama untuk memastikan bahwa kerukunan, perdamaian, dan harmoni adalah ajaran universal agama. Sudah semestinya semua bergerak bersama dalam menciptakan persaudaraan kemanusiaan, bukan perpecahan dan permusuhan,\" kata dia. Ikhtiar mewujudkan perdamaian dunia harus terus diupayakan. Kemenag terus berupaya menjalin komunikasi dengan dua tokoh agama dunia, Grand Syekh Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb dan Pemimpin Gereja Vatikan Paus Fransiskus, untuk menyebarkan benih perdamaian dunia. Menag mengapresiasi inisiatif keduanya dalam mempromosikan nilai-nilai koeksistensi, toleransi, dan perdamaian yang dirinci dalam Dokumen Persaudaraan Manusia. Dokumen ini ditandatangani bersama oleh Imam Besar Ahmed Al-Tayeb dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi pada Februari 2019. \"Kami masih mengupayakan kedua tokoh agama dunia itu bisa hadir di Indonesia untuk melihat kerukunan, harmoni, dan persaudaraan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini,\" kata dia. (mth/Antara)

LAZISKU Luncurkan Pusat Kesehatan Gratis Bagi Du'afa

BY FNN Jum'at, 18 Maret 2022 14:07:44 0

Jakarta, FNN - Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Kemandirian Umat (LAZISKU) KBPII meluncurkan program Pusat Kesehatan Kemandirian Umat (PuskesKU), pada Kamis, 17 Maret 2022. \"Pusat Kesehatan Kemandirian Umat adalah lembaga kesehatan sebagai sarana para dokter relawan LAZISKU untuk membantu masyarakat kecil (duafa) mendapat pelayanan kesehatan,\" ujar Direktur Eksekutif LAZISKU, As\'ad Nugroho dalam Peluncuran Pusat Kesehatan LAZISKU di Jalan Zaini, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pusat Kesehatan LAZISKU merupakan pelayanan kesehatan gratis bagi kaum duafa dan didirikan untuk membantu masyarakat mendapatkan konsultasi dan pengobatan dari para dokter relawan LAZISKU. \"Masalah kesehatan masih menjadi momok bagi masyarakat terutama warga ekonomi lemah. PuskesKU hadir untuk mengatasi masalah kesehatan dan pelayanan jemput bola di kawasan miskin kota yang membutuhkan layanan kesehatan,\" kata As\'ad dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, Jumat, 18 Maret 2022. Ia menyebutkan, selain beberapa lokasi di Jakarta, PuskesKU juga akan didirikan di berbagai wilayah dan cabang LAZISKU di daerah. LAZISKU juga akan mengundang berbagai lembaga  berkolaborasi dalam mendirikan PuskesKU baik kalangan dokter, tenaga medis, korporasi maupun instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. \"Masalah kesehatan harus menjadi kepedulian semua pihak termasuk Lazis karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat kecil,\" tutur As\'ad.  Peluncuran PuskesKU dilanjutkan dengan pengobatan gratis untuk masyarakat di kawasan jalan Zaini Kramat Pela dengan menghadirkan tiga Dokter Relawan Lazisku yakni dr Buyung Berli, dr Syarifah Anne dan dr Nadya Woro Nastiti. Dalam operasional PuskesKU sehari-hari, selain ditangani ketiga dokter tersebut, ada tiga orang tenaga kesehatan (nakes) yang akan membantu melayani, masing-masing dengan kualifikasi: seorang lulusan SMK/D3 keperawatan, seorang  SMK/ D3 Kefarmasian dan seorang D3/S1 Kesehatan Masyarakat. Waktu pelayanan PuskesKU akan dibuka dari Pukul 13.00 s.d 19.00 WIB, selama tujuh hari dalam sepekan. Menurut dr Buyung Berli waktu pelayanan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari Lurah Gandaria Utara. \"Tadinya mau dibuka pukul 08.00-15.00 WIB, namun kita diminta untuk buka setelah jam pelayanan puskesmas tutup,\" ujar Berli. Berli menambahkan obat-obatan bagi pasien akan langsung disediakan oleh PuskesKu. Sehingga pasien tak perlu mencari obat ke apotek lagi. Terkait rumah sakit rujukan, apabila pasien perlu mendapat perawatan lebih intensif, Berli menuturkan untuk saat ini belum ada kerja sama. Ke depan akan diupayakan kerja sama, misalnya dengan Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa atau Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah. \"Apabila pandemi Covid 19 sudah dinyatakan selesai, maka PuskesKU akan melakukan kegiatan promosi kesehatan ke sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren yang dikelola KBPII se-Jabodetabek, minimal sebulan sekali,\" ucapnya. (MAI/FNN).

Cabut HET bukan Solusi, PKS: Mendag Harus Dipecat, Gagal Urus Minyak Goreng!

BY FNN Jum'at, 18 Maret 2022 11:48:25 0

Jakarta, FNN - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyatakan keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) bakal mencabut peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng bukanlah solusi dalam menghadapi carut-marut urusan minyak goreng di tanah air. “Sebelumnya Mendag bilang dengan gagahnya bahwa HET minyak goreng tak akan dicabut namun Ketika minyak goreng langka akibat ulah spekulan dan pengusaha maka tanpa malu HET dinyatakan dicabut dan dampaknya harga minyak goreng menjadi sangat tinggi dan yang pasti akan memberatkan beban ekonomi rakyat” ucap Johan menyesalkan cara kerja pemerintah dalam urusan minyak goreng ini. Legislator Senayan ini menyampaikan bahwa atas kegagalan Mendag mengurus minyak goreng, mulai dari flkutuasi harga yang tidak terkendali selama berbulan-bulan, kelangkaan minyak goreng di pasaran yang terjadi merata di seluruh tanah air, fenomena antrian minyak goreng yang dialami rakyat hingga menimbulkan banyak korban, kegagalan mewaspadai inflasi pangan dan tidak konsisten terhadap peraturan HET maka sepantasnya Mendag segera dipecat agar hal ini tidak berlarut-larut. “Atas kegagalan mengurusi minyak goreng dan selalu tidak hadir dalam rapat gabungan di DPR untuk membahas minyak goreng maka sebaiknya Mendag dipecat sebagai bukti pemerintah masih punya keberpihakan pada urusan rakyat”, tegas Johan. Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa minyak goreng merupakan salah satu komoditas dari Sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. “Saya rasa seluruh rakyat menyesalkan cara kerja Mendag yang sangat amatiran hari ini karena kenaikan harga yang drastis selama berbulan-bulan dan kemudian muncul kelangkaan di pasaran pasti berdampak langsung kepada konsumen baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industry terutama UMKM pengolahan makanan, karena itu harusnya masih banyak upaya solusi yang lebih tepat untuk memprioritaskan kepentingan rakyat dalam urusan minyak goreng ini” cetus Johan. Wakil Rakyat dari Dapil NTB ini menyayangkan kelemahan dan ketidakberdayaan pemerintah dalam urusan minyak goreng ini, padahal menurutnya kenaikan harga merupakan kejadian yang selalu berulang setiap tahun apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran. “Harusnya pemerintah belajar dari pengalaman tahun sebelumnya dan membuat Langkah strategis untuk menghadapi berbagai gejolak pasar seperti naiknya harga CPO di pasar internasional agar tidak berdampak serius pada fluktuasi harga minyak goreng di pasar domestik” ujar Johan. Johan menilai selama ini kebijakan Mendag terkesan sebagai kebijakan yang mendadak, sporadis dan terus berubah sehingga disimpulkan tidak punya roadmap strategic dalam tata Kelola pasokan dan harga minyak goreng. “Padahal saat ini dibutuhkan ‘tangan dingin’ seorang Mendag agar bisa menghadapi permainan mafia pangan serta berkomitmen mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya” papar Johan. Selanjutnya Johan meminta semua pihak agar lebih peduli mendesak pemerintah supaya tidak main-main dalam urusan minyak goreng ini. “Saya tegaskan bahwa keputusan Mendag terhadap harga minyak goreng kemasan yang dibebaskan sesuai dengan mekanisme pasar adalah keputusan yang salah kaprah, karena harga komoditas minyak goreng termasuk dalam pengawasan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” demikian tutup Johan Rosihan. (mth)

Tamsil Linrung, Senator Kritis yang Rajin Menulis

BY FNN Kamis, 17 Maret 2022 22:32:40 0

“Kalau amanat ini tidak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan,” tegas Tamsil dalam tulisan: “Saatnya Mengevaluasi Presiden”. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN ADALAH Tamsil Linrung, Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tak pernah absen dalam menyikapi berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo di saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) banyak yang “sakit gigi” yang nyaris tak bisa bersuara sama sekali. Setiap kebijakan yang dirasa sangat merugikan rakyat, tidak ada satu pun anggota DPR yang berani mengkritisi Pemerintah (Presiden Jokowi). Apalagi, mayoritas partai di DPR adalah pendukung Pemerintah. BuzzerRp bakalan membela jika ada yang menyerangnya. Itulah kondisi yang terjadi di Gedung Senayan, Jakarta. Sunyi nyaris tidak ada suara sumbang sama sekali. Rakyat pun tidak tahu lagi harus lapor ke mana jika mereka ingin menyalurkan aspirasinya. DPR nyaris lumpuh! Beruntung di Senayan sana masih ada DPD yang kini dipimpin senator La Nyalla Mattalitti yang selalu kritis dalam menyikapi kebijakan Pemerintah yang dirasa sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Sikap kritis seperti La Nyalla itu juga masih melekat pada Tamsil Linrung, senator asal Sulawesi Selatan. Menariknya, sikap kritis Tamsil ini ditulis dalam bentuk artikel atau opini di media mengikuti isu terkini. Hal yang nyaris tidak pernah dilakukan oleh anggota dewan lainnya. Wartawati senior Rahmi Aries Nova mencatat, hanya segelintir anggota DPD dan DPD yang berani bersuara, lebih sedikit lagi yang memang berbuat dan berpikir untuk rakyat. Dari yang segelintir itu Tamsil termasuk satunya. Mantan anggota DPR tiga periode itu yang kini memimpin kelompok DPD di MPR RI, tak pernah berhenti untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat. Tamsil terus minta masukan dan menjalin hubungan baik dengan  masyarakat, aktivis, ulama dan tokoh di dalam dan di luar pemerintahan. Tamsil tak canggung berhubungan dan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh oposisi, bahkan dengan ulama yang paling dimusuhi pemerintah, sekelas Habib Rizieq Syihab. Tak hanya itu saja. Tamsil juga ikut datang ke rumah Rocky Gerung yang hendak digusur, dan akrab Gatot Nurmantyo dan anggota KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) lainnya. Suatu hal yang mungkin sangat dihindari bahkan ditakuti oleh anggota-anggota dewan yang lain, meski mereka mengaku sebagai wakil rakyat. Di masa lalu Tamsil juga cukup dekat dengan suami Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, mantan Ketua MPR almarhum Taufik Kiemas dan Presiden RI ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid. Kini ia tetap membina pemuda dan mahasiswa lewat Yayasan Tali Foundation dan beberapa organisasi lain. Saat ini kecuali tengah memperjuangkan nasib-nasib guru honorer, Tamsil juga mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dari para pakar (ahli), aktivis, mantan pejabat, tentang perlu atau tidaknya Amandemen Undang Undang Dasar 1945 untuk kelima kalinya? Kalau perlu apakah sifatnya komprehensif atau parsial? Ketika BEM UI menggelari Presiden Jokowi dengan sebutan The King of Lip Service, Aliansi Mahasiswa UGM menggelari presiden dengan juara ketidak sesuaian antara kata dan perbuatan, dan The King of Pura-pura pemberian dari BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tamsil menanggapinya. April 2020 lalu, dalam pengantar rapat terbatas mitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Presiden Jokowi berkata, “Saya meyakini ini (Covid-19) hanya sampai akhir tahun (2020). Tahun depan booming di pariwisata.” Media lalu gegap gempita. CNBCIndonesia misalnya, menulis judul: “Jokowi Yakin Corona Kelar di Akhir 2020: Semua Akan Liburan!\" Jelang pergantian tahun, nyatanya Corona tidak kelar. Ketimbang liburan, masyarakat lebih fokus bertahan hidup. Tapi, tidak pernah ada klarifikasi Istana tentang pernyataan presiden yang terbukti keliru itu. Sebaliknya, yang muncul malah sebuah pernyataan baru. “Memasuki 2021, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Bangkit dari Pandemi Covid-19,” begitu tulis Kompas.com. Bangkitkah kita? Tidak. Di 2021 yang bangkit justru Covid-19. Pagebluk semakin menjadi, jumlah penderita dan orang meninggal memecahkan rekor. Pertengahan 2021 justru menjadi masa paling ganas Covid-19. Lagi-lagi, Istana tak mau mengklarifikasi pernyataan presiden yang terbukti tidak terbukti tersebut. Dan seperti yang sudah-sudah, yang muncul justru sebuah pernyataan baru lagi. “Jokowi yakin PPKM darurat bisa pulihkan pandemi Covid-19 dengan cepat,” tulis Kompas.com. Kita lelah menanti, kapan ucapan Jokowi terbukti. Barangkali ada betulnya aliansi mahasiswa UGM ketika menggelarinya juara ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Memang nyeleneh dan satire. Tapi, juga tak asal bunyi. Tamsil mengatakan, pernyataan seorang presiden seharusnya bukan narasi ecek-ecek. Karena tidak sedikit tim yang ada di balik argumentasi seorang presiden. Untuk satu kalimat saja, tentunya dipersiapkan dengan matang karena pengaruhnya bisa berdampak jauh. Sekadar Lip Service tidak boleh terjadi. Tahun 2021 yang disebut presiden sebagai momentum kebangkitan, justru jadi tahun yang menggelisahkan. Pandemi memuncak, rumah sakit sesak, pasien mengantri, dan tidak sedikit yang berpulang karena keterbatasan layanan rumah sakit. Tapi, apapun istilahnya, poinnya adalah pemerintah wajib melindungi dan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi. Tidak boleh ada satu pun anak negeri yang berpulang begitu saja tanpa pelayanan maksimal dari negara. “Kalau amanat ini tidak lagi bisa diemban, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo mengundurkan diri, sebagaimana tuntutan banyak pihak hari-hari belakangan,” tegas Tamsil dalam tulisan: “Saatnya Mengevaluasi Presiden”. Ketika ramai gagasan presiden tiga periode, Tamsil langsung menulis artikel berjudul: “Tangan Istana di Balik Manuver Tiga Periode” di FNN.co.id (Rabu, 23 Juni 2021 03:33:57). Di sisi lain, Presiden Jokowi terlihat tampak dan seolah konsisten menolak wacana tiga periode sejak awal isu ini bergulir. Kalimat presiden yang lekat terngiang, hanya ada tiga kemungkinan bagi mereka yang menggulirkan isu tersebut: “ingin menampar mukanya, ingin menjerumuskannya, atau ingin cari muka”. Sejauh ini, Jokowi mengisyaratkan kekeh menolak. Ditimpali pernyataan berkop Istana lansiran Juru Bicara Presiden. Katanya, Jokowi tegak lurus kepada konstitusi UUD 1945 dan setia kepada reformasi 1998. Kendati menolak, namun tidak terlihat respon tegas Presiden. Tidak ada larangan atau teguran keras kepada mereka yang mengusung dirinya. Padahal, hanya Jokowi yang berhak melarang dan menegur. Atas nama demokrasi, yang lain di luar Jokowi tidak memiliki hak tersebut. Hal ini mengingatkan ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Saya mau fokus menyelesaikan banjir, macet, bajaj, monorel, MRT. Saya gak ada mikir itu (pencalonan pilpres),” ujarnya pada media, 7 Februari 2013. Namun bandul politik yang tampaknya menciptakan momentum ketika itu, rupanya mengubah sikap Jokowi 180 derajat. Dalam polemik presiden tiga periode kali ini, Jokowi tentu saja kembali ada di pusaran. Seseorang yang tidak ingin diusung tentu punya hak melarang orang lain yang memaksakan diri mengusungnya, apalagi dilakukan tanpa izin. Respon keras Presiden Jokowi penting supaya wacana presiden tiga periode tidak berlanjut sebagaimana juga menjadi keinginan Presiden Jokowi. Juga agar rakyat tidak keliru memahami sikap presiden. Itulah sebagian sikap kritis Tamsil Linrung pada Pemerintah. Menariknya, sikap kritisnya itu tidak hanya disampaikan dalam forum-forum terbuka. Tapi, juga lewat tulisan-tulisannya. Inilah bedanya Tamsil dengan anggota DPD dan DPR di Senayan. Tamsil Linrung adalah politikus kelahiran Pangkep, Sulawesi Selatan, pada 17 September 1961 yang saat ini menjabat Anggota DPD. Sebelumnya, dia menjadi anggota DPR selama 3 periode dari Fraksi PKS. Saat kecil Tamsil Linrung merupakan anak yang cerdas dan pintar, berbeda dengan teman teman sebayanya. Dia lahir dari latar belakang keluarga guru hingga menjadikan Tamsil menjadi sosok anak yang pintar. Kala itu di saat teman-teman sebayanya masih kelas 1 SD, Tamsil Linrung sudah langsung masuk kelas 4 SD. Selain rajin menulis artikel, Tamsil juga pernah menulis buku biografi yang mengulas perjalanan politiknya. Buku setebal 361 halaman itu ditulis oleh Lina M Kamaruddin menceritakan detik-detik lahirnya Tamsil di Puskesmas Segeri Mandalle. Tamsil adalah putra dari pasangan Linrung dan Hatidjah. Linrung adalah guru di salah satu sekolah di Kabupaten Pangkep. Tamsil merupakan anak ketujuh. Tamsil dalam bahasa Arab adalah \'teladan\'. Sementara Linrung adalah \'melindungi\' dalam bahasa Bugis. Buku yang dicetak di PT Semesta Rakyat Merdeka itu juga menceritakan alasan Tamsil pindah dan sekolah di SMA 1 Parepare. Termasuk mengapa mengabil jurusan IPS meski nilai seluruh mata pelajaran IPA-nya bagus. Demikian halnya memilih Kampus IKIP sekarang UNM Makassar. “Waktu itu banyak yang tak lulus tes, karena ketatnya persaingan apalagi jurusan yang saya ambil adalah jurusan yang paling banyak peminatnya (Ekonomi Perusahaan),” kata Tamsil Linrung. Jangan heran kalau sekarang ini, sesuai namanya, Tamsil Linrung menjadi teladan dan sering melindungi serta membantu rakyat. (*)

Gagal Kendalikan Stok dan Harga Minyak Goreng, Politisi PKS: Pemerintah Lemah!

BY FNN Kamis, 17 Maret 2022 13:40:19 0

Jakarta, FNN - Keputusan pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar, bukan hanya menunjukkan kegagalan mengendalikan harga dan pasokan, namun itu juga menunjukkan pemerintah lemah dihadapan kartel pangan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menanggapi keputusan pencabutan aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan menyerahkan harga pada mekanisme pasar. Menurut Amin, pemerintah tidak mampu menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri dan kemudian menyerah pada kemauan kartel pangan setelah drama minyak goreng yang merugikan rakyat selama enam bulan terakhir. Tidak ada jaminan tidak terjadi kelangkaan minyak goreng curah di pasar tradisional berkaca pada pengalaman terkait ketidakmampuan pemerintah mengontrol harga dan pasokan selama ini. “Wibawa pemerintah jatuh, dan ini bisa menjadi preseden buruk bahwa kartel bisa dengan mudah mendikte pasar pangan,” ujarnya. Amin menduga ada kekuatan politik ekonomi yang tidak mampu dikendalikan Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi. Dalam dua bulan terakhir, Menteri Perdagangan mengeluarkan 7 aturan terkait CPO dan minyak goreng ini. Namun tidak satupun yang bisa dijalankan dengan baik. “Saat pengumuman kebijakan terbaru, Selasa kemarin, saya menangkap gestur Menteri Perdagangan menunjukkan jika persoalan ini sudah diatas kemampuannya untuk menyelesaikannya,” ujar Amin. Lebih lanjut Amin mengatakan, bahwa sejak awal pihaknya berharap Presiden turun tangan menyelesaikan persoalan minyak goreng. Ia menduga sistem tata niaga pangan saat ini nyaris tidak bisa dikontrol lembaga setingkat kementerian karena kekuatan besar yang mengendalikannya. Agar permasalahan ini terurai, Amin pun mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) tata niaga pangan, sehingga persoalannya bisa diketahui secara jelas. Sekaligus untuk mengonfirmasi dugaan adanya penyelundupan minyak sawit mentah (CPO) hasil domestic market obligation (DMO) dan/atau minyak goreng ke luar negeri. “Diperlukan investigasi yang menyeluruh agar pokok pangkal permasalahannya diketahui dan bisa diuraikan. Ini sekaligus membantu pemerintah membenahi tata niaga pangan termasuk minyak goreng,” beber Amin. Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu pun mengaku heran, begitu pemerintah mengumumkan pencabutan HET kok bisa pasokan minyak goreng kemasan langsung membanjiri pasar. “Jangan-jangan selama ini stok itu ada, namun disimpan menunggu pemerintah menyerah dan membatalkan kebijakan HET minyak goreng dan DMO 20%,” pungkasnya. Menurut Amin, melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar akan memukul daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang saat ini masih sangat lemah karena dampak pandemi Covid-19. “Terlebih menjelang Ramadhan hingga lebaran nanti, harga-harga pangan cenderung melonjak tajam. Harga minyak goreng kemasan di pasaran sudah mencapai hampir Rp25 ribu per liter,” tegasnya. Ini, kata Amin, menjadi ‘kado pahit’ bagi konsumen karena pemerintah gagal dalam melaksanakan kebijakan minyak goreng yang terjangkau dari segi pasokan maupun harga. Amin pun mendesak Satgas pangan mengawasi secara lebih ketat perdagangan minyak goreng. “Pasalnya, ada disparitas harga yang cukup besar antara minyak goreng curah dan kemasan sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan. Ada potensi minyak goreng curah diborong oleh oknum tertentu, selanjutnya dikemas dan dijual sebagai minyak goreng kemasan,” tutup Amin mengakhiri. (mth)

Kalau Megawati Setuju Puan Wapres, Tiga Periode Jokowi Bisa Gol

BY FNN Kamis, 17 Maret 2022 12:52:21 0

Bu Mega tampaknya dilanda kecamuk pikiran. Beliau ingin mewariskan langkah politik yang tidak dikutuk rakyat. Menerima tawaran wapres dengan tebusan tiga periode Jokowi, pastilah akan dicela. Akan dicerca habis sebagai bentuk egoisme yang merusak bangsa dan negara. Oleh: Asyari Usman, Wartawan Senior FNN KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang digoyang dengan tawaran yang sangat menggoda hati. Puan Maharani akan duduk sebagai wakil presiden kalau Bu Mega dukung Jokowi tiga periode atau penundaan pemilu. Inilah formula yang sedang disodorkan di belakang layar. Sumber yang sangat bisa dipercaya mengatakan, tawaran ini sangat serius. Adalah seorang menteri senior Jokowi yang melakukan operasi untuk menundukkan Bu Mega. Tawaran ini cukup nekat. Tidak saja nekat di pihak yang menawarkan, melainkan membuat pihak yang ditawari bisa menjadi nekat juga menerima. Soalnya, kalau Puan pasti menjadi wapres maka akan banyak berkurang beban pikiran Bu Mega berkenaan dengan karir politik Puan. Tidak hanya itu (wapres) yang dijanjikan. Ada juga pernak-pernik lain yang akan sangat menawan. Wapres untuk Puan itu mahar utamanya. Ada lagi hadiah-hadiah pengiring. Diplomasi kursi wapres untuk Puan pada pilpres 2024 diperkirakan bisa berhasil. Tawaran ini kelihatannya sedang dipertimbangkan dengan serius oleh pihak Bu Mega. Memang diakui sangat berat untuk diterima. Sejauh ini, permukaan PDIP menampakkan penolakan keras. Kalau Megawati menerima tawaran wapres untuk Puan, itu berarti target untuk menunda pemilu 2-3 tahun atau mengubah UUD (pasal 7) agar presiden bisa duduk tiga periode, hampir pasti akan berhasil. Tawaran ini memang menimbulkan gejolak di dada. Kepala pun bisa pusing. Sebenarnya, Bu Mega sudah tegas dan lugas. Beliau menolak usul tiga periode maupun penundaan pemilu/pilpres 2024. Menurut Bu Mega, kedua skenario itu akan merusak disiplin dalam berdemokrasi. Persoalannya, apakah Bu Mega bisa teguh? Itulah yang menjadi masalah. Sebab, banyak sekali alasan pragmatis dan praktikal yang lebih berat timbangannya. Kondisi pribadi Bu Mega dan situasi politik internal partai beliau itu lebih berpihak ke tawaran posisi wapres. Artinya, Jokowi tiga periode atau perpanjangan 2-3 tahun. Bu Mega tampaknya dilanda kecamuk pikiran. Beliau ingin mewariskan langkah politik yang tidak dikutuk rakyat. Menerima tawaran wapres dengan tebusan tiga periode Jokowi, pastilah akan dicela. Akan dicerca habis sebagai bentuk egoisme yang merusak bangsa dan negara. Namun, di sisi lain, ada desakan “now or never”. Dalam arti, Puan mau menjadi wapres sekarang atau tak akan pernah sampai kapan pun. Sangat ruwet. Ruwet, di usia dan gejolak politik nasional yang bersuasana “on the brink”. Di ujung tanduk. Dan tanduknya kelihatan sudah terasah tajam. Perlu kontemplasi yang mendalam. Tetapi, tidak harus perenungan yang disertai kendi yang diisi tanah dan air dari 34 DPW PDIP. Lebih santailah. Hanya sekadar memutuskan setuju atau tidak Jokowi tiga periode dengan Wakil Presiden Puan Maharani. Medan, 17 Maret 2024. (*)  

PBB Tetapkan 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia

BY FNN Kamis, 17 Maret 2022 12:38:33 0

Washington, FNN - Para pembenci Islam wajib tahu informasi ini agar tak terjerumus pada kebencian akut yang tak berdasar. Majelis Umum telah menyetujui resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menetapkan pada 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia. Resolusi tersebut diputuskan melalui konsensus oleh 193 anggota PBB dan disponsori bersama oleh 55 negara mayoritas Muslim. Menekankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan mengingatkan resolusi 1981 yang menyerukan “penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan\". Resolusi ini didasarkan pada keprihatinan mendalam atas “peningkatan kasus diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan, terlepas dari aktornya, yang ditujukan terhadap anggota dari banyak agama dan komunitas lain di berbagai belahan dunia, termasuk kasus-kasus yang dimotivasi oleh Islamofobia, antisemitisme, Christianofobia, dan prasangka. terhadap orang-orang dari agama atau kepercayaan lain\". Resolusi tersebut meminta semua negara, badan-badan PBB, organisasi internasional dan regional, masyarakat sipil, sektor swasta dan organisasi berbasis agama “untuk mengatur dan mendukung berbagai acara dengan visibilitas tinggi yang bertujuan untuk secara efektif meningkatkan kesadaran semua tingkatan tentang mengekang Islamofobia,” dan untuk mengamati Hari Internasional baru untuk Memerangi Islamofobia. \"Congratulations to the Ummah. Semoga ada manfaatnya. Bravo to Pakistan yang mewakili (57 negara anggota) OKI mensponsori resolusi ini. Thanks to PM Imran Khan,\" komentar Imam Shamsi Ali dari Nusantara Foundation di New York. Menurutnya, diadopsinya resolusi penetapan tanggal 15 Maret sebagai “The Day to Combat Islamophobia” itu sebuah langkah positif. \"Semoga bisa efektif dalam mengurangi Islamophobia di seluruh dunia,\" lanjut Imam Shamsi Ali kepada FNN. (mth/Washington Post)

Minyak Goreng, Kematian dan Balap Motor

BY FNN Kamis, 17 Maret 2022 12:21:40 0

Oleh: E. Firmansyah, Ahli Sastra Universitas Negeri Jakarta (UNJ) MEDIA massa Tanah Air akhir-akhir ini diramaikan oleh berbagai berita utama terkait kelangkaan minyak goreng, perhelatan balap motor/MotoGP, Ibu Kota Negara Nusantara, dan wacana penundaan pemilu. Akan tetapi dari berbagai berita tersebut, topik antri minyak goreng dan riuh rendahnya perhelatan balap motor seolah saling berlomba untuk mendapat perhatian masyarakat. Pemberitaan kedua topik berita tersebut bahkan kini mulai masuk babak baru yang amat menarik perhatian. Di satu sisi, perhelatan balap motor makin kuat gaungnya dengan parade para pembalap motor di depan Istana Negara. Presiden Joko Widodo mengambil perhatian penuh, memberi dukungan yang luar biasa dengan mengistimewakan kehadiran para pembalap di Istana. Di sisi lain, nun jauh di Kalimantan Timur, ada berita yang tidak kalah penting dan perlu mendapat perhatian khusus mestinya, karena sudah mulai ada seorang ibu yang meninggal dunia beberapa waktu setelah antri minyak goreng. Ini perlu perhatian khusus, karena berlarut-larutnya masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng mulai merenggut nyawa manusia, warga negara Indonesia. Tentunya kita ingat amanat konstitusi tentang perlunya, \"melindungi segenap tumpah darah Indonesia\". Sungguh ironi perkembangan kedua berita tersebut. Pemerintah dan semua pihak terkait perlu bahu-membahu mengatasi kelangkaan minyak goreng supaya tidak berlarut-larut yang dikhawatirkan akan mengakibatkan bertambahnya korban-korban baru. Tentu saja dengan tidak mengesampingkan begitu saja perhelatan MotoGP untuk menyelamatkan wajah Indonesia di mata internasional dan dampak ekonomi yang diharapkan. Sebagai Ahli Sastra Universitas Negeri Jakarta (UNJ), saya secara personal menangkap realitas itu dalam bentuk puisi berikut ini: Minyak Goreng, Nyawa Rakyat, dan Balap Motor Media masa ramai Susul menyusul berita Antre minyak goreng dan persiapan balap motor Ya, sesekali diselingi berita bagi-bagi lahan di IKN Dilema memang, Bagaimana upaya agar ibu-ibu lebih tertarik membeli tiket balap motor daripada mendapat kupon belanja minyak goreng murah Perlu kerja keras untuk mendapatkanya Kerja! Kerja! Kerja! Keras! Keras! Keras! Memang teramat susah Perlu kerja kreatif Bagaimana mas Menteri ekonomi kreatif ? Agar ibu-ibu itu bisa paham Menonton balap motor beserta gemerlap persiapan dan pelaksanaannya Jauh lebih penting dari hanya sekadar mendapat minyak goreng murah, begitukah? Konon balap motor yang sukses Dapat melambungkan nama Indonesia Investasi melaju kencang Pariwisata menjulang Ekonomi bangsa melesat bak roket Rusia menuju Ukraina Dilema itu pun perlu Kerja kreatif dan inovatif Di bidang pendidikan Dipandang perlu perubahan kurikulum mendasar Agar mampu menghasilkan generasi cerdas Sesuai amanat, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Kelak nantinya lahir generasi ibu-ibu cerdas Yang mengerti, Menonton balap motor Itu jauh lebih penting dibanding hanya sekadar mendapat minyak goreng murah Dilema keduanya itu Perlu upaya semua pihak Semua media masa perlu berlomba menunjukkan kepiawaian Menyajikan berita yang gencar Pagelaran menonton balap motor Jauh lebih penting dan bergengsi Daripada mengantre minyak goreng yang amat sepele Antri balap motor Harus lebih panjang dibanding Antri minyak goreng Itu tanda sukses yang patut dipuji Semua jenis usaha Baik itu swasta Milik pemerintah terlebih lagi, Perlu menunjukkan jati diri Berpartisipasi melambungkan gemerlap balap motor Segala upaya tentu ditandai Agar mendapat bumbu di kemudian hari Pawai pembalappun disediakan hari Keberhasilan balap motor adalah bukti, Tepati janji-janji kampanye, Sebagai bakti pada negeri Kelangkaan minyak goreng bisa diurus nanti-nanti Pegawai negeri juga perlu berpartisipasi Beli tiket balap adalah bukti Bakti padamu negeri Mari sisihkan uang minyak gorengmu Untuk menonton balap motor yang jauh lebih berarti Kekuasaan pun Nampaknya perlu diperpanjang Agar balap motor yang sukses dan gemerlap bisa merata di seluruh pelosok negeri Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Memberi kekuasaan yang diberkati Dilema menjadi pergi Kesejahteraan dan keadilan sosial merata tak lagi mimpi Nah loh nyatanya masih mimpi ya? Jakarta, 17 Maret 2021. (*)

Kementerian ATR/BPN Tepis Isu Harga Tanah di IKN Naik Tinggi

BY FNN Kamis, 17 Maret 2022 00:30:50 0

Jakarta, FNN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menepis isu mengenai harga tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang melambung tinggi hingga 10 kali lipat. \"Sejauh ini sih saya belum dapat laporan ya kalau isunya di sana itu harganya melambung tinggi. Namanya juga isu, jadi kalau isu tidak dapat kita percaya. Jadi harus kita lihat, cari informasi dulu ke sana apa benar ada cerita seperti itu,\" kata Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor juga membantah adanya kenaikan harga tanah di wilayah IKN Nusantara yang melonjak lima hingga 10 kali lipat. Isran Noor menegaskan bahwa tanah yang akan dibangun IKN adalah tanah milik negara berupa tanah hutan produksi yang selama ini diusahakan sebagai tanaman hutan industri. Dia menyebut apabila ada spekulan yang bermain dengan melambungkan harga tanah di luar area pembangunan IKN akan sia-sia karena tidak akan ada yang mau membelinya dengan harga tinggi. Yulia menegaskan bahwa penetapan kebijakan yang terkait mengenai spekulan dan harga tanah di IKN akan menjadi kewenangan Kepala Otorita IKN yang baru saja ditetapkan oleh Presiden. Dia mengatakan Kementerian ATR/BPN bertugas dalam pengaturan tata ruang baik di IKN maupun wilayah sekitarnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebelumnya juga sudah membuat Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengendalian peralihan penggunaan tanah dan perizinan pada kawasan calon ibu kota negara dan kawasan penyangga. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian atas peralihan dan penggunaan tanah pada kawasan calon IKN dan penyangga. Disebutkan juga bahwa pejabat daerah terkait diminta tidak menerbitkan izin baru, perpanjangan, rekomendasi di kawasan calon IKN dan kawasan penyangga sesuai kewenangannya kecuali untuk kepentingan pemerintah. Selain itu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur juga menerbitkan Surat Edaran bernomor HP.01.03/205-64/II/2022 yang isinya mengatur tentang pembatasan penjualan atau pembelian tanah di kawasan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Surat edaran tersebut bertujuan guna mengendalikan peralihan atau transaksi jual beli tanah yang tidak wajar, yakni satu orang membeli tanah dalam jumlah yang sangat besar. (mth/Antara)  

Kementerian PUPR Siap Adopsi Pengembangan Perumahan BSD City di IKN

BY FNN Kamis, 17 Maret 2022 00:26:17 0

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap untuk mengadopsi pengembangan perumahan di IKN Nusantara dengan melakukan studi banding ke kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) City di Tangerang Selatan yang dikembangkan oleh Sinarmas Land. \"Kami dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR baik para pejabat maupun tim yang tergabung di dalam penyusunan perencanaan untuk perumahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan studi banding ke Sinasmas Land untuk mempelajari beberapa konsep dan strategi serta desain pengembangan yang telah dilaksanakan di BSD City,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Iwan menjelaskan, pengembangan dan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman oleh Sinarmas Land sangat baik dan bias dilaksanakan di daerah lain. Menurut dia, adanya koordinasi yang baik antara pengembang BSD City dengan pemerintah pusat dan daerah tentu akan mewujudkan lingkungan yang tertata sekaligus membuat masyarakat yang tinggal dapat hidup dengan aman dan nyaman. Selain itu, pihak Sinarmas Land juga menyesuaikan pembangunan sesuai dengan kontur alam serta menjaga sekaligus kelestarian lingkungan dengan baik. Pengembangan kawasan dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi juga didukung dengan pelestarian sosial budaya lokal yang ada membuat kawasan tersebut semakin maju dan menarik minat para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. \"Kami cukup mendapatkan informasi yang baik dari Sinarmas Land dan kiranya sangat bermanfaat bagi kami Ditjen Perumahan dalam rangka mempersiapkan khususnya perencanaan dan pengelolaan perumahan yang akan kita kembangkan di IKN ke depannya,\" terangnya. Seperti diketahui, Direktur Jenderal Perumahan beserta para pejabat Eselon II serta staf-staf Generasi Muda Direktorat Jenderal Perumahan pada hari Selasa (15/3) melihat langsung konsep pengembangan kawasan BSD City di maket yang cukup besar di Kantor Pemasaran BSD City. Selain itu, para peserta studi banding juga melaksanakan peninjauan lapangan ke sejumlah proyek di kawasan BSD Green Office Park yaitu Gedung Sinar Mas Land Plaza, Gedung Green Office Park (GOP) 9, ruang pusat kendali atau command center Kawasan BSD, CityGrha Unilever, serta mall tanpa dinding The Breeze. “Kami berharap para pejabat dan generasi muda Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR ke depan bias mendapatkan pengalaman serta pengetahuan yang baik dalam penyusunan konsep pembangunan perumahan seperti di BSD City ini,\" papar Dirjen Perumahan. Iwan memaparkan, ada beberapa hal yang dikembangkan oleh BSD terkait dengan tahapan pembangunan kemudian beberapa konsep hijau atau green, smart dan berkelanjutan atau sustainable yang tampaknya harus diadopsi sekaligus menyiapkan fasilitas untuk kelompok-kelompok milenial yang akan pindah di IKN. (mth/Antara)

Xi Jinping Kontak Jokowi, Bahas G20, Ukraina dan Kereta Cepat

BY FNN Kamis, 17 Maret 2022 00:15:53 0

Beijing, FNN - Presiden China Xi Jinping melakukan percakapan telepon dengan Presiden RI Joko Widodo, Rabu sore, untuk membicarakan berbagai hal, termasuk G20, krisis Ukraina dan proyek kereta api cepat. \"China mendukung Indonesia memainkan peran penting sebagai Presiden G20 dengan tema \'Recover Together, Recover Stronger\' hingga KTT Bali terlaksana dengan baik,\" kata Presiden Xi seperti dikutip media-media setempat. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan tantangan global, kata Xi, kedua negara telah bergandeng tangan untuk memeranginya dan memajukan pola hubungan bilateral baru \"four-wheel drive\" di bidang politik, ekonomi, budaya, dan maritim. Ia menekankan pentingnya kedua negara untuk segera mengimplementasikan konsensus terkait peningkatan kerja sama vaksin COVID-19 dalam memerangi COVID-19. Pemerintah kedua negara, lanjut Xi, juga harus bisa menjamin jaringan kereta api cepat Jakarta-Bandung beroperasi sesuai jadwal. \"China bersikap positif terhadap proyek-proyek (di Indonesia) selama kondusif untuk pembangunan di Indonesia dan bagi kelangsungan kerja sama antara kedua negara,\" ucap Xi. Ia juga mengajak Indonesia bersama-sama menjaga stabilitas pasar global dan rantai pasokan. \"China bersedia mempererat komunikasi dengan Indonesia untuk sama-sama memberikan energi yang positif,\" ujarnya. Kedua kepala negara tersebut juga bertukar pikiran mengenai isu terkini terkait krisis Ukraina. Xi dan Jokowi sependapat agar Rusia dan Ukraina melakukan dialog lebih lanjut untuk mencegah meluasnya krisis kemanusiaan, demikian dilaporkan sejumlah media China. (mth/Antara)

Menperin: Ini Saat Tepat Pabrikan Otomotif Berinvestasi di Indonesia

BY FNN Rabu, 16 Maret 2022 23:57:11 0

Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia tergolong rendah, sehingga menjadi potensi yang sangat besar bagi pabrikan otomotif untuk berinvestasi di Tanah Air. Agus mengatakan berdasarkan data yang dia terima, rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia hanya 99:1.000 orang, menjadi salah satu yang terendah dibanding negara lainnya di Asia Tenggara. \"Saya lihat datanya Singapura sudah 400 per 1.000 (orang), Malaysia sudah 200, Thailand sudah 300-an sekian, Brunei sudah 700 bahkan. Ini rendah sekali rasio kepemilikan dari kendaraan bermotor roda empat di Indonesia hanya 99 per 1000 (orang),\" ucap Agus di Jakarta, Rabu. \"Artinya ini merupakan sebuah potensi yang sangat sangat besar bagi pabrikan otomotif untuk melakukan investasi di Indonesia, karena kita akan juga melengkapinya, mendukungnya dengan kebijakan-kebijakan yang tentu akan pro, akan mendukung investasi mereka,\" tambah dia. Agus mengatakan saat ini pemerintah juga terus mendorong agar Indonesia masuk dalam 10 ekonomi terbesar di dunia pada 2030, yang artinya akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Dengan demikian, kata dia, permintaan masyarakat untuk membeli kendaraan juga akan terus terdongkrak naik. \"Jadi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk industri otomotif masuk ke Indonesia, selain untuk mensuplai kebutuhan domestik yang saya yakin semakin lama semakin tinggi dengan rasio kepemilikan kendaraan yang sangat rendah, dan juga untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor kendaraan,\" kata Agus. Industri otomotif nasional saat ini terdiri dari 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun. Penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung sekitar 1,6 juta tenaga kerja, dengan melibatkan banyak industri kecil dan menengah, khususnya di bidang komponen. Adapun Nilai investasi di sektor otomotif nasional di tahun 2021 tercatat sebesar Rp22,5 Triliun atau naik sebesar 220 persen dari nilai investasi di tahun 2020. (mth/Antara)  

Presidensi G20 Dorong Peningkatan Pertanian Lewat Pertukaran Teknologi

BY FNN Rabu, 16 Maret 2022 23:01:18 0

Jakarta, FNN - ​​​​​​Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan momentum Presidensi G20 mendorong peningkatan sektor pertanian melalui pertukaran teknologi serta kerja sama penelitian dan transaksi perdagangan. “Perlu dilakukan pertukaran teknologi dalam sektor pertanian melalui employee exchange antar negara G20 dan kerja sama penelitian,” kata Menko Airlangga dalam webinar terkait sektor pangan yang diselenggarakan oleh The Iconomics, Rabu. Airlangga menegaskan bahwa optimalisasi peran publik dan swasta di sektor pertanian perlu dilakukan untuk mempersiapkan dukungan teknologi pangan dalam bentuk representative office di negara-negara G20. “Selain itu kerja sama transaksi perdagangan juga dilakukan dengan mempermudah izin ekspor baik untuk UMKM maupun produk pertanian sebagai gateway dan kerja sama bilateral yang dapat memfasilitasi berbagai keringanan fiskal,” ujarnya. Pemerintah terus mendukung dan mendorong ketahanan pangan nasional dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Hal tersebut dilakukan karena sektor pertanian berperan penting dalam ketahanan pangan, utamanya melalui ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan kualitas pangan. Sepanjang 2021 sektor pertanian menjadi bantalan ekonomi yang mampu tumbuh positif di level 1,84 persen. Menginjak Januari 2022, Nilai Tukar Petani (NTP) juga mengalami kenaikan di angka 108,67. Melalui aspek kebijakan, Pemerintah terus melakukan penyederhanaan perizinan, pembentukan Badan Pangan Nasional, pembentukan Holding BUMN Pangan (ID FOOD), dan sinergi BUMN. “Berbagai kebijakan dan program ketahanan pangan terus didorong Pemerintah, sehingga sektor pertanian diharapkan bisa tumbuh antara 3,6-4 persen di tahun 2022,” tuturnya. Lebih lanjut Airlangga juga menyampaikan bahwa sektor pangan akan terus didorong dengan korporasi Petani dan Nelayan, Program Food Estate, mendorong Klaster Pertanian, dan Urban Farming. “Tentunya yang penting juga mendorong supply chain dan sistem distribusi pangan. Untuk aspek konsumsi, dilakukan juga kebijakan seperti diversifikasi pangan untuk mengurangi food lost atau food waste,” ucapnya. Adapun terkait BUMN Pangan, ia berharap BUMN Pangan dapat terus melakukan transformasi bisnis dan fokus kepada mengembangkan skala dan juga rantai nilai sehingga komoditas inti utama seperti beras, jagung, gula, ikan, garam, unggas, dan sapi, bisa tersedia. “BUMN Pangan perlu terus aktif dalam memberdayakan UMKM melalui Program Warung Pangan. Program Warung Pangan diharapkan bisa mempermudah ketersediaan produk pangan dengan harga yang terjangkau,” kata Airlangga. (mth/Antara)

Menkominfo: Satelit Kltifungsi Bisa Bantu Perataan Akses Internet

BY FNN Rabu, 16 Maret 2022 22:15:04 0

 Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate mengatakan pengadaan satelit multifungsi dapat membantu pemerintah menyelesaikan target penyediaan akses layanan internet. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers \"Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) dan Jasa Pengoperasian\" yang berlangsung hibrida dari Kempinski Hotel, Jakarta, Selasa (15/03), dikutip dari siaran pers. Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya telah menggelar 360.000 Km fiber optik di darat dan dasar laut. Namun, hal tersebut belum cukup mengingat masih terdapat titik-titik di wilayah Indonesia yang belum terhubung secara merata. \"Tidak semua kita bisa hubungkan dengan jaringan fiber optik di Indonesia, jadi kita harus melakukan kombinasi dengan dengan microwave link berupa komunikasi satelit,” kata Johnny. Agar layanan komunikasi satelit bisa optimal, Johnny mengatakan Kementerian Kominfo memilih teknologi terbaru dan sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan di ekuator. Untuk pengadaan satelit, ia mengatakan pihaknya telah meminta untuk menyiapkan satelit dengan teknologi software defined satellite, yakni satelit yang wilayah layanannya dapat diatur melalui software-nya di hulu. \"Nah, akan kita pelajari dan mudah-mudahan teknologi yang baru ini akan memberikan atau memungkinkan harga-harga satelit yang lebih kompetitif lagi,\" ujarnya. Johnny mengatakan HBS merupakan cadangan untuk SATRIA-I menggunakan teknologi very high-throughput sedang dibangun dan dijadwalkan selesai pada pertengahan 2023. Satelit HBS juga menyediakan kapasitas tambahan bagi infrastruktur jaringan internet. \"Dari sisi bandwith, HTS dengan teknologi yang baru ini memiliki kapasitas yang setara dengan Satelit SATRIA-I. Untuk jelasnya, 150 Gbps ini dipakai oleh BAKTI Kominfo sebesar 80 dan lebihnya akan dipakai negara-negara di sekitar ASEAN. Penggunaan sendiri oleh PSN untuk menggantikan kebutuhan Satelit Nusantara-2 yang gagal diletakkan di orbit pada April tahun 2020 yang lalu,\" katanya. Johnny menegaskan pihaknya juga telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pabrik pembuatan satelit. \"Sudah pasti diperhitungkan, dianalisa dengan baik. Jadi jelas ya, satelit ini adalah Ka-band, sedangkan satelit milik Telkom adalah Ku-band dan C-band, sehingga tidak akan saling mengganggu,\" katanya. (mth/Antara)  

Jokowi Sebut 60.000 Tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika Sudah Habis

BY FNN Rabu, 16 Maret 2022 21:35:29 0

Jakarta, FNN - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan 60.000 tiket untuk perhelatan MotoGP yang akan digelar di sirkuit Mandalika sudah habis. \"Kita tahu juga bahwa target tiket yang kita berikan 60.000 alhamdulillah sudah terjual. Saya harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita,\" kata Presiden Joko Widodo saat jumpa pers di depan Istana Merdeka ketika melepas para pembalap MotoGP, Rabu. Menurut Presiden Jokowi, dengan diselenggarakannya perhelatan ini menandakan bahwa Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara lain yang berhasil menggelar perhelatan MotoGP. Selain itu, Indonesia juga sudah memiliki sirkuit Mandalika yang kualitasnya sudah diakui di dunia internasional. Terkait keuntungan yang akan diterima negara dari pariwisata perhelatan MotoGP tersebut, Jokowi belum bisa memastikan berapa jumlah yang bakal diterima. \"Kalau event-nya sudah selesai berapa kira-kira yang masuk penontonnya baru dihitung. Setelah event nya selesai dulu ya di hari minggu,\" kata dia. \"Tapi yang jelas dari sisi akomodasi hotel memang masih kita butuh banyak sekali di Mandalika,\" terang dia. Sebelumnya, para pembalap MotoGP dilepas Jokowi berangkat dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat menyusuri Jalan Medan Merdeka Utara, berlanjut ke Jalan Medan Merdeka Barat lewat di depan gedung RRI mengarah ke Hotel Kempinski, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Rabu. Dari pantauan Antara sebanyak 20 pembalap itu menggunakan sepeda motor dari berbagai macam pabrikan seperti Honda, KTM, Ducati, Aprilia, Yamaha, Suzuki, dan beberapa lainnya Keberangkatan para pembalap Moto GP itu juga diiringi pengawalan ketat petugas kepolisian dan personel TNI. Tidak ketinggalan ratusan pengendara sepeda motor dari berbagai komunitas juga ikut dalam iring-iringan tersebut. Sambil mengendarai motor sport, tampak para pembalap juga menyapa penggemar dan awak media yang ada di sepanjang jalan. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Ingin Jadikan Indonesia Pemain Penting Mobil Listrik

BY FNN Rabu, 16 Maret 2022 21:24:26 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menginginkan agar Indonesia menjadi pemain penting di industri mobil listrik global. \"Kita harus menjadi pemain penting dalam \'global supply chain\' di industri mobil listrik,\" kata Presiden Joko Widodo di Cikarang, Jawa Barat, Rabu. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat meresmikan pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) di Cikarang sekaligus peluncuran mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia yaitu Ioniq 5 buatan PT HMMI. \"Negara kita memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Kita punya nikel, kita punya kobalt sebagai material penting untuk baterai lithium,\" ungkap Presiden. Presiden Jokowi juga menyebut bauksit yang dimiliki Indonesia juga bisa diolah menjadi aluminium dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk kerangka mobil listrik, serta tembaga dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel di mobil listrik. \"Hilirisasi bahan-bahan mentah mineral kita harus dilakukan agar nilai tambahnya meningkat dan memberikan nilai tambah yang optimal,\" tambah Presiden. Namun untuk menjadi pemain kunci di industri kendaraan listrik, menurut Presiden Jokowi,perlu membangun ekosistem yang kuat. \"Tanpa ekosistem yang kuat di dalam negeri kita akan sulit bersaing dengan negara lain dalam membangun industri mobil listrik,\" tambah Presiden. Presiden Jokowi menyebut tahun 2022 akan menjadi momen penting untuk pengembangan baterai lithium untuk kendaraan listrik. \"Beberapa investor akan memulai konstruksi, siap mengolah nikel dan kobalt menjadi bahan material lithium baterai dan pada 2024 mobil-mobil listrik yang diproduksi di Indonesia sudah menggunakan baterai listrik dan juga komponen-komponen penting lainnya yang diproduksi di negara kita Indonesia,\" ungkap Presiden. Pemerintah, kata Presiden Jokowi, juga akan terus mendorong peningkatan \"local content\" kendaraan listrik. \"Dengan memberikan insentif, memangkas berbagai hambatan regulasi sehingga industri hulu dari kendaraan listrik juga akan tumbuh, yang sekaligus menciptakan lapangan kerja dan melakukan substitusi impor,\" kata Presiden. PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) sendiri adalah bagian dari Hyundai Motor Company yang berkomitmen untuk melakukan investasi sebesar 1,55 miliar dolar AS atau Rp22 triliun sampai 2030. Di pabrik manufaktur seluas 8,35 juta kaki persegi (77,6 hektar) itu, Hyundai akan memasok produksinya ke berbagai kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan Filipina. Produksi secara komersial pada akhir 2021, dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun atau maksimal 250.000 unit per tahun. Hyundai berencana mengekspor 59.000 unit kendaraan Completely Knocked Down (CKD) per tahun, serta mempertimbangkan untuk mengekspor produknya ke Australia dan Timur Tengah. Hyundai memperkirakan pabrik baru itu dapat memberikan kontribusi ekonomi senilai lebih dari 20 miliar dolar AS selama satu dekade pertama sejak pabrik ini didirikan dan akan membuka sekitar 23.000 lapangan pekerjaan. (mth/Antara)  

Berebut Sekdaprov Jatim, Satu Kandidat Muncul dari Luar Pemprov

BY FNN Rabu, 16 Maret 2022 19:52:27 0

Surabaya, FNN – Persaingan menduduki kursi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur bakal sengit. Jabatan paling mentereng di birokrasi Pemerintah Provinsi Jatim itu akan diperebutkan sembilan pejabat pangkat tinggi yang resmi terdaftar sebagai kandidat sampai masa pendaftaran seleksi terbuka ditutup pada Jumat (11/3/2022) pukul 00.00 WIB. Sejumlah nama pejabat digadang-gadang sudah tercatat dalam daftar calon Sekdaprov Jatim. Mereka antara lain adalah Pj Sekdarprov Jatim Wahid Wahyudi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nurkholis dan Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Boby Soemiarsono. Kemudian, Kepala Bappeda Jatim M Yasin, Kepala Dinas Kehutanan Jatim Jumadi, Kepala DPM-PTSP Jatim Aries Mukiyono, Kepala Dinas Perhubungan Nyono serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Diah Wahyu Ermawati. Satu calon lain secara mengejutkan muncul dari luar birokrasi Pemprov Jatim yakni seorang pejabat Kemensos RI. “Hingga batas akhir penutupan pendaftaran tadi malam, tepat pukul 00.00, total ada sembilan orang pendaftar,” kata Sekretaris Pansel Aries Agung Paewai pada Sabtu (12/3/2022). Namun Aries enggan membeberkan lebih detail identitas para pejabat yang telah terdaftar. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jatim itu hanya menyebutkan, sembilan orang yang mendaftar telah mengumpulkan syarat-syarat pendaftaran sesuai ketentuan. “Sesuai mekanisme, tidak diumumkan dulu. Ini karena harus masuk di tim pansel untuk dilakukan verifikasi berkas oleh tim pansel dan sekretariat pansel,” tuturnya. Terkait kriteria calon berdasarkan Surat Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Madya Pemprov Jatim Nomor 800/1565/Pansel-JPTM/2022, terdapat 18 syarat utama yang harus dipenuhi calon Sekdaprov Jatim. Di antaranya, pelamar harus berstatus ASN yang sedang menduduki JPT Pratama (eselon II.a). Selain itu kandidat pernah menduduki JPT Pratama (Eselon II.a/II.b) minimal dua kali paling singkat dua tahun. Kemudian, untuk pejabat fungsional ahli utama yang telah menjabat dua tahun juga berkesempatan mendaftar. Syarat selanjutnya adalah harus memiliki pangkat paling rendah pembina muda (IV/c) dan usia maksimal 58 tahun pada 1 Mei 2022 mendatang. Calon juga memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, diutamakan pascasarjana (S-2) atau doktor (S-3). Setelah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, kecuali bagi pelamar yang berasal dari pemangku jabatan fungsional jenjang ahli utama. Setelah pendaftaran calon, Aries mengungkapkan, tahapan selanjutnya adalah verfikasi administrasi yang dilakukan mulai Sabtu (12/3/2022). Kemudian, rapat tim pansel akan menentukan calon yang lolos seleksi berkas administrasi. Seperti diketahui, kursi Sekdaprov Jatim kosong sejak 6 Maret 2021, setelah Heru Tjahjono memasuki waktu purnatugas. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kembali menunjuk Heru Tjahjono sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov hingga awal Januari 2022. Selanjutnya, Khofifah melantik Wahid Wahyudi yang saat ini juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan sebagai Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim pada 12 Januari 2022. Untuk mengisi jabatan eselon I secara definitif, Pemprov menggelar seleksi dan membuka pendaftaran calon pada 7-11 Maret 2022. Panitia seleksi yang terdiri dari Prof Mohammad Nuh (Akademisi/Ketua Dewan Pers), Prof Mas’ud (Akademisi), Bima Haria Wibisana (Kepala BKN), Akmal Malik (Dirjen Otda Kemendagri) dan Rini Widyanti (Sekretaris Utama Menteri PAN-RB). (mth)  

Soal IKN, PKS Ingatkan: Berkacalah dari Pembangunan Tol Laut yang Gagal!

BY FNN Rabu, 16 Maret 2022 17:43:25 0

Jakarta, FNN – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Hidayatullah menyoroti soal pembangunan infrastruktur secara masif dan besar-besaran yang akan dilakukan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Hidayatullah, biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah pasti akan sangat besar. Selain itu, ia pun meragukan kemampuan Pemerintah dalam mengelola proyek besar, berkaca dari proyek Tol Laut yang dinilainya gagal. Mengubah wilayah kosong menjadi Ibukota negara tentu menjadi tugas yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia. Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna menunjang kegiatan perekonomian. “Berdasarkan catatan kami, dalam periode pemerintahan Jokowi, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal mencapai tujuannya,” kata Hidayatullah dalam keterangan pers kepada wartawan, Selasa (15/03). Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara I ini pun menyebutkan sejumlah proyek yang dinilainya gagal tersebut. Salah satunya adalah pembangunan Tol Laut yang digencarkan sejak Tahun 2015. “Realisasi anggaran untuk kebijakan Tol Laut bersubsidi mencapai Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016-2020. Puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp 364,14 miliar,” lanjutnya. Menurut Hidayatullah, total anggaran yang tergolong signifikan ini belum mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp 50 triliun. Namun, “Sangat disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan,” ungkapnya. Hidayatullah mengungkapkan, data menunjukkan bahwa disparitas harga antara daerah Barat yang direfleksikan oleh Ibukota DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan, untuk barang tertentu disparitas harga yang terjadi lebih buruk dibandingkan yang terjadi pada 2016. “Misalnya, harga komoditas bawang merah 60% lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20%,” tuturnya. Selain itu, tampak bahwa anggaran banyak yang digunakan untuk subsidi, dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tingkat dependensi yang tinggi dari program pembangunan tol laut tersebut terhadap anggaran negara. “Kasus kegagalan tol laut tentu menimbulkan keraguan bagi kita, apakah Pemerintah Indonesia mampu menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah ibukota baru dalam waktu 2 tahun, tanpa membebani anggaran negara. Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya. (mth)

Sandiaga Dorong UMKM di Evermos Turut Serta dalam Tatanan Ekonomi Baru

BY FNN Selasa, 15 Maret 2022 23:29:45 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya mendorong UMKM yang telah tergabung di dalam platform social commerce Evermos dapat menjadi bagian dari tatanan ekonomi baru pasca-pandemi. Hal tersebut, ujarnya, sejalan dengan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong peran kewirausahaan sebagai bagian dari tatanan ekonomi baru di era pemulihan setelah pandemi. \"(Dengan kehadiran Evermos), kami merasakan suatu kebermanfataan yang baik bagi kebangkitan ekonomi, terbuka peluang usaha, dan lapangan kerja,\" kata Sandiaga saat hadir dalam konferensi pers virtual, Selasa. Menurutnya, Evermos harus menjadi platform yang dapat mendukung reseller untuk berjualan tanpa modal dan stok produk mengingat hal tersebut merupakan cara berbisnis baru saat ini di mana rantai pasok (supply chain) diamankan. Ia mengatakan dirinya bersama Direktur Tata Kelola dan Ekonomi Digital Kemenparekraf Selliane Halia Ishak turut mengapresiasi platform Evermos yang telah memberi dukungan terhadap ratusan ribu UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital melalui aplikasi. Menurut Sandiaga, Evermos tepat menyasar kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sudah mencapai 61 persen namun belum mampu meningkatkan kualitas dari sisi proses bisnis. \"Dengan Evermos, kami harapkan kontribusi UMKM akan terus meningkat menuju 65 persen di tahun selanjutnya dan 97 persen lapangan pekerjaan,\" ujarnya. Sandiaga menyebutkan kontribusi sektor ekonomi kreatif meningkat, termasuk kuliner, kriya, fesyen, dan 14 subsektor lainnya, yang sudah mencapai 15 miliar dolar AS. Selain itu, sektor ini juga sudah membuka kesempatan bagi masyarakat dengan sekitar 20 juta lapangan kerja yang tersedia di seluruh Indonesia. Dalam mengelola bisnis di platform social commerce, Sandiaga berharap agar para pelaku usaha, termasuk UMKM dan Evermos, turut berperan dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk terus menjual dan memasarkan produk buatan Indonesia. (mth/Antara)

Presiden Jokowi: Istana Negara di IKN Dibangun di Dataran Tertinggi

BY FNN Selasa, 15 Maret 2022 22:57:47 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, akan dibangun di dataran tertinggi dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan laut. “Di sini ini titik Istananya. Ini tempat yang tertinggi, dari permukaan laut kira-kira 80 meter. Ini yang paling tinggi di sini. sehingga bisa melihat ke penjuru kanan kiri,” kata Presiden Jokowi dalam paparannya di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diikuti di Jakarta, Selasa. Presiden menjelaskan memang terdapat usulan dari beberapa menteri agar upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus digelar di Ibu Kota Nusantara pada 2024. Menurut Presiden, usulan itu bisa saja terlaksana jika pembangunan Istana Negara, kantor kementerian/lembaga dan fasilitas terkait telah rampung. Namun, Presiden masih mengkalkulasi untuk menentukan keputusan tersebut, sembari melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. “Kita lihat seperti apa, kalau memang Istana sudah jadi atau kementerian-kementerian lain sudah jadi atau fasilitas yang lain sudah jadi, ya bisa saja. tapi nantilah kalau sudah kelihatan progress-nya,” kata Presiden. Presiden juga mengatakan bahwa IKN Nusantara dibangun dengan salah satu konsep sebagai kota hutan. Artinya, hutan hijau di wilayah IKN akan dibiarkan agar berkelanjutan. \"Tapi yang dipakai untuk ibu kota ini adalah hutan tanaman industri, yang monokultur, yang homogen tanamannya, yang setiap 7 tahun ini ditebang,\" ujarnya. Pemerintah, ujarnya, juga membangun terlebih dahulu pusat persemaian atau nursery yang mampu memproduksi 20 juta bibit tanaman per tahun. “Dari situlah kita tanam untuk rehabilitasi hutan yang ada di IKN Nusantara ini, sehingga tanamannya tidak monokultur, tanamannya tanaman endemik, tanaman lokal yang mampu menarik hewan untuk masuk, mampu menarik burung-burung untuk masuk, menarik kupu-kupu yang masuk,” ujarnya. Pemerintah ingin memperbaiki dan merehabilitasi lahan hijau di kawasan IKN Nusantara. “Sehingga ini yang mau kita lakukan, merehabilitasi baik hutannya, maupun mereklamasi bekas-bekas tambang yang ada, karena memang banyak sekali hutan-hutan yang dirambah oleh masyarakat dan sebagian sudah harus diperbaiki dan direhabilitasi,” jelas Presiden. (mth/Antara)

Pemerintah Subsidi Minyak Goreng Curah Rp14 Ribu per Liter

BY FNN Selasa, 15 Maret 2022 17:45:35 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyalurkan subsidi untuk minyak goreng curah Rp14 ribu per liter. \"Pemerintah memutuskan bahwa akan mensubsidi minyak kelapa sawit curah sebesar Rp14 ribu per liter dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit),\" kata Airlangga dalam konferensi pers daring dari Kantor Presiden, Jakarta, Selasa. Airlangga menjelaskan bahwa subsidi terhadap minyak goreng curah diberikan karena mempertimbangkan situasi dan keadaan terkini terkait distribusi minyak goreng saat ini. \"Pemerintah memperhatikan situasi penyaluran dan keadaan dari pada distribusi minyak goreng dan memperhatikan situasi dan kondisi global yang harganya naik termasuk minyak nabati dan di dalamnya termasuk minyak kelapa sawit,\" ucapnya. Ia menambahkan bahwa harga minyak goreng kemasan lain seperti kemasan sederhana dan premium dapat menyesuaikan dengan nilai keekonomian yang ada, sehingga diharapkan minyak goreng akan tersedia di pasar modern dan pasar tradisional. \"Untuk itu bapak Kepala Polri (Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo) akan menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan,\" ujarnya. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per Selasa, rata-rata harga eceran minyak goreng curah di pasaran masih Rp16.650 per kilogram. (mth/Antara)

Membaca Filosofi Tanah “Kampung Akuarium” untuk IKN Nusantara

BY FNN Selasa, 15 Maret 2022 17:33:52 0

“Tanah yang dicangkul oleh para Ibu ini diantarkan ke lahan yang kelak akan dibangun kota baru, yang kelak menjadi ibu kota, yang diharapkan jadi kota yang mencerminkan cita-cita mendasar atas republik ini,” ujarnya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SENIN Wage, 14 Maret 2024, menjadi moment penting bagi Presiden Joko Widodo. Para Gubernur se-Indonesia berkumpul di Titik Nol, wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, itulah IKN bernama Nusantara ini para gubernur mengumpulkan tanah dan air dari daerah masing-masing digabung dalam Kendi Nusantara. Rata-rata gubernur membawa tanah dan air dari tempat bersejarah yang dikeramatkan. Bahkan, untuk mengambilnya dibutuhkan ritual khusus. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah melakukan prosesi Mendhet Tirto lan Siti di Kawasan Sumur Upas Candi Kedaton, Trowulan, Mojokerto, Sabtu (12/3/2022) demi mengambil tanah dan airnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membawa tanah-air yang berasal dari sejumlah gunung yang diyakininya menjadi puser bumi atau pusatnya dunia. Lokasi pengambilan tanah-air itu pun dikonsultasikan Ganjar pada para sesepuh Jawa. Sedangkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumpulkan tanah dari  27 kota/kabupaten yang ada di Jabar yang dipilih menurut kearifan lokal. Dan, banyak lagi gubernur lainnya yang membawa tanah dan air dari lokasi yang dikeramatkan di daerahnya. Yang agak berbeda adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mantan Menteri Pendidikan Nasional ini membawa tanah dari Kampung Akuarium, Jakarta Utara, untuk IKN Nusantara. Anies menambahkan narasi yang sebenarnya sebuah satire yang menampar pejabat yang sewenang-wenang menindas rakyatnya, seperti pernah dialami warga Kampung Akuarium semasa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Nama Kampung Akuarium di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, tidak begitu asing di telinga warga Ibu Kota. Terutama sejak digusur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Ahok pada 2016 silam. Alasannya kampung tersebut merupakan kawasan Cagar Budaya. Bentrok pun tidak terelakkan saat penggusuran dilakukan. Meski bangunan sudah rata dengan tanah, warga Kampung Akuarium tetap bersikeras bertahan. Mereka tak mau pindah dan memilih bertahan dengan mendirikan tenda-tenda. Pada 2017, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno yang saat itu maju sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta berjanji akan merevitalisasi Kampung Akuarium. Janji kampanye tersebut dibayar dengan pembangunan Kampung Susun Akuarium. Lewat akun instagramnya @aniesbaswesan, Anies membeberkan fase-fase penting Kampung Susun Akuarium berdiri. Pada 2017 adalah tahun terjadinya pengosongan lahan. Kemudian pada 2018, dimulai penataan kembali dengan pembangunan 90 unit shelter. Pada 2019, perencanaan kampung susun oleh warga dan pembahasan kajian arkeologi oleh Tim Cagar Budaya DKI. “Tahun 2020, konstruksi gedung. Tahun 2021, dua blok hunian terbangun. Target 2022, serah terima 100 persen hunian terbangun atau 3 blok hunian dan kawasan selesai,” tulis keterangan dalam grafik @aniesbaswedan, Rabu (18/8/2021). Tepat pada HUT ke-76 RI, Anies meresmikan pembangunan tahap pertama Kampung Susun Akuarium. Ada 107 unit hunian tipe 36 yang diresmikan. Kampung Susun Akuarium berdiri di lahan seluas 10.575 m2. “Tanah dari Kampung Akuarium ini menghadirkan harapan, pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini hendaknya tidak memarjinalkan rakyat kecil dan justru nyata-nyata akan memberikan kemajuan dan (juga) kebahagiaan bagi semua, khususnya rakyat kebanyakan,” ungkap Anies melalui akun Facebook-nya, Ahad (13/3/2022). Bukan hanya itu, disertai juga video sejumlah warga sedang mencangkul tanah berlatar Kampung Susun Akuarium. Mereka mengumpulkan tanah dan dimasukkan ke dalam keranjang. Bayangkan, sementara gubernur yang lain memakai ritual khusus, Anies mengerahkan warganya berpartisipasi mengumpulkan tanah dan air. “Pagi ini, rakyat kebanyakan, yaitu ibu-ibu warga Kampung Akuarium, di pesisir Jakarta Utara mencangkul dan mengumpulkan tanah untuk dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta ke IKN,” ujarnya. “Setiap gubernur ditugaskan untuk membawa tanah dan air dari provinsinya. Pada hari Minggu siang ini semua, bersama-sama ke Kalimantan Timur,\" lanjut Anies. “Tanah yang dicangkul oleh para Ibu ini diantarkan ke lahan yang kelak akan dibangun kota baru, yang kelak menjadi ibu kota, yang diharapkan jadi kota yang mencerminkan cita-cita mendasar atas republik ini,” ujarnya. Satire Anies Baswedan ini layaknya jurus tendangan tanpa bayangan milik Wong Fei Hung, legenda kungfu asal China. Sangking cepat dan tepatnya, yang terkena jurus ini pun sampai tak sadar. Tiba-tiba meninggalkan bumi perkemahan Nusantara. “Kembalinya kehidupan masyarakat di Kampung Akuarium menjadi simbol atas kembalinya cita-cita dasar pendirian Republik Indonesia: melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Anies. Langkah Anies Basewedan yang membawa tanah dari Kampung Akuarium itu direspon Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini menilai, tanah yang tepat dibawa ke IKN oleh Gubernur Anies adalah tanah yang diambil dari kawasan Kota Tua, karena merupakan pusat peradaban Jakarta. “Saya kira akan jauh lebih membawa makna yang kuat (diambil) dari Kota Tua dibandingkan dengan Kampung Akuarium yang notabene Kampung Akuarium itu dulu mau dikembalikan oleh pemerintahan sebelumnya kepada peruntukan yang sebenarnya,” kata ​​​​Gembong di Jakarta, Senin. Seperti dilansir Antara, Senin (14 Maret 2022 11:32 WIB), lanjut Gembong, pemerintahan provinsi sebelumnya hendak merelokasi permukiman warga di Kampung Akuarium ke rumah susun. Alasannya, kata dia, karena kawasan tersebut akan dikembalikan ke fungsi semula yang berada kawasan cagar budaya. Sekarang disulap kembali dijadikan hunian dengan harapan keberpihakan Anies ke rakyat, seolah-olah kan begitu. “Padahal berpihak, tapi melanggar hukum,” katanya. Dia mengharapkan pembangunan di IKN Nusantara di Kalimantan Timur tidak seperti kasus di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, karena ingin menunjukkan keberpihakan namun melanggar aturan. “Jangan sampai nanti IKN terbawa kepada psikologi seperti itu, seolah-olah berpihak tapi melanggar aturan. IKN Nusantara jangan sampai bawa-bawa faktor psikologis seperti itu,” tegas Gembong. Yang jelas, Presiden Jokowi sudah melakukan prosesi ritual di Titik Nol IKN pada Senin (14/3/2024). Bagaimana kelanjutannya, waktulah yang bakal menjawabnya. Apalagi, secara yuridis, masih ada pewaris Kerajaan Kutai Kartanegara yang menyoal status lahan IKN tersebut. (*)

Anies Bawa Tanah Kampung Akuarium ke IKN Nusantara

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 17:19:59 0

Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa tanah yang diambil dari Kampung Akuarium Jakarta Utara ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. \"Setiap gubernur ditugaskan untuk membawa tanah dan air dari provinsinya. Pada hari Minggu siang ini semua, bersama-sama ke Kalimantan Timur,\" kata Anies melalui akun instagram @aniesbaswedan di Jakarta, Ahad. Tanah tersebut dicangkul dan dikumpulkan langsung oleh beberapa warga di kampung yang terletak di pesisir utara Jakarta itu, kemudian ditampung di besek bambu. Anies beralasan mengambil tanah dari kawasan Kampung Akuarium itu karena menghadirkan harapan pembangunan kota baru yang akan dijadikan ibu kota ini tidak memarjinalkan rakyat kecil. Ia berharap pembangunan IKN nantinya akan memberikan kemajuan dan kebahagiaan bagi semua khususnya rakyat kebanyakan. Tanah yang diantarkan ke lahan yang akan dibangun kota baru dan menjadi ibu kota negara itu, kata dia, diharapkan jadi kota yang mencerminkan cita-cita mendasar Republik Indonesia. \"Kembalinya kehidupan masyarakat di Kampung Akuarium menjadi simbol atas kembalinya cita-cita dasar pendirian Republik Indonesia yaitu melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,\" katanya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo rencananya akan berkemah dan menginap di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3). Presiden Jokowi berencana melakukan ritual Kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur yang hadir diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal, kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di Titik Nol IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut. (mth/Antara)

Harga Minyak Turun 4 Dolar di Tengah Upaya Akhiri Perang Rusia-Ukraina

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 17:06:28 0

Beijing, FNN - Harga minyak turun sebanyak empat dolar AS per barel di perdagangan Asia pada Senin sore, memperpanjang penurunan pekan lalu karena upaya-upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Ukraina terus berlangsung dan pasar bersiap untuk suku bunga AS yang lebih tinggi. Harga minyak mentah berjangka Brent terakhir merosot 3,81 dolar AS atau 3,4 persen, menjadi diperdagangkan di 108,86 dolar AS per barel pada pukul 07.41 GMT. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS jatuh 3,85 dolar AS atau 3,5 persen, menjadi diperdagangkan di 105,48 dolar AS per barel. Kedua kontrak telah melonjak sejak invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina, dan naik sekitar 40 persen untuk tahun ini hingga saat ini. Negosiator Ukraina dan Rusia akan berbicara lagi pada Senin melalui tautan video setelah kedua belah pihak menyebutkan kemajuan. Negosiator telah memberikan penilaian paling optimis mereka setelah negosiasi akhir pekan, menunjukkan mungkin ada hasil positif dalam beberapa hari. Pada Ahad (13/3/2022) Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengatakan Rusia menunjukkan tanda-tanda mungkin bersedia untuk melakukan negosiasi substantif atas Ukraina, sementara negosiator Ukraina Mykhailo Podolyak mengatakan bahwa Rusia \"mulai berbicara secara konstruktif.\" Invasi Rusia, yang disebut Moskow sebagai \"operasi militer khusus\", telah mengguncang pasar energi secara global. \"Harga minyak mungkin terus melemah minggu ini karena investor telah mencerna dampak sanksi terhadap Rusia, bersama dengan pihak-pihak yang menunjukkan tanda-tanda negosiasi ke arah gencatan senjata,\" kata Analis CMC Markets, Tina Teng. \"Karena pasar telah memperkirakan pasokan yang jauh lebih ketat dari Februari hingga awal Maret, fokusnya beralih ke kebijakan moneter dalam pertemuan FOMC mendatang minggu ini, yang dapat memperkuat dolar lebih lanjut, dan menekan harga-harga komoditas,\" tambah Teng. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) AS bertemu pada 15-16 Maret untuk memutuskan apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak. Harga konsumen AS telah melonjak pada Februari, yang menyebabkan kenaikan inflasi tahunan terbesar dalam 40 tahun, dan akan meningkat lebih lanjut karena perang Rusia melawan Ukraina menaikkan biaya minyak mentah dan komoditas lainnya. Federal Reserve (Fed) diperkirakan akan mulai menaikkan suku minggu ini, yang akan menekan harga minyak. Harga minyak biasanya bergerak terbalik terhadap dolar AS, dengan greenback yang lebih kuat membuat komoditas lebih mahal bagi pemegang mata uang asing lainnya. Harga minyak Brent sudah kehilangan 4,8 persen minggu lalu dan WTI AS turun 5,7 persen, keduanya membukukan penurunan mingguan tertajam sejak November. Itu terjadi setelah kedua kontrak mencapai level tertinggi sejak 2008 awal pekan lalu di tengah kekhawatiran pasokan setelah AS dan sekutu Eropa mempertimbangkan untuk melarang impor minyak Rusia. AS kemudian mengumumkan larangan impor minyak Rusia dan Inggris mengatakan akan menghapusnya secara bertahap pada akhir tahun. Rusia adalah pengekspor gabungan minyak mentah dan produk minyak utama dunia, mengirimkan sekitar 7 juta barel per hari atau 7,0 persen dari pasokan global. \"Situasi Rusia-Ukraina sangat cair dan pasar akan sensitif terhadap perkembangan di depan ini. Petunjuk bahwa pihak-pihak mungkin bersedia untuk bernegosiasi kemungkinan akan membebani harga,\" kata Kepala Penelitian Komoditas ING, Warren Patterson. \"Selain itu, meningkatnya kasus COVID di China akan meningkatkan kekhawatiran atas permintaan. China mengalami wabah COVID terburuk dalam lebih dari dua tahun. Kota Shenzhen telah dikunci, sementara kota-kota lain juga mengalami pembatasan yang lebih ketat.\" China, importir minyak mentah terbesar di dunia dan konsumen terbesar kedua setelah Amerika Serikat, mengalami lonjakan kasus COVID-19, karena varian Omicron yang sangat menular menyebar ke lebih banyak kota, memicu wabah dari Shanghai hingga Shenzhen. Angka beban kasus baru hariannya telah mencapai tertinggi dua tahun, dengan 1.437 kasus virus corona baru yang dikonfirmasi dilaporkan pada 13 Maret. Sementara jumlah kasus China jauh lebih rendah daripada di banyak negara lain, sikap \"nol-COVID\" telah menyebabkan otoritas pemerintah di daerah yang terkena dampak memberlakukan penguncian yang ditargetkan, melakukan pengujian massal, menutup sekolah dan menangguhkan transportasi umum untuk menekan penularan secepat mungkin. (mth/Antara)

Jerman Akan Beli 35 Jet Tempur F-35

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 17:01:40 0

Berlinm FNN - Jerman akan membeli jet tempur F-35 yang dibuat oleh perusahaan Amerika Serikat Lockheed Martin untuk menggantikan pesawat Tornado yang sudah tua, menurut dua sumber pemerintah Jerman. Salah satu narasumber mengatakan Berlin bermaksud untuk membeli hingga 35 jet tempur siluman itu. Seorang narasumber bidang pertahanan Jerman pada awal Februari 2022 mengatakan kepada Reuters bahwa Jerman kemungkinan besar akan membeli jet tempur F-35 tetapi keputusan akhir belum diambil. Pesawat Tornado adalah satu-satunya jet Jerman yang mampu membawa bom nuklir AS, yang disimpan di Jerman, jika terjadi konflik. Namun, angkatan udara Jerman telah menerbangkan jet Tornado tersebut sejak 1980-an, dan Berlin berencana untuk menghentikan penggunaannya secara bertahap antara 2025 hingga 2030. Pembelian jet tempur F-35 buatan Lockheed Martin oleh Jerman akan menjadi pukulan bagi Boeing, yang pesawat F-18-nya disukai oleh mantan menteri pertahanan Jerman Annegret Kramp-Karrenbauer untuk menggantikan Tornado. Keputusan Jerman untuk membeli jet tempur dari AS itu juga bisa membuat Prancis kesal. Paris memantau pertimbangan Jerman untuk pembelian antara jet tempur F-18 atau F-35 yang lebih canggih. Pemerintah Prancis khawatir kesepakatan pembelian itu dapat merusak pengembangan bersama jet tempur Prancis-Jerman yang seharusnya siap pada 2040-an. Kanselir Jerman Olaf Scholz dua pekan lalu mendukung program pengembangan bersama jet tempur yang sedang berlangsung antara negaranya dengan Paris. Pada saat itu, Scholz juga mengumumkan bahwa jet Eurofighter, yang dibangun oleh perusahaan Prancis-Jerman Airbus, akan dikembangkan lebih lanjut untuk mampu melakukan peperangan elektronik. Fungsi peperangan elektronik juga dapat dilakukan oleh pesawat jet Tornado, yang dimiliki oleh Jerman sekarang. (mth/Antara)  

Wagub DKI Minta Tidak Masalahkan Pilihan Tanah Kampung Akuarium

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 16:40:54 0

Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta sejumlah pihak tidak mempermasalahkan pilihan tanah Kampung Akuarium untuk dibawa ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. \"Tidak apa-apa, kan sama saja, yang penting tanah Jakarta, apa bedanya?,\" kata Riza Patria di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin. Menurut dia, tidak ada makna khusus pilihan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengambil tanah dari Kampung Akuarium untuk dibawa ke IKN Nusantara. \"Tidak perlu dihubung-hubungkan. Sama saja, semua tanah sekalipun memang di Akuarium kan kami ingin warga Jakarta mendapat kesempatan tinggal lebih layak, lebih baik termasuk Kampung Akuarium,\" kata Riza. Ia mengharapkan tidak mempertentangkan lagi pilihan Anies Baswedan untuk mengambil tanah di permukiman yang ada di pesisir utara Jakarta itu. \"Semua (gubernur) punya niat, tujuan yang baik membangun Jakarta dan warganya. Tugas kita jangan mempertentangkan apalagi menghadap-hadapkan para pemimpin, justru kita mempersatukan semua pemimpin yang ada,\" katanya. Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengkritisi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih membawa tanah dari Kampung Akuarium ke IKN Nusantara. Menurut dia, tanah yang tepat dibawa ke IKN adalah tanah yang diambil dari kawasan Kota Tua karena merupakan pusat peradaban Jakarta. \"Saya kira akan jauh lebih membawa makna yang kuat di Kota Tua dibandingkan dengan Kampung Akuarium yang notabene Kampung Akuarium itu dulu mau dikembalikan oleh pemerintahan sebelumnya kepada peruntukan yang sebenarnya,\" katanya. Anggota DPRD DKI itu menambahkan pemerintahan daerah sebelumnya menggusur, permukiman warga di Kampung Akuarium untuk direlokasi ke rumah susun. Alasannya, lanjut dia, karena kawasan tersebut akan dikembalikan ke fungsi semula yang berada kawasan cagar budaya. \"Sekarang disulap kembali dijadikan hunian dengan harapan keberpihakan Anies ke rakyat, seolah-olah kan begitu. Padahal berpihak tapi melanggar hukum,\" katanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun instagram pribadinya dipantau pada Minggu (13/3) beralasan mengambil tanah dari kawasan Kampung Akuarium itu karena menghadirkan harapan pembangunan kota baru tidak memarjinalkan rakyat kecil. \"Kembalinya kehidupan masyarakat di Kampung Aquarium menjadi simbol atas kembalinya cita-cita dasar pendirian Republik Indonesia yaitu melindungi setiap tumpah darah dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,\" katanya. (mth/Antara)  

Presiden Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Sejumlah Lokasi di Yogyakarta

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 13:03:19 0

Yogyakarta, FNN - Ketika berkunjung ke Yogyakarta, Presiden Joko Widodo mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan. Hal ini dilakukan Presiden ketika berada di Yogyakarta, Ahad (13/03/2022) pagi.   Saat tiba di sebuah minimarket yang berada di Pasar Kembang, Yogyakarta pada pukul 09.05 WIB, Presiden langsung berjalan menuju tempat minyak goreng. Namun ketika itu, tidak ada stok minyak goreng.   “Sejak kapan tidak ada?” tanya Presiden. “Baru tadi pagi Pak,” jawab penjaga minimarket. Presiden pun menanyakan harga jual minyak goreng tersebut. “Kalau yang dua literan itu Rp28.000, tapi kalau yang satu liter itu Rp14.000,” ucap penjaga minimarket.   Tak hanya menanyakan harga, Presiden juga ingin tahu tentang pengiriman minyak goreng tersebut. “Tapi datang lagi kapan?” tanya Presiden. “Enggak mesti, Pak,” ucap penjaga toko tersebut.   Selain mengunjungi toko swalayan, Presiden juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta. Di kedua pasar tersebut, Presiden menemukan harga yang bervariasi, mulai dari Rp14.000 per liter hingga Rp20.000 per liter.   Namun, tingginya harga minyak goreng juga tidak menjamin ketersediaan adanya stok. “Barang ada, tapi mahal ya,” ucap Presiden mengomentari tingginya harga minyak goreng. “Ada tapi lambat Pak, nanti kalau sudah habis lama lagi,” kata pedagang.   Masalah lainnya adalah tidak adanya jadwal yang pasti tentang pengiriman minyak goreng ke para pedagang maupun toko swalayan. Presiden tidak mendengar jawaban yang pasti kapan minyak goreng akan dikirim. Hampir semua pedagang menjawab tidak tahu kapan akan ada pengiriman berikutnya.   “Ya gak mesti Pak, bisa tiga hari sekali,” ucap salah satu pedagang yang ditemui Presiden, seperti dikutip dari Setkab.go.id.   Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Balikpapan menyebut bahwa pengecekan langsung yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu kelaziman ketika berada di daerah, termasuk soal minyak goreng.   “Pada prinsipnya Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut minyak goreng dan beliau sangat memahami persoalan ini,” ujar Pramono.   Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa Presiden akan segera memutuskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat terkait minyak goreng tersebut. Kepala Negara juga akan segera mengadakan rapat bersama jajarannya selepas acara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.   “Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini,” jelasnya.   Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri. “Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali,” tegas Pramono Anung. (mth)  

Hujan Deras Sebabkan Longsor di Nagreg-Bandung, Satu Korban Tewas

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 12:28:06 0

Bandung, FNN - Seorang perempuan bernama Widia Ningsih (34) tewas tertimbun longsor di Desa Bojong, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat hujan deras melanda kawasan tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Hendra Hidayat di Bandung, Senin mengatakan peristiwa longsor di lokasi tersebut terjadi pada Ahad (13/3) malam. \"Akibat hujan deras yang melanda wilayah Nagreg sehingga menyebabkan terjadinya longsor,\" katanya. Ia menjelaskan sejak Minggu sore, wilayah Bandung Raya memang diguyur hujan deras hingga malam hari. Adapun Desa Bojong berada di sekitar Jalan Lingkar Nagreg yang memiliki kontur perbukitan. Selain seorang tewas, BPBD mencatat ada enam rumah yang terdampak longsor tersebut. Dari enam rumah itu, tiga rumah rusak dan tiga rumah lainnya terancam pergerakan tanah. Kemudian, kata Hendra Hidayat, dua orang lainnya juga mengalami luka-luka akibat longsor tersebut hingga dilarikan ke rumah sakit. Dua korban itu bernama Yani Sri (35) dan Tasya (4). Sementara itu, Abdul Aziz (29), selaku warga sekitar lokasi mengatakan seorang korban yang tewas itu bukan merupakan warga yang berdomisili di lokasi longsor. Menurutnya korban yang tewas itu sedang melintas di lokasi tersebut hingga timbulnya longsor tersebut. \"Peristiwa longsor terjadi saat ada petir, jadi nggak tahu kenapa ini juga ada ikutan longsor,\" katanya. Ia menjelaskan bahwa korban meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Kini, korban sedang dimakamkan oleh keluarganya. (mth/Antara)  

BIN: Indonesia Perlu Segera Memiliki Medical Intelligence yang Andal

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 12:22:45 0

Jakarta, FNN - Badan Intelijen Negara (BIN) menilai Indonesia harus sesegera mungkin memiliki medical intelligence yang andal untuk kesiapan menghadapi ancaman di masa mendatang. \"Seiring dengan kegiatan penanganan pandemi saat ini, BIN terus mengembangkan kapasitas dan kapabilitas medical intelligence,\" kata Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Dorongan itu, ia sampaikan mengingat pengurangan pembatasan sosial bukan berarti pandemi segera usai. Sebab, akan selalu ada kemungkinan COVID-19 atau varian turunannya kembali merebak. \"Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki medical intelligence yang tangguh,\" kata Budi Gunawan. Ia menjelaskan objek surveilansnya juga tidak hanya virus, tapi mencakup banyak elemen dari ancaman nuklir, biologi dan kimia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN harus berada di lini terdepan dalam menjaga keamanan nasional. \"Berdasarkan data dan fakta terkini, serta foresight medical intelligence dalam rentang tahun atau dekade ke depan, kita tahu emerging virus akan terus muncul,\" ujar dia. Selain harus siap dan waspada, Indonesia dituntut memiliki level kemandirian yang memadai guna mampu menanggulangi berbagai ancaman biologis maupun kimia, ujar dia pula. Sejak COVID-19 mulai merebak, hingga kini BIN telah mengaktifkan unit medical intelligent miliknya dengan berbagai kegiatan deteksi, identifikasi, asesmen, respons, dan menanggulangi. Termasuk juga bekerja sama dengan lembaga lain. \"BIN juga terlibat dalam penelitian dan produksi vaksin nasional, alat-alat medis, hingga obat-obatan,\" kata dia lagi. Kendati demikian, Budi Gunawan menilai sudah saatnya Indonesia memiliki medical intelligence yang benar-benar mumpuni menghadapi berbagai ancaman berikutnya. Ia mengatakan jenis ancaman keamanan dan keselamatan negara semakin berkembang. Virus yang muncul hanya bagian dari objek medical intelligence. Banyak ancaman lain baik itu hasil buatan manusia karena ketegangan dunia maupun perubahan geopolitik. Tidak hanya itu, termasuk juga hasil alami karena perubahan iklim yang mendorong muncul atau bermutasinya virus dan kuman. Berbagai studi menunjukkan perubahan iklim akan membawa konsekuensi ancaman kesehatan yang sangat serius saat ini dan akan datang, ujar Budi Gunawan.(mth/Antara)

Telaah: Dari Tenda Menjadi Istana, Nusantara Generasi Beta

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 11:50:02 0

Jakarta, FNN - Naiklah mobil dari pusat Kota Balikpapan ke arah utara sampai kawasan Pelabuhan Klotok Kampung Baru, kemudian menumpang sampan bermotor sekitar 40 menit melewati Pulau Balang menyusuri teluk yang menusuk Kalimantan Timur. Setelah sampai di sebuah dok lokal, berkendara off road melintas jalanan tanah bergelombang. Setengah jam kemudian Anda akan sampai tujuan, sebuah mimpi bertajuk Nusantara. Di sana, sarang serangga dan tenda di tengah belantara berada, kelak, dijelmakan menjadi pusat kuasa mahkota Indonesia. Selama tujuh tahun Presiden Jokowi membangun landasan kesahihan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Transformasi maruah dari bangsa yang memonetisasi alam menjadi rumpun yang kreatif memanfaatkan kerahmatan otak manusia. Kini ia menghentakkan benak kita dengan gagasan ibu kota baru. Jokowi mengajak kita bermimpi lebih besar lagi. Impian Generasi X, yang harus menjadi misi para milenial, untuk kebesaran Indonesia Generasi Beta. Di paruh akhir kedua jabatannya, Jokowi tak perlu menuai prahara baru. Warisan presiden ke tujuh Indonesia sudah nyata. Bukan Joko Widodo kalau hanya puas melihat bangsanya besar hanya karena sejarah dan besarnya wilayah Indonesia. Bukan gaya presiden murni sipil pertama yang dipilih langsung oleh rakyat itu kalau tidak menoreh sejarah baru, mewujudkan takdir dengan mimpi keagungan yang lebih merata untuk demokrasi ketiga terbesar dunia. \"(Presiden Jokowi) mengatakan Ibu Kota Negara (IKN) ini namanya Nusantara,\" kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagaimana dilaporkan ANTARA (17/1/2022). Pemilihan nama \"Nusantara\" merupakan keputusan sempurna sebagai sebuah terma yang membingkai zamrud khatulistiwa sejak abad 14. Keberhasilan adalah mimpi yang dibesut gairah, direka dengan ilmu, sebelum dituai kerja keras. Mimpi telah diutarakan dalam cetusan ibu kota baru. Semangat telah ditunjukkan dengan ikhtiar perbaikan jalan menuju IKN dan Jembatan Balang yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Paser Utara. Ditambah lagi dengan show-of-intent perkemahan presiden di titik pusat Nusantara. Persiapan, studi banding, serta pematangan rencana terus berjalan dengan selesainya arsitektur dasar IKN, prakiraan pembiayaan dan pembentukan Otorita IKN serta UU No.3/2022. Kini kerja keras harus dimulai. Tidak ada garis yang mentakdirkan Jakarta sebagai ibu kota abadi. Gedung Sate yang menjadi ikon Jawa Barat dibangun pemerintah kolonial saat Bandung akan dijadikan pusat pemerintahan Hindia-Belanda. Selama revolusi kemerdekaan, ibu kota pernah pindah ke Yogyakarta dan Bukittinggi. Presiden Sukarno pernah juga mempertimbangkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Dan Presiden Soeharto tahun 1997 juga merujuk daerah Jonggol sebagai lokasi ibu kota baru. Perpindahan ibu kota solusi yang lazim di dunia. Ankara menggantikan Istambul sebagai pusat pemerintahan Turki tahun 1923. Ibu Kota Kazakhstan pindah dari Alamty ke Astana tahun 1998, Nigeria memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke Abuja 1991, dan Rio de Janeiro digantikan Brasilia sebagai Ibu Kota Brazil tahun 1960. Kemudian pemerintah Australia menjadikan Canberra sebagai ibu kota dari Melbourne pada 1927, dan Tanzania memindahkan ibu kotanya dari Dar Es Salaam ke Dodoma 1996. Presiden Ayub Khan tahun 1963 memindahkan ibu kota Pakistan dari Karachi ke Islamabad, dan pada 1974 Lilongwe menjadi ibu kota Malawi menggantikan Zomba. Visi politik dan integrasi ekonomi jangka panjang menjadi salah satu sebab utama keputusan perpindahan. Harus diingat juga bahwa banyak ibu kota negara dunia tumbuh organik sebagai warisan penjajah, seperti Jakarta. Pemilihan Canberra menengahi persaingan dua sentra ekonomi besar Australia – Sydney dan Melbourne. Lokasi Brasilia di tengah Brazil, mengubah strategi pembangunan dari daerah pesisir ke pedalaman. Penunjukan Brasilia juga memutuskan sejarah kolonial saat Rio de Janeiro menjadi ibu kota kerajaan Portugal di awal abad ke 19. Ketidakmerataan pembangunan adalah masalah klasik selama 76 tahun Indonesia merdeka. Pembangunan Jawa-sentris masih nyata. Urbanisasi dan peran kota sebagai mesin ekonomi adalah realita sejak adanya revolusi industri. Laporan UNCTAD (Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan) menyebutkan 56,2 persen penduduk dunia tinggal di kota. Di Indonesia, 56,7 persen penduduk kini tinggal di perkotaan. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan angka ini akan meningkat menjadi 66,6 persen pada 2035, Bank Dunia juga memprediksi menjadi 70 persen di 2045. Menurut perusahaan konsultan global McKinsey, penduduk kota Indonesia saat ini menyumbangkan 74 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Sumbangan itu diproyeksikan akan menjadi 86 persen sebelum 2030. Daftar Worldatlas.com tentang 20 kota Asia Tenggara dengan penduduk terbanyak menunjukkan delapan berasal dari Indonesia, di mana lima kota berada di Pulau Jawa. Bisa diprediksi bahwa sentralisasi Jawa dan stagnasi akan berlanjut jika Indonesia tidak menciptakan sentra-sentra ekonomi baru. Nusantara strategi masa depan yang lebih inklusif dalam menjawab tantangan ini. Adalah fakta bahwa kualitas hidup dan ekosistem Jakarta telah terdegradasi sampai tingkat mengkhawatirkan. Dengan kepadatan penduduk lebih dari 16.900 jiwa/kilometer persegi, Jakarta sasaran pencari nafkah. Daerah aglomerasi menambahkan beban signifikan pada infrastruktur Jakarta. Menurut BPS, pra-pandemi, 2,1 juta komuter dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) setiap harinya menuju Jakarta. Data PT KAI juga menunjukkan dari 2015 sampai 2019 penumpang kereta komuter Jabodetabek naik 30 persen. Dengan lebih dari 3,3 juta mobil dan 16,1 juta sepeda berkeliaran, tak heran Jakarta sinonim dengan kata \"macet\". Sebelum pandemi, aplikasi Waze mengukur kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta merambat pada 19 kilometer/jam. Analisis perusahaan peta digital Tomtom, menyimpulkan pengendara mobil Jakarta kehilangan waktu setara tiga hari setahun akibat kemacetan. Berita tenggelamnya Jakarta berulang disiarkan. Para peneliti semua berkesimpulan sama: Jakarta mengalami penurunan muka tanah antara 0,1 sampai 8 cm per tahun. Dalam parodi, film dan lagu, anekdot beratnya kehidupan Jakarta menjadi bagian dari kosa kultural kita. \"Ternyata kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota,\" ucap Ateng dalam sebuah film komedi klasik dari tahun 1981. Dan siapa yang tak kenal dendang Grup Kembar: “Sapa suruh datang Jakarta, sandiri suka, sandiri rasa, eh do e sayang”. Tidak salah jika masih ada yang skeptis tentang pembentukan Nusantara. Dan persiapan IKN saat ini pun masih banyak kekurangan. Tapi ini lah yang disebut mewujudkan sebuah impian. Ini lah yang namanya ikhtiar untuk kemajuan, bukan kesempurnaan. Pada 1960an Indonesia adalah negara miskin. Tapi keterbatasan fisik dan ekonomi ini tidak membendung impian kebesaran membangun Monumen Nasional ataupun stadion terbesar di Asia Tenggara. nak Indonesia mana yang kini tak mengenal Monas (Monumen Nasional) sebagai simbol nasional, ataupun bangga akan kemegahan kompleks olah raga Gelora Bung Karno yang terakhir menjadi perhatian dunia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Nusantara bukanlah komoditas politik, atau eigendom (hak milik) seorang presiden. Nusantara adalah warisan masa depan yang kita wujudkan untuk kebanggaan cucu kita. (mth/Antara)

Presiden Sebut Penyatuan Tanah dan Air di Nusantara Bentuk Kebinekaan

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 11:37:18 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan prosesi penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh para gubernur dari 34 provinsi di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), merupakan bentuk kebinekaan dan persatuan dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara. \"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini,\" kata Presiden Jokowi dalam prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara di Kawasan Titik Nol Kilometer IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, yang dipantau secara virtual dari Jakarta, Senin. Dalam prosesi tersebut, Presiden menerima tanah dan air dari 34 provinsi yang dibawa oleh masing-masing gubernur dari lokasi yang sesuai dengan kearifan lokal dan budaya wilayah. Masing-masing gubernur menyerahkan tanah dan air kepada Presiden untuk disatukan ke dalam gentong besar sebagai tanda bahwa Ibu Kota Nusantara adalah milik seluruh provinsi dan masyarakat di dalamnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengawali penyerahan tanah dan air kepada Presiden, kemudian diikuti oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Penyerahan tanah dan air Nusantara ditutup oleh Gubernur Kaltim Isran Noor yang menyerahkan tanah dan air dari Kutai Kartanegara serta Kesultanan Paser. Dengan penyatuan tanah dan air tersebut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai cita-cita besar bangsa segera dimulai. \"Kita berdoa semoga hidayah dan barokah dari Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini,\" ujar Presiden. Selepas acara tersebut, Presiden dan para gubernur juga melakukan penanaman pohon bersama di lokasi yang tak jauh dari tugu titik nol kilometer. Dalam kesempatan tersebut, setiap gubernur akan menanam pohon khas daerahnya masing-masing. Pada malam harinya, Presiden Jokowi direncanakan untuk bermalam di lokasi IKN untuk kemudian melanjutkan agenda kerja keesokan harinya. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. (mth/Antara)

Presiden Ikuti Prosesi Tanam Pohon Khas 34 Provinsi di Titik Nol IKN

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 11:32:05 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengikuti prosesi penanaman pohon khas dari 34 provinsi di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur (Kaltim), Senin. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui tayangan akun Youtube Sekretariat Presiden, yang disaksikan di Jakarta, Senin, pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menanam pohon meranti merah atau Shorea leprosula, sedangkan Ibu Negara Iriana Jokowi menanam pohon kamper atau Dryobalanops aromatica. Prosesi penanam pohon diikuti pula 34 gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia yang menanam pohon khas dari daerahnya masing-masing. Berdasarkan pantauan sejumlah pohon khas yang ditanam para gubernur, antara lain kemiri, kecapi, rasamala, rambutan, bisbul, pala, kemang, bangkirai, dan lain-lain. Prosesi penanaman pohon ini dilakukan, setelah sebelumnya dilakukan proses penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi di Indonesia dalam sebuah wadah kendi. Presiden dalam sambutannya mengatakan segala prosesi tersebut dilakukan untuk menandakan persatuan Indonesia. \"Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini,\" ujar Presiden dalam sambutannya. Presiden menyampaikan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan IKN, akan sangat membantu agar cita-cita bangsa bisa segera terwujud. Adapun pada Senin hari ini, Presiden dijadwalkan bermalam di Titik Nol Kilometer IKN  menggunakan tenda bersama seluruh gubernur dari Kalimantan. Kegiatan berkemah Presiden menandakan keseriusan Pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara. Lokasi Presiden Jokowi berkemah merupakan lokasi di mana Istana Negara nantinya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara. (mth/Antara)

Pelni Siapkan KM Kelud Jadi Hotel Terapung Gratis di Mandalika

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 11:20:38 0

Jakarta, FNN - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menyiapkan KM Kelud untuk mendukung gelaran MotoGP 2022 di obyek wisata super prioritas, Sirkuit Pertamina Mandalika yang akan berlangsung 18-20 Maret mendatang. \"Kami selalu siap menjalankan tugas dan amanah dari Kementerian Perhubungan untuk menyukseskan MotoGP dengan menyiagakan kapal kami. Layanan akomodasi menginap hotel terapung di KM Kelud ini sudah ditetapkan gratis bagi mereka yang sesuai dengan persyaratan,” kata Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Yahya Kuncoro dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin. Yahya menyampaikan bagi masyarakat yang akan menggunakan KM Kelud disyaratkan memiliki tiket resmi menonton MotoGP Mandalika serta sejumlah persyaratan lainnya. Yaitu memiliki sertifikat vaksin dosis dua, memiliki aplikasi PeduliLindungi, membawa alat perlengkapan mandi dan handuk pribadi, dan melakukan proses reservasi (tidak menerima tamu walk-in). Ia menjelaskan KM Kelud merupakan kapal tipe 2.000 pax yang dapat menyediakan tempat tidur untuk sekitar 2.000 orang. Namun yang akan digunakan dalam menjalani penugasan hotel terapung disiapkan sebanyak 1.500 bed dengan fasilitas mushola dan kantin. Dalam layanan hotel terapung ini tidak disediakan sarapan, namun tersedia kantin di atas kapal. Tersedia pula Shuttle Service Gili Mas – Mandalika pukul 06.00-12.00 WITA. Mandalika - Gili Mas pukul 12.00-06.00 WITA, periode waktunya sejak 17-21 Maret 2022. “Dalam penugasan ini, kami juga bekerjasama dengan Pemda NTB serta pihak-pihak lain yang mendukung gelaran MotoGP 2022,” ujarnya. Sebagai informasi, KM Kelud biasanya melayani rute reguler yaitu Tanjung Priok-Batam-Tanjung Balai Karimun-Belawan. Pada gelaran MotoGP 2022 di Sirkuit Pertamina Mandalika tahun 2022 ini mendapat penugasan dari Kementerian Perhubungan menjadi hotel terapung sebagai alternatif untuk akomodasi bagi para penonton MotoGP Mandalika 2022. KM Kelud bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Minggu (13/3) pukul 18.00 WIB menuju Pelabuhan Gili Mas, Lombok. Kapal diperkirakan tiba di Gili Mas pada Selasa, 15 Maret pukul 08.00 waktu setempat, setelah menempuh sekitar 43 jam pelayaran. Yahya menambahkan penggunaan kapal untuk hotel terapung dan siap digunakan penonton MotoGP Mandalika 2022 mulai tanggal 17-21 Maret 2022. “Untuk reservasi harap menghubungi melalui email panitia Rsvhotelapung@ppl.ac.id dengan melampirkan : Nama, Alamat, No KTP, No. HP dan persyaratan nomor 1 & 2. Waktu Check-in pukul 14.00 WITA, sedangkan waktu Check Out pukul 12.00 WITA. Contact person panitia Sdr. Husni Adam HP 0823 4157 4268,” pungkasnya. (mth/Antara)  

Imam Shamsi Diundang Wakili Komunitas Muslim oleh Wakil Rakyat New York

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 11:03:44 0

New York, FNN – Imam Shamsi Ali menyatakan adalah sebuah kehormatan mewakili Komunitas Muslim memberikan pendapat/sambutan dalam acara tatap muka dengan Wakil-Wakil rakyat New York pemerintahan. Banyak hal yang didiskusikan, termasuk tentang ancaman perang, inflasi dan masalah housing. Belum lagi harga BBM yang meroket dan berbagai tekanan ekonomi akibat Covid 19. “Hadir antara lain, Chuck Schumer (Senator dan Majority Leader di Senat), Congressman Meek dari pemilihan 5 NY, Erick Adams (Walikota NY), Leticia James (State AG), dan banyak lagi,” kata Imam Shamsi Ali. Pria asal Makassar ini adalah pendiri Nusantara Foundation. Didirikan oleh Imam Shamsi Ali pada akhir 2013 di kota New York, Amerika Serikat. Nusantara Foundation merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, kemanusiaan dan hubungan antar agama (interfaith), yang bertujuan untuk memperkenalkan dialog antar agama. Juga, kerjasama yang saling menguntungkan diantara umat Islam dan sesama anggota masyarakat, sebagai jalan komunikasi dakwah Islam di dunia barat khususnya, dan dunia internasional pada umumnya. “Nusantara Foundation memiliki program-program dialog dan pertukaran ide untuk memperkaya perspektif, mengenalkan toleransi dan menghormati satu sama lain,” lanjut Imam Shamsi Ali. Program Nusantara lainnya yaitu program pelayanan sosial dan berbagai kegiatan amal untuk komunitas-komunitas Muslim di Amerika Serikat. Pada awal berdirinya, seiring dengan semakin berkembangnya Islam di Amerika Serikat, Nusantara Foundation bercita-cita untuk membangun Mualaf Center sebagai pusat pengembangan Mualaf. Namun dalam perjalanannya, keinginan itu belum terwujud. Hingga pada awal 2018, Nusantara Foundation berikhtiar membeli sebuah lokasi yang cukup luas di kota Moodus, Connecticut. Dan, berencana mendirikan sebuah Pesantren pertama di bumi Amerika sebagai tempat untuk mengembangkan dakwah global dan mendukung perdamaian dunia. (mth)

Penerima Dua Dosis Vaksin COVID-19 di Indonesia Capai 151,3 Juta Orang

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 10:07:05 0

Jakarta, FNN - Masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19 kini mencapai 151.378.726 orang setelah bertambah 604.945 orang menjalani vaksinasi kedua pada hari ini, menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Terjadi juga penambahan penerima dosis pertama vaksin COVID-19 sebanyak 171.016 orang. Menjadikan 193.400.494 penduduk di Tanah Air kini telah mendapatkan suntikan pertama vaksin, berdasarkan data diterima di Jakarta, Minggu. Sementara itu, 14.600.781 orang telah mendapatkan dosis ketiga sebagai booster atau penguat, meningkat 249.235 orang dibandingkan Sabtu (12/3). Pemerintah menargetkan 208.265.720 orang di Indonesia untuk menjalani vaksinasi COVID-19 untuk mendapatkan kekebalan komunal (herd immunity) terhadap penyakit tersebut. Selain penambahan jumlah penerima vaksin, data Satgas Penanganan COVID-19 juga memperlihatkan hari ini terjadi penambahan 11.585 kasus baru COVID-19. Peningkatan itu disertai juga dengan laporan 25.854 pasien dinyatakan pulih dari COVID-19 dan 215 orang meninggal dunia. Kementerian Kesehatan juga terus memantau perkembangan terkait varian COVID-19 gabungan Delta dan Omicron atau Deltacron yang telah terdeteksi di beberapa negara di Eropa. \"Ini masih dimonitor perkembangannya. Karena belum ada bukti terkait peningkatan penularan, keparahan dan lainnya,\" kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi ketika menjawab pertanyaan ANTARA lewat aplikasi pesan di Jakarta, Ahad. Sebelumnya, para ilmuwan telah mengonfirmasi keberadaan varian COVID-19 baru yang menggabungkan mutasi dari varian Omicron dan Delta dengan kasus yang dilaporkan di beberapa negara Eropa. Varian yang dijuluki \"Deltacron,\" dikonfirmasi melalui pengurutan genom yang dilakukan para ilmuwan di IHU Mediterranee Infection di Maseille, Prancis. Varian itu telah terdeteksi di beberapa wilayah di Prancis. (mth/Antara)

Presiden Jokowi Boyong Kepala-Wakil Otorita IKN ke Titik Nol Nusantara

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 09:59:38 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo membawa Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yaitu Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe ke titik nol IKN yang berada di kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. \"Insya Allah ikut ke IKN,\" kata Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad. Sebagai simbolisasi keseriusan pemerintah memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk berkemah di titik nol kawasan IKN pada Senin, 14 Maret 2022. Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Ahad (13/3) dan menginap di Balikpapan terlebih dulu. \"Ini pertama kali saya ke IKN,\" tambah Dhony. Sejumlah fasilitas di lokasi kemah Presiden Jokowi sudah dipersiapkan antara lain fasilitas mandi, cuci, kakus, jaringan telekomunikasi, listrik, dan air. Pada saat hari berkemah, Presiden dan rombongan akan tidur di dalam tenda. Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menjelaskan Presiden Joko Widodo juga mengundang seluruh gubernur di Indonesia. Setiap gubernur diwajibkan memakai pakaian adat masing-masing provinsi, namun hanya lima gubernur yang akan menginap bersama Presiden Jokowi yaitu lima gubernur se-Kalimantan. Presiden Jokowi juga akan melakukan ritual Kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur diinstruksikan membawa air dan tanah dari setiap provinsi asal, lalu akan disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di titik nol Nusantara. Presiden Jokowi secara resmi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 10 Maret 2022. Kepala Negara mengatakan pasangan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe adalah kombinasi yang sangat baik karena Bambang Susantono memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning. Bambang juga meraih gelar S-2 dan S-3 serta berpengalaman di bidang transportasi dan keuangan, dan terakhir memiliki jabatan Vice President di Asian Development Bank. Sementara itu, Dhony Rahajoe memiliki pengalaman panjang di bidang properti. Dhony sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land. (mth/Antara)

Presiden: Bangun IKN Bukan Berarti Tinggalkan Jakarta

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 09:49:45 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan pemerintah yang sedang membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, jangan diartikan sebagai sikap pemerintah akan meninggalkan Kota Jakarta. \"Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu,\" kata Presiden saat memberi arahan kepada para gubernur se-Indonesia terkait penanganan COVID-19 hingga APBD di Balikpapan, Ahad, sebagaimana keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Menurut Presiden, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta dilakukan untuk pemerataan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. \"Karena negara kita ini besar sekali 17 ribu pulau, Produk domestik bruto (PDB) ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta. 56 persen populasi ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan infrastruktur,” ujarnya. Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, lanjut Presiden, akan menjadi kota dengan standar internasional yang memiliki berbagai fasilitas dengan standar internasional pula. “Kita ingin memiliki kota yang internasional, rumah sakit internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, bapak ibu gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ujarnya. Terkait penanganan COVID-19, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. “Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” ucap Presiden. Presiden menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. “Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster,” kata Presiden. Presiden menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para Gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang. “Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” ujar Presiden. Saat ini, menurut Presiden, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara Indonesia. Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” ujar Presiden. Oleh sebab itu, Presiden meminta para gubernur untuk menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini. “Dalam penganggaran di APBD Bapak/Ibu ubah semuanya tidak seperti pada waktu yang normal dulu, jangan business as usual APBD harus bisa kita create disesuaikan, kuncinya cuma satu kecepatan kita untuk menyesuaikan,” jelas Presiden. (mth/Antara)

Gubernur se-Indonesia ke Lokasi Titik Nol IKN

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 09:33:27 0

Samarinda, FNN - Gubernur dari semua provinsi di Indonesia pada Ahad (13/3) berdatangan ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo. Mereka akan bersama-sama melihat lebih dekat rencana pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara pada 14 Maret 2022. \"Kami membawa tanah dan air dari 27 kabupaten dan kota yang kami kumpulkan di Bandung. Ini menyimbolkan tanah dan air dari Jawa Barat akan bersatu dengan tanah Ibu Kota Nusantara,\" ucap Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil di Balikpapan, Ahad. Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut dengan tegas menyampaikan dukungannya untuk IKN setibanya di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan bersamaan dengan Anggota DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian. Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim HM Yadi Robyan Noor mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor pun mengalungkan manik selamat datang menyambut kedatangan Kang Emil. Sebagai wakil rakyat Kaltim di Senayan, Hetifah menegaskan kehadiran para gubernur se-Indonesia merupakan wujud nyata dukungan penuh untuk IKN Nusantara. \"Ini bukti dukungan kita semua. Nanti terus dibantu ya Kang Emil, biar IKN-nya cepat,\" kata Hetifah. Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo H Idris Rahim mengaku provinsinya menjadi salah satu yang akan diuntungkan dari pemindahan IKN ke Kaltim tersebut. \"Dari pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kaltim, Gorontalo juga diuntungkan. Salah satunya kedekatan jarak menuju Ibu Kota Nusantara di banding harus ke Jakarta,\" ungkap Idris Rahim. Dijelaskan Idris, dari Kabupaten Gorontalo Utara (Goru) jika menggunakan rute laut ke IKN Nusantara jaraknya mungkin hanya tiga hari. Apalagi, saat ini di Kabupaten Pohuwato juga sedang dibangun bandara. \"Jadi kalau dari Pohuwato ke Balikpapan, mungkin hanya 1,5 jam saja,\" jelas mantan Sekda Gorontalo itu. (mth/Antara)

Gubernur Jatim Bawa Tanah Kerajaan Majapahit untuk IKN

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 09:22:45 0

Samarinda, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membawa tanah dari Kerajaan Majapahit untuk disatukan dengan tanah dan air bersejarah dari seluruh provinsi di Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. “Kami membawa air dan tanah dari Keraton Barat dan Timur Majapahit, Kedaton, dan Gumitir,\" ucap Khofifah saat tiba di Kalimantan Timur usai menerima pengalungan manik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kaltim Puguh Harjanto. Khofifah merupakan salah satu kepala daerah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Ahad. Orang nomor satu provinsi Jawa Timur ini datang membawa air dan tanah dari daerah yang dipimpinnya untuk disatukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara. Khofifah mengatakan khusus air diambil dari tujuh sumber di antaranya Panguripan, Jalatunda, dan Brantas hingga kawasan lainnya untuk disatukan dengan air dan tanah dari 33 provinsi di Indonesia. \"Ini penting, sebab kata Nusantara ada dalam Sumpah Palapa yang diikrarkan Patih Gajah Mada. Pulau-pulau di berbagai provinsi di Indonesia akan tetap terus menyatu di IKN,\" ungkapnya. Khofifah bersama para gubernur dari berbagai provinsi yang datang sebelumnya meyakini IKN baru NKRI ini segera terwujud dan membawa kebaikan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan Kaltim, terutama suplai bahan pokok kebutuhan masyarakat. (mth/Antara)  

Warga Inggris Akan dibayar 350 Paun Jika Tampung Pengungsi Ukraina

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 01:46:10 0

London, FNN - Inggris akan memberi 350 paun (sekitar Rp6,53 juta) per bulan bagi penduduk yang menampung pengungsi dari Ukraina, kata pemerintah negara itu, Ahad (13/3). Skema baru “Rumah bagi Ukraina” itu mengizinkan pengungsi dari perang untuk datang ke Inggris bahkan jika mereka tidak punya kerabat di negara itu. Bantuan senilai 350 paun per bulan diberikan kepada penduduk jika mereka menyediakan sebuah ruangan atau properti bagi pengungsi selama enam bulan. Dengan skema baru itu, anggota masyarakat, badan amal, bisnis dan kelompok komunitas dapat menawarkan akomodasi di sebuah laman internet pada akhir pekan depan, kata pemerintah. “Inggris berdiri di belakang Ukraina di masa tersulit mereka dan masyarakat Inggris memahami perlunya memberi tempat berlindung pada banyak orang secepat yang kami bisa,” kata Menteri Perumahan Inggris Michael Gove dalam pernyataannya. “Saya meminta rakyat di seluruh negeri untuk bergabung dengan upaya nasional dan memberikan dukungan pada teman-teman Ukraina kita. Bersama kita bisa memberi tempat yang aman bagi mereka yang sangat membutuhkannya,” katanya. Siapa pun yang menawarkan ruangan atau rumah harus menunjukkan bahwa akomodasinya memenuhi standar dan mereka kemungkinan juga harus menjalani pemeriksaan catatan kriminal. Perdana Menteri Boris Johnson sudah berupaya menampilkan Inggris sebagai negara yang membantu memimpin respons global terhadap invasi Rusia, yang disebut oleh Moskow sebagai \"operasi khusus\". Namun, pemerintahnya telah dikritik karena dianggap lamban menerima pengungsi. Anggota-anggota parlemen dari semua partai politik besar mengecam sikap keras pemerintah yang mengharuskan warga Ukraina memiliki visa dan hasil tes biometrik sebelum berangkat ke Inggris. Para legistator itu menyebut pemerintah lebih mengutamakan birokrasi daripada pengungsi perang. Jumlah pengungsi yang melarikan diri dari Ukraina dapat bertambah menjadi lebih dari empat juta atau dua kali lipat dari jumlah saat ini, kata Badan Pengungsi PBB pekan lalu. (mth/Antara)  

Jawa Barat Himpun Tanah dan Air untuk IKN

BY FNN Senin, 14 Maret 2022 01:39:05 0

Bandung, FNN - Jawa Barat berhasil menghimpun tanah dan air dari 27 kabupaten/kota untuk kemudian dijadikan bagian dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).  \"Alhamdulillah dalam waktu singkat 27 kota/kabupaten yang ada di Jawa barat dengan gerak cepat dan dengan semangat yang sangat baik sudah berhasil mengirimkan air dan tanah. Tentu dipilih menurut kearifan lokal,\" ujar Ridwan Kamil dalam keterangan persnya di Bandung, Minggu. Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil akan membawa tanah dan air ini ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan diserahkan secara simbolis kepada Presiden RI Joko Widodo. Ridwan Kamil diundang ke calon lokasi baru IKN bersama seluruh gubernur lain di Indonesia. Gubernur mengapresiasi langkah cepat para tokoh di kabupaten/kota yang berhasil mengumpulkan tanah dan air dalam waktu singkat. Sebab tanah dan air yang dibawa ini bukan sembarangan dan mengandung sejarah dan kaya makna. \"Sumbernya bermacam-macam. Ada yang dari air Masjid Agung, ada yang dari air gunung. Ada yang dari air keramatkan dan lain sebagainya,\" kata Gubernur. Acara bertemakan \"Tanah dan Air dari Jawa Barat untuk IKN\" diselenggarakan dengan sangat sederhana dimaksudkan sebagai simbol dukungan dari seluruh warga Jawa Barat. \"Prosesi juga dibuat sederhana, semata-mata simbol ketawaduan, simbol keserdahanaan Jawa Barat yang tentu mendoakan lahir batin agar perjalanan bangsa ini Allah berkahi, Allah lindungi,\" ujar Ridwan Kamil. Hadir di tengah-tengah acara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat KH. Rahmat Syafei. Dalam hal ini Rahmat Syafei memberikan pandangannya bahwa acara ini adalah ketulusan, tanggung jawab, dan dukungan rakyat Jawa Barat. \"Mudah mudahan dengan doa dan simbolik itu merasakan rakyat Jawa Barat. Ikut tanggung jawab atas persatuan dan pembangunan NKRI,\" kata dia. Rahmat juga menyebutkan bahwa acara ini untuk meluruskan niat dari dukungan semua elemen rakyat Jawa Barat. \"Jadi saya berdoa dan meluruskan niat. Kita semua khususnya Gubernur, adalah simbol untuk mendukung sepenuhnya tentang IKN itu,\" katanya. Tak hanya Ketua MUI Jabar, budayawan Sunda Aat Soeratin turut memberikan statement mengenai acara ini. Menurutnya Jawa barat membawa oleh-oleh, yang sangat filosofis yaitu tanah dan air, yang diambil dari 27 kabupaten/ kota. Kemudian dipersatukan dengan tanah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, aksi di Jabar bagian dari proses menyalurkan energi untuk ibu kota baru, dan menjadi tanah harapan. \"Mudah-mudahan ibu kota baru itu menjadi ibu kota harapan, mudah-mudahan menjadi Indonesia yang jauh lebih baik,\" katanya. (mth/Antara)

Babak Baru Pemindahan Ibu Kota Negara

BY FNN Ahad, 13 Maret 2022 23:27:20 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo secara resmi telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara, Kamis, 10 Maret 2022. Presiden melalui Keputusan Presiden RI Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menunjuk Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara ini menjadi babak baru pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Berkaitan dengan pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pasangan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe adalah kombinasi yang sangat baik. Kepala Negara menyampaikan Bambang Susantono memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning. Bambang Susantono meraih gelar S-2 dan S-3 serta berpengalaman di bidang transportasi dan keuangan, dan terakhir memiliki jabatan Vice President di Asian Development Bank. Sementara itu, Dhony Rahajoe memiliki pengalaman panjang di bidang properti. Dhony sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land. Presiden berharap Bambang dan Dhony sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara dapat berkoordinasi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju terkait dengan pembangunan IKN. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, disebutkan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud, dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan. Dalam Pasal 11 UU IKN disebutkan bahwa ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan peraturan presiden. Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU IKN Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara diberi kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang IKN. Kekhususan sebagaimana dimaksud termasuk, antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR. Langsung Bekerja Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Wandy Tuturoong mengatakan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat langsung bekerja setelah pelantikan. Setelah resmi dilantik, Kepala dan Wakil Otorita IKN serta tim di dalamnya akan langsung terlibat dalam berbagai aturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Jika aturan-aturan turunan sudah selesai, baru Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bisa bekerja secara operasional. Hal tersebut mengacu pada Pasal 5 UU IKN yang menyebutkan Otorita Ibu Kota Nusantara berhak untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan melaksanakan kegiatan, baik persiapan, pembangunan sampai pemindahan ibu kota negara. Tahapan dan rancangan IKN, kata Wandy Tuturoong, seluruhnya sudah dibuat dan akan diturunkan dalam bentuk perpres, terutama tentang rencana induk, yang di dalamnya memuat semua rencana dan prioritas IKN. Perpres akan turut mengatur secara lebih perinci mengenai tugas dan kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sedikitnya akan terdapat enam Perpres berkaitan dengan IKN, dan akan diterbitkan bertahap. Keenam perpres tersebut sebagaimana tercantum dalam laman www.ikn.go.id, yakni: Perpres Otorita IKN; Perpres Rencana Induk IKN; Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah; Perpres Pendanaan Pembangunan, Penyelenggaraan IKN, serta Pengelolaan dan Pemanfaatan BMN; Perpres Penetapan Pemindahan Status IKN dari DKI Jakarta ke IKN Baru dan Pembagian Wilayah IKN; serta Perpres Struktur dan Organisasi Pemerintahan Khusus IKN. Hal-hal terkait dengan pemindahan IKN yang diatur melalui pepres juga sudah disebutkan dalam UU IKN, termasuk salah satunya perpres yang akan mengatur mengenai mengenai pemindahan lembaga negara, aparatur sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan siap bergotong royong dengan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang baru dilantik untuk bersama-sama memindahkan dan membangun IKN. Sebagai pelaksana kajian IKN hingga penyusun Rencana Induk Ibu Kota Negara, Kementerian PPN/Bappenas akan mendukung, membantu, bergotong royong bersama Otorita Ibu Kota Nusantara untuk membangun IKN. Simbolisasi Pemindahan IKN Sebagai bentuk simbolisasi keseriusan Pemerintah memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan untuk berkemah di titik nol kawasan IKN, Senin, 14 Maret 2022. Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor menjelaskan bahwa penyambutan Presiden RI Joko Widodo dan rombongan yang akan berkemah pada tanggal 13 dan 14 Maret 2022. Sarana dan prasarana sudah dipersiapkan, baik jaringan listrik, telekomunikasi maupun yang lainnya, termasuk tenda dan perlengkapan yang akan dipakai Presiden menginap. Pada acara tersebut, kata Isran, juga diundang gubernur seluruh Indonesia dan setiap gubernur yang hadir diwajibkan memakai pakaian adat masing-masing provinsi. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim H.M. Syafranuddin menyampaikan Presiden Joko Widodo dijadwalkan berkemah dan menginap di titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Seluruh gubernur di Indonesia diagendakan hadir ke lokasi saat acara. Namun, hanya lima gubernur yang ikut menginap bersama Presiden, lima gubernur se-Kalimantan. Dalam kegiatan kemah tersebut, rencananya Presiden Jokowi juga akan melakukan ritual Kendi Nusantara bersama 33 gubernur se-Indonesia. Para gubernur yang hadir diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal, kemudian disatukan dalam Kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN Indonesia baru bernama Nusantara tersebut. Adapun Gubernur Kaltim Isran Noor secara khusus akan membawa tanah dan air dari dua daerah, yakni dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser. Sebagaimana diketahui lokasi IKN Nusantara yang baru, sebagian akan berada di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara dan sebagian di wilayah Kesultanan Paser. Air dan tanah dari kedua tempat itu sebagai simbol yang mewakili kesultanan di Provinsi Kaltim. Berkaitan dengan kegiatan berkemah ini Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di Balikpapan, Minggu (13/3), atau sehari sebelum kegiatan, dan menginap di Balikpapan terlebih dulu. Sejumlah fasilitas dan sarana prasarana di lokasi bakal berkemah Presiden Jokowi sudah dipersiapkan di titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, antara lain fasilitas mandi, cuci, kakus, jaringan telekomunikasi, listrik, dan air. Pada saat hari berkemah, Presiden dan rombongan akan tidur di dalam tenda. Berbagai perkembangan pemindahan IKN ke Ibu Kota Nusantara yang tengah berlangsung saat ini, diharapkan memuluskan pemindahan IKN ke Ibu Kota Nusantara sebagai kota dengan konsep inklusif, hijau, cerdas, berkelanjutan, dan diperuntukkan bagi semua kalangan. Dengan demikian, tercapai tujuan utama pemindahan IKN yakni untuk membangun peradaban baru, menciptakan pemerataan di segala bidang, serta menjadi kota percontohan, tidak hanya Indonesia, tetapi juga global, menjadi Kota Dunia untuk semua. (mth/Antara)

Uni Eropa Lancarkan Sanksi Keempat terhadap Rusia

BY FNN Ahad, 13 Maret 2022 22:43:15 0

Brussels, FNN - Uni Eropa (EU) akan menangguhkan perdagangan dan perlakuan ekonomi istimewa bagi Rusia dan menindak penggunaan aset kripto, juga melarang ekspor barang mewah EU ke Rusia dan impor barang besi dan baja dari negara itu. Paket sanksi itu diungkapkan oleh kepala Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, Jumat (11/3). Langkah-langkah baru tersebut merupakan serangkaian sanksi keempat yang dijatuhkan EU terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Langkah itu dikoordinasikan dengan Amerika Serikat dan sekutu G7 lainnya. G7 adalah sebuah grup yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. \"Besok, kami akan mengeluarkan paket tindakan keempat untuk lebih mengisolasi Rusia dan menguras sumber daya yang digunakannya untuk membiayai perang biadab ini,\" kata von der Leyen. Bersama dengan sekutu Barat lainnya, seperti Amerika Serikat, EU akan mencabut status perdagangan Rusia sebagai \"negara yang paling disukai\". Dengan mencabut status, blok Eropa itu melarang maupun mengenakan tarif hukuman pada barang-barang Rusia dan menempatkan Rusia setara dengan Korea Utara atau Iran. Sebagai langkah awal, EU akan melarang impor barang sektor besi dan baja dari Rusia. Von der Leyen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa hak keanggotaan Rusia dari lembaga-lembaga multilateral terkemuka, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, akan ditangguhkan. \"Rusia tidak bisa seenaknya melanggar hukum internasional dan pada saat yang sama berharap mendapat manfaat dari hak istimewa menjadi bagian dari tatanan ekonomi internasional,\" kata von der Leyen. Negara-negara G7 pekan depan akan berusaha untuk mengoordinasikan penargetan terhadap \"kroni-kroni\" Putin dan akan berusaha untuk memastikan Rusia dan para elitnya tidak dapat menggunakan aset kripto untuk menghindari sanksi. Uni Eropa secara khusus akan melarang ekspor barang-barang mewah EU ke Rusia, yang dirancang sebagai pukulan bagi kelompok elit Rusia. Akhirnya, blok Eropa tersebut juga akan melarang investasi baru Eropa di sektor energi Rusia. \"Larangan ini akan mencakup semua investasi, transfer teknologi, jasa keuangan, dan lain-lain untuk eksplorasi dan produksi energi, dan dengan demikian berdampak besar pada Putin,\" ujar von der Leyen. (mth/Antara)  

Mahfud Minta ASN Tak Makan Uang Rakyat

BY FNN Ahad, 13 Maret 2022 12:56:23 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah dan pejabat negara untuk bekerja dengan baik dan tidak makan uang rakyat. \"Kalau kita berbuat kejahatan, makan uang negara dan uang rakyat, suatu saat tidak akan aman, hari ini aman mungkin besok atau lusa anda tidak aman. Ketika sebelum pensiun anda aman, mungkin setelah pensiun anda akan dikejar orang,\" kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu. Mahfud dalam acara Pencanangan Kabupaten Bebas Pungutan Liar (Pungli), di Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Sabtu, mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menetapkan untuk meneruskan pemerintahan dengan fokus terhadap pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN. \"Untuk itu, pemerintah memandang Satuan Tugas Saber Pungli masih diperlukan dalam menciptakan keberhasilan terlaksananya pembangunan nasional,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Mahfud ​menegaskan Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Namun, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi. \"Dalam konteks ini saya ingin menegaskan bahwa meskipun merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi, Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan pada upaya pembersihan institusi-institusi pemerintah dari kebiasaan melakukan pungutan liar di birokrasi, adapun penegakan hukumnya tetap disalurkan kepada lembaga-lembaga hukum fungsional, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK,\" tegas Mahfud. Mahfud berharap, kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu ke depan dapat dicanangkan juga sebagai kabupaten/kota bebas Pungli agar tercipta pelayan-pelayan publik yang bersih dari pungli di Provinsi Bengkulu serta berlanjut di seluruh wilayah Indonesia. (mth/Antara)  

Empat Skenario Perpanjangan Jabatan Jokowi

BY FNN Ahad, 13 Maret 2022 11:58:11 0

Deddy Corbuzier juga menanyakan apa tergantung dari Pak Jokowi. “Pak Jokowi urusannya apa? Beliau sudah tegas menyatakan taat konstitusi. Konstitusinya sekarang dua periode, ya beliau taat itu,” jawab Luhut. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN UNTUK mengubah konstitusi, syaratnya negara harus chaos dan ekonomi terancam. Ini yang akan dijadikan alasan. Pemerintah selalu bilang, baik-baik saja, padahal sesungguhnya tidak baik-baik saja. Pemerintah tetap akan membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang dananya lebih besar. Ada jatah APBN. Mana lebih penting IKN atau pesta demokrasi. Ambigu terus-menerus. Kanal YouTube Off The Record yang dipandu dua wartawan senior FNN Agie Betha dan Hersubeno Arief menyampaikan, justru seharunya kalau tidak ada pemilu, bukannya diundur, tapi dipercepat. Dalam situasi seperti itu, tak punya duit ada alasan untuk mengundurkan pemilu. Tiga partai yang semula mengusulkan itu, PKB, PAN, dan Golkar, ternyata tak berhasil, nanti mungkin KPU yang minta diundur. Puzzle-puzzle yang terjadi selama ini semakin jelas siapa otak penundaan Pemilu 2024 itu. Bahasa yang disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sudah jelas dalam Podcast Deddy Corbuzier Luhut kelihatan santai. Presiden Joko Widodo, kata Luhut, sudah bilang, taat konstitusi, tidak ada melarang wacana penundaan. “Ketika konstitusi diubah dia akan taat,” ujar Hersubeno Arief. Awalnya disebut sebagai aspirasi rakyat. Sekarang hasil survei, ternyata hasilnya beda. “Sekarang Luhut pakai Big Data. Lha ini awalnya Cak Imin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar). Makin terlihat akal-akalan: 110 juta big data,” lanjutnya. Kalimat Luhut di podcast Deddy sepotong-sepotong. “Ga tuntas. Pak Luhut mengklaim, ada ceruk pemilih PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB yang setuju penundaan. Big data percakapan medsos. Twitter 15, 7 juta. Big data dari mana? Kalau data tidak akurat akan jadi persoalan,” ujarnya. Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan dalam medsos. Ada begitu banyak bahkan mayoritas di medsos yang mendukung jika Presiden Jokowi lanjutkan menjabat. Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Diawali Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pada 10 Januari lalu. Dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha. Kemudian dilanjutkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Rencana Luhut itu ditentang petinggi PDIP seperti Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, dan Megawati Soekarnoputri. Mereka telah menentang keras dan melawan ambisi Luhut tersebut.   Sebelumnya, Partai Demokrat dan PKS telah menyatakan sikapnya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 itu. Disusul oleh PDIP dan Partai Gerindra. Tolak penundaan Pemilu 2024. Sikap sama juga sudah diumumkan KPU. Skenario Luhut? Setidaknya ada 4 skenario yang dilontarkan Luhut terkait rencana tersebut. Yaitu:    Pertama, Tiga periode untuk pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto, tapi ditolak; Kedua, Penundaan pemilu 2024 dimulai dari Bahlil mengadakan pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol. Namun, banyak ditolak pimpinan partai sendiri seperti Surya Paloh, Hasto, Gerindra juga menolak. “Opsi ini kelihatannya masih akan terus dicoba,” ungkap Hersubeno Arief. Ketiga, Perpanjangan masa jabatan. Rumor bahwa di Bogor ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati pada 10 Maret 2022. Di situ juga dikatakan menolak. Jokowi dan Megawati berbeda. Megawati pernah bila, “Emang negara ini milik nenek moyang Lu.” Padahal, “Megawati sekarang ini sedang berpikir bagaimana anaknya, Puan Maharani, bisa naik. Tapi, Jokowi sedang berpikir bagaimana menjabat lagi. Jadi bukan senafas sejiwa,” ujarnya. Luhut tetap akan perpanjang, karena itu mereka anggap konstitusional. Namun, Surya Paloh tetap tolak. Keempat, Penundaan Pemilu 2024 dengan alasan ketiadaan anggaran. Ini rencana alternatif. “Ternyata pemerintah punya rencana besar. Pokoknya, Jokowi harus berkuasa, apapun caranya,” timpat Agi Betha. Yang perlu diwaspadai lagi, Jokowi berpotensi mengeluarkan dekrit. Jokowi memang tidak mungkin terlibat teknis, tapi dia pantau opsi-opsi ini. Apalagi seperti kata Zulhas bahwa itu sudah persetujuan Jokowi. Operasi ini sudah persetujuan Jokowi. Luhut dalam sebuah podcast di YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu, 12 Maret 2022 menanggapi isu mengenai jabatan Presiden Jokowi tiga periode yang masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Luhut menilai wacana mengenai 3 periode tersebut tidak masalah karena bagian dari demokrasi. Luhut menjelaskan bahwa sekarang banyak suara bermacam-macam, kalau memang suara (3 periode) tersebut membesar tergantung dari perwakilan rakyat untuk menanggapi. “Soal (apakah) mungkin atau tidak mungkin itu, nanti DPR dan MPR yang menentukan, jadi bahwa ada wacana macam-macam dipublik merupakan bagian dari demokrasi,” jawab Luhut. Deddy Corbuzier juga menanyakan apa tergantung dari Pak Jokowi. “Pak Jokowi urusannya apa? Beliau sudah tegas menyatakan taat konstitusi. Konstitusinya sekarang dua periode, ya beliau taat itu,” jawab Luhut. Luhut menjelaskan jika rakyat tiba-tiba minta, DPR berproses, partai politik berproses sampai di MPR, dan kalau sampai terjadi penundaan satu tahun, dua tahun atau tiga tahun, sah-sah saja. Deddy Corbuzier penasaran apakah nanti tidak balik di zaman Soeharto. Menurut Luhut, kekebasan dulu tidak seperti sekarang, sekarang rakyat boleh bersuara. “Kebebasan dulu tidak seperti sekarang. Sekarang ini orang boleh bersuara, dulu ga berani, bisa bonyok. Sekarang apa yang ga dibilang Pak Jokowi, Pak Jokowi diem saja, sekarang apa saja ribut, pak Jokowi dibilang tidak konstitusional, wong beliau ga ngomong, itu suara dibawah kan, artinya ini belum tentu, kenapa mesti repot,” jelas Luhut. Menurut Luhut, suara rakyat jika memang suara itu besar, DPR atau partai politik pasti dengar, dan itu merupakan konstituen. Apabila rakyat terus berkembang, bilang di DPR dan MPR, konstitusi yang dibikin yang harus ditaati presiden, karena konstitusi yang memerintahkan presiden. (*)

Negara Lebih Radikal Daripada Ustad Penceramah

BY FNN Jum'at, 11 Maret 2022 23:38:56 0

Bangsa ini tidak bisa distikma-stikma. Stigma radikal itu justru paradoks. Karena pemerintah sendiri sesungguhnya itu radikal: Mengganti Pancasila dengan Liberalisme Kapitalisme dari sistem presidensil! Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila JAGAT media sosial kini tengah ramai dengan munculnya 180 daftar nama penceramah radikal dan intoleran. Ingat kata Radikal jadi ingat dengan sahabat saya, Prof Suteki, Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang. Radikal itu menurut kamus beliau yaitu RADIKAL. Ramah Terdidik dan Berakal . Daftar 180 para ustad penceramah yang distikma radikal telah beredar luas. Geger! Ustad Abdul Somad dan Felix Siauw Masuk Dalam 180 Daftar Penceramah Radikal. Isu radikal terus digoreng bahkan SKB 11 Instansi telah diterbitkan dengan dibentuknya portal untuk melaporkan ASN yang radikal. Apa itu radikal? “Apa kriteria radikal? Kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disampaikan bahwa yang menjadi kriteria adalah pertama anti-Pancasila, anti-kebinekaan, anti-NKRI, anti-Undang-Undang Dasar 45.” Kenapa kemudian kelompok radikal tersebut lebih memilih ideologi tertentu dibanding dengan Pancasila. Padahal Pancasila sebagai dasar negara sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia dan para pendiri bangsa. Mereka itu anti-Pancasila, tidak mau negara Indonesia berdasarkan asas Pancasila. Tetapi maunya adalah mereka ingin mengubah negara Indonesia yang Pancasila menjadi negara khilafah. Rupanya, paradox tujuan isu radikal itu hanya untuk yang mempunyai paham Khilafah. Paham Liberalme Kapitalisme tidak menjadi radikal.Padahal hari ini Pancasila sebagai Ideologi negara sudah diganti dengan liberalisme kapitalisme. Apakah BNPT akan mengatakan, Liberalisme dan Kapitalisme itu Radikal yang telah menggantikan Pancasila? Marilah kita dengan jujur melihat keadaan bangsa ini sejak UUD 1945 diamandemen negara ini sudah tidak berdasarkan Pancasila. Padahal, Pancasila yang diuraikan dalam alenea ke IV Preambule UUD 1945 adalah desain negara yang kemudian oleh pendiri negeri ini diuraikan di dalam batang tubuh UUD 1945. Menjadi ideologi Pancasila itu ya batang tubuh UUD1945. Bagaimana ideologi Ekonomi kita ya pasal 33 ayat 1 s/d ayat 3 adalah sistem Ekonomi kita. Bagaimana dengan sistem negara? Sistem negara itu ada di pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Jadi, MPR menjadi lembaga Tertinggi Negara menjalankan kedaulatan rakyat. Kemudian MPR merumuskan Politik negara yang disebut GBHN. Setelah GBHN terbentuk dipilihlah Presiden untuk menjalankan GBHN. Maka Presiden adalah Mandataris MPR. Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri maupun politik kelompoknya, apalagi petugas partai. Bagaimana dengan Bhineka Tunggal Ika? Jadi, sistem MPR itulah Bhineka Tunggal Ika. Mengapa di sistem ini semua elemen terwakili di samping DPR ada utusan daerah dan utusan golongan? Utusan itu keterwakilan, oleh sebab itu bukan ditentukan oleh banyak-banyakan suara yang melahirkan mayoritas minoritas ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika. Dari uraian diatas sebetulnya siapa yang anti Pancasiala, anti UUD1945, anti Bhineka Tunggal Ika? Bahkan siapa yang mengganti NKRI yang berdasarkan Pancasila menjadi Liberal Kapitalisme. Pertanyaan berikutnya, siapa yang Radikal itu? Harusnya segera sebelas instansi pencetus SKB dan BNPT tentang Radikalisme mengambil kaca dan belajar sejarah apa itu Indonesia? Bagaimana mungkin tidak paham apa itu Indonesia? Apa itu Pancasila? Apa itu Bhineka Tunggal Ika? Dan apa itu NKRI? Kok berani membuat kreteria yang mereka sendiri nggak paham. Bangsa ini tidak bisa distikma-stikma. Stigma radikal itu justru paradoks. Karena pemerintah sendiri sesungguhnya itu radikal: Mengganti Pancasila dengan Liberalisme Kapitalisme dari sistem presidensil! Jadi tidak mungkin ideologi negara Pancasila bisa dijalankan jika diletakan pada sistem Presidensil yang basisnya individualisme, liberalisme, dan juga kapitalisme. Juga tidak mungkin tujuan negara Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia tersebut diletakan pada sistem presidensil yang basisnya adalah  individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Pancasila itu antitesis dari semua itu dan Pancasila itu ialah Kolektivisme, Integralistik, Organis, kebersamaan, tolong-menolong, gotong-royong, permusyawaratan perwakilan. Onok rembuk yo dirembuk. Bukan banyak-banyakan suara kalah-menang pertarungan. Pancasila itu bersistem sendiri atau sistem MPR. Menolak sistem di MPR sama artinya  menolak ideologi Pancasila. Amandemen UUD 1945 tidak hanya mengganti pasal-pasal UUD 1945 saja. Dengan diamandemen dan diubah 300 persen tersebut, bukan hanya aliran pemikiran Pancasila saja, tetapi negara kekeluargaan yang sudah menjadi kesepakatan diganti dengan sistem individualisme, ini radikal. Maka kekuasaan bukan lagi dimusyawarahkan, justru menjadi rebutan dengan model pertarungan kalah menang banyak-banyakan suara. Kuat-kuatan dengan model demokrasi Liberal. Bagaimana mungkin Indonesia mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia kalau UUD hasil amandemen dasarnya saja perseorangan Liberalisme Kapitalisme akibat semakin tidak dipahami apa itu Pembukaan UUD 1945 dan apa itu Pancasila! “Berdasarkan kepada ide-ide yang dikemukakan oleh berbagai anggota dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu tersusunlah Pembukaan UUD 1945, di mana tertera lima azas Kehidupan Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila, berbangsa dan bernegara”. “Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan pasal-pasal berturut-turut dalam 16 (enambelas) Bab, 37 pasal saja ditambah dengan Aturan Peralihan, terdiri dari 4 (empat) pasal dan Aturan Tambahan, berhubung dengan masih berkecamuknya Perang Pasifik atau pada waktu itu disebut Perang Asia Timur Raya”. “Karena telah tercapai mufakat bahwa UUD 1945 didasarkan atas sistim kekeluargaan maka segala pasal-pasal itu diselaraskan dengan sistim itu. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga keluar. Sehingga politik luar Negeri Indonesia harus ditujukan kepada melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan segala bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segala bangsa”. (*)

Musisi Doddy Hermanto: Musik dan Teknologi Keniscayaan

BY FNN Jum'at, 11 Maret 2022 22:21:45 0

Jakarta, FNN - Hari Musik Nasional Tahun 2022  masih diwarnai kondisi keprihatinan, karena masih berlangsung di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Hampir tiga tahun Covid-19 mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan musik nasional. Menurut musisi Doddy Hernanto, kondisi pandemi seperti memaksa para musisi, tidak ada pilihan lain agar siap memasuki era baru yang serba mengandalkan  teknologi internet. \"Suka atau tidak suka, revolusi digital tidak bisa dihindari, meski masalah rasa yang tidak bisa digantikan,\", tutur gitaris one finger, kepada FNN, di Jakarta, Sabtu, 12 Maret 2022.  Menurut gitaris yang akrab disapa Mr D, kini sudah tidak zaman lagi musisi harus tampil di panggung  lalu mengumpulkan  masa. Zaman kejayaan musisi aksi atau show di panggung cenderung  berisiko tinggi dan akan memicu covid-19 yang kini variannya semakin banyak. \"Bukankah  pertunjukan musik kini kebanyakan secara daring hybrid?\" Menurut pria  yang tinggal di Surabaya itu, para musisi termasuk para seniman lain,  harus sungguh-sungguh memanfaatkan  teknologi sebagai  keharusan agar terus  eksis diterima pasar. \"Berkarya dan terus  berkreativitas adalah kunci mati tidaknya dalam menghadapi pasar musik yang ketat,\" ujarnya.  Sedangkan terkait peran teknologi dan musik itu, Doddy Hernanto berupaya mempersembahkan QR Art kepada para seniman dan para pencipta lagu kebangsaan Indonesia. Langkah kreativitas itu,  antara lain bertujuan  mengeksplore sekaligus mengingatkan rakyat kembali  tentang maestro para pencipta lagu kebangsaan Indonesia dalam balutan teknologi QR Art.   “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bung Karno mengingatkan,  jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,\" tuturnya. Mengutip ahli saraf  Massachusetts Institute of Technology (MIT),  otak dapat mengindentifikasi  gambar yang dilihat hanya dalam 13 milidetik. \"Statistik telah menunjukkan, visual diproses 60.000 kali lebih cepat di otak ketimbang teks,\" kata Doddy.  Jadi Doddy mengingatkan, agar para musisi dan seniman tidak putus asa,  harus  bergairah dan  ramah memanfaatkan teknologi informasi. Sebab, keadaan telah berubah. Faktanya, dunia pendidikan termasuk di tanah air juga berubah. Sekolah dan kampus-kampus tetap melakukan daring.  Selama pandemi, Doddy  sudah memamerkan karya  QR Art - nya secara virtual melalui ragam medsos (media sosial) dan dapat ditengok di  @sabakdigital https://instagram.com/sabakdigital?r=nametagserta media-media lain yang sudah terverifikasi. Menyinggung soal QT Art dan musik  Doddy  berpendapat, QR Art adalah  satu jejak rekam digital yang penting juga bagi dunia musik.  Ia telah membuat  sebanyak  9 QR Art yang khusus dipersembahkan bagi  para musisi atau pencipta lagu kebangsaan Indonesia. (BS).adi Doddy mengingatkan, agar para musisi dan seniman tidak putus asa,  harus  bergairah dan  ramah memanfaatkan teknologi informasi. Sebab, keadaan telah berubah. Faktanya, dunia pendidikan termasuk di tanah air juga berubah. Sekolah dan kampus-kampus tetap melakukan daring.  Selama pandemi, Doddy  sudah memamerkan karya  QR Art - nya secara virtual melalui ragam medsos (media sosial) dan dapat ditengok di  @sabakdigital https://instagram.com/sabakdigital?r=nametag serta media-media lain yang sudah terverifikasi. Menyinggung soal QT Art dan musik  Doddy  berpendapat, QR Art adalah  satu jejak rekam digital yang penting juga bagi dunia musik.  Ia telah membuat  sebanyak  9 QR Art yang khusus dipersembahkan bagi  para musisi atau pencipta lagu kebangsaan Indonesia. (BS).

Warga Tak Perlu Resah, ID FOOD Siap Amankan Pasok Minyak Goreng untuk Masyarakat

BY FNN Jum'at, 11 Maret 2022 21:27:43 0

Jakarta, FNN – Induk Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD berkomitmen terus melakukan pendistribusian minyak goreng untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit yang berlaku sejak 1 Februari 2022. Upaya tersebut dilakukan melalui pemerataan pendistribusian minyak goreng di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Komersial ID FOOD Frans M. Tambunan, Jumat, 11 Maret 2022, di Jakarta. Menurutnya, sejak awal Januari 2022 ID FOOD telah berperan aktif menjalankan pendistribusian minyak goreng ke sejumlah titik di wilayah Indonesia sebagai upaya pengendalian harga.  Frans mengatakan, sampai dengan 10 Maret 2022, ID FOOD telah mendistribusikan minyak goreng sebanyak 8,1 juta liter, yang terdiri dari 6,4 juta liter minyak goreng curah, 1,6 juta liter minyak goreng kemasan, dan 27 ribu liter minyak goreng jerigen. Jumlah tersebut didistribusikan ke 402 titik di seluruh Indonesia, yang tersebar di provinsi Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta. “Seiring perkembangan harga minyak goreng yang masih fluktuatif, kegiatan pendistribusian minyak goreng akan terus dilakukan ID FOOD ke pasar-pasar rakyat dengan mengandalkan cabang perdagangan dan logistik ID FOOD Group yang tersebar di seluruh Indonesia,” ungkapnya. Lebih lanjut Frans mengatakan, lini bisnis distribusi dan logistik ID FOOD yang dimotori PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Rajawali Nusindo menjadi ujung tombak dalam skema pendistribusian minyak goreng ke para pedagang dan konsumen. Pendistribusian dilakukan dengan menerjunkan armada truk tangki minyak goreng langsung ke pasar-pasar tradisional. Pihaknya memilih untuk langsung turun ke pasar guna memastikan minyak goreng disalurkan kepada pihak yang tepat, dalam hal ini pedagang dan konsumen akhir. “Salah satu hal yang menjadi perhatian kami adalah memastikan minyak goreng didistribusikan kepada pihak yang tepat, salah satunya dengan cara turun langsung ke pasar tradisional dan membatasi jumlah pembelian,” paparnya. Menurut Frans, untuk memastikan pendistribusian berjalan lancar dan tepat sasaran, berbagai langkah mitigasi dan persiapan telah dilakukan. Salah satunya menjalin kolaborasi dengan menggandeng berbagai pihak dari mulai supplier, pelaku usaha, pengelola pasar, serta otoritas kemanan setempat.  “Kolaborasi yang baik dengan instansi dan lembaga terkait serta berbagai pelaku usaha mulai dari private sector dan UMKM menjadi kunci untuk memperlancar alur distribusi sehingga mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng,” ujarnya. Ia berharap, pendistribusian yang akan terus dilakukan secara masif dalam beberapa hari ke depan tersebut dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, Holding BUMN Pangan ID FOOD akan membantu pemerintah mendorong pemerataan distribusi minyak goreng di seluruh Indonesia. Ia berharap program tersebut dapat berjalan mengingat saat ini pasokan minyak goreng sudah cukup melimpah.  “Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai stok meskipun rantai distribusi minyak goreng belum berjalan normal,” ujarnya. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, akan terus memantau ketersediaan minyak goreng dengan harga sesuai HET. Mendag akan menindak tegas pelaku penimbunan minyak goreng yang mengakibatkan harga bergejolak di tengah surplusnya pasokan daerah. Menanggapi kondisi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, Menteri BUMN Erick Thohir berpendapat, hal ini merupakan peran tugas dan tanggung jawab BUMN. Di mana BUMN tak hanya menjalankan fungsi korporasi, tetapi juga wajib melayani masyarakat dengan baik. Menteri Erick meyakini, perlu kolaborasi antara Pemerintah dengan pelaku usaha untuk mengurai kondisi ini. Ia pun mengajak perusahaan swasta dan pelaku usaha minyak goreng yang memiliki kapasitas produksi lebih tinggi untuk membantu agar dapat menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Merespon kondisi terkini, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menggelar rapat koordinasi Badan Pangan Nasional bersama sejumlah lembaga dan pelaku usaha. Dalam rapat tersebut membahas dan disepakati diantaranya pencantuman label harga pada kemasan minyak goreng. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah spekulasi kenaikan harga jual yang dapat merugikan masyarakat. Ia mengatakan, dengan langkah ini diharapkan masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga yang sesuai dengan HET. Untuk mengatasi situasi ini, Arief mengatakan, semua pihak yang berkepentingan, khususnya para pelaku usaha minyak goreng perlu duduk bersama menyamakan semangat untuk memberikan service level yang baik kepada masyarakat. (mth)  

Immanuel Ebenezer Uji “Kesaktian” Denny Siregar

BY FNN Jum'at, 11 Maret 2022 20:39:03 0

Jakarta, FNN – Perseteruan antara Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer dengan pegiat media sosial Denny Siregar yang selama ini dikenal sebagai “BuzzerRp” berbuntut ke polisi. Bahkan, Immanuel Ebenezer yang akrab dipanggil Noel itu yakin, Denny Siregar akan mendekam di tahanan atas perbuatannya menyerang ketua Relawan JoMan tersebut. Sebelumnya, Denny Siregar menyerang Immanuel Ebenezer karena menjadi saksi meringankan dalam persidangan mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman di PN Jakarta Utara, Rabu (2/3/2022). Melalui sebuah video podcast yang diunggah kanal YouTube Macan Idealis pada Kamis, 3 Maret 2022, Immanuel Ebenezer mengaku akan melaporkan Denny Siregar atas perbuatan tidak menyenangkan. Noel yakin, “Kali ini saya akan melakukan hak konstitusi saya, hak hukum saya, berkaitan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Denny Siregar,” katanya dalam kanal YouTube Macam Idealis pada Jumat, 4 Maret 2022. Noel menyebutkan, dirinya mempersilahkan Denny Siregar untuk berbeda pandangan politik, namun jangan sampai menghina. “Bayangkan, dia boleh tidak suka dengan pandangan saya, silakan, itu hak politik, hak demokrasi dia, tapi Anda jangan menghina saya,” tegas Noel. Ia juga tidak masalah jika dipecat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra. “Yang kedua, saya punya hak hidup di Republik ini, jangan dicabut dong hak perdata saya, minta-minta pecat saya dari Komisaris BUMN, gak jadi komisaris saya juga hidup kok enak,” tuturnya. Noel sangat yakin bahwa Denny Siregar akan ditangkap “Saya yakinkan suatu saat nanti Denny Siregar akan ditangkap. Dia akan diadili atas perbuatannya sendiri. Kalau tak ditangkap, saya punya risiko untuk ditangkap juga. Ini pertarungan harga diri. Ini pertarungan aktivis jalanan dengan aktivis media sosial,” tegas Noel. “Pertarungan” dua sosok dalam satu gerbong pendukung Presiden Joko Widodo tersebut diungkap oleh wartawan senior Hersubeno Arief dalam akun YouTube di Hersubeno Point FNN. Denny Siregar, salah satu buzzer pemerintah yang paling terkenal ini bakal menghadapi “uji kesaktian”. “Saya menggunakan kata “uji kesaktian”, dan bukan “uji nyali”,” ujar Hersubeno. Karena selama ini meski berkali-kali sudah dilaporkan ke polisi, tapi hingga  sekarang belum ada satu pun kasus-kasusnya diproses polisi. Setidaknya 7 kasus ujaran kebencian membelit Denny Siregar. Denny Siregar melalui unggahan konten-kontennya di media sosial maupun di akun YouTube-nya ini banyak sekali dia memproduksi narasi-narasi yang  semacam ini. Salah satunya itu adalah dalam kasus yang dilaporkan oleh Forum Mujahid Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ketika itu Denny Siregar menyebut seorang santri cilik sebagai seorang calon teroris. Kasusnya sudah dilaporkan ke Polda Jabar pada Juli 2020. Jadi, kalau Juli 2020 sampai sekarang di hampir dua tahun. Tapi hampir 2 tahun kasusnya lama dan belakangan diketahui sudah limpahkan ke Polda Metro Jaya pada Januari 2022. Kepala Humas Polda Metro Jaya Kombespol Rendra Zulfan membenarkan kasus Denny Siregar sudah limpahkan ke Polda Metro Jaya. Karena lokasi kejadiannya bukan di Jabar, tapi di DKI Jakarta. Akankah laporan Immanuel Ebenezer atas Denny Siregar yang sama-sama satu barisan pendukung Presiden Jokowi diproses polisi, seperti sesumbar Noel, akan memberi pelajaran kepada Denny Siregar atas tindakannya? Selain itu, Noel mengaku sebagai seorang pemaaf, tapi ini tak berlaku bagi Denny Siregar. “Saya orangnya pemaaf tapi kali ini saya mau kesampingkan rasa maaf saya itu ke Denny Siregar,” ujarnya. (mth)    

Ilmuwan IRH Ungkap Bahan Cineol Bisa Basmi COVID-19

BY FNN Jum'at, 11 Maret 2022 18:55:42 0

Jakarta, FNN - Profesor Dr Joko Ahmad Sampurno mengatakan bahwa keluarga alkohol generasi 10 yaitu Cineol bisa dijadikan bahan untuk membasmi dan membunuh Covid-19 dengan menggunakan teknologi Eukalyptus Machine Air (EMA) sebagai alat untuk memburu dan membasmi Covid-19 di ruangan dan di dalam tubuh manusia. Menurut Prof Joko, Covid-19 itu sendiri merupakan hasil ciptaan manusia yang dikembangkan untuk menyerang enam titik di dalam tubuh. Sementara virus alami influenza hanya menyerang satu titik dan tidak memicu kematian. “Perlu teman-teman wartawan pahami, Covid-19 itu ciptaan manusia. Bedanya apa? Ciptaan manusia sama ciptaan Tuhan. Virus ciptaan Tuhan hanya menyerang satu titik yaitu misalnya kalau virus herpes menyerang kulit, virus flu menyerang hidung. Kalau Covid-19 menyerang 6 titik, hidung, tenggorokan, paru-paru, lambung, usus 12 jari, dan mulut,” ujar Joko melalui keterangan resminya pada Jumat (11/3) hari ini. Joko menilai, pencipta Covid-19 cukup piawai, namun dia bersama tim Asosiasi G.50 Indonesia berhasil menemukan cela dan bahan untuk membasminya. Karena virus itu akan mati terpapar sinar ultraviolet sinar matahari jika ada di luar ruangan dan bertahan dalam sirkulasi udara di dalam ruangan. Sementara di dalam ruangan, Ceniol bisa digunakan untuk membunuhnya. “Kalau di luar udara terbuka pasti nggak ada. Saya jamin di luar ini nggak ada Covid-19 karena dia langsung terkena sinar ultraviolet matahari, tetapi ini yang di dalam ruangan pasti ada. Nah untuk membasminya bisa dengan alkohol jenis Ceniol dipadukan melalui teknologi EMA,” ungkapnya. Ceniol inilah yang menurutnya mampu memburu dan membunuh Covid 19 di dalam ruangan dan di dalam tubuh manusia. Oleh karenanya, Profesor Joko menegaskan, untuk melindungi masyarakat dari paparan Covid 19 harus dilakukan 4 teknologi basmi Covid 19 yakni, Artificial Intelligence Respirasi Paru-Paru (AIRPP), Humiduty Machine Reducer (HMR), Eukalyptus Machine Air (EMA) sebuah mesin pembunuh Covid di luar dan di dalam tubuh manusia, dan Program Zero Mortalitas Medis Anti Covid-19 (PZMM) melalui pendekatan fisika, kimia, biologi dan teknologi kedokteran. “Jadi ada 4 teknologi yang kita ciptakan. Satu saja nggak bisa, dua nggak bisa, harus minimal 4. Jadi, yang pertama Covid itu harus dibasmi, dilumpuhkan dulu supaya tidak mematikan. Tidak perlu takut karena teknologi pembasminya sudah ditemukan,” ungkap Joko menjelaskan didampingi oleh Anggota DPR RI Komisi VII Ir Ridwan Hisjam. Joko menegaskan, hasil temuannya itu akan didedikasikan untuk masyarakat Indonesia khususnya dan dunia secara umum agar bisa segera digunakan dan manusia bisa kembali hidup normal tanpa prokes dan menggunakan masker. Saat ini masyarakat atau para ahli yang ingin mengetahui informasi tentang Cineol dan EMA, Joko menyiapkan sarana informasi melalui Jagad Anyar Gumelar dinomor 081282217375. Diketahui sebelumnya, hasil temuan Ceniol ini juga mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih yang ikut meluncurkan teknologi EMA di UC UGM Bersama Profesor Joko A Sampurno. “Inovasi teknologi ini bagus sekali sebagai alternatif untuk membunuh virus dan mikro organisme, itu dimungkinkan aman untuk apabila terhirup atau tersentuh manusia,” pungkas Daeng melalui keterangan resminya kepada awak media. (bsa)

Kejagung Sita 20 Bidang Tanah Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di LPEI

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 22:10:29 0

Jakarta, FNN - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset milik tersangka kasus dugaan korupsi LPEI berinisial JD berupa 20 bidang tanah dan bangunan di atasnya. “Dengan total 66.414 meter persegi di Kedunganyar dan Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspen Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Adapun bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut adalah Pabrik Kertas PT Summit Paper dan PT Gunung Gilead. Penyitaan tersebut dilakukan oleh tim Kejaksaan Agung berdasarkan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 80/Pen.Pid/2022/PN.Gsk tanggal 24 Februari 2022. “Terhadap aset-aset tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya,” kata Ketut Sumedana menerangkan. Penyitaan aset milik tersangka yang berhasil disita merupakan aset milik dan atau yang terkait tersangka JD di Kedunganyar dan Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tersangka JD disangka terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait dengan penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019. Kasus tersebut diduga telah menyebabkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp2,6 triliun. (mth/Antara)

Polda Siapkan Pengamanan Rute Konvoi Presiden dan Pebalap MotoGP

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 22:06:15 0

Jakarta, FNN - Polda Metro Jaya segera menyiapkan pengaman rute yang akan dilalui oleh konvoi Presiden Joko Widodo dan 20 pembalap MotoGP dalam rangka mempromosikan kegiatan balap motor MotoGP Mandalika. \"Prinsipnya, kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, akan mengamankan secara maksimal,\" kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, di Jakarta, Kamis. Zulpan mengatakan, pihak kepolisian bisa saja menerapkan rekayasa arus lalu lintas maupun penutupan jalur dalam rangka pengamanan rute yang akan dilalui oleh konvoi presiden dan 20 pebalap MotoGP pada 16 Maret 2022. Namun, pihak kepolisian belum bisa mengungkapkan mengenai rencana rekayasa arus lalu lintas selama parade. \"Kita belum tahu rute pastinya, jaraknya berapa, tapi pasti pengamanannya maksimal,\" ujarnya. Lebih lanjut, dia mengatakan, rencana rekayasa arus lalu lintas tersebut akan dirapatkan lebih dahulu dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sebagai pemegang komando prosedur tetap (protap) pengamanan RI 1. \"Kehadiran Presiden ada protapnya, kita akan kerja sama dengan unsur TNI dan Paspampres. Pengamanan lain sepanjang jalur pasti kita amankan,\" katanya. Zulpan menambahkan, di dalam rombongan 20 pembalap MotoGP itu ada Presiden Joko Widodo, sehingga protap pengamanannya adalah protap pengamanan RI 1, yang melibatkan Paspampres, TNI dan kepolisian,\" pungkasnya. (mth/Antara)

Presiden Bertolak ke DIY dan Akan Hadiri Dies Natalis ke-46 UNS Solo

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 22:00:42 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo pada Kamis petang, bertolak ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kunjungan kerja, termasuk di antaranya menghadiri Dies Natalis ke-46 Universitas Sebelas Maret (UNS) Kota Surakarta. Kepala Negara terbang dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, didampingi Ibu Iriana Joko Widodo menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekira pukul 18.30 WIB. Setibanya di Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto, Kabupaten Sleman, DIY, Presiden dan Ibu Negara langsung bermalam di Istana Kepresidenan Yogyakarta, demikian keterangan pers yang diterima di Jakarta. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden Jokowi dijadwalkan memberi pengarahan pada acara Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS pada Jumat (11/3), sembari meninjau serta meresmikan sejumlah fasilitas di kampus tersebut. Selain Ibu Negara, Presiden juga didampingi rombongan antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim; Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono; Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono; dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (mth/Antara)

SKK Migas Tambah Fitur Baru di Sistem IOC

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 21:45:20 0

Jakarta, FNN - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menambah fitur baru analitik data pada sistem Integrated Operation Center (IOC) untuk pengelolaan data produksi dan lifting. Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrachman mengatakan penyempurnaan IOC tersebut akan membantu upaya SKK Migas dalam menangani unplanned shutdown. \"Harapannya dengan data analityc yang bisa diperoleh dari IOC dapat dilakukan upaya pencegahan sedari awal, sehingga kejadian unplanned shutdown bisa ditekan secara bertahap agar pelaksanaan produksi migas kedepannya menjadi semakin excellent,\" kata Fatar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Beberapa modul baru yang SKK Migas tambahkan ke sistem IOC, di antaranya dasbor lanjutan operasi produksi, dasbor pengeboran (eksplorasi dan pembangunan), dasbor badar udara, dasbor terminal, dasbor HSE level satu, dasbor kesehatan, dasbor keamanan, dasbor keadaan darurat, dasbor lingkungan, dasbor manajemen proyek, hingga dasbor pemeliharaan fasilitas operasi. Fatar optimistis kebutuhan energi fosil akan terus meningkat seiring pertumbuhan data beli dan jumlah populasi manusia, meski persentase energi minyak dan gas bumi akan berkurang pada bauran energi nasional. Saat ini, produksi minyak per hari masih belum mencukupi kebutuhan nasional yang mencapai 1,5 juta barel dan diperkirakan kebutuhan minyak di tahun 2030 bisa meningkat di atas 2 juta barel per hari. \"Untuk memenuhi kebutuhan minyak secara keseluruhan masih belum, setidaknya upaya peningkatan produksi minyak di tahun 2030 dapat mengurangi gap, sehingga mengurangi impor. Ini peran lain hulu migas dalam mendukung perekonomian agar anggaran negara dapat dipergunakan untuk membangun sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat,\" terang Fatar. Lebih lanjut ia menyampaikan data yang paling mudah dicari saat ini berbentuk digital. Transformasi oleh SKK Migas, menurutnya adalah transformasi untuk mengejar ketertinggalan produksi dengan tantangan adanya energi transisi. \"Digitalisasi sebagai enabler memegang peranan yang penting dalam upaya mencapai target 2030. Kecepatan menjadi sangat penting dengan adanya IOC yang terus diperbaharui modul-modulnya, maka proses-proses pengambilan keputusan di hulu migas bisa menjadi lebih cepat dan akurat,\" pungkas Fatar. (mth/Antara)  

BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Layanan Gagal Ginjal

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 21:39:13 0

Jakarta, FNN - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk peserta yang didiagnosa penyakit gagal ginjal. “BPJS Kesehatan melakukan simplifikasi prosedur melalui kemudahan akses pelayanan dan administrasi bagi pasien cuci darah/hemodialisis (HD) yang menjalani perawatan terapi rutin di rumah sakit,” ujar Ghufron, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu. Perpanjangan rujukan juga dapat dilakukan di rumah sakit melalui aplikasi Vclaim tanpa perlu mengurus ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Masa berlaku rujukan pun diperpanjang menjadi 90 hari, tambahnya. Penyakit gagal ginjal merupakan salah satu penyakit katastropik atau penyakit berbiaya mahal, yang ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Dalam kesempatan tersebut, Ghufron juga menjelaskan pembiayaan untuk kasus penyakit katastropik, tetap menempati proporsi terbesar dari total biaya pelayanan kesehatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Biaya katastropik mencapai 21-25 persen dari biaya pelayanan kesehatan rujukan pada tahun 2018 - 2021. Sementara untuk diagnosa gagal ginjal, termasuk dalam empat terbesar pembiayaan katastropik yaitu 10 persen dari total biaya katastropik pada tahun 2021. “Meskipun selama pandemi adanya penurunan kunjungan layanan kesehatan secara keseluruhan, tetapi khusus untuk kasus-kasus katastropik seperti gagal ginjal tetap tinggi karena peserta tetap rutin berkunjung ke rumah sakit untuk mendapat layanan. Pada tahun 2021 ada 6,3 juta layanan (kasus) gagal ginjal dengan biaya sekitar Rp6,5 triliun,” jelas Ghufron. BPJS Kesehatan menjamin berbagai pelayanan kesehatan gagal ginjal mulai dari transplantasi ginjal dengan biaya sekitar Rp378 juta untuk satu kali tindakan, cuci darah/hemodialisis dengan biaya Rp92 juta/per tahun jika dilakukan 2 kali seminggu per pasien, dan layanan CAPD dengan biaya Rp76 juta/per tahun untuk satu pasien. Sementara untuk sebaran pembiayaan pelayanan hemodialisis, berdasarkan kelompok usia, secara umum pembiayaan terbanyak didominasi pada kelompok usia 51-55 tahun. Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin laki laki, dan usia termuda peserta yang memanfaatkan pelayanan hemodialisa dimulai dari kelompok usia 0-5 tahun. Untuk itu, Ghufron juga mengungkapkan perlu edukasi dan penerapan pola hidup dan sehat agar kasus gagal ginjal ini tidak terus meningkat. “Pelayanan transplantasi ginjal saat ini direkomendasikan oleh para ahli sebagai terapi yang lebih baik dibanding terapi lainnya karena kualitas hidup lebih baik dan cost effectiveness. Namun yang saat ini menjadi tantangan adalah ketersediaan donor ginjal dan perlu adanya penambahan fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan transplantasi ginjal. Saat ini baru 10 rumah sakit yang bisa melakukan transplantasi,” tambah Ghufron. Hadir dalam konferensi pers tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Pernefri Aida Lydia, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI Elvieda Sariwati, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir dan Managing Director PT. FMC Indonesia Parulian Simandjuntak. (mth/Antara)

Anggota DPR: Penundaan Pemilu Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 21:33:57 0

Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda menegaskan usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah diatur jelas dalam konstitusi. \"Komisi II sudah sepakat pelaksanaan pungut hitung dilakukan 14 Februari 2024,\" kata Rifqi dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis. Dia mengatakan apabila ada keinginan untuk melakukan amandemen, maka prosesnya akan panjang dan sudah diatur sedemikian rupa. \"Kalau amandemen itu dibuka, artinya bukan hanya isu kepemiluan yang akan dibahas, tetapi juga isu-isu yang lain,\" tambahnya. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menegaskan sikap partainya sudah jelas menolak usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal senada juga disampaikan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Menurut Titi, dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) telah menunjukkan sebagian besar responden tidak ingin penundaan Pemilu Serentak 2024. \"Survei LSI, 74 persen tidak ingin ada penundaan Pemilu dan sepaket dengan perpanjangan masa jabatan presiden,\" katanya. Dia mengatakan penundaan pemilu hanya akan memunculkan kerugian dan kemunduran langkah demokrasi Indonesia. \"Itu merupakan kemunduran demokrasi,\" ujarnya. Sebelumnya, usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 muncul dari tiga ketua umum partai politik, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. (mth/Antara)  

Jokowi: Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe Kombinasi yang Sangat Baik

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 20:32:17 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan pasangan Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, adalah kombinasi yang sangat baik. \"Baru saja kita lantik Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita dan Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita. Menurut saya (mereka) adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik,\" kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis. Presiden Jokowi melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Istana Negara Jakarta, Kamis, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. \"Pak Bambang, beliau memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning,\" tambahnya. Presiden juga mengatakan Bambang Susantono meraih gelar S2 dan S3, serta berpengalaman di bidang transportasi dan keuangan. \"Kemudian juga terakhir memegang di Vice President di ADB (Asian Development Bank). Saya kira dari sisi semua sisi ini lengkap,\" katanya. Sementara Dhony Rahajoe, lanjut Jokowi, memiliki pengalaman panjang di bidang properti. \"Kemudian didukung Pak Dhony, yang mempunyai pengalaman di bidang properti, dari A-Z pernah mengalami,\" tukasnya. Dia juga berharap keduanya dapat berkoordinasi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju terkait pembangunan IKN. \"Sehingga akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Suharso (Monoarfa) untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti dengan Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum) dalam pelaksanaan lapangan, terutama di kawasan inti pemerintahan dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut,\" katanya. Dengan kepemimpinan Bambang dan Dhony, Jokowi berharap IKN dapat menarik minat para investor. \"Saya harapkan karena yang berminat dengan Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak baik dari domestik maupun dari luar,\" katanya. IKN sendiri mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare, yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Bambang Susantono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Bidang Manajemen dan Pembangunan Berkelanjutan ADB sejak Juli 2015. Dia pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan pada 2009-2014 dan pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007-2010. Pria kelahiran 4 November 1963 itu adalah lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1987 dan berkarir sebagai pegawai negeri di Departemen Pekerjaan Umum. Bambang memperoleh gelar master tata kota dari University of California, Berkeley pada 1996 dan master bidang transportasi dari universitas yang sama pada 1998. Ia lalu mengambil program doktor bidang perencanaan infrastruktur masih dari University of California. Sementara Dhony Rahajoe sebelumnya menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land. (mth/Antara)

Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Daging dan Telur Ayam Ras

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 17:07:59 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi lanjut menguat seiring meredanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Rupiah bergerak menguat 47 poin atau 0,32 persen ke posisi Rp14.295 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.342 per dolar AS. \"Sentimen pasar terhadap aset berisiko kembali terlihat positif pagi ini. Ketegangan yang sedikit mereda di Ukraina membantu sentimen positif tersebut,\" kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Kamis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan tidak lagi mendesak keanggotaan NATO yang menjadi salah satu alasan Putin menginvasi Ukraina. Di sisi lain, harga minyak mentah juga terlihat menurun. \"Ini bisa membantu penguatan rupiah terhadap dolar AS hari ini dengan potensi penguatan ke kisaran Rp14.300 dan resisten di kisaran Rp14.380,\" ujar Ariston. Dari dalam negeri, lanjut Ariston, kebijakan pemerintah yang melonggarkan aktivitas ekonomi dan bersiap masuk ke fase endemi, juga membantu penguatan rupiah. \"Tapi di sisi lain, dolar AS terlihat menguat terhadap mata uang regional dan utama dunia pagi ini. Ini bisa menahan penguatan rupiah,\" kata Ariston. Menurut Ariston, penguatan dolar mungkin bisa disebabkan oleh kemungkinan kebijakan kenaikan suku bunga acuan AS yang akan diumumkan minggu depan. \"Situasi perang mendorong kenaikan inflasi global dan juga di AS yang bisa memaksa The Fed menaikan suku bunga acuannya,\" ujar Ariston. Rupiah pada hari ini diperkirakan bergerak di kisaran Rp14.340 per dolar AS hingga Rp14.440 per dolar AS. Pada Rabu (9/3) lalu, rupiah ditutup menguat 54 poin atau 0,38 persen ke posisi Rp14.342 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.396 per dolar AS. (mth/Antara)

Pemerintah Jaga Stabilitas Harga Daging dan Telur Ayam Ras

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 17:03:11 0

Jakarta, FNN - Pemerintah berupaya untuk bisa menjaga stabilitas harga daging dan telur ayam ras di tingkat konsumen pada tahun 2022, menyusul produksi daging dan telur ayam ras yang diprediksi surplus. Rata-rata harga daging ayam ras nasional per 8 Maret 2022 mencapai Rp36.000 per kg dan harga telur ayam ras nasional mencapai Rp24.850 per kg. \"Harapan kami secara perlahan kita bisa menjaga stabilitas harga dan produk unggas terus tercipta di level harga keekonomian,\" kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam webinar \"Geliat Bisnis Udang dan Unggas di Tahun Macan Air\" yang dipantau di Jakarta, Kamis. Musdhalifah menjelaskan harga daging ayam ras di tingkat konsumen pada awal tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan, namun kemudian turun pada Februari dan kini mulai beranjak naik. Sementara harga telur ayam ras di tingkat konsumen cenderung turun, namun kini harganya mulai naik. Produksi daging ayam ras pada 2022 diperkirakan mencapai 4,07 juta ton dengan total kebutuhan mencapai 3,19 juta ton. Dengan demikian, maka diperkirakan terjadi surplus produksi sebesar 883 ribu ton. Produksi telur ayam ras pada 2022 pun diprediksi mencapai 5,92 juta ton, melebihi kebutuhan yang mencapai 5,31 juta ton sehingga ada surplus sebesar 615 ribu ton. Untuk itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 16 Februari 2022 terkait pengaturan dan pengendalian produk DOC final stock ayam ras pedaging untuk Februari dan Maret melalui cutting HE fertile. \"Ini terus dijalankan dan mudah-mudahan bisa mengatasi overstock yang terjadi di ayam ras maupun di telur,\" katanya. Tidak hanya harga daging dan telur ayam ras, pemerintah, lanjut Musdhalifah, juga berupaya menjaga harga livebird dan telur ayam ras di tingkat peternak agar tidak turun di bawah harga acuan. Harga livebird di tingkat peternak disebutnya cenderung turun namun mulai Maret harga perlahan mulai membaik. Demikian pula telur ayam ras di tingkat peternak pada awal 2022 yang cenderung turun dan berada di bawah harga acuan. Namun, sama halnya dengan livebird, harga mulai beranjak naik. Rata-rata harga livebird nasional per 7 Maret 2022 mencapai Rp20.552 per kg dan harga telur ayam ras nasional di tingkat peternak mencapai Rp21.535 per kg. (mth/Antara)  

Sandiaga Optimistis Ekspor Produk Ekraf Akan Meningkat Tahun Ini

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 16:58:25 0

Pontianak, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno optimistis ekspor produk ekonomi kreatif (ekraf) para pelaku usaha di Indonesia akan meningkat pada tahun ini. \"Beberapa tahun lalu produk ekonomi kreatif kita menembus rekor dari segi ekspor, mencapai lebih dari 21 miliar dolar AS. Dan dengan kondisi yang semakin baik pada tahun ini, saya yakin kita bisa mencapai angka yang lebih tinggi dari itu,\" kata Sandiaga di Pontianak, Kamis. Untuk mencapai target tersebut, katanya, pihaknya akan memastikan bahwa momentum itu akan terbangun tahun ini, sehingga ekspor produk ekonomi kreatif bisa meningkat meningkat termasuk memfasilitasi pelaku usaha untuk tampil di dunia internasional dan global. \"Seperti diketahui, khusus produk ekonomi kreatif, kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membidangi 17 subsektor ekonomi kreatif, salah satunya fesyen dan kami akan membela seluruh produk Indonesia akan go global dan mendunia,\" tuturnya. Untuk itu, pihaknya akan memberikan fasilitas yang terbaik bagi produk-produk ekonomi kreatif agar bisa menembus pasar internasional melalui beberapa link pemasaran yang ada. Sandiaga menambahkan, pihaknya telah menemukan banyak produk yang memang baik dan bagus, sehingga dari beberapa produk yang memang cukup baik akan mendapat pendampingan untuk dikembangkan baik dalam packaging dan pemasarannya. Dia menambahkan, dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif kabupaten dan kota kreatif, Kemenparekraf juga melihat peluang untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. \"Dengan kegiatan Pengembangan KaTa Kreatif Indonesia, saya mengharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi, kreativitas dan prestasi dalam berkarya. Subsektor fesyen diharapkan dapat menjadi lokomotif ekonomi kreatif Kalbar yang dapat mendorong pembangunan daerah,\" katanya. (mth/Antara)

Sri Mulyani: UU HKPD Akan Bereskan Tantangan Desentralisasi Fiskal

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 16:29:23 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) akan membereskan sejumlah tantangan desentralisasi fiskal yang masih terjadi hingga saat ini. “Meski 20 tahun sudah mencapai berbagai capaian (pada desentralisasi fiskal) namun kita mengakui masih banyak tugas yang harus diselesaikan dan diperbaiki,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam kick off Sosialisasi UU HKPD di Jakarta, Kamis. Sepanjang 20 tahun terakhir sebenarnya desentralisasi fiskal telah menghasilkan berbagai kinerja positif, namun ternyata masih terdapat beberapa tantangan yang tidak bisa diselesaikan oleh Undang-Undang sebelumnya. UU HKPD merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU HKPD juga menggabungkan perbaikan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang saat ini diatur dalam UU Nomor 28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperkuat local taxing power. Sri Mulyani menyebutkan beberapa tantangan desentralisasi fiskal yang masih tersisa antara lain meliputi pemanfaatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang belum optimal. Pemanfaatan TKDD belum optimal terlihat dari sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu 30 persen sampai 65 persen yang digunakan untuk belanja pegawai. Kemudian juga adanya ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber belanja modal. Selain itu struktur belanja daerah belum memuaskan karena sebanyak 29.623 program dan 262.135 kegiatan belum fokus serta terdapat dominasi belanja pegawai hingga 32,4 persen sedangkan belanja infrastruktur sangat rendah hanya 11,5 persen. “Belanja-belanja membangun infrastruktur dan perbaikan sosial masyarakat justru masih terbatas,” ujar Menkeu Sri Mulyani. Untuk local tax ratio juga masih cukup rendah yakni tertekan di angka 1,2 persen pada 2020, meski penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) meningkat. Tak hanya itu pemanfaatan pembiayaan masih terbatas, terutama skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah yaitu 0,04 persen dari PDB. “Dibandingkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5 persen PDB pada 2000,” kata Menkeu Sri Mulyani. Sinergi fiskal antara pusat dan daerah juga belum optimal karena masih terjadi mismatch antara program pusat dan daerah, seperti KPBU SPAM Umbulan yang terkendala karena pemda belum membangun sambungan ke masyarakat. Terakhir adalah belum meratanya pelayanan publik seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi adalah Yogyakarta 86,61 dan terendah adalah Kabupaten Nduga 31,55 dengan secara nasional di level 71,94. Untuk akses air minum layak tertinggi di Magelang yakni hingga 100 persen sedangkan terendah di Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06 persen dengan secara nasional di level 89,27 persen. Untuk Angka Partisipasi Murni SMP tertinggi di Kabupaten Humbang Hasundutan mencapai 90,38 persen sedangkan terendah di Intan Jaya 15,94 persen dengan tingkat secara nasional sebesar 80,02 persen. “Dampak akhirnya (UU HKPD) adalah output dan outcome yaitu layanan ke masyarakat membaik dan seharusnya seluruh masyarakat mendapat layanan dengan kualitas yang sama,” tegas Menkeu Sri Mulyani. (mth/Antara)

Rupiah Kian Menguat, Ditopang Redanya Ketegangan Antara Rusia-Ukraina

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 16:25:27 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi lanjut menguat seiring meredanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Rupiah bergerak menguat 47 poin atau 0,32 persen ke posisi Rp14.295 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.342 per dolar AS. \"Sentimen pasar terhadap aset berisiko kembali terlihat positif pagi ini. Ketegangan yang sedikit mereda di Ukraina membantu sentimen positif tersebut,\" kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Kamis. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan tidak lagi mendesak keanggotaan NATO yang menjadi salah satu alasan Putin menginvasi Ukraina. Di sisi lain, harga minyak mentah juga terlihat menurun. \"Ini bisa membantu penguatan rupiah terhadap dolar AS hari ini dengan potensi penguatan ke kisaran Rp14.300 dan resisten di kisaran Rp14.380,\" ujar Ariston. Dari dalam negeri, lanjut Ariston, kebijakan pemerintah yang melonggarkan aktivitas ekonomi dan bersiap masuk ke fase endemi, juga membantu penguatan rupiah. \"Tapi di sisi lain, dolar AS terlihat menguat terhadap mata uang regional dan utama dunia pagi ini. Ini bisa menahan penguatan rupiah,\" kata Ariston. Menurut Ariston, penguatan dolar mungkin bisa disebabkan oleh kemungkinan kebijakan kenaikan suku bunga acuan AS yang akan diumumkan minggu depan. \"Situasi perang mendorong kenaikan inflasi global dan juga di AS yang bisa memaksa The Fed menaikan suku bunga acuannya,\" ujar Ariston. Rupiah pada hari ini diperkirakan bergerak di kisaran Rp14.340 per dolar AS hingga Rp14.440 per dolar AS. Pada Rabu (9/3) lalu, rupiah ditutup menguat 54 poin atau 0,38 persen ke posisi Rp14.342 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.396 per dolar AS. (mth/Antara)

Iran Sukses Luncurkan Satelit Militer Kedua ke Orbit

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 15:49:08 0

Teheran, FNN - Iran pada Selasa (8/3) sukses meluncurkan satelit militer bernama Noor-2 (Light-2) ke orbit dari sebuah gurun yang terletak di Shahroud, wilayah di bagian utara negara itu, demikian dilaporkan kantor berita resmi IRNA. Satelit itu, yang diproduksi oleh Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolution Guards Corps/IRGC) Iran, mengorbit pada ketinggian 500 kilometer dengan menumpang wahana pengangkut Qased (Messenger). Wahana tersebut, yang juga diproduksi mandiri oleh Iran, tersusun menjadi tiga bagian dan menggunakan bahan bakar campuran. Satelit yang digunakan untuk tujuan pengintaian tersebut mencapai orbit dengan kecepatan rata-rata 6,7 kilometer per detik, menurut laporan itu. Noor-2 merupakan satelit militer kedua Iran yang ditempatkan di orbit rendah Bumi. Pada akhir April 2020, IRGC menggunakan wahana pengangkut Qased untuk meluncurkan Noor-1 ke orbit pada ketinggian 425 kilometer di atas permukaan bumi. Saat ini, republik Islam tersebut memiliki dua satelit militer di orbit. (mth/Antara) 

BNBP: Pulau Morotai Berpotensi Gempa Intensitas Sedang Sampai Tinggi

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 15:43:06 0

Jakarta, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengemukakan bahwa Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara memiliki potensi gempa bumi dengan intensitas sedang hingga tinggi \"Sebanyak 5 kecamatan di kabupaten ini berada pada potensi tersebut dengan jumlah luas daerah yang terpapar bahaya mencapai 234.210 hektare,\" kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam taklimat media yang diterima di Jakarta, Rabu (9/3) . Menyikapi potensi bahaya gempa bumi di daerah Kepulauan Morotai tersebut, BNPB terus memberikan imbauan kepada warga agar memahami potensi risiko kegempaan di wilayah masing-masing, dan senantiasa siaga sesuai kondisi rumah masing-masing. \"Upayakan agar tidak menaruh barang-barang yang berpotensi jatuh dan menghalangi evakuasi saat gempa,\" kata Abdul Muhari. Sebelumnya, gempa bumi dengan magnitudo (M) 5,2 terjadi di Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara  pada Rabu pukul 08.49 WIB. Guncangan dirasakan sedang oleh warga, dengan pusat gempa berada pada 60 km timur laut Daruba, Maluku Utara, dengan kedalaman 14 km. BPBD Kabupaten Kepulauan Morotai menginformasikan warganya merasakan guncangan sedang. Guncangan dirasakan sekitar 2 hingga 3 detik. Saat ini dampak gempa masih dalam pemantauan oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Morotai, dan belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan. Sementara itu, berdasarkan analisis pemodelan dari parameter gempa, gempa ini tidak berpotensi tsunami. Analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menyatakan pada guncangan gempa yang diukur dengan skala MMI atau Modified Mercalli Intensity menunjukkan wilayah Morotai mencapai II – III MMII. (mth/Antara)

Target Operasi Lompat ke Gnteng Saat Polisi Gerebek Kampung Bahari

BY FNN Kamis, 10 Maret 2022 15:29:36 0

Jakarta, FNN - Salah seorang warga Kampung Bahari Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang menjadi target operasi berupaya melarikan diri dengan melompat ke atas genteng saat tim gabungan dari Kepolisian, TNI, dan ASN dari Pemerintah Kota Jakarta Utara melakukan penggerebekan di kampung tersebut. Aksi lompat ke atas genteng itu dilakukan, saat tim gabungan yang jumlahnya ratusan personel melakukan penggerebekan di Kampung Bahari, Rabu, untuk memberantas peredaran narkoba. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Wibowo, serta Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, bertanya kepada pemuda tersebut, setelah tertangkap. Dijawab oleh pemuda tersebut bahwa dirinya kaget melihat polisi. \"Warga yang lain juga kaget, tapi tidak lari, kenapa kamu lari,\" kata Kombes Pol Wibowo. Rupanya pemuda tersebut sudah menyalahgunakan narkoba dan takut ditangkap, sehingga berupaya melarikan diri. Kombes Pol Endra Zulpan menuturkan, pemuda tersebut merupakan contoh bahwa narkoba sungguh berbahaya karena dapat membuat penggunanya bereaksi di luar batas kewajaran, seperti melompati genteng. \"Kalau jatuh kan bahaya ini,\" kata Zulpan. Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak bagaimana pemuda itu sempat tersangkut saat melompat genteng, tapi dia masih berdiri dan kemudian melompat lagi di atap rumah. Aksi nekat itu terjadi setelah salah seorang ibu yang diduga pengguna narkoba, diminta petugas memberitahukan posisi rumah tempat target operasi narkoba bersembunyi. Ketika tiba rumah tersebut, terdengar suara mencurigakan dari lantai dua rumah. Saat dihampiri, ternyata ada yang berupaya kabur dengan melompati atap rumah warga. Kepala Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Singgih Hermawan, mengatakan, target operasi yang lari ke atas genteng itu berhasil ditangkap dan saat digeledah, petugas memperoleh barang bukti berupa sabu \"Pada saat kita lakukan penggrebekan memang ada yang melawan, terus lari ke atas genteng. Kita kejar, alhamdulillah dapat dan barang buktinya sabu juga didapat dari pelaku,\" kata Singgih. Singgih mengatakan, di lokasi Kampung Bahari di Jalan Kampung Bahari A5, di belakang Depo T dan K, disinyalir memang kerap menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, kata dia, akan terus meningkatkan pengawasan area tersebut serta menyasar tempat dimana barang-barang haram itu masuk. (mth/Antara)

Target Operasi Lompat ke Genteng Saat Polisi Gerebek Kampung Bahari

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 18:28:26 0

Jakarta, FNN - Salah seorang warga Kampung Bahari Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang menjadi target operasi berupaya melarikan diri dengan melompat ke atas genteng saat tim gabungan dari Kepolisian, TNI, dan ASN dari Pemerintah Kota Jakarta Utara melakukan penggerebekan di kampung tersebut. Aksi lompat ke atas genteng itu dilakukan, saat tim gabungan yang jumlahnya ratusan personel melakukan penggerebekan di Kampung Bahari, Rabu, untuk memberantas peredaran narkoba. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Wibowo, serta Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, bertanya kepada pemuda tersebut, setelah tertangkap. Dijawab oleh pemuda tersebut bahwa dirinya kaget melihat polisi. \"Warga yang lain juga kaget, tapi tidak lari, kenapa kamu lari,\" kata Kombes Pol Wibowo. Rupanya pemuda tersebut sudah menyalahgunakan narkoba dan takut ditangkap, sehingga berupaya melarikan diri. Kombes Pol Endra Zulpan menuturkan, pemuda tersebut merupakan contoh bahwa narkoba sungguh berbahaya karena dapat membuat penggunanya bereaksi di luar batas kewajaran, seperti melompati genteng. \"Kalau jatuh kan bahaya ini,\" kata Zulpan. Berdasarkan pantauan di lokasi, tampak bagaimana pemuda itu sempat tersangkut saat melompat genteng, tapi dia masih berdiri dan kemudian melompat lagi di atap rumah. Aksi nekat itu terjadi setelah salah seorang ibu yang diduga pengguna narkoba, diminta petugas memberitahukan posisi rumah tempat target operasi narkoba bersembunyi. Ketika tiba rumah tersebut, terdengar suara mencurigakan dari lantai dua rumah. Saat dihampiri, ternyata ada yang berupaya kabur dengan melompati atap rumah warga. Kepala Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Singgih Hermawan, mengatakan, target operasi yang lari ke atas genteng itu berhasil ditangkap dan saat digeledah, petugas memperoleh barang bukti berupa sabu \"Pada saat kita lakukan penggrebekan memang ada yang melawan, terus lari ke atas genteng. Kita kejar, alhamdulillah dapat dan barang buktinya sabu juga didapat dari pelaku,\" kata Singgih. Singgih mengatakan, di lokasi Kampung Bahari di Jalan Kampung Bahari A5, di belakang Depo T dan K, disinyalir memang kerap menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, kata dia, akan terus meningkatkan pengawasan area tersebut serta menyasar tempat dimana barang-barang haram itu masuk. (mth/Antara)

Kelompok Milenial Pertanyakan Dasar Alumni AJLK2020 Laporkan Ketua KPK

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 18:12:07 0

Jakarta, FNN - Penggerak Milenial Indonesia (PMI) mempertanyakan dasar pelaporan Ketua KPK Firli Bahuri oleh Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) KPK 2020. \"Pelaporan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengada-ada,\" kata Koordinator Bidang Hubungan Antarlembaga Penggerak Milenial Indonesia (PMI) M. Taufik di Jakarta, Rabu. Menurut Taufik, pemberian penghargaan Ketua KPK kepada pencipta mars dan himne KPK merupakan sebuah kewajiban yang harus didapatkan oleh sang pencipta lagu. \"Tak ada yang salah dari pemberian penghargaan kepada pencipta lagu yang menghibahkan karya intelektualnya kepada lembaga antirasuah itu. Permasalahannya hanya kebetulan sang pencipta lagu adalah istri dari Ketua KPK,\" katanya. Taufik menilai laporan Alumni AJLK2020 ke Dewas KPK tidak akan ditindaklanjuti karena tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan, menurutnya hanya ingin mencari sensasi belaka. \"Tidak akan ditindaklanjuti karena dasarnya tidak ada, hanya sebatas sensasi,\" katanya lagi. Taufik menyebutkan penghargaan kepada sang kreator merupakan hal yang wajar dan harus dilakukan. Dalam konteks tersebut, menurut Taufik tidak ada yang salah dari sikap Firli Bahuri. Taufik menjelaskan bahwa sejak KPK berdiri selama 20 tahun lamanya belum memiliki mars dan himne KPK, terlebih kini berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK lembaga antirasuah berada di bawah kekuasaan eksekutif. \"Sudah 20 tahun KPK belum memiliki mars dan himne. Saat ada yang menghibahkan pikiran dan raganya untuk menghibahkan karya intelektual itu malah dipermasalahkan, \'kan aneh,\" kata dia. Padahal, menurut Taufik, dengan mars dan himne KPK, semangat pemberantasan korupsi di lingkungan KPK bisa makin hidup dan bergelora. \"Mars dan himne ini memiliki semangat yang menggelora dalam jiwa pegawai KPK dalam memberantas korupsi di negeri ini. Harusnya kita apresiasi bersama,\" ujarnya. Taufik meminta masyarakat agar tidak tergiring opini yang menyudutkan Firli Bahuri. Menurut dia, pemberantasan korupsi harus menjadi fokus bersama dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. (mth/Antara)

Mendag Naikkan DMO Minyak Goreng Jadi 30 Persen

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 18:02:02 0

Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menaikkan Domestic Market Obligation (DMO) untuk produk minyak goreng menjadi 30 persen dari sebelumnya 20 persen. \"Kami tetapkan DMO menjadi 30 persen dan akan berlaku besok. Sehingga semua yang mengekspor minyak goreng mesti menyerahkan DMO 30 persen,\" kata Mendag saat menggelar konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu. Kebijakan tersebut diputuskan Kemendag mengingat masih terjadi ketidaklancaran distribusi minyak goreng di pasar-pasar dan untuk menjaga agar stok cukup bagi industri minyak goreng. Menurut Lutfi, kebijakan itu akan berlaku hingga kondisi perdagangan minyak goreng menjadi normal atau hingga seluruh masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Diketahui, HET minyak goreng curah yang ditetapkan yakni Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Lutfi melaporkan, sejak 14 Februari-8 Maret 2022, distribusi minyak goreng telah berjalan di seluruh kabupaten dan kota. Adapun total ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya mencapai 2.771.294 ton dan terdapat 126 penerbitan ekspor dari 56 eksportir. Selain itu, total DMO yang terkumpul sejak kebijakan tersebut ketok palu yakni 573.890 ton dan telah terdistribusi sebesar 415.787 ton dalam bentuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan ke pasar. \"Pendistribusian DMO telah melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi satu bulan yang mencapai 327.321 ton,\" pungkas Lutfi. (mth/Antara)

Amankan Penimbun, Dit Reskrimsus Polda Kalsel Sita 31.320 Liter Minyak Goreng Berbagai Merek

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 16:56:57 0

Banjarmasin, FNN - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) mengungkap penimbunan 31.320 Liter minyak goreng di sebuah Gudang di Jalan Gubernur Suebardjo, Desa Tatah Layap, Kabupaten Banjar. Hal itu disampaikan Dir Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol Suhasto, S.I.K., M.H. didampingi Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i, S.I.K. di depan wartawan dalam Press Release di Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel, Selasa (8/3/2022) pukul 10.30 Wita. Dir Reskrimsus menerangkan pengungkapan ini berlangsung pada Jum’at 4 Maret 2022 yang dilakukan oleh Subdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Kalsel dengan melakukan penggeledahan di Gudang tersebut dan menemukan minyak goreng kemasan sebanyak kurang lebih 1.000 dus dengan berbagai merek dan ukuran. Adapun Minyak goreng yang disita meliputi 7.820 Pcs merk SOVIA, 3.740 Pcs merk SANIA, 2.380 Pcs merk JUJUR, 2.370 Pcs merk FORTUNE, 1.050 Pcs merk FILMA, 410 Pcs merk FRAISWELL, dan 80 Pcs merk BIMOLI, dengan total sitaan sebanyak 16.850 Pcs atau 31.320 Liter. Bersamaan dengan diamankannya barang bukti minyak goreng dengan berbagai merek dan ukuran, petugas juga saat ini juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku berinsial Z yang diduga sebagai pemilik barang bukti minyak goreng tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada orang lain yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Dijelaskan oleh Dir Reskrimsus, modus operandi yang dilakukanb oleh pelaku yakni dengan menimbun barang berupa minyak goreng kemasan berbagai merek tersebut untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian, disampaikan juga bahwa banyak penyebab-penyebab terjadinya kelangkaan bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng ini, seperti melihat situasi global saat ini yang tidak menentu seperti konflik Rusia dan Ukraina, hingga permasalahan-permasalahan penimbunan seperti ini yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng yang perlu diantisipasi, dan syukur Alhamdulillah, Kita sudah dapatkan oknum-oknum yang membuat terjadinya kelangkaan barang dan gejolak harga. Namun untuk kedepannya khususnya menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri, pihaknya dalam hal ini Dit Reskrimsus Polda Kalsel akan terus berupaya melakukan operasi pangan / pasar sebagai upaya pencegahan. Pasal yang disangkakan yakni Pasal 107 jo Pasal 29 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 11 ayat 2 Pepres 71 tahun 2015 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp. 50 Miliar. Sementara itu Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’i, S.I.K. menambahkan pengungkapan penimbunan minyak goreng dengan berbagai merek dan ukuran ini berawal dari adanya informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas dengan melakukan penyelidikan dan penggeledahan. Dalam Press Release tersebut turut hadir Kasubdit I Indagsii Dit Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Leo Martin Pasaribu dan Kasubbid PID Bid Humas Polda Kalsel Pembina TK.I Drs. Hamsan. (mth)  

Erick dan Tony Blair Bahas Peran BUMN Dorong Agenda Presidensi G20 RI

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 16:20:59 0

Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir bertemu dengan Sir Tony Blair dan perwakilan dari Tony Blair Institute for Global Change untuk membahas peranan penting dan kontribusi perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia dalam mendorong pencapaian agenda Presidensi G20 Indonesia. “Sejalan dengan kepemimpinan Indonesia dalam mewujudkan upaya bersama di tingkat global untuk “Recover Together, Recover Stronger” (pulih bersama, dan pulih lebih kuat) melalui Presidensi G20, kami juga percaya akan pentingnya perusahaan-perusahaan BUMN memimpin melalui langkah nyata kami, yang diwujudkan dalam berbagai inisiatif strategis dan transformasi berskala besar yang dapat memberikan dampak global,\" ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Menteri BUMN mengatakan bahwa tahun ini, Indonesia memangku Presidensi G20 dengan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”. Tiga pilar utama menjadi fokus Indonesia dalam Presidensi Indonesia di G20 2022 yaitu: Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Digital, dan Transisi Energi Berkelanjutan. Melalui pilar-pilar ini, Indonesia akan terus memimpin upaya mewujudkan akses vaksin COVID-19 yang merata, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui partisipasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta ekonomi digital. “Saya percaya bahwa dunia tidak hanya akan melihat Indonesia mampu memberikan kontribusi jangka panjang pada tata kelola dunia dan agenda keberlanjutan melalui Presidensi G20, namun juga melihat peranan kunci perusahaan-perusahaan BUMN sebagai bagian dari upaya bersama memajukan perubahan dan kolaborasi di tingkat global,” kata Erick Thohir. Sementara itu, Sir Tony Blair selaku Executive Chairman Tony Blair Institute for Global Change (TBI) menyampaikan bahwa Indonesia memangku Presidensi G20 pada masa yang sangat penting bagi masyarakat dunia. \"Indonesia memangku Presidensi G20 pada masa yang sangat penting bagi masyarakat dunia, dengan agenda, yang tidak hanya memimpin pemulihan global dari pandemi COVID-19, namun juga menciptakan kerja sama internasional yang kuat dan inklusif. Semua ini merupakan nilai-nilai fundamental yang sejalan dengan tujuan dan misi TBI,\" kata Tony Blair. Mantan Perdana Menteri Inggris itu juga mengatakan bahwa pihaknya juga merasa sangat penting untuk membahas peranan jangka pendek badan-badan usaha milik negara (BUMN) dalam mendukung pemulihan global, serta peranan jangka panjang BUMN dalam memperkuat kapasitas kita bersama dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, baik secara individu maupun kolektif. \"Sejalan dengan semangat ini, BUMN di Indonesia tengah menjalani proses transformasi yang penting, dan kami menyambut gembira kesempatan untuk memimpin diskusi global ini bersama Menteri Erick Thohir dan tim Kementerian BUMN,” kata Tony Blair. The Tony Blair Institute for Global Change (TBI) adalah organisasi yang didirikan untuk mendukung lembaga-lembaga pemerintahan dalam membangun masyarakat yang terbuka, inklusif, dan sejahtera dalam arus globalisasi dunia. TBI berkomitmen memberikan dukungan strategis kepada Kementerian BUMN sepanjang Presidensi G20 Indonesia, khususnya pada peranan signifikan perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia, dan di seluruh dunia, dalam mendukung pemulihan global serta pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejak akhir 2019, Kementerian BUMN menggerakkan transformasi menyeluruh di BUMN. Mulai dari klasterisasi, pembentukan berbagai holding, meningkatkan daya saing, profesionalisme, dan tata kelola perusahaan, hingga meningkatkan keterwakilan perempuan dan kaum muda di jajaran direksi BUMN. Berbagai langkah transformasi ini telah menunjukkan hasil nyata, terutama dengan pencapaian laba bersih BUMN secara konsolidasi yang meningkat signifikan, dari Rp13 triliun pada 2020 menjadi Rp90 triliun pada 2021. (mth/Antara)

Harga Minyak Melonjak Karena AS Larang Impor Minyak Mentah Rusia

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 16:15:01 0

New York, FNN - Harga minyak menetap sekitar empat persen lebih tinggi pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena Amerika Serikat melarang impor minyak Rusia dan Inggris mengatakan akan menghapusnya secara bertahap hingga akhir tahun, keputusan yang diperkirakan mengganggu pasar energi global karena Rusia pengekspor minyak mentah terbesar kedua. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei melonjak 4,77 dolar AS atau 3,9 persen, menjadi menetap di 127,98 dolar AS per barel, setelah mencapai tertinggi sesi di 133,09 dolar AS. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS terangkat 4,30 dolar AS atau 3,6 persen, menjadi ditutup di 123,70 dolar AS per barel, setelah mencapai tertinggi sesi 129,40 dolar AS. Harga minyak telah melonjak lebih dari 30 persen sejak Rusia menginvasi Ukraina, dan Amerika Serikat serta negara-negara lain memberlakukan serangkaian sanksi. Sanksi tersebut telah mengubah ekspor minyak dan gas Rusia bahkan sebelum larangan tersebut, karena para pedagang berusaha untuk menghindari pelanggaran sanksi di masa depan. Presiden AS Joe Biden mengumumkan larangan impor minyak Rusia dan energi lainnya. Inggris mengatakan akan menghentikan impor minyak dan produk minyak Rusia pada akhir 2022, memberi pasar dan bisnis waktu untuk menemukan alternatif. Rusia mengirimkan 7 juta hingga 8 juta barel per hari minyak mentah dan bahan bakar ke pasar global. Amerika Serikat mengimpor sangat sedikit minyak dari Rusia, namun larangan itu adalah \"satu lagi sumber kehilangan pasokan,\" kata Matt Smith, analis minyak utama di Kpler. \"Ini hanya satu eskalasi lagi dalam serangkaian peristiwa yang telah mendorong harga minyak mentah dan produknya lebih tinggi,\" tambah Smith. Larangan impor dapat mengirim harga minyak global hingga 200 dolar AS per barel, kata analis di konsultan Rystad Energy yang berbasis di Oslo. Sebelum larangan AS diumumkan, Goldman Sachs telah menaikkan perkiraan Brent untuk 2022 menjadi 135 dolar AS dari 98 dolar AS dan prospek 2023 menjadi 115 dolar AS per barel dari 105 dolar AS, dengan mengatakan ekonomi dunia dapat menghadapi \"kejutan pasokan energi terbesar yang pernah ada\". karena peran kunci Rusia. \"Seberapa tinggi harga minyak bisa naik? Pilih angka, ini pasar yang kacau,\" Mike Tran, analis di RBC Capital Markets, mengatakan dalam sebuah catatan pada Selasa (8/3) pagi. Banyak pembeli sudah menghindari minyak Rusia. Shell PLC mengatakan akan menghentikan semua pembelian spot minyak mentah Rusia setelah menuai kritik atas pembelian yang dilakukan pada 4 Maret. Beberapa pengamat pasar mengatakan reli minyak sudah berlebihan, dan minyak mentah secara singkat menyerahkan sebagian besar kenaikan sekitar satu jam sebelum penyelesaian. Pedagang mengaitkan kemunduran itu dengan laporan tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tidak lagi mendesak untuk menjadi anggota NATO. Pengejaran Ukraina untuk menjadi anggota NATO telah menjadi poin utama perdebatan dalam negosiasi dengan Rusia. Meredupnya ekspektasi untuk segera kembalinya minyak mentah Iran ke pasar global telah menambah tekanan pada harga, karena pembicaraan telah melambat antara Teheran dan kekuatan dunia. Gangguan pasokan datang karena persediaan terus turun di seluruh dunia. Lima analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan rata-rata bahwa stok minyak mentah AS turun sekitar 700.000 barel dalam seminggu hingga 4 Maret. (mth/Antara)

KBRI Tunis Kenalkan budaya Indonesia pada Hari Perempuan Internasional

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 16:10:05 0

Jakarta, FNN - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tunis, Tunisia, memperingati Hari Perempuan Internasional dengan mempromosikan kebudayaan Nusantara. Pada pekan budaya yang digelar oleh lembaga kebudayaan Culturama pada 4-8 Maret di La Marsha, Tunis, KBRI memperkenalkan kesenian Indonesia, seperti tari tradisional dan musik dangdut, dan beragam produk khas, seperti batik, angklung, wayang, dan makanan. Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi mengaku senang dan bangga karena KBRI mendapat kehormatan untuk mempromosikan budaya Indonesia. \"Itu artinya, Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai kebudayaan yang sangat kaya, dan berperan dalam mewarnai kebudayaan dunia, khususnya Tunisia,\" ujar Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi seperti dikutip dalam keterangan tertulis KBRI Tunis, Rabu. Dubes Zuhairi mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia mendapatkan perhatian berkat hubungan bilateral dengan Tunisia yang sudah berlangsung sejak lama. Presiden pertama RI Soekarno mengunjungi Tunisia pada 1960 dan disambut baik oleh Presiden pertama Tunisia Habib Bourgaiba. Pekan kebudayaan itu dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional sebagai apresiasi terhadap peran perempuan dalam merawat kebudayaan, kata KBRI Tunis dalam keterangan tertulisnya. Pekan kebudayaan tersebut juga diikuti oleh perwakilan dari tiga negara lain: Irak, Iran, dan Venezuela. Dubes Zuhairi mengatakan KBRI Tunis sangat aktif mempromosikan kebudayaan Indonesia di Tunisia. \"Kebudayaan Indonesia sangat disenangi di Tunisia karena berhasil mempersatukan kebhinnekaan agama, suku, dan bahasa di tanah air. Kebudayaan adalah kekuatan sebuah bangsa. Sebab itu, negara-bangsa yang mampu melestarikan kebudayaan, akan mampu membangun peradaban yang lebih baik,\" ujarnya. Menurut Zuhairi, kuliner Indonesia sangat diminati, khususnya sate dan kue-kue. \"Mereka menyampaikan kuliner Indonesia enak dan lezat. Yang sangat mengejutkan, mereka juga suka lagu dangdut, yang disertai dengan joget bersama di arena pameran kebudayaan,\" kata Dubes Zuhairi. (mth/Antara)

Menpora Hanya Akan Kirim Cabang Prioritas ke SEA Games Vietnam

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 14:55:22 0

Tangerang, FNN - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menegaskan bahwa pihaknya hanya akan mengirimkan cabang-cabang olahraga prioritas sesuai dengan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), ke SEA Games 2022 Vietnam pada 12-23 Mei. Langkah itu dilakukan mengingat SEA Games hanya sasaran antara pembinaan prestasi olahraga nasional atau evaluasi menuju Asian Games. Namun Zainudin mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) saat ini belum menentukan cabang olahraga mana saja yang akan dikirim ke Vietnam karena masih dalam tahap penilaian tim independen. \"Sekarang ini sedang proses review. Meski pelatnas sudah jalan sejak Januari, tetapi kami memprioritaskan cabang-cabang yang mendukung kami di DBON karena kita akan segera ikut kualifikasi Olimpiade Paris 2024,\" kata Zainudin usai menutup Rapat Anggota Komite Olimpiade Indonesia di Tangerang, Selasa. Kemenpora, lanjut dia, juga akan memfokuskan cabang olahraga yang berpotensi menyumbangkan banyak medali dan berpeluang menjadi juara umum cabang olahraga. Sementara itu, Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari mengatakan partisipasi dalam SEA Games 2022 hanya bentuk solidaritas Indonesia kepada tuan rumah Vietnam dan komunitas olahraga Asia Tenggara karena SEA Games seharusnya digelar pada 2021, namun diundur ke 2022 akibat lonjakan kasus COVID-19 di Vietnam. Penundaan tersebut berakibat kepada pembatasan anggaran persiapan dan keberangkatan menuju multievent dua tahunan itu. Okto, sapaan akrab Raja Sapta, menyatakan pengiriman atlet ke SEA Games harus dibatasi, hanya untuk cabang-cabang olahraga yang berpotensi meraih medali. “Kami memberangkatkan atlet di SEA Games itu bentuk dukungan kita kepada tuan rumah. Jadi tentunya agak kurang tepat apabila ditanya target karena ini bukan tempatnya target, tetapi hanya sebatas partisipasi kita di Asia Tenggara,” kata Okto. “Apabila ada yang mandiri, berdasarkan kesepakatan kami dengan cabor, semua cabor akan kami berangkatkan apabila mereka mau mandiri artinya mereka mau berisiko (membayar) sendiri dan kami akan mendukung mereka,” katanya lagi. (mth/Antara)  

Euro Naik dari Terendah 22-Bulan Karena Laporan Penerbitan Obligasi UE

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 14:42:58 0

New York, FNN - Euro naik dari posisi terendah 22-bulan terhadap dolar AS yang dicapai sesi sebelumnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), sebagian terangkat oleh ekspektasi bahwa zona euro akan meningkatkan pengeluaran fiskal untuk membantu mengimbangi dampak ekonomi dari invasi Rusia ke Ukraina. Investor juga ragu-ragu untuk menjual euro menjelang pertemuan kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) pada Kamis (10/3). Prospek stagflasi telah mendorong para ekonom menyatakan bahwa para pembuat kebijakan mungkin menunda kenaikan suku bunga sampai akhir tahun. Mata uang tunggal Eropa, yang telah terpukul sejak awal gejolak geopolitik terbaru, juga menguat terhadap mata uang lain seperti yen, franc Swiss dan sterling. Bloomberg News melaporkan pada Selasa (8/3) bahwa Uni Eropa berencana secepat minggu ini untuk bersama-sama menerbitkan obligasi dalam skala besar yang berpotensi untuk membiayai pengeluaran energi dan pertahanan. Franziska Palmas, ekonom pasar di Capital Economics, mengatakan bahwa jika dikonfirmasi berita itu akan positif untuk aset-aset zona euro, tetapi itu tidak akan cukup untuk mempertahankan pemulihan mereka. Joe Manimbo, analis pasar senior di Western Union Business Solutions di Washington, percaya euro tampaknya telah menemukan \"dasar tentatif,\" dengan beberapa investor enggan untuk menguji posisi terendah baru menjelang pertemuan ECB. \"Ada risiko bahwa presiden ECB mungkin mengakui kelemahan euro sebagai salah satu hambatan yang dihadapi ekonomi blok itu. Itu sudah cukup untuk menawarkan euro setidaknya penangguhan hukuman sementara,\" tambah Manimbo. Selain itu, harga patokan minyak internasional, minyak mentah Brent, mundur dari level tertinggi 14 tahun Senin (7/3) di bawah 140 dolar AS per barel, yang membantu meningkatkan sentimen euro. Brent masih naik 4,3 persen pada Selasa (8/3) di 128,50 dolar AS per barel. Euro kembali menguat setelah lima sesi penurunan terhadap dolar. Mata uang tunggal naik lebih dari satu sen dari palung 1,0806 dolar AS pada Senin (7/3), terendah sejak Maret 2020 ketika pandemi COVID-19 mencengkeram Eropa. Mata uang tunggal terakhir naik 0,5 persen pada 1,0906 dolar AS. Euro secara singkat diperdagangkan setara dengan franc Swiss pada Senin (7/3) untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun. Euro naik 0,9 persen pada Selasa (8/3) menjadi 1,0134 franc. Pedagang memperkirakan pasar berombak selama beberapa bulan ke depan, dengan pengukur volatilitas euro/dolar pada level tertinggi sejak kekacauan pasar Maret 2020. Ketika euro naik, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang global lainnya, datar menjadi sedikit lebih rendah di 99,15. Itu mengatakan, safe-haven dolar tetap menjadi aset yang diminta meskipun sedikit mundur pada Selasa (8/3). Sejak invasi Rusia pada 24 Februari, dolar telah naik sekitar 3,3 persen karena krisis semakin intensif. Selain reli komoditas, perang dan sanksi Barat berikutnya telah menghancurkan aset-aset Rusia, dengan rubel jatuh ke rekor terendah 160 terhadap dolar dalam perdagangan luar negeri yang tidak menentu pada Senin (7/3). Rubel pada Selasa (8/3) menguat 5,9 persen versus greenback, yang jatuh ke 127 rubel. (mth/Antara)  

Kemenparekraf Fasilitasi 10 Startup RI Ikut Pameran di Amerika

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 13:22:57 0

Jakarta, FNN - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendukung 10 perusahaan rintisan atau startup lokal Indonesia di pameran internasional “South by Southwest Online Creative Industries Exhibition 2022” (SXSW), Austin, Texas, Amerika Serikat, pada 11-20 Maret 2022. Ajang ini merupakan pameran industri kreatif kelas dunia yang mempertemukan perusahaan rintisan maupun perusahaan mapan untuk membangun jaringan dan peluang investasi. “Tahun ini merupakan ke-6 kalinya Indonesia menjadi peserta dan menampilkan sejumlah perusahaan rintisan dengan mengusung tema Exploring Digital Wonders of Indonesia,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan dukungan tersebutselaras dengan isu yang diangkat pada forum Presidensi G20 Indonesia, yakni transformasi digital, terutama terkait kesadaran atas kesehatan global. ”Semangat digitalisasi merupakan salah satu isu prioritas Presidensi G20. Kita perlu berbangga bahwa Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang masuk dalam G20, semoga ke depan makin besar andil Indonesia dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif bagi semua kalangan,\" ungkap dia. Menparekraf memberikan apresiasi terhadap 10 startup yang telah bertahan di tengah pandemi COVID-19 dan berjuang dalam ajang SXSW 2022. Ke-10 startup tersebut yaitu PeduliLindungi yang merupakan aplikasi kesehatan unggulan hasil inisiasi Kementerian Kesehatan, lalu Ruangguru, Eresto, Everidea Interactive, Lokapoin, Omni Hotelier, Ruang Halal, Sahabat Gemarikan, Tiga Token Digital, dan UMG Idealab. Nantinya,10 startup ini akan ditampilkan dalam kemasan Paviliun Indonesia dengan 360 virtual exhibition platform (pameran virtual) yang dapat diakses publik secara luas melalui laman sxsw.indonesia.travel. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Nia Niscaya menyatakan konsistensi kehadiran Indonesia dalam pameran internasional sangat diperlukan untuk menunjukkan industri kreatif Tanah Air memiliki kesiapan dan daya saing tinggi guna menciptakan ekosistem digital yang lebih maju “Kita berharap upaya pemerintah untuk membawa startup Indonesia menembus pasar global dapat berhasil dan berujung pada business deal untuk pengembangan lanjutan perusahaan mereka,” katanya.(mth/Antara) 

KPK Kembali Panggil Ajudan Wali Kota Bekasi Saksi Kasus Rahmat Effendi

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 13:17:44 0

TERKINITERPOPULERTOP NEWSPOLITIKHUKUMEKONOMIMETROSEPAKBOLAOLAHRAGAHUMANIORALIFESTYLEHIBURANNUSANTARADUNIATEKNOOTOMOTIFWARTA BUMIKARKHASCEGAH HOAXFOTOINFOGRAFIKVIDEOINTERAKTIF    Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil ajudan Wali Kota Bekasi Bagus Kuncoro Jati alias Dimas sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi (RE). \"Hari ini, Dimas kembali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka RE terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,\" ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Sebelumnya, Kamis (24/2), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tim penyidik KPK telah memeriksa Dimas sebagai saksi dan mengonfirmasi serta mendalami perihal dugaan adanya peran atau campur tangan Rahmat Effendi dalam pengadaan polder untuk Grand Kota Bintang Bekasi. Pada Kamis (6/1), KPK menetapkan total sembilan tersangka, yakni lima penerima suap dan empat pemberi suap terkait kasus dugaan korupsi tersebut. Para penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). Lalu, pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS). Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran Rp286,5 miliar. Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp21,8 miliar, serta pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar. Selanjutnya, ganti rugi lain berbentuk tindakan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar. Atas proyek-proyek tersebut, Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi. Ia memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek itu serta meminta mereka agar tidak memutus kontrak pekerjaan. Kemudian sebagai bentuk komitmen, Rahmat Effendi diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan sebutan untuk sumbangan masjid. Uang tersebut diserahkan melalui perantara orang-orang kepercayaannya, yaitu Jumhana Lutfi dan Wahyudin. Tidak hanya itu, Rahmat Effendi pun diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait dengan posisi jabatan yang diembannya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi. Ada pula tindakan korupsi terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Rahmat Effendi diduga menerima Rp30 juta dari Ali Amril melalui M. Bunyamin. (mth/Antara)  

KPK Dalami Keikutsertaan Perusahaan Kerjakan Proyek Gereja di Mimika

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 13:11:10 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keikutsertaan perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. Pendalaman itu dilakukan KPK melalui pemeriksaan empat saksi dari pihak swasta di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Selasa (8/3). \"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain keikutsertaan perusahaan para saksi dalam proses pengerjaan sebagai salah satu subkontraktor yang mengerjakan proyek pekerjaan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Empat saksi, yaitu Hermash Budi Yuwono Lukman selaku Direktur PT Waringin Megah, Kadir dari pihak swasta/staf PT Kuala Persada Papua Nusantara serta Hendra Suhedi dan Lily Lawu masing-masing dari PT Waringin Megah. Sementara seorang saksi lainnya tidak menghadiri panggilan tanpa mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya kepada tim penyidik, yakni Lina Wongso dari pihak swasta/CV Caisar. \"KPK mengingatkan untuk kembali hadir pada jadwal pemanggilan selanjutnya,\" ucap Ali. Sebelumnya, KPK pada Senin (7/3) juga bertempat di Gedung BPK Perwakilan Jawa Timur telah memeriksa dua saksi, yaitu Daem Nova Prihanto dari pihak swasta/koordinator Project Manager PT Waringin Megah dan Achilees Hugo Krisna Noya dari pihak swasta. KPK mengonfirmasi keduanya mengenai pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh kontraktor maupun konsultan perencana di mana diduga ada arahan tertentu dari pihak yang terkait dengan kasus agar mengesampingkan aturan-aturan hukum dalam proses pelaksanaan pekerjaan proyek gereja tersebut. KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. Tim penyidik hingga saat ini masih mengumpulkan alat bukti dengan memanggil para saksi yang terkait dengan kasus tersebut. (mth/Antara)

Penumpang KRL Mulai Hari Ini Bisa Duduk Tanpa Berjarak

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 12:44:30 0

Jakarta, FNN - VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menyampaikan bahwa penumpang KRL dapat duduk tanpa berjarak mulai hari ini, Rabu 9 Maret 2022. \"Peningkatan kapasitas ini juga ditandai dengan pengguna kini dapat duduk tanpa berjarak. Petugas KAI Commuter telah mencabut dan membersihkan tempat duduk di KRL dari marka jaga jarak yang sebelumnya ada,\" kata Anne dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Rabu. Anne mengatakan KAI Commuter saat ini menjalankan operasi dan layanan KRL sesuai aturan terbaru dari pemerintah yaitu Surat Edaran Kemenhub Nomor 25 tahun 2022. Dalam aturan tersebut, kereta komuter di wilayah aglomerasi termasuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta–Solo diperkenankan melayani pengguna hingga 60 persen dari kapasitas. Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan peningkatan setelah sebelumnya hanya melayani 45 persen dari kapasitas. \"Dengan dihapusnya marka pada tempat duduk, KAI Commuter mengajak pengguna untuk lebih disiplin mengikuti marka berdiri. Marka berdiri tetap berlaku sejalan dengan pembatasan kapasitas yang diatur dalam SE Kemenhub,\" katanya. Ia melanjutkan untuk anak usia di bawah lima tahun (balita) yang sebelumnya tidak diizinkan menggunakan KRL, kini sudah dapat kembali naik KRL dengan syarat didampingi orang tua dan mengikuti protokol kesehatan secara ketat serta menggunakan KRL di luar jam-jam sibuk. KAI Commuter mengimbau pengguna untuk tetap mengutamakan kesehatan anak terutama yang belum divaksin dan menghindari mobilitas kecuali untuk urusan penting maupun mendesak. Anne menegaskan meski terdapat aturan perjalanan yang lebih fleksibel, sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang membaik, pengguna KRL tetap perlu mengikuti aturan dan protokol kesehatan. \"Pengguna juga wajib sudah divaksin dengan melakukan scan melalui aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan sertifikat vaksin secara fisik,\" ujarnya. Ia menambahkan operasional KRL tetap berjalan pada waktu pukul 04:00 – 22:00 WIB dengan 1.005 perjalanan per harinya. Sementara untuk KRL Yogyakarta–Solo juga tetap beroperasi dengan 20 perjalanan KRL per hari. (mth/Antara)

Teten: Perempuan Merupakan Pemain Utama Keberlanjutan Bisnis UKM

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 12:29:59 0

Kota Batu, FNN - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan bahwa perempuan Indonesia memiliki peran sebagai pemain utama dalam keberlanjutan bisnis UKM di dalam negeri. Dalam sambutan secara virtual pada acara Women 20 (W20) yang diikuti dari Kota Batu, Jawa Timur, Selasa malam, Teten mengatakan bahwa peranan perempuan dalam mengembangkan UKM di Indonesia bukan lagi sebagai pelengkap. \"Perempuan tidak lagi merupakan pelengkap semata, akan tetapi merupakan pemain utama dalam keberlanjutan dari bisnis UKM di Indonesia,\" katanya. Teten menjelaskan, berdasarkan data, jumlah perempuan yang memiliki usaha pada 2021 terus mengalami peningkatan. Para perempuan yang membuka usaha tersebut, memiliki peranan penting dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, 10 persen perempuan di Indoensia telah memulai usaha mereka pada sektor kesehatan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah pengusaha laki-laki yang membuka usaha pada bidang yang sama. Selain itu, lanjutnya, 62 persen perempuan yang memiliki usaha tersebut, menjadikan bisnis yang digelutinya sebagai pemasukan utama. Hal tersebut berarti dalam memulai bisnis tersebut, didorong adanya kebutuhan ekonomi. \"Ini berarti bahwa keputusan untuk memulai bisnis adalah didorong adanya kebutuhan ekonomi, dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan,\" ujarnya. Berdasarkan catatan, menurutnya, lebih dari 64 juta pelaku UKM di Indonesia berkontribusi terhadap 60 persen perekonomian Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) perempuan. \"Memberdayakan UKM di Indonesia, juga berarti memberdayakan perempuan,\" ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah akan terus berupaya untuk memberikan peluang kepada UKM yang ada di Indonesia untuk bisa terus berkembang dan pulih dari hantaman pandemi penyakit akibat penyebaran virus corona. Menurut dia, ada sejumlah langkah yang disiapkan, di antaranya meningkatkan peranan perempuan dalam berwirausaha, keterlibatan aktif UKM dalam ekonomi hijau dan akselerasi UKM Indonesia untuk memasuki era digital. Kota Batu menjadi tuan rumah Women 20 (W20) dengan tema Recover Together, Equally dan dilaksanakan pada 8-10 Maret 2022. W20 dibentuk untuk menekankan pentingnya partisipasi perempuan, terutama dalam pembangunan ekonomi global. (mth/Antara)

Penyerang Kiai Muda Ketua Jatman Indramayu Masih Diperiksa Polisi

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 12:03:47 0

Indramayu, FNN - Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat, masih melakukan pemeriksaan kepada seorang penyerang Kiai muda Ketua Jam’iyyah Ahlith Tarekat Al Mu’tabarah An Nahdliyyah (Jatman) Indramayu, sampai mengalami luka sabetan senjata tajam. \"Iya (terjadi penyerang) pelaku lagi kita periksa,\" kata Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Luthfi Olot Gigantara saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu. Luthfi membenarkan adanya kejadian penyerangan yang dilakukan oleh seorang warga terhadap Kiai muda yang saat ini menjabat sebagai Ketua Jatman Kabupaten Indramayu Farid Ashr Wadaher. Namun ia belum bisa menjelaskan secara terperinci kejadian yang terjadi pada Selasa (8/3) malam sekitar jam 22.30 WIB. Sementara dari informasi yang berhasil dihimpun, pelaku penyerang kia muda itu melakukan aksinya seorang diri. Untuk kronologi dari keterangan para saksi bahwa pelaku membawa senjata tajam berupa arit dan masuk ke kediaman dan mencari Kiai Farid. Namun Kiai Farid sedang tidak ada di rumah, kemudian pelaku langsung melukai istri dan keponakan Kiai Farid yang saat itu sedang berada di rumah. Setelah melakukan penganiayaan menggunakan arit, kemudian mencari keberadaan Kiai Farid dan melihatnya, tanpa berfikir panjang pelaku pun langsung melayangkan arit tersebut ke bagian tubuh Kiai Farid. Sementara Ketua Rabithah Ma’ahid al Islamiyah (RMI) Azun Mauzun mengatakan dari informasi peristiwa itu terjadi saat santri putra dan putri PP An Nur sedang latihan khataman di areal Pondok Pesantren dan kediaman Gus Farid sedang sepi. \"Begitu saya mendapat informasi tersebut saya langsung mendatangi lokasi kejadian di rumah Gus Farid. Pelaku ini masuk ke dalam rumah kemudian mengamuk,\" katanya. (mth/Antara)

Mandalika Berpotensi Gelar Ajang Olahraga Internasional Selain MotoGP

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 11:52:05 0

Jakarta, FNN - Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko Indonesia Tourism Development Coporation (ITDC) Nugdha Achadie mengatakan Mandalika memiliki potensi besar untuk menggelar ajang olahraga internasional lainnya selain MotoGP. Sebab, Kawasan Ekomoni Khusus Mandalika memiliki wilayah yang luas yakni 1.175 hektar. Untuk itu, selain adanya Pertamina Mandalika International Street Circuit yang bakal menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022 pada 18-20 Maret, lokasi ini ini juga bisa menggelar ajang lainnya seperti triatlon, surfing, hingga paralayang. \"Kondisi landscape serta potensi alam sesuai untuk menggelar berbagai jenis olahraga, hiburan yang dipadukan dengan wisata. Seperti Sirkuit Mandalika yang bisa menggelar berbagai ajang balap internasional,\" kata Nugdha Achadie dalam konferensi pers di Mandalika GP Hub, Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta, Selasa (8/3). \"Kalau melihat kondisi alam, olahraga yang bisa digelar itu bisa olahraga air, darat, dan udara. Tidak terbatas pada olahraga yang berbasis otomotif saja. Bisa triatlon, surfing, lari, maraton, paralayang, sepeda, dan lainnya,\" Dia juga mengatakan Mandalika memiliki garis pantai sepanjang 16km dengan lima pantai yakni, Tanjung Aan, Gerupuk, Kuta, Serenting, dan Seger. \"Karakter pasir pada pantai tersebut berbeda-beda. Selain itu, Mandalika juga terkenal dengan budayanya,\" ujar Nugdha. Dengan banyaknya potensi dari KEK Mandalika, lanjut Nugdha, akan mempercepat pemulihan pariwisata Indonesia selepas pandemi COVID-19. Selain itu, juga menciptakan multiplier effect atau efek pengganda ekonomi baik lokal maupun nasional. Nugdha mengambil contoh ajang yang telah terselenggara seperti World Superbike WSBK Mandalika 2021. Perputaran ekonomi mencapai Rp500 miliar. \"Itu pada masa pandemi, bayangkan jika kondisi kembali normal multiplier effect pasti lebih luar biasa,\" katanya. Adapun pada MotoGP Indonesia, dari segi penyerapan tenaga kerja tidak kurang tujuh ribu orang akan terlibat. \"Tim dari Dorna Sports itu paling tidak dua ribu orang yang datang. Nah, untuk itu kami juga mempersiapkan tenaga kerja. Kami kerja sama dengan Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk memberdayakan dan mengoptimumkan tenaga kerja dari Mandalika maupun dari Pulau Lombok. Ini juga akan berdampak pada wilayah di sekitarnya,\" pungkas Nugdha. (mth/Antara)

Radikal dalam Menghakimi Radikalisme

BY FNN Rabu, 09 Maret 2022 11:10:57 0

Saya hanya ingin mengatakan masanya untuk semua menghentikan politisasi isu radikalisme. Selain hanya menambah keresahan dalam masyarakat, juga akan semakin mempertajam kecenderungan karakter  “we vs them” (kami lawan mereka).  Oleh: Imam Shamsi Ali, Ustadz di Paman Sam SERINGKALI kita dengarkan istilah politisasi agama. Tentu yang dimaksud demikian adalah penggunaan atau pelabelan agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Dengan kata lain agama dijadikan obyek demi meraih kepentingan politik. Atau sebaliknya isu agama juga sering dipakai untuk mengganjal lawan politik. Akibatnya dalam penilaian tentang sesuatu atau seseorang tidak lagi berdasarkan nilai baik atau buruknya. Tapi lebih kepada kepentingan politik tertentu. Contoh kecil dalam busana misalnya. Betapa larisnya baju-baju koko dan kopiah di musim-musim politik untuk berkunjung ke masjid-masjid dan majelis ta’lim. Juga banyak politisi wanita yang selama ini alergi dengan hijab tiba-tiba berhijab rapih. Sebaliknya tuduhan-tuduhan ekstremisme atau radikalisme kerap digaungkan dimusim-musim politik. Tentu dimaksudkan untuk menekan dan mengganjal pihak-pihak tertentu yang dianggap gangguan bagi sebagian untuk mendapatkan kepentingan politiknya. Sebaliknya prilaku radikal dan intoleransi dipertontonkan oleh sebagian orang atau sekelompok orang tertentu dengan tanpa malu tetap saja dibiarkan. Bahkan  seolah dipelihara dan mendapat perlindungan.  Akibatnya konsep moderasi atau radikalisme menjadi aneh dan membingungkan. Moderasi menjadi seperti yang sering saya sampaikan berbentuk moderasi sepihak. Sebaliknya radikalisme juga menjadi terasa sangat dipaksakan pada pihak tertentu.  Jahatnya kerap kali label radikal ini tidak berakhir pada tataran persepsi atau wacana semata. Tapi sering menjadi alat perangkap untuk menjerumuskan pihak-pihak tertentu atas nama keamanan dan loyalitas kebangsaan.  Saya kembali teringat peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Di mana saat itu kata radikalisme atau ekstrimisme menjadi kata yang paling populer berdampingan dengan kata “terror”. Sehingga peperangan yang disebut “war on terror” ketika itu tidak bisa dilepaskan dari peperangan kepada mereka yang dilabel “kaum radikal”.  Belakangan opini tersebut semakin tergiring menuju kepada satu kelompok. Yaitu orang-orang Islam yang tidak setuju dengan kebijakan global Amerika dan sekutunya di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.  Tapi oleh pihak-pihak tertentu penggiringan opini semakin mengarah kepada Umat Islam. Pada akhirnya apa yang disebut sebagai peperangan kepada teror atau “war on terror” tadi  berubah menjadi peperangan kepada umat Islam atau Islam (war on Islam).  Inilah Sesungguhnya di kemudian hari yang diterjemahkan oleh Donald Trump dalam sebuah kebijakan “Muslim Ban” atau pelarangan orang Islam masuk Amerika. Dimulai dari 7 negara. Tapi tujuannya mengarah kepada pelarangan secara totalitàs orang-orang Islam untuk masuk Amerika. Pada sisi lain, sejak Bush hingga Trump ada pihak-pihak tertentu yang kemudian dilabeli “Muslim moderate”. Pelabelan itu bukan berdasar pada nilai moderasi itu sendiri. Tapi lebih kepada dukung mendukung untuk kepentingan politik global mereka. Di zaman GW Bush misalnya Saudi Arabia dijuluki sebagai negara/bangsa yang moderate. Saya masih ingat bagaimana Pangeran Bandar bin Sultan, Dubes Saudi untuk AS ketika itu begitu akrab dengan Presiden Bush. Padahal dari sekian yang dituduh sebagai pelaku serangan 9/11 mayoritasnya berkebangsaan Saudi Arabia. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ternyata penilaian radikal dan/atau sebaliknya moderat itu banyak ditentukan oleh kepentingan, termasuk kepentingan politik. Dan pada akhirnya nilai moderasi atau sebaliknya radikalisme itu terasa kehilangan esensinya.  Hari-hari ini Isu radikal kembali ramai dibicarakan. Banyak tokoh agama yang dimasukkan ke dalam deretan Ustadz-Ustadz radikal.  Yang pada umumnya tidak memiliki justifikasi yang jelas.  Beberapa kriteria Ustadz radikal yang disampaikan juga terasa remang-remang dan dipaksakan. Satu di antara kriteri itu adalah anti Pancasila. Dalam perspektif nasionalisme, tentu kriteria ini sah-sah saja. Tapi ancaman terhadap Pancasila memangnya hanya dari para Ustadz? Bagaimana dengan mereka yang berpaham komunis yang mengancam ketuhanan? Bagaimana pula dengan para koruptor yang merusak keadilan sosial dan kemanusiaan?  Hal lain bahwa Ustadz radikal itu sering mengkafirkan. Mengkafirkan sesama Muslim memang dilarang. Bahkan bisa saja yang mengkafirkan itu terjatuh ke dalam kekafiran. Tapi mengkafirkan mereka yang “tidak mengimani” ajaran Islam itu memang demikian adanya . Karena memang kata kafir berarti “tidak mengimani” alias mengingkari. Kata kafir dalam arti “tidak mengimani” inilah yang disebut dalam Al-Quran.  Islam sangat jelas dalam mengatur relasi pwmerintah (raa’i) dan rakyat (ra’iyah). Islam sangat memperketat bolehnya rakyat untuk melawan pemerintah. Tapi Islam pada saat yang sama mengajarkan bahwa mengkritisi pemerintan dalam hal-hal yang salah menjadi kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar. Apalagi dalam tatanan negara demokrasi pemerintah dikontrol oleh kekuasaan tertinggi (rakyat).  Isu lain adalah ekslusifitas yang juga menjadi rancu ketika dihubungkan dengan agama. Karena pada semua agama ada Karakter ekslusif. Khususnya ketika bersentuhan dengan akidah dan ibadah ritual. Umat ini sadar bahwa membangun kesatuan dan ukhuwah itu penting. Baik ukhuwah imaniyah maupun wathaniyah. Tapi bukan berarti membuka batas-batas yang memang berbeda secara mendasar. Ada hal-hal ekslusif dalam beragama. Dan itu tidak perlu dianggap tidak bersahabat. Apalagi dinilai radikal. Demikian juga dalam hal budaya dan tradisi. Islam adalah agama universal. Karenanya Islam ada di seluruh belahan dunia. Mau atau tidak Islam akan bersentuhan dengan semua kultur dan budaya. Namun kehadiran Islam di sebuah lokalitas tidak merubah atau menghapus budaya lokal. Tapi lebih kepada mengoreksi atau membenarkan jika ada yang secara mendasar bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama. Itulah yang disebutkan dalam hadits: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak (maakarimal akhlak)”.  Oleh karena itu kriteria-kriteria yang dijadikan alasan untuk menuduh sebagian Ustadz radikal tidak jelas dan rentang membawa kepada penilaian sepihak. Dan tentunya yang paling mendasar dari semua ini adalah kenapa hanya Ustadz-Ustadz?  Bagaimana dengan pemimpin agama lain? Bagaimana para politisi yang korup? Bagaimana para pebisnis yang ekslusif dan mengancam keadilan sosial? Tidakkah mereka itu termasuk kaum radikal yang mengancam bangsa dan negara?  Saya hanya ingin mengatakan masanya untuk semua menghentikan politisasi isu radikalisme. Selain hanya menambah keresahan dalam masyarakat, juga akan semakin mempertajam kecenderungan karakter  “we vs them” (kami lawan mereka).  Kecenderungan memecah belah atau ‘divide at empire’ ini juga jangan-jangan memang jadi bagian dari pelemahan Umat dan bangsa itu sendiri. Karena sesungguhnya Umat dan tokoh-tokohnyalah, termasuk para Ustadz, yang menjadi tulang punggung ketahanan bangsa.  Dan kecurigaan-kecurigaan itu wajar saja terbangun karena sejak lama semakin terasa jika memang ada “hidden power” yang bermain dan bertepuk di balik layar. Semoga tidak!  Jamaica City, 8 Maret 2022. (*)    

Prabowo-Pangeran Khalid Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan

BY FNN Selasa, 08 Maret 2022 19:50:52 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan HRH Pangeran Khalid bin Salman di Riyadh, Arab Saudi, Senin (7/3). Siaran pers dari Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Selasa menyebutkan, dalam pertemuan dengan Pangeran Khalid selaku Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi ini dibahas penjajakan potensi kerja sama industri pertahanan serta peningkatan kerja sama pendidikan. Pertemuan itu juga membahas upaya peningkatan kerja sama militer dan pertahanan serta isu-isu global dan regional yang menyangkut kepentingan kedua negara. Pertemuan Menhan Prabowo dengan Pangeran Khalid merupakan rangkaian kunjungan kerja Menhan Prabowo ke Arab Saudi, yang di antaranya termasuk menghadiri The IISS Riyadh 2022 dan World Defense Show 2022 yang juga diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo disambut dengan hangat oleh Pangeran Khalid, di mana Menhan Prabowo juga menghadiri undangan makan pagi bersama Pangeran Khalid Bin Salman yang didampingi Panglima Angkatan Bersenjata Saudi Arabia. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo dan Pangeran Khalid juga menikmati kopi khas Arab Saudi sambil bertukar pikiran tentang pertahanan. Kerja sama pertahanan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi telah terjalin dengan baik selama ini. Kerja sama tersebut dikukuhkan dengan \"Defence Cooperation Agreement (DCA) Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia\", pada 23 Januari 2014 di Jakarta dan diratifikasi pada tahun 2018. Dalam bidang pendidikan, Kemhan RI dan Kemhan Arab Saudi telah memiliki program kerja sama pertukaran Perwira sebagai implementasi kerja sama pendidikan dan pelatihan. Indonesia telah mengirimkan 178 orang untuk mengikuti Pendidikan di Arab Saudi dalam kurun waktu 2014-2022, berupa Sesko Angkatan dan Kursus pencerahan Penanggulangan ekstrimisme. Sedangkan Arab Saudi telah mengirimkan dua orang untuk mengikuti Sesko TNI dan Sesko Angkatan Darat. Permintaan terkait penambahan seat Sesko di tiap Angkatan pun akan terus ditambah. (mth/Antara)

Ukraina Mulai Evakuasi Warga Sipil dari Sejumlah Kota

BY FNN Selasa, 08 Maret 2022 19:45:06 0

Lviv, Ukraina, FNN - Pemerintah Ukraina mulai mengevakuasi warga sipil dari kota timur laut Sumy dan Irpin yang berdekatan dengan ibu kota Kiev pada Selasa, kata pejabat Ukraina. Evakuasi itu dimulai setelah pejabat Rusia dan Ukraina sepakat mendirikan \"koridor kemanusiaan\" yang memungkinkan warga sipil meninggalkan kota-kota yang dikepung pasukan Rusia. \"Sejak pukul 09.30 (0730 GMT), lebih dari 150 orang telah dievakuasi dan proses (evakuasi) masih berlangsung,\" kata gubernur Kiev Oleksiy Kuleba. Warga sipil terjebak dalam perang sejak pasukan Rusia menggempur Ukraina pada 24 Februari. Moskow menyebut aksi mereka di Ukraina sebagai \"operasi militer khusus\". Pihak Rusia lantas membuka koridor kemanusiaan pada Selasa sehingga memungkinkan evakuasi warga dari sejumlah kota seperti Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv dan Mariupol, menurut kantor berita Interfax yang mengutip Kementerian Pertahanan Rusia. Kemenhan mengatakan bahwa pasukan Rusia di Ukraina telah memberlakukan \"rezim senyap\" sejak pukul 0700 GMT, Interfax melaporkan. Pada Senin pihak Ukraina menolak usulan Rusia untuk mengevakuasi warga Ukraina ke Rusia atau Belarus. (mth/Antara)  

Para Pejabat Negara Serentak Isi SPT Tahunan 2021

BY FNN Selasa, 08 Maret 2022 19:30:41 0

Jakarta, FNN - Para pejabat negara di Jakarta, Selasa, serentak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak orang pribadi tahun pajak 2021. Adapun pejabat negara tersebut antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, hingga TNI. \"Ini simbol luar biasa baik untuk bisa melihat lembaga negara yang penting dan menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat Indonesia, para pejabatnya pun melaksanakan kewajiban penyerahan SPT tahunan,\" kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Pelaporan SPT Tahunan Oleh Pejabat Negara. Ia pun menuturkan tanggal 31 Maret 2022 merupakan hari terakhir bagi wajib pajak orang pribadi untuk menyerahkan SPT tahunan tahun pajak 2021. Dengan demikian, pengisian SPT diharapkan bisa dilakukan sedini mungkin agar sistem e-filing bisa lebih nyaman digunakan. \"Jadi tidak menunggu sampai hari terakhir atau jam terakhir yang kemudian menimbulkan tekanan kepada seluruh tim untuk bisa menampung SPT tahunan orang pribadi,\" ungkap dia. Maka dari itu, Sri Mulyani berterima kasih kepada para pejabat negara yang mengisi SPT Tahunan 2021 pada minggu yang sangat awal di bulan Maret 2022, sehingga sistem e-filing bisa lebih mengakomodasi. Dirinya pun berharap dengan contoh yang diberikan oleh para pejabat negara, seluruh jajaran kementerian/lembaga di bawahnya hingga masyarakat bisa mengisi SPT Tahunan pajak lebih awal, agar pihaknya bisa terus menjaga kepercayaan masyarakat. \"Mengelola ekonomi dan keuangan negara dalam situasi pandemi adalah peran yang luar biasa besar, sehingga harus dikelola secara hati-hati,\" ujar Sri Mulyani. (mth/Antara)

Kejaksaan Hentikan Penuntutan Atas Tersangka Dian Putri Kumala

BY FNN Selasa, 08 Maret 2022 17:23:42 0

Surabaya, FNN – Senin, 7 Maret 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana menyetujui Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Tindak Pidana atas terdakwa Dian Putri Kumala binti Mulyono dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Dian didakwa melanggar Kesatu Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman “Pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000”; Atau Kedua Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan “Pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000”. Bahwa kronologisnya kecelakaan tersebut terjadi pada Jumat, 14 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. Raya Solo Kec. Jiwan Kab. Madiun, Dian yang mengemudikan mobil Honda Brio warna merah plat hitam NoPol AE-1067-GD. Tanpa memiliki/dilengkapi dengan dokumen SIM A melaju dari arah barat ke timur yang pada saat itu bermaksud akan berbelok ke arah kiri atau utara di persimpangan sebelah timur SMPN 1 Jiwan, yaitu di Jl. Beliton Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Insiden kecelakaan tersebut bermula saat terdakwa lalai dalam mengemudi dimana pada saat akan berpindah lajur ke kiri atau ke utara terdakwa tidak menyalakan lampu sein dan tidak mengamati situasi lalu lintas di belakang dan di samping kiri mobil yang dikemudikannya. Sehingga pintu belakang sebelah kiri bawah Honda Brio warna merah plat hitam NoPol AE-1067-GD yang dikemudikan Dian membentur bodi sebelah kanan bawah sepeda motor Yamaha vega RR warna merah plat merah NoPol AE-5510-NP yang dikemudikan Dewi Endyah Sunartiningtyas. Kemudian seketika itu sepeda motor Yamaha vega RR yang dikendarai Dewi terjatuh ke arah utara di bahu jalan. Upaya perdamaian dilakukan pada hari Selasa, 1 Maret 2022 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun oleh Penuntut Umum Bram Dhananjaya. (mth)  

“Opung” Luhut Inspirator Penundaan Pemilu?

BY FNN Selasa, 08 Maret 2022 17:05:44 0

Jika Presiden Jokowi tidak pernah perintah Luhut untuk mengkodisikan PKB, Golkar, dan PAN untuk perpanjangan masa jabatan, Presiden harus perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk periksa Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN MESKIPUN Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi, sudah membantah kalau usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut didesain oleh Luhut, toh isu ini semakin liar.  Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Tapi, dia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut. “Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini. Tapi, setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu, enggak ada,” katanya seperti dilansir CNNIndonesia.com. Menurut Jodi, pertemuan Luhut dengan petinggi-petinggi partai politik itu adalah hal yang wajar. Selain silaturahmi dengan partai koalisi pemerintah, kata Jodi, Luhut pun terbuka dengan pihak oposisi. Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat, “Tapi bagaimana posisi beliau dalam isu ini saya enggak tahu,” kata Jodi. Konon, misi penundaan pemilu 2024 sebenarnya sudah diupayakan sejak lama. Bukan hanya baru-baru ini. Alasannya, ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan dalam media sosial. Diklaim, ada begitu banyak bahkan mayoritas di medsos yang mendukung jika Presiden Joko Widodo lanjutkan menjabat. Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Diawali Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pada 10 Januari lalu. Dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha. Kemudian dilanjutkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Menurut sumber FNN di lingkungan Istana, sumber kegaduhan penundaan Pemilu 2024 ini tidak lain adalah “Opung” Luhut sendiri. “Opung berambisi untuk membuat pemerintahan Jokowi diperpanjang 2 tahun. Seperti yang dikondisikan Opung pada PKB, Golkar, dan PAN,” ungkapnya. “Janji Opung saat melakukan pendekatan, partai yang berhasil membuat Pemilu 2024 mundur 2026 atau 2017 nantinya akan dapat jatah 1 Menteri atau wakil menteri,” lanjut sumber tadi. Rencana Opung Luhut itu ditentang petinggi PDIP seperti Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, dan Megawati Soekarnoputri. Mereka menentang keras dan melawan ambisi Opung Luhut tersebut.   Sebelumnya, Partai Demokrat dan PKS telah menyatakan sikapnya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 itu. Disusul oleh PDIP dan Partai Gerindra. Tolak penundaan Pemilu 2024. Sikap sama juga sudah diumumkan KPU. Tinggal PPP yang belum menyatakan sikapnya. Diharapkan, PPP bersikap sama. Tolak penundaan Pemilu 2024. “Jika menolak, PPP akan gawat dan hancur pastinya,” ungkap sumber tadi. Semua data korupsi terkait kepengurusan PPP selama ini akan dibongkar ke publik. Sehingga Nahdliyin tahu, bahwa PPP itu partai korup yang harus ditinggalkan umat Islam. Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono menegaskan bahwa Gerindra taat terhadap konstitusi, dimana amanat UUD NRI 1945 jelas memerintahkan bahwa pemilu digelar 5 tahun sekali. Sugiono mengatakan, Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut, lanjutnya, adalah penyelenggaraan pemilu secara tetap dan periodik. Menurutnya, rakyat secara umum telah menunjukkan keinganannya agar pemilu pada 2024 tetap dilaksanakan. Di samping itu, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa pemilu akan diadakan pada 14 Februari 2024. “Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” ungkap Sugiono. “Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut,” lanjutnya. Cerita Zulhas Adalah petinggi PAN Zulkifli Hasan yang membuka cerita pertemuannya dengan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu. Zulhas mengaku diundang “Opung” Luhut khusus membicarakan usulan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari 2024. Opung mengklaim, Presiden Jokowi sudah setuju. Zulkifli lantas meminta pendapat dari elite partainya. Seorang petinggi PAN membeberkan, Zulhas bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan Pemilu 2024 di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai. Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulhas itu sepakat tidak terburu-buru menyampaikan usulan tersebut, dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya. Ketika dikofirmasi soal pertemuannya dengan Opung, Zulhas tak menjawab secara gamblang. “Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut,” ujarnya di DPR, Jumat lalu (25/2/2022). Sepekan kemudian, pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bahir di Kawasan Senayan. Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita, di tengah jamuan, Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga ke pengurus PAN yang masih berada di restoran. Kepada Zulhas, Airlangga menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 itu dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari lalu. Airlangga juga telah meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan Pemilu 2024 ini. Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024. Saat dikonfirmasi, dia mengakui ada perbincangan dengan Airlangga soal penundaan pemilu 2024. “Saya komunikasi dengan Pak Airlangga, tetapi enggak ada setting-an kami bertiga bicara berbarengan ya,” katanya. Karena tidak mendapat dukungan penuh dari partai koalisi, bola panas isu penundaan pemilu 2024, tampaknya siap berganti dengan isu “tiga periode” masa jabatan presiden.  Apakah isu terakhir ini merupakan “Plan B” setelah “Plan A” dinilai gagal meyakinkan parpol koalisi? Seperti dilansir Antara, Senin (7/3/2024), Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan Presiden Jokowi mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilu tetap digelar pada 2024. Presiden saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud. “Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud. Jika Presiden Jokowi tidak pernah perintah Luhut untuk mengkodisikan PKB, Golkar, dan PAN untuk perpanjangan masa jabatan, Presiden harus perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk periksa Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Bila perlu, ormas, individu, pengamat politik, atau pejuang konstitusi juga melaporkan ketiga Ketum parpol itu ke Polri karena telah memfitnah Luhut dan Jokowi untuk muluskan ego politik partai dengan tunda Pemilu 2024. Untuk membuktikan dia tak khianati konstitusi dan berambisi perpanjang kekuasaan. Karena, argumentasi ketiga Ketum partai itu atas perintah Luhut dengan restu Jokowi. (*)

Kemenhub Tunggu SE Satgas Terkait Perjalanan Tanpa Antigen dan PCR

BY FNN Selasa, 08 Maret 2022 07:44:08 0

Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan pernyataan mengenai syarat tes Antigen dan PCR untuk perjalanan transportasi kereta api, laut dan pesawat tidak dibutuhkan lagi. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa informasi mengenai penghapusan syarat tes antigen dan PCR untuk perjalanan, bersumber dari hasil Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada 7 Maret 2022 yang disampaikan oleh Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Pandjaitan. \"Kebijakan tersebut akan dituangkan terlebih dulu dalam Surat Edaran Kementerian dan Lembaga terkait, sebelum diterapkan di lapangan,\" kata Adita dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Adita menjelaskan hingga saat ini syarat perjalanan dalam negeri dan internasional, Kemenhub selalu merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19. Adapun aturan yang berlaku sampai saat ini masih merujuk pada SE Satgas no 22 tahun 2021. \"Kemenhub akan melakukan penyesuaian segera setelah Satgas Covid-19 melakukan revisi terhadap ketentuan yang ada, dan segera mengumumkan kepada masyarakat luas,\" ujarnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring terkait hasil ratas PPKM di Jakarta, Senin (7/3), mengatakan pelaku perjalanan domestik tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif untuk melakukan perjalanan darat, laut maupun udara. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang sudah divaksin lengkap. \"Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif,\" katanya. (mth/Antara)

Rupiah Senin Ini Melemah Dipicu Sentimen Hindar Aset Berisiko

BY FNN Selasa, 08 Maret 2022 07:40:27 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin sore melemah dipicu sentimen hindar aset berisiko akibat konflik Rusia dan Ukraina. Rupiah ditutup melemah 28 poin atau 0,19 persen ke posisi Rp14.415 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.387 per dolar AS. \"Dolar AS menguat dan ada sentimen hindar aset berisiko yang disebabkan ketegangan di Ukraina,\" kata analis Monex Investindo Futures Faisyal dalam kajiannya di Jakarta, Senin. Pasukan Rusia telah menguasai pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa pada Jumat (4/3) lalu dalam apa yang disebut Washington sebagai serangan yang sembrono yang berisiko menimbulkan bencana. Sementara itu dolar AS menguat di tengah pasar yang mencerna data pertumbuhan tenaga kerja AS yang melonjak pada Februari. Kementerian Ketenagakerjaan AS melaporkan Non-Farm Payroll (NFP) mencapai 678.000 pekerjaan, di atas konsensus 400.000 pekerjaan sepanjang Februari 2022 atau tertinggi sejak Juli 2021. Data lainnya, tingkat pengangguran AS tercatat 3,8 persen, lebih rendah dari konsensus 3,9 persen atau terendah sejak Februari 2020. Hal itu meningkatkan optimisme bahwa ekonomi dapat menahan peningkatan tekanan dari ketegangan geopolitik, inflasi, dan kebijakan moneter yang lebih ketat. Rupiah pada Senin pagi dibuka melemah ke posisi Rp14.423 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.401 per dolar AS hingga Rp14.423 per dolar AS. Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin melemah ke posisi Rp14.411 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.383 per dolar AS. (mth/Antara)  

Pelaku Perjalanan Divaksin Lengkap Tidak Perlu Lampirkan Hasil Tes

BY FNN Selasa, 08 Maret 2022 07:36:22 0

Jakarta, FNN - Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut, maupun udara kini tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen atau PCR negatif untuk melakukan perjalanan darat, laut maupun udara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers daring terkait hasil ratas PPKM di Jakarta, Senin, mengatakan kebijakan itu berlaku bagi mereka yang sudah divaksin lengkap. \"Pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif,\" katanya. Luhut yang juga Koordinator PPKM Jawa Bali mengatakan hal itu diputuskan pemerintah dalam rangka transisi menuju aktivitas normal. Kebijakan secara detail akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat. Selain itu, Luhut juga mengatakan seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan PeduliLindungi. Kapasitas penonton yang diperbolehkan akan disesuaikan dengan level PPKM daerah di mana level 4 kapasitas hanya 25 persen; level 3 kapasitas 50 persen; level 2 kapasitas 75 persen; dan level 1 kapasitas 100 persen. Luhut memastikan kebijakan yang diambil pemerintah diberlakukan atas dasar masukan para ahli di bidangnya. Ia juga memastikan semua peta jalan yang dibuat hingga saat ini tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi prinsip bertahap, bertingkat dan berlanjut. \"Semua peta jalan yang dibuat hingga hari ini juga tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahap yang sering kami sampaikan yaitu, bertahap, bertingkat dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan,\" katanya. Luhut juga meminta keterlibatan masyarakat dan edukasi mumpuni pemerintah agar hidup berdampingan bersama Covid-19 nantinya bukan hanya slogan. \"Perlu kami tegaskan semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama ini bukan dilakukan secara terburu-buru. Kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada,\" katanya. Pemerintah memastikan kondisi dan penanganan pandemi Covid-19 saat ini terus membaik. Berdasarkan data, tren kasus harian nasional menurun sangat signifikan, begitu pula kondisi rawat rumah sakit yang juga menunjukkan penurunan. Demikian pula tingkat kematian yang semakin melandai. (mth/Antara)

Menkopolhukam: Sikap Presiden Jelas Pemilu Digelar pada 2024

BY FNN Selasa, 08 Maret 2022 07:31:38 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan Presiden Joko Widodo mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilihan umum (pemilu) tetap digelar pada 2024. Mahfud saat jumpa pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin, menerangkan sikap dan komitmen itu terlihat dari arahan-arahan Presiden kepada para menteri dan kepala lembaga yang meminta Pemilu 2024 dipersiapkan dengan matang. “Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam saat jumpa pers. Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud. “Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud. Ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi pada Rapat 14 September 2021 telah menginstruksikan Menkopolhukam, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan untuk memastikan masa kampanye berjalan efektif dan tidak terlalu lama. Mahfud menambahkan Presiden meminta jarak waktu pemungutan suara dan pelantikan pejabat baru hasil Pemilu dan Pilkada 2024 nantinya tidak terlalu lama demi menjaga suhu politik kabinet baru yang akan terbentuk. Presiden Jokowi, kata Mahfud, telah memanggil langsung petinggi KPU ke Istana pada 11 November 2021. Dalam pertemuan bersama Ketua KPU, Presiden menyatakan ia setuju pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif digelar pada 14 Februari 2024. “Tanggal 14 Februari 2024 itu yang kemudian disetujui DPR, KPU, dan pemerintah pada rapat kerja tanggal 24 Januari 2022,” terang Mahfud. Dengan demikian, Mahfud meminta seluruh pihak untuk tidak meragukan komitmen Presiden Jokowi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. “Sikap presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Mahfud. (mth/Antara)  

Bangun "Gasblock",PGN Komit Majukan Balkondes Karangrejo Magelang

BY FNN Senin, 07 Maret 2022 15:32:39 0

Jakarta, FNN - Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT PGN Tbk berkomitmen terus memajukan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Desa Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, sekaligus mendukung program destinasi superprioritas pemerintah melalui pembangunan \"Gasblock\". Fasilitas Gasblock merupakan ikon terbaru dari Balkondes PGN Karangrejo sebagai perwujudan interaksi dan kolaborasi energi baik gas bumi, yang ramah lingkungan, serta Desa Energi PGN yang unik, asri, dan kaya budaya Indonesia. Siaran pers PGN yang dikutip di Jakarta, Senin menyebutkan beberapa fasilitas baru ditambahkan untuk meningkatkan kenyamanan dan menarik minat wisatawan. Untuk mewujudkan kolaborasi energi dalam lanskap keindahan bumi Borobudur, melalui PGN Solution, PGN membangun pipa gas sepanjang 3.900 meter untuk melayani 204 sambungan jaringan gas bumi rumah tangga warga sekitar balkondes di Dusun Kretek dan Bumen. Sebagai ikon baru, Gasblock memasang monumen meter regulating system (MRS) ukuran G.1600, yang biasanya digunakan untuk pelanggan industri dan bulk customer dengan diameter pipa 12 inci dan 16 inci. Selanjutnya, menggunakan energi gas bumi untuk water heater homestay balkondes, serta meja obor dan obor api abadi di beberapa titik. \"Tujuan dibangunnya Balkondes Karangrejo adalah wadah dan wujud manunggalnya perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, juga memperkenalkan Desa Karangrejo sebagai desa energi,\" ujar General Manager Sales Operation Region 3 Wilayah Jatim Jateng (SOR 3) PGN Iwan Yuli Widyastato dalam sambutannya saat syukuran Balkondes PGN Karangrejo, Sabtu (5/3/2022). Desa Energi Karangrejo sudah tersertifikasi yang membuktikan bahwa layanan homestay dapat diandalkan. Balkondes PGN Karangrejo memiliki layanan homestay, yang terdiri atas empat unit family, dua couple, dan empat room single. Selain itu, juga tersedia restoran, meeting room, dan weeding room. \"Diharapkan, kehadiran PGN mendorong kemajuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan semangat energizing community Subholding Gas Pertamina,\" sebut Iwan. Subianto, selaku Camat Borobudur, mengatakan kerja sama masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan Balkondes PGN Karangrejo diharapkan dapat menjadi panutan bagi 19 desa lainnya di Borobudur. \"Insya Allah tidak lama lagi, kami akan menjadi kecamatan mandiri, diawali dari desa yang mandiri secara anggaran. Desa Karangrejo ini merupakan salah satu desa di Borobudur yang memiliki kemandirian anggaran, sehingga tidak hanya pada dana desa,\" ujarnya. Masyarakat Desa Karangrejo aktif mengelola balkondes dan seluruh keuntungan dari kegiatan wisata masuk ke desa, sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat. Subianto mengungkapkan meski pandemi, Balkondes PGN Karangrejo bisa mendapatkan pemasukan hingga Rp200 juta. \"Sangat bangga dan terima kasih kepada PGN yang telah mendampingi kami di Borobudur, terutama di Karangrejo,\" ujarnya. Sementara, Kepala Desa Karangrejo M Heli Rofikun menjelaskan Karangrejo harus menjadi penopang keberadaan Candi Borobudur. Balkondes ini juga menjadi salah satu andalan wisata Karangrejo yang memberikan penghasilan bagi desa, selain juga banyak warga bekerja di balai tersebut. \"Alhamdulillah, pengembangan pariwisata kami di-support PGN. Selain balkondes, pengembangan spot-spot baru juga diberikan PGN,\" kata Heli. (mth/Antara)

KPK Panggil Wiraswasta sebagai Saksi Proyek Jalan di Buru Selatan

BY FNN Senin, 07 Maret 2022 15:19:28 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil wiraswasta Alder Muharry sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 di Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. \"Hari ini, Alder Muharry diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Alder, lanjut Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS). Sebelumnya pada Rabu (26/1), KPK telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Buru Selatan tahun 2011-2016. Mereka adalah Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) dan Johny Rynhard Kasman (JRK) dari pihak swasta sebagai penerima suap serta Ivana Kwelju (IK) dari pihak swasta sebagai pemberi suap. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Tagop yang menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021 diduga memberikan perhatian lebih untuk berbagai proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buru Selatan, bahkan sejak awal menjabat. Perhatian lebih Tagop tersebut di antaranya mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kepala Bidang Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek. Kemudian, Tagop merekomendasikan dan menentukan secara sepihak terkait dengan rekanan mana saja yang dapat dimenangkan untuk mengerjakan proyek, baik melalui proses lelang maupun penunjukan langsung. KPK menduga dari penentuan para rekanan itu, Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk \"fee\" senilai 7 hingga 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan. Khusus untuk proyek dari dana alokasi khusus (DAK), besaran \"fee\" ditetapkan sekitar 7 sampai 10 persen dan ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan. Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 bernilai proyek sebesar Rp3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) bernilai proyek Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) bernilai proyek Rp14,2 miliar, serta peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar. Atas penerimaan sejumlah \"fee\" tersebut, Tagop diduga menggunakan orang kepercayaannya bernama Johny untuk menerima sejumlah uang dengan menggunakan rekening bank miliknya. Selanjutnya, uang itu ditransfer ke rekening bank milik Tagop. KPK menduga sebagian dari nilai \"fee\" yang diterima Tagop sekitar Rp10 miliar diberikan oleh Ivana karena telah dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015. (mth/Antara)

Ini Alasan Mengapa Anggaran Sirkuit Formula E Bertambah

BY FNN Senin, 07 Maret 2022 15:13:18 0

Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pembangunan sirkuit Formula E dirancang permanen sehingga anggarannya bertambah sebesar Rp10 miliar menjadi 60 miliar. \"Memang ada penambahan anggaran dari Rp50 miliar menjadi Rp60 miliar karena sirkuit itu dibuat permanen,\" kata Riza di Jakarta, Senin. Dengan begitu, lanjut dia, maka sirkuit tersebut dapat digunakan untuk kegiatan berikutnya dan agenda lain sehingga sirkuit tersebut tidak hanya untuk satu kali penyelenggaraan Formula E. \"Kali ini tanggung jawab Jakpro untuk memastikan dibuat sebaik mungkin untuk memenuhi standar yang ada,\" ucapnya. Sebelumnya, melalui laman pengadaan barang dan jasa daring Jakpro, eproc.jakarta-propertindo tertulis nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp50,15 miliar. Penambahan anggaran pembangunan sirkuit balap mobil listrik tersebut diakui Penanggung Jawab Proyek Sirkuit Internasional Formula E Jakarta (Jakarta International E-Prix Circuit/JIEC) dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Ari Wibowo. Ari mengungkapkan, anggaran Rp60 miliar itu seluruhnya digunakan untuk pembangunan trek balapan mobil balap listrik Formula E. \"Anggarannya ini kalau di tahap saat ini kami masih di Rp60 miliar. Saya tidak boleh masuk ke keseluruhan anggaran untuk penyelenggaraan \'event\' ini, karena itu di luar saya,\" ujar Ari kepada wartawan di lokasi pembangunan JIEC di Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu(6/3). (mth/Antara)

Sandiaga Uno Targetkan 100 Desa Wisata dari Majalengka Ikut ADWI 2022

BY FNN Senin, 07 Maret 2022 15:03:04 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan 100 desa wisata dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Jabar), dapat berpartisipasi dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022. “Sehingga kehadiran desa wisata dapat benar-benar menjadi daya ungkit bagi ekonomi desa dan terbukanya lapangan kerja,” kata dia saat melakukan visitasi ADWI 2022 di Desa Wisata Bantaragung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagaimana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin. Dia optimis, desa-desa wisata di Jabar akan mampu menghadirkan peluang bagi masyarakat mengingat provinsi tersebut dianugerahi dengan potensi keindahan alam serta produk ekonomi kreatif yang beragam. Contohnya ialah di Desa Wisata Bantaragung yang memiliki ragam potensi, seperti Ciboer Pass, Curug Cipeuteuy, dan Bukit Semar. Selain itu juga memiliki potensi Burujul Sunrise Point (terasering) yang dikelilingi pegunungan seperti Gunung Jajar Sinapeul di bagian Utara dan Gunung Ciremai di bagian Selatan. \"Hamparan sawahnya mirip di Bali. Dan tentu harapannya juga ada pencak silat di sini agar terus dikembangkan ke depan dengan kolaborasi bersama,\" ujar Sandiaga. Dalam kesempatan tersebut, ia juga melihat adanya sawah yang masih dibajak secara tradisional. Baginya, hal ini harus dilestarikan agar Indonesia memiliki desa wisata yang berdaya saing, berkelas dunia, dan berkelanjutan. Selain keindahan alam, Desa Wisata Bantaragung disebut kaya akan potensi produk-produk ekonomi kreatif, antara lain kuliner, fesyen dan kriya. \"Kita ingin desa yang membangun Indonesia, masyarakat desa harus dapat memberi inspirasi bagaimana kita bangun kearifan lokal berbasis komunitas dan berkelanjutan. Alhamdulillah, banyak desa wisata yang telah mampu membuka lapangan kerja dan bangkitkan ekonomi masyarakat setempat,\" ucap Menparekraf. (mth/Antara)

Pemerintah Targetkan 45 Persen Pemda Masuk Kategori Digital pada 2022

BY FNN Ahad, 06 Maret 2022 20:51:09 0

Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) menargetkan sebanyak 45 persen pemerintah daerah (pemda) akan masuk kategori digital pada 2022. “Untuk mencapai target itu, program kerja Satgas akan diarahkan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu. Airlangga menyebutkan kerja sama pemda dengan berbagai platform digital dalam hal pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) akan berdampak signifikan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD menyampaikan salah satu target dari Program Kerja Satgas P2DD di 2022 adalah mendorong penguatan layanan digital pada 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan melakukan inovasi digitalisasi pemungutan PDRD yang akan diinisiasi seluruh TP2DD. Satgas P2DD juga akan melaksanakan dua kegiatan strategis, yaitu Evaluasi Kinerja Tahunan (Championships) TP2DD dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD yang pertama. “Rakornas sendiri direncanakan akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden RI pada September 2022 mendatang dan akan dihadiri oleh pimpinan K/L terkait serta seluruh kepala daerah selaku Ketua TP2DD,” ujarnya. Adapun hingga akhir 2021, terdapat 191 pemda (35,24 persen dari total pemda di Indonesia) yang berhasil masuk dalam kategori digital. Capaian tersebut ini melampaui target 2021 sebesar 30 persen. Dibandingkan dengan 2020, maka peningkatan transaksi pembayaran digital yang disebabkan peningkatan pemanfaatan pembayaran e-commerce atau marketplace bertumbuh 17,67 persen (yoy), Internet/Mobile/SMS Banking naik 11,51 persen (yoy), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) meningkat 42,94 persen (yoy) serta Cash Management System (CMS) naik 5,56 persen (yoy). (mth/Antara)

Erick: Presiden RI Akan Terima Rombongan Pembalap MotoGP di Jakarta

BY FNN Ahad, 06 Maret 2022 18:26:19 0

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan menerima rombongan para pembalap MotoGP di Jakarta pada Rabu 16 Maret 2022. \"Saya ingin menyampaikan, Alhamdulillah nanti pada Rabu 16 Maret 2022, Presiden Joko Widodo akan menerima juga rombongan dari para pembalap MotoGP yang berkenan hadir ke Jakarta,\" ujar Erick Thohir dalam konferensi pers daring di Jakarta, Ahad. Menteri BUMN menyampaikan terdapat sejumlah nama pembalap MotoGP terkenal yang akan diterima pada 16 Maret nanti seperti, Marc Márquez, Maverick Viñales, Joan Mir, Andrea Dovizioso dan Francesco Bagnaia, serta 12 pembalap MotoGP lainnya yang nantinya juga akan diterima. Terkait kedatangan rombongan para pembalap MotoGP nantinya ke Jakarta, Kementerian BUMN masih terus berkonsultasi dengan pihak Istana Kepresidenan, bahwa nanti agendanya dan semua keputusannya ada di Presiden RI dan tentu dari pihak Istana. \"Kami hanya mendorong bahwa ini kesempatan yang luar biasa bagi Indonesia untuk bisa mempromosikan balap motor yang sangat besar, dan yang paling penting buat kita semua kegiatan MotoGP ini baru tahun pertama dan kita masih punya 9 tahun lagi. Jadi saya rasa persiapan yang kita sudah lakukan di tahun pertama ini tentu tidak hanya Kementerian BUMN, namun Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan para Menteri Koordinator sangat terlibat. jadi memang ini kerja bersama-sama dan gotong royong,\" kata Erick Thohir. Erick juga menambahkan bahwa bagaimana tadi Kementerian BUMN memastikan di lapangan bisa terus terkendali dengan kehadiran Pemerintah Provinsi NTB dan Komandan Lapangan Persiapan MotoGP Mandalika 2022 Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang memang harus menjadi bagian pembangunan sistem yang baik antara pusat dengan daerah. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan ajang balap motor MotoGP di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat sebagai hal yang tepat dalam memposisikan Indonesia di mata dunia. rick Thohir mengatakan bahwa pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan sepak bola U-23 kemudian pada tahun yang sama juga Indonesia menjadi tempat kejuaraan dunia untuk basket bersama dengan Filipina dan Jepang. Artinya ketika bicara national branding penting sekali memposisikan bagaimana Indonesia yang maju dan yang tidak kalah pentingnya Indonesia yang mendunia. Menurut Menteri BUMN, ada kontinuitas dalam memposisikan Indonesia di dunia sebagai negara besar. Erick juga berterima kasih kepada Dorna yang mempercayai penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. (mth/Antara)

Polda Metro Jaya Imbau Klub Pemotor Patuhi Rambu Lalu Lintas

BY FNN Ahad, 06 Maret 2022 18:10:44 0

Jakarta, FNN - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau klub pemotor untuk selalu mematuhi aturan dan rambu lalu lintas saat berkendara di jalan umum. \"Saya imbau kepada adik-adik ini selalu mematuhi rambu-rambu yang ada. Kalau memang ada rambu-rambu di depan ya jangan dilanggar,\" kata Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Sutikno di Jakarta, Minggu. Imbauan itu disampaikan Sutikno dalam jumpa pers terkait penanganan kasus rombongan pengendara supermoto yang menerobos masuk ke Jalan Tol JORR Kelapa Gading-Pulogebang pada Sabtu (26/2) sekitar pukul 03.00 WIB. \"Di situ jelas, rambunya besar, di situ jelas keterangan \'Anda Memasuki Jalan Tol\', jadi agar tidak terjadi seperti kemarin, saya minta kesadaran adik-adik, tentunya klub motor manapun untuk mematuhi peraturan lalu lintas atau rambu-rambu yang ada,\" ujarnya. Kejadian rombongan pengendara supermoto yang menerobos masuk ke Jalan Tol JORR Kelapa Gading-Pulogebang tersebut viral di media sosial dan kemudian diselidiki oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Polisi kemudian menilang 21 unit sepeda motor jenis supermoto yang terlibat kejadian tersebut. Adapun pasal yang dikenakan kepada para pengendara supermoto tersebut yakni Pasal 287 Ayat 1 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dengan pidana maksimal kurungan 2 bulan dan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Sebanyak 21 kendaraan roda jenis supermoto dari berbagai merek tersebut saat ini ditahan di Kantor Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya, Pancoran, Jakarta Selatan, sebagai bukti tilang. (mth/Antara)

PBB: Lebih dari 350 Warga Sipil di Ukraina Tewas Sejak Invasi Rusia

BY FNN Ahad, 06 Maret 2022 18:03:42 0

Jakarta, FNN - Sedikitnya 351 orang di Ukraina dipastikan tewas dan 707 lainnya mengalami luka sejak pasukan Rusia melancarkan serangan pada 24 Februari, meski angka sebenarnya kemungkinan \"jauh lebih tinggi\", menurut misi pemantau PBB, Sabtu (5/3). Sebagian besar korban sipil tewas akibat penggunaan senjata peledak, termasuk penembakan dari artileri berat dan sistem peluncur banyak roket serta serangan udara. Akibatnya, area terdampak pun meluas, kata pemantau dari OHCHR. OHCHR adalah kantor komisioner tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) urusan hak asasi manusia.     \"OHCHR meyakini bahwa jumlah (korban) yang sesungguhnya jauh lebih tinggi, terutama di wilayah kekuasaan Pemerintah dan dalam beberapa hari belakangan, sebab perolehan informasi dari sejumlah titik perang tertunda dan banyak laporan yang masih menunggu konfirmasi,\" katanya. Misi itu menyebutkan bahwa dugaan soal ratusan korban jiwa berjatuhan di Volnovakha belum dikonfirmasi. Di kota itu, jalur evakuasi yang aman sedang diupayakan untuk bisa melewati pengepungan pasukan Rusia. (mth/Antara)

Relawan Blora, Pastikan 2024 Tegak Lurus Kawal Jokowi

BY FNN Ahad, 06 Maret 2022 17:44:40 0

Blora, FNN – Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menggelar silahturahmi di Gor Mustika, Kabupaten Blora Jawa Tengah, Minggu (6/3/2022). Dalam kegiatan itu setidaknya dihadiri  1.800 relawan. Penanggung jawab Silahturahmi Relawan Jokowi, Aan Rochayanto mengatakan pertemuan ini untuk bersilaturahmi dengan para relawan yang sudah berjuang bersama sekaligus menjaga kebersamaan yang selama ini telah ada. “Jadi yang hadir secara undangan hanya 500, tapi karena saking cintanya dan saking pengennya dherek (ikut) silaturahmi ini ada 1.800 orang. Seperti dari petani, semut ireng, pupuk bawang, emak-emak, komunitas vespa dan teman-teman yang saya bisa menyebutkan satu persatu,” kata Aan. Terkait kegiatan itu, Aan menekankan bahwa, para relawan masih akan terus mendukung penuh serta konsisten untuk tegak lurus ke Presiden Jokowi di 2024. Menurutnya, seluruh kebijakan ataupun sikap yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi akan didukung oleh seluruh relawan. Pasalnya, kata Aan, kebijakan tersebut diyakininya merupakan yang terbaik untuk Bangsa dan Negara Indonesia. “Kita relawan itu mengusung apa yang menjadi kebijakan pak Jokowi nanti di 2024. Seluruh relawan yang ada di Kabupaten Blora mendukung dan ikut dherek (ikut) Pak Jokowi di 2024 apapun keputusannya,” ujar Aan. Aan juga menuturkan bahwa para relawan Jokowi ini gabungan dari beberapa elemen yang mungkin secara struktur tidak ada organisasinya. Akan tetapi pihaknya menyatukan untuk bisa mewadahi untuk menyampaikan bagaimana menyatukan dherek Jokowi 2024. Di skala nasional, Aan menyebut, program pembangunan dengan tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang diusung oleh Presiden Jokowi telah dirasakan sepanjang masa kepemimpinannya sebagai Kepala Negara. Tak hanya pembangunan, Aan juga menyinggung konsistensi dan kerja keras dari Presiden Jokowi dalam rangka penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19. Menurutnya, Jokowi telah berjuang menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjaga pertumbuhan perekonomian negara ini. Dari segi penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19, berdasarkan indeks Nikkei, Indonesia menempati posisi pertama di Asia Tenggara terkait dengan hal tersebut. Di sisi lain, menurut Aan, khususnya di Blora, masyarakat termasuk relawan telah merasakan kinerja nyata dan upaya Jokowi dalam hal pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Mungkin temen-temen media bisa merasakan apa yang sudah di bangun di Blora. Seperti Bendungan Randugunting, Bandara Blora, dana bagi hasil migas dan jalan sudah diambil alih Kementerian PPUR,” ucap Aan. “Program pak Jokowi yang berjalan, berproses dan belum selesai kita dukung dan kawal untuk diselesaikan. Karena itu, kami 2024 tegak lurus ikut pak Jokowi, apapun perintah pak Jokowi kita satu komando ikut pak Jokowi,” tutup Aan. (mth/im)  

Minyak Melonjak 7,0 Persen, Konflik Ukraina Hapus Harapan Pasokan Iran

BY FNN Sab, 05 Maret 2022 17:53:29 0

New York, FNN - Harga minyak mentah global melonjak sekitar tujuh persen pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), dalam sesi yang bergejolak karena gangguan ekspor Rusia dari sanksi Barat membenamkan harapan untuk lebih banyak pasokan Iran jika Washington mencapai kesepakatan nuklir dengan Teheran. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei melambung 7,65 dolar AS atau 6,9 persen, menjadi menetap di 118,11 dolar AS per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April terangkat 8,01 dolar AS atau 7,4 persen, menjadi ditutup di 115,68 dolar AS per barel. Itu adalah penutupan tertinggi untuk Brent sejak Februari 2013 dan untuk WTI sejak September 2008. Selama seminggu, Brent naik ke tertinggi intraday sejak Mei 2012 dan WTI ke tertinggi intraday sejak September 2008. Harga minyak reli di awal sesi setelah pasukan Rusia merebut pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Kebakaran di gedung pelatihan padam dan para pejabat mengatakan fasilitas itu sekarang aman. Reli diperpanjang setelah pemerintahan Biden mengatakan sedang mencari opsi untuk memotong impor minyak Rusia dan mempertimbangkan tindakan yang mungkin dilakukan untuk meminimalkan dampak pada pasokan global dan dampak pada konsumen. Minyak mentah berjangka telah melonjak lebih dari 20 persen sejak Amerika Serikat dan sekutunya memberikan sanksi kepada Rusia menyusul invasi 24 Februari ke Ukraina. Penjualan minyak Rusia telah terganggu, dengan penjual merasa sangat sulit untuk membuat kesepakatan bahkan ketika mereka menawarkan diskon besar-besaran untuk patokan minyak mentah Brent. (mth/Antara)  

Polisi Mematangkan Kesiapan Pengamanan MotoGP Mandalika

BY FNN Sab, 05 Maret 2022 17:48:41 0

Lombok Tengah, FNN - Jajaran Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar focus group discussion (FGD) dalam rangka kesiapan pengamanan ajang balap MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika. Kapolres Lombok Tengah AKBP Hery Indra Cahyono, di Praya, Sabtu, mengatakan kegiatan ini sangat perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi dan teknis pelaksanaan tugas di lapangan guna menjamin keamanan dan kelancaran ajang Pertamina Grand Prix Of Indonesia. \"Pengamanan sudah pernah kami laksanakan di ajang sebelumnya, seperti pada saat WSBK dan pramusim MotoGP. FGD ini tetap kami perlukan untuk menyampaikan teknis di lapangan supaya ajang MotoGP berjalan aman dan lancar,\" katanya pula. Untuk personel, kelengkapan dan kendaraan yang akan digunakan saat pengamanan ajang MotoGP telah dipersiapkan dari jauh jauh hari. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pengecekan di lapangan untuk persiapan pos pengamanan serta titik-titik pengamanan di area KEK Mandalika. \"Intinya kami telah mempersiapkan personel, peralatan serta kendaraan yang nantinya akan digunakan pada saat pengamanan Pertamina Grand Prix Of Indonesia,\" katanya lagi. Selain mempersiapkan pengamanan, Polres Lombok Tengah terus melakukan vaksinasi bagi warga supaya mencapai target sebelum perhelatan Pertamina Grand Prix Of Indonesia MotoGP 2022 tanggal 18-20 Maret 2022. Untuk meningkatkan target vaksinasi, pihaknya bersama TNI dan pemerintah daerah selalu mengajak warga untuk melakukan vaksinasi dengan berbagai inovasi seperti tim vaksinasi mendatangi rumah rumah warga door to door dan beberapa tempat pelayanan publik. \"Vaksinasi dilakukan demi mencegah dan menekan penyebaran COVID- 19 serta sangat penting untuk meningkatkan herd immunity,\" katanya. Kapolres Lombok Tengah juga mengatakan, saat ini capaian vaksinasi dosis satu sudah mencapai 91 persen dari target 100 persen. Sedangkan untuk dosis kedua sudah mencapai 75 persen dari target 80 persen sebelum MotoGP. \"Selain dosis satu dan dosis dua, Polres Lombok Tengah juga terus menggencarkan untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster,\" katanya lagi. (mth/Antara)

Tiga Maskapai Internasional Mendarat Perdana di Bandara Ngurah Rai

BY FNN Sab, 05 Maret 2022 17:42:20 0

Jakarta, FNN - PT Angkasa Pura I (Persero) menyampaikan bahwa tiga maskapai rute penerbangan internasional yaitu Jetstar Asia, Garuda Indonesia, dan Scoot sukses melakukan pendaratan perdana di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Jumat (4/3). “Suksesnya pendaratan perdana tiga maskapai rute internasional hari ini menambah optimisme akan kebangkitan industri aviasi dan pariwisata yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 dan diharapkan dapat membawa multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi di Bali,” kata Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Sabtu. Maskapai Jetstar Asia nomor penerbangan 3K243 rute Singapura - Denpasar sukses melakukan pendaratan pada pukul 09.55 WITA menggunakan jenis pesawat Airbus A320 dan mengangkut sebanyak 8 penumpang. Pesawat yang sama dengan nomor penerbangan 3K244 terbang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pukul 10.45 WITA dengan mengangkut 6 penumpang menuju Singapura Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA715 dengan rute Sydney - Denpasar mendarat pada pukul 14.45 WITA menggunakan jenis pesawat Airbus A330 dan mengangkut sebanyak 61 penumpang. Maskapai Scoot nomor penerbangan TR288 dengan rute Singapura - Denpasar mendarat pukul 18.05 WITA menggunakan pesawat Airbus A320 dan mengangkut sebanyak 42 penumpang dan berangkat kembali ke Singapura dengan nomor penerbangan TR289 pukul 18.45 WITA dengan mengangkut 11 penumpang. Ia menjelaskan, maskapai Jetstar Asia mengoperasikan sebanyak 3 penerbangan dalam sepekan yaitu pada Selasa, Jumat & Minggu, Garuda Indonesia mengoperasikan sebanyak 1 penerbangan dalam sepekan pada hari Jumat dan Scoot mengoperasikan sebanyak 3 penerbangan selama sepekan pada Senin, Jumat, dan Minggu. \"Ini juga menambah daftar maskapai internasional yang telah kembali beroperasi di Bali setelah sebelumnya Garuda Indonesia rute Narita - Denpasar dan Singapore Airlines rute Singapura - Denpasar,\" ujarnya. Menurut dia, AP I sebagai pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bersama seluruh pemangku kepentingan terkait berkomitmen untuk terus memastikan seluruh penumpang rute internasional yang datang ke Bali menjalani setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, implementasi protokol kesehatan COVID-19 dilakukan secara ketat untuk menjaga aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan seluruh penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. “Proses pembersihan terhadap area pada fasilitas-fasilitas publik dilakukan secara intens dan berkala menggunakan desinfektan. Kami juga mendorong mitra usaha atau tenant untuk tetap memberikan pelayanan terbaik dan menjalankan penerapan protokol kesehatan dengan ketat,” katanya. Selain itu petugas Angkasa Pura I diwajibkan untuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti kacamata pelindung (goggles) atau pelindung wajah (face shield), masker, sarung tangan serta menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di area-area terminal. Pengaturan jarak atau physical distancing, dilakukan pada area-area seperti ruang tunggu pemeriksaan dokumen kesehatan, area pemeriksaan RT - PCR, imigrasi, check-in counter, security checkpoint, imigrasi, boarding lounge, garbarata, area baggage claim serta area tunggu transportasi publik. Sejak kembali beroperasinya penerbangan internasional oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali (1-28 Februari 2022) trafik penumpang penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mencapai 2.933 penumpang dengan trafik pesawat mencapai 64 pergerakan pesawat. Pada masa sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019, trafik penumpang penerbangan rute internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mencapai 13,8 juta penumpang dengan trafik pesawat internasional mencapai 73.886 pergerakan pesawat. (mth/Antara)

Harga CPO Jambi Naik, Tembus di Atas Rp16.000 per Kilogram

BY FNN Sab, 05 Maret 2022 13:31:01 0

Jambi, FNN - Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan Tandan Buah Segar (TBS) di Jambi pada periode 4-10 Maret 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu CPO naik Rp411 dari Rp14.655 menjadi Rp16.066 per kilogram, sedangkan TBS naik Rp248 dari Rp2.803 jadi Rp3.051 per kilogram. \"Hasil yang ditetapkan tim perumus selain harga CPO dan TBS kelapa sawit naik, inti sawit periode kali juga naik sebesar Rp529 dari Rp12.223 menjadi Rp12.743 per kilogram,\" kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, melalui keterangan tertulis di Jambi, Sabtu. Untuk harga CPO, TBS, dan inti sawit periode kali ini mengalami kenaikan dibandingkan periode lalu berdasarkan hasil keputusan dari kesepakatan tim perumus harga di Jambi bersama para, perusahaan perkebunan sawit, serta pihak terkait. Berikut selengkapnya, harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk periode kali ini adalah Rp3.051 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp3.259 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp3.409 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp3.551 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp3.641 per kilogram. Kemudian untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp3.718 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp3.792 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp3.909 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp3.973 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp3.620 per kilogram. Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha koperasi, dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur. (mth/Antara)  

Biden, Niinisto Pererat Hubungan Keamanan AS-Finlandia

BY FNN Sab, 05 Maret 2022 13:25:05 0

Washington/Helsinki, FNN - Presiden AS Joe Biden setuju untuk memperdalam hubungan keamanan dengan timpalannya dari Finlandia Sauli Niinisto pada Jumat, tapi tak memberikan jaminan formal apa pun kepada negara itu, yang cemas menyaksikan invasi Rusia ke Ukraina. Kedua pemimpin itu juga tak mengatakan Finlandia akan berusaha untuk bergabung dengan NATO atau menjadi sekutu utama Amerika Serikat non-NATO, sebuah posisi yang memberikan kerja sama keamanan yang meningkat. Namun selama satu setengah jam pertemuan Gedung Putih, Biden menyebut Finlandia sebagai \"mitra pertahanan yang kuat\" yang membantu \"respons trans-Atlantik yang bersatu untuk meminta pertanggungjawaban Rusia.\" Rusia tidak ingin Finlandia atau Swedia bergabung dengan NATO dan hanya seminggu yang lalu Moskow membuat peringatan terbaru kepada mereka tentang \"konsekuensi militer-politik yang serius\" jika mereka melakukannya. Niinisto telah menyatakan bahwa Finlandia, anggota Uni Eropa, memiliki hak untuk mengupayakan keanggotaan NATO tapi mengurangi pembicaraan untuk mengupayakan keanggotaan itu di tengah krisis. Pemerintah Ukraina telah mengatakan pihaknya ingin mencari keanggotaan dalam aliansi militer yang dipimpin AS itu dan Moskow ingin Barat menjamin bahwa Kiev tidak akan pernah menjadi anggota. \"Finlandia jelas bergerak menuju kerja sama yang lebih erat dengan Amerika Serikat,\" kata Niinisto kepada wartawan setelah berterima kasih kepada Biden atas \"kepemimpinan\" di \"masa-masa yang sangat sulit.\" Dia mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara Nordik akan \"memulai proses yang jelas untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dan keamanan\" setelah pertemuan dengan Biden yang mencakup panggilan ke Magdalena Andersson, perdana menteri Swedia, tetangga barat Finlandia. Andersson dan Niinisto berencana bertemu di Finlandia pada Sabtu. Perang di Ukraina telah menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara Eropa lainnya yang bertetangga dengan Rusia. Finlandia berbagi perbatasan 833 mil (1.340 km) dengan Rusia dan jajak pendapat menunjukkan dukungan untuk keanggotaan penuh NATO telah tumbuh sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukannya ke Ukraina pada 24 Februari. \"Proses kerja sama keamanan ini menyangkut faktor keamanan dan pertahanan yang konkret, bukan tentang keanggotaan,\" kata Niinisto setelah bertemu Biden. Namun dia menambahkan bahwa Finlandia memenuhi kriteria untuk bergabung dengan NATO. \"Kedua presiden itu berkomitmen untuk memulai proses yang akan memperkuat kerja sama keamanan AS-Finlandia, yang akan dilakukan melalui konsultasi erat dengan negara-negara Nordik lainnya,\" kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan yang menyinggung kebijakan NATO dalam menyambut anggota baru yang memenuhi persyaratannya. \" Kedua presiden itu juga membahas pentingnya kebijakan Pintu Terbuka NATO.\" Hubungan keamanan yang lebih dalam akan diperlihatkan ketika menteri pertahanan Finlandia Antti Kaikkonen melakukan perjalanan ke Amerika Serikat minggu depan, di mana ia akan bertemu dengan mitranya dari AS Lloyd Austin dan mengunjungi fasilitas Lockheed Martin di Texas. Bulan lalu, Finlandia meneken kesepakatan senilai 9,4 miliar dolar AS (Rp 135 triliun) untuk membeli puluhan pesawat tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat. Kaikkonen juga berencana mengunjungi pangkalan udara AS di Florida untuk melihat pesawat-pesawat itu. Finlandia, yang merupakan bagian dari kerajaan Swedia sampai 1809 dan kemudian berada di bawah kendali Rusia sampai memperoleh kemerdekaan pada 1917, secara historis berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Moskow. Selama beberapa saat dalam pertemuan di Ruang Oval yang terbuka untuk wartawan, Biden mengatakan pendahulunya Barack Obama percaya dunia akan baik-baik saja jika mereka menyerahkan masalah ke negara-negara Nordik. \"Ya, kami biasanya tidak memulai perang,\" jawab Niinisto. (mth/Antara)  

Kemenkeu Terbitkan SUN Private Placement untuk Penempatan Dana PPS

BY FNN Sab, 05 Maret 2022 13:19:25 0

Jakarta, FNN - Kementerian Keua­ngan (Kemenkeu) telah melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara private placement dalam rangka penempatan dana atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak. Transaksi telah dilakukan pada 25 Februari 2022 sejumlah Rp46,35 miliar dan 650 ribu dolar AS. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, melaporkan SUN yang diterbitkan adalah dua seri Obligasi Negara (ON) yakni FR0094 dan USDFR0003. Total nominal SUN seri FR0094 yang diterbitkan yakni sebesar Rp46,35 miliar, sedangkan USDFR0003 senilai 650 ribu dolar AS. Kedua seri SUN tersebut berjenis fixed rate, yang berarti memiliki tingkat kupon tetap sejak penerbitan sampai dengan jatuh tempo. Adapun untuk seri FR0094, kupon ditetapkan sebesar 5,6 persen dan untuk seri USDFR0003 memiliki tingkat kupon tiga persen. DJPPR Kemenkeu turut mencatat, SUN seri FR0094 dan USDFR0003 akan jatuh tempo masing-masing pada 15 Januari 2028 dan 15 Januari 2032. Status kedua seri SUN tersebut dapat diperdagangkan, serta memiliki yield atau harga 5,6 persen untuk seri FR0094 dan tiga persen untuk seri USDFR0003. (mth/Antara)  

Pemerintah Tetapkan Harga Biodiesel Rp14.436 per Liter pada Maret 2022

BY FNN Sab, 05 Maret 2022 12:45:26 0

Jakarta, FNN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar untuk produk bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar Rp14.436 per liter pada Maret 2022. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan besaran konversi minyak sawit mentah atau crude palm oil menjadi biodiesel adalah senilai 85 dolar AS per metrik ton. \"Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan Maret sebesar Rp14.436 per liter ditambah ongkos angkut,\" kata Dadan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat. Nilai ongkos angkut mengacu pada besaran maksimal ongkos angkut biodiesel yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM mengenai harga indeks pasar produk biodiesel. Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 senilai Rp14.352 per dolar AS. Kementerian ESDM mencatat harga rata-rata minyak sawit mentah selama periode 25 Januari 2022 sampai 24 Februari 2022 sebesar Rp15.373 per kilogram. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang terdiri dari campuran senyawa metil ester dari rantai panjang asam lemak yang diperuntukkan sebagai bahan bakar alternatif mesin diesel. Indonesia menggunakan minyak sawit mentah sebagai bahan baku utama biodiesel. Minyak sawit dipilih karena budidayanya sudah mapan mengingat posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar nomor dua di dunia. Sepanjang 2021, kebijakan mandatori B30 yang dilakukan pemerintah Indonesia mampu mengurangi impor dan menghemat devisa. Pemanfaatan biodiesel untuk domestik sebesar 9,3 juta kiloliter pada tahun lalu telah menghemat devisa sebesar Rp66,54 triliun. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, total volume biodiesel yang dibayarkan mencapai 29,14 juta kiloliter dengan dana sebesar Rp110 triliun. Sementara total volume penyaluran mencapai 33,07 juta kiloliter. Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi biodiesel untuk pasar dalam negeri sebanyak 10,15 juta kiloliter sepanjang tahun ini. Kebijakan meningkatkan alokasi biodiesel pada 2022 dengan pertimbangan asumsi pertumbuhan permintaan solar sebesar 5,5 persen dengan estimasi permintaan sebanyak 33,84 juta kiloliter. (mth/Antara)

Wall Street Jatuh, Kekhawatiran Ukraina Lampaui Data Pekerjaan Kuat

BY FNN Sab, 05 Maret 2022 12:41:19 0

New York, FNN - Saham-saham di Wall Street lebih rendah pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena perang di Ukraina membayangi percepatan pertumbuhan lapangan kerja di  Amerika, bulan lalu yang menunjukkan kekuatan dalam ekonomi. Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 0,53 persen atau 79,86 poin, menjadi menetap di 33.614,80 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 0,79 persen atau 34,62 poin, menjadi berakhir pada 4.328,87 poin. Indeks Komposit Nasdaq kehilangan 1,66 persen atau 224,50 poin, menjadi ditutup di 13.313,44 poin. Sebagian besar dari 11 sektor utama S&P utama turun, dengan sektor keuangan memimpin kerugian. Bank memperpanjang kemerosotan baru-baru ini karena investor khawatir tentang bagaimana sanksi Barat terhadap Moskow dapat mempengaruhi sistem keuangan internasional. Ekuitas secara global melemah, dengan aset-aset safe-haven dalam permintaan setelah pasukan Rusia merebut pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa dalam apa yang disebut Washington sebagai serangan sembrono yang berisiko menimbulkan bencana. Laporan ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja yang diawasi ketat menunjukkan pekerjaan tumbuh lebih dari yang diharapkan 678.000 pada bulan lalu dan tingkat pengangguran turun menjadi 3,8 persen, terendah sejak Februari 2020. \"Tiga atau empat minggu yang lalu, kami akan berpikir bahwa ini adalah angka yang sangat penting. Tetapi mengingat latar belakang dan keseluruhan peristiwa yang terjadi di Eropa, ternyata tidak,\" kata Zachary Hill, kepala manajemen portofolio di Horizon Investments di Charlotte. \"Potensi eskalasi dalam perang panas, potensi dampak pertumbuhan di Eropa dan secara lebih luas, dan efek tak terduga pada saluran komoditas dan inflasi menghabiskan semua waktu dan energi investor,\" kata Hill. Krisis di Ukraina mendorong saham-saham energi lebih tinggi karena harga minyak mentah dan komoditas lainnya menguat didukung sanksi terhadap Rusia, produsen minyak utama. Sektor energi S&P 500 menambah keuntungan dari awal pekan ini. Saham-saham pertumbuhan yang bernilai tinggi telah menghadapi beban aksi jual baru-baru ini. Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan minggu ini dia akan mendukung kenaikan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan kebijakan bank sentral 15-16 Maret dan akan \"bersiap untuk bergerak lebih agresif\" nanti jika inflasi tidak mereda secepat yang diharapkan. Melonjaknya harga-harga komoditas telah meningkatkan kekhawatiran akan inflasi yang lebih besar, yang dapat mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih agresif. (mth/Antara)

Menkominfo: Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG G20

BY FNN Sab, 05 Maret 2022 12:07:44 0

Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate pada ajang Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcelona, menjelaskan misi Indonesia untuk mendorong tata kelola data global pada forum Digital Economy Working Group (DEWG) G20. “Sangat penting bagi sebuah negara untuk memiliki fondasi kepercayaan yang kuat sebagai prasyarat yang mendasari pelaksanaan cross border data flow and data free flow. Penggunaan aliran data lintas batas yang tepat diharapkan dapat mempercepat kontribusi terhadap perekonomian dunia,” ujar Johnny dalam sesi \"GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy\", dikutip Kamis. Selama pandemi COVID-19 terlihat data khususnya di ruang digital memainkan peran penting dalam inovasi hingga pengembangan ekspansi bisnis serta solusi pemulihan akibat pandemi. Johnny menilai tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global, bahwa implementasi aliran data lintas batas memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow dan data free-flow with trust untuk menunjukkan peran penting data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. \"Selain itu, keamanan dan kedaulatan data setiap negara juga harus diperhatikan dengan penuh hormat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik,” ujar Johnny. Tentunya dalam Presidensi G20 Indonesia, diharapkan solusi tata kelola data memegang prinsip bahwa transfer data lintas negara wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku. Dengan demikian, keabsahan kerjasama dan kolaborasi antarnegara tetap berjalan dengan baik dan terhindar dari perasaan yang tidak nyaman. \"Untuk menjawab tantangan yang dimaksud, Indonesia menerapkan empat pilar dalam cross-border data flow and data free-flow with trust yakni lawfulness, fairness, transparency dan reciprocity,” kata Johnny. Mengutip hasil studi Information Technology and Innovation Foundation, Johnny menjelaskan kepada para audiens dalam ajang MWC 2022 empat prinsip penerapan kebijakan data free flow with trust. Ia dengan yakin mengatakan empat prinsip itu akan masuk dalam pembahasan isu prioritas di Digital Economy Working Group (DEWG) yang dipimpin Indonesia tahun ini. “Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data yang dikumpulkan,” katanya. Kedua, setiap negara harus menerapkan mekanisme yang direvisi dan diperbarui untuk mengelola akses data lintas batas untuk tujuan penegakan hukum. Ketiga, negara harus memikul tanggung jawab untuk menghentikan aliran data yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Terakhir rekomendasi yang keempat dalam laporan studi berjudul “Prinsip dan Kebijakan untuk Aliran Bebas Data dengan Kepercayaan” di 2021, Johnny menyatakan negara-negara harus mendukung peran enkripsi dalam mengamankan aliran data dan teknologi digital. “Indonesia akan memfasilitasi diskusi tentang masalah ini, untuk mencapai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum pada kegiatan aliran data lintas batas, yang nilainya akan diterapkan pada tingkat praktis,” ungkapnya. Dalam Presidensi G20 Indonesia, Menteri Johnny menyatakan inisiatif itu akan mempertimbangkan poin-poin kunci dari kesamaan pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk Cross-Border Data Transfers yang dikembangkan oleh Presiden Italia sebelumnya. Sebagai komitmen untuk mendorong agenda transformasi digital Indonesia, kebijakan arus lalu lintas data menjadi bagian dari fokus Pemerintah Indonesia untuk mencapai tata kelola data yang kuat. “Saya ingin tekankan bahwa optimalisasi penggunaan data bagi pemerintah Indonesia tidak hanya sebatas pembuatan regulasi tata kelola data,” tegas Johnny. (mth/Antara)  

Mentan Minta Petani Tak Bergantung pada Pupuk Subsidi

BY FNN Sab, 05 Maret 2022 12:02:37 0

Banda Aceh, FNN - Kementerian Pertanian (Kementan) RI meminta petani agar tidak bergantung pada ketersediaan pupuk subsidi dari pemerintah dalam menjalankan usaha produk pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jumat, mengatakan ketersediaan pupuk subsidi secara nasional tidak banyak, maka penggunaannya juga diprioritaskan bagi petani dengan ekonomi kelas bawah. “Sekarang, kita berharap semua tidak perlu bergantung, yang kebetulan aja yang miskin-miskin bangetlah itu yang harus dibantu dengan subsidi, yang lain skala ekonomi seperti yang kita mau lakukan di sini,” kata Syahrul saat menghadiri Gerakan Panen Padi di Aceh Besar. Mentan Syahrul menjelaskan kebutuhan pupuk subsidi bagi petani secara nasional mencapai 24 juta ton per tahun, namun kemampuan pemerintah menyediakan pupuk subsidi hanya sekitar 9 juta ton. “Jadi bukan langka (pupuk subsidi), tapi kurang. Karena kemampuan negara seperti itu,” kata Syahrul. Oleh karenanya, dia menginginkan agar petani di Indonesia mandiri dalam menyediakan kebutuhan saat menjalankan usaha pertanian. Menurutnya, pertanian adalah skala ekonomi, maka para petani bisa mandiri mengeluarkan modal dan kemudian juga akan mendapatkan untung, sehingga tidak bergantung pada subsidi pemerintah. “Beli aja pupuknya kenapa, kan nanti dihitung keseluruhannya masuk (untung) apa enggak. Jadi jangan bergantung, maksudnya itu mengedukasi juga semua petani agar bisa melakukan apa yang ada,” kata Syahrul. aat kunjungan kerja ke Aceh, Mentan Syahrul juga menyalurkan bantuan dari program Kementerian Pertanian RI untuk Provinsi Aceh yang mencapai Rp82,6 miliar. Mentan menginginkan agar lahan pertanian di Aceh mampu terintegrasi, terkorporasi dengan kuat sehingga produktivitas bisa terkontrol dengan baik. “Kita berharap hasil yang ada di sini bisa meningkat, produktivitasnya juga makin baik, tetapi hasil bagi rakyat bagi petani bisa terprediksi dengan kuat, bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak,” katanya. (mth/Antara)

Tentang Serangan 1 Maret 1949

BY FNN Jum'at, 04 Maret 2022 22:56:24 0

Kalau pelaksana serangan tak ada yang meragukan bahwa itu dilakukan oleh Komandan Brigade 10/Wehrkreise Letkol Soeharto dengan anak buahnya seperti Ventje Sumual, Latif dan lain-lain. Oleh: M. Hatta Taliwang, Candidate Doctor dan Direktur Institut Soekarno Hatta DALAM membicarakan Serangan 1 Maret 1949 (6 jam di Jogjakarta), data dan fakta yang harus diperimbangkan adalah: Pertama, Presiden Soekarno dan Wapres Bung Hatta sedang dalam masa pembuangan oleh Belanda di Brastagi dan Bangka. Jadi, tak punya peran dalam urusan Serangan Umum 1 Maret 1949, bahkan dalam memoar Bung Hatta pun tak disinggung. Kedua, Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden Pemerintah Darurat RI yang intensif berkomunikasi dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman selama Desember 1948 sampai dengan Juli 1949. Ketiga, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang selalu berkomunikasi dengan Panglima Besar Sudirman karena akan ada Sidang PBB yang membahas Indonesia pasca Agresi II Belanda bulan Desember 1948. Keempat, Panglima Komando Jawa Jenderal Mayor AH Nasution yang selalu menyiapkan Perintah Siasat Gerilya untuk ditandatangan Panglima Besar Jenderal Sudirman (kemudian menjadi buku Pokok Pokok Gerilya yang terkenal di sekolah militer dunia). Kelima, Panglima Divisi III Jawa Tengah Kolonel Bambang Sugeng yang eksplisit menulis perintah untuk lakukan serangan ke Ibukota Jogjakarta dan sekitarnya. Keenam, Letkol Soeharto Komandan Brigade X(10) disebut juga Komandan Wehrkreise. Mungkin sekarang setara dengan Danrem, yang membawahi wilayah Jogjakarta dan sekitarnya. Ketujuh, Mayor Ventje Sumual yaitu salah seorang yang lebih detil sebagai pelaksana Serangan 1 Maret 1949. Ada sumber yang menyebut Mayor Latif (belakangan dia terlibat G30S) yang juga jagoan di lapangan saat serangan 1 Maret 1949. Yang perlu dicatat, serangan 1 Maret 1949 itu adalah bagian dari Perang Gerilya yang dikembangkan TNI, terutama sejak Agresi Belanda I 1947. Perang Gerilya adalah masukan Kolonel AH Nasution yang diterima dan disetujui Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sebenarnya, masih ada beberapa panggung serangan gerilya yang tak kalah hebat di Jawa sejak 1945 sampai dengan 1949. Tetapi, kurang mendapat perhatian sebesar Serangan 1 Maret 1949. Serangan 1 Maret 1949 secara militer biasa saja tetapi dampak politiknya yang besar, karena utusan dari PBB yang sedang berunding di Kaliurang menjadi punya bukti bahwa Indonesia dan TNI-nya itu masih eksis, tidak seperti klaim Belanda bahwa pasca Agresi II Desember 1948 Indonesia sudah tak ada dan TNI-nya sudah tak ada perlawanan. Serangan 1 Maret 1949 menjadi besar gemanya ketika Letkol Soeharto sudah menjadi Presiden dan dirayakan, bahkan dibuat filmnya: Janur Kuning. Serangan itu juga bernilai sejarah karena dilakukan di Jogjakarta, ibukota negara saat itu. Kontroversi muncul menyangkut “Siapa yang Berinisiatif” atau “Yang Punya Ide” dan “Siapa yang Memerintahkan Serangan itu”. Soeharto mengklaim idenya murni dari dirinya, termasuk pelaksanaannya seperti dinyatakannya saat diwawancara G Dwipayana (Dipo). Kalau pelaksana serangan tak ada yang meragukan bahwa itu dilakukan oleh Komandan Brigade 10/Wehrkreise Letkol Soeharto dengan anak buahnya seperti Ventje Sumual, Latif dan lain-lain. Kuat dugaan bahwa idenya datang dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tahu dari BBC bahwa akan ada Sidang PBB membahas soal Indonesia (berkaitan denga Agresi II Belanda). Diduga Sri Sultan HB IX berkoordinasi dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sudirman lantas koordinasi dengan Presiden PDRI Syafruddin Prawiranegara. Sebagai Panglima Besar berkoordinasi dengan Panglima Komando Jawa Jenderal Mayor AH Nasution dan Panglima Divisi III Jateng Kol Bambang Sugeng. Atas serangan 1 Maret 1949 itu Panglima Komando Jawa Nasution menulis: “Beberapa waktu sebelum Serangan Umum 1 Maret itu Komandan Brigade 10 Letnan Kolonel Soeharto telah berkunjung ke Posko saya di Sapan, maka kami membicarakan situasi secara luas dan makan siang berdua. Pihak kita sudah (akan) mampu melakukan serangan-serangan berarti”. (Dr AH Nasution: Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 2A halaman 221). “Diantara beberapa Serangan Umum maka yang mendapat hasil sebaik-baiknya ialah penyerangan umum tanggal 1 Maret. Terutama kemenangan politis. Karena dengan penyerangan itu segala propaganda Belanda yang mengatakan bahwa TNI telah hancur, Jogja telah dikuasai sepenuhnya, pemerintahan mereka sudah berjalan dan lain-lain, Dilenyapkan. Sedang negara negara yang bersimpati pada perjuangan kita, tentu tidak akan ragu- ragu memberi bantuan kepada kita. Dan pihak Belanda tentu bimbang dan akhirnya mengurangi kepercayaan terhadap Belanda sendiri”. (Dr AH Nasution: Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 2A hal 230). Dalam surat Panglima Besar Sudirman ke AH Nasution saat itu disebutkan: Letnan Kolonel Soeharto adalah Bunga Pertempuran (Dr A.H. Nasution, dalam buku yang sama, hal 231). Demikian sekedar catatan tambahan untuk melengkapi wacana Serangan Umum 1 Maret 1949 yang sedang hangat. Jakarta, 4 Maret 2022. (*)

AS: Reaktor Nuklir di PLTN Ukraina yang Terbakar Dimatikan

BY FNN Jum'at, 04 Maret 2022 13:15:26 0

Washington, FNN - Reaktor nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina terlindungi oleh struktur penahan yang kuat dan reaktor itu \"sedang dimatikan secara aman\", kata Menteri Energi Amerika Serikat Jennifer Granholm, Kamis (4/3) waktu setempat. Dia mengatakan di Twitter dirinya telah berbicara dengan menteri energi Ukraina tentang kondisi PLTN yang terbakar saat terjadi pertempuran antara tentara Rusia dan Ukraina. \"Kami tidak melihat adanya kenaikan radiasi di fasilitas tersebut,\" kata Granholm. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden telah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk mendapatkan informasi terkini tentang kebakaran di PLTN itu, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Biden bersama Zelenskiy \"mendesak Rusia untuk menghentikan aktivitas militernya di kawasan itu dan mengizinkan petugas pemadam dan layanan darurat untuk mengakses tempat tersebut,\" kata pernyataan tersebut. (mth/Antara)

KPK Dalami Pemberian Uang untuk Menangkan Proyek Pemkab Tulungagung

BY FNN Jum'at, 04 Maret 2022 13:12:28 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian sejumlah untuk dapat memenangkan berbagai proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, dengan memeriksa empat orang saksi. \"Para saksi hadir dan tim penyidik masih melakukan pendalaman, antara lain mengenai dugaan adanya pemberian sejumlah uang oleh pihak yang terkait dengan perkara ini untuk bisa memenangkan berbagai paket proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Keempat orang yang diperiksa itu ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung Imam Kambali, Sri Mulyati selaku bendahara PT Kediri Putra, Aan Widuri selaku wiraswasta, dan Budi Santoso dari pihak swasta. KPK memeriksa empat saksi tersebut di Gedung Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, Rabu (2/3), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung. KPK saat ini masih mengembangkan penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung. KPK juga belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara serta pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu sesuai dengan kebijakan pimpinan KPK bahwa publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan ketika telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka. Sebelumnya, KPK memproses mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dalam perkara korupsi proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung. Di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Februari 2019, Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap Syahri Mulyo dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp700 juta. (mth/Antara)  

Popularitas Sitkom Zelenskyy "Servant of the People" Naik

BY FNN Jum'at, 04 Maret 2022 11:39:32 0

Jakarta, FNN - Serial komedi \"Servant of the People\" (2015) yang dibintangi oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapatkan peningkatan popularitas di sejumlah negara. Managing Partner Eccho Rights Nicola Söderlund mengatakan, penjualan untuk hak siar atas sitkom tersebut telah meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut minat terhadap sitkom ini luar biasa. \"Acara televisi ini sudah cukup lama. Tapi, tentu saja, mengingat situasi sekarang, ini menjadi sangat, sangat, sangat menarik untuk semua orang,\" ujar Söderlund, dikutip dari Associated Press pada Jumat. Eccho Rights telah mendistribusikan sitkom “Servant of the People” sejak diluncurkan pada 2015. Serial ini dibuat oleh Studio Kvartel 95 yang didirikan Zelenskyy. “Servant of the People” menjadi acara televisi yang populer di Ukraina. Sitkom ini terdiri dari tiga musim dan telah melahirkan film versi spin-off. Dalam serial tersebut, Zelenskyy memerankan karakter bernama Vasiliy Petrovich Goloborodko, seorang guru sekolah menengah yang didapuk menjadi presiden setelah video seorang siswa yang mencela korupsi pejabat di Ukraina menjadi viral. Pada 2019, mantan aktor dan komedian itu benar-benar menjadi Presiden Ukraina melalui partai politik bernama sama, Servant of the People. Sitkom tersebut semakin populer sejak wajah Zelenskyy menjadi sorotan sebagai Presiden Ukraina yang mempertahankan negaranya dari serangan Rusia sepekan terakhir. Jaringan televisi Inggris Channel 4 mengumumkan pihaknya telah memiliki hak siar \"Servant of the People\" dan akan menayangkan satu episode pada Minggu. Eccho Rights juga melaporkan kesepakatan dengan MBC di Timur Tengah, ANT 1 Yunani, dan PRO TV di Rumania, serta jaringan televisi di Bulgaria, Moldova, Estonia, Prancis, Finlandia, dan Georgia. Namun untuk AS, belum jelas jaringan televisi mana yang memiliki hak siar atas sitkom tersebut. \"Orang-orang terkejut bahwa seorang komedian bisa menjadi politisi, tapi itulah dia. Keterampilannya dalam menyampaikan pesan yang menarik kepada orang-orang, yang harus dilakukan jika Anda seorang pembawa acara TV, telah banyak membantunya menjadi seorang politisi,\" kata Söderlund. Menurut Söderlund, Eccho Rights sendiri telah menyumbangkan 50.000 Euro ke Palang Merah Ukraina dengan tujuan untuk mengimbangi pendapatan yang perusahaan hasilkan dari penjualan sitkom tersebut. Eccho Rights telah menghapus acara TV Rusia dari katalognya Tidak hanya populer, sitkom “Servant of the People” juga telah memenangkan penghargaan serial fitur terbaik di Teletriumph Awards di Ukraina dan Gold Remi Award untuk Komedi Televisi di WorldFest 2016 di Houston. (mth/Antara)

Warga Korban Tanah Bergerak di Lebak Dambakan Relokasi

BY FNN Jum'at, 04 Maret 2022 11:01:44 0

Lebak, FNN - Para korban tanah bergerak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tampak kebingungan karena harus tinggal di tenda pengungsian tanpa kepastian hingga kapan. Rumah mereka di Kampung Cihuni, Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak mengalami retak-retak dan bahkan ada yang roboh akibat bencana alam tersebut. Guna mencegah jatuh korban, mereka sementara ini tinggal di tenda pengungsian yang didirikan para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tanah bergerak di pemukiman itu telah berlangsung satu bulan terakhir. Masyarakat ketakutan karena kondisi bangunan rumah terancam bencana. Bahkan, sejumlah rumah roboh akibat tanah bergerak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Masyarakat sudah meninggalkan pemukiman dan kemudian tinggal di tenda pengungsian. \"Kami ingin hidup bersama keluarga aman dan nyaman dari ancaman bencana alam itu,\" kata Ipah (35), seorang pengungsi yang warga Kampung Cihuni. Masyarakat yang terdampak tanah bergerak di kampung itu mendambakan relokasi agar kehidupan kembali normal. Saat ini, mereka merasa kehidupan tidak nyaman karena tinggal di tenda pengungsian dengan kondisi cukup memprihatinkan. \"Kami minta pemerintah daerah segera berupaya untuk merelokasi warga yang terdampak bencana alam itu,\" katanya. Kepala Desa Curugpanjang Yadi mengatakan tanah bergerak di kampung itu berdampak terhadap 37 rumah warga, 48 kepala keluarga atau 173 jiwa. Masyarakat sudah mengosongkan rumah mereka untuk menghindari bencana karena kondisi rumah rusak berat dan terancam roboh. Sebagian warga tinggal di pengungsian, ada juga yang mengontrak rumah, sedangkan lainnya tinggal bersama kerabat atau orang tua di lokasi yang aman dari bencana. \"Kami terpaksa membongkar rumah, karena kondisi bangunan rumah terancam roboh akibat tanah bergerak,\" kata Juli (58), seorang warga Cihuni. Kondisi saat ini masih ditambah dengan hujan yang hampir setiap hari turun dengan intensitas sedang dan lebat disertai angin kencang. Seorang warga setempat lainnya, Nia (45), mengaku rumahnya rusak parah akibat bencana itu sehingga terpaksa bersama keluarganya saat ini tinggal di rumah orang tuanya yang aman dari bencana.  Ketua RT 02/RW 09 Kampung Cihuni Dayat menyebut sejumlah fasilitas umum di daerah itu juga terdampak tanah bergerak, seperti masjid dan MTs Ar-Ribathiyah. Bahkan, tiga ruang kelas madrasah itu roboh. Ajukan Pemerintah desa setempat sudah mengajukan permintaan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak terkait dengan relokasi warga. Pemerintah desa telah menyiapkan lahan seluas 2,5 hektare untuk tempat relokasi. Masyarakat telah menyepakati relokasi dan mereka tidak boleh kembali tinggal di kawasan rawan bencana alam itu. \"Kami bersama warga sudah sepakat untuk dilakukan relokasi ke lahan desa itu,\" kata Yadi. Pihak BPBD setempat menyatakan kesiapan merealisasikan program tersebut, sedangkan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mendukung relokasi agar warga tidak berlarut-larut tinggal di pengungsian karena tentunya tidak nyaman.​​​​​ \"Kami berharap relokasi itu secepatnya direalisasikan karena sudah disediakan lahan seluas 2,5 hektare untuk 37 rumah,\" kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama. Program relokasi melalui pembangunan rumah instan sederhana oleh Dinas Permukiman Provinsi Banten. Pembangunan relokasi menggunakan APBD Lebak dan Dana Desa setempat. Rencana itu juga sudah dilaporkan kepada bupati agar bisa secepatnya dilakukan relokasi. Saat ini, BPBD setempat melibatkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung untuk melakukan penelitian tanah bergerak di Curugpanjang. Diperkirakan kasus tanah bergerak di desa itu berbeda dengan kejadian di daerah lain. Biasanya, tanah bergerak bermuara pada aliran sungai, namun di Curugpanjang tidak ada aliran sungai.  Tanah bergerak di desa itu, diduga terkait dengan adanya kawasan sumber air di perbukitan. \"Kami berharap pekan depan sudah dilakukan penelitian oleh PVMBG Bandung,\" katanya. Diharapkan ada rekomendasi atas penanganan kawasan perkampungan tersebut selanjutnya berdasarkan rekomendasi hasil penelitian PVMBG. Apabila hasil penelitian menyebutkan kawasan itu membahayakan warga, tempat tinggal mereka harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. \"Kita siap melakukan relokasi jika membahayakan warga yang terdampak bencana pergerakan tanah,\" katanya. Camat Cukulur Sukmajaya mengatakan masyarakat setempat siap direlokasi jika lokasi tanah bergerak itu membahayakan keselamatan mereka. Hampir setiap hari terjadi tanah bergerak di perkampungan itu sehingga warga khawatir rumahnya roboh dan mereka menjadi korban. \"Jika direlokasi bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini,\" katanya. Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah mendukung pemkab setempat merelokasi rumah korban tanah bergerak di desa itu. Tinggal di tempat yang lebih aman dari bencana akan membuat warga hidup dengan nyaman dan damai. Terlebih, tidak lama lagi Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah. \"Kami berharap bupati segera mengalokasikan anggaran relokasi,\" katanya. Pelaksanaan relokasi tentu harus ada rekomendasi dari PVMBG Bandung setelah penelitiannya. Apabila kawasan tersebut relatif aman dan tidak kembali terjadi tanah bergerak maka tidak perlu relokasi. Namun, sebaliknya jika direkomendasikan berbahaya maka secepatnya mereka direlokasi ke tempat lebih aman. \"Pada dasarnya relokasi itu sangat setuju untuk menghindari korban bencana alam,\" kata Weliansyah yang Anggota Komisi IV (Bidang Pembangunan) DPRD Lebak itu. Bantuan  Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan berupa beras satu ton, perlengkapan bayi, lauk-pauk, dan makanan ringan kepada korban tanah bergerak di daerah tersebut yang saat ini tinggal di pengungsian. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak Agus Rohmantika mengatakan korban tanah bergerak sudah menerima bantuan dari Kemensos itu. Bantuan juga datang dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemkab Lebak, dan berbagai lembaga sosial di daerah tersebut. Warga yang tinggal di tenda pengungsian dengan jumlah sekitar 63 jiwa itu mendapatkan jatah makan tiga kali dalam sehari, sedangkan anak-anak mereka mendapatkan jatah minum susu dan makanan ringan. Mereka juga mendapatkan bantuan berupa kasur, bantal, dan selimut untuk perlengkapan tinggal di tenda pengungsian dengan. \"Kami tentu mengutamakan pelayanan dasar setelah bencana alam agar warga korban bencana alam tidak kelaparan,\" katanya. Relawan Sahabat Indonesia (RIS) yang berpusat di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyalurkan bantuan logistik, berupa bahan kebutuhan pokok, makanan, mi instan, dan tenda pengungsian bagi mereka.  Bantuan itu diterima aparat Desa Curugpanjang untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di pengungsian. \"Kami berharap bantuan logistik itu meringankan beban warga yang terdampak bencana alam,\" kata Susilo, perwakilan RIS di Lebak. Penanganan terhadap warga Lebak yang sedang menghadapi bencana tanah bergerak di desa itu sedang ditempuh dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Penanganan itu, termasuk mewujudkan relokasi tempat tinggal mereka sebagai solusi yang relatif permanen dalam mengatasi dampak bencana alam tersebut. (mth/Antara)  

Pratu Heriyanto, Korban Penembakan KSB di Beoga Dievakuasi ke Timika

BY FNN Jum'at, 04 Maret 2022 10:47:11 0

Jayapura, FNN - Prajurit Satu Heriyanto, yang luka tembak saat baku tembak dengan kelompok bersenjata di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Jumat (4/3), telah dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika. Korban sudah dievakuasi menggunakan pesawat terbang nomor registrasi PK-LTF milik Asian-One. \"Saat ini korban sudah berada di RSUD Timika,\" kata Kepala Penerangan Kodam XVII /Cenderawasih, Kolonel Infantri Aqsha Erlangga, di Jayapura, Jumat. Ia bilang, kelompok bersenjata menyerang mereka, Kamis (3/3), saat prajurit yang bertugas di Pos Koramil Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, sedang berpatroli hingga Heriyanto tertembak. Penyerangan pada pukul 12.45 WIT terhadap prajurit di Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya.  Dari laporan yang diterima insiden itu bermula saat 12 personel Pos Koramil Dambet Satgas Kodim Yonif R 408/SBH berpatroli sekaligus memperbaiki saluran air yang berjarak sekitar 50 meter dari pos. Saat memperbaiki saluran memperbaiki saluran air itulah kelompok bersenjata tiba-tiba menyerang dan menembaki para prajurit hingga terjadi baku-tembak. \"KSB berjumlah 15 orang dan tiga orang di antaranya membawa senjata api laras panjang. Setelah terjadi baku-tembak, mereka dilaporkan menuju ke arah Kampung Ogamki, Distrik Beoga,\" kata Erlangga. (mth/Antara)

PLTN Ukraina Terbakar, Media Rusia Sebut Radiasi Nuklir Aman

BY FNN Jum'at, 04 Maret 2022 10:24:43 0

Moskow, FNN - Tingkat radiasi dasar tidak berubah di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina yang terbakar dalam serangan tentara Rusia, kata kantor berita Rusia RIA yang mengutip juru bicara PLTN itu. Secara terpisah, RIA yang mengutip dinas kedaruratan Ukraina mengatakan bahwa kebakaran terjadi di luar perimeter PLTN tersebut dan salah satu blok pembangkit telah dimatikan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengabarkan bahwa PLTN terbesar di Eropa itu terbakar dalam serangan Rusia pada Jumat. \"Tentara Rusia menembak dari semua sisi ke PLTN Zaporizhzhia, pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa,\" cuit Kuleba di Twitter. \"Kebakaran telah terjadi. Jika (PLTN) itu meledak, ledakannya bisa 10 kali lebih besar daripada Chernobyl! Rusia harus segera menghentikan serangannya, izinkan pemadam kebakaran, dirikan zona keamanan!\" tulis Kuleba. Pertempuran sengit terjadi di kawasan PLTN itu yang berjarak sekitar 550 km arah tenggara Kiev, kata Dmytro Orlov, Wali Kota Energodar, kota terdekat dari PLTN itu, dalam sebuah unggahan daring. Dia mengatakan tidak ada korban jiwa, tapi tidak memberikan rincian. Rusia sebelumnya telah menguasai PLTN Chernobyl, sekitar 100 km arah utara ibu kota Kiev. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan di Twitter bahwa mereka \"mengetahui adanya serangan roket\" di pembangkit listrik itu dan sedang menjalin kontak dengan otoritas Ukraina tentang situasinya. Sebelumnya, otoritas Ukraina melaporkan tentara Rusia berusaha merebut PLTN itu dan telah memasuki kota dengan tank-tank. \"Akibat dari serangan roket musuh yang terus menerus terhadap gedung dan unit pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, PLTN Zaporizhzhia terbakar,\" tulis Orlov di kanal Telegram miliknya, seraya menyebut insiden itu sebagai ancaman terhadap keamanan dunia. Dia tidak memberikan rincian dan Reuters belum bisa memverifikasi informasinya, termasuk potensi serius dari kebakaran. (mth/Antara)

Harga Minyak Jatuh 2 Persen, Pembicaraan AS-Iran Bakal Angkat Pasokan

BY FNN Jum'at, 04 Maret 2022 10:08:53 0

Houston, FNN - Harga minyak jatuh dua persen pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah mencapai harga yang tidak terlihat dalam sekitar satu dekade, karena penjualan melonjak di tengah harapan Amerika Serikat (AS) dan Iran akan segera menyetujui kesepakatan nuklir yang dapat menambah barel ke pasar global yang ketat. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei merosot 2,47 dolar AS atau 2,2 persen, menjadi menetap di 110,46 dolar AS per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April terpangkas 2,93 dolar AS atau 2,6 persen, menjadi ditutup di 107,67 dolar AS per barel. Kedua kontrak acuan naik ke tertinggi multi-tahun selama sesi, dengan harga minyak Brent melonjak ke 119,84 dolar AS per barel, tertinggi sejak Mei 2012 dan harga minyak WTI mencapai tertinggi sejak September 2008 di 116,57 dolar AS per barel. Perdagangan bergejolak, dengan harga minyak mentah melonjak di awal sesi ke tertinggi multi-tahun di tengah kekhawatiran tentang Rusia, yang mengekspor 4 hingga 5 juta barel per hari (bph) minyak mentah, terbesar kedua di seluruh dunia di belakang Arab Saudi. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, perusahaan sekarang menghindari pasokan Rusia dan berebut barel di tempat lain. Pasar minyak berada dalam \"suasana eksplosif\" atas meningkatnya kemarahan terhadap Rusia, kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group. \"Orang-orang di dunia tidak ingin berurusan dengan negara yang melakukan kekejaman ini di Ukraina.\" Washington dan sekutu Baratnya telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia, tetapi tindakan tersebut sejauh ini tidak menargetkan ekspor minyak dan gas Rusia. Putaran baru sanksi yang diumumkan oleh Gedung Putih pada Rabu (2/3/2022) melarang ekspor teknologi penyulingan tertentu, mempersulit Rusia untuk memodernisasi kilang minyak. Para pedagang tetap waspada terhadap minyak Rusia. Setidaknya 10 kapal tanker gagal menemukan pembeli pada Rabu (2/3/2022), kata sumber pasar. Kanada mengatakan akan menghapus status negara paling disukai Rusia dan Belarus sebagai mitra dagang, dan akan memberikan bantuan militer tambahan ke Ukraina. Patokan global harga minyak Brent telah melonjak hampir 25 persen sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, tindakan yang disebut Moskow sebagai \"operasi khusus.\" Spread enam bulan Brent mencapai rekor tertinggi lebih dari 21 dolar AS per barel, menunjukkan pasokan yang sangat ketat. Laporan media telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Iran hampir menyelesaikan kesepakatan yang dapat membawa lebih dari satu juta barel per hari minyak, atau sekitar 1,0 persen dari pasokan global, kembali ke pasar. Negosiasi untuk menghidupkan kembali pakta telah berlangsung selama 10 bulan di Wina. Para diplomat diyakini berada dalam tahap akhir pembicaraan. Tetapi pada Kamis (3/3/2022) sebuah laporan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pengawas nuklir PBB, menunjukkan stok uranium yang diperkaya yang dikumpulkan oleh Iran melanggar kesepakatan nuklirnya tahun 2015, dengan negara itu mendekati kemampuan untuk membuat bom nuklir. Kepala IAEA Rafael Grossi akan mengunjungi Teheran pada Sabtu (5/3/2022) dalam upaya untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. \"Perjalanan Grossi meningkatkan kemungkinan kebangkitan (kesepakatan nuklir) menjadi 70 persen dari 60 persen,\" kata konsultan Eurasia Group, mencatat \"kesepakatan mungkin terjadi bulan ini dan segera dalam beberapa hari ke depan.\" Bantuan pasokan itu mungkin hanya akan mengisi sebagian dari celah yang ditinggalkan oleh pembeli yang membatasi pembelian minyak Rusia, yang menyumbang sekitar 8,0 persen dari ekspor minyak global. \"Kami memperkirakan ekspor minyak Rusia akan turun 1 juta barel per hari dari dampak tidak langsung sanksi dan tindakan sukarela oleh perusahaan,\" kata Kepala Eksekutif Rystad Energy, Jarand Rystad. \"Harga minyak kemungkinan akan terus naik - berpotensi melampaui 130 dolar AS per barel.\" Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak, Rusia dan sekutu mereka, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, pada Rabu (2/3/2022) berpegang pada rencana yang ada untuk kenaikan produksi bertahap 400.000 barel per hari per bulan, mengabaikan permintaan konsumen untuk lebih banyak pasokan. (mth/Antara)

Rocky Gerung: Presiden Sudah Bingung!

BY FNN Kamis, 03 Maret 2022 23:08:31 0

Jakarta, FNN – Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan, sekarang ini musim pancaroba, dan yang paling banyak berupa perubahan kebijakan. “Itu pancaroba politik yang sangat berbahaya,” katanya. Dampaknya, lanjut Rocky, orang nanti bisa tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo. “Baru diputuskan Pemilu 14 Februari 2024, tahunya muncul usulan penundaan pemilu oleh ketua parpol,” lanjutnya. Koq selalu saja presiden yang disalahkan? Itu pertanda rakyat sudah tidak percaya lagi sama presiden, sehingga kalau ada bendungan yang jebol pun menyalahkan presiden. “Itu menunjukkan bawah sadar publik ini menyatakan kebijakan presiden ngaco di mana-mana. Sehingga alam bergolak,” tutur Rocky Gerung. Seperti itulah orang-orang Indonesia melihatnya. Yang menarik lainnya, pernyataan Presiden yang mengingatkan, hati-hati dengan kenaikan harga-harga barang, ini karena pengaruh situasi dunia. “Hati-hati harga barang bakal naik. Ini kan kebijakan Pak Jokowi ya? Apa Pak Jokowi mengingatkan Pak Jokowi atau Presiden?” sindirnya. “Jadi begitu, kalau presiden sudah bingung, grup WA dia intip, harga luar negeri dia intip. Dia sebenarnya kasih pesan ke siapa? Rakyat jadi bingung kan?” ungkap Rocky Gerung. Hati-hati kepada siapa, karena dia yang memutuskan. Kalau bilang harga minyak goreng tinggi karena harga CPO di luar negeri naik. “Siapa yang sebenarnya yang menyebabkan harga minyak goreng naik,” ujarnya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saja tidak tahu, siapa penyebab ini semua. “Tapi presiden sudah mengatakan, kita harus hati-hati. Jadi, hati-hati itu terhadap kebijakan yang tidak hati-hati. Itu intinya. Sekali lagi, itu diputer-puter oleh Pak Presiden karena dia memang kebingungan,” ujarnya. Rocky Gerung menyebut, itu sebagai sinyal, ada yang tidak beres di Istana, tapi ingin ditutup-tutupi dengan masa perpanjangan jabatan presiden. “Di situ konyolnya itu. Orang akhirnya beranggapan semakin diperpanjang, semakin tidak ada kejelasan. Karena itu tadi yang disebut masa pancaroba dari kebijakan yang diubah-ubah,” jelas Rocky Gerung. “Itu kan seolah-olah tidak ada orang di Istana, sehingga tidak ada tegoran. Seharusnya orang-orang yang ada di Istana itu memberitahu kalau ada kebijakan seperti ini nanti akan dibulli, tapi ternyata tidak ada,” ujarnya. Presiden bilang, harga minyak (BBM) naik itu karena ngikuti harga minyak internasional, tapi nyatanya ketika harga sudah turun, harga BBM masih naik. “Jadi, beliau kekurangan pengetahuan, itu intinya. Selalu saya katakan, beliau kurang pengetahuan,” ungkap Rocky Gerung. Bahkan, “Logika sederhana dari sistem pasar itu saja beliau tidak paham. Sehingga keluar istilah-istilah seperti tadi, hati-hati harga akan naik. Anda yang mesti hati-hati,” ujarnya. “Karena, Anda yang buat kebijakan dari informasi-informasi yang diketahui. Atau, dari informasi-informasi yang dipalsukan oleh pembantu-pembantu Anda,” tegas Rocky Gerung. Sebab, menurutnya, kebijakan politik itu diputuskan dalam rapat kabinet dengan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi. (mth)  Simak video lengkapnya di Forum News Network Channel https://youtu.be/ApbCfiH7IJ8

PKB: Penundaan Pemilu Bukan Hal Mudah, Namun Tidak Mustahil

BY FNN Kamis, 03 Maret 2022 16:33:21 0

Jakarata, FNN - Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazil Fawaid, menilai penundaan pemilu memang bukan perkara yang mudah namun tidak mustahil bisa dilakukan dalam dunia politik. Menurut dia, usulan penundaan Pemilu 2024 belum tentu terealisasi, namun, pelaksanaan pemilu sebagai satu agenda politik nasional pasti akan terjadi. \"Terlepas dari dinamika yang terjadi, PKB selalu siap dalam mengikuti pelaksanaan pemilu, apakah nantinya tetap digelar pada 2024 atau jika karena keadaan tertentu sehingga pemilu terpaksa ditunda. PKB siap lahir batin, kapanpun pemilu digelar,\" kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia mencontohkan, awal 2020 di tengah kondisi pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, dari sebelumnya dijadwalkan digelar September 2020 menjadi Desember 2020. Fawaid mengatakan, saat ini PKB secara kepartaian sangat solid, misalnya struktur kepengurusan juga sudah terbentuk hingga tingkat ranting. Selain itu menurut dia, konsolidasi internal juga terus dilakukan bahkan partainya sudah bertekad bulat menjadikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menjadi presiden. \"Setiap hari, Muhaimin dan para pengurus partai berkeliling ke berbagai daerah untuk menghadiri deklarasi dukungan bagi Gus Muhaimin untuk menjadi Presiden 2024,\" ujarnya. Ia sangat bersyukur dukungan terhadap Muhaimin maju sebagai capres yang terus bermunculan di mana-mana. Pada sisi lain menurut dia, tren elektabilitas PKB juga cukup bagus dari berbagai survei. \"Saya sangat optimistis pada Pemilu 2024, PKB secara nasional bisa menggenjot perolehan kursinya di DPR RI dari saat ini 58 kursi menjadi 100 kursi,\" katanya. Ia menjelaskan, terkait masih rendahnya elektabilitas Muhaimin, masih ada waktu dua tahun untuk meningkatkan elektabilitas. Fawaid bahkan menyindir sejumlah nama yang memiliki elektabilitas atau popularitas tinggi berdasarkan hasil survei, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil namun hingga saat ini belum memiliki \"tiket\" sama sekali untuk maju dalam Pilpres. \"Syarat untuk mengikuti kontestasi pilpres harus memiliki tiket dari parpol, minimal 20 persen suara nasional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Kalau PKB, Muhaimin sudah punya tiket 10 persen, tinggal mencari tambahan 10 persen lagi,” katanya. (mth/Antara)

Mahfud Bantah Nama Soeharto Dihilangkan dari Sejarah

BY FNN Kamis, 03 Maret 2022 13:06:00 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 menghilangkan nama Jenderal Besar H.M. Soeharto. \"Keppres tersebut bukan buku sejarah, melainkan penetapan atas satu titik krusial sejarah,\" tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya @mohmahfudmd yang dikutip di Jakarta, Kamis. Nama H.M. Soeharto dan nama tokoh lainnya sama sekali tidak dihilangkan. \"Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949,\" jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Peran Pak Harto--sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Soeharto--dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap tercantum pada naskah akademik keppres. \"Nama dan peran Soeharto disebutkan di naskah akademik keppres yang sumbernya komprehensif,\" ucapnya. Mahfud menegaskan kembali bahwa Pak Harto, Nasution, dan yang lainnya tetap tercantum dalam naskah akademik meskipun tidak dalam Keppres SU 1 Maret 1949. Sama halnya dengan naskah proklamasi 1945 yang tercantum hanya nama Soekarno-Hatta, sedangkan masih banyak pendiri bangsa lainnya yang tidak dimuat dalam naskah tersebut. \"Sama dengan naskah Proklamasi 1945. Hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,\" kata Mahfud. Dalam konsiderans, lanjut dia, memang telah dituliskan beberapa nama yang dinyatakan sebagai penggerak dan penggagas. \"Di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, dan Sudirman, sebagai penggagas dan penggerak,\" tutur Mahfud. (mth/Ant)

Indahnya Hidayah Allah!

BY FNN Kamis, 03 Maret 2022 12:32:21 0

Beberapa saat kemudian saya kembali dan bertanya: “are you sure ready to become a Muslim?” Jawabnya mantap: “yes I am ready”.  Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SATU hal yang paling indah dalam hidup seseorang adalah ketika hidayah tiba justeru pada akhir hayat.  Saudara kita ini, MG (privasi), sebenarnya menunggu keputusan keluarga (khususnya Ibunya) untuk menyetujui life support-nya dicabut. Para Dokter mengusulkan demikian karena menurut mereka tidak ada lagi harapan sembuh dan hidup. Beliau sendiri hanya pasrah karena memang tidak bisa berbuat apa-apa lagi.  Sebagai Chaplain di rumah sakit New York saya seperti biasa berkunjung ke rumah sakit untuk memberikan words of courage (motivasi) dan doa kepada para pasien. Dan, itu saya lakukan tidak hanya untuk pasien Muslim. Tapi juga non Muslim biasanya didoakan kesembuhan dan kuat/sabar menghadapi ujian (sakit).  Hari ini saya ketemu dengan seorang pasien yang Sudah berbulan-bulan di rumah sakit karena kanker darah. Dan, kanker itu sudah menyerang semua anggota tubuhnya, hingga ke otak.  Sehingga para Dokter angkat tangan dan orang ini pun hanya hidup dengan life support.  Tapi yang menakjubkan walau hidup dengan life support orang ini selalu merespon walau tidak mampu bergerak lagi. Tapi suara dari mulutnya masih jelas dan nampak sangat bersemangat.  Hari ini saya kembali mengunjunginya yang sebenarnya untuk memberikan semangat. Tiba-tiba saja beliau mengatakan: “I want to become a Muslim”.  Saya tentunya sangat berhati-hati. Sebab, jangan sampai dianggap saya memang ada di rumah sakit untuk tujuan mengkonversi orang ke agama Islam. Ini tentunya bukan tujuan dari pelayanan spiritual atau “chaplaincy” itu.  Tapi karena keikhlasan dan kemanisan hati Saudara kita ini, akhirnya saya meminta waktu 15 menit untuk dia memikirkan. Saya meninggalkan dia untuk memberikan waktu bagi dia melakukan perenungan.  Beberapa saat kemudian saya kembali dan bertanya: “are you sure ready to become a Muslim?” Jawabnya mantap: “yes I am ready”.  Alhamdulillah diapun besyahadat. Yang mengagumkan lagi, selama ini hampir suaranya tidak kedengaran karena sangat lemah. Tapi, ketika bersyahadat suara beliau jelas dan seolah sehat seketika. Allahu Akbar! Kini Saudara kita ini telah bersyahadat dan menjadi Muslim. Semoga dikarunia kekuatan. Apapun keputusan Allah dalam beberapa waktu ke depan ini Semoga yang terbaik. Sejujurnya baru kali ini saya membimbing seseorang bersyahadat dengan getaran yang luar biasa. Saya seolah merasakan suatu keindahan dan kebahagiaannya.  Semoga Allah jaga hatinya dan kalau sekiranya harus kembali ke rahmatNya, insya Allah semoga beliau husnul khatimah.  Mohon doa yang terikhlas. Niatkan untuk seorang Saudara, tanpa mengenal namanya sekalipun. Privasi di Amerika sangat terjaga. Amin ya Rabbal alamin! (*)

Ratusan Tenaga Kesehatan di Bantul Terpapar COVID-19

BY FNN Rabu, 02 Maret 2022 22:30:51 0

Bantul, FNN - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa ratusan tenaga kesehatan baik yang bertugas di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit maupun instansi pemerintah daerah ini terkonfirmasi terpapar COVID-19. \"Untuk SDM (sumber daya manusia) memang membuat kita tambah ekstra karena disamping kasusnya banyak, SDM kita juga banyak yang terkonfirmasi positif,\" kata Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budi Rahardjo di Bantul, Rabu. Menurut dia, berdasarkan data kasus COVID-19 Bantul per 1 Maret 2022, untuk di Rumah Sakit Panembahan Senopati (RSPS) Bantul perawat yang konfirmasi positif lebih dari 50 orang, kemudian ditambah dengan tenaga lainnya jumlahnya sekitar 80-an orang. Kemudian di kantor Dinkes Bantul sendiri, lanjut dia, setidaknya ada 20 pegawai yang saat ini konfirmasi COVID-19, bahkan kasus konfirmasi di instansi pemerintah terus ditemukan secara bergantian. \"Di Puskesmas itu cukup banyak sekitar 205 orang yang positif tersebar di 27 Puskesmas, semua Puskesmas pasti ada, tidak ada yang \'zero\', pasti ada, di Dinkes maupun RSPS itu gantian saja yang positif,\" katanya. Dia mengatakan, karena banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar terutama di Puskesmas, maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat disesuaikan dengan mengurangi layanan tatap muka atau luring, dan memaksimalkan pelayanan dalam jaringan. \"Kita berikan otonomi untuk teman-teman Puskesmas menyesuaikan pelayanan, misal pelayanan masyarakat yang luring dikurangi, dibagi jadwalnya, juga harus diatur istirahat kalau sudah selesai kemudian siangnya jaga kesehatan,\" katanya. Dia juga mengatakan, pelayanan untuk persalinan di beberapa Puskesmas ada yang terpaksa tidak membuka pelayanan, dikarenakan tidak sedikit bidan yang konfirmasi positif. Berdasarkan data, total kasus COVID-19 di Bantul sejak awal pandemi hingga 1 Maret terakumulasi 66.715 orang, dengan angka sembuh 58.382 orang, sedangkan kasus kematian tercatat 1.601 orang, sehingga jumlah kasus aktif atau yang masih isolasi sebanyak 6.732 orang. (mth/Ant)

Ridwan Kamil Lepas Ekspor Kopi Garut ke Belanda Senilai Rp 4 Miliar

BY FNN Rabu, 02 Maret 2022 20:33:56 0

Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas ekspor kopi ke Belanda dengan total nilai Rp 4 miliar di Desa Mekarsari, Cikajang, Kabupaten Garut, Rabu. Kopi yang diekspor merupakan produk hasil binaan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan PT Astra Internasional Tbk. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pemberian sarana produksi dari Pemda Provinsi Jabar kepada petani milenial Jawa Barat. Menurut Gubernur, ekspor ini sebagai langkah Jawa Barat untuk menaklukkan dunia lewat komoditas kopi. Bahkan tak hanya untuk produk mentah, Ridwan Kamil juga ingin agar kopi Jabar bisa mendunia lewat kafe-kafenya. \"Jadi kita harus menaklukkan dunia dengan kopi-kopi kita, baik ekspor mentah, maupun lahir kafe-kafe seperti Starbuck milik Jabar di seluruh dunia. Ini sedang persiapan di Belanda dan Swiss. Jadi suatu hari saya yakin,\" kata Ridwan Kamil. Provinsi Jawa Barat sudah mengekspor produk kopi mentah ke beberapa negara. Berdasarkan data Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Kementerian Perdagangan Tahun 2020 dan 2021, total nilai ekspor kopi Jawa Barat mencapai 16 juta dolar AS atau sekitar Rp 200 miliar. (mengacu kurs Rp14.300 per dolar AS ). Contoh beberapa negara yang sudah menikmati kopi asal Jabar seperti Rusia, Singapura, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Australia, dan Arab Saudi. Ke depan Jabar akan terus mencari pasar ekspor kopi yang baru ke negara lain. Selain itu, Jawa Barat juga sedang mempersiapkan membuka kedai kopi yang dinamakan Jabarano Coffee di beberapa negara. Jabarano Coffee sendiri sudah dibuka di Melbourne, Australia, dan akan dilanjutkan di beberapa negara lainnya. Ia menuturkan, ada beberapa alasan mengapa dirinya optimistis kopi asal Jawa Barat bisa mendunia. Pertama, Jabar merupakan salah satu daerah penghasil kopi pertama di Indonesia. \"Sejarah kopi di Indonesia itu di Jawa Barat. Dibawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, makanya ada Gunung Malabar. Malabar itu sebenarnya nama tempat di India. Namun oleh Pemerintah Kolonial dijadikan nama gunung di Indonesia, maka lahirlah Gunung Malabar Ada pandemi di masa lalu, di mana kopi enggak laku. Kemudian diubahlah semua perkebunan kopi menjadi teh. Jadi semua perkebunan teh itu dulunya adalah kopi. Sekarang kopi lagi naik daun dibandingkan dengan teh,\" katanya Di sisi lain, penjualan kopi ke beberapa negara juga semakin mudah dengan teknologi digital. Ini sejalan dengan Program Petani Milenial yang ingin membuktikan warga yang tinggal di desa pun bisa memiliki penghasilan seperti di kota. \"Senikmat-nikmatnya hidup itu tinggal di desa rezeki Jakarta, bisnis ke Amerika. Dulu tidak mungkin, tapi sekarang mungkin karena ada teknologi yang memudahkan,\" ujar Kang Emil. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk menyejahterakan anggota koperasi, maupun pelaku UMKM. Atas dasar itu, pihaknya memberikan apresiasi yang besar atas pelepasan ekspor kopi yang dilakukan pada hari ini. Apalagi kopi merupakan komoditas potensial kebanggaan Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki ciri khas rasa kopinya masing-masing. \"Kami mengapresiasi  momen pelepasan ekspor kopi bagi masyarakat atau para petani milenial di Desa Mekarsari ini,\" jelas Luhur. Head of CSR and Social Engagment Astra Triyanto mengatakan, pelepasan ekspor kali ini sejalan dengan cita-cita perusahaan untuk menyejahterakan bangsa. Ada empat kontribusi sosial yang dilakukan Astra untuk membantu Indonesia berkembang. \"Kami berkomitmen kuat untuk memberikan manfaat dan membantu mengembangkan Indonesia melalui empat kontribusi sosial dalam pilar kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan hidup,\" kata Triyanto. (mth/Ant)

Menaker: Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Direvisi untuk Memudahkan Pencairan JHT

BY FNN Rabu, 02 Maret 2022 20:23:41 0

Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) direvisi untuk memudahkan pekerja melakukan pencairan dana JHT. \"Kami sedang melakukan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Insya Allah segera selesai,\" katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu. Menurut dia, pemerintah menyerap aspirasi dari serikat pekerja/serikat buruh serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai revisi peraturan mengenai pembayaran dana JHT. Ida mengatakan bahwa hingga saat ini Permenaker No.2 Tahun 2022 belum berlaku efektif, karenanya pembayaran dana JHT masih dilakukan mengacu pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. \"Perlu saya sampaikan kembali bahwa permenaker lama saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri, tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,\" katanya. Dia menjelaskan pula bahwa pemerintah sudah menjalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan bantuan berupa uang tunai serta akses informasi pekerjaan dan pelatihan kerja kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, Ida melanjutkan, para pekerja bisa mendapat manfaat dari dua program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Program JHT dan JKP. \"Pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP,\" katanya. (mth/Ant)

KPK hormati gugatan mantan pegawai ke PTUN terkait TWK

BY FNN Rabu, 02 Maret 2022 20:06:09 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati gugatan yang dilayangkan mantan pegawai KPK Ita Khoiriyah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Ita merupakan salah satu pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat setelah dinyatakan tidak lolos TWK. \"Terkait gugatan PTUN Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, kami dapat sampaikan bahwa KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Proses ini merupakan hak bagi setiap warga negara,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Ali mengatakan KPK tentu akan menyiapkan bahan persidangan yang diperlukan, seperti penjelasan terkait proses penyelenggaraan TWK tersebut. \"Dimana proses ini telah dilandasi dasar hukum yang sah dan legal, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara,\" tambahnya. Selanjutnya, proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN itu juga melibatkan sejumlah institusi terkait yang memiliki kewenangan dan kompetensi. \"Bahkan, melalui putusan MK Nomor: 34/PUU-XIX/2021 juga semakin menguatkan proses alih status pegawai menjadi ASN sudah sesuai aturan dan melibatkan lembaga yang berwenang dan berkompeten,\" katanya. Sementara itu, dikutip dari laman https://sipp.putn-jakarta.go.id yang diakses Rabu, gugatan eks pegawai KPK itu didaftarkan Selasa (1/3) dengan nomor perkara 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Penggugatnya adalah Ita Khoiriyah dan kawan-kawan, sedangkan sebagai tergugat ialah pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden RI. Dalam gugatannya, Ita dan kawan-kawan meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan pemerintah, yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Maladministrasi pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selanjutnya, menyatakan tindakan pemerintah, yang dilakukan oleh para tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen TWK Pegawai KPK menjadi ASN, adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Ita dan kawan-kawan juga meminta PTUN Jakarta menghukum para tergugat untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tersebut. Selain itu, PTUN Jakarta diminta menghukum para tergugat untuk merehabilitasi nama baik para penggugat. (mth/Ant)  

Gubernur Jatim Tinjau Lokasi Banjir di Pamekasan

BY FNN Rabu, 02 Maret 2022 17:43:49 0

Pamekasan, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Pemkab Pamekasan, meninjau lokasi dan pola penanganan korban banjir di sejumlah titik di Pamekasan, Rabu. Lokasi yang dikunjungi Gubernur antara lain tempat pengungsian korban banjir di rumah dinas Wakil Bupati Pamekasan, Pondok Pesantren Nasrul Ulum, korban banjir di Desa Sumedangan, dan dapur umum di Kelurahan Patemon, Pamekasan. \"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan segera surut sehingga warga bisa kembali melakukan aktivitas dengan normal,\" kata Khofifah saat meninjau Desa Sudemangan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Di desa ini gubernur sempat berdialog dengan warga dan para korban yang rumahnya masih tergenang banjir. Gubernur menyatakan, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah berupaya maksimal dan menggerakkan semua sumber daya agar banjir segera surut. \"Saat ini dua pompa air kita gunakan guna mengalirkan genangan air ke sungai. Selain itu satu unit ekskavator disiagakan untuk membersihkan dan mengevakuasi material sisa banjir. Ekskavator tersebut juga difungsikan untuk mengeruk sedimentasi yang terjadi di sungai,\" kata Gubernur. Hujan deras di Kabupaten Pamekasan sejak Selasa (1/3) dini hari menyebabkan Sungai Kalikloang dan Kalisemajid meluap. Akibatnya, sejumlah ruas jalan protokol terendam banjir dan 6.329 kepala keluarga (KK) terdampak. Adapun daerah terdampak banjir, antara lain, Kelurahan Jungcangcang, Parteker, Kolpajung, Petemon, Gladak Anyar, Kangenan, dan Barurambat Kota. Banjir kali ini juga terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Pademawu, Palengaan, Proppo, dan sebagian di Kecamatan Galis. \"Kami berharap debit air sungai bisa kembali normal sehingga air yang menggenangi rumah-rumah warga bisa disedot dan dialirkan ke sungai,\" imbuhnya. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memuji Pemkab Pamekasan yang dinilainya sigap dan responsif terhadap situasi banjir yang terjadi. Pemkab bersama sejumlah elemen masyarakat segera mendirikan dapur umum guna menyediakan kebutuhan permakanan bagi pengungsi dan yang terdampak. Diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Palang Merah Indonesia (PMI) serta bantuan dari anggota Forum Relawan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Dapur umum tersebut menyediakan 1.500 bungkus paket makanan yang terbagi dalam tiga sesi yakni pagi, siang, dan malam. \"Terima kasih atas gerak cepat dan kegotongroyongan seluruh elemen masyarakat. Bencana sebesar apapun akan terasa lebih ringan jika kita saling tolong menolong dan gotong royong,\" ujarnya. Menurut Khofifah, kehadiran dapur umum sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak banjir. Mengingat, genangan banjir sangat menyulitkan warga untuk memasak. Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengingatkan kepada masyarakat Jawa Timur untuk tetap siaga dan waspada lantaran berdasarkan informasi dari BMKG, musim penghujan masih akan berlangsung hingga bulan April - Mei 2022. \"Tetap waspada dengan potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor,\" imbuhnya. Sementara itu, Camat Pamekasan Rahmat Suroso menyampaikan bahwa saat ini dapur umum terbagi di Kecamatan Pamekasan dan balai kelurahan yang terdampak agar mampu meng-cover keseluruhannya. Dijelaskan, jumlah masyarakat terdampak di Pamekasan sebanyak 4.612 KK atau 10.371 jiwa. Sementara di desa Pademawu ada 6 desa dan 1 kelurahan rata-rata 3.500 jiwa. \"Jadi total ada 13.721 jiwa. Kami berupaya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Apalagi dukungan dari Pemprov Jatim semakin menguatkan kami membantu masyarakat terdampak,\" katanya. (mth/Ant)

Taat Konstitusi, Gerindra: Pemilu Diamanatkan 5 Tahun Sekali

BY FNN Rabu, 02 Maret 2022 17:24:07 0

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono angkat suara terkait isu penundaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang. Sugiono menegaskan bahwa Gerindra taat terhadap konstitusi, dimana amanat UUD NRI 1945 jelas memerintahkan bahwa pemilu digelar 5 tahun sekali. Sugiono mengatakan, Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut, lanjut Sugiono, adalah penyelenggaraan pemilu secara tetap dan periodik. Dirinya juga mengatakan bahwa rakyat secara umum telah menunjukkan keinganannya agar pemilu tahun 2024 tetap dilaksanakan. Di samping itu juga, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa pemilu akan diadakan pada 14 Februari 2024. \"Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” ungkap Sugiono. “Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut,” lanjutnya. “Pada waktunya Ketua Dewan Pembina yang sekaligus merupakan Ketua Umum kami (Prabowo Subianto) akan menyampaikan pendapat resmi Gerindra, mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal baik di eksekutif maupun legislatif,” tandas Sugiono. (mth)

PT Jasa Sarana Ditugasi Bangun Jalan Jalur Tengah-Selatan Jabar Sepanjang 454,56 Km

BY FNN Rabu, 02 Maret 2022 15:23:49 0

Bandung, FNN - BUMD PT Jasa Sarana diberikan penugasan  Pemda Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk terlibat dalam proyek infrastruktur pembangunan jalan jalur tengah-selatan sepanjang 454,56 km.\"Jasa Sarana senantiasa mendukung program Pemprov Jabar dan sebagai salah satu garda terdepan bagi pembangunan infrastruktur di Jawa Barat,\" kata Direktur Utama PT Jasa Sarana Hanif Mantiq dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Rabu.  Selain diberi penugasan dalam proyek pembangunan jalan jalur tengah-selatan sepanjang 454,56 km, PT Jasa Sarana juga memiliki beberapa penugasan lain dari Pemda Provinsi Jabar yakni terlibat dalam pembangunan jalan khusus tambang di Kabupaten Bogor, bus rapid transit dan pembangunan rumah sakit.    Pada tahun 2021 Jasa Sarana berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif dan kontribusi terbesar diperoleh Jasa Sarana melalui anak usahanya di antaranya PT Jasa Medivest, PT Jabar Laju Transindo dan PT Usaha Bersama Jabar.    \'Kontribusi ini diharapkan dapat diikuti juga oleh anak usaha lainnya yang dimiliki oleh Jasa Sarana pada tahun 2022 ini,\" ujarnya.  Atas kinerjanya tersebut, PT Jasa Sarana kembali meraih Best BUMD Awards pada tahun 2022 untuk bidang konstruksi dan infrastruktur.   Penghargaan Best BUMD Award yang digagas salah satu media daring ini merupakan penghargaan kedua setelah pada tahun 2021 juga mendapatkan penghargaan yang sama.    Penghargaan ini diterima oleh Direktur Utama PT Jasa Sarana Hanif Mantiq secara virtual tanggal akhir Februari 2022.    Penghargaan ini diberikan karena peranan penting PT Jasa Sarana dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang memberikan dampak positif bagi masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19.   Hanif mengatakan penghargaan yang diraih oleh PT Jasa Sarana tersebut diharapkan dapat memacu kinerja Jasa Sarana menjadi lebih baik lagi juga dapat meningkatkan kepercayaan bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham.  \"BUMD Jasa Sarana sebagai agent of development (agen pembangunan) tidak hanya memiliki peranan penting untuk percepatan pembangunan di Jawa Barat namun juga diharapkan dapat memberikan multiplier effect (dampak berantai) bagi pertumbuhan perekonomian Jawa Barat,\" katanya.   Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil agar PT Jasa Sarana dapat fokus pada bidangnya terutama infrastruktur yang bersinggungan erat bagi pelayanan masyarakat seperti pembangunan jalan dan pengelolaan limbah.   Hanif menjelaskan bahwa penerapan dan komitmen penuh pelaksanaan pengelolaan korporat yang baik (GCG) mempunyai relevansi terhadap kinerja Perseroan dan hasil akhir penerapan GCG adalah citra perusahaan yang baik.    Hal ini selaras dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Jasa Sarana pada akhir 2021.   Sejalan dengan misinya, Jasa Sarana juga turut berperan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial terutama membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat dengan berpartisipasi aktif dalam pengadaan dan distribusi tabung oksigen untuk seluruh rumah sakit pada 27 kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat.   Karena peran aktif ini Jasa Sarana memperoleh penghargaan Oxygen Heroes sebagai mitra CSR Jawa Barat.   \"Semangatnya adalah menjadikan Jasa Sarana menjadi BUMD yang lebih besar, kuat dan efisien serta berkontribusi bagi Jawa Barat dengan memberikan nilai yang lebih baik setiap tahunnya,\" kata Hanif. (mth/ant)

Sindikat Pencetak dan Pengedar Uang Palsu Jaringan Jakarta-Jawa Timur Terbongkar

BY FNN Rabu, 02 Maret 2022 14:42:08 0

Jakarta, FNN - Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat pencetak dan pengedar uang palsu pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (USD) di Jakarta dan Jawa Timur. Sebanyak 12 orang diamankan dalam pengungkapan kasus ini. “Dalam perkara ini kami mengungkap jaringan pengedar, pembuat, bahkan pemodalnya. Mereka jaringan di Jakarta dan Jawa Timur,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan didampingi Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (1/3/2022). Dalam pengungkapan kasus ini, tim Dittipideksus berhasil menyita total sebanyak 494.904 lembar uang palsu rupiah dan dolar AS yang dibeber beserta para tersangka dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (1/3/3022). Whisnu merinci, dalam pengungkapan kasus di Jakarta, polisi menyita 9 lak uang palsu pecahan 20 USD, dan uang kertas 100 USD sebanyak 2.400 lembar. “Jaringan ini ada jaringan Jakarta dan juga jaringan pengedar uang palsu di Jawa Timur,” ujarnya. Sebanyak lima orang tersangka beroperasi di Jakarta yang diamankan Bareskrim yakni Susanto, Sihar Panusunan, Sutino, Taufik Hidayat, dan Likius Salawaku. Dari penangkapan lima orang tersangka di Jakarta, Bareskrim kemudian melakukan pengembangan. Hasilnya, petugas berhasil mengungkap jaringan di wilayah Jawa Timur. Tujuh orang tersangka berhasil ditangkap yakni Tomasan, Mualim, Ahmad Fauzi, Taufan Dirgantara, Eka Dirmawan, Sunar, dan Risky Satria. “Setelah itu dikembangkan kembali hingga mengungkap gudang tempat penyimpanan uang palsu lainnya yaitu di Kota Malang,” ungkap Whisnu. Dari penangkapan tersangka Tomasan ini disita 12 kardus yang berisi pecahan uang palsu Rp 100 ribu dengan total 494.904 lembar. Kemudian, dari tersangka Ahmad Fauzi pun diketahui sempat memesan uang palsu sebanyak 1 juta lembar kepada Taufan Dirgantar. Di mana, uang palsu itu dibanderol dengan harga jual Rp 48 juta. “Dari AF jelaskan uang tersebut awalnya dipesan 1 juta lembar dia pesan kepada tersangka TD seharga Rp 48 juta,” ungkap Whisnu. Para tersangka dalam kasus ini dipersangkakan Pasal 36 Ayat (1) dan atau Ayat (2) dan atau Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 KUHP. Mereka terancam hukuman penjara selama 15 tahun. (mth)

Nama Letkol Soeharto Hilang!

BY FNN Rabu, 02 Maret 2022 12:21:16 0

Bagaimana bisa seorang Soeharto yang saat itu justru menjadi penyerang dan menguasai Yogyakarta selama 6 jam namanya bisa hilang begitu saja dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang HPKN tersebut. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SEKRETARIAT Kabinet RI mempublikasikan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN). Penetapan 1 Maret sebagai HPKN itu agar masyarakat tidak melupakan peristiwa bersejarah pada tanggal tersebut. Tanggal 1 Maret adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada 1 Maret 1949 terjadi serangan umum terhadap pasukan Belanda di Yogyakarta. Berdasarkan publikasi di situs resmi Sekkab, penetapan pada 1 Maret sebagai HPKN tertulis dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Pene gakan Kedaulatan Negara. “Menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara,” bunyi Diktum Kesatu peraturan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 24 Februari 2024 tersebut. Ditegaskan pada Diktum Kedua, Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur. “Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ditegaskan pada Diktum Ketiga. Menariknya, dalam tiga pertimbangan yang disampaikan Sekkab itu tidak menyebut nama Soeharto. Padahal Soeharto saat itu menjabat Komandan Werhkreis (Kodim) sekaligus Komandan Brigade X Garuda Mataram. Agar tidak dilabeli Hoax, berikut kutipan lengkapnya pada pertimbangan Ketiga: “Ketiga, bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.” Bagaimana bisa seorang Soeharto yang saat itu justru menjadi penyerang dan menguasai Yogyakarta selama 6 jam namanya bisa hilang begitu saja dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang HPKN tersebut. Apa pembuat draf Keppres tersebut sengaja menghilangkan nama Letkol Soeharto yang sangat berperan dalam pertempuran 1 Maret 1949 yang membuat Belanda harus keluar dari Yogyakarta itu. Atau, jangan-jangan, Presiden Jokowi tidak tahu isi draf tersebut, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, dan langsung main tanda tangan begitu saja, karena memang benar-benar belum membaca isinya. Anak SMP atau SMA pun pasti ingat dan sudah pernah baca sejarah peran Soeharto dalam penyerangan Yogyakarta. Apalagi, seorang sarjana lulusan kampus di Yogyakarta. Karena, semua itu tercatat dalam sejarah dan ada monumennya pula. Coba buka catatan sejarah Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Pasca agresi militer II Belanda, Indonesia ketika itu berada dalam keadaan terpojok. Belanda menyebarkan berita bohong melalui PBB kepada seluruh dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada dan TNI sudah hancur. Di Yogyakarta yang menjadi pusat negara saat itu, terdapat penjagaan ketat oleh Belanda di mana-mana. Kediaman Sultan Hamengkubuwono IX turut dijaga ketat karena ia menjadi tahanan rumah. Sementara, Presiden Sukarno, Wapres Mohammad Hatta, dan PM Sutan Syahrir sudah ditangkap Belanda dan dibuang ke luar Jawa. Praktis yang ada di Yogyakarta sebagai Ibukota Negara tinggal Sultan HB IX saja. Meski demikian, Sultan tetap berperan penting dalam komunikasi antara satuan-satuan Indonesia yang ada di dalam dan luar kota. Pada Januari 1949, Sultan HB IX mendengar siaran di radio bahwa pada awal Maret akan ada rapat Dewan Keamanan PBB. Salah satu topik yang dibahas adalah persoalan Indonesia dan Belanda. Agar menarik perhatian dunia, Panglima Besar Jenderal Sudirman setuju dengan usulan Sultan HB IX ihwal serangan umum pada 1 Maret 1949 untuk mengusir Belanda dari Yogyakarta. Pada awal Februari, Sultan kemudian bersurat kepada Jenderal Sudirman agar mengadakan Serangan Umum pada siang hari. Usulan itu diterima. Jenderal Sudirman meminta Sultan koordinasi dengan Komandan WK III yaitu Letkol Soeharto. Sultan kemudian menjalin komunikasi dengan Soeharto secara rahasia melalui kurir. Letkol Soeharto lalu berkoordinasi dengan jajaran TNI di wilayahnya. Ia memerintahkan, setiap komandan wilayah menempatkan pasukan di dalam kota Yogyakarta secara sembunyi-sembunyi sejak malam hari. Hal ini membuat mereka telah dalam keadaan siap menyerang begitu sirine pergantian jam malam pada pukul 06.00 1 Maret 1949. Setelah dilancarkan, Serangan Oemoem ini berhasil mengusir Belanda dalam waktu 6 jam. Dalam serangan ini, pasukan Indonesia tidak hanya terdiri dari TNI. Sejumlah laskar dan rakyat biasa juga turut ambil bagian. Berita Serangan Oemoem 1 Maret 1949 itu kemudian menyebar secara berantai di berbagai negara hingga akhirnya terdengar PBB. Perjuangan berdarah itu berhasil membantah berita berita bohong yang disebar Belanda, sebenarnya Indonesia masih ada dan TNI belum hancur. Di dalam negeri, moral perjuangan militer dan sipil juga kembali menguat. Perspektif Jokowi Dari uraian singkat terkait sejarah Serangan Oemoem itu, jelas sekali, ada upaya dari Sekkab untuk menghilangkan peran Letkol Soeharto. Entahlah apa maksudnya. Coba pakai logika saja! Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap Belanda, terus dibuang ke Bangka. Waktu itu belum ada telepon, apalagi WA. Ketika Bung Karno ditangkap, Istana Yogyakarta sudah dikepung Belanda, Sultan sudah diisolasi Belanda, tak bisa keluar dan menemui tamu. Jadi, bagaimana dia berhubungan dengan Pak Dirman dan Pak Harto. Ternyata komunikasi dilakukan melalui kurir. Pada saat penangkapan Soeharto berpangkat Letkol, menjabat Komandan Werhkreis (Kodim) sekaligus Komandan Brigade X Banteng Mataram. Kalau sekarang setiap Kodim/Korem mempunyai Btalion pemukul sendiri. Saat itu, Jenderal Sudirman menolak menyerahkan diri ke Belanda. Dia di- most wanted. Sultan tahanan kota. Jadi, kunci peristiwa 1 Maret itu cuma Sudirman dan Soeharto.  Sukarno tahu ini. Begitu Belanda kabur dari Indonesia (Serah Terima Markas KNIL di Jalan Merdeka Utara). Sukarno memanggil Sudirman ke Jakarta, pelukan tangis-tangisan. Soeharto ada di situ dan dikenalkan ke Sukarno. Di situlah awal mula Sukarno kesengsem sama Suharto. Pada 1950, terjadi pemberontakan Andi Azis. Itu pemberontakan pertama era kedaulatan. Sukarno hanya ingat satu nama seorang perwira jagoan dia, Soeharto. Dia perintahkan Soeharto berangkat operasi masih sebagai Komandan Brigade X. Di situ Soeharto kenal BJ Habibie kecil. Pada 1961, Sukarno mulai kampanye merebut Irian. Mulailah mobilisasi pasukan pendarat, namanya Tjaduad (army strategic reserve), konsepnya semua batalion AD di bawah satu komando tertinggi Sukarno, dan cuma satu nama calon panglima lapangan yang ada di benak dia, Soeharto. Kemudian Soeharto diangkat jadi Panglima Kostrad merangkap Panglima Mandala Irian/Ops Dwikora 1961-1962. Selesai Irian, Sukarno tetap pasang Suharto sebagai Pangkostrad karena dia geser pasukan ke Sumatera dan Kalimantan. Operasi Trikora dimulai tahun 1963. Soeharto lagi yang menjadi Panglima lapangan. Karena di otak nekad Sukarno cuma ada Soeharto yang bisa ikuti kenekadan dia. Sampai  kejadian 1966, begitu percaya dia akan dilindungi Soeharto dari amukan rakyat, makanya dia serahkan Supersemar juga ke Soeharto. Dalam konteks sekarang cerita seperti itu tidak masuk akal. Karena, kita bayangin pakai perspektif sekarang tak mungkin Pangsar Sudirman kasih komando langsung ke Komandan Kodim/Brigade, seharusnya lewat jalur KSUM dulu, terus ke Pangdam/Pangdiv di Semarang. Jadi, Presiden Jokowi ini buat sejarah pakai perspektif keadaan normal. Dia tak tahu bahwa NKRI waktu itu setelah agresi I dan II Belanda cuma Yogya. Dan tentara NKRI terakhir yang ada di wilayah itu cuma pasukan Soeharto. Bahkan Jenderal Sudirman sudah ngungsi ke Magelang dan buat markas di situ. Magelang-Jogja itu jauh, lebih 50 km. Semua komunikasi pakai kurir jalan kaki. Tentara kita waktu itu belum punya HT, belum ada WA juga! Jadi, pemeran utama “orang gila” dalam peristiwa 1 Maret itu sebenarnya Soeharto. Makanya cuma nama Soeharto yg diinget waktu dia gila-gilaan mau serbu Irian dan Malaysia. Fakta Bicara Ketika Jakarta diserbu Belanda, Bung Karno, Bung Hatta, dan PM Sjahrir kabur ke Yogyakarta untuk meminta perlindungan Sultan. Belanda kemudian menyerbu Yogyakarta, meminta Sultan menyerahkan Presiden, Wapres, dan PM. Pak Dirman sempat ajak mereka lari ke hutan, ikut gerilya, tapi mereka tak mau, malah menyerahkan diri dengan harapan dapat simpati internasional. Sultan HB IX tak diganggu Belanda karena waktu itu Jogyakarta dianggap terpisah dari NKRI. Sultan HB IX dibujuk Sultan Hamid II supaya jangan bergabung dengan NKRI, tapi Sultan HB IX pilih NKRI. Di situ jasa terbesar Sultan HB IX. Makanya setelah Belanda hengkang, Sudirman tak mau dipanggil Sukarno ke Jakarta karena dia tak mau mengakui Sukarno lagi sebagai Presiden RI. Bung Karno dianggap pengecut karena tak mau ikut gerilya. Tapi Sudirman dibujuk Sultan HB IX supaya datang memenuhi panggilan Sukarno. Kalau tidak ada peran Sultan HB IX, Sukarno selesai pada 1949. Yang jadi Presiden RI bisa Sultan HB IX atau Sudirman. Tapi, sejak peristiwa tersebut Soeharto sudah jadi anak emas Sukarno. Sekarang baru ada cerita Soeharto pernah digampar Kawilarang, terus pernah dibuang ke Seskoad oleh Gatot Subroto karena pelanggaran. Tapi mengapa Sukarno begitu akan melancarkan operasi militer besar selalu mencari Soeharto? Dan, kini, tampaknya ada upaya untuk menghapus peran Soeharto saat Serangan Oemoem 1 Maret 1949 dari Presiden? (*)  

BPS: Produksi Padi NTB Naik, Mencapai 1,42 Juta Ton pada 2021

BY FNN Selasa, 01 Maret 2022 21:39:27 0

Mataram, FNN - Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis produksi padi di provinsi itu mencapai 1,42 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2021 dari luas lahan tanam mencapai 276.210 hektare.\"Produksi padi NTB pada 2021 meningkat sebanyak 102.370 ton atau sebesar 7,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1,32 juta ton GKG,\" kata Kepala BPS NTB Wahyudin, di Mataram, Selasa.Ia mengatakan jika dikonversikan menjadi beras, maka produksi beras NTB mencapai 808.510 ton pada 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 58.300 ton atau 7,77 persen dibandingkan produksi beras tahun sebelumnya sebesar 750.200 ton.Produksi padi terbesar, kata Wahyudin, terjadi di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 357.910 ton, disusul Kabupaten Sumbawa sebanyak 287.480 ton, Lombok Timur 250.210 ton, dan Kabupaten Bima 180.920 ton.Sementara produksi padi di Kabupaten Lombok Barat mencapai 126.050 ton, Dompu 91.060 ton, Sumbawa Barat 67.420 ton, Lombok Utara 30.280 ton, Kota Mataram 16.650 ton, dan Kota Bima 11.560 ton.\"Kabupaten Lombok Tengah masih tetap menjadi daerah penghasil padi terbanyak dari 10 kabupaten/kota di NTB,\" ujarnya.Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Muhammad Riadi mengatakan capaian produksi padi sebanyak 1,42 juta ton pada 2021 atau meningkat sebesar 7,77 persen di melampaui prediksi karena targetnya masih di kisaran 1,3 juta ton atau hampir sama dengan tahun sebelumnya.Menurut dia, produksi padi mengalami peningkatan sebagai dampak dari adanya intensifikasi pertanaman adan program optimalisasi lahan dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan sarana infrastruktur pertanian.\"Selain dari bantuan pemerintah pusat, ada juga dana dari anggota Dewan dalam bentuk perbaikan embung dan pembangunan embung baru, itu juga menjadi faktor pendorong sehingga indeks pertanaman naik,\" katanya. (mth)

Penerbangan di Bandara Hasanuddin Makassar Naik 2,6 Persen

BY FNN Selasa, 01 Maret 2022 21:36:05 0

Makassar, FNN - Aktivitas penerbangan domestik yang datang, berangkat, dan transit, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Januari 2022 mengalami kenaikan 2,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya.\"Dari Desember 2021 ke Januari 2022 itu ada peningkatan aktivitas penerbangan domestik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yakni dari 730.195 penumpang menjadi 749.193 penumpang. Kalau secara persentase naik sedikit, 2,6 persen,\" ujar Kepala BPS Sulawesi Selatan (Sulsel) Suntono di Makassar, Selasa.Ia mengatakan hingga Januari 2022 penerbangan di Sulawesi Selatan masih melayani domestik. Sementara penerbangan internasional masih ditutup menunggu kebijakan pemerintah pusat seiring dengan perkembangan COVID-19.Suntono menjelaskan fluktuasi aktivitas penerbangan domestik banyak dipengaruhi oleh situasi daerah dengan tingkat atau zona suatu daerah terhadap penularan COVID-19.Sementara untuk penerbangan internasional, sebagian negara sudah mulai membuka diri dan Indonesia juga telah membuka penerbangan internasional, namun masih terbatas.Ia menyatakan aktivitas penerbangan domestik bisa meningkat atau turun karena adanya pelonggaran kebijakan pada penerbangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.\"Untuk penerbangan kita sejak dilonggarkan beberapa bulan lalu itu, aktivitas penerbangan penumpang fluktuatif, kadang naik dan kadang turun,\" terangnya.Untuk jumlah penumpang domestik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang datang pada Januari 2022 adalah 358.817 atau mengalami penurunan 1,81 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang pada Desember 2021 sebanyak 365.425 orang.Ia menyebutkan jika membandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 43,20 persen menjadi 358.817 orang pada Januari 2022 dibanding 250.579 orang pada Januari 2021.Untuk jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Januari 2022 berjumlah 250.579 atau mengalami kenaikan 16,08 persen dibandingkan Desember 2021 yakni 182.407 penumpang. (mth)

DPD RI Dukung Keterlibatan Perempuan dalam Pemulihan Ekonomi

BY FNN Selasa, 01 Maret 2022 21:29:17 0

Surabaya, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung keterlibatan kaum perempuan dalam pemulihan ekonomi nasional, karena perempuan banyak terlibat di dalam menopang ekonomi keluarga.\"Laki-laki memang merupakan kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Tapi fakta yang ada di lapangan, kaum perempuan juga banyak terlibat di dalam menopang ekonomi keluarga,\" kata senator asal Jawa Timur itu di Surabaya, Selasa.Ia mencontohkan peran perempuan dalam menopang perekonomian, mulai dari membuka usaha kecil-kecilan di rumah, seperti berdagang, membuka usaha jahit atau jasa pelayanan lainnya, hingga berjualan ke pasar atau berkeliling.LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur itu mengatakan pada tingkat yang lebih luas, keterlibatan perempuan dalam dunia usaha tidak diragukan lagi, karena perempuan sebagai pengusaha dan pebisnis, juga dalam usaha perdagangan serta investasi, semakin hari semakin tampak perannya.\"Hal ini ditunjang karena perempuan lebih tekun dan ulet. Dari sini kita bisa melihat betapa peran perempuan sangat luar biasa, khususnya dalam sektor ekonomi,” katanya, menjelaskan.LaNyalla mengatakan perempuan juga telah mengambil peran lebih, bukan sekadar mengurus rumah tangga, tapi juga berperan ganda, yakni mampu menjadi pengusaha di luar tugas semestinya.Sementara itu, katanya, berdasarkan data KemenPPPA, partisipasi perempuan dalam perekonomian di Indonesia mencapai 61 persen, dengan aktivitas usaha skala UMKM yang hampir setengahnya dimiliki serta dikelola oleh perempuan.“Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tren pengusaha perempuan atau pebisnis perempuan,” katanya.Untuk itu, LaNyalla mendukung upaya pemerintah agar KemenPPPA terus memfasilitasi dan menginisiasi kelompok atau komunitas pengusaha perempuan, seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Asia Africa Chamber of Commerce (AACC) atau organisasi serupa lainnya.“Sehingga peran perempuan di bidang perdagangan dan investasi semakin besar. Dengan demikian pemulihan ekonomi akan semakin terdongkrak dan mengalami percepatan pemulihan,” katanya. (mth)

Badan Bahasa: Pemerintah Daerah Wajib Lindungi Bahasa Kedaerahan

BY FNN Selasa, 01 Maret 2022 21:21:27 0

Palembang, FNN - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Badan Bahasa Kemendikbud Ristek) menyatakan pemerintah daerah wajib melindungi bahasa, aksara dan sastra kedaerahan mereka agar jangan sampai punah, termasuk Sumatera Selatan.Kepala Badan Bahasa Kemendikbud Ristek Prof E Aminudin Aziz di Palembang, Selasa, mengatakan kewajiban itu termaktub dalam Undang-undang (UU) Bahasa Nomor 24 tahun 2009, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\"Di situ disebutkan pemerintah daerah wajib melindungi, mengembangkan, membina bahasa, aksara dan sastra daerah,\" kata Prof Aminudin Aziz seusai menandatangani nota kesepakatan terkait pengembangan dan pembinaan bahasa bersama lima universitas di Sumatera Selatan di Palembang, Selasa.Menurut Prof Aminudin, kewajiban pemerintah yang dimaksud berdasarkan UU ialah menyediakan anggaran, memfasilitasi pemberdayaan, menggerakkan sumber daya meliputi komunitas bahasa/literasi yang ada di daerah tersebut.\"Kami Badan Bahasa di tingkat Pusat ini memberikan dorongan memfasilitasi pada kepakarannya, apa yang dibutuhkan di tingkat daerah dalam hal itu (melindungi bahasa, aksara dan sastra kedaerahan),\" imbuhnya.Jadi, kata dia, bila terjadi kepunahan bahasa, aksara dan sastra didaerah tersebut maka akan menjadi \"dosa\" bagi pemerintah daerah setempat.\"Akan menjadi \"dosa\" pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus berkepentingan melaksanakan ini memfasilitasi dan memberikan aturan turunan yang jelas,\" kata dia.Penandatanganan nota kesepakatan bersama lima universitas itu merupakan salah satu bentuk dorongan dari pihaknya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemeliharaan bahasa daerah di Sumatera Selatan sehingga tidak terjadi kepunahan.Di mana, kelimanya itu ialah Universitas Baturaja (Kabupaten OKU), Universitas Tridinanti, Universitas Bina Darma, Universitas Nurul Huda, dan Universitas PGRI Palembang.\"Sebab dengan sumber daya yang dimiliki universitas itu selain memberikan atau membudayakan bahasa daerah dalam program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, nantinya akan membantu mengumpulkan setiap kosakata bahasa daerah Sumsel sehingga bisa masuk KBBI,\" kata diaSehingga dengan begitu, kata dia, bahasa daerah Sumsel akan bisa dikembangkan secara luas dan dapat terlindungi dari ancaman kepunahan.Sementara Kepala Balai Bahasa Sumatera Selatan Umar Solikhan mengatakan pihaknya bersama pemerintah setempat terus berupaya melakukan perlindungan Bahasa, Aksara dan sastra tersebut.Menurutnya, perlindungan dilakukan beberapa tahapan yakni pemetaan dan kajian vitalitas setelah itu upaya pencatatan atau registrasi bahasa.Di mana, berdasarkan pemetaan bahasa yang dilakukan tahun 2014 diketahui, bahasa dialek Melayu dan Komering menjadi bahasa yang mempengaruhi kebanyakan bahasa-bahasa di Sumsel.\"Kebanyakan dialek dari bahasa melayu dan dialek Komering itu dua rumpun besar di Sumsel, selebihnya bahasa Jawa dan Bugis,\" kata dia.Setelah melakukan pendataan, dilakukan kajian vitalitas atau merevitalisasi untuk menentukan status daya hidup bahasa tersebut yang di klasifikasikan dalam keadaan aman, mengalami kemunduran atau terancam punah, dan punah.Ia menjelaskan, revitalisasi ini artinya berusaha mendeskripsikan aspek bahasa dari segi fonilogi, morfologi sintaksis, tata bahasa untuk di dokumentasikan sehingga bisa jadi bahan pembelajaran di sekolah.Sasarannya adalah, kata dia, untuk menghidupkan memasyarakatkan sastra atau bahasa itu, dengan cara memberikan pembelajaran langsung ke generasi muda, praktik dan pembiasaan supaya anak-anak memahami bahasa tersebut.\"Terakhir kami merevitalisasi Bahasa Melayu Lematang dan Komering, tahun ini bahasa Besemah. Semuanya bahasa masih aman belum ada yang masuk dalam ancaman punah ataupun punah. Hanya memang mengalami kemunduran,\" kata dia. (mth)

KSOP Tanjung Pandan Buka Gerai Penerbitan Pas Kapal Nelayan

BY FNN Selasa, 01 Maret 2022 21:05:48 0

Belitung, Babel, FNN - Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan membuka gerai layanan pembuatan pas kapal nelayan di daerah itu.Kepala KSOP Kelas IV Tanjung Pandan, Anggiat Douglas Silitonga di Tanjung Pandan, Selasa mengatakan, gerai layanan pembuatan pas kapal tersebut di peruntukan bagi kapal nelayan dengan ukuran 7 GT ke atas atau pas besar.\"Layanan ini di peruntukkan bagi nelayan yang akan mengurus pas besar kapalnya. Karena selama ini para nelayan di Belitung mengalami kendala dalam mengurus pas besar,\" katanya.Program layanan gerai pembuatan pas kapal nelayan tersebut merupakan kerja sama dari Ditjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Perkapalan dan Kelautan, KSOP Kelas IV Tanjung Pandan dan Dinas Perikanan Belitung.Selama ini nelayan di Belitung mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen pas besar kapal karena tidak memiliki pelabuhan yang diberikan wewenang sebagai pelabuhan pendaftar.\"Sehingga proses pembuatan pas besar memakan waktu yang cukup panjang dan ini merupakan masalah yang berulang setiap tahun\" ujarnya.Anggiat menambahkan, maka dari itu pihaknya berinisiatif untuk membuka gerai layanan pembuatan pas besar bagi kapal nelayan di daerah itu.\"Sehingga harapan kami dengan hadirnya gerai ini akan menghemat waktu dan biaya dalam pembuatan pas besar,\" katanya.Gerai tersebut akan dibuka selama lima hari kerja yang berlokasi di lumbung-lumbung nelayan di wilayah itu. Para nelayan diminta untuk menyiapkan berkas kelengkapan pembuatan pas besar.\"Tercatat sebanyak 500 kapal nelayan yang belum memiliki pas besar. Sehingga kami harapkan kehadiran gerai ini dapat mengakomodir pembuatan pas kapal tersebut,\" ujarnya. (mth)

Ekspor Sulteng Januari 2022 Tembus 1,26 Miliar Dolar AS, Impor Turun

BY FNN Selasa, 01 Maret 2022 21:01:56 0

Palu, FNN - Nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengalami kenaikan sebesar 23,11 juta dollar AS menjadi 1,26 miliar dolar AS sepanjang Januari 2022 di tengah pandemi COVID-19 dibanding bulan sebelumnya. \"Berdasarkan komoditas, selama Januari 2022 ekspor Sulteng baik melalui wilayah Sulteng maupun provinsi lain didominasi oleh dua kelompok komoditas utama, yaitu kelompok komoditas besi dan bajasenilai 1.01 miliar dolar AS atau 80,32 persen dari total ekspor dan bahan bakar mineral senilai 139,08 juta dolar AS atau 10,95 persen dari nilai total ekspor,\"kata Koordinator Fungsi Statistik BPS Sulteng Sutrisno S Abusungut di Kota Palu, Selasa. Sementara kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya, lanjutnya, relatif kecil masing-masing di bawah 6 persen. Adapun berdasarkan negara tujuan ekspor, Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor paling utama selama Desember 2021 yakni mencapai 495,98 juta dolar AS atau 39,08 persen dari total nilai ekspor Sulteng. Diikuti Taiwan senilai 203,07 juta dolar AS atau 15,99 persen, Jepang senilai 112,46 juta dolar AS atau 8,86 persen dan Vietnam senilai 90,74 juta dolar AS atau 7,15 persen). Sementara itu, nilai ekspor ke negara tujuan lainnya masing-masing di bawah 5 persen. \"Selain itu ekspor berdasarkan pelabuhan atau bandara tempat komoditas ekspor tersebut dimuat, selama Januari 2022 keseluruhan transaksi ekspor melalui Sulteng senilai 1,26 miliar dolar AS, difasilitasi oleh Pelabuhan Kolonodale senilai 1,05 miliar dolar AS dan Luwuksenilai 205,11 juta dolar AS,\"katanya. Sedangkan ekspor melalui pelabuhan di provinsi lainnya tercatat 5,82 juta dolar AS masing-masing melalui Tanjung Perak di Jawa Timur senilai 2,26 juta dolar AS, TanjungPriok di DKI Jakarta senilai$3,35 juta dolar AS, Tanjung Emas di Jawa Tengah senilai 0,14 juta dolar AS. Sisanya senilai 0,06 juta dolar AS melalui Makassar di Sulawesi Selatan dam senilai 0,01 juta dolar AS melalui Soekarno Hatta di Banten. \"Hal ini berarti pelabuhan muat ekspor di Sulteng berperan sebesar 99,56 persen,\"ucapnya. Impor Turun Sementara, nilai impor Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Januari 2022 mengalami penurunan sebesar 553,17 juta dollar AS atau turun 52,31 persem menjadi sebesar 504,24 juta dolar AS dibanding bulan sebelumnya. \"Jika dibagi berdasarkan komoditas, selama Januari 2022, impor Sulteng didominasi oleh kelompok komoditas besi baja senilai 295,14 juta dolar AS atau berkontribusi sebesar 58,53 persen, mesin dan pesawat mekanik senilai 54,85 juta dolar AS atau 10,88 persen,\"kata Koordinator Fungsi Statistik BPS Sulteng Sutrisno S Abusungut di Kota Palu, Selasa. Kemudian, lanjutnya, bahan bakar mineral senilai 33,53 juta dolar AS atau 6,65 persen. Pada periode yang sama tahun sebelumnya pada Januari 2021, komoditas yang mendominasi impor Sulteng yaitu besi dan baja senilai 77,07 juta dolar AS atau 34,56 persen serta mesin dan pesawat mekanik senilai 74,33 juta dolar AS atau 33,34 persen dari total impor Sulteng. \"Berikutnya berdasarkan negara asal impor, impor Sulteng selama Januari 2022 didominasi dari Tiongkok yaitu senilai 247,43 juta dolar AS atau 49,07 persen, Afrika Selatan senilai 153,67 juta dolar AS atau 30,48 persen,\"ujarnya. Kemudian ke negara Kazakhstan senilai 27,86 juta dolar AS atau 5,53 persen, dan Australia senilai 26,80 juta dolar AS atau 5,31 persen. Sedangkan sisanya berada di bawah 5 persen. \"Pelabuhan bongkar impor di Sulteng selama Januari 2022 didominasi Kolonodale di Kabupaten Morowali Utara senilai 502,95 juta dolar AS atau sebesar 99,74 persen,\"ucapnya. Sedangkan sisanya dari Luwuk di Kabupaten Banggai senilai 0,83 juta dolar AS dan Pantoloan di Kota Palu senilai 0,46 juta dolar AS. (mth)  

Jasa Marga Tutup Tol Bali Mandara Selama Perayaan Hari Raya Nyepi

BY FNN Selasa, 01 Maret 2022 20:48:38 0

Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Bali Tol (JBT) akan menutup Jalan Tol Bali Mandara selama perayaan Hari Raya Nyepi mulai Rabu 2 Maret pukul 23.00 WITA hingga Jumat 4 Maret 2022 Pukul 07.00 WITA.\"Operasional Jalan Tol Bali Mandara akan ditutup sementara secara keseluruhan mulai hari Rabu 2 Maret 2022, pukul 23.00 WITA, dan akan dibuka kembali pada hari Jumat 4 Maret 2022, mulai pukul 07.00 WITA,\" ujar Direktur Utama JBT I Ketut Adiputra Karang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Dia menambahkan bahwa hal tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 003.1/12593/PK/BKD, tanggal 4 November 2021, tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi Hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2022.Penutupan Jalan Tol Bali Mandara dilakukan untuk menghormati khidmatnya perayaan Hari Raya Nyepi yang merupakan hari besar keagamaan Umat Hindu di Bali dalam rangka menjaga keluhuran tradisi dan budaya di Provinsi Bali.\"Dalam kesempatan yang baik ini, kami atas nama seluruh jajaran Komisaris, Direksi, dan Karyawan JBT mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Çaka 1944, semoga kedamaian dan kesejahteraan selalu menyertai kita semua,\" kata Adi.Sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana mengatakan layanan data seluler dan IPTV di daerah setempat akan dimatikan pada saat Hari Nyepi Tahun Saka 1944, yang jatuh pada 3 Maret 2022.\"Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, provider yang melayani data seluler dan IPTV di wilayah Provinsi Bali dan sekitarnya akan mematikan data seluler dan IPTV,\" kata Gede PramanaLayanan data seluler dan IPTV (Internet Protocol Television) akan dimatikan pada 3 Maret 2022 mulai pukul 06.00 WITA hingga 4 Maret 2022 pukul 06.00 WITA.Hal itu, lanjut dia, sudah diperkuat dengan SE Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 2 Tahun 2022 serta Surat Seruan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Tahun 2022. (mth)

Tujuh Warga Malaysia di Ukraina Pulang Melalui Polandia

BY FNN Selasa, 01 Maret 2022 20:36:46 0

Kuala Lumpur, FNN - Sebanyak tujuh warga negara Malaysia di Ukraina tiba di Kuala Lumpur International Airport pada Selasa (1/3) pukul 14.05 waktu setempat dengan menumpang penerbangan Qatar Airways QR 848 dari Polandia pada Senin (28/2).\"Dua orang Malaysia memilih untuk tetap tinggal di Polandia, karena alasan pribadi,\" ujar pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia di Putrajaya, Selasa.Pemerintah setempat telah membahas rencana pengungsian warga Malaysia dari Ukraina dan pelaksanaannya diperinci dalam Rapat Kabinet pada 16 Februari 2022.Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah menginformasikan kepada kabinet tentang perkembangan di Ukraina, terutama status keamanan dan kesejahteraan warga Malaysia.\"Mempertimbangkan situasi yang memburuk di lapangan dan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga negara Malaysia, Perdana Menteri Ismail Sabri telah memutuskan pada 24 Februari bahwa rencana evakuasi bagi warga negara Malaysia di Ukraina segera diaktifkan,\" katanya.Pergerakan misi evakuasi warga Malaysia dari Ukraina dan informasi sensitif, seperti rencana evakuasi, belum diungkapkan kepada publik untuk memastikan keselamatan semua yang terlibat dalam misi tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di ibu kota Ukraina, Kiev, berhasil melaksanakan misi evakuasi WNI dari negara itu pada 26 Februari 2022.Misi tersebut dilakukan oleh dua pejabat kedutaan, yaitu Fadhilah Daud, Kuasa Sementara dan Aminuddin Osman, Sekretaris Kedua.Kedatangan mereka di perbatasan Polandia dibantu oleh dua orang pejabat dari Kedutaan Besar Malaysia di Warsawa, ibu kota Polandia.Kedutaan Besar Malaysia di Kiev telah mencatat total 24 warga negara yang terdaftar di Ukraina.Sebelumnya, 13 warga negara Malaysia telah meninggalkan Ukraina pada periode 14-24 Februari atas saran Kedutaan Besar Malaysia, menyusul pernyataan pers dari Kementerian Luar Negeri pada 14 Februari 2022.\"Misi evakuasi pada 26 Februari melibatkan 12 orang, yaitu sembilan warga negara Malaysia dan dua orang asing yang menjadi tanggungan dua warga negara Malaysia,\" katanya. Mereka adalah kelompok terakhir yang dibawa keluar dari Ukraina. (mth)

Polemik Wayang: Dari UKB, Gus Dur sampai Muhadjir

BY FNN Selasa, 01 Maret 2022 14:56:38 0

  Dalam setiap pegelaran, Guru Soeroya membuat satu sesi berisi “pengajian”. Biasanya mengurangi waktu perang kembang. Misalnya seorang pandita memberi wejangan kepada satria atau cantrik. Bisa Semar kepada anak-anaknya. Oleh: Anwar Hudijono, Veteran Wartawan, Tenaga Ahli Gerakan Nasional Revolusi Mental Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan.       USTAD Khalid Basalamah (UKB) sudah menegaskan tidak pernah menyatakan bahwa wayang itu haram. Dia juga sudah minta maaf. Tetapi polemik “wayang haram” terus membahana di media sosial. Permintaan maaf justru ditafsirkan sebagai pengakuan bahwa dia pernah mengharamkan wayang. Ya itulah repotnya pesan yang sudah terlanjur viral di media sosial. Viral itu terkadang seperti banjir bandang. Alirannya meluber kemana-mana dan kian keruh. Hanya sedikit air yang bisa dikembalikan ke kanalnya. Dalam menyikapi kontroversi wayang haram, sebagian publik tidak mencari jawaban dengan membandingkan hujah-hujah, argumen-argumen yang berkembang. Melainkan dengan menengok kepada tokoh. Di antaranya ada dua tokoh yang dipakai jawaban yaitu Gus Dur dan Menko PMK Muhadjir Effendy. Kalau wayang haram bagaimana mungkin Gus Dur dan Muhadjir menggemari wayang? Gus Dur bisa dipakai sebagai representasi Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhadjir representasi Muhammadiyah. Gus Dur yang pernah menjadi Ketua Umum PBNU dikenal sebagai penggemar wayang kulit. Ketika menjadi Presiden, ia memboyong koleksi kaset wayang kulitnya ke Istana. Di antara yang paling dia gemari dalang Ki Nartosabdo.  Satu lakon wayang berisi sekitar 10 kaset. Muhadjir adalah Ketua PP Muhammadiyah dan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 4 periode. Semasa menjadi Mendikbud, dia beberapa kali menjadi dalang meski sebatas mucuki (mengawali). Termasuk mendalang bareng dalang kondang Ki Manteb Sudarsono di Jakarta. Dia juga menganjurkan agar wayang menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Sebagai bagian dari pendidikan karakter. Mengajak para dalang untuk menjadi tutor di sekolah. Langkah Muhadjir ini sejalan dengan keputusan Tanwir Muhammadiyah Denpasar tahun 2002 tentang dakwah kultural. Guru Soeroya Muhadjir sangat paham hal ihwal wayang. Ayahandanya, Soeroya adalah seorang guru yang merangkap sebagai dalang tiga jaman (Belanda, Jepang, dan kemerdekaan). Sebagian masyarakat juga menganggap Soeroya sebagai kiai. Tapi Soeroya merasa lebih sreg dipanggil guru. Muhadjir adalah anak ke-6 pasangan Soeroya-Hj. Sri Subitah. Langkah Guru Soeroya menjadi dalang menuai kontroversi. Keluarganya banyak yang menentang. Maklum dia dari keluarga santri. Pada era 1930-an masih kuat adanya dikotomi santri-abangan dalam masyarakat Jawa. Karena ayahnya, Kiai Muhammad Thalhah adalah kiai kesohor di wilayah Caruban, Kabupaten Madiun. Leluhurnya sampai waliyullah Ki Ageng Basyariyah di Sewulan (Madiun) dan Kiai Kasan Besari, Tegalsari, Ponorogo. Kalau dirunut lebih jauh berujung pada Panembahan Senapati, Raja Mataram. Guru Soeroya satu trah dengan Gus Dur. Juga satu jalur kerabat dengan Kiai Imam Zarkasi, pendiri Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Guru Soeroya jalan terus dengan niat meneruskan model dakwah Wali Songo. Dia melakukan inovasi wayang. Dia sangat mafhum, yang paling sensitif dari wayang adalah eksistensi para dewa karena bisa menyentuh akidah. Dalam wayang yang diwarnai pengaruh Hindhu ini, para dewa itu pencipta dan penguasa alam semesta atau tuhan. Maka disebut ulun. Sedang manusia disebut titah (mahluk). Maka Guru Soeroya melakukan tajdid (inovasi, pembaruan) bahwa para dewa itu mahluk biasa. Bahkan bisa dikalahkan oleh manusia seperti dalam lakon Newatakawaca. Ketika menyebut subyek tuhan, Guru Soeroya memilih menggunakan istilah Kang Mahakuwasa (Yang Maha Kuasa), Kang Murbeng Dumadi (Yang Maha Pencipta), Kang Akarya Jagat (Sang Pembuat Jagat). Dalam setiap pegelaran, Guru Soeroya membuat satu sesi berisi “pengajian”. Biasanya mengurangi waktu perang kembang. Misalnya seorang pandita memberi wejangan kepada satria atau cantrik. Bisa Semar kepada anak-anaknya. Konten “pengajian” biasanya pesan-pesan moral, amar ma’ruf nahi mungkar. Di antara sumber yang dipergunakan adalah kitab Serat Ambya, Wirid Hidayat Jati, Serat Kalatidha karya Pujangga Agung Tanah Jawa Ronggowarsito dan lain-lain. Guru Soeroya mengidola Ronggowarsito sampai dia menyandang nama saat tua, Suryowarsito. Keberanian melakukan inovasi menjadikan dia menjadi dalang eksklusif. Termasuk dalang top dan mahal di jamannya. Fansnya tersebar se-antero Jatim, khususnya bagian barat. Banyak dalang yang mengikuti langkah Guru Soeroya yang menyelipkan “pengajian”. Misalnya Ki Ponijan Dipotaruno dari Padas, Ngawi. Malik Fadjar Guru Soeroya tidak hanya mendalang, dia juga piawi membuat wayang kulit. Sedikitnya ada dua set (kotak) wayang kulit komplit. Yang 1 kotak dihibahkan ke UMM untuk dilestarikan. Sejak jaman Rektor Prof Malik Fadjar, UMM secara rutin menggelar wayang kulit. Kebetulan pula Malik Fadjar juga penggemar wayang kulit. Di dinding rumahnya dihiasi wayang kulit. Di dalam keluarganya, Malik dijuluki tokoh wayang Bima atau Werkudara karena posturnya semasa muda tinggi besar gagah. Apalagi dia senang menggendong ibunya seperti Bima menggendong ibunya, Kunti. Jadi sebenarnya dimensi kontroversial wayang kulit itu sudah ada sejak dulu kala. Tapi, masyarakat Jawa sangat cerdas dan bijaksana dalam meredusir kontroversi atau konflik. Dilandasi tanggung jawab menjaga keselerasan, keseimbangan dan keserasian. Harmonisasi sosial. Kena ikannya tanpa memperkeruh airnya. Tidak semua persoalan diselesaikan dengan pendekatan ilmiah. Kajian akal mulu. Adu argumen, berdebat sampai mata mendelik-delik dan mulut berbusa-busa. Menang-menangan. Adu viral. Tapi sangat mengutamakan dengan pendekatan batin. Olah rasa. Masyarakat Jawa itu sangatlah mafhum betapa sangat pentingnya menjaga kejernihan mata batin. Sebab di akhir jaman, manusia akan cenderung hanya menggunakan mata eksternal, doktrin ilmiah. Tetapi akan mengabaikan mata batin. Fenomena itu disebut oleh Ronggowarsito sebagai jaman Kalatidha atau jaman gelap. Bukan jagat ini gelap tidak ada listrik atau lampu penerangan, tetapi jagat kecil manusia (hati) ini yang gelap. “Dan sungguh, akan Kami isi neraka jahanam dengan banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kebesaran Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.” (Quran: Al Araf 179). “Dan barang siapa buta (hatinya) di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan (yang benar).” (Quran: Al Isra’ 72). Astaghfirullah. Rabbi a’lam (Tuhan Maha Tahu). (*)    

Jokowi dan Istana Sumber Kegaduhan

BY FNN Senin, 28 Februari 2022 18:24:03 0

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) merupakan sumber kegaduhan utama di negeri Pancasila ini. Tanpa menunjukkan sebagai negarawan, ketika memperkenalkan anggota kabibetnya pada 23 Oktober 2019, ia dengan jelas dan lugas telah memantik dan menyalakan sumber kegaduhan dari dalam Istana Kepresidenan. Saat itu, ia memperkenalkan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.  \"Bapak Jenderal Fachrul Razi sebagai Menteri Agama,\" ucap Jokowi yang membacakan nama menteri sembari duduk di tangga Istana Merdeka, Rabu, 23 Oktober 2019. \"Ini untuk urusan berkaitan radikalisme, ekonomi keumatan dan terutama haji,\" kata Jokowi. Mendapat perintah seperti itu, Fachrul Rozi, mantan Wakil Panglina TNI (Tentara Nasional Indonesia) itu pun langsung tancap gas meng-obok-obok Islam dan menyakiti umat Islam. Semasa menjabat sekitar satu tahun (ia diganti pada 23 Desember 2020), Fachrul yang juga beragama Islam itu memulai pernyataan dengan mengatakan, ia adalah menteri buat semua agama, bukan hanya menteri yang mengurusi satu agama, yaitu Islam. Pernyataannya itu ada benarnya. Akan tetapi, mestinya ia tetap berpihak kepada agama Islam, bukan memusuhinya, apalagi turut menistakannya. Selama menjabat Menag, setidaknya ia membuat empat kegaduhan. Pertama, mengenai pakaian cadar di instansi pemerintah dan ancaman keamanan. Padahal, pakaian termasuk budaya. Menggunakan pakaian yang sesuai dengan budaya di Indonesia merupakan salah satu penghormatan terhadap hak azasi manusia, yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Anehnya, kok dia tidak mempersoalkan cara pakaian ASN yang seenaknya juga. Misalnya, masih ada yang memperlihatkan dada dan paha (maaf ya, bagi kaum hawa yang berpakaian sopan). Kedua, mengkritik atau bahkan memusuhi penggunaan celana cingkrang di kalangan ASN (Aparstur Sipil Negara) yang tidak sesuai aturan. Padahal, itu juga termasuk budaya dan kebebasan dalam menjalankan keyakinan. Pertanyaannya, kok dia tidak mengkritisi orang yang berpakaian seenaknya?  Ketiga, mengajak supaya berdoa menggunakan Bahasa Indonesia. Keempat, mengajak umat Islam meninggalkan ceramah yang membodohi. Karena alasan tersebut, ia pun lantas mengeluarkan ide agar penceramah, terutama yang menjadi khatib Jumat bersertifikat Kemenag.  Setelah Fachrul Razi muncullah Yaqut Cholil Qoumas. Ucapannya hampir sama, menyakiti hati umat Islam. Keduanya sama-sama ikut mengadu-domba dan memecah-belah umat Islam. Keduanya pernah sama-sama menjadi komandan. Yang satu komandan di militer (Fahcrul Razi) dan yang satu Ketua GP Ansor dan Ketua/Komandan Banser.  Cobalah kita mengikuti media sejak Yaqut dilantik menjadi Menag. Ucapannya lebih banyak grasak-grusuk.  Mestinya, sebagai Menag ia harus lebih pro kepada umat Islam, walaupun ia menteri untuk seluruh agama yang ada di Indonesia. Tidak salah jika ada keberpihakan. Tidak salah juga jika sesekali mengeluarkan pernyataan yang membuat hati umat beragama, terutama umat Islam lebih tenteram dan nyaman. Akan tetapi, bukanlah disebut menteri bagi seluruh agama, jika tidak menonjok umat Islam yang mayoritas di negeri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini. Bukanlah menteri urusan seluruh agama, jika Yakut tidak membuat negeri yang sudah gaduh, semakin gaduh lagi. Terakhir, keputusannya mengatur toa atau speaker masjid dan musola yang menuai kecaman keras dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, para ulama, habaib, ustaz dan tokoh agama Islam. Bahkan, kecaman juga datang dari pemeluk agama lain. Misalnya, umat Kristen yang tidak merasa terganggu suara azan dari pengeras suara masjid dan musola dekat rumahnya.  Ketika mendapatkan kritik dan hujatan, ia malah membandingkan toa dengan gonggongan anjing. Ia mengumpamakan ketika dirinya tinggal di sebuah kompleks perumahan, yang penghuni depan, belakang, kiri dan kanan memelihara anjing. Nah, ketika seluruh anjing itu mengggonggong, tentu membuat kebisingan. Jadi perlu pengaturan suara. Analogi toa dan anjing menggonggong yang sangat bertolak belakang. Kalau pengaturan suara toa, sangat mungkin dilakukan. Akan tetapi, bagaimana mengatur gonggongan anjing yang berada di lingkungan, seperti yang dia umpamakan itu. Apakah pemilik anjing di depan rumahnya, di belakang rumahnya, di samping kiri dan kanan bisa mengatur gonggongan hewan peliharaannya itu? Entah bagaimana analogi Yaqut itu. Kegaduhan demi kegaduhan terus dipupuk Joko Widodo dan jajarannya di negeri ini. Dia seakan diam seribu bahasa jika ada menterinya membuat gaduh.   Gaduh belakangan juga tidak hanya bersumber dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Kantor Kemenag yang lama, selain gedung mentereng di Jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat). Akan tetapi, juga gaduh dari sekitar Stasiun Gambir. Ya, gaduh karena lonjakan harga kacang kedele, yang menjadi sumber bahan baku tahu dan tempe. Karena lonjakan harga yang sangat memberatkan para pengrajin tahu dan tempe, mereka pun melakukan aksi mogok. Alih-alih menenangkan hati para pengrajin. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebutkan, salah satu biang kerok harga kedelai naik di pasaran adalah karena babi. Cuitannya di Twitter itu pun mendapatkan kecaman pedas baik dari pengamat, rakyat biasa sampai pengrajin tahu dan tempe. Dari dua menteri yang membuat gaduh belakangan ini, adakah yang sudah ditegur atau dipanggil oleh Jokowi? Kita belum mendapatkan informasi akan hal itu. Atau barangkali ada teguran, tetapi wartawan, terutama yang sehari-hari  meliput di Istana Kepresidenan tidak mendapatkan informasinya. Padahal, teguran itu sangat penting dan harus diumumkan ke rakyat. Hal itu penting dilakukan supaya persoalan tidak melebar kemana-mana.  Sebagai contoh, Presiden Soeharto pernah menegur menterinya, Sarwono Kusumaatmadja. Setelah dipanggil Pak Harto, Sarwono kepada wartawan mengatakan, \"Saya diminta mengubah tabiat.\" Nah, jika Jokowi tidak menegur menterinya yang membuat gaduh, berarti apa yang diucapkan bawahannya itu merupakan restu dari dia.  Dapat dipastikan, sumber kegaduhan itu berasal dari Jokowi dan lingkungan Istana Kepresidenan. Apalagi, jika mengingat menteri tidak mempunyai visi dan misi. Yang punya hanya Jokowi sebagai presiden. (*)

Sekjen PBB Nyatakan Pelanggaran Hak Asasi di Ukraina Meningkat

BY FNN Senin, 28 Februari 2022 18:03:12 0

Jenewa, FNN - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada Senin bahwa eskalasi operasi militer Rusia di Ukraina mengarah pada meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia dan bahwa badan global itu memantau pelanggaran-pelanggaran itu dengan tim di lapangan.\"Peningkatan operasi militer oleh Federasi Rusia di Ukraina mengarah pada peningkatan pelanggaran hak asasi manusia,\" kata Guterres dalam pidato yang direkam pada pembukaan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa. \"Kita harus menunjukkan kepada semua orang di Ukraina bahwa kita mendukung mereka di saat dibutuhkan.\"Dalam pidato yang sama, Guterres mengatakan bahwa sebuah laporan yang akan diterbitkan pada Senin oleh panel PBB tentang adaptasi terhadap perubahan iklim mewakili \"lonceng kematian lain untuk dunia yang kita kenal\", dan mendesak kepatuhan terhadap kesepakatan Paris 2015.Sebelumnya Rusia menggunakan hak vetonya terhadap draf resolusi DK PBB tentang kecaman invasi Rusia ke Ukraina.Rancangan resolusi DK PBB itu menuntut Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik pasukan militer dari perbatasan wilayah Ukraina yang diakui internasional. (mth)

Pemkab Promosikan Produk Unggulan dalam Kongres Halal Internasional

BY FNN Senin, 28 Februari 2022 16:40:20 0

Koba, Babel, FNN - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan memanfaatkan kegiatan Kongres Halal Internasional 2022 sebagai ajang untuk mempromosikan produk unggulan yang halal dan aman secara kesehatan. \"Kita sangat mendukung Provinsi Babel sebagai tuan rumah Kongres Halal Internasional pada Maret 2022 yang akan dihadiri perwakilan dari 50 negara di dunia,\" kata Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman di Koba, Senin. Menurut dia, Kongres Halal 2022 yang diselenggarakan MUI Babel itu merupakan kesempatan yang baik bagi daerah untuk mempromosikan produk lokal yang halal dan sehat. \"Kami akan mengusulkan beberapa produk unggulan dalam kongres tersebut, termasuk industri kreatif halal di antaranya kosmetik halal, pariwisata halal, fashion halal dan beberapa produk pertanian halal,\" jelasnya. Sementara itu Ketua MUI Babel, Zayadi mengatakan kegiatan Kongres Halal Internasional 2022  juga untuk mencari masukan serta merumuskan strategi menjadikan Babel sebagai destinasi wisata halal. \"Disamping itu juga untuk memberdayakan para UKM kita dan melakukan transaksi bisnis secara go internasional terhadap produk lokal UKM kita,\" ucap Zayadi. Ia mengatakan, suatu kehormatan bagi daerah ditunjuk sebagai tuan rumah Kongres Halal 2022 karena banyak tamu dari berbagai negara yang akan hadir. \"Setidaknya ini memiliki efek yang sangat luas, tidak hanya untuk produk unggulan tetap juga potensi lainnya yang ada di daerah,\" katanya. (mth)  

Situs Sekaran Malang Bakal Dimanfaatkan untuk Wisata dan Edukasi

BY FNN Senin, 28 Februari 2022 16:35:34 0

Malang, FNN - Keberadaan situs Sekaran yang terletak di Desa Sekarpuro, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang ditemukan pada Maret 2019, rencananya dimanfaatkan sebagai salah satu destinasi wisata dan edukasi.Pamong Budaya Ahli Muda Museum Singhasari Disparbud Kabupaten Malang Yossi Indra Herdyanto di Kabupaten Malang, Senin, mengatakan keberadaan situs itu diharapkan tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan wisata semata, namun juga untuk edukasi bagi masyarakat.\"Nantinya bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk wisata, tapi lebih ke arah edukasi,\" kata Yossi.Yossi menjelaskan situs yang ditemukan pada kilometer 37 Tol Pandaan-Malang Seksi V tersebut, secara periodik terus dipantau kondisinya baik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang maupun oleh aparat pemerintah desa setempat.Menurut Yossi, saat ini Pemerintah Kabupaten Malang tengah melakukan koordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada di wilayah Malang Raya, untuk menjadikan situs Sekaran sebagai laboratorium arkeologi bagi para mahasiswa.\"Kami akan bahas dengan bebebrapa perguruan tinggi, sehingga situs Sekaran nantinya dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium arkeologi,\" ujarnya.Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Desa Sekarpuro pada 2022 telah menyiapkan sejumlah rencana untuk pemanfaatan situs Sekaran. Pembangunan akses jalan ke area situs mulai dibangun dan juga disiapkan sebuah kafe untuk menarik minat wisatawan.\"Kami juga sudah berkoordinasi dengan perangkat desa setempat. Tahun ini, menurut kepala desa akan dibuat jalur ke situs dan kafe sawah,\" katanya.Ia menambahkan situs Sekaran saat ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/592/KEP/35.07.013/2021 tentang Status Cagar Budaya di Kabupaten Malang.Dalam upaya untuk menjaga salah satu peninggalan yang diduga berasal dari era pra-Majapahit di wilayah Kabupaten Malang tersebut, ia meminta peran serta pemerintah desa termasuk masyarakat setempat untuk bisa diperkuat.\"Kami juga memerlukan partisipasi masyarakat setempat untuk menjaga juga,\" ujarnya.Penemuan Situs Sekaran tersebut ditemukan Maret 2019, dan sempat menghentikan proses pembangunan Tol Pandaan-Malang Seksi V, yang menghubungkan antara Pakis Kabupaten Malang dengan wilayah Kota Malang.Pada saat pembangunan tol tersebut, para pekerja menemukan susunan batu bata merah, yang memiliki dimensi berbeda dari batu bata pada umumnya. Batu bata tersebut, memiliki dimensi panjang mulai 22,5-38 centimeter dan lebar berkisar 19,5-24,5 centimeter.Batu bata yang ditemukan di Dusun Sekaran, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada ruas tol Malang-Pandaan, tepatnya pada kilometer 37 tersebut, diduga merupakan bagian dari bangunan permukiman yang berasal dari era pra-Majapahit.Selain berupa tumpukan batu bata, BPCB Jawa Timur juga menemukan temuan leas berupa fragmen porselen dan mata uang asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang berasal dari masa Dinasti Song pada abad X hingga XIV. (mth)  

Bersama Rakyat, PDIP-PKS Tolak Pemilu Diundur

BY FNN Senin, 28 Februari 2022 14:32:44 0

Kalau PKS sebagai oposisi, wajar jika menolak. Tapi yang juga layak diapresiasi adalah PDIP. PDIP adalah partai pengusung utama pemerintah, tapi ikut juga menolaknya. Hasil keputusan rapat PDIP, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak dengan tegas pemilu diundur. Alasannya, itu inkonstitusional. Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa WAJAR jika PDIP dan PKS punya pendukung militan. Sebab, kedua partai ini memiliki pendirian kuat ketika membuat keputusan. Dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, PDIP jadi oposisi. Gak noleh kanan kiri. Konsisten menegaskan posisinya sebagai oposisi sampai SBY selesai periodenya (2004-2014). Begitu juga dengan PKS, dua periode juga menjadi oposisi di era Presiden Jokowi. Meski sekutunya yaitu Gerindra telah berpaling dan meninggalkannya, PKS kekeuh dalam posisinya sebagai oposisi. Berbagai bujuk rayu dan tawaran posisi, PKS tetapi memilih jalurnya sebagai oposisi. Karena konsistensinya dalam sikap politik, kedua partai ini berhasil merawat kesetiaan para pendukungnya. Secara umum, para pemilih PDIP dan PKS itu militan dan die hard. Saat ini, nyaris hanya dua partai ini yang tetap konsisten menolak penundaan pemilu. PKS, sesuai dengan posisinya sebagai oposisi, punya sikap tegas: menolak pemilu diundur. Apapun alasannya, konstitusi harus dipatuhi yaitu pemilu lima tahun sekali. Ini perintah UUD 1945 (Pasal 22E). Juga disebutkan bahwa presiden hanya menjabat maksimal dua kali (pasal 7 UUD 1945). Diatur pula dalam UU Pemilu No 7 tahun 2017. Apalagi, jadual pemilu sudah ditetapkan oleh tiga lembaga/institusi yaitu DPR, Mendagri dan KPU. Jangan mencla-mencle dan menelan ludah sendiri, kira-kira itu yang dituntut oleh rakyat. Satu kata satu perbuatan.  Kalau PKS sebagai oposisi, wajar jika menolak. Tapi yang juga layak diapresiasi adalah PDIP. PDIP adalah partai pengusung utama pemerintah, tapi ikut juga menolaknya. Hasil keputusan rapat PDIP, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak dengan tegas pemilu diundur. Alasannya, itu inkonstitusional. Kita tahu, Megawati adalah seorang ketua umum partai yang sangat teguh terhadap konstitusi. Megawati adalah tipe ketum yang punya prinsip. Komitmen konstitusionalnya dalam sejumlah kasus layak diacungkan jempol. Set back ke awal reformasi, di masa presiden Megawati-lah pemilu langsung diselenggarakan. KPK juga lahir di era Megawati. Ini adalah bagian dari jasa Megawati terhadap bangsa ini. Sejarah tak bisa berpaling dari fakta ini.  Seandainya 2004 pemilu diselenggaran secara tidak langsung atau dipilih oleh MPR, kemungkinan Megawati akan jadi presiden lagi. Kekuatan incumben memainkan peran besar dan menentukan. Tapi, itu tidak dilakukan oleh Megawati. Jika dua periode PDIP menang pemilu di bawah ketum Megawati, tentu bisa dijelaskan rasionalitasnya. Selain coattail effect dari Presiden Jokowi, faktor ketegasan dan konsistensi Megawati sangat berperan.  Terhadap dirinya sendiri, Megawati konsisten untuk menyelenggarakan pemilu sesuai konstitusi, apalagi untuk para kedernya. Ibu satu ini dikenal cukup memiliki komitmen terhadap konstitusi. Kecil kemungkinan komitmennya dikorbankan yang hanya akan menodai track record dan sejarah hidupnya. Langkah PDIP dan PKS menolak pemilu diundur nampaknya akan diikuti oleh partai Nasdem, PPP dan Demokrat. Entah Gerindra, belum tahu kemana arahnya. Tersisa tiga partai yaitu PKB, Golkar dan PAN. Bagi PKB, main-main dengan narasi seperti ini bukan persoalan serius. Konstituen PKB cukup solit dan gak mudah berubah oleh isu apapun. Sementara PAN dan Golkar, keduanya harus berhadapan dengan konstituen yang nampaknya makin kecewa. Muhammadiyah, melalui Sekjennya, Abdul Mu\'ti. menolak tegas pemilu diundur. Ini akan jadi bumerang buat PAN mengingat konstituen PAN mayoritas adalah warga Muhammadiyah. Apalagi, PAN sedang bersaing dengan partai Umat yang dipimpin mantan ketum Muhammadiyah Amien Rais. Bisa runyam. Intinya, PDIP dan PKS, mungkin juga diikuti oleh Nasdem, PPP dan Demokrat, telah mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah dan rakyat secara luas untuk tetap konsisten terhadap konstitusi dan menolak pemilu diundur. Wonosobo, 27 Pebruari 2022. (*)

Oligarki dan Konspirasi Kejahatan Konstitusi

BY FNN Senin, 28 Februari 2022 14:09:38 0

Betapa luar biasa hebatnya rezim ini. Tidak punya malu dan merasa tidak berdosa menjalankan pola pemerintahan yang machiavellis. Setelah sukses menghancurkan sistem dan melakukan kejahatan negara yang menimbulkan kesengsaraan hidup rakyat, begitu berani dan percaya diri, mengupayakan penundaan pemilu 2024. Sebuah akal-akalan konspirasi kejahatan konstitusi yang ingin melanggengkan kekuasaan oligarki. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI DALAM beberapa dekade panjang menguasai kekayaan sumber daya alam. Mengatur dan memerintah birokrasi dengan kebijakan ekonomi, politik dan hukum. Oligarki kini semakin berjaya dengan mengebiri konstitusi. Syahwat menunda Pemilu 2024 merupakan rencana konspirasi kejahatan konstitusi sebagai upaya melanggengkan puncak kekuasaan oligarki di negeri demokrasi buta tuli, lagi tirani ini. Demokrasi kapitalistik yang transaksional, yang dibajak segelintir kepentingan sebagai alat legitimasi rezim dan kekuasaan oligarki. Indonesia semakin menjadi negara dengan prototipe tanpa bentuk dan barbar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain maraknya korupsi bergerombol, utang berlimpah, perilaku dan kebijakan rezim sudah tebal muka, tidak manusiawi, beringas dan menindas rakyat. Di tengah situasi dan kondisi terancam kebangkrutan nasional dan cenderung menjadi negara gagal. Rezim di bawah kendali oligarki terus membangun wacana dan melakukan gerilya penundaan pemilu 2024. Sebuah manuver politik biadab dengan jurus mabuk yang membahayakan  kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain bertentangan dengan konstitusi, termasuk di dalamnya itu telah mengangkangi UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017. Adanya pemikiran dan hasrat menunda pemilu 2024 atau dengan kata lain memperpanjang masa jabatan presiden, bukan hanya sebagai upaya yang melanggengkan kekuasaan oligarki beserta ternak-ternaknya berupa birokrat dan politisi hipokrit. Lebih dari itu merupakan upaya konspirasi kejahatan konstitusi. Di mana seluruh rakyat tahu dan menyadari persekongkolan jahat tersebut akan diwujudkan dengan cara apapun. Terlebih lagi ketika semua instrumen kenegaraan seperti institusi pemerintahan, partai politik dan kekuatan stage holder termasuk media mainstream dan sebagian besar organisasi kemasyarakatan dan keagamaan telah menjadi sub-koordinat kekuasaan oligarki. Menjadi semakin lengkap kebobrokan rezim dan penyelenggaraan negara, jika saja sampai terjadi penundaan pemilu 2024. Meskipun saat ini masih menimbulkan polemik dan ada beberapa partai politik yang menolaknya. Rakyat tetap pesimis dan skeptis. Sesuatu yang biasa dimainkan, sebagai bagian dari dramatisasi dan bagian dari tawar-menawar politik yang membungkus uang dan jabatan. Birokrasi dan para politisi terlanjur dicap sebagai bromocorah dan bajingan kekuasaan. Seolah-olah mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, ujung-ujungnya menanggok harta dan jabatan sebagai bayaran menghianati negara bangsa. Dengan demikian, gencarnya mengupayakan guna menggolkan amandemen terbatas guna memuluskan penundaan pemilu 2024 dengan pelbagai cara termasuk membeli partai politik di parlemen. Tanpa disadari rakyat menjadi terobosan \"blessing in the sky\" dari rezim untuk menutupi kegaggalan dan dampak kehancuran negara bagi rakyat, tapi menguntungkan oligarki. Sesungguhnya, berpikir dan membayangkan penundaan pemilu saja, telah  menjadi sesuatu yang haram jadah di mata rakyat Indonesia dan amabat konstitusi. Apalagi memperpanjang jabatan presiden yang buruk ini. Rencana konspirasi kejahatan konstitusi itu, bukan saja membuat rakyat muak terhadap distorsi  penyelenggaran negara yang telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat selama ini. Lebih dari sekedar bertentangan dengan konstitusi, menuda pemilu 2024 itu menjadi konspirasi kejahatan konstitusi yang bisa jadi menimbulkan kejahatan peradaban manusia lainnya di negeri ini. Berpotensi akan membawa negara lebih dalam lagi ke jurang kehancuran, mengubur Pancasila, UUD 1945 dan NKRI karena rezim pemerintahan yang paling buruk dan bengis dalam sejarah republik berdiri. Sebuah kedok dan siasat rezim untuk semakin lama berkuasa mewakili kepentingan oligarki,  dan penderitaan rakyat yang panjang dan tak terkira. Jadi, alangkah tak pantasnya bicara tentang penundaan pemilu 2024.  Lebih layak dan beretika adalah presiden mundur dari jabatannya karena gagal memimpin negara. Pilpres 2024 yang dimajukan, dan presiden yang dimundurkan dari jabatannya. Mundur secepatnya dan sekarang juga. Presiden Mundur Kepura-puraan adalah sifat kuat pada rezim ini. Selain pencitraan yang berujung kebohongan, seolah baik dan berhasil, terus dibuat menutupi tindakan buruk dan keji rezim yang ada di bawah ketiak oligarki yang terlihat percaya diri meski tanpa nurani. Survei pendapat publik terus direkayasa. Bagaikan memesan barang apa pun yang dimaui, semuanya bisa dibeli yang penting ada uang berlimpah. Uang berlimpah untuk nafsu kekuasaan, namun cekak untuk membangun negara. Tanpa menggunakan akal sehat dan merasa bersalah, survei diadakan mengumbar tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja rezim, sementara kegagalan pembangunan di segala lini dan penderitaan hidup rakyat tersebar di mana-mana. BuzzerRp, para penjilat, dan pengemis kekuasaan, selalu beramai-ramai mengumandangkan paduan suara kepalsuan. Hingar bingar dan kebisingan memuja-muji rezim, dilakukan sebisanya untuk menghilangkan KKN dan kejahatan negara lainnya yang begitu nyata dan telanjang. Sementara para birokrat, politisi dan kebanyakan intelektual serta tokoh keagamaan berangsur-angsur berubah menjadi ternak-ternak oligarki. Bersuara hanya demi uang dan jabatan, atau setidaknya mereka diam  mengamankan kepentingannya. Kini saat strategi sihir massal survey lembaga konsultan publik yang penuh kepalsuan dan menjadi corong penguasa, semakin memenuhi ruang publik. Rencana busuk menunda pemilu 2024 yang otomatis memperpanjang masa jabatan presiden mulai digelar, dan strategi konspirasi kejahatan konstitusi mulai dijalankan sebagaimana UU Omnibus Law dan IKN sudah berhasil diwujudkan. Sepertinya seluruh rakyat Indonesia bodoh permanen dan layaknya kerbau yang dicocok hidungnya seperti pejabat yang menjadi ternak oligarki. Tanpa kesadaran kritis dan tanpa perlawanan berarti, rakyat hanya harus tunduk dan pasrah menerima kebohongan dan penindasan rezim. Di mata rezim, rakyat hanyalah mainan politik dan korban ambisi nafsu kekuasaan semata. Pada akhirnya, rakyat harus memilih bangkit melawan atau diam tertindas. Menghentikan semua kepura-puraan dan kebohongan publik selama ini. Termasuk menyikapi dengan tegas dan berani soal kebijakan menunda pemilu 2024. Sembari bersikap lantang dan tanpa tedeng aling-aling, bahwasanya memajukan pemilu 2024 dan menuntut mundur presiden sekarang juga, itu lebih tepat bagi keselamatan dan kelangsungan negara dan bangsa Indonesia. (*)

Analisis Tiga Jalan yang Akan Menjerumuskan Masa Depan Bangsa Indonesia

BY FNN Senin, 28 Februari 2022 12:41:54 0

Catatan Tanggapan untuk Tulisan Saudara Yusril Ihza Mahendra Hari ini, semestinya Saudara Yusril memberikan masukan seperti itu, yakni memberikan masukan kepada Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dan lebih bagus kalau sekaligus menyiapkan redaksi pidatonya. Oleh: Eggi Sudjana Sukarna, Aktivis dan Advokat Senior KEINGINAN Tiga Ketua Umum Partai Politik (PAN, PKB dan Golkar) untuk menunda Pemilu 2024 secara politik motifnya mudah terbaca: yakni untuk mempertahankan kekuasaan. Menunda pelaksanaan Pemilu, berarti memperpanjang kekuasaan. Jika pemilu ditunda hingga 2026, maka otomatis ada tambahan kekuasaan selama 2 (dua) tahun. Karena Pemilu 2024 dilakukan serentak, yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, seluruh anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD, maka wacana menunda Pemilu otomatis akan menguntungkan Presiden dan Wapres serta seluruh anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD RI. Jadi, mereka semua diuntungkan, karena mendapat tambahan kekuasaan selama dua tahun, tanpa perlu berjuang dan keluar modal untuk bertarung dalam proses election. Wacana ini, tentu saja tak lepas dari \'kehendak Jokowi\' yang disuarakan melalui sejumlah lembaga survei agar dapat melanjutkan kekuasaannya hingga tiga periode jabatannya atau setidak-tidaknya diperpanjang masa jabatannya hingga 2026. Maka, dibuatlah alasan-alasan klasik yang tidak logis. Walaupun publik juga tahu, di balik wacana ini ada kehendak oligarki para Taipan. Alasan penundaan dari soal situasi perekonomian negara sedang sulit, utang menggunung, juga biaya Pemilu hingga kini belum dianggarkan. Sumbernya juga belum jelas dari mana. Pandemi Covid-19 yang dikambinghitamkan, hingga soal rakyat yang diklaim masih menghendaki Jokowi menjadi Presiden lagi, semuanya tak logis dan tak relevan. Kehendak Jokowi untuk terus berkuasa itu lumrah, karena politik dan kekuasaan itu candu. Politik itu tentu saja berkaitan dengan upaya memperoleh kekuasaan dan terus mempertahankannya. Begitu, kurang lebih definisi politik yang diutarakan Meriam Budihardjo. Wacana Pemilu ditunda, dapat dipahami sebagai bentuk \'suap\' Jokowi pada partai politik dan DPR, agar jabatannya sebagai Presiden bisa diperpanjang, karena otomatis juga memperpanjang jabatan legislator di DPR dan senat di DPD. Siapapun anggota DPR, DPD hingga DPRD, tentu akan menyambut baik wacana ini. Mereka, jelas ikut diuntungkan, mendapat berkat kekuasaan dari wacana pengunduran Pemilu. Yang mengherankan adalah wacana yang digulirkan oleh Saudara Yusril Ihza Mahendra. Yusril justru menyiapkan sandaran legitimasi untuk menunda Pemilu, melalui tiga model: Pertama, melalui proses Amandemen UUD 45; Kedua, Presiden mengeluarkan Dekrit sebagai sebuah tindakan revolusioner; dan Ketiga, Menciptakan konvensi ketatanegaraan (constitutional convention) yang dalam pelaksanaannya diterima dalam praktik penyelenggaraan negara. Selanjutnya, menurut Yusril, dari tiga model jalan untuk menunda Pemilu, dasar yang paling kuat untuk memberikan legitimasi pada penundaan Pemilu dan sebagai konsekuensinya adalah perpanjangan sementara masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah dengan cara melakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 45. Dari tiga model itulah, saya justru memandang pandangan Saudara Yusril ini justru berpotensi menjerumuskan bangsa Indonesia. Kesimpulan ini, dapat dipahami melalui beberapa hal, diantaranya: Pertama, jika alasan penundaan Pemilu adalah karena situasi perekonomian negara sedang sulit, utang menggunung, maka sesungguhnya kondisi ini mengkonfirmasi kegagalan rezim Jokowi memimpin bangsa ini. Di sisi lain \"merasa punya uang banyak dengan program pindah Ibu Kota\" tapi kok pemilu yang biayanya lebih sedikit dari pindah ibu kota dibilang kurang uang nya? Kemudian, berlarut-larutnya pandemi dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat, justru harus dijadikan dasar untuk mengevaluasi kinerja Presiden Jokowi lebih cepat, bukan malah menambah masa jabatan dengan modus menunda Pemilu. Yang dibutuhkan justru Presiden harus segera dievaluasi, atau secara konstitusional harus dimakzulkan karena gagal menjalankan konstitusi. Atau jika Presiden Jokowi memiliki keinsyafan, semestinya Jokowi didorong untuk mengundurkan diri. Memaksa mempertahankan Jokowi sebagai Presiden dan apalagi hendak menambah masa kekuasaannya dengan modus menunda Pemilu, sama saja akan menjerumuskan bangsa Indonesia dalam problem yang lebih dalam. Situasi perekonomian negara akan semakin sulit, utang akan semakin menggunung, dan rakyat sudah pasti akan tambah sengsara dan menderita. Kedua, soal pandemi yang dijadikan dalih untuk menunda Pemilu tidak konsisten dengan tetap dilaksanakannya Pilkada pada saat Gibran dan Boby, anak dan mantu Presiden Jokowi ikut Pilkada. Saat itu, tingkat infeksi Covid 19 sedang tinggi, lembaga ormas NU dan Muhammadiyah meminta Pilkada ditunda, tapi faktanya Pilkada tidak ditunda. Pilkada tetap saja dilanjutkan, sejumlah protokol kesehatan dilanggar, dan akhirnya menghasilkan Bobby menjadi Walikota Medan dan Gibran menjadi walikota Solo. Melalui preseden ini, apakah rakyat dapat percaya penundaan Pemilu 2024 karena pandemi sementara Pilkada tetap dilanjutkan meskipun di tengah pandemi ? Ketiga, sejumlah kinerja buruk pemerintahan bukan saja tanggung jawab Jokowi, tetapi juga dukungan dan andil partai koalisi pendukung Jokowi. Ketika rakyat melihat kegagalan pemerintahan, maka rakyat tidak saja akan mengevaluasi Jokowi melainkan juga akan mengevaluasi kinerja partai koalisi. Ide memundurkan Pemilu sama saja memenggal aspirasi rakyat yang ingin mengoreksi kekuasaan melalui proses politik lima tahunan. Motifnya jadi terbaca, bukan untuk dan atas nama rakyat melainkan untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi dan partai pendukungnya. Ide menunda Pemilu juga dapat dipahami sebagai upaya partai koalisi membangun bungker kekuasaan dari potensi berkurang bahkan merosotnya suara, jika tetap dilaksanakan Pemilu. Partai pendukung Jokowi, tentu tidak mendapat keuntungan elektabilitas dari kegagalan Jokowi. Sebenarnya, saya lebih angkat topi jika Saudara Yusril Ihza Mahendra, misalnya membantu Presiden Jokowi menyiapkan pidato pengunduran dirinya dengan redaksi \'menyatakan berhenti\', sebagaimana Yusril pernah menyiapkan pidato pengunduran diri Presiden Soeharto. Kita semua mengakui, Yusril memiliki peran penting dan strategis dalam menyelamatkan bangsa Indonesia dari resiko kekacauan, dengan jalan memberikan masukan, bahkan menyiapkan naskah pidato pengunduran diri Presiden Soeharto kala itu. Hari ini, semestinya Saudara Yusril memberikan masukan seperti itu, yakni memberikan masukan kepada Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dan lebih bagus kalau sekaligus menyiapkan redaksi pidatonya. Pengunduran diri Jokowi, diyakini akan memberikan harapan bagi masa depan bangsa Indonesia, ketimbang memperpanjang masa jabatannya dengan modus menunda Pemilu. Tiga opsi mekanisme ketatanegaraan untuk menunda Pemilu yang disampaikan saudara Yusril, justru akan menjadi jalan bagi masa depan Indonesia yang tidak jelas. Hari ini semua lini kehidupan rusak, bangsa terbelah, ekonomi ambruk, utang menggunung, bahkan dalam suatu diskusi Yusril pernah menyatakan problemnya karena Presiden goblok. Memberikan legitimasi untuk menunda Pemilu 2024 khususnya dengan memilihkan mekanisme amandemen, saya kira adalah bentuk andil Yusril  menggiring masa depan Indonesia dalam situasi yang bermasalah. Dalam konteks itulah, saya kira segala wacana penambahan kekuasaan Jokowi dengan modus apapun, termasuk dengan menunda Pemilu 2024 harus dihentikan. Sebaliknya, bangsa Indonesia harus konsisten dengan rumusan konstitusi yang telah disepakati para pendahulu bangsa. Jangan utak-atik konstitusi, dengan motif ingin mempertahankan kekuasaan. Dahulu, HTI dicabut BHP-nya hanya karena dituduh akan mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945. Sementara sekarang ini, politisi baik partai maupun DPR mau seenaknya mengubah UUD 1945, hanya untuk melegitimasi perpanjangan kekuasaan Jokowi. Saya kira, rakyat Indonesia tidak ridlo dengan tindakan ini dan justru akan datangkan Azab yang pedih serta mengerikan bagi Indonesia (Lihat Q.S . Surat ke (6) Al An Aam Ayat nya 65). (*)

Sepertinya Memang Ada Isu Besar yang Berusaha “Ditutupi”

BY FNN Senin, 28 Februari 2022 10:54:19 0

Yang menarik dari ketiga isu di atas adalah mengapa muncul dalam waktu yang nyaris bersamaan? Adakah hal ini untuk menutupi dan mengalihkan perhatian dari isu besar lainnya? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN ADA yang menarik dari rentetan isu pada pekan lalu. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan presidential threshold 20 persen yang diajukan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Sebelumnya, MK tidak menerima gugatan Ferry Yuliantono dengan alasan pemohon tidak memiliki legal standing atau hak hukum untuk menggugat aturan itu. “Menyatakan tidak menerima permohonan pemohon,” ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang terbuka yang disiarkan kanal YouTube MK, Kamis (23/2/2022). Sebagai informasi, MK memutuskan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu adalah konstitusional. MK menilai, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan judicial review (JR) terhadap ketentuan ini. Karena itu, pokok permohonan dari para pemohon tidak dipertimbangkan. Pemohon itu termasuk juga sejumlah politisi di DPD dan warga sipil. Adapun nomor perkara Gatot Nurmantyo yang ditolak MM adalah nomor 70/PUU-XIX/2021. Sementara itu, untuk Ferry Joko F Yuliantono dengan nomor perkara 66/PUU-XIX/2021. Selain mereka ada anggota DPD RI Fahira Idris, Edwin Pratama Putra, dan Tamsil Linrung dengan nomor perkara 6/PUU-XX/2022. Kemudian, juga permohonan Ikhwan Mansyur Situmeang nomor 7/PUU-XX/2022, Lieus Sungkharisma dengan nomor perkara 5/PUU-XX/2022, serta anggota DPD RI, Bustami Zainudin dan Fachrul Razi dengan nomor perkara 68/PUU-XIX/2021 yang juga ditolak oleh MK. MK beralasan, pemegang legal standing dalam pasal yang dimaksud adalah partai politik (parpol). Pasal yang dimaksud ini yaitu Pasal 222 UU Pemilu. Pasal tersebut berbunyi:“Paslon diusulkan oleh Parpol atau Gabungan Parpol Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”Putusan MK itu tidak bulat. Ada empat hakim MK menyatakan pemohon memiliki legal standing, yaitu Manahan Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih.Sebelumnya, dalam sidang di MK, Gatot menyatakan menolak aturan itu.“Berdasarkan hasil analisis, hasil renungan, kami berkesimpulan, Yang Mulia, ini adalah sangat berbahaya karena presidential threshold 20% adalah bentuk kudeta terselubung terhadap negara demokrasi, menjadi partaikrasi melalui berbagai rekayasa undang-undang,” kata Gatot.“Dan ini benar-benar sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan,” sambung Gatot menegaskan. Kuasa hukum Gatot Nurmantyo, Refly Harun menilai PT bisa memunculkan capres tunggal.“Kami lihat misalnya soal fakta politik hari ini, dominasi dari kekuatan yang hari ini berkuasa, itu sudah mencapai hampir 82% kalau kursi, dengan kurang-lebih 84% kalau basisnya adalah suara,” ujar Refly Harun. Dan, “Berdasarkan ketentuan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka bukan tidak dimungkinkan bisa adanya calon tunggal. Karena dikatakan bahwa tahapan akan diteruskan kalau memang tetap ada calon tunggal,” lanjut Refly Harun. “Jadi itu yang kami khawatirkan dan ini potensial melanggar prinsip bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menganut to around system,” tambahnya. Penolakan atas gugatan mantan Panglima TNI ini disambut langsung oleh PKB yang serius mengajak Gatot Nurmantyo bergabung menjadi kader di partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu. Wasekjen PKB Luqman Hakim mengatakan, ajakan pada Gatot merupakan niat yang seketika muncul setelah MK tidak menerima gugatan yang ingin menghilangkan ambang batas pencalonan presiden itu. “Ajakan gabung ke PKB kepada Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan niat yang muncul seketika ketika kemarin MK memutuskan menolak gugatan Pak Jenderal Gatot dan kawan-kawan atas norma presidensial threshold,\" ujar dia saat dihubungi, Jumat, 25 Februari 2022. Gayung bersambut, tiba-tiba Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya bakal meneruskan aspirasi soal perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027 atau 2028. Airlangga mengaku, aspirasi ini muncul setelah ia berkomunikasi dengan petani sawit di Siak, Pekanbaru pada Kami (24/2/2022). Menurutnya, dalam sesi tanya jawab, Airlangga mengatakan para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Siak menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Jokowi. Sebab, mereka merasa kebijakan Jokowi yang telah meningkatkan harkat hidup petani sawit. Menurut Airlangga, aspirasinya sudah ditangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. “Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam keterangannya, pada Kamis (24/2 , 24 Februari 2022. Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bakal menyampaikan aspirasi tersebut ke tingkat DPR dan bakal membahasnya bersama ketua umum partai politik lainnya. Selain mengaku menerima aspirasi agar ada perpanjangan masa jabatan, Airlangga mengatakan ada petani yang meminta agar Jokowi menjabat tiga periode. “Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini kita sebagai parpol tentu kita akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan masyarakat dan masyarakat beraspirasi,\" kata Airlangga. Sebelumnya, Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan supaya Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. Wakil Ketua DPR itu menyebut usulan terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022. “Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden,” ujar Muhaimin lewat keterangan tertulis, Rabu, 23 Februari 2022. Tapi, usulan Muhaimin ini mendapat penolakan dari PKS dan Demokrat partai oposisi seperti PKS dan Demokrat. Bahkan, PDIP selaku pengusung Jokowi juga menolak usulan tersebut. Mereka khawatir perpanjangan masa jabatan bakal menimbulkan instabilitas iklim politik di Indonesia. Dalam waktu yang nyaris bersamaan dengan putusan MK itu, Puspomad menghentikan penyelidikan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman terkait pernyataan ‘tuhan bukan orang Arab’. Hal itu berdasarkan penyelidikan yang dilakukan tim penyelidik Puspomad pada 9-22 Februari 2022. Jenderal Dudung sebelumnya dilaporkan oleh Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA) ke Puspomad atas dugaan penodaan agama dan penyebaran berita bohong. Namun menurut Kepala Penerangan Puspomad Agus Subur Mudjiono berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti, dugaan tindak pidana tersebut tidak terpenuhi. “Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan dari ahli, Puspom resmi menghentikan kasus dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan KSAD atas laporan pengaduan Ahmad Syahrudin tentang pernyataan Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam video di podcast YouTube Deddy Corbuzier pada 30 Desember 2021 lalu, dalam wawancara berdurasi 1:09:31, karena tidak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana seperti yang dilaporkan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/2). Adapun ahli yang dimintai keterangan dalam kasus ini ialah ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, ahli ITE dari Kemkominfo serta dua orang ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia (UI). Menurutnya, ahli hukum pidana menyatakan pernyataan Jenderal Dudung dalam video yang dipublikasikan di podcast Youtube Deddy Corbuzier, tidak memenuhi unsur subyektif dan obyektif sebagaimana dimaksud. Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis,serta Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 dan 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 a ayat (2) UU ITE. Melansir Kumparan.com, Rabu (23/2/2022), begitu juga hasil keterangan ahli hukum ITE, mengatakan, pernyataan Dudung tidak mengandung unsur tindak pidana yang disangkakan. “Demikian juga keterangan ahli Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak bermakna mensejajarkan Tuhan dengan manusia atau makhluknya dan tidak mengandung muatan penodaan agama yang disangkakan pelapor Ahmad Syahrudin. Oleh karena itu telah dikeluarkan SP2 Lidik (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan),” tegas Agus. Yang menarik dari ketiga isu di atas adalah mengapa muncul dalam waktu yang nyaris bersamaan? Adakah hal ini untuk menutupi dan mengalihkan perhatian dari isu besar lainnya? Sebut saja: Ibu Kota Negara (IKN) yang melanggar konstitusi (UU Nomor 10 Tahun 1964); Laporan Ubedilah Badrun atas dua putra Presiden Jokowi ke KPK; Kasus Tanah Wadas Purworejo. Atau, ada isu besar lainnya yang hingga kini masih tertutup dan belum ada yang berani buka? (*)  

BI Sultra: Kegiatan Presidensi G20 Positif Bagi Ekonomi Jangka Panjang

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 23:00:37 0

Kendari, FNN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara menyebut kegiatan penyelenggaraan Presidensi G20 akan berdampak positif bagi perekonomian jangan panjang di daerah itu.\"Penyelenggaraan G20 memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial budaya bagi Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara,\" kata Plt Kepala BI Sultra Doni Saptadijaya di Kendari, Ahad.Dia menyebut, beberapa dampak dari penyelenggaraan Presidensi G20 bagi perekonomian Sulawesi Tenggara di antaranya meningkatnya penerimaan devisa dari peningkatan jumlah wisatawan selaras dengan promosi pariwisata yang dilakukan.\"Kedua meningkatnya ekspor seiring investasi yang terus didorong di sektor hulu-hilir,\" jelas dia.Ketiga, membaiknya mobilitas dan konsumsi masyarakat seiring investasi yang terus Berkembang di sektor ritel yaitu perumahan, kawasan perbelanjaan, kawasan wisata, dan fasilitas publik lainnya.Keempat, komitmen kebijakan Indonesia bersama negara G20 untuk mengintegrasikan dampak pandemi dan perubahan iklim ini kedepannya akan berpotensi menjadikan Sultra sebagai salah satu provinsi yang didorong untuk menerapkan green investment.\"Hal tersebut tentu berdampak positif bagi kelestarian lingkungan Sultra di tengah investasi pada industri pengolahan nikel masih tumbuh positif,\" kata Doni.Doni menjelaskan, secara umum agenda utama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah pada Presidensi yaitu mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan iklusif usai pandemi.Dia menjelaskan, enam agenda G20 dalam jalur keuangan pertama koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan globa, kedua upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.Ketiga, penguatan sistem pembayaran di era digital, keempat pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance).\"Kelima peningkatan sistem keuangan yang inklusif, serta keenam agenda perpajakan internasional,\" demikian Doni. (mth) 

Dishub Banjarmasin Usul Tambah Gedung Uji Kir dengan Biaya Rp15 Miliar

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 22:59:16 0

Banjarmasin, FNN - Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengusulkan tambahan gedung uji Kir kendaraan dengan biaya Rp15 miliar.\"Pasalnya kita hanya miliki tempat uji Kir kendaraan itu cuma satu, hanya bisa paling maksimal melayani 70 kendaraan setiap harinya,\" ujar Plt Kadishub Kota Banjarmasin Slamet Begjo di Banjarmasin, Minggu.Menurut dia, satu tempat uji Kir yang merupakan pengujian kelaikan kendaraan itu tidak bisa maksimal melayani banyaknya kendaraan yang antri setiap harinya.\"Karenanya kemarin saat rapat dengan dewan kota, kita usulkan dibantu jika tidak tahun ini, tahun 2023 penambahan satu lagi gedung uji Kir ini bisa diwujudkan, anggarannya memang cukup besar sekitar Rp15 miliar,\" ujarnya.Dikatakan Slamet, tempat uji Kir yang diusulkan dibangun tersebut masih ditempat yang sama di Jalan Gubernur Subardjo, Lingkar Selatan, Banjarmasin.\"Di samping gedung lama uji Kir itu masih bisa dibangun satu, memang karena tanahnya rawa, hingga perlu cukup besar dana pembangunannya, karena pondasinya harus kokoh,\" ucapnya.Slamet pun mengungkapkan, bahwa tempat uji kendaraan ini cukup besar memberikan pendapatan asli daerah (PAD), untuk satu gedung yang ada itu sekitar Rp1,2 miliar.\"Kalau ditambah satu lagikan minimal dua kali lipatnya, potensi besar tambah PAD,\" paparnya.Dia pun menyampaikan, uji Kir ini harus dilaksanakan pemilik kendaraan setiap 6 bulan sekali, artinya satu tahun 2 kali, hingga potensi PAD tersebut cukup besar.Dia pun menyampaikan, uji Kir ini salah satunya yang kini lagi digalakkan adalah uji kendaraan diduga truk muatan dan dimensi berlebih atau disebut ODOL (Over Dimensions and Over Loading).\"Kalau jenis truk ODOL ini kita pastikan tidak lolos uji kendaraan, kecuali dinormalkan lagi,\" paparnya.Dia mencontohkan, sebuah truk yang ODOL itu jika lebar lebih 2,5 meter, demikian juga panjang dan tinggi melebihi yang normal. (mth)

Republik Ceko Juga Menolak Tanding Lawan Rusia di Playoff Piala Dunia

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 22:29:22 0

Jakarta, FNN - Asosiasi sepak bola Ceko, FACR, pada Minggu menyatakan bahwa tim nasional mereka tidak akan bertanding melawan Rusia dalam potensi pertemuan kedua negara di babak playoff Piala Dunia 2022 pada Maret sebagai protes invasi ke Ukraina.\"Tim nasional Ceko tidak akan memainkan pertandingan melawan Rusia di babak playoff Piala Dunia,\" kata FACR dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Minggu.Ceko harus terlebih dahulu menghadapi Swedia, sedangkan Rusia mesti mengalahkan Polandia agar bisa berhadapan dengan Ceko pada 29 Maret.Keputusan Ceko itu makin menambah daftar panjang asosiasi olahraga internasional yang menolak Rusia sebagai bentuk protes terhadap serangan yang dilancarkan kepada Ukraina.Sehari sebelumnya, Swedia dan Polandia telah lebih dulu menolak bertanding melawan Rusia dalam babak playoff Piala Dunia.Ceko dijadwalkan bertemu Swedia di babak pertama playoff di Stockholm pada 24 Maret, sedangkan Rusia akan menjamu Polandia di Moskow pada hari yang sama.Namun federasi sepak bola Polandia, Swedia, dan Ceko telah merilis pernyataan pada Kamis lalu—saat invasi dimulai—yang berisi tuntutan kepada FIFA untuk memainkan pertandingan jauh dari Rusia.Presiden FIFA Gianni Infantino merespons bahwa pihaknya berharap situasi konflik antara Rusia dan Ukraina bakal mereda saat pertandingan akan digelar.Dalam pernyataan terpisah, pemerintah Swedia mengatakan mereka akan meminta 27 negara anggota Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi larangan menggelar kegiatan olahraga apa pun di Rusia apabila invasi ke Ukraina masih berlangsung.Swedia juga mengusulkan boikot terhadap semua kompetisi yang dijadwalkan digelar di Rusia dan melarang atlet Rusia berkompetisi di Uni Eropa. (mth)

DPN APTRI Desak Pemerintah Naikkan HPP Gula Tani

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 22:26:17 0

Kudus, FNN - Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) mendesak pemerintah segera merevisi acuan harga pokok pembelian (HPP) maupun harga eceran tertinggi (HET) gula tani yang sudah enam tahun tidak naik.\"Desakan tersebut merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional V APTRI yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma\'ruf Amin di Yogyakarta baru-baru ini,\" kata Sekjen DPN APTRI M. Nur Khabsyin di Kudus, Jawa Tengah, Minggu.Ia mengungkapkan bahwa HPP gula tani sebesar Rp9.100/kilogram dan HET gula sebesar Rp12.500/kg sudah enam tahun tidak naik dan ini sangat merugikan petani.Bahkan, imbuh dia, HPP gula tani saat ini sudah jauh di bawah biaya pokok produksi (BPP) yang kini sudah berkisar pada angka Rp11.000 per kilogram. Idealnya HPP harus berada di atas BPP agar petani tebu bisa merasakan keuntungan.\"Dalam Munas, APTRI merekomendasikan ke pemerintah untuk menetapkan HPP sebesar Rp11.500/kg. Angka tersebut kami anggap wajar agar petani bisa untung dan tidak memberatkan konsumen. Kami minta kenaikan HPP karena bulan Mei 2022 sudah memasuki musim giling,\" ujarnya.Sementara untuk besaran harga acuan HET, APTRI mengusulkan Rp14.000/kg atau HET dihapus saja.Dalam rekomendasi Munas, APTRI juga menyoroti banyaknya gula rafinasi sering bocor di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ada kelebihan jumlah gula yang diimpor, sekaligus menunjukkan juga ada mekanisme dalam perdagangan gula rafinasi yang perlu dibenahi.\"Impor gula rafinasi dan juga gula konsumsi agar dibatasi,\" ujarnya.Sementara terkait pupuk, APTRI juga menolak rencana pencabutan subsidi untuk pupuk jenis ZA karena pupuk ZA merupakan jenis pupuk yang sangat dibutuhkan petani tebu.\"Kami juga mendesak agar pemerintah memfasilitasi petani tebu untuk menyewa lahan HGU milik negara karena selama ini ratusan ribu hektare lahan HGU disewa oleh perusahaan gula baik BUMN maupun swasta dengan harga murah. Sedangkan petani tebu menyewa lahan milik masyarakat dengan harga lebih tinggi,\" ujarnya.Pada musim giling tahun 2022 APTRI juga merekomendasikan agar pemerintah menugaskan perusahaan yang mendapat izin impor gula untuk membeli gula tani. (mth)

PHRI Kota Magelang: PPKM Sensitif Terhadap Pariwisata

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 19:21:36 0

Magelang, FNN - Peningkatan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di suatu daerah sangat sensitif berpengaruh terhadap tingkat kunjungan pariwisata, kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Magelang Edi Hamdani.\"Dari sisi hotel dan restoran dengan PPKM Kota Magelang menjadi level 4 orang takut datang sehingga sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisata,\" kata Edi di Magelang, Jawa Tengah, Minggu.Ia menuturkan sangat sensitif, ada kasus sedikit saja mereka tidak mau datang, apalagi ada PPKM level tinggi sehingga mereka menganggap tidak aman.Namun, PPKM yang ditentukan pemerintah tersebut mari disikapi dengan bijaksana, meskipun PPKM sangat berpengaruh pada tingkat hunian kamar hotel.Edi yang juga pemilik Hotel Wisata Kota Magelang ini menyampaikan saat Kota Magelang masuk level 1 beberapa waktu lalu, sebenarnya tingkat hunian kamar hotel sudah mulai bagus, tetapi dengan peningkatan level maka penurunan tingkat hunian kamar hotel hampir separoh.Ia menyebutkan dari 34 kamar hotel miliknya yang semula sudah mulai menggeliat tingkat huniannya, kini hanya terisi sekitar 10 kamar.\"Waktu level 1 tingkat hunian hotel sudah lumayan, tetapi begitu level 4 langsung, banyak yang membatalkan pemesanan kamar hotel,\" katanya.Hal yang sama dialami para pemilik homestay di sekitar kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang.Ketua Paguyuban Kampung Homestay Borobudur Muslich menuturkan dengan peningkatan level PPKM di Kabupaten Magelang menjadi level 3 berpengaruh terhadap tingkat hunian homestay.\"Sedikitnya ada 4 grup yang membatalkan untuk bermalam di Kampung Homestay Borobudur. Sebenarnya mereka akan menyelenggarakan kegiatan di sini di bulan Februari dan Maret 2022, tetapi karena level naik maka mereka membatalkannya,\" katanya. (mth)

Kemenko Perekonomian: Harga Kedelai Global Naik 18,9 Persen

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 19:07:41 0

Jakarta, FNN - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat harga kedelai pada minggu kedua Februari 2022 mencapai 15,77 dolar AS per bushels atau naik sebesar 18,9 persen dibanding minggu pertama Januari 2022 yang mencapai 13,26 dolar AS per bushels.Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Tingkat Eselon I di Jakarta, Selasa (15/2), mengatakan hal tersebut berdampak kepada harga kedelai impor di tingkat perajin menjadi berkisar sebesar Rp11.631 per kilogram.“Kenaikan harga kedelai berpotensi mempengaruhi minat perajin untuk memproduksi tahu dan tempe, sehingga berdampak pada kenaikan harga tahu dan tempe, serta dapat mengganggu keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe,” kata Musdhalifah dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.Ia menjelaskan Rakornis merupakan bentuk respons cepat pemerintah dalam mengambil kebijakan agar stabilitas harga dan ketersediaan kedelai terjaga, lantaran harga dan ketersediaan kedelai secara lebih luas dapat berpengaruh kepada penyediaan bahan makanan bagi masyarakat.Adapun penyebab kenaikan harga kedelai di pasar global adalah gangguan cuaca kering yang melanda Amerika Selatan selama dua bulan terakhir, sehingga mengganggu produksi kedelai di negara Brazil, Argentina, dan Paraguay.Berdasarkan laporan USDA Februari 2022, sejak Desember 2021 produksi ketiga negara produsen tersebut mengalami penurunan lebih dari 18 juta ton, yang berdampak pada harga kedelai di pasar global yang mengalami kenaikan secara signifikan.Mendukung pernyataan Musdhalifah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan importir untuk memastikan komitmen penyediaan bahan baku kedelai bagi perajin tahu dan tempe.Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak atas kenaikan harga kedelai yang dirasakan pada sekitar 150 ribu UMKM tahu dan tempe yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku kedelai.Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Risfaheri menegaskan perlu ada terobosan besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai lokal, seperti penandatanganan Nota Kesepahaman Kementan dengan GAKOPTINDO selaku offtaker dan perbankan untuk pelaksanaan program penanaman kedelai seluas 600.000 hektare di 14 provinsi.Kegiatan penanaman akan mulai dilaksanakan pada April 2022 dan selain program tersebut, Kementan juga akan melaksanakan program bantuan pemerintah untuk produksi kedelai seluas 52.000 hektare. (mth)

Ahli Ungkap Penyebab Pergerakan Tanah Usai Gempa di Pasaman Barat

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 19:02:12 0

Padang, FNN - Ahli geologi lingkungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap penyebab terjadinya pergerakan tanah di lokasi gempa Pasaman Barat, Sumatera Barat dipicu oleh tanah di daerah itu pada kedalaman 0-8, 5 meter, yang didominasi oleh material endapan aluvial atau pasir berdasarkan riset yang dilakukan.\"Hasil riset identifikasi kerentanan pesisir di Pasaman Barat ditemukan pada kedalaman lebih dari sembilan meter lapisan tanah yang mengandung air bersifat menerus di bagian bawah lapisan aluvial,\" kata Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP), Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wisnu Arya Gemilang di Padang, Ahad.Menurut dia kondisi tersebut berpotensi memicu pergerakan tanah apabila terjadi gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 5 magnitudo.Pada saat getaran gempa cukup tinggi, kata dia, akan berakibat terbukanya beberapa rekahan, sehingga air dengan mudah keluar melalui rekahan tersebut dan membawa material tanah lunak di atasnya.Selain itu, keluarnya air panas, dapat diinterpretasikan bahwa di sekitar segmen Sesar Sumatera, apabila terjadi gempa maka pergerakan akan berpotensi menimbulkan sumber panas.\"Air yang menyentuh \'hotspot\' melalui rekahan batuan akan membentuk air panas, dan saat terjadi gempa akan keluar bersamaan dengan tanah lunak,\" katanyaOleh sebab itu ia mengidentifikasi faktor-faktor geologi ini yang menjadi salah satu pemicu terjadinya pergerakan tanah usai gempa 6,2 magnitudo di Kabupaten Pasaman Barat.Pada sisi lain, kata dia, dari jejak historis peristiwa gempa bumi di Pulau Sumatera, ia menilai diperlukan upaya mitigasi bencana gempa bumi serta bencana ikutan dengan melakukan pembuatan peta zonasi gempa.Sementara itu, peta untuk kebutuhan kebencanaan harus diturunkan atau diproses dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan mikrozonasi kerawanan gempa.\"Untuk komponen dalam peta rawan gempa perlu ditambahkan komponen peta patahan aktif dan nonaktif. Upaya pembuatan peta rawan bencana gempa yang terinci diharapkan dapat meminimalkan dampak terjadinya bencana mendatang,\" katanya.Sementara terkait dengan fenomena tanah mengalir bercampur air panas di pinggiran Sungai Batang Timah Pasaman usai gempa, ia menilai hal itu adalah \"debrisflow\" atau \"mudflow\" yang biasanya terjadi saat hujan lebat terjadi di hulu, dan akan membangkitkan aliran debris dan menghantam pemukiman di sekitar sungai.\"Gunung Talamau mempunyai elevasi puncak tertinggi di Sumatera Barat. Akibat gempa pada hari Jumat lalu tersebut, sekeliling aliran sungai di gunung berpotensi mengalami retakan dan longsor sehingga material longsor masuk ke badan sungai dan terbawa aliran air sampai ke hilir,\" demikian Wisnu Arya Gemilang. (mth)

Kanwil Kemenkumham Sumut Cek Proyek Percontohan Berbasis HAM

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 18:55:12 0

Medan, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Utara melakukan pengecekan proyek percontohan pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Medan.\"Pelayanan berbasis HAM yang dikunjungi itu, yakni Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara (BPPRDSU) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan,\" kata Kakanwil Kemenkumham Sumut diwakili Kepala Subbidang Pemajuan HAM Desni Manik, dalam keterangan tertulis, Minggu.Desni menyebutkan kunjungan ini bertujuan untuk langkah koordinasi awal dalam penyebarluasan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan pengecekan UPTD yang akan dijadikan proyek percontohan P2HAM.Kunjungan pertama ke BPPRDSU, Desi mengapresiasi kelengkapan yang sudah ada di Samsat Induk Medan Selatan dan berterima kasih atas kepedulian dalam perlengkapan sarana dan prasarana berbasis HAM.\"Ketersediaan pelayanan publik berbasis HAM yang ada di SAMASAT Medan Selatan sudah menyediakan ruang bermain anak dan ruang menyusui sebagai salah satu indikator pelayanan berbasis HAM,\" ucapnya.Kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan mengecek ketersediaan layanan khusus disabilitas dan pelayanan terintegrasi.Ia mengatakan, berdasarkan surat dari Dirjen HAM, Kanwil diminta untuk melakukan penyebarluasan P2HAM di UPTD, dan atas koordinasi awal dengan Biro Hukum Provinsi.\"Kami disarankan untuk mengunjungi Disdukcapil Kota Medan, dimana setelah berkeliling mengapresiasi kelengkapan sarana dan prasarana yang ada serta mengakomodir pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM.Kami harap Disdukcapil Kota Medan dapat menjadi proyek percontohan P2HAM,\" katanya. (mth)

KPU-Pemkab Banjarnegara Perkuat Sinergi Terkait Persiapan Pemilu 2024

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 18:51:56 0

Purwokerto, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara dan pemerintah kabupaten setempat terus memperkuat sinergi terkait dengan persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024.\"Sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus diperkuat untuk menyukseskan persiapan Pemilu 2024,\" kata Anggota KPU Banjarnegara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM M. Syarif SW ketika dihubungi dari Purwokerto, Minggu.Syarif mencontohkan pihaknya bersama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait secara berkala melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.\"Kami juga berkoordinasi dengan Dindukcapil, Dindikpora dan Kantor Kemenag Banjarnegara terkait pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat maupun adanya pemilih pemula,\" katanya.KPU Kabupaten Banjarnegara juga berkoordinasi dengan dinas terkait, DPRD Banjarnegara dan juga partai politik terkait persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.Selain itu pihaknya juga bersinergi terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih, salah satunya melalui siaran rutin di radio milik Pemkab Banjarnegara selama masa pandemi COVID-19.\"Kami berharap dengan adanya sinergi dan koordinasi yang terus diperkuat maka persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 akan berjalan dengan baik dan sesuai harapan,\" katanya.Pihaknya juga berharap seluruh instansi terkait ikut menyosialisasikan mengenai hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 kepada seluruh masyarakat di wilayah setempat.\"Kami mengajak semua instansi terkait untuk ikut menyosialisasikan agar makin masif,\" katanya.Sementara itu KPU Banjarnegara juga terus mengintensifkan sosialisasi mengenai hari dan tanggal pemungutan suara bersamaan dengan kegiatan pendidikan pemilih yang selama ini sudah rutin dilaksanakan oleh KPU Banjarnegara.KPU Banjarnegara juga akan melakukan sosialisasi secara tatap muka dan juga secara virtual atau dalam jaringan akan berupa unggahan informasi tentang pemilihan umum di laman \"website\" dan juga media sosial resmi milik KPU Banjarnegara.\"Informasinya dalam bentuk video, grafis, foto, gambar dan juga teks. Selain itu juga ajakan kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas serta mau menghormati perbedaan pilihan,\" katanya. (mth)

Menkopolhukam Sebut Status Tersangka Nurhayati Akan Dicabut

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 18:16:58 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan status tersangka Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, Nurhayati akan segera dicabut atau tidak dilanjutkan.\"Saya sudah berkomunikasi dengan Polri dan Kejaksaan yang intinya itu sudah diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan, saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan,\" ujar Mahfud saat memberikan keterangan kepada media melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, dipantau dari Jakarta, Minggu.Pencabutan status tersangka itu, kata dia, hanya menantikan keputusan perihal persoalan teknis, yakni di antara dicabut melalui mekanisme surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) atau surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan apabila mekanisme yang ditempuh adalah SP3, berarti Kejaksaan akan mengembalikan berkas kasus kepada Polri karena alasan ketidaklengkapan atau ketidakjelasan berkas. Lalu, Polri akan mengeluarkan SP3.Sementara itu, jika yang ditempuh adalah mekanisme SKP2, Kejaksaan dapat langsung menyatakan bahwa status tersangka itu tidak tepat sehingga harus segera dicabut.Namun, kata Mahfud MD, terlepas dari dua kemungkinan mekanisme itu, yang terpenting adalah menjaga semangat di tengah masyarakat agar berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang mereka temukan.\"Sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo, yang terpenting adalah agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi,\" ujar Mahfud.Melalui pencabutan status tersangka Nurhayati, menurut dia, masyarakat tidak akan berpikiran bahwa pelaporan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang mereka temukan akan dipersulit atau justru menjadikannya sebagai tersangka dengan alasan seperti terlambat melapor sehingga dianggap ikut membiarkan tindakan korupsi terjadi.Sebelumnya, Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa oleh Polres Cirebon. Kasus Nurhayati sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik karena banyak orang menilai ia merupakan salah satu pelapor atau pihak yang berupaya membongkar kasus korupsi dana Desa Citemu oleh kepala desa.Oleh karena itu, penetapan Nurhayati sebagai tersangka menuai kritik dan protes masyarakat serta berbagai organisasi masyarakat sipil.Terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa itu, Mahfud MD menegaskan bahwa penyidikan akan tetap berjalan karena telah ada bukti yang cukup. (mth)

Pemkot Jaktim Bagikan Bantuan bagi Balita di Cakung

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 18:14:06 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Timur membagikan bantuan bagi balita di permukiman padat penduduk di RW 04 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung.Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menjelaskan, bantuan itu diberikan sebagai komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) dalam mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di wilayah tersebut.\"Selain kepedulian kami, ini juga komitmen Pemkot Jakarta Timur mengentaskan kemiskinan dan terus memperbaiki kesehatan. Kita terus memperhatikan dimulai cakupan gizi seimbang pada balita,\" kata Muhammad Anwar di Jakarta, Minggu.Anwar menambahkan, bantuan yang dibagikan berupa paket sembako dan susu formula bagi anak balita sebagai upaya menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi.Anwar menyampaikan, sektor kesehatan jadi salah satu perhatian Pemkot Jakarta Timur untuk menjaga kesehatan bagi warganya, selain program tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19.\"Kami juga menyisir di setiap wilayah dari 10 kecamatan untuk memperhatikan asupan gizi yang cukup sangat diperlukan bagi balita,\" ujar Anwar.Anwar mengingatkan agar seluruh warga untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat tinggalnya.Selain itu, untuk para ibu agar selalu menjalankan program Posyandu dalam rangka pemenuhan gizi, asupan ASI eksklusif hingga tumbuh kembang anak.\"Kita inginkan itu agar semua yang diharapkan oleh Pak Gubernur warga di Jakarta untuk diayomi, diperhatikan siapapun dia,\" tutur Anwar. (mth)

Warga Umat Hindu di Boyolali Buat Patung "Ogoh Ogoh" Jelang Nyepi

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 18:11:03 0

Boyolali, FNN - Warga Umat Hindu di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah melakukan beragam persiapan salah satunya membuat patung \"Ogoh Ogoh\" untuk acara Tawur Agung yang akan digelar menjelang Hari Raya Nyepi, di Pura Bhuana Puja Desa Karanganyar, Kecamatan Tamansari, pada 2 Maret 2022..Proses pembuatan patung Ogoh Ogoh dilakukan di Pura Bhuana Puja Desa Karanganyar ini, dikerjakan oleh pemuda Karang Taruna Umat Hindu desa setempat, untuk persiapan acara Tawur Agung menjelang Hari Raya Nyepi, kata Pengurus Pura Bhuana Puja Dusun Wonodadi, Desa Karanganyar, Taman Sari, Boyolali, Agus Setiyono, di Boyolali, Minggu.Patung Ogoh Ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Bhuta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bhuta Kala merepresentasikan kekuatan (Bhuta) alam semesta dan waktu (Kala) yang tak terukur serta tak terbantahkan.Dalam perwujudan patung yang dimaksud, Bhuta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam wujud raksasa.\"Patung Ogoh Ogoh terbuat dari bambu, kertas, dan sebagainya berbentuk raksasa mempunyai tinggi sekitar 3 meter dan sudah dikerjakan sejak akhir bulan Desember 2021 hingga sekarang,\" katanya.Menurut dia, pembuatan patung Ogoh Ogoh pada tahun ini, kembali dilakukan, setelah sempat berhenti pada masa pandemi COVID-19 di wilayah ini.\"Kami terpaksa memulai lagi membuat patung Ogoh Ogoh ini, yang jelas anak anak muda tidak patah semangat. Namun, mereka tidak ada arak-arakan seperti acara-acara sebelumnya dan hanya untuk intern saja,\" katanya.Selain itu, lanjut dia, proses pembuatan patung ogoh-ogoh oleh para pemuda Umat Hindu di lereng Gunung Merapi tersebut untuk konstruksi tulangan pokok dengan memakai bambu. Untuk rangkanya memakai kawat D ukuran 2 milimeter dan bambu yang diraut.Pada bagian lapisan terdalam patung untuk membentuk badan patung, memakai kawat nyamuk. Lapisan berikutnya ada \"styrofoam\" bekas dan busa tipis untuk detail tubuh.Dia menjelaskan untuk lapisan terluar Ogoh Ogoh menggunakan tisu toilet yang ditempel menggunakan lem putih. Hal tersebut untuk menciptakan kerutan seperti kulit asli dalam penyelesaian akhir.\"Pembuatan satu patung Ogoh Ogoh ini, menghabiskan anggaran sekitar lima juta rupiah bersumber dari dana swadaya umat,\" demikian  Agus Setiyono . (mth)

Penerima BPNT Cianjur Terancam Dicoret Jika Tidak Beli Sembako

BY FNN Ahad, 27 Februari 2022 18:07:30 0

Cianjur, FNN - Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan mencoret penerima Bantuan Langsung Non Tunai yang tidak membelanjakan uang yang diterimanya untuk membeli sembilan kebutuhan pokok, sehingga pengawasan akan lebih ditingkatkan sesuai aturan baru dari pemerintah pusat.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Asep Suparman saat dihubungi Minggu, mengatakan, penyaluran BPNT kali ini, mengalami perubahan dari semula diberikan setiap per bulan dengan pembelian ke e-warong menjadi per tiga bulan dengan uang yang diberikan langsung melalui kantor pos.\"Sebelumnya uang masuk ke kartu penerima dan ditukar dengan sembako di e-warong di tempat tinggal nya masing-masing. Penyaluran kali ini, langsung pertiga bulan sebesar Rp600 ribu dan harus dibelanjakan sembako dimana saja penerima inginkan,\" katanya.Tidak ada paksaan bagi penerima manfaat untuk membelanjakan uang nya tersebut, bahkan tidak boleh ada pengarahan dan pemaksaan agar membeli di satu tempat termasuk e-warong. Hanya saja penerima wajib membelikan uang bantuan untuk membeli sembako, bukan membayar hutang atau lainnya.\"Kelompok penerima manfaat akan diberikan sanksi hingga pencoretan kalau melanggar ketentuan tidak membeli komoditas pangan. Bukan dicoret karena tidak membeli ke e-warong, mereka bebas belanja sembako dimana saja, dengan catatan ada bukti pembelian,\" katanya.Sementara di sejumlah kecamatan penerima manfaat mendapat ancaman akan dicoret dari daftar penerima jika tidak berbelanja di tempat yang sudah diarahkan, sedangkan aturan baru mereka bebas membeli sembako, meski tidak ke agen e-warong yang sudah ditentukan.Berdasarkan aturan terbaru penyaluran BPNT, berupa tunai yang disalurkan melalui PT Pos, sedangkan penerima tidak lagi diharuskan menukarkan uang nya ke e-warong, mereka boleh membelanjakan uang yang diterima untuk komoditas pangan yang sudah ditetapkan ke pasar tradisional dan warung sembako.\"Kami diancam akan dicoret sebagai penerima kalau tidak membelanjakan uang yang kami terima ke e-warong yang disebutkan. Ancaman itu, mulai dari perangkat RT/RW dan aparat desa setempat,\" kata Iman warga Kecamatan Takokak.Hal senada terucap dari ketua RT di Kecamatan Cianjur, mereka diarahkan untuk membeli sembako di e-warong yang ditunjuk dengan ancaman akan dicoret sebagai penerima pada penyaluran BPNT selanjutnya. Sehingga penerima berharap mendapat kebebasan untuk belanja.\"Kami sudah memberitahu warga penerima untuk bebas berbelanja sembako dimana mereka mau, namun ancaman harus belanja ke e-warong membuat penerima menjadi resah. Kami berharap pemerintah turun tangan dalam mensosialisasikan hal tersebut,\" kata Ketua RT di Kelurahan Sayang, Cianjur, Idham. (mth)

Bupati Layangkan Larangan Operasi Pabrik Pencemar Limbah di Tangerang

BY FNN Sab, 26 Februari 2022 14:29:26 0

Tangerang, FNN - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar telah melayangkan surat teguran resmi kepada PT Sukses Logam Indonesia (SLI) untuk menghentikan kegiatan operasi pabrik karena adanya pencemaran limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di lingkungan sekitar.Dalam surat teguran bernomor 700/1374-DLHL/2022 yang dilayangkan langsung kepada pihak PT SLI di Kampung Cengkok, Kecamatan Balaraja, tersebut merupakan tindak lanjut dari tidak dipenuhinya persyaratan yang ada.\"Dalam proses produksi maupun beberapa kali uji coba, pabrik masih menghasilkan polusi yang berbahaya bagi warga. Mulai dari abu hingga bau. Bahkan buruknya penyimpanan membuat debu B3 bertebaran ke rumah warga,\" kata Bupati Zaki melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Sabtu.Menurut dia, dalam surat teguran tersebut juga pihaknya memerintahkan agar perusahaan itu untuk menghentikan seluruh kegiatan dan menunda pelaksanaan uji coba mesin produksi dan memperbaiki serta melengkapi sarana maupun fasilitas pengolahan lingkungan khususnya pengendalian pencemaran udara.\"PT SLI diperintahkan untuk membuat Silo, agar bisa menyimpan bahan baku (debu EAF). Kemudian melengkapi cerobong sumber emisi dengan lubang pengambilan sampel dan sarana pendukung untuk uji emisi seperti lantai kerja, tangga, selubung pengaman berupa pelat besi, pagar pengaman, stop kontak aliran listrik, penempatan sumber aliran listrik dekat dengan lubang pengambilan sampel, sarana dan prasarana pengangkutan, serta perlengkapan keamanan pengambilan sampel bagi petugas,\" katanya.Selain itu, pihaknya pun meminta PT SLI menanam tanaman pelindung di sekeliling pabrik untuk mengurangi pencemaran debu dan bau yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.\"Perusahaan wajib melaporkan setiap perbaikan yang telah dilakukan dan ditandatangani pimpinan perusahaan,\" ujar dia.Sementara itu, pengacara warga Cengkok yang terdampak polusi oleh PT SLI, Ayyub Kadriah mengapresiasi tindakan dan sikap Bupati Tangerang yang mencerminkan ketegasan dalam melindungi hak hidup warga.\"Jelas terlihat bupati tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tapi juga keadilan ekologi dan sosial,\" tuturnya.Ia menyebutkan, perintah Bupati sudah jelas bahwa PT SLI dilarang untuk beroperasi karena telah mencemari lingkungan sekitar. Bahkan, Bupati pun memberikan contoh gambar Silo yang mesti dibuat pihak perusahaan tersebut.\"Tapi kami melihat pabrik tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah tersebut. Mestinya pabrik tidak hanya mempertimbangkan cari untung, tapi juga memastikan warga tidak terancam,\" katanya.Ia mengungkapkan, pada pemeriksaan bersama hasil perbaikan oleh PT SLI yang melibatkan pihak Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang itu, pabrik masih belum diperbolehkan uji coba sebelum menjalankan dan memenuhi aturan yang ada.Salah satu yang disorot adalah fasilitas silo dan cerobong. Begitu juga bahan baku yang masih menumpuk di depan jendela ruang produksi pabrik.\"Fakta ini meyakinkan warga bahwa surat teguran bupati yang menekankan PT SLI untuk membuat silo dan memperbaiki cerobong adalah langkah preventif yang progresif dan berkemanusiaan,\" kata dia. (mth)

Muhammadiyah Minta Elite Hentikan Wacana Penundaan Pemilu

BY FNN Sab, 26 Februari 2022 14:25:41 0

Jakarta, FNN - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta para elite politik untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu dan mendorong mereka untuk bersikap bijaksana serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.\"Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,\" ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Mu\'ti mendesak para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar undang-undang. Para elite justru diminta mampu memahami keadaan dan perasaan masyarakat.Ia pun menyarankan untuk tidak menjadikan survei sebagai patokan yang mesti dipedomani. Karena bagi dia, bisa saja survei yang dilakukan datanya begitu lemah dan tidak akurat.\"Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dengan alasan untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.Begitu pula dengan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya setuju dengan usulan pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan dengan mempertimbangkan lima poin.\"Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur,\" kata Zulkifli.Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Paramadina A Khoirul Umam menilai wacana menunda pemilihan umum 2024 sampai 1–2 tahun merupakan usulan yang sarat kepentingan politik dan tidak mencerminkan semangat demokrasi di Indonesia.Menurut Umam, pemulihan ekonomi akibat COVID-19 yang kerap dijadikan sebagai alasan penundaan tidak dapat diterima karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 digelar pada masa pandemi.\"Argumen yang mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 itu sangat klise dan sarat kalkulasi kepentingan politik,\" kata Umam. (mth) 

BNI Rangkul Delapan Kampus Baru Dukung SMM PTN

BY FNN Sab, 26 Februari 2022 14:21:42 0

Jakarta, FNN - PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk kembali menjadi mitra yang mendukung Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah Barat (SMM PTN-Barat) 2022 dengan merangkul delapan kampus baru. “Kami mengapresiasi kepercayaan seluruh PTN mitra dalam SMM-PTN Barat 2022. Dengan fungsi kami sebagai salah satu bank kampus, pada tahun ini BNI kembali berkomitmen untuk ikut kembali mendukung untuk penerimaan pembayaran pendaftaran program SMM PTN Barat 2022 yang lebih cepat, sederhana, dan aman,” kata Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Sis Apik mengatakan tahun lalu hanya ada 17 PTN Indonesia Wilayah Barat, sedangkan pada tahun 2022 bertambah sebanyak 8 Kampus sehingga total tahun ini ada 25 PTN Peserta SMM PTN Barat 2022. Adapun anggota baru SMM PTN-Barat 2022 ini adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Sumbar, Universitas Tanjungpura, Kalbar, Universitas Sumatera Utara, Sumut, IPB University, Jabar, Universitas Pendidikan Indonesia, Jabar, Universitas Negeri Padang, Sumbar dan Universitas Andalas, Sumbar. Ia menjelaskan SMM-PTN Barat 2022 adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilaksanakan secara serentak di beberapa PTN Wilayah Barat yang tergabung dalam kerja sama. Tahun lalu jumlah total peserta ada 30.142 orang yang mengikuti ujian SMM PTN Barat dan BNI menerima pembayaran terbanyak 11.747 orang, dibandingkan bank mitra lainnya. “BNI saat ini telah berkolaborasi dengan berbagai kampus untuk mewujudkan cashless society dalam koridor melalui BNI Campus Financial Ecosystem. Hal itu dilakukan melalui penyediaan transaksi perbankan digital secara customized dengan menerapkan closed loop transaction di lingkungan kampus. Pelayanan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika,” jelasnya. Lebih lanjut ia menyampaikan BNI Campus Financial Ecosystem juga meliputi layanan dalam penyaluran BNI Fleksi pendidikan mahasiswa pascasarjana S2/S3, magang bersertifikat, Program Early Recruitment Program, dan Pemberdayaan UMKM Mitra Binaan universitas melalui Program BNI Edupreneur. \"Penerapan Campus Financial Ecosystem di banyak universitas ini diharapkan memberikan layanan dan sistem jasa keuangan yang lengkap dan solusi digital yang terintegrasi baik berupa corporate support, cash management system, layanan produk konsumer serta solusi IT lainnya,\" tutur dia. (mth)

Anak Muda GMC Jateng Deklarasi Dukung Ganjar Pilpres 2024

BY FNN Sab, 26 Februari 2022 14:15:58 0

Solo, FNN - Kumpulan anak muda yang tergabung \"Ganjar Milenial Center\" (GMC) Wilayah Jawa Tengah, melakukan deklarasi mendukung dan mendorong Gubernur Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2024, yang digelar di Bendungan Tirtonadi Nusukan Banjarsari Solo, Sabtu.Koordinator GMC wilayah Jateng Aris Lukmana Putra mengungkapkan awal terbentuknya GMC tersebut berawal dari kelompok anak muda yang masih bingung memilih figur yang cocok dalam menyambut pesta demokrasi Indonesia atau Pemilihan Presiden 2024.Dari beberapa kumpulan anak muda tersebut kemudian berdiskusi persoalan Pilpres 2024 dan memutuskan Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jateng salah satu tokoh yang pantas untuk memimpin dan menakhodai Indonesia ke depan.\"Pak Ganjar Pranowo telah dibuktikan dengan beberapa prestasinya yang bisa memajukan wilayah Jawa Tengah dan sebagainya,\" kata Aris.Aris menjelaskan GMC Jateng pusatnya di Kota Solo dan di Indonesia ada sekitar 15 Provinsi. Namun, GMC yang sudah mendeklarasikan dukungan pertama baru Jawa Barat dan kemudian disusul GMC wilayah Jateng di Solo ini.GMC Jateng di Solo awalnya baru 100 orang anggota, tetapi kini terus berdatangan menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024.\"GMC Jateng ini, dibentuk tahun ini, terdiri dari anak-anak muda. GMC pertama mendeklarasikan di Jawa Barat dan kedua Jateng yang deklarasi di Kota Solo ini. Intinya GMC ini, mendukung dan mendorong pak Ganjar menjadi calon Presiden 2024,\" katanya.Dia mengatakan organisasi GMC lahir secara organik dan tidak ada afiliasi dengan partai manapun serta anggota GMC memang kagum dengan kepemimpinan pak Ganjar sehingga membentuk komunitas yang mendukung dengan nama GMC ini.Dia mengatakan kelebihan Pak Ganjar dibanding tokoh calon lainnya beliau yang pemimpin daerah yang inovatif, kreatif dan tidak menutup diri dengan kaum milenial mungkin pak Ganjar orang yang tepat.\"Jika pak Ganjar tidak mendapat rekomendasi dari partai, kata dia, tidak masalah. Yang penting GMC mengusung pak Ganjar, karena beliau orang yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 2024 dan seterusnya.Kumpulan GMC Jateng tersebut selain mendeklarasikan diri dukungannya kepada Ganjar Pranowo, mereka juga melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan seratusan paket sembako kepada tukang becak dan warga di sekitar Bendungan Tirtonadi Solo.Suripto (40), salah satu warga Nusukan Banjarsari Solo mengatakan dirinya terima kasih mendapatkan bantuan paket sembako sehingga tidak mengeluarkan uang untuk belanja kebutuhan lagi. Karena, pendapatan dari tukang becak sedang sepi karena dampak pandemi dan banyaknya ojek online. (mth)

Universitas Brawijaya Kukuhkan Dua Profesor Baru

BY FNN Sab, 26 Februari 2022 14:11:31 0

Malang, FNN - Universitas Brawijaya (UB) kmengukuhkan dua profesor baru yakni Prof Dr Astrid Puspaningrum sebagai profesor aktif ke-162 dan Prof Dr Catur Retnaningdyah sebagai profesor aktif ke-163 kampus tersebut.Pengukuhan kedua profesor perempuan dari bidang ilmu berbeda itu dilakukan di Gedung Samantha Krida di kawasan kampus UB, Sabtu.Prof Astrid yang merupakan profesor aktif ke-20 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dan profesor ke-287 dari seluruh profesor yang dihasilkan UB itu dalam pidato ilmiah berjudul \"Entrepreneurial Creativity untuk Membangun Keunggulan Bersaing dan Meningkatkan Kinerja Pemasaran\" itu membedah permasalahan usaha mikro kecil menegah (UMKM) yang lemah dalam pemasaran.\"Permasalahan UMKM di Tanah Air muncul sejak adanya Asean China Free Trade Area (ACFTA) yang dirilis pada Januari 2010. UMKM di Indonesia menghadapi ancaman serius yaitu proses deindustrialisasi,\" katanya.Ketidakmampuan produk-produk Indonesia untuk bersaing di era ACFTA, lanjutnya, menyebabkan penutupan unit-unit usaha. Para pelaku UMKM tidak lagi menjadi produsen, tetapi sebagai sales dari barang-barang produk impor.Oleh karena itu, lanjutnya, UMKM tidak hanya membutuhkan bantuan permodalan dari pihak ketiga, termasuk pemerintah, tetapi juga membutuhkan pendampingan, mulai dari produksi, pengemasan hingga pemasaran, termasuk digitalisasi pemasaran.Sementara itu, Prof Dr Catur Retnaningdyah yang dikukuhkan sebagai profesor aktif ke-26 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan ke-162 di UB itu dalam pidato ilmiahnya menyampaikan bagaimana peran vegetasi sebagai tanaman riparian digunakan untuk meningkatkan kualitas air yang tercemar oleh polutan.Peningkatan kualitas air irigasi tercemar bahan organik, pestisida dan pupuk sintetik dapat dilakukan dengan cara aplikasi model teknologi fitoremediasi sistem kontinyu berupa “Riparian Vegetation in Irrigation Ditch (RVID)”RVID merupakan komunitas hidromakrofita (tanaman air) lokal yang ditanam sebagai vegetasi riparian di tepi saluran irigasi sepanjang minimum 200 m dengan penutupan maksimum 80 persen.Hidromakrofita yang ditanam berupa gabungan dari beberapa tipe tanaman air lokal, seperti rumput wligian, dlingo (Acorus calamus), endog-endogan (Typha agustifolia), mendong atau purun tikus (Fimbristylis sp), keladi/senthe (Colocasia esculenta).Selain itu, pandan (Pandanus amaryllifolius), teratai (Nymphaea sp), akar wangi (Vetiver zizanoides), genjer (Limnocharis flava), paku ekor kuda (EquisetumI sp), hydrilla (Hydrilla verticilata), semanggi (Marsilea crenata) dan kangkung air (Ipomoea aquatica ).\"Keunggulan model RVID secara efektif mampu meningkatkan kualitas air irigasi, tercermin dari kadar oksigen terlarut yang tinggi dan penurunan kadar COD, TSS, Cl2 bebas, ortofosfat, turbiditas, suhu, nilai KMnO4, alkalinitas, BOD, TP, nitrat, konduktivitas, dan TKN,\" paparnya.Peningkatan kualitas air juga terlihat dari peningkatan diversitas spesies makroinvertebrata bentos dan perifiton mengindikasikan penurunan tingkat bahan toksik di perairan, peningkatan kelimpahan spesies yang bersifat sensitif, serta penurunan nilai beberapa indeks biotik seperti FBI, TDI dan PTV sebagai indikator penurunan tingkat pencemaran bahan organik dan nutrisi di perairan.Dengan demikian, lanjutnya, air irigasi hasil proses fitoremediasi ini dapat menjamin tersedianya air irigasi dengan kualitas yang baik untuk mendukung aktivitas pertanian yang sehat.\"Kelemahan teknologi fitoremediasi model RVID ini adalah kesulitan penanaman hidromakrofita sebagai vegetasi riparian di saluran irigasi yang sudah dibangun atau dibeton dan diperlukan tenaga ekstra untuk pemeliharaan supaya penutupan tanaman maksimum 80 persen,\" kata Prof Catur. (mth)

Menteri Sosial Mengunjungi Korban Gempa di Pasaman Barat

BY FNN Sab, 26 Februari 2022 13:56:46 0

Simpang Empat, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Sabtu mengunjungi korban gempa bumi di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.Di Nagari Kajai, Menteri Sosial mengecek kerusakan yang terjadi akibat gempa, meninjau tenda-tenda pengungsian, menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban gempa yang meninggal dunia, dan menyerahkan bantuan kepada korban gempa.Kementerian Sosial antara lain memberikan bantuan berupa 2.000 paket makanan siap saji, 100 dus minuman dalam kemasan, 300 paket peralatan makan, 300 tenda gulung, 50 tenda keluarga, empat tenda merah putih, 300 kasur, 300 selimut, 300 paket perlengkapan keluarga, 300 paket peralatan dapur, 70 velbed, 300 matras, 300 paket pembalut wanita, 10 paket perlengkapan anak, 300 paket popok bayi, dan 300 paket pakaian bayi.\"Barang bantuan dari Gudang Palembang tersebut langsung dikirim ke Kabupaten Pasaman Barat,\" kata Menteri Sosial.Selain itu, ada bantuan untuk korban gempa yang dikirim dari Gudang Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang.Bantuan yang dikirim dari Padang meliputi 30 tenda keluarga, 500 paket pakaian bayi, 200 matras, tiga tenda serbaguna keluarga, 100 kasur, 40 dus air minum dalam kemasan, 200 paket peralatan makan, 200 paket perlengkapan dapur keluarga, 100 paket popok bayi, 100 paket pembalut wanita, 200 selimut, dan 500 paket makanan anak.Selanjutnya, ada bantuan untuk korban gempa yang dikirim dari Gudang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berupa 400 paket makanan siap saji, 400 paket lauk pauk siap saji, 200 selimut, 400 paket makanan anak, 100 kasur, 200 matras, 200 tenda gulung, 20 paket peralatan dapur keluarga, 100 paket pakaian orang dewasa, dan 100 paket pakaian bayi.Kementerian Sosial mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mendata dampak gempa, mengevakuasi korban gempa, serta menyalurkan bantuan kepada korban gempa.Menurut data sementara pemerintah, gempa dengan magnitudo 6,1 yang pada Jumat (25/2) pagi terjadi di wilayah Pasaman Barat menyebabkan empat orang meninggal dunia, 19 orang terluka berat, tujuh orang terluka sedang, dan 36 orang terluka ringan. Gempa juga menyebabkan kerusakan sekitar 5.000 bangunan serta memaksa sekitar 10.000 orang mengungsi. (mth)

Pusat Studi G20 Diharapkan Jadi Pusat Penelitian Penanganan Isu Global

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 21:53:46 0

Jakarta, FNN - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap Pusat Studi  Group of Twenty (G20) yang dibuka di Universitas Pelita Harapan (UPH) dapat menjadi pusat penelitian penanganan isu-isu global. “Pusat Studi G20 di UPH ini diharapkan dapat menjadi pusat studi berbasis universitas pertama di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Melalui pusat studi ini dapat menghasilkan penelitian-penelitian baru tentang studi geo politik dan geo ekonomi pasca-COVID-19 nanti,” ujar Airlangga pada peresmian Pusat Studi G20 yang dipantau di Jakarta, Jumat. Airlangga berharap pusat studi itu dapat melibatkan dan menghadirkan para ahli global untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia. Pusat Studi yang akan dijalankan selama lima tahun itu fokus menjadi Knowledge Hub G20 pertama di Asia Tenggara yang berkontribusi untuk membantu panitia nasional G20 dalam hal riset, inovasi, penyediaan pakar, dan masukan dari sisi akademik. Rektor UPH, Dr Jonathan L Parapak mengatakan pusat studi itu menjadi komitmen UPH untuk terus berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa. “Pusat Studi G20 di UPH merupakan bentuk kontribusi produktif UPH kepada komunitas akademis juga pemerintah untuk aktif memberikan masukan yang bermanfaat terhadap panitia nasional Presidensi G20 sekaligus meningkatkan kerja sama multilateral. Saya bersyukur UPH mendapat kepercayaan ini, dan UPH akan berperan maksimal dalam memenuhi tujuan Pusat Studi G20 sebagai  Knowledge Hub G20 pertama di Asia Tenggara,” kata Jonathan. Direktur Eksekutif Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, Stephanie Riady BA MEd mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk siap berperan maksimal mendukung kesuksesan Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan Presidensi G20. “Pembukaan Pusat Studi ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memperkaya proses pendidikan di UPH,” kata Stephanie. Pembentukan Pusat Studi G20 itu fokus pada lima tujuan awal, yaitu membangun fasilitas fisik di kampus UPH dan struktur organisasi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepresidenan G20 Indonesia melalui sosialisasi media dan kegiatan penjangkauan masyarakat serta membangun jaringan sarjana internasional yang berkepentingan dengan G20.Selain itu, mengembangkan akuisisi materi G20 yang sistematis dan membuat sistem penyimpanan daring untuk materi G20, mempromosikan pertukaran intelektual dan pemahaman interdisipliner tentang G20 melalui kuliah umum bulanan dan diskusi, serta mendorong proyek penelitian dan publikasi yang berorientasi pada kebijakan. (mth)  

Luhut Targetkan RI Jadi Lima Besar Eksportir Produk Perikanan Dunia

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 21:48:18 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan Indonesia bisa menjadi lima besar negara eksportir produk perikanan dunia.Hal itu disampaikan Luhut yang meninjau langsung area pengembangan tambak udang model supra intensif, yang menggunakan teknologi Oxybam yang menjadi program percontohan di Kampung Bahari Nusantara di Jembrana, Bali, Jumat.Tambak udang tersebut merupakan hasil inovasi anak-anak bangsa yang terwujud lewat kerja sama dan kolaborasi yang saling terintegrasi antara TNI Angkatan Laut, Pemkab Jembrana serta pihak-pihak swasta.\"Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kita mampu melaksanakan program ketahanan pangan dan upaya peningkatan produksi udang nasional yang selama ini menjadi salah satu komoditi ekspor utama dan sumber perolehan devisa terbesar dari sektor perikanan,\" kata Luhut dalam unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Jumat.Luhut pun berharap program tersebut bisa terus berlanjut dalam rangka mendorong target produksi pada 2024 sebesar 2 juta ton, dan nilai ekspor udang yang ditargetkan untuk tahun 2024 mencapai sebesar 4,3 miliar dolar AS.\"Saya sungguh berharap agar program ini bisa sustain sehingga bisa memberikan manfaat yang sangat besar, tidak saja dari muatan inovasi teknologinya tetapi juga bagaimana berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan pertumbuhan ekonomi di daerah,\" imbuhnya.Ia menyebut sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang mampu terus tumbuh di tengah gelombang pandemi COVID-19. Pada 2021, sektor tersebut tercatat tumbuh positif sebesar 5,45 persen dari 2020.Luhut pun meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong agar sektor perikanan dikelola seoptimal mungkin sebagai sumber devisa, lapangan kerja, dan sumber pangan masyarakat dan industri olahan.\"Sehingga, Indonesia mampu menjadi top five (lima besar) negara eksportir produk perikanan global,\" ujarnya.Lebih lanjut, sejalan dengan semangat Presidensi Indonesia di G20 tahun ini yang juga fokus pada isu kesehatan laut, Luhut menegaskan bahwa aspek pengelolaan dampak lingkungan yang timbul dari limbah pakan harus mendapat perhatian khusus oleh seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pengembangan teknologi pangan saja.Menurut dia, itulah wujud dari pendekatan berkelanjutan karena upaya keberlanjutan lingkungan dan kelestarian wilayah sekitar tambak adalah upaya konkret atas komitmen Indonesia dalam upaya penanggulangan krisis iklim. (mth)

Pertamina Dukung Keputusan Bupati Mimika Atur Penjualan Solar

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 21:26:56 0

Timika, FNN - PT Pertamina (Persero) Patra Niaga Sub Holding Commercial and Trading Regional Papua Maluku mendukung penuh terbitnya Instruksi Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis tertentu yaitu solar dan minyak tanah.Branch Sales Manager IV PT Pertamina Patra Niaga Region Papua Maluku Nanda Setyantoro di Timika, Jumat, mengatakan keputusan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan penjualan solar bersubsidi pada empat SPBU di Kota Timika untuk jenis kendaraan tertentu.\"Pada intinya kami dari Pertamina mendukung keputusan Pemda Mimika terkait pemilihan SPBU yang menjual solar dikhususkan untuk kendaraan apa saja. Kami tetap support dan bersama-sama Pemda mengawasi di lapangan. Yang pasti kami berharap program ini bisa lancar dan bisa diterima oleh masyarakat,\" katanya.Terkait dengan pengaturan penjualan minyak tanah bersubsidi, Nanda mengatakan hal itu semata-mata untuk menekan praktik penjualan minyak tanah oleh para pedagang pengecer di pinggir-pinggir jalan dengan harga yang sangat mahal.\"Minyak tanah itu BBM bersubsidi yang tidak boleh dijual sembarangan oleh pengecer, apalagi kalau harganya berkali-kali lipat dari harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ke depan semua masyarakat yang mendapatkan subsidi minyak tanah hanya bisa membeli minyak tanah di pangkalan resmi,\" ujarnya.Saat ini, Pertamina sedang melakukan pemetaan ulang keberadaan pangkalan minyak tanah di wilayah Kota Timika dan sekitarnya agar distribusi minyak tanah ke masyarakat yang berhak lebih merata.Di wilayah Timika terdapat empat agen penyalur minyak tanah dengan jumlah pangkalan lebih dari 200. Setiap hari Pertamina menyalurkan 25-30 kiloliter minyak tanah ke Kota Timika dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.Adapun solar bersubsidi hanya dijual oleh empat dari enam SPBU di Kota Timika. Setiap hari Pertamina menyalurkan sekitar 8 kiloliter solar ke masing-masing SPBU tersebut.Menurut Nanda, pengaturan penjualan solar bersubsidi pada empat SPBU di Timika itu akan efektif diterapkan mulai Sabtu (26/2).\"Instruksi Bupati Mimika itu diberlakukan mulai hari ini, namun belum semua SPBU menerapkannya, karena masih sosialisasi ke masyarakat. Efektifnya mulai esok penerapannya,\" jelas Nanda.Dalam instruksi yang ditandatangani oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng itu, Pemkab Mimika mengatur jenis kendaraan dan tempat pengisian solar di empat SPBU di Kota Timika.SPBU Nawaripi dikhususkan melayani pengisian BBM solar untuk kendaraan bus, SPBU SP 2 dikhususkan melayani pengisian BBM solar untuk kendaraan truk, SPBU Hasanuddin dikhususkan melayani pengisian BBM solar untuk kendaraan pick up.Sementara itu, SPBU Kilometer 8 dikhususkan bagi kendaraan truk pengangkut sembako dan bahan bangunan dari pelabuhan Poumako serta pelayanan pembelian dengan jeriken untuk kebutuhan nelayan, pertanian, peternakan dan penerangan fasilitas umumSedangkan, untuk kendaraan pribadi dapat melakukan pengisian di semua SPBU yang menyediakan BBM jenis solar.Dengan pengaturan seperti itu, SPBU dilarang menjual BBM jenis tertentu (solar) dalam bentuk drum dan jeriken untuk kepentingan apapun, kecuali direkomendasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi.SPBU juga dilarang menjual/mendistribusikan BBM bersubsidi jenis tertentu (solar) kepada kendaraan dinas yang digunakan ASN, TNI dan Polri. Juga kendaraan/mobil barang dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) dengan tujuan atau kepentingan komersial, bisnis dan industri.Agar penyaluran BBM jenis tertentu (minyak tanah) tepat sasaran, maka para agen minyak tanah (AMT) diwajibkan mengawasi setiap distribusi minyak tanah dari pangkalan sampai kepada konsumen pengguna untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil menengah (UKM).Setiap pangkalan minyak tanah juga dilarang menjual minyak tanah kepada pengecer. Bahkan pedagang atau pengecer dilarang menjual minyak tanah dalam kemasan jeriken, botol dan sejenisnya, baik di pinggir jalan maupun melalui transaksi online. (mth) 

Dirut Jasa Raharja Beri Santunan Korban Kecelakaan Speedboat di Tual

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 21:12:37 0

Jakarta, FNN - Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Raharja (Persero) Member of Indonesia Financial Group (IFG) Rivan A Purwantono memberi santunan kepada 6 korban meninggal dunia setelah sebuah speedboat berlayar di Pelabuhan Tual tujuan Banda Eli mengalami kecelakaan.“Santunan ini sesuai dengan ketentuan Program Perlindungan Dasar Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum. Jasa Raharja memberikan santunan kecelakaan kepada setiap orang yang meninggal dunia atau cacat tetap, dan penggantian biaya rawatan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan angkutan umum,” ujar Rivan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia mengungkapkan bahwa santunan tersebut berasal dari Iuran Wajib Kapal Laut (IWKL) yang dibayarkan penumpang bersamaan saat membayar ongkos angkut/tiket.Walaupun lokasi kejadian dan domisili ahli waris berada di daerah kepulauan dan kondisi cuaca yang cukup ekstrem, Rivan mengatakan pihaknya telah menyerahkan santunan kepada seluruh 6 orang korban meninggal dunia pada Kamis (24/2).Gerak cepat penyerahan santunan tersebut didukung oleh sistem pelayanan santunan Jasa Raharja yang sudah terintegrasi secara digital dengan rumah sakit, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, serta integritas petugas Jasa Raharja yang berlandaskan core value AKHLAK.“Pada kesempatan ini, kami memberikan apresiasi atas dukungan dari mitra kerja terkait seperti Dinas Perhubungan, rumah sakit, dan Ditjen Dukcapil dalam penanganan seluruh korban sejak kejadian,” kata Rivan.Ahli waris yang sah dari korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta sesuai ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2017.“Santunan ini sebagai manifestasi negara hadir dalam setiap kondisi kehidupan masyarakat dan diharapkan akan dapat meringankan beban bagi keluarga korban, serta sebagai bentuk komitmen negara melalui Jasa Raharja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di mana pun di seluruh wilayah Indonesia,” kata Rivan.Sebelumnya, sebuah speedboat yang berlayar dari Pelabuhan Tual tujuan Banda Eli mengalami kecelakaan di perairan Tanjung Burang Ohoi Waer dikarenakan cuaca buruk.Speedboat yang mengangkut 25 orang penumpang tersebut dihantam gelombang setinggi 5 meter, sementara 19 penumpang lainnya berhasil selamat. (mth)

Menguji Nyali KPK Terkait Laporan Ubedilah Badrun

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 20:10:01 0

Jakarta, FNN – Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf mengatakan, laporan Ubedilah Badrun seharusnya tidak disikapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara politis. “Ini persoalan hukum dan tatakelola pemerintahan. Harus diselesaikan dengan pendekatan etis. Ini yang pertama,” tegas Gde Siriana kepada FNN. Kedua, lanjutnya, KPK punya kesempatan untuk menuliskan sejarahnya, dengan berani memanggil Presiden Joko Widodo dan kedua putranya agar persoalan menjadi jelas. “Nanti dibuktikan saja. Publik pun senang jika Presiden bisa membuka diri untuk dipanggil KPK,” tutur Gde Siriana. Hal itu disampaikan Gde Siriana terkait dengan pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang terkesan akan menyeret laporan Ubedilah Badrus atas Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangerap ke rana politik. Sebelumnya, kedua putra Presiden Jokowi tersebut dilaporkan ke KPK oleh  dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, terkait KKN dan tindak pindana pencucian uang (TPPU). Firli Bahuri tegas akan tetap mengusut kasus KKN Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Ia mengatakan bahwa desakan mengusut kasus kedua putra Presiden Jokowi itu cukup besar, terutama di media sosial. Namun menurutnya, dinamika yang berkembang di medsos itu sangat erat kaitannya dengan situasi politik menjelang Pemilu 2024 mendatang. “Suka atau tidak, dalam rangka profesionalisme kerja, kami di KPK tentu menyadari ini semua untuk bisa mengantisipasi konsekuensi,” kata Firli Bahuri kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/2/2022). Menurutnya, KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi hingga Indonesia terbebas dari praktek-praktek kejahatan rasuah. Oleh sebab itu, siapapun pelakunya, KPK tidak akan pandang bulu, jika cukup bukti pasti ditindak. “KPK memastikan bahwa setiap informasi dari masyarakat pasti mendapat perhatian. KPK tentu terus mempelajari dan mendalami, termasuk mencari keterangan, bukti dan alat bukti,” terangnya. Menurut Firli, KPK sangat memahami besarnya keinginan masyarakat agar pemberantasan korupsi tidak jalan di tempat, oleh karenanya KPK terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Pada saatnya, KPK pasti akan memberikan penjelasan secara utuh. Jika akhirnya ditemukan unsur pidana, Firli menegaskan, pasti akan dinaikkan ke tahap penyidikan. “Dalam hal ini KPK pasti akan mengumumkan ke publik siapa tersangka. Itu mekanisme baku di KPK,” tegasnya. Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangerap dilaporkan ke KPK terkait KKN dan tindak pindana pencucian uang (TPPU). Dari penelusuran Ubed, bisnis Gibran dan Kaesang punya kaitan dengan perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan, yakni PT BMH yang adalah anak usaha grup PT SM yang diduga terlibat kebakaran hutan. Karena penanganan kasus itu tidak berjalan, PT BMH kemudian digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui jalur perdata dan dituntut ganti rugi Rp 7,9 triliun. Namun, dalam proses hukum yang bergulir, ganti rugi yang dikabulkan Mahkamah Agung (MA) hanya Rp 78,5 miliar. Setelah itu, perusahaan milik kedua putra Presiden Jokowi tersebut diduga memperoleh suntikan modal senilai puluhan miliar rupiah dari PT Alpha JWC Ventures. Perusahaan ini terafiliasi dengan PT SM. Menurut Ubed, dugaan KKN kedua anak Jokowi dan anak petinggi PT SM sangat kentara. Gibran sendiri pernah berkomentar, mengaku siap dengan hasil dari KPK terkait laporan itu. Ia akan bertanggungjawab apabila dirinya dinyatakan bersalah. Gibran meminta untuk membuktikan soal laporan tersebut. “Yang KPK biar berproses, kalau aku salah ya dibuktikan. Tergantung, bisa dibuktikan atau tidak, bukan dugaan tok,” ujarnya, Selasa (18/1/2022). Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberi tanggapan, pihaknya mengajak masyarakat untuk tidak mudah memberi penghakiman negatif pada anak pejabat, termasuk Gibran dan Kaesang. “Jangan mudah sekali memberi penghakiman, seolah-olah anak pejabat itu negatif,” katanya, Selasa (11/1/2022). Moeldoko meminta agar masyarakat jangan mudah cap anak tidak boleh kaya atau berusaha. “Anak pejabat tidak boleh kaya, anak pejabat itu tidak boleh berusaha, ini bagaimana, sih?” kata Moeldoko. (mth)  

Wartawan Edy Mulyadi Segera Disidang

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 17:09:31 0

Jakarta, FNN – Proses hukum terhadap wartawan senior Edy Mulyadi yang dilaporkan terkait pernyataannya, “Jin Buang Anak” itu terbilang sangatlah cepat. Pada Kamis (24/2/2022), Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas kasus \'jin buang anak\' dengan tersangka Edy Mulyadi sudah lengkap atau P21. Edy Mulyadi segera disidangkan. “Pada hari Kamis 24 Februari 2022, berkas perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian atas nama tersangka EM telah lengkap secara formil dan materiil (P-21) setelah dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti (P.16) pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum dan TPUL) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022). Menurut Leonard, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung telah mengirimkan surat pemberitahuan hasil penyidikan pidana Edy Mulyadi ke Dittipidsiber Bareskrim Polri. Pihaknya meminta penyidik dari polisi menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke JPU. “Jampidum telah mengirimkan surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama EM sudah lengkap, kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI pada hari Kamis 24 Februari 2022,” ungkap Leonard.  “Dan meminta kepada penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan,” lanjutnya. Leonard menyebut, Edy disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau pasal 156 KUHP. Sebelumnya, Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka terkait ujaran kebencian dan ditahan di Rutan Bareskrim. Bareskrim Polri melimpahkan berkas kasus \'jin buang anak\' dengan tersangka Edy Mulyadi ke Kejagung. “Kami sampaikan bahwa berkas perkara saudara EM sudah dilakukan pengiriman tahap satu,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam jumpa Pers, Rabu (16/2/2022). Ia mengatakan, pelimpahan berkas dilakukan Senin (14/2/2022). “Yang dilaksanakan hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, ke jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung,” ujarnya. (MD/mth).

Polisi Gunakan Penyidikan Basis Ilmiah Ungkap Dugaan Pidana Binomo

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 17:05:50 0

Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggunakan penyidikan berbasis ilmiah untuk mengungkap dugaan tindak pidana investasi bodong aplikasi Binomo, dengan melibatkan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan, setelah penetapan tersangka dan penahanan Indra Kenz, penyidik melakukan uji laboratorium terhadap video milik afiliator Binomo tersebut. “Penyidik akan melakukan uji secara laboratorium terhadap video yang dibuat oleh saudara IK,” kata Ramadhan dalam konferensi pers, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat. Menurut dia, penyidik telah menyita akun chanel YouTube milik “crazy rich” Medan tersebut, dan semua video yang ada di dalamnya akan dipulihkan, termasuk video promosi Binomo yang telah dihapus oleh tersangka. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik resmi melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap Indra Kenz terhitung mulai dari tanggal 25 Februari sampai dengan 15 Maret 2022. Penahanan tersebut dilakukan setelah Indra Kenz diperiksa sebagai saksi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penangkapan pada Kamis (24/2) malam. Dalam perkara ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya akun YouTube Indra Kenz sebanyak lima unit, akun gmail tersangka, bukti transaksi deposit, flashdisc isi konten YouTube, sebuah ponsel milik tersangka, rekening koran para korban. Sebelumnya, pengacara Indra Kenz, Wardaniman Larosa mengatakan kliennya telah menghentikan promosi aplikasi Binomo dan edukasi aplikasi investasi di chanel YouTube milik Indra Kenz sejak diminta oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). “Sejak ada saran dari SWI justru beliau (Indra Kenz) menyarankan untuk menghapus dan saudara Indra Kenz telah menghapusnya,” kata Warda. Menurut dia, kliennya merasa bahwa platform Binomo akan teregulasi ke depannya, karena terdapat paymet gate way berupa bank milik pemerintah dan swasta di dalamnya, dan lainnya. “Beliau (Indra Kenz) merasa yakin bahwa ini akan ke depannya mungkin akan legal ke depan. Dan ingat tahun 2020 saudara Indra Kenz telah memberikan klarifikasi bahwa Binomo ini adalah ilegal,” ujar Warda. Dalam perkara ini, Indra Kenz dijerat Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Lalu, ia juga dijerat Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 378 jo Pasal 5 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (mth)  

Eijkman dan RSCM Jajaki Kerja Sama PKR Sel Punca dan Forensik Genetika

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 16:57:43 0

Jakarta, FNN - Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menjajaki kerja sama pusat kolaborasi riset (PKR) sel punca dan forensik genetika.\"Penjajakan kerja sama antara PRBM Eijkman dan RSUPN Ciptomangunkusumo sudah dimulai dan proposal pusat kolaborasi riset sedang disusun sesuai skema pendanaan dari BRIN,\" kata peneliti di Pusat Riset Biomaterial Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati BRIN Sandi Sufiandi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.Pusat kolaborasi riset tersebut akan membantu peningkatan dinamika riset berbasis layanan kesehatan, karena RSCM berpengalaman melakukan studi klinis, dan tersedia sampel pasien secara kontinyu.Keberadaan PKR Sel Punca akan mendukung terciptanya ekosistem riset sel punca dan meningkatkan riset dan pengembangan sel punca di Indonesia.Sel punca sudah dibicarakan sejak 10 tahun yang lalu sebagai pengobatan masa depan. Namun, penggunaan terapi sel punca dalam dunia kesehatan di Indonesia masih sangat minim. Pengembangan dan riset sel punca juga masih belum banyak dilakukan.Bidang penelitian dalam forensik genetika meliputi antara lain analisis DNA yang diperoleh dari sidik jari, photofitting atau fenotip molekuler, forensik satwa liar, serta penerapan teknik molekuler dalam entomologi forensik.Sandi menuturkan pusat kolaborasi riset yang akan dikerjasamakan dengan RSCM sebagian besar meliputi kebutuhan riset dan layanan dari RSUPN Ciptomangunkusumo.Ia mengatakan Pusat Kolaborasi Riset di Gedung Eijkman, yang dulunya adalah kantor Lembaga Biologi Molekuer Eijkman, berperan sebagai hub bagi para pihak yang ingin berkolaborasi dengan BRIN melakukan riset untuk topik spesifik.Sementara pelaksanaan riset yang melibatkan peralatan canggih dan modern bisa dilaksanakan di seluruh infrastruktur dan fasilitas BRIN terutama di Laboratorium Genomik di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman akan melakukan kegiatan riset dan pengembangan di Laboratorium Genomik, dan fasilitas laboratorium lainnya di Kawasan Sains dan Teknologi Cibinong, Jawa Barat serta Gedung Eijkman sebagai hub dalam bentuk pusat kolaborasi riset. (mth)

Pemkab Malang Terima Bantuan Hibah Mesin Penjernih Air dari Jepang

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 16:53:40 0

Malang, FNN - Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, menerima bantuan hibah dari Pemerintah Jepang berupa mesin penjernih air minum, yang bisa dimanfaatkan oleh warga Desa Wirotaman.Bupati Malang M Sanusi di Kabupaten Malang, Jumat mengatakan unit penjernih air minum di Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading, tersebut memanfaatkan sumber air Mbah Umbul, dengan volume kurang lebih 8.000 liter air per hari yang bisa langsung dikonsumsi masyarakat.\"Unit penjernih air ini menjadi salah satu bentuk kerja sama dengan Pemerintah Jepang dan untuk pertama kalinya bisa diwujudkan di wilayah Jawa Timur,\" katanya.Sanusi menjelaskan, sistem penjernih air minum yang merupakan bantuan hibah dari Pemerintah Jepang yang difasilitasi oleh Yayasan Daya Pertiwi tersebut, diharapkan bisa direplikasi pada wilayah lain yang ada di Kabupaten Malang.Menurutnya, pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat nantinya akan menyalurkan air bersih tersebut kepada warga Desa Wirotaman untuk memenuhi kebutuhan air minum warga, sekaligus dijadikan bagian dari unit usaha.\"Keberadaan unit penjernih air ini akan memberikan manfaat bagi warga Desa Wirotaman, juga menjadi salah satu inovasi yang bisa direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Malang,\" ujarnya.Ia menambahkan, pihaknya membuka peluang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besar Jepang untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang memiliki wilayah yang luas dan potensi yang sangat besar.Dengan adanya potensi tersebut, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Malang berusaha untuk memanfaakan dengan sebaik-baiknya melalui sejumlah program strategis, yang bertujuan untuk memajukan daerah, termasuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih.Pemerintah Jepang juga melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa Wirotaman dan masyarakat setempat dalam pembentukan dan pelatihan Komite Penjernih Air melalui Grass-roots Human Security Project \'The Project for Construction of Water Purification System.\"Kami sangat mengharapkan agar kolaborasi ini dapat berlanjut, dengan inovasi kreatif lainnya, melalui Grass-Roots Human Security Project, maupun melalui pemanfaatan teknologi tepat guna yang tentunya sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Malang,\" ujarnya. (mth)  

Banten Minta Aturan Pengeras Suara Masjid Dikembalikan Kearifan Lokal

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 16:47:11 0

Tangerang, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten M Nawa Said Dimyati meminta agar aturan mengenai penggunaan pengeras suara di rumah ibadah umat Islam (masjid) untuk dikembalikan kepada kearifan lokal di daerah masing-masing.\"Menurut saya tidak semua hal negara harus mengaturnya, terkait suara toa atau pengeras suara tempat beribadah, biarkan kearifan lokal yang menyelesaikannya sebagai bentuk penghormatan kita terhadap adat istiadat setempat,\" katanya melalui keterangan tertulis diterima di Tangerang, Jumat.Ia mengatakan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat di berbagai wilayah di Indonesia, lebih baik aturan pengeras suara di tempat ibadah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tersebut, harusnya diserahkan kepada kearifan lokal masing-masing wilayah.\"Tidak semua hal dapat diatur secara langsung oleh negara, karena berbagai wilayah di Indonesia mempunyai karakteristik atau kebiasaan yang berbeda,\" katanya.Selain itu, dirinya meyakini Menteri Agama tidak berniat menistakan agama Islam seperti pandangan berbagai pihak, namun menurutnya, ada cara komunikasi yang kurang pas sehingga bisa disalah artikan oleh berbagai pihak.Ia juga berharap Menag segera mengklarifikasi dan minta maaf terhadap publik atas polemik yang terjadi terhadap umat beragama. Kata Nawa, jangan sampai polemik ini terus berkepanjangan.\"Saya menyakini tidak ada niat dari Menteri Agama untuk menista agamanya sendiri, namun pilihan kata yang di gunakan dalam menjelaskan masalah ini sangat mudah disalah artikan oleh berbagai pihak dan berpotensi menguatkan politik identitas di tengah masyarakat, untuk itu saya berdoa, semoga Gus Menteri segera mengklarifikasi dan meminta maaf kepada publik,\" kata dia.Sebelumnya, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Dalam surat ini mengatur penggunaan waktu dan kekuatan dari pengeras suara di masjid dan musala.Bahkan, dengan adanya surat edaran Menag mengenai pedoman pengeras suara atau toa masjid dan mushala menjadi polemik besar bagi masyarakat yang beragama Islam dengan berbagai cara pandangnya. (mth)

Presiden: Tol Manado-Bitung Munculkan Titik Baru Pertumbuhan Ekonomi

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 16:34:35 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dengan tuntasnya pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung sepanjang 39,8 kilometer akan melahirkan titik-titik baru pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara (Sulut). “Kita berharap dari pembangunan ini akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kita harapkan pertumbuhan ekonomi di Sulut melebihi dari nasional, karena di 2021 Sulut sudah di atas pertumbuhan ekonomi nasional kita,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan Jalan Tol Manado-Bitung ruas Danowudu-Bitung, di Bitung, Sulawesi Utara, Jumat, sebagaimana disiarkan Youtube Sekretariat Presiden. Seksi Danowudu-Bitung memiliki panjang 13,5 kilometer. Menurut Presiden, dengan tuntasnya pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, maka akan memangkas waktu tempuh Manado ke Bitung menjadi hanya 30-35 menit dari sebelmnya 1,5-2 jam. Dengan begitu, Jalan Tol Manado-Bitung akan mempermudah pengiriman logistik, mobilitas manusia dan barang dari Manado ke Pelabuhan Internasional Bitung dan sebaliknya, “Dan juga nantinya kita arahkan menuju ke Likupang, apabila Likupang sudah selesai semuanya,” kata Presiden.Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan tuntasnya pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah pusat dalam membangun kawasan timur Indonesia. “Ini bukti bahwa Pak Presiden dan pemerintah pusat betul-betul membangun dari timur sampai ke barat,\" ujar Olly. Tol Manado-Bitung, kata Olly, akan mendukung akses konektivitas ke destinasi wisata Likupang, Sulawesi Utara, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat. \"Dan tentunya seperti saat ini Pak, walaupun COVID-19, Sulawesi Utara pertumbuhan ekonominya naik terus. Tahun 2021 kita 4,17 persen pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara,\" tutur Olly.Turut mendampingi Presiden dalam peresmian itu, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun, Jalan Tol Manado-Bitung akan menjadi jalan akses utama ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Pelabuhan Hub Internasional Bitung. Jalan tol ini dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi Rp8,9 triliun. (mth)

KPK Panggil Dua Pejabat Pemkab Probolinggo Kasus TPPU Puput Tantriana

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 14:01:19 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat memanggil 14 saksi dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk tersangka Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS).Adapun dua saksi yang dipanggil, yakni Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Santiyono.\"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, TPPU, dan gratifikasi untuk tersangka PTS,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta.Dua belas saksi lainnya, yaitu Yuanita Darman selaku PNS, pensiunan bernama Tanto Walono, Anwar selaku wiraswasta, Coco selaku penyelia pelayanan nasabah Bank Jatim Cabang Malang, Kartika Sari dari pihak swasta, Supoyo selaku wiraswasta, Nunung Qudratillah sebagai pemilik toko emas Nawawi.Kemudian, anggota Polri Bayu Widya Tantra, Tjondrosusilo dari pihak swasta, Yenni Kurniawan Hariwinarto selaku ibu rumah tangga, dan dua pegawai BUMN masing-masing Reinny Dwi Yuniwarti dan Kurnia Herawati. Ali mengatakan pemeriksaan 14 saksi itu dilakukan di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur.Sebelumnya, KPK telah menetapkan Puput bersama suaminya, yaitu Anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.KPK juga telah menyita berbagai tanah dan bangunan serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya senilai sekitar Rp50 miliar dalam dugaan TPPU Puput tersebut.Adapun aset-aset yang telah disita sebagai berikut. Pertama, tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Kedua, tiga bidang tanah yang berlokasi di Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.Ketiga, satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan/Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Keempat, satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo yang sebelumnya juga menjerat dua orang itu sebagai tersangka.Terkait kasus suap, Puput dan suaminya saat ini sudah berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. (mth)

Gubernur Sumbar Instruksikan Penanganan Cepat Gempa Pasaman Barat

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 13:57:00 0

Padang, FNN - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memerintahkan BPBD provinsi untuk bergerak cepat membantu penanganan dampak bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang mengguncang 17 km timur laut Pasaman Barat pada Jumat pukul 08.39 WIB.\"Tim tanggap darurat BPBD sudah dalam perjalanan ke Pasaman Barat. Kami sedang koordinasikan dengan berbagai pihak bersama BPBD untuk turun ke lokasi siang ini,\" katanya di Padang, Jumat.Saat ini tim juga tengah mengumpulkan data terkait kerusakan dan korban yang terjadi akibat gempa Pasaman Barat terutama untuk daerah yang parah.Ia meminta semua pihak menjalankan SOP yang sudah ada terkait kebencanaan agar tidak ada tugas yang tumpang tindih sehingga respon bisa dilakukan secepatnya.Hamsuardi menyebut ratusan rumah roboh akibat gempa berkekuatan 6,2 yang mengguncang daerah itu pada Jumat.Daerah terparah yang mengalami kerusakan yaitu Nagari Kajai di Kecamatan Talamau dan Nagari Kinali.Menurut dia saat ini Wakil Bupati, Sekda Kabupaten hingga BPBD sudah berada di lokasi yang paling parah untuk melakukan evakuasi dan penanganan lebih lanjut.Ia mengimbau warga untuk tetap waspada karena masih ada kemungkinan terjadinya gempa susulan.\"Masyarakat diminta tetap tenang dan saling bantu membantu mengatasi bencana ini,\" ujarnya. Gempa bumi bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Pasaman Barat pada Jumat pukul 08.39 WIB.Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa yang berlokasi di 0.15 derajat Lintang Utara, 99.98 derajat Bujur Timur pada kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami. (mth)

Pemkab Sidoarjo Kebut Betonisasi Jalan Sepanjang 21 Kilometer

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 13:20:21 0

Sidoarjo, FNN - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur akan mengebut pekerjaan betonisasi jalan di sejumlah ruas sepanjang total 21 kilometer pada Maret 2022.Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Jumat, mengatakan pengerjaan betonisasi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sidoarjo ini baru bisa dilakukan mulai Maret karena sepanjang Januari hingga Februari curah hujan masih cukup tinggi.\"Kondisi ini bisa menghambat pekerjaan betonisasi,\" katanya.Selain betonisasi, kata dia, Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya AIr (Dinas PUBMSDA) juga akan memulai pekerjaan perbaikan jalan sejumlah ruas di seluruh wilayah Sidoarjo.\"Kami melalui Dinas PUBMSDA telah melakukan pemetaan, survei dan perencanaan yang diperlukan untuk pekerjaan betonisasi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Saat ini prosesnya masih dalam tahap lelang dan juga menunggu curah hujan menurun,\" ujarnya.Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Muhdlor, mengatakan sebelum pengerjaan betonisasi, pihaknya juga menyiapkan pembangunan drainase di ruas-ruas yang akan dilakukan betonisasi.\"Untuk pekerjaan betonisasi tahun ini totalnya 21 kilometer, pembangunan drainase didahulukan agar tidak terjadi lagi genangan air pasca dilakukan betonisasi,\" katanya.Sementara itu, Sekretaris Dinas PUBMSDA, M Yunan Khoiron menyebut selain betonisasi sepanjang 21 kilometer, pihaknya juga menyiapkan pekerjaan pemeliharaan di lebih dari 30 ruas jalan di seluruh Sidaorjo pada Maret.Titik pemeliharaan jalan itu merata di seluruh Sidoarjo, mulai dari Kecamatan Tarik seperti di Jalan Kedungbocok, Jalan Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Jalan Sidomulyo Kecamatan Buduran dan Jalan di Kecamatan Candi.Sementara itu, terkait betonisasi 21 kilometer jalan yang ada di Sidoarjo saat ini masih proses lelang. Prediksinya, Maret beberapa sudah mulai betonisasi. Antara lain ruas jalan Panjunan - Suko, ruas Krembung - Kepadangan, ruas Wonoayu - Candi Negoro dan lainnya.\"Proses perbaikan mulai sekitar Maret, nanti diawali pekerjaan pembuatan salurannya dulu dengan memasang box culvert, baru setelah itu jalannya dibeton. Saat ini semua pekerjaan masih dalam proses lelang untuk menentukan pihak yang mengerjakan,\" ucapnya. (mth)

Gempa Pasaman Barat Terasa Sampai Batam

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 13:14:52 0

Batam, FNN - Gempa bumi dengan magnitudo 6,2 yang terjadi di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat pada Jumat pukul 08.39 WIB terasa hingga Kota Batam Kepulauan Riau.\"Tadi saya merasa meja agak goyang. Mungkin karena kami di lantai atas, sehingga terasa ada getaran,\" kata Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Azril Apriansyah.Saat gempa terjadi, ia bersama stafnya sedang berada di lantai 7 Gedung Pemkot Batam. Sama dengan Azril, pegawai yang berdinas di Kominfo Pemkot Batam, Mutya juga merasakan getaran selama beberapa detik.Mutya menyatakan pembatas ruangan yang terbuat dari gypsum terasa bergetar. Namun, ia berfikir ada kawan di sebelah ruangan yang sedang bersandar hingga dinding bergoyang.Ia bersama staf di Kominfo lainnya sedang fokus bekerja, sehingga mengabaikan getaran gempa.\"Awalnya enggak \'ngeh\'. Pak Kadis yang sedang berada di atas. Beliau langsung ke ruangan, bilang merasakan gempa,\" kata Mutya bercerita.Menurut dia, sejumlah pegawai ada yang langsung turun ke lantai bawah. Namun, jumlahnya relatif tidak banyak.Sementara itu, gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat membuat warga berhamburan keluar rumah dan menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan.\"Sangat terasa kuat. Kami langsung berhamburan keluar rumah,\" kata salah seorang warga Simpang Empat, Nul.Menurutnya gempa terjadi dua kali. Gempa kedua kalinya lebih kuat dari yang pertama.Informasi yang dihimpun gempa yang terjadi itu membuat pasien yang ada di rumah sakit dan Puskesmas juga berhamburan keluar rumah.Dampak yang terjadi menyebabkan ratusan bangunan rumah dan sejumlah fasilitas umum rusak.Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut terjadi di 0,14 Lintang Utara dan 99,99 Bujur Timur.\"Gempa terjadi di 18 kilometer Timur Laut Pasaman Barat dengan kedalaman 10 kilometer,\" tulis BMKG dalam informasi resminya. (mth) 

Gempa di Pasaman Barat Dirasakan di Semenanjung Malaysia

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 13:10:46 0

Kuala Lumpur, FNN - Gempa bumi yang terjadi di 18 kilometer Timur Laut Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, Jumat (25/2), pada pukul 08:35:51 WIB dengan kedalaman 10 kilo meter dirasakan warga di Semenanjung Malaysia.\"Kami di Putrajaya sudah keluar kantor. Bangunan gempa,\" ujar seorang warga yang bekerja di perkantoran Wilayah Persekutuan Putrajaya.Seorang warga yang tinggal di Kawasan Gombak, Negara Bagian Selangor, Hiro Hizam, mengatakan dirinya juga merasakan adanya gempa. \"Ada merasakan dua sampai tiga kali gempa tadi di Gombak,\" ujar Hiro Hizam.Warga Malaysia bernama Danial Abu Bakar mengatakan gempa juga dirasakan di kawasan Klang dan Kampung Melayu, Sungai Buloh, Negara Bagian Selangor.Gempa juga dirasakan sejumlah warga yang tinggal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.\"Bangunan Afin Bank Jalan Raja Chulan bergoyang. Staf keluar,\" ujar seorang warga yang sempat mem-video-kan para karyawan yang berkumpul di luar bangunan.Warga Indonesia yang tinggal di Bistari Condominium Jalan Putra Kuala Lumpur juga merasakan adanya gempa tersebut.\"Lampu terasa bergoyang-goyang tadi,\" ujar Hariyadi.Warga lainnya Aditya Wirawan juga menyampaikan kalau goyangan gempa agak kencang. Goyangkan gempa juga dirasakan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) dan apartemen Sri Kenny yang berada di sebelah sekolah tersebut.\"Di SIKL juga terasa goyangannya,\" ujar guru SIKL, Maftuhin Wahib. Warga yang bekerja di Menara Kembar Petronas serta Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dilaporkan juga berhamburan keluar dari gedung tempat mereka bekerja.Kantor Meteorologi Malaysia Kementerian Alam Sekitar dan Air dalam pernyataannya menyatakan gempa bumi kuat terjadi di utara Sumatra, Indonesia.Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 telah terjadi di utara Sumatra, Indonesia pada pukul 09:39 pagi, 25 Februari 2022.Pusat gempa bumi tersebut terletak 0.2° Utara dan 100.0° Timur dengan kedalaman 10 kilometer, 76 kilometer Barat Laut dari Payakumbuh, Indonesia.\"Tidak ada ancaman tsunami kepada Malaysia. Gempa dirasakan di bagian Barat Semenanjung terutama di Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor,\" katanya. (mth) 

Puluhan Korban Gempa Pasaman Barat Dirujuk ke RS Yarsi

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 12:36:15 0

Simpang Empat, FNN - Puluhan warga korban gempa di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat , Sumatera Barat yang mengalami luka hingga patah tulang dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat.Direktur RS Yarsi Simpang Empat Meri Erliza di Simpang Empat, Jumat mengaku kewalahan menerima pasien korban gempa karena terbatasnya ruangan dan tenaga yang ada.Akan tetapi pihaknya terus berupaya menangani korban yang dirujuk semaksimal mungkin.Berdasarkan data sementara yang dihimpun di lapangan lokasi terparah akibat gempa yang mengguncang Pasaman Barat berada di Nagari Kajai, Kecamatan Talamau dan Kecamatan Kinali.Ratusan bangunan dilaporkan rusak berat mulai dari fasilitas umum hingga rumah warga. Tidak hanya itu gempa juga merusak ruang pertemuan Balerong di kediaman dinas Bupati Pasaman Barat.Gempa bumi bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Pasaman Barat pada Jumat pukul 08.39 WIB.Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa yang berlokasi di 0.15 derajat Lintang Utara, 99.98 derajat Bujur Timur pada kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami. (mth)

Pasaman Barat Hadapi 15 Gempa Susulan

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 12:07:36 0

Jakarta,FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga Jumat pukul 10.06 WIB sudah terjadi 15 kali gempa susulan setelah gempa dengan magnitudo 6,1 di timur laut wilayah Pasaman Barat, Sumatera Barat, pada pukul 08.39 WIB.Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bambang Setiyo Prayitno dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa magnitudo gempa susulan paling besar 4,2.Dia juga mengatakan bahwa gempa dengan magnitudo 6,1 di timur laut Pasaman Barat diawali dengan satu gempa pendahuluan dengan magnitudo 5,2.Gempa yang pusatnya berada di darat pada kedalaman 10 km di area sekira 12 km timur laut wilayah Pasaman Barat itu menurut BMKG getarannya dirasakan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Bukitttinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Aek Godang, Gunung Sitoli, Pesisir Selatan, Rantau Parapat, Nias Selatan, dan Bangkinang.​​​​​​\"Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan di daerah Pasaman Barat yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami,\" kata Bambang.Dia mengimbau warga yang berada di dekat daerah pusat gempa menghindari dari bangunan yang retak atau rusak serta memeriksa bangunan tempat tinggal untuk memastikan tidak kerusakan yang bisa membahayakan kestabilan bangunan sebelum masuk ke dalam rumah. (mth)

Bupati Pasaman Barat Sebut Ratusan Rumah Roboh Akibat Gempa

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 12:02:01 0

Simpang Empat, FNN - Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat Hamsuardi menyebut ratusan rumah roboh akibat gempa berkekuatan 6,2 yang mengguncang daerah itu pada Jumat.\"Daerah terparah yang mengalami kerusakan yaitu Nagari Kajai di Kecamatan Talamau dan Nagari Kinali,\" kata dia saat dihubungi dari Simpang Empat, Jumat.Menurutnya saat ini Wakil Bupati, Sekda Kabupaten hingga BPBD sedang menuju lokasi yang paling parah untuk melakukan evakuasi dan penanganan lebih lanjut serta mengambil langkah yang diperlukan.Ia mengimbau warga untuk tetap waspada karena masih ada kemungkinan terjadinya gempa susulan. \"Masyarakat diminta tetap tenang dan saling bantu membantu mengatasi bencana ini,\" ujarnya.Bupati mengingatkan apabila terjadi gempa susulan masyarakat diminta untuk keluar rumah mencegah tertimpa bangunan.Untuk tahap awal Pemkab Pasaman Barat membuat posko di Nagari Kajai Kecamatan Talamau karena merupakan daerah yang amat parah.Sementara Bupati Pasaman Barat saat ini menuju Sikabau untuk melihat langsung kondisi di daerah itu. Gempa bumi bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Pasaman Barat pada Jumat pukul 08.39 WIB.Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa yang berlokasi di 0.15 derajat Lintang Utara, 99.98 derajat Bujur Timur pada kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami. (mth)

BPIP Sempurnakan Materi PIP Hakim Dengan Libatkan Berbagai Narasumber

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 11:58:33 0

Jakarta, FNN - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) senantiasa menyempurnakan materi pembinaan ideologi Pancasila (PIP) yang salah satunya melalui diskusi kelompok terpumpun dengan melibatkan beberapa narasumber.Diskusi yang diadakan BPIP melalui Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut, berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, dilakukan secara hybrid di Jakarta, Kamis (24/2).\"Draf standar materi PIP bagi hakim yang telah diterima narasumber itu tidak hanya memuat pengetahuan tentang Pancasila yang bersifat kognitif, tetapi juga bersifat afektif, yakni aktualisasi tindakan para hakim dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara serta memberikan referensi penegakan hukum di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila,\" ujar Direktur Pengkajian Materi PIP Aris Heru Utomo saat membuka acara sekaligus memoderatori diskusi itu.Narasumber yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto, Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie, dan Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Benny Riyanto.Lalu, ada pula Rektor Universitas Diponegoro Semarang Yos Johan Utama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Adji Samekto, Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung Yanto, dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara Sidharta.Aris pun menyampaikan penyusunan materi PIP bagi hakim telah dilakukan sejak Mei 2021 dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari beberapa unsur. Mereka adalah BPIP, hakim Mahkamah Agung, dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Penyempurnaan materi, kata Aris, terus dilakukan dengan melibat para pihak terkait.Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD menyatakan dukungannya atas inisiatif BPIP menyusun materi PIP bagi Hakim.\"Saya sudah membaca (draf materi) dan kesimpulan umumnya, materi itu memang diperlukan. Saya hanya ingin menambahkan dan memberikan penekanan referensi terhadap materi yang sudah dibuat BPIP,\" ujar Mahfud MD.Menurutnya, materi tersebut bernilai penting bagi hakim agar dapat “berhukum” secara konsisten berdasarkan ideologi dan dasar negara Pancasila.\"Berhukum itu mencakup dua hal, yaitu membentuk atau membuat peraturan hukum yang sifatnya normatif dan melaksanakan aturan hukum. Salah satunya adalah penegakan hukum di pengadilan,\" jelas Mahfud.Secara spesifik, Mahfud mengemukakan peran-peran materi PIP. Pertama, kata dia, materi tersebut dibuat agar hakim memiliki kemampuan dan kesadaran untuk membuat putusan yang sesuai dengan Pancasila.Kedua, tambah dia, hakim pun bisa menjaga kejernihan dan kepekaannya terhadap nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang di masyarakat sehingga vonis yang dikeluarkan bernafaskan kebenaran dan keadilan.Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie mengatakan materi PIP bagi hakim menjadi awal yang baik untuk menegakkan hukum berkeadilan yang sesuai Pancasila di Tanah Air.Di samping itu, Jimly pun menyarankan agar tim penulis materi PIP menghimpun semua referensi tentang kehidupan kehakiman. Lalu, tambah dia, perlu pula dipersiapkan instrumen hukum yang sesuai dengan pemberlakuan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila untuk hakim.\"Dengan demikian, akan diperoleh peraturan yang cukup kuat mengikat secara hukum dalam pembinaan ideologi Pancasila bagi hakim,\" ujar Jimly. (mth)

Gempa di Pasaman Barat Getarannya Dirasakan hingga di Wilayah Malaysia

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 11:54:42 0

Jakarta, FNN - Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono mengatakan bahwa gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, getarannya dirasakan pada skala II MMI di wilayah Malaysia.\"Gempa Pasaman ini dirasakan hingga jauh karena memang ground motion-nya cukup kuat dan direspons oleh tanah lunak dan teramplifikasi hingga dapat dirasakan di Malaysia,\" kata Daryono di Jakarta, Jumat.Daryono tidak menyebutkan secara spesifik wilayah Malaysia yang terdampak gempa. Namun, pada peta wilayah Malaysia yang terlihat paling dekat dengan pusat gempa yakni Malaka.Gempa dengan magnitudo 6,1 yang pusatnya berada di darat pada kedalaman 10 km di sekira 12 km timur laut wilayah Pasaman Barat getarannya dirasakan di Pasaman pada skala V MMI, dirasakan oleh hampir semua penduduk dan menyebabkan barang-barang besar bergoyang. Getaran akibat gempa juga dirasakan di wilayah Agam, Bukitttinggi, dan Padang Panjang pada skala IV MMI, jika terjadi pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah dan menyebabkan pintu dan jendela berderik.Di Padang, Payakumbuh, Aek Godang, dan Gunung Sitoli, getaran akibat gempa dirasakan pada skala III MMI, dirasakan nyata di dalam rumah, terasa seakan ada truk berlalu.Selain itu getaran akibat gempa dirasakan di Pesisir Selatan, Rantau Parapat, Nias Selatan, dan Bangkinang pada skala II MMI, dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.Daryono menjelaskan, gempa yang terjadi di wilayah Pasaman Barat merupakan jenis gempa kerak dangkal yang terjadi akibat aktivitas Sesar Besar Sumatera pada Segmen Angkola bagian selatan.Gempa dilaporkan menimbulkan kerusakan pada banyak rumah di Pasaman dan Pasaman Barat.BMKG mencatat hingga pukul 09.35 WIB telah terjadi 15 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,2 setelah gempa dengan magnitudo 6,1 pada pukul 08.39 WIB.BMKG semula menyatakan gempa yang terjadi di timur laut wilayah Pasaman Barat pada Jumat pukul 08.39 WIB magnitudonya 6,2 namun kemudian memutakhirkannya menjadi 6,1. Gempa itu didahului dengan gempa pembuka dengan magnitudo 5,2. Wilayah Pasaman tercatat mengalami gempa merusak dengan magnitudo 7,0 pada 1822, 1892, dan 1926 serta gempa dengan magnitudo 6,1 pada 1971. (mth)

RI-Korsel Perkokoh Kerja Sama Bidang Industri

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 11:44:00 0

Jakarta, FNN - Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) semakin memperkokoh kerja sama di bidang industri, antara lain terkait investasi pengembangan kawasan industri, pengembangan kendaraan listrik, industri kimia, industri baja, transfer teknologi, serta industri perkapalan. “Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama, termasuk penelitian-penelitian dalam pengembangan sektor industri,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko SA Cahyanto lewat keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal tersebut merupakan poin-poin hasil Pertemuan ke-8 Kelompok Kerja bidang Kerja Sama Industri (WIGC) yang dilaporkan pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-I Komite Bersama untuk Kerja Sama Ekonomi RI-Korea (JCEC RI-ROK) di Jakarta. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MOTIE) Republik Korea Moon Sung-wook beserta jajarannya tersebut, serta turut dihadiri Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemenperin selaku focal point WGIC mengangkat beberapa agenda peningkatan kerja sama di bidang industri antara kedua negara, antara lain pengembangan kendaraan listrik (EV) yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kerja sama untuk industri kendaraan listrik meliputi penelitian bersama di bidang pasar kendaraan Micro EV dan komponen pendukungnya, serta menyiapkan infrastruktur charging station. Selanjutnya, di bidang industri logam, telah dilaksanakan kerja sama secara kontinyu sejak investasi Korea POSCO dengan PT Krakatau Steel dalam joint venture PT Krakatau POSCO tahun 2013. Kerja sama ini termasuk dalam upaya merealisasikan target pembangunan proyek klaster industri baja 10 juta ton di Cilegon, Banten.“Kemenperin mendukung realisasi investasi dari Korea agar dapat berlangsung tanpa hambatan dan dapat mendorong kapasitas industri logam nasional,” jelas Eko. Pada sektor industri kimia, perusahaan Lotte Chemical Indonesia melakukan investasi pengembangan kompleks petrokimia baru untuk produksi dengan kapasitas etilin sejumlah 1 juta ton per tahun dan propilin sejumlah 520 ribu ton per tahun. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengawal proyek-proyek raksasa pembangunan industri kimia yang total investasinya mencapai 31 miliar dolar AS. Sementara itu kerja sama penting lainnya terkait dengan transformasi digital, di mana Korsel memiliki keunggulan dan pengalaman dalam mengakselerasi penerapannya pada industri manufaktur. Selain itu kedua negara juga menjalin kerja sama transfer teknologi melalui proyek Agriculture Machinery Technical Center (AMTC). Indonesia mengajukan proyek kerja sama di bawah skema Official Development Assistance (ODA) kepada Korsel atas Proyek AMTC untuk membangun pusat keunggulan pengembangan industri alat mesin pertanian di Institut Pertanian Bogor. “Harapannya Korea dapat menyetujui proposal baru ini. Proyek terdahulu di bawah skema ODA telah berhasil dilaksanakan pada proyek Machine Tools Industry Development Center (MTIDC) yang berlokasi di Institut Teknologi Bandung (ITB),” terang Eko. Kedua negara juga sepakat memanfaatkan momentum Indonesia-Korea Offshore Congress sebagai upaya penjajakan kerja sama perkapalan oleh para pelaku industri kedua negara dalam produksi dan pengembangan desain kapal berteknologi tinggi, seperti LNG Carrier. Menindaklanjuti Pertemuan Tingkat Menteri ini, kedua belah pihak menyepakati melakukan pembahasan yang lebih teknis pada working level. Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri ini diikuti dengan kunjungan Delegasi Korsel didampingi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika ke Pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Cikarang. (mth)

Hubungan NU dan PKB Memanas, Cak Imin Didepak, Yenny Wahid Disiapkan Jadi Ketua Umum

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 11:23:19 0

BULAN Januari 2022 yang lalu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sidoarjo, Bondowoso dan Banyuwangi dipanggil menghadap ke Pengurus Besar (PB) NU, di Jakarta. Pemanggilan itu merupakan teguran keras PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atas tindakan tiga PCNU yang melakukan politik praktis, mendukung Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon presiden 2024.   Apa yang dilakukan PBNU terhadap bawahannya itu terkesan biasa saja. Padahal, sarat dengan seribu isyarat. Biasa, karena PBNU ingin menjaga marwah dan wibawanya sebagai organisasi masyarakat (Ormas) Islam terbesar di Indonesia itu supaya lepas dari politik praktis.  Lepas dalam arti secara lembaga, PBNU dan jaringannya tidak boleh terlibat dalam politik praktis, apalagi dukung-mendukung Capres 2024. Secara pribadi, masing-masing pengurus bebas menyalurkan aspirasi politiknya dan menjatuhkan pilihan politiknya kepada partai mana pun dan kepada siapa pun yang bakal menjadi Capres dan Cawapres 2024.  Ketua Umum PBNU, Yahya Staquf menegaskan, ormas Islam yang dipimpinnya tidak mendukung salah satu parpol atau capres pada Pilpres 2024 mendatang. Ucapannya itu sebagai bentuk penegasan atau pengingat kembali keputusan Muktamar PBNU di Makassar, Maret 2010. Akan tetapi, mengizinkan warga NU bebas memilih partai politik pada Pemilu mendatang. \"Atas nama lembaga PBNU tidak boleh (mendukung parpol atau calon presiden). Tetapi, kalau atas nama pribadi bebas, boleh asal tanggung jawab,\" kata Yahya, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 17 Februari 2022.  Jika diamati, ucapan Yahya itu seakan-akan biasa, menginginkan kembali ke keputusan Makassar. Ucapannya itu seakan mengingatkan semua pihak, terutama kalangan Nahdiyin, supaya organisasi yang didirikan KH. Hasyim As\'ari itu kembali ke khittah-nya. Padahal, dibalik ucapan Yahya itu ada pesan tajam yang ditujukan kepada Muhaimin Iskandar dan PKB-nya supaya tidak menggunakan NU sebagai tempat kampanye. NU jangan dijadikan tempat bernaung politisi PKB. Kalimatnya kira-kira, \"Muhaimin, Anda tidak bisa melakukan manuver politik lewat NU, lewat kiai-kiai NU. Anda jangan coba-coba, saya siap menghadangnya.\" Mengapa seperti itu? Sebab, PKB tidak akan ada apa-apanya tanpa NU dan kiai NU. Sebaliknya, NU tetap jaya dan berkibar, tanpa PKB. Buktinya, PKB kan baru lahir di era reformasi. Pendirinya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketum PBNU yang menjadi Presiden Indonesia keempat bersama beberapa tokoh NU lainnya. NU sudah berdiri sejak 1926, jauh sebelum Indonesia Merdeka. Kembali ke PKB. Ada dugaan PBNU tidak suka dengan manuver Muhaimin Iskandar. Intinya, ia mau dikunci dari berbagai penjuru, sehingga langkah-langkah politiknya terhambat. Muhaimin terus dijegal dan langkah politiknya akan dibegal. NU dan PKB kini sedang bermain api. Padahal, Yahya juga aktivis PKB, meskipun bukan pengurus. Bermain api dalam arti ada bidikan yang lebih panas yang ingin dilakukan Yahya yang merupakan mantan Juru Bicara Gus Dur itu. Yahya dan gerbongnya siap mengambil-alih lokomotif PKB. Sebuah sumber menyebutkan, manuver Yahya dan gerbongnya tidak lain adalah juga merupakan buntut Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung, 22-24 Desember 2021 yang lalu. Ia terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Semua tahu, Muhaimin Iskandar adalah pendukung petahana, Said Aqil Siradj (SAS). Waktu itu, Sekretaris Tim Kerja SAS, Amin Nasution mengklaim SAS didukung 420 suara, terdiri dari 21 PWNU dan 399 PCNU. Akan tetapi, nyatanya kalah. Nah, Muhaimin Iskandar dan barisannya yang umumnya kiai NU yang ada di PKB kini dihadapkan pada masa sulit. Sebab, selain dijegal agar pengurus NU tidak menggadang-gadangnya jadi Capres/Cawapres 2024, juga terancam didepak dari posisinya sebagai Ketua Umum PKB. Skenario ke sana sudah mulai dirancang. Tidak lama lagi, Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB akan diselenggarakan. MLB dianggap penting, mengingat  dalam menjalankan partai, Muhaimin dianggap semena-mena. Masih ingat, pada April 2021 yang lalu sejumlah kader PKB di daerah juga mendesak supaya MLB digelar. Kini, MLB juga dianggap sebagai upaya menyelamatkan partai supaya suaranya tidak semakin tergerus pada Pemilu 2024. Muhaimin Iskandar, selain dinilai semena-mena, juga oligarkis dan nepotisme. Lalu bagaimana skenario kepemimpinan PKB jika MLB dilakukan? Kabarnya, yang akan menjadi Ketua Umum PKB adalah Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri almarhum Gus Dur. Sedangkan yang menjadi Sekjen PKB adalah H Yaqut Cholil Qoumas, yang kini Menteri Agama. Bendahara akan dipegang Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Kita menunggu apa yang sebenarnya terjadi antara NU dan PKB. Sebagai nahdiyin, kita berharap agar NU lebih banyak melayani umat, lebih banyak memikirkan ekonomi dan kesejahteraan umat. Urusan partai, supaya benar-benar diserahkan kepada individu atau pribadi masing-masing.  Hingga editorial ini diturunkan belum ada tanggapan dari PKB. Dua petinggi PKB, Jazilul Fawaiz dan Lukman Hakim belum merespon WA dari FNN.co.id. (*)

Wahai Pejabat, Jaga Mulut!

BY FNN Jum'at, 25 Februari 2022 01:18:58 0

Dan pastinya akan sensitif dan sangat disayangkan ketika kata atau pernyataan itu keluar dari mulut seseorang yang terlanjur menjadi figur publik (public figur). Apalagi jika figuritas itu karena sebuah posisi publik, khususnya para pemimpin negeri. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation  SAMBIL menikmati pergerakan kereta api bawah tanah (Subway) di kota New York saya mencoba membaca beberapa highlights (breaking news) baik domestik maupun di dunia global. Pada tataran global, Rusia saat ini secara membabi buta menyerang Ukrain secara masif. India terus melakukan ragam kezholiman kepada Umat Islam. Uighur dan Rohingya masih dalam penderitaan panjang. Kashmir apalagi Palestina menuju masa depan yang nampak semakin kelam. Dalam negeri tercinta Indonesia juga mengalami berbagai kekisruhan, tidak secara fisik. Tapi secara lisan, tulisan yang melibatkan emosi massa. Terjadi peperangan dahsyat di dunia maya tentang banyak hal. Dari tuduhan membenarkan KDRT oleh seorang penceramah, pengharaman wayang juga oleh seorang da’i dan kounter wayang yang menghina da’i, hingga ke masalah pembesar suara dari masjid-masjid yang ingin diatur oleh Kementrian Agama RI.  Dan semua itu terjadi di saat masyarakat mengalami tingkatan emosio dan sensitifitas yang kritis. Semuanya dipicu juga oleh banyak hal. Dari pandemi yang belum juga berakhir, tergantung “tendensi” (kecenderungan) menempatkannnya (kadang naik, tiba-tiba biasa saja, lalu mendadak naik lagi). Hingga ke berbagai kebijakan publik yang dianggap semena-mana dari para pengambil kebijakan. Dari Mas’udi Omnibus law, UU IKN, hingga ke meningginya harga minyak goreng yang menghilang dari pasar secara mendadak.  Dan runyamnya lagi karena di tengah situasi yang tidak menentu dengan suasana emosional itu, seorang pejabat tinggi negara memberikan komentar yang bagaikan menyiram bensin ke tengah kobaran api.  Di sinilah ironisnya, tidak jarang yang juga sering menjadi pemicu ragam kekisruhan dan kemarahan itu karena pemegang otoritas negeri (pejabat) yang seharusnya menjadi tauladan justeru tidak mampu mengontrol pernyataan-pernyataannya yang insensitif.  Benarlah kata sebagian orang bijak: kata itu bisa jadi air yang menyejukkan. Tapi juga bisa jadi api yang membakar.  Hakikat inilah diingatkan secara tersirat tapi tegas oleh beberapa ayat Al-Quran. Dua ayat yang ingin saya kutip di bawah ini saya kira mewakili urgensi seseorang menjaga kata atau pernyataan.  Ketika Allah bersumpah dengan lisan dan bibir: ولسانا وشفتين (dan demi lidah dan dua bibir) para Ulama mengungkapkan bahwa salah satu maksud terpenting dari ayat itu adalah Urgensi menjaga kata-kata atau pembicaraan.  Demikian juga ketika Allah menggandengkan beberapa hal pokok kehidupan manusia di awal Surah Ar-Rahman. Satu yang terpenting di antaranya adalah urgensi membangun komunikasi yang tidak saja benar. Tapi juga berkesesuaian (proporsional), termasuk di dalamnya menjaga sensitifitas objek pembicaraan.  علمه البيان (Allah mengajarkan al-bayaan) oleh sebagian ulama dimaknai sebagai ekspresi sosial menusia dengan alam sekitarnya. Termasuk di antaranya urgensi menjaga kata dan pembicaraan.  Rasulullah SAW sendiri bahkan menjamin syurga bagi siapa yang mampu menjaga lisannya. Ini sekaligus menandakan urgensi berhati-hati dalam berkata atau berbicara. Karena benar juga kata orang bijak: sebuah kata dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh sebuah jarum (ينفذ ما لا ينفذ الابرة) Dan pastinya akan sensitif dan sangat disayangkan ketika kata atau pernyataan itu keluar dari mulut seseorang yang terlanjur menjadi figur publik (public figur). Apalagi jika figuritas itu karena sebuah posisi publik, khususnya para pemimpin negeri. Pemimpin itu katanya didengar. Baik dalam makna positif (diikuti) atau dalam makna negatif (ditolak). Tapi intinya kata-kata Pemimpin itu didengar oleh publik dan karenanya kerap menimbulkan kekisruhan dan kemarahan.  Contoh terdekat yang sering saya sampaikan selama ini adalah Donald Trump. Sebelum menjadi Presiden Amerika Donald Trump sering memberikan statemen atau pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Tapi ketika itu tidak terlalu menimbulkan “pubic damage” (kerusakan umum) yang terasa. Bahkan saya sendiri pernah berkesempatan menemuinya ketika memberikan statemen yang sangat tidak bersahabat dengan Islam. Tapi semua itu terasa biasa saja. Berlalu tanpa ada dampak yang terlalu berarti. Berbeda ketika Trump telah terpilih jadi presiden. Kata-katanya walaupun itu nampak kecil ternyata memiliki dampak besar di benak banyak rakyat Amerika. Pernyataan Trump misalnya bahwa “Islam hates us” atau “Islam membenci kita” membawa dampak destruktif yang luar biasa. Akibat statemen-statemen Donald Trump yang ugal-ugalan begitu banyak warga Amerika yang mengambilnya secara hitam putih sehingga terbangun ketakutan, kecurigaan, bahkan ketakutan dan kebencian kepada agama ini.  Di sinilah saya ingin mengingatkan kepada semua jajaran kepemimpinan di tanah air, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan pada skala apapun untuk menjaga mulut (pernyataan-pernyataan). Karena begitu kata atau pernyataan itu keluar ke publik menimbulkan kegelisahan, keresahan, kekisruhan, kemarahan dan perdebatan yang membawa kepada permusuhan dan perpecahan di antara sesama. Ada baiknya para pejabat negeri untuk sadar bahwa kata atau pernyataan mereka itu memiliki dampak yang besar, sekaligus pertanggung jawaban besar dunia akhirat. Di dunia akan direspon oleh publik. Jika baik akan disanjung. Tapi jika salah dan tidak sensitif akan menimbulkan kekisruhan dan kemarahan.  Yang paling berbahaya dari pernyatan para pejabat adalah ketika diterima publik sebagai bentuk kezholiman dan upaya belah bambu. Usaha membangun toleransi dan kesatuan akan ambruk karena perilaku dan ucapan pejabat yang semborono.  Ingat, di akhirat kelak akan ada dipertanggung di hadapan yang Maha Pemilik Hari Pengadilan (Malik yaumiddin). Para pejabat itu harus sadar dengan  sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat maka hendaknya berkata yang baik atau diam”.  Dan ada baiknya para pejabat itu ingat kembali seruan: kerja, kerja, kerja! Jangan terlalu banyak ngomong. Apalagi tentang hal yang tidak didasari keilmuan yang cukup dan kemampuan komunikasi amburadul.  Akhirnya pejabat dituntut mampu membuat kebijakan-kebijakan publik yang penting dan membawa manfaat umum ke publik. Pengaturan suara dari masjid baik itu azan, sholawat, dan lain-lain ada kebijakan yang tidak perlu.  Azan, lonceng, dan semua suara-suara dari rumah ibadah telah menjadi tradisi kehidupan masyarakat yang telah diterima. Apalagi disadari bahwa itu kegiatan ritual agama yang diakui. Karenanya yang perlu adalah “penerimaan” (acceptance) melalui saling memahami (understanding) dan menghormati (respect). Itulah esensi toleransi.  Jika hal-hal seperti ini diatur secara formal maka tidak perlu lagi toleransi antar Umat beragama. Karena memang yang demikian sudah sebuah pengaturan formal dari otoritas.  Dan kalau alasan pengaturan ini adalah menjaga “perasaan” mereka yang berbeda maka ini runyam bagi upaya membangun relasi harmoni antar Umat ke depan. Ketika umat Kristiani akan bangun gereja, atau beribadah di sebuah lokalitas haruskah dibatasi karena ada perasaan tidak enak dari warga lain?  Karenanya sebelum membuat kebijakan berpikirlah. Dan yang terperpenting cari masukan dari semua stakeholder (tokoh agama khususnya) biar tidak nampak otoriter. Kecuali memang kalau ingin dianggap kuat dan “pintar” untuk menutupi kebalikannya.  Lelah bangsa ini dijadikan ribut oleh sebagian pejabatnya sendiri!  NYC Subway, 24 Februari 2022. (*)    

Ketua Delegasi Indonesia Sebut Empat Topik Akan Dibahas di Y20 2022

BY FNN Kamis, 24 Februari 2022 21:55:34 0

Jakarta, FNN - Ketua delegasi Indonesia di Forum Youth 20 (Y20) Italia 2021 Puteri Komarudin mengatakan empat topik kepemudaan akan dibahas di Forum Y20 2022, salah satunya tentang keberagaman dan inklusi.Dalam acara \"West Java Urban 20 Talks: Kota, Desa dan Pemuda di Era Digital\" yang disiarkan secara daring di Jakarta, Kamis, Puteri mengatakan topik yang pertama adalah tentang ketenagakerjaan pemuda dan sejumlah isu akan dibahas, antara lain terkait jaring pengaman sosial.\"Terutama untuk rekan-rekan kita yang bekerja di sektor informal,\" kata dia.Isu lain dalam topik itu adalah bagaimana pemuda bisa lebih terlibat di sektor wirausaha sosial.Topik berikutnya adalah mengenai planet bumi yang berkelanjutan dan layak huni, yang meliputi isu yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.\"Tentang bagaimana kita bisa melindunginya. Juga terkait ekonomi sirkular serta pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan,\" kata Puteri.Transformasi digital juga akan menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas di forum Y20. Puteri menganggap topik tersebut sangat menarik karena sangat relevan dengan banyak hal yang terjadi pasca-COVID-19.\"Di mana kita akan membahas tentang tata kelola digital dan bagaimana pemuda bisa berkontribusi di situ, dan juga transformasi digital di dunia finansial,\" katanya menjelaskan.Sementara itu, topik keempat yang akan dibahas adalah mengenai keberagaman dan inklusi. Beberapa isu yang akan diusung antara lain adalah tentang partisipasi pemuda yang inklusif melalui pendidikan dan upaya untuk mendorong pemuda untuk lebih aktif di sektor ekonomi kreatif. (mth)

China Ingatkan Warganya di Ukraina Agar Tidak Keluar Rumah

BY FNN Kamis, 24 Februari 2022 21:51:02 0

Beijing, FNN - Pemerintah China mengingatkan warga negaranya di Ukraina agar tidak keluar rumah di tengah situasi mencekam setelah negara itu diinvasi oleh Rusia.\"Jika terjadi kekacauan dan situasi tidak terkendali, terutama jika ada kerusuhan serius di kota, keluar ke jalan (Anda) bisa menjadi sasaran serangan dan lalu lintas bisa diblokir. Oleh sebab itu, yang terbaik adalah tinggal di dalam rumah dan menjauh dari jendela dan kaca agar tidak mengalami luka-luka,\" demikian peringatan Kedutaan Besar China di Ukraina, Kamis.Kedutaan juga meminta warga dan pelaku usaha asal China untuk tetap tenang dan memastikan keselamatannya.Jika melakukan perjalanan jauh, kedutaan mengingatkan agar warga memastikan ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan mereka di sepanjang rute perjalanan.Kedutaan terus memantau perkembangan situasi di Ukraina.Ledakan terjadi di berbagai kota di Ukraina setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di Ukraina timur pada Kamis.Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Zhang Jun menyerukan semua pihak yang terlibat dalam krisis Ukraina menahan diri guna menghindari eskalasi krisis lebih lanjut.\"China percaya pintu untuk mencari jalan damai bagi Ukraina masih belum sepenuhnya tertutup. Untuk menghindari konflik lebih lanjut China akan terus mendorong pembicaraan damai,\" ujarnya dikutip media China.Menurut dia, konflik di Ukraina memiliki catatan sejarah yang rumit dan perkembangan situasi yang terjadi merupakan dampak dari berbagai faktor yang sangat kompleks. (mth)

Pemkab Bone Bolango Akan Kembangkan Wisata Pantai Kurenai

BY FNN Kamis, 24 Februari 2022 20:47:00 0

Gorontalo, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, akan mengembangkan objek wisata pantai Kurenai di Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli di Gorontalo, Kamis, mengatakan pemerintah daerah terus berusaha mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).\"Pemerintah daerah akan terus berusaha mempercantik pantai-pantai yang berada di wilayah Bone Bolango. Salah satu di antaranya Pantai Kurenai,\" ujarnya.Merlan mengungkapkan pada Maret 2022 nanti akan ada investor datang untuk melakukan survei terkait rencana mempercantik Pantai Kurenai tersebut.\"Jika tak ada halangan, awal Maret investor akan datang untuk melihat Pantai Kurenai. Mereka akan buka restoran hingga hotel di pantai tersebut. Semua akan ditata menjadi indah seperti di Bali,\" Kata Merlan Uloli.Ia menjelaskan investor yang akan datang tersebut bukan semata-mata untuk memonopoli. Pantai Kurenai nantinya akan dibangun hotel dan restoran.\"Bagi masyarakat yang memiliki perahu atau UMKM akan diberikan tempat untuk sama-sama menikmati hasil pariwisata di sini,\" kata dia.Pemerintah daerah, kata Merlan, merencanakan hal itu, karena melihat pemanfaatan sektor pariwisata di wilayah Pantai Kurenai tersebut masih kurang maksimal.Hal ini bisa dilihat dari segi kebersihan, tata ruang di kawasan pantai, fasilitas hingga kuliner. Selain itu juga tentunya orang-orang akan mencari tempat rekreasi yang indah dan menarik.\"Di Pantai Kurenai ini juga akan disediakan tambatan perahu. Kalau ini segera dibangun insya Allah tahun depan sudah selesai. Saya yakin semua itu akan terwujud asalkan masyarakat mendukung pemerintah bersama-sama membangun daerah ini,\" ujarnya. (mth)

Pengamat Politik Ingatkan Sosialisasi Pemilu 2024 Harus Diintensifkan

BY FNN Kamis, 24 Februari 2022 20:25:25 0

Purwokerto, FNN - Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Ahmad Sabiq mengingatkan sosialisasi Pemilu 2024 harus diintensifkan guna meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat.\"Masih ada waktu sekitar dua tahun untuk melakukan sosialisasi pemilu, waktunya sangat cukup sekali untuk melakukan sosialisasi dan mempersiapkan segala tahapan untuk membuat terobosan pada saat pelaksanaan,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Kamis.Pengajar di FISIP Unsoed itu menambahkan sosialisasi pemilu perlu menyasar semua kalangan termasuk juga kelompok rentan, masyarakat yang tinggal di pedalaman dan juga generasi milenial atau pemilih pemula.\"Pemilih pemula perlu juga mendapatkan perhatian, kelompok milenial pada saat ini juga banyak mencermati perkembangan politik dan kondisi kebangsaan hanya saja memang media yang banyak digunakan adalah media sosial. Sehingga penyelenggara pemilu harus masuk ke media sosial. Menyapa anak-anak muda sesuai dengan situasi perkembangan zaman,\" tuturnya.Sabiq juga mengatakan sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu pada Pemilu 2019 sudah sangat baik, kendati demikian hal tersebut perlu diperkuat lagi pada Pemilu 2024 agar jumlah partisipasi masyarakat juga makin meningkat.\"Konten-konten yang sudah baik di masa sebelumnya dipertahankan dan kemudian ditingkatkan karena yang namanya kreatifitas selalu berkembang sesuai perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan karena nanti tidak akan diperhatikan,\" ucapnya.Dia juga mengingatkan mengenai pentingnya menggencarkan program pendidikan pemilih bagi masyarakat untuk memberikan bekal kognisi yang memadai tentang politik dan kepemiluan.\"Pendidikan pemilih juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman dari calon pemilih untuk memenuhi peran kewarganegaraan dalam menyukseskan pesta demokrasi,\" ujarnya.Menurut dia program sosialisasi dan program pendidikan pemilih sangat memiliki peran strategis bagi suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi.\"Karena pesta demokrasi yang berkualitas bukan hanya ditentukan oleh proses pemilihan yang transparan, jujur dan adil, namun juga tidak bisa dilepaskan dari adanya pemilih yang berkualitas. Yakni pemilih yang sadar akan arti penting dirinya dalam pemilu,\" tambahnya. (mth)

Anggota DPR Desak Kebijakan DMO dan DPO Minyak Sawit Mentah Dievaluasi

BY FNN Kamis, 24 Februari 2022 20:13:07 0

Jakarta, FNN - Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mendesak Pemerintah untuk segera mengevaluasi kembali kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya.Menurut Sihar Sitorus, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, evaluasi diperlukan karena setelah hampir sebulan kebijakan tersebut diberlakukan, kelangkaan atau krisis minyak goreng terus terjadi di Indonesia.\"Setelah hampir satu bulan, tidak terlihat efektivitas dari kebijakan Pemerintah tersebut, justru kelangkaan minyak goreng yang terus terjadi,\" ujarnya.Lebih lanjut, Sihar pun menyampaikan tujuan diberlakukannya DMO, yaitu kebijakan yang mewajibkan pemasokan kebutuhan barang dalam negeri.Ia menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan agar stok minyak sawit mentah tetap tersedia sebagai bahan baku minyak goreng.Di samping itu, tambah Sihar, DMO juga bertujuan menekan harga jual minyak sawit mentah dan minyak goreng di bawah harga pasar melalui kebijakan DMO CPO 20% dan DPO atau kewajiban harga domestik sebesar Rp9.300 per kilo.Lalu, ada pula penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng Rp11.500 sampai Rp14.000 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022.\"Yang terjadi justru sebaliknya, kegiatan arbitrase harga di mana saat ini masyarakat malah membeli minyak goreng dengan harga murah. Hal itu dilakukan dengan tujuan menjual kembali dengan harga pasar,\" kata Sihar.Di sisi lain, Sihar juga mengamini kelangkaan minyak goreng terjadi karena adanya dugaan penimbunan stok.Selain itu, menurutnya, kebijakan DMO justru terkesan memotong insentif produsen dengan pematokan harga melalui kebijakan DPO tanpa mengeluarkan biaya subsidi kepada produsen, seperti petani hingga distributor. Hal tersebut, kata dia, ditempuh dengan tujuan agar produsen berproduksi.\"Melalui kebijakan DMO ini, Pemerintah justru terkesan memotong insentif produsen. Seharusnya, ada subsidi, jadi produsen melalui subsidi itu dapat menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat atau keluarga yang membutuhkan,\" terangnya.Selanjutnya, Sihar juga menegaskan penerapan kebijakan DMO dan DPO oleh Pemerintah sangat berdampak terhadap harga minyak sawit mentah di skala internasional, seperti di Malaysia yang mengalami kenaikan harga sebesar 8,1 persen per bulan.Dengan demikian, Sihar merasa khawatir apabila kebijakan tersebut tidak segera dievaluasi, kelangkaan minyak goreng akan terus berlanjut.Tidak hanya itu, ia juga mengkhawatirkan upaya Pemerintah mewujudkan harga minyak goreng yang terjangkau akan menjadi sulit ketika kebijakan tersebut tidak kunjung dievaluasi. (mth)

Ridwan Kamil Dukung Kepri Peroleh Manfaat Pengelolaan Hulu Migas

BY FNN Kamis, 24 Februari 2022 19:55:25 0

Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) mendukung agar Kepulauan Riau bisa merasakan manfaat yang sama dari PI 10 persen pengelolaan hulu migas.\"Saya ingin Kepulauan Riau sukses (mendapatkan manfaat dari kebijakan PI 10 persen pengeolaan hulu migas daerah). Kita lagi mengawal provinsi yang lain juga karena itu hak kita di daerah,\" kata Ridwan Kamil seusai menerima Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis.Dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai percepatan pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor migas.Salah satu poin yang dibahas adalah mengenai pentingnya kebijakan dan penerapan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan hulu migas bagi daerah.Apalagi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi migas yang besar karena ada beberapa blok migas yang dikelola di sana.Kang Emil mengatakan, ada banyak manfaat yang didapat bagi daerah dengan PI 10 persen pengelolaan hulu migas ini. Contohnya, Pemda Provinsi Jabar mendapatkan tambahan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH).DBH ini bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Misalnya, 0,5 persen dari DBH dapat digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hulu migas.\"Karena kami memang berhasil duluan. Saya menugaskan PT Migas Hulu Jabar (BUMD) mendampingi daerah-daerah yang butuh asistensi,\" kata Kang Emil.Ia pun berpesan kepada Kepulauan Riau untuk lebih aktif dalam memperjuangkan kebijakan PI 10 persen karena beberapa kontraktor seringkali tidak terbuka terhadap data lifting migas.\"Kontraktor cenderung tak mau bagi-bagi rezeki. Karena 10 persen itu kan lumayan, kita harus lebih cerewet dan lebih pro aktif dengan berbagai intonasi bahasa dan sebagainya,\" ujar Kang Emil. (mth)

Jaminan Kebijakan “Mentang-Mentang”

BY FNN Kamis, 24 Februari 2022 12:31:59 0

 “Saya sendiri juga masih bertanya, apa Presiden memang tidak tahu atau tahu tapi setelah dapat respon, langsung diubah. Minta direvisi lagi,” sindir Jumhur Hidayat. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN DOKTOR Muhammad Said Didu, Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, mempertanyakan soal penahanan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek oleh Pemerintah. Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber “GELORA Talks” Edisi ke-35 di GELORA TV, Rabu sore (23/2/2022). “Dana itu diinvestasikan ke Surat Utang Negara (SUN),” ungkap Said Didu kepada peserta. Apalagi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan resminya pada Kamis (17/2/2022), sudah mengakuinya. BPJS Ketenagakerjaan melaporkan total dana program JHT mencapai Rp 375,5 triliun pada 2021, naik sekitar 10,2 persen dari tahun sebelumnya. Sebagian besar dana tersebut ditempatkan sebagai SUN untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggoro pun merinci, 65 persen dana JHT diinvestasikan pada obligasi dan surat berharga yang 92 persen di antaranya merupakan SUN. Kemudian, 15 persen dana ditempatkan pada deposito yang 97 persennya berada pada Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selanjutnya, 12,5 persen ditaruh pada saham yang didominasi pada saham blue chip, yang termasuk dalam indeks LQ45. Lalu, 7 persen diinvestasikan pada reksa dana di mana reksa dana tersebut berisi saham-saham bluechip yang juga masuk dalam LQ45. Terakhir, sebanyak 0,5 persen ditempatkan pada properti dengan skema penyertaan langsung. “Dengan demikian, dapat dikatakan portofolio investasi jaminan hari tua aman dan likuid,” kata Anggoro. Sepanjang 2021, hasil investasi dana JHT mencapai Rp 24 triliun. Adapun, total iuran JHT mencapai Rp 54 triliun dengan pembayaran klaim JHT Rp 37 triliun yang sebagian besar ditutup dari hasil investasi pembayaran klaim. “Dengan demikian, dana JHT dapat berkembang dengan baik dan tidak terganggu dengan pembayaran klaim,\" jelasnya. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan pencairan JHT secara penuh baru bisa dilakukan peserta yang berusia 56 tahun mulai 4 Mei 2022. Padahal, pada aturan sebelumnya, manfaat JHT dapat diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program JHT yang merupakan revisi Permenaker 19 Tahun 2015 ini, justru memantik reaksi penolakan keras dari kalangan buruh. Karena, pencairan JHT tidak bisa langsung dilakukan peserta yang mengundurkan diri dari perusahaan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kalangan buruh menolak perubahan itu karena dinilai memberatkan. Sebagai bentuk penolakan, mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Rabu (16/2/2022). Penolakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu juga dilakukan di laman change.org. Hingga Sabtu, 19  Februari 2022 setidaknya sudah ada 421.111 orang yang menandatangani petisi online. Said Didu mengomentari penahanan dana JHT yang dilakukan pemerintah itu untuk membeli SUN guna menutupi kekurangan APBN. Tapi sebaliknya, pemerintah memastikan, tidak menggunakannya untuk membeli SUN. Padahal, pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah mengakui, mayoritas dana JHT diinvestasikan untuk membeli SUN guna mengatasi kekurangan APBN. Hal ini, membuat Bank Indonesia (BI) saat ini sudah semakin diawasi oleh IMF dengan peringatan pada beberapa waktu lalu. Alhasil, BI tidak dapat lagi meluncurkan dana untuk APBN. Said Didu menilai, hal ini membuat semakin banyak pembenaran terkait penahanan dana JHT oleh pemerintah. Menurutnya, semakin banyak pembenaran yang dibuat pemerintah untuk menahan JHT pekerja,” ungkap Said Didu sebelumnya dalam cuitan Twitter @msaid_didu, pada Sabtu, 19 Februari 2022. Terdapat hal yang tidak senada dengan sejumlah pihak terkait, yang membuat Said Didu memberikan sejumlah indikasi. Ada indikasi kecurangan yang, menurutnya, dilakukan pemerintah. “Semakin terindikasi, dana JHT pekerja sudah diinvestasikan di instrumen keuangan yang tidak likuid, termasuk SUN,” jelasnya. Apalagi, Dirut BPJS Ketenagakerjaan sudah mengakui kalau dana itu sudah masuk ke SUN. Selain itu, Said Didu juga menyebutkan indikasi lainnya bahwa likuiditas SUN tersebut tengah sulit. BI saat ini telah dilarang (IMF) untuk membeli SUN karena melenceng dari fungsinya sebagai Bank Indonesia. Sementara itu, indikasinya yang terakhir, yaitu pemerintah menghadapi masalah pembayaran hutang, termasuk pembayaran SUN. Dalam GELORA Talks dengan narasumber lain seperti, DR. Fuad Bawazier (Menteri Keuangan 1998) dan Jumhur Hidayat (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia-KSPSI), pun mempertanyakan kebijakan penahanan JHT oleh Pemerintah itu.  Menurut Said Didu, ini bukan anti klimaks. Kemungkinan seperti ini bisa terjadi lagi. “Sejak awal saya katakan, penahanan JHT itu terkait dengan SUN. “Hari ke-4 Direktur BPJS Ketenagakerjaan mengakui, tersimpan di SUN,” tegasnya. Tidak hanya itu. Said Didu juga mengatakan, Dana Haji, BPJS Kesehatan, maupun ASABRI, ada di situ. “Saya memaklumi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Tapi sayangnya, kebijakan itu justru merugikan rakyat,” tuturnya. SUN terakhir itu sangat tidak laku. “BI sudah beli 1000 triliun lebih. Berarti hampir 50 persen SUN itu dipegang oleh BI,” ungkap Said Didu. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi bisa terjadi kalau ada uang masuk. Kalau hutang banyak dari luar negeri, berbeda. “Isu JHT ini belum selesai. Ini masa-masa sulit,” lanjutnya. Said Didu mengaku, tidak pernah mengritik menteri, karena ini bukanlah kebijakan menteri. Tapi ada hasil keputusan tertinggi. Ini kebijakan fiskal pemerintah untuk menyelamatkan masalah fiskal yang sedang dihadapi. Bagi Fuad Bawazier, solusi fiskalnya gampang saja, hentikan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, ditunda. Bahkan, seperti Kereta Cepat kalau sudah jadi, akan mangkrak. “Stop belanjanya, ya di-stop dulu. Memangnya kalau KC jalan, apa itu ada pengaruhnya. Saya kira gak ada,” tegas Fuad Bawazier. “Pembangunan IKN juga saya kira tidak perlu. Nanti juga akan mangkrak. Jadi, pengeluaran-pengeluaran seperti itu kalau perlu di-stop. Mengurangi beban utang. Mengurangi potensi ledakan,” tambahnya. Dalam menghadapi force major ini, kebutuhannya yangg mendesak itu sekarang. Belum yang 56 tahun. Itu kalau force major-nya berkali-kali. Kalau tidak diberikan, ya sebaiknya BPJS sajalah yang menerangkan. “Uangnya dipake kemana, dan lain-lain. Menurut saya, tidak 20 persen, 30 persen, 40 persen, ya berikanlah seluruhnya. Gak usah dipotong-potong. Jadi, gak usah spt itu,” saran Fuad Bawazier. Ekonomi itu harus baik sekarang, hari ini, besok dan seterusnya. Jangka panjangnya itu harus baik. Kalau ini dilakukan pemerintah ya buruh akan tenang. Kalau tidak, ya bagaimana. Buruh itu butuhnya sekarang ini. “Saya cuma ingetin saja, pemerintah selalu merasa baik-baik saja. Padahal, sebetulnya tidak. Posisinya berat. Dan, nanti kalau luar negeri melakukan gerakan-gerakan akan terasa dampaknya,” lanjutnya. Jumhur Hidayat menilai, kebijakan JHT tersebut sangat tidak masuk akal. Jangan dikira hanya sekedar soal UMP. Setinggi-tinggi gaji, juga akan kena kebijakan ini. “Saya sendiri juga masih bertanya, apa Presiden memang tidak tahu atau tahu tapi setelah dapat respon, langsung diubah. Minta direvisi lagi,” sindir Jumhur Hidayat. Terakhir, Presiden Joko Widodo memang meminta supaya Permenaker yang membuat gaduh para pekerja itu direvisi lagi.    Jumhur Hidayat menilai, yang dilakukan Pemerintah sekarang ini adalah kebijakan mentang-mentang. “Mentang-mentang mereka berkuasa, apapun kebijakan akan dilakukan. Termasuk soal JHT ini,” lanjutnya. Benar ungkapan Jumhur Hidayat. Mumpung berkuasa, JHT pun dijadikan jaminan Surat Utang Negara! (*)

Putin Izinkan Operasi Militer Khusus di Wilayah Donbass Ukraina

BY FNN Kamis, 24 Februari 2022 12:22:38 0

Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan operasi militer khusus di wilayah Donbass Ukraina pada Kamis dini hari dan mengatakan kepada militer Ukraina agar mereka menjatuhkan senjata dan pulang ke rumah.Melalui pidato khusus yang disiarkan stasiun TV pemerintah Rusia, Putin mengatakan Rusia tidak mempunyai pilihan selain membentengi diri terhadap apa yang disebutnya sebagai ancaman dari Ukraina modern.Belum diketahui pasti bagaimana cakupan operasi militer Rusia. Wartawan Reuters di ibu kota Ukraina, Kiev, mendengar ledakan seperti tembakan mortir dari kejauhan.Putin menegaskan Rusia akan langsung merespons jika ada pasukan asing yang berupaya menghalangi aksinya. Dia juga mengatakan bahwa Moskow akan berusaha melakukan de-militerisasi dan \'de-Nazi-fikasi\' Ukraina.Pernyataan Putin itu muncul setelah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Rusia telah menempatkan hampir 150.000 tentara di dekat Ukraina dan setelah kelompok separatis pro-Rusia meminta bantuan militer kepadanya untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai agresi Ukraina yang semakin berkembang.Kiev membantah agresi semacam itu. \"Semua tanggung jawab atas pertumpahan darah akan ada di hati nurani rezim berkuasa di Ukraina,\" kata Putin. (mth)

Muhadjir: Saya Suka Ajaran Bung Karno Sejak Anak-anak

BY FNN Rabu, 23 Februari 2022 15:03:56 0

Surabaya, FNN - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sejak masa anak-anak sudah mengenal ajaran Bung Karno melalui majalah berbahasa Jawa Panjebar Semangat. Muhadjir mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor redaksi majalah berbahasa Jawa Panjebar Semangat (PS) di Jalan Gedung Nasional Indonesia No. 2 Surabaya, Selasa, 22 Februari 2022. Kedatangan Muhadjir jauh dari kesan formal. Ia bersama seorang ajudan, seorang protokoler dan dua juru kamera. Turun dari mobil, Muhadjir  tak segera masuk ruangan.  Ia sempat mengamati gedung yang dipakai sebagai kantor redaksi dan tata usaha media cetak yang terbit pertama kali tanggal  2 September 1933 itu.  \"Sejak dulu kantornya memang di sini ya?\" katanya. Pemimpin Umum Panjebar Semangat Arkandi Sari yang menyambut kedatangan mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menjelaskan bahwa redaksi pindah ke gedung tersebut sejak 1970 atau setelah perusahaan mampu membeli gedung sendiri. Sebelumnya redaksi, tata usaha dan percetakan menempati bekas  gedung N.V. Bank di sebelahnya. \"Gedung itu masih kami fungsikan sebagai percetakan,\" tutur Arkandi. Sampai di ruang tamu Muhadjir menanyakan seputar operasional majalah, baik jumlah oplah, jumlah karyawan dan wilayah peredarannya. Muhadjir lalu menuturkan bahwa Panjebar Semangat merupakan bacaannya saat masih usia anak-anak di Madiun sekitar 1960-an. Menurut dia, ayahnya, Soeroya, seorang guru sekolah dasar (pensiun sebagai Kepala Sekolah SDN Klitik, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun) sering membawa pulang majalah PS dari kantor. Di rumah Muhadjir mengaku sering melahap habis semua kontennya.  \"Dulu itu ada rubrik mengenai ajaran-ajaran Bung Karno (yang diterjemahkan ke bahasa Jawa), saya paling suka itu,\" kata Muhadjir. Lantas dia menanyakan apakah ada bundel majalah PS tahun 1960-an. Kebetulan Karena PS punya bundel sejak 1937 sampai 2022.  Ia kemudian mencari rubrik tentang ajaran Bung Karno yang pernah dibacanya saat masih anak-anak. Saat rubrik yang dicari ditemukan Muhadjir bilang, \"Nah bener kan. Ya iki sing biyen tak waca. (Nah, benar kan. Ya ini dulu yang saya baca),” katanya. Berkat sering membaca Panjebar Semangat itulah, kata Muhadjir, ia lancar berkomunikasi dengan bahasa Jawa, baik ngoko maupun krama inggil. Sehingga, menurutnya, sedikit banyak Panjebar Semangat mempengaruhi pembentukan karakternya. Muhadjir pun langsung menyatakan berlangganan tiga eksemplar tiap minggu selama dua tahun. Bahkan biaya langganan dan ongkos kirim itu ia bayar di muka. \"Nanti kirimkan langsung ke kantor saya (Kemenko PMK),\" kata dia. Tak hanya berlangganan, Muhadjir juga menyerahkan bantuan untuk operasional majalah. Ia berharap majalah yang didirikan Dr Soetomo, pahlawan nasional pendiri Boedi Oetomo itu bisa terus terbit. \"Regenerasi pembaca penting untuk kelangsungan hidup majalah ini,\" ujar Muhadjir. (mth/ANO)

Jelang Putusan MK, LaNyalla Ajak Bangsa Indonesia Berdoa

BY FNN Rabu, 23 Februari 2022 13:21:08 0

Surabaya, FNN - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus gugatan presidential threshold (PT) 20 persen Kamis (24/2/2022) besok. Putusan tersebut akan dibacakan atas gugatan 6 pihak, selain pihak lain yang masih belum diputus dalam perkara yang sama.  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai tokoh yang juga mendorong penghapusan presidential threshold mengajak semua bangsa Indonesia untuk bermunajat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar para Hakim MK berpihak kepada nurani dan melihat keinginan kebanyakan rakyat agar PT dihapus.  “Saya percaya Hakim MK pasti orang-orang yang beragama dan taat. Sehingga tidak dapat diintervensi oleh oligarki yang ingin mempertahankan adanya PT. Dan Hakim MK pasti juga melihat banyaknya antrian penggugat dalam perkara ini. Karena bukan hanya 6 pihak, tapi masih banyak di belakang dan yang baru akan daftar,” ujar LaNyalla di sela agenda Reses DPD RI di Surabaya, Rabu (23/2/2022).  Itu artinya, sambung LaNyalla, rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini tidak menginginkan adanya ambang batas pencalonan yang membatasi kemunculan putra-putri terbaik bangsa ini.  “Tetapi tugas kita memang ikhtiar dan berdoa. Karena Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, apabila kaum tersebut tidak memiliki keinginan untuk berubah. Dan selain ikhtiar, Allah SWT juga meminta kita untuk berdoa kepada-Nya dengan kesungguhan,” tandasnya. Dalam siaran pers yang diterima FNN.co.id, LaNyalla yakin Allah SWT pasti akan mengabulkan doa setiap hamba-Nya. Apakah seketika, atau nanti. Apalagi doa yang jelas untuk kemaslahatan bangsa dan negara.  “Kita juga harus ingat, negeri ini lahir penuh dengan darah para syuhada. Dan negeri ini juga negeri para Waliyullah. Jangan menyepelekan dan meremehkan keinginan rakyat, apalagi dengan mendzolimi rakyat,” urainya.  Karena, sambungnya, yang marah bukan rakyat, tapi Allah SWT. Dan balasan Allah SWT itu pasti. Bisa seketika, bisa juga nanti. Tidak akan luput.   “Karena itu saya selalu katakan, kebenaran bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan,” pungkasnya seraya mengajak untuk memperbanyak membaca Hasbunallah wanikmal wakil dan memperbanyak membaca surat Al-Kautsar.  Seperti diberikan, MK akan memutus gugatan uji material atas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam 6 berkas gugatan (gelombang pertama, red), yang diajukan oleh; Pertama, Ferry Joko Yuliantono. Kedua, Bustami Zainudin dan Fachrul Razi. Ketiga, Gatot Nurmantyo. Keempat, Lieus Sungkharisma. Kelima, Tamsil Linrung, Edwin Pratama Putra, dan Fahira Idris. Keenam, Ikhwan Mansyur Situmeang. (mth)

Gelora TV Kembali Menghadirkan Gelora Talks Edisi ke-35

BY FNN Rabu, 23 Februari 2022 13:05:55 0

Jakarta, FNN - Dalam sepekan terakhir ini, publik dihebohkan polemik keputusan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengubah aturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun. \"Kemenaker menilai JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap,\" tulis siaran pers yang diterima FNN.co.id, Selasa (22/2/2022). Namun, Permenaker No.2  Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program JHT yang merupakan revisi Permenaker 19 Tahun 2015 tersebut, justru memantik reaksi penolakan keras dari kalangan buruh. Sebab, pencairan JHT tidak bisa langsung dilakukan peserta yang mengundurkan diri dari perusahaan atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).  Penolakan permenaker tersebut, juga dilakukan di laman change.org. Hingga Sabtu, 19  Februari 2022, sudah ada 421.111 orang yang menandatangani petisi online tersebut. Ikuti kembali Gelora Talk edisi ke 35 ini dengan tema: \"Polemik JHT, Kemana Dananya?\" Gelora Talk edisi kali ini akan menghadirkan para narasumber yang berkompeten dengan topik yang akan diangkat. WAKTU: Rabu, 23 Februari 2022, Pukul 15.30 sd 17.00 WIB. Pengantar: Mahfuz Sidik (Sekjen Partai Gelora Indonesia). Narasumber: 1. Muhammad Said Disu (Sekretaris Kementerian BUMN 2005 - 2010); 2. Jumhur Hidayat (Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI); 3. DR. Fuad Bawazier (Menteri Keuangan RI Tahun 1998). Host dipandun oleh Henwira Halim (Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPN Partai Gelora Indonesia). Bagi yang ingin bergabung bisa Join Zoom Meeting di: https://us02web.zoom.us/j/89103993164?pwd=NDVVN3lpRi9oUVpQRXVkQWNOclQ1dz09 Meeting ID: 891 0399 3164; Passcode: GELORA. (mth)  

"Anomaly" Tayang Perdana 25 Februari

BY FNN Rabu, 23 Februari 2022 09:26:25 0

Jakarta, 23/2 (ANTARA) - Perusahaan produksi Good Form Bali akan merilis film aksi fiksi sains \"Anomaly\" garapan sutradara Brian L. Tan pada 25 Februari.Film ini bercerita tentang Alpha yang memimpin sebuah tim terdiri dari lima tentara elit. Mereka diturunkan ke beberapa reruntuhan kuno di tengah hutan dengan misi untuk mengamankan sebuah misteri anomali yang menunjukkan aktivitas paranormal aneh.Proses pengambilan gambar film \"Anomaly\" dilakukan di Bali dengan penggabungan kru dari luar negeri dan Bali. \"Anomaly\" dibintangi oleh Salvita De Corte, Mike Lewis, Joseph J. U. Taylor, Quisha Saunders, dan John Walker Six.Melalui film tersebut, Brian mengatakan dirinya ingin menjelajahi sisi pulau yang lebih gelap dan menyeramkan yang belum pernah ditangkap. Proses syuting di Sanur, menurutnya, menawarkan latar belakang unik yang tidak dapat diberikan oleh tempat lain di dunia.\"Bali adalah kanvas yang sangat unik untuk ‘Anomaly’. Hollywood hanya mengetahuinya sebagai tempat pesta, atau tempat spiritual,\" kata Brian melalui keterangan resmi, Rabu.Brian sendiri dikenal dengan pengalaman menggarap visual effects untuk film-film blockbuster Hollywood seperti \"Tron: Legacy\", \"X-Men\", dan \"Girl with the Dragon Tattoo\".Brian mengaku proses syuting \"Anomaly\" menantang sekaligus menyenangkan baginya. Menurutnya, film ini sangat sulit untuk dikerjakan, namun dirinya dengan senang hati akan melakukannya lagi mengingat bagaimana hasilnya.Ia bercerita bahwa tim produksi menemukan berbagai tantangan, mulai dari menggunakan banyak senjata Airsoft mainan dari Jakarta, membangun seluruh portal yang tampak seperti dunia lain di tengah hutan, hingga bekerja selama 14 jam pada akhir pekan di tengah hutan.“Belum pernah ada yang mencoba film aksi sebesar ini di Bali sebelumnya,\" tuturnya.Sinematografer dan Produser Austin Ahlborg berpendapat bahwa bekerja di pulau dan budaya baru merupakan pengalaman unik dan menginspirasi.\"Kami syuting di beberapa lokasi hutan liar dengan kru campuran ekspatriat dan Bali yang membuatnya sangat beragam dan menarik,\" katanya.Sementara Produser Eksekutif Patrick Tashadian menilai bahwa Indonesia punya potensi besar dalam industri film.“Indonesia selama beberapa waktu telah memiliki banyak produksi internasional dan telah memberikan pengalaman yang tak terhapuskan di mana kita dapat belajar dan tumbuh dari dalam industri,\"Patrick berharap film pendek ini dapat diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar yang dapat memanfaatkan bakat-bakat lokal yang tersedia dikemas dengan arahan Brian dan fotografi Austin.\"Sebagai bukti konsep kami yakin bahwa kami mampu mengeksekusi film aksi internasional yang juga dapat beresonansi secara lokal,” pungkasnya. (mth)

Disrumkin Depok Capai Serapan Anggaran 96,45 Persen

BY FNN Rabu, 23 Februari 2022 09:18:28 0

Depok, FNN - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok Jawa Barat mencatat serapan anggaran tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 96,45 persen, sehingga menempati peringkat pertama dengan realisasi keuangan tertinggi.Kepala Disrumkim Kota Depok, Dudi Mi\'raz dalam keterangannya, Rabu mengungkapkan, raihan prestasi ini merupakan hasil kerja sama seluruh pegawai selama satu tahun melaksanakan kegiatan pembangunan secara maksimal. Total anggaran yang dialokasikan untuk Disrumkim pada tahun 2021 sekitar Rp390 miliar.\"Saya bersyukur atas hasil yang telah ditorehkan kerja bareng kepala bidang dan timnya masing-masing, ini merupakan bagian dari memupuk kebersamaan. Alhamdulillah, atas capaian ini kami mendapat penghargaan dari Wali Kota Depok, Mohammad Idris,\" katanya.Dikatakannya, dirinya selalu mengingatkan para pegawai untuk segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan agar anggaran yang sudah tersedia langsung terserap dan terealisasi pembangunannya. Dia juga selalu berkomunikasi untuk memecahkan masalah, sehingga tidak ada pekerjaan yang terhambat.Supaya tahun 2022 dapat mempertahankan capaian tersebut, lanjut Dudi, pihaknya memiliki tagline \'Leni\' untuk pembangunan tahun 2022. \'Leni\' memiliki dua arti, yakni Lelang Dini dan Lebih Dini.Dudi berharap kegiatan di 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya. Biasanya lelang dimulai Februari, saya sudah ajukan ke Badan Lelang Pengadaan (BLP) sejak Desember 2021 agar kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan lebih awal. (mth)

Kota Magelang Dapat 5.000 Liter Minyak Goreng untuk Operasi Pasar

BY FNN Rabu, 23 Februari 2022 09:14:38 0

Magelang, FNN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, Jawa Tengah,  mendapatkan dukungan 5.000 liter minyak goreng dari Kementerian Perdagangan untuk operasi pasar guna mengatasi kelangkaan dan menstabilkan harga di pasaran setempat.\"Ini kepedulian pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng,\" kata Kepala Disperindag Kota Magelang Catur Budi Fajar S. dalam keterangan tertulis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang diterima di Magelang, Rabu.Pasokan minyak goreng diterima daerah setempat 4.000 liter dari Kemendag melalui Pemprov Jateng untuk operasi pasar di lima pasar dan 17 kelurahan di Kota Magelang. Dalam waktu dekat, pemkot mendapatkan tambahan pasokan 1.000 liter minyak goreng untuk lanjutan operasi pasar.Operasi pasar minyak goreng selama 22-24 Februari 2022 digelar pemkot setempat dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, untuk masyarakat umum dan pelaku usaha yang terdampak situasi kelangkaan barang dan kenaikan harga, sejak beberapa waktu terakhir.Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz menghadiri operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp13.500 per liter di Kecamatan Magelang Selatan pada Selasa (22/2). Hadir pula antara lain Sekda Kota Magelang Joko Budiyono, jajaran forkopimda, dan organisasi perangkat daerah terkait.\"Pemerintah daerah tidak punya kewenangan operasi pasar, tapi kami layangkan surat ke Kementerian Perdagangan melalui Pemprov Jateng kemudian dikirim 4.000 liter untuk 17 kelurahan dan lima pasar di Kota Magelang,\" kata Catur.Tambahan pasokan minyak goreng 1.000 liter untuk Kota Magelang guna lanjutan operasi pasar dengan sasaran khusus pelaku usaha yang terdampak situasi ini, dengan harga Rp14.000 per liter.\"Rencananya pada Kamis (24/2) kami dapat lagi minyak goreng premium, untuk operasi pasar lagi. Kami berikan kepada pelaku usaha yang terdampak. Syaratnya menunjukkan fotokopi kartu keluarga,\" katanya.Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan operasi pasar bermanfaat membantu masyarakat yang sedang kesulitan memperoleh minyak goreng. Harga minyak goreng di daerah setempat mengalami kenaikan secara bertahap dan hingga saat ini di kisaran Rp17.000 per liter.\"Dengan operasi pasar ini kami bisa berikan harga minyak goreng dengan minimal harga Rp14.000 per liter atau di bawahnya. Ini salah satu cara pemerintah membantu masyarakat dan menstabilkan harga,\" kata dia.Seorang pelaku UMKM di Kota Magelang yang juga warga Trunan, Kecamatan Magelang Selatan, Yuliani, mengakui operasi pasar meringankan pemenuhan kebutuhan minyak goreng untuk kelanjutan usahanya.\"Semoga minyak tidak lagi langka karena sangat penting dan dibutuhkan untuk menggoreng dan semacamnya, utamanya untuk usaha kue seperti saya,\" katanya. (mth)

MSCI Rinci Kemungkinan Perubahan Indeks Rusia Jika Ada Sanksi Baru

BY FNN Rabu, 23 Februari 2022 09:08:24 0

New York, FNN - MSCI mengatakan tidak mengambil tindakan apa pun terhadap Rusia menyusul serangkaian sanksi oleh pemerintah Barat, tetapi mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah seperti membekukan indeks Rusia jika sanksi baru merugikan investasi mereka bagi sebagian besar investor global.Presiden AS Joe Biden pada Selasa (22/2/2022) mengumumkan sanksi baru terhadap elit Rusia dan dua bank ketika Barat mencoba untuk menghentikan invasi habis-habisan ke Ukraina dengan menghukum Moskow karena memerintahkan pasukan ke dua wilayah separatis yang telah diakuinya.Uni Eropa, Jerman, dan Inggris juga mengumumkan cara-cara mereka akan memukul Rusia secara finansial karena mereka khawatir serangan lebih lanjut akan datang, sebuah langkah yang secara konsisten ditolak Moskow selama berbulan-bulan.Penyusun indeks ekuitas MSCI mengatakan dalam sebuah laporan tindakan lain yang dapat diambil termasuk pembekuan keamanan - pembatasan seperti peningkatan jumlah saham tidak akan diizinkan di sekuritas beberapa perusahaan sampai pemberitahuan lebih lanjut.Tindakan ini akan mirip dengan perlakuan MSCI saat ini terhadap sanksi yang ada yang menargetkan Rusia, katanya.MSCI juga dapat menerapkan penghapusan penuh sekuritas perusahaan tertentu dari Indeks Ekuitas, tambahnya. (mth)

Wali Kota: Pemindahan Ibu kota Provinsi Kalsel Keputusan Tiba-Tiba

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 22:24:57 0

Banjarmasin, FNN - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) H Ibnu Sina menyatakan keputusan pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru merupakan keputusan tiba-tiba. \"Bahasa sederhananya, pemindahan ini seperti, untuk keputusannya ya, bukan prosesnya, keputusannya tiba-tiba,\" ujar Ibnu Sina, di Banjarmasin, Senin. Menurut dia, Pemerintah Kota Banjarmasin yang dipimpinnya selama dua periode jalan ini hingga 2024 nanti merasa tidak pernah dilibatkan hingga undang-undang itu berproses dan disahkan DPR RI pada 15 Februari 2022. \"Kami merasa tidak pernah ditanya, makanya saya bertanya ini aspirasi siapa,\" ujar Ibnu Sina. Yang dirinya tahu, kata Ibnu Sina, keputusan disepakati pada masa Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur H Rosehan NB (2005--2010), hanya pemindahan pusat perkantoran dari wilayah Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. \"Di dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi saat itu juga hanya pemindahan pusat pemerintahan, bukan ibu kota provinsi,\" katanya lagi. Kenapa dia yakin hal itu, karena Ibnu Sina menyatakan terlibat langsung pada keputusan RPJMD saat itu, karena sebagai anggota legislatifnya. \"Saya ketua Komisi I saat itu yang membahas tentang pemindahan perkantoran baru Pemprov Kalsel ke Kota Banjarbaru tersebut, jadi saya paham betul, tidak ada pemindahan ibu kota provinsi,\" ujarnya pula. Menurut dia, pemindahan pusat pemerintahan itu adalah hal yang biasa, namun tidak dengan status ibu kota Provinsi Kalsel, sebab Kota Banjarmasin merupakan kota bersejarah yang sudah selama 495 tahun jadi ibu kota provinsi. \"Biasa pemindahan ibu kota daerah itu dimulai prosesnya dari bawah, tidak tiba-tiba keputusannya disepakati seperti ini,\" katanya lagi. Dengan sudah adanya keputusan tiba-tiba pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel ini, Ibnu Sina menyampaikan mempertimbangkan untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). \"Memang banyak dorongan untuk kami melakukan judicial review sudah diundangkan ini, aspirasi masyarakat, khususnya warga Kota Banjarmasin saya amati beberapa hari ini ada keinginan kuat untuk melakukan upaya hukum, baik judicial review ataupun yang lainnya,\" kata Ibnu Sina. Sebelumnya, DPR RI dalam rapat paripurna, Selasa (15/2), resmi mengesahkan tujuh Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi menjadi undang-undang (UU), salah satunya Provinsi Kalsel. Dalam UU Provinsi Kalimantan Selatan Bab II Pasal ke-4 yang menyebutkan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. Padahal selama ini Kota Banjarmasin. (mth)

AHY Masih Pertimbangkan Nama yang Layak Pimpin Demokrat Jatim

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 22:22:13 0

Surabaya, FNN - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih mempertimbangkan nama yang layak memimpin Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Jawa Timur.\"Masih ada faktor-faktor sebagai pertimbangan. Yang jelas kami jalankan sesuai konstitusi partai dan secara demokratis,\" ujarnya di sela kunjungannya di Surabaya, Selasa.Kendati sudah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) VI pada 20 Januari 2022 di Surabaya, namun DPP belum memutuskan satu di antara dua nama yang diusulkan.Masing-masing nama adalah Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Bayu Airlangga.Setelah musda, keduanya mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon ketua di hadapan Tim 3, yakni Ketua Umum AHY, Sekretaris Jenderal Teuku Rafly Harsya, dan Ketua Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Herman Khaerun.\"Siapapun yang terpilih nantinya yang terbaik untuk memimpin partai Demokrat di Jatim periode lima tahun ke depan,\" ucap AHY yang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur selama empat hari.Putra sulung Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut juga meminta pengurus di daerah maupun cabang, serta kader di Jatim mendukung nama yang ditunjuk DPP.\"Masih kami matangkan dan segera diumumkan. Kepada kader kami harap bersabar dulu. Sekali lagi, nama yang terpilih nanti pasti yang terbaik,\" kata suami Anissa Pohan tersebut.Sementara itu, saat Musda VI Demokrat Jatim, nama Bayu Airlangga yang merupakan menantu anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus mantan Gubernur Jatim Soekarwo berkomitmen mematuhi keputusan DPP.Begitu juga Emil Dardak yang mengatakan bahwa siapapun Ketua Demokrat Jatim nantinya merupakan pilihan terbaik dan wajib didukung demi kemenangan partai pada Pemilu 2024.Di sisi lain, AHY melakukan safari politik di beberapa daerah di Jatim mulai 19-22 Februari 2022. Kunjungan pertama kali dilaksanakan pada Sabtu (19/2) siang ke Pabrik Maspion di Kabupaten Sidoarjo, dilanjutkan menikmati malam minggu di Jalan Tunjungan Surabaya.Kemudian, Minggu (20/2) pagi berkesempatan melakukan kunjungan silaturahim ke Rais Aam PBNU sekaligus Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, lalu melihat dari dekat proses pembuatan batik khas Madura di Bangkalan, dan malamnya diajak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menikmati kuliner lokal di halaman belakang Gedung Negara Grahadi.Pada Senin (21/2), AHY yang tercatat sebagai mahasiswa S3 mengambil Program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), mengikuti perkuliahan di kampusnya, Universitas Airlangga Surabaya.Hari terakhir, Selasa, AHY menyempatkan hadir pada prosesi pengukuhan anggota BPK RI, Prof. Dr Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA sebagai Guru Besar Kehormatan Unair. (mth)

Angkatan Kerja di Sulut Capai 1,21 Juta Orang

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 22:18:12 0

Manado, FNN - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja di daerah tersebut mencapai 1,21 juta orang tahun 2021.\"Yang bekerja ada sebanyak 1,13 juta orang,\" sebut Gubernur Olly di Manado, Selasa.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), kata dia, sebesar 7,06 persen, turun 0,31 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2020, sedangkanTingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62,15 persen, turun 1,27 persen poin dari Agustus 2020.\"Masih terdapat perbedaan TPAK laki-laki dan perempuan, bahkan TPAK perempuan tercatat mengalami penurunan 0,96 persen poin dalam setahun terakhir,\" jelasnya.Dia menambahkan, sebanyak 683,93 ribu orang (60,70 persen) bekerja di kegiatan informal, turun sebesar 0,32 persen dibandingkan dengan Agustus 2020.Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah pengangguran turun sebesar 2,25 persen poin, namun persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,68 persen poin, terdapat 203,70 ribu orang yang terdampak COVID-19 atau sebesar 10,44 persen.Angka tersebut terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (14,22 ribu orang), bukan angkatan kerja karena COVID-19 (8,85 ribu orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (9,83 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (170,80 ribu orang).Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas dan pada usia ini memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja.\"Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Utara pada Agustus 2020 meningkat menjadi 1,93 juta atau naik 19,9 ribu orang dibandingkan Agustus 2019,\" katanya.Dari sejumlah penduduk usia kerja tersebut, 63,42 persen atau 1,23 juta orang merupakan angkatan kerja, terdiri dari 1,13 juta orang penduduk bekerja dan 90,25 ribu orang pengangguran. (mth)

Hassan Wirajuda Dorong Permintaan Maaf Komprehensif dari Belanda

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 22:14:59 0

Jakarta, FNN - Mantan menteri luar negeri Indonesia Hassan Wirajuda mengharapkan penjelasan komprehensif atas permintaan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada Indonesia.\"Kalau mau tuntas permintaan maaf dan penjelasannya hendaknya tidak dilakukan sepotong-sepotong. Harus komprehensif, seperti yang dilakukan Jerman baru-baru ini,\" kata dia dalam diskusi bertema Menilik Kembali Hubungan Indonesia-Belanda 1945-1950 secara daring di Jakarta, Selasa.Ia mengatakan bahwa Belanda sudah tiga kali meminta maaf kepada Indonesia. Permintaan maaf pertama dilakukan oleh Menteri Luar negeri Belanda Bernard Bot dalam kunjungannya ke Indonesia pada 15 Agustus 2006. Permintaan maaf itu, katanya, disampaikan atas dasar penelitian politik dan moral, tetapi tidak atas dasar penelitian secara hukum.Berikutnya, permintaan maaf disampaikan oleh Raja Belanda Willem Alexander. Raja Belanda tersebut meminta maaf atas kekerasan berlebihan oleh Belanda terhadap Indonesia di masa lalu, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.Kemudian, permintaan maaf terakhir disampaikan oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Kamis (17/2). Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949.Menurut Hassan Wirajuda, yang juga Kepala Pusat Studi Kebangsaan Indonesia Universitas Prasetya Mulya, permintaan maaf tersebut semestinya tidak dilakukan sepotong-sepotong. Sebaliknya perlu dijelaskan secara komprehensif, termasuk terkait ganti rugi yang perlu diberikan oleh Belanda atas kolonialisme mereka terhadap Indonesia selama 350 tahun.\"Jadi permintaan maaf itu semua bersifat sepotong-sepotong, tidak menjawab keseluruhan bencana yang diakibatkan oleh penjajahan, oleh kolonialisasi Belanda selama 350 tahun di Bumi Nusantara,\" katanya.Hassan juga mendorong Belanda untuk belajar dari permintaan maaf yang disampaikan oleh Jerman terhadap Namibia baru-baru ini. Jerman, kata dia, menyelesaikan masalah yang tersisa dari masa penjajahan mereka terhadap Namibia secara komprehensif, termasuk penyelesaian terkait ganti rugi.\"Jerman meminta maaf, disertai ganti rugi sebesar 1,34 miliar dolar Amerika, dan pengembalian harta rampasan oleh Jerman,\" katanya.Hassan mengatakan bahwa jika Belanda tulus membuat perhitungan, semestinya mereka membuat perhitungan yang komprehensif untuk seluruh masa 350 tahun penjajahan mereka di Indonesia, bukan hanya 5 tahun selama masa Perang Kemerdekaan pada 1945-1949.\"Hanya dengan demikian, strategic partnership Indonesia-Belanda dapat berjalan mulus tanpa gejolak musiman seperti saat ini,\" katanya menambahkan. (mth)

Indonesia Promosikan Empat Sekolah Pelayaran di Malaysia

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 22:11:09 0

Kuala Lumpur, FNN - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur melalui Atase Perhubungan mengikuti Exhibition International World Maritime Week 22 (WMW 2022) yang diselenggarakan Malaysia Shipowners Association (MASA) untuk mempromosikan Sekolah Pelayaran Indonesia.Kegiatan yang dilaksanakan pada 22-24 Februari 2022 di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) tersebut dibuka oleh Menteri Transportasi Malaysia, Wee Ka Siong.Dalam sambutannya Wee Ka Siong mengatakan pemerintah Malaysia bangga dapat kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan ini yang sebelumnya telah dua kali tertunda akibat pandemik COVID-19.\"Terakhir pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2019 lalu,\" katanya.Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam EIMW ke-22 bertujuan untuk mempromosikan SDM lulusan Sekolah-Sekolah pelayaran di bawah BPSDM Kemenhub Indonesia yang memiliki kapasitas dan ketrampilan standar Internasional yang handal serta mampu bersaing dengan SDM pelaut lainnya dari negara lain untuk berkontribusi dalam SDM angkutan laut di Malaysia.Sedangkan Atase Perhubungan Capt. Supendi menyampaikan pihaknya mempromosikan empat sekolah pelayaran di Indonesia di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan RI yang terdiri atas Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan Politekenik Pelayaran Surabaya.Menurut Supendi keempat sekolah ini setiap tahunnya meluluskan rata-rata 300 orang dengan kualifikasi sertifikasi standar internasional.\"Dalam eksibisi ini akan dilakukan \'one on one meeting\' dengan berbagai mitra perusahaan angkutan perkapalan di Malaysia guna menjaring minat perusahaan jasa angkutan perkapalan Malaysia dalam merekrut lulusan dari sekolah BPSDM Kemenhub,\" katanya.Supendi juga menambahkan masih terbuka peluang yang cukup luas dari lulusan BPSDM Kemenhub Indonesia untuk mengisi kebutuhan SDM di bidang jasa angkutan laut di Malaysia, sehingga kegiatan ini akan dioptimalkan untuk mempromosikan SDM pelaut dari Indonesia.Hingga saat ini jumlah pelaut Indonesia yang bekerja di perusahaan pelayaran Malaysia sekitar 2500 ABK.Penyelenggaraan Exhibition Malaysia Maritime Week 22 diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari sektor swasta, pemerintah Malaysia dan stakeholder yang bergerak di bidang industri perkapalan dan angkutan laut.Selain eksibisi, Malaysia Maritime Week juga menyelenggarakan Konferensi Maritim yang membahas tentang lanskap maritim paskapandemi COVID-19 dan teknologi termutakhir tentang \"greener shipping\".Menteri Transportasi Malaysia menyempatkan diri berkunjung ke stan Kementerian Perhubungan Indonesia yang disambut oleh Supendi..Dalam kesempatan ini Supendi menyampaikan ucapan terimakasih atas keterlibatan Kementerian Perhubungan Indonesia dalam kegiatan ini sekaligus sebagai sarana promosi SDM di bidang transportasi laut sekaligus memberikan cinderamata berupa replika kapal latih.Menteri Transportasi Malaysia memberikan apresiasi keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam kegiatan ini. (mth)

Pemkab Siak Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng Atasi Kenaikan Harga

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 22:06:16 0

Siak, FNN - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Selasa, menggelar operasi pasar dengan harga harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter dari salah satu distributor untuk mengantisipasi harga saat ini yang mencapai hingga Rp20 ribu per liter.Salah seorang warga, Eka (32) mengaku sudah dua pekan ini membeli minyak goreng harga Rp15-20 ribu per liter. Adanya di pasar minyak kemasan namun di mini market tidak ada, hanya saat promosi saja.\"Kalau tak pagi, tak dapat, yang promo tak ada lagi, sudah habis. Sekarang merek apa sajalah yang penting ada minyak goreng,\" kata Eka saat antre minyak goreng operasi pasar di Pasar Belantik Siak.Kepala Disdagprin Kabupaten Siak Wan Ibrahim menyampaikan pada operasi pasar ini dijual dari distributor sebanyak 1.200 kemasan atau 2.400 liter. Minyak goreng merek Sania disediakan oleh PT Berkat Karya Laris dengan jatah satu orang dua liter dengan menunjukkan KTP.\"Operasi pasar ini setelah di beberapa kecamatan sudah kita adakan sidak. Selanjutnya di Perawang akan kita adakan juga, sudah kita hubungi distributor. Insya Allah berkelanjutan ke Bungaraya, Sabak Auh, dan Sungai Apit,\" ujarnya.Kegiatan itu turut dipantau juga oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza yang juga berharap kegiatan ini bisa dilakukan sampai bulan puasa dan lebaran karena kebutuhan masyarakat meningkat seperti untuk membuat kue.\"Perlu kerjasama dengan distributor di Siak. Kita minta juga Disdagprin koordinasi dengan provinsi katanya dalam rapat inflasi yang saya ikuti ada operasi pasar, mungkin belum sampai ke kita,\" ungkapnya. (mth)

Tiga Pesawat Tempur TNI AU Laksanakan Operasi di Wilayah Ambalat

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 22:03:04 0

Tarakan, FNN - Tiga pesawat tempur TNI Angkatan Udara jenis EMB-314 Super Tucano dari Skuadron Lapangan Udara Abdulrachman Saleh di Malang, Jawa Timur tiba di Lanud Anang Busra, Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa.\"Kehadiran tiga pesawat tempur ke Lanud Anang Busra dalam rangka kegiatan operasi rutin di wilayah Ambalat,\" kata Komandan Lanud Anang Busra Kolonel Pnb Toto Ginanto, di Tarakan, Selasa.TNI AU mempunyai operasi rutin melaksanakan operasi di wilayah Ambalat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.\"Operasi ini adalah operasi gabungan jadi bukan hanya TNI AU sendiri, tapi juga operasi yang dilaksanakan secara bersama dengan TNI AL dalam hal ini Pangkoarmada II,\" kata Toto.Namun untuk satgasud komandan satuan tugas udara berada di bawah Komandan Lanud Hasanuddin, Makassar.Selain itu, ada juga helikopter Super Puma Nas-332/H-3211 yang juga bersiaga di Lanud Anang Busra serta ada dua KRI yang ada di perairan Ambalat sejak Januari 2022.Dia menjelaskan bahwa operasi yang dilaksanakan di wilayah Ambalat ini bukan suatu hal yang luar biasa hanya kegiatan rutin setiap tahun. Kegiatan operasi sampai hari Jumat (25/2).Pesawat tempur milik TNI AU ini akan menyebar juga ke lanud yang lain yang akan mendukung operasi TNI.\"Antisipasinya tentu sifatnya menjaga dari berbagai macam ancaman. Untuk pelanggaran sampai saat ini tidak ada terjadi,\" kata Toto.Dia mengatakan aktivitas rutin di Ambalat adalah pintu masuknya alur laut kepulauan Indonesia tentunya harus dimonitor pergerakannya secara terus-menerus. (mth)

DPRA Minta Mendag Jadikan Aprindo Distributor Minyak Goreng untuk Aceh

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 21:47:17 0

Banda Aceh, FNN - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh minta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk menunjuk Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Aceh sebagai distributor minyak goreng ke Tanah Rencong.\"Kita buat semacam rekomendasi bersama Pemerintah Aceh agar Mendag memberikan pasokan minyak untuk Aceh melalui Aprindo Aceh,\" kata Ketua Komisi II DPRA Irpannusir, di Banda Aceh, Selasa.Irpan mengatakan, berdasarkan regulasi Kemendag, Aprindo merupakan salah satu lembaga yang dapat menjadi distributor untuk pendistribusian minyak goreng, termasuk ke Aceh.\"Langkah ini penting supaya minyak goreng di Aceh bisa kita jaga dan tidak terjadi kelangkaan, serta harganya tidak tinggi lagi,\" ujarnya.Selain itu, Irpan juga meminta aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Aceh untuk melakukan operasi pasar bersama dengan melibatkan Pemerintah Aceh dan DPRA guna mencegah adanya penimbunan minyak.\"Kita harus mencegah terjadi penimbunan minyak goreng di lapangan. Maka harus dilakukan operasi pasar hal itu tidak terjadi, ini bagian dari upaya pencegahan kita,\" kata politisi PAN itu.Sementara itu, Kepala Disperindag Aceh Mohd Tanwier menyampaikan bahwa pihaknya tidak berhenti mengupayakan pasokan minyak ke Aceh. Sejauh ini beberapa truk minyak Bimoli telah masuk ke Aceh, sehingga dapat membantu pasokan minyak kemasan.\"Secara pasokan cukup, tapi masalah hari ini adalah harga, intinya pasokan kita usahakan semaksimal mungkin begitu juga penurunan harga sesuai yang ditetapkan menteri,\" kata Mohd Tanwier.Kemudian, kata Mohd Tanwier, Pemerintah Aceh juga sepakat dan meminta kepada Kemendag untuk memberikan kesempatan kepada Aprindo Aceh sebagai distributor utama minyak goreng ke Aceh.\"Tadi kita juga sudah sepakat meminta Mendag untuk memberikan kesempatan Aprindo Aceh sebagai distributor utama minyak goreng ke Aceh, karena mereka juga telah menyatakan siap untuk menjadi distributor,\" ujar Mohd Tanwier. (mth)

Ridwan Kamil Resmikan Underpass Sriwijaya Cimahi

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 21:43:19 0

Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan meresmikan Underpass Sriwijaya yang berlokasi di depan Rumah Sakit Dustira di Jalan Sriwijaya serta menjadi underpass pertama di Kota Cimahi, Selasa.Underpass sepanjang 600 meter, lebar 8,6 meter dan tinggi 5,2 meter ini dibangun di bawah lintasan rel kereta api Stasiun Cimahi dan bisa digunakan untuk dua lajur kendaraan.Gubernur meyakini jalan bawah tanah ini nantinya akan memecah kemacetan di perlintasan Contong yang selama ini menjadi kendala aktivitas warga.\"Semoga bermanfaat untuk kelancaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Cimahi,\" ujarnya.Menurut Kang Emil, infrastruktur Cimahi perlu terus didukung karena strategis dan menjadi tempat berkumpulnya institusi militer.Underpass Sriwijaya dibangun lewat skema kolaborasi anggaran antara bantuan keuangan Pemda Provinsi Jabar sebesar Rp105 miliar untuk teknis pembangunan dengan APBD Kota Cimahi sebesar Rp1,1 miliar untuk pembebasan lahan.\"Cimahi harus terus didukung apalagi kereta cepat juga tahun depan akan beroperasi,\" ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil sempat membocorkan bahwa di Cimahi akan dibangun pusat wisata terbesar melebihi wisata Kota Bandung. Namun ia masih merahasiakan jenis wisata maupun lokasinya sampai desainnya rampung.\"Kita akan bikin pusat wisata terbesar di Cimahi bahkan di Kota Bandung, jadi nanti jangan hanya ke Lembang terus. Tempatnya masih dirahasiakan sedang dikonsepkan, ini komitmen saya dengan Pak Wali (Plt Wali Kota Cimahi),\" kata Kang Emil.Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana juga mengajak masyarakat untuk menjaga aset daerah seperti Underpass Sriwijaya demi kepentingan bersama.Dia pun mengucapkan terima kasihnya untuk bantuan dari Pemda Provinsi Jabar dan kepada masyarakat yang bersabar selama proses pembangunan.\"Terima kasih atas dukungan dan kesabarannya, mari jaga bersama aset ini kita untuk kemaslahatan bersama,\" ujarnya.Pihaknya berharap tahun depan Cimahi bisa kembali mendapatkan bantuan dari Pemda Provinsi Jabar untuk membangun lagi underpass di sisi timur Stasiun Cimahi.Ngatiyana mengatakan, walaupun luas Cimahi kecil, tetapi wilayah ini memiliki kepadatan penduduk dan menjadi perlintasan antarwilayah.\"Mudah-mudahan bantuannya tidak hanya ini tapi underpass di sebelah timurnya bisa dibangun juga di tahun 2023,\" katanya. (mth)

Wagub Sumbar Dengan Jet Ski Taklukkan Jalur Laut Padang-Mentawai

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 16:43:27 0

Padang, FNN - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy bersama delapan pengendara jet ski berhasil menaklukkan jalur laut Padang-Sikakap-Pulau Beriloga Sabeu Kabupaten Kepulauan Mentawai pulang-pergi dengan jarak sekitar 500 mil laut dalam ekspedisi pemancangan tapal batas sekaligus dukungan terhadap pariwisata.\"Ini memang rada-rada gila karena belum pernah ada yang mencoba. Banyak yang menyarankan agar dibatalkan. Tapi kami membuktikan jalur Padang-Mentawai hingga perbatasan Bengkulu itu aman dengan menggunakan jet ski,\" kata Wagub Audy Joinaldy usai menyelesaikan rute Sikakap-Padang menggunakan jet ski di Pelabuhan Muaro Padang, Selasa.Dalam ekspedisi itu Wagub Audy bersama delapan pengendara, masing-masing Javier Vandinata, Jairson Vandinata, Junaidi, Harianto Pohan, Willyanto Osman, Zulkarnaini, Alta S, Ghulam Halim dan Chandara secara bergantian menunggangi tiga jet ski.Audy menyebut ombak dan cuaca memang menjadi tantangan yang cukup berat. Beberapa kali tim yang dipandu kapal dari Basarnas Padang harus berhenti menghindari cuaca buruk. Tim secara periodik juga berhenti untuk menambah BBM dan ganti pengemudi. Namun, secara umum semua berjalan sukses.\"Agenda utama memancang patok batas di Pulau Beriloga Sabeu berhasil kita lakukan disaksikan jajaran Pemprov Sumbar dan Muspida Pemkab Mentawai. Sementara untuk pariwisata kita juga mengeksplorasi potensi bawah laut dan ombak di sekitar pulau. Kita juga mengajak influencer dan media dalam ekspedisi sehingga potensi Mentawai makin dikenal dunia,\" ujarnya.Ke depan, setelah jalur laut itu dibuktikan aman untuk olahraga jet ski, Audy menyebut akan ada agenda besar yang mengiringi sebagai tindak lanjut agar momentum itu tidak habis sampai di sana.\"Dalam waktu dekat kita mendorong agar olahraga ini makin akrab di Sumbar. Pada akhirnya kita merancang ajang jet ski internasional untuk menggairahkan pariwisata menyambut Visit Beautiful West Sumatera 2023 yang digaungkan Kementerian Pariwisata,\" ujarnya.Kepala Biro pemerintahan Setdaprov Sumbar, Doni Rahmat Samulo menyebut pemancangan batas daerah dengan Bengkulu di Pulau Beriloga Sabeu memiliki arti penting terutama dalam menentukan kebijakan pengelolaan wilayah.Sementara itu penggiat pariwisata Sumbar Zuhrizul menyebut ekspedisi menggunakan jet ski itu, yang juga membawa influencer dan media, besar pengaruhnya untuk memperkenalkan potensi wisata daerah pada dunia.\"Dalam dunia yang tanpa batas. Saat semua informasi bisa didapatkan lewat telepon pintar, ekspose yang dilakukan ini sangat besar pengaruhnya. Penggila olahraga jet ski di berbagai daerah mengetahui ada tempat yang sangat indah di Sumbar, yang menantang tapi aman untuk menggeber jet ski. Dengan ini kita bisa merancang ajang besar mengikutsertakan pecinta jet ski di seluruh dunia untuk datang ke Sumbar,\" ujarnya.Pemerintah tinggal memastikan fasilitas yang dibutuhkan bisa tersedia saat orang datang ingin menjajal. Misalnya, dermaga khusus bagi jet ski. Kapal pengiring dan SDM yang profesional dalam penyelamatan di air.\"Dengan lokasi yang indah, fasilitas yang memadai dan jaminan keamanan, akan banyak yang mau datang ke Sumbar. Jadi wisatawan itu bukan hanya sebagai penonton tetapi ikut langsung dalam kegiatan sport tourism. Efek ekonominya bagi masyarakat juga akan semakin besar,\" ujarnya. (mth)

Pasar Jaya Tegaskan Hercules Jadi Tenaga Ahli Sudah Sesuai Mekanisme

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 16:23:48 0

Jakarta, FNN - Manajemen BUMD Perumda Pasar Jaya menegaskan perekrutan Rosario de Marshall atau Hercules dan Eki Pitung menjadi tenaga ahli sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan.Manajer Humas Perumda Pasar Jaya, Gatra Vaganza mengatakan penerimaan tenaga ahli sesuai dengan pertimbangan kebutuhan yang diharapkan perusahaan, karena perusahaan membutuhkan tenaga ahli yang memiliki klasifikasi khusus untuk mempercepat program perusahaan.\"Direksi dalam hal ini memiliki kewenangan dalam merekrut tenaga ahli untuk mendukung kegiatan perusahaan yang juga disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,\" ujarnya.Hal ini kata dia sesuai dengan pengangkatan Rosario Marshall atau Hercules yang menjadi tenaga ahli direksi Perumda Pasar Jaya yang belakangan menjadi ramai.\"Hercules sendiri, sudah bekerja selama lima bulan dari enam bulan kontrak kerja yang dimiliki, di mana yang bersangkutan juga sudah mengikuti serangkaian tes kelayakan,\" tuturnya.Perusahaan, tambah dia, akan terus melakukan eksplorasi dan evaluasi dalam menghadapi dinamika dan tantangan bisnis ke depannya.\"Langkah-langkah ini diambil untuk dapat mempertahankan eksistensi perusahaan,\" ujarnya.Sebelumnya, Rosario de Marshall atau Hercules dan M Rifky atau Eki Pitung diinformasikan menjadi tenaga ahli di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI Perumda Pasar Jaya dan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).\"Iya, iya benar (diangkat jadi tenaga ahli). Saya, (dan bersama) Hercules sudah mengikuti fit and proper test juga,\" ujar Eki Pitung yang juga Wakil Ketua Badan Musyawarah Betawi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (21/2).Eki Pitung mengungkapkan dia dipanggil BP BUMD DKI Jakarta dan diusulkan menjadi tenaga ahli di Perumda Pasar Jaya sejak dua bulan lalu.\"Kalau saya sebenarnya sudah dua bulan yang lalu ya, terus terakhir pas menjelang keseriusan gitu di fit and proper test lagi sekali, hanya sifatnya interview kalau sudah duduk bagaimana Pasar Jaya dan seterusnya, apa konsepnya yang begitu-begitu,\" kata Eki Pitung.Adapun mengenai Hercules yang dikenal sempat menjadi penguasa keamanan Pasar Tanah Abang kemudian kini diangkat menjadi tenaga ahli, Eki Pitung mengaku dirinya mendapatkan konfirmasi langsung dari Direktur Utama Perumda Pasar Jaya.\"Setelah saya sudah fit and proper test satu hari itu, muncul berita Hercules diangkat menjadi tenaga ahli PD Pasar Jaya ada tuh berita online-nya. Saya langsung konfirmasi ke dirut, \'pak dirut emang Hercules diangkat juga,\' iya bang, gitu jawabnya, yang semuanya pakai fit and proper test sama juga kok bang.\' Ya udah saya pikir itu internal direksilah gitu,\" kata Eki Pitung. (mth)

Kota Tangerang Alokasikan Dana Rp10,8 Miliar Bantu Pendidikan 10.300 Siswa

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 16:18:25 0

Tangerang, FNN - Pemerintah Kota Tangerang, Banten pada tahun 2022 menyiapkan dana sebesar Rp10,8 miliar untuk membantu pendidikan bagi 10.300 siswa SD dan SMP yang diberikan setiap enam bulan sekali untuk mendukung Program Tangerang Cerdas.Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Selasa, mengatakan penyaluran bantuan Program Tangerang Cerdas dilakukan melalui Dinas Pendidikan kepada penerima yang sudah dilakukan pendataan.Untuk siswa SD yang menerima bantuan dana Program Tangerang Cerdas sebanyak 6.300 siswa dengan nilai bantuan sebesar Rp480 ribu per anak dan siswa SMP sebanyak 4.000 anak dengan dana bantuan masing-masing sebesar Rp600 ribu.\"Untuk tingkat SD dialokasikan sebesar Rp6 miliar untuk 6.300 siswa dan jenjang SMP sebesar Rp4,8 miliar untuk 4.000 siswa,\" kata Wali Kota Arief usai menyerahkan bantuan Program Tangerang Cerdas kepada salah satu siswa di wilayah Kelurahan Keroncong, Jatiuwung, Selasa (22/2).Ia mengatakan Program Tangerang Cerdas digulirkan sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk membantu para siswa dalam kebutuhan harian dan lainnya terkait kegiatan sekolah.Ia berharap bantuan yang diberikan tersebut dapat meringankan beban orang tua dan menunjang kebutuhan harian anak - anak dalam bersekolah untuk menjadi anak yang berprestasi.Wali Kota juga meminta kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan kepada siswa yang mendapatkan bantuan serta evaluasi agar bantuan tersebut sampai kepada anak - anak. \"Evaluasi juga akan terus dilakukan agar dana bantuan bisa sampai kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan,\" kata Wali Kota Arief. (mth)

Kadin Indonesia Sasar Peluang Kerja Baterai Listrik dengan Korsel

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 15:42:13 0

Jakarta, FNN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengidentifikasi sejumlah sektor, termasuk kerja sama rantai pasok baterai produk elektronik dan mobil listrik dengan Korea Selatan (Korsel).Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani dalam Korea-Indonesia Business Forum yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa, mengatakan kerja sama tersebut sangat prospektif lantaran Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia sementara Korsel merupakan salah satu negara manufaktur baterai listrik terbesar dunia.\"Ini menciptakan peluang bagi kedua negara untuk bekerjasama mengembangkan industri baterai, khususnya baterai kendaraan listrik yang terus tumbuh permintaannya di dunia seiring dengan transisi ekonomi hijau,\" katanya dalam acara yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.Shinta menuturkan potensi kerja sama lain yang dilirik pengusaha Indonesia yakni terkait rantai pasok khususnya di sektor manufaktur kendaraan bermotor, produk permesinan dan produk elektronik beserta dengan komponen dan suku cadangnya.Ia mengungkapkan beberapa perusahaan Korsel ternama seperti Posco dan Lotte telah menjadi investor di sektor besi baja dan industri kimia.Namun, pada saat yang sama, ekspor produk manufaktur utama Indonesia yakni ekspor produk dan komponen kendaraan bermotor, permesinan dan produk elektronik yang sangat kompetitif belum memiliki diversifikasi rantai pasok yang memadai di dalam negeri untuk menjaga stabilitas kinerja ekspor.\"Hal ini menciptakan peluang bagi pelaku usaha Indonesia dan Korea untuk menciptakan industri intermediate goods untuk produk tersebut dari industri hulu baja, dan petrokimia yang sudah diinvestasikan oleh pelaku usaha Korea di Indonesia,\" bebernya.Lebih lanjut, peluang kerja sama lainnya juga terbuka lebar di industri kesehatan sejalan dengan keinginan Indonesia untuk mempercepat reformasi sistem kesehatan nasional baik dari segi fasilitas kesehatan maupun dari sisi industri.\"Reformasi ini juga dicanangkan oleh pemerintah Indonesia akan jadi ladang potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis Korea untuk meningkatkan business presence-nya (eksistensi) pada industri ini,\" ujarnya.Peluang kerja sama lain yang juga dibidik, lanjut Shinta, yakni sektor energi terbarukan. Hal itu juga sejalan dengan banyaknya pelaku usaha asal negeri ginseng yang sepanjang pandemi ini telah banyak menciptakan perubahan dan mempercepat transisi hijau untuk perbaikan daya saing usaha dan iklim investasi.Tidak hanya sektor-sektor yang disebutkan, Kadin Indonesia juga mengidentifikasi banyak sektor lainnya yang bisa dijajaki dan dikerjasamakan secara bilateral.Sektor-sektor tersebut antara lain ekonomi kreatif, ekonomi digital khususnya komik, animasi, online game serta perfilman, sektor jasa profesional, juga sektor industri strategis seperti otomotif, perkapalan, pesawat terbang dan lainnya.\"Peluang kerja sama ini tidak hanya terbuka untuk skala besar tapi juga startup dan UMKM Indonesia di berbagai sektor,\" pungkas Shinta. (mth)

Menjawab Dahlan Iskan

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 15:35:38 0

Yang jelas, jangankan menyetujui presiden tiga periode, urusan calon presiden saja DPD tidak setuju, agar yang tampil tidak yang itu-itu saja; agar oligarki sulit mekar; agar hak memilih dan dipilih tidak diamputasi. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD di MPR AWALNYA diduga cek ombak. Tetapi makin ke sini wacana presiden tiga periode makin menguat. Kemunculannya acak, sulit ditebak, namun selalu terpental lalu hilang bersama angin.  Lalu muncul lagi. Muncul lagi. Belakangan, ritmenya semakin sering. Mungkin sang komposer mengatur demikian. Itu kalau komposernya memang ada. Si pengatur ritme ini barangkali berpikir, orkestrasi politik adalah soal manajemen isu dan timing. Bila didendangkan terus-menerus, iramanya diatur, syairnya menggoda, boleh jadi publik Indonesia akan terbiasa.  Apalagi, ada tukang survei yang mendeteksi penonton senang. Pelan tapi pasti, masyarakat dipikirnya akan berpikir-berpikir. Lalu merasa membutuhkan.  Lalu menerima. Eh, apa iya semudah itu? Sebentar… sebentar. Bila matematikanya sebatas politik saja, semua bisa terjadi. Tetapi, ini juga soal rasa. Rasa yang terhubung dengan siksa batin masyarakat saat harus antre panjang hanya demi seliter dua liter minyak goreng. Atau tentang pajak yang naik, yang ditemani kenaikan listrik, BBM, dan lain-lain. Bisa pula soal-soal besar seperti Bandar Udara yang menjadi bengkel, atau hal remeh namun menyiksa semacam kartu BPJS yang harus ditenteng kemana-mana. Jadi, masyarakat belum tentu senang. Bagaimana dengan elit? Nah ini dia. Ada kekhawatiran besar, celah presiden tiga periode muncul dari sana. Yang tadinya hanya cek ombak, lalu berubah menjadi ombak besar yang menggulung semuanya.  Dahlan Iskan, salah seorang yang menduga (atau sebatas mengkhawatirkan) potensi itu. Konstitusi memang mengharamkan. Tetapi konstitusi bukan kitab suci yang tidak boleh diubah. Konstitusi dibuat manusia. Kalau manusianya mau maka konstitusi bisa diubah. Kira-kira begitu kata Dahlan dalam tulisan berjudul Tiga Periode.  Kalau DPR bisa dikuasai maka perubahan konstitusi hanya menunggu waktu. Asalkan porsi bagi-baginya seimbang. Misalnya, kalau presiden tiga periode, DPR juga dijatah sama. Pun dengan gubernur, agar gejolak di daerah bisa diredam. Semua senang, semua happy. Bagaimana dengan DPD? Prinsipnya sama. Anak tiri senayan ini bahkan bisa diberi porsi tambahan selain jatah tiga periode. Bonus tersebut adalah tawaran penguatan kewenangan lembaga DPD, agar derajatnya sedikit mengimbangi saudara tuanya di kamar sebelah. DPD ikut gembira, senatornya akan puas. Sesederhana itu. Sesederhana itu? Tunggu dulu. Saya tentu tidak berhak menjawab tudingan yang dialamatkan kepada DPR dan para gubernur. Silakan tanya mereka. Namun, kekhawatiran Pak Dahlan terhadap DPD rasanya tak perlu diteruskan.  Tegasnya begini. DPD menolak wacana tiga periode, apapun alasannya, apapun iming-imingnya. Jejak digital penolakan ini mudah ditemui. Tinggal tanya mbah google, informasi pendukung dan pembanding akan disajikan. Nah, sekarang soal konsistensi sikap. Anggota DPD memang bukan malaikat yang digaransi istiqomah. Tetapi sejauh ini aura kebatinan di DPD masih mengarah ke sana dan semoga akan terus ke sana.  DPD ingin negeri ini tetap memijak konstitusinya, bukan mengikuti keinginan sekelompok orang. Nalar konstitusi benar. Kekuasaan harus dibatasi dua periode, karena lebih dari itu akan berbahaya. “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” begitu diktum Lord Acton. Lagi pula, atas alasan apa kita  menyetujui tiga periode? Pembangunan yang telah dicapai? Yang mana ya? Kembali ke laptop.  Wahai Pak Dahlan, duhai pembaca sekalian. Saya laporkan, psikologi politik di DPD bahkan lebih dari itu. Baru-baru ini, DPD mengajukan usul revisi UU Pemilu terkait Presidential Threshold dari 20 persen menjadi nol persen. Namun, usul ini ditolak oleh DPR dan Pemerintah.  Tapi kami tak kehabisan langkah. 18 Februari 2022 lalu, melalui Sidang Paripurna ke-8, Anggota dan Pimpinan DPD sepakat menempuh jalur konstitusional lain, yakni uji materi pasal 222 UU Pemilu.  Ya, DPD secara lembaga akan bertarung dalil di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, saya dua puluh tiga orang anggota DPD telah mendaftarkan gugatan secara personal. Langkah ini barangkali menjadi sejarah pertama di dunia. Lho, pembuat UU kok menggugat UU…  Sudahlah. Itu soal lain.  Yang jelas, jangankan menyetujui presiden tiga periode, urusan calon presiden saja DPD tidak setuju, agar yang tampil tidak yang itu-itu saja; agar oligarki sulit mekar; agar hak memilih dan dipilih tidak diamputasi. Sekarang, kita buka-bukaan saja. Samar-samar, gosip politik memenuhi udara. DPD melakukan itu karena unsurnya ada yang ingin menjadi calon presiden. Benarkah? Bisa benar, bisa tidak. Tapi masalahnya tidak terletak di sana. Masalahnya adalah soal aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat konstitusi. Apakah perjuangan DPD melawan aturan itu harus dihentikan karena gosip ini? Bukankah nyapres adalah hak semua warga negara yang merasa mampu dan terpanggil?  Lagipula, kalau saya atau anggota DPD lain lolos nyapres, kan belum tentu terpilih juga? Namun, dari sikap DPD ini, setidaknya dua hal menjadi terang: Satu, DPD menolak wacana tiga periode. Dua, DPD menolak presidential threshold. Apapun itu, terima kasih telah mengingatkan kami, Pak Dahlan. Anda bukan orang sembarangan. Rekam jejak Anda jelas dan terukur. Kekhawatiran Anda layak menjadi kekhawatiran kami. Mohon, jangan merasa telah dikunci mati. (*)  

PMI Bangka Tengah Bentuk Bank Darah

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 15:11:48 0

Koba, Babel,, FNN - Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan membentuk Bank Darah untuk menjamin ketersediaannya.\"Bank Darah menjadi prioritas kami, ini sangat perlu sebagai bentuk misi kemanusiaan dan menjamin ketersediaan darah untuk pasien yang transfusi,\" kata Ketua PMI Bangka Tengah, Herry Erfian di Koba, Selasa.Herry Erfian yang juga menjabat Wakil Bupati Bangka Tengah itu akan bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk mewujudkan program Bank Darah.\"Di setiap rumah sakit wajib memiliki Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) sebagai unit pelayanan yang bertanggung jawab atas ketersediaan darah untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup,\" jelasnya.Erfian mengatakan Bank Darah tentu saja untuk tempat penyimpanan darah hasil donor darah dari berbagai kalangan yang kualitasnya terjamin dan aman.\"Kita tidak ingin mendengar kejadian pasien menjadi kritis karena susah mendapatkan darah, maka Bank Darah penting untuk menjaga ketersediaan,\" katanya.Bank Darah juga bagian dari pelayanan transfusi darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.\"Justru itu dibutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat,\" ujarnya. (mth)

Alpine Ungkap Mobil F1 untuk Musim 2022 Usung Warna Pink dan Biru

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 15:02:52 0

Jakarta, FNN- Pabrikan Prancis Alpine meluncurkan mobil Formula One (F1) untuk musim 2022 dan mereka menjadi tim kesembilan yang mengungkap mobilnya menjelang uji coba musim dingin pertama akhir pekan ini.A522 baru milik tim Renault dirancang dengan aturan baru yang radikal, dengan aerodinamis yang lebih bersih menyapu ke belakang serta roda 18 inci yang lebih besar untuk meningkatkan balap wheel-to-wheel.Mobil tersebut juga menampilkan livery yang direvisi, dengan skema warna pink berpadu dengan warna biru.Target Alpine adalah untuk memperebutkan kejuaraan dalam 100 balapan dari dimulainya era aturan baru F1, yang akan dimulai dengan Grand Prix Bahrain pembukaan musim pada 20 Maret.\"Pada 2022, kami ingin menunjukkan kemajuan konstan dengan perkembangan komprehensif di semua lokasi untuk memastikan menjadi penantang gelar di masa depan,\" kata kepala eksekutif Alpine Laurent Rossi, dikutip dari Reuters, Selasa.\"Kami menuju ke arah yang benar dan kami ingin melanjutkan pendakian kami ke puncak.\"Tim, yang finis di urutan kelima dalam klasemen konstruktor selama tiga tahun terakhir, itu baru-baru ini meningkatkan departemen teknis mereka dan pekan lalu mengumumkan penandatanganan mantan bos tim Aston Martin Otmar Szafnauer sebagai kepala tim baru dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk membalikkan posisi mereka.Tim, yang menuju 2022 dengan barisan pembalap yang tidak berubah, juara dunia ganda Fernando Alonso dan pebalap Prancis Esteban Ocon, kembali ke puncak podium musim lalu dengan Ocon memberi mereka kemenangan pertama mereka sejak Grand Prix Australia 2013 di Hongaria.\"Saya tidak senang balapan melawan pesaing tangguh ini,\" kata Szafnauer.\"Saya ingat dengan baik ketika mereka mengalahkan kami di Hungaria dan tidak melakukan kesalahan,\" ujarnya menambahkan, mengacu pada kemenangan Ocon di depan pebalap Aston martin Sebastian Vettel yang finis kedua tetapi kemudian didiskualifikasi karena ketidakteraturan bahan bakar.Alpine menampilkan mobil musim 2022 dalam sebuah acara di Paris, dan merilis gambar mobil mereka yang sebenarnya, yang saat ini sedang dipersiapkan untuk tes pra-musim pertama di Barcelona yang akan berlangsung pada Rabu. (mth) 

Aceh Kembangkan BUMDes Dorong Kemandirian Ekonomi Desa

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 14:58:28 0

Banda Aceh, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebutkan pemerintah terus mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas BUMDes menjadi salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa,” kata Plt Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Selasa.Aceh memiliki 6.497 desa. Untuk 2022, kata dia, Aceh mendapat alokasi dana desa sebesar Rp4,6 triliun dengan sektor prioritas penggunaan 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak COVID-19, sektor ketahanan pangan 20 persen, dan 8 persen untuk penanggulangan COVID-19.Tersisa 32 persen, lanjut dia, pemerintahan desa dapat menggunakan secara leluasa untuk program lain mulai pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha ekonomi kreatif, termasuk pemberdayaan BUMDes di setiap daerah.“Dari total desa di Aceh, yang sudah memiliki BUMDes sebanyak 6.247 desa, jadi masih ada sekitar 200 lebih desa yang belum memiliki BUMDes,” kata Zulkifli.Zulkifli mengatakan tidak semua BUMDes di Tanah Rencong itu berkembang dan maju. Hanya sebagian BUMDes yang telah memiliki unit usaha sesuai dengan potensi dan sumber daya alam masing-masing desa.Ada desa yang memiliki unit usaha BUMDes seperti isi ulang air minum, Pertashop, pengolahan sampah, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan beberapa sektor lain.“Kalau Pertashop, ini membutuhkan banyak modal, maka kita sarankan BUMDes bersama, tergabung beberapa desa membuat satu BUMDes. Jadi usaha dari BUMDes ini tidak kita batasi, sesuai dengan potensi lokal dan fleksibel, artinya jangan ikut-ikutan,” katanya.Menurut dia, ada sekitar 2.000 BUMDes di Aceh yang masih rintisan. Artinya BUMDes baru terbentuk namun belum memilik unit usaha. Kemudian lebih 3.000 BUMDes tumbuh, yaitu memilik unit usaha tapi baru mampu memenuhi untuk kebutuhan operasional, namun belum berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).“Jadi lebih dari 3.000 BUMDes ini sudah hidup, sudah aktif, tapi cukup untuk operasionalnya saja belum memberi PADes, misalnya seperti usaha sewa teratak dan segala macam,” katanya.Kemudian, lanjut dia, terdapat 456 BUMDes kategori berkembang, yaitu telah memiliki unit usaha, tumbuh dan menghasilkan PADes, tetapi pendapatan yang dihasilkan belum sesuai dengan potensi jauh lebih besar yang ada di desa.“Sedangkan yang kita harapkan ialah BUMDes yang maju. Ini sudah benar-benar bisa berdiri, mandiri, menghasilkan PADes, juga yang dihasilkan sudah sesuai dengan potensi, tapi BUMDes yang ini belum ada di Aceh,” katanya.Oleh karena itu, kata Zulkifli, pemerintah provinsi fokus meningkatkan keterampilan bagi 456 BUMDes berkembang agar bisa maju, sehingga memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri.Sedangkan untuk level BUMDes rintisan dan tumbuh tersebut akan ditangani secara bertahap oleh pemerintah di 23 kabupaten/kota seluruh Aceh.“Tidak mungkin kita di provinsi tangani semua BUMDes secara bersamaan, kita fokus ke yang berkembang, skill up untuk memajukan BUMDes, sehingga kita kerjasama dengan berbagai sumber untuk ini,” katanya. (mth)

Ekonom UMP: Perlu Kebijakan Terkait Minyak Goreng bagi UMKM

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 14:54:50 0

Purwokerto, FNN - Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Akhmad Darmawan mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan khusus terkait dengan pasokan minyak goreng bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).\"Pemerintah harus turun tangan terkait dengan minyak goreng karena nanti kalau UMKM terganggu, pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri yang akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi UMKM,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.Ia mengatakan jika UMKM bermasalah, semua akan bermasalah karena bisnis tersebut berjalan dari hulu ke hilir.Dia mencontohkan jika pendanaan pelaku UMKM berasal dari perbankan dan mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit akibat usahanya tidak bisa berjalan seiring dengan kelangkaan minyak goreng, hal itu akan menimbulkan permasalahan.\"Kalau ada permasalahan dengan bank, akan berimbas kepada semua, akhirnya akan terjadi inflasi yang cukup lumayan. Apalagi inflasi biasanya terjadi ketika puasa dan sebagainya,\" kata Wakil Rektor UMP Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Al Islam Kemuhammadiyahan itu.Selain itu, kata dia, perilaku para pelaku usaha juga harus mampu didampingi oleh pemerintah karena jika tidak ada pendampingan, bisa mengakibatkan terjadi krisis.Menurut dia, krisis bisa saja bermula dari salah satu komoditas pokok yang berimbas pada semua komoditas.\"Jadi, harus ada kebijakan khusus bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan minyak goreng sesuai kebutuhan. Kalau memang ada pembatasan bagi UMKM, ya jangan maksimal 2 liter per orang karena tentunya tidak akan mencukupi kebutuhan UMKM,\" kata Darmawan yang juga Ketua Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Banyumas.Dia mengatakan pemerintah juga perlu melakukan analisis untuk mengetahui di mana sebenarnya letak kemacetan distribusi minyak goreng.\"Ini kan masalah saluran distribusi karena kalau kita lihat produksinya, sebenarnya kan tidak terjadi masalah. Mungkin ada orang-orang yang \'agak nakal\' terkait dengan kelangkaan minyak goreng, ada saluran distribusi yang tersumbat,\" katanya.Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian semestinya bisa mengatasi permasalahan yang sebenarnya merupakan hal sepele.Selain itu, kata dia, masyarakat juga sebaiknya bersikap santai dalam menyikapi permasalahan minyak goreng di pasaran.\"Ini sebenarnya kan masyarakat terpengaruh dengan psikologis perdagangan. Mestinya masyarakat santai-santai sajalah, enggak usah terpengaruh, karena tidak semua harus menggunakan minyak goreng, kecuali memang yang industri rumah tangga dan sebagainya,\" katanya.Menurut dia, kondisi sekarang seperti dibuat masyarakat menjadi panik dan sebagainya, sehingga seolah-olah minyak goreng itu akan habis, padahal tidak demikian.Ia mengatakan jika masyarakat bisa menahan diri dan bersikap santai, sebenarnya tidak masalah karena yang tersumbat di jalur distribusinya.\"Seperti yang tadi saya sampaikan, ada orang-orang kuat yang bermain di distribusi ini (minyak goreng, red.) karena mungkin menghadapi puasa dan lebaran, ini kan nanti harapannya kalau permintaannya tinggi, barang enggak ada, harga akan melonjak tinggi,\" katanya.Meskipun menganut harga pasar, dia mengatakan pemerintah semestinya mengendalikan stok dan aliran distribusi minyak goreng yang baik. \"Kemudian, masyarakat jangan terlampau panik dengan masalah minyak goreng, sehingga nanti akan teratasi dengan lebih cepat,\" kata Darmawan. (mth)

Stok Minyak Goreng di Bulog Putussibau Kosong Sejak Akhir 2021

BY FNN Selasa, 22 Februari 2022 14:50:24 0

Kapuas Hulu, FNN - Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Putussibau Pramudya Wardana mengatakan hingga saat ini ketersediaan minyak goreng di gudang Bulog Putussibau masih kosong.Bahkan kekosongan stok minyak goreng tersebut terjadi sejak akhir Tahun 2021 hingga Februari 2022 saat ini.\"Kami sudah mengusulkan minyak goreng sebanyak lima ton ke Bulog Pontianak, tetapi saya tidak bisa memastikan kapan minyak goreng itu datang,\" kata Pramudya Wardana, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Selasa.Disampaikan Pramudya, selain mengusulkan minyak goreng, Bulog Putussibau juga mengusulkan gula sebanyak delapan ton, serta sejumlah komoditi lainnya seperti daging beku.Menurut dia, saat ini di gudang Bulog Putussibau hanya ada beras jenis medium sebanyak sebanyak 305 ton dan beras premium satu ton.\"Terkait kekosongan minyak goreng, kami akan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama dinas perdagangan,\" ucap Pramudya.Ia berharap minyak goreng, gula dan komoditi lainnya, bisa datang ke Bulog Putussibau sebelum bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu Kasianus Kintoi mengakui hingga saat ini harga minyak goreng di Kapuas Hulu masih mahal.\"Untuk minyak goreng memang harganya masih tinggi, dikarenakan pedagang masih punya stok lama yang harga belinya juga cukup tinggi, jadi pedagang tidak mau menurunkan harga yang disamaratakan Rp14 ribu/liter seperti yang dianjurkan oleh pemerintah,\" kata Kintoi.Dikatakan Kintoi, Dinas Perdagangan Kapuas Hulu pernah melakukan pengecekan ke beberapa Alfamart yang ada bahwa mereka pernah menjual minyak goreng sawit premium dalam kemasan seharga Rp14 ribu/liter, tetapi persediaan terbatas dan dalam satu hari bisa habis terjual.\"Untuk langkah selanjutnya terkait masalah minyak goreng itu, kami masih menunggu regulasi yang jelas dari pusat,\" kata Kintoi. (mth)

“Sense of Justice”

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 23:50:34 0

Karenanya ketenangan, kesatuan, kenyamanan, ketentraman, dan keamanan dalam hidup kebangsaan akan tercipta ketika keadilan ditegakkan dengan komitmen dan penuh kesungguhan.  Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation HILANGNYA sense of justice dalam masyarakat itulah yang menyebabkan keresahan bahkan konflik sosial. Pembangunan ekonomi yang tidak dibarengi dengan menghadirkan rasa keadilan (sense of justice) tidak akan memberikan rasa nyaman dan ikatan sosial positif (social connection) di antara anggota masyarakat. Karenanya pembangunan sebuah bangsa memerlukan kebersamaan dan keseimbangan antara \"kemakmuran dan keadilan sosial”.  Itu potongan jawaban saya terhadap sebuah pertanyaan yang disampaikan dalam acara Kajian Muallaf Ahad pagi secara virtual. Sang penanya mempertanyakan berbagai “ketidak adilan” dalam penanganan banyak hal dalam kehidupan bermasyarakat.  Keadilan (al-‘adl) memang sesuatu yang sangat esensi dan mendasar dalam kehidupan manusia. Ketika berbicara tentang relasi manusia maka penganyam dari relasi itu adalah keadilan. Ketika keadilan rapuh maka anyaman relasi dalam hidup akan rapuh dan boleh jadi ambruk. Itulah barangkali salah satu alasan kenapa sifat Allah dalam keadilan tidak berbentuk kata pelaku (faa’il). Tapi berbentuk kata benda (ism) “al-‘adl”. Seolah Allah ingin mengatakan bahwa merendahkan keadilan bermakna seolah merendahkan Allah itu sendiri.  Al-Qur’an juga menegaskan bahwa keadilan itu ditujukan untuk semua (justice for all). Bukan untuk segelintir elit yang punya daya tawar (bargaining power). Sementara mereka yang kecil dan termarjinalkan seringkali hanya menjadi mainan aturan dan ketidak keadilan.  Al-Qur’an bahkan menegaskan bahwa keadilan itu harus ditegakkan tanpa mengenal batas cinta dan benci. Jika musuh punya hak keadilan, maka keadilan harus berpihak kepada musuh.  “Jangan karena kebencian kalian kepada sebuah kaum menjadikan kalian tidak adil. Berbuat adillah karena itulah ketakwaan,” tegas Al-Qur’an.  Keadilan itulah yang menjadikan Muhammad SAW siap menegakkan hukum bahkan kepada putri tercinta jika melanggar hukum. “Kalau sekiranya Fatimah putrì Muhammad mencuri niscaya akan kupotong tangannya,” tegas beliau.  Komitmen keadilan itulah yang menjadikan Ali (karramallahu wajhah) menerima keputusan hakim yang memenangkan sang pencuri baju besinya di pengadilan. Dan komitmen yang sama yang menjadikan Khalifah Umar RA memutuskan mengajak kaum Yahudi kembali beribadah di Kota tua Jerusalem.  Komitmen keadilan inilah sesungguhnya yang menjadi cita-cita kehidupan publik (public life) manusia. Termasuk di dalamnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Wajar jika para pendiri bangsa sepakat bahwa sila penutup (kelima) dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Seolah Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah itu akan banyak ditentukan wajahnya oleh keadilan sosial. Komitmen ketuhanan dipertanyakan ketika ketidak adilan merajalela. Demikian pula rasa kemanusiaan (sense of humanity) yang dipertanyakan ketika ketidak adilan dibiarkan. Persatuan akan tercabik dan musyawarah tak akan terwujud ketika sense of justice (rasa keadilan) tidak ada dalam kehidupan masyarakat. Karenanya ketenangan, kesatuan, kenyamanan, ketentraman, dan keamanan dalam hidup kebangsaan akan tercipta ketika keadilan ditegakkan dengan komitmen dan penuh kesungguhan.  Covid 19 banyak mengajarkan kepada kita bagaimana komitmen keadilan bisa teruji. Boleh atau tidaknya masyarakat melakukan kegiatan di masa Covid itu perlu diatur. Karena memang semua kita ingin Covid segera tertangani secara baik dan tuntas. Tapi jangan pengaturan itu dilakukan bagaikan membelah bambù. Ada yang ditekan, ada yang diangkat.  Ingat, negara hadir untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh, bukan segelintir, rakyat Indonesia. Karenanya kemakmuran tidak diukur oleh gedung-gedung pencakar langit. Tapi bagaimana semua orang di antara gedung-gedung itu merasakan kemakmuran bersama. Kemakmuran dan keadilan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Keduanya yang akan mengantar kepada ketentraman (peace) dan kebahagiaan (happiness) yang menjadi cita-cita hidup semua orang.  Akhirnya memang disadari, di Amerika saja perjuangan mewujudkan “justice for all” adalah proses berkelanjutan. Dan diakui hingga saat ini proses itu masih berlanjut dan kerap menjadikan gesekan sosial. Maka saudaraku di Indonesia, lanjutkan perjuangan untuk mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat” di negeri tercinta! Queens, 21 Februari 2022. (*)     

Jambi Kembangkan Potensi Sumber Daya Perikanan Jadi Komoditi Unggulan

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 16:29:28 0

Jambi, FNN - Pemerintah Provinsi Jambi mengembangkan potensi sumber daya perikanan untuk menjadi komoditi unggulan karena Jambi memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar, baik di sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. \"Sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan peranan dan dukungan yang sangat penting, dengan mengembangkan potensi dan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dapat menjadi salah satu unggulan daerah,\" kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman di Jambi, Senin. Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, baik untuk pengembangan perikanan tangkap di laut dan di perairan umum. Jambi memiliki wilayah sungai dengan panjang 1.740 kilometer untuk pengembangan budidaya ikan keramba. Dan potensi lahan tambak di Jambi mencapai 18.000 hektar dan potensi lahan marginal 100.700 hektar. Kemudian luas laut di Jambi mencapai 3.879,67 hektar dan luas perairan umum 115.000 hektare. Serta potensi kawasan pesisir Provinsi Jambi sekitar 261,80 kilometer. Kawasan tersebut selain dapat dikembangkan untuk budidaya ikan, namun juga dapat di kembangkan menjadi kawasan wisata bahari. Sudirman menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Seperti nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut dan perairan umum dengan jumlah mencapai ribuan orang.Kemudian pelaku budidaya ikan dan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun pelaku usaha yang bergerak pada bidang usaha ikan hias. \"Harmonisasi, sinergi program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi harus di jaga dengan tujuan agar hasil perikanan terus meningkat dan masyarakat lebih sejahtera,\" kata Sudirman. Untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Jambi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melaksanakan rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Rapat koordinasi tersebut juga bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi. Rapat koordinasi kerja dilaksanakan agar setiap pelaksanaan program dan kegiatan dapat terkoordinasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan lebih efektif dan efisien,\" kata Kepala Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tema Wisman. (mth)

KLHK Mendorong Warga Meningkatkan Peran Dalam Pengelolaan Sampah

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 13:52:09 0

Jakarta, FNN - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong warga meningkatkan peran dalam pengelolaan sampah serta mendukung upaya pengendalian perubahan iklim pada Hari Peduli Sampah Nasional 2022.\"Kini sudah saatnya platform HPSN dapat bergeser kepada aktualisasi produktivitas masyarakat melalui upaya-upaya pencegahan, pengendalian, penanganan sampah yang memberikan kontribusi nyata di dalam mengembangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,\" kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong di Jakarta, Senin, pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).Dia juga mengemukakan bahwa pengelolaan sampah berperan penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan dampaknya.Proses penguraian sampah dan pembakaran sampah menimbulkan emisi gas rumah kaca, yang akan menjebak panas dari sinar matahari di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menghangat.Tanpa pengelolaan yang baik, gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang dihasilkan oleh sampah akan menguap ke atmosfer dan mengakibatkan peningkatan suhu bumi.Guna mengurangi emisi gas rumah kaca, metana yang dihasilkan dari proses penguraian sampah bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.Wakil Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pengelolaan sampah secara sistematis untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.Dalam hal ini, pemerintah mengampanyekan praktik menggunakan ulang, mengurangi, dan mendaur ulang dalam pengelolaan sampah.Pada HPSN 2022, KLHK menyinergikan tiga program utama dalam upaya pengendalian perubahan iklim, yakni pengelolaan sampah, pengurangan emisi, dan pembentukan kampung iklim.Melalui Program Kampung Iklim (Proklim), pemerintah berupaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang mencakup pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair. (mth)

Pelatih Pembina Terpilih Jadi Subkomite Kepramukaan Asia Pasifik

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 13:48:12 0

Jakarta, FNN - Tiga orang pelatih pembina Pramuka dari Indonesia telah terpilih menjadi Subkomite Kepramukaan Asia-Pasifik untuk masa bakti 2022-2025 pada Senin (21/2) 2022. “Ketiganya adalah Kak Berthold Sinaulan yang menjadi anggota Subkomite Komunikasi dan Hubungan Luar, Kak Rio Ashadi sebagai Ketua Subkomite Keberagaman dan Inklusi dan Kak Laiyin Nento sebagai anggota Subkomite Metode Pendidikan,” kata Ketua Komite Kepanduan Asia-Pasifik Dale B. Corvera dalam keterangan tertulis Kwarnas Pramuka yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin. Sejak dibentuknya Kawasan Kepramukaan Asia Pasifik pada tahun 1956, katanyaa, sudah ada 40 pembina Pramuka Indonesia yang menjadi pengurus Komite dan Subkomite Asia-Pasifik. Ia menjelaskan ketiga pelatih yang tergabung dalam subkomite kepramukaan lewat pemilihan yang diselenggarakan secara daring itu, nantinya akan membantu Komite Kepramukaan Asia-Pasifik untuk menjalankan tugasnya bersama dengan tiga subkomite lainnya seperti Pembinaan Anggota Muda (Youth Engagement), Manajemen Organisasi (Governance) dan Sosial (Social Impact). Masing-masing subkomite diisi oleh pengurus terpilih dari beragam organisasi kepanduan nasional di kawasan Asia-Pasifik. Pemilihan pengurus didasari oleh keahlian yang dikuasai oleh anggota yang terpilih. Misalnya Berthold Sinaulan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kehumasan dan Informatika Kwartir Nasional ditempatkan dalam posisi Subkomite Komunikasi dan Hubungan Luar. Hal itu sejalan dengan keahliannya sebagai jurnalis profesional. Terpilihnya ketiga pelatih pembina pramuka tersebut, katanya, merupakan kebanggaan bagi Gerakan Pramuka Indonesia. Sebab, hal tersebut selaras dengan semangat pencapaian Dasa Karya Pramuka yang dicanangkan oleh Ketua Kwartir Nasional Pramuka Budi Waseso untuk meningkatkan peran pramuka yang berwawasan global. Diharapkan karya dan bakti ketiga pelatih yang terpilih di tingkat Asia-Pasifik itu, dapat membawa citra baik bagi kiprah Gerakan Pramuka Indonesia di dunia internasional, demikian Dale B. Corvera. (mth)

Demokrat Komitmen Kawal Pemerintahan Khofifah-Emil Dardak

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 13:42:39 0

Surabaya, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan komitmennya mengawal pemerintahan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur.\"Kami akan terus mengawal sehingga Ibu Khofifah dan Mas Emil sukses membawa masyarakat Jatim semakin sejahtera serta bangkit dari pandemi,\" ujar AHY usai bersilaturahmi dengan Khofifah-Emil di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Minggu malam.Menurut dia, berbagai terobosan dan program yang diinisiasi Gubernur Khofifah sangat luar biasa sehingga terbukti diapresiasi berbagai pihak, termasuk mampu menurunkan angka kemiskinan di Jatim tahun ini hingga 313 ribu orang.Selain itu, program seperti desa devisa dan tak pernah berhenti meninjau langsung kondisi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain menjadi bukti kepedulian pemerintah rakyatnya.\"Terobosan-terobosan yang perlu didukung bersama. Kami yakin jika semua dilakukan dengan kolaborasi dan bersinergi maka akan semakin baik,\" ucap putra sulung SBY tersebut.\"Kami juga mengucapkan selamat tiga tahun menjalankan roda pemerintahan di Jatim. Tiga tahun yang luar biasa dan tak hanya harus dipertahankan, tapi wajib ditingkatkan,\" kata AHY menambahkan.Sementara itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa berterima kasih karena menyempatkan untuk berkunjung sekaligus menikmati makan malam kuliner khas Jatim di Grahadi.Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyampaikan kepada AHY terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim dari sisi Badan Pendapatan Daerah yang terpantau stabil dan progresif meski Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19.Berdasarkan data Bapenda Jatim per 17 Februari 2022, penerimaan kas PAD mencapai Rp1,56 triliun atau 10,95 persen dari target PAD tahun 2022 sebesar Rp14,25 triliun.Dibandingkan tahun lalu pada periode sama, penerimaan PAD tahun ini meningkat 0,85 persen, yang rinciannya pada 17 Februari 2021 sebesar Rp1,43 triliun atau 10,11 persen dari target Rp14,24 triliun.Di sisi lain, AHY yang pada kesempatan tersebut didampingi istrinya Annisa Pohan, Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya beserta istri dan Bendahara Umum Renville Antonio menikmati hidangan kuliner, buah serta batik khas Jatim.Selain makanan kokot kaldu, AHY dan rombongan disuguhkan buah durian lokal, kelapa muda Pacitan serta melon berbentuk kotak maupun hati yang pembudidayaannya berada di Sidoarjo. (mth)  

Korban Kelompok Bersenjata di Ilaga Jalani Operasi di RSUD Mimika

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 13:37:01 0

Timika, FNN - Dua korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Ilaga, Kabupaten Puncak yang dievakuasi ke Timika, Senin pagi, akan dioperasi setiba di RSUD Mimika. Direktur RSUD Mimika, dr Antonius Pasulu, di Timika, Senin, mengatakan, kedua korban segera dioperasi guna mengeluarkan peluru maupun serpihan peluru yang masih bersarang pada tubuh mereka. \"Tadi pagi saya dilaporkan mengenai dua korban luka tembak yang dirujuk dari Ilaga. Saat ini kedua korban segera dilakukan tindakan operasi. Keduanya sudah didorong ke kamar operasi untuk tindakan operasi,\" kata dia. Sesuai pesan yang beredar di grup media sosial WhatsApp di Timika, salah seorang korban atas nama Glen Sumampauw (30) membutuhkan transfusi darah dari para pendonor di wilayah Timika. Ia diketahui merupakan karyawan PT Martha Tunggal Teknik. \"Mohon bantuannya atas nama Glen, korban penembakan di Ilaga sekarang berada di RSUD butuh golongan darah 0,\" demikian isi pesan singkat yang dikirim ke beberapa grup WhatsApp di Timika, Senin. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infantri Aqsha Erlangga, menyebut proses evakuasi kedua korban dari Bandara Aminggaru Ilaga di Kabupaten Puncak ke Bandara Mozes Kilangin di Timika, Senin pagi, berlangsung lancar dan aman. Kedua korban dievakuasi ke Timika menggunakan helikopter EC-725 Caracal TNI AU bernomor registrasi HT-7203 pada Senin pagi sekitar pukul 07.30 WIT. \"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu proses evakuasi, sehingga dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Demi kemanusiaan semua tergerak dan peduli untuk membantu masyarakat dan aparat keamanan yang telah menjadi korban aksi teror dari gerombolan separatis teroris di Papua,\" ujar dia. Selain Sumampauw, korban lainnya yang dievakuasi ke Timika yaitu Prajurit Kepala Fermansyah (29), personel TNI AU Satgas Kopasgat TNI AU di sana. Keduanya menjadi korban penembakan oleh kelompok bersenjata di Ilaga pada Minggu (20/2). Fermansyah yang merupakan putra Asli Papua dari suku Biak, luka tembak pada bagian bahu sebelah kiri tembus punggung kanan, kondisinya dilaporkan masih sadar dan stabil. Sedangkan Sumampauw, luka tembak pada bagian bawah ketiak kiri, kondisinya dilaporkan masih sadar dan stabil. (mth) 

Polbangtan Medan Dorong Mahasiswa Kuasai Sistem Irigasi Tetes Air

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 13:23:31 0

Medan, FNN - Politeknik Pengembangan Pertanian (Polbangtan) Medan mendorong mahasiswanya untuk menguasai \"smart farming\", di antaranya sistem irigasi tetes pada pembibitan kelapa sawit.Direktur Polbangtan Medan, Yuliana Kansrini di Medan, Senin, mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan lulusannya agar berjiwa profesional, berdaya saing, dan wirausaha.\"Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan penerapan praktik \'drip irrigation\' atau sistem irigasi tetes air pada pembibitan kelapa sawit,\" katanya.Metode irigasi, kata Yuliana Kansrini , menghemat air dan pupuk dengan membiarkan air menetes pelan ke akar tanaman, melalui permukaan tanah atau langsung ke akar, melalui jaringan katup, pipa dan emitor.Dosen pengampu Mata Kuliah Perkebunan Presisi di Polbangtan Medan, Firman Silalahi menambahkan penerapan praktik sistem irigasi tetes air pada pembibitan tanaman sawit dari sisi ilmu dan wawasan sangat bagus.“Pertanian sekarang ini mengalami kemajuan teknologi, akan lebih baik apabila mampu mengenalkan teknologi tepat guna pada proses produksi tanaman, sehingga mahasiswa sebagai generasi muda mampu menunjukkan eksistensinya untuk terus tertarik pada pengembangan inovasi teknologi,” katanya.Dia menambahkan bahwa irigasi tetes adalah suatu sistem pemberian air melalui pipa atau selang berlubang dengan menggunakan tekanan tertentu, dimana air yang keluar berupa tetesan langsung pada akar tanaman.\"Sistem irigasi tetes juga seringkali dikombinasikan dengan perlakuan pemupukan pada tanaman, cara ini disebut fertigasi. Dengan penerapan fertigasi pada lahan budidaya akan membuat kegiatan budidaya lebih efektif,\" katanya.Diharapkan mahasiswa Polbangtan Medan dapat mengetahui serta memahami teknologi \"smart farming\" yang tepat, sehingga dapat menunjang pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern, demikian Firman Silalahi. (mth)

BMKG: Waspadai Cuaca Ekstrem Akibat Gelombang Rossby di NTT

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 13:20:07 0

Kupang, FNN - Stasiun Meteorologi El Tari Kupang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat adanya gelombang equatorial Rossby dan sirkulasi siklonik.\"Gelombang Rossby dan sirkulasi siklonik yang ada di Laut Arafuru menyebabkan terbentuknya daerah pertemuan dan belokan angin di wilayah NTT,\" kata Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang Agung Sudiono Abadi di Kupang, Senin, berkaitan dengan peringatan dini cuaca di wilayah NTT selama 21-23 Februari 2022.Ia menjelaskan kondisi cuaca yang terjadi dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan (konvektif) yang menyebabkan hujan lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah NTT.Pihaknya mengimbau warga agar mewaspadai potensi cuaca tersebut karena dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, maupun pohon tumbang serta sambaran petir.Masyarakat, kata dia harus tetap waspada terhadap ancaman bencana terlebih yang bermukim di daerah yang curam, perbukitan, ataupun sekitar daerah aliran sungai.\"Selalu siaga untuk mengamankan diri dan barang-barang penting ketika di daerah setempat terjadi hujan dalam waktu yang lama dengan intensitas sedang hingga lebat,\" katanya.Pihaknya mempersilakan masyarakat di NTT terus memantau perkembangan informasi cuaca dengan mengakses layanan informasi selama 24 jam melalui kanal komunikasi yang disiapkan yaitu nomor kontak (0380)881613 atau whatsapp 081139404264.Selain itu juga bisa melalui website: meteoeltari.com; email: met_kupang@yahoo.com, maupun aplikasi mobile INFO BMKG, demikian Agung Sudiono Abadi. (mth) 

KPK Panggil Sembilan Saksi Swasta Kasus TPPU Eks Pejabat Ditjen Pajak

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 13:16:51 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin memanggil sembilan saksi dari pihak swasta dalam penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji (APA).\"Hari ini, pemeriksaan saksi untuk perkara TPPU terkait penerimaan hadiah atau janji pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak dengan tersangka APA. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Sembilan saksi swasta, yaitu Sri Lestari, Mulyatsih Wahyumurti, Sugito Mas, Aldy Garnadi Gardjito, Tri Hariastuti, Ani Melania, Purnomo Sidi, Kiagus Risyiqan Urfani, dan Machzarwan.Penetapan Angin sebagai tersangka dugaan TPPU merupakan pengembangan dari kasus suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak yang sebelumnya juga menjerat Angin.KPK menduga kuat adanya kesengajaan dari tersangka Angin menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi.KPK juga telah menyita berbagai aset senilai Rp57 miliar terkait dugaan TPPU Angin. Aset tersebut diantaranya berupa tanah dan bangunan.Sebelumnya dalam perkara suap, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Angin dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp300 juta subsider 2 bulan kurungan.Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.Terhadap Angin dan Dadan juga dijatuhi pidana tambahan masing-masing membayar uang pengganti sejumlah Rp3,375 miliar dan 1,095 juta dolar Singapura.Keduanya divonis bersalah menerima suap terkait pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia Tbk (Panin) untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. (mth)

awa Timur Jadi Tuan Rumah Kejurnas Equestrian dan Pacuan 2022

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 13:13:45 0

Jakarta, FNN - Jawa Timur (Jatim) terpilih sebagai tuan rumah Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Equestrian 2022, tak lama setelah ditetapkan sebagai tuan rumah Kejurnas Pacuan.Pemilihan Jawa Timur sebagai tuan rumah Kejurnas Equestrian berbeda dengan Pacuan yang dilakukan secara voting. Menurut keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Senin, untuk equestrian pemilihan tuan rumah dilakukan secara musyawarah.Ketua Komisi Equestrian PP Pordasi Brigjen TNI (Purn.) Ivan Ahmad Riski Titus mengatakan selain upaya pemerataan penyelenggara Kejurnas, Jawa Timur menjadi tuan rumah karena memiliki arena perlombaan yang layak.Kejurnas Equestrian 2022 rencannya akan melombakan tiga disiplin yakni, Show Jumping, Dressage, dan Eventing yang bergulir di Kenpark, Pantai Ria Kenjeran Surabaya.\"Rakernas Pordasi Tahun 2022 telah mengesahkan tempat penyelenggaraan Kejurnas Equestrian. Nantinya Kenpark di Surabaya akan menjadi lokasi Kejurnas. Di sana, sarana dan prasarana siap untuk menyelenggarakan pertandingan Dressage, Show Jumping dan bahkan Eventing yang mana paling jarang dipertandingkan di Tanah Air,” kata Ivan Titus.Menurut Ivan, tak semua arena equestrian bisa menyelenggarakan Eventing, karena terdapat Cross Country yang memerlukan tempat khusus, berbeda dengan Dressage dan Show Jumping.\"Eventing terdiri dari tiga disiplin olahraga ketangkasan berkuda/Equestrian atlet dan kuda harus mampu melakukan tiga disiplin Equestrian yaitu Dressage, Cross Country dan Show Jumping. Cross Country ini masih sangat jarang diperlombakan dan lebih sedikit ketersediaan lokasinya,” ujar Ivan. (mth)

Mendag Operasi Pasar Pasok 23 Ribu Liter Minyak Goreng di Bandung

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 13:03:02 0

Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat melakukan operasi pasar dengan memasok 23 ribu liter minyak goreng curah di Bandung, Jawa Barat. \"Operasi pasar minyak goreng curah dan kemasan akan terus dilakukan pemerintah secara serempak di seluruh provinsi di Indonesia hingga menjelang Idul Fitri, guna memastikan masyarakat mendapatkan pasokan minyak goreng dengan harga terjangkau,\" ujar Mendag Lutfi lewat keterangannya diterima di Jakarta, Senin. Mendag melanjutkan operasi pasar minyak goreng curah di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan lima pasar yang menjadi perhatian Kementerian Perdagangan (Kemendag) di antaranya Pasar Sederhana, Pasar Kosambi, Pasar Kiara Condong, Pasar Cicadas, dan Pasar Baru. Mendag Lutfi berpesan agar harga yang dijual ke pedagang di pasar tidak lebih dari Rp10.500 per liter. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp11.500 per liter. Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu meminta agar tidak ada pihak yang bermain-main atau berniat mencari keuntungan semata di tengah persoalan minyak goreng ini. Mendag Lutfi mengatakan tidak  segan menyeret pihak tersebut ke kepolisian. \"Kemendag juga akan menindak keras para pelaku penimbunan yang melanggar dan akan memproses sesuai hukum yang berlaku,\" pungkasnya. (mth)

KPK Panggil Pejabat Kejaksaan Negeri Bekasi Soal Kasus Rahmat Effendi

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 12:36:39 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Anton Laranono sebagai saksi dalam penyidikan kasus yang melibatkan tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE).Rahmat Effendi merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.\"Hari ini, Anton Laranono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RE,\" ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Selain Anton, ujar Ali menambahkan, KPK juga memanggil empat saksi lainnya.Mereka adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi Karto, Mulyadi selaku Lurah Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Satim Susanto selaku Lurah Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dan Peter dari pihak swasta.Sebelumnya pada Kamis (6/1), KPK menetapkan total sembilan tersangka, yakni lima penerima suap dan empat pemberi suap terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut.Para penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).Lalu, pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran Rp286,5 miliar.Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp21,8 miliar, serta pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar.Selanjutnya, ganti rugi lain berbentuk tindakan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.Atas proyek-proyek tersebut, Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi. Ia memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek itu serta meminta mereka tidak memutus kontrak pekerjaan.Lalu sebagai bentuk komitmen, Rahmat Effendi diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan sebutan untuk sumbangan masjid.Uang tersebut diserahkan melalui perantara orang-orang kepercayaannya, yaitu Jumhana Lutfi dan Wahyudin.Tidak hanya itu, Rahmat Effendi pun diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi.Ada pula tindakan korupsi terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi dan Rahmat Effendi diduga menerima Rp30 juta dari Ali Amril melalui M. Bunyamin. (mth)

Aktivitas Pelayaran di Ternate Tetap Dibuka Meski Cuaca Buruk

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 12:27:49 0

Ternate, FNN - Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan aktivitas pelayaran dari dan berbagai daerah antar-pulau di Malut tetap dibuka, meski dalam dua hari terakhir terjadi cuaca buruk disertai angin kencang.\"Kami belum bisa melakukan penundaan setiap keberangkatan kapal maupun speedboat,\" kata Plh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP) KSOP Kelas II Ternate, Ibrahim Kaufa di Ternate, Senin.Namun, ia memastikan KSOP akan terus memantau kondisi cuaca hingga Selasa (22/2), jika masih terjadi cuaca ekstrim dan ada peringatan dari BMKG Sultan Babullah Ternate, maka dilakukan penundaan keberangkatan kapal.Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate telah mengeluarkan surat peringatan dini gelombang tinggi pada Minggu (20/2).Surat dengan Nomor ME.401/PD/01/II/KTTE/2022 tersebut berlaku dari tanggal 20 hingga 22 Februari 2022 dan dalam surat tersebut tinggi gelombang dari 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara, diantaranya Morotai, Halmahera Bagian Timur, Halmahera Barat Bagian Utara, Ternate Batang Dua, Bacan, Obi dan Kepulauan Sula.Menurut dia, jika sudah adanya peringatan dari stasiun BMKG Sultan Babullah Ternate, maka itu sudah ada larangan berlayar baik kapal penumpang maupun kapal berukuran kecil maupun sedang serta speedboat.Sementara itu, Prakirawan Cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Baabullah Ternate, Satria Kridha Nugraha menyatakan, untuk cuaca Senin (21/2) hari ini, wilayah Malut umumnya berawan dengan potensi hujan sedang-lebat di wilayah Taliabu, Mangole, Sula, Obi, Morotai, Tobelo, Galela, Wasile, Gane Barat dan sekitarnya.Sedangkan, untuk Siang/Sore hari umumnya umumnya diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan - sedang di wilayah Ibu, Jailolo, Patani, Gebe, Maba, Wasile, Morotai, Galela, Tobelo, Mangole, Sula, Taliabu, Sofifi dan sekitarnya dengan kecepatan angin dari arah barat – utara 05 – 50 km/jam.\"Kami telah keluarkan peringatan dini potensi hujan lebat di wilayah Mangole, Sula, Taliabu pada pagi hari serta potensi angin kencang sekitar 50 km/jam di seluruh wilayah Malut yang berdampak pada pohon tumbang,\" katanya.Kendati demikian, pihaknya mengimbau untuk waspada Berpotensi terjadi gelombang tinggi signifikan mencapai 2.5 meter di wilayah perairan Samudera Pasifik Utara Halmahera, Perairan Morotai, Perairan Ternate Batang Dua, Perairan Bacan-Obi-Bobong, Laut Halmahera, Perairan Loloda. (mth) 

Pengamat: Ada Tiga Tantangan Gubernur Baru Lemhannas

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 11:50:58 0

Jakarta, FNN - Direktur Lembaga Strategi Inteligensia Indonesia, Ridlwan Habib, mengatakan, terdapat tiga tantangan yang akan dihadapi gubernur baru Lemhannas. Ia menyatakan hal itu di Jakarta Senin, tentang Presiden Joko Widodo yang melantik Gubernur Lemhannas yang baru, Andi Widjajanto. Mantan sekretaris kabinet itu menjadi pemimpin sipil ke empat di lembaga kawah candradimuka pemimpin negeri itu.Widjajanto menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Agus Widjojo yang menjadi duta besar Indonesia untuk Filipina.\"Tantangan pertama tentu ancaman terhadap ketahanan ideologi negara ya. Baik ancaman dari spektrum kanan atau ekstrim radikalisme maupun kuadran kiri, Lemhanas harus punya peta dan mitigasi,\" kata dia. Tantangan yang kedua adalah permasalahan kelompok bersenjata di Papua. Lemhanas kata dia sebagai lembaga yang memberikan saran langsung pada presiden bisa memberikan saran mitigasi yang paling tepat. \"Andi mempunyai ketajaman intuisi sebagai akademisi yang puluhan tahun meneliti berbagai doktrin militer dan studi pertahanan,\" ucap Habib. Berikut, menurut dia, tantangan ketiga bagi Lemhanas yakni di forum diplomasi pergaulan lembaga think thank dunia. \"Lemhannas bisa menjadi lembaga pemikir terkemuka kelas dunia yang sejajar dengan lembaga serupa di berbagai negara,\" katanya. Ia yakin dengan pengalaman akademis Andi yang pernah kuliah di London, Washington DC dan menuntaskan doktoral di Singapura mampu menjawab tantangan itu. \"Presiden sudah tepat memilih AW karena latar belakang dan rekam jejak pergaulan akademisnya sangat gamblang dan terbuka,\" ujar dia. Widjajanto adalah orang sipil keempat yang menduduki posisi itu. Sebelumnya ada Ermaya Suryadinata, Muladi, dan Budi Soesilo Soepandji. Dalam menjalankan roda organisasi, gubernur Lemhannas dibantu wakil gubernur dan sestama yang biasanya berpangkat militer bintang tiga aktif dan beberapa deputi bintang dua. (mth)

DPRA Soroti Mahalnya Harga Jual Pupuk Non Subsidi di Nagan Raya Aceh

BY FNN Senin, 21 Februari 2022 00:07:21 0

Meulaboh, FNN - Anggota DPRA Teuku Raja Keumangan menyoroti mahalnya harga jual pupuk non subsidi yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sehingga menyebabkan kalangan petani di daerah tersebut mengeluh.\"Hasil pemantauan kami di lapangan, kenaikan pupuk non subsidi di Nagan Raya sudah mencapai di atas 100 persen,” kata Teuku Raja Keumangan kepada ANTARA di Meulaboh, Ahad.Ia menjelaskan, selama ini harga pupuk non subsidi seperti KCL dijual seharga Rp290 ribu per sak, pupuk urea sebesar Rp290 ribu per sak, serta NPK dijual Rp250 ribu per sak isi 50 kilogram.Namun saat ini, pupuk non subsidi tersebut merangkak naik diantaranya seperti pupul KCL dijual seharga Rp600 ribu per sak, pupuk urea non subsidi dijual seharga Rp550 ribu hingga Rp800 ribu per sak, serta NPK dijual seharga Rp275 ribu hingga Rp300 ribuan per sak.Akibat tingginya harga jual pupuk non subsidi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, menyebabkan petani mengeluh karena tidak mampu membeli unsur hara untuk kebutuhan tanaman.Kami meminta kepada pihak terkait dan kepolisian agar segera mengatasi persoalan tingginya harga jual pupuk non subsidi di Nagan Raya, sehingga petani tidak semakin terjepit, kata Teuku Raja Keumangan mengharapkan. (mth)

Menjaga Asa Pelabuhan Tanjung Carat

BY FNN Ahad, 20 Februari 2022 23:46:41 0

Palembang, FNN - Daya dukung pelabuhan sungai, Pelabuhan Boom Baru di Palembang dianggap sudah tak mampu untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Sumatera Selatan, terutama untuk kegiatan ekspor.Kehadiran pelabuhan laut dalam dinilai mendesak bagi daerah penghasil komoditas ekspor batu bara, minyak sawit, dan karet itu.Namun untuk mewujudkannya bukan perkara mudah walau cita-cita ini sudah didengungkan sejak era tahun 90-an. Bermula dengan menempatkan lokasinya di Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin.Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan dirinya tetap bersemangat untuk mewujudkan pelabuhan laut tersebut, karena ini menjadi jalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.Hadirnya pelabuhan laut ini dianggap menjadi pemecah persoalan yang selama ini dihadapi Sumsel, yakni selalu berkutat pada pertumbuhan ekonomi di angka 5,0 persen walau memiliki kandungan Sumber Daya Alam berlimpah.“Kami sangat serius untuk merealisasikannya walau banyak rintangan. Kami terus mempelajari kegagalan-kegagalan terdahulu, agar tidak terulang lagi,” kata Herman Deru di Palembang, Jumat (18/2).Dukungan untuk memiliki pelabuhan laut dalam ini sebenarnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo yang memberikan target agar proyek tersebut bisa melakukan groud breaking pada akhir tahun 2021.Namun, lantaran belum menuntaskan persoalan legalitas lahan membuat rencana tersebut terpaksa ditunda.Walau demikian, Sumsel sedikit tersenyum lebar lantaran proyek tersebut sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat.Sejauh ini, Pemprov Sumsel sudah menuntaskan beragam persoalan prinsip untuk pembangunan pelabuhan laut internasional itu, seperti ketersediaan lahan, akses jalan, kedalaman laut hingga lokasi dermaga.Ke depan, yang menjadi perhatian dari pemerintah yakni mengenai ketersediaan dana pembangunannya.“Bisa konsorsium dari dalam negeri dan investor dari luar negeri. Ini akan dikaji,” kata gubernur.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada awal tahun 2022 saat berkunjung ke Palembang mengatakan pemerintah pusat sudah memberikan arahan terkait pendanaan proyek pelabuhan internasional tersebut.Pembangunan pelabuhan itu akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan investor swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.Pemerintah pusat terus mendorong agar pelabuhan samudera ini terwujud yang nantinya diharapkan menjadi gerbang ekspor Sumsel.Sejauh ini Investor asal China Shanxi International Economic & Technical Cooperative Co Ltd tertarik untuk menanamkan modal pada pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).General Manager of Shanxi InternationalEconomic & Technical Co Ltd Indonesia Jason Hang setelah mengunjungi kawasan Tanjung Carat, mengatakan pelabuhan ini memiliki lokasi yang sangat strategis sehingga perusahaan menilai layak masuk dalam rencana ekspansi bisnis.Jason mengaku ketertarikan perusahaannya untuk berinvestasi di Pelabuhan Tanjung Carat juga didorong adanya sumber daya alam (SDA) yang berlimpah di Sumsel, di antaranya getah karet, kelapa sawit, batu bara, minyak bumi dan gas.Lokasi pelabuhan laut dalam sebelumnya bukan diproyeksi di Tanjung Carat tapi di Tanjung Api-Api, yang areanya relatif berdampingan.Pemindahan ini terkait dengan studi kedalaman laut, yang membuat kesimpulan bahwa Tanjung Carat itu lebih representatif bagi kapal-kapal berukuran besar.Karena adanya perubahan, maka KEK TAA dipindahkan ke KEK Tanjung Carat agar berdampingan dengan Pelabuhan Laut Tanjung Carat.Terkait ini Presiden Jokowi sudah mencabut status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api.Pendangkalan SungaiKepala Samudera Indonesia Cabang Palembang Iwan Simangunsong mengatakan permintaan ekspor terhadap komoditas asal Sumsel terutama chrome rubber (karet) terbilang tinggi. Bahkan pihaknya kini menjajaki kerja sama untuk pengiriman ekspor arang dan batok kelapa.Hingga kini, walau di tengah pandemi, perusahaan melayani pengiriman chrome rubber (karet) ke Singapura menggunakan satu unit kapal berkapasitas 6.000 ton atau rata-rata membawa 250 TEUs.Samudera Indonesia Cabang Palembang sejauh ini menggunakan satu unit kapal kontainer untuk mendukung kegiatan ekspor karet di Sumsel. Bahan setengah jadi berupa karet dalam bentuk lembaran itu dikirimkan ke Singapura untuk kemudian dikirim ke Amerika Serikat hingga ke sejumlah negara di Eropa oleh perusahaan lain.Dalam satu bulan, perusahaan tersebut melakukan kegiatan ekspedisi ke Singapura sebanyak lima kali, dan proses bongkar muat dilakukan di Pelabuhan Boom Baru Palembang.Indonesian National Shipowners\' Association (INSA) atau Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan berharap Pelabuhan Tanjung Carat itu segera terealisasi.“Tak henti-henti kami berharap agar Sumsel ini segera memiliki pelabuhan laut,” kata Sekretaris INSA Sumsel Suandi.Hingga kini pelaku pelayaran masih dihadapkan persoalan pendangkalan sungai di beberapa titik.Sejak 2015 hingga kini pemerintah tak pernah melakukan kegiatan pengerukan sungai karena tidak ada mata anggarannya di APBN.INSA juga sempat menyuarakan ini saat pertemuan dengan anggota DPRD Sumsel beberapa waktu dulu. “Bisa dikatakan tak ada tindak lanjut hingga kini,” kata dia.Lantaran kondisi tersebut, mau tak mau pelaku bisnis pelayaran tetap mengoptimalkan Pelabuhan Boom Baru Palembang.Di saat musim hujan ini relatif tidak ada masalah karena muka air sungai terbilang tinggi, jadi bisa dilalui kapal. Yang jadi masalah nanti saat musim kemarau, kata dia.Dengan begitu, daya saing Sumsel sebagai daerah penghasil komoditas karet, baru bara, minyak sawit, kopi, bungkil, kelapa dan lainnya akan meningkat karena kapal yang bisa sandar merupakan jenis kapal berukuran besar.General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang Imam Rahmiyadi mengatakan hingga kini Pelabuhan Boom Baru yang merupakan pelabuhan sungai masih dihadapkan persoalan pendangkalan alur pelayaran.“Alur sungai hingga masih jadi persoalan di Boom Baru, ini terkait draft (sarat air kapal),” kata Imam.Sejauh ini pihaknya telah berdiskusi dengan beberapa regulator terkait adanya pendangkalan alur Sungai Musi di beberapa titik.Walau alur Sungai Musi hingga kini masih bisa dilalui kapal peti kemas atau kapal non peti kemas dengan syarat dilalui pada jam tertentu (saat air pasang), tapi keberadaan pelabuhan laut sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi Sumsel.Direksi Pelindo sangat mendukung program pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membangun Pelabuhan Tanjung Carat, yang sejauh ini sudah masuk Proyek Strategis Nasional.Infrastruktur ini sangat penting mengingat Sumsel memiliki Sumber Daya Alam berlimpah yang menjadi komoditas ekspor, seperti karet, minyak sawit, bungkil, kelapa, pupuk, kopi dan lainnya.Berkurangnya daya dukung alur Sungai Musi untuk pelayaran kapal juga sebelumnya dikeluhkan oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dan PT Pertamina.Jika persoalan pendangkalan sungai tersebut tidak ditemukan solusinya, Pusri bakal bermasalah dengan logistik, mengingat sejak beberapa tahun terakhir terjadi penurunan volume ekspor.Ini berkaitan dengan ukuran draf kapal angkut di Sungai Musi yang semakin terbatas. Semula bobot kapal 10.000 DWT, kini hanya 5.000-6.000 DWT untuk sekali perjalanan.Kondisi ini menjadi salah satu perhatian Pusri di tengah rencana pembangunan Pabrik Pusri IIIB pada 2021.Persoalan ini juga menggerogoti Pertamina yang memiliki Kilang RU III Plaju Palembang yang mana kilang ini memanfaatkan alur sungai untuk mendapatkan suplai bahan baku dan mengirimkan BBM ke daerah lain.Bagi Pertamina, kehadiran pelabuhan laut dalam di Sumsel sangat diharapkan karena Kilang RU III dalam pengembangan Green Refinery yang ditargetkan beroperasi pada 2024 dengan kapasitas 20 MBSD (Thousand barel per steam day).Kilang ini diharapkan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan, di antaranya Green Diesel, Green Avtur, Green Naphtha, dan Green LPG.Pengamat ekonomi asal Universitas Sriwijaya (Unsri) Didik Susetyo mengatakan kebutuhan pelabuhan ini bukan hanya untuk memudahkan kegiatan ekspor impor bagi Sumsel tapi yang lebih mendasar lagi yakni untuk mewujudkan hilirisasi komoditas.Sejak lama Sumsel menargetkan hilirisasi beragam produk dari batu bara, minyak sawit dan karet sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah demi kesejahteraan masyarakat.“Hingga kini, tak satu pun pabrik ban berdiri di Sumsel, padahal daerah ini memproduksi sekitar 1 juta ton karet per tahun,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Unsri ini.Belum adanya pelabuhan laut membuat para investor kemudian mengurungkan niatnya untuk membangun pabrik pengolahan di Sumsel, sehingga lebih memilih daerah-daerah lain di Tanah Air yang menawarkan infrastruktur lebih memadai.Padahal adanya serapan dalam negeri tersebut dapat menjadi solusi atas anjloknya harga karet di tingkat petani. Jika sudah ada pabrik ban sendiri maka petani tidak lagi tergantung dengan pasar ekspor.Tak mempunyai pelabuhan laut itu juga membuat Sumsel kehilangan potensi lain karena komoditas seperti kopi terpaksa diekspor melalui pelabuhan daerah lain, seperti Pelabuhan Panjang, Lampung.Belum lagi, dari sektor batu bara karena kendala infrastruktur ini membuat Sumsel hanya mampu mengekspor sekitar 50 juta ton per tahun dari cadangan sebanyak 22,5 miliar ton.“Pelabuhan tak disangkal menjadi infrastruktur yang paling dibutuhkan saat ini di Sumsel. Jika tidak ada, pertumbuhan ekonomi akan begitu-begitu saja,” kata Didik.Pada 1821, setelah Belanda berhasil menguasai Palembang dibangun pelabuhan di depan Benteng Kuto Besak atau sekarang dikenal Bek Ang Kodam II Sriwijaya atau Boom Jati.Kemudian pada 1941, dilakukan pemindahan letak lebih ke hilir sungai, yaitu kawasan Sungai Rendang, atau masyarakat Sumsel mengenalnya sebagai Gudang Garam. Lalu dipindahkan lagi lokasi pelabuhan tersebut antara Sungai Lawang Kidul dan Sungai Belabak, yang kini disebut Pelabuhan Boom Baru.Dari sejarah tersebut dapat diambil intisari bahwa keberadaan pelabuhan itu sebenarnya menyesuaikan dan mengikuti kebutuhan ekonomi suatu daerah. (mth) 

Aceh Barat Catat Realisasi Investasi Rp93,9 Miliar pada 2021

BY FNN Ahad, 20 Februari 2022 23:22:46 0

Meulaboh, FNN - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat mencatat realisasi investasi di daerah itu mencapai Rp93,9 miliar lebih pada 2021.Pada 2020, capaian realisasi investasi di Aceh Barat hanya sebesar Rp667 juta saja akibat terdampak pandemi COVID-19.“Kenaikan angka investasi ini sangat disyukuri oleh pemerintah daerah,” kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Edy Juanda, di Meulaboh, Minggu.Ia menjelaskan, sektor usaha yang menjadi penyumbang terbesar capaian realisasi investasi pada 2021 di Aceh Barat yaitu di sektor pertambangan sebesar Rp43,1 miliar atau sebesar 45,9 persen.Kemudian sektor perkebunan sebesar 24,1 miliar atau setara dengan 25 persen dari total realisasi, dan di sektor perdagangan menyumbang angka investasi sebesar Rp11,56 miliar atau sebesar 12,2 persen.Sedangkan sektor pariwisata, telekomunikasi dan transportasi menyumbangkan angka investasi sebesar Rp7,6 miliar atau sebesar 8,1 persen, dan sektor konstruksi sebesar Rp5,05 miliar atau sebesar 5,3 persen.“Sektor energi menyumbangkan capaian realisasi investasi sebesar Rp2,4 miliar atau sebesar 2,5 persen dari total realisasi investasi tahun 2021 lalu,” kata Edy Juanda.Ia mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh bisa diketahui bahwa tren investasi pada 2021 masih didominasi oleh sektor pertambangan.Perhitungan capaian realisasi investasi ini didasarkan pada angka realisasi investasi masing-masing perusahaan yang dilaporkan secara berkala pada tiap kuartal melalui website laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara daring.Sehingga data yang disajikan memang betul-betul mewakili perkembangan atau realisasi investasi yang dilakukan para pelaku usaha.“Jumlah dokumen LKPM yang terkumpul selama 2021 adalah sejumlah 151 laporan,\" kata Edy Juanda. (mth)

Barito Putera Coret Dandi Maulana Karena Tindakan Indisipliner

BY FNN Ahad, 20 Februari 2022 23:14:21 0

Jakarta, FNN - Manajer klub Liga 1 Indonesia Barito Putera M Ikhsan Kamil mengatakan pihaknya telah mencoret salah satu pemainnya yaitu Dandi Maulana Abdulhaq karena tindakan indisipliner.\"Terhitung mulai hari Rabu (16/2), secara resmi PS Barito Putera dan Dandi Maulana Abdulhaq telah resmi mengakhiri kerja sama kontrak kerja,\" kata Ikhsan dalam keterangan resminya, Minggu.Menurut Ikhsan, Dandi Maulana terbukti secara sah tidak patuh terhadap peraturan dan pemain tersebut resmi diputus kontraknya oleh PS Barito Putera karena dikhawatirkan berpotensi merugikan tim.\"Yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ini tidak lain karena Dandi Maulana telah melakukan tindakan yang kami anggap termasuk dalam kategori tindakan indisipliner, dan berpotensi merugikan tim secara keseluruhan dan menjadi sebuah contoh buruk bagi pemain-pemain lainnya,\" katanya menambahkan.Selanjutnya ia menghaturkan terima kasih kepada Dendi Maulana atas dedikasi dan perjuangan selama membela Barito Putera dan pemain berusia 23 tahun itu akan tetap menjadi bagian dari keluarga besar Laskar Antasari.Ikhsan mengatakan pihak Barito Putera akan mendukung langkah dan karier dari Dandi ke depannya dan selalu mendoakan yang terbaik untuknya agar bisa terus berkembang dan lebih profesional sebagai pesepakbola.\"Terima kasih atas dedikasi dan perjuangan Dandi Maulana selama membela Laskar Antasari sejauh ini, dan selamanya dia akan tetap menjadi bagian dari keluarga besar kami,\" katanya menegaskan.\"Kami pun akan selalu mendukung langkah dan kariernya ke depan dan kami juga selalu mendoakan yang terbaik bagi Dandi Maulana untuk terus berkembang dan lebih profesional sebagai pesepak bola,\" pungkas Ikhsan.Pada musim ini, Dandi Maulana telah turun di 14 pertandingan bersama Barito Putera di Liga 1 dan berhasil mencetak satu gol ketika berhadapan dengan PSS Sleman di pekan ke-7. (mth)

BMKG: Cilegon Berpotensi Gempa Magnitudo 8,7 dan Tsunami 8 Meter

BY FNN Sab, 19 Februari 2022 18:50:24 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melakukan penelitian dengan hasil adanya empat sumber yang berpotensi mengakibat bencana gempa dengan kekuatan Magnitudo 8,7 yang disusul dengan tsunami yang bisa terjadi kapan saja di Kawasan Cilegon Banten. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan potensi bencana tersebut dikarenakan 4 titik lokasi penyebab, yakni Zona Sumber Gempa Megathrust berstatus rawan gempa bumi dan tsunami. Kemudian Zona Graben Selat Sunda berstatus rawan longsor dasar laut yang dapat membangkitkan tsunami. Zona Sesar Mentawai, Sesar Semangko, dan Sesar Ujung Kulon berstatus rawan gempa bumi dan tsunami. Dan Gunung Anak Krakatau yang jika terjadi erupsi juga dapat memicu tsunami. “Berdasarkan penelitian dan pemodelan yang dilakukan BMKG, jika terjadi gempa yang bersumber di Zona Megathrust Selat Sunda, maka terdapat potensi gempa dengan kekuatan hingga magnitudo 8,7,” ujar Dwikorita berdasarkan keterangan resminya yang dipublikasi ke awak media, Kamis 17 Februari 2022. Berdasarkan hasil Penelitian pihaknya, Dwikorita mengatakan wilayah Cilegon Banten diperkirakan akan mengalami guncangan dengan skala intensitas 6-7 MMI, yang dapat menyebabkan kerusakan ringan, sedang, hingga berat, akibat ada empat titik zona penyebab tersebut. Di sisi lain, gempa bumi dengan magnitudo maksimum 8,7, kata Dwikotira, dapat terjadi akan memicu potensi tsunami dengan ketinggian diperkirakan bisa mencapai 8,28 meter di sekitar kawasan Pelabuhan Merak. Kemudian kemungkinan terjadinya tsunami dengan ketinggian tersebut, kata Dwikorita, diperparah dengan posisi pelabuhan Merak yang berada di Teluk yang menghadap selat, dan berseberangan dengan Pulau Merak Besar. “Posisi ini memungkinkan terjadinya amplifikasi atau penguatan gelombang tsunami di lokasi tersebut,” ujarnya Dwikorita mengatakan pihaknya memperkirakan Tsunami yang mungkin terjadi nanti akan menyebabkan genangan di sejumlah kawasan yang berada pada jarak 1,5 kilometer dari tepi pantai. Beberapa wilayah diperkirakan akan tergenang yakni Kelurahan Tegalratu, Kecamatan Ciwandan dan Kelurahan Warnasari, dan Kecamatan Citangkil di Kota Cilegon. Kawasan Industri Cilegon Kata Dwikorita juga terancam menyebabkan bencana lain yang cukup serius, akibat adanya gempa tsunami yang mungkin terjadi. “Bencana ikutan akibat gempabumi dan tsunami juga berpotensi terjadi di kawasan industri Cilegon, berupa kebakaran, sebaran zat kimia berbahaya, ledakan bahan kimia, atau pun tumpahan minyak,” ujarnya. (mth)

Sebanyak 300 Tenaga Kerja Penajam Diterima di Proyek Kilang Minyak Pertamina

BY FNN Sab, 19 Februari 2022 16:39:39 0

Penajam, FNN - Sedikitnya 300 tenaga kerja lokal Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diterima di proyek pembangunan kilang minyak di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara, Suhardi di Penajam, Sabtu, mengatakan dari sekitar 1.000 yang mendaftar diterima 300 orang.\"Serapan tenaga kerja lokal itu disesuaikan kebutuhan pengerjaan proyek kilang minyak,\" ujarnya.Tenaga kerja lainnya yang dibutuhkan memang harus memiliki keterampilan khusus yang tidak dimiliki SDM (sumber daya manusia) lokal.\"Sudah terpenuhi, sisanya memang keterampilan khusus yang dibutuhkan tidak dimiliki tenaga kerja lokal dan perusahaan mencari SDM dari luar,\" ucapnya.Pembangunan kilang minyak di Lawe-Lawe tersebut dikerjakan secara bertahap karena itu perekrutan tenaga kerja hanya bisa dilakukan ketika proyek akan dikerjakan.Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bisa mengambil semua tenaga kerja lokal karena proyek dikerjakan bertahap dan ada pengerjaan baru dan diadakan rekrutmen kembali.Namun, apabila ada proyek pengerjaan lagi, menurut dia, perusahaan akan segara bersosialisasi dengan kecamatan agar membantu menyiapkan SDM atau tenaga kerja.\"Biasanya perusahaan didampingi Disnakertrans dalam melakukan perekrutan tenaga kerja apabila ada proyek pengerjaan,\" kata Suhardi.\"Kalau ada pengerjaan proyek juga akan segera disosialisasi ke kecamatan dan diminta berpartisipasi dalam perekrutan SDM,\" tambahnya.Perekrutan sumber daya manusia lokal diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tenaga Kerja Lokal. (mth)

Polda Tangkap Pegawai Avsec Bandara Pattimura Terkait Narkotika

BY FNN Sab, 19 Februari 2022 16:25:00 0

Ambon, FNN - Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku menangkap MST, pegawai Aviation Security (Avsec) PT Angkasa Pura 1 Airport Bandar Udara International Pattimura Ambon terkait dugaan kasus narkotika. \"13 paket narkotika jenis sabu dibungkus dalam plastik klem bening dan ditaruh di dalam botol plastik obat bersama dengan alat timbangan kecil. Juga terdapat satu kotak kemasan plastik yang di dalamnya terdapat alat hisap sabu dan plastik klem bening berukuran kecil dan sedang yang semua barang bukti tersebut ditaruh di dalam tas berwarna hitam,\" kata Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Maluku, Kompol Hardi Meladi Kadir, Sabtu.Ia mengatakan, pria 34 tahun itu diamankan Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Maluku saat berada di depan indomaret, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu pukul 14.50 WIT. “Pelaku yang mengaku sebagai pegawai Avsec pada Bandara Pattimura Ambon ini diringkus tanpa perlawanan,” katanya.Proses penangkapan dipimpin oleh Kanit I dan II Subdit III. Hasil penggeledahan yang dilakukan ditemukan 13 paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut.Setelah dilakukan penggeledahan, MST kemudian digelandang bersama barang bukti menuju markas Ditresnarkoba Polda Maluku untuk dimintai keterangan lebih lanjut.“Kami masih mendalami keterangan MST, karena keterangan MST bahwa barang bukti tersebut bukan milikinya, melainkan milik SL dan itu perlu pembuktian,” ucapnya. Saat ini, lanjut Hardi, pelaku telah ditahan di Rutan Ditresnarkoba Polda Maluku. MST telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan Pasal 112 dan pasal 114 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 1 miliar. (mth)  

Padang Pariaman Akan Bangun Taman Air Senilai Rp10,5 Miliar

BY FNN Sab, 19 Februari 2022 16:17:13 0

Padang Pariaman, FNN - Pemkab Padang Pariaman mengatakan besaran investasi pembangunan taman air atau water park yang akan dibangun oleh investor di Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat senilai Rp10,5 miliar.\"Pembangunannya terdiri dari dua tahap dengan nilai dana yang fantastis. Tahap pertama Rp7 miliar dan tahap kedua Rp3,5 miliar,\" kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Fakhriati di Parik Malintang, Sabtu.Ia mengatakan saat ini pembangunan taman air masih dalam proses pengurusan izin yang untuk tingkat kabupaten dikeroyok dengan organisasi perangkat daerah terkait agar cepat selesai.Sedangkan izin di tingkat provinsi, pihaknya menyerahkannya kepada investor untuk mengurusnya secara mandiri lalu untuk izin tingkat pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara daring, kata dia.\"Investor water park ini taat regulasi, beliau tidak mau mulai membangun sebelum izinnya selesai,\" katanya.Ia menyampaikan perkiraan pembangunan taman air tersebut dilakukan dalam beberapa bulan ke depan karena izinnya dapat cepat keluar.Ia menjelaskan besarnya potensi dibangunnya taman air yang diberi nama Tapakis Waterpark dan Adventure atau Tawa tersebut yaitu lokasinya dekat pantai dengan cuaca relatif panas.\"Air di water park tersebut tidak terlalu dingin sehingga orang bisa betah berlama-lama di sana,\" ujarnya.Menurutnya investasi yang besar tersebut dapat menguntungkan daerah karena tidak saja dapat membuka lapangan pekerjaan dan usaha untuk warga namun juga menjadi potensi peningkatan pendapatan asli daerah berupa retribusi.Selain itu, lanjutnya investor tersebut merupakan putra daerah Kabupaten Padang Pariaman sehingga dalam pembangunannya dirinya juga memikirkan peningkatan ekonomi warga dengan menyediakan gerai UMKM di Tawa.\"Jadi pariwisata Padang Pariaman maju yang diiringi dengan peningkatan ekonomi pelaku UMKM.\" (mth)

Pemkot Sebut Dana Desa Tahap I di Kota Pariaman Cair 40 Persen

BY FNN Sab, 19 Februari 2022 16:11:24 0

Pariaman, FNN - Pemerintah Kota Pariaman menyebut dana desa tahap I di kota setempat telah cari sekitar 40 persen dari total dana desa Rp39,5 miliar pada 2020. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman Hendri di Pariaman, Sabtu mengatakan dana tersebut telah cair sejak awal Februari dan telah digunakan oleh pemerintah desa untuk honor perangkat desa dan pelaksanaan kegiatan di desa. \"Untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Pariaman beberapa waktu lalu juga menggunakan Dana Desa,\" kata dia. Ia mengatakan cepat cairnya dana desa tersebut karena pihaknya mendorong penetapan APBDesa yang ada di Pariaman selesai sebelum 31 Desember 2021. Selain itu, pelaksanaan Pilkades serentak di 18 desa di Kota Pariaman juga menjadi faktor cepat cairnya dana desa di daerah itu. Menurut dia sejak awal Februari sudah banyak desa yang dapat dicairkan baik bersumber dari APBN melalui Dana Desa senilai Rp39.543.276.000 maupun dari APBD melalui Alokasi Dana Desa senilai Rp39.542.612.200. Penggunaan Dana Desa saat ini juga untuk penanggulangan pandemi COVID-19 sebanyak delapan persen. Pada pelaksanaan Pilkades pemerintah desa melengkapi alat pelindung diri (APD) dengan menggunakan Dana Desa. \"Pada Pilkades dana pembelian APD dari dana yang delapan persen itu,\" katanya. Pengalokasian dana desa pada tahun ini yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu 40 persen untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa, 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewan, penanganan COVID-19 delapan persen, sisanya untuk program sektor prioritas lainnya. Karena saat ini ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi COVID-19 maka pemerintah pusat menyatakan mempercepat pencairan BLT desa. Sebelumnya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan mempercepat pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tahun anggaran 2022. Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta menyampaikan sebagai program jaring pengaman sosial, percepatan pencairan akan semakin efektif meringankan beban keluarga miskin dan rentan di desa. \"Sesuai arahan Presiden (Joko Widodo), kita akan lakukan percepatan untuk pencairan BLT Dana Desa ini,\" katanya. Ia mengatakan per 17 Februari 2022 pencairan BLT Desa baru mencapai Rp354 miliar atau 9,62 persen dari total pencairan Dana Desa. la menambahkan, selain untuk mengefektifkan jaring pengaman sosial, langkah percepatan pencairan BLT Dana Desa salah satunya untuk memaksimalkan pendampingan penyusunan APBDes. (mth)

Ekonomi Lampung Tumbuh 5,15 Persen

BY FNN Sab, 19 Februari 2022 16:03:54 0

Bandarlampung, FNN - Kinerja perekonomian Lampung pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 5,15 persen year on year (yoy) meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yakni 3,0 persen (yoy)\"Kenaikan itu ditopang oleh peningkatan kinerja lapangan usaha (LU), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, serta pengadaan air,\" kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiyono, di Bandarlampung, Sabtu.Ia menyebutkan, realisasi pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV 2020 yang terkontraksi sebesar 2,25 persen (yoy).Secara nominal, lanjutnya perekonomian Lampung pada triwulan IV 2021 berdasarkan ADHK (2010) tercatat sebesar Rp60,32 triliun.Budi menjelaskan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh peningkatan kinerja konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di tengah termoderasinya kinerja ekspor.Kinerja LNPRT mengalami pertumbuhan 9,80 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan LNPRT akibat berlangsungnya event besar muktamar NU di Lampung pada triwulan IV 2021.Investasi pada triwulan IV 2021 juga tumbuh sebesar 6,41 persen (yoy) meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 3,63 persen (yoy).\"Peningkatan investasi tersebut didorong oleh masih berlangsungnya proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Bakauheni Harbour City, program bedah rumah, perbaikan jalan dan irigasi, serta infrastruktur desa,\" tambah Budiyono. (mth)

Ketua DPRD Surabaya Terima Curhat Kader Kesehatan hingga Bunda PAUD

BY FNN Sab, 19 Februari 2022 15:01:30 0

Surabaya, FNN - Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menerima curahan hati dari para ibu-ibu kader kesehatan hingga bunda pendidikan anak usia dini seputar air bersih, toilet, hingga seragam saat reses di Kota Surabaya, Sabtu.\"Tolong diperjuangkan pak supaya kebutuhan kami dapat dipenuhi. Ini sangat bermanfaat bagi warga,\" kata salah satu kader kesehatan dari Posyandu Balita Dukuh Sutorejo, Umi Hani saat menyampaikan kebutuhan seragam, sarana senam lansia hingga sound sistem kepada Adi saat reses .Utami menyampaikan, pihaknya sering menemui warga tidak mampu belum mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah.\"Kalau bisa minta tolong diusahakan dapat PKH (program keluarga harapan) atau bentuk bantuan rutin lainnya,\" katanya.Sebelumnya, dalam reses di Kedungbaruk, Rungkut, Adi juga mendapat keluhan soal kebutuhan toilet bagi anak-anak siswa PAUD.\"Kami membutuhkan toilet yang sangat bermanfaat bagi anak-anak siswa PAUD. Karena belum ada toilet,\" ujar seorang bunda PAUD, Ny. Didik Nurhadi.Tidak hanya itu, Adi juga mendapatkan pengaduan tentang kebutuhan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya.\"Kami sudah mengajukan bertahun-tahun lalu, tapi belum dipasang sampai sekarang. Kami sangat memerlukan air PDAM. Tolong diperjuangkan,\" kata Ny. Nawan.Mendapati hal itu, Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya ini berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dan keluhan ibu-ibu kader kesehatan dan bunda PAUD.\"Semua menjadi atensi saya, semoga bisa diwujudkan seiring kemampuan keuangan pemerintah,\" katanya.Adi mengatakan, tahun anggaran 2022, DPRD dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menyepakati untuk memberi perangkat komputer bagi sekolah-sekolah PAUD yang teregister di Dinas Pendidikan Surabaya.Ia juga menjelaskan insentif ibu-ibu kader kesehatan, dari Pemkot Surabaya, telah dinaikkan menjadi Rp400 ribu per bulan. Adi berharap ibu-ibu kader kesehatan semakin bersemangat melayani warga masyarakat.Mengenai toilet untuk siswa PAUD, Adi kemudian menyambungkan aspirasi itu dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.Ia berharap bisa dikerjakan dan dipenuhi dalam APBD Kota Surabaya.Begitu juga dengan persoalan air PDAM, Adi langsung mengontak pihak PDAM Surya Sembada Surabaya untuk menindaklanjuti keluhan itu. \"Pihak PDAM akan segera mencek dan mengawal aspirasi itu,\" ujarnya. (mth) 

TNI AL Simpan Benda Mirip Rudal dari Kepulauan Selayar

BY FNN Sab, 19 Februari 2022 14:39:10 0

Makassar, 19/2 FNN - TNI AL berhasil mengamankan dan membawa dua unit benda asing yang mirip rudal yang ditemukan nelayan dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, ke dermaga Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Pangkalan Utama TNI AL VI/Makassar.Kedua benda itu telah tiba di Makassar menggunakan KRI Fatahillah–361 pada Sabtu, kemudian diserahterimakan dari Komandan Guskamla Koarmada II TNI AL, Laksamana Pertama TNI I Gung Putu Alit Jaya, kepada Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI/Makassar, Laksamana Pertama TNI Dr Benny Sukandari, di atas geladak buritan KRI Fatahillah-361.Sukandari kepada pers mengatakan, benda asing ini sering sekali ditemukan di sekitar Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. ALKI II membentang dari utara ke selatan mulai dari Selat Makassar, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Jawa bagian timur, dan Selat Lombok. ALKI II ini merupakan jalur laut yang ramai dilewati kapal-kapal militer maupun sipil yang mempunyai misi -misi tersendiri yang memanfaatkan situasi lenggang dari pada luasnya perairan Indonesia khususnya di ALKI II ini.“Kedua unit benda itu alat survei bawah air yang dilepaskan ke bawah air dan dikendalikan kapal induknya. Selanjutnya data dari alat ini akan ditransfer melalui kabel data ke kapal induknya, sehingga data-data yang diperoleh akan dikumpulkan dan direkam untuk kepentingan tertentu dari kapal yang mengendalikan alat ini,\" kata dia.Data yang bisa diambil dari alat survei bawah laut ini di antaranya adalah keadaan dalam laut mulai dari suhu, salinitas, arus, pasang surut, seismik termasuk sumber daya alam seperti mineral dan lain-lain. Data ini sangat krusial dan penting bagi militer, di antaranya untuk kepentingan operasionalisasi kapal selam.Beberapa bulan lalu, kehadiran peralatan serupa beraksara asing negara Asia juga terjadi di perairan kedaulatan Indonesia. Ia yakin alat ini bukan rudal akan tetapi alat Side Scan Sonar (SSS) dan kalau dilihat lampu indikatif sensor masih berkedip tentunya alat ini masih aktif dan tetap merekam sampai lampu indikator itu padam.“Dengan ditemukannya alat ini mudah-mudahan nanti Dinas Pengembangan dan Penelitian TNI AL bisa meneliti lebih lanjut dan merekam ulang hasil data yang ada di dalam SSS,\" ujar dia.Keberhasilan TNI AL mengamankan benda asing mirip rudal ini juga sesuai dengan penekanan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, tentang keamanan laut dan melindungi kekayaan yang ada di dalamnya, sehingga sinergitas antara TNI AL dengan para pemangku kepentingan di wilayah-wilayah pesisir dan kepulauan harus solid.\"Semua itu untuk mewujudkan keamanan laut demi kesejahteraan bangsa Indonesia,\" kata Sukandari.Kedua unit alat yang mempunyai berat masing-masing kurang lebih lima kg itu di antaranya satu unit berwarna hijau yang ditemukan nelayan Kepulauan Selayar bernama Arifin Lewa pada 9 Februari 2022 dan satu unit berwarna jingga yang ditemukan sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu.Kedua alat itu bertempel plat yang bertuliskan Made In USA ini juga ditemukan di tempat yang sama yaitu di Pulau Jampea Kabupaten Kepulauan Selayar.Sebelumnya juga, TNI AL juga berhasil mengamankan benda sejenis drone laut aktif yang ditemukan warga Pulau Karompa, Kecamatan Pasimbena, tanpa tanda khusus pada 2020 yang lalu. (mth)

Kemenkumham Sulut fasilitasi pendaftaran perseroan perorangan UMK

BY FNN Sab, 19 Februari 2022 14:28:21 0

Manado, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara bekerja sama dengan Pemerintah Kota Manado menggelar fasilitasi pendaftaran perseroan perorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Manado, Sabtu.Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulut Ronald Lumbuun, mengatakan kegiatan ini merupakan implementasi dari Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perjanjian kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Sulut dengan Pemkot Manado yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.\"Kegiatan yang dihadiri oleh 40 UMK ini juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum Perseroan Perorangan didaerah yang merupakan salah satu upaya terciptanya iklim ramah investasi yang dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di daerah dengan kemudahan pengurusan badan usaha,\" katanya.Kadis Koperasi dan UKM Kota Manado Soni Sondakh mengatakan sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini.\" UMK merupakan ujung tombak dari perekonomian daerah dan berharap UMKM yang ada di Kota Manado untuk terus bertahan dan berani berinovasi, khususnya dimasa pandemi saat ini.,\" katanya.Pendaftaran Perseroan Perseorangan dapat dilakukan dimana saja dengan mengakses halaman website www.ahu.go.idUntuk sementara, pada kegiatan tersebut telah terdapat 25 UMK Kota Manado yang berhasil didaftarkan perseroan perorangan.Kegiatan dilaksanakan di Swiss-belHotel Maleosan, Manado dibuka Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ronald Lumbuun dan Kadis Koperasi dan UKM Manado Soni Sondakh beserta jajaran, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Aswan Idrak, Kasubbid AHU, Hendrik Siahaya dan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulut. (mth)

Erick Thohir Ingatkan Pelaku UMKM Disiplin Keuangan Terkait Pinjaman

BY FNN Sab, 19 Februari 2022 14:24:01 0

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengingatkan kepada para pelaku UMKM agar disiplin keuangan terkait pinjaman yang mereka peroleh untuk berusaha.\"Kita harus ingatkan UMKM untuk disiplin keuangan, mana modal kerja untuk usaha dan mana yang untuk makan. Kadang-kadang akhirnya baru untung sedikit dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Ini yang mesti disiplin di UMKM,\" ujar Erick Thohir dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu.Menteri BUMN itu berpesan kepada para ibu nasabah PT Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar), mengingatkan kepada mereka agar pinjaman usaha yang mereka peroleh tidak digunakan untuk hal-hal konsumtif dan hanya diperuntukkan bagi modal kerja usaha mereka.Hal ini dikarenakan kalau pinjaman tersebut dibelanjakan untuk hal-hal konsumtif, maka uang pinjaman yang mereka peroleh tidak akan berputar.\"Utang itu kalau untuk untuk hal-hal yang produktif tidak apa-apa, tapi kalau utang untuk hal-hal yang konsumtif itu yang bahaya,\" kata Erick Thohir.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi para ibu nasabah PT Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) yang berhasil membuka 7,1 lapangan pekerjaan di desa-desa pada masa pandemi COVID-19.Erick Thohir mengatakan bahwa Program ibu-ibu Mekaar yang tadinya 5,6 juta nasabah sekarang menjadi 12,7 juta nasabah, naik 7,1 juta nasabah pada saat pandemi COVID-19.\"Ketika di perkotaan melepas pegawai, di desa-desa membuka lapangan pekerjaan sebanyak 7,1 juta pekerjaan karena masing-masing ibu nasabah Mekaar tersebut membuka satu lapangan pekerjaan,\" ujar Erick.Menteri BUMN menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang berhasil membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu masyarakat lainnya di masa pandemi saat ini. (mth)

Anggaran Jumbo untuk Pemilu Tidak Demokratis

BY FNN Sab, 19 Februari 2022 13:50:43 0

Aturan penjaringan kandidat sangat menentukan demokratis atau tidak demokratisnya Pemilu kita. Jika pada bagian mendasar ini aturannya tidak demokratis, maka sulit mengatakan Pemilu kita demokratis, sebagus apapun kerja KPU dan setinggi apapun anggaran yang diberikan.  Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI NEGERI ini seperti telah kehilangan akal sehat. Di tengah situasi ekonomi bangsa yang memprihatinkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Meski angka ini telah merosot tajam dari 119 triliun yang menjadi usulan awal, namun tetap saja naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019.  Kita memahami banyak perubahan yang mengharuskan KPU menangguk beban anggaran. Sebut saja, misalnya, jumlah pemilih diperkirakan bertambah hingga 15 juta orang, yang juga berarti penambahan Tempat Pemungutan Suara, personel KPU, dan efek domino lainnya. Tapi, apa iya harus 300 persen? Sebagai pembanding, anggaran Pemilu tahun 2014 adalah 15,6 triliun, naik sebesar 61 persen pada 2019, yakni 25,59 triliun.  Sayangnya, peningkatan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kepemiluan. Pengalaman Pemilu 2019 setidaknya dapat menjadi tolak ukur. Anggaran naik, tapi  jumlah permasalahan Pemilu ikut naik, banyak, dan pelik. Sebutlah indikasi kecurangan di sana-sini, sistem informasi penghitungan suara yang keliru, 894 petugas yang meninggal dan 5.175 yang mengalami sakit, adanya suara pemilih yang hilang, dan seterusnya.  Lagi pula, esensi diadakannya pemilu serentak adalah penghematan anggaran. Tetapi, KPU terlihat kurang memahami esensi ini. KPU begitu bersemangat berbicara anggaran namun tak kelihatan gregetnya mengevaluasi Pemilu bobrok yang telah diselenggarakan.  Barangkali, ada baiknya KPU, Bawaslu, dan seluruh badan penyelenggara Pemilu ikut mendorong proses pemilu agar lebih demokratis secara substansial. Saat ini, ramai warga negara menggugat presidential threshold. Saya dan beberapa kolega dari DPD RI, salah satunya. Tapi kita tak pernah mendengar atau setidaknya jarang sekali suara KPU dalam konteks itu. Padahal, nyawa demokrasi ada di sini. Apa gunanya menjaga proses Pemilu demokratis bila metode penjaringan kandidat tidak demokratis? Itulah sebabnya DPD RI sebagai lembaga memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam uji materi pasal 222 UU Pemilu, pasal yang mengatur tentang presidential threshold. Keputusan lembaga itu telah disepakati oleh anggota DPD dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021-2022, Jumat 18 Februari 2022. Langkah DPD ini mungkin merupakan sejarah pertama di dunia di mana lembaga legislatif yang sejatinya merupakan pembuat UU ikut menggugat UU tersebut. Namun, langkah ini harus ditempuh setidaknya karena tiga hal. Pertama, upaya atau usul DPD memasukkan usulan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke dalam prolegnas 2022 tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah. Kedua, sebagai upaya DPD untuk  mengakomodir aspirasi masyarakat dan beberapa elemen organisasi kemasyarakatan yang diperoleh dalam banyak kegiatan, antara lain rapat dengar pendapat, FGD, kunjungan kerja, dan lain-lain. Ketiga, sebagai upaya DPD menegakkan demokrasi secara substansial dalam proses Pemilu Indonesia.  Kita berharap, KPU tidak hanya menjadi lembaga penyelenggara teknis pelaksanaan Pemilu, tetapi juga lembaga yang mendorong dan menggaransi Pemilu berlangsung demokratis pada semua tahapan, termasuk tahapan penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kaitan ini, pandangan KPU terhadap presidential threshold perlu kita dengarkan. Aturan penjaringan kandidat sangat menentukan demokratis atau tidak demokratisnya Pemilu kita. Jika pada bagian mendasar ini aturannya tidak demokratis, maka sulit mengatakan Pemilu kita demokratis, sebagus apapun kerja KPU dan setinggi apapun anggaran yang diberikan.  Biang kerok di tahap penjaringan kandidat adalah presidential threshold yang mewajibkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25 persen kursi di DPR atau 20 persen suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif (periode sebelumnya). Analisis tentang dampak buruk syarat ambang batas ini telah banyak didiskusikan dalam berbagai forum.  Namun, yang paling substansial adalah presidential threshold nyata-nyata tidak tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pun, tidak ada frasa dalam konstitusi kita yang dapat menjadi pijakan presidential threshold. Semangat konstitusi dalam konteks Pemilu adalah membuka seluas-luasnya ruang partisipasi rakyat untuk mengajukan calon pemimpin, sementara semangat presidential threshold begitu membatasi. Pertentangan ini merupakan beban moral bagi kita semua untuk meluruskannya, demi demokrasi yang sehat.  Jadi, debat yang seharusnya dibangun adalah debat yang menjurus ke arah substansi, yakni tentang demokratisasi atau konstitusionalitas sebuah aturan, bukan melulu mengedepankan anggaran. Pengajuan anggaran jumbo oleh KPU melabrak nalar kita semua. Dalam situasi ekonomi bangsa yang memprihatinkan, KPU seharusnya kreatif melahirkan gagasan-gagasan efesiensi, bukan sebaliknya. (*)      

Penyebab Konflik yang Mendasar Adalah Ketidak-adilan

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 22:51:34 0

Dalam setiap ajaran agama, tentu ada nilai dan norma untuk mewujudkan  hidup bernegara yang baik, damai, dan sejahtera. Oleh: Bambang Sulistomo, Ketua Umum IP-KI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia KARL Marx pernah bilang bahwa agama itu candu bagi masyarakat. Mereka selalu ketagihan lari ke agamanya jika merasaa tertindas, manusia itu tidak berani melawan penindasan. Masalah konflik di dunia ini penyebabnya yang paling mendasar adalah ketidak adilan, sehingga orang yang beragama sama juga bisa berbeda pendapat tentang keadilan. Konflik klasik mengapa muncul gerakan Protestan, gerakan Syiah dan sebagainya, itu semua diakibatkan terjadinya ketidak adilan tersebut. Jadi kalau sudah ada negara yang mampu menegakkan hukum yang adil, tidak ada penindasan, ketidak adilan, artinya negara itu sebenarnya sudah menjalankan perintah Tuhan (melalui agama) untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan, kebenaran, kejujuran, (sehingga rumah ibadah jadi sepi). Jadi konflik di Timur Tengah, dulu di Irlandia Utara, di Afrika Selatan, di  India dan sebagainya. Antar sesama pengikut keagamaan sering konflik, sumber utamanya adalah ketidak adilan. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang mengajarkan kemunafikan, fitnah, kebohongan, ketidak adilan, penindasan, itu sebabnya ada golongan yang sebenarnya ingin berkuasa secara otoriter, paling benci pada gerakan keagamaan yang menuntut keadilan. Lihat saja masa Ferdinand Marcos di Filipina yang dilawan oleh Kardinal Sin, lihat rezim Apartheid di Afsel yang dilawan oleh para pendeta yang mendukung Nelson Mandela. Juga bagaimana Resolusi Jihad para ulama di Jawa yang membangkitkan perlawanan pada penindasan para penjajah. Jadi, jangan khawatir jika ada tokoh umat beragama di manapun yang mengajak umatnya untuk melawan ketidakadilan. Dalam setiap ajaran agama, tentu ada nilai dan norma untuk mewujudkan  hidup bernegara yang baik, damai, dan sejahtera. Jika saja para pemimpin umat beragama mengajak umatnya untuk hidup bernegara dengan baik, misalnya dengan menegakkan hukum dan keadilan, memberantas korupsi yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan; Memberantas praktek jual beli hukum, jabatan dan kehormatan yang menyebabkan rusaknya moral birokrasi, politisi dan penegak hukum, mari kita ajak saja para pemimpin umat beragama untuk berjuang agar nilai dan norma agama apapun akan diwujudkan untuk mempersatukan semua umat beragama negeri ini. Salam. (*)

Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Tulungagung - Blitar - Kepanjen

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 19:07:30 0

Blitar, FNN - Pemerintah mulai melakukan konsultasi publik di 2 Kecamatan di Blitar, Selopuro &dan Kanigoro, bersama perwakilan masyarakat terdampak untuk perencanaan proyek jalan tol ruas Tulungagung – Blitar – Kepanjen (Malang) segera terealisasi. Kamis 17 Februari 2022 pagi, dilakukan konsultasi publik oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kemen PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), untuk rencana pembangunan jalan tol ruas Tulungagung – Blitar – Kepanjen. Konsultasi publik dilakukan langsung oleh konsultan yang akan menangani dokumen lingkungan rencana pembangunan jalan tol ini. Achmad Cholik, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar mengatakan kegiatan ini dilakukan di 2 tempat. Tempat pertama di Desa Jatitengah Selopuro yang mengundang perwakilan masyarakat terdampak pembangunan jalan tol dari Kecamatan Selopuro, Kesamben dan Talun. Sementara tempat kedua di Kanigoro yang mengundang muspika dan masyarakat terdampak dari Kecamatan Kademangan dan Kanigoro. Cholik menjelaskan kegiatan konsultasi publik dilakukan untuk memberikan pemberitahuan awal kepada masyarakat sehingga diharapkan ada tanggapan dari perwakilan masyarakat terdampak untuk rencana pembangunan jalan tol ini. Setelah kegiatan konsultasi publik, kata dia, masih banyak tahapan lain yang dilakukan, di antaranya survei Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta kajian lain, sebelum proses seperti pembebasan lahan dilakukan. (mth)

Mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Syuhada Bahri Meninggal

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 11:45:33 0

Jakarta, FNN - Mantan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) periode 2007-2015 Syuhada Bahri meninggal dunia pada Jumat sekitar pukul 04.00 WIB. Dikutip dalam laman resmi DDII di Jakarta, Jumat, Syuhada Bahri telah lama dalam kondisi kurang sehat.Beberapa waktu lalu ia pernah dirawat di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Ia juga harus menjalani cuci darah secara rutin, meski demikian semangat dakwahnya tidak pernah surut. Dalam kondisi kesehatan yang terbatas, Syuhada Bahri masih menyempatkan memberikan semangat kepada para dai untuk terus menyebarkan cahaya risalah ke seluruh pelosok negeri. Sementara itu di mata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Syuhada Bahri merupakan sosok yang sederhana meskipun ia adalah tokoh besar. \"Ust. Syuhada Bahri adalah seorang tokoh yang baik dan rendah hati. Jaringan komunikasi beliau cukup luas dan yang membuat saya kagum hubungan beliau dengan murid dan jamaahnya tetap terjaga,\" kata Anwar Abbas. Selain itu, tutur kata Syuhada Bahri bisa masuk ke segala generasi. Maka dari itu, kata Anwar, Syuhada merupakan sosok besar yang rendah hati serta sangat dicintai oleh murid serta jamaahnya. \"Saya lihat sangat penting juga untuk kita teladani adalah beliau itu tampaknya memang seperti sudah menyedekahkan hidup dan kehidupannya untuk kepentingan dakwah,\" kata dia. DDII merupakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan di Indonesia, dengan mengutamakan tiga poros dakwah, yaitu pesantren, masjid dan kampus. Syuhada Bahri memimpin organisasi yang didirikan mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir tersebut periode 2007-2015. Menurut rencana, Syuhada akan dimakamkan di TPU Pedurenan setelah Salat Jumat. Tetapi terlebih dahulu disalatkan di Masjid Al Furqon DDII Jakarta Pusat. (mth)

Tranformasi dari Salah ke Saleh

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 11:41:52 0

Oleh: Imam Shamsi Ali Al-Kajangi, Presiden Nusantara Foundation HENDAKNYA semua kita belajar berhati lapang dan berkepala dingin. Apalagi menyangkut sesuatu yang berada di luar kapasitas kita. Khususnya dalam menilai baik atau buruknya seorang hamba Allah.  Semua orang, selama ada iman di hatinya, bahkan yang belum iman tapi masih bernafas, punya kesempatan untuk bertransformasi dalam hidupnya.  Transformasi atau pergerakan yang kita maksud boleh saja dari posisi “salah” ke posisi “saleh”. Atau sebaliknya dari posisi “saleh” ke posisi “salah”.  Karenanya di saat berada di posisi saleh, jangan angkuh. Ketentuan itu akan jelas dan final di saat menghembuskan nafas terakhir.  Dan di saat berada di posisi salah jangan putus asa. Karena percayalah rahmah dan kasih Allah melampaui segalanya. Islam mengajarkan seseorang melakukan kesalahan atau kekhilafan disebut “khotho’” Allah menyikapinya dengan sifatNya yang ‘afuwwun”. Ketika kesalahan itu berubah menjadi dosa yang disebut “dzanbun” Allah menyikapinya dengan sifatNya yang “Ghafirun atau Ghafuur”. Tapi seseorang terjatuh dalam akumulasi dosa-dosa yang banyak disebut (dzunuub) maka Allah menyikapinya dengan SifatNya yang “Ghaffaar”.  Dan ketika dosa-dosa itu menumpuk begitu banyak dan menjadi kegelapan (Zhulumaat) dikenal dengan “melampaui batas”  atau “israaf”, di saat itu Allah tampil dengan sifatNya yang paling esensi “Rahman, Rahim”.  Allah menegaskan hal itu dalam firmanNya: “Katakan wahai Hamba-hambaKu yang melampaui batas, jangan berputus asa dari kasih sayang (rahmah) Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya”.  Karenanya kesempatan untuk bertransformasi (berubah) dari “Kesalahan” (dosa-dosa) ke “kesalehan” (kebaikan-kebaikan) selalu terbuka selama manusia masih bernafas. Dan ketika manusia telah tiada, tapi dalam dadanya ada iman, harapan pengampunan itupun selalu ada.  Yang salah sesungguhnya adalah kebiasaan menghakimi orang lain. Apalagi dengan perasaan paling suci. Itu adalah wilayah Allah yang Ahkamul Hakimin. Manhattan City, 16 Februari 2022. (*)   

Pakar: Deltacron Varian Gabungan BA.1 dan B.1617.2

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 11:33:18 0

Jakarta, FNN - Direktur Pasca-Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama mengemukakan Deltacron merupakan varian baru gabungan BA.1 dan B.1617.2 yang telah memperoleh pengakuan dari otoritas berwenang di Inggris sebagai laporan yang sedang diawasi.\"Sekarang memang dilaporkan adanya varian hibrid Deltacron ini, yang disebut gabungan BA.1 dan B.1617.2. Di Inggris varian ini dimasukkan ke dalam variant surveillance report, \" kata Tjandra Yoga Aditama melalui keterangan tertulis serta dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan kemunculan varian Deltacron telah dilaporkan di Siprus sejak 2021, tapi waktu itu banyak yang menganggap virus tersebut hanya sebagai pencemaran di laboratorium.Kemudian pada 7 Januari 2022, United Kingdom Health Security Agency (UKHSA) mengirim 25 sekuen varian Deltacron ke situs pengumpulan data global genom bernama GISAID.\"Deltacron baru ramai diperbincangkan pada Februari 2022,\" katanya.Tjandra yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu mengatakan ada dugaan varian baru Deltacron terbentuk pada seseorang yang tertular dua varian sekaligus, yakni BA.1 dan B.1617.2. \"Tapi belum jelas apakah terjadi di Inggris atau merupakan kasus impor ke negara itu,\" katanya.Di sisi lain, kata Tjandra, WHO pada awal Januari 2022 menyebut ada kemungkinan seseorang dapat terserang beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 sekaligus.\"Seperti juga mungkin saja seseorang terinfeksi COVID-19 dan juga pada saat yang sama terinfeksi Influenza,\" katanya.Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara 2018-2020 itu memastikan hingga sekarang belum ada informasi resmi dari UKHSA tentang kemungkinan penularan serta gejala yang timbul dari Deltacron.\"Walaupun ada pendapat beberapa pakar tentang Deltacron, nampaknya kita masih perlu menunggu beberapa waktu ke depan,\" katanya.Tjandra menambahkan Deltacron dan Delmicron yang sempat ramai diperbincangkan publik pada Desember 2021 merupakan dua hal berbeda.\"Delmicron yang tadinya disebut-sebut sebagai gabungan dari varian Delta dan varian Omicron ternyata hal ini tidak benar. Istilah Delmicron hanyalah bermula dari keterangan Dr Shashank Joshi, salah seorang anggota satgas dari negara bagian Maharashtra di India yang kebetulan diwawancara media, bukan dalam bentuk tulisan ilmiah,\" katanya.Tjandra mengatakan otoritas berwenang di India, termasuk yang ternama seperti Indian Council of Medical Research (ICMR) tidak pernah memberikan informasi tentang ada tidaknya Delmicron.\"Juga tidak ada pernyataan dari organisasi resmi apapun di India begitu juga tidak ada penjelasan dari pakar lain yang menyebutkan tentang Delmicron,\" katanya. (mth) 

Nikkei Pangkas Kerugian Awal Setelah Menlu AS Akan Bertemu Menlu Rusia

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 11:29:47 0

Tokyo, FNN - Saham-saham Jepang berada di ujung tanduk kebuntuan Ukraina pada Jumat, memangkas kerugian awal yang besar setelah diberitakan bahwa Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov minggu depan.Indeks acuan Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo (TSE) mengakhiri sesi pagi dengan 0,51 persen lebih rendah pada 27.094,16 poin, setelah di awal perdagangan tenggelam sebanyak 1,62 persen.Indeks Topix yang lebih luas memasuki istirahat tengah hari turun 0,43 persen pada 1.922,99 poin, memangkas penurunan awal sebesar 1,33 persen. Saham-saham pertumbuhan mengalami penurunan yang lebih dalam, dengan indeks saham melemah 0,62 persen versus penurunan 0,25 persen untuk saham yang dipersepsikan murah (value stocks).\"Kami berada pada tingkat di mana investor ingin membeli saat penurunan, tetapi pada saat yang sama, risiko geopolitik yang meningkat berarti sama mudahnya untuk melihat langkah lain yang lebih rendah tergantung pada aliran berita,\" kata seorang pelaku pasar di sebuah perusahaan sekuritas domestik.Pembuat chip merosot, dengan Tokyo Electron jatuh 2,94 persen cukup untuk menjadikannya hambatan terbesar Nikkei berdasarkan poin indeks. Peers Advantest dan Renesas masing-masing turun 2,36 persen dan 1,04 persen.Pabrik pembuat robot Fanuc mencatat penurunan persentase terbesar, anjlok 4,87 persen, diikuti oleh perusahaan teknologi Trend Micro yang mundur 4,33 persen setelah hasil keuangannya mengecewakan investor.Energi adalah sektor dengan kinerja terburuk di Nikkei, jatuh 1,94 persen di tengah penurunan harga minyak. Sektor keuangan melemah 0,99 persen di tengah penurunan minggu ini dalam imbal hasil jangka panjang global karena tertekan kekhawatiran Ukraina.Sektor-sektor defensif termasuk utilitas dan perawatan kesehatan berkinerja lebih baik, masing-masing naik 0,58 persen dan 0,23 persen.Penguat terbesar berdasarkan poin indeks adalah operator jaringan toko pakaian Uniqlo, Fast Retailing yang bertambah 1,15 persen, membantu mengangkat siklus konsumen sebesar 0,64 persen menjadi subsektor berkinerja terbaik Nikkei.Untuk minggu ini Nikkei berada di jalur untuk penurunan 2,17 persen - melanjutkan penurunan setelah jeda dua minggu - karena tekanan krisis Ukraina, bahkan ketika risiko pengetatan moneter yang dipercepat di AS menurun.Indeks Topix berada di jalur untuk mundur 2,02 persen, juga penurunan pertama dalam tiga minggu. (mth)

BMKG: Wilayah Sumsel Berpotensi Berawan hingga Hujan Petir

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 11:26:23 0

Palembang, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian wilayah Sumatera Selatan berpotensi mengalami cuaca berawan hingga hujan petir, Jumat.Rilis pers diterima ANTARA, cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan ringan di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Banyuasin dan Palembang.Pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan petir di wilayah OKU Selatan, Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang. Sedangkan yang berpotensi hujan ringan di wilayah Ogan Komering Ulu (OKU), Muara Enim, Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin.Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan petir di wilayah OKU, OKU Timur, Muara Enim, Prabumulih, PALI, Lahat, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Sedangkan cuaca berpotensi hujan ringan di wilayah OKU Selatan, Pagaralam, Empat Lawang dan Lubuklinggau.Pada dini hari, cuaca diperkirakan berawan hingga berpotensi hujan petir di wilayah OKI, Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Palembang. Cuaca berpotensi hujan ringan di wilayah Prabumulih, PALI, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.Suhu udara di wilayah Sumsel dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir dan OKI diperkirakan 23 – 32 °C, dengan kelembapan udara 60 % - 98 %.Suhu udara di wilayah Sumsel dataran tinggi sekitar Pagaralam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat dan OKU Selatan berkisar 19 – 30 °C, dengan kelembapan udara 65% - 100%.Angin bergerak dari Barat Daya – Barat Laut dengan kecepatan 05 – 25 km/jam.Tinggi gelombang laut di Selat Gelasa, Selat Bangka bagian Utara dan Selat Bangka bagian Selatan 0,5 – 1,25 meter. Cuaca diperkirakan hujan ringan. Arah angin dari Selatan - Barat dengan kecepatan 8 – 30 km/jam.Berdasarkan perkiraan cuaca ini, BMKG memberikan peringatan dini untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah OKU Selatan, Lahat, Pagaralam dan Empat Lawang.Sementara pada malam hingga dini hari di wilayah OKI, OKU, OKU Timur, Muara Enim, Prabumulih, PALI, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Palembang. (mth)

PUPR Depok Siapkan Sembilan Program Strategis pada 2023

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 11:09:07 0

Depok, FNN - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianti mengatakan telah memetakan beberapa program strategis yang akan dijalankan di tahun 2023.\"Sudah kami petakan terdapat sembilan poin yang menjadi fokus program pada tahun 2023,\" kata Citra Indah Yulianti dalam keterangannya, di Depok, Jumat.Citra menyebutkan sembilan program strategis adalah penyelenggaraan jalan, pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, penyelenggaraan penataan ruang.Selain itu, lanjut Citra, ada juga pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.“Serta ada juga penataan bangunan gedung dan yang terakhir pengembangan jasa konstruksi,” katanya.Citra berharap, kesembilan program pembangunan ini bisa berjalan maksimal. Dengan begitu, dapat meningkatkan kemajuan di Kota Depok.“Mudah-mudahan masyarakat dapat ikut mendukung kegiatan pemerintah, khususnya pembangunan. Mengingat, pembangunan ini juga untuk kepentingan masyarakat,” katanya. (mth)

Komisi III DPR Cek Insiden Demonstran Tertembak di Sulteng

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 11:03:36 0

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengatakan Komisi III DPR melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mengecek insiden seorang demonstran diduga tewas tertembak saat melakukan demonstrasi.\"Kedatangan Komisi III DPR RI untuk melihat langsung ke lapangan dan berdialog dengan masyarakat terkait peristiwa penembakan terhadap saudara Aldi (Erfaldi, 21 tahun),\" kata Pangeran Khairul Saleh, di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan, Komisi III DPR datang langsung ke lokasi terjadinya penembakan dan berdialog dengan masyarakat yang menjadi saksi insiden penembakan tersebut serta menemui keluarga korban Aldi. Pangeran mengatakan, Komisi III DPR juga melakukan rapat dengan Kapolda Sulteng beserta jajarannya.\"Setelah melihat langsung ke lapangan dan berdialog dengan warga, keluarga korban penembakan, dan Kapolda, Komisi III tidak mengambil kesimpulan, namun ada catatan yang menjadi konsen Komisi III yaitu bahwa ada dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan anggota Polri sehingga mengakibatkan korban meninggal,\" ujarnya.Menurut dia, Komisi III DPR masih menunggu hasil forensik dan uji balistik dan akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan melakukan rapat kerja dengan Kapolri, untuk memastikan penuntasan kasus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pangeran mengatakan, dalam waktu dekat Polda Sulteng akan mengumumkan ke publik mengenai hasil uji forensik dan balistik serta akan menindak tegas oknum anggota Polri yang terbukti melanggar SOP, sehingga mengakibatkan korban meninggal.Tim Komisi III DPR yang melakukan kunspek ke Sulteng terdiri dari 15 orang, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh.Ke-15 anggota tersebut adalah Pangeran Khairul Saleh (ketua tim), Adies Kadir, Desmond J Mahesa, Ahmad Sahroni, Safaruddin, Arteria Dahlan, Supriansa, Andi Rio Padjalangi, M Syafi\'i, Obon Tabroni, Eva Yuliana, Heru Widodo, Santoso, Nasir Djamil, dan Sarifuddin Suding. (mth)  

IHSG Jelang Akhir Pekan Masih Dibayangi Ketegangan Pasar Global

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 10:59:13 0

Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) jelang akhir pekan masih akan dibayangi ketegangan di pasar global.IHSG dibuka menguat 2,4 poin atau 0,04 persen ke posisi 6.837,52. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 0,23 poin atau 0,02 persen ke posisi 973,64.\"IHSG pada akhir pekan ini berpeluang melanjutkan pelemahan merespons ketegangan di pasar global dan rencana kenaikan FFR pada bulan Maret 2022 yang diperkirakan sekitar 50 bps,\" tulis Tim Riset Lotus Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.Pergerakan IHSG pada akhir pekan ini diperkirakan akan diwarnai oleh laporan kinerja emiten yang disinyalir akan didominasi dengan kondisi kinerja yang stabil sepanjang 2021.IHSG pun diprediksi akan bergerak di kisaran 6.749 hingga 6.865.Dari eksternal, bursa ekuitas Wall Street ditutup melemah seiring seiring investor yang terus mencermati konflik Rusia-Ukraina dan rilisnya laporan keuangan.Ketegangan yang sedang berlangsung di perbatasan Rusia-Ukraina terus mempengaruhi sentimen pasar, dengan aksi jual saham pada sesi Kamis (17/2) kemarin semakin intensif menjelang penutupan.Duta Besar AS untuk PBB mengatakan konflik tersebut telah mencapai \"momen penting\" dan Rusia sedang bergerak menuju \"invasi yang akan segera terjadi.\"Di sisi ekonomi, angka klaim pengangguran mingguan berada di 248.000 klaim, naik dari pekan sebelumnya dan di atas perkiraan 218.000 klaim.Sementara itu pasar Eropa menyesuaikan diri dengan perkembangan di Ukraina dalam beberapa hari terakhir setelah aksi jual tajam pada awal pekan karena invasi Rusia tampaknya akan segera terjadi.Selain krisis geopolitik, pasar Eropa juga berfokus dengan laporan keuangan sepanjang 2021.Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Nikkei melemah 177,01 poin atau 0,65 persen ke 27.055,86, Indeks Hang Seng turun 78,9 poin atau 0,32 persen ke 24.713,87, dan Straits Times meningkat 4,87 poin atau 0,14 persen ke 3.446,44. (mth)

Wali Kota Kupang Dorong Pimpinan Dinas Kreatif Jalankan Tugas

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 10:55:02 0

Kupang, FNN - Wali Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jefri Riwu Kore, mendorong para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lebih kreatif dalam menjalankan tugas pelayanan kemasyarakatan.\"Pemerintah Kota Kupang telah membuat perjanjian kerja dengan semua pimpinan OPD. Kami berharap semua perangkat daerah bekerja sesuai apa yang sudah disepakati dalam perjanjian kerja tersebut,\" Jefri Riwu Kore di Kupang, Jumat.Dia mengatakan hal itu terkait penandatanganan perjanjian kinerja pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun 2022.Perjanjian kinerja tersebut, lanjutnya, bertujuan dalam rangka peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Kota Kupang.Menurut dia, perjanjian kinerja juga berhubungan dengan anggaran dalam melaksanakan tugas yang dilakukan dengan beragam inovasi.\"Pimpinan perangkat daerah untuk lebih bertanggung jawab dan berhati-hati dalam semua tugas dan pekerjaannya,\" kata Jefri mengingatkan.Jefri berharap seluruh pimpinan perangkat daerah dapat terus saling bekerja sama untuk menciptakan suasana dan sistem kerja yang aman dan nyaman bagi semua pihak.\"Mari kita semua saling mendukung dan saling mendoakan agar diberikan kekuatan, kebijaksanaan dalam mengemban tugas kita masing-masing dan berdampak baik pada pelayanan publik,\" ujarnya.Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kupang Meilan Sibuea mengatakan penandatanganan perjanjian kinerja mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) Kota Kupang untuk memperoleh pencapaian kinerja yang lebih baik, serta mampu mewujudkan visi dan misi Kota Kupang yang sudah ditetapkan oleh kepala daerah.Meilan mengatakan maksud penandatanganan perjanjian kinerja tersebut antara lain sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah, untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta menciptakan tolak ukur kinerja aparatur.Selain itu, penandatanganan itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberian penghargaan, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja para pimpinan OPD di Kota Kupang. (mth)

Cairkan PMN ke PT CCT, Waskita Tuntaskan Tol Cimanggis - Cibitung

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 10:41:01 0

Jakarta, FNN - PT Waskita Karya (Persero) Tbk anak usaha PT Waskita Toll Road menyalurkan dana yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) dalam rangka penyelesaian Jalan tol Cimanggis - Cibitung Seksi 2A.“Dengan pengalokasian dana PMN 2021 untuk Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi 2A, Perseroan optimis pendapatan dari jasa konstruksi akan meningkat seiring dengan penyelesaian ruas tol tersebut,” ujar Direktur Utama Waskita Destiawan Soewardjono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Destiawan mengatakan bahwa Waskita melalui anak usaha PT Waskita Toll Road telah memberikan Shareholder Loan (SHL) yang bersumber dari PMN sebesar Rp622,53 Miliar kepada PT CCT.Alokasi dana PMN ini akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung segmen on/off ramp Jatikarya – Simpang Susun Cikeas (Seksi 2A) yang ditargetkan selesai pada Juli 2022.Sementara ruas Tol Cimanggis – Cibitung ditargetkan selesai secara menyeluruh pada Januari 2023.Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) Jalan Tol Cimanggis – Cibitung bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) pada tanggal 30 Desember 2021.“Dengan penyelesaian ruas tol ini serta telah ditandatanganinya PPJB bersama PT SMI, proses divestasinya dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan likuiditas, mengurangi beban bunga serta mengurangi saldo utang Perseroan melalui dekonsolidasian,\" kata Destiawan.Dirut Waskita itu menambahkan bahwa divestasi CCT merupakan salah satu dari 3-4 target divestasi jalan tol yang akan dieksekusi Perseroan tahun ini. (mth)

Warga Eks Lokalisasi Tambak Asri Surabaya Minta Nikah Massal

BY FNN Jum'at, 18 Februari 2022 10:37:40 0

Surabaya, FNN - Warga eks lokalisasi Tambak Asri, Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta pemerintah kota setempat menggelar nikah massal di wilayahnya menyusul banyak pasangan suami istri yang berstatus nikah siri.\"Kami akan komunikasikan dengan Pemkot Surabaya agar bisa menggelar nikah massal. Apalagi kegiatan nikah massal juga sering digelar pemkot,\" kata anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar\'ah di Surabaya, Jumat.Zuhrotul mengatakan, adanya permintaan nikah tersebut berawal dari dirinya menggelar kegiatan jaring aspirasi masyarakat di Balai RW 09 Tambak Asri Kelurahan Moro Krembangan, pada Rabu (17/2) malam. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Masa Reses Tahun Sidang Ketiga, Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2022.Pada kesempatan itu, lanjut dia, Ketua RT 07/RW 09 Tambak Asri Agus Budianto sempat menyampaikan, banyak warga yang sebelumnya eks pekerja seks komersial (PSK) di kampungnya berstatus nikah siri.Para eks PSK itu diketahui banyak yang dari luar Surabaya. Mereka berkeluarga tinggal musiman di lingkungan RT 07/RW 09. Ketua RT menyebut dari 50 pasangan nikah siri di wilayahnya, 20 pasangan di antaranya merupakan warga ber- KTP Surabaya dan belum wilayah lain yang jumlahnya bisa mencapai ratusan.Zuhrotul memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Menurutnya nikah siri akan berdampak tidak baik bagi pihak perempuan, dan anak dari pasangan tersebut.\"Pihak perempuan akan kesulitan mendapatkan hak waris, begitu pula anak. Karena dalam akta kelahiran anak hanya dicantumkan nama ibu, tidak ada nama ayah,\" katanya.Menurut dia, praktik nikah siri di wilayah kampung Tambak Asri sudah berlangsung lama. \"Dulu ini kan tempat lokalisasi,\" ujarnya.Wanita yang akrab di sapa Zuhro itu menambahkan, dirinya sedang melakukan pendataan untuk memastikan berapa jumlah pasangan nikah siri di Tambak Asri. (mth) 

Banjir dan Tanah Longsor Tanda 64 Titik di Kota Sukabumi

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 22:12:34 0

Sukabumi, FNN - Hujan deras yang mengguyur Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis, memicu bencana banjir dan tanah longsor di 64 titik sesuai data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dan hingga kini masih dalam penanganan petugas gabungan.\"Dari puluhan titik lokasi bencana tersebut didominasi bencana banjir yang terjadi di 55 titik, sisanya tanah longsor dan rumah roboh,\" kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi Imran Wardani di Sukabumi, Kamis.Pantauan di lokasi bencana, beberapa ruas jalan di Kota Sukabumi seperti di sekitar Jembatan Merah, Kecamatan Baros, arus lalu lintas sempat lumpuh karena ruas jalan terendam banjir akibat meluapnya sungai yang berada di sekitar jalan raya yang menghubungkan wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi.Di lokasi berbeda, seperti beberapa titik di Kecamatan Cibeureum dan Cikole, banjir tidak hanya merendam sejumlah rumah warga, tetapi gedung madrasah dan fasilitas umum pun ikut terdampak. Bahkan, tiga warga yang berada di SD Sudajayahilir, Kelurahan Sudajayahilir, Kecamatan Baros terjebak banjir.Tidak hanya itu, data dari BPBD Kota Sukabumi dua rumah roboh di Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang akibat terdampak bencana tanah longsor dan masih banyak lagi fasilitas pendidikan, fasilitas umum, rumah warga dan lainnya yang terdampak bencana.Menurut Imran, pihaknya hingga Kamis malam masih melakukan pendataan terhadap jumlah bangunan yang rusak dan terdampak, namun untuk banjir saat ini di beberapa titik sudah mulai surut karena hujan reda.Lanjut dia, bencana banjir yang terjadi di Kota Sukabumi ini karena kurang berfungsinya saluran air atau drainase akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan, sama halnya pendangkalan dan penyempitan aliran sungai juga menjadi pemicu terjadinya banjir.\"Untuk korban jiwa dan luka masih dilakukan pendataan. Dalam penanganan bencana ini kami pun dibantu petugas dari unsur TNI, Polri serta berbagai komunitas relawan dan lembaga kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Sukabumi,\" tambahnya. (mth)

BI dan PWNU Jatim Sepakati Kerja Sama Pengembangan Ekonomi Pesantren

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 21:19:53 0

Surabaya, FNN - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) setempat menyepakati kerja sama pengembangan ekonomi pesantren di wilayah itu, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Hari Lahir (Harlah) ke-99 Nahdlatul Ulama (NU).Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto di Surabaya, Kamis mengatakan kerja sama kedua lembaga berfokus pada empat program utama, yakni pertama keduanya sepakat memberikan dukungan program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren di Jawa Timur.Kedua, masing-masing lembaga akan memberikan bantuan teknis berupa pelatihan tentang pengelolaan keuangan syariah kepada pesantren-pesantren di Jawa Timur. Ketiga, melakukan sosialisasi dan edukasi kebanksentralan kepada pesantren Jawa Timur, di antaranya perihal ciri-ciri keaslian uang rupiah, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) hingga keuangan inklusif. Keempat, bersama-sama mengelola data dan mengembangkan model bisnis yang dapat direplikasi atau sebagai role model dalam program kemandirian pesantren. \"Kerja sama BI-PWNU Jatim ini diharapkan dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi pesantren di Jawa Timur dan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,\" kata Budi, usai menandatangani dokumen Memorandum of Understanding (MoU) bertajuk kerja sama pengembangan ekonomi pesantren di Jawa Timur. Selain melakukan MoU dengan Bank Indonesia Jatim, PWNU Jatim juga menandatangani kerja sama dengan OJK Jatim, Jasa Raharja, UPN, UTM, UNESA, UNUSA, UNISMA dan UPN terkait dukungan pendidikan syariah dan kerja sama lainnya. Sementara itu, acara Harlah ke-99 NU berlangsung di Auditorium KH Hasyim asy’ari Kantor PWNU Jatim dihadiri oleh Rais Aam, Ketua dan pengurus inti PBNU, Rais Syuriah PWNU Jatim (KH Muhammad Anwar Manshur dan KH Agoes Ali Mashuri), Kepala BI Jatim, Kepala OJK Jatim, Direktur Jasa Raharja, Kakanwil Kemenag Jatim dan seluruh pimpinan PWNU se-Indonesia. (mth)

Minyak Pulih Sebagian, Kyiv Disebut Serang Pemberontak Dukungan Rusia

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 16:34:03 0

Singapura, FNN - Minyak memulihkan sebagian dari penurunan awal lebih dari dua persen perdagangan Asia pada Kamis, setelah pemberontak yang didukung Rusia di Ukraina Timur menuduh pasukan pemerintah Kyiv pada Kamis menembaki wilayah mereka dengan mortir.Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS diperdagangkan turun 0,7 persen pada 92,98 dolar AS per barel pada pukul 04.22 GMT, setelah sebelumnya turun lebih dari 2,0 persen.Minyak mentah berjangka Brent diperdagangkan turun 0,6 persen menjadi diperdagangkan di 94,2 dolar AS per barel pada pukul 04.20 GMT, setelah sebelumnya juga turun lebih dari 2,0 persen.Pemberontak yang didukung Rusia di Ukraina timur mengatakan pasukan pemerintah Kyiv pada Kamis menggunakan mortir untuk menyerang wilayah mereka, yang melanggar perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, kata kantor berita negara Rusia RIA.Eskalasi dalam konflik selama bertahun-tahun dengan separatis Donbass dapat memicu ketegangan antara Rusia dan Barat. Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina dan Barat telah mengancam Moskow dengan sanksi baru jika menyerang.Minyak jatuh lebih awal setelah Prancis dan Iran mengatakan pihak-pihak lebih dekat dengan kesepakatan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia, mengimbangi ketegangan di Ukraina.\"Berita positif dari negosiasi nuklir AS-Iran memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk harga minyak global, karena kemungkinan pasokan minyak mentah baru mengurangi defisit pasokan-permintaan,\" kata Claudio Galimberti, wakil presiden senior konsultan Rystad Energy.Prancis mengatakan pada Rabu (16/2) bahwa keputusan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia hanya beberapa hari lagi dan bahwa sekarang terserah kepada Teheran untuk membuat pilihan politik, sementara Teheran meminta kekuatan Barat untuk menjadi \"realistis.\"Dengan kesepakatan baru yang mengisyaratkan, Korea Selatan, yang sebelumnya salah satu pelanggan minyak terkemuka Teheran di Asia, mengatakan pada Rabu (16/2) bahwa pihaknya telah mengadakan pembicaraan tingkat kerja tentang melanjutkan impor minyak mentah Iran dan mencairkan dana Iran.Dalam catatan penelitian sebelumnya pada Kamis, Eurasia Group mengatakan jika terjadi kesepakatan, Iran akan dapat memasuki pasar dengan meningkatkan pasokan lebih cepat daripada mengikuti kesepakatan pada 2015.\"Kali ini, pentahapan kesepakatan bisa memakan waktu 1-2 bulan, tetapi Iran kemungkinan akan segera mulai meningkatkan ekspor minyak, baik secara legal maupun ilegal,\" catat Eurasia, menambahkan bahwa pasokan bisa berasal dari penyimpanan terapung Iran di Asia serta minyak yang disimpan dalam tangki di China.Pasar minyak telah didominasi oleh sikap Rusia yang mengancam terhadap Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, dengan kekhawatiran bahwa gangguan pasokan dari produsen utama di pasar global yang ketat dapat mendorong harga minyak ke 100 dolar AS per barel.Pengumuman Rusia tentang penarikan sebagian pasukan dari dekat Ukraina awal pekan ini dibantah oleh peringatan pemerintah Barat bahwa Rusia membangun kehadiran militer di dekat perbatasan Ukraina, menjaga ketegangan tetap membara.\"Dalam beberapa minggu terakhir, pasar telah memperkirakan ketegangan Rusia-Ukraina yang akan menyebabkan lebih banyak gangguan produksi dan pasokan dalam situasi pasokan yang sudah ketat di pasar minyak,\" kata Tina Teng, analis di CMC Markets, menambahkan harga bisa melihat penurunan lebih lanjut jika ketegangan mereda. (mth)

Terdakwa Tanah Munjul Minta Pengembalian Aset yang Disita KPK

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 16:29:19 0

Jakarta, FNN - Rudy Hartono Iskandar selaku beneficial owner PT Adonara Propertindo meminta pengembalian aset-aset yang sudah disita KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah proyek \"Hunian DP 0 Rupiah\" di Munjul, Jakarta Timur yang merugikan negara Rp152,565 miliar.\"Saya mohon dengan segala kerendahan hati kepada majelis hakim agar memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan beberapa tanah bersertifikat di Tibubeneng yang tercatat atas nama saya karena perolehan tanah tersebut berasal dari usaha dan jerih payah saya serta tidak berhubungan dengan transaksi Munjul,\" kata Rudy saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.Dalam perkara ini Rudy Hartono dituntut 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan dan perampasan harta senilai Rp35,033 miliar serta perampasan aset, sedangkan istrinya Anja Runtuwene yang juga beneficial owner PT Adonara dituntut 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 2 bulan kurungan dan perampasan harta senilai Rp35,033 miliar ditambah sejumlah aset.\"Saya dapat aset tersebut dengan cara yang sah dan tercatat di hadapan notaris dan PPAT dengan jual beli yang sah. Saksi I Ketut Riana dan I Wayan Astika dengan mengatakan saya melawan hukum dan cara yang curang dengan membalik nama tanah tersebut. Namun, di sisi lain tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum apa pun terhadap saya dan notaris PPAT dan tidak ada yang pernah mempermasalahkan kepemilikan tanah tersebut sebelum saya ditahan,\" ungkap Rudy.Bahkan, Rudy menyebut untuk mengembalikan apa yang sudah dibayar oleh BUMD Perumda Sarana Jaya kepada PT Adonara Propertindo. Dana tersebut masuk ke rekening Anja, Rudy dan Anja telah menyerahkan uang sejumlah uang tunai dan aset senilai Rp155,610 miliar.\"Uang artinya kami telah mengembalikan lebih dari apa yang dikeluarkan Perumda Sarana Jaya yaitu sebesar Rp152,565 miliar. Kami sekeluarga tidak ada niat untuk melakukan korupsi dalam bentuk apa pun. Saya selaku bekerja keras agar kebutuhan keluarga tercukupi,\" ungkap Rudy.Selain pengembalian aset, Rudy pun meminta agar ada pembukaan blokir rekening miliknya.\"Meski saya dinyatakan bersalah, saya mohon keadilan agar aset-aset yang saya peroleh dengan keringat dan kerja keras saya tidak dirampas begitu saja, apalagi perolehan aset tersebut tidak terkait dengan Perumda Sarana Jaya dan beberapa rekening perusahaan dan saya pribadi serta aset-aset tanah dan bangunan milik saya yang tidak berhubungan dengan Munjul diblokir oleh KPK agar dibuka blokir oleh yang mulia,\" tambah Rudy.Dalam surat tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut perampasan uang yang telah dikembalikan Anja Runtuwene dan Rudy Hartono masing-masing sebesar Rp35,033 miliar dan aset yang terdiri dari:1. 1 bidang tanah di Desa Tibubeneng kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung provinsi Bali seluas 5.150 meter persegi yang sudah dilelang senilai Rp22 miliar 2. 2 bidang tanah di DesaKuta kecamatan Kuta, kabupaten Badung, Bali seluas 690 meter persegi dan 1.437 meter persegi yang nilai seluruhnya Rp7 miliarJaksa juga meminta perampasan aset milik Rudy Hartono berupa:1. 1 unit mobil Mini Cooper S type Convertible A/T senilai Rp1,2 miliar2. 1 unit motor Honda PCV hitam senilai Rp56,878 juta3. 1 bidang tanah seluas 6.625 meter persegi di Pancoran Mas, Depok Rp114,248 miliar.Sedangkan terhadap PT Adonara Propertindo yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut dituntut tidak beroperasi selama 1 tahun dan denda Rp200 juta.Rudy pun meminta pengembalian aset-aset yang disita tersebut. (mth)

Sri Mulyani Nilai Omicron Tingkatkan Ketidakpastian Ekonomi Global

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 16:19:08 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Opening of the 1st Finance Minister and Central Bank Governor Meeting di Jakarta, Kamis, menilai munculnya varian baru COVID-19, Omicron berkontribusi terhadap peningkatan ketidakpastian ekonomi global.\"Seperti varian COVID-19 sebelumnya, Omicron mempengaruhi negara pada waktu yang berbeda,\" ucap Sri Mulyani.Divergensi kapasitas untuk mengatasi pandemi COVID-19, termasuk peluncuran vaksin di seluruh negara merupakan faktor utama yang menyebabkan pemulihan yang tidak merata.Ia menjelaskan perekonomian global terus pulih, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pemulihan, termasuk harga makanan dan energi yang lebih tinggi, potensi kenaikan suku bunga, ancaman varian baru COVID-19, gangguan rantai pasokan, bencana alam akibat perubahan iklim, dan meningkatnya ketegangan geopolitik.\"Faktor-faktor ini tentu saja akan membentuk pemandangan ekonomi global ke depan,\" tuturnya.Setelah terkontraksi sebesar 3,3 persen pada tahun 2020, Dana Moneter Nasional (IMF) memproyeksikan ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 5,9 persen pada tahun 2021 dan moderat menjadi 4,4 persen pada tahun 2022.Meski berhasil pulih, Sri Mulyani menilai pemulihan ekonomi global terjadi secara tidak merata.Indonesia menjadi penyelenggara G20 pada saat yang penuh tantangan, sehingga di satu sisi komitmen untuk mengatasi tantangan kesehatan global harus ditindaklanjuti untuk membantu negara mengelola dampak Omicron dan varian baru lainnya yang mungkin muncul, sedangkan di sisi lain risiko jangka pendek lainnya harus dikelola.Kendati begitu, Bendahara Negara ini menekankan pengelolaan dampak ekonomi dan keuangan akibat pandemi serta meningkatkan akses vaksin yang adil tetap menjadi prioritas untuk memperluas dan memperkuat pemulihan global dengan memastikan pulih bersama dan pulih lebih kuat.\"Mengarahkan vaksin ke tempat yang paling diperlukan sangat penting untuk mengendalikan pandemi dan mengurangi kemungkinan varian baru,\" ungkapnya. (mth)

Firli: Lagu Mars dan Himne Jadi Inspirasi Insan KPK dalam Bekerja

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 15:32:58 0

Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan lagu Mars dan Himne KPK diharapkan menjadi inspirasi seluruh insan lembaga antirasuah ini dalam bekerja memberantas korupsi.\"Lirik dalam lagu ini diharapkan bisa menjadi inspirasi seluruh insan KPK dalam bekerja dan menguatkan kecintaan kita pada bangsa Indonesia,\" kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Selain itu, kata Firli, lagu Mars dan Himne KPK akan semakin menambah kebanggaan setiap insan KPK dalam melaksanakan tugasnya.Lagu Mars dan Himne KPK yang diciptakan Ardina Safitri, istri Firli tersebut, mengandung pesan dan makna mengajak insan KPK terus berbakti kepada negeri demi mewujudkan Indonesia jaya dan Indonesia bebas korupsi.Melalui lagu Mars dan Himne KPK, Ardina menyampaikan rasa bangganya karena turut berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi.\"Kebanggaan bagi seorang warga negara adalah bisa turut berbakti dan berkontribusi, sekecil apa pun, sesederhana apa pun demi ikut memajukan dan menyejahterakan bangsanya, salah satunya melalui pemberantasan korupsi,\" kata Ardina.Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyerahkan hak cipta lagu Mars dan Himne kepada KPK. Proses itu sebagai pengesahan hak intelektual atas dua lagu tersebut untuk ditetapkan menjadi bagian dari identitas kelembagaan.Penyerahan disampaikan Menkumham Yasonna H Laoly kepada Firli dalam acara peluncuran lagu Mars dan Himne KPK di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.\"Lagu mars dan himne ini, kini hak ciptanya milik KPK sehingga harapannya seluruh Insan KPK punya rasa memiliki yang utuh dengan mengimplementasikan pesan-pesan dalam lagu tersebut. Menumbuhkan semangat bekerja dan berkarya untuk Indonesia melalui pemberantasan korupsi,” kata Yasonna. (mth)

Percakapan Telpon Itu

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 15:28:23 0

Masalahnya bukan pada bisa atau tidak. Masalahnya ada pada hukum agama yang tidak membolehkan. Jadi saya kira tidak ada yang mau menikahkan karena itu melanggar aturan agama.  Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SUATU siang lagi santai nonton Olimpiade Musim dingin yang sedang berlangsung di China telpon saya tiba-tiba berdering. Nampaknya seseorang dari NJ dengan nomor (908) menelpon. Saya sempatkan angkat telpon karena nampaknya bukan spam. Ternyata seorang perempuan Indonesia.  P (penelpon) S (Saya/Shamsi).  P: Hello, ini pak Imam Shamsi Ali?  S: Iya benar. Maaf dengan siapa?  P: Maaf pak Imam mengganggu waktunya. Nama saya…. dari NJ.  S: Tidak apa. Ada yang saya bisa bantu?  P: Iya pak Imam. Boleh minta tolong? Saya ada sepupu yang mau menikah. Apakah pak Imam bisa menikahkan?  S: Iya, saya kebetulan NY State Officiant (penghulu di New York).  P: Calon isteri sepupu saya itu kebetulan Muslim pak Ustadz.  S: Oh…maksudnya kenapa kalau Muslim? Yang saya nikahkan memang Muslim.  P: Maaf pak Ustadz.. sepupu saya Katolik. Apakah pak Ustadz bisa menikahkan? S: Oh… jadi maksudnya sepupunya Katolik dan ingin menikah dengan wanita Muslimah?  P: Iya benar.  S: Maaf. Agama Islam tidak membenarkan seorang wanita Muslimah menikah dengan pria non Muslim P: Oh ya? Kok diskriminatif begitu? S: Iya.. Maaf, Anda agamanya Katolik?  P: Iya benar.  S: Apakah Anda tidak tahu kalau agama Anda, Katolik, juga tidak membenarkan?  P: Saya kira tidak begitu.  S: Apakah Anda pernah mempelajari agama Anda?  P: Saya rajin ke gereja sih… S: Ke gereja ya ke gereja. Tapi pernahkah Anda belajar agama Anda secara serius?  P: Tidak sih.  S: Ya begitulah. Agama itu perlu dipelajari. Ilmu tentang keyakinan dan agama kita penting.  P: Oh begitu ya.  S: Untuk informasi saja, ternyata agama Anda tidak saja melarang perkawinan antara wanita Katolik dengan pria non Katolik. Tapi memang melarang seorang Katolik, pria maupun wanita, kawin dengan non Katolik. Apakah itu diskriminasi menurut Anda?  P: …. (Diam).  S: Karenanya kalau Anda menilai Islam diskriminatif karena melarang wanita Muslimah menikah dengan pria non Muslim, maka Katolik lebih diskriminatif. Tapi bagi kami itu bukan diskriminasi. Tapi memang itulah ajaran yang menjadi acuan hidup kami.  P: Maaf pak Imam!  S: Iya nggak apa. Saya hanya mau jelaskan bahwa sebuah aturan agama tidak harus dihakimi dengan penghakiman negatif. Tuduhan Diskriminasi misalnya. P: Tapi pak Imam. Apakah ada Imam yang bisa menikahkan?  S: Masalahnya bukan pada bisa atau tidak. Masalahnya ada pada hukum agama yang tidak membolehkan. Jadi saya kira tidak ada yang mau menikahkan karena itu melanggar aturan agama.  P: Oh begitu ya pak Imam.  S: Iya memang begitu.  P: Terima kasih pak Imam. S: Iya… Maaf kalau tidak bisa membantu ya.  Itulah percakapan telpon yang terjadi antara saya dan seorang penelpon siang itu. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil. Insya Allah!  NYC, 13 Februari 2022. (*)

Saham ADCP Oversubsribed hingga 14 Kali pada Hari Pertama Penawaran Umum

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 15:16:45 0

Jakarta, FNN - PT Adhi Commuter Properti (ADCP) mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 14,4 kali pada hari pertama penawaran umum yang digelar 16 Februari 2022 lalu.Sekretaris Perusahaan ADCP  Adi Sampurno mengatakan besaran oversubscribed tersebut merupakan hasil penjatahan terpusat (pooling) yang terkumpul di hari pertama penawaran umum. Angka itu diperkirakan akan terus bertambah mengingat proses penawaran umum masih akan berlangsung sampai 21 Februari 2022.Menuru Adi dalam keterangan di Jakarta, Kamis, animo terhadap saham ADCP tak lepas dari prospek fundamental bisnis dan optimisme terhadap dukungan induk usahanya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang sangat besar.\"Kami terus berupaya mempercepat berbagai proyek sesuai dengan rencana untuk memastikan fundamental bisnis perusahaan semakin kuat,\" ujar Adi.Sejauh ini IPO ADCP tinggal menyelesaikan beberapa tahapan akhir sebelum resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah memperoleh pernyataan efektif pada 15 Februari 2022, IPO ADCP memasuki tahapan penawaran umum (16-21 Februari 2022), penjatahan (21 Februari 2022), dan terakhir pencatatan perdana saham di bursa (23 Februari 2022).Bersamaan dengan IPO tersebut, ADCP juga mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Program/MESOP) maksimal 2 persen dari jumlah modal disetor. Program tersebut merupakan bentuk penghargaan atas pencapaian kinerja para pegawai.Saat ini ADCP memiliki 12 portofolio proyek, diantaranya telah selesai dibangun dan sudah dipasarkan bahkan sempat mencetak kelebihan penjualan seperti  hunian tipe studio LRT City Bekasi - Eastern Green dan Green Avenue, serta Cluster Bhumi Anvaya Adhi City Sentul.Tahun ini perusahaan berencana melakukan serah terima tower Saphire Cisauk Point - Member of LRT City, tower Bandoneon - LRT City Jatibening, tower Azure - LRT City Ciracas, Cluster Bhumi Svarga Adhi City Sentul. (mth)

KPK Panggil Tersangka Korupsi Proyek di Buru Selatan

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 15:10:11 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil tersangka Ivana Kwelju (IK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 di Pemkab Buru Selatan, Provinsi Maluku.Ivana merupakan wiraswasta/Direktur Utama PT Vidi Citra Kencana. Dalam jadwal pemeriksaan, KPK memanggil Ivana dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS).\"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk tersangka TSS. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,\" ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.KPK pada Rabu (26/1) telah menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011-2016.Sebagai penerima, yaitu Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) dan Johny Rynhard Kasman (JRK) dari pihak swasta. Sementara sebagai pemberi Ivana Kwelju (IK).Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Tagop yang menjabat Bupati Buru Selatan periode 2011-2016 dan 2016-2021 diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan di antaranya dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kabid Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.Tagop selanjutnya merekomendasi dan menentukan secara sepihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek baik yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung.KPK menduga dari penentuan para rekanan itu, Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk \"fee\" dengan nilai 7 sampai dengan 10 persen dari nilai kontrak pekerjaan, khusus untuk proyek yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan besaran \'fee\' masih di antara 7 sampai dengan 10 persen ditambah 8 persen dari nilai kontrak pekerjaan.Adapun proyek-proyek tersebut, yaitu pembangunan jalan dalam kota Namrole Tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3,1 miliar, peningkatan jalan dalam kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, peningkatan jalan ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar, dan peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar.Atas penerimaan sejumlah \'fee\' tersebut, Togop diduga menggunakan orang kepercayaannya, yaitu Johny untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya dan untuk berikutnya ditransfer ke rekening bank milik Tagop.KPK menduga nilai \"fee\" yang diterima Tagop sekitar Rp10 miliar yang di antaranya diberikan oleh Ivana karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015.KPK menduga penerimaan Rp10 miliar itu digunakan Tagop membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor. (mth)

Mahkamah Agung Perberat Hukuman Mantan Dirut BPD Maluku

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 15:00:48 0

Ambon, FNN - Mahkamah Agung RI kembali memperberat masa hukuman penjara mantan Direktur Bank Pembangunan Daerah Maluku, Idris Rolobessy dalam perkara tindak pidana korupsi reverse repo BUMD milik Pemprov Maluku itu menjadi 13 tahun penjara.\"Perpanjangan masa hukuman penjara Idris diketahui setelah JPU Kejati Maluku menerima salinan putusan kasasi dari MA RI nomor 326 K/Pid.Sus /2022 tanggal 25 Januari 2022,\" kata Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di Ambon, Kamis.Dalam putusan kasasi tersebut, Idris juga dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.Selain Idris, MA RI dalam putusan kasasi nomor 304 K/Pid.Sus/2022 tanggal 25 Januari 2022 juga menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon terhadap Izaac Balthazar Thenu yang merupakan mantan Direktur Kepatutan BPD Maluku yakni selama 10 tahun penjara.\"Jadi JPU yang menangani perkara reverse repo dan surat-surat hutang atau obligasi BPDM (Sekarang PT. Bank Maluku-Malut) telah menerima pemberitahuan putusan Kasasi,\" ujarnya.Isi putusan dimaksud memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon terhadap terdakwa Idris Rolobessy dengan pidana badan selama 13 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta.Menurut dia, dengan diterbitkannya putusan kedua terdakwa maka perkara dimaksud telah berkekuatan hukum tetap dan JPU akan segera melaksanakan putusan MA RI tersebut.Idris dan Izaak menjadi terdakwa dalam perkara reverse repo BPDM dengan PT. AAA Securitas antara tahun 2011 hingga tahun 2014.Pada pengadilan tipikor di PN Ambon, majelis hakim sebelumnya menghukum Idris selama enam tahun penjara, sementara JPU menuntut kedua terdakwa 18,5 tahun penjara dan Izaak dituntut 10 tahun penjara. (mth)

BNI Siap Kucurkan KUR Pengembangan Budi Daya Jagung di Morowali Utara

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 14:56:05 0

Morowali Utara, FNN - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) siap mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani di Kabupaten Morowali Utara (Morut) yang mengembangkan budi daya jagung lewat pola kemitraan dengan pihak swasta yang bertindak sebagai penjamin (offtaker). \"Kami siap membiayai dan kami akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk merealisasikan skema pembiayaan budidaya jagung ini,\" kata Pimpinan Cabang BNI Parigi Raymon B Kamasaan, Kamis. Ia menyatakan kesiapan tersebut telah disampaikan dalam pertemuan teknis antara balai penyuluhan pertanian (BPP) dengan pihak swasta yang akan bertindak selaku offtaker dan Bank BNI yang dipimpin Bupati Morut Delis J. Hehi. Ia menerangkan pola kerja sama dalam budidaya jagung nantinya adalah petani mengolah lahannya masing-masing dan akan mendapat dukungan pembiayaan dengan skema KUR Bank BNI yang dijamin oleh offtaker. \"Setiap hektar lahan diperkirakan akan mendapat dukungan KUR sebesar Rp14 juta, dimana Rp8 juta untuk biaya budi daya dan selebihnya biaya hidup untuk petani,\" ujarnya. Sementara itu perwakilan perusahaan selaku offtaker pada program kemitraan, Edward Tanari menyatakan biaya budi daya ini akan ditangani oleh offtaker yang akan menyediakan mesin pengolah lahan, benih, pupuk dan obat-obatan. Sedangkan soal pasar, petani dan offtaker akan membicarakan dan menyepakati harga tertinggi dan harga terendah. \"Kami akan menjamin bahwa petani peserta kemitraan akan menikmati harga yang wajar,\"terangnya. Selain itu, kata Edward, semua lahan yang disertakan dalam program ini akan dipertanggungkan pada perusahaan asuransi di antaranya PT. Jasindo. Sementara itu Bupati Morut Delis J. Hehi mengapresiasi kesiapan Bank BNI yang memberikan dukungan pembiayaan terhadap program penting ini. \"Program ini sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta memperkecil lahan-lahan tidur atau kurang produktif,\"katanya. Sampai saat ini, lanjutnya, tercatat sudah ratusan warga dengan areal lahan yang dimiliki sekitar 1.300 ha mencatatkan diri siap mengikuti program kemitraan tersebut. Delis berharap dalam dua bulan ke depan program itu sudah mulai berjalan dengan target minimal 200 ha tiap bulan. Ia juga berharap para Kepala BPP dan penyuluh lapangan segera melakukan sosialisasi kepada para petani yang sudah mendaftarkan diri, sementara offtaker dan Bank BNI mempersiapkan dokumen kerja sama untuk penjaminan KUR. (mth)

Analis: Tidak Masalah Jika Ada Wacana Pemekaran Provinsi Jawa Tengah

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 14:37:16 0

Purwokerto, FNN - Analis kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr. Slamet Rosyadi menilai tidak masalah jika ada wacana pemekaran Provinsi Jawa Tengah menjadi dua atau tiga daerah otonomi baru.\"Memang wacana pemekaran provinsi di Jawa Tengah sudah beberapa tahun terdengar dan sekarang mengemuka kembali. Jadi, Jawa Tengah memang wilayahnya sangat luas yang terdiri atas 35 kabupaten/kota,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.Slamet mengatakan hal itu terkait dengan wacana pemekaran Provinsi Jawa Tengah yang kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya wacana pembentukan Provinsi Banyumasan.Menurut dia, wacana tersebut muncul karena wilayah Jawa Tengah yang sangat luas sehingga membutuhkan daerah otonomi baru untuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan di daerah.\"Jadi, dari prinsip demokrasi, tidak masalah sebenarnya, sepanjang telah didukung dengan kajian teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Ini harus dipenuhi dahulu, kalau misalkan dari bawah mendapatkan dukungan politis dari masyarakat maupun DPRD dan DPR RI, ini tidak masalah,\" kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.Selain itu, kata dia, bagaimana dengan dukungan finansialnya, kemudian dukungan sarana dan prasarana yang nanti akan disediakan, kesediaan dari Provinsi Jawa Tengah untuk bisa mendukung daerah otonomi baru tersebut paling tidak dalam 2 tahun hingga 3 tahun.Menurut dia, dukungan terhadap daerah otonomi baru tersebut harus bisa menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. \"Jadi, memang wacana pemekaran ini harus didukung dengan kajian-kajian teknis,\" katanya.Terkait dengan wacana pembentukan Provinsi Banyumasan yang sebenarnya telah lama mengemuka dan usulan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonomi baru yang saat sekarang sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri, Slamet mengatakan bahwa hal itu dapat dilakukan secara paralel karena usulan pemekaran Kabupaten Banyumas juga sudah lama diwacanakan.Menurut dia, dalam wacana pemekaran Kabupaten Banyumas, sudah dua kali dilakukan kajian. Bahkan, sebelumnya pemekaran tersebut untuk dua daerah otonomi, yakni Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto. Namun, sekarang berkembang menjadi Kabupaten Banyumas Timur, Kabupaten Banyumas Barat, dan Kota Purwokerto.Di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang terbaru, kata dia, memang ada amanah untuk pemekaran itu, dua sampai tiga daerah otonomi baru.\"Sekali lagi itu tidak masalah, ya, kalau itu memang permintaan dari masyarakat, didukung oleh DPRD, didukung oleh bupati, didukung oleh gubernur, juga didukung oleh kajian teknis karena saya juga sedang membantu kajian teknis di Brebes, itu luar biasa rumitnya,\" katanya menegaskan.Dalam hal ini, dia mengaku sedang membantu kajian teknis pemekaran di Kabupaten Brebes bagian selatan untuk dijadikan daerah otonomi baru dengan pusat pemerintahan di Bumiayu.Menurut dia, kajian teknis tersebut meliputi pemetaan, kajian ekonomi, kajian dukungan dari masyarakat, dan sebagainya.\"Itu lampirannya cukup banyak, sampai 72 lampiran kalau enggak salah. Kalau itu (kajian teknis), bisa dipenuhi enggak masalah. Akan tetapi, kadang-kadang butuh waktu,\" katanya.Kendati saat sekarang masih ada moratorium pemekaran, Slamet memperkirakan kabupaten di Jawa Tengah yang bisa dimekarkan dalam waktu dekat adalah Brebes karena studinya, kajian, dan dukungannya sudah ada serta kelengkapan dokumennya sudah mendekati final.Selain itu, kata dia, dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi sudah memberikan lampu hijau. \"Pak Gubernur (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, red.) kelihatannya mendukung sepanjang itu didukung dengan semua kelengkapan administrasi,\" katanya.Dalam beberapa waktu terakhir, wacana pembentukan Provinsi Banyumasan yang dimekarkan dari Jawa Tengah kembali mengemuka. Provinsi Banyumasan ini nantinya meliputi Kota Purwokerto, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen dengan ibu kota provinsi di Kota Purwokerto.Berdasarkan catatan ANTARA, wacana pembentukan Provinsi Banyumasan ini pernah muncul pada tahun 2007 dan digulirkan oleh Wakil Bupati Banyumas (saat itu) Imam Durori sebagai upaya untuk mengoordinasikan kinerja pembangunan beberapa kabupaten/kota yang secara geografis terletak di Jawa Tengah bagian selatan-barat, dengan logat bicara masyarakatnya yang bercirikan logat banyumasan. (mth)

Raih Pendanaan Rp1,3 T, eFishery Buka Rekrutmen Karyawan Kerja WFA

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 14:32:37 0

Jakarta, FNN - Setelah meraih pendanaan seri C senilai 90 juta dolar AS, setara Rp 1,3 triliun, perusahaan startup akuakultur, eFishery berencana membuka rekrutmen untuk talenta terbaik terutama di bidang engineering dan pengembangan produk secara agresif.Rencananya eFishery akan memiliki lebih dari 2.000 karyawan pada akhir 2022, di mana hingga saat ini jumlah karyawan sudah mencapai lebih dari 1.000 orang.\"Perekrutan karyawan yang kami lakukan kali ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Dengan misi #TumbuhBersama agar #TumbuhLebihKuat kami mengajak karyawan eFishery untuk bergabung bersama membangun Indonesia di sektor akuakultur,\" kata Co-founder dan Chief of Internal Operations Officer eFishery, Chrisna Aditya dalam keterangannya, Kamis.Saat ini, sistem bekerja di eFishery adalah WFA (work from anywhere) di mana karyawan kami dipersilakan untuk bekerja di mana saja bahkan \"pulang kampung\" sehingga bisa ikut serta dalam pembangunan daerahnya melalui teknologi digital eFishery.Sistem kerja WFA yang diberikan oleh eFishery telah ditetapkan sejak tahun lalu.\"Mengajak talenta muda dan berpengalaman untuk kembali ke daerahnya, bangun desanya, berikan dampak nyata akan menjadi tantangan tersendiri bagi kami namun ini menjadi satu cara berbeda yang dapat kami lakukan untuk memberikan dampak lebih besar pada perekonomian Indonesia terutama di sektor akuakultur, harapannya dalam beberapa tahun mendatang kita bisa menjadikan Indonesia sebagai negara produsen akuakultur terbesar di dunia,\" kata Chrisna.Lebih dalam Chrisna menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak potensi pembudidaya yang masih belum terjangkau oleh eFishery. Meski sejak didirikan pada 2013, ribuan smart feeders telah digunakan dan melayani lebih dari 40.000 pembudidaya dari 24 provinsi di Indonesia, eFishery berencana untuk menggandeng 1 juta pembudidaya dalam waktu 3 - 5 tahun ke depan.\"Sistem WFA ini bisa dimanfaatkan oleh talenta muda yang telah mampu menghadapi berbagai tantangan disrupsi ini sebagai langkah awal untuk mencapai rencana kami kedepannya dalam menggandeng lebih banyak lagi pembudidaya masuk dalam ekosistem akuakultur yang kami bangun,” kata Chrisna.Chrisna mengatakan fasilitas dan kebutuhan yang akan didapat oleh karyawan WFA tidak akan dibedakan dengan karyawan yang bekerja di kota besar terutama ibukota. (mth)

Anies Ingatkan Warga Waspadai Cuaca Ekstrem hingga 23 Februari

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 14:14:52 0

Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan warga Jakarta untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem yakni curah hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi disertai angin kencang dan petir yang diperkirakan terjadi pada 17-23 Februari 2022.Anies membagikan peringatan cuaca ekstrem tersebut melalui cerita di akun Instagram @aniesbaswedan yang dipantau di Jakarta, Kamis. Selain hujan sedang hingga tinggi disertai petir dan angin kencang, juga perlu diwaspadai potensi gelombang tinggi. Anies dalam informasi tersebut juga meminta warga apabila dalam kondisi darurat dapat menghubungi nomor telepon 112.Sementara itu, berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, BMKG mengidentifikasi adanya potensi peningkatan curah hujan dalam periode sepekan ke depan, di beberapa wilayah Indonesia.Kondisi tersebut dipicu oleh peningkatan aktifitas dinamika atmosfer seperti aktifnya \"Madden Julian Oscillation\" (MJO) yang saat ini berada pada fase tiga di sekitar Samudera Hindia dan menunjukkan kontribusi cukup signifikan terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.Kondisi tersebut juga diperkuat dengan fenomena gelombang atmosfer yaitu gelombang Kelvin dan Rossby Ekuatorial yang cukup aktif di beberapa wilayah.Kemudian, adanya pola tekanan rendah yang memicu terbentuknya pumpunan dan belokan angin, yang diperkuat juga dengan adanya pengaruh labilitas udara dalam skala lokal.Mengamati potensi tersebut, BMKG memberikan peringatan dini terhadap potensi cuaca ekstrem berupa hujan sedang-lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, serta gelombang tinggi salah satunya diprediksi terjadi di wilayah DKI Jakarta.Masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, genangan, tanah longsor, angin kencang, hingga pohon tumbang.Informasi banjir terkini dapat dipantau melalui situs https://pantaubanjir.jakarta.go.id/peta-banjir-berbasiskan-rt. (mth)

Pansus PCR DPD Minta Kemenkes Jelaskan Harga Tes PCR yang Berubah-ubah

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 14:06:40 0

Jakarta, FNN - Panitia Khusus (Pansus) Polymerase Chain Reaction (PCR) DPD RI meminta penjelasan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait harga tes pendeteksi material genetik COVID-19 itu yang terus berubah-ubah.Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, penjelasan tersebut diminta langsung oleh anggota DPD RI Hasan Basri dalam Rapat Kerja Gabungan Kemenkes dan BNPB dengan Pansus PCR DPD RI yang digelar secara hybrid, Selasa (15/2).\"Saya meminta penjelasan Kemenkes dan BNPB soal adanya harga PCR yang terus berubah mulai dari Rp3 juta, Rp1 juta, sampai saat ini dengan harga Rp275.000 untuk Pulau Jawa dan Rp300.000 di luar Pulau Jawa. Jangan sampai ada permainan yang kemudian menyengsarakan rakyat kita sendiri,” ujar Hasan Basri yang juga Wakil Ketua Pansus PCR DPD RI. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menjelaskan teknis penentuan harga tes PCR. Menurutnya, berdasarkan aturan Kementerian Kesehatan, sejak awal laboratorium, yang ditunjuk untuk menangani tes PCR menggunakan dua tahap, yakni ekstraksi atau pemurnian asam ribonukleat (RNA) sehingga menjadi DNA dan amplifikasi atau perbanyakan DNA.\"Dari kedua tahap ini, laboratorium awalnya menggunakan kit (perlengkapan) dengan pesanan dari luar negeri sehingga harga PCR pada awal sangat mahal,” ujar Dante.Namun setelah dipelajari dan diteliti, lanjut Dante, Kemenkes akhirnya bisa menempuh sistem terbuka melalui pengambilan bahan baku tes PCR dari agen lain dengan harga yang lebih murah.\"Akhirnya, kita bisa menurunkan dengan harga sekarang ini. Jadi, harga PCR setelah dengan sistem terbuka, untuk Pulau Jawa sebesar Rp225.000 ditambah harga tes usap sebesar Rp30.000 sehingga total Rp275.000. Lalu, untuk harga tertinggi di luar Pulau Jawa Rp.300.000,\" kata Dante.Apabila masyarakat menemukan harga tes PCR di atas nominal tersebut, ujarnya, maka akan ditindaklanjuti Kemenkes dan BNPB.Pada akhir penutupan rapat kerja itu, Pansus PCR DPD RI merekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penguatan produksi PCR dalam negeri agar tarif tes PCR tidak membebani masyarakat.Selain itu, Pansus PCR DPD RI memandang diperlukan sidak oleh pihak berwenang secara berkelanjutan untuk memberantas keberadaan oknum yang mengenakan tarif PCR di luar ketentuan.Begitu pula perihal standardisasi layanan, katanya, pansus berharap hal itu dapat dilakukan transparan dan dibuatkan ketentuan yang menjadi pedoman dalam layanan tes PCR. (mth)

Mendes: Lokasi Kawasan Transmigrasi Harus Bebas Permasalahan Hukum

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 14:01:04 0

Jakarta, FNN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan lokasi yang akan dijadikan sebagai kawasan transmigrasi harus bebas dari permasalahan hukum maupun sosial. \"Lahan transmigrasi juga harus 2C, yakni harus clear and clean. Selain itu 3L, yakni layak huni, layak usaha, dan layak berkembang sehingga berpeluang menjadi pusat ekonomi baru dan bermanfaat bagi warga transmigran,\" ujar Mendes PDTT dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Ia menegaskan semua lahan yang akan dijadikan kawasan transmigrasi harus dipastikan memenuhi syarat itu. Ia menambahkan status penyediaan tanah dalam pembangunan kawasan transmigrasi adalah hal krusial. Oleh karena itu, ia berharap, permasalahan tanah, hutan desa, dan kawasan transmigrasi tidak terjadi polemik. \"Persoalan lahan transmigrasi bila tidak segera diselesaikan, bakal menjadi masalah dan sengketa. Kemendes sangat memperhatikan akan hal ini,\" kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa, saat menerima audiensi Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, Windu Subagio di Jakarta, Rabu (16/2). Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT Aisyah Gamawati menambahkan bahwa Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah direncanakan menjadi salah satu lokasi yang akan dibangun untuk kawasan transmigrasi pada 2022. Ia menyampaikan lokasi kawasan transmigrasi itu diusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai area penanaman pisang cavendish untuk mendukung program pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor. \"Kebetulan kemarin itu kami diundang Menko Perekonomian. Mereka sedang memprogramkan menanam pisang cavendish. Kami mengusulkan dua kawasan transmigrasi. Kita usulkan Kabupaten Wina, Sulawesi Tenggara dan tadi kita sudah diskusi kami mengusulkan Sukamara. Karena lahannya luas, satu hamparan bisa di Sukamara,” katanya. Ia mengatakan beberapa proses administrasi sedang berjalan dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Bupati Sukamara Windu Subagio menyambut positif rencana pembangunan kawasan transmigrasi di wilayahnya. Ia optimistis penanaman pisang cavendish akan menjadi komoditas yang menguntungkan di daerahnya. \"Tanah kami ini mineral dan agak berbukit, sebagian berpasir dan rawa, tanahnya bisa ditanami segala hal. Kalau pisang memang agak bandel ya tapi insyaallah bisa karena memang sawit kan tidak boleh ditanam di kawasan transmigrasi meskipun lebih mudah. Kami siapkan lokasinya karena memang rasanya perlu komoditas lain,\" tuturnya. (mth)

Wali Kota Probolinggo Temui Ketua DPD Bahas RS Standar Internasional

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 13:48:28 0

Jakarta, FNN - Wali Kota Probolinggo, Jawa Timur, Habib Hadi Zainal Abidin menemui Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membahas kelanjutan pembangunan rumah sakit berstandar internasional yang masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional.\"Yang jadi pertanyaan saya, pembangunan rumah sakit ini bagian dari tindak lanjut Perpres Nomor 80 Tahun 2019, tapi tak ada bantuan anggaran sama sekali dari pusat. Ini murni dari APBD Kota Probolinggo,\" kata dia saat menemui Ketua DPD RI melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Hal itu ia sampaikan mengenai fasilitas kesehatan berstandar internasional untuk masyarakat Bromo, Tengger, dan Semeru. Hal itu dikuatkan melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, Kawasan Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan.Berangkat dari Perpres tersebut, Pemkab Probolinggo kemudian membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dengan anggaran senilai Rp200 miliar. Sayangnya, bantuan dari pusat belum terealisasi.Selaku kepala daerah, Habib Hadi mengaku bingung. Sebab, ia sudah bersurat kepada beberapa kementerian terkait namun tidak ada jawaban. Oleh karena itu, ia menyambangi Ketua DPD RI guna mencari solusi pembangunan RS berstandar internasional tersebut.Bahkan, ia mengaku sudah mencoba datang langsung menemui Presiden Joko Widodo namun hanya bisa bertemu dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. .\"Padahal, ini proyek strategis nasional. Penganggarannya diarahkan melalui KPBU, tapi karena tidak ada peminat, kami gunakan dana APBD mengingat sudah masuk dalam RPJMD,\" jelas dia.Saat ini, yang dibutuhkan pihaknya adalah alat kesehatan untuk kebutuhan di rumah sakit yang telah dibangun tersebut.\"Kami saat ini butuh alat kesehatan. Silakan pemerintah pusat bantu kami,\" ujarnya.Untuk itu, ia meminta Ketua DPD RI memfasilitasi hal tersebut agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang diperuntukkan masyarakat Bromo, Tengger, dan Semeru dapat segera terpenuhi.Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan siap memperjuangkan aspirasi Wali Kota Probolinggo tersebut.Menurut dia, negara harus hadir di tengah-tengah rakyatnya terlebih hal tersebut berkaitan dengan fasilitas kesehatan di tengah pandemi COVID-19. (mth)

ASPI: Perlu Kolaborasi untuk Perkuat Riset Sel Punca di Indonesia

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 13:43:53 0

Jakarta, FNN - Ketua Asosiasi Sel Punca Indonesia (ASPI) Rahyussalim mengatakan perlu kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah, periset/ahli, dan industri, untuk memperkuat riset sel punca di Indonesia yang bermanfaat bagi dunia kesehatan.\"Yang lebih penting perlu kolaborasi dan sinergi dari para pihak yang terlibat,\" kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Ia menuturkan untuk dapat memperkuat riset sel punca di Indonesia, perlu upaya memperbanyak pelaku riset sel punca, baik perorangan maupun kelompok, baik dari riset dasar maupun klinis.Selain itu, perlu dukungan pemerintah berupa regulasi yang mempermudah riset dan pelayanan sel punca.Ia mengatakan posisi sumber daya manusia (SDM) periset di Indonesia, baik pada tahap dasar (basis) maupun klinis yang serius pada pengembangan dan penggunaan sel punca, masih sedikit.Penelitian sel punca terdiri atas riset dasar/preklinis (in vitro dan in vivo) dan riset klinis di mana ada fase 1 untuk dosis dan prosedur, fase 2 untuk keamanan dan efektivitas, serta fase 3 komunitas (hilirisasi produk/post market).\"Selama ini riset sel punca di Indonesia masih berkutat pada riset sel punca mesenkimal. Kita di ASPI ada pada fase 1, ini yang kami kerjakan,\" tutur Rahyussalim.Menurut dia, di dunia sudah ada 6.000 uji klinis sel punca, sedangkan angka riset sel punca (stem cell) di Indonesia masih kecil.Maka dari itu, ASPI berupaya memperkuat penelitian sel punca dan melakukan harmonisasi.Untuk pengembangan riset sel punca, ASPI mengacu dan mengadopsi kepada organisasi International Society for Stem Cell Research (ISSCR) yang sudah mempunyai pedoman (guide line) tentang sel punca.Rahyussalim menuturkan ASPI menyambut baik skema Pusat Kolaborasi Riset yang difasilitasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk bisa mewujudkan penguatan dan harmonisasi riset sel punca di Indonesia.Pelaksana Tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati BRIN Iman Hidayat mengatakan peranan asosiasi profesi seperti ASPI strategis dalam pengembangan riset dan inovasi sel punca.Untuk itu, ia mendorong ASPI bekerja sama dengan BRIN atau rumah sakit untuk bisa membuat pusat kolaborasi riset sel punca.Melalui skema pusat kolaborasi riset tersebut, katanya, selain dapat mengakses skema fasilitasi pendanaan dari BRIN, juga dapat merekrut mahasiswa sebagai asisten riset yang bertujuan membangun riset dan SDM yang kompeten. Dorong Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong akselerasi riset sel punca (stem cell) untuk pengobatan di Tanah Air melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) terampil, penambahan infrastruktur riset, pendanaan riset, dan program riset.\"Peran BRIN saat ini adalah mengakselerasi riset dan inovasi sel punca di Indonesia, yaitu dengan menciptakan ekosistem riset yang membuat seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) bisa tumbuh,\" kata Pelaksana tugas Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Hayati BRIN Iman Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Iman mengatakan jika ekosistem riset sel punca untuk pengobatan terbangun dan bangkit, dan seluruh pemangku kepentingan terfasilitasi, maka diharapkan akan muncul inovasi-inovasi unggul di bidang kesehatan.Pria lulusan dari Chiang Mai University di Thailand itu menuturkan sel punca sudah dibicarakan sejak 10 tahun yang lalu sebagai pengobatan masa depan.Namun, penggunaan terapi sel punca dalam dunia kesehatan di Indonesia masih sangat minim. Begitu juga pengembangan dan risetnya yang masih belum banyak dilakukan.Meski demikian, menurut Iman, masih terbuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing dalam penelitian sel punca.Iman menuturkan ada beberapa tantangan yang menghambat pengembangan sel punca di Indonesia antara lain terapi biaya pengobatan sel punca saat ini masih sangat mahal.Terapi sel punca menjadi mahal karena bahan baku lebih dari 95 persen impor, sehingga masih sangat jarang digunakan oleh masyarakat.Kesiapan rumah sakit dan klinik untuk melakukan terapi sel punca masih terbatas. Rumah sakit atau klinik harus memiliki fasilitas instalasi sel punca, bank sel punca, laboratorium riset terpadu, hingga tenaga medis di bidang sel punca.Selain itu, biaya riset sel punca juga sangat mahal. Riset di berbagai institusi belum banyak mengarah ke arah riset terapan. Oleh karenanya, perlu percepatan hasil riset melalui kolaborasi antara peneliti di berbagai institusi.Untuk itu, BRIN memfasilitasi dan menyediakan dana dan infrastruktur untuk meningkatkan riset dan inovasi di Tanah Air termasuk untuk menumbuhkan pembangunan kapasitas di bidang sel punca di Indonesia.BRIN telah membentuk Organisasi Riset Kesehatan dengan tujuh pusat riset di bawahnya untuk memfasilitasi periset dalam bidang kesehatan.BRIN juga sudah menyiapkan pendanaan rumah program obat dan vaksin sebesar Rp20 miliar, pengobatan presisi dan regeneratif Rp20 miliar, dan penyakit infeksi Rp10 miliar.BRIN juga memiliki pendanaan untuk uji klinis dan praklinis yang dialokasikan sebesar Rp350 miliar. (mth)

KPK Panggil Empat Saksi Kasus TPPU Mantan Pejabat Ditjen Pajak

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 13:31:40 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji (APA). \"Hari ini pemeriksaan saksi untuk perkara TPPU terkait dengan penerimaan hadiah atau janji pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak,\" kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia menyebutkan keempat saksi itu, yakni Kepala Desa Kalong II Ulul Azmi (swasta) dan tiga pihak swasta masing-masing Idah Bt. Mista, Jaja, dan Muhamad. \"Pemeriksaan dilakukan di Polres Bogor Kota,\" ucap Ali. Penetapan Angin sebagai tersangka dugaan TPPU merupakan pengembangan dari kasus suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Ditjen Pajak yang sebelumnya juga menjerat Angin. KPK menduga kuat adanya kesengajaan dari tersangka Angin menyembunyikan hingga menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi. KPK juga telah menyita berbagai aset senilai Rp57 miliar terkait dugaan TPPU Angin. Aset tersebut di antaranya berupa tanah dan bangunan. Sebelumnya dalam perkara suap, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis terhadap Angin dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp300 juta subsider 2 bulan kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan vonis terhadap mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Terhadap Angin dan Dadan juga dijatuhi pidana tambahan masing-masing membayar uang pengganti sejumlah Rp3,375 miliar dan 1,095 juta dolar Singapura. Keduanya divonis bersalah menerima suap terkait dengan pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak, yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia Tbk. (Panin) untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017. (mth)

Menaker Jelaskan Latar Belakang Penerbitan Aturan JHT ke Serikat Buruh

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 12:07:52 0

Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan latar belakang penerbitan aturan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan serikat buruh, Rabu (16/2).Dalam pertemuan itu, dihadiri oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),  Ida menjelaskan ketika Permenaker 19 tahun 2015 diberlakukan, Indonesia saat itu belum memiliki alternatif skema jaminan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan atau mengalami PHK.\"Jadi ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. Nah, saat ini setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua,\" ujar Ida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Ida mengatakan program JKP ini sudah berjalan dengan dibayarkannya modal awal dan iuran peserta dari Pemerintah sebesar Rp6 triliun dan Rp823 miliar.Untuk manfaat JKP lainnya, Kemnaker juga sudah menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID serta menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan re-skilling maupun up-skilling.Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada 4 Februari lalu akan diberlakukan secara resmi pada 4 Mei 2022 mendatang. Permenaker 2/2002 ini, kata dia, menjadi momentum untuk memberikan perlindungan paripurna bagi pekerja/buruh di masa tua/pensiun. Di sisi lain, untuk resiko PHK saat ini sudah terdapat program JKP.Selain itu, pada masa transisi ini pemerintah akan fokus untuk menggencarkan sosialisasi setidaknya pada tiga aspek. Pertama, ketiga manfaat JKP yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Kedua, maksud dan tujuan Permenaker 2/2022 untuk melindungi resiko masa tua/pensiun pekerja/buruh.Ketiga, imbauan kepada perusahaan untuk menghindari PHK. Jika pun PHK harus dilakukan, maka hak-hak pekerja/buruh harus ditunaikan baik itu pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak.\"Jika tidak, sanksi tegas menunggu,\" kata dia.Kendati demikian, Menaker menegaskan bahwa pihaknya akan mendengar segala masukan-masukan dari serikat buruh untuk kemudian dijadikan bahan kajian pemerintah.Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menegaskan pihaknya memilih berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Menaker dibandingkan dengan membawa massa tapi tak bertemu dengan pimpinan Kemnaker.\"Dalam pertemuan tadi, setiap federasi bebas mengeluarkan pendapat dan dijawab satu persatu. Termasuk kami kritik Permenaker 2/2022 dengan usulan draft Permenaker yang dianggap KSBSI ada beberapa pasal tak sesuai dengan Permenaker sebelumnya,\" kata dia.Elly menilai kritikan kepada Menaker​​​ melalui dialog merupakan strategi lebih elegan. Meski demikian pihaknya tak menyalahkan teman-teman serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan aksi demonstrasi.\"Paling tidak ini merupakan strategi kalau kita ingin melakukan pertemuan tatap muka, ini langkah paling pas,\" katanya.Senada dengan Elly, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia/federasi yang tergabung dalam KSPI) Mirah Sumirat memberikan apresiasi atas sikap Menaker Ida Fauziyah yang menerima KSPI dan menerima masukan dari buruh.\"Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih di waktu yang begitu padat Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziyah menyempatkan untuk bisa bertemu dengan seluruh elemen serikat pekerja,\" ujar Mirah. (mth) 

BRIN Berikan Fasilitas Pendanaan Kepada Sembilan Perusahaan Pemula Berbasis Riset

BY FNN Kamis, 17 Februari 2022 10:56:57 0

Jakarta, FNN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan fasilitas pendanaan kepada sembilan perusahaan pemula berbasis riset (PPBR) dalam skema pendanaan PPBR gelombang I tahun 2022.Fasilitasi pendanaan diberikan kepada Yayasan Upakara Bhuvana Nusantara, PT Miko Bahtera Nusantara, PT Pipetin Indonesia, PT Asatu Sembilan Enam, UKM Youngsters, PT Greenie Alam Indonesia, MNC Geotech, serta usaha berbasis riset yang diusulkan oleh Leko Dwi Harjono dan Khayu Wahyunita.Dalam Webinar Fasilitasi dan Pendanaan Riset dan Inovasi (WALIDASI) Edisi Start Up BRIN di Jakarta, Kamis, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengatakan bahwa skema pendanaan PPBR ditujukan untuk mendorong pemberian pendanaan hingga pembinaan terhadap pembentukan perusahaan pemula yang berkelanjutan.Selain itu, ia melanjutkan, BRIN memberikan fasilitas pendanaan untuk membantu perusahaan pemula berbasis riset menghasilkan produk yang bisa diterima pasar.\"Melalui skema ini, BRIN memberikan kesempatan terbuka kepada semua warga negara Indonesia untuk memanfaatkan dan mengomersialisasikan hasil-hasil riset BRIN,\" kata Handoko.Fasilitasi pendanaan BRIN antara lain diberikan kepada Sugeng Waluyo dari Yayasan Upakara Bhuvana Nusantara dengan judul riset \"Pendirian Start-Up Pengolahan Limbah Masker Sekali Pakai Menjadi Produk Bijih Plastik Polipropilen (PP) Berkualitas Tinggi\" serta Adi Reza Nugroho dari PT Miko Bahtera Nusantara dengan riset berjudul \"Kulit Jamur Miselia Ramah Lingkungan dari Limbah Pertanian\".Pendanaan juga diberikan kepada Ageng Wiyatno dari PT Pipetin Indonesia dengan judul riset \"Partner Pengujian, Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Mikrobiologi di Indonesia\", Leko Dwi Harjono dengan riset berjudul \"Pemanfaatan Teknologi Riset Keselamatan Radiasi Untuk Bidang Kesehatan dan Industri\", serta Khayu Wahyunita dengan judul penelitian \"Pembuatan Antibodi Monoklonal Untuk Memenuhi Kebutuhan Riset Diagnostik Berbagai Penyakit di Indonesia\".Selain itu, pendanaan diberikan kepada Atmo S Sunjoyo dari PT Asatu Sembilan Enam dengan riset berjudul \"Scale Up Produksi dan Pemasaran Biopestisida Nano\", Ai Sri Kusmayanti dari UKM Youngsters dengan penelitian berjudul \"Mi Jagung Gluten Free 2 In 1\", serta Ika Juliana dari PT Greenie Alam Indonesia dengan judul riset \"Biomaterial Limbah Pelepah Pinang untuk Industri Furnitur Berkelanjutan\".Mokhamad Nur Cahyadi dari MNC Geotech yang mengajukan riset berjudul \"GNSS Smart ITS-BRIN dan Geo ITS-BRIN Solusi Perangkat Pemetaan Ketelitian Tinggi dengan Harga Ekonomis\" juga mendapat fasilitas pendanaan dari BRIN.Penerima fasilitas pendanaan akan berkolaborasi dengan peneliti BRIN serta menerima pelatihan, pembinaan, dan pendampingan. (mth)

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Kasus Helikopter AW-101

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 22:42:01 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter AgustaWestland (AW)-101 di TNI AU.\"Informasi yang kami terima, benar pihak terkait perkara ini mengajukan gugatan praperadilan melalui PN Jakarta Selatan. KPK tentu siap menghadapinya,\" ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.KPK, kata dia, memastikan seluruh proses penyidikan kasus tersebut telah sesuai dengan prosedur aturan hukum yang berlaku. \"Sehingga kami optimis gugatan dimaksud akan ditolak pengadilan,\" kata Ali.Adapun pemohon dalam praperadilan itu adalah Jhon Irfan Kenway. Sedangkan termohon adalah KPK c.q. Pimpinan KPK.Dikutip dari laman http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id, Jhon Irfan Kenway mendaftarkan permohonan praperadilan pada Rabu (2/2) dengan klasifikasi perkara sah atau tidak tidaknya penetapan tersangka.Permohonan praperadilan itu teregistrasi dengan nomor surat 10/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.Dalam permohonan praperadilannya, Jhon Irfan Kenway meminta hakim menyatakan tidak sah pemblokiran aset pemohon yang dilakukan oleh termohon.Selanjutnya, memerintahkan termohon untuk mencabut surat permintaan blokir nomor: R-1032/23/11/2017 dan surat nomor: R-1032/23/11/2017 tertanggal 13 November 2017 dan/atau surat pemblokiran lainnya terhadap seluruh aset pemohon dan aset ibu kandung pemohon.Kemudian, menyatakan tidak sah pemblokiran uang negara sebesar Rp139,43 miliar pada rekening \"escrow account\" PT Diratama Jaya Mandiri.Sebelumnya, KPK mengonfirmasi Puspom TNI telah menghentikan penyidikan lima tersangka kasus tersebut.\"Koordinasi terkait masalah atau informasi yang berhubungan dengan pihak dari TNI sudah dihentikan proses penyidikannya,\" kata Direktur Penyidikan KPK saat itu Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/12). Saat ini, Setyo menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).Namun, KPK memastikan penanganan tersangka kasus tersebut yang berasal dari unsur swasta masih berjalan sampai saat ini.\"Bagaimana dengan penanganan tersangka AW-101 yang ada di sini, yang pihak swastanya? untuk sampai dengan saat ini, ini prosesnya masih jalan,\" kata Setyo.Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri sebagai tersangka dari unsur swasta.Sementara itu, POM TNI telah menetapkan lima tersangka, yakni anggota TNI AU yaitu atas nama Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan, Marsekal Madya TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa, Letkol admisitrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS staf pekas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, dan Marsda TNI SB selaku asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara.PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah melakukan perikatan kontrak dengan AgustaWestland sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak sekitar Rp514 miliar.Dalam dugaan korupsi itu, modus yang dilakukan adalah dengan melakukan penggelembungan harga (mark up) dari total pengadaan helikopter AW 101 senilai Rp738 miliar. Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp220 miliar dalam kasus tersebut.Penyidik POM TNI juga sudah memblokir rekening atas nama PT Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp139 miliar. Selain itu, tim gabungan POM TNI dan KPK juga sudah menyita uang sebesar Rp7,3 miliar. (mth)

Usaha UMKM di Banda Aceh Tersendat Akibat Minyak Goreng Langka

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 22:20:29 0

Banda Aceh, FNN - Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Banda Aceh sering berhenti memproduksi usahanya (tersendat) karena keterbatasan minyak goreng, selain harga mahal dan susah didapatkan.\"Kadang berhenti membuat kue karena tidak ada minyak goreng, kadang sehari habis waktu untuk mencari minyak, dan itu hanya cukup untuk sekali buat kue, hari ini ada besok tidak ada lagi,\" kata salah satu pelaku UMKM kue donat Jamaluddin, di Banda Aceh, Rabu.kelangkaan dan mahalnya harga minyak tersebut sudah dirasakan sejak awal Februari lalu. Untuk minyak curah awalnya masih mudah didapatkan di pasar meski harga mahal, namun beberapa hari belakangan ini juga mulai langka.\"Seminggu kemudian minyak kemasan juga hilang. Kalaupun ada barang cepat habis. Untung-untungan kalau ada saat dibongkar, kita baru dapat minyaknya,\" ujarnya.Jamaluddin menyampaikan, saat ini harga minyak goreng yang dibelinya di pengecer untuk satu kotak isi 12 liter seharga Rp190 ribu sampai Rp225 ribu, atau sekitar Rp18 ribu per liter, tidak seperti satu harga Rp14 ribu sesuai ketetapan pemerintah.\"Yang saya dapatkan dalam sehari juga kurang, untuk usaha saya ini butuh minyak goreng sekitar 20 liter per hari, tapi bagaimana lagi kalau hanya dapat 12 liter saja,\" katanya.Jamaluddin menuturkan, dalam mempertahankan usahanya, ia tidak memaksakan produksi kuenya yang saat normal mencapai 1.000 donat, sekarang disesuaikan dengan ketersediaan minyak goreng.Terhadap kondisi ini, dirinya berharap Pemerintah Aceh melakukan pengawasan agar tidak ada kios yang menimbun minyak atau menjualnya terbatas, sehingga membuat masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkannya.Hal senada juga utarakan pelaku UMKM keripik pisang di Kabupaten Aceh Besar, Khairani mengaku minimnya persediaan minyak goreng mengakibatkan produksi usahanya mengalami kendala.\"Minyak goreng kemasan isi dua liter saat ini saya beli dengan harga Rp42 ribu per kemasan, selain itu juga sangat susah didapatkan di pasar,\" kata Khairani.Dirinya menyebutkan, dalam sehari ia mampu memproduksi keripik pisang sekitar 80 kilogram dengan harga jual per kilogram Rp60 ribu. Saat ini pemasarannya telah masuk super market yang ada di Banda Aceh.\"Saya sangat berharap harga minyak goreng dapat kembali normal seperti biasa, karena ini salah satu bahan untuk menggoreng keripik pisang,\" ujarnya.Dalam kesempatan ini, Kepala Diskopukmdag Kota Banda Aceh M Nurdin mengatakan bahwa hasil pemantauan lapangan memang harga minyak goreng di pasar tradisional belum dijual satu harga pedagang karena stok mereka barang lama, dan persediaan juga mulai kosong.\"Pedagang grosir telah melakukan pemesanan/order, namun belum ada pasokan dari produsen/distributor,\" kata M Nurdin.Terhadap kondisi ini, pihaknya sudah melaporkan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk dicarikan solusi terhadap masalah minyak goreng di Banda Aceh ini. (mth)

Program Patenpreneur Disebut Dapat Lahirkan Agen Perubahan Kaum Muda

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 22:14:31 0

Jakarta, FNN - Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah percaya bahwa program Patenpreneur (Pahlawan Tumpuan Ekonomi Negeri) 2022 dapat melahirkan agen perubahan di antara generasi muda. “Yakni (yang) memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, inovatif, memiliki keinginan untuk tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja,” kata Azizah dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu.Ia memaparkan program ini akan mengimplementasikan dua metode kegiatan. Pertama, memberikan konsultasi bisnis dengan tujuan membantu wirausaha dalam menyelesaikan suatu masalah yang spesifik dengan cara memberikan fasilitas sesi konsultasi dengan seorang pakar. Kedua, melalui pendampingan usaha untuk membantu wirausaha memulai atau mengembangkan usahanya dalam pembinaan terstruktur selama dua bulan. Selain itu, akan ada juga inkubasi selama enam bulan oleh Kemenkop yang bekerja sama dengan 19 lembaga inkubator, termasuk perguruan tinggi. \"Kerja sama dengan inkubator telah dilakukan sejak tahun sebelumnya. Tahun ini akan kembali digulirkan, karena kami melihat hasil dari proses inkubasi ini sangat baik, efektif, (dan) terbukti mampu menelurkan wirausaha yang berkualitas,\" ucap Azizah. Ia menambahkan sejumlah tahapan yang harus dilalui untuk menyukseskan program Patenprenuer yang dimulai dengan open call atau penjaringan peserta. Pendaftaran sebagai calon peserta program melalui link https://bit.ly/Patenpreneur. Selanjutnya, tahap penilaian (assessment) wirausaha. Lalu, penyelenggaraan kegiatan inti program yaitu kegiatan konsultasi bisnis dan pendampingan usaha hingga kemudian masuk ke tahapan evaluasi dan klasifikasi peserta. Terakhir, rekomendasi keberlanjutan peserta Patenpreneur yang akan disalurkan ke berbagai program lanjutan.Di antaranya terhubung dengan lembaga inkubator, akses pembiayaan, kolaborasi rantai pasok, akses pasar melalui internal Kemenkop maupun kementerian/lembaga terkait, serta program kewirausahaan dunia usaha, industri, dan pendidikan. \"Kunci keberhasilan dari Patenpreneur adalah kolaborasi dan keterlibatan aktif para pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan kewirausahaan nasional. Juga, dukungan yang besar dari masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan,\" kata dia. Kemenkop mengharapkan program ini dapat menjaring sekitar 3.700 pelaku usaha dengan rincian 3.000 pelaku usaha masuk ke dalam program pendampingan usaha dan 700 peserta lainnya masuk ke dalam program konsultasi bisnis. “Program ini (Patenpreneur) diarahkan untuk memfasilitasi wirausaha sesuai tahapannya, baik itu calon wirausaha, wirausaha pemula dan wirausaha mapan,” ujar Deputi Siti Azizah. Pemisahan tahapan tersebut dinilai perlu dilakukan mengingat setiap tahap wirausaha akan memiliki kebutuhan dan ekosistem yang berbeda. (mth)

DPRD Sesalkan Sikap ITDC Jual Paket Bundling MotoGP Menginap di Bali

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 22:09:25 0

Mataram, FNN - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Made Slamet menyesalkan sikap PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang menjual paket bundling menonton MotoGP pada 18-20 Maret 2022 dengan menginap di Bali.\"Kalau ITDC buat paket itu, keterlaluan ya. Masak kita terima ampasnya. Semestinya jangan begitu, enggak boleh,\" ujarnya di Mataram, Rabu.Menurutnya, langkah ITDC yang menjual paket bundling menonton MotoGP dengan menginap di Bali merupakan langkah yang keliru. Sebab, menurutnya ketersediaan kamar di NTB masih terbilang cukup untuk menampung penonton MotoGP.\"Isu hotel full booking di NTB  hanya permainan bisnis saja untuk kemudian bisa menginapkan di Bali. Padahal, kalau melihat fakta di lapangan, masih banyak hotel belum di booking. Ini namanya kalah dalam promosi,\" ucap Made Slamet.Oleh karena itu, pihaknya akan meminta Dinas Pariwisata NTB segera melakukan pendataan dan promosi, terutama lakukan counter isu tarif mahal kamar hotel itu, sehingga tidak merusak nama daerah.\"Isu kamar hotel mahal ini justru akan membuat hotel di Bali panen. Kami pun tidak mau ITDC dan MGPA bersikap demikian, kenapa tidak promosikan paket di Lombok saja,\" tegas anggota DPRD dari Dapil Kota Mataram itu.Menurutnya, jika berbicara kamar hotel, ribuan kamar hotel di Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara padahal masih terlihat kosong. Di mana dari 6.000 lebih kamar, yang sudah terisi hanya baru 200 kamar.\"Apa bedanya promosikan Bali ketimbang Gili Trawangan, Air dan Meno. Kalau melihat jarak tempuh malah justru lebih jauh ke Bali. Ada apa terhadap ITDC dan MGPA membuat paket seperti itu,\" katanya.Untuk itu, pihaknya berharap persoalan penjualan paket bundling menonton MotoGP dengan menginap di Bali bisa ditinjau ulang.\"Silahkan penuhi kamar-kamar di NTB dulu. Karena kita masih banyak juga yang kosong,\" katanya.Diketahui ITDC meluncurkan paket bundling untuk menyaksikan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 18-20 Maret 2022.Paket bundling tersedia mulai harga Rp8,9 juta per pax untuk bundling dengan tiket Grandstand Premium dan mulai dari harga Rp17,2 juta per pax untuk bundling dengan tiket VIP Hospitality Suites Deluxe Class, yang dapat dibeli melalui platform Xplorin (xplorin.bigtix.io).Paket yang ditawarkan ini termasuk tiket menonton Grandstand Premium atau VIP Hospitality Suites Deluxe Class di hari Minggu 20 Maret 2022, tiket pesawat roundtrip Denpasar - Lombok Praya - Denpasar, menginap 3 hari 2 malam di hotel berbintang 4 dan 5 di The Nusa Dua periode 19-21 Maret 2022 (termasuk sarapan), transportasi/airport transfer dari dan menuju Hotel dari dan menuju Sirkuit, serta swab antigen.Sebagai informasi, Xplorin merupakan unit usaha ITDC berbasis platform digital aplikasi smartphone dan situs yang melayani wisatawan untuk terhubung dengan beragam event ataupun berbagai akomodasi yang tersebar di Indonesia.\"Paket bundling ini kami sediakan memudahkan calon penonton MotoGP 2022 memperoleh akomodasi di sekitar Pulau Lombok,\" kata Direktur Pengembangan Bisnis ITDC Ema Widiastuti.Pembeli paket bundling ini, akan mendapatkan tiket pesawat, akomodasi di hotel berbintang, tiket untuk menonton race, berikut fasilitas pendukung untuk pelaksanaan protokol kesehatan, sehingga mereka dapat menonton dalam suasana nyaman dan aman.Ema Widiastuti juga menambahkan bahwa penjualan tiket menonton MotoGP pun masih tersedia di 10 platform penjualan tiket yang berkolaborasi dengan ITDC Group. Dengan sejumlah 40.000 tiket yang masih tersedia, ITDC memberikan alternatif bagi para penggemar MotoGP untuk menonton secara live dari sirkuit sambil menikmati weekend di Bali.Tiket menonton MotoGP 2022 yang masih tersedia terdiri atas empat kategori yakni General Admission, Standard Grandstand, Premium Grandstand, dan VIP Hospitality Suites Deluxe Class. Kategori VIP Hospitality Suites Deluxe Class merupakan ruangan yang berlokasi di VIP Village berdekatan dengan Paddock yang menyediakan fasilitas makanan, snack dan minuman di dalam ruangan tersebut sehingga penonton dapat menikmati balapan tanpa harus keluar dari ruangan. Premium Grandstand adalah lokasi duduk penonton yang dilengkapi dengan atap sehingga para penonton dapat menikmati balapan dengan nyaman. (mth)

Polres Sukabumi Persempit Ruang Gerak Jaringan Pengedar Narkoba

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 22:02:56 0

Sukabumi, FNN - Satuan Narkoba Polres Sukabumi terus berupaya mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba dan obat keras ilegal agar tidak meluas di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,\"Kami apresiasi personel Satuan Narkoba Polres Sukabumi yang hanya dalam kurun waktu sepekan ini berhasil mengungkap berbagai jaringan pengedar narkoba dan obat keras ilegal. Pengungkapan ini sebagai salah satu upaya kami mempersempit ruang gerak para pengedar maupun penyelundup barang haram ini,\" kata Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah di Sukabumi, Rabu.Menurut Dedy, dalam sepekan pihaknya berhasil menangkap empat tersangka kasus narkoba yakni tiga tersangka pengedar sabu-sabu dan satu tersangka pengedar obat keras ilegal, mereka berasal dari jaringan yang berbeda.Adapun inisial para tersangka ini yakni AO dengan barang bukti 1,5 gram sabu-sabu, kemudian DR barang bukti 2,66 gram sabu-sabu dan satu tersangka lainnya YY dengan barang bukti 9,8 gram sabu-sabu, sehingga total sabu-sabu yang disita dari tangan ketiga tersangka sebanyak 13,96 gram.Sementara, untuk tersangka penyalahgunaan obat keras ilegal tersangka diketahui bernama Alam dengan barang bukti yang disita dari pelaku 220 butir yang jika dirupiahkan senilai Rp15 juta.Di tempat yang sama, Kasat Narkoba Polres Sukabumi AKP Kusmawan menambahkan keempatnya merupakan warga Kabupaten Sukabumi dan sudah lama menjadi target operasi pihaknya yang di mana dua tersangka yakni Alam, AO dan DR ditangkap di wilayah Kecamatan Cikembar kemudia YY ditangkap di wilayah Kecamatan Ciracap.\"Keempatnya berasal dari jaringan berbeda, hingga saat ini kami masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap siapa aktor utama yang menyuplai narkoba tersebut kepada mereka,\" tambahnya.Selain barang bukti sabu-sabu, dari tangan para tersangka juga disita timbangan digital, handphone yang digunakan untuk bertransaksi dan uang senilai Rp700 ribu dari hasil penjualan obat keras ilegal.Untuk pengedar sabu-sabu dijerat dengan pasal 144 dan atau 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tersangka penyalahgunaan obat keras dikenakan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Keempatnya pun terancam meringkut di balik jeruji besi penjara maksimal 15 tahun.\"Semua kalangan menjadi target peredaran barang haram itu, sehingga siapapun bisa menjadi korbannya. Maka dari itu, peran warga untuk mempersempit ruang gerak sangat diperlukan seperti membantu dalam memberikan informasi jika mengetahui atau mencurigai di daerahnya ada transaksi maupun penyalahgunaan narkoba,\" kata Kusmawan. (mth)

Wali Kota Medan Dukung Festival Teri Medan di Belawan

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 19:35:34 0

Medan, FNN - Wali Kota Medan Bobby Nasution mendukung Festival Teri Medan yang bakal digelar oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) di Kampung Kurnia, Medan Belawan.\"Ide yang baik. Rencana ini harus kita maknai bukan sekadar seremonial, tapi \'output\' yang berkelanjutan. Untuk itu, ini kita akan dukung penuh,\" kata dia di Medan, Sumatera Utara, Rabu.Melalui festival tersebut, lanjut dia, diharapkan potensi di wilayah pesisir ini dapat dieksplorasi dan dikenal sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.Ia mengatakan program Festival Teri Medan ini sejalan dengan visi misi pemerintah daerah dalam menaikkan kelas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Medan.Pihaknya berharap, di festival nantinya diisi pelatihan-pelatihan UMKM, sehingga masyarakat menjadi tahu cara mengemas dan menjadikan ikan teri sebagai komoditas memiliki nilai tinggi.\"Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih atas rencana Pospera berkolaborasi dalam penanganan sampah. Kami dukung itu,\" kata Wali Kota Bobby.Ketua Pospera Kota Medan Sri Simanungkalit mengatakan pihaknya ingin menyampaikan berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat.\"Kami berencana akan menggelar Festival Teri Medan di Belawan. Selama ini kami melihat di pasaran, ikan teri hanya dibungkus seadanya. Padahal bisa menjadi sesuatu yang berbeda,\" katanya. (mth)

Panglima TNI: Pembinaan Teritorial Operasi Utama di Kodam XIII/Merdeka

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 16:43:40 0

Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan pembinaan teritorial menjadi operasi utama di wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka yang menaungi Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.“Jadi intinya geografi, demografi, dan komunikasi dengan kondisi sosialnya, tetapi utamanya adalah pembinaan teritorial,” kata Panglima saat rapat bersama Pangdam XIII/Merdeka sebagaimana disiarkan kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Rabu.Dalam pertemuan yang berlangsung secara virtual itu, Panglima Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfred Denny Tuejeh menyampaikan konsep perubahan operasi terutama di daerah konflik seperti Poso, Sulawesi Tengah.Di samping itu, ia menyampaikan Kodam XIII/Merdeka mengutamakan operasi pengamanan di pulau-pulau terluar pada 2022. Beberapa pulau, termasuk di antaranya Pulau Miangas di Sulawesi Utara berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina.Terkait operasi di Poso, Alfred menyampaikan pihaknya tidak lagi mengedepankan operasi tempur melainkan mengutamakan pembinaan teritorial dan komunikasi bersama masyarakat setempat.Dengan demikian, pos-pos jaga Satgas Madago Raya di Poso yang mulanya mendukung operasi tempur, saat ini menjadi bagian komando rayon militer (koramil).Pangdam XIII/Merdeka menerangkan setidaknya ada 40 pos jaga Satgas Madago Raya yang berada di bawah naungan TNI dan Polri. Nantinya, kata dia, pos-pos jaga TNI akan menjadi pos-pos koramil.“Sesuai dengan arahan (Panglima) kami akan membentuk 12 pos dengan kekuatan di setiap pos satgas 20 orang. Kemudian, kami akan sampaikan tugasnya sesuai arahan Bapak, kami akan melaksanakan tugas-tugas koramil, yaitu pembinaan teritorial,” terang Alfred.Satgas Madago Raya yang merupakan Tim Gabungan TNI dan Polri dibentuk sejak 1 Januari 2021 untuk menangkap petinggi kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora.Ali Kalora pada September 2021 ditemukan tewas setelah ia dan anggotanya baku tembak dengan Satgas Madago Raya di Pegunungan Desa Astina, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.Sejauh ini, ada empat anggota MIT anak buah Ali Kalora yang masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yaitu Askar alias Jaid alias Pak Guru, Muhklas alias Galuh alias Nae, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Hasan Pranata. (mth)

Muhaimin Iskandar Usulkan NU-Muhammadiyah Raih Nobel Perdamaian 2022

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 15:40:35 0

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menjadi calon peraih Nobel Perdamaian Tahun 2022-2023 di Norwegia.\"Saya, dengan ini, akan secara resmi mengajukan nominasi NU dan Muhammadiyah sebagai wakil Indonesia untuk menerima Nobel Perdamaian 2022-2023. Mereka layak menerimanya,\" kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Menurut dia, NU dan Muhammadiyah berhak dinominasikan sebagai peraih Nobel Perdamaian karena telah mengukir prestasi sekaligus berjasa besar bagi perdamaian di Tanah Air dan dunia.Prestasi yang dimaksud Muhaimin itu antara lain mewujudkan Indonesia damai, toleran, bersatu, serta memberikan bantuan kemanusiaan ataupun advokasi internasional melalui pembelaan dan pemulihan hak-hak kaum minoritas.Dengan ajaran Islam yang rukun serta penuh kasih, lanjutnya, NU dan Muhammadiyah telah merajut penyesuaian antara Islam dan demokrasi, merawat perdamaian, mencegah terjadinya konflik, hingga mengamalkan kebebasan beragama dan berkeyakinan.\"Berkat NU dan Muhammadiyah, Indonesia dapat menjadi contoh negara dengan penduduk muslim terbesar, tetapi tetap menjalankan sistem demokrasi dan negara yang stabil serta aman,\" jelasnya.Muhaimin memaparkan kontribusi NU dalam mewujudkan perdamaian di kancah internasional.Melalui Presiden ke-4 RI, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), NU memulai World Conference on Religion and Peace (WCRP). NU juga hadir mengupayakan penyelesaian konflik di Israel dengan Palestina, serta memelopori International Conference of Islamic Scholars (ICIS) dan International Summit of Moderate Islamic Leaders (ISMIL), katanya.Sementara itu, lanjutnya, Muhammadiyah juga berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.Muhammadiyah telah bertahun-tahun menjadi anggota International Counter Group (ICG) dan Center for Dialogue and Coorporation among Civilisations (CDCC). Muhammadiyah juga telah berperan aktif untuk menemukan resolusi konflik antara Moro dan Pemerintah Filipina, serta konflik di Afrika Tengah, Nigeria, Thailand, Myanmar, dan Palestina.NU dan Muhammadiyah pun memberi pemahaman terkait ajaran, nilai, dan praktik agama Islam yang damai serta toleran. Kedua ormas Islam itu juga mengutamakan kesetaraan hak perempuan di Indonesia dan berperan dalam pengambilan kebijakan di negara-negara muslim, seperti Pakistan, Afganistan, Tunisia, dan Malaysia.Tidak hanya itu, Muhaimin juga mengatakan NU dan Muhammadiyah berjasa besar mengurangi dan menghapuskan sumber kekerasan atau konflik, melalui pencegahan radikalisasi dan melakukan deradikalisasi. NU dan Muhammadiyah berperan besar dalam memulihkan demokrasi dan hak asasi manusia pada tahun 1998, tambah Muhaimin.\"Sejarah mencatat para tokoh serta cendekiawan NU dan Muhammadiyah telah ikut aktif menggerakkan sekaligus memprakarsai berbagai kebijakan publik dan undang-undang, yang menandai pulihnya sistem demokrasi ataupun lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia. Di antaranya, UU Hak Asasi Manusia, penghapusan diskriminasi kepada etnis China, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Antikorupsi,\" jelasnya.Untuk mendukung NU dan Muhammadiyah meraih Nobel Perdamaian tersebut, Muhaimin akan membentuk tim teknis untuk menulis surat pencalonan resmi dan mengirimkan ke panitia di Parlemen Norwegia.Dia juga meminta Presiden Joko Widodo memberikan surat dukungan resmi terkait pencalonan tersebut.\"Saya sungguh-sungguh mengajak semua kalangan; khususnya kepada Presiden Joko Widodo, saya memohon beliau memberi dukungan sepenuhnya,\" ujar Muhaimin.Menurutnya, Jokowi sebagai Presiden sangat berhak mengajukan pencalonan dan mendukung pemberian nominasi itu.\"Terakhir, kami akan bertemu dengan Duta Besar Norwegia di Jakarta untuk menyerahkan surat pencalonan tersebut. Kami juga akan menemui dan berdialog dengan Ketua Parlemen Norwegia di Oslo untuk menyerahkan pencalonan tersebut,\" ujar Muhaimin. (mth)

Kimia Farma: Sertifikat "Booster" Sinopharm Tersedia di PeduliLindungi

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 14:48:49 0

Jakarta, FNN - Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk Verdi Budidarmo mengatakan sertifikat untuk vaksin booster Sinopharm sudah tersedia dan bisa diakses oleh masyarakat di aplikasi PeduliLindungi.\"Vaksin lanjutan atau booster Sinopharm ini hadir untuk membantu percepatan program vaksinasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan setelah dilakukan booster dengan Sinopharm tersebut. Sertifikat untuk vaksin dosis lanjutan atau booster bisa diakses di Peduli Lindungi,\" ujar Verdi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.Vaksin Sinopharm telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) atau persetujuan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai vaksin dosis lanjutan atau booster homolog untuk dewasa 18 tahun ke atas.Dengan demikian, masyarakat yang telah mendapat vaksin Sinopharm dosis primer lengkap sekurang-kurangnya 6 bulan, sudah bisa menerima vaksin booster produksi Beijing Bio-Institute Biological ini\"Untuk pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster dengan Vaksin Sinopharm tersebut, 350 klinik Kimia Farma yang tersebar di seluruh Indonesia sudah siap untuk melaksanakan vaksinasi lanjutan atau booster dengan vaksin Sinopharm,\" kata Verdi.BPOM telah melakukan evaluasi terhadap aspek khasiat dan keamanan mengacu pada standar evaluasi vaksin COVID-19 untuk vaksin Sinopharm sebagai dosis booster homolog untuk dewasa 18 tahun ke atas.Vaksin Sinopharm sebagai booster umumnya dapat ditoleransi dengan baik. Frekuensi, jenis, dan keparahan reaksi sampingan atau kejadian yang tidak diharapkan (KTD) setelah pemberian booster lebih rendah dibandingkan saat pemberian dosis primer.Adapun KTD yang sering terjadi merupakan reaksi lokal seperti nyeri di tempat suntikan, pembengkakan, dan kemerahan serta reaksi sistemik seperti sakit kepala, kelelahan, dan nyeri otot, dengan tingkat keparahan grade 1–2.Dilihat dari aspek imunogenisitas, peningkatan respon imun humoral untuk parameter pengukuran antibodi netralisasi dan anti IgG masing-masing sebesar 8,4 kali dan 8 kali lipat dibandingkan sebelum pemberian booster. Respons imun setelah pemberian booster ini lebih tinggi dibandingkan respons imun yang dihasilkan pada saat vaksinasi primer.Dengan telah diterbitkannya Emergency Use Authorization Sinopharm sebagai booster homolog maka masyarakat yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis primer Sinopharm melalui badan hukum atau badan usaha. Bagi badan hukum atau badan usaha yang ingin mendaftarkan pegawainya dapat mendaftarkan melalui portal.vaksingotongroyong.id atau whatsapp Biofarma di 0811 2060 888. (mth)

Bupati Sleman Kukuhkan Jaringan Petani Milenial UPTD BP4

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 14:16:43 0

Sleman, FNN - Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Kustini Sri Purnomo mengukuhkan Jaringan Petani Milenial Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian, Pangan dan Perikanan (UPTD BP4) Kabupaten Sleman Wilayah VIII Prambanan.Pengukuhan 20 orang pengurus jaringan petani milenial dilakukan secara langsung oleh Bupati Sleman bertempat di Gamparan, Sumberharjo, Prambanan, Rabu.Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan, nantinya ke-20 pengurus yang telah dikukuhkan ini akan membantu kelompok petani dalam mengembangkan potensi bidang pertanian di Kabupaten Sleman.\"Pengukuhan pengurus petani milenial ini merupakan upaya kita untuk menumbuhkan dan membentuk petani milenial yang produktif, maju dan modern, dalam rangka melakukan regenerasi sumber daya manusia bidang pertanian,\" katanya.Ia mengatakan, sampai Februari 2022, terdapat sebanyak 392 orang petani milenial bagian dalam Jaringan Petani Milenial (JPM) yang tersebar di 8 UPT BP4 dan telah terbentuk kepengurusan tingkat kabupaten.\"Terus bertambahnya jumlah JPM di Kabupaten Sleman ini dapat membantu upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengembangkan sektor pertanian. Terlebih Kabupaten Sleman pada saat ini membutuhkan dukungan SDM yang handal dan unggul kreatif, inovatif, profesional dan berdaya saing,\" katanya.Kustini mengatakan, selain diperlukannya SDM, juga perlu adanya dukungan optimalisasi sumber daya lahan, penerapan teknologi dan peralatan mesin pertanian secara optimal efektif dan efisien.\"Saat ini banyak generasi muda enggan menjadi petani. Hal ini bukan hanya karena pertanian dinilai kurang prospektif dan tidak bergengsi, tetapi juga karena sedikitnya informasi tentang bagaimana bertani di era modern,\" katanya.Ia mengatakan, munculnya petani milenial merupakan terobosan baru untuk mewujudkan pertanian Sleman yang maju, mandiri, modern sesuai dengan visi Jaringan Petani Milenial Sleman yakni menjadi petani milenial Kabupaten Sleman yang berjiwa agrososiopreneur maju, mandiri, modern.Pada kesempatan tersebut, selain mengukuhkan JPM, Bupati Sleman bersama jajarannya melakukan panen perdana padi organik varietas Sembada Merah hasil dari kelompok Tani Makmur Gamparan, Sumberharjo, Prambanan. (mth)

Mengenal NTT yang Terus Bergerak Wujudkan Energi Hijau Berkelanjutan

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 14:06:50 0

Kupang, FNN - Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami musim kemarau yang berlangsung sekitar 8-9 bulan dalam setahun, sedangkan musim hujan berlangsung 3-4 bulan.Saban tahun, masyarakat di provinsi bercirikan kepulauan itu pun kerap menghadapi ancaman kekeringan ekstrem yang mengakibatkan rawan pangan, gagal tanam, krisis air, hingga peristiwa kebakaran lahan atau hutan.Dengan karakteristik musim itu maka tak heran jika provinsi yang terdiri dari 22 kabupaten/kota dikenal sebagai daerah kering atau gersang oleh karena terpapar sinar matahari yang lama dalam setahun.Namun, ciri khas musim ini di sisi lain menjadikan NTT sebagai daerah dengan potensi kekayaan Energi Baru Terbarukan (EBT) melimpah yang bersumber dari sinar matahari atau energi surya.Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menganggap kemarau yang panjang adalah sebuah berkah bagi provinsi yang berada di wilayah selatan Negara Kesatuan Republik Indneonesia (NKRI) itu.\"NTT dikarunia oleh Tuhan dengan potensi energi matahari yang luar biasa hebat,\" ujar Laiskodat.Ia mengklaim berdasarkan riset Bank Dunia, tingkat radiasi matahari tertinggi di Indonesia berada pada dua pulau di NTT yaitu Pulau Timor dan Pulau Sumba.Potensi energi ini, menurut dia, tidak boleh didiamkan begitu saja, namun harus dikembangkan secara optimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.Pengembangan energi surya di NTT sejatinya sudah berjalan melalui proyek-proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari PT PLN (Persero) maupun yang dibangun pihak swasta.Sebuah mega proyek juga tengah dipersiapkan di Pulau Sumba yaitu pembangunan PLTS 2 Giga Watt (GW) yang sudah dibahas Pemerintah Provinsi NTT bersama PT GSE dan Sungrow.Proyek ini digadang akan menjadi pionir pengembangan ekonomi hijau di Tanah Air. Per Oktober 2021 lalu, rencana pembangunan tersebut sudah berada dalam tahap studi kelayakan.Jika terealisasi, maka diharapkan proyek ini dapat mendukung pencapaian target bauran EBT Indonesia sesuai dengan Perjanjian Paris 2015 yang ikut ditandatangani Presiden Joko Widodo.Di sisi lain, proyek energi listrik yang hasilnya diperkirakan dapat dipasok untuk NTT hingga Nusa Tenggara Barat dan Bali ini akan meringankan tarif listrik dan beban subsidi negara ke PLN.Gubernur Laiskodat pun mengajak berbagai pihak untuk mengambil peran membangun NTT melalui investasi EBT.Selain energi surya, NTT juga memiliki beragam potensi energi hijau lain seperti angin, panas bumi, biomassa, hingga arus laut sehingga peluang investasi sangat potensial.Pengembangan PLTSUpaya pemanfaatan potensi energi surya di NTT terus berkembang dari waktu ke waktu melalui proyek PLTS terpusat (komunal) yang dibangun PT PLN (Persero).Hingga Februari 2022, tercatat sebanyak 28 titik PLTS yang sudah dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang tersebar di Pulau Flores yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ende, Sikka.Selain itu di Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, serta Pulau Sumba yakni di Sumba Timur dan Sumba Tengah dengan jumlah keseluruhan energi listrik yang dihasilkan sebesar 6.890 killoWatt peak (kWp).Pengembangan PLTS di NTT tidak hanya sebagai komitmen mewujudkan bauran EBT, namun juga merupakan pilihan terbaik untuk menjawab kebutuhan listrik bagi masyarakat di wilayah dengan kondisi geografis yang masih sulit dijangkau.General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko menuturkan pengembangan PLTS menyasar desa-desa di wilayah pelosok atau pulau-pulau kecil yang tidak bisa terhubung dengan jaringan listrik PLN yang eksisting.\"PLTS adalah pilihan terbaik karena potensinya tersedia cukup merata di berbagai daerah,\" katanya.Ia menyebutkan salah satu contoh seperti pemanfaatan PLTS untuk menjawab kebutuhan listrik bagi 106 kepala keluarga di Pulau Salura, Kabupaten Sumba Timur.Pulau Salura merupakan pulau terpencil yang berada di selatan Pulau Sumba dengan jarak tempuh sekitar delapan jam menggunakan perahu motor dari ibu kota kabupaten.Agustinus mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung optimalisasi energi hijau di NTT menuju terwujudnya target pemerintah akan bauran EBT di Tanah Air sebesar 23 persen pada 2025.Di sisi lain, pengembangan EBT juga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen di NTT dari posisi saat ini sekitar 88 persen.PemanfaatanProyek PLTS yang sudah dibangun di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) di NTT merupakan jawaban atas kerinduan masyarakat menikmati penerangan listrik. Salah satunya yang dialami masyarakat di Desa Kakabanda, Kabupaten Sumba Timur.Sebelum kehadiran PLTS, masyarakat setempat Desa Kakabanda mengandalkan lampu pelita sebagai sumber penerangan.Pemanfaatan lampu pelita memang tidak efektif karena selain tidak menghasilkan terang yang tidak optimal serta menghasilkan asap dari pembakaran tali sumbu.\"Kini masyarakat kami lagi bergumul dengan lampu pelita tetapi sudah ada lampu dari PLTS,\" kata Kepala Desa Kakabanda Umbu Ndamung Kilimandu.Ia mengatakan pemanfaatan listrik PLTS adalah sebuah loncatan besar yang diharapkan dapat menggerakkan sektor pembangunan seperti perekonomian, pendidikan, menuju kesejahteraan masyarakat desa.Pemanfaatan potensi energi surya di NTT kini terus berkembang seiring dengan tuntutan global terkait penggunaan energi hijau berkelanjutan yang juga menjadi topik utama KTT G20 2022 di Indonesia.NTT saat ini sedang bergerak ke arah itu dan ketika berbagai potensi kekayaan EBT dapat dikembangkan secara optimal maka niscaya NTT akan menjadi daerah penghasil EBT terbesar di Tanah Air. (mth)

Kemenag Usul Besaran Biaya Haji 1443 Hijriah Rp45 Juta

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 13:34:24 0

Jakarta, FNN - Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) reguler 1443 Hijriah/2022 Masehi sebesar Rp45.053.368 per orang. \"Usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebesar Rp45.053.368 per jamaah,\" kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Rabu. Ia mengatakan rincian komponen yang dibebankan kepada jamaah haji dalam usulan BPIH, yakni biaya penerbangan, biaya hidup, sebagian biaya di Mekkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya PCR di Arab Saudi. Ia menjelaskan sejumlah pertimbangan usulan BPIH itu untuk menyeimbangkan serta meringankan beban biaya yang harus dibayar seorang calon haji. \"Penyeimbang antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan ibadah haji di tahun berikutnya. Keseimbangan tersebut untuk meringankan jamaah dengan biaya yang harus dibayar,\" kata dia. Besaran usulan biaya haji ini meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2020 BPIH reguler sebesar Rp31,45 juta hingga Rp38,35 juta, sedangkan pada 2021 menjadi Rp44,3 juta. Komponen BPIH yang dibebankan dari dana pembiayaan tidak langsung diusulkan Rp8,9 triliun. Komponennya, meliputi nilai manfaat, dana efisiensi haji, dan sumber lain yang sah. Pertimbangannya, yakni penetapan penerbangan haji disusun dengan memperhatikan jarak dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi, prinsip rasionalitas, kewajaran harga, dan kualitas layanan dalam pembiayaan komponen BPIH dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan Menteri Keuangan. \"Dasar pembiayaan di Arab Saudi menggunakan Ta\'limatul Hajj yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Efisiensi dan efektivitas kewajaran biaya,\" kata Yaqut.Nantinya, usulan biaya perjalanan ibadah haji reguler ini akan dibahas dalam rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian soal penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah, padahal waktu persiapan tinggal 3,5 bulan untuk pemberangkatan pertama. Menag Yaqut mengatakan jika mengacu pada kalender hijriah dan asumsi normal, jamaah haji pertama akan mulai berangkat pada 5 Juni yang artinya persiapan untuk pemberangkatan ibadah haji terhitung pendek. (mth)  

Pesan Inspirasif Revolusi Mental Kiai Haedar

BY FNN Rabu, 16 Februari 2022 11:51:06 0

Tidaklah berlebihan harapan Haidar agar peningkatan kerja sama bilateral Indonesia-Iran maupun Iran-umat Islam Indonesia. Mengapa? Banyakgains (keuntungan)  yang bisa didapat Indonesia maupun umat Islam Indonesia. Oleh: Anwar Hudijono, Tenaga Ahli Gerakan Nasional Revolusi Mental (GRNM) Kemenko PMK “HARAPAN kami Iran akan menjadi kekuatan bersama seluruh negara Islam sebagai representasi dari Islam yang membawa kemajuan peradaban dunia sekaligus menjadi sampel atau uswah hasanah dari peradaban Islam dunia.  “Yang terakhir, kami harapkan khusus dengan Indonesia dan Muhammadiyah, Republik Islam Iran terus meningkatkan kerja sama, baik kerja sama bilateral maupun kerja sama dengan masyarakat Islam indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.” Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah KH Prof Dr Haedar Nashir menyampaikan hal di atas pada saat mengucapkan selamat Hari Kebangsaan Republik Islam Iran ke-43 pada 11 Februari 2022. Pada arah ke luar (outward), pesan Haedar ini meneguhkan jalinan hubungan yang baik antara Muhammadiyah dengan Iran. Nisbah (titik temu) hubungan Iran-Muhammadiyah adalah pada asas Islam yang berkemajuan. Nisbah inilah yang membuat keduanya tidak pernah terlibat polemik khilafiyah. Sangat sadar polemik khilafiyah dengan topik-topik yang sudah berumur lebih seribu tahun, diulang-ulang sampai mblenger, hanya menguras energi. Membuat Islam menjadi jumud  atau mandek. Islam yang jumud itu ibarat naik dermolen. Bergerak memang tetapi hanya di tempat. Dan yang suka naik dermolen itu biasanya anak-anak. Maka yang hobi polemik khilafiyah itu yang pada dasarnya berada di alam pikiran kanak-kanak meski secara fisik sudah jenggot-jenggotan. Ke arah dalam (inward) Indonesia, khususnya Muhammadiyah, pesan Kiai Haedar ini memberi inspirasi revolusi mental. Membangun kesadaran eksistensial umat Islam Indonesia sebagai bagian dari Islam dunia. Dituntut untuk bisa memberikan konstribusi signifikan terhadap kemajuan pembangunan peradaban dunia yang dirasai, dijiwai, dipandu oleh nilai-nilai Islam.  Pada kesadaran sebagai bagian warga Islam dunia iniah titik lemah umat Islam Indonesia. Adapun dua kesadaran lain yaitu sebagai warga kota dan warga negara, boleh dibilang sudah ciamik alias bagus. Untuk bisa memberikan warna dalam pembangunan kemajuan peradaban dunia dan uswah (contoh) peradaban Islam dunia, tidak bisa sendirian betapapun jumlah umat Islam Indonesia yang merupakan terbesar di dunia.  Kerja sama, sinergi, kolaborasi dengan kelompok-kelompok umat Islam lain di dunia adalah tuntutan perkembangan dunia. Keniscayaan. Kerja sama antar umat Islam itu digambarkan oleh Al Quran surah Shaf ayat ayat 4. “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yangg teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” Ayat ini tidak serta merta hanya dipahami tekstual dalam urusan perang. Tetapi secara kontekstual adalah dalam pelbagai aspek kehidupan. Misalnya yang dicontohkan Kiai Haedar, yaitu di bidang pendidikan dan sumber daya manusia. Sektarianisme Dua bidang ini bukan hanya karena memang lahan perjuangan Muhammadiyah, tetapi sejalan dengan lahan revolusi mental. Bukankah revolusi mental itu salah satu arahnya membangun sumber daya manusia unggul level dunia. Tidaklah berlebihan harapan Haidar agar peningkatan kerja sama bilateral Indonesia-Iran maupun Iran-umat Islam Indonesia. Mengapa? Banyak gains (keuntungan)  yang bisa didapat Indonesia maupun umat Islam Indonesia. Iran merupakan negara Islam yang mencatat sangat maju dalam banyak bidang, khususnya sains, teknologi dan pendidikan meski di tengah cekikan maksimal sanksi Amerika. Iran sangat terbuka terhadap umat Islam lain dengan menanggalkan sektarianisme. Padadal sektarianisme inilah biang utama pernyerpih-serpihan umat Islam. Sampai-sampai ulama besar Universitas Al Azhar Mesir Syekh Thantawi yang nota bene-nya dari mazbah Suni menegaskan, “Kemajuan ilmiah yang telah dicapai Republik Islam Iran merupakan kemajuan dunia Islam dan kebanggaan bagi seluruh umat Islam.” Kerja sama khususnya dalam bidang pendidikan, sains, teknologi dan sumber daya manusia umat Islam Indonesia dengan Iran sangat membuka peluang melahirkan manusia dengan teknologi unggul yang dirahmati Allah. Teknologi yang membawa kepada kemaslahatan, kebaikan,  kemakmuran, memuliakan manusia. Bukan teknologi yang membawa kemadlaratan, kerusakan, penjajahan, ekploitasi manusia dan alam. Dalam eskatologi Islam, pada akhir jaman akan terjadi kompetisi antara teknologi yang dijiwai fasad (merusak) dengan teknologi yang dijiwai rahmat. Kompetisi itu diisyaratkan dalam Quran surah Shad 38-40. Rasulullah Sulaiman menggelar kompetisi memindahkan istana Ratu Balqis. Dari golongan fasad diwakili jin Ifrit, merupakan jin terkuat. Dari kalangan manusia beriman diwakili orang yang memiliki ilmi dari kitab. Dalam kompetisi orang beriman yang unggul. Mudah-mudahan pada kompetisi sains-teknologi di akhir jaman, salah satu yang unggul adalah ilmuwan beriman dari Indonesia. Rabbi a’lam. (*)

MAKI: Thomas Van Der Heyden Diduga Memiliki Identitas Ganda

BY FNN Selasa, 15 Februari 2022 22:16:52 0

Jakarta, FNN - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah membaca materi gugatan perlawanan  yang diajukan pihak Kemhan di PN Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PN JKT.PST yang menyebut nama Thomas Van Der Heyden . \"Gugatan tersebut diajukan oleh Kemhan untuk membatalkan putusan Arbitrase Singapura (ICC) yang mengalahkan Kemhan dengan denda ratusan milyar rupiah,\" ungkap Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada FNN. Menurut Boyamin Saiman, MAKI telah melakukan penelusuran terhadap nama Thomas Van Der Heyden yang berkewarganegaraan asing (WNA), dengan dugaan memiliki identitas ganda, bahkan diduga memiliki lebih dari dua identitas. Thomas Van Der Heyden adalah konsultan tenaga ahli yang diangkat oleh PT DNK dan/atau Kemenhan dalam kegiatan pengadaan dan sewa satelit Kemenhan 2015-2020 yang saat ini sedang dalam Penyidikan Jampidsus Kejagung.  \"Thomas Van Der Heyden diduga sebagai pihak yang mengatur atau memfasilitasi pihak-pihak yang diduga terlibat dengan kegiatan pengadaan dan sewa satelit Kemhan 2015 sampai 2020,\" lanjut Boyamin Saiman. Thomas Van Der Heyden selain jadi tenaga ahli PT DNK dan/atau Kemenhan, sebagai WNA diduga membawa misi tertentu kepentingan asing yang patut diwaspadai segala kiprahnya dan perlu dilakukan penelusuran yang lebih mendalam guna menguak semua aktifitasnya guna menjaga kedaulatan NKRI. Thomas Van Der Heyden saat ini diduga telah meninggalkan wilayah RI sehingga akan menyulitkan proses pemeriksaan penyidikan di Kejagung. Untuk itu MAKI meminta Kejagung untuk segera melakukan Cegah dan Tangkal (Cekal) terhadap Thomas Van Der Heyden guna memastikan dilakukan penangkapan jika Thomas Van Der Heyden memasuki wilayah Indonesia. Selain itu, jika ditemukan bukti keterlibatan Thomas Van Der Heyden dalam dugaan korupsi sewa satelit Kemenhan maka Kejagung harus segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melakukan kerjasama dengan Interpol untuk menerbitkan Red Notice guna membawa yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatannya perkara dugaan korupsi pengadan dan sewa satelit Kemhan 2015 sp 2020. (mth)

MAKI Desak Kejagung Segera Sidik dan Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Gratifikasi Sewa Satelit Kemenhan

BY FNN Selasa, 15 Februari 2022 16:18:49 0

Jakarta, FNN - Penanganan dugaan gratifikasi akan memenangkan Indonesia dalam gugatan melawan putusan Arbitr4ase Internasional. Begitu disampaikan oleh Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Boyamin Saiman, dalam rilis yang diterima FNN. Sebagaimana diketahui, saat ini Jampidsus Kejaksaan Agung sedang melakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Sewa Satelit Orbit 123 BT di Kemenhan pada 2015. Namun, hingga saat ini Kejagung belum menetapkan Tersangka untuk perkara Korupsi berdasar pasal 2 dan atau 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi . MAKI telah mendapat informasi bahwa sebelum dilakukan kontrak sewa satelit, terdapat dugaan kunjungan ke Inggris oleh rombongan oknum pejabat Kemenhan (sekitar tiga orang) dan pihak swasta yang terkait dengan calon vendor sewa satelit. Atas kunjungan ini diduga biaya sepenuhnya dibayar oleh pihak swasta yaitu tiket pesawat, sewa kamar hotel, uang saku dan akomodasi lainnya. Berdasar dugaan biaya dibayar oleh swasta atas kunjungan ke Inggris ini, MAKI mendesak Kejagung untuk membuka Penyidikan baru terkait ketentuan Gratifikasi sebagaimana diatur Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Jika nanti ditemukan minimal dua alat bukti dan memenuhi unsur-unsur Gratifikasi, maka semestinya Kejagung segera menetapkan Tersangkanya. \"Untuk dugaan jumlah gratifikasi dan dugaan kapan waktunya kunjungan ke Inggris, MAKI menyerahkan kepada Kejagung untuk melakukan pendalaman sehingga akan mendapatkan kepastiannya. MAKI akan segera mendatangi Kejagung guna melengkapi desakan ini,\" ujar Boyamin Saiman. Kejagung dapat mengambil opsi mendahulukan Penanganan perkara Gratifikasi karena semestinya lebih mudah pembuktiannya dan akan menjadi pintu masuk untuk membuka dugaan korupsi secara keseluruhan pada perkara ini. Menurut  Boyamin Saiman, Kejagung sudah berpengalaman menangani perkara gratifikasi fasilitas akomodasi kunjungan ke luar negeri sebagaimana penyidikan gratifikasi mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Suroso Atmomartoyo. Suroso terbukti mendapatkan fasilitas mewah dan gratifikasi dari rekanan selama di London, Inggris. Kasus bermula saat Suroso pergi ke London untuk memuluskan proyek pembelian Tertra Ethyl Lead (TEL) dari The Associated Octel Cimoany Limited (Octel) melalui PT Soegih Interjaya untuk kebutuhan sejumlah kilang milik Pertamina periode akhir 2004 hingga 2005. Suroso lalu menginap di Radisson Blu Edwardian Hotel, London, sebesar GBP 899 pada 27 April 2005. Belakangan terungkap Suroso juga menerima uang dari rekanan USD 190 ribu. Fasilitas menginap di hotel mewah itu juga difasilitasi rekanan. MAKI mendesak Kejagung mempercepat penanganan perkara dugaan korupsi sewa satelit Kemenhan dalam rangka membantu pihak Kemenhan memenangkan gugatan perlawanan atas putusan Badan Arbitrase Singapura (International Chambers of Commerce/ICC ) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saat ini sudah dimulai awal persidangannya. Perlawanan  Gugatan itu mengantongi register Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan tergugat Navayo International AG dan Hungarian Exsport Credit Insurance PTE LTD. Apabila Kejagung lamban, maka jangan disalahkan apabila nantinya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengalahkan pihak Kemenhan dikarenakan alasan yang dapat dipakai untuk membatalkan putusan Badan Arbitrase Singapura (International Chambers of Commerce/ICC) hanyalah apabila ditemukan kecurangan termasuk korupsi. Kejaguna harus membantu negara (Kemenhan) memenangkan gugatan perlawananyang sedang diajukan di PN Jakarta Pusat dalam bentuk segera menetapkan Tersangka, apabila ditemukan minimal dua alat bukti.  Desakan ini tetap mengacu Azas Praduga Tidak Bersalah, sehingga jika tidak terbukti maka dilakukan penghentian penyidikan dan nasib Indonesia kebanyakan kalah jika berhadapan dengan hukum internasional akibat dugaan keteledorannya sendiri. (mth)

Menakar Perkawinan Politik Anies dan Puan

BY FNN Selasa, 15 Februari 2022 15:15:52 0

Bukankah ekstraksi politik itu, bagaimana mengelola kepentingan untuk mencapai tujuan? Begitupun dengan upaya menyandingkan Anies dan Puan. Anies Baswedan memiliki kekuatan kultural yang direpresentasikan bukan hanya sekedar dari animo dan antusias semata, juga oleh euforia psikopolitik rakyat terhadap figurnya. Sementara Puan Maharani, tak bisa dipungkiri diusung kekuatan struktural yang bukan sekedar partai politik melainkan pada keyakinan ideologi, kader dan basis massa. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Berdikari KEMUNGKINAN menjodohkan Anies dengan Puan, merupakan pilihan politik yang sekilas tidak  populer. Kasat mata cenderung melahirkan resistensi baik dari kalangan anasir lawan politik praktis maupun pada kedua kubu pendukungnya. Dalam persfektif ideal, figur keduanya mempunyai aspek-aspek kepribadian bercorak differensial, seperti resan minyak ke minyak resan air ke air. Keduanya relatif berbeda baik secara behavior maupun irisan politiknya.  Akan tetapi, bagaimanapun disparitas yang muncul terkait figur Anies dan Puan, terlepas kelebihan dan kelemahan dua pemimpin muda politik itu, secara esensi dan substansi, kekuatan yang menyokong Anies dan Puan tak bisa menghindar dari kebutuhan politik yang realistis dan rasional. Selain elaborasi kepentingan dan akomodasi pragmatis entitas politik lain tentunya, lingkaran Anies dan Puan sama-sama dituntut untuk berjalan sesuai \'on the  track\' dan meraih tujuan, atau asyik berpetualang dan berselancar dengan dinamika politik yang \'absurd\'. Mekanisme formal dalam UU Pemilu dan Pilpres, membuka ruang bagi PDIP dan siapapun yang akan mengusung dan menjadi partisipan dukungan capres Anies, berpotensi untuk menjajaki pasangan Anies-Puan mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Secara normatif, PDIP yang kuat dan aman dalam ranah konstitusional termasuk kemungkinan lolos electoral treshold dan presidential treshold. Proyeksi ke depan memungkinkan PDIP menjadi salah satu pemain kunci yang menentukan pusaran dan konstelasi Pilpres 2024, jika mau menggandengkan Anies dan Puan. Seandainya saja pasangan Anies-Puan telah menjadi kesepakatan politik dan ditawarkan ke publik, besar kemungkinan resonansi dan polarisasi dukungan akan meluas mencapai relasi dan sinergi dengan partai politik, organisasi massa dan keagamaan serta komponen pendulang suara lainnya. PDIP relatif tak akan menghadapi kendala berarti untuk menggalang partai politik berakar nasionalis untuk menopang Anies-Puan. Demikian juga Anies, yang sejak awal mendapat simpati dan empati umat Islam, berpeluang meraup dukungan dari partai politik berlandaskan Islam.  Mahligai pasangan politik Anies dan Puan pada akhirnya tidak hanya menjadi perkawinan politik taktis strategis menghadapi Pilpres 2024, kedua sejoli politik itu berpotensi mengembalikan roh dan jiwa nasionalisme religius yang sejauh ini mengalami porak-poranda dalam penyelenggaraan negara. Ada kebutuhan yang urgen menyangkut bangunan spiritual kebangsaan yang telah rusak akibat dominannya politik kekuasaan ansih. Bagaimana negara berdaulai dalam bidang politik, memiliki kemandirian dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, akan menjadi tantangan sekaligus keniscayaan tersendiri bagi pasangan Anies dan Puan saat memimpin NKRI nantinya. Terlebih realitas negeri kekinian, dalam cengkeraman kuku-kuku tajam dan cakar oligarki.  Memang terlalu sederhana dan terkesan naif membahas kohesi politik Anies dan Puan, untuk dijadikan sebagai titik tolak dan poros perubahan bangsa menjadi lebih baik. Mengingat begitu kuatnya kapitalisme global yang mengusung liberalisasi dan sekulerisasi ke hampir semua sendi kehidupan rakyat, negara dan bangsa. Situasi dan kondisi rakyat terlanjur dalam terpuruk, menghirup udara kapitalisme global yang masif. Rakyat Indonesia menjadi begitu gandrung mencintai materi dan kebendaan lainnya, mengikuti jejak langkah para pemimpin, pejabat dan tokoh-tokoh sosial dan keagamaan yang sangat mencintai dunia dan kekuasaan. Anies dan Puan sekonyong-konyong harus merubah dari awal dan seperti baru, ketika ingin melakukan perubahan Indonesia menjadi jauh lebih baik. Terutama ketika distorsi penyelenggaraan negara oleh oligarki, telah menyebabkan luka yang dalam  dan kerusakan fatal pada kehidupan kebangsaan yang tak mudah diperbaiki. Pada akhirnya terbesit harapan rakyat Indonesia, bahwasanya perkawinan politik Anies dan Puan tidak saja sebagai upaya membangun keluarga yang \"Sakinah mawadah warahmah\" bagi bangunan rumah tangga politik keduanya, lebih dari itu menjadi kebutuhan yang prinsip akan hadirnya implementasi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI yang diselimuti negeri yang \"Baldatun thoyyibatun warobbun ghafur\". Tidak sekedar mewariskan darah kepahlawanan dari sang kakek AR Baswedan, begitupun dengan trah Soekarno dan ayahnya Taufiq Kiemas yang bijak dan seorang begawan politik. \"Chemistry\" pasangan politik Anies dan Puan merupakan keniscayaaan yang bukan mustahil menjadi babak awal bagi budaya baru politik Indonesia. Menjejaki kontestasi pilpres 2024 yang sebentar lagi dihelat, meminjam istilah orang Maluku dan Indonesia Timur lainnya, Anies-Puan itu \"seng ada lawan\". Semoga. (*)

Strategi Honda Pertahankan Pangsa Pasar pada 2022

BY FNN Selasa, 15 Februari 2022 14:04:06 0

Jakarta, FNN - Public Relation and Digital Manager PT Honda Prospect Motor (HPM) Yulian Karfili mengatakan Honda melakukan beberapa strategi untuk mempertahankan pangsa pasar pada tahun 2022 di tengah krisis pasokan semikonduktor, salah satunya dengan melakukan prioritas produksi.\"Sudah banyak antisipasi yang kami jalankan. Kami melakukan prioritas produksi untuk model-model yang demand-nya tinggi sehingga konsumen bisa mendapatkan produk lebih cepat,\" kata Yulian saat diskusi secara virtual bersama Forum Wartawan Otomotif, Selasa.\"Mau tidak mau, apapun yang kami dapat komponennya, kita produksi dulu yang demand-nya tinggi, untuk mempertahankan demand and supply supaya seimbang,\" lanjut dia.Selain itu, Yulian juga mengatakan pihaknya berusaha mempertahankan supply chip dengan menambah opsi pasokan dari produsen lain.“Dulu ada wacana untuk bagaimana supaya kita tidak bergantung pada importasi. Ini juga salah satu hal yang kita pelajari. Pada akhirnya, manajemen produksi itu salah satu yang paling penting,” tambah Yulian.Meski pangsa pasar Honda pada 2021 sempat turun karena masalah pasokan komponen, Yulian mengatakan Honda tetap memiliki target untuk mempertahankan pangsa pasar setidaknya di angka 14 persen pada 2022 seperti sebelum pandemi.Sehingga, lanjut Yulian, pihaknya berharap bahwa masalah komponen dapat membaik di tahun 2022 agar perusahaan dapat kembali meningkatkan pangsa pasar. Selain itu, wacana relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tahun ini juga diharapkan segera terealisasi.\"Februari ini juga mudah-mudahan kepastian regulasi PPnBM sudah clear, dan mudah-mudahan kita bisa lebih banyak melakukan produksi. Kami harap juga gelombang tiga pandemi ini berlalu lebih cepat, pameran kembali berjalan, mobil-mobil banyak di-launching lagi,\" imbuh Yulian.\"Januari 2022 ini penjualan Honda sedikit turun tapi masih sesuai proyeksi, tapi di Februari dan Maret ini kami optimis bahwa market sudah akan meningkat lagi,\" pungkas dia. (mth)

RUU SKN Disepakati Diubah Menjadi RUU Keolahragaan

BY FNN Selasa, 15 Februari 2022 13:58:07 0

Jakarta, FNN - Komisi X DPR RI dan pemerintah menyetujui perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) menjadi Rancangan Undang-Undang Keolahragaan. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat kerja tentang RUU SKN dengan Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin. Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan bahwa naskah RUU Keolahragaan selanjutnya akan dibahas di rapat paripurna DPR untuk dapat disahkan. “Seluruh fraksi dan pemerintah menerima dan menyetujui naskah RUU tentang Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang dan diteruskan dalam pembicaraan tingkat II di Sidang Paripurna DPR RI,\" ujar Syaiful dalam rilis pers Kemenpora, Selasa. Sementara itu, Zainudin menuturkan bahwa RUU Keolahragaan merupakan jawaban atas tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan nasional, termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Ia menjelaskan pembangunan olahraga ke depan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga. “Oleh karena itu perlu rancangan undang-undang tentang keolahragaan ini sebagai respons atas tuntutan dan dinamika perubahan dalam sistem keolahragaan nasional seperti kelembagaan keolahragaan penyelesaian sengketa, pendanaan olahraga, dan beberapa isu krusial lainnya,\" ujarnya. RUU Keolahragaan membahas beberapa kebijakan terkait olahraga nasional, antara lain naturalisasi, doping, penyaluran anggaran ke cabang-cabang olahraga, kehadiran lembaga arbitrase, olahraga berbasis sains dan teknologi, serta suporter. (mth)

KPK Panggil Pihak Swasta Selidiki Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

BY FNN Selasa, 15 Februari 2022 13:23:48 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Presiden PT Widya Sapto Colas periode 2013-2015, yakni Victor Sitorus untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tahun 2013-2015.Victor diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekda Kota Dumai/Mantan Kadis PU Kabupaten Bengkalis 2013-2015 M Nasir (MNS) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri Pulau Bengkalis (multiyears) di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015.\"\"Hari ini, Victor Sitorus diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M Nasir (MNS),\" ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Sebelumnya, pada 17 Januari 2020, KPK telah mengumumkan bahwa selain M Nasir, Victor Sitorus (VS) selaku kontraktor pun ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (multiyears) Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp152 miliar.M Nasir bahkan ditetapkan pula sebagai tersangka dalam 3 kasus lainnya yang merupakan hasil pengembangan kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkalis.Pertama, M Nasir menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak kecil (multiyears) di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp156 miliar.Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yakni Handoko Setiono (HS) dan Melia Boentaran (MB) selaku kontraktor.Selanjutnya, dalam kasus proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp126 miliar, M Nasir ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa orang lainnya, yakni Tirtha Adhi Kazmi (TAK) selaku PPTK serta empat kontraktor, yaitu I Ketut Suarbawa (IKS) Petrus Edy Susanto (PES), Didiet Hadianto (DH), dan Firjan Taufa (FT).Terakhir, dalam proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (multiyears) Tahun Anggaran 2013-2015 dengan nilai kerugian sekitar Rp41 miliar, M Nasir dan Suryadi Halim (SH) alias Tando selaku kontraktor ditetapkan sebagai tersangka.Akibat perbuatannya, M Nasir dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mth)

Menparekraf Akan Promosikan Festival Bau Nyale

BY FNN Selasa, 15 Februari 2022 13:17:19 0

Lombok Tengah, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno direncanakan hadir pada Festival Bau Nyale di Pantai Seger Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat guna mempromosikan tradisi warga Sasak tersebut.\"Pak Meteri Sandiaga Uno akan hadir langsung di malam puncak Bau Nyale tanggal 20-21 Februari 2022,\" kata Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, H Lendek Jayadi selesai rapat koordinasi persiapan Festival Bau Nyale di kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa.Dalam kesempatan itu, Menparkeraf juga akan ikut berbaur dengan masyarakat untuk menangkap cacing laut di Pantai Seger yang dipercaya merupakan jelmaan Putri Mandalika yang ke luar setiap tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak.\"Akan ikut tangkap nyale. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mendukung event Bau Nyale untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,\" katanya.Ia juga mengatakan, sesuai informasi dari pemerintah pusat, Menparekraf juga akan menginap di Homestay atau camping groud sekaligus untuk mengecek kesiapan akomodasi penginapan penonton ajang balap MotoGP di Sirkuit Mandalika bulan Maret 2022 mendatang.\"Beliau juga akan mengecek langsung kesiapan akomodasi penginapan Homestay, Sarunta dan Hotel di lingkar Sirkuit Mandalika,\' katanya.Bau Nyale tahun ini masih di masa pandemi, sehingga pelaksanaan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Semua kegiatan yang dilaksanakan juga lebih mengedepankan seni dan budaya yang merupakan tradisi masyarakat Lombok.\"Atraksi seni dan budaya yang lebih ditonjolkan dalam Bau Nyale tahu ini,\" katanya.Beberapa kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan guna mendukung dan mensukseskan Bau Nyale ini seperti Pemilihan Putri Mandalika, Lomba membaca lontar, wayang, lomba balap perahu, preasean, Carnaval Mandalika dan kegiatan budaya lokal lainnya.\"Semua kegiatan itu tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga untuk carnaval dilaksanakan ditempat tertutup untuk membatasi jumlah penonton,\" katanya.\"Kegiatan perayaan Bau Nyale tahun ini juga dipusatkan di lima titik yakni Pantai Tanjung An, Pantai Dondon, Pantai Selong Belanak, Pantai Lancing dan Pantai Torok Aik Belek,\" katanya. (mth)

Sunoto Siap Tanding Ulang Lawan Tial Thang di ONE Championship

BY FNN Selasa, 15 Februari 2022 13:10:21 0

Jakarta, FNN - Petarung Indonesia Sunoto mengaku siap tanding ulang melawan petarung Myanmar Tial Thang setelah pada laga ONE Championship dengan tajuk ONE: BAD BLOOD di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Jumat (11/2) berakhir tanpa pemenang (no contest).\"Saya bebas saja kalo sehabis ini ada rematch. Saya sebenarnya merasa sedang dalam performa puncak. Saya menjalani persiapan matang dan punya power. Ini masa persiapan terbaik dalam karier saya. Kalau tidak ada insiden itu, saya rasa ini akan jadi pertarungan yang bagus,” kata Sunoto dalam keterangan resminya, Selasa.Laga seni bela diri campuran (mixed martial arts/MMA) divisi bantamweight antara Sunoto melawan Tial Thang berakhir tanpa pemenang (no contest) karena petarung asal Indonesia tersebut tidak bisa melanjutkan laga akibat serangan lutut ilegal yang tidak sengaja mendarat di bagian terlarang.Tercatat, ada dua serangan lutut dari petarung Myanmar yang membuat wasit Olivier Coste dua kali menghentikan laga agar Sunoto mendapat perawatan. Setelah serangan lutut kedua, wasit pun memberi kartu kuning pada Tial Thang dan menghentikan laga kurang dari dua menit sejak pertarungan dimulai.Hal itu memicu perdebatan di media sosial. Ribuan komentar dari netizen dari berbagai negara memenuhi kolom komentar media sosial ONE Championship dan juga akun pribadi Sunoto.Perdebatan warganet didasari oleh pertanyaan apakah wasit telah mengambil keputusan tepat atau serangan Tial Thang justru mendarat bersih di tubuh Sunoto. Terkait hal tersebut, petarung asal Blora Jawa Tengah itu pun angkat bicara.“Serangan itu memang benar-benar low blow (ilegal). Yang pertama masih OK, itu enggak terlalu keras dan saya masih bisa lanjut. Yang kedua itu saya benar-benar sakit dan enggak bisa lanjut. Bahkan nafas saja terasa sesak,” kata Sunoto dalam wawancara dengan ONE Championship pada Senin (14/2).Setelah kejadian tersebut, Sunoto segera menjalani pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Berdasarkan hasil pemeriksaan memang terjadi bengkak karena terkena benturan keras tapi oleh dokter dinyatakan tidak membahayakan organ internal.“Mereka [warganet] menganggap itu tidak kena [area terlarang]. Sebenarnya kalau mereka perhatikan betul, itu kena protective cup. Kalau mengenai perut, enggak akan ada suaranya. Saat baca komentar, saya juga geregetan karena mereka enggak ngerasain sendiri,” kata Sunoto menjelaskan.Sesaat setelah laga dinyatakan berakhir no contest, terlihat jelas raut kekecewaan dari Tial Thang. Awalnya, ia seperti tidak percaya telah melakukan serangan ilegal dan memprotes keputusan wasit. Namun, setelah beberapa saat, ia terekam meminta maaf pada Sunoto dan mengharapkan kesembuhan agar mereka bisa kembali berlaga ulang. (mth)

Wadas dan Wajah Otoritarian Rezim Jokowi

BY FNN Senin, 14 Februari 2022 17:35:10 0

Dua lembaga ini meminta pemerintah bertanggung jawab atas insiden pengerahan pasukan di Desa Wadas. Dua nama disebut secara khusus, yakni Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar telah banyak mengeluarkan pernyataan. Tetapi tidak dengan Jokowi.  Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI DESEMBER 2021 lalu, dalam acara pengarahan kepada kepala kesatuan wilayah yang diselenggarakan di Bali, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Mereka diminta mengawal investasi di masing-masing wilayahnya. Bagi yang tidak bisa, ancamannya tidak tanggung-tanggung. Jokowi bilang telah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperingatkan dan bahkan mengganti Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi di Tanah Air.  Dua bulan berlalu, Desa Wadas memanas. Media melaporkan, ratusan (dan bahkan ada yang menyebut ribuan) polisi beserta Satpol PP merangsek ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nama Wadas lalu menggema, ramai dibicarakan lantaran polisi menangkap puluhan warga demi kelancaran pembangunan Bendungan Bener (Tempo, 10 Februari 2022).  Boleh jadi, peristiwa kelam di Desa Wadas adalah buntut pernyataan presiden. Meski sulit memberi kesimpulan secara tegas, namun sulit menampik benang merah yang berpotensi mengaitkan korelasi dua peristiwa di atas.  Nilai investasi Bendungan Bener memang terbilang besar. Angkanya mencapai Rp 2,06 triliun yang bersumber dari APBN-APBD. Tujuannya baik. Bendungan Bener diharapkan dapat menyuplai air untuk ribuan hektar sawah, pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat, pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain.  Namun, tujuan baik itu tentu harus melalui cara-cara yang baik pula. Kita tahu, pembangunan bukan melulu soal investasi atau target manfaat semata. Pembangunan juga adalah tentang demokratisasi, penghargaan terhadap hak-hak rakyat. Banyak yang memperoleh manfaat, namun tak sedikit pula yang merasa dirugikan.  Pemerintah seharusnya bisa mendeteksi potensi konflik yang muncul akibat pembangunan infrastruktur. Dalam kasus Wadas, misalnya, rakyat bukannya tidak paham bernegara. Jauh hari, mereka yang kontra telah melayangkan keberatan. Namun gugatannya ditolak, baik di tingkat pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun kasasi di Mahkamah Agung. Putusan itu membuat pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD percaya diri, dan mengatakan program pemerintah sudah benar.  Dalam konteks demokrasi prosedural, pernyataan Mahfud mungkin ada benarnya. Namun, dalam perspektif demokrasi substansial, debatnya bisa berbeda. Demokrasi substansial melihat penegakan demokrasi pada substansinya, bukan sebatas prosedurnya. Sayangnya, pemerintah acapkali berkoar tentang demokrasi pada sisi proseduralnya.  Begitu banyak contoh yang bisa dikemukakan. UU Omnibus Law Cipta Kerja, misalnya, disebut telah memenuhi azas demokrasi. Pengajuan dari pemerintah, pembahasan di DPR, pelibatan partisipasi rakyat, dan seterusnya. Karena prosedural terpenuhi, kita seolah tak perlu memersoalkan suara rakyat yang tumpah ruah ke jalan, korban luka akibat gesekan aparat dan demonstran di lapangan, dan sebagainya.  Hasilnya cukup memalukan ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan UU tersebut bertentangan dengan konstitusi. Namun kita seperti tak pernah mengambil pelajaran. Buktinya, proses yang nyaris sama kembali terulang pada pengesahan UU IKN. Pun dalam kasus Wadas. Yang terjadi di Wadas menunjukkan wajah arogan dan otoritarianisme rezim Jokowi. Aparat bertindak represif, rakyat dicekam ketakutan. Mahfud MD menyatakan tidak ada pelanggaran, namun foto dan video yang mengindikasikan hal sebaliknya berseliweran di media sosial. Belum lagi tanggapan atau pendapat sejumlah tokoh. Masyarakat menilai fenomena ini tak lepas dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Tagar #JokowiSemakinOtoriter melambung dua hari di twitter, dan negara menjadi tersangka utama. Penilaian masyarakat ini mempertegas pendapat LP3S. Pada 2020 lalu, Direktur Center for Media and Democrasi LP3ES Wijayanto menyebut Indonesia telah memenuhi empat kriteria negara penganut otoritarianisme melalui sejumlah kebijakan. Pendapat ini merujuk pada empat ciri rezim politik otoriter yang disampaikan beberapa akademisi Universitas Harvard, yaitu komitmen lemah terhadap aturan main demokrasi, penyangkalan legitimasi lawan politik, toleransi terhadap kekerasan, dan pembatasan kebebasan sipil. Penanda yang paling mengkhawatirkan adalah kian meluas dan dominannya peran institusi keamanan. Beberapa lembaga negara bahkan dipimpin perwira polisi, baik yang masih aktif atau purnawirawan. Di saat yang sama ruang kebebasan sipil semakin mengkerut dan pengap, sementara fokus khalayak diombang-ambingkan dari satu masalah ke masalah lainnya.  Kini, isu wadas mulai mereda menyusul Langkah Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Luthfi menarik personelnya dari Desa Wadas. Namun, insiden di Wadas telah meninggalkan trauma dan kerenggangan antarwarga desa. Luka ini harus diobati terlebih dahulu, sembari melakukan dialog, seperti seruan Menkopolhukam. Langkah yang terlambat, namun tetap kita perlukan. Amnesty International Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyebut pengerahan pasukan ke Desa Wadas berlebihan dan melanggar HAM. Dua lembaga ini meminta pemerintah bertanggung jawab atas insiden pengerahan pasukan di Desa Wadas. Dua nama disebut secara khusus, yakni Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar telah banyak mengeluarkan pernyataan. Tetapi tidak dengan Jokowi.  Mungkin, ada baiknya Jokowi berdialog dengan rakyatnya. Bukan melulu melempar kaos ke hadapan mereka. (*)      

Aldila Sutjiadi Sabet gelar juara Mandiri Tennis Open 2022

BY FNN Ahad, 13 Februari 2022 16:55:02 0

Jakarta, FNN - Petenis tunggal putri Aldila Sutjiadi menyabet gelar juara Mandiri Tennis Open 2022 usai mengalahkan petenis Kalimantan Selatan Fadona Titalyana dalam babak final di Jakarta, Minggu.Duel antara unggulan teratas putri, Aldila, dengan petenis unggulan keempat, Fadona, berlangsung panas pada set pertama. Namun, wakil Jawa Timur itu mampu mengemas kemenangan dengan 7-5 6-0.\"Di set pertama, saya juga kesulitan, ya, skornya juga saya sempat tertinggal 2-4, tetapi saya bisa me-maintain performance saya,\" kata Aldila usai pertandingan.Tertinggal 2-4 dari Fadona, Aldila perlahan-lahan mulai menyamakan kedudukan hingga kemudian unggul 5-4. Saat krusial, Aldila sempat melemparkan protes ke wasit ketika pukulan Fadona yang keluar dinyatakan masuk.Begitu juga saat servisnya, yang menurutnya masuk, dinyatakan keluar. Aldila menatap wasit sambil tersenyum getir untuk merelakan gim posisi 5-5. Mengumpulkan semangatnya, petenis berusia 26 tahun itu kemudian mengamankan set pertama dengan 7-5.Pada jeda menjelang set kedua, sementara Aldila mengambil istirahat ke toilet untuk berganti pakaian, Fadona meminta perawatan medis. Dia mengerang kesakitan, saat petugas memegang badan bagian belakangnya.Fadona memulai set kedua dengan double fault, yang menjadi awal ia kehilangan kontrol atas laga pemungkas tersebut. Aldila akhirnya memastikan gelar juara saat menang 6-0 pada set kedua.\"Strategi khusus enggak ada. Strateginya mungkin bermain permainan saya, tetap agresif,\" ujar Aldila.\"Dan, saya tahu Fadona pemain yang sangat taktikal, dan juga dia juga mempunyai kontrol yang bagus. Memang dia sempat membalikkan beberapa serangan saya yang cukup bagus, untuk itu saya harus bisa lebih sabar lagi,\" tambahnya.Sementara itu, pada babak final ganda putri Mandiri Tennis Open 2022, pasangan petenis Jawa Timur Beatrice Gumulya/Jessy Rompies menang atas petenis kembar DKI Jakarta Fitriana Sabatina/Fitriani Sabatini dengan 6-1 6-3.Di sektor ganda putra, M Rifqi Fitriadi, yang telah memenangi tunggal putra, bersama M Gunawan Trismuwantara, meraih kemenangan atas Rafly Feby Putra Tri Prasetyo/Tegar Abdi Setyo Wibowo dengan 6-2 6-2. (mth)

Bakamla Gelar Operasi di Perbatasan Indonesia-Malaysia

BY FNN Ahad, 13 Februari 2022 16:40:25 0

Jakarta, FNN - Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia menggelar operasi keamanan dan keselamatan laut di Perairan Ambalat, perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Ahad.\"Operasi melibatkan unsur patroli lain secara bergantian, seperti KN Bintang Laut-401, KN Singa Laut-402, dan KN Belut Laut-406,\" kata Kabag Humas Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.Ia mengatakan operasi tersebut dilaksanakan atas dasar perintah Kepala Bakamla RI Laksdya TNI  Aan Kurnia dengan nama Operasi Gada Nusantara-III/22.Target Operasi Gada Nusantara-III/22, yaitu melaksanakan operasi keamanan dan keselamatan laut dan penegakan hukum sesuai prosedur serta memberikan bantuan SAR di Perairan Ambalat.Operasi Gada Nusantara-III/22 juga melaksanakan pendeteksian, pengenalan, dan pengintaian kapal-kapal yang dicurigai melaksanakan pelanggaran di laut, serta memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR).Komandan KN Ular Laut-405 Letkol Bakamla Umar Dani mengatakan melalui Operasi Gada Nusantara-III/22 dihapkan gangguan keamanan dan keselamatan Laut Ambalat, yakni perbatasan Indonesia Malaysia dapat diminimalisir.\"Baik gangguan berupa pelanggaran batas wilayah, pembajakan, dan perompakan di laut,\" ujar dia.Termasuk, masalah keselamatan pelayaran, penyelundupan, perusakan kabel dasar laut, pelanggaran peraturan perikanan (illegal fishing), pencemaran laut, perusakan terumbu karang, biota laut, dan pendatang tanpa izin. (mth)

Polres Parigi Moutong Amankan Puluhan Pengunjuk Rasa Tolak Tambang

BY FNN Ahad, 13 Februari 2022 16:35:29 0

Parigi Moutong, FNN - Polres Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) mengamankan kurang lebih 59 pengunjuk rasa saat terjadi ricuh pada Sabtu (12/2) malam menolak izin tambang PT Trio Kencana di kabupaten ini. \"Saat ini puluhan demonstran masih diproses di Polres Parigi Moutong,\" kata Kepala Bagian Operasi Polres Parigi Moutong AKP Junus Achpah, di Parigi, Minggu. Ia memaparkan, 59 pengunjuk rasa yang diamankan polisi beserta barang bukti, di antaranya serpihan batu, peluncur, bom molotov, dan sebagainya karena dinilai melakukan tindakan anarkis. Aksi unjuk rasa dilakukan masyarakat di Desa Katulistiwa, Kecamatan Tinombo Selatan meminta pemerintah daerah mencabut izin PT Trio Kencana yang memiliki lahan konsesi di Kecamatan Kasimbar, Toribulu dan Tinombo Selatan. Dalam proses pengamanan, polisi mengerahkan sebanyak 300 personel gabungan dari Polres Parigi Moutong dan Satuan Brimob Polda Sulteng. \"BKO Brimob Polda Sulteng membantu pengamanan sekitar 200 lebih personel,\" ujar Achpah. Aksi dimulai sejak Kamis (10/2) hingga malam. Pembubaran paksa demonstrasi tersebut karena dinilai tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) unjuk rasa, akibatnya arus lalu lintas sempat lumpuh selama 12 jam, sebab jalan tersebut jalur vital perlintasan. Polisi juga akan melakukan penegakan hukum, terkait penutupan jalan mengganggu arus lalu lintas serta perusakan fasilitas umum berupa rambu-rambu lalu lintas oleh pengunjuk rasa, sebagaimana tertuang dalam KUHP dengan ancaman 9 tahun kurungan. Akibat penutupan jalan, katanya pula, kemacetan tidak dapat dihindarkan. Tumpukan kendaraan di jalur Trans Sulawesi sepanjang 10 kilometer dari Tinombo dan Parigi. \"Kami telah mengimbau warga setempat tidak melakukan aksi serupa hingga memblokade jalan, sebab jalan merupakan fasilitas umum,\" ujar Achpah. Ia menambahkan, analisis sementara kepolisian bahwa aksi ini terkesan ditunggangi pihak lain. \"Pada pengamanan aksi unjuk rasa ini personel kami juga mengalami luka-luka,\" demikian Achpa.Kepala Bagian Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto yang dihubungi melalui sambungan telepon mengemukakan, saat ini Polri sedang melakukan investigasi atas tertembaknya salah seorang warga di lokasi unjuk rasa. \"Situasi di tempat kejadian perkara sudah kondusif, dan kami juga sudah melakukan penelusuran atas kejadian yang menimbulkan korban jiwa,\" kata Didik pula. (mth)  

Fatayat NU Dorong Penguatan Partisipasi Perempuan di KPU-Bawaslu

BY FNN Ahad, 13 Februari 2022 16:30:39 0

Jakarta, FNN - Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Anggia Ermarini mendorong penguatan partisipasi perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.“Fatayat NU punya stand point yang sama, bahwa tujuan keterwakilan 30 persen ini tentunya untuk mendorong dan memperkuat partisipasi perempuan dalam politik,” kata Anggia.Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Memastikan Keterpilihan Perempuan Minimal 30 Persen dalam Penyelenggara Pemilu” yang disiarkan di kanal YouTube Perludem, dipantau dari Jakarta, Minggu.Ia meyakini terpenuhinya keterwakilan perempuan minimal 30 persen dapat membawa Indonesia menuju pemilihan umum (pemilu) yang lebih ramah, inklusif, setara, dan tidak ada diskriminasi sebagaimana cita-cita demokrasi di negara ini.“Tidak untuk perempuan saja, tetapi untuk semuanya. Inklusifitas itu untuk semuanya,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini.Fatayat NU sangat berharap perempuan yang saat ini merupakan para calon penyelenggara pemilu dapat menunjukkan profesionalitas, integritas, komitmen yang tinggi, serta kemandirian yang tangguh untuk mengawal pemilu yang lebih demokratis lagi.Ketua Bidang Kemasyarakatan Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Khotimun Sutanti meminta agar materi diuji kelayakan dan kepatutan memuat isu-isu kesetaraan dan inklusifitas, termasuk berbagai isu yang terkait dengan kelompok rentan.“Harus memastikan bahwa nantinya penyelenggara pemilu itu mempunyai sensitivitas karena nanti yang dihadapi adalah masyarakat tidak hanya isu perempuan saja, tetapi juga isu kelompok rentan yang harus diakomodasi,” kata Khotimun.Ia meyakini keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu dapat turut mengawal isu-isu terkait kelompok rentan sehingga menyempurnakan inklusifitas di dalam demokrasi Indonesia. (mth)

Pelaku Usaha Sebut MotoGP Mandalika Angin Segar Pemulihan Wisata NTB

BY FNN Ahad, 13 Februari 2022 16:26:26 0

Lombok Tengah, FNN - Pelaku Wisata di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Heri Riyadi menyatakan pandemi COVID-19 telah merontokkan ekonomi, sehingga gelaran MotoGP Mandalika 2022 memberi angin segar bagi pulihnya kondisi pariwisata Lombok.\"Saat ini masih belum ramai pengunjung terutama hari non-weekend. Namun kita sudah penuh saat agenda MotoGP, sudah di-booking sejak Januari lalu,\" ujar Heri selaku Pengelola Dream Hotel di Kuta dalam keterangan tertulisnya di Praya, Minggu.Ia berharap penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika menjadi momentum kembali bergairahnya sektor pariwisata di Lombok yang tentu akan berimbas ke ramainya pengunjung hotel.Harapan ini bukan tanpa alasan, NTB dikenal punya daya pikat di sektor pariwisata. Belum lagi kekayaan budaya dan kuliner lokal.\"Harapan kami dengan adanya MotoGP Mandalika, semoga semuanya semakin maju. MotoGP bisa memberikan dampak positif termasuk bagi pelaku usaha perhotelan,\" katanyaPemilik restoran Gratitude Café Jouhaqim Omar MJ berani mengambil langkah membuka kembali usahanya karena gelaran MotoGP Mandalika 2022 di sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika. Sebelumnya, usaha kuliner yang dikelola ini tutup karena hantaman badai pandemi COVID-19.“2021 praktis hanya di bulan Februari dan Maret kami masih mendapatkan keuntungan. Setelah itu hingga Desember merugi,” katanya.Kondisi pandemi, dikatakan Jou, mengharuskannya menutup sementara usaha karena biaya operasional dalam sebulan bisa mencapai Rp50 juta. Karyawan yang kesemuanya warga lokal harus menerima penghasilan sekedarnya saja.\"Harapannya mulai bangkit ketika ajang World Superbike (WSBK) 2021 di bulan November 2021 digelar di sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika. Saya yakin gelaran internasional ini membawa nama NTB untuk kembali menjadi tujuan wisatawan dunia,\" katanya. (mth)

Dua Pria di Kendari Edarkan Sabu-sabu Terancam 20 Tahun Penjara

BY FNN Ahad, 13 Februari 2022 16:18:17 0

Kendari, FNN - Dua pria berinisial FW (28) dan J (43), warga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terancam 20 tahun penjara akibat diduga menjadi pengedar ratusan gram narkotika jenis sabu-sabu di daerahnya.Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Eka Faturrahman dikutip dari keterangan tertulisnya diterima di Kendari, Minggu, mengatakan kedua tersangka ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Kendari pada Rabu (9/2) di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kendari.\"Kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun serta paling lama 20 tahun,\" katanyaEka menyebut, dari penangkapan kedua tersangka, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 167,4 gram.\"Selain itu juga diamankan lima klip plastik bening kosong, tiga buah sendok sabu-sabu, satu buah timbangan digital, satu buah alat pres, satu buah bong, satu buah pireks, dan sebuah handphone,\" katanya lagi.Ia menjelaskan, penangkapan tersangka dilakukan Tim Lidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polresta Kendari Iptu Astaman Rifaldy Saputra melakukan kegiatan lidik atas informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika di Jalan Imam Bonjol.\"Kemudian tim melakukan Lidik, diketahui target bernama FW dan J merupakan seorang yang berperan sebagai jaringan pengedar/kurir,\" ujar dia.Polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka selanjutnya dilakukan penggeledahan, dimana ditemukan lima sachet narkotika seberat 167,40 gram di dalam kamar milik tersangka beserta barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotikaKepada polisi, tersangka mengaku memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yang akan diedarkan tersebut dari seseorang di Kota Kendari dimana saat ini target dalam lidik pengembangan Satresnarkoba Polres Kendari.\"Saat ini tersangka serta barang bukti berada di Mako Satres Narkoba Polres Kendari untuk dilakukan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut,\" kata Kombes Pol Muhammad Eka Faturrahman. (mth)

Tes Pramusim MotoGP Mandalika Berkah Pariwisata NTB

BY FNN Ahad, 13 Februari 2022 16:10:49 0

Lombok Tengah, FNN - Penyelenggaraan tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika yang diselenggarakan mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2022 dinilai sebagai keberkahan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempromosikan potensi pariwisata.\"Alhamdulillah, adanya event pre-season atau tes pramusim MotoGP ini NTB mendapat berkah. Kita mendapatkan promosi pariwisata secara gratis dari para riders. Mereka jalan-jalan di area bubble-nya dan mempromosikan keindahan Mandalika, Lombok,\" kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H Yusron Hadi di Mandalika, Lombok Tengah, Minggu.Ia menyatakan tes pramusim tersebut membawa berbagai dampak positif bagi NTB, tidak hanya untuk bidang pariwisata tetapi juga dalam hal pertumbuhan ekonomi.\"Event ini manfaatnya banyak sekali untuk NTB, termasuk dalam hal promosi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Apalagi ke depan pasti akan lebih banyak lagi gate-gate untuk promosinya. Jadi kita semua harus bersiap,\" ujarnya.Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Lendek Jayadi.  Ia mengatakan momen MotoGP adalah momen promosi wisata yang dahsyat.\"Momen MotoGP ini adalah momen promosi yang dahsyat, apalagi dengan adanya bantuan para riders yang tentu kita harus buat image daerah yang luar biasa,\" ujarnya.Untuk itu pihaknya mengajak seluruh stakeholders dan masyarakat untuk terus membangun destinasi pariwisata di NTB untuk memanjakan mata para wisatawan.\"Mari kita membangun destinasi pariwisata bersama untuk memanjakan mata wisatawan yang datang berkunjung ke NTB,\" katanya. (mth)

Pemerintah Kabupaten Sigi Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

BY FNN Ahad, 13 Februari 2022 16:06:26 0

Sigi, FNN - Pemerintah Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah kembali melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.\"Perbaikan data ini menjadi satu prioritas yang kami lakukan di awal tahun ini,\" kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi Ariyanto dalam acara bincang-bincang di Sigi, Minggu.Dia mengemukakan bahwa program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berbasis data warga miskin yang ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).Ia memberikan gambaran, jumlah warga miskin di Kabupaten Sigi menurut DTKS sebanyak 153.000 orang. Berdasarkan data itu, organisasi-organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun dan menjalankan program penanggulangan kemiskinan.\"Data tersebut disebarkan ke masing-masing OPD dan diintervensi lewat program di masing-masing OPD,\" kata Ariyanto.Ia menjelaskan bahwa data warga miskin dalam DTKS berasal dari data warga berpenghasilan rendah dari pemerintah desa/kelurahan yang disampaikan ke Dinas Sosial, yang selanjutnya akan melakukan verifikasi faktual pada data-data tersebut.\"Dinas kemudian turun lapangan untuk mengecek langsung data-data tersebut di masing-masing desa,\" katanya.Setelah melakukan verifikasi dan validasi data dari pemerintah desa/kelurahan, ia melanjutkan, Dinas Sosial akan menyampaikan data tersebut ke Kementerian Sosial melalui Bupati.\"Selanjutnya, data itu akan diverifikasi lagi oleh pihak Kemensos sebelum ditetapkan,\" katanya. (mth)

Kemendag Perketat Pengawasan Aset Kripto

BY FNN Ahad, 13 Februari 2022 16:00:02 0

Jakarta, FNN - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperketat pengawasan perdagangan aset kripto guna memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang berinvestasi mendapatkan informasi yang jelas dan legal terhadap setiap aset kripto yang diperdagangkan. Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan setiap produk aset kripto harus didaftarkan ke Bappebti, sehingga setiap jenis aset kripto yang tidak sesuai dengan peraturan Bappebti tidak dapat diperdagangkan di Indonesia. “Aset kripto baru yang akan diperdagangkan terlebih dahulu harus didaftarkan kepada Bappebti melalui calon pedagang fisik aset kripto yang sudah terdaftar untuk dilakukan penilaian berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Penetapan aset kripto dilakukan melalui metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian,” tegas Wisnu lewat keterangannya di Jakarta, Minggu. Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 yang menyebutkan syarat aset kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Saat ini, kata Wisnu, Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto sehingga pedagang aset kripto hanya dapat memperdagangkan jenis aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti. Untuk itu aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti, maka tidak dapat diperdagangkan di Indonesia. “Diharapkan masyarakat dapat berinvestasi pada koin atau jenis aset kripto yang telah ditetapkan pada Peraturan Bappebti tersebut,” ujar Wisnu. Terkait dengan aset kripto Indonesia buatan anak bangsa, pada prinsipnya Wisnu melihat sebagai hal positif. Sepanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, aset kripto buatan dalam negeri dapat diperdagangkan. Bappebti melihat masa depan aset kripto buatan Indonesia cukup cerah. Potensi dan inovasi yang dimiliki anak bangsa serta potensi pasar di Indonesia sangat besar dan terus bertumbuh. Dalam beberapa tahun ini, beberapa Aset Kripto buatan anak bangsa sudah dipasarkan di beberapa pasar global, dan ada yang sudah terdaftar dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2020. Wisnu mengimbau masyarakat memahami terlebih dahulu mekanisme dan risiko sebelum memutuskan berinvestasi aset kripto. “Masyarakat juga harus memastikan jenis aset kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh Bappebti dan dipastikan diperdagangkan pada calon pedagang fisik aset kripto yang telah memiliki tanda daftar dari Bappebti,” ujar Wisnu. (mth)

MAKI Duga Sekwan Kepri Lakukan Praktik KKN dalam Sejumlah Proyek

BY FNN Ahad, 13 Februari 2022 15:56:07 0

Tanjungpinang, FNN - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Martin Luther Maromon melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan sejumlah proyek di lembaga itu.Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang dihubungi dari Tanjungpinang, Minggu, menduga proyek dengan sistem penunjukan langsung semestinya mengikuti aturan, sehingga kompetitif, salah satunya dengan menyiapkan perusahaan pembanding.Semestinya, perusahaan milik kerabat Martin juga tidak boleh terlibat dalam proyek tersebut. Karena dalam berbagai kasus korupsi, menurut dia, biasanya nilai proyek lebih tinggi jika menggunakan perusahaan yang memiliki afiliasi dengan pengguna anggaran atau pejabat lainnya yang terlibat dalam proyek itu.Sebagai contoh, proyek pengadaan pakaian di DPRD Kepri yang dikerjakan oleh Navi Tailor. Seharusnya, seluruh pakaian itu selesai dikerjakan paling lama 25 Desember 2021.Jika pihak kontraktor tidak menyediakan pakaian tersebut tepat waktu, maka semestinya dikenakan denda 5 persen, dan masuk daftar hitam selama 5 tahun.\"Proyek belum selesai, tetapi sudah dicairkan dananya, kuat dugaan ada pemalsuan data. Salah satunya terkait berita acara penyerahan barang,\" katanya pula.Hal menarik lainnya dalam perkembangan kasus itu, yakni pernyataan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan pakaian tersebut Herman Muis yang dimarahi oleh pihak kontraktor lantaran tidak mengambil pakaian tersebut baru-baru ini.Seharusnya, pihak kontraktor yang menyerahkan barang itu ke DPRD Kepri, bukan diambil oleh PPTK-nya. Saat diserahkan itu dilengkapi dengan berita acara penyerahan barang.\"Ini ada yang aneh. PPTK yang seharusnya marah karena barang tidak diantar ke DPRD Kepri tepat waktu, malah dimarahi,\" katanya pula.Sebelumnya, Martin mengakui CV Navi Permata Cemerlang yang memiliki hubungan dengan Navi Tailor dan Navi Catering, milik kerabatnya. Pengadaan makan dan minum untuk kegiatan DPRD Kepri di Batam, diberikan kepada Navi Catering. Sementara pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan anggota DPRD Kepri, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas harian, dan pakaian dinas lapangan dikerjakan oleh Navi Tailor.\"Itu perusahaan kerabat saya, bukan perusahaan anak saya. Anak saya hanya bekerja di perusahaan itu,\" ujarnya lagi.Berdasarkan data, Martin melibatkan perusahaan kerabatnya itu untuk pengadaan pakaian dinas, dengan anggaran Rp541 juta. Anggaran kegiatan dicairkan pada akhir Desember 2021, namun pakaian tersebut belum selesai dikerjakan.Anggaran untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Kepri Rp19,8 juta, pakaian sipil lengkap Rp188,3 juta, pakaian dinas harian Rp65,9 juta, dan pakaian dinas lapangan Rp82,4 juta.Hasil penelusuran, Navi Tailor belum menyelesaikan pekerjaannya. Namun anggaran untuk kegiatan tersebut sudah cair sejak Desember 2021.Martin tidak dapat menjelaskan persoalan itu. Namun memastikan seluruh kegiatan itu telah dilaksanakan, bukan fiktif.Hasil penelusuran, perusahaan CV Navi Permata Cemerlang juga terlibat dalam sejumlah proyek di Biro Umum ketika Martin menjabat sebagai kepala di biro itu. Perusahaan memperoleh sejumlah kegiatan pengadaan pada tahun 2021, dengan enam kali pencairan. Selain itu, perusahaan ini juga memperoleh kegiatan pemeliharaan taman sebesar Rp724 juta. (mth)

Bermodalkan Rp500 Ribu Omzet Kerupuk Azizah Kini Capai Rp200 Juta

BY FNN Ahad, 13 Februari 2022 15:48:47 0

Padang, FNN - Pada pertengahan 2009 Yeni Fitria hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang setiap hari rutin mengurus kebutuhan suami dan menjadi ibu bagi empat anaknya.Selain sebagai rumah tangga, Yeni juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat menjadi Ketua RT di kawasan Sako, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.Sebagai seorang Ketua RT, Yeni cukup aktif mengumpulkan warga dan menggelar kegiatan arisan bagi ibu-ibu rumah tangga. Saat pertemuan arisan, Yeni pun mengemukakan ide untuk membuat usaha kue kering, karena kue kering masa kedaluwarsanya cukup lama.Ide itu sengaja dikemukakannya, karena menurutnya ibu rumah tangga tidak hanya bekerja mengurus suami dan anak-anaknya karena banyak hal positif yang bisa dilakukan.Membuat usaha kue kering, menurutnya, merupakan langkah yang tepat dilakukan seorang ibu rumah tangga, setidaknya hasil usaha kue kering bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarga.Saat itulah awal mula Yeni memulai merintis usaha kue kering. Sayangnya ketika itu, tidak ada satu pun ibu-ibu rumah tangga peserta arisan berminat untuk usaha kue kering.Meski begitu Yeni pun tetap memulai menjalankan ide yang dikemukakannya itu. Dengan modal Rp500 ribu, Yeni membeli bahan untuk kebutuhan membuat kue kering, yaitu kue bawang sayuran.“Awalnya saya tidak begitu telaten buat kue bawang sayur, tapi keberanian untuk memulai itu yang saya utamakan. Kalau gagal, ya diulangi sampai berhasil. Akhirnya, kue sayur tersebut berhasil dibuat dan saya pasarkan kepada warga sekitar dan beberapa teman saya,” ujar wanita berusia 47 tahun itu.Seiring berjalannya waktu, kini kue kering dengan merek usaha Kerupuk Azizah terus berkembang pesat. Bahkan saat ini ada 10 jenis kue kering yang diproduksinya. Di antaranya kue bawang original, kue bawang pedas, kue kedele, kue bawang tradisional, kemudian stik kentang, stik ubi ungu, stik keju, stik kentang keju, keripik pangsit rasa udang, kerupuk pisang original dan kerupuk pisang rasa coklat.Kini pasar Kerupuk Azizah tidak hanya di Kota Padang, tapi semua kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar), termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kerupuk Azizah juga dijual di beberapa kota di luar Sumbar, seperti Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Aceh dan Batam.Pemasarannya tidak hanya secara luring, tapi juga daring di berbagai platform jual beli daring seperti Shopee dan Tokopedia.Saat ini Yeni memiliki 30 orang karyawan yang mayoritas warga Kelurahan Batu Gadang. Bahkan saat ini suaminya yang sebelumnya berprofesi sebagai pembuat kompor juga ikut bantu usaha Kerupuk Azizah dengan omzet rata-rata Rp200 juta per bulan.\"Saya bersyukur usaha ini berkembang, dan saya juga senang bisa memberdayakan warga Batu Gadang sebagai karyawan saya,” ujarnya.Mitra Semen PadangKesuksesan yang diraih Kerupuk Azizah hingga mencapai omzet Rp200 juta per bulan, juga tidak lepas dari dukungan PT Semen Padang melalui program Mitra Binaan yang dikelola oleh CSR PT Semen Padang.Pada 2015 usaha istri dari Nasril itu (48) itu terus berkembang seiring banyaknya pesanan, sehingga berbagai kebutuhan terutama ketersediaan bahan baku harus dapat terpenuhi.Untuk memenuhinya, Yeni mengajukan permohonan pinjaman ke CSR PT Semen Padang melalui program Mitra Binaan. Gayung bersambut, Yeni pun diterima sebagai Mitra Binaan dan mendapatkan pinjaman dana bergulir sebesar Rp20 juta. Dari dana itu, Yeni membeli semua kebutuhan bahan baku dan juga peralatan membuat kue kering.Bukan saat itu saja ia mendapatkan pinjaman modal dari CSR PT Semen Padang.Suami Yeni, Nasril menceritakan pada saat masih menjalani usaha membuat kompor minyak tanah, juga pernah tiga kali mendapatkan pinjaman.\"Pinjaman pertama tahun 2008 dapat Rp10 juta, kedua di tahun 2010 dapat Rp25 juta, dan terakhir di tahun 2014 dapat pinjaman Rp40 juta. Semua pinjaman itu sudah lama dilunasi,\" katanya.Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan PT Semen Padang terhadap masyarakat sekitar lewat program CSR yang digulirkan.Investasi AkhiratDi balik kesuksesan usaha Kerupuk Azizah, ternyata ada hal inspiratif yang dilakukan Yeni. Dalam menjalankan usahanya, ia mengedepankan konsep investasi akhirat yang diterapkan kepada karyawannya.Setiap pagi sebelum kerja, semua karyawannya wajib untuk berzikir, membaca asmaul husna, dan doa bersama. Kemudian setiap Jumat pagi mulai pukul 07.00 WIB hingga Pukul 08.00 WIB, semua karyawan wajib membaca surat Al Kahfi secara tadarus dari dan pada Sabtu pagi senam bersama.Selain itu semua karyawan khususnya perempuan yang bekerja di dapur Kerupuk Azizah, juga wajib mengisi buku shalat. Bagi yang tidak mengerjakan salat tanpa alasan yang jelas, didenda sebesar Rp5 ribu untuk sekali meninggalkan salat.“Aturan ini saya berlakukan sejak saya mulai rekrut karyawan. Tujuannya, supaya kerja disini dunia tetap diraih, dan akhirat tetap utama. Dunia ini sementara, akhirat selamanya,” ucap Yeni.Selain membuat aturan berkonsep religius, investasi akhirat lainnya yang dilakukan Yeni adalah mendirikan rumah tahfiz yaitu Rumah Quran Azizah gratis untuk masyarakat Batu Gadang dan mendirikan SD IT Alam Azizah di Jalan Sako, Batu Gadang.Pendirian SD IT Alam itu dibuka secara resmi pada 13 Juli tahun 2020 oleh Harneli Bahar, istri Gubernur Sumbar Mahyeldi.Di tahun pertama, kata Yeni, jumlah murid yang diterima sebanyak ada 21 orang dan di tahun ajaran kedua jumlah murid yang diterima sebanyak 27 orang. Biaya masuk sekolah tergantung kemampuan orang tua murid.“Ada yang gratis SPP, karena tujuan sekolah ini didirikan untuk masyarakat kurang mampu,” kata Yeni.Setelah sukses mendirikan rumah tahfiz dan ST IT Alam Azizahpada Juli 2021, Yeni juga ekspansi ke usaha rumah makan dengan nama Rumah Makan PPKM yang didirikan pada Juli 2021.Menariknya, harga sebungkus nasi di rumah makan yang berada di Jalan Bukit Ngalau, Batu Gadang, itu hanya Rp5 ribu. Meski murah meriah, porsinya pun sangat mengenyangkan dengan lauk ayam, ikan dan telur.“Rumah Makan PPKM ini buka setiap hari Senin-Sabtu, dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Rumah makan ini saya beri nama PPKM, karena arti PPKM itu bukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, tapi Pondok Paruik Kanyang Moibu,” katanya.Rumah Makan PPKM ini sengaja dibuka, tambah Yeni, bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu di Kelurahan Batu Gadang.“Kalau untung jualan nasi Rp5 ribu sebungkus, ya tidak lah. Tiap hari selalu disubsidi dari hasil pendapatan Kerupuk Azizah. Karena ikhtiar saya mendirikan rumah makan ini sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Ta\'ala yang telah memberikan limpah rezeki,\" katanya. (mth)

IESPA Menginduk ke PBESI untuk Optimalkan Potensi Esport Indonesia

BY FNN Sab, 12 Februari 2022 22:39:13 0

Jakarta, FNN - Asosiasi Olahraga Elektronik Indonesia atau Indonesian Esports Association (IESPA) secara resmi menginduk ke Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) untuk mengoptimalkan potensi esport di Indonesia.Pengindukan IESPA kepada PBESI, sebagai satu-satunya lembaga yang menaungi esports sebagai cabang olahraga prestasi dan berada langsung di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), juga menunjukkan adanya keselarasan dan keharmonisan visi dan misi dari masing-masing lembaga.\"PBESI menyambut baik komitmen pengindukan IESPA ke PBESI. Hal ini tentunya merupakan kabar baik yang akan menghasilkan sinergi untuk mendorong perkembangan ekosistem esports di Indonesia,\" kata Ketua Harian PB Esports Indonesia, Bambang Sunarwibowo, dalam keterangan tertulis, Sabtu.Acara serah terima tersebut diadakan di Gandaria 8 Office Tower lt. 26 dan dihadiri oleh Ketua Harian PBESI Bambang Sunarwibowo, Sekretaris Jenderal PBESI Frengky Ong, Ketua Bidang Umum PBESI Chandra Sukotjo, Ketua Umum IESPA Ibnu Riza, Ketua Dewan Pembina IESPA Diaz Hendropriyono dan Sekretaris Jenderal IESPA Diana Sutrisno.Didirikan pada 2020, PBESI berhasil menggelar kompetisi dan ekshibisi esport dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua pada Oktober lalu. PBESI juga berhasil memperluas kepengurusan ke seluruh wilayah Indonesia, serta merampungkan regulasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan esport di Tanah Air.Sebelumnya, esport merupakan bagian dari olahraga rekreasi dan masyarakat dan kini esport diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai olahraga prestasi. Hal tersebut menjadikan esport semakin inklusif dan tidak hanya untuk kalangan tertentu.Baik IESP maupun PBESI berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan ekosistem esport nasional secara keseluruhan, baik dari segi rekreasi, kompetisi, maupun prestasi.\"Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara kedua lembaga ini dapat merealisasikan potensi olahraga esports di setiap wilayah Indonesia dengan lebih merata,\" ujar Bambang. (mth)

Gunung Tangkuban Parahu Terpantau Muntahkan Asap Solfatara

BY FNN Sab, 12 Februari 2022 21:05:16 0

Bandung, FNN - Gunung Tangkuban Parahu, Jawa Barat, terpantau memuntahkan asap solfatara berdasarkan pantauan kamera pengawas dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Sabtu.Kepala PVMBG Andiani mengatakan asap yang terpantau itu berwarna putih dan disertai dengan gemuruh. Menurutnya asap itu merupakan gas yang berbahaya bagi makhluk hidup.\"Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu mengeluarkan asap putih sedang disertai suara blazer di kawah Ecoma. Sekitar 100 meter dari dasar kawah,\" kata Andiani di Bandung, Jawa Barat.Adapun asap itu terpantau termuntahkan sejak siang hari hingga menjelang malam hari. Asap seperti tersebut diketahui memang tidak muncul setiap saat.Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mendekati bibir kawah untuk menghindari asap yang berbahaya tersebut.\"Kita sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar masyarakat tidak mendekat ke kawah,\" kata dia.Sejauh ini, ia memastikan aktivitas vulkanik di Gunung Tangkuban Parahu itu masih berstatus normal. Tim dari PVMBG yang berada di gunung tersebut juga menurutnya terus memantau status dan perkembangan.\"Aktivitas Gunung Tangkuban Parahu masih normal atau masih berstatus Level I,\" kata dia.Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPB) Jawa Barat menyatakan telah melakukan mitigasi sementara dengan mengevakuasi para wisatawan untuk turun dan menjauh dari kawah. (mth)

Menko: Sentra Ikan Teri Asin Pulau Pasaran Perlu Dikelola Lebih Baik

BY FNN Sab, 12 Februari 2022 20:17:57 0

Bandarlampung, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sentra ikan teri asin di Pulau Pasaran perlu dikelola lebih baik lagi.\"Tadi, kita sudah melihat proses pengolahan ikan teri asin secara tradisional di Pulau Pasaran yang merupakan sentra ikan teri asin,\" ujar Airlangga di Bandarlampung, Sabtu.Menurutnya, dengan tingginya produksi ikan teri asin di Pulau Pasaran, dirinya berharap proses pengelolaannya dapat terus ditingkatkan.\"Produksi di sini tinggi sekali, saya berharap ini memberi nilai tambah yang tinggi juga dengan proses pengelolaan yang ditingkatkan dan diperkuat,\" katanya.Dia mengatakan, peningkatan pengelolaan selain dapat meningkatkan produksi, juga akan membantu menyejahterakan buruh ikan teri asin.\"Seperti yang kita lihat di sini banyak pekerja yang memilah ikan teri adalah ibu-ibu dengan usia yang sudah tidak muda, jadi dengan adanya perkembangan di sentra ikan teri asin juga bisa memberikan nilai tambah dan menyejahterakan mereka,\" ucapnya.Tanggapan positif atas adanya rencana pengembangan sentra ikan teri asin tersebut dikatakan oleh salah seorang wanita pemilah ikan teri asin, Zubaidah.\"Kalau mau diperbaiki jalannya dan fasilitas lainnya tentu senang karena memang kita mencari nafkah dari pengolahan ikan teri asin ini,\" ujarnya.Ia mengatakan, dengan semakin majunya proses pengelolaan ikan asin dan meningkatnya produksi, maka pekerja akan semakin sejahtera.\"Saat ini kan musim-musiman, kalau ikan teri sedang kosong ya kita tidak kerja. Kalau nanti ada alat untuk mendinginkan mungkin kita bisa bekerja lebih teratur dan tidak musiman,\" katanya lagi.Pulau Pasaran sejak 1960-an telah menjadi sentra ikan teri asin dengan nilai produksi ikan teri asin per tahun sekitar Rp100 miliar. (mth)

Interfaith dan Islamophobia - (terakhir)

BY FNN Sab, 12 Februari 2022 16:23:51 0

Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation TIDAK dapat disangkal bahwa kegiatan interfaith dapat berujung ganda. Berujung madu atau berujung racun. Kegiatan ini, sebagaimana media sosial misalnya, bisa membawa manfaat besar. Atau sebaliknya mendatangkan mudhorat yang tidak disangka-sangka.  Itulah barangkali yang menjadi pertimbangan Rasulullah SAW ketika beliau melarang sahabat-sahabatnya membaca Kitab Suci orang lain di awal kerisalahan. Pastinya ada pertimbangan mudhorat saat itu.  Belakangan beliau justeru beliau menugasi sebagian sahabat, salah satunya Abdullah bin Salam, untuk mendalami Kitab Taurat itu. Kebetulan memang latar beliau  pernah beragama Yahudi.  Pelarangan dan/atau di sisi lain penugasan (perintah) ini menunjukkan adanya realita mudhorat dan manfaat dalam mempelajari Kitab suci orang lain. Maka secara langsung atau tidak juga demikian dalam berinteraksi dengan penganut agama lain. Tentu kedua sisi ini harus masuk dalam konsideran kita semua.  Secara umum sebenarnya saya sering sampaikan bahwa kita yang berada di jalan Dakwah ini menghadapi dua kemungkinan. Menghadapi kemungkinan tantangan dan sebaliknya menghadapi kemungkinan godaan. Keduanya dapat menjadi lobang kejatuhan bagi da’i di jalannya.  Pada bagian lalu saya telah sampaikan beberapa manfaat dari kegiatan interfaith. Dari Interfaith sebagai jalan realisasi rahmah Islam. Hingga kepada pembuktian terbalik dari berbagai tuduhan buruk terhadap Islam.  Adapun mudhoratnya tentu akan lebih banyak ditentukan oleh bagaimana cara pandang pelaku interfaith. Dengan interfaith seseorang boleh saja terperangkap dalam pemahaman “unifikasi” atau penyatuan agama-agama. Dengan kata lain interfaith mengantarnya kepada pemahaman jika semua agama itu sama. Sesungguhnya kekhawatiran sebagian orang dan hal itu memang valid. Sebab memang ada pelaku Interfaith yang kemudian hanyut atau terwarnai pemikiran unifikasi agama-agama itu. Padahal tanpa disadari cara pandang seperti itu dengan sendirinya meremehkan makna keragaman (diversity) yang dijunjung tinggi. Kegiatan interfaith yang kami lakukan di Amerika dan berbagai belahan dunia lainnya tetap dengan konsideran tentang dua kemungkinan itu. Menimbang dengan jeli antara kemungkinan manfaat dan mudhorat yang ditimbulkan. Di tulisan ini saya akan memberikan contoh Interfaith yang kami lakukan bersama Komunitas Yahudi Amerika. Pemilihan contoh ini karena relasi Islam dan Yahudi barangkali adalah relasi yang paling aneh dan unik. Tentu karena banyak pertimbangan, salah satunya karena konflik Timur Tengah yang klasik itu.  Namun ada satu hal yang kami sadari di Amerika adalah bahwa suara Umat Islam, walaupun dengan jumlahnya yang cukup signifikan, masih belum didengarkan. Hal itu karena Umat masih kalah dalam membangun  persepsi. Media sebagai alat membangun imej ada dalam genggaman orang lain.  Dan karenanya untuk menyuarakan kepentingan Umat, khususnya upaya melawan Islamophobia diperlukan tangan-tangan lain yang kuat. Dan realitanya masyarakat Yahudi di Amerika memilki tangan-tangan kuat itu. Inilah salah satunya yang kemudian menjadi alasan Kenapa Interfaith dengan Komunitas Yahudi ini menjadi intens sejak peristiwa 9/11 pada 2001 lalu.  Dalam perjalanan yang cukup panjang itu kami banyak mengakui betapa banyak kesalah pahaman yang terjadi di antara kedua Komunitas ini. Padahal dari sekian banyak agama-agama dunia, Islam dan Yudaisme adalah agama yang paling identikal (most identical faiths).  Dari sekian banyak kesalah pahaman, satu hal pasti yang perlu dikoreksi adalah tendensi jeneralisasi antara satu dengan yang lain. Dan pastinya tendensi ini tidaklah adil pada komunitas masing-masing. Mereka melihat prilaku segelintir Umat sebagai wajah Umat secara keseluruhan. Demikian pula Umat ini selalu melihat bahwa prilaku pemerintan atau Yahudi Israel mewakili semua orang Yahudi dunia. Pandangan jeneralisir seperti ini telah meracuni relasi antara dua Komunitas ini. Kecurigaan bahkan permusuhan yang ada di kepala masing-masing cukup dalam. Apalagi dengan teori konspirasi yang mengatakan bahwa Islam hadir untuk menghancurkan Yahudi. Dan Yahudi adalah sumber segala kejahatan dunia. Ternyata persepsi itu ternyata tidak semuanya benar. Secara umum kami harus akui bahwa sejak terjalin komunikasi intens dengan komunitas Yahudi, mereka kerap berdiri tegap  membela hak-hak Muslim di negara ini. Berbagai serangan baik secara fisik atau non fisik (media misalnya) ada saja dari kalangan Komunitas Yahudi yang berani bersuara menentang serangan itu dan membela Komunitas Muslim.  Contoh terdekat adalah ketika Komunitas Muslim Amerika dilabeli Komunitas radikal dengan sebuah dengar pendapat (hearing) di Kongress. Tema yang diusung pada dengar pendapat ini adalah “Radicalization of Muslim community in US” yang dikomandoi oleh Peter King, seorang Kongress dari Long Island New York.  Di momen yang begitu buruk itu, di saat Umat di jeneralisasi sebagai Komunitas radikal, beberapa Rabi Yahudi menawarkan bantuan untuk merespon (menolak) kepada acara dengar pendapat itu. Namun mereka tetap tidak ingin tampil secara terbuka. Maka mereka menginginkan agar respon itu dikomandoi oleh saya sebagai Imam. Kami pun mengadakan rally atau demo besar di jantung kota New York, Times Square. Sekitar tujuh ribuan orang, mayoritasnya non Muslim hadir dengan slogan: \"Today I am a Muslim too\". Dan saya harus tampil sebagai koordinator yang dihadiri oleh banyak pejabat kota, tokoh agama, hingga beberapa orang Hollywood. Peristiwa kembali terulang dan tak akan terlupakan ketika Donald Trump mengeluarkan aturan “Muslim Ban” atau pelarangan orang Islam masuk Amerika pada 2018, yang dimulai dari 6 negara mayoritas Muslim. Kembali para Rabi di kota New York mendorong kami untuk memimpin rally dengan tema yang sama “Today I am a Muslim too”. Kali ini bahkan menurut perkiraan puluhan ribu non Muslim memadati salah satu sudut Time Square itu. Dalam perjalanannya, interaksi yang terjadi antara Komunitas Muslim dan Yahudi semakin meyakinkan bahwa pada semua Komunitas ada unsur-unsur baik dan buruk. Persis pada Komunitas Muslim juga. Ada Muslim yang taat dan damai. Tapi ada juga Muslim yang kerjanya mengedepankan pandangan negatif dan kebencian.  Secara khusus saya ingin menyebut seorang Rabi Yahudi bernama Marc Schneier, yang saat ini menjadi teman, bahkan menulis buku bersama dengan judul “Sons of Abraham”. Buku kami telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Anak-Anak Ibrahim”. Dan saat ini dalam proses diterjemahkan ke dalam lima bahasa dunia lainnya. Rabi Schneier adalah putra dari seorang rabi keturunan Austria. Dalam kehidupannya sejak lahir di Amerika belum pernah bertemu dengan seorang Muslim pun. Tapi setiap harinya membaca berbagai informasi atau misinformasi mengenai Islam dan Muslim. Maka dia pun tumbuh dan menumbuhkan kebencian kepada Islam dan pengikutnya.  Puncak dari kebencian itu terjadi ketika Amerika mengalami musibah dengan serangan teroris 9/11 lalu. Saat itu Rabi Schneier adalah salah seorang dari 50 Rabi Yahudi yang paling berpengaruh di Amerika. Kebencian itu diekspresikan dalam berbagai pernyataan dan wawancaranya.  Akan tetapi di penghujung tahun 2004 itu Allah rupanya ingin melakukan perubahan itu. Saya dipertemukan dengan Rabi schneier dalam sebuah wawancara di TV CBS tentang Paus Yohannes (Pope John II) dari perspektif non Kristen. Ketika ketemu pertama kali sang Rabi ini bahkan tidak mau salaman dan melihat muka saya. Sekitar 6 bulan kemudian kantor Rabi Schneier menelpon dan menyampaikan jika Rabi itu ingin ketemu. Di pertemuan itulah Marc Shcneier berterus terang bahwa dia tidak mau salaman di studio karena ketika itu dia memang tidak suka Islam dan pemeluknya. Tapi setelah beberapa kali melihat saya di media (khususnya di TV) dia justeru ingin kenalan lebih jauh.  Singkat cerita kami pun hanyut dalam Dialog hari itu. Ragam pertanyaan kita lemparkan. Dan akhirnya kita sepakat untuk melanjutkan Dialog itu pada level yang lebih luas. Satu di antaranya kami berdua menginisiasi pertemuan Imam dan Rabi se Amerika Utara. Acara itu kita namai “The Summit of Imams and Rabbis in North America” pada 2006.  Mungkin tidak berlebihan jika saya katakan bahwa Dialog Muslim-Yahudi yang saya dan Rabi Shcneier inisiasi di kota New York itu menjadi cikal bakal tumbuhnya berbagai dialog dan kerjasama antara dua Komunitas ini di mana-mana.  Singkatnya Rabi Shcneier saat ini tidak saja berdialog dengan komunitas Muslim. Tapi sudah menjadikan prioritas kerjanya membela komunitas Muslim di saat Umat ini mendapat serangan. Maka motto Dialog kami adalah “fighting for one another”.  Misalnya dalam menghadapi Islamophobia dan Anti semitisme kami melihatnya sebagai “the two sides of the same coin”.  Walaupun demikian, kedekatan interaksi pada tataran komunitas di Amerika ini tidak mengurangi komitmen untuk membela hak dan keadilan dalam pandangan kami, khususnya dalam konteks konflik Timur Tengah. Sehingga satu lagi motto kami: “we can agree to disagree without being disagreeable” (kita sepakat untuk berbeda pendapat tanpa harus saling membenci). Penutup Dari semua semua apa yang telah disampaikan jelas bahwa baik secara agama, sejarah, maupun berdasarkan realita sosial, Interfaith adalah sesuatu yang tidak saja penting. Tapi saat ini sudah menjadi kebutuhan dalam upaya mengurangi kesalah pahaman dan kebencian kepada mereka yang dianggap berbeda.  Bahkan Interfaith sebenarnya dapat menjadi jalan dalam upaya kita membangun dunia yang lebih aman, damai dan berkeadilan. Betapa banyak konflik dunia saat ini yang memakai agama atau sentimen agama sebagai gandengan atau justifikasi. Dan oleh karenanya agama harus dibalik dan dimaksimalkan untuk menyelesaikan konflik serta  mewujudkan perdamaian dan kerjasama manusia. Hanya mereka yang tidak paham atau gagal paham yang melihatnya justeru tidak penting. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah ketika penolakan itu didasari oleh perasaan paling beragama. Tanpa disadari terjadi keangkuhan beragama yang sangat berbahaya. Dan sekali lagi, biasanya penilaian seperti itu terjadi ketika pandangan keagamaan seseorang dibatasi oleh dinding-dinding ritual yang sempit. Wallahu a\'lam.  Akhirnya, terima kasih sudah membaca tulisan panjang tentang Interfaith ini. Saya akhiri sampai di sini dan salam akhir pekan. Semoga Allah ridhoi kita semua. Amin! New York, 10 Februari 2022. (*)      

BI Dukung Upaya Pengembangan Ekonomi Hijau di Banyumas

BY FNN Sab, 12 Februari 2022 15:55:29 0

Banyumas, FNN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto mendukung upaya pengembangan ekonomi hijau (green economy) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.\"Potensi (ekonomi hijau) di setiap daerah pasti besar,\" kata Kepala KPw BI Purwokerto Rony Hartawan seusai menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 dan Hari Ulang Tahun Ke-76 Persatuan Wartawan Indonesia Tingkat Kabupaten Banyumas di Baturraden Adventure Forest, Banyumas, SabtuIa mengatakan Bank Indonesia akan sangat concern dengan peningkatan kapabilitas karena pengalaman. \"Ini bukan isu bantuan dalam konteks finansial, tapi bagaimana meningkatkan paradigmanya dulu, mindset dari masyarakatnya,\" katanya.Dalam hal ini, dia mencontohkan jika masyarakatnya sudah mau mengonsumsi pangan organik secara otomatis akan banyak produsen yang mengembangkan pertanian organik.Menurut dia, pola pikir masyarakat yang ingin sehat dengan mengonsumsi pangan organik itu yang akan ditumbuhkan oleh BI.\"Jadi, rencananya seperti itu, paralel, bagaimana juga mengembangkan pertanian digital misalkan, digital farming. Sehingga nanti bagaimana perkembangan pertanian itu bisa tidak hanya untuk kebutuhan lokal, bisa juga untuk ekspor,\" katanya.Ia mengatakan secara kebetulan saat sekarang sedang Presidensi G20 Indonesia 2022, sehingga banyak kesempatan untuk mengembangkan ekonomi hijau dan itu sudah menjadi keniscayaan.\"Kita harus kembangkan ke situ. Kalau enggak, nanti kita ketinggalan, enggak punya pasar untuk memasarkan produk-produk itu (ekonomi hijau, red.) karena pasar global mintanya barang-barang produksi yang dari green economy,\" katanya.Bahkan, kata dia, wisata yang berkaitan dengan hutan atau alam juga merupakan bagian dari ekonomi hijau.Sementara itu saat memberi sambutan dalam acara puncak peringatan HPN 2022 dan HUT Ke-76 PWI Tingkat Kabupaten Banyumas, Rony mengatakan saat sekarang perubahan iklim sudah menjadi keniscayaan.Selain itu, kata dia, masalah ekonomi hijau yang berkaitan dengan perubahan iklim sebenarnya sudah dibicarakan sejak dahulu.\"Cuma yang namanya manusia, kadang-kadang baru mau bergerak kalau ada kasus. Kita pindah ke transformasi digital gara-gara pandemi. Apakah kita mau bergerak setelah terjadi pemanasan global, terjadi kelangkaan sumber daya, baru mau bergerak,\" katanya.Oleh karena itu, kata dia, Bank Indonesia bersama pemerintah lebih serius memikirkan ekonomi hijau.Terkait dengan hal itu, dia mengatakan dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 dibicarakan tentang bagaimana ekonomi hijau berjalan.\"Ekonomi hijau enggak sembarangan karena nanti negara-negara itu yang menjadi tempat kita ekspor tidak mau lagi terima kalau produknya dari hasil bahan bakar fosil, maunya dari bahan bakar yang green, sehingga otomatis ini terkait dengan perekonomian,\" katanya.Rony mengatakan jika ekonomi hijau sudah dilaksanakan sampai tahun 2030 diprediksi bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja hingga 27,9 persen, kemudian penekanan karbondioksida bisa sampai 72 persen, dan ekspor hasil-hasil hutan bisa naik di atas 30 persen.\"Jadi, ekonomi hijau ini bicara konkret, bicara tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana perekonomian tumbuh,\" katanya menegaskan.Puncak peringatan HPN 2022 dan HUT Ke-76 PWI Tingkat Kabupaten Banyumas yang didukung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah itu diisi dengan penanaman tumbuhan kantong semar (Nephentes adrianii) endemik Gunung Slamet serta diskusi konservasi yang mengusung tema \"Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau Banyumas yang Kuat, Berkelanjutan, Seimbang, dan Inklusif\". (mth) 

Wawali Minta OPD Pemkot Surabaya Ikut Promosikan Produk UKM

BY FNN Sab, 12 Februari 2022 15:51:35 0

Surabaya, FNN - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Surabaya, Jawa Timur,  ikut mempromosikan produk usaha kecil menengah (UKM) di Kota Pahlawan.\"Saya meminta OPD mampu meningkatkan serapan produk UKM dan gencar melakukan promosi sehingga bisa mempercepat upaya pemulihan ekonomi,\" kata Wakil Wali Kota (Wawali) Armuji di Surabaya, Sabtu.Pemkot Surabaya sendiri memiliki 12 sentra UKM yang meliputi Sentra UKM Tunjungan City, Sentra UKM Merr, Sentra UKM Lapangan Parkir Wisata Religi Ampel, Sentra UKM RS BDH, Sentra UKM Terminal Joyoboyo.Selain itu, Sentra UKM KBS Surabaya, Sentra UKM Mangrove Information Center (MIC), Sentra UKM Sentra Ikan Bulak, Sentra UKM UPTSA Surabaya Timur, Sentra UKM Lapangan Parkir Arif Rahman hakim dan Sentra UKM Terminal Purabaya.Armuji mencontohkan, produk UKM di Surabaya juga tidak kalah jika dibandingkan brand-brand nasional seperti Sambel Bu Rudy, Diah Cookies, Sambal UKM Dede Satoe yang sudah menembus pasar di Amerika Serikat dan New Zealand.\"Dengan kemajuan teknologi informasi metode pembayaran juga mudah bisa pakai QRIS, tanpa harus bersentuhan dan cepat,\" ujar Armuji.Ia juga menunjukkan komitmen nyata dalam mempromosikan setiap produk UKM dalam kegiatan - kegiatannya termasuk dalam podcast yang disiarkan di YouTube pribadinya di mana telah mencapai 13 Ribu subscriber dan ratusan ribu penonton.\"Ayok sing temen rek, awak dewe kudu berpihak nang UKM dan wong cilik (Ayo yang serius, saya berpihak ke UMKM dan orang kecil,\" kata Armuji dengan Logat Suroboyoan.Selain itu, Armuji mengatakan, Pemkot Surabaya sudah siap mengarungi tahun 2022 dengan berbagai gebrakan dan inovasinya.Dengan kekuatan APBD sebesar Rp10.405.185.797.113 atau Rp10,4 triliun, kata dia, pemkot telah menyusun berbagai program prioritas. Fokusnya pada pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. (mth)

Pemkab Belitung Timur Gelar Pasar Tani untuk Bantu Masyarakat

BY FNN Sab, 12 Februari 2022 15:47:57 0

Belitupng Timur, FNN - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar pasar tani pada beberapa titik untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.\"Pasar tani ini sangat membantu masyarakat dalam menghemat pengeluaran rutin rumah tangga, karena harga bahan kebutuhan pokok termasuk juga produk pertanian lokal itu harganya lebih murah,\" kata Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur Agustiawan di Manggar, Babel, Sabtu.Pihaknya akan menggelar pasar tani secara rutin sebanyak dua kali dalam satu bulan dan digelar pada beberapa titik yang berbeda.\"Kita mencoba menjalin kerja sama dengan Bulog dan beberapa distributor untuk penyediaan sejumlah produk yang digelar di pasar tani,\" katanya.Menurut dia, pasar tani ini juga bagian dari solusi dalam membantu perekonomian warga yang terdampak COVID-19.\"Selisih harga sangat jauh dibanding pasar biasa yaitu mencapai Rp10.000 setiap item barang kebutuhan pokok,\" katanya.Ia juga mengatakan, pasar tani juga mampu menekan inflasi di daerah itu karena kondisi harga dan tingginya perminta dapat memicu inflasi.\"Untuk tahap awal ini pasar tani menjual beragam produk kebutuhan pokok, namun ke depan kita fokus penjualan produk pertanian sehingga petani terbantu terutama dalam memasarkan produk mereka,\" katanya. (mth)

Penumpang Bandara Samrat Manado Naik 44 Persen pada Januari 2022

BY FNN Sab, 12 Februari 2022 15:44:21 0

Manado, FNN - Jumlah penumpang di Bandara Sam Ratulangi (Samrat) Manado, Sulawesi Utara (Sulut), mengalami kenaikan sebesar 44 persen pada Januari 2022 dibandingkan Januari 2021.\"Jumlah penumpang yang melalui Bandara Sam Ratulangi Manado pada Januari 2022 mencapai 107.906 penumpang atau naik 44 persen dibandingkan tahun lalu,\" kata GM Bandara Samrat Minggus Gandeguai di Manado, Sabtu.Dia mengatakan pada akhir 2021, tren pergerakan penumpang mengalami peningkatan, yang tercatat pada Desember 2021 sebanyak 111.221 penumpang tiba dan berangkat melalui Bandara Sam Ratulangi Manado atau naik 12 persen dibandingkan Desember 2020.Meskipun secara total pergerakan penumpang pada 2021 masih turun satu persen dibandingkan 2020.\"Pergerakan penumpang selama Januari 2022 merupakan penumpang arus balik periode Natal dan Tahun Baru kemarin. Hal ini terlihat melalui pergerakan didominasi oleh penumpang domestik yang berangkat yakni mencapai 57.684 penumpang,\" ungkap Minggus.Sementara itu, katanya, tercatat untuk pergerakan pesawat tidak mengalami peningkatan yakni sama dengan tahun lalu sebanyak 1.172 dengan pergerakan pesawat domestik mencapai 1.136.Pada pergerakan kargo selama Januari 2022 terjadi penurunan sebesar 8 persen atau total 1.278 ton.\"Selama Januari 2022 pergerakan kargo masih menurun, namun kami optimis dengan beroperasinya penerbangan direct call kargo rute Manado-Narita, pergerakan kargo dapat berangsur kembali naik,” ujar Minggus.Saat ini program direct call kargo rute Manado-Narita, Jepang, dilayani maskapai Garuda Indonesia, yang beroperasi sekali seminggu setiap Rabu.Sedangkan, untuk penerbangan internasional penumpang, masih beroperasi maskapai Scoot Tigerair dengan jadwal regular rute PP Singapore (SIN)-Manado (MDC) pada Rabu dan Jumat. (mth)

Semen Indonesia Dukung Pemerintah Wujudkan "Net Zero Carbon Emission"

BY FNN Sab, 12 Februari 2022 15:22:11 0

Jakarta, FNN - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung pemerintah mewujudkan komitmen Indonesia mencapai target net zero carbon emission pada 2060, salah satunya melalui penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). \"SIG sejak tahun 2021 telah melakukan beberapa program kerja utama yang merupakan bagian dari SIG Sustainability Initiatives untuk mendukung penurunan emisi karbon, di antaranya penurunan clinker factor, peningkatan pemakaian alternative fuel dan efisiensi energi (listrik dan thermal),\" kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Menurutnya, upaya lain yang dilakukan SIG dalam mendukung penurunan emisi karbon adalah implementasi renewable energy berupa panel surya.Komitmen SIG dalam mewujudkan Program Netral Karbon 2060 tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (BKI), antara Direktur Utama SIG Donny Arsal dan Direktur Utama BKI Rudiyanto yang disaksikan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury. Selain SIG, penandatanganan MoU juga dilakukan BKI dengan sejumlah BUMN di antaranya PT Pertamina, PT PLN, Perum Perhutani, PT Pupuk Indonesia, MIND ID, PTPN, dan PT EMI. \"SIG telah menyelesaikan pilot project solar panel 10 kW yang terpasang di beberapa plant yaitu Ghopo-Tuban, Semen Padang dan Semen Tonasa dan telah beroperasi dengan baik menghasilkan energi listrik yang dimanfaatkan pada peralatan pabrik,\" kata Vita. Perseroan melakukan pengendalian emisi yang dihasilkan pada proses produksi melalui pemanfaatan teknologi sistem electrostatic precipirator, conditioning tower, dan bag filter di pabrik untuk mengelola emisi debu. SIG juga memanfaatkan panas gas buang dari proses pembakaran sebagai pembangkit listrik dengan teknologi waste heat recovery power generation (WHRPG) di Pabrik Tuban dan Indarung. \"SIG memanfaatkan sampah kota yang sebelumnya telah diolah menjadi refused derived fuel (RDF) sebagai energi alternatif pengganti batu bara di Pabrik Narogong dan Cilacap yang merupakan solusi untuk pengelolaan lingkungan masyarakat yang lebih baik,\" ujar Vita. (mth)  

Dekan: Tiga Prodi FISIP Unila Siap Ajukan Akreditasi Internasional

BY FNN Sab, 12 Februari 2022 15:17:26 0

Bandarlampung, FNN - Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) Ida Nurhaida mengatakan tiga program studi (prodi) akan diajukan untuk mendapatkan akreditasi internasional dari Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA).\"Pengajuan akreditasi internasional tersebut ditempuh dalam rangka penjaminan dan pengembangan kualitas perguruan tinggi,\" katanya dalam keterangan tertulis di Bandarlampung, Sabtu.Ia menjelaskan ketiga prodi jenjang strata satu (S1) yang diajukan ke lembaga akreditasi bertaraf internasional yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) tersebut, yakni Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Bisnis, dan Ilmu Administrasi Negara.Upaya itu, katanya, adalah target menuju cita-cita Unila sebagai universitas negeri tertua dan terbesar di \"Bumi Ruwa Jurai\" yang menjadi kebanggaan pemerintah daerah dan rakyat Lampung ini, menjadi bagian dari World Class University (WCU).\"Universitas Lampung, khususnya FISIP akan mengajukan akreditasi ke FIBAA. Untuk mewujudkan tujuan ini, FISIP Unila telah membentuk gugus tugas akreditasi internasional yang diketuai oleh Unang Mulkhan Ph.D,\" katanya.Ia menyebutkan per linimasa, beberapa tahap pemenuhan syarat akreditasi terus digeber. Proses pertama yang dilalui untuk peroleh akreditasi FIBAA adalah menyerahkan draf pertama \"self-assessment report\" kepada Lembaga Pengembangan, Pembelajaran, dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unila.Terkait hal itu, Rabu (9/2) lalu, ia telah menerima draf pertama self-assessment report akreditasi internasional ketiga prodi, dari tim dimaksud, yang telah bekerja keras merampungkannya tiga pekan lamanya.Dekan perempuan pertama FISIP Unila ini juga telah menyerahkan ketiga draf ke pihak LP3M Unila di kampus setempat, Jl Prof Dr Soemantri Brodjonegoro Nomor 1, Gedong Meneng, Bandarlampung, pada hari yang sama untuk dievaluasi.Pihaknya masih harus melalui tahap selanjutnya untuk bisa mendapatkan akreditasi itu.\"Karena itu, senada motto FISIP Unila, Bersinergi dan Berinovasi Dalam Harmoni, kami mohon dukungan dan doa dari sivitas akademika FISIP Unila agar kami dapat lalui proses ini. Dan tiga prodi sukses mendapat akreditasi internasional. Sehingga, FISIP Unila dapat membanggakan kita semua. FISIP Jaya,\" kata  Ida Nurhaida.Berdasarkan keterangan yang dihimpun,  S1 Ilmu Komunikasi ialah prodi ketiga di FISIP Unila setelah Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi. Lahir 1997, prodi ini notabene \"kakak tertua\" tiga prodi Jurusan Ilmu Komunikasi, yakni, D3 Humas, D3 Perpustakaan, S2 Komunikasi. Diawaki 27 dosen, jurusan ini kini terakreditasi A.Lalu, prodi S1 Administrasi Bisnis (saat lahir bersama prodi Administrasi Negara di 1998 bernama Administrasi Niaga), naik status jadi jurusan 2006, juga terakreditasi A, dan prodi S1 Administrasi Negara, baru kembali mempertahankan status akreditasi A untuk periode Juni 2021 hingga Juni 2026. (mth)

Pemkab Pasaman Barat dan Koperasi Sawit Cari Kesepakatan Bangun Pabrik

BY FNN Sab, 12 Februari 2022 14:58:21 0

Pasaman Barat, FNN - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mengadakan pertemuan dengan sejumlah koperasi kelapa sawit di wilayahnya guna memperoleh kesepakatan untuk membangun pabrik kelapa sawit.\"Pertemuan dengan sejumlah koperasi telah kita lakukan dengan tujuan membangun pabrik dalam rangka peningkatan ekonomi petani,\" kata Bupati Pasaman Barat Hamsuardi di Simpang Empat, Sumbar, Sabtu.Ia mengatakan niat mendirikan pabrik kelapa sawit itu berawal aduan masyarakat, yang terkendala jual beli tandan buah segar (TBS) oleh koperasi kepada pabrik.Setelah itu, ia menyampaikan kendala dan aspirasi masyarakat kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar Nazwir beserta rombongan ketika mereka melakukan kunjungan kerja ke Pasaman Barat sekitar empat bulan yang lalu.Dari informasi pihak provinsi itu, katanya, ada badan pengelola dana bergulir di Jakarta yang bersedia memberikan dana untuk Pasaman Barat.\"Pada Rabu (26/1/2022) lalu kami langsung audiensi ke Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan disarankan membuat pabrik kelapa sawit gabungan koperasi,\" katanya.Menurutnya, pihaknya telah memulai pertemuan dengan sejumlah koperasi sawit dan membahas persoalan pabrik kelapa sawit itu.\"Mudah-mudahan secepatnya kesepakatan dapat tercapai sehingga tahapan menuju pendirian pabrik kelapa sawit dapat berjalan dengan cepat dan lancar,\" harapnya.Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pasaman Barat Fahrein Lubis menjelaskan pertemuan yang diadakan beberapa waktu lalu diikuti sebanyak 11 koperasi kelapa sawit.Ia berharap, rencana pembangunan pabrik kelapa sawit yang dilakukan tidak dikaitkan dengan berbagai isu yang mematahkan semangat.Koperasi itu adalah Koperasi Perkebunan Sawit Perintis, Koperasi Perkebunan Sawit Makmur, Koperasi Perkebunan Sawit Maju, Koperasi Perkebunan Sawit Bina Tani Sejahtera, KUD Lingkuang Aua, KSGS, KSU Niat Bersama, KUD Rantau Pasaman, KPS Indah, Kopbun AWM dan KUD Kapa.Ia menyebutkan jika nanti kesepakatan sudah diperoleh, katanya, maka tim dari Kemenkop akan turun dan memberikan pembekalan manajemen, sistem, dan yang lainnya.\"Program Kemenkop ada untuk pendirian pabrik kelapa sawit. Termasuk, pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) pusat dari Rp100 miliar sampai Rp200 miliar dengan catatan syaratnya dipenuhi,\" sebutnya.Untuk luas kebun yang disyaratkan mendirikan pabrik kelapa sawit itu, katanya, berkisar dari 8.000 sampai 15 ribu hektare.\"Kita berencana kalau bisa pabrik itu berdiri di bagian Selatan Pasaman Barat satu dan bagian utara satu dengan kapasitas pabrik 30 ton per jam,\" ujarnya.Ia berharap semua pihak dapat mendukung rencana pendirian pabrik kelapa sawit ini dalam rangka meningkatkan ekonomi petani sawit yang ada. (mth)

Aliansi Advokat Alumni Lintas Perguruan Tinggi Dukung Ubedillah dan Desak KPK Segera Proses Laporannya

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 23:29:57 0

Jakarta, FNN - Koordinator Aliansi Advokat Alumni Lintas Perguruan Tinggi mendukung dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun yang melakukan pelaporan atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang diduga dilakukan oleh dua putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka. Koordinator Aliansi Advokat Alumni Lintas Perguruan Tinggi M. Danial Haydar mengatakan, tindakan Ubedilah sesuai amanah konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 dalam sistem penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Kami aliansi advokat alumni lintas perguruan tinggi menyatakan mendukung langkah hukum saudara Ubaidilah Badrun selaku pelapor di KPK dalam kasus dugaan korupsi dan money laundry yang melibatkan putra putra Presiden Jokowi,” ucap Danial di Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (11/2). Danial mengatakan, dalam sistem penyelenggaraan negara yang dilakukan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai fungsi trias politika seringkali terjadi praktik-praktik bisnis yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. “Ia kemudian menyuburkan praktik korupsi kolusi dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dan para pengusaha dalam bingkai oligarki sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional,” tambanya. Dia mengatakan, memerangi praktik KKN di Indonesia, merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia bukan hanya aparat penegak hukum semata. “Diperlukan peran serta atau partisipasi publik dalam mencari mengumpulkan dan memberikan data dan informasi atau keterangan tentang praktik tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum,\" tegas Daniel. Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha (praktek oligarki). \"Sehingga telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional,\" lanjut Daniel. Dalam rangka rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang kredibel melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek KKN. (mth)

Kemenkeu: Peringkat Kredit RI Baa2 Wujud Ekonomi Resilient

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 22:44:42 0

Jakarta, FNN - Kementerian Keuangan menyatakan lembaga pemeringkat Moody’s yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi Baa2 outlook stable menunjukkan bahwa ekonomi nasional terbukti resilient di tengah krisis pandemi COVID-19.“Ini pencapaian luar biasa bagi Indonesia di tengah pandemi di mana sepanjang 2020 dan 2021 banyak negara mengalami perubahan outlook negative bahkan downgrade,” demikian kutipan keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Jumat.Pada 2022 lembaga rating telah melakukan penurunan rating sebanyak tujuh kali pada enam negara dan satu revisi outlook menjadi negative pada satu negara oleh tiga Lembaga pemeringkat kredit utama S&P, Fitch dan Moody’s.Peringkat kredit oleh Moody’s ini didukung ekonomi Indonesia yang resilient serta ekspektasi Moody’s terhadap efektivitas kebijakan makroekonomi dan kebijakan moneter yang akan terus dijaga untuk menghadapi risiko tren kenaikan suku bunga global.“Afirmasi peringkat Indonesia pada Baa2 dengan outlook stabil juga merupakan bentuk pengakuan positif dari Moody’s sebagai salah satu lembaga pemeringkat utama dunia,” tulis Kemenkeu.Moody’s memperkirakan ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh pada level 5 persen dalam dua tahun mendatang atau kembali ke kecepatan pertumbuhan pra-pandemi.Perkiraan Moody’s tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara dengan rating Baa2 yaitu 3,7 persen.Di sisi lain, Moody\'s juga memprediksi akan terjadi perlambatan pertumbuhan pendapatan karena penurunan harga komoditas sehingga pelonggaran belanja bakal mendorong konsolidasi defisit fiskal menjadi 3,8 persen terhadap PDB pada 2022.Oleh sebab itu, Moody’s berharap Indonesia dapat melakukan reformasi struktural karena akan mendorong investasi dan daya saing ekspor serta mengurangi scarring effect dalam perekonomian.Reformasi kebijakan Indonesia sendiri selama dua tahun terakhir diarahkan pada perbaikan lingkungan investasi dan meningkatkan pendapatan seperti melalui Undang-undang Cipta Kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan investasi.Selain itu, Indonesia juga melakukan reformasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan basis pendapatan dan meningkatkan efisiensi pengeluaran seperti melalui Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).Pemerintah turut mengesahkan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang dapat memperkuat desentralisasi fiskal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (mth)

LPSK Serahkan Kompensasi 9 Korban Teroris Masa Lalu Warga Banten

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 20:57:50 0

Serang, FNN - Irwasda Polda Banten Kombes Pol Eko Kristianto mendampingi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menyerahkan kompensasi bagi 9 orang korban terorisme masa lalu (KTML) yang berdomisili di wilayah Provinsi Banten, bertempat di Aula Serbaguna Mapolda Banten di Serang, Jumat.Turut hadir dalam kegiatan penyerahan kompensasi Wakil Ketua LPSK Brigjen Pol. Dr. Achmadi, Karoops Polda Banten Kombes Pol. Amiludin Roemtaat, Dirintelkam Polda Banten Kombes Pol. Suhanda Cakrawijaya, Ketua Pengadilan Tinggi Banten H. Charis Mardiyanto, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Marang, dan keluarga penerima bantuan kompensasi.Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan bahwa LPSK menyerahkan kompensasi sebesar Rp1,495 miliar bagi 9 korban terorisme masa lalu (KTML) yang berdomisili di wilayah Provinsi Banten,\"Ada 9 korban KTML yang berdomisili di Banten terindentifikasi LPSK dan BNPT dan memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi,\" kata Hasto Atmojo Suroyo.Hasto menjelaskan secara umum terdapat 357 korban berasal dari 57 peristiwa terorisme masa lalu yang tersebar di 19 provinsi se-Indonesia, termasuk peristiwa yang dialami Jenderal TNI (Purn) Wiranto di Kabupaten Pandeglang serta WNA dan WNI yang tinggal di Amerika Serikat, Jerman, Australia, Kanada, dan Belanda.\"Khusus untuk 9 korban yang diserahkan kompensasinya kali ini ialah korban langsung maupun ahli waris dari korban meninggal dunia peristiwa Bom Bali II, bom Kedubes Australia, penembakan di Polsek Pondok Aren dan di Ciputat serta ledakan bom di Terminal Kp Melayu ,\" kata Hasto Atmojo.Hasto mengatakan untuk besaran kompensasi yang diterima oleh para korban, ditentukan oleh assessmen medis bekerjasama dengan PDFI (Persatuan Dokter Forensik Indonesia),\"Derajat luka yang dimaksud adalah derajat luka ringan dengan nilai kompensasi Rp75.000.000, derajat luka sedang Rp115.000.000, derajat luka berat Rp210.000.000, dan untuk ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp250.000.000 nilai tersebut sesuai dengan ijin prinsip yang telah dikeluarkan Kementerian Keuangan untuk para korban terorisme masa lalu,\" katanya.Menurut Hasto, penyerahan kompensasi tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan PP Nomor 35 Tahun 2020. Sejak undang-undang itu lahir, seluruh korban terorisme merupakan tanggung jawab negara.\"Kita patut bersyukur, setelah lama menunggu kompensasi ini akhirnya diterima. Kami berharap kompensasi ini dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan tidak konsumtif,\" katanya. (mth)

Platform Merdeka Mengajar Sediakan Referensi Bagi Guru Dalam Mengajar

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 20:46:49 0

Jakarta, FNN - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka didukung dengan Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka.“Hari ini saya sangat bahagia sekali dapat meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Ini adalah platform untuk guru. Harapan kita akan berkembang menjadi suatu platform yang benar-benar dimiliki oleh guru, dari guru untuk guru,” kata Menteri Nadiem saat peluncuran Merdeka Belajar Episode Kelima belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar secara daring di Jakarta, Jumat.Platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi yang dapat menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan Pelajar Pancasila.“Intinya dalam Platform Merdeka Mengajar ini ada tiga fungsi yaitu membantu guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya,” kata Nadiem.Dalam mendukung guru mengajar, Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka. “Ini akan membantu guru melakukan analisis diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik,” kata Menteri Nadiem.“Panduan implementasi Kurikulum Merdeka dan modul-modul pelatihan akan disediakan dalam flash disk bagi satuan pendidikan dan pendidik yang kesulitan untuk mengakses internet. Jadi tidak perlu khawatir,” tambahnya.Platform Merdeka Mengajar juga memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapan pun dan di mana pun. “Guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Melalui video inspirasi, guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas,” tutur Menteri Nadiem.Selain itu, Platform Merdeka Mengajar juga mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik.“Guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi melalui Bukti Karya Saya,” ujar Menteri Nadiem.Dalam menciptakan ekosistem kolaboratif dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, Platform Merdeka Mengajar menggunakan Content Crowdsourcing, di mana pengembangan konten berbasis kontribusi dapat dilakukan oleh semua pihak.Guru juga dapat saling belajar dan berbagi melalui Komunitas Belajar Daring yang terdapat di dalam Platform Merdeka Mengajar.“Kunci kemajuan pendidikan kita ketika guru-guru mengembangkan dirinya dan saling membantu pengembangan sejawatnya,” imbuh Nadiem.Lebih lanjut, Platform Merdeka Mengajar juga bertujuan menciptakan iklim kerja yang positif melalui Jejaring Profesi Guru serta Perencanaan dan Kemajuan Karier. Platform ini menjadi wadah bagi guru untuk menampilkan profil, pengalaman, dan keterampilan profesional, serta mengembangkan portofolio dan kompetensinya.“Platform ini bisa menjadi CV digital. Jadi, ini kesempatan untuk guru untuk membuat portofolio publik,” kata dia lagi. (mth)

KPK Dalami Patokan Uang Suap Promosi Jabatan Pemkot Bekasi

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 20:38:33 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya patokan pemberian sejumlah uang untuk mendapatkan rekomendasi promosi jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dari tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE). Untuk mendalaminya, KPK memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah, Lurah Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Junaedi, dan Rudi selaku pegawai Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi di Gedung Merah Putih, Jakarta.\"Para saksi hadir dan dikonfirmasi perihal dugaan adanya patokan pemberian sejumlah uang untuk mendapatkan rekomendasi dari tersangka RE yang salah satunya adalah promosi menduduki jabatan tertentu di Pemkot Bekasi,\" kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Sebelumnya pada Kamis (6/1), KPK menetapkan total sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi yang melibatkan tersangka Rahmat Effendi itu.Sebagai penerima suap, Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). Lalu, pemberi suap, Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS). Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran Rp286,5 miliar. Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp21,8 miliar serta pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar. Selanjutnya, ganti rugi lain berbentuk tindakan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar. Atas proyek-proyek tersebut, Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi. Ia memilih langsung para pihak swasta yang lahan nya akan digunakan untuk proyek itu serta meminta mereka tidak memutus kontrak pekerjaan. Lalu sebagai bentuk komitmen, Rahmat Effendi diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahan nya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan sebutan untuk sumbangan masjid. Uang itu diserahkan melalui perantara orang-orang kepercayaannya, yaitu Jumhana Lutfi dan Wahyudin. Tidak hanya itu, Rahmat Effendi pun diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh Mulyadi. Ada pula tindakan korupsi terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi dan Rahmat Effendi diduga menerima Rp30 juta dari Ali Amril melalui M. Bunyamin. (mth)

Pemkab Bangka Barat Tingkatkan Peran Warga Olah Sampah dari Rumah

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 16:02:57 0

Mentok, Babel, FNN - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus meningkatkan peran warga agar mampu mengolah sampah mulai dari rumah.\"Gerakan mengolah sampah menjadi barang baru atau memanfaatkan sampah untuk dijadikan kompos akan terus kami lakukan agar masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan sampah di daerah ini,\" kata Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming di Mentok, Jumat.Menurut dia, kesadaran dan keterampilan dalam mengolah sendiri sampah rumah tangga ini perlu terus dilakukan agar nantinya muncul gerakan bersama seluruh warga yang terbiasa mengendalikan sampah mulai dari rumah.Selain itu, pola pilah sampah juga perlu terus digalakkan untuk membantu para petugas kebersihan dalam mengolah sampah sisa tersebut.\"Saat ini masih ditemukan sampah dibuang sembarangan karena belum muncul budaya tersebut dan pemda masih belum menyiapkan fasilitas yang memadai bagi masyarakat, terutama untuk menampung sampah rumah tangga,\" katanya.Dari kondisi seperti itu, pemkab akan mempersiapkan peralatan mengambil sampah dari rumah warga, mesin pembakar sampah yang mengubah sampah tidak termanfaatkan menjadi abu dan pemilahan sampah untuk daur ulang.Dengan berbagai program dan kegiatan yang sedang berjalan, diharapkan ke depan daerah itu bisa menjadi bersih dari sampah dan permasalahan yang sering timbul dari sampah.\"Kita ingin menyelesaikan persoalan sampah ini mulai dari kota Mentok. Dengan semangat ingin menjadi lebih baik, kami telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pengurus RT, RW dan para lurah,\" katanya.Dengan adanya perbaikan dalam pelayanan persampahan tersebut, diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan peran aktif masyarakat, namun juga pendapatan asli daerah dari sektor pelayanan dan pengolahan sampah meningkat.\"Tujuannya bukan hanya sekadar menggenjot PAD, tetapi bagaimana persoalan sampah ini bisa selesai dan lingkungan menjadi asri dan nyaman yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat,\" katanya.Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Ridwan mengatakan saat ini jumlah bubung rumah di lima kelurahan di Mentok mencapai sekitar 6.000 rumah yang menjadi pelanggan pelayanan pembuangan sampah.Dari keseluruhan bubung rumah tersebut, dalam satu tahun berhasil menambah pendapatan asli daerah dalam bentuk retribusi persampahan sekitar Rp120 juta.\"Nilai ini masih sangat jauh dari prediksi yang sebenarnya, untuk itu kami akan berupaya meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan armada roda tiga angkut sampah. Dari 16 kendaraan yang efektif hanya lima, ini menjadi salah satu penyebab kurang maksimal pelayanan persampahan,\" kata dia.Di tahun depan akan dilakukan pengadaan 10 kendaraan roda tiga untuk angkut sampah dan rekrutmen 10 pengemudi yang nantinya akan ditugaskan di lima kelurahan.\"Tiap kelurahan akan dapat dua kendaraan angkut sampah dengan target pemasukan retribusi mencapai Rp1 miliar per tahun,\" katanya. (mth)

Perkara Dugaan Korupsi DPRD Pasaman Barat Diserahkan ke Penuntut Umum

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 15:59:13 0

Simpang Empat, FNN - Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyerahkan lima tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan terhadap belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD setempat Tahun Anggaran 2019.\"Hari ini bertempat di kantor Kejaksaan Pasaman Barat penyidik bidang tindak pidana khusus melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum,\" kata Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Ginanjar Cahya Permana melalui Kasi Intelijen Elianto di Simpang Empat, Jumat.Ia mengatakan proses tahap II itu di koordinir langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Andy Suryadi. Kelima tersangka itu adalah JD, ES, FDM, IS, dan AT yang langsung didampingi oleh tim penasehat hukum mereka.Saat penyerahan itu, katanya, dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan oleh penuntut umum terhadap identitas para tersangka dan dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti apakah sudah sesuai dengan yang terdapat di dalam berkas perkara.Serta memeriksa kesehatan para tersangka dengan melakukan tes usap atau test swab.Setelah hasil tes usap dinyatakan negatif dari COVID-19 selanjutnya para tersangka langsung dikirim ke Rumah Tahanan Kelas IIb Anak Air Padang untuk dilakukan penahanan oleh penuntut umum selama 20 hari ke depan.\"Kami bersyukur penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah dilakukan tahap II oleh penyidik kepada penuntut umum hari ini. Dalam waktu secepatnya perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Padang untuk disidangkan,\" sebutnya.Ia berharap dengan penyelesaian perkara ini dapat memberikan rasa kepercayaan terhadap masyarakat Pasaman Barat bahwa Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serius dalam menuntaskan perkara korupsi di Pasaman Barat.Ia menegaskan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tetap memegang komitmen untuk memberantas pelaku pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah hukumnya.Pelaksanaan tahap II tersebut berjalan aman dan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya kelima tersangka dititipkan di rumah tahanan Polres Pasaman Barat setelah ditetapkan sebagai tersangka. (mth)

Sekjen KPK: Perkom Tak Bermaksud Cegah Pihak Tertentu Jadi ASN KPK

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 15:53:32 0

Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengatakan Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian KPK tidak bertujuan mencegah secara inkonstitusional terhadap pihak-pihak tertentu untuk bergabung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN) KPK.\"Perkom ini bersifat umum dan patuh menginduk pada peraturan tentang ke-ASN-an yang berlaku. Tidak ada maksud sama sekali untuk mencegah secara inkonstitusional pihak-pihak tertentu bergabung menjadi pegawai ASN KPK,\" kata Cahya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Bahkan, lanjutnya, KPK justru berharap para alumni lembaga antirasuah tersebut dapat berkiprah di berbagai upaya pemberantasan korupsi, melalui tugas dan fungsinya masing-masing, baik di kementerian, lembaga, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya.Dia menjelaskan KPK dan para alumni tersebut dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan mulia, yaitu mewujudkan Indonesia yang makmur bersih dari korupsi.Penerbitan Perkom, yang telah diundangkan sejak 27 Januari 2022, merupakan upaya KPK dalam menerapkan tata kelola kepegawaian dan mengacu pada pendekatan sistem merit sebagaimana berlaku di manajemen ASN.Perkom ini, ujar dia, juga ditujukan untuk memperbarui peraturan-peraturan komisi sebelumnya yang sudah tidak relevan sejak beralihnya status pegawai KPK menjadi bagian dari ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.\"Dengan demikian, penyusunan Perkom ini pun merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),\" jelasnya.Dalam Perkom tersebut disebutkan salah satu syarat menjadi pelamar pegawai KPK adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pegawai komisi, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.Begitu pula dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa salah satu persyaratan mengikuti seleksi menjadi pegawai ASN KPK adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai komisi, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.\"Rincian syarat-syarat untuk dapat menjadi pegawai ASN KPK dalam Perkom ini tetap mengadopsi Pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017,\" katanya.Dia menjelaskan terdapat penyesuaian dalam Perkom tersebut menambahkan frasa “Pegawai Komisi\". Hal itu dilakukan karena pegawai komisi sebelum ASN tidak termasuk dalam kategori TNI, Polri, ataupun PNS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017.\"Dengan demikian, Perkom ini menjadi penting untuk menambahkan frasa \'pegawai komisi\', agar terdapat penyelarasan dan harmonisasi terhadap substansi ketentuan di dalam PP tersebut,\" ujar Cahya.Langkah itu juga dilakukan mengingat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terjadi setelah PP tersebut diundangkan. Dengan demikian, Cahya menekankan aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencegah pihak tertentu menjadi ASN KPK. (mth)

Bapenda Seruyan Diminta Terbuka Kendala Penyerapan Retribusi Daerah

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 15:19:43 0

Kuala Pembuang, FNN - Ketua DPRD Kabupaten Seruyan di Provinsi Kalimantan Tengah, Zuli Eko Prasetyo meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat terbuka tentang hal-hal yang menjadi kendala dalam penarikan atau penyerapan retribusi daerah.“Kami minta Bapenda terbuka dan bisa menyampaikan secara berkala apa saja yang memang menjadi kendala, maupun kesulitan mereka dalam penyerapan retribusi itu,” kata Zuli Eko di Kuala Pembuang, Jumat.Menurut dia, hal ini tidak lepas dari rendahnya retribusi daerah yang berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Bumi Gawi Hantantiring dalam beberapa tahun terakhir.Apabila ada kendala atau kesulitan, diharapkan bisa disampaikan sehingga pihaknya bisa membantu baik tenaga maupun pikiran untuk bersama-sama mencarikan solusinya, supaya realisasi pendapatan daerah bisa tercapai sesuai yang telah ditargetkan.“Makanya kita berharap agar instansi terkait bisa aktif menyampaikan data-data kendala di lapangan, mengenai penyebab rendahnya retribusi tersebut. Misalkan ada perusahaan-perusahaan yang menunggak pembayaran pajak atau apa pun itu sampaikan saja,” tegasnya.Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, hal ini bertujuan agar dari lembaga DPRD Seruyan bisa membantu pemkab menindaklanjuti mana saja penunggak pajak tersebut agar didorong untuk segera dilunasi.Selain itu apabila semua pihak dapat bekerja sama dengan baik, dirinya meyakini hal tersebut akan lebih mudah diwujudkan, terlebih lagi memang untuk retribusi daerah ini salah satu hal yang sangat berdampak pada masyarakat setempat, sehingga memang harus dioptimalkan.“Jadi, yang terpenting itu kita tahu dulu data-datanya di mana dan siapa. Misalnya dari pihak perusahaan, kita bisa panggil atau perlu disurati. Kami juga siap bantu ke lapangan karena ini untuk kesejahteraan masyarakat kita,” katanya. (mth)

Sebanyak 1.155 ASN Kemenkumham Terpapar COVID-19 Varian Omicron

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 15:13:06 0

Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto mengungkapkan sebanyak 1.155 orang jajarannya di berbagai daerah positif terinfeksi COVID-19 varian Omicron.\"Saya menyampaikan rasa simpati kepada rekan-rekan yang positif terpapar COVID-19, semoga cepat pulih dan diberi kekuatan serta kesehatan seperti sediakala oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,\" kata Andap Budhi Revianto di Jakarta, Jumat.Menyikapi kondisi tersebut, dia menambahkan, Kemenkumham melakukan tiga hal, yakni menyapa para ASN, mengembangkan telemedisin dan mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pengetatan Protokol COVID-19.Dalam sapaan virtualnya kepada jajaran ASN Kemenkumham, Andap memberikan sejumlah tips agar mereka yang terpapar varian Omicron dapat segera sembuh.Untuk menghadapi pandemi COVID-19, seluruh ASN Kemenkumham, khususnya yang terinfeksi, diminta menerapkan tiga hal yaitu optimis sembuh, disiplin menerapkan protokol kesehatan dan berdoa kepada Tuhan.\"Optimis, disiplin dan berdoa pada Tuhan,\" kata Andap.Dengan banyaknya pegawai Kemenkumham yang terpapar COVID-19 tersebut, Andap mengimbau seluruh pimpinan di lingkungan instansi tersebut untuk memberikan perhatian dan rutin memantau kondisi kesehatan para pegawai.Kemenkumham juga telah mengembangkan layanan telemedisin di tiap wilayah guna memudahkan pemantauan dan penanganan kesehatan pegawai tanpa harus hadir di kantor.Penerbitan SE Nomor SEK-5.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Ke-25 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di lingkungan Kemenkumham Wilayah Jawa dan Bali diharapkan dapat mengurangi risiko pegawai terpapar COVID-19.Dalam SE itu, selain pengetatan penerapan protokol kesehatan, juga mengatur tentang penundaan semua perjalanan dinas hingga 21 Februari 2022. Setiap kegiatan kunjungan fisik diganti dengan komunikasi secara daring dan menghindari kegiatan mengundang banyak orang.\"Keselamatan pegawai adalah hukum yang tertinggi,\" ujarnya. (mth)

Perikanan Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Kotim di Tengah Pandemi

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 15:06:40 0

Sampit, FNN - Bupati Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Halikinnor menilai usaha budidaya perikanan menjadi salah satu sektor cukup menjanjikan yang bisa digeluti masyarakat, terlebih di tengah lesunya kegiatan ekonomi selama masa pandemi COVID-19 yang sudah hampir dua tahun melanda.\"Masyarakat perlu mengetahui bahwa perikanan dan hortikultura, atau pertanian dalam arti luas, tidak terdampak pandemi. Saya yakin ini bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,\" kata Halikinnor di Sampit, Jumat.Harapan itu disampaikan Halikinnor saat mengikuti panen ikan di tambak milik warga di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Warga memanen sekitar 10 tonton ikan patin yang dihasilkan dari delapan kolam ikan yang ada.Keberhasilan kelompok perikanan setempat menjadi contoh bagi warga untuk menggeluti usaha ini. Permintaan ikan masih tinggi sehingga peluang pasarnya juga masih besar.Dia mengapresiasi karena kelompok perikanan di lokasi itu mampu membuat pakan sendiri. Ini tentu sangat membantu karena bisa menekan biaya produksi dari pembelian pakan.Halikinnor memerintahkan Dinas Perikanan segera membantu membuat pengolahan pakan ikan. Tujuannya agar pembudidaya perikanan di daerah ini terbantu karena bisa mendapatkan pakan ikan dengan harga lebih murah dan menguntungkan.Masyarakat juga didorong memanfaatkan lahan dengan menanam hortikultura. Hasilnya juga sangat menjanjikan karena cepat panen dan harga jualnya tinggi sehingga diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.\"Kalau mempunyai tanah satu atau dua hektare, lebih baik ditanam hortikultura seperti cabai dan lainnya karena hasilnya cepat dan besar. Kurang optimal kalau ditanami sawit, kecuali luas lahannya sampai 10 hektare,\" ujar Halikinnor.Selama ini kebutuhan sayuran di Kotawaringin Timur banyak dipasok dari Pulau Jawa dan kebutuhan ikan dipasok dari daerah tetangga. Ini sangat disayangkan karena Kotawaringin Timur memiliki potensi besar untuk memenuhi sendiri permintaan tersebut karena lahan masih luas.Optimalisasi pertanian dalam arti luas diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga terus berupaya membantu dengan melengkapi sarana prasarana serta kebutuhan operasional pertanian. (mth)

Jumhur Hidayat Sebut Menteri Tenaga Kerja Keluarkan Peraturan Sadis

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 15:02:01 0

Jakarta, FNN -  Pemerintah  seperti tidak bosan-bosannya membuat kebijakan yang menyengsarakan pekerja/buruh. Belum lagi keringat pekerja kering karena menolak UU Omnibus Law atau Cipta Kerja, terbit lagi PP 36/2021 tentang formula kenaikan upah yang menggetirkan, sekarang dihantam lagi dengan terbitnya Permenaker 02/2022 menggantikan Permenaker 19/2015 tentang Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang sungguh sadis kepada buruh/pekerja.  Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  (KSPI), Moh Jumhur Hidayat dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, di Jakarta, Jum\'at, 11 Februari 2022.  Jumhur mengatakan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) itu sadis. \"Bagaimana tidak sadis, dengan aturan baru itu, bagi buruh/pekerja yang di PHK atau mengundurkan diri, baru bisa mengambil dana Jaminan Hari Tua (JHT)-nya saat usia pensiun. Jadi kalau buruh/pekerja di-PHK saat berumur 44 tahun,  dia baru bisa mengambil dana JHT-nya di usia 56 tahun atau 12 tahun setelah di-PHK,\" ucapnya. Padahal, saat ini dana kelolaan BPJS Tenaga Kerja sudah lebih dari Rp 550 triliun. Dalam peraturan lama, jika ada buruh/pekerja di-PHK atau mengundurkan diri hanya ada masa tunggu satu bulan. Jumhur mempertanyakan penggunaan dana buruh tersebut. Banyak teka-teki terhadap penggunaannya. Oleh karena itu,  gerakan buruh/pekerja merasa perlu menunjuk Auditor Independen guna melakukan Audit Forensik terhadap BPJS Tenaga Kerja. Hal itu sangat penting agar bisa diketahui secara jelas ke mana saja uang buruh/pekerja yang mencapai Rp 550 triliun itu digunakan. Audit Forensik  semakin perlu dilakukan mengingat membayar JHT saja seperti sidah tidak mampu. Pertanyaannya, ke mana dana buruh/pekerja itu? Apakah dipakai untuk pembangunan infrastruktur atau apa? \"Dana Rp 73 triliun yang dipakai untuk infrstruktur tahun 2018 lalu bagaimana nasibnya?\" ujar Jumhur. (MD).

Siapa di Balik Ganjar versus Wadas?

BY FNN Jum'at, 11 Februari 2022 13:28:04 0

Junimart menyebut penyelesaian masalah yang terjadi di Wadas tidak perlu menyeret-nyeret Presiden Jokowi. “Mosok untuk hal demikian ini ada yang minta Presiden bertanggung jawab,” ujarnya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN FAKTA ratusan polisi yang merangsek Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, telah menyedot perhatian rakyat dari kasus-kasus seperti Ibu Kota Negara (IKN) dan Dua Anak “Pak Lurah”. Apalagi, polisi sudah menahan wartawan senior Edy Mulyadi yang menyoal dan menolak pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Suara perlawanan dari Edy atas rencana pemindahan IKN itu tidak terdengar lagi. Tak hanya itu. Kasus Wadas juga telah membetot perhatian rakyat dari soal laporan Ubedilah Badrun ke KPK terhadap 2 putera Presiden Joko Widodo yang diduga telah menerima “suap” dari keluarga pengusaha. Kasus Wadas bermula dari rencana Pemerintah membangun Waduk Bener – dari 14 waduk – di Jateng. Sebanyak 5 waduk diantaranya telah selesai, sementara 9 sisanya masih dalam proses.Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengklaim, pembangunan Waduk Bener akan banyak bermanfaat bagi masyarakat, seperti mendapat akses air serta energi. Merujuk SK Gubernur Jateng Nomor 590/41 Tahun 2018, wilayah Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batu andesit bagi material proyek Bendungan Bener. Bendungan tersebut salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi.Ia kemudian mengeluarkan Keputusan Gubernur Jateng Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, Jateng.Warga Desa Wadas yang tergabung dalam Gempa Dewa lantas menggugat keputusan tersebut ke PTUN Semarang. Namun, gugatan warga tersebut ditolak majelis hakim. Putusan PTUN Semarang ini yang dijadikan dasar pemerintah melanjutkan kegiatan penambangan batu andesit tersebut.Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan proyek Bendungan Bener, yang berada di wilayah Purworejo dan Wonosobo itu sarat manipulasi dan menabrak berbagai aturan.Kondisi ini, lanjut Dewi, yang menyebabkan warga Desa Wadas menolak proyek strategis nasional tersebut. Sebagian wilayah Wadas masuk proyek ini untuk lokasi tambang batuan andesit.Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Bendungan (waduk) Bener adalah bendungan yang terletak di provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten/Kota Purworejo. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 100.94M³, diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.069 Ha, mengurangi debit banjir sebesar 210 M³/detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 M³/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6,00 MW. Proyek senilai Rp 2,060 Triliun tersebut didanai APBN dan APBD, yang konstruksinya dimulai pada 2018 dan direncanakan selesai pada 2023. Proyek ini digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dari sisi yuridis, menurut Ketua Umum KPAU (Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat) Ahmad Khozinudin, SH, proyek Waduh Bener di Wadas adalah proyek inkonstitusional yang wajib dibatalkan. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Jadi, masalah dalam proyek Waduk Bener ini bukan hanya soal penolakan warga hingga terjadi aksi teror dan intimidasi baik secara fisik maupun psikis. Tapi juga ada problem konstitusional. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan. Maka pemaksaan pelaksanaan proyek Waduk Bener berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional, adalah tindakan yang cacat hukum dan inkonstitusional. Bahwa proyek waduk Bener ini dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Sehingga, proyek Waduk Bener cacat hukum dan tidak memiliki landasan konstitusional, mengingat MK telah memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan. Jadi, prioritas kegiatan pemerintah dan DPR selama dua tahun ini adalah memperbaiki proses dan prosedur pembentukan UU Cipta Kerja, dan tidak boleh membuat peraturan, kebijakan, atau kegiatan yang merujuk pada UU Cipta Kerja. Karena itu keseluruhan kegiatan pengadaan tanah Waduk Bener dari sejak pendataan, pengukuran, penghitungan dan penilaian ganti kerugian, dan lainnya, kesemuanya tidak dapat dilakukan karena UU Cipta Kerja selaku UU induknya belum diperbaiki oleh pemerintah dan DPR. Jika Pemerintah memaksakan proyek Waduk Bener dilanjutkan, ini tidak benar, dan jelas proyek yang inkonstitusional karena didasarkan pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Siapa “Bermain” Terlepas dari polemik “pengepungan” aparat atas Desa Wadas, ada hal yang menarik untuk ditelusur. Siapa yang membuat aparat keamanan akhirnya “menyerbu” Wadas hingga citra Ganjar Pranowo “terganggu”? Adakah yang sengaja membisiki Ganjar yang gethol kampanye pencitraan di berbagai wilayah Indonesia demi menuju kontestasi Pilpres 2024? Apakah memang Ganjar yang menyebabkan kisruh di Wadas tersebut? Atau Ganjar hanya menjalankan perintah Presiden berdasar Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional. Jika menyimak protes warga Wadas, yang ditolak itu adalah penambangan batu Andesit untuk material proyek Bendungan Bener. Jelas, landasannya itu adalah SK Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Merujuk SK Gubernur Jateng Nomor 590/41 Tahun 2018, wilayah Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batu andesit bagi material proyek Bendungan Bener. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang. insiden yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jateng itu murni tanggung jawab Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan jajarannya. “Ini murni tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Gubernur Jateng dan turunannya untuk menyelesaikan,” kata Junimart lewat pesan singkat, Kamis (10/2/2022). Junimart menyebut penyelesaian masalah yang terjadi di Wadas tidak perlu menyeret-nyeret Presiden Jokowi. “Mosok untuk hal demikian ini ada yang minta Presiden bertanggung jawab,” ujarnya. Tampaknya, ucapan Junimart ini untuk menjawab unjuk rasa mahasiswa di Semarang yang meminta Presiden Jokowi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bertanggung jawab atas insiden kekerasan aparat di Wadas. “Kami mahasiswa mengecam sikap represif aparat Polda Jawa Tengah yang melakukan kekerasan terhadap warga,” ujar Koordinator Aksi Khoirul Fajri dalam orasinya. “Kami juga minta Presiden Jokowi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bertanggung jawab atas insiden kekerasan aparat terhadap warga Wadas pada Selasa lalu,” tegas Khoirul Fajri. Mereka juga mengubah slogan Ganjar yang berbunyi, “Tuanku ya rakyat, Gubernur cuma mandat”, menjadi “Tuanku ya Investor, Gubernur cuma petugas partai”. Lewat ucapan Junimart Girsang yang mewakili PDIP tersebut, jelas sekali, Ganjar tampaknya sengaja “dikorbankan”, sehingga banyak dikecam oleh berbagai pihak dan kalangan.   Lebih lanjut, Junimart berharap semua pihak memahami dasar masalah kekisruhan yang terjadi di Desa Wadas. Ia meminta tak ada yang langsung membuat konklusi atau menjustifikasi kesalahan kepada pihak-pihak tertentu. Junimart juga mengajak semua pihak menunggu penjelasan konkret yang sesuai fakta tentang kekisruhan di Desa Wadas dari Gubernur Ganjar dan Kapolda Jateng Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi. Jadi, jelas bukan, arah kisruh Wadas diarahkan ke mana? Lewat Junimart, tampaknya PDIP berusaha “memisahkan” Ganjar dari Jokowi demi Pilpres 2024? (*)

Bandara RHF Tanjungpinang Siap Sambut Kedatangan Wisman

BY FNN Kamis, 10 Februari 2022 22:20:02 0

Tanjungpinang, FNN - Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II, Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Ngatimin K. Murtono menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menyambut wisatawan mancanegara dengan tujuan perjalanan wisata.\"Kami menyambut baik kebijakan turis asing masuk ke Indonesia melalui Tanjungpinang,\" kata Ngatimin di Tanjungpinang, Kamis.Bandara RHF ditunjuk sebagai pintu masuk kedatangan wisman ke Indonesia, bersamaan dengan tiga bandara lainnya, yakni Bandara I Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan Bandara Hang Nadim Batam.Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) No.11/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi COVID-19.Ngatimin menjelaskan, pihaknya belum mengetahui rute atau jalur penerbangan internasional melalui Bandara RHF Tanjungpinang karena masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.\"Wisman negara mana saja yang diperbolehkan masuk ke Indonesia, tentunya berdasarkan persetujuan pemerintah pusat,\" ujarnya.Sementara itu, Kepala Dinas Provinsi Kepri Mochammad Bisri menyampaikan wisman yang masuk ke Indonesia melalui Bandara RHF Tanjungpinang harus mematuhi protokol kesehatan, seperti menunjukkan bukti sudah divaksin maupun hasil tes PCR negatif COVID-19 dari negara asal.Selanjutnya, kata dia, wisman akan menjalani masa isolasi selama lima hari di lokasi karantina, misalnya di hotel.\"Setelah selesai isolasi, baru boleh melanjutkan aktivitas pariwisata,\" ujarnya.Bisri berharap pembukaan akses penerbangan bagi turis asing menjadi momentum pemulihan ekonomi khususnya di sektor pariwisata, namun tanpa mengabaikan penanganan dan pencegahan COVID-19. (mth)

Konferensi T20 Dorong Penciptaan Masyarakat yang Sehat dan Tangguh

BY FNN Kamis, 10 Februari 2022 21:44:56 0

Jakarta, FNN - Lead Co-Chair T20 Indonesia Djisman Simandjuntak mengatakan T20 Inception Conference merekomendasikan agar pemerintah negara G20 melakukan perubahan kebijakan untuk mendorong penciptaan masyarakat yang sehat dan tangguh.\"Karena kita masih menghadapi COVID-19 ini dan kita harus tetap waspada, kita perlu mempromosikan akses yang adil ke vaksin dan obat-obatan,\" kata Djisman dalam Sesi Penutupan T20 Inception Conference yang dipantau di Jakarta, Kamis.Ia juga mengatakan pemerintah negara G20 perlu mendistribusi ulang hasil penelitian dan pusat produksi vaksin agar lebih dekat dengan masyarakat untuk mempermudah akses terhadap tindakan medis dan obat-obatan.Pemerintah di negara G20 juga direkomendasikan untuk mulai membahas lagi terkait hak kekayaan intelektual guna memulihkan hak milik terhadap alat kesehatan yang selama ini didistribusikan dan menghindari kemungkinan praktik penyalahgunaan oleh market power.\"Kami juga kemarin mendengar perlunya pengawasan kesehatan digital serta menyelaraskan semua standar yang dapat dikenal seluruh negara ketika aliran orang melintasi batas negara,\" imbuhnya.Selain itu, negara G20 juga direkomendasikan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap kesehatan secara umum dan meningkatkan keterampilan masyarakat untuk menghadapi masalah kesehatan khususnya pandemi.\"Salah satu ide menarik yang kita dengar kemarin adalah adanya lembaga pandemi internasional sejenis IMF (International Monetary Fund) di bidang keuangan yang dapat membantu kita dalam menghadapi krisis kesehatan,\" imbuhnya.Untuk mewujudkan perubahan kebijakan tersebut, pemerintah negara-negara anggota G20 juga diminta melakukan inovasi pembiayaan. (mth)

Interfaith dan Islamophobia- 05

BY FNN Kamis, 10 Februari 2022 10:21:12 0

Bahkan lebih jauh saya sering berpikir jangan-jangan ayat itu mengingatkan agar Umat ini perlu melakukan langkah-langkah untuk “mengurangi” permusuhan dan kebencian mereka. Dan jika benar maka inilah salah satu makna terpenting interfaith itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SEMUA kegiatan Interfaith saya selama ini, baik pada tataran lokal New York dan US maupun di tingkat global tidak bisa dilepaskan dari eksposur yang terjadi pasca 9/11 pada 2001. Itulah sebabnya biasanya saya selalu mengatakan bahwa dengan segala pahitnya \"9/11\" itu juga membawa banyak “blessings in disguise” (keberkahan tersembunyi).  Satu diantara keberkahan itu adalah kesadaran Komunitas Muslim bahwa kesalah-pahaman dan phobia yang ada di benak sebagian bangsa Amerika harus dikoreksi. Selain tentu dengan ragam kegiatan Dakwah secara konvensional yang dikenal selama ini, program “outreach” menjadi sangat mendesak. Satu diantara bentuk outreach itu adalah melakukan pendekatan (approach) kepada Komunitas agama lain, yang lebih populer dengan interfaith. Dan karenanya Interfaith sesungguhnya tidak terpisahkan dari konteks dakwah, khususnya ketika dakwah itu dijalankan di tengah-tengah mayoritas non Muslim yang sangat salah paham, takut, bahkan pada tataran tertentu benci dengan agama ini. Sekali lagi saya mengistilahkannya secara sederhana dengan “pembersihan lahan”.  Lalu apa saja manfaat atau tepatnya hasil yang ingin dicapai dari interfaith ini?  Pada tulisan ini saya akan sampaikan hanya beberapa hal saja. Sebab, jika saya sampaikan keseluruhan manfaat dari Interfaith yang saya pahami, minimal berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya pribadi, kemungkinan akan sangat panjang. Diantara manfaat, tujuan dan juga hasil yang telah dan akan didapatkan dari Interfaith, antara lain sebagai berikut:   Satu, Interfaith adalah salah satu bentuk implementasi nyata dari ajaran Islam yang rahmatan lil-alamin. Bahwa  Islam itu bukan ajaran yang menutup diri. Justeru bersifat inklusif dan membangun komunikasi dan relasi dengan semua manusia. Ini sekaligus menepis tanggapan sebagai orang jika Islam adalah agama yang ekslusif dan tidak bersahabat.  Dua, dengan interaksi langsung antar agama ini, non Muslim akan melihat dengan mata mereka sendiri perbedaan antara Islam yang nyata dalam prilaku dan karakter pemeluknya dan narasi tentang Islam yang dikembangkan oleh media dan mereka yang memang punya sentimen anti Islam. Saya biasa menyebutnya dengan \"challenging Islamophobia by action\".  Tiga, bagi umat Islam sendiri melalui kegiatan interfaith bisa belajar untuk terbiasa membuka wawasan dan pandangan. Termasuk di dalamnya wawasan dan pandangan keagamaan yang mungkin saja selama ini bagaikan \"katak di bawah tempurung\" itu. Merasa menguasai dunia tapi pergerakannya justeru dibatasi oleh dinding-dinding ruangan dzikirnya. Empat, sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa dunia kita ini telah menjadi kampung global (global village) yang dari masa ke masa mengalami penyempitan. Oleh karenanya, sesungguhnya kita dalam saat ini bagaikan hidup dalam satu rumah yang sama. Dan akal sehat pasti mengajarkan kita bertanggung jawab bersama (collectively responsible) untuk menjaga rumah bersama (shared home) kita. Dialog antar agama adalah salah satu bentuk usaha menjaga rumah bersama itu (dunia). Lima, realitanya memang Islam (Al-Quran) banyak bersentuhan dengan agama/keyakinan orang lain. Al-Quran berbicara tentang Bani Israil atau Yahudi. Juga berbicara tentang Nashora atau Kristiani. Bahkan Al-Quran berbicara banyak tentang Kitab Suci mereka (Taurat dan Injil). Interfaith adalah salah satu cara praktis untuk mendapatkan penjelasan dari ayat-ayat terkait. Dan, karenanya tanyangan yang kemudian kita hadapi adalah bagaimana memahami dalil-dalil agama, baik di Al-Quran maupun di hadits-hadits Rasulullah yang kita dapati cukup kritis kepada dua komunitas khususnya, yaitu Yahudi dan Kristen.  Kenyataan bahwa kritikan tajam Al-Quran itu pada galibnya kedua komunitas itu menunjukkan jika Al-Quran itu sangat menekankan konteks. Karena konteksnya memang Komunitas Muslim pertama di Madinah secara langsung berinteraksi dengan Kedua komunitas itu. Wajar saja kalau kritikan-kritikan Al-Quran bukan ke Komunitas Hindu, Buddha. Walau kenyataannya Kedua Komunitas itu telah eksis jauh Sebelum Rasulullah diutus. Lalu bagaimana menyikapi kritikan-kritikan itu?  Pertama, satu hal yang harus ditekankan bahwa kritikan Al-Quran bukan pada kelompok orang. Tapi pada perilaku orang yang dianggap salah. Kritikan kepada Bani Israel misalnya justeru pada perilaku mereka yang keras hati dan membangkang rasul-rasul mereka sendiri. Bukan karena Yahudinya. Kedua, perlu juga dipahami secara jeli bahwa seringkali kritikan Al-Quran itu dimaknai justeru tantangan bagi Umat ini di satu sisi. Tapi juga peringatan bagi mereka di sisi lain agar tidak terjatuh ke dalam lobang yang sama. Saya hanya ingin mengambil dua ayat sebagai contoh.  Yang pertama, Allah berfirman: \"dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu hingga kamu mengikuti millat (jalan hidup) mereka\" (Al-Baqarah:120).  Untuk memahami ayat tersebut tentu perlu perenungan sekaligus Wawasan yang luas dan menyeluruh. Dan pastinya tidak tepat pemahaman itu jika didahului dengan opini yang memang penuh dengan bias dan prasangka. Karenanya, selain ilmu yang cukup juga perlu kesadaran untuk mengedepankan pikiran positif.  Berdasarkan kepada pandangan positif kepada semua umat itulah ayat tersebut harusnya dipahami secara imbang. Satu di antaranya adalah memahami bahwa kadang ayat Al-Quran itu merespon peristiwa tertentu (makna khusus) dari sebuah fenomena. Bukan sebagai keputusan atau penghakiman umum atau mutlak bahwa demikianlah Yahudi dan Kristen itu. Apakah tidak ada lagi di kalangan mereka yang bersifat demikian? Pastinya ada. Hanya saja penahaman \"umum\" (jeneralisasi) itu berbahaya dan bisa \"misleading\" (menyesatkan). Bahkan mengantar kepada kesalah pahaman yang dapat berujung kepada gesekan sosial yang tidak diinginkan.  Sebagaimana kita tidak ingin dicap terroris karena adanya segelintir yang melakukan teror. Demikian pula orang lain punya hak untuk diperlukan sebagaimana kita ingin diperlukan. Kata orang: “treat others as you want for yourselves” (perlakukan orang lain sebagaimana anda inginkan untuk diri sendiri). Yang kedua, khusus bagi Komunitas Yahudi ada sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan: “Engkau pasti akan dapati orang-orang yang paling benci kepada kepadaMu adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan Engkau niscaya dapati orang yang mengasihi adalah mereka yang mengaku Nashrani\". (Al-Majdah: 82).  Ayat ini juga sangat penting untuk dipahami dengan pemahaman kontekstual. Sebab, seringkali realita di lapangan nampak berbeda. Ayat ini partinya benar. Tapi kebenaran ayat ini ditujukan pada konteks tertentu. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan Syeikh Mustafa Ceric, Mufti Bosnia yang sangat alim dan kharismatik. Beliau ketika itu hadir di acara UN Millennium Summit untuk menjadi pembicara pada sebuah side event khusus untuk tokoh-tokoh agama dunia. Di sela-sela acara kami bertemu dan bercakap-cakap dengan beberapa tokoh agama dari Indonesia. Salah satu hal yang saya tanyakan ke beliau adalah ayat di atas. “Menurut Syeikh apakah ayat ini relevan dengan Umat Islam Bosnia yang justeru dibantai oleh Umat Kristiani?”.  Jawaban beliau sangat cerdik dan jelas. “Ayat itu benar dan tidak diragukan. Karena itu Kalam Allah yang tiada keraguan di dalamnya. Tapi ayat itu konteksnya bukan untuk kami di Bosnia. Bagi kami justeru sebaliknya yang paling benci kepada kami adalah masyarakat Kristen”. Beliau kemudian mencontohkan beberapa kebencian dan kekerasan kepada Umat ini di berbagai belahan dunia. Palestina pastinya Yahudi sebagai pelaku. Tapi di Kashmir kata beliau justeru Umat Hindu. Dan belakangan di Myanmar pelakunya adalah Umat Budha. Semua kenyataan itu menunjukkan bahwa ayat Al-Quran maupun hadits Rasulullah tidak dapat dipahami secara literal tanpa merujuk kepada konteks ayat atau hadits itu sendiri.  Bahkan lebih jauh saya sering berpikir jangan-jangan ayat itu mengingatkan agar Umat ini perlu melakukan langkah-langkah untuk “mengurangi” permusuhan dan kebencian mereka. Dan jika benar maka inilah salah satu makna terpenting interfaith itu. Saya akan akhiri tulisan Bersambung ini dengan beberapa contoh contoh interfaith di US yang telah memberikan dampak positif bagi perkembangan Dakwah dan Islam. New York, 9 Februari 2022. (Bersambung) (*)         

APTRI Tolak Pencabutan Subsidi Pupuk yang Dibutuhkan Petani Tebu

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 17:20:20 0

Kudus, FNN - Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) menyatakan keberatan atas rekomendasi Panitia Kerja Komisi IV DPR RI kepada Pemerintah Pusat terkait pengurangan jenis pupuk bersubsidi, salah satunya pupuk ZA yang dibutuhkan petani tebu.\"Dari enam jenis pupuk bersubsidi yang selama ini tersedia, nantinya hanya dua jenis, yakni pupuk yakni Urea dan NPK,\" kata Sekjen DPN APTRI M. Nur Khabsyin di Kudus, Rabu.Dengan rekomendasi tersebut, kata dia, pupuk jenis ZA yang sangat dibutuhkan petani tebu, terancam tidak mendapat subsidi lagi. Padahal saat ini tanaman tebu yang paling banyak dibudidayakan petani kecil harus tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah seperti halnya tanaman pangan lain.Sesuai rekomendasi dari Balitbang Pertanian, pembudidayaan tanaman tebu memerlukan pemupukan dengan unsur nitrogen dan belerang yang didapatkan dari pupuk ZA, bukan dari pupuk Urea. Jenis pupuk yang dibutuhkan untuk tanaman tebu lebih banyak dari jenis ZA.DPN APTRI juga sudah dua kali berkirim surat kepada Kementerian Pertanian, yakni pada 16 September 2021 dan 6 Agustus 2021 yang intinya meminta dukungan Kementan untuk tetap memberi perhatian kepada petani tebu.Dalam surat tersebut, Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen juga meminta agar Kementan tetap mempertahankan subsidi untuk pupuk jenis ZA karena sangat dibutuhkan petani tebu demi tercapainya swasembada gula nasional.Pupuk jenis ZA sangat dibutuhkan tanaman tebu untuk pertumbuhan dan meningkatkan kadar gula (rendemen) dalam batang tebu. Sesuai rekomendasi Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Balitbang Pertanian Kementan, dosis untuk pemupukan tanaman tebu baru (plant cane) per hektare sebanyak 3 kuintal Phonska, 5 kuintal ZA dan 1,5 kuintal KCL. Sedangkan untuk tanaman tebu keprasan (ratoon), dosis pemupukan yang dianjurkan 5 kuintal Phonska, 6 kuintal ZA dan 1,5 kuintal KCL.Jika pencabutan subsidi pupuk ZA diberlakukan, kata Khabsyin, petani akan mengalami kenaikan biaya produksi hingga 15 persen, sedangkan HPP gula sejak enam tahun yang lalu belum juga naik.Sementara pupuk non-subsidi di pasaran selama ini tidak ada harga eceran tertinggi (HET)-nya, sehingga berpotensi harga tidak terkendali. Sedangkan harga pupuk urea non subsidi saat ini mencapai Rp12.000/kg, ZA non subsidi sebesar Rp6.000/kg dan pupuk subsidi jenis urea hanya Rp2.250/kilogram dan ZA hanya Rp1.700/kg.Menurut dia dengan harga pupuk non subsidi saat ini belum sebanding antara HPP gula saat ini hanya Rp9.100/kg dan HET 12.500/kg, sedangkan biaya produksi petani setiap tahun terus meningkat, sementara hasil yang diperoleh tidak sebanding.Oleh karena itu, kata Khabsyin, APTRI secara tegas menolak pencabutan subsidi untuk pupuk ZA dan APTRI juga menuntut ada kenaikan HPP gula tani sebesar Rp12.000/kg serta penghapusan HET gula. (mth)

Festival Jenang Akan Meriahkan HUT Kota Solo

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 17:13:22 0

Solo, FNN - Festival Jenang akan ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-277 Kota Solo yang jatuh pada tanggal 17 Februari 2022.\"Tanggal 17 Februari ini karena ajang rutin Yayasan Jenang Indonesia, kami tetap adakan tetapi formatnya menyesuaikan keadaan pandemi,\" kata Ketua Dewan Pembina Yayasan Jenang Indonesia Slamet Raharjo di Solo, Rabu.Ia mengatakan pada tahun ini Festival Jenang akan diselenggarakan secara sederhana.\"Ini khususnya dari masyarakat untuk masyarakat. Pada kali ini kami akan menyelenggarakan di kawasan Ngarsopuro. Ada seremoni kecil dan berbagi jenang dengan tokoh di Solo yang setiap hari, pagi, siang, dan malam mengawal kota ini dan masyarakat Solo,\" katanya.Ia mengatakan untuk jenang yang dibagi kepada masyarakat dan tokoh daerah juga tidak banyak.\"Tidak banyak, hanya simbolis saja, beberapa puluh takir untuk masyarakat dan hantaran untuk tokoh,\" katanya.Ia mengatakan untuk jenang yang ada pada festival tersebut sebanyak 22 jenis yang 17 jenis di antaranya ada saat mengiringi perpindahan Keraton Kartasura ke Solo pada waktu itu.Disinggung mengenai tema Festival Jenang pada tahun ini, kata dia, akan mengangkat tema kebersamaan di tengah pandemi melalui jenang.\"Harapannya nanti mas wali juga berkenan hadir di dalam acara itu untuk memberikan semangat. Tidak hanya Festival Jenang tetapi akan ada sarasehan, di mana di situ akan mengolah tentang jenang dari sesaji menjadi siap saji. Harapannya mas wali juga ikut memotivasi usahawan milenial agar makeover jenang menjadi produk kekinian,\" kata Slamet Raharjo.Terkait HUT Kota Solo, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan pada rangkaian acara tersebut akan ada Festival Jenang dan Semarak Jenang.\"Kalau Semarak Jenang diselenggarakan di Keraton Solo, di pagelaran. Kalau pak Slamet (Festival Jenang Indonesia) tadi di Ngarsopuro,\" katanya.Untuk acara lain, dikatakannya, akan ada kirab yang diselenggarakan secara sederhana.\"Kirabnya cuma boyongan, cuma lima menit. Pesertanya sedikit, ada tarian juga pesertanya sedikit. Nanti kami pastikan lagi minggu depan,\" demikian Wali Kota Surakarta. (mth)

Komandan Pussenkav: Tentara Kavaleri TNI AD Harus "Promotif"

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 17:01:12 0

Jakarta, FNN - Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), khususnya yang tergabung dalam Korps Kavaleri, harus memiliki sikap profesional, modern dan adaptif atau Promotif dalam melaksanakan tugas, kata Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) AD Mayjen TNI Gunung Iskandar di Jakarta, Rabu.\"Profesional (artinya) tiap prajurit harus mampu menguasai tugas pokok dan menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai tanggung jawabnya,\" kata Mayjen Gunung dalam sambutannya di peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Korps Kavaleri Angkatan Darat yang disiarkan kanal Youtube Penerangan Pusdikkav.Tidak cukup dengan sikap profesional, lanjut Gunung, prajurit Korps Kavaleri TNI AD juga diharapkan memiliki karakter modern, dengan mampu mengikuti pesatnya perkembangan teknologi sistem persenjataan dan alutsista. Tentara Batalyon Kavaleri tersebut juga harus mampu menguasai persenjataan yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir.\"Terakhir, adaptif. Artinya, prajurit Kavaleri harus selalu peka dan beradaptasi pada lingkungan strategis serta menjawab tantangan tugas yang diemban dengan mencari solusi tepat dalam tiap pelaksanaan tugas,\" tegasnya.Tuntutan untuk menjadi Promotif itu sejalan dengan tema peringatan HUT ke-72 Korps Kavaleri TNI AD, yaitu \"Insan Kavaleri yang Profesional, Modern, dan Adaptif Bersama Rakyat Membangun Bangsa\".Peringatan HUT ke-72 Korps Kavaleri TNI AD berlangsung setiap tanggal 9 Februari, bertepatan dengan pembentukan Satuan Berlapis Baja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) No: 5/KSAD /PNTP/50 pada 9 Februari 1950.Berbagai kegiatan juga telah digelar untuk merayakan HUT ke-72 Kavaleri, antara lain lomba woodball, kompetisi video profil sejarah satuan, lomba beatbox, lomba berkuda, ziarah ke taman makam pahlawan, jalan santai, bakti sosial, serta donor darah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan Kavaleri.Ragam kegiatan itu bertujuan memupuk jiwa korsa atau esprit de corps serta meningkatkan semangat pengabdian para prajurit kepada bangsa dan negara. (mth)

Kemlu RI Dorong Peningkatan Investasi UEA di Indonesia

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 16:45:41 0

Jakarta, FNN - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mendorong percepatan dan peningkatan investasi di Indonesia dari negara-negara di Timur Tengah, terutama Uni Emirat Arab (UEA) .\"Kita harus memastikan bahwa Indonesia bisa terus menawarkan iklim yang menarik bagi bisnis asing di Indonesia,\" kata Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam International Webinar \"The United Arab Emirates Investment in Indonesia: Accelerating Investment from Middle East\" di Jakarta, Rabu.Ia mengatakan bahwa sebagai sebuah negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia terus berupaya meningkatkan hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah.Selain itu, ia juga menilai ada banyak kesempatan bagi Indonesia dan negara-negara di Kawasan Timur Tengah untuk menjadi mitra dekat dalam pengembangan ekonomi.Oleh karena itu, Indonesia, katanya, menyambut investasi dari negara-negara di Timur Tengah, terutama dalam bidang energi, pertambangan, pertanian, perbankan, infrastruktur, pariwisata dan industri yang ramah lingkungan.Teuku Faizasyah mengakui bahwa investasi dari negara-negara di Kawasan Timur Tengah, terutama UEA, Qatar, dan Oman, telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.Namun demikian, ia mencatat nilai investasi tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai investasi dari China, Amerika Serikat, Singapura dan Jepang.Ia mengatakan total investasi UEA di Indonesia dari 2014 sampai 2020 adalah sebesar 287,5 juta dolar Amerika. Sementara itu, pada periode yang sama, China mencatatkan investasi sebesar 19,4 miliar dolar Amerika, dan AS sebanyak 8,3 miliar dolar Amerika.Teuku Faizasyah menganggap masih sedikitnya investasi negara-negara Kawasan Timur Tengah di Indonesia sebagai sebuah peluang untuk meningkatkan kerja sama investasi lebih luas lagi dengan UEA.Oleh karena itu, ia mengajak komunitas bisnis di UEA dan Timur Tengah untuk meningkatkan investasi di Tanah Air.Melalui investasi tersebut, Teuku Faizasyah percaya bahwa Indonesia akan mampu menjadi hub bagi pengusaha-pengusaha UEA dan Timur Tengah untuk mengembangkan bisnis mereka di kawasan Asia Pasifik.\"Dan pastinya, ini sangat sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh beberapa negara di Timur Tengah,\" demikian kata dia. (mth)

Kapolda Jateng: Tidak Ada Pengerahan Ribuan Polisi ke Desa Wadas

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 16:30:09 0

Semarang, FNN - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi memastikan tidak ada ribuan polisi yang dikerahkan ke lokasi Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, pada Selasa (8/2/).\"Tidak ada ribuan polisi, hanya 250 personel yang diterjunkan untuk mendampingi 10 Tim Badan Pertanahan Nasional (BPN),\" kata Kapolda dalam siaran pers di Semarang, Rabu.Kapolda bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar konferensi pers di Polres Purworejo yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah Dwi Purnama dan Bupati Purworejo Agus Bastian.Menurut dia, polisi mendampingi petugas BPN untuk melakukan pengukuran lahan milik warga Desa Wadas yang setuju tanahnya dibebaskan untuk pembangunan salah satu proyek strategis nasional itu.Kegiatan tersebut, lanjut dia, dihadiri pemilik lahan demi kepastian proses pengukuran. \"Karena area yang diukur lebih kurang 114 ha, maka ada 10 Tim BPN yang melakukan pengukuran. Setiap tim didampingi 20 personel,\" katanya. Ia menambahkan jumlah kekuatan tersebut sesuai dengan perkiraan ancaman yang mungkin terjadi di lapangan.Namun, lanjut dia, saat proses pengukuran berlangsung ternyata ancaman yang diperkirakan tidak terjadi dan pengukuran berlangsung aman.Ia menyebut kehadiran Polri di Desa Wadas berfungsi sebagai pendamping, fasilitator, dan dinamisator kegiatan pengukuran lahan terhadap warga yang sudah menerima maupun yang belum.Luthfi memastikan tidak ada penyerbuan, penculikan, dan warga yang diduga dilaporkan hilang. Menurut dia, memang ada seorang warga yang diamankan karena diduga menyebarkan foto-foto berisi narasi kebencian.Saat diamankan, lanjut dia, pihak keluarga yang bersangkutan sudah mengetahui dan polisi memberikan perlakuan baik.Kapolda memastikan fasilitasi yang diberikan Polda Jawa Tengah saat proses pengukuran lahan di Desa Wadas sudah sesuai prosedur standar operasional. (mth)

Gubernur Sultra: Pemberitaan Pers Dibutuhkan untuk Rumuskan Kebijakan

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 14:01:53 0

Kendari, FNN - Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengatakan bahwa pemberitaan pers sangat dibutuhkan pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan sebuah kebijakan, demi mendorong pembangunan, kemajuan bangsa dan negara.\"Pemberitaan dari pers terkait daya saing nasional dan daerah sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan pemerintah, baik pada sektor pemerintah pusat, daerah maupun sektor pelayanan swasta dan masyarakat,\" kata Ali Mazi saat memberikan sambutan pada Puncak Hari Pers (HPN) 2022 yang dilaksanakan Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu.Menurut Ali Mazi, keberadaan pers selama ini sangat strategis sebagai salah satu pilar pembangunan dan pilar keempat demokrasi, sehingga sudah menjadi kebutuhan negara, pemerintah dan masyarakat sebagai berita yang dihasilkan sangat diperlukan untuk menjadi sumber daya pertumbuhan ekonomi.\"Pers sangat berperan dalam menyuarakan dan menghadirkan masukan kepada pemerintah di era serba digital saat ini,\" ujarnya.Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, lanjut dia, pers merupakan mitra utama dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah.\"Kami selalu bersama pers, kami selalu dekat dengan insan pers. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menyampaikan dan menerima informasi seputar perkembangan pembangunan daerah di segala bidang,\" tutur gubernur.Dalam kesempatan itu, Ali Mazi juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada insan pers yang secara konsisten telah mewartakan program dan hasil kerja pemerintah setempat, memberikan dukungan juga memberikan kritikan dan masukan.Selain itu, Gubernur Sultra juga menuturkan bahwa pers sebagai pilar demokrasi keempat, salah satunya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi.\"Begitu pula dalam upaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat di era new normal hingga di era pemberlakuan kebijakan PPKM dengan menerapkan protokol kesehatan,\" katanya.Ia berharap, pembangunan pers nasional dapat memberi manfaat bagi seluruh elemen bangsa dalam meningkatkan peran sesuai dengan kapasitasnya, demi menghadirkan beragam pemberitaan yang cepat, akurat, bernilai edukatif, inspiratif dan anti hoaks.\"Serta dapat memberikan kemaslahatan, mendorong kemajuan masyarakat bangsa dan negara,\" demikian Ali Mazi.Puncak HPN 2022 dilaksanakan di pelataran Masjid Al-Alam Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo secara virtual, dan hadir secara langsung Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali dan beberapa kepala daerah, seperti Gubernur Riau Syamsuar, Ketua PWI Atal S Depari, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, insan pers se-Indonesia dan tamu undangan lainnya. (mth)

Penyelenggara Tes MotoGP Mandalika Akan Laporkan Persiapan ke Presiden

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 13:56:54 0

Jakarta, 09/2 (ANTARA) - Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022, Hadi Tjahjanto, cukup puas melihat persiapan penyelenggaraan Mandalika MotoGP Official Test 2022, dan berencana melaporkan hal itu kepada presiden.\"Saya akan melaporkan semua persiapan ini ke Presiden,\" kata Hadi dalam keterangan tertulis, Rabu.Hadi melakukan pengecekan langsung ke Pertamina Mandalika Circuit di Lombok, Rabu, didampingi oleh Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC, Arie Prasetyo, Direktur Motor Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria, Wakil Dirut MGPA Cahyadi Wanda.Selain melihat areal ruang kontrol, Hadi dan rombongan juga melihat area paddock, area logistic tim dan pebalap. Mantan Panglima TNI itu juga menyaksikan langsung kesibukan kru tim balap yang menyiapkan perlengkapan dan persiapan untuk setting paddock.Sebelumnya, Hadi memimpin rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan event MotoGP di kantor ITDC. Bahasan utama dalam rapat itu selain kesiapan area sirkuit, juga soal kesiapan akomodasi untuk event balap MotoGP pada Maret mendatang.Menurut Hadi, kesiapan akomodasi terus diupayakan untuk dipenuhi karena akomodasi yang ada di lombok dinilai masih belum cukup.\"Kami akan upayakan untuk membangun camping dan bobobox,\" ujar Hadi, menambahkan bahwa saat ini masih mencari lokasi yang ideal.\"Kalo sudah dibangun, baru akan kita sampaikan calon penonton yang membeli tiket, kita sampaikan akomodasi ada di dekat Mandalika mereka juga ada fasilitas tiket resto, masjid agar masyarakat memilih,\" jelasnya.Saat ini, Hadi mengatakan, penyelenggara terus berkoordinasi untuk menyiapkan akomodasi, termasuk shuttle bus, juga pintu-pintu masuk, yang terus dalam pengkajian dan secepatnya akan direalisasikan.Hadi juga berencana mendekati komunitas-komunitas, di antaranya pengguna motor besar atau komunitasi mobil.\"Kita tawarkan mereka semacam tempat khusus untuk camping. Jika memang berminat, akan disiapkan,\" kata Hadi.Hal senada disampaikan Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Arie Prasetyo. Dia mengatakan tim terus berupaya untuk mematangkan persiapan-persiapan menjelang Mandalika MotoGP Official Test dan MotoGP 2022 yang penyelenggaraannya sudah semakin dekat.\"Untuk itu, setiap kelengkapan yang harus kami penuhi kami koordinasikan secara rutin kepada pihak Dorna Sports, FIM, maupun Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022,\" ujar Arie.Direktur MGPA, yang juga CEO Panitia Balapan Mandalika MotoGP 2022, Priandhi Satria, juga memastikan persiapan berjalan lancar.Mandalika MotoGP Official Test 2022 akan digelar pada 11-13 Februari 2022. (mth)

KDEI Taipei Imbau Pelaku Video Asusila Serahkan Diri

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 13:51:31 0

Beijing, FNN - Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau dua pelaku yang terlibat dalam video asusila dari kalangan pekerja migran Indonesia di Taiwan segera menyerahkan diri.KDEI Taipei sangat menyesalkan keputusan yang diambil keduanya untuk melarikan diri dan oleh sebab itu mengimbau pelaku, yaitu CY dan T segera menyerahkan diri kepada Imigrasi setempat, demikian pernyataan resmi KDEI Taipei yang dirilis di akun Facebook resminya, Selasa (8/2).Perwakilan Pemerintah RI di Taipei tersebut selanjutnya akan berkoordinasi dengan otoritas Taiwan untuk menyelesaikan persoalan itu.Pihak KDEI kecewa karena sikap CY dan T tidak sesuai dengan janjinya yang akan pulang ke Indonesia setelah video asusila mereka berdua tersebar luas di kalangan PMI di Taiwan.Agen penempatan kedua warga negara Indonesia melaporkan kepada KDEI Taipei bahwa sejak 26 Januari 2022 CY sudah tidak masuk kerja dan T sudah tidak berada di rumah majikan.Pihak agen juga sudah melaporkan hal tersebut kepada Biro Ketenagakerjaan (BLA) setempat pada Senin (7/2).KDEI juga mengimbau kepada WNI lainnya di Taiwan yang mengetahui keberadaan kedua pelaku asusila tersebut dapat menginformasikannya kepada otoritas Taiwan atau KDEI Taipei. (mth)

Empat Faktor Penyebab Hasil Tes COVID-19 Bisa Beda dalam Sehari

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 13:41:42 0

Jakarta, FNN - Guru Besar Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Prof. Tjandra Yoga Aditama, mengatakan ada setidaknya empat faktor yang menyebabkan seseorang mendapati hasil tes COVID-19 yang berbeda-beda dalam sehari sebagaimana dialami selebritas Atiqah Hasiholan.Keempat faktor yang menyebabkan hasil tes COVID-19--baik tes antigen maupun PCR (Polymerase Chain Reaction)--bisa berbeda dalam sehari, antara lain terkait jumlah virus yang ada pada pasien dan proses pengambilan sampelnya.\"Jumlah virus yang ada pada pasien. Proses pengambilan sampel, apakah memang tepat sesuai tempat yang ada jumlah virus yang memadai,\" kata Prof. Tjandra kepada ANTARA, Rabu.Faktor lainnya, sambung dokter yang pernah menjabat sebagai Dirjen Pengendalian Penyakit & Kepala Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan itu, adalah transportasi sampel dari tempat pengambilan ke tempat pemeriksaan, dan terakhir terkait proses pemeriksaan di laboratorium.\"Baik aspek teknik laboratorik maupun juga proses administrasi pencatatan dan pelaporan hasil,\" tutur Prof. Tjandra mendetilkan.Sebelumnya, Atiqah melalui unggahan di fitur Instagram Story mengungkapkan sempat menjalani tiga kali tes swab dalam satu hari dengan hasil PCR pertama positif, sementara berikutnya swab antigen negatif, kemudian PCR kedua negatif. Tiga hari sebelumnya, dia juga menjalani tes swab antigen dan hasilnya negatif.Terkait hasil tes COVID-19, mengutip laman Prevention, ada empat kemungkinan hasil termasuk pada tes PCR yakni benar positif, benar negatif, positif palsu, dan negatif palsu. Benar dan salah mengacu pada keakuratan tes, sementara positif dan negatif mengacu pada hasil yang terima pasien.Professor di Department of Laboratory Medicine and Pathology at the University of Washington School of Medicine, Geoffrey Baird, M.D., Ph.D. menuturkan, hasil positif palsu berarti seseorang telah mendapatkan hasil positif, tetapi tidak benar-benar terinfeksi virus SARS-CoV-2.Menurut dia, tes antigen paling akurat ketika yang menjalani tes memiliki gejala, karena biasanya itu berkorelasi dengan adanya banyak virus di tubuh sehingga lebih mudah untuk dideteksi.Tes antigen COVID-19 mengharuskan pemeriksa menyeka lubang hidung pasien untuk mengumpulkan sampel, tetapi tujuannya bukan untuk mengambil lendir.“Banyak orang berpikir menggali sedalam mungkin. Itu sebenarnya dapat menyebabkan beberapa hasil positif palsu. Ingus, rambut, darah, dan tambahan lainnya dapat mengganggu kemampuan tes untuk mengidentifikasi antigen SARS-CoV-2,\" kata Baird.Walau begitu, standar emas pengujian COVID-19 yakni dengan tes PCR atau juga dikenal sebagai pengujian molekuler, ungkap pakar kesehatan dari Johns Hopkins Center for Health Security, Gigi Gronvall, Ph.D. Namun, tes antigen bisa sama sensitifnya dengan tes PCR ketika seseorang mengalami gejala.Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyatakan, meskipun spesifisitas tinggi dari tes antigen, hasil positif palsu bisa saja terjadi.\"Secara umum, untuk semua tes diagnostik, semakin rendah prevalensi infeksi di masyarakat, semakin tinggi proporsi hasil tes positif palsu,” ungkap CDC. (mth)

Interfaith and Islamophobia- 04

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 13:21:28 0

Setahun kemudian kami dianugerahi Ellis Island Honor Award, sebuah penghargaan tertinggi non militer yang diberikan kepada imigran yang dianggap berjasa bagi Amerika. Dasar penganugerahan itu karena keaktifan saya dalam membangun komunikasi antar agama, baik di US maupun di belahan dunia lainnya. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation  TAK disangkal lagi bahwa Interfaith saat ini telah menjadi sebuah fenomena global. Dari organisasi dunia (PBB) ke tingkat negara hingga ke kota dan kampung-kampung, kegiatan Interfaith menjadi sesuatu yang ditradisikan. Tentu masing-masing pelaku dari agama yang berbeda punya pemahaman dan tujuannya yang berbeda pula. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York misalnya, bahkan ada kegiatan interfaith tahunan yang disebut “Week of Interfaith Harmony”. Dan ini dilaksanakan pada awal bulan Februari setiap tahunnya. Nusantara sendiri sejak tahun 2014 lalu telah menjadi co sponsor, dan saya pribadi selalu diminta menjadi pembicara mewakili Komunitas Islam. Yang terakhir dilaksanakan tanggal 3 Februari lalu. Kegiatan Interfaith saya pribadi yang bersifat gobal bermula sejak sekitar tahun 2002. Saat itu saya diundang oleh The Interfaih Center New York untuk menjadi pembicara pada sebuah pertemuan antar agama Amerika dan Eropa di Frankfurt Jerman. Acara tersebut dikenal dengan “Trans Atlantic Interfaith Dialogue” yang melibatkan tiga agama samawi; Islam, Kristen dan Yahudi.  Pada tahun-tahun berikutnya saya kembali mendapat kesempatan untuk hadir dalam berbagai kegitaan Interfaith di berbagai negara. Di tahun 2005 misalnya saya diundang sebagai peserta di pertemuan “Jewish-Muslim Dialogue” di Paris Prancis. Lalu pada tahun 2007 saya kembali diundang sebagai pembicara pada acara yang sama di Seville Spanyol.  Berbagai kegiatan antar agama yang saya lakukan saat itu baik secara domestik (di US) maupun di belahan Internasional mendapat pengakuan dari masyarakat dan pemerintahan Amerika. Beberapa penghargaan diberikan kepada saya sebagai pengakuan. Satu di antaranya adalah “Ambassador for Peace” dari Internasional Interreligious Federation yang berpusat di Korea Selatan pada 2002.  Pada 2003 juga saya kembali mendapatkan penghargaan dari Long Island Interfaith Coalition sebagai penggerak dialogue antar Komunitas agama. Bahkan pada 2004 US Asian Federation, di mana saya sendiri sebagai Wakil Presidennya juga menganugerahkan penghargaan di bidang Peace Ambassador. Berbagai kegiatan interfaith yang bersifat global juga terus berlanjut. Di tahun 2006 Uni Eropa (European Union) mengeluarkan dekrit pelarangan menyembelih hewan secara agama (ritual slaughtering). Alasannya karena tidak berperi-kehewanan (menyiksa hewan). Dengan sendirinya ada dua Komunitas agama yang terdampak dengan keputusan ini; Yahudi dan Islam.  Maka pada tahun itu melalui organisasi European Jewish Council menginisiasi pertemuan Muslim-Jewish di Vienna Austria. Pada acara itu mereka menghadirkan tokoh agama Amerika (Muslim dan Yahudi) untuk menjadi pembicara utama. Rabbi Marc Schneier, Presiden Foundation of Ethnic Understanding dan partner saya dalam Dialog Muslim-Yahudi bersama saya diundang sebagai pembicara utama.  Alhamdulillah, walaupun Uni Eropa tidak merubah dekrit atau keputusan mereka, Presiden Austria sendiri memutuskan bahwa religious slaughtering tidak dilarang di negara itu. Ada sekitar 20,000 orang Yahudi dan 600,000 Muslim di Austria.  Berbagai kiprah Interfaith itu menjadikan majalah The New York memilih saya sebagai satu dari tujuh tokoh agama yang paling berpengaruh (NY Seven Most Influential Religious Leaders) pada 2006. Pemilihan sebagai salah satu dari tokoh agama paling berpengaruh di New York memberikan ruang tersendiri bagi saya untuk semakin memperluas jaringan. Pada 2008 bersama beberapa tokoh agama New York kami mendirikan International Clergy Association. Melalui organisasi ini kami banyak melakukan berbagai kegiatan di forum internasional, khususnya di forum PBB. Ketika Turki dan  Spanyo mensponsori resolusi tentang “Alliance among Civilization” kami mengadakan UN Conference on Peace yang bekerjasama dengan Peace Federation USA. Setahun kemudian kami dianugerahi Ellis Island Honor Award, sebuah penghargaan tertinggi non militer yang diberikan kepada imigran yang dianggap berjasa bagi Amerika. Dasar penganugerahan itu karena keaktifan saya dalam membangun komunikasi antar agama, baik di US maupun di belahan dunia lainnya. Mungkin dari sekian banyak inisiatif Interfaith saya di kancah internasional, ada dua hal yang paling menonjol.  Yang pertama adalah inisiasi Jewish-Muslim Dialogue pada 2005. Dari inisiatif ini terlahir ragam kegiatan seperti Salam-Shalom Sisterhood dan Twinning of Mosques and Synagogue. Kedua kegiatan ini telah menjadi sebuah gerakan internasional yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Australia, Afrika dan bahkan Timur Tengah.  Kunjungan Pimpinan agama-agama samawi ke Indonesia, Jordan dan Jerusalem, termasuk Ramallah pada 2011 lalu. Kegiatan ini disponsori oleh KBRI Washington bekerjasama dengan beberapa Institusi Interfaith Amerika. Kegiatan ini sebenarnya menjadi langkah awal melibatkan tokoh-tokoh agama dalam proses Perdamaian Timur Tengah. Sayang setelah kunjungan pertama itu ternyata itu juga kunjungan terakhir.  Dan, banyak lagi kegiatan interfaith lainnya pada tataran global. Kerjasama dengan NY Buddhist Council mengurangi tensi yang terjadi antara Komunitas Budha dan Muslim akibat kekerasan kepada masyarakat Muslim di Myanmar. Ketika itu sempat direncanakan kunjungan tokoh-tokoh Muslim dan Buddha Amerika ke Thailand untuk kunjungan kemanusiaan.  Demikian beberapa kegiatan interfaith di Gela yang internasional. Begitu banyak yang dilaksanakan termasuk pada tahun-tahun terakhir. Tapi saya kira cukup saya menyebutkan beberapa contoh sekaligus menyebutkan “apresiasi” (penghargaan) agar dapat dipahami bahwa kegiatan ini mendapat sambutan positif.  Satu hal yang pasti adalah bahwa kegiatan Interfaith pada tatanan internasional telah memberikan kontribusi untuk mengurangi tensi antar pemeluk agama di saat ada kasus-kasus konflik yang melibatkan sentimen agama di mana saja. Dan bagi Dakwah di Amerika hal ini menjadi krusial. Karena betapa seringkali kasus kekerasan di dunia Islam berdampak besar dalam kerja-kerja Dakwah kita di US. Lalu secara kongkrit apa saja manfaat dan hasil dari kegiatan interfaith ini? Apakah kegiatan interfaith ini dapat merusak nilai iman dan identitas keislaman umat? New York, 8 Februari 2022. (Bersambung). (*)         

Dokter RSUI Sebut Teknik ERAS Percepat Pemulihan Operasi

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 12:47:37 0

Jakarta, FNN - Dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Universitas Indonesia, dr. Anggara Gilang Dwiputra, Sp. An, mengatakan, saat ini terdapat pendekatan berbasis bukti untuk mempercepat masa pemulihan pasien setelah menjalani operasi, yakni Enhanced recovery after surgery (ERAS).“Dengan teknik ERAS, pasien yang telah menjalani operasi dapat kembali beraktivitas secara normal secepat mungkin,\" kata dia seperti dikutip dari siaran pers RSUI, Rabu.Menurut Anggara, teknik ERAS sebenarnya sudah ditemukan pada tahun 1990-an dan seiring dengan maju dan berkembangnya teknik dan teknologi alat kesehatan, maka membuat teknik ERAS semakin populer di masyarakat akhir-akhir ini.Tujuan adanya teknik ERAS yakni agar pasien lebih aman dan nyaman saat maupun pasca menjalani operasi. Penelitian menunjukan, teknik ini dapat mempercepat masa pemulihan 30 - 40 persen, mengurangi komplikasi operasi, dan pembiusan lebih minimal.Umumnya ERAS dikenal masyarakat sebagai teknik untuk mengurangi nyeri saat melakukan operasi sesar saat bersalin. Tetapi, ERAS pertama kali diperkenalkan untuk prosedur operasi saluran cerna (kolon- rektal).ERAS dapat digunakan untuk tindakan operasi saluran cerna (colon- rectal) (87 persen), kandungan (51persen), tumor (39 persen), dan saluran kemih (35 persen).\"Secara umum, manfaat metode ERAS adalah pemulihan cepat setelah operasi, mengurangi lama rawat rumah sakit, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien, dan mengurangi resiko komplikasi operasi,\" tutur Anggara.Ada sejumlah komponen yang mempengaruhi keberhasilan teknik ERAS, salah satunya konseling pre-operatif. Pada proses konseling ini, seseorang yang akan menjalani operasi diberikan edukasi mengenai proses pembiusan dan proses operasi yang akan dijalani, resiko dan komplikasi, cara untuk mencegah efek samping dan meminimalisir resiko tindakan.Kedua, optimalisasi nutrisi dan penyakit komorbid. Pada komponen ini seseorang yang akan menjalani ERAS harus dipastikan status nutrisi dan penyakit penyerta lainnya seperti hipertensi, diabetes dalam kondisi terkontrol sehingga pasien dalam kondisi optimal sebelum menjalani operasi dengan teknik ERAS.Ketiga, pemberian anti nyeri, antimual atau antimuntah multimodal. Dokter akan memberikan beberapa jenis golongan dari anti nyeri, anti mual atau anti muntah agar mencapai efek anti nyeri atau antimual atau antimuntah yang optimal serta meminimalisir efek dari pemberian obat tersebut.Selanjutnya, pemberian obat bius dan mobilisasi dini. Keberhasilan teknik ERAS juga tak luput dari kerja sama yang kuat interdisipliner antara dokter operator (dokter bedah), dokter anestesi, dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter gizi, dan keperawatan yang dilakukan saat persiapan sebelum operasi, proses operasi, maupun pasca operasi. (mth)

Ilusi Megaproyek Tanpa Urgensi

BY FNN Rabu, 09 Februari 2022 12:17:17 0

Intervensi asing adalah diskursus yang tak boleh diabaikan begitu saja. Di tengah ambisi pembangunan IKN, perusahaan asal Tiongkok berkeinginan membangun pabrik semen di Kalimantan Timur. Bisa ditebak, pabrik ini bakal menjadi suplier utama pembangunan IKN. Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI  POLEMIK pindah Ibukota Negara (IKN) terus bergulir. Proyek ambisius itu ditengarai cacat formil, cacat prosedural, dan miskin aspirasi rakyat. Sejumlah pihak memutuskan menempuh langkah hukum, menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).  Di ruang sidang Gedung MK, perdebatan yang bakal mengemuka tentu berbasis akademis dan berbasis hukum. Di ruang sidang MK, akan terjadi adu narasi disertai bobot yang sarat edukasi kepada publik.  Situasinya dapat dipastikan kontras dengan silat lidah di kanal-kanal medsos (media sosial). Dimana persoalan cenderung meluber kemana-mana. Ditunggangi sentimen di luar subtansi persoalan. Bias, atau dikaburkan kasus-kasus pelaporan ke polisi. Perkara jin buang anak, misalnya.  Bila ingin menyelami subtansi, setidaknya ada tiga pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Pertama, apa urgensi IKN pindah? Kedua, dana untuk konsolidasi pemindahan IKN dari mana? Ketiga, siapa yang diuntungkan atas pindahnya IKN?  Kita mulai dari pertanyaan pertama, apa urgensi IKN pindah? Jawabannya tidak ada. Memang, ada banyak argumentasi yang dapat diajukan guna mendukung IKN pindah. Bobotnya kira-kira setara dengan jumlah narasi yang menolak. Namun, berbicara soal urgensi, ceritanya menjadi lain. Saat ini negara dalam keadaan sulit. Ekonomi ambruk, APBN 2022 ditetapkan defisit sebesar Rp868 triliun atau 4,85% terhadap Produk Domestik Bruto. Belum lagi pertumbuhan ekonomi yang terus melambat, pandemi Covid-19 yang menunjukkan tren meninggi, bunga hutang luar negeri yang terus menggerogoti saku negara, sejumlah pembangunan infrastruktur yang mubazir, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut tentu menjadi masalah fundamental bagi pemindahan IKN yang membutuhkan pembiayaan lebih dari Rp 466 triliun. Dari sudut pandang ini, tidak ada urgensi pemindahan IKN. Urgensi didefenisikan sebagai keharusan yang mendesak. Urgensi tidak saja menyangkut penting atau tidak penting, tetapi juga tepat atau tidak tepat dalam konteks momentumnya. Kita tidak melihat alasan keterdesakan dalam konteks IKN. Sebaliknya, negara seharusnya sangat berhati-hati mengeluarkan kebijakan, khususnya kebijakan yang memerlukan konsolidasi dan pembiayaan tinggi.  Rakyat sesungguhnya bisa merasakan situasi itu. Hasil survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI),  sebanyak 61,9 persen rakyat Indonesia tidak setuju IKN Pindah. Alasan paling dominannya, mereka mengkhawatirkan kocek negara yang bakal digelontorkan untuk pembiayaan IKN. Sudah sumbernya ambigu, alirannya pun berpotensi bermasalah.  Terkait dengan itu, kita menjajaki pertanyaan kedua. Dari mana dana pembiayaan IKN diperoleh? Ini yang membingungkan, sebab dalam situasi ekonomi mencekik, pemerintah sepertinya memaksakan kehendak. Untuk perkara sebesar dan semasif pemindahan IKN, rancangan UU-nya bahkan digodok hanya dalam tempo 42 hari.  Karena negara dalam keadaan ekonomi yang sulit, maka sumber pembiayaan diumumkan secara gagap, berubah-ubah dan tidak tegas. Dulu, Presiden Jokowi mengatakan pembiayaan IKN tidak akan membebani APBN. Belakangan, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI 4 Februari 2020 Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, dari Rp 466 triliun total dana pembangunan IKN, sebanyak Rp 89 triliun menggunakan APBN. Angka itu lalu berubah lagi.  Dalam situs resmi IKN, rincian kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota negara secara keseluruhan disebut mencapai Rp 466 triliun. Sumber dananya akan ditopang oleh APBN sebesar 53,5 persen dan 46,5 persen sisanya menggunakan dana lain-lain yang bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta. Data ini lalu dibantah lagi oleh Suharso Monoarfa disusul hilangnya data tersebut dalam situs resmi IKN. Dinamika itu menunjukkan pemerintah tergagap menyediakan sumber dana pembiayaan IKN. Sementara prospek sumber dana non-APBN  seperti KPBU, investasi swasta, dan BUMN tidak pernah dirinci secara detail. Kecenderungan ini bahkan menjadi bukti kalau pihak swasta sesungguhnya tidaklah begitu berminat berinvestasi di IKN, kalau iya mestinya porsi APBN berkurang dan porsi KPBU yang lebih meningkat. Patut dicurigai justru yang ada keinginan melakukan bancakan dari dana APBN. Padahal, dana APBN sebesar itu akan lebih bermanfaat bila dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar warga seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kini, pertanyaan tersisa adalah siapa yang diuntungkan oleh pembangunan IKN? Wacana IKN dipenuhi desas-desus. Ini terjadi karena pemilihan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi IKN Nusantara minim partisipasi publik, sebagaimana juga terjadi dalam pembahasan UU IKN yang super kilat itu. Pemilihan PPU bahkan tidak ditemukan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Padahal, sangat penting membahas hal ini sehingga masyarakat dapat memahami secara jernih. Akibatnya, spekulasi tak bisa dihindarkan seiring beredarnya sejumlah data terkait IKN di tengah masyarakat. Terhadap 256.000 hektar lahan IKN, misalnya, ternyata dominan dimiliki oleh hanya segelintir elit Jakarta. Meski bentuknya HGU (Hak Guna Usaha) dan merupakan lahan milik negara, tetapi tetap saja perlu kompensasi tertentu bila negara ingin mengambilnya kembali.  Demikian juga dengan luka alam akibat pertambangan. Menurut catatan JATAM Kaltim, terdapat 94 lubang tambang yang berada di kawasan IKN. Setelah mengeruk bumi, tanggung jawab melakukan reklamasi dan pasca tambang seharusnya ada pada korporasi. Tetapi, tanggung jawab itu berpotensi menjadi tanggungan negara dengan hadirnya proyek IKN. Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) memperkirakan sedikitnya 20.000  masyarakat adat akan menjadi korban proyek IKN. Intervensi asing adalah diskursus yang tidak boleh diabaikan. Di tengah ambisi pembangunan IKN, perusahaan asal Tiongkok berkeinginan membangun pabrik semen di Kalimantan Timur. Bisa ditebak, pabrik tersebut bakal menjadi suplier utama pembangunan IKN.  China juga diduga akan menyuplai listrik IKN Nusantara. Spekulasi yang muncul mengarah pada keterlibatan perusahaan China Power pada PLTA Sungai Kayan. Kepala Staf Presiden Moeldoko pernah menyebut PLTA Sungai Kayan adalah salah satu penyuplai listrik IKN.   Kini, perjuangan rakyat yang menolak IKN berlabuh di Mahkamah Konstitusi. Kita berharap MK selalu jernih. Tidak turut terjebak pada ilusi yang coba diopinikan seolah IKN sarat urgensi. (*)

Sultan HB X Mengukuhkan 242 Lurah Sebagai Pemangku Keistimewaan DIY

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 23:03:07 0

Yogyakarta, FNN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengukuhkan 242 lurah sebagai pemangku keistimewaan di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.\"Lurah harus benar-benar memahami empat syarat dalam upaya ngawula (mengabdi) yaitu kewasisan (cekatan), taberi (rajin), budi rahayu (budi luhur), dan kasarasan (kesehatan),\" kata Sri Sultan usai pengukuhan.Raja Keraton Yogyakarta ini menuturkan bahwa kelurahan merupakan bentuk pemerintahan asli dan terdepan di DIY dalam bingkai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Ia berharap tiga nilai filosofi keistimewaan DIY mencakup hamemayu hayuning bawono (memelihara keselamatan dunia dengan memelihara kelestarian bumi), sangkan paraning dumadi (asal usul dan tujuan hidup manusia), dan manunggaling kawula gusti (menyatunya raja dengan rakyat) yang merupakan kewajiban Gubernur DIY dapat diteladani oleh para lurah.\"Dapat diteladani para lurah dalam menjalankan perannya sebagai pemangku keistimewaan,\" kata dia.Dalam kesempatan itu, Sri Sultan juga mengukuhkan Nayantaka atau pengurus Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan DIY masa bakti 2022—2025.Fungsi Nayantaka adalah sebagai pandega atau pemuka penguatan peran kelurahan menuju Yogya Istimewa yang mulia dan sejahtera.Nayataka merupakan akronim dari nayaka atau pemimpin, pamomong, sekaligus sebagai pelayan yang meringankan beban orang lain; warata atau bersikap adil, dan kartaraharja yakni kondisi sejahtera lahir dan batin.\"Nayantaka adalah sosok pemimpin yang senantiasa mengabdi untuk meringankan beban orang lain, berlaku adil, dan bertujuan menyejahterakan masyarakatnya lahir dan batin,\" kata Ngarsa Dalem. (mth)

KONI Pusat Berharap Presiden Terbitkan Pepres PON 2024 Aceh-Sumut

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 22:57:58 0

Jakarta, FNN - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat berharap Presiden Joko Widodo dapat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara (Sumut).Diharapkan dengan penerbitan perpres, maka segenap pihak baik di pusat maupun kedua provinsi tuan rumah bisa memiliki landasan untuk mempersiapkan pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut.Harapan ini disampaikan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purn. Marciano Norman setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Sumatera Utara Letjen TNI Purn. Edy Rahmayadi, serta jajaran pengurus KONI Pusat, KONI Aceh dan KONI Sumut di Kantor KONI Pusat, Senayan, Jakarta, Selasa.\"Hari ini, saya Ketua Umum KONI Pusat bersama Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara, Ketua KONI Aceh, Ketua KONI Sumatera Utara, beserta Ketua DPRA, hadir bersama untuk membicarakan persiapan pelaksanaan PON ke-21 di Aceh–Sumatera Utara pada 2024,\" kata Marciano dalam keterangan resmi, Selasa.Dia menambahkan, banyak bahasan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Mulai dari cabang olahraga yang dipertandingkan, sarana dan prasarana, hingga peraturan organisasi mengingat pelaksanaan PON 2024 untuk kali pertama bergulir di dua provinsi.Marciano juga mengapresiasi gubernur Aceh dan Sumut yang memberikan dukungan penuh sebagai tuan rumah pesta olahraga terbesar di Tanah Air edisi ke-21 tersebut.KONI Pusat bersama KONI Aceh dan KONI Sumut segera menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar dapat dilanjutkan kepada Presiden Republik Indonesia.Harapannya, Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Pepres tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara sebagai landasan.Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan pertemuan kali ini berjalan dengan baik dan saling mendukung satu sama lain.\"Dinamika musyawarah kami cukup bagus dan atas kebesaran jiwa kami semua, terutama Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Umum KONI Pusat, kami semua juga sudah sepakat tidak ada lagi masalah ke depan,\" kata Nova Iriansyah.\"Olahraga syarat dengan sportivitas, ini yang kami bahas dan motivasi ini yang akan kami lakukan,\" ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menimpali. (mth)

WFP: 13 Juta Orang di Tanduk Afrika Terancam Kelaparan

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 22:33:06 0

Jenewa, FNN - Program Pangan Dunia (WFP) menyatakan sebanyak 13 juta orang di wilayah Tanduk Afrika menghadapi kelaparan parah.WFP menyerukan penyaluran bantuan untuk menghindari terulangnya bencana kelaparan yang menewaskan ratusan ribu orang satu dekade lalu.Tiga musim hujan yang gagal telah menciptakan kondisi terkering di Afrika sejak 1980-an, dengan prakiraan curah hujan di bawah rata-rata akan meningkatkan penderitaan dalam beberapa bulan mendatang.\"Panen rusak, ternak mati, dan kelaparan meningkat karena kekeringan berulang mempengaruhi Tanduk Afrika,\" kata Direktur Regional di Biro Regional WFP untuk Afrika Timur Michael Dunford pada Selasa. Kondisi tersebut telah memusnahkan ternak dan mendorong ribuan orang yang sebagian besar adalah petani, terpaksa mengungsi.\"Kami tidak pernah mengalami ini sebelumnya, kami hanya melihat badai debu sekarang. Kami takut mereka akan menutupi kami semua dan menjadi kuburan kami,\" kata Mohamed Adem dari wilayah Somali di Ethiopia, dalam video WFP.Rekaman udara yang diambil di dekatnya menunjukkan semak belukar berdebu yang luas dipenuhi bangkai ternak.Di desa Kebele, orang-orang mengikat tali di torso di sapi kurus untuk mengangkatnya berdiri.\"Meskipun  terkendali, ada kekeringan parah di daerah Somali dan beberapa bagian Oromia dan negara bagian selatan. Jadi peringatan WFP cukup tepat,\" kata juru bicara pemerintah Ethiopia Legesse Tulu kepada Reuters.Kekeringan juga menyebar ke beberapa bagian Kenya, Somalia bagian tengah-selatan, dan Eritrea.Di antara  2010 dan 2012, sekitar 250.000 orang meninggal karena kelaparan di Somalia. Setengah di antara korban tewas adalah anak-anak.Dana Anak PBB (UNICEF) juga memperingatkan bahwa banyak anak akan meninggal dunia atau menderita kerusakan kognitif atau fisik seumur hidup, tanpa tindakan cepat untuk menghindari kelaparan.\"Kita perlu bertindak sekarang untuk mencegah bencana,\" kata Direktur Regional UNICEF untuk Afrika Timur dan Selatan Mohamed Fall melalui sambungan telepon dari Nairobi.Ia mengatakan bahwa 5,5 juta anak di empat negara saat ini terancam kekurangan gizi akut.WFP, yang memenangi Hadiah Nobel Perdamaian pada 2020, meluncurkan rencana respons regionalnya untuk Tanduk Afrika minggu ini dan membutuhkan dana 327 juta dolar AS (sekitar Rp4,7 triliun).Sementara UNICEF mengumpulkan 123 juta dolar AS (sekitar Rp1,8 triliun). (mth)

DPRD Minta Bank DKI Tingkatkan Jumlah Penerima KUR UMKM

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 22:24:42 0

Jakarta, FNN - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank DKI meningkatkan jumlah penerima kredit usaha rakyat (KUR) karena saat ini masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum tersentuh.Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan meski Bank DKI telah mencatatkan pertumbuhan penyaluran KUR mencapai 31 persen, sementara bank konvensional lain hanya 3,67 persen, namun BUMD itu tetap harus menggenjot porsi penyaluran KUR selama 2022.\"Peluang kredit UMKM ini perlu diperluas, baik segmennya maupun jumlah debiturnya,\" ujar Ismail di Jakarta, Selasa.Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi B DPRD DKI lainnya Manuara Siahaan menyarankan agar Bank DKI bersinergi dengan para pedagang di Pasar Jaya dalam rangka menyalurkan KUR bagi pelaku UMKM, sehingga meningkatkan target pengembangan.\"Saya menyayangkan kecilnya penyaluran kredit mikro di Perumda Pasar Jaya, padahal kita punya payung sinergi BUMD. Ada 173 pasar tradisional yang sebenarnya potensial dikuasai, ini harus kita dorong lagi, karena tujuan Bank DKI ini untuk kesejahteraan rakyat Jakarta,\" ucapnya.Sementara, Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy menjelaskan penyaluran KUR khusus UMKM sebesar Rp1 triliun terbagi syariah sebesar Rp200 miliar dan Rp800 miliar untuk konvensional selama 2022.Target penyaluran KUR UMKM di antaranya untuk Pasar Jaya sebanyak 5.446 pedagang dengan potensi Rp653 miliar, Jakpreneur (5.253 anggota) dengan potensi Rp26,3 miliar, dan pelaku usaha mikro (2.084 pedagang) dengan potensi Rp521 miliar.Namun untuk mencapai target tersebut, Pihaknya akan berupaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.\"Untuk mencapai target KUR itu dilihat spesifikasi kita, yaitu bagaimana kekuatan SDM dan digital kita. Makanya kita berproses perbaiki sumber daya manusianya termasuk juga dari digitalnya,\" ucap dia.Bahkan tidak hanya di Jakarta, PT Bank DKI juga akan mengembangkan program KUR untuk UMKM pada beberapa kota lainnya.\"Memang dalam rangka pengembangan aset kedepannya, di Jawa Timur kita akan menambah unit kerja, baik Syariah maupun Konvensional. Kita juga akan buka di Semarang dan Lampung,\" tuturnya. (mth)

Menkominfo Ajak Pers Jaga Humanisme Masyarakat

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 22:08:35 0

Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong pers untuk menyajikan konten berkualitas yang memberdayakan dan menjaga humanisme masyarakat.Ia berpendapat pers di era digital tetap memiliki peran dasar dalam mengawal kehidupan berbangsa. Johnny juga mengingatkan mengenai peran pers sebagai pengontrol atas tiga pilar demokrasi antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif.“Peran strategis pers akan tetap relevan dari masa ke masa. Bahkan di era digital sekarang,” ujar Johnny dalam Diskusi The Editor’s Talks secara hibrida dari Jakarta, dikutip dari siaran pers pada Selasa.Ia melanjutkan bahwa pers di era digital senantiasa menjalankan fungsi yang kritis dan korektif untuk mewujudkan kehidupan yang lebih inklusif, demokratis, dan visioner untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.Dorongan Johnny agar pers menyajikan informasi yang memberdayakan dan menjaga humanisme masyarakat bukan tanpa alasan. Hal tersebut didukung oleh data Digital News Report 2021 yang menunjukkan bahwa media online termasuk media sosial menjadi sumber berita yang paling banyak diakses oleh masyarakat dengan proporsi sekitar 89 persen.Laporan tersebut selaras juga dengan Survei Status Literasi Digital Indonesia 2021 yang dilakukan Kominfo dan Katadata Insight Center. Survei ini menunjukkan bahwa 73 persen masyarakat menjadikan media sosial sebagai sumber informasi yang paling sering diakses.Johnny berharap insan pers dapat menunjukkan karya yang berkualitas dalam menjalankan kebebasan pers. Menurutnya, pers harus mampu menunjukkan kepada masyarakat secara jelas perbedaan antara konten hasil kerja jurnalisme dengan konten yang bukan jurnalisme.“Tidak sekadar melaporkan informasi, tetapi lebih kepada memberikan daya analisis yang kritis dan berimbang, memperluas pemikiran, serta menjaga humanisme masyarakat,” tuturnya.Johnny juga mengatakan kinerja insan pers yang bebas, independen, dan bertanggungjawab perlu didukung oleh institusi bisnis yang menaunginya. (mth)

Peneliti Optimistis Vaksin Merah Putih Dapat Tangkal Varian Omicron

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 19:17:01 0

Surabaya, FNN - Koordinator Produk Riset COVID-19 Universitas Airlangga Surabaya Prof. Ni Nyoman Tri Puspaningsih optimistis vaksin Merah Putih yang akan menjalani uji klinis fase 1 dapat menangkal Virus Corona varian Omicron.\"Kami sangat optimistis vaksin Merah Putih dapat menangkal Omicron. Karena dari hasil pre klinis yang telah dilakukan tim peneliti Unair terhadap hewan makaka, tingkat efikasi vaksin menunjukkan hasil bagus yakni, 98 persen,\" ujarnya ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa.Vaksin Merah Putih telah diuji hingga ke varian Delta, varian yang disebut mempunyai tingkat penyebaran paling parah dibanding varian lain.Ia mengungkapkan saat kasus COVID-19 varian Delta, efikasi yang terdapat pada vaksin jenis lain sempat menurun 10 persen hingga 15 persen, namun masih di angka 65 persen sampai 75 persen.\"Kalau analoginya jika (vaksin) lain turun (efikasinya) di Delta tapi masih (dinilai bagus) efiksinya. Apalagi kami sudah uji tantang di varian Delta,\" ucapnya.Dia optimistis kalau Delta saja bisa diatasi dengan vaksin ini, Insyaa Allah varian Omicron bisa. \"Karena ini (Omicron) menular cepat, tapi keparahannya tidak separah Delta,\" katanya menambahkan.Meski begitu, Prof. Nyoman mengungkapkan dalam uji klinis fase pertama, akan banyak kesiapan dan kehati-hatian yang dilakukan pihaknya.Bahkan, kata dia, pre klinis harus dilakukan secara dua kali untuk memastikan tingkat efikasi dan keamanan vaksin.\"Dari awal kami didampingi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pembuatan vaksin ini. Jadi memang kami harus mengikuti sesuai prosedur ketat, meskipun agak lama,\" tuturnya.Wanita yang juga Wakil Rektor I Unair tersebut mengakui dalam pembuatan vaksin ini pihaknya memang sedikit lama dibanding negara lain, atau dibutuhkan waktu dua tahun sejak proses penelitian dilakukan dan baru terealisasi uji klinis di tahun ini.\"Dalam kondisi emergency, pre klinis bisa di-skip. Mungkin di negara-negara lain merasa yakin akan produknya. Mereka juga berpengalaman dalam kondisi seperti ini. Bisa jadi uji hewan tidak dilakukan. Kata BPOM juga tidak apa-apa (pre klinis tidak dilakukan). Tapi karena ini yang pertama produksi anak bangsa. Sehingga kami ikuti seluruh prosedur dengan sangat ketat dan hati-hati,\" katanya. (mth)

Anies, Melamar atau Dipinang Partai Politik?

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 18:25:47 0

Anies dan parpol tak ada pilihan lain selain tetap menjejaki proses-proses mekanisme konstitusi dan politik idealisme dalam hingar-bingar kontestasi Pilpres 2024. Akankah ada elaborasi dan sinergi antara Anies dan parpol? Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari KONTESTASI Pilpres 2024 semakin panas. Manuver politik terus dijalankan dengan pelbagai cara dan siasat. Salah satunya, peran partai politik yang paling ditunggu-tunggu. Meskipun menjadi keniscayaan dalam mewakili suara rakyat, partai politik yang menjadi pelabuhan oligarki paling seksi sekaligus komersil itu, tetap memegang kendali penuh dan paling menentukan dari regulasi kelahiran pemimpin nasional. Banyak sosok beredar dan bergentayangan menjelang hajatan suksesi kepemimpinan paling bergengsi dan berpengaruh di negeri ini. Selain yang menjadi irisan parpol, tidak sedikit capres muncul dari kalangan non partisan parpol. Ada tokoh yang dipaksakan dan hanya sekedar menjadi wayang dari parpol, namun ada juga yang memiliki karakter dengan jejak rekam mumpuni. Menjadi lebih menarik, saat menuju perhelatan Pilpres 2024, baik capres maupun parpol sulit menghindari intervensi dan hegemoni oligarki.  Kepemilikan modal dalam eksistensi perorangan maupun borjuasi korporasi, begitu leluasa menentukan arah, proses dan hasil pilpres tersebut. Tanpa disadari oleh rakyat, oligarki yang menjadi dalang dari panggung pilpres ini, betapapun suasana konstitusional dan pesta demokrasi digelar semarak dan meriah. Seolah-olah tengah berlangsungnya proses aspirasi dan  kedaulatan rakyat. Simbiosis Mutualisme Figur Anies Baswedan merupakan salah satu capres paling menonjol, setelah Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, M Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan beberapa nama lain yang populer serta berlatar belakang bukan kader partai politik. Kebanyakan pemimpin-pemimpin yang populer dan lahir dari aktifis pergerakan itu, bukan hanya dikenal cenderung oposisi, melainkan juga kiprahnya menjadi saluran aspirasi rakyat yang selama ini tersumbat distorsi birokrasi dan konstitusi. Anies yang sarat pengalaman birokrasi, perlahan namun pasti terus menjadi sorotan dan mengambil hati rakyat. Seperti larut dalam psiko politik dan suasana batin rakyat, gubernur Jakarta yang sering mendapat intimidasi dan tekanan dari lawan-lawan politiknya, justru terus menuai apresiasi publik.    Hujatan dan fitnah, terlanjur dinilai sebagai kedzoliman yang membawa arus dukungan rakyat kepada Anies. Simpati dan empati mengalir bagai banjir deras ke Anies, bukan lagi tumpah ke wilayah Jakarta sebagaimana era gubernur sebelumnya. Behavior Anies semakin kental dan lekat dengan capres ideal rakyat dan negara ini. Pilpres seakan membagi dua koridor partisipasi rakyat. Pertama, mekanisme konstitusional melalui parpol, dimana peran parpol sangat dominan dalam menentukan UU Pemilu dan Pilpres, termasuk dalam mengusung capresnya. Kedua, suara rakyat yang terkadang termarginalkan oleh aspek politik formal dan normatif. Kehendak aspirasi rakyat ini sering mengarah dan terakomodasi pada figur-figur yang bukan berasal dari habitat parpol. Anies yang pernah menjadi Menteri Pendidikan karena kompetensinya yang representatif. Juga telah menjadi Gubernur DKI yang sebelumnya tak terpisahkan dari kebikakan parpol yang mencalonkannya. Anies dan persfektif politiknya terutama menghadapi kontestasi Pilpres 2024, sekali lagi tak bisa terlepas dari parpol. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang melakoninya. Begitupun dengan parpol. Kenyataan-kenyataan yang mengemuka, disatu sisi betapa parpol memiliki keleluasaan konstitusional melahirkan kepemimpinan nasional. Di lain sisi, parpol kerapkali menghadapi krisis kader dan kepemimpinan internal. Parpol sering terjebak diantara kebutuhan akan kekuasaan, atau membangun parpol yang sehat pada organisasi dan kader yang berkesinambungan. Bagaimanapun karena kondisi itu, partai politik dituntut untuk menggunakan logika dan rasionalitas politik yang terukur.  Anies dan parpol tak ada pilihan lain selain tetap menjejaki proses-proses mekanisme konstitusi dan politik idealisme dalam hingar-bingar kontestasi Pilpres 2024. Akankah ada elaborasi dan sinergi antara Anies dan parpol? Terlepas dari dukungan rakyat dan tingginya angka elektabilitas seorang Anies, maka konstelasi dan konfigurasi partai politik menjadi signifikan dalam menghantarkan Anies Baswedan sebagai capres dan menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia. Mungkinkan akan terjadi simbiosis mutualisme antara Anies dan parpol terntentu? Tampaknya, seluruh rakyat Indonesia harus bersabar dan telaten mengikuti proses kontestasi Pilpres 2024. Sebuah kesabaran revulosioner, jika tak mampu mewujudkannya dalam gerakan. Termasuk menyaksikan secara \"live\", Anies yang melamar atau dipinang partai politik. (*)

PNPK: Segera Ratifikasi MoU Ekstradisi dengan Singapura

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 17:48:17 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, Indonesia akan menghadapi persoalan serius keuangan pada 2023. Diantaranya disebabkan oleh perintah IMF yang melarang keterlibatan Bank Indonesia (BI) untuk membantu men-top up gizi APBN, yaitu dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan oleh pemerintah. Dalam menghadapi keadaan darurat APBN pada 2022 dan 2023 tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo nyaris tidak punya lagi alternatif pintu keluar, semuanya sudah terkunci. Hanya tersedia protokol ventilasi darurat untuk sekedar bisa bernapas. Protokol ventilasi darurat tersebut adalah jika Presiden Jokowi bersikap tegas untuk memburu, memidanakan dan menyita seluruh uang dan aset hasil kejahatan keuangan (korupsi, penghindaran pajak dan money laundry) serta uang hasil kejahatan pengrusakan lingkungan yang diduga disembunyikan di sejumlah bank surga pengemplang pajak dan korupsi di Singapura, serta berbagai negara lain di wilayah Belarusia dan Timur Tengah. “Kami menilai Presiden Jokowi belum menunjukan itikad baiknya untuk menyelamatkan darurat APBN melalui protokol darurat yang dikehendaki sistem dan protokol international,” ungkap Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Haris Rusly Moti dalam Siaran Pers yang diterima FNN.co.id, Selasa (8 Februari 2022). Indikatornya hingga saat ini Pemerintahan Jokowi belum tampak akan meratifikasi “MoU Perjanjian Esktradisi” dengan Pemerintahan Singapura yang telah ditandatangani beberapa minggu lalu. Menurut Haris Rusly Moti, sepertinya penandatanganan “MoU Perjanjian Ekstradisi” dengan pemerintah Singapura bisa jadi hanya modus lip service semata, sebagaimana yang pernah dilakukan di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dulu ketika era pemerintahan SBY, melalui Menteri Luar Negeri, pernah mendatangani “MoU Perjanjian Ekstradisi” dengan Singapura. Namun MoU itu tidak pernah dijalankan, karena tidak pernah diajukan ke parlemen untuk diratifikasi ke sistem hukum nasional. Dikatakan, banyak yang menduga “MoU Perjanjian Ekstradisi” yang baru saja ditandatangani tersebut akan bernasib seperti era Pemerintahan SBY, tidak untuk diratifikasi dan dijalankan. “MoU Perjanjian Ekstradisi” tersebut diduga sekedar lip service dan dipakai sebagai alat tekan predator pemeras uang kotor yang kabarnya melingkar dan menguasai Istana. Padahal, jika “MoU Perjanjian Ekstradisi” dengan Singapura diratifikasi, maka dengan demikian tersedia landasan hukum yang kuat dan mengikat untuk menjemput paksa para penjahat keuangan yang bersembunyi di negara tersebut. Bahkan, lanjut PNPK, melalui “MoU Perjanjian Ekstradisi” tersebut para penjahat keuangan dapat dipidanakan dan dipenjarakan. Sebetulnya, selain “MoU Perjanjian Ekstradisi” tersebut, Indonesia dengan Singapura juga terikat dalam cakupan perjanjian Mutual Legal Assitance (MLA) ASEAN. Melalui perjanjian MLA ASEAN, jika diratifikasi, maka pemerintah Indonesia dapat dengan leluasa mengusut, mengejar, mempidanakan dan menyita seluruh uang hingga aset para penjahat keuangan Indonesia yang disembunyikan di rekening rahasia, baik yang ada di Singapura, maupun di seluruh negara ASEAN dan sekaligus dapat mengadili dan memenjarakan pelaku kejahatan keuangan. Karena itu, untuk memperkuat kedudukan MLA ASEAN, pemerintahan Jokowi juga harus segera mengajukan ke DPR untuk diratifikasi menjadi UU. Sebagaimana sebelumnya Pemerintah dan DPR telah meratifikasi perjanjian MLA dengan Swiss maupun perjanjian MLA dengan Rusia. “Ada apa gerangan ratifikasi MLA ASEAN dan ratifikasi “MoU Perjanjian Ekstradisi” dengan Siangapura tidak semudah ratifikasi MLA dengan Swis dan Rusia?” kata Haris Rusly Moti. Menurut pandangan PNPK, baik MLA maupun “MoU Perjanjian Ekstradisi”, merupakan strategi utama dalam penyelamatan darurat APBN. Pemerintahan Jokowi dipastikan hanya punya satu fasilitas ventilasi untuk dapat bernapas, yaitu melalui mekanisme dan protokol MLA guna mengejar, mengusut, mempidanakan dan menyita uang dan asset hasil kejahatan keuangan. Bukankah sebelumnya Pemerintahan Jokowi pernah mencoba menarik uang 11 ribu triliun rupiah melalui mekanisma Tax Amnesty jilid satu, namun nyatanya tidak menuai hasil yang signifikan. Kegagalan serupa dipastikan akan terulang kembali pada program tax amnesty jilid dua yang disusupkan ke dalam UU perpajakan yang baru. Pemutihan kejahatan keuangan model tax amnesty sudah pasti tidak diterima oleh protokol dan mekanisme international yang menghendaki pemidanaan terhadap segala bentuk kejahatan keuangan. Karena itu, menurut PNPK, jalan keluar dalam menghadapi situasi darurat APBN: Pertama, Presiden Jokowi hanya disediakan satu mekanisme, satu protokol, tidak tersedia alternatif yang lain, selain harus menggunakan ventilasi untuk bisa bernapas yang dikehendaki oleh sistem dan protokol keuangan international, yaitu protokol dan mekanisme MLA, yaitu mengejar, mengusut, mempidanakan dan menyita seluruh uang dan asset hasil kejahatan keuangan, di masa lalu maupun saat ini. Kedua, segera membuka secara transparan ke publik mengenai keberadaan uang dan aset ilegal para pejabat dan pengusaha Indonesia yang disimpan dalam rekening rahasia di Singapura senilai Rp 4.000 triliun. Selain uang dan asset kejahatan BLBI, diantaranya uang dan aset yang merupakan kekayaan yang tidak dilaporkan, uang dan asset hasil pendapatan ekspor yang tidak dilaporkan, uang dan aset hasil korupsi, uang dan aset hasil penggelapan pajak, dan segala bentuk kejahatan keuangan lainnya yang sekarang telah dikategorikan oleh protokol dan sistem keuangan international dan sistem hukum nasional sebagai harta kekayaan ilegal. Ketiga, Presiden Jokowi bisa segera mengeluarkan perintah kepada lembaga hukum yakni Kejaksaan Agung dan POLRI untuk segera bekerja dalam melaksanakan MLA dan MoU Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura. “Yaitu mengusut dan mengambil data dan informasi mengenai harta hasil kejahatan keuangan, menyita uang dan assetnya dan mengadili pelakunya, dimanapun mereka berada,” kata Haris Rusly Moti. Begitu juga KPK yang telah dilemahkan melalui revisi UU KPK harus segera menggunakan kewenangan yang tersedia dalam menangkap para penjahat keuangan, dimulai dengan meneruskan penyidikan kasus yang selama ini ditangani oleh KPK, yakni kejahatan mega korupsi BLBI. Keempat, Presiden Jokowi sebaiknya membubarkan Satgas BLBI yang diketuai oleh Mahfud MD. Keberadaan Satgas BLBI justru mendistorsi upaya penegakan hukum yang seharusnya dijalankan dalam menuntaskan pidana kasus BLBI dan kasus kejahatan keuangan lainnya. Menurut PNPK, seharusnya seluruh lembaga negara seperti Kemenko Polhukam, Kemenkeu, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PPATK harus mendorong berjalannya sistem dan protokol penyelamatan darurat APBN melalui MoU Perjanjian Ekstradisi Singapura Indonensia dan MLA ASEAN. Sebagai catatan, Pemrakarsa PNPK yaitu Gigih Guntoro (Indonesian Club), Sumiarto (Barisan Anak Jakarta - BAJAK), Aprudin (Pemuda Penggerak Bina Mandiri - P2BM), Bambang Isti Nugroho (Guntur 49), Hatta Taliwang (Insitute Ekonomi Politik Soekarno Hatta - IEPSH), Baharudin Sayidi (Komite Solidaritas Umat Islam Indonesia - KSUII); Haris Rusly Moti (Petisi 28), Suwitno (Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa - AMPB), Wawan (LSM PELOPOR), Bambang Nurdin (Barisan Penyelamat Bangsa), Nur Ridwan (Bina Bangun Bangsa), Ferry Razali (Peduli Bangsa Nusantara – PBN), Yudha (Forum Bela Negara-FBN), Mulia Astuti (Permindo), dll. (mth)

Menko Polhukam: Pemerintah Kaji Regulasi Dukung Jurnalisme Berkualitas

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 15:32:06 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan Pemerintah masih melakukan kajian terhadap regulasi yang dapat mendukung tumbuhnya jurnalisme berkualitas.Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, Mahfud mengatakan dia telah memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membahas norma hukum regulasi itu.\"Saat ini Pemerintah melakukan kajian akademis atas usulan regulasi yang disampaikan Dewan Pers tentang jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab platform digital, termasuk bentuk regulasi yang tepat,\" kata Mahfud dalam sambutannya di acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, melalui konferensi video dari Jakarta, Selasa.Sejauh ini, Pemerintah belum memutuskan untuk membentuk regulasi yang akan dibuat tersebut, tambahnya.Mahfud mengatakan regulasi itu dapat berbentuk undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP), sebagai aturan pelaksana UU, baik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau UU yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.\"Saya sendiri telah memerintahkan jajaran saya untuk mengawal proses penyusunan regulasi tersebut,\" katanya.Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memberi perlindungan bagi media massa, sekaligus memperkuat peran dan kedudukan pers dalam menjalankan bisnis media. Namun, menurutnya, dunia pers saat ini dihadapkan pada dinamika baru, karena ada kemajuan teknologi informasi yang ditandai dengan tumbuhnya platform atau aplikasi digital dan laman atau situs web.Perkembangan itu menyebabkan adanya hubungan tak seimbang antara penyedia konten dari platform digital dan penerbit berita yaitu media massa. Sehingga, penerbit berita berkepentingan menyiarkan berita dan informasi yang berkualitas, sementara pemilik platform digital berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya, jelasnya.Oleh karena itu, regulasi yang masih dibahas Pemerintah tersebut memiliki peranan penting karena akan mengatur hubungan antara penerbit berita dan pemilik platform digital, ujar Mahfud. (mth)

Pemprov DKI Catat Penurunan BOR Rawat Pasien COVID-19

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 14:09:02 0

Jakarta, FNN - Pemprov DKI Jakarta mencatat penurunan rasio keterisian tempat tidur (bed occupation rate/ BOR) untuk perawatan atau isolasi pasien COVID-19 menjadi 60 persen dibanding sebelumnya 63 persen dari total kapasitas 5.913 unit di 140 rumah sakit rujukan per Senin (7/2).\"Terkait BOR sampai dengan kemarin sudah turun, Alhamdulillah dari 63 menjadi 60 persen,\" kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa.Pemprov DKI, kata dia, siap jika menambah kapasitas karena ketika gelombang kedua varian Delta, BOR sempat menyentuh 11.500 tempat tidur pada Juli 2021.Namun, berbeda dengan tingkat keterisian ruang perawatan intensif (ICU) yang justru meningkat dari 34 persen menjadi 36 persen atau terpakai 310 dari total kapasitas 850 tempat tidur.Saat gelombang kedua varian Delta, keterisian ICU sempat melonjak mencapai sekitar 1.500 tempat tidur.\"Jadi tidak usah khawatir di Jakarta kami akan terus tingkatkan berbagai fasilitas sarana prasarana rumah sakit, Puskesmas di kelurahan, kecamatan, tempat kesehatan, tenaga kesehatan kemudian juga obat-obatan, vitamin, oksigen semuanya,\" ucap Riza.Pemprov DKI juga menggencarkan vaksinasi dosis ketiga yang hingga Senin (7/2) mencapai 816.910 orang.\"Kami akan upayakan peningkatan vaksinasi, kami akan percepat sebagaimana diminta oleh Pemerintah Pusat, DKI meningkatkan percepatan vaksinasi,\" ucap Riza.Sementara itu, berdasarkan data Pemprov DKI kasus aktif yakni yang dirawat/diisolasi per Senin (7/2) mencapai 7.316 kasus sehingga total menjadi 74.535 kasus.Sedangkan tambahan kasus positif mencapai 12.682 kasus dan jumlah orang yang sembuh mencapai 5.328 sembuh sehingga total sembuh mencapai 905.285 sembuh.Sedangkan dalam sepekan terakhir Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta per Senin (7/2) selama sepekan terakhir jumlah orang dites usap berbasis PCR mencapai 354.916 orang dengan persentase kasus positif 22,6 persen.Jumlah itu melampaui target WHO untuk Jakarta yang mencapai minimum 10.645 orang dalam sepekan. (mth)

Pemkab Lebak Berdayakan 58.000 UMKM Guna Tumbuhkan Ekonomi

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 14:04:31 0

Lebak, FNN - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memberdayakan 58.000 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Abdul Waseh di Lebak, Selasa, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk pemberdayaan UMKM di tengah pandemi COVID-19 untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi itu di antaranya melalui pembinaan secara \"man to man\" dengan langsung mendatangi pelaku usaha. Saat ini, pembinaan pelaku usaha tidak boleh terjadi kerumunan sehubungan terjadi lonjakan COVID-19. Pemberdayaan lainnya, kata dia, dilakukan peningkatan kualitas kemasan agar konsumen tertarik dengan produksi UMKM itu. Selain itu  pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan MUI Banten. Pemberian sertifikasi halal itu dilakukan secara bertahap juga mereka mendapatkan kemudahan proses perizinan usaha IRT, termasuk izin dari BPOM. \"Semua pemberdayaan itu untuk meningkatkan pelaku UMKM dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, \" kata Abdul. Menurut dia, pemberdayaan 58.000 pelaku UMKM itu masuk kategori yang aktif dan kebanyakan jenis perdagangan dan kerajinan griya dan makanan olahan pangan. Dari 58.000 pelaku UMKM itu, termasuk kerajinan masyarakat Badui dengan memproduksi tenun kain, tas koja, lomar hingga selendang. Selama ini, kata Abdul produk UMKM itu juga di antaranya ekspor ke luar negeri, seperti kerajinan griya dari bambu yang memproduksi mebeler di Pasir Ona Rangkasbitung menembus pasar Eropa. Selain itu juga produksi gula aren dan gula semut hingga menembus pasar Australia. Sementara produk UMKM yang menembus pasar domestik, katanya, di antaranya abon ikan, pisang sale, kerupuk emping, keripik paria dan kopi kupu-kupu. \"Kita setiap tahun meningkatkan diversifikasi produk untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat bersaing pasar, \" katanya. Dari 58.000 pelaku UMKM itu, lanjutnya, diperkirakan menggulirkan pertumbuhan ekonomi miliaran rupiah per bulan dan menyerap tenaga kerja hingga puluhan ribu. Berdasarkan data UMKM Kabupaten Lebak tahun 2021 sebanyak 172.000 unit usaha dan 58.000 unit usaha yang aktif dan menetap menggulirkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.Pemerintah daerah juga akan melakukan intervensi terhadap pelaku UMKM yang tidak aktif dengan memberikan penguatan akses permodalan dan pembinaan kewirausahaan, namun terkendala COVID-19. \"Kami meyakini pelaku UMKM itu mampu meningkatkan pendapat ekonomi masyarakat juga meminimalisasi kemiskinan dan pengangguran, \" kata Abdul Waseh. Amir, salah satu perajin tenun Badui dari Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak mengatakan,pemerintah daerah hingga kini gencar melakukan promosi produksi kain tenun kerajinan suku Badui dan banyak diminati oleh pasar. “Kami merasa kewalahan melayani permintaan pasar dari berbagai daerah yang sangat tinggi, bahkan sepekan ini melayani pesanan dari Bandung dan Jakarta sebanyak 14 kain dengan harga Rp400.000 per lembar,\" katanya. (mth)    

BMKG Imbau Nelayan Waspadai Gelombang 2,5 Meter di Perairan NTT

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 13:47:54 0

Kupang, FNN - Stasiun Meteorologi Matirim Tenau-Kupang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau nelayan agar mewaspadai potensi gelombang hingga 2,5 meter di empat titik perairan Nusa Tenggara Timur.\"Gelombang hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Kupang-Rote dan Samudera Hindia selatan Kupang-Rote,\" kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau-Kupang BMKG Syaeful Hadi di Kupang, Selasa.Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan perkiraan gelombang tinggi di wilayah perairan laut NTT dan potensi dampaknya.Syaeful mengatakan gelombang dengan ketinggian 1,25-2,5 meter berpotensi terjadi di beberapa titik perairan tersebut selama 9-11 Februari 2022.Potensi gelombang ini, kata dia perlu diwaspadai karena beresiko tinggi terhadap perahu nelayan maupun kapal tongkang.\"Karena itu warga nelayan yang hendak melaut di wilayah perairan yang berpotensi dilanda gelombang tinggi agar lebih waspada,\" katanya.Lebih lanjut ia menjelaskan secara umum, wilayah perairan NTT selama beberapa hari ke depan berpotensi dilanda gelombang sedang (1,25-2,5 meter) dan rendah (0,5-1,25 meter).Namun demikian, terdapat potensi gelombang setinggi 2,5-3 meter terjadi di Samudera Hindia selatan Sumba-Sabu yang beresiko tinggi terhadap kapal feri.Sementara berdasarkan analisis kondisi sinoptik menunjukkan umumnya angin bertiup dari arah Barat Daya ke Barat Laut dengan kecepatan 2-4 Skala Beaufort, demikian Syaeful Hadi. (mth)

Pemerintah Libatkan UKM dalam Rransformasi Kendaraan Listrik

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 12:35:57 0

Jakarta, FNN - Pemerintah melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM dalam rangka mempercepat penerapan kendaraan listrik untuk transportasi jalan sebagai rencana aksi transisi energi di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sepakat membangun sinergi untuk pengembangan dan pemberdayaan pelaku UKM dalam transformasi kendaraan listrik. \"Nota kesepahaman ini difokuskan untuk menjalin pengembangan sumber daya manusia dan transformasi kendaraan listrik yang dibina oleh Kementerian ESDM,\" kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim di Jakarta, Selasa. Transformasi kendaraan listrik merupakan wujud dukungan pemerintah terhadap pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim, seperti peningkatan bencana hidrometeorologi, peningkatan suhu bumi, kenaikan muka air laut, hingga gelombang ekstrem. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama UNDP, lanjut Arif, sekitar 94-95 persen UKM tertarik dengan gagasan praktik usaha ramah lingkungan. Sedangkan, sekitar 86-90 persen UKM tertarik untuk melakukan praktik usaha inklusif. Menurut data Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan listrik di Indonesia sudah mencapai 14 ribu unit dengan jumlah kendaraan motor listrik sebanyak 12.460 unit. Arif optimistis industri kendaraan listrik dapat terus bertumbuh dengan kolaborasi para UKM, pemerintah, BUMN, dan swasta. \"Kami ingin momentum COVID-19 memperkuat adaptasi, inovasi, dan daya saing UKM. Itulah yang disebut dengan pemulihan transformatif,\" ujarnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan UKM punya dua peran dalam transformasi kendaraan listrik tersebut, yaitu penyedia komponen untuk konversi dan penyedia jasa melalui bengkel atau workshop. Kementerian ESDM menargetkan ada 13 juta unit sepeda motor listrik hingga tahun 2030, separuh kendaraan baru dan separuh lagi hasil konversi. \"Hitungan kami sekarang Rp10,5-10,8 juta per motor untuk konversi. Kalau kita punya target misalkan 5 juta unit berarti kita punya market Rp50 triliun untuk UKM, baik itu dari sisi penyediaan produk maupun dari sisi jasa,\" pungkas Dadan. (mth)

Polda NTB Laksanakan Persiapan Akhir Pengamanan Tes Pramusim MotoGP

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 12:28:55 0

Mataram, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat melaksanakan persiapan akhir kegiatan pengamanan Tes Pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.Persiapan akhir tersebut dengan menggelar apel pasukan gabungan sebanyak 1.630 personel yang terdiri atas TNI, Polri, pemerintah, dan otoritas keamanan lainnya, di Lapangan Bhara Daksa, Polda NTB, Selasa.\"Jadi langkah-langkah atau tahapan dari persiapan pengamanan Tes Pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, sudah kita laksanakan semua, mulai dari latihan praoperasi, TFG (Tactical Floor Game), dan ini yang terakhir, gelar pasukan,\" kata Wakil Kepala Polda NTB Brigadir Jenderal Polisi Ruslan Aspan usai memimpin apel gelar pasukan.Pada tahap latihan praoperasi sebelumnya, Polda NTB bersama seluruh pihak yang terlibat dalam hal pengamanan telah menyamakan persepsi untuk kegiatan di lapangan. Penguatan peran dan tugas masing-masing pihak sudah dipastikan dalam kegiatan simulasi pengamanan TFG.\"Jadi TFG yang Senin (7/2) kemarin itu kami gelar dalam rangka memahami tugas yang akan dilakukan pada saat pengamanan tes pramusim,\" ujar dia.Dalam kegiatan tersebut turut dibahas perihal sistem pengamanan di lima koridor masuk Pulau Lombok, yakni di empat pelabuhan dan satu bandara.\"Termasuk jalur-jalur yang akan dilalui oleh para pebalap, kru, dan tamu undangan, itu semua sudah dibahas, termasuk pengamanan hotel-hotel tempat mereka menginap,\" ucapnya.Karena itu, dengan rampungnya seluruh tahapan persiapan ini, Ruslan memastikan bahwa Polda NTB dan seluruh pihak keamanan yang terlibat sudah siap memberikan pengamanan Tes Pramusim MotoGP 2022 secara tepat.\"Kami berharap adanya dukungan dan doa masyarakat, semoga dengan upaya yang sudah kami laksanakan in, pergelaran MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika bisa berjalan aman dan lancar,\" ujarnya. (mth)

Airlangga: Kebijakan Pemerintah Mampu Kurangi Pengangguran

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 12:20:52 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kebijakan pemerintah telah mampu mengurangi tingkat pengangguran yaitu dari 9,77 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 9,1 juta orang pada Agustus 2021.“Ini membuktikan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah sejalan dengan penyelenggaraan program untuk mengurangi pengangguran,” katanya dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, Selasa.Airlangga menjelaskan pada Agustus 2021 dari sebanyak 140,15 juta orang angkatan kerja terdapat 9,1 juta orang pengangguran atau 6,49 persen yang sudah menurun 0,67 juta orang dari Agustus 2020 atau 7,07 persen dari total angkatan kerja.Sementara jumlah orang bekerja sebanyak 131,05 juta atau bertambah 2,6 juta orang dibandingkan Agustus 2020 terutama bertambahnya pekerja penuh atau pekerja paruh waktu.Airlangga mengatakan jumlah pengangguran bertambah sempat bertambah dari 7,1 juta orang pada 2019 menjadi 9,77 juta akibat pandemi COVID-19.Ia menjelaskan penduduk usia kerja terdampak COVID-19 adalah sebesar 29,12 juta orang pada Agustus 2020 dan turun 7,8 juta orang menjadi 21,32 juta orang pada Agustus 2021.Secara rinci, berdasarkan komponen dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, terdapat penurunan sebanyak 0,74 juta orang pengangguran karena COVID-19 yaitu dari 2,56 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 1,82 juta orang pada Agustus 2021.Penurunan juga terjadi pada bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 sebanyak 0,06 juta orang yakni dari 0,76 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 0,7 juta orang pada Agustus 2021.Untuk orang yang sementara tidak bekerja karena COVID-19 turun sebanyak 0,38 juta yaitu dari 1,77 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 1,39 juta orang pada Agustus 2021.Terakhir yaitu orang yang bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19 juga turun sebanyak 6,62 juta yakni dari 24,03 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 17,41 juta orang pada Agustus 2021.Berbagai penurunan ini merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk mengentaskan pengangguran yakni salah satunya melalui program Kartu Prakerja dengan total penyaluran sepanjang 2021 mencapai Rp18,13 triliun bagi 5,96 juta orang. (mth)

USK Kukuhkan Kepengurusan Pusat Riset Kejaksaan

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 11:57:04 0

Banda Aceh, FNN - Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Prof Samsul Rizal mengukuhkan kepengurusan Pusat Riset Kejaksaan USK periode 2021-2023, dan pusat riset itu adalah yang kedua ada di Indonesia. “Lahirnya Pusat Riset Kejaksaan USK dapat menghasilkan penelitian dan kajian yang bersifat strategis dan inovatif, untuk kemajuan Kejaksaan Republik Indonesia,” katanya dalam keterangan di Banda Aceh, Selasa. Ketua Pusat Riset USK diamanahkan kepada Ahmad Mirza Safwandy, sedangkan Dekan Fakultas Hukum USK Dr M. Gaussyah sebagai Ketua Dewan Pakar. Ia menjelaskan kehadiran pisat riset tersebut juga tidak terlepas dari kontribusi USK dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Kejati Aceh dan jajarannya, di mana atas inisiatif dan dukungan selama ini, telah melahirkan Pusat Riset Kejaksaan kedua di Indonesia. Yang pertama, ada di Unhas, Makassar” katanya. USK bersyukur atas terobosan dan kolaborasi tersebut, Pusat Riset Kejaksaan USK merupakan satu dari 52 pusat riset yang ada di kampus \'jantong hatee\' rakyat Aceh. \"Kepada Dewan Pakar dan pengurus harian, saya berharap dapat menjadikan Pusat Riset Kejaksaan USK sebagai \'think tank\' pengembangan Kejaksaan RI, khususnya Kejati Aceh dan jajaran di bawahnya, menjadi lebih profesional,\" kata Samsul Rizal. Kajati Aceh Dr Muhammad Yusuf yang ikut mengukuhkan kepengurusan Pusat Riset Kejaksaan USK menyampaikan apresiasi yang sama terhadap USK. “Keberadaan pusat riset tersebut, dapat menjadi wadah sinergisitas yang efisien, serta ikut berperan mendukung visi, baik USK maupun Kejaksaan Aceh,” katanya. Ia menambahkan dengan terbentuknya Pusat Riset Kejaksaan USK dapat menjadi solusi atas segenap persoalan hukum yang ada, khususnya \"jinayat\" di Aceh. (mth)

Kemunafikan Sebagai Pondasi Bangsa

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 11:39:37 0

Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari KESEWENANG-wenangan adalah gaya memimpin. Kedzoliman merupakan cara hidup berkuasa. Begitulah negeri ini diliputi kemunafikan para  pejabat dan pemimpin, kemudian menularkan secara masif kepada seluruh rakyat bagai pandemi. Jadilah Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sebagai pepesan kosong. Norma-norma  sosial dan hukum positif telah menjadi alat perdagangan. Agama bukan saja sebagai kosmetik, lebih dari itu menjadi tempat perlindungan dan  alat legitimasi kebejatan moral. Praktek-praktek rendah dan hina pada kemanusiaan terus dipertontokan penyelenggara negara. Tanpa malu dan kehormatan, kebohongan dan keserakahan menggusur peran akhlak. Kebiadaban terasa sah dan mendapat kedudukan tinggi dan agung di negeri ini. Uang, jabatan dan kekuasaan yang memenuhi nafsu, mengabaikan keberadaan kemanusiaan dibawah Ketuhanan. Tuhan pun tak pelak disetarakan dengan manusia. Seperti tak pernah sakit, sekarat dan menjumpai kematian. Seonggok tubuh rapuh yang membungkus jiwa dan syahwat itu, angkuh di dunia dan menghina masa depan akhiratnya. Pikiran yang meninggalkan  budi pekerti terus melahirkan sikap otoriter dan diktator pada kemuliaan hidup. Oligarki telah sempurna melahirkan penindasan dan perbudakan. Kata demi kata dan tindakan-tindakan begitu berjarak dan saling mengingkari. Laksana lebih rendah dari hewan ternak, kemunafikan begitu cepat menjalar dan merasuki relung batin dan raga, mewujud manusia, masyarakat dan bangsa. Kemunafikan yang terlahir sebagai pondasi negara bangsa Indonesia. Selamat menyelami lautan kenistaan. (*)

Bongkar Indomaret dan Pidanakan Penghancur Masjid

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 10:54:43 0

 Bongkar bangunan Indomaret yang tak berizin dan segera pidanakan penghancur Masjid Nurul Ikhlas. Hal ini merupakan persoalan hukum yang tidak bisa dianggap ringan.  Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan  Bongkar bangunan Indomaret di Cihampelas 149 karena membangun tanpa IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah Kota Bandung harus bersikap tegas, sebab saat peneguran pembangunan Indomaret itu ternyata pemiliknya bandel dan membangkang. Kini malah meski sudah disegel atau dinyatakan sebagai bangunan tanpa PBG ternyata masih saja beroperasi.  Indomaret perlu dipertanyakan apakah telah memiliki Izin Berusaha ? Berita media menyatakan bahwa yang dimiliki oleh PT Indomarco hanya NIB (Nomor Induk Berusaha) dan NIB bukanlah izin berusaha. NIB hanya syarat untuk proses Perizinan Berusaha. PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah telah mengaturnya.  Bahkan, Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi adalah syarat bagi Perizinan Berusaha. Nah karena Indomaret nyata-nyata tidak memiliki PBG  maka Indomaret seharusnya tidak dibolehkan untuk beroperasi. Harus tutup. Apa artinya menempelkan stiker \"tidak memiliki PBG\" jika tetap dibiarkan masih beroperasi.  Hal yang sulit dihindari sebagai pelanggaran hukum adalah penghancuran Masjid Nurul Ikhlas yang merupakan Cagar Budaya. Ini perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tegas dan jelas Perda No 7 tahun 2018 menyatakan bahwa Masjid Nurul Ikhlas adalah Cagar Budaya. Kawasan 17 Cipaganti No 986. Pemerintah Kota Bandung tidak boleh menganggap ringan persoalan penghancuran Masjid. Sebaiknya segera melaporkan kepada pihak Kepolisian atas perbuatan pidana ini. Biarlah aparat Kepolisian yang memproses penyelidikan dan penyidikannya.  Kelak diusut siapa penanggung jawab perbuatan penghancuran Masjid Nurul Ikhlas Cagar Budaya tersebut. Apakah pejabat PT KAI atau PT Indomarco pemilik Indomaret. Hal ini perlu kejelasan karena faktanya pemohon Keterangan Rencana Kota (KRK) baik toko maupun masjid kepada Dinas Tata Ruang Pemkot Bandung ternyata PT. Indomarco Prismatama pemilik Indomaret.  Masalahnya sangat serius bagaimana PT KAI yang masih bersengketa lahan dapat melakukan \"pengalihan\" kepada PT Indomarco. Menurut keterangan, dahulu PT KAI memaksa penguasaan dengan mengerahkan preman. Elemen umat Islam yang mencoba mempertahankan agar tidak terjadi penghancuran Masjid dibuat tidak berdaya, bahkan terjadi kriminalisasi. Perlu kejelasan hubungan hukum antara PT KAI dengan PT Indomarco Salim Group yang berakibat penghancuran bangunan Masjid Nurul Ikhlas yang merupakan Cagar Budaya dan pembangunan minimarket tanpa izin (PBG).  Bongkar bangunan Indomaret yang tak berizin dan segera pidanakan penghancur Masjid Nurul Ikhlas. Hal ini merupakan persoalan hukum yang tidak bisa dianggap ringan.  Masjid Cagar Budaya yang berubah menjadi Indomaret terjadi di Kota Bandung, Ibu Kota Jawa Barat. Bandung,  8 Februari 2022. (*)        

Putin: Rusia Terus Desak Barat Penuhi Tuntutan Keamanan

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 10:44:32 0

Moskow, FNN - Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia akan terus berusaha mendapatkan jawaban dari Barat atas tiga tuntutan keamanan, yang disebutnya telah diabaikan oleh Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).Dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa, Putin mengatakan bahwa surat balasan dari AS dan NATO yang dikirim ke Moskow bulan lalu tidak membahas tiga tuntutan utama yaitu tidak ada lagi perluasan NATO; tidak ada penyebaran rudal di dekat perbatasan Rusia; dan pengurangan infrastruktur militer NATO di Eropa ke tingkat tahun 1997.“Kesan yang kami tangkap adalah bahwa kami bahkan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, mereka dengan mudah mengabaikannya,” ujar Putin, merujuk pada tanggapan yang dikirim oleh AS dan NATO pada 26 Januari 2022.Menurut Putin, Rusia melihat kondisi politik yang bersifat klise dan proposal tentang beberapa masalah yang justru tidak terlalu penting.Namun, ia beranggapan bahwa proses dialog belum berakhir dan Rusia akan merumuskan jawaban dan visinya ke Washington dan Brussels.Putin berbicara Selasa dini hari setelah hampir enam jam pembicaraan dengan Macron mengenai krisis Ukraina.Dia mengatakan gagasan AS dan NATO, meskipun tidak membahas masalah utama Rusia, masih bisa didiskusikan.Washington dan NATO telah mengatakan bahwa beberapa tuntutan Rusia, termasuk melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO, adalah gagasan yang tidak akan berhasil---tetapi mereka siap untuk berdiskusi dengan Moskow tentang pengendalian senjata dan langkah-langkah membangun kepercayaan.Putin mengatakan penting untuk menemukan jalan keluar dari situasi di Ukraina dan dialog itu belum berakhir. (mth)

Mahfud MD: Pers Jangan Gampangkan Proses dan Turunkan Kualitas Berita

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 10:17:05 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengharapkan segenap insan pers Indonesia untuk tidak menggampangkan proses dalam membuat berita dan menurunkan kualitasnya agar mampu menjadi pilihan terpercaya publik dalam memberikan informasi.“Pers tidak seharusnya menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas. Misalnya, menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak, tidak cover both side, memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih narasumber yang tidak kredibel, atau praktik membuat judul-judul berita yang menggoda, namun melencengkan maknanya,” ujar Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam Konvensi Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2022 bertajuk “Membangun Model Media Massa Berkelanjutan” yang diselenggarakan secara hybrid dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dipantau secara virtual di Jakarta, Selasa.Lebih lanjut, Mahfud MD pun memandang harapan tersebut juga berkaitan dengan wujud kedisiplinan pers dalam mempertahankan profesionalisme dan kualitas pemberitaan. Dengan demikian, kata dia, seluruh insan pers dapat senantiasa bertahan dan berkelanjutan menjadi pilihan publik terpercaya.Bahkan, menurut Mahfud MD, hal tersebut akan berperan penting dalam melawan dominasi media sosial yang dibanjiri hoaks atau berita bohong.Ia mengatakan media sosial menjadi ruang besar bagi masyarakat untuk mengabaikan etika publik dalam berkomunikasi dan meluaskan penyebaran hoaks serta konten disinformasi. Lalu, hal itu justru menguntungkan pihak tertentu, khususnya platform media global.“Praktik ini berlangsung secara luas dan memberikan keuntungan yang besar hanya pada pihak tertentu, khususnya platform media global yang pada akhirnya menghasilkan ketimpangan (bila dibandingkan dengan media massa nasional) dan mengusik kedaulatan nasional kita, terutama kedaulatan di bidang digital,” jelas Mahfud MD.Ia pun menyampaikan, berdasarkan hasil survei termutakhir dari Edelman Trust Barometer, diketahui bahwa peringkat Indonesia terkait dengan kepercayaan publik terhadap media menduduki peringkat ke-2 di dunia.\"Di dalam suvei ini, tingkat kepercayaan publik Indonesia terhadap media mencapai 73 persen atau naik 1 persen,” kata Mahfud.Meskipun begitu, Menkopolhukam ini mengatakan bahwa ditemukan temuan lain yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kecemasan yang tinggi terhadap hoaks, yaitu pada peringkat ke-2 di dunia, yakni sebesar 83 persen.“Ini angka yang seakan memberikan pengakuan atas keprihatinan kita saat ini pada fenomena merebaknya hoaks di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.Oleh karena itu, Mahfud memandang media massa yang dikelola insan pers berperan penting untuk membendung arus hoaks.Ia menilai media massa merupakan entitas yang bekerja melalui proses berjenjang dari lapangan ke ruangan redaksi, berstandar etik dengan kualitas yang terjaga, bahkan mempersyaratkan verifikasi sehingga akurasi berita pun terpenuhi.Dengan demikian, Mahfud mengimbau para insan pers harus mampu mempertahankan profesionalisme dan kualitas pemberitaan yang seperti itu agar mampu bertahan dan berkelanjutan sebagai sumber utama bagi publik dalam mendapatkan berita dan informasi terpercaya. (mth)

KPK Periksa Dua Saksi Dalami Proses Pengolahan Anoda Logam PT Antam

BY FNN Selasa, 08 Februari 2022 08:43:57 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi pada Senin (7/2) untuk mendalami soal mekanisme dan proses produksi pengolahan anoda logam pada PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.Dua saksi, yakni Vice President Operation Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam Tbk Ariyanto Budi Santoso dan Accounting and Budgeting Senior Officer di UBPP LM PT Antam Tbk periode 1 November 2013-2017 Mahendra Wisnu Wasono.\"Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah memeriksa dua saksi. Para saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain terkait pengetahuan saksi mengenai mekanisme dan proses produksi pengolahan anoda logam pada PT Antam,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Keduanya diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kerja sama pengolahan anoda logam (dore kadar emas rendah) antara PT Antam Tbk dengan PT Loco Montrado tahun 2017.KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.Tim penyidik hingga saat ini masih terus melengkapi dan mengumpulkan alat bukti dalam penyidikan kasus tersebut diantaranya memeriksa sejumlah saksi serta upaya paksa penggeledahan dan penyitaan berbagai barang bukti di beberapa lokasi seperti di Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat. (mth)

Menteri BUMN Sebut RI Butuh Pengusaha Baru Jika Ekonomi Ingin Tumbuh

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 22:13:22 0

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Indonesia membutuhkan pengusaha-pengusaha baru jika ingin perekonomian terus tumbuh secara berkelanjutan.\"Kalau kita ingin tumbuh secara ekonomi, kita juga memerlukan pengusaha-pengusaha baru,\" ujar Erick Thohir dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.Menurut Menteri BUMN, persentase jumlah pengusaha di negara maju mencapai 10-14 persen daripada total penduduk. Namun di Indonesia persentase jumlah pengusaha baru 3,5 persen daripada total penduduk.Erick Thohir sendiri sangat senang dengan banyaknya generasi muda yang memposisikan diri sebagai pengusaha. Berdasarkan riset, kata Erick, saat ini 70 persen anak muda Indonesia ingin menjadi pengusaha dan ini dinilai merupakan hal yang bagus.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir menilai saat ini banyak pengusaha tumbuh bukan karena mengandalkan keberpihakan saja, melainkan mereka bisa berhasil karena melihat peluang dan memiliki kapabilitas untuk mendapatkan kesempatan itu.Jika melihat tren sekarang, kata Erick Thohir, banyak generasi muda Indonesia yang berkecimpung dalam membangun atau terlibat di perusahaan startup atau rintisan.Lebih lanjut dia menjelaskan kalau dilihat rata-rata kewirausahaan Indonesia masih jauh tertinggal.Menteri BUMN itu mengakui keberpihakan kepada pelaku usaha dalam negeri memang penting seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para menterinya.Namun, lanjutnya, keberpihakan tidak akan nyata tanpa adanya fondasi dari kapabilitas, track record (rekam jejak) dan expertise (keahlian).Hal itu, masih menurut dia, dikarenakan ketika menghadapi kompetisi, persaingan saat ini berada di era keterbukaan sehingga sangat transparan dan itu terlihat. (mth)

Banten Jadi Provinsi Paling Awal Serahkan Laporan Keuangan 2021 ke BPK

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 22:07:12 0

Serang, FNN - Pemerintah Provinsi Banten menjadi provinsi paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui proses serah terima yang diserahkan langsung Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) ke BPK Perwakilan Provinsi Banten di Serang, Senin.“Menyerahkan LKPD lebih awal bukan ambisi apa-apa, tapi untuk meningkatkan semangat teman-teman. Jadi sudah kita canangkan betul. Laporan ini menjadi penting untuk kita biasakan selesai lebih cepat,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim.Wahidin juga memaparkan hal-hal penting yang terjadi pada pelaksanaan anggaran Tahun 2021, di antaranya adanya pemindahan RKUD atau mengembalikan RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Pemprov Banten dari Bank BJB ke Bank Banten setelah dinyatakan sehat oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan.Selain itu, masih menurut dia, hal penting lainnya adalah batalnya pinjaman daerah Pemprov Banten ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), serta implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dari SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan) serta adanya perubahan kebijakan akuntansi.“Menjadi yang pertama yang menyerahkan LKPD adalah satu bentuk tanggung jawab yang kita selesaikan,” katanya.Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten Novie Irawati HP memberikan apresiasi atas kerja sama dan komitmen Pemprov Banten atas penyerahan LKPD 2021.Dikatakan Novie, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 56 ayat (3), LKPD disampaikan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.“Sampai saat ini belum ada informasi Pemerintah Provinsi lain yang menyerahkan LKPD, Pemprov Banten adalah yang pertama menyerahkan LPKD,” kata Novie.Dalam kesempatan itu, Novie juga mengapresiasi atas tindak lanjut dan penyelesaian Pemprov Banten atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK sejak LKPD 2005, karena seluruh rekomendasi dinilai sudah ditindaklanjuti. (mth)

Kepala BNPT Minta Maaf, Senator DPD Puji Jusuf Kalla

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 21:06:00 0

Jakarta, FNN - Sikap tegas Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK) yang menyayangkan pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait pesantren terafiliasi terorisme mendapat apresiasi. Terlebih setelah hal itu disampaikan Jusuf Kalla secara terbuka, dan kemudian mendapatkan respons konstruktif dari Kepala BNPT, Boy Rafli Amar. Saat bersilaturrahmi ke Kantor Pusat MUI, Kepala BNPT, Boy menyatakan permintaan maaf. “Intuisi Pak JK sebagai tokoh kemanusiaan dan tokoh perdamaian yang mengajak berbagai pihak tidak berspekulasi patut kita puji. Pasalnya, pernyataan bahwa ada 198 pondok pesantren terafiliasi dengan terorisme sangat keliru, tidak sensitif dan rentan menimbulkan kecurigaan di antara sesama anak bangsa,” ujar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id,  di Jakarta, Senin, 7 Februari 2022. Menurut Tamsil, keberanian Jusuf Kalla meluruskan BNPT merupakan mitigasi guna mencegah terjadinya benih-benih konflik horizontal. Pernyataan dari pejabat atau lembaga negara yang otoritatif harus disampaikan secara hati-hati, terukur dan punya bukti-bukti terverifikasi.  “Situasi di masyarakat sudah cukup tegang. Rakyat sudah lama dibekap pandemi Covid-19, ekonomi sulit, dan berbagai dampak turunannya. Situasi yang masih jauh dari kata usai ini sudah cukup menyulut emosi. Jangan dipantik dengan membuka ruang kecurigaan,” ucap Ketua Kelompok DPD di MPR RI tersebut. Jika ada terindikasi terlibat terorisme, semestinya dilakukan pemanggilan secara personal. Dibina dan dilakukan strategi soft approach. Mengumumkan ke publik, justru rentan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan provokasi dan stigmanisasi terhadap pesantren. Padahal, menurut Tamsil, pesantren sejak era pra kemerdekaan sudah dikenal sebagai institusi pendidikan kultural yang inklusif.  “Pesantren sangat terbuka bagi siapa pun. Bahkan, komunis pun diakomodir jika memang ingin belajar dan mendalami Islam di pesantren. Lembaga pendidikan tersebut sangat nyata kontribusinya bagi republik. Jangan tiba-tiba muncul isu yang diopinikan over generalisasi,” ujar senator asal Sulawesi Selatan itu. Tamsil juga mengapresiasi sikap Kepala BNPT, Boy yang telah menyatakan permintaan maaf, dan berharap pernyataan seperti itu tidak terulang lagi. (MD).

Perahu Retak Itu Perlahan Mulai Pecah dan Tenggelam

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 20:58:27 0

Tapi ku heran di tengah perjalanan, muncullah ketimpangan. Aku heran, aku heran yang salah dipertahankan. Aku heran, aku heran yang benar disingkirkan. Tanah pertiwi anugerah Illahi. Jangan ambil sendiri. Tanah pertiwi anugerah Ilahi. Jangan makan sendiri. Aku heran, aku heran. Satu kenyang, seribu kelaparan. Aku heran, aku heran. Keserakahan diagungkan. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari BEGITULAH Emha Ainun Najib dan Frangky Sahilatua menuliskan sebuah lirik perahu retak yang begitu menggugah jiwa nasionalisme. Sekelumit lagu yang terasa relevan dan begitu pas dilekatkan pada situasi kebangsaan saat ini. Lagu ini seakan menjadi representasi dari kegetiran dan kepahitan hidup rakyat yang perih menyayat hati. Negerinya bernama NKRI, berlandaskan Pancasila dan mengacu pada konstitusi berbalut UUD 1945. Sayangnya, ornamen-ornamen kebangsaan itu begitu hampa. Menjadi simbol-simbol dan sekedar hiasan yang tak pernah nyata diwujudkan. Negara terasa tak pernah hadir dalam keseharian kehidupan rakyat. Begitupun rakyat, menjalani kehidupan bagaikan tanpa pemerintahan dan tanpa negara. Negara yang begitu berlimpah kekayaan alamnya sebab anugerah Illahi. Ibarat perahu besar nan megah itu, kini tak cuma retak namun perlahan mulai tenggelam. Tak cuma karena gelombang dan badai semata, penumpang di dalamnya ikut menyebabkan situasi dan kondisi yang buruk, penuh resiko dan sangat berbahaya. Tidak berpikir untuk kenyamanan dan keselamatan bersama. Perahu justru dirongrong oleh beban berat nafsu memuaskan keinginan masing-masing orang. Penuh sengketa, huru-hara dan tragedi.  Dalam perjalanan, kebersamaan dirusak oleh kepentingan sesaat. Berebut pengaruh dan berusaha saling menguasai. Sifat egois, ambisi dan konflik ikut menyebabkan perahu semakin goyah dan limbung.  Kerusakan yang timbul akibat perilaku yang ugal-ugalan dan tanpa aturan, mendorong perahu menjadi rawan pecah, bukan sekedar retak. Situasi yang tidak stabil dan kebocoran di sana-sini, membuat tenggelamnya perahu hanya tinggal menunggu waktu. Dengan situasi yang demikian, perahu perlahan akan tenggelam. Kegagalan menghadapi gelombang dan badai dari luar. Bukan menjadi satu-satunya penyebab  perahu oleng. Dinamika yang tidak sehat dan kisruh sesama penumpang juga menjadi faktor penting. Keadaan di luar dan kondisi di dalam membuat perahu semakin terpuruk dan cenderung mengalami situasi terburuk. Tak ada lagi kebersamaan dalam khebinnekaan dan kemajemukan. Semuanya merasa paling unggul dan paling berhak menikmati segala fasilitas yang ada.  Minimnya pengalaman dan kemampuan nahkoda memandu perjalanan, tanpa bekal kepemimpinan yang layak, miskin kreasi dan kering inovasi, terutama saat situasi tertekan, ditambah keserakahan, hukum kekuasaan dan ketidakadilan orang-orang di dalamnya, semakin memastikan perahu terus terseret ke dasar laut. Sebuah entitas negara bangsa hanya akan menjadi kenangan dan masa lalu. Karena kelicikan dan kepicikannya sendiri. Seperti perahu, seperti itulah negara bangsa Indonesia. Tanpa nasionalisme, tanpa karakter nasional bangsa. Gagal mengarungi ombak dan gelombang, berakibat perahu yang karam di tengah perjalanan. Sejarah, semangat dan cita-cita serta nilai-nilai penting sebagai sebuah negara bangsa telah punah. Negara maritim dengan tradisi nenek moyang sebagai pelaut, hanya tinggal cerita. Perahu kandas dan tak sampai pada tujuan.  Seperti kisah kapal pesiar Titanic yang mewah, modern dan menakjubkan pada jamannya itu, akhirnya harus tenggelam bukan hanya karena geliat alam. Lebih dari itu karena kesombongan nahkoda dan krunya yang mengabaikan peringatan keselamatan. Kehancuran dan malapetaka karena menegatifkan kritik, oto kritik. Keangkuhan karena kesombongan akal dan logika yang mengubur spiritual. Terimakasih Cak Nun dan Frangky Sahilatua yang setia telah mengingatkan negeri ini. Rangkaian nada kalian, kini mewujud nyata dalam senandung dan irama kehidupan anak bangsa. Menghentak kesadaran kritis sekaligus eling dan prihatin bahwasanya perahu kebangsaan telah retak, rentan pecah dan nyaris tenggelam. (*)

ANOC Tinjau Kelayakan Indonesia untuk Gelar World Beach Games 2023

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 18:01:11 0

Jakarta, FNN - Asosiasi Komite Olimpiade Nasional (ANOC) meninjau kesiapan dan kelayakan Indonesia untuk menjadi tuan rumah World Beach Games pada 2023 mendatang. Technical Director ANOC Haider Farman pada Minggu (6/2) meninjau kawasan Pantai Pulisan, Manado, Sulawesi Utara, yang menjadi salah satu kota yang diajukan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sebagai tuan rumah World Beach Games 2023. Haider mengaku terkesan dengan hamparan pasir putih dan birunya air laut yang menjadi keunikan Manado. “Sebuah kehormatan bisa mengunjungi Manado, pantainya sangat indah. Hutannya juga sangat natural. Kesempatan luar biasa bisa berada di sini,” ujar Haider, dalam rilis pers KOI. “Saya sudah mengunjungi beberapa venue dan area, perlu dipelajari lebih banyak lagi terutama soal hotel dan transportasi.” Selain Manado, Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari mengatakan bahwa pihaknya juga mengajukan beberapa kota lain sebagai bahan pertimbangan ANOC, salah satunya Bali. “Kami sangat serius menjadi tuan rumah AWBG 2023. Ini merupakan satu di antara opsi yang kami usulkan. Tentunya kami akan belajar lagi dan melihat semua potensi agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah AWBG,” kata Okto, sapaan akrab Raja Sapta. “Sekarang kami mendatangi Manado, ada juga di Bali yang pernah menjadi tuan rumah Asian Beach Games 2008. Selain itu masih ada Kepulauan Riau seperti Batam dan Bintan. Seperti yang Haider katakan, potensinya sangat besar,\" ujarnya lagi. Indonesia sebelumnya disebut menjadi salah satu kandidat tuan rumah World Beach Games (WBG) 2023 berdasarkan keputusan dalam General Assembly Asosiasi Komite Olimpiade Nasional (ANOC) di Krete, Yunani, 24-25 Oktober 2021. Selain Indonesia, Hong Kong juga menjadi salah satu negara yang tertarik untuk menyelenggarakan multievent olahraga pantai bergengsi di dunia yang dibuat ANOC pada 2019 itu. (mth)

Jalan lintas Bengkulu-Sumatera Barat Ditutup Sementara Akibat Banjir

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 17:54:46 0

Kota Bengkulu, FNN - Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu menutup jalan lintas Bengkulu-Sumatera Barat di Jalan Kalimantan Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, akibat tergenang banjir. Kepala Unit Turjagwali Satlantas Polres Bengkulu Ipda Azmi Aryanto di Bengkulu, Senin, menyebutkan tinggi air di jalan tersebut telah mencapai lutut orang dewasa. Oleh karena kondisi tersebut, katanya, tidak memungkinkan bagi kendaraan roda dua dan empat melewati jalan tersebut.Ia menjelaskan jika dipaksakan untuk dilewati kendaraan maka kendaraan akan macet karena mesin terkena air dan mati mendadak. \"Untuk saat ini dari Satlantas Polres Bengkulu memantau ada dua titik yang tergenang banjir, yaitu di wilayah Rawa Makmur dan Jalan Irian,\" kata dia. Oleh karena itu, pihaknya melakukan pengalihan arus lalu lintas dari Jalan Kalimantan ke Jembatan Pasar Bengkulu. Arus lalu lintas di Jalan Irian Kelurahan Tanjung Agung dan Tanjung Jaya dialihkan ke Jalan Danau Kota Bengkulu. \"Akibat dialihkannya kedua jalan tersebut maka terjadi kepadatan di dua jam tertentu, seperti di pagi dan sore hari,\" ujarnya. Banjir di Kota Bengkulu terjadi di sepanjang aliran Sungai Bengkulu, antara lain di Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bentiring, Kelurahan Sawah Lebar, Kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Tanjung Jaya, dan Kelurahan Semarang. (mth)  

Suasana Anies-thetic di Mana-mana

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 17:31:19 0

Tidak ada lagi sindrom buzzer komersial. “Anies-thetic” juga bisa menghilangkan penyakit korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Prof Anies sudah membuktikan ini di tubuh birokrasi Jakarta. Oleh: Asyari Usman, Wartawan Senior DI dunia medis, “anesthetic” adalah obat bius yang bisa menghilangkan rasa sakit sekaligus menghilangkan harapan. Tapi, di dunia politik yang bersih (clean politics) ada “Anies-thetic”. Ramuan dan khasiat “Anies-thetic” berbeda dengan “anesthetic”. Perbedaannya sangat fundamental. Kalau “anesthetic” terbuat dari bahan-bahan kimia, “Anies-thetic” seratus persen herbal. Manjur untuk dua hal. Pertama, menghilangkan sakit batin. Kedua menumbuhkan dan memulihkan harapan. Sekaligus sebagai obat yang membangkitkan semangat juang untuk menegakkan keadilan. “Anies-thetic” ditemukan oleh Anies –seorang profesor di bidang “good goveranies” (pemerintahan yang baik). Dialah yang melakukan riset dan uji coba selama empat tahun belakangan ini. Alhamdulillah, “Anies-thetic” laku keras. Dirasakan sangat mujarab. Hilang rasa sakit batin yang disebabkan kezaliman penguasa. Sebaliknya, di mana-mana tumbuh harapan. Di mana-mana ada suasana “Anies-thetic”. Kalau “anesthetic” biasanya membuat orang tertidur dan pasrah, “Anies-thetic” sebaliknya, membuat orang melek segalanya dan siap berjuang. Anesthetic membuat orang lesu, tapi “Anies-thetic” membuat orang bergairah, bersemangat. Tak mau tinggal diam demi keadilan untuk semua.     Sejak 2017, “Anies-thetic” merangsang bangsa ini untuk berpikir dan bertindak penuh harapan. Harapan akan perbaikan dan kebaikan. Harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang bermatabat dari segala aspek. Bermartabat dalam kedaulatan dan pertahanan negara. Bermartabat dalam perekonomian. Bertamabat dalam inovasi sains dan teknologi. Salah satu efek yang paling dahsyat dari “Anies-thetic” adalah penyakit buzzerisme kronis akan hilang total. Tidak ada lagi sindrom buzzer komersial. “Anies-thetic” juga bisa menghilangkan penyakit korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Prof Anies sudah membuktikan ini di tubuh birokrasi Jakarta. Ada lagi. “Anies-thetic” juga berfungsi membangun kecerdasan bangsa. Ini juga sudah terbukti. Di banyak daerah, ada gejala luas eforia anak-anak milenial dan emak-emak yang menunjukkan antusias mereka mendukung Profesor Anies yang menemukan “Anies-thetic”. Hebatnya, “Anies-thetic” juga menjadi rebutan di kalangan elit politik dan komunitas surveyor opini publik. Elit politik menyatakan kesediaan untuk menjadi distributor “Anies-thetic” sedangkan sejumlah surveyor jajak pendapat menyimpulkan bahwa Profesor Anies kini menjadi ‘rising star’. Luar biasa! Suasana “Anies-thetic” di mana-mana. (*)

Dermaga Kapal Ikan di Boalemo Gorontalo Selesai Dibangun

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 17:19:22 0

Gorontalo, FNN - Dermaga kapal di Pelabuhan Perikanan Ikan (PPI) Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang dibangun dari dana Pemerintah Provinsi Gorontalo, selesai dibangun.Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi sejumlah unsur forkopimda meninjau hasil pekerjaan dermaga tersebut, Senin.Gubernur mengaku puas dengan pekerjaan dermaga sepanjang lebih kurang 60 meter dan dana Rp1,2 miliar itu, karena tepat waktu dan kualitasnya baik.\"Alhamdulillah, pekerjaannya tepat waktu, hasilnya cukup bagus. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh nelayan,\" kata Rusli.Pada 2021, PPI Tilamuta mendapat kucuran dana untuk perbaikan fasilitasnya.Selain pekerjaan dermaga, ada juga fasilitas air bersih Rp142,5 juta, rehabilitasi tempat pemasaran ikan Rp408,7 juta serta jaringan dan instalasi listrik Rp731,5 juta.Semua dana pembangunan tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) Provinsi Gorontalo.\"Saya berharap ke depan nelayan memiliki pendapatan yang cukup bagus, sehingga mereka harus didukung dengan memperhatikan fasilitas pelabuhan perikanan,\" katanya.Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan sejauh ini masih menjadi salah satu program andalan pemerintah provinsi untuk menggerakkan ekonomi warga.Berbagai bantuan telah dan terus dikucurkan di antaranya bantuan perahu kapasitas 3 GT dengan mesin 15 PK, serta bantuan sepeda motor yang dilengkapi kotak pendingin untuk penjual ikan keliling.Ada juga program gemar makan ikan, dengan memberikan bantuan ikan gratis kepada anak-anak panti asuhan.\"Setiap anak mendapat jatah ikan gratis satu kilogram setiap bulan untuk mendukung asupan gizi mereka dan memberdayakan hasil perikanan dari nelayan,\" tambahnya. (mth)

Satgas Bangka Pastikan Tidak Temukan Kasus COVID-19 Harian

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 17:10:51 0

Bangka, FNN - Satuan Gugus (Satgas) COVID-19 Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan hari Senin ini tidak ditemukan kasus harian virus corona, sehingga kasus aktif tetap berjumlah 38 orang.\"Hari ini tidak ditemukan kasus COVID-19 dan kasus aktif masih tetap 38 orang berasal dari enam kecamatan,\" kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bangka, Boy Yandra di Sungailiat, Senin.Dia berharap, kasus COVID-19 dapat dicegah semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi penambahan dan pasien kasus aktif segera sembuh.Tercatat 38 pasien aktif yang tersebar di enam kecamatan masing - masing dari Kecamatan Sungailiat sebanyak 11 kasus, Riau Silip dua kasus, Pemali lima kasus.Kemudian di Kecamatan Merawang sebanyak 12 kasus, Mendo Barat ada tiga kasus serta di Kecamatan Belinyu terdapat lima kasus.Berdasarkan data perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Bangka, tercatat total kasus sebanyak 9.880 orang, yakni 9.478 sembuh dan 364 pasien COVID-19 meninggal dunia serta masih terdapat 14 warga menunggu hasil uji laboratorium.Selama dua tahun sebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bangka diketahui angka kematian pasien COVID-19 terbanyak di Kecamatan Belinyu mencapai 118 orang dan terendah di Kecamatan Bakam sebanyak delapan orang.\"Saya minta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah efektif mencegah sebaran COVID-19 serta segera divaksin bagi warga usia wajib vaksin yang belum memperoleh layanan,\" ujar Boy Yandra. (mth)

Dewan Pers Sebut HPN 2022 Momen Adaptasi Dunia Digital

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 17:02:03 0

Kendari, FNN - Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengatakan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 merupakan momen untuk mendorong seluruh insan maupun perusahaan media agar mampu beradaptasi ke dunia digital.\"Penggunaan teknologi digital adalah sebuah keniscayaan, kita harus mampu mengarungi dunia digital agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain,\" kata Muhammad Nuh saat membuka Konvensi Media Nasional yang dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin.Menurut dia, seluruh jurnalis harus mampu dan merupakan suatu keharusan dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman utamanya saat ini di era kemajuan teknologi informasi yang serba digital.Ia juga mengingatkan agar semua insan jurnalis di seluruh Indonesia bisa bijak dalam menggunakan media sosial sehingga tidak terjerat UU ITE.\"Melek teknologi digital itu adalah keharusan termasuk bijak menggunakan media sosial,\" ujar dia.Selain itu, Muhammad Nuh juga meminta agar media massa harus membantu menyediakan konten-konten yang mendidik bagi masyarakat.\"Semoga konvensi media ini dapat membuahkan masukan komprehensif oleh pemerintah utamanya dalam membangun kedaulatan nasional di era teknologi informasi dan digitalisasi media,\" kata Muhammad Nuh.Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sultra Muh Ilyas Abibu mengatakan berterima kasih kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang telah memberikan kepercayaan terhadap daerah itu sebagai tuan rumah pada ajang tahunan tersebut.\"Sebenarnya Hari Pers Nasional ini kita sudah persiapkan dari tahun 2020, namun karena kondisi pandemi COVID-19 sehingga ditunda sampai tahun 2022 ini,\" kata dia.Dia berharap pers dapat membantu mempromosikan kemajuan daerah Sulawesi Tenggara dengan mengangkat isu-isu potensi yang di daerah ini baik sumber daya alam (SDA), pariwisata hingga produk-produk unggulan UMKM.\"Oleh karena itu kami berharap hari pers nasional ini bukan hanya kita berbicara tentang pers, tetapi bagaimana insan media dapat mengeksplore dari pada potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara dan potensi investasi sehingga Sultra bisa mendapatkan manfaat dari HPN ini,\" katanya.Konvensi Media Nasional yang diikuti seluruh pengurus PWI se-Indonesia yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HPN yang dimana puncak acara akan berlangsung pada 9 Februari 2022 di pelataran Masjid Al-Alam Kendari. (mth)

Sepuluh Kelompok Nelayan Mukomuko Peroleh Badan Hukum Gratis

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 15:38:13 0

Mukomuko, FNN - Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menyebutkan sebanyak 10 kelompok usaha bersama (KUB) nelayan di daerah ini memperoleh program bantuan badan hukum berupa akta notaris gratis dari pemerintah setempat. \"Awalnya ada enam KUB nelayan yang memperoleh badan hukum gratis tahun ini, setelah anggarannya disesuaikan sehingga dapat sebanyak 10 kelompok,\" kata Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Warsiman, dalam keterangannya di Mukomuko, Senin. Pemerintah setempat tahun 2022 memprogramkan bantuan pembuatan badan hukum berupa akta notaris untuk enam kelompok usaha bersama (KUB) nelayan yang belum memiliki badan hukum di daerah ini. Ia mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp29 juta yang bersumber dari APBD tahun ini untuk membuat badan hukum berupa akte notaris bagi 10 KUB nelayan di daerah ini. Ia mengatakan, bantuan anggaran untuk pembuatan badan hukum berupa akta notaris tidak terlalu besar, yakni sebesar Rp1,5 juta per kelompok usaha bersama nelayan. Ia menyebutkan, sebanyak 10 KUB nelayan yang mendapatkan program bantuan pembuatan badan hukum gratis dari pemerintah setempat tersebar di Kecamatan Air Rami, Kecamatan Teramang Jaya, dan Kecamatan Kota Mukomuko. Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan program ini dan melakukan komunikasi dengan pihak notaris di daerah ini. Dia menyebutkan, sebanyak 162 kelompok usaha bersama nelayan yang tersebar di daerah ini, 88 KUB nelayan di antaranya yang belum memiliki badan hukum berupa akta notaris, dan 77 KUB nelayan sudah memiliki badan hukum. Kelompok nelayan membutuhkan badan hukum, karena badan hukum menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. \"Kalau sekarang ini kelompok usaha bersama nelayan membutuhkan badan hukum karena badan hukum menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,\" ujarnya. (mth)

Penjual Minuman Keras Oplosan Jepara Diancam Hukuman 15 Tahun Penjara

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 15:28:40 0

Jepara, FNN - Kepolisian Resor Jepara, Jawa Tengah, menetapkan penjual minuman keras oplosan bernama Prawiraharjo (38) sebagai tersangka dan terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara karena minuman beralkohol ini mengakibatkan sembilan warga meninggal dunia.\"Pelaku dikenai Pasal 204 KUHP dan/atau Pasal 146 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau Pasal 196 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara,\" kata Kapolres Jepara AKBP Warsono didampingi Kasat Reskrim AKP Muhammad Fachrur Rozi saat konferensi pers di Mapolres Jepara, Senin.Selain sembilan warga yang meninggal akibat minuman keras oplosan tersebut, kata dia, sebelumnya delapan warga yang ikut pesta minuman keras di sebuah warung milik tersangka di Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Jepara. Saat ini enam orang di antaranya sudah pulang.Informasinya, kata dia, warga yang datang ke tempat pesta minuman keras ada 20-an orang, dan sembilan di antara mereka meninggal dunia.Disebutkan pula bahwa enam orang di antaranya warga Desa Karanggondang, dua lainnya warga Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, dan satu orang warga Desa Guyangan, Kecamatan Bangsri.Kasus minuman keras oplosan yang berujung maut itu berawal ketika pada tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di warung angkringan 2 Jiwo milik tersangka Prawiraharjo didatangi sekitar 20-an pemuda secara berangsur-angsur untuk membeli minuman keras oplosan sambil nongkrong di warung angkringan tersebut.Setelah pesta minuman keras oplosan hingga tanggal 30 Januari 2022 pukul 03.00 WIB, para pemuda tersebut pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan mabuk berat.Pada hari Minggu (30/1) terdapat dua korban meninggal dunia, yakni berinisial S dan J warga Karanggondang. Keesokan harinya, Senin (31/1) terdapat tambahan lima orang meninggal dunia, yakni berinisial FY, D, IA, S, dan MH pada waktu dan tempat berbeda.Selanjutnya pada hari Rabu (2/2) ada dua korban lagi yang meninggal dunia, yakni CA dan HS, sehingga total ada sembilan orang yang meninggal.Usia korban meninggal dunia akibat minuman keras oplosan tersebut antara usia 19 tahun dan 32 tahun.Tersangka Prawiraharjo mengaku menjual minuman keras oplosan dengan harga per botol Rp30 ribu sejak 6 bulan yang lalu, sedangkan warung angkringannya baru buka 2 pekan.Bahan baku etanol, kata dia, sebagian diperoleh dari warga Mambak, Jepara, serta lainnya ada yang dari Semarang dan Depok yang diberi lewat pasar daring. (mth)

DJP: PPh dari Program Pengungkapan Sukarela Terkumpul Rp1 Triliun

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 15:22:33 0

Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai Pajak Penghasilan (PPh Final) yang terkumpul dari Program Pengungkapan Sukarela telah mencapai Rp1,1 triliun dari 10.725 Wajib Pajak (WP) pelapor.Adapun harta bersih yang dilaporkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai Rp10,25 triliun sampai 7 Februari 2022.Nilai tersebut terdiri dari laporan harta bersih dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp8,84 triliun, harta yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara sebesar Rp617,24 miliar, dan harta di luar negeri sebesar Rp798,07 miliar, sebagaimana dikutip dari laman resmi PPS Ditjen Pajak di Jakarta, Senin.Wajib Pajak pun masih dapat melaporkan harta yang belum terlaporkan secara sukarela melalui aplikasi pengungkapan dan pembayaran https://pajak.go.id/pps 24 jam dalam 7 hari sampai 30 Juni 2022.“Kita coba memberikan kemudahan dengan saluran penyampaiannya kita lakukan secara online,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo, beberapa waktu lalu.Suryo juga mengatakan untuk Wajib Pajak yang mengalami kesulitan, DJP menyediakan helpdesk PPS yang tersedia di seluruh unit vertikal DJP.Apabila Wajib Pajak kesulitan namun tidak bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, DJP menyediakan saluran-saluran non-tatap muka, yaitu helpdesk online melalui Whatsapp dengan nomor 081156-15008 dan Kring Pajak 1500-008 pada Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.Tidak hanya itu, semua saluran informasi DJP lainnya yang telah ada selama ini tetap dapat dimanfaatkan, seperti live chat www.pajak.go.id, email melalui informasi@pajak.go.id, dan twitter @kring_pajak.Lebih lanjut mengingat PPS hanya diselenggarakan dalam enam bulan, DJP akan mengingatkan Wajib Pajak secara berkala melalui berbagai saluran, seperti iklan di media massa dan media sosial. (mth)

DPR Minta Masukan Masyarakat Sebelum Uji Kelayakan KPU dan Bawaslu

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 15:12:18 0

Jakarta, FNN - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta masyarakat untuk memberikan masukan sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatuhan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.\"Kami Komisi II DPR RI membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu,\" kata Doli di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan tanggapan dan masukan dalam bentuk tertulis dengan menyertakan identitas lengkap dan dikirimkan kepada sekretariat Komisi II DPR di Gedung Nusantara II Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, 10270.Selain itu dapat pula melalui telepon di 0215715522, 57165224, atau fax 5715493 dan email set_komisi2@dpr.go.id, paling lambat hingga tanggal 11 Februari 2022.\"Kami juga nanti akan menyosialisasikan melalui medsos dan media elektronik tentang rencana fit and proper test. Insya Allah nanti akan dilakukan terbuka,\" ujar Doli menegaskan.Ia menjelaskan berdasarkan keputusan rapat pimpinan dan rapat konsultasi pengganti Bamus, agenda uji kelayakan dan kepatuhan dilaksanakan tanggal 14-16 Februari 2022.\"Sehingga tanggal 17 Februari, sesuai rencana kita sudah punya tujuh orang calon anggota KPU RI dan lima calon anggota Bawaslu RI,\" tuturnya.Doli mengatakan 14 nama calon anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027 yakni August Mellaz berprofesi sebagai direktur eksekutif sindikasi pemilu dan demokrasi. Betty Epsilon Idroos sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, Dahliah Ketua Network for Indonesia Democracy Society, Hasyim Asy’ari sebagai anggota KPU RI periode 2017-2022.Kemudian I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat ini menjabat sebagai anggota KPU RI penganti antar waktu (PAW), Idham Holik sebagai anggota KPU Jawa Barat, Iffa Rosita sebagai anggota KPU Kalimantan Timur, Iwan Rompo Banne saat ini menjabat sebagai anggota KPU Sulawesi Tenggara.Selanjutnya, Mochammad Afifuddin menjabat sebagai anggota Bawaslu RI, Muchamad Ali Safa’at sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Parsadaan Harahap sebagai ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Viryan sebagai anggota KPU RI, Yessy Yatty Momongan sebagai anggota KPU Sulawesi Utara dan Yulianto Sudrajat sebagai Ketua KPU Jawa Tengah.Sementara itu untuk 10 calon anggota Bawaslu RI yakni Aditya Perdana sebagai Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fisip Universitas Indonesia, Andi Tenri Sompa sebagai dosen Universitas Lambung Mangkurat, Fritz Edward Siregar sebagai anggota Bawaslu RI, Herwyn Jefler Hielsa Malonda sebagai Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Lolly Suhenty sebagai anggota Bawaslu Jawa Barat.Selanjutnya Mardiana Rusli sebagai penggiat Pemilu, Puadi sebagai anggota Bawaslu DKI Jakarta, Rahmad Bagja sebagai anggota Bawaslu RI, Subair sebagai anggota Bawaslu Maluku Utara dan Totok Hariyono sebagai anggota Bawaslu Jawa Timur.\"Sebelum dilakukan uji kelayakan dan kepatuhan, kami diberikan tugas untuk menyampaikan ke publik, 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu untuk mendapatkan tanggapan, saran dan masukan dari masyarakat selama lima hari ke depan,\" kata Doli menegaskan. (mth)

Kemenhub Koreksi Isi SE Nomor 11 tentang Pelaku Perjalanan Luar Negeri

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 15:02:21 0

Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan koreksi dalam Surat Edaran (SE) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19.\"Sehubungan dengan adanya Siaran Pers Ditjen Perhubungan Udara, tanggal 6 Februari 2022, yang berjudul Kemenhub Terbitkan SE Baru Perjalanan Luar Negeri (SE Kemenhub Nomor 11 Tahun 2022), serta untuk menghindari kesalahan persepsi agar setiap pihak memiliki pemahaman yg sama, maka kami menyampaikan koreksi atas siaran pers,\" seperti tertulis dalam rilis resmi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta, Senin.Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara menjelaskan, koreksi atas siaran pers yang tertulis pembatasan pintu masuk (entry point) bagi WNI dan WNA pelaku perjalanan luar negeri dengan tujuan wisata, hanya dapat melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali), Bandara Hang Nadim (Batam), dan Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang).Dengan adanya koreksi tersebut, maka ketentuan pembatasan pintu masuk (entry point) bagi WNI dan WNA pelaku perjalanan luar negeri dengan tujuan wisata, dapat melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali), Bandara Hang Nadim (Batam), dan Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang).Selain itu, pelaku perjalanan luar negeri untuk kepentingan wisata juga dapat melalui Bandara Soekarno Hatta, Bandara Ngurah Rai dan Bandara di Kepulauan Riau.\"Hal ini perlu kami tegaskan sekaligus sebagai klarifikasi atas berbagai pemberitaan yang telah beredar,\" seperti dikutip dalam siaran pers.Sebagai informasi, saat ini Ditjen Perhubungan Udara tengah melakukan revisi SE Nomor 11 Tahun 2022, dengan tetap mengacu pada SE Satgas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2022. (mth)

Anies Baswedan di Mata Emak-Emak, Manis dan Berwawasan

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 14:26:53 0

Oleh: Yusuf Blegur Seperti menemukan pria idaman, tatkala melihat seseorang yang menjadi idola. Begitupula reaksi emak-emak terhadap Anies Baswedan. Figur Gubernur Jakarta yang akrab disapa Anies itu, begitu memesona para Emak-Emak. \"Good looking\", cerdas dan berwibawa. Emak-Emak terlanjur memandang Anies Baswedan sebagai pemimpin yang manis dan berwawasan. Bukan hanya manis tetapi berkarakter humanis. Bukanlah Anies Baswedan kalau bukan pemimpin yang santun dan sopan. Anies bukanlah pejabat yang suka marah-marah dan mengamuk pada anak buahnya. Anies juga bukan pejabat yang suka menghina dan merendahkan bawahannya di depan banyak orang. Anies juga bukan pejabat yang suka pamer dan pencitraan seperti di toko sebelah. Keramahannya pada orang kecil, menunjukkan betapa cinta dan sayangnya Anies pada masyarakat yang kurang beruntung dan tak berpunya itu. Kebijakan dan program Anies begitu nyata membantu meringankan warganya yang membutuhkan. Anies memang terbukti bekerja bukan hanya janji dan kata-kata. Di mata Emak-Emak, Anies \"is the best\". Pancen oye dan top markotop. Oh seandainya saja, seorang Anies masih bujangan, entahlah, mungkin banyak gadis dan Emak-Emang yang kesemsem. Klepek-klepek menahan rindu. Rindu akan kehadiran pemimpin yang menjadi pilihan hati dan soulmatenya Emak-Emak. (*)

Ekonomi Bangka Belitung 2021 Tumbuh 5,05 Persen

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 14:11:25 0

Pangkalpinang, FNN - Badan Pusat Statistik Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mencatat ekonomi provinsi selama 2021 tumbuh 5,05 persen atau meningkat dibandingkan 2020 yang terkontraksi sebesar 2,30 persen, karena meningkatnya lapangan usaha industri pengolahan dan ekspor.\"Pada 2021, perekonomian Babel sudah kembali bangkit yang terlihat dari pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha,\" kata Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel Dwi Retno Wilujeng Wahyu Utami di Pangkalpinang, Senin.Ia menjelaskan perekonomian Provinsi Kepulauan Babel 2021 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp85,94 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2020 mencapai Rp55,36 triliun.Sementara itu PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Babel tahun 2021 mencapai Rp58,34 juta. Ekonomi Babel triwulan IV-2021 bila dibandingkan triwulan IV-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,32 persen.\"Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial 14,16 persen, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 10,62 persen, serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas tumbuh 10,42 persen,\" ujarnya.Ia mengatakan struktur PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada 2021 didominasi industri pengolahan 20,86 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 19,66 persen, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil, sepeda motor 14,74 persen, konstruksi 9,67 persen, serta pertambangan dan penggalian 9,54 persen.\"Penyumbang terbesar bagi penciptaan PDRB daerah ini yakni lapangan usaha industri pengolahan mampu tumbuh di tengah pandemi COVID-19, karena kinerja industri logam dasar serta industri makanan dan minuman yang meningkat,\" katanya.Menurut dia, masih tingginya harga timah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai peluang besar untuk melakukan penambangan timah, sehingga mendorong peningkatan produksi baik bijih maupun logam timah.\"Pada industri makanan dan minuman yang ditopang oleh industri minyak sawit mentah (CPO) mengalami kenaikan kapasitas produksi akibat dibukanya beberapa pabrik baru,\" katanya. (mth)

Sinopsis Buku: Pandemi Pembelah Peradaban

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 13:54:12 0

Pandemi atau Plandemi, membuktikan sekali lagi dalam sejarah panjang peradaban manusia, mesin pembunuh paling ampuh dan efisien bukanlah senjata, melainkan kuman. Oleh: Iriani Pinontoan, Wartawan Senior FNN BUKU setebal 330 halaman ini ditunggu-tunggu banyak orang. Isinya sudah tentu dahsyat. Dua tahun disusun dari pemikiran seorang dokter yang ingin terus berbagi ilmunya kepada masyarakat awam. Buat yang haus menuntut ilmu, Dr. Tifauzia Tyassuma adalah tokoh kebanggaan, bahkan bisa dianggap pahlawan. Buku-buku best seller-nya penuh ilmu yang sudah dan akan terus dipraktekkan dalam kehidupan pembaca yang yakin dan percaya. Meskipun ada juga yang kurang sependapat. Bahkan seringkali dapat hukuman dari Facebook jika tulisan kritisnya muncul. Khususnya berkaitan dengan pandemi, plandemi, virus dan vaksin. Bagi yang sering mengikuti kuliah online-nya melalui zoom dan webinar, perasaan was-was awal-awal pandemi bisa berbalik menjadi penuh percaya diri menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan sekitarnya hingga saat ini saat covid dan omicron meningkat lagi. Bagi Dokter Tifa, tiga tahun penuh, dari Desember 2019 hingga Desember 2022, akan dikenang sebagai tahun titik balik sejarah paling kelam dalam kehidupan sehari-hari dunia. Masa di mana peradaban manusia terbelah, antara kemarin dan esok. Meskipun tampaknya semakin mungkin bahwa Coronavirus dihasilkan oleh rekayasa genetika (Tritto, 2020, Willis, 2020), keberadaan “rekayasa sosial” dalam skala besar tampaknya juga jelas, untuk mengarahkan opini publik ke dalam suatu situasi perubahan kehidupan yang radikal  dalam skala global: dunia diserang Pandemi Ketakutan, lebih dari sekedar Pandemi Kuman.  Menurut Dokter Tifa, pandemi Covid19 ini, adalah pandemi murni, terlepas dari apakah virus penyebabnya muncul dari hutan atau diciptakan dari tabung di laboratorium, itu adalah soal mekanisme. Virus ini menyebar secara luar biasa karena dia berhasil menggunakan manusia sebagai agen pembawa, dan menggunakan teknologi sebagai perangkat penunjang, serta menggunakan media arus utama dan sosial media sebagai alat kontrol sekaligus sumbu kepanikan, yang mendorong manusia terus bergerak, alih-alih berdiam diri di tempat untuk mencegah penyebaran, tanpa disadari. Bahwa Pandemi ini direncanakan dan dibuat, sehingga muncul istilah Plandemi, menjadi ranah Geopolitik dan Pertahanan Keamanan Dunia. Pandemi atau Plandemi, membuktikan sekali lagi dalam sejarah panjang peradaban manusia, mesin pembunuh paling ampuh dan efisien bukanlah senjata, melainkan kuman.  Pandemi atau Plandemikah simpulannya? Waktu yang nanti akan menjadi wasitnya. Secara alamiah, virus hidup di alam semesta dengan kemampuan bermutasi, dalam upayanya untuk mempertahankan eksistensinya di alam semesta ini. Sebagai makhluk hidup yang tak lengkap, dia sangat memerlukan inang, sebagai tempatnya menyempurnakan diri, berkembang biak, meneruskan generasinya, dan menjaga dirinya dari kepunahan.  Karena itu maka virus akan mengeliminir sekaligus mengekspans kapasitas dirinya, berpindah-pindah dari satu jenis inang ke jenis inang yang lain, atau bermutasi secara terus-menerus dengan konsekuensi makin hilangnya daya bunuhnya. Kehilangan inang bukanlah target virus, bahkan menjadi kerugian bagi dirinya dan kelangsungan generasinya. Karena itu, penurunan kemampuan virus dalam membunuh inang, akibat mutasi, adalah keuntungan bagi kedua belah pihak. Dari hakikat ini, Anda bisa merenungkan, apakah Coronavirus yang diberi nama resmi SARSCov2 yang menyebabkan penyakit dengan nama resmi COVID19 (WHO, 2020) dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 9,7% di awal kemunculannya, dan menjadi 3% di tahun keduanya, lalu menjadi 1,6% jelang tahun ketiganya, yaitu virus alami atau virus buatan, adalah bagian dari bioweaponry, senjata pemusnah massal, atau dia merupakan kemunculan lazim dari sebuah pandemi.  Untuk sekedar meneror, ia berhasil. Tapi untuk membunuh secara massal, tujuannya bukan itu. Ia bertujuan lain. Ia bertujuan membunuh negara. (*)  

Pembangunan Lanjutan Bendungan Lawe-Lawe Penajam Butuh Rp120 Miliar

BY FNN Senin, 07 Februari 2022 12:22:07 0

Penajam, FNN - Pembangunan lanjutan Bendungan Lawe-Lawe Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membutuhkan dana lebih kurang Rp120 miliar, kata Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten setempat Nicko Herlambang.Untuk mendapatkan bantuan anggaran pembangunan lanjutan Bendungan Lawe-Lawe dari pemerintah pusat menurut Nicko Herlambang di Penajam, Senin, agak sulit karena proyek pembangunannya sudah separuh berjalan.\"Lanjutan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe harus didiskusikan dengan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD,\" ujarnya.Pembangunan lanjutan bendungan yang berlokasi di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam tersebut terlebih dahulu bakal didiskusikan dengan Pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara dan DPRD.Beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, belum memutuskan melanjutkan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe, karena anggaran terbatas.Pembangunan Bendungan Lawe-Lawe tersebut perlu dilanjutkan untuk menyongsong pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.\"Menyangkut pemindahan ibu kota negara, pemerintah pusat terlebih dahulu membangun bendungan. Seharusnya pemerintah kabupaten juga harus selesaikan Bendungan Lawe-Lawe,\" ucapnya.\"Untuk tuntaskan Bendungan Lawe-Lawe itu diperhitungkan masih butuh anggaran sekitar Rp120 miliar,\" tambah Nicko Herlambang.Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp179 miliar untuk pembangunan Bendungan Lawe-Lawe dengan skema anggaran tahun jamak (multiyears).Proyek pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang dilaksanakan pada 2014 tersebut resmi dihentikan pada November 2017, dengan kondisi pengerjaan sekitar 85 persen.Pembangunan bendungan untuk mendukung peningkatan pasokan air baku dan produksi air bersih itu terhenti karena kondisi anggaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurun, sehingga tidak ada dana untuk melanjutkan pengerjaan. (mth)

Kemenhub Berencana Pindahkan Kapal dari Pelabuhan Ketapang ke Jangkar

BY FNN Ahad, 06 Februari 2022 21:02:39 0

Jakarta, FNN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana memindahkan sebanyak 6 kapal dan 2 lintasan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ke Pelabuhan Jangkar, Situbondo.Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, rencana tersebut dilakukan dalam meningkatkan layanan angkutan penyeberangan yang kian diminati masyarakat khususnya menuju Lembar dan Kupang.“Berdasarkan hasil rapat antara Menteri Perhubungan dengan Gubernur Jawa Timur, Bupati Situbondo, serta Forkopimda Provinsi Jawa Timur akan dilakukan pemanfaatan Pelabuhan Jangkar sebagai salah satu simpul transportasi untuk melayani masyarakat yang ingin menuju Lembar dan Kupang,” kata Budi Setiyadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.Dirjen Budi mengatakan dengan adanya pemindahan tersebut akan menimbulkan dampak positif dan negatif, namun pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dari berbagai aspek termasuk aspek keamanan saat penumpang menunggu serta aspek kenyamanan.“Pada dasarnya kami mendukung Pemerintah Daerah untuk memindahkan lintasan tersebut melihat sisi positifnya juga yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Situbondo dan sekitarnya, menghemat waktu perjalanan selama 2 jam, termasuk biaya yang harus dikeluarkan saat perjalanan,” ujarnya.Ia juga telah mengimbau kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan akses jalan keluar dari Pelabuhan Jangkar.“Secara teknis maupun kondisi eksisting, Pelabuhan Jangkar ini sudah cukup bagus, pemerintah daerah juga akan menambah Buffer Zone,” jelas Dirjen Budi.Dengan adanya rencana tersebut, bagi masyarakat yang berada di sekitar Probolinggo, Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Jember nantinya juga dapat menggunakan layanan tersebut untuk menyemarakkan acara MotoGP pada bulan Maret mendatang.Diketahui Pelabuhan Jangkar saat ini melayani operasional keperintisan meliputi 4 lintasan dengan 3 unit kapal di antaranya KMP. Munggiyango Hulalo rute Jangkar-Kangean dan rute Jangkar-Kalianget, KMP. Satya Kencana rute P.Sapudi-Jangkar, dan KMP. Dharma Kartika rute Raas-Jangkar.Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyatakan siap untuk melayani trayek baru yakni Jangkar-Lembar dan Jangkar-Kupang.\"Nantinya para sopir tidak perlu bersusah-payah melalui tanjakan yang cukup tinggi sebab melalui Pelabuhan Jangkar ini perjalanan menuju Lembar maupun Kupang menjadi lebih cepat, aman, dan selamat,” kata Suswandi.Turut mendampingi Dirjen Budi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tulus Prijatmadji, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur Tonny Agus Setiono, Kepala Subdit Prasarana TSDP Beta Margunadi, perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP), dan Jasa Raharja. (mth)

Islamofobia Versus Pengalihan Isu

BY FNN Ahad, 06 Februari 2022 20:41:03 0

Nyanyian sumbang tentang intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme dan seterusnya terasa begitu ramai di Indonesia beberapa tahun terakhir. Padahal, dunia sudah muak dan menunjukkan kesadaran atas kekeliruan mereka memersepsikan Islam. Tren menjauh dari perangkap Islamofobia setidaknya dapat kita lihat pada kebijakan pemerintahan Kanada dan Amerika Serikat.  Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI  SULIT menyanggah Indonesia tidak terserang pandemi Islamofobia. Ini sama sulitnya dengan menganggap negeri ini aman-aman saja, dijamin tak ada hama Islamofobia. Faktanya, beberapa tahun terakhir harmoni kehidupan umat Islam terusik stigma buruk dan personifikasi destruktif atas nama intolensi, radikalisme dan terorisme.  Teranyar, Kepolisian RI dan Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI) menyatakan berencana melakukan pemetaan masjid di Indonesia. Sementara itu, di hadapan Komisi III DPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut 198 pesantren terafiliasi gerakan terorisme.  Masjid dan pesantren adalah kaki penyanggah umat Islam Indonesia. Masjid bukan saja tempat ibadah, tetapi sarana menjaga soliditas umat. Pun begitu dengan pesantren. Bukan sebatas ruang menuntut ilmu, namun rahim bagi lahirnya intelektual dan calon pemimpin berkepribadian islami.  Kita mengapresiasi penolakan keras Ketua Dewan Masjid HM Jusuf Kalla atas wacana pemetaan masjid. Pun, kritik keras JK  terhadap pernyataan BNPT. Siapa pun warga negara atau lembaga pendidikan yang terbukti melanggar hukum, silahkan ditindak. Sebab, kita tidak menafikan perilaku keagamaan yang menyimpang dan berpotensi radikal lalu menjurus ke arah terorisme. Namun, buru-buru menggelontorkan wacana tanpa argumentasi dan bukti yang kuat, tentu dapat dimaknai penggiringan opini.  Seraya menunggu tindak lanjut rencana Polri dan BPET MUI memetakan masjid, kita sekaligus mengapresiasi permintaan maaf BNPT. Mereka mengakui ada kesalahan diksi. Sebagai muslim yang baik, kita tentu memaafkan. Namun, sebagai muslim yang kritis, barangkali saatnya kita bertanya. Apakah penggunaan diksi yang menyudutkan Islam punya arah tertentu? Faktanya, tidak sedikit wacana-wacana kontroversial dilontarkan elit politik ke ruang publik lalu menguap begitu saja. Masih ingat wacana sertifikasi ulama? Atau kotak amal yang diduga sumber pendanaan terorisme? Seolah menguap bersama angin, kita tak tahu ujung dari perkara-perkara tersebut. Yang ada, wacana-wacana itu menjadi sumber kegaduhan tak penting.  Disebut tidak penting karena persoalan utama bangsa saat ini tidak terletak di sana. Persoalan utama kita adalah ekonomi bangsa yang rapuh, peningkatan jumlah hutang yang ekstrim, kegagalan pembangunan, angka kemiskinan yang meningkat tajam bahkan bukan saja miskin biasa tapi miskin ekstrem.  Jauh di bawah standardisasi miskin yang ditetapkan Bank Dunia. Juga kebijakan yang miskin aspirasi rakyat semisal UU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Inilah yang membuat bangsa kita semakin rapuh. Namun, rakyat seringkali bertengkar seputar masalah Nusantara versus Arab, cingkrang versus sarung, atau jilbab versus kebaya.  Diksi radikalisme dan sejenisnya menjauhkan fokus perhatian kita dari masalah-masalah utama itu. Diksi ini sekaligus membuyarkan perhatian pada sejumlah masalah aktual. Sebelum wacana pemetaan masjid dan pesantren muncul, perhatian publik tertuju pada sejumlah hal besar. Sebut saja pengesahan UU Ibukota Baru atau pelaporan Kaesang-Gibran ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Maka, diksi-diksi yang menyudutkan Islam boleh jadi bersifat politis. Mungkin dilatarbelakangi oleh hasil Pilgub DKI yang memperlihatkan soliditas umat Islam sebagai sebuah kekuatan politik, mungkin sebagai pengalihan isu, atau mungkin pula hal lainnya.  Nyanyian sumbang tentang intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme dan seterusnya terasa begitu ramai di Indonesia beberapa tahun terakhir. Padahal, dunia sudah muak dan menunjukkan kesadaran atas kekeliruan mereka memersepsikan Islam. Tren menjauh dari perangkap Islamofobia setidaknya dapat kita lihat pada kebijakan pemerintahan Kanada dan Amerika Serikat.  Pemerintah Kanada mengumumkan bakal menunjuk perwakilan khusus untuk memerangi islamophobia sebagai bagian dari strategi anti-rasisme negaranya. Sementara itu, DPR atau House of Representative AS menyetujui rancangan undang-undang yang memerangi gerakan antimuslim atau islamofobia di negeri mereka. Dua negara minoritas muslim tersebut memberi penghormatan yang begitu elegan terhadap keberagaman.  Fenomena itu adalah sinyal perubahan cara pandang dunia terhadap Islam. Aneh jika negara berpenduduk mayoritas Muslim ini ketinggalan, apalagi menjejaki masa lalu mereka yang kini mulai ditinggalkan itu. (*)

Pengunjung Bar Apollo Gunakan PeduliLindungi Hanya untuk Formalitas

BY FNN Ahad, 06 Februari 2022 18:43:42 0

Jakarta, FNN - Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menindak Apollo Bar and Lounge pada Sabtu malam, berawal dari laporan masyarakat bahwa pengunjung  menggunakan aplikasi PeduliLindungi  di pintu masuk hanya sebagai formalitas.Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mukti Juharsa, mengatakan aplikasi yang sedianya dapat menampilkan kuota kunjungan dan jumlah pengunjung yang datang itu tidak digunakan sebagaimana mestinya.\"Aplikasi PeduliLindungi hanya sebatas formalitas,” kata Mukti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.Ia mengatakan saat polisi menggelar inspeksi mendadak ke dalam Apollo Bar and Lounge, pengunjung tidak ada yang menjaga jarak. Untungnya, dari 10 tes usap (swab) antigen yang dilakukan secara acak kepada pengunjung, hasilnya semua negatif.Selain itu, masyarakat juga melaporkan bahwa Apollo Bar and Lounge  beberapa kali  masih buka di atas jam 12 malam.Hal itu jelas melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di DKI Jakarta.“Karena buka di atas jam operasional, jam 01.30 WIB masih buka dan pengunjungnya banyak. Serta banyak yang tidak pakai masker,” ujar Mukti. (mth)

Polda Malut Gelar Perkara Dugaan Korupsi Dana Operasional Pemkab Halsel

BY FNN Ahad, 06 Februari 2022 18:39:37 0

                                           - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara (Malut) melakukan gelar perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Operasional Kepala Daerah serta Belanja Kegiatan Operasional Wakil Kepala Daerah sebesar Rp4 miliar.Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol Pol Michael Irwan Thamsil dhubungi di Ternate, Minggu, membenarkan, pihaknya melalui penyidik Ditreskrimsus telah melakukan gelar perkara,,namun keputusan gelar itu di dalam forum.\"Kalau memang forum gelar menyatakan itu sudah layak di tingkatkan status ke sidik atau penetapan tersangka,\" kata Michael.Selain itu, kalau memang forum gelar tidak menyetujui masih ada kekurangan-kekurangan harus dilakukan penyelidikan atau penyelidikan tambahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Operasional Kepala Daerah serta Belanja Kegiatan Operasional Wakil Kepala Daerah.Sekedar diketahui, kasus dugaan korupsi kegiatan kepala daerah (KDH) dan belanja kegiatan wakil kepala daerah (WKDH) Halmahera Selatan periode Januari hingga Mei 2021 pada Sekretariat Daerah Rp4.057.151.000.Sementara itu, sejumlah saksi kasus dugaan korupsi dana operasional bupati/wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan dana sebesar Rp4 miliar.Mantan Kabag Umum Setda Kabupaten Halmahera Selatan Sahima Kasuba sebelumnya menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas temuan sementara hasil audit ketaatan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.Sahima Kasuba, salah satu saksi kunci kasus korupsi dana operasional bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan tahun anggaran 2021 senilai Rp4 miliar mengaku akan mengembalikan kerugian negara dalam kasus tersebut.Bahkan, dalam pengakuannya dituangkan melalui surat pernyataan tanggung jawab (SPT). Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan atau 60 hari sejak SPT ditandatangani, Sahima Kasuba baru mengambalikan kerugian negara senilai Rp 200 juta.Padahal, adik kandung mantan Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba tersebut telah menandatangani SPT pada 17 September 2021, artinya, sudah 4 bulan, Sahima Kasuba, tidak lagi mengembalikan kerugian Negara, kendati, dalam SPT itu, Sahima Kasuba menyatakan dirinya bersedia menindaklanjuti laporan hasil audit ketaatan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas temuan belanja kegiatan operasional kepala daerah (KDH) dan belanja kegiatan operasional wakil kepala daerah (WKDH) periode Januari hingga Mei 2021 pada Sekertariat Daerah senilai Rp4.057.151.000.Selain itu, Sahima Kasuba juga menyatakan bersedia pengembalian kerugian negara dalam kasus tersebut. (mth)

Perludem: Perempuan di KPU-Bawaslu Ciptakan Pemilu 2024 Lebih Inklusif

BY FNN Ahad, 06 Februari 2022 18:28:55 0

Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan terwujudnya keterwakilan perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu minimal 30 persen akan mampu menciptakan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang lebih inklusif.“Dengan hadirnya perempuan di lembaga penyelenggara pemilu beserta segala pengalaman mereka, itu bisa mendorong penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif. Bahkan harapannya, tidak hanya inklusif antarsesama perempuan, tetapi juga inklusif secara lebih luas, seperti dengan teman-teman disabilitas, masyarakat adat, dan anak muda,” ujar Ninis, sapaan akrab Khoirunnisa Nur Agustyati.Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Catatan Publik untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU dan Bawaslu” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Puskapol FISIP UI, dipantau dari Jakarta, Minggu.Untuk diketahui, pemilu yang inklusif merupakan penyelenggaraan pemilu yang mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara yang berhak memilih. Kesempatan yang sangat luas tersebut berarti tidak memandang suku, agama, ras, jenis kelamin, penyandang disabilitas, bahkan status sosial dan ekonomi dari masing-masing warga negara Indonesia.Selanjutnya, Ninis pun memandang terwujudnya keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu mampu membawa sejumlah dampak positif lainnya.Yang pertama, ujar dia, adalah perempuan anggota KPU dan Bawaslu dapat mengawal suara pemilih perempuan. Melalui, pengawalan itu, ia mengatakan perempuan anggota KPU dan Bawaslu dapat memastikan suara perempuan dalam pemilu tidak dicurangi.Selanjutnya, tambah Ninis, keterwakilan perempuan juga akan berdampak pada peningkatan partisipasi perempuan di institusi politik lainnya. Menurutnya, keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu akan menginspirasi perempuan lain untuk ikut berpartisipasi mengisi posisi strategis di institusi politik yang lain.“Ketika perempuan hadir di posisi itu, dia akan menginspirasi perempuan-perempuan lainnya,” ujar Ninis. (mth)

KPI Dorong DPR Wujudkan Keterwakilan Perempuan di KPU-Bawaslu

BY FNN Ahad, 06 Februari 2022 17:48:55 0

Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka mengatakan pihaknya mendorong Komisi II DPR RI untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu.“Komisi II harus benar-benar mendorong dan mewujudkan komitmennya dalam menghadirkan keterwakilan perempuan 30 persen di lembaga penyelenggara pemilu,” ujar Mike.Ia menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertajuk “Catatan Publik untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota KPU dan Bawaslu” yang disiarkan langsung di kanal YouTube Puskapol FISIP UI, dipantau dari Jakarta, Minggu.Lebih lanjut, menurut Mike, seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu, khususnya dalam uji kelayakan dan kepatutan yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2022, tidak hanya mampu menghasilkan anggota yang memenuhi jumlah minimal keterwakilan perempuan di dalamnya.Ia berharap para pihak terkait dalam proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut juga mempertimbangkan kualitas dari perempuan calon anggota.Dengan demikian, apabila para perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu memang berkualitas, anggota yang terpilih pun mampu melebihi jumlah minimal yang diamanatkan undang-undang, yaitu sebesar 30 persen.Sejauh ini, ujar Mike, penilaian yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia terhadap para perempuan calon anggota KPU dan Bawaslu menunjukkan bahwa mereka semua bernilai baik.“Sebenarnya, berdasarkan catatan Koalisi Perempuan Indonesia, seluruh bakal calon perempuan yang lolos seleksi tim seleksi itu baik semua. Mereka punya pengalaman kepemiluan yang baik. Mereka punya perspektif perempuan, gender, dan sosial yang inklusif. Mereka layak untuk dipertimbangkan,” ungkapnya.Saat menutup pemaparannya, Mike pun menegaskan harapannya agar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu oleh DPR RI mampu memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan.“Diharapkan sekali dalam uji kelayakan dan kepatutan ke depan, mohon jangan hanya satu perempuan, tapi dilengkapkan menjadi 30 persen,” kata Mike. (mth)

KAHMI Pasaman Barat Diminta Bersinergi dengan Pemerintah Bangun Daerah

BY FNN Ahad, 06 Februari 2022 17:43:00 0

Simpang Empat, FNN - Dewan pakar Majelis Daerah Korps Alumni HMI (KAHMI) Pasaman Barat, Sumatera Barat mengharapkan KAHMI dapat bersinergi dengan pemerintah dalam upaya membangun daerah dan mengutamakan kepentingan masyarakat.\"Kepada lima alumni HMI yang terpilih ditambah sekretaris periode 2022-2027 agar dapat bersinergi dengan Pemkab Pasaman Barat. Mari lihatkan peran KAHMI untuk membangun daerah,\" kata Ketua Dewan Pakar MD KAHMI Pasaman Barat Masnil di Simpang Empat, Minggu.Ia mengatakan sinergitas itu penting dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.\"Semoga presidium KAHMI Pasaman Barat yang terpilih akan turut membesarkan dan membawa lembaga ini ke arah yang lebih baik seperti yang kita harapkan bersama,\" sebutnya.Ia menginginkan peran serta KAHMI bersinergi memberikan saran dan masukan kepada Pemkab dalam pembangunan demi kepentingan bersama.Menurutnya pada Sabtu (5/2) lima alumni HMI terpilih menjadi presidium MD KAHMI Pasaman Barat dan satu orang sekretaris umum periode 2022-2027 pada Musyawarah Daerah II KAHMI.\"Saya berharap kepada lima presidium dan satu orang sekretaris yang terpilih akan mampu untuk membawa KAHMI lebih baik dan maju ke depannya,\" kata Ketua Panitia MUSDA II KAHMI Pasaman Barat Angga.Adapun kelima presidium yang terpilih adalah Syahrul R Tanjung, Efri Syahputra, Musardin, Indra Oloan, Abdul Hamid dan sekretaris Idenvi Susanto.Salah seorang presidium terpilih, Efri Sahputra yang juga presidium periode 2016-2021 mengatakan Musda II KAHMI Pasaman Barat dilaksanakan dengan suasana intelektual karena hal seperti itu adalah sebuah ciri kas dari HMI acara Musda ini berjalan dengan tertib hingga akhir.\"Saya telah diberikan amanah kembali sebagai presidium KAHMI periode 2022-2027. Untuk periode selanjutnya pengurus yang baru terus berupaya secara maksimal membawa organisasi KAHMI Pasaman Barat kearah yang lebih baik,\" katanya. (mth)

Pengguna Jalan Berharap Jalan Kabupaten yang Rusak Segera Diperbaiki

BY FNN Ahad, 06 Februari 2022 17:26:05 0

Cianjur, FNN - Warga pengguna jalan di Cianjur, Jawa Barat, berharap dinas terkait di Pemkab Cianjur, segera memperbaiki jalan kabupaten yang rusak karena dapat menyebabkan korban jiwa karena terjerembab ke dalam lubang yang cukup dalam di sejumlah jalan protokol mulai dari wilayah perkotaan, utara hingga selatan.Rusak nya jalan milik kabupaten di sejumlah kecamatan itu, sudah terjadi sejak satu tahun terakhir, bahkan lubang berbagai ukuran menghiasi jalan penghubung antar kabupaten seperti di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cikalongkulon dan sebagian besar kecamatan di wilayah selatan.\"Kecelakaan tunggal akibat terjerembab ke dalam lubang yang menghiasi jalan milik kabupaten penghubung Cianjur-Sukabumi, tepatnya di Jalan Abdulah Bin Nuh ini, sudah sering terjadi. Dinas terkait hanya melakukan tambal sulam yang hanya kuat beberapa minggu,\" kata warga Desa Nagrak, Cianjur, Fauzi Noviandi di Cianjur Minggu.Dia mengatakan, sejak jalan milik kabupaten itu rusak, tidak hanya menyebabkan kecelakaan tunggal, namun tidak jarang truk bermuatan berlebih, mengalami patas as roda, sehingga menyebabkan macet panjang ketika pagi atau malam hari.Hal dinyatakan Rusman (54) tokoh warga di Kecamatan Sukaresmi, jalan kabupaten yang membentang di wilayahnya, sudah rusak sejak beberapa tahun terakhir, terutama jalur alternatif Mariwati-Cikalongkulon-Jonggol, yang merupakan solusi ketika macet terjadi di jalur Puncak.\"Kami sudah mengusulkan perbaikan jalan ke Pemkab Cianjur, namun hingga saat ini, belum mendapat kepastian kapan akan diperbaiki. Sebagian besar landasan jalan sepanjang 8 kilometer berlubang, sehingga menghambat aktifitas warga terutama perekonomian,\" katanya.Sementara Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan telah menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan dan peningkatan status jalan di Cianjur, sehingga target nya hingga tahun 2024, 1.000 kilometer jalan beton atau jalan baik di Cianjur.\"Tahun ini, kita anggarkan seratus miliar lebih untuk perbaikan jalan milik kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Cianjur, skala prioritas dilakukan sebagai upaya pemulihan cepat ekonomi yang terpuruk selama pandemi,\" katanya. (mth)

Daop 7 Madiun Berikan Potongan Tarif bagi Lansia dan Veteran

BY FNN Ahad, 06 Februari 2022 17:17:02 0

Madiun, FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun memberikan hak reduksi atau potongan harga tiket untuk Kereta Api (KA) jarak jauh kaum lanjut usia (lansia) dan legiun veteran RI (LVRI) sebagai bentuk apresiasi dalam menggunakan KA sebagai moda transportasi andalan.Selain itu, lanjut Manager Humas Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko di Madiun, Minggu, kelompok yang mendapat potongan tarif KA yakni TNI/Polri,   serta wartawan dengan besaran dan ketentuan reduksi yang beragam.\"Bagi calon pelanggan yang hendak memanfaatkan tarif reduksi harus melakukan registrasi di \"customer service\" stasiun atau loket stasiun jika di stasiun tersebut tidak memiliki layanan customer service,\" katanya.Calon pelanggan harus membawa bukti identitas asli atas hak reduksi yang masih berlaku. Bagi lansia, dokumen yang harus ditunjukkan adalah KTP asli dari calon pelanggan. Registrasi juga dapat diwakilkan dengan syarat tambahan yaitu membawa pas foto terbaru pelanggan yang akan didaftarkan. Registrasi dilakukan paling lambat 3 jam sebelum jadwal keberangkatan KA.Registrasi tersebut cukup dilakukan sekali saja sampai berakhirnya masa reduksi pelanggan yang bersangkutan. Jika masa reduksi sudah habis dan menginginkan hak reduksi kembali, maka wajib dilakukan registrasi ulang. Misalnya, perjanjian kerja sama antara TNI/Polri dengan KAI yang habis masa berlakunya atau surat tugas peliputan bagi wartawan yang sudah kedaluwarsa.Pelanggan yang telah mendaftarkan hak reduksi dapat membeli tiket dengan tarif reduksi melalui KAI Access maupun di loket stasiun. Pada saat hari keberangkatan, pastikan pelanggan menunjukkan bukti identitas asli sesuai dengan hak reduksinya kepada petugas \"boarding\".\"Potongan tarif tersebut bervariasi besarannya, mulai dari 20 persen hingga 50 persen, tergantung dari kelompok pelanggan dan kelas KA,\" ujar Ixfan.Ixfan menambahkan, dengan adanya pemberian tarif reduksi bagi pelanggan tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin bepergian dengan tarif yang lebih terjangkau dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.\"Untuk informasi selengkapnya terkait tarif reduksi dan layanan kereta api lainnya, masyarakat dapat menghubungi Customer Service Stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp KAI121 di 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121,\" kata Ixfan. (mth)

Ketinggian Asap Letusan Gunung Anak Krakatau 1.500 Meter

BY FNN Ahad, 06 Februari 2022 16:37:58 0

Anyer Banten, FNN - Ketinggian asap letusan Gunung Anak Krakatau ( GAK) di Perairan Selat Sunda, hingga Ahad ini pukul 06.00 WIB, mencapai 1.500 meter dan terjadi penurunan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 2.000 meter. Kepala pos pemantau GAK di Pasauran Anyer Banten, Deni Mardiono, Ahad, mengatakan saat ini status Anak Krakatau kini waspada level II, sehingga nelayan maupun pelaku pelayaran tidak boleh mendekati kawah gunung karena bisa membahayakan. Mereka hanya diperbolehkan dua kilometer dari kawah gunung sehubungan terjadi erupsi hingga letusan tujuh kali dengan ketinggian asap 1.500 meter. Saat ini, kata dia, ketinggian GAK di Selat Sunda 158 meter dari sebelumnya 338 meter. Letusan erupsi GAK itu dengan hembusan berkisar antara 25 sampai 50 meter juga dengan amplitudo 0,5 - 42 mm, delapan kali vulkanik dangkal, tujuh kali hembusan dan tujuh kali letusan. Namun, kata dia, letusan GAK itu tidak terekam mengeluarkan suara dentuman. \"Saya kira letusan erupsi GAK kecil dan merupakan siklus periode empat tahunan,\" katanya menjelaskan. Menurut dia, kegemparan vulkanik yang memicu peningkatan erupsi letusan GAK sebetulnya sudah terjadi sejak tanggal 3 Februari 2022. Masyarakat diminta waspada dengan mengikuti anjuran yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat. Selain itu masyarakat juga tidak mudah menerima informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau berita hoaks. \"Kita harus tetap waspada dengan meningkatnya kegemparan vulkanik GAK itu,\" katanya. (mth)  

Gunung Merapi 134 Kali Luncurkan Guguran Lava Selama Sepekan

BY FNN Sab, 05 Februari 2022 23:05:31 0

Yogyakarta, FNN - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyebutkan Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan guguran lava 134 kali selama sepekan terakhir.\"Guguran lava teramati sebanyak 133 kali ke arah barat daya dominan ke Sungai Bebeng dengan jarak luncur maksimal 2.000 meter, dan satu kali guguran lava ke arah barat laut (hulu Sungai Apu dan Trising) dengan jarak luncur 300 meter,\" kata Kepala BPPTKG Hanik Humaida dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Sabtu.  Ia menyebutkan berdasarkan pengamatan mulai 28 Januari-Februari 2022, gunung api aktif itu juga terpantau dua kali mengeluarkan awan panas guguran ke arah barat daya atau hulu Sungai Bebeng dengan jarak luncur 2.000 sampai 2.500 meter.Sementara itu, berdasarkan analisis morfologi dari Stasiun Kamera Deles5, Tunggularum, Ngepos, dan Babadan2 tidak teramati perubahan morfologi yang signifikan baik kubah barat daya maupun kubah tengah. Hanik menyebutkan volume kubah lava barat daya Merapi sebesar 1.670.000 meter kubik dan kubah tengah sebesar 3.007.000 meter kubik.Intensitas kegempaan Merapi pada pekan ini masih cukup tinggi. Deformasi Gunung Merapi yang dipantau dengan menggunakan EDM juga masih menunjukkan laju pemendekan jarak 1,6 cm per hari.Pada minggu ini terjadi hujan di Pos Pengamatan Gunung Merapi dengan intensitas curah hujan sebesar 167 mm per jam selama 70 menit di Pos Kaliurang pada tanggal 3 Februari 2022.  \"Dilaporkan adanya banjir lahar dingin akibat hujan di Kali Boyong dan Kali Kuning,\" ujar Hanik.BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, dan Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km.Sedangkan pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km.Apabila gunung api itu mengalami letusan eksplosif, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau daerah dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung. (mth) 

Menkop Dorong Koperasi Pangan dengan Sistem Pertanian Terpadu

BY FNN Sab, 05 Februari 2022 22:34:49 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pihaknya memprioritaskan untuk mendorong pengembangan koperasi pangan dengan sistem pertanian terpadu (integrated farming system).   Sistem ini dinilai menjadi model yang tepat untuk ditiru para petani dan peternak maupun koperasi di sektor pangan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.   \"Ini semacam menciptakan sirkulasi ekonomi,” ucapnya ketika mengunjungi peternakan Mas Ihsan Farm, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, sebagaimana dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu. Lebih lanjut, dikatakan bahwa Mas Ihsan Farm dapat menghasilkan Rp12 miliar per tahun hanya dengan satu hektar (ha). Jika model seperti ini diadopsi, ungkap Menkop, maka akan menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Ia mengatakan peternakan merupakan salah satu subsektor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional serta mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan. “Sektor ini menyumbang kontribusi sebesar 16,04 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan II-2021, meningkat 7,07 persen year on year (yoy),” ujar Teten. Namun, tantangan yang harus dihadapi dalam konteks ini yaitu banyaknya skala usaha yang masih kecil-kecil dan perorangan atau sekitar 90 persen pelaku usaha perunggasan di Indonesia merupakan peternak unggas mandiri/perorangan, sehingga sulit menghadapi persaingan dengan konglomerasi peternakan. Untuk itu, Teten memastikan akan mengajak pemilik Mas Ihsan Farm, Sri Darmono Susilo, menjadi inkubator mitra kementerian melalui program inkubator usaha yang ada di Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). \"Segera secepatnya setelah dari sini saya instruksikan dan koordinasi dengan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Arif Rahman Hakim), kami ajak Mas Ihsan Farm untuk mengembangkan model pertanian integrasi bersama inkubator di LPDB. Yang pasti tahun 2022 ini sudah harus jalan,\" kata Menteri Teten. Kini, Kemenkop disebut semakin memperkuat korporatisasi peternak sebagai bagian dari program besar kementerian dalam pengembangan koperasi di sektor produksi. Hal ini dianggap sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong korporasi sektor pangan. Integrated farming system merupakan sistem pertanian dengan upaya memanfaatkan keterkaitan antara tanaman perkebunan, pangan, hortikultura, hewan ternak dan perikanan, untuk mendapatkan agro ekosistem yang mendukung produksi pertanian (stabilitas habitat), peningkatan ekonomi, serta pelestarian sumber daya alam. (mth)  

Pesawat Transnusa Berhasil Uji Operasional dari CGK Menuju YIA

BY FNN Sab, 05 Februari 2022 22:11:36 0

Jakarta, FNN - Pesawat Transnusa Airbus A320 Neo PK-TLA dengan nomor penerbangan 8B 532 saat melakukan uji operasional (proving flight) dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) berhasil mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).“Kesuksesan uji operasional ini merupakan tonggak dari proses re-sertifikasi operator penerbangan atau AOC sebelum Transnusa beroperasi kembali dengan armada pesawat dan sejumlah rute yang baru,” kata Direktur Utama Transnusa Bayu Sutanto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.Bayu yang juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (INACA) mengatakan uji operasional sukses mendarat di landas pacu 11 YIA setelah menjalani penerbangan selama 1 Jam 25 menit dari Bandara Soekarno-Hatta.Kemudian pesawat sukses lepas landas kembali ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 10.20 WIB dan mendarat di Cengkareng pada pukul 11.45 WIB. Sebagai informasi proving flight adalah proses uji operasional guna memastikan kesiapan maskapai dalam mengoperasikan pesawat udara di sejumlah rute yang diterbangi dan merupakan bagian dari proses re-sertifikasi asessmen dalam pemberian AOC (Air Operator Certificate) sebelum melakukan penerbangan komersial.Uji operasional kali ini dipimpin oleh Capt Rio Charles Martinez yang didampingi Capt Pindonta Tarigan beserta awak kabin, serta pihak terkait dari Direktorat Kelayakan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) sebagai asesor.Ditambahkan pula bahwa setelah uji operasional dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Yogyakarta International Airort , akan dilanjutkan uji operasional ke Bandara Eltari Kupang  serta bandara - bandara lain nya yaitu Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar serta Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Diharapkan setelah melakukan uji operasional selama 5 hari dengan baik dan setelah melengkapi dokumentasi, AOC baru akan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub RI sehingga Transnusa bisa segera beroperasi penerbangan komersialnya dengan armada pesawat Airbus A320 sebanyak 3 unit. (mth)

Mahfud MD: HMI Bangun Indonesia Berdasar Pancasila yang Sejahtera

BY FNN Sab, 05 Februari 2022 19:43:39 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki tujuan untuk membangun Indonesia berdasar Pancasila yang sejahtera dengan napas islami.“Di Indonesia ini, warga HMI bebas dan independen untuk memilih rumah politik, parpol (partai politik), dan lembaga yang berbeda-beda. Tetapi tujuannya sama, yakni membangun Indonesia berdasar Pancasila yang sejahtera dengan napas islami, Islam rahmatan lil ‘alamin,” kata Mahfud.Pernyataan tersebut ia sampaikan melalui cuitan di akun Twitter resmi Mahfud MD dengan nama pengguna @mohmahfudmd, yang dipantau dari Jakarta, Sabtu. Mahfud menyampaikan pernyataan tersebut dalam rangka mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Ke-75 HMI.  “Jangan kamu masuk ke istana raja (penguasa) dengan hanya melalui satu pintu, tapi masuklah melalui pintu yang berbeda-beda,” kata Mahfud di dalam cuitannya.Mahfud mengutip pernyataan tersebut dari nasihat Nabi Yakub kepada anak-anaknya, sebagaimana yang diceritakan di dalam Alquran, “Laa tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah.”“Ini bisa dipedomani oleh HMI,” kata Mahfud. Dikutip dari laman Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, HMI adalah Organisasi Mahasiswa Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini memiliki tujuan untuk membina mahasiswa Islam menjadi insan \"ulul albab\" yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridai Allah SWT.Organisasi mahasiswa ini didirikan di Yogyakarta pada 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 194, atas prakarsa Lafran Pane beserta 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam.“Selamat HUT Ke-75 Himpunan Mahasiswa Islam,” kata Mahfud. (mth)   

Memahami Dialog Antar Agama-03

BY FNN Sab, 05 Februari 2022 15:05:58 0

Tujuan terutama dari keterlibatan saya ini adalah untuk mengurangi kecurigaan-kecurigaan yang mengantar kepada ketakutan (phobia) dan kebencian kepada Islam dan Komunitas Muslim itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SAYA pribadi harus mengakui bahwa kerja-kerja Interfaith saya banyak terjadi, bahkan sesungguhnya banyak belajar dari kehidupan Interfaith di Amerika. Saya terlahir di negara Muslim terbesar dunia, Indonesia. Sejak kecil mengenyam pendidikan di pesantren. Tentu dapat dibayangkan bahwa interaksi saya dengan non Muslim hampir zero. Setamat dari pesantrean saya kemudian melanjutkan studi Islam dì Islamabad Pakistan, sebuah negara yang pemahaman agamanya dikenal cukup keras. Apalagi itu terjadi di saat perang Afghanistan melawan Uni Soviet bergejolak. Dengan sendirinya “mindset”saya tentang non Muslim sangat prejudisial ketika itu. Saya kemudian tinggal di Saudi Arabia sebagai pengajar di sebuah Institusi Islam di bawah Kementrian Wakaf dan Haji. Kantor ini dibawahi langsung oleh Kantor Dakwah dan penerangan Islam (ad-da’wah wal Irsyad) yang saat itu diketua oleh Sheikh Abdullah bin Baz, Mufti Besar Saudi Arabia saat itu. Dari jejak perjalanan itu tentu dapat menggambarkan wawasan saya tentang Islam dan juga dunia global, khususnya dunia Barat yang memang dianggap kurang bersahabat ke Islam dipenuhi oleh kecurigaan, bahkan ketidak senangan. Sehingga untuk saya aktif di kegiatan antar agama di kemudian hari memerlukan proses transformasi atau perubahan mendasar. Dan ini pulalah salah satu hal yang saya harus akui. Di Amerika-lah transformasi wawasan keagamaan dan dunia (lingkungan sekitar) itu terjadi. Interfaith dan Amerika Sejak berdirinya Amerika telah ditakdirkan untuk menjadi negara yang multi ras, etnik, budaya dan agama. Di negara inilah semua manusia dengan latar belakang yang sangat ragam menyatu dalam kesatuan Amerika (United States of America). Hanya saja kesalahan sejarah itu bisa saja terjadi di mana-mana. Amerika selama ini seringkali dikenal oleh sebagian sebagai negara \"Judio Kristen\" (negara Yahudi dan Kristen). Bahkan sebagian warga Amerika “Kristen radikal” (Evangelicals misalnya) mengakuinya sebagai negara Kristen. Yang terakhir inilah yang menjadi embrio kebencian kepada non Kristen, termasuk Yahudi dan Muslim. Interaksi antar agama di Amerika bukan cerita baru. Sejak lama hubungan komunitas Muslim dengan tetangga-tetangganya sudah mulai terbangun. Akan tetapi hubungan itu hanya sebatas hubungan keseharian yang tidak dirancang (unplanned) dengan sengaja dan tidak secara sistimatis. Akibatnya masih terlalu banyak non Muslim yang salah paham, curiga, takut bahkan benci dengan keberadaan komunitas Islam di Amerika. Pada saat yang sama masyarakat Amerika di bombardir oleh imformasi-informasi yang salah tentang Islam dan Komunitas Muslim. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah bahwa Islam itu adalah ajaran yang membenci orang lain. Belakangan Donald Trump mengekspresikan itu dengan “they hate us”. Bahkan di zamannya tagar “they hate us” menjadi trending. Dari kesalah pahaman jika Islam adalah agama kebencian (hate), melahirkan dikemudian hari pemahaman bahwa Islam adalah inspirasi teror. Maka Islam kemudian dipersepsikan sebagai agama terorisme. Berbagai peristiwa terorisme dunia dianggap jika Islam adalah  ideologinya. Puncak kesalah pahaman itu terjadi ketika serangan teror melanda Amerika, kota New York khususnya, pada 2001. Peristiwa yang dikenal dengan “Nine Eleven” itu seolah menjadi justifikasi bahwa Islam memang adalah agama teror. Keadaan pasca 9/11 itulah yang kemudian memaksa saya dan tentunya masyarakat Muslim Amerika secara umum memulai dialog antar agama ini secara sungguh-sungguh dan sistimatis. Tujuan terutama dari keterlibatan saya ini adalah untuk mengurangi kecurigaan-kecurigaan yang mengantar kepada ketakutan (phobia) dan kebencian kepada Islam dan Komunitas Muslim itu. Kita mengenal dari hanyak cerita, bagi saya pribadi adalah pengalaman langsung (direct experience), betapa banyak serangan kepada Komunitas Muslim saat itu. Selain serangan fisik, yang sesungguhnya terberat adalah tekanan fsikis yang hebat. Kecurigaan jika Muslim itu berbahaya, musuh, ancaman, menjadikan Umat saat itu selalu berada dalam keadaan merasa terawasi. Komunitas Muslim kemudian tersadarkan bahwa keadaan ini jangan lagi “taken for granted”. Seolah akan berubah dan membaik dengan sendirinya seiring perjalanan masa. Umat ini harus melakukan langkah-langkah untuk mengurangi stigma dan kesalahpahaman itu. Saya sebagai bahagian dari Umat Muslim Amerika perlu mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mengkounter stigma yang terbangun. Dan karenanya saya menghubungi teman saya di Interfaith Center, Timur Yuskaev (saat ini beliau adalah seorang profesor di Harford Seminary CT), untuk menginisiasi kegiatan antar agama yang melibatkan Komunitas Muslim dan secara khusus saya pribadi. Ternyata hal itu mendapat sambutan dari Interfaith Center. Tentu mereka memang ingin melihat keterlibatan Umat Islam dalam kegiatan ini. Karena selama ini hampir di semua kegiatan interfaith Komunitas Muslim masih jarang yang terlibat. Mungkin karena Komunitas Muslim sendiri yang merasa tidak perlu. Atau memang pihak lain belum melihat urgensinya bagi Komunitas Muslim dilibatkan. \"9/11\" Pintu Interfaith di US Seperti disebutkan terdahulu, peristiwa 9/11 merubah tatanan kegiatan interfaith. Sejak itu Komunitas Muslim, saya pribadi, sangat dilibatkan dalam berbagai kegiatan interfaith. Ragam kegiatan interfaith kemudian dilakukan, termasuk yang saya pribadi terlibat di dalamnya secara langsung. Dua hari setelah peristiwa 9/11 saya diminta oleh Timur Yuskaev dari IC (Interfaith Center of NY) untuk mewakili komunitas Muslim dalam sebuah konferensi pers pimpinan agama-agama New York (Religious leaders response to terror attack). Di sanalah saya mulai kenalan dengan beberapa Pastor Kristen, Pendeta Katolik, dan Rabi  Yahudi. Tapi pertemuan dan perkenalan dengan mereka itu terasa sangat “intimidating” (menekan) batin saya. Karena saat itu saya hadir di saat warga Amerika melihat agama saya (Islam) ini sebagai sumber kejahatan. Seolah saya saat itu mewakili sebuah peristiwa kejahatan kemanusiaan (human crime) yang baru saja menimpa negeri adi daya itu. Dua hari setelah itu saya kembali diundang menjadi salah satu “accompanying team” dari kalangan tokoh-tokoh agama untuk mendampingi Presiden Bush berkunjung ke Ground Zero. Di sanalah saya semakin intens dan bersemangat membangun rasa percaya diri (self confidence) untuk membangun komunikasi dan relasi dengan pimpinan agama-agama di kota New York. Lalu beberapa hari kemudian kantor walikota New York (City Hall) mengadakan acara besar di Yankee Stadium. Acara itu disebut \"National Prayer for America\" (doa Nasional untuk Amerika). Saya kembali diundang untuk mewakili komunitas Muslim untuk membaca doa. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk membaca Al-Quran. Acara itulah yang semakin memberikan saya pribadi, yang saat itu baru 4 tahunan di US, eksposur yang luas. Saya banyak dikenal oleh tokoh-tokoh Kristen, Katolik, dan juga Yahudi. Dan sejak itu berbagai undangan untuk saya hadir dalam acara Interfaith baik di kota New York, Washington DC, dan kota-kota lain di US. Kesempatan menjadi Imam di Islamic Center New York di kemudian hari semakin membuka pintu kesempatan itu. Saya bahkan menjadikan Interfaith sebagai salah satu Program unggulan Islamic Center saat itu. Walaupun Program ini di belakang hari mendapat resistensi yang cukup kuat dari Komunitas Muslim, khususnya mereka yang berasal dari Timur Tengah. Acara demi acara di bulan-bulan setelah 9/11 itu semakin membuka mata saya bahwa ternyata dialog antar agama (interfaith) menjadi salah satu kunci yang efektif dalam menjalankan amanah dakwah di negeri apa man Sam. Diundang ke Gedung Putih Pada bulan-bulan selanjutnya pasca 9/11 itu saya dan Imam E. Pasha dari Harlem mewakili Komunitas Muslim New York menjadi bagian dari delegasi tokoh-tokoh agama Amerika yang diundang oleh Presiden Bush ke White House. Agenda terpenting ketika itu adalah harapan Bush untuk mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh agama untuk menyerang Irak. Walaupun pada akhirnya mayoritas tokoh-tokoh agama menentang serangan militer ke Irak. Alasan terutama tokoh-tokoh agama saat itu karena minimnya bukti keterlibatan Saddam Husain dalam konspirasi serangan 9/11. Belakangan Bush merubah justifikasi serangan militernya ke Irak dengan tuduhan senjata Kimia (chemical weapon). Alasan inipun sesungguhnya mendapat resistensi dari sebagian besar tokoh-tokoh agama Amerika. Di masa pemerintahan GW Bush Jr saya mendapat tiga kali kesempatan untuk bertemu dengan Presiden di Gedung Putih. Selain yang disebutkan di atas kami juga pernah diundang bersama 15 tokoh agama Amerika bertemu Presiden Bush untuk lebih proaktif mendukung Agenda Sustainable Development dan Millennium Goals. Pada saat yang sama ragam kerja-kerja Interfaith pada tataran lokal dengan semua pihak berlanjut dan semakin menjamur. Dari yang bersifat akademik di Universitàs, PBB, hingga ke kerjasama sosial antar Komunitas seperti mengadakan “soup kitchen” untuk homeless di kota New York. Sebuah kolaborasi antara Islamic Center, Jewish Theological Seminary dan Presbytarian Church di Uptown New York. Lalu bagaimana Interfaith dalam konteks dunia Global? Apakah Interfaith ini sebuah kegiatan lokal karena tuntutan kebutuhan di sebuah tempat? Atau memang telah menjadi kebutuhan dunia Global kita? New York, 4 Februari 2022. (Bersambung) (*)     

Fakta Bicara: Arteria Dahlan dan “Tuan Puteri” Kebal Hukum!

BY FNN Sab, 05 Februari 2022 14:09:16 0

Fakta Arteria Dahlan bakal “lolos” dari jerat hukum, sebenarnya sudah bisa diduga sebelumnya, dan tidak mengherankan. Pasalnya, Arteria itu berada di “kubu” penguasa yang dapat dipastikan “kebal hukum”. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN SEBUAH pertunjukan proses hukum yang tidak adil telah dipertontonkan  di depan mata. “Tuan Puteri” Puan Maharani yang juga Ketua DPR masih tetap melenggang, padahal pernah “menghina” masyarakat Minang. Meski telah dilaporkan oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) ke Bareskrim Polri pada Jumat, 4 September 2020, toh hingga kini tak ada proses hukum sama sekali atas puteri Megawati Soekarnoputri itu.     TEMPO.co, Sabtu (5 September 2020 07:33 WIB), menulis ucapan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP tersebut mengenai Pancasila dan Sumatera Barat yang akhirnya berbuntut panjang hingga ke polisi. Ia dilaporkan oleh PPMM ke polisi karena dianggap menghina masyarakat Sumbar. PKS menjadi partai yang paling awal mengkritik pernyataan itu dan meminta Puan Maharani meminta maaf. Politikus PDIP merapatkan barisan membela sang putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu. Berikut adalah sejumlah fakta mengenai bagaimana polemik ini bermula. Puan menyinggung soal Pancasila dan saat mengumumkan calon kepala daerah dari PDIP untuk Pilkada 2020, Rabu, 2 September 2020. Di acara yang sebetulnya rapat virtual itu, Ketua DPR ini mengumumkan pasangan calon yang direkomendasikan PDIP maju pada Pilkada 2020 Sumbar. Mereka adalah politikus Demokrat Mulyadi dan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni. “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” kata Puan setelah mengumumkan rekomendasi itu. Kalimat bernada harapan inilah yang memicu polemik setelahnya. Juru bicara PKS Handi Risza, menilai pernyataan Puan telah menyinggung perasaan masyarakat Sumatera Barat. “Baik yang berada di Sumbar sendiri maupun di tanah rantau,” kata Handi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 2 September 2020. Ia meminta Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat. Pada Pemilihan Gubernur Sumbar 2020, PKS mengusung pasangan calon Mahyeldi dan Audy Joinaldi. Politikus PDIP Arteria Dahlan membela sang “Tuan Puteri” dan meminta orang Minang lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi pernyataan Puan. “Saya sangat sedih dan prihatin, sekaligus berharap agar orang Minang hendaklah dapat menahan diri, jangan mau dipecah belah,” kata Arteria dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 September 2020. Arteria mengingatkan bahwa ayah Puan, Taufiq Kiemas berdarah Minang. “Beliau itu Datuk, Datuk Basa Batuah, orang Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,\" kata Arteria. Ia mengatakan Megawati Soekarnoputri, ibu Puan, juga memiliki darah Minang bergelar Puti Reno Nilam. Sedangkan nenek Puan, Fatmawati, adalah anak dari tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman, mengatakan, Puan tidak bermaksud menyakiti masyarakat Minangkabau. Alex menjelaskan, Puan sejatinya sedang memberikan instruksi kepada kader PDIP agar memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Pernyataan itu pun disampaikan dalam rapat internal partai yang kebetulan bersifat terbuka. PPMM pun melaporkan Puan Maharani ke Bareskrim Polri pada Jumat, 4 September 2020. Selain ke polisi, perkumpulan ini berencana melaporkan Puan ke Majelis Kehormatan DPR. Menurut David dari PPMM, PPMM tidak terima Puan melontarkan harapan agar Sumbar menjadi provinsi pendukung negara Pancasila. Ia menganggap pernyataan Puan itu telah menyinggung masyarakat Minangkabau. “Substansi pernyataan Puan cuma memang ingin memperkeruh suasana di ranah Minang, yang mana kalau ditarik lagi, PDIP tak pernah bisa menang. Jadi mungkin ada kekesalan sehingga timbul pernyataan tersebut,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 4 September 2020. Apa yang terjadi kemudian? Sudah lebih dari 1,5 tahun Bareskrim tampak enggan untuk “menyentuh” laporan PPMM ini. Itulah salah satu bukti nyata bahwa sudah terjadi “ketidakadilan” penegak hukum di negeri ini. Arteria Dahlan Kalau Puan Maharani pernah berharap agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila – seolah menempatkan orang Minang sebagai “anti Pancasila” – politikus PDIP Arteria Dahlan lain lagi. Seperti halnya “Tuan Puteri” yang tidak tersentuh hukum, demikian halnya dengan Arteria Dahlan. Hingga kini masih bebas merdeka. Tidak ada proses hukum sama sekali. Padahal, ia telah menyebar ujaran “kebencian”. Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan saat rapat bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, meminta untuk memecat seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) karena berbicara dalam bahasa Sunda saat rapat. Pernyataan itu pun mendapat respons dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Awalnya politikus PDIP itu mengaku ogah meminta maaf ke publik atau khususnya masyarakat Sunda ihwal celotehannya tersebut. Ia mempersilakan Ridwan Kamil untuk melaporkan sikapnya itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kalau saya salah itu kan jelas, mekanismenya ada MKD, apakah pernyataan salah,” ujarnya. “Kita ini demokrasi silakan kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya silakan saja. Tapi izinkan saya juga menyatakan yang demikian, repot dong kalau anggota DPR tiba-tiba seperti ini,” kata Arteria, Rabu (19/1/2021). Ia menyebut, perkataannya saat itu bukan untuk mendiskreditkan warga Tanah Pasundan. Namun, belakangan ini budayawan Sunda Budi Dalton, hingga rekan separtainya mengkritik Arteria. Budi Dalton curiga dengan tindakan Arteria yang juga meminta jaksa memakai bahasa Sunda dipecat. Ia menduga pernyataan Arteria lebih didasari oleh kepentingan lain, di luar penggunaan bahasa Sunda. “Pada saat idiom Sunda ini muncul kenapa mesti dikritik, kalau berbahasa lain tidak. Lagi pula kalau kritik (itu) tidak apa-apa. Tapi, ini malah minta diganti. Jangan-jangan ini mah by order,” katanya. Setelah mendapatkan kritikan keras, akhirnya Arteria meminta maaf pada masyarakat Jawa Barat. Seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (20 Jan 2022 13:35 WIB), permintaan maaf itu disampaikan Arteria usai memberikan klarifikasi di depan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun. “Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” kata Arteria, Kamis (20/1/2022). Arteria mengaku telah menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke DPP PDIP. Ia siap menerima segala sanksi buntut pernyataannya di rapat Komisi III DPR tersebut. Menyusul polemik pernyataannnya itu, Arteria dilaporkan oleh Majelis Adat Sunda ke Polda Jabar pada Kamis, 20 Januari 2022. Laporan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya pada Selasa, 25 Januari 2022. Arteria dilaporkan oleh Majelis Adat Sunda atas dugaan kebohongan publik dan penyataan bersifat SARA. Polda Jabar kemudian menyerahkan berkas pelaporan pada Arteria itu ke Polda Metro Jaya, Selasa (25/1/2022). Terkait pelaporan itu, mengutip CNN Indonesia, Jumat (04 Feb 2022 15:30 WIB), Polda Metro Jaya menyatakan, tidak ada unsur pidana dalam kasus Arteria atas pernyataannya yang dianggap menyinggung masyarakat Sunda. Hal ini berdasarkan hasil gelar perkara Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya usai mendapat pelimpahan dari Polda Jabar. Gelar perkara itu turut melibatkan sejumlah ahli, antara lain ahli pidana, ahli bahasa, hingga ahli hukum bidang UU ITE. “Kami menyimpulkan dari pendapat ahli, maka pendapat dari saudara Arteria Dahlan dalam persoalan ini tidak memenuhi unsur perbuatan menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian berdasarkan SARA yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan, Jumat (4/2/2022). Menurut Zulpan, pernyataan Arteria yang dianggap menyinggung Sunda itu disampaikan dalam situasi rapat resmi. Dan, kapasitasnya sebagai anggota DPR RI, sehingga ada hak imunitas yang dimiliki yang bersangkutan. Nopol Palsu Fakta Arteria Dahlan bakal “lolos” dari jerat hukum, sebenarnya sudah bisa diduga sebelumnya, dan tidak mengherankan. Pasalnya, Arteria itu berada di “kubu” penguasa yang dapat dipastikan “kebal hukum”. Lihat saja dalam kasus lima mobil mewahnya yang ternyata memakai pelat nomor palsu. Tidak ada proses hukum sama sekali, meski Ateria mengakui bahwa pelat-pelat tersebut bukan asli, tetapi palsu! Pelat nomor kendaraan organik kepolisian yang terpasang di kelima mobil Arteria bernomor 4196-07. Pelat nomor kendaraan organik 4196-07 tercatat untuk mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Dalam data Slog Polri, pelat itu memang untuk Arteria Dahlan. “Berdasarkan hasil pendataan di Bag Invent Biro Pal Slog Polri untuk Nopol  4196-07 diperuntukkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar atas nama pemilik H. Arteria Dahlan, ST, SH, MH/DPR RI,” ungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, dikutip dari Detikcom, Rabu (19/1/2022). Artinya pelat nomor organik kepolisian itu hanya untuk satu mobil. Adakah Polri memproses hukum “tindakan kriminal” atas Arteria terkait pemalsuan pelat tersebut? Bagaimana bisa satu nopol menjadi rangkap lima untuk lima mobil dengan merk yang berbeda? Sebaiknya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa memerintahkan untuk diproses secara hukum. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pelat “aspal” ini di internal Polri harus diusut tuntas. Apalagi, jika melibatkan seorang anggota DPR seperti Arteria Dahlan. Kalau tindakan kriminal seperti memalsu pelat aspal, hak imunitas tidak berlaku bagi seorang Arteria Dahlan, meski dia anggota DPR. (*)

BULD DPD RI dan Pemkab Manggarai Barat Bahas Produk Legislasi Daerah

BY FNN Kamis, 03 Februari 2022 18:54:18 0

Labuan Bajo, FNN - Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI) dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membahas produk legislasi daerah yang aspiratif dalam Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.\"Hasil dari Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah ini akan diolah dan dianalisis oleh BULD dengan target bisa membawa solusi bagi pembentukan produk legislasi daerah yang aspiratif dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada,\" kata anggota DPD RI asal Provinsi NTT Abraham Liyanto di Labuan Bajo, Kamis.DPD merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan daerah (Perda). Untuk melaksanakan hal tersebut,DPD membentuk alat kelengkapan, yakni BULD DPD. Nantinya BULD dapat memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan dan masalah hukum khususnya terkait ranperda dan perda. Menurut Abraham, Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah itu tentunya dilakukan untuk menghimpun masukan dan aspirasi daerah atas berbagai permasalahan yang dihadapi daerah, terutama yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan daerah dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan urusan-urusan konkuren di daerah, administrasi pertanahan, pengelolaan wilayah kepulauan, pengelolaan pariwisata, dan penyusunan RDTR.Keberadaan DPD dalam konteks pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, ungkap dia, akan memberikan hasil berupa rekomendasi holistik yang berkaitan dengan harmonisasi legislasi pusat-daerah bukan rekomendasi perda per perda.Sementara itu Wakil Ketua BULD Amang Syafrudin menjelaskan bahwa tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda ialah upaya DPD dalam rangka melakukan harmonisasi legislasi pusat dan daerah; bukan hanya menganalisis secara parsial, melainkan mendalami secara komprehensif dengan lebih lanjut mencermati kedudukan Ranperda atau Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.DPD sesuai kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah ingin memfasilitasi dan mempercepat proses pembentukan perda di daerah. Menurutnya, DPD justru mengadvokasi daerah untuk menjembatani persoalan pembentukan produk legislasi daerah, sehingga daerah segera mempunyai payung hukum bagi penyelenggaraan tata pemerintahan di daerah. Dalam menjalankan peran dan kewenangannya itu, DPD berharap menjadi kekuatan baru bagi daerah guna menghasilkan produk legislasi daerah yang aspiratif dan responsif. DPD mengupayakan untuk mampu menjamin kesinambungan alur kebijakan dari pusat ke daerah, termasuk dalam proses pembentukan produk hukum daerah.Amang berharap rekomendasi yang disampaikan oleh DPD mampu memberi perspektif baru terkait hubungan pusat-daerah yang mempertimbangkan aspek keberlakuan, dampak, dan kesesuaiannya.Pada kesempatan itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi berharap Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah dapat memberikan banyak masukan bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang ada.Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pun terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan agar terciptanya tata pemerintahan yang baik di daerah pariwisata super prioritas tersebut.\"Kami yakin permasalahan yang tadi didiskusikan akan terselesaikan dalam waktu cepat,\" tegasnya. (mth)

AP I Dukung Layanan Ekspor Kargo dari Bali dan Manado ke Jepang

BY FNN Kamis, 03 Februari 2022 18:04:12 0

Jakarta, FNN - PT Angkasa Pura I (Persero) mendukung layanan penerbangan kargo komoditas ekspor unggulan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara Sam Ratulangi Manado menuju Bandara Narita Jepang dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.“Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Sam Ratulangi berada pada posisi yang strategis dalam mendukung aktivitas ekspor komoditas unggulan, khususnya perikanan, untuk menembus pasar Asia,\" kata Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Kamis.Faik Fahmi mengatakan trafik kargo internasional dan domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tahun 2021 mencapai 31,319,929 kg (unaudited). Sedangkan trafik kargo internasional dan domestik di Bandara Sam Ratulangi Manado tahun 2021 mencapai 16,576,800 kg (unaudited).\"Ke depan kami berharap layanan pengiriman kargo ekspor melalui dua bandara kami ini dapat mendukung kebangkitan perekonomian di  Bali dan Sulawesi Utara secara berkelanjutan,” ujarnya.Seremonial pelepasan penerbangan kargo komoditas ekspor unggulan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dihadiri oleh Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi, Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Bali I Wayan Jarta, Kepala Otoritas Bandara Wilayah IV Putu Eka Cahyadi dan General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Herry A.Y Sikado, Rabu (2/2) sore.Adapun jenis pesawat Garuda Indonesia yang digunakan untuk mengangkut kargo komoditas ekspor adalah Airbus 330-300.Komoditas ekspor yang diangkut dari Bali menuju Jepang diterbangkan pukul 19.25 WITA dengan membawa produk perikanan berupa ikan tuna segar dengan berat 6 ton.Pesawat kemudian tiba di Manado untuk melakukan transit pukul 21.30 WITA dan mengangkut kargo perikanan dan jenis lainnya dengan berat 14 ton. (mth)

DPRD Penajam Paser Utara Berharap Pemerintah Pusat Perhatikan Penyangga IKN

BY FNN Kamis, 03 Februari 2022 17:58:21 0

Penajam, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Jon Kenedi mengharapkan pemerintah pusat memperhatikan pembangunan daerah penyangga ibu kota negara (IKN) seiring rencana bakal dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.\"Kami minta pemerintah pusat memberikan anggaran untuk menunjang pembangunan daerah penyangga ibu kota negara,\" ujar Jon Kenedi di Penajam, Kamis.\"Khususnya bagi Kabupaten Penajam Paser Utara maupun daerah penyangga lainnya di Kalimantan Timur,\" tambah politisi Partai Demokrat tersebut.Kabupaten Penajam Paser Utara mengharapkan pemerintah pusat memberikan anggaran lebih agar ada keseimbangan antara pembangunan ibu kota negara dengan pembangunan daerah penyangga.Legislatif bersama eksekutif telah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menurut dia, menyangkut pemindahan ibu kota negara.Dalam pertemuan tersebut disampaikan beberapa aspirasi mengenai hak masyarakat adat dan anggaran untuk penunjang pembangunan daerah penyangga ibu kota negara.\"Dijelaskan pemerintah pusat tidak hanya membangun ibu kota negara, tapi juga membangun daerah penyangga dan pemerintah daerah diminta siapkan perencanaan pembangunan agar anggaran diakomodir pemerintah pusat,\" ucapnya.DPRD bersama pemerintah kabupaten juga akan mengawal penyusunan PP (peraturan pemerintah) dan Perpres (peraturan presiden) sebagai payung hukum turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN.\"Kami akan kawal penerbitan PP dan Perpres agar hak-hak masyarakat daerah terakomodir, dan daerah penyangga IKN dapat porsi anggaran yang lebih,\" tegas Jon Kenedi.Setelah UU IKN disahkan DPR RI pada 18 Januari 2021, pemerintah pusat sedang menggodok sejumlah peraturan turunan dari undang-undang tersebut berupa PP dan Pepres.Salah satunya Pepres Otorita ibu kota negara Nusantara atau pemerintahan daerah khusus ibu kota negara dan Perpres tata ruang kawasan strategis nasional ibu kota negara Nusantara. (mth)   

Wali Kota Bandarlampung Jamin Sistem Pembelajaran Tidak Menghambat

BY FNN Kamis, 03 Februari 2022 17:00:13 0

Bandarlampung, FNN - Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana menjamin perubahan sistem pembelajaran selama pandemi COVID-19 tidak akan menghambat atau merugikan dan siswa dipastikan tetap lulus atau  naik kelas. \"Karena bentar lagi ada ujian sekolah, siswa-siswi kami jamin naik kelas semua dan lulus,\" kata Eva Dwiana, di Bandarlampung, Kamis.Menurut dia, kebijakan tersebut diambil mengingat Pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya dibuka pekan depan kembali ditunda karena kasus COVID-19 di Bandarlampung sedang meningkat.\"Saya juga berharap kepada wali murid dapat bekerja sama dengan baik atas kebijakan yang diambil ini karena lebih baik sehat semuanya, saya juga minta agar prokes diperketat,\" kata dia.Eva meminta kepada sekolah-sekolah termasuk swasta untuk mengikuti kebijakan pemerintah kota (pemkot) untuk sementara waktu agar pelaksanaan PTM tetap melalui dalam jaringan (daring).\"Sekolah swasta tolong ikuti pemda sementara ini, kalau dalam dua pekan kondisinya membaik kita akan buka PTM secepatnya,\" kata dia.Terkait vaksinasi kepada pelajar, Wali Kota mengatakan bahwa siswa-siswi di Bandarlampung sudah hampir seluruhnya tervaksinasi.\"Pelajar sudah hampir semua kita vaksinasi, meski begitu kami meminta maaf karena harus menunda PTM di Bandarlampung,\" kata dia.Berdasarkan data yang unggah dari laman vaksin.kemkes.go.id capaian vaksinasi kepada anak di Kota Bandarlampung mencapai 77.874 orang dari target Provinsi Lampung ynag berjumlah 565.672. (mth)   

Pemkot Yogyakarta Minta Otoped di Malioboro Libur Selama Relokasi PKL

BY FNN Kamis, 03 Februari 2022 16:56:21 0

Yogyakarta, FNN - Pemerintah Kota Yogyakarta meminta pengelola usaha otoped atau skuter listrik di kawasan Malioboro untuk meliburkan aktivitas selama sekitar satu pekan atau selama proses relokasi pedagang kaki lima ke lokasi baru berlangsung.\"Selama sekitar sepekan, kami minta usaha tersebut libur dulu,\" kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Kamis.Selama diliburkan, pemerintah daerah akan melakukan pembenahan termasuk menyusun aturan terkait operasional dan jalur yang bisa dilalui kendaraan tersebut.Pengaturan operasional termasuk jalur tersebut, lanjut Heroe, ditujukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang menyewa otoped listrik dan juga keamanan pengguna jalan lain termasuk wisatawan yang berjalan di sepanjang pedestrian Malioboro.Imbauan untuk meliburkan penyewaan atau operasional otoped listrik tersebut juga disebabkan pencabutan sementara aturan jam bebas kendaraan bermotor di kawasan Malioboro yang biasanya diberlakukan pada pukul 18.00-21.00 WIB setiap hari.Pencabutan sementara aturan jam bebas kendaraan bermotor tersebut juga akan diberlakukan selama sekitar satu pekan atau selama proses relokasi PKL ke lokasi penempatan yang baru.Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif menegaskan bahwa kendaraan otoped listrik tidak boleh digunakan di jalan raya.\"Jika ada aturan car free day, maka masih diperbolehkan. Tetapi jika digunakan di jalan raya bercampur dengan kendaraan lain, maka tidak boleh,\" katanya.Meskipun demikian, Agus menyebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau melarang aktivitas usaha penyewaan otoped listrik.\"Yang kami soroti adalah otoped sebagai alat transportasi atau kendaraan. Itu yang menjadi kewenangan kami. Tetapi apakah otoped tersebut bisa digunakan di pedestrian Malioboro atau tidak, saya tidak komentar dulu,\" katanya.Ia pun memastikan akan memberikan peringatan atau menindak jika ada masyarakat atau wisatawan yang menggunakan otoped listrik tersebut melaju di jalan raya.\"Misalnya di Malioboro. Petugas kami dan kepolisian selalu mengingatkan jika masih ada wisatawan yang menggunakan otoped di jalan raya,\" katanya. (mth)

Interfaith dan Islamophobia -02

BY FNN Kamis, 03 Februari 2022 16:16:26 0

Hubungan yang baik dan ketinggian toleransi Islam inilah yang menjadi tonggak kebangkitan peradaban Islam di dunia, khususnya di Eropa. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SESUNGGUHNYA interfaith atau interaksi antar pemeluk agama di dalam hidup rasulullah SAW sendiri bukan sesuatu yang asing. Kita diingatkan kembali oleh sejarah isteri pertama beliua, Khadijah R.A, yang ternyata dari kalangan keluarga Kristiani di Mekah. Belakangan ketika Muhammad SAW menerima wahyu pertama justeru sepupu Khadijah-lah (Waraqah bin Naufal) yang memberikan dukungan moral, bahkan berjanji kelak jika diberikan umur panjang akan menjadi pengikut Rasulullah SAW. Yang pasti interfaith atau interaksi Rasul dan pengikut agama lain bukan dengan seminar atau konferensi maupun ceramah. Tapi dalam bentuk relasi kehidupan nyata antara Rasulullah SAW dan umat beragama lain. Sebagian catatan sejarah itu saya sampaikan di bawah ini: Pertama, ketika Rasulullah SAW dan pengikutnya mengalami tantangan berat dari pembesar Mekah, bahkan siksaan yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata. Di saat seperti itu Rasulullah SAW memerintahkan sebagian pengikutnya untuk melakukan hijrah ke sebuah negeri yang penduduknya beragama Nasrani. Negeri itu adalah Habasyah atau lebih dikenal dengan Ethiopia saat ini. Raja negeri itu adalah seorang Nasrani yang sangat taat. Sangat beragama, santun dan bijak. Raja Najasyi namanya. Beliau saat itu menerima pengikut Muhammad SAW dan melindunginya, bahkan ingin mendengarkan penjelasan tentang agama/keyakinan pendatang itu. Pimpinan pengungsi ketika itu, sepupu Rasulullah SAW Ja\'far bin Abi Talib, membacakan ayat-ayat tentang kehidupan Isa dan Ibunya Maryam AS. Mendengarkan ayat-ayat itu menjadikan sang raja meneteskan airmata. Nuraninya tersinari oleh kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Apalagi berkaitan erat dengan hatinya sebagai Kristen yang taat. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa secara batin beliau sesungguhnya menerima Islam setelah mendengarkan ayat-ayat itu. Hal itu semakin dikuatkan ketika sang raja bahkan menolak mentah-mentah permintaan pembesar Mekah untuk mengekstradisi kembali mereka ke kampung asal (Mekah). Beliau seolah mengatakan mereka (pengikut Muhammad) adalah saudara-saudaraku yang harus dilindungi. Itulah catatan pertama dalam sejarah Islam yang tercatat sebagai interaksi publik antara Komunitas Muslim dan Komunitas Kristen secara terbuka. Kedua, jauh sebelum rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di kota ini telah menetap selain komunitas Arab dari suku ‘Aus dan Khazraj juga ada dua komunitas agama lainnya. Yaitu komunitas Yahudi dan komunitas Nasrani. Kedua komunitas ini memiliki posisi dan pengaruh terhormat di masyarakat Madinah karena mereka relatif lebih maju, baik dalam pendidikan maupun ekonomi. Bahkan masyarakat Yahudilah yang memegang pasar Madinah (Wall Streetnya) saat itu. Ketibaan rasulullah SAW di Madinah secara alami menuntut beliau untuk membangun komunikasi, relasi, dan kerjasama dengan semua komunitas Madinah. Apalagi dalam posisi beliau, selain sebagai seorang Nabi dan Rasul, juga sebagai Kepala Negara. Oleh karenanya baik dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin agama maupun publik (kepala negara) beliau dituntut untuk membangun komunikasi dengan semua komunitas agama tersebut. Setelah menyelesaikan pembangunan masjid (Kubah), penguatan ukhuwah Islamiyah (mempersaudarakan Anshor dan Muhajirun), beliau lalu membentuk konstitusi negara yang lebih populer dikenal dengan nama Piagam Madinah. Selain kedahsyatan kontennya yang sangat pro minoritas (non Muslim), yang juga mengagumkan dari Piagam Madinah ini adalah proses pembentukannya. Di mana semua elemen-elemen komunitas dilibatkan dalam prosesnya. Mengingat peristiwa ini terjadi di abad ketujuh Masehi, di sebuah tempat yang berada di gurung pasir, menambah kekaguman kita bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Muhammad SAW saat itu, menurut ahli sejarah justeru melampaui batas kemampuan berpikir manusia pada masanya. Ini pulalah yang disebut-sebut oleh sebagian ahli sejarah sebagai faktor kenapa peradaban tidak lama bertahan setelah meninggalnya beliau. Menurut para sejarawan, sahabat-sahabat beliau ketika itu tidak mampu mengemban peradaban yang sangat maju dan canggih itu. Memang harus diakui bahwa interaksi antara beliau (Rasulullah) dan masyarakat non Muslim di Madinah mengalami dinamika naik turun (up and down), bahkan terkadang mencapai titik nadir terendah. Salah satu di antaranya adalah ketika terjadi pengusiran beberapa kabilah dari kalangan Yahudi dari Madinah. Pengusiran ini bukan karena dasar keagamaan. Tapi karena mereka mengkhianati negara (treason) dengan mengkhianati perjanjian mereka untuk loyal kepada negara Madinah saat itu. Sebaliknya bahkan beberapa kali rasulullah SAW meminjam uang dari mereka. Bahkan menganggap minoritas itu sebagai bagian dari umatnya sendiri (ummati). Lebih jauh lagi beliau menjamin hak-hak ketenangan dan keselamatan mereka: \"siapa yang menyakiti dzimmi atau minoritas non Muslim dalam masyarakat mayoritas Muslim, maka saya (Muhammad) akan menjadi musuhnya di hari Kiamat kelak\" (hadits). Ketiga, di sekitar penghujung tahun ke delapan hijrah di Madinah beliau didatangi oleh sekelompok warga Kristiani dari kalangan suku Najran (Yaman saat itu). Mereka secara khusus datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah dan bertanya tentang posisi Yesus dalam pandangan Islam. Rasulullah SAW menerima mereka dengan baik, ramah dan dengan memuliakan mereka. Mereka dibenarkan menginap di masjid, diberikan makanan, bahkan ada catatan sejarah yang mengatakan jika mereka diizinkan untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Setelah tiga hari tiga malam melakukan dialog (tanya jawab atau bahkan debat/mujadalah) mereka tetap pada keyakinan mereka bahwa Yesus itu anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Rasulullah tidak kecewa dan juga tidak marah. Justeru beliau menawarkan persetujuan untuk saling melindungi, tidak menyerang dan tidak saling membahayakan. Mereka setuju dan ditanda-tanganilah sebuah kesepakatan yang dikenal dalam sejarah Islam dengan nama \"Perjanjian Nejran\" (Negran Treaty). Itu hanya segelintir catatan sejarah interaksi Rasulullah SAW dengan non Muslim. Interaksi inilah yang diterjemahkan dalam dunia modern dengan kata \"dialog\" antar pemeluk agama. Yaitu keinginan untuk membangun kerjasama pada hal-hal yang menjadi kepentingan bersama (common interests), seraya memegang prinsip keyakinan akidah masing-masing. Umat Islam pasca kepergian rasulullah SAW terus melanjutkan tradisi itu. Interaksi komunitas Muslim dengan non Muslim berlanjut. Salah satu yang tercatat sejarah adalah undangan Umar R.A kepada masyarakat Yahudi untuk kembali tinggal di kota suci, Jerusalem, setelah mereka diusir oleh penguasa Kristen Roma. Umat Islam masuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai umat Kristen tanpa melakukan pengrusakan rumah ibadah, bahkan menjaganya. Contoh terdekat yang lain adalah sebuah gereja tua di Jerusalem justeru dipelihara oleh orang Islam. Bahkan kunci gereja itu tetap dipegang hingga hari ini. Selain karena memang itulah ruh Islam yang toleran, juga karena itu amanah Al-Quran. Maka jangan heran jika gereja-geraja tua masih berdiri megah di negara-negara Islam yang dulu dikuasai oleh kekuasaan Kristen. Hal ini kontras dengan apa yang terjadi di Spanyol misalnya. Masjid-masjid megah yang dulu dibangun umat Islam, kalau tidak jadi gereja kemungkinan besar dirubah menjadi night club. Hubungan yang baik dan ketinggian toleransi Islam inilah yang menjadi tonggak kebangkitan peradaban Islam di dunia, khususnya di Eropa. Sekali lagi, ketika Islam masuk ke sebuah negara, maka Islam tidak pernah menghilangkan hak-hak agama dari orang lain. Itulah yang pernah terjadi di Eropa, Spanyol, selama hampir 7 abad. Umat Islam berkuasa tapi mereka yang memilih menganut agama lain, termasuk Yahudi dan Kristen, tetap bebas menjalankan agamanya. Bahkan ada posisi-posisi pemerintahan penting juga dipegang oleh mereka. India pernah berada di bawah kekuasaan Islam. Tapi hingga hari ini India tetap menjadi Negara Hindu mayoritas. Itu karena ketika Islam berkuasa, Tuhan melarang pemaksaan masyarakat untuk menerima Islam sebagai agama mereka. Kalaupun belakangan banyak di antara mereka yang masuk Islam itu juga bukan karena paksaan. Memaksa orang lain masuk ke agama ini merupakan penentangan kepada Al-Quran. Intinya adalah interfaith atau dialog antar komunitas agama maupun komunikasi dan kerjasama antar pemeluk agama sudah menjadi bagian dari sejarah Islam itu sendiri. Mengingkarinya adalah pengingkaran kepada sejarah itu sendiri. Mungkin tidak salah jika saya katakan bahwa salah satu sunnah Rasul yang terlupakan oleh Umat ini adalah mempelopori interakasi positif dn kerjasama yang baik lintas agama. Tentu sekali lagi pada hal-hal yang tidak menggadaikan “akidah” dan “identitas” Umat. Dunia menanti kehadiran Umat untuk berada di garda depan untuk membangun relasi, komunikasi dan kerjasama harmoni demi mewjudukan dunia yang tentram, aman dan penuh kedamaian. Apa saja bentuk Interfaith yang telah dan sedang dilaksanakan di US untuk mengkounter Islamophobia? Bagaimana pula di dunia global? New York, 2 Februari 2022. (Bersambung). (*)    

Edy Mulyadi, ‘Ente Wartawan Pejuang Tadz!’

BY FNN Kamis, 03 Februari 2022 01:09:16 0

“Minta maaf, dengan segenap konsekuensinya, harusnya mudah dilakukan oleh siapapun yang belum beku”. -Sujiwo Tejo Oleh: Rahmi Aries Nova, Wartawan Senior FNN ITULAH yang dilakukan oleh rekan kami Edy Mulyadi, kala ungkapan ‘Tempat Jin Buang Anak’ yang ia lontarkan menggelinding bak bola salju, menyakiti beberapa pihak sekaligus dimanfaatkan beberapa pihak. Pada kesempatan pertama Edy langsung meminta maaf, diikuti permintaan maaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Segala konsekuensinyapun ia hadapi, dari mulai ancaman, teror, pelaporan, pemanggilan, bahkan penahanan langsung saat awal pemeriksaan. Bahkan, Edy datang ke Bareskrim Polri dengan membawa kantong plastik berisikan pakaian karena ia sudah merasa tidak bakal dilepas lagi. Edy sadar ia adalah target yang hendak dibungkam, seperti figur-figur kritis lainnya. “Ini adalah risiko yang harus saya hadapi,” cetus Edy jelang pemeriksaan. Ia menyesal menyakiti hati saudara-saudara kita di Kalimantan, tapi ia tidak menyesal dan tetap pada pendiriannya tidak setuju dengan rencana pemindahan Ibukota ke Kalimantan. “Saya minta maaf, tapi saya tetap tidak setuju dengan IKN,” tegasnya di hadapan puluhan media yang menghadangnya di halaman Mabes POLRI. Sebagai rekan Edy di Forum News Network (FNN) kami tentu bangga dengan keberaniannya. Meski untuk memutuskan apakah produk yang diunggahnya hingga menimbulkan peristiwa ini, apakah sebuah produk jurnalistik atau tidak, kami menyerahkan sepenuhnya pada Dewan Pers. Hanya saja saya (pribadi) menyayangkan, justru ada rekan-rekan sesama wartawan yang ikut-ikutan mendeskreditkan Edy. Boleh dibilang, pada akhirnya, rezim ini tidak hanya berhasil memecah-belah masyarakat, umat, ulama, mahasiswa, bahkan wartawan pun sukses diadu. Wartawan yang adalah pilar keempat bangsa, yang harusnya mengontrol pemerintah, kini sebagian besar memilih menjadi pendukung mati pemerintah, pro habis-habisan pada rezim yang makin jauh meninggalkan demokrasi. Sebetulnya dengan alasan itu juga FNN akhirnya dilahirkan. Sesungguhnya kami, semua yang di FNN, merasa sudah waktunya pensiun dari tugas menjadi pilar keempat bangsa ini. Ada yang sudah punya bisnis baru, memilih aktif di kegiatan sosial, dan fokus menomersatukan keluarga, suatu yang puluhan tahun kami nomor duakan. Tapi melihat bagaimana keberpihakan media mainstream yang tidak lagi pada rakyat, dan bagaimana pemerintah dan wakil rakyat di DPR bebas melakukan apapun tanpa ada kontrol dari media, batin kami berontak. Terlebih kami sadar bahwa sesungguhnya wartawan atau jurnalis adalah ‘profesi seumur hidup’ karena bebarapa diantara kami meski sudah tidak lagi bergabung dengan media besar, tapi masih tetap aktif  menulis bahkan membuat buku. “Jurnalisme, saat ini, bagi sebagian praktisinya, hanya dianggap sebagai pekerjaan, tempat menggantungkan hidup. Tapi, bagi lainnya, seperti Kovac (Bill Kovac, jurnalis Amerika Serikat), jurnalisme hampir mendekati agama karena idealismenya sangat tinggi dan visinya sangat mulia,” tulis Dhimam Abror Djuraid, dalam salah satu tulisannya “Wartawan Adalah Profesi Seumur Hidup” yang ia publish pada 2015 lalu. Wartawan senior ini juga memaparkan bahwa seorang wartawan mempunyai privilege yang tidak dipunyai oleh orang lain, yaitu hak untuk melakukan kontrol sosial. Seorang wartawan boleh mengkritik kebijakan pemerintah meskipun ia bukan politisi. Seorang wartawan boleh menuntut pertanggungjawaban seorang kepala negara karena kebijakannya yang dianggap tidak pro rakyat. Sang jurnalis tidak harus mempunyai hak angket atau interpelasi seperti yang dipunyai anggota DPR. Lantas, dari mana sang jurnalis mendapatkan privilege itu? Itulah yang disebut sebagai konsesus demokrasi. Di dalam konsesus itu masyarakat sepakat untuk menegakkan demokrasi dengan menerapkan perangkat-perangkat demokrasi, misalnya sistem Trias Politica yang menerapkan tiga pilar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga pilar itu harus melakukan checks and balances, saling mengontrol, saling menyeimbangkan. Ketiga pilar itu tidak boleh melakukan “kong x kong” (kongkalikong) sehingga rakyat dirugikan. Bagaimana jika ketiga pilar itu tidak menjalankan fungsinya dengan benar? Seperti yang saat ini terjadi di negeri ini. Saat legislatif dan yudikatif hanya berfungsi sebagai ‘tukang stempel’ apapun yang dimaui eksekutif atau pemerintah? Dalam sistem demokrasi kemudian dimunculkanlah pers sebagai pilar keempat, yang bertugas mengawasi ketiga pilar tersebut. Dan kami, FNN pun memutuskan menjalankan tugas tersebut di saat kebanyakan media di negeri ini melupakan kewajibannya. Selalu ada resiko dalam setiap pilihan, seperti wartawan perang yang punya resiko mati di medan perang, FNN pun beresiko tidak disukai oleh penguasa anti kritik dan penjilat yang ‘taklid buta’. Padahal sejatinya, seharusnya, pemerintah bersyukur karena masih ada yang peduli dengan keberlangsungan demokrasi di negeri ini. Aparat juga harusnya kembali ke fungsinya, menjaga negeri ini, bukan menjaga rezim. Banyak persoalan yang lebih penting dan genting, yang mencemaskan kita semua yang peduli pada negeri ini, dari sekedar menciptakan skenario-skenario pembungkaman pada pengkritik. Pers Indonesia, yang pada Rabu, 9 Februari mendatang akan merayakan Hari Pers Nasional (HPN), juga sudah seharusnya kembali ke khittahnya, menjadi pengawal Demokrasi di negeri ini. Hari Pers Nasional sendiri indentik Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi yang dipilih FNN untuk menaungi wartawannya. Untuk Ustadz Edy --begitu kami di FNN memanggilnya-- pasti ada hikmah dari setiap peristiwa. Saya kagum dengan keberanian Anda mengakui kesalahan, meminta maaf serta menanggung segala konsekuensinya. Suatu yang tidak pernah dilakukan penguasa saat ini. Rezim yang tanpa basa-basi cabut subsidi, korupsi di semua lini, menjual murah negeri demi ambisi ‘pencuri’. Saya kagum dengan keberanian istri Anda, Umi Neneng, yang tegar menghadapi teror dan tak gentar menghadapi media dan aparat yang menyatroni rumah Anda. Pada akhirnya, saya harus mengakui bahwa: Ente Wartawan Pejuang Tadz! (*)  

Bupati: Potensi Ekspor Jeruk Nipis Asal Gresik Cukup Besar

BY FNN Rabu, 02 Februari 2022 22:10:57 0

Gresik, FNN - Bupati Gresik, Jawa Timur, Fandi Akhmad Yani menyebut potensi ekspor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) jeruk nipis asal Kebonagung, Kecamatan Ujung Pangkah wilayah setempat cukup besar, karena mampu menghasilkan 2 - 3 ton buah setiap bulan.\"Desa Kebon Agung Kecamatan Ujung Pangkah terdapat potensi jeruk nipis sangat luar biasa. Lahan kebun jeruk nipis seluas 450 hektare mampu menghasilkan rata-rata per hektare sebanyak 2 sampai 3 ton buah jeruk nipis per bulan, dan siap dipanen setiap bulan,\" kata Gus Yani, panggilan akrab Fandi Akhmad Yani di Gresik, Rabu.Ia mengatakan, beberapa pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura telah tertarik membeli jeruk asal Gresik, dan terealisasi beberapa ton untuk dikirim perdana ke kedua negara tersebut.\"Dengan kapasitas yang besar ini, perlu adanya strategi pengembangan salah satunya adalah jangkauan pasar yang tidak hanya di lokal, tetapi hingga ke pasar luar negeri dengan pendampingan terus menerus dan berkelanjutan serta selalu aktif berkomunikasi dengan para Atase untuk diberikan kesempatan promosi dan berlanjut sampai mendapatkan buyer di Singapura dan Malaysia,\" kata Gus Yani.Ia mengatakan, dengan mendorong sektor ekspor jeruk nipis asal Gresik diharapkan bisa memacu percepatan pemulihan ekonomi daerah, sekaligus merealisasi dan mewujudkan Program Nawa Karsa Gresik Baru.Selain dari sisi pemasaran, Gus Yani juga akan mendorong pengolahan jeruk nipis menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi, misalnya menjadi produk minuman cair, ekstrak, serbuk instans atau diolah menjadi produk sabuk, dan kosmetik.\"Pengolahan ini sebagai solusi melimpahnya produk jeruk nipis, sehingga bisa berkontribusi mengurangi pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa khususnya warga masyarakat Gresik,\" katanya.Oleh karena itu, Gus Yani mengajak UMKM Gresik untuk terus semangat menembus pasar luar negeri, dan menjadikan Kebonagung menjadi desa devisa atas produk perkebunan.Kepala Desa Kebonagung, Lubis Farisman mencatat, pada awal pandemi tahun 2020 kondisi pertanian di Kebonagung sangat memprihatinkan, sebab harga jeruk nipis terendah Rp700 rupiah per kilogram.\"Namun, kini dengan dengan dukungan Pemkab Gresik, Desa Kebonagung dapat membentuk Koperasi Super Lime yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan Alhamdulillah saat ini bisa mengirimkan jeruk nipis ke luar negeri,\" katanya. (mth)

Menteri PUPR: Jalan Bypass Balige Akan Memicu Kegiatan Perekonomian

BY FNN Rabu, 02 Februari 2022 21:48:11 0

Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Jalan Bypass Balige di Kabupaten Toba, Sumatera Utara akan memicu kegiatan perekonomian.\"Dengan dibangunnya, jalan Silangit - Balige - Parapat atau sebaliknya akan semakin lancar. Jalan bypass ini akan memicu perkembangan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Cepat atau lambat di sepanjang jalan ini akan berkembang penggunaan lahannya, baik itu kawasan permukimannya atau kegiatan perekonomian. Jadi tolong agar dikendalikan perkembangan wilayahnya supaya tidak rusak lingkungan sekitar. Pengaturannya harus sesuai tata ruang kota,\" kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Menteri PUPR mengatakan peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan pengendara. Akses jalan yang semakin baik juga akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan sekitar, yang semakin berkembang dengan kebangkitan sektor pariwisata.Di samping itu dia juga berpesan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, kendati Jalan Bypass Balige sudah diresmikan tetapi tetap diperhatikan sistem drainasenya. Menurut Menteri Basuki, keberadaan drainase jalan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan dan memperpanjang usia layanan jalan.\"Saya kira badan jalan bypass ini perkerasannya sudah bagus. Mungkin ada beberapa sistem drainase yang perlu diperbaiki, supaya air lancar masuk ke saluran, karena musuh jalan itu hanya tiga, yakni air, air, dan air,\" ujar Menteri Basuki.Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun meresmikan Jalan Bypass Balige di Kabupaten Toba, Rabu (2/2).Jalan bypass sepanjang 9,8 km ini merupakan jalur alternatif bagi wisatawan dari dan/atau menuju Silangit - Parapat supaya tidak perlu masuk dalam Kota Balige, sehingga lalu lintas bisa lebih lancar, kondisi jalan dalam kota lebih awet tidak dilintasi kendaraan besar, sekaligus dapat menekan angka kecelakaan. Disamping itu jalan bypass ini mendukung konektivitas ke beberapa Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.Pembangunan Jalan Bypass Balige memenuhi harapan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk mengurangi beban lalu lintas di dalam Kota Balige, selanjutnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui BBPJN Sumut, Ditjen Bina Marga.Menteri PUPR mengapresiasi proses pembangunannya yang merupakan contoh baik kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, di mana untuk penyediaan lahan oleh Pemkab Toba dan pekerjaan fisik Kementerian PUPR.Pembangunan jalan Bypass Balige menggunakan anggaran APBN senilai Rp176,6 miliar yang dikerjakan secara bertahap sejak 2017-2021. Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan ruas jalan sesuai standar nasional lebar bahu jalan 7,8 meter dan bahu jalan 2 meter serta pembangunan 4 jembatan sepanjang 97 meter yakni Jembatan Aek Halian (30 meter), Jembatan Aek Bolon (25 meter), Jembatan Sopo Surung (35 meter), dan Jembatan Aek Hinalang berupa box culvert sepanjang 7 meter. Dalam proses pembangunan juga dilakukan penanganan longsor sepanjang 105 meter. (mth)             

BMKG Imbau Nelayan NTT Waspadai Gelombang 2,5 Meter

BY FNN Rabu, 02 Februari 2022 18:56:09 0

Kupang, FNN - Stasiun Meteorologi Maritim Tenau-Kupang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau para nelayan di Nusa Tenggara Timur mewaspadai gelombang laut dengan ketinggian hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di beberapa perairan di daerah itu.\"Gelombang laut dengan ketinggian hingga 2,5 meter berpotensi terjadi pada 3-5 Februari 2022 sehingga perlu diwaspadai perahu-perahu nelayan,\" kata Kepala Stasiun Meteorologi Matirim Tenau-Kupang BMKG Syaeful Hadi di Kupang, Rabu.Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan kondisi cuaca di wilayah perairan NTT dan sekitarnya beserta ancamannya terhadap aktivitas para nelayan.Ia menyebutkan potensi gelombang tinggi terjadi di beberapa perairan di antaranya utara Flores, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Alor-Pantar, Selat Ombai, Kupang-Rote, Samudera Hindia selatan Kupang-Rote, dan Selat Wetar.Ia menjelaskan gelombang dengan kategori sedang (1,25-2,5 meter) ini perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap perahu-perahu nelayan maupun kapal tongkang.Potensi gelombang maksimum, kata dia, bahkan bisa mencapai dua kali tinggi gelombang tersebut.Syaeful menjelaskan umumnya wilayah perairan NTT berpotensi gelombang sedang. Gelombang kategori tinggi (2,5-4 meter) berpotensi terjadi di Samudera Hindia selatan Sumba-Sabu.Berdasarkan analisis sinoptik menunjukkan bahwa umumnya angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan 2-6 Skala Beaufort. (mth)   

Terdakwa "Unlawful Killing" Ingatkan Rekan Hati-hati Saat Insiden

BY FNN Rabu, 02 Februari 2022 18:50:32 0

Jakarta, FNN - Terdakwa kasus pembunuhan sewenang-wenang (unlawful killing) Inspektur Polisi Dua Mohammad Yusmin Ohorella mengaku sempat mengingatkan rekannya untuk berhati-hati sebelum insiden penembakan empat anggota FPI terjadi dalam mobil milik kepolisian.Yusmin saat menjawab pertanyaan penasihat hukumnya Henry Yosodiningrat, pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Rabu, menjelaskan peringatan itu ia sampaikan ke rekannya Inspektur Polisi Dua Elwira Priadi.“Wir, Wir, awas Wir!” kata Yusmin menirukan kembali ucapannya ke Elwira saat anggota FPI berusaha merebut senjata Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan.Tidak lama setelah Yusmin mengingatkan Elwira untuk hati-hati, penembakan pun terjadi, kata Yusmin saat memberi keterangan pada persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa.Dalam insiden itu, Yusmin bertugas mengendarai mobil Xenia sebagai lokasi tertembaknya empat anggota FPI, yaitu Muhammad Reza (20), Ahmad Sofyan alias Ambon (26 tahun), Faiz Ahmad Syukur (22), dan Muhammad Suci Khadavi (21).Sementara itu, Briptu Fikri dan Ipda Elwira menjaga empat anggota FPI itu saat mereka ditangkap di Rest Area Km 50 Tol Cikampek usai peristiwa baku tembak antara polisi dan Laskar FPI di Jalan Simpang Susun Karawang Barat pada 7 Desember 2020.Walaupun demikian, hanya Fikri dan Yusmin yang mengikuti proses hukum sampai menjadi terdakwa di persidangan.Alasannya, Ipda Elwira yang turut melakukan penembakan di dalam mobil telah meninggal dunia sebelum persidangan.“Pernyataan saudara, Wir awas Wir itu maksudnya apa perintah agar berhati-hati atau apa?” tanya penasihat hukum meminta penegasan dari Yusmin.“Saat saya berteriak, Wir awas Wir cuma memperingatkan agar berhati-hati. Mungkin, saat itu saya memperingati (Elwira) karena ada perebutan senjata,” jawab Yusmin.Penuntut umum, yang di antaranya terdiri atas jaksa Zet Todung Allo, Paris Manalu, Erna, dan Fadjar juga mendalami keterangan Ipda Yusmin saat persidangan.Jaksa Erna pada persidangan sempat meminta penjelasan Yusmin mengapa dia tidak mengingatkan rekannya untuk berhati-hati saat menindak anggota FPI.“Mengapa saudara sebagai pengemudi tidak mengingatkan Elwira untuk melumpuhkan? Apa saudara mengetahui akibat peluru itu mematikan?” tanya Jaksa Erna.Yusmin menjawab saat penembakan terjadi ia fokus berkendara dan baru mengetahui akibat penembakan itu mematikan setelah menepikan mobil.Ipda Yusmin dan Briptu Fikri telah didakwa oleh penuntut umum melakukan pembunuhan sewenang-wenang/di luar hukum. Dua terdakwa itu oleh penuntut umum dijerat dengan Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman pidananya 15 tahun penjara dan tujuh tahun penjara.Briptu Fikri dan Ipda Yusmin menjalani persidangan agenda pemeriksaan terdakwa di PN Jakarta Selatan, Rabu.Keduanya dipanggil secara bergiliran untuk memberi keterangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penuntut umum serta majelis hakim mengenai peristiwa penembakan enam anggota FPI. (mth)    

Emas Mundur dari 1.800 Dolar di Asia, Tertekan Naiknya Selera Risiko

BY FNN Rabu, 02 Februari 2022 17:37:27 0

Bengaluru, FNN - Harga emas turun tipis di perdagangan Asia pada Rabu sore, bergerak menjauh dari level psikologis utama 1.800 dolar AS, karena selera risiko yang didorong oleh komentar kurang hawkish dari pejabat Federal Reserve AS melebihi dukungan dari imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih rendah.Di pasar spot emas turun 0,2 persen menjadi diperdagangkan di 1.796,90 dolar AS per ounce pada pukul 08.44 GMT. Emas berjangka AS juga melemah 0,1 persen menjadi diperdagangkan pada1.799,60 dolar AS per ounce.\"Pergeseran ke arah pendekatan yang lebih berisiko oleh investor mungkin negatif terhadap emas, namun pelemahan dolar dan penurunan hasil imbal hasil obligasi AS telah memberikan dukungan untuk emas,\" kata Nicholas Frappell, seorang manajer umum global di ABC Bullion.\"Komentar (Presiden Fed St. Louis James) Bullard tentang topik kenaikan 50 basis poin adalah bagian dari kecenderungan di antara pejabat Fed untuk melunakkan sikap pasar terhadap kecepatan dan tingkat pengetatan pada 2022.\"Seorang hawkish terkenal, Bullard mengatakan pada Selasa (1/2/2022) bahwa dia akan berdebat untuk kenaikan suku bunga pada Maret, Mei dan Juni, tetapi tidak mendukung langkah setengah poin.Meskipun emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kenaikan suku bunga akan meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Ketika Fed mengambil keputusan yang solid tentang kenaikan suku bunga bulan depan, investor akan mendapatkan arahan, kata Hareesh V, kepala penelitian komoditas di Geojit Financial Services di India, menambahkan bahwa sampai saat itu emas kemungkinan akan lesu.Wall Street menguat pada Selasa (1/2/2022) dan indeks energi ditutup pada level tertinggi multi-tahun, meskipun perdagangan berfluktuasi mencerminkan ketidakpastian investor tentang bagaimana memainkan pasar saat ini.Indeks dolar turun ke level terendah dalam seminggu, membuat emas menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Demikian juga imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun sedikit lebih rendah, membatasi kerugian pada emas tanpa suku bunga.Logam mulia lainnya di pasar spot, perak menguat 0,3 persen menjadi diperdagangkan di 22,71 dolar AS per ounce, platinum naik 0,4 persen menjadi diperdagangkan di 1.031,26 dolar AS per ounce, dan paladium terangkat 1,2 persen menjadi diperdagangkan di 2.391,99 dolar AS per ounce. (mth)   

Kemendagri Fokus Jadikan ASN BerAKHLAK

BY FNN Rabu, 02 Februari 2022 17:33:56 0

Jakarta, FNN - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan fokus menjadikan aparatur sipil negara (ASN) BerAKHLAK di masa depan.\"Orientasinya agar Generasi Emas Indonesia 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan,\" kata Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Pada Kamis (3/2), BPSDM Kemendagri akan mengadakan seminar pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia. Seminar tersebut mengusung tema menumbuhkembangkan karakter kebangsaan yang unggul dan menanamkan nilai-nilai ASN yang BerAKHLAK.  \"Tema ini diambil sesuai dengan perkembangan global yang menuntut birokrasi agar semakin \"smart\" dan berintegritas,\" kata dia.Perkembangan global, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, besar, dan variatif otomatis menuntut birokrasi yang semakin \"smart\" dan berintegritas.  Seminar pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN, termasuk mewujudkan ASN BerAKHLAK.\"AKHLAK yang dimaksud adalah akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,\" kata dia.Seminar pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia tersebut akan diisi oleh berbagai pihak yang kompeten di bidangnya di antaranya, Kepala BPSDM, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dr Baby Siti Salamah, Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Cecep Agus Supriyanta, dan Guru Besar Program Pascasarjana FISIP UMJ Prof Agus Suradika. (mth)

Pemkab Garut Tambah Anggaran Rp16,8 Miliar untuk Pembangunan Stadion

BY FNN Rabu, 02 Februari 2022 17:15:32 0

Garut, FNN - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menambah anggaran sebesar Rp16,8 miliar dari APBD 2022 untuk pembangunan bagian tribun Stadion RAA Adiwijaya yang berkapasitas 12.000 penonton.\"Untuk yang 2022 itu kita dengan anggaran lebih kurang Rp16,8 miliar, itu rencananya kita akan membangun tribunnya, melengkapi pembangunan sekarang dengan kapasitas, yang Insya Allah direncanakan 12.000 (penonton),\" kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Garut Luna Avriantini di Garut, Rabu.Ia menuturkan Pemkab Garut saat ini sedang membangun kawasan olahraga, termasuk stadion sepak bola yang dilengkapi sarana lintasan atletik, di Jalan Proklamasi, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul.Proses pembangunan tahap pertama Stadion RAA Adiwijaya, kata dia, sudah hampir selesai dengan besaran anggaran sesuai kontrak, yakni Rp17,5 miliar, dan pengerjaannya dilakukan oleh PT Murti Cahaya Wirasaba.\"Pekerjaan-pekerjaan itu adalah pembangunan lapangan sepak bola, berikut dengan rumput, lintasan atletik, pemagaran sekeliling stadion dan juga pembangunan saluran,\" ujar Luna.Ia menyampaikan saat ini, pada tahap dua Tahun Anggaran 2022, dilakukan pembangunan tribun stadion dengan anggaran sebesar Rp16,8 miliar, yang nantinya mampu menampung sekitar 12.000 orang. Tahap selanjutnya, sambung dia, yaitu penambahan fasilitas serta mempercantik kawasan Sarana Olahraga (SOR) Ciateul sehingga pada 2024 bisa lebih indah dan dibanggakan oleh warga Garut.Menurut dia, kawasan SOR Ciateul itu masih banyak yang perlu dilengkapi sarana dan prasarananya, yakni area parkir kendaraan, akses jalan antar arena, lampu penerangan dan taman.\"Kita masih ada PR (pekerjaan rumah) juga, yaitu penataan kawasan di lingkungan SOR, lapangan parkirnya, akses-akses ke beberapa \'venue\' itu, lampu-lampu penerangannya, taman-tamannya,\" tutur Luna.Ia mengungkapkan pembangunan Stadion RAA Adiwijaya terus mendapatkan perhatian khusus dan arahan langsung dari Bupati Garut Rudy Gunawan, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman dan Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan harapan bersama. \"Tentunya, harapan kami stadion ini, yang diberi nama oleh Pak Bupati Stadion RAA Adiwijaya, ketika selesai pembangunnya bisa menjadi kebanggaan masyarakat Garut,\" ungkap Luna. (mth)       

Pemkab Manggarai Barat Jelaskan Proyek Geothermal Wae Sano ke Warga

BY FNN Rabu, 02 Februari 2022 17:10:03 0

Labuan Bajo, FNN - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjelaskan beberapa fakta terkait dengan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang kepada perwakilan warga setempat.\"Fakta di lapangan bahwa penggunaan energi panas bumi merupakan sumber energi yang paling ramah lingkungan, di mana pengeboran panas bumi dilakukan pada kedalaman 1.500-2.500 meter dan akan terbarukan secara alami,\" kata Wakil Bupati Manggarai Yulianus Weng saat menerima perwakilan warga Wae Sano dan anggota PMKRI Cabang Ruteng di Ruang Rapat Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo, Rabu.Ia menyampaikan hal itu setelah unjuk rasa warga Wae Sano dan PMKRI Cabang Ruteng menolak proyek pembangunan geothermal di daerah tersebut.Beberapa hal dia jelaskan, di antaranya sumber daya panas bumi itu merupakan cadangan air yang cukup tinggi untuk menjaga kestabilan air untuk pembangkit listrik. Oleh karena itu, hutan sebagai resapan akan menjadi hal utama yang pasti dijaga kelestariannya, termasuk menjaga kandungan air tanah.Saat pembersihan dan penyiapan lahan, akan diambil langkah-langkah untuk mencegah erosi dan tanah longsor. Pada daerah curam akan dibangun pula dinding penahan tanah (beronjong) yang bisa ditanami tanaman penahan erosi. Jika kegiatan telah selesai,  dilakukan rehabilitasi atau penanaman kembali tanaman vegetasi lokal.Sekretaris Daerah Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo menjelaskan tentang beberapa pertimbangan substansi dari Kementerian Keuangan yang merupakan lembaga khusus membawahi PT Geo Dipa Energi.Ia menyebut seluruh rangkaian prosedur dilakukan dengan cermat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.Dia mengaku memimpin tim konsultasi publik di empat dusun di lokasi proyek tersebut.Dia mengakui ada perbedaan pendapat terkait dengan proyek tersebut.Namun, dia menegaskan pemerintah daerah tentunya mendukung sikap pemerintah pusat karena proyek pembangunan geothermal tersebut upaya menyejahterakan masyarakat dan mempertimbangkan secara rasional ruang hidup masyarakat.Sebagai arahan ke depan, PT Geo Dipa Energi telah melaporkan seluruh kegiatan konsultasi publik ke pemerintah pusat agar sesuai mekanisme yang akan dinilai Bank Dunia.\"Kami cukup terbuka. Bahkan sebelum sosialisasi di Wae Sano, seluruh masyarakat diundang hadir, tujuh hari sebelum kegiatan dengan membagi semua dokumen konsultasi publik untuk dibacakan. Ini bagian dari keterbukaan pemerintah untuk sama-sama berdiskusi mencari jalan keluar terbaik,\" katanya.Warga Wae Sano dan anggota PMKRI Cabang Ruteng unjuk rasa di depan Kantor Bupati Manggarai Barat meminta penghentian proses proyek tambang panas bumi Wae Sano.Ketua PMKRI Ruteng Nardi Nandeng menegaskan penolakan PMKRI Cabang Ruteng karena proyek tersebut dinilai mengganggu ruang lingkup hidup masyarakat, di antaranya titik pengeboran berada dekat rumah warga, kuburan, sarana pendidikan, bahkan mata air.Bersama warga Wae Sano, PMKRI mendesak Menteri ESDM melalui Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menghentikan seluruh proses ekstraksi panas bumi Wae Sano, juga WKP lain di Flores, dan mencabut seluruh izin panas bumi yang telah dikeluarkan.Mereka juga mendesak Bank Dunia membatalkan kerja sama dan pemberian hibah kepada PT SMI (juga PT GeoDipa Energi), termasuk menghentikan seluruh proses di lapangan dalam memuluskan rencana penambangan panas bumi di Wae Sano.Mereka juga mendesak Kantor Staf Presiden berhenti terlibat dalam urusan panas bumi di Wae Sano. (mth)   

Geobag Penahan Banjir di Kampung Ladang Sintang Kalbar Jebol

BY FNN Rabu, 02 Februari 2022 17:06:54 0

Sintang, FNN - Tanggul penahan banjir (geobag) di bantaran Sungai Melawi yang dibangun Kementerian PUPR di Kelurahan Ladang Sintang wilayah Kalimantan Barat, jebol akibat hujan deras di daerah tersebut.\"Dari 5,3 kilometer tanggul penahan banjir ada penurunan area sekitar 200 meter atau sekitar 4 persen, jadi butuh penanganan khusus,\" kata Koordinator tanggap darurat PT Wika Daniel, di lokasi Geobag Kelurahan Ladang Sintang, Rabu.Disampaikan Daniel, pihaknya akan bertanggung jawab terhadap tiga titik tanggul yang jebol di kawasan Kampung Ladang.Menurut dia, adanya penurunan geobag itu hal yang wajar, akan segera diperbaiki. Namun, pengerjaan itu akan menjadi masukan di tahap lanjutan sehingga ke depannya bisa fokus dan tepat sasaran. Dikatakan Daniel, penahan banjir tanggap darurat (geobag) di Kabupaten Sintang sudah mencapai 100 persen.\"Untuk pengerjaan sudah finishing, jadi mana yang kurang akan kita perbaiki. Kita juga ada program pemadatan pasir batu untuk area bahu jalan sehingga jalan yang sempit bisa bermanfaat untuk masyarakat,\" jelasnya.Sementara itu, tokoh pemuda Kampung Ladang Syahroni mengharapkan pihak kontraktor dapat segera memperbaiki dengan serius agar program pemerintah tersebut bisa berdampak baik terhadap banjir di Sintang.\"Harapan kita pemerintah bisa mengevaluasi program yang tepat untuk penangan banjir di Sintang,\" pinta Syahroni.Pembangunan geobag di Kelurahan Ladang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sempat ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Desember 2021. (mth)   

Mantan Pramugari Siwi Widi Kembalikan Rp647,8 Juta ke KPK

BY FNN Rabu, 02 Februari 2022 17:01:53 0

Jakarta, FNN - Mantan pramugari Siwi Widi Purwanti telah mengembalikan uang Rp647.850.000 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara pencucian uang terdakwa mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Wawan Ridwan.\"Dari informasi yang kami terima, saksi Siwi Widi saat ini telah mengembalikan seluruh uang yang diduga dinikmatinya sebagaimana uraian surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) terkait dengan perkara yang sedang tahap pemeriksaan di persidangan ini,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.KPK, kata dia, mengapresiasi sikap kooperatif tersebut dan mengharapkan Siwi Widi dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan. \"Namun demikian untuk menjadi lebih jelas dan terangnya perbuatan terdakwa (Wawan Ridwan), tentu kami berharap saksi akan kooperatif hadir ketika keterangannya dibutuhkan di hadapan Majelis Hakim,\" ucap Ali.Sebelumnya, dua mantan pemeriksa pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak didakwa menerima suap dan gratifikasi secara bersama-sama dan selanjutnya Wawan serta anaknya bernama Muhammad Farsha Kautsar didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.Dalam dakwaan keempat, Wawan bersama dengan sang anak Muhammad Farsha Kautsar pada April 2018-Agustus 2020 didakwa melakukan pencucian uang. Uang yang diduga dari tindak pidana itu berasal dari uang suap serta gratifikasi senilai total Rp1.036.250.000, 71.250 dolar Singapura, dan uang setara Rp625 juta dalam bentuk dolar AS serta dari wajib pajak lainnya sejumlah Rp6.446.847.500. Uang itu lalu diubah bentuknya dengan cara pertama, menukarkan penerimaan uang dalam bentuk mata uang asing ke mata uang rupiah atas nama Muhammad Farsha Kautsar senilai Rp8.888.830.000.Kedua, memindahkan ke rekening Muhammad Farsha Kautsar pada 28 Januari 2019-29 April 2019 senilai Rp1.204.473.500. Ketiga, membeli jam tangan pada 5 April 2019-25 Juli 2019 senilai total Rp888.830.000. Keempat, membeli 1 unit mobil Oulander Mercedes Benz C300 Coupe senilai Rp1.379.105.000Kelima, membeli tiket dan hotel sebesar Rp987,289,803. Keenam, membeli valuta asing sebesar Rp300 juta pada 23 Mei 2019. Ketujuh, mentransfer kepada Adinda Rana Fauziah pada Januari 2019-Maret 2021 senilai Rp39.186.927 dan kepada Bimo Edwinanto sejumlah Rp296 juta selaku teman Muhammad Farsha Kautsar.  Kedelapan, mentransfer beberapa kali kepada Ian Nurcahyo Dwi Purnomo dan keluarganya untuk kepentingan usaha Wawan dan Muhammad Farsha Kautsar senilai Rp509.180.000 pada 7 Februari 2019-9 Desember 2020.Kesembilan, mentransfer sebanyak 21 kali kepada Siwi Widi selaku teman dekat Muhammad Farsha Kautsar pada 8 April 2019-23 Juli 2019 senilai Rp647.850.000.Siwi Widi diketahui adalah eks pramugari Garuda Indonesia yang pernah viral pada 2020.JPU KPK M Asri Irwan membenarkan bahwa Siwi Widi dalam surat dakwaan adalah mantan pramugari Garuda Indonesia. Ia juga mengatakan Siwi Widi dan sejumlah saksi lain akan dipanggil dalam sidang. (mth)   

PNKN: Batalkan UU Ibu Kota Negara Segera!

BY FNN Rabu, 02 Februari 2022 16:22:44 0

  Jakarta, FNN - Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah resmi disahkan menjadi undang-undang (UU) yang disepakati dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa 18 Januari 2022. UU IKN ini terdiri dari 11 BAB dan 44 Pasal yang memuat segala urusan terkait pemindahan ibu kota. Hal-hal yang diatur diantaranya berkaitan dengan: a) wilayah dan rencana induk; b) penyelenggara pemerintahan oleh otorita IKN; c) pembagian wilayah; d) penataan ruang; e) pemindahan ibu kota; f) pendanaan dan pengelolaan anggaran; dan g) partisipasi masyarakat. Terhadap pembentukan UU IKN, Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) akan mengajukan Uji Formil UU IKN ke Mahkamah Konstitusi dengan poin-poin argumentasi sebagai berikut: 1. Pembentukan UU IKN Tidak Disusun dan Dibentuk dengan Perencanaan yang Berkesinambungan. Dari Dokumen Perencanaan Pembagunan, Perencanaan Regulasi, Perencanaan Keuangan Negara dan Pelaksanaan Pembagunan. Hal ini karena rencana IKN tidak pernah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dan tidak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. IKN mendadak muncul baru dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Namun meskipun demikian, anggaran IKN tidak pernah ditemukan dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. 2. UU IKN dalam Pembentukan tidak benar-benar memperhatikan materi muatan. Karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam Peraturan Pelaksana. Bahwa dari 44 Pasal di UU IKN, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana. UU IKN tidak secara detail mengatur mengenai administrasi pemerintahan IKN dan UU IKN masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal-hal tentang IKN. Ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam UU IKN diatas seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level undang-undang, karena bersifatnya yang strategis. 3. UU IKN dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Oleh karena IKN merupakan materi yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan IKN mestinya dirumuskan secara komprehensif dan holistik. Kebijakan pemindahan IKN tidak mempertimbangkan aspek sosiologis kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang dari waktu ke waktu trennya masih cukup tinggi. 4. UU IKN Tidak dibuat Karena Benar-Benar Dibutuhkan. Bahwa berdasarkan hasil survei dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), 19 Desember 2021, sebanyak 61,9% Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah. Pemborosan anggaran menjadi alasan utama mengapa responden tidak setuju. Ada 35,3% responden yang tidak setuju yang menjawab hal tersebut. Sementara itu, 18,4% menganggap lokasi yang dipilih kurang strategis dan 10,1% responden menilai fasilitas Jakarta sudah memadai. Kemudian, 5,6% responden mengkhawatirkan utang yang akan bertambah jika pemindahan ibu kota benar terjadi. Selain itu, 4,7% responden merasa pemindahan ibu kota dapat mengubah sejarah atau nilai historis. 5. Pembentukan UU IKN minim Partisipasi Masyarakat. Dari 28 tahapan/ agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya ada 7 (tujuh) agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lainya informasi dan dokumenya tidak dapat diakses publik. Pembentukan UU IKN yang dibahas sejak 03 November 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari. Tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut: Pengujian Formil 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Undang-Undang IKN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dalam mengajukan permohonan Uji Formil UU IKN tersebut, PNKN memberi kuasa penuh kepada Tim Lawyer yang dipimpin oleh Viktor Santoso Tandiasa, S, MH, dengan didukung oleh Wirawan Adnan, SH, MH, bisman bachtiar, SH, MH, Djudju Purwantoro, SH, Harseto Setyadi Rajah, SH, dan Eliadi Hulu, SH. “Demikian siaran pers ini kami sampaikan, atas perhatian serta dukungan rekan-rekan media dan seluruh rakyat pendukung tegaknya Kedaulatan Negara, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” tulis siaran pers tersebut. Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN), Dr. Abdullah Hehamahua & Dr. Marwan Batubara. Setidaknya, sudah ada 75 nama Pemohon dan Pendukung Uji Formil UU IKN. (mth)

Interfaith dan Islamophobia - 01

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 19:35:01 0

Al-Qur’an menegaskan berkali-kali dengan makna seperti ini: “siapa yang berkeinginan maka hendaklah beriman. Dan siapa yang berkeinginan hendaklah mengkafiri”. Atau dengan bunyi: “sesungguhnya Allah akan memberikan Hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation TULISAN ini adalah intisari dari sebuah ceramah yang pernah saya sampaikan di sebuah forum pertemuan Imam di ICNA Convention beberapa tahun lalu. ICNA atau Islamic Circle of North America adalah satu dari beberapa organisasi Islam Nasional di Amerika. Saat itu saya khusus diminta menyampaikan ceramah dengan tema: “The role of interfaith in combating Islamophobia in US”. Saya tuliskan dalam bahasa Indonesia untuk kemanfaatan luas bagi yang memahaminya. Insya Allah tulisan ini akan bersambung dalam beberapa seri ke depan. Harapan saya semoga tulisan ini memperjelas hal yang belum jelas. Terlebih lagi bagi mereka yang tidak pernah terlibat tapi cenderung menghakimi. Pada tulisan ini saya memilih memakai kata “interfaith”, bukan dialog antar agama. Walaupun sesungguhnya dua terminologi itu semakna. Hanya saja kata “Dialog” antar agama bisa saja disalah pahami oleh sebagian seolah agama-agama disejajarkan bahkan disamakan. Lazimnya Dialog itu hanya terjadi antara dua hal yang setingkat. Antara dua Jenderal misalnya. Seorang prajurit rendahan tidak bisa berdialog dengan seorang jenderal. Karena prajurit rendahan pastinya hanya menunggu perintah atau instruksi dari sang Jenderal. Karena interfaith terasa lebih sesuai. Apalagi kata ini juga telah menjadi sebuah terminologi yang pepuler di kalangan praktisi interfaith. Apa Interfaith Itu? Kata interfaith masih sering disalah pahami oleh sebagian orang. Biasanya yang memahami salah tentang interfaith ini adalah orang-orang yang berada di salah satu dari dua kubu ekstrim dalam pemahaman beragama. Ada ekstrim kanan dan ada juga ekstrim kiri. Ekstrim kanan salah paham karena memang ketidak tahuan semata atau minimal kesalah pahaman yang berujung kepada pengharaman. Alasan yang sering disampaikan adalah karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Seringkali juga interfaith dipahami oleh mereka secara salah sebagai penyamaan atau bahkan penyatuan agama-agama (religious unification). Atau biasa juga dicurigai jika interfaith itu adalah ajang “penggerogotan” iman. Sebaliknya ekstrim kiri adalah mereka yang memang menjalankan apa yang dituduhkan oleh ekstrim kanan. Interfaith bagi ekstrim kiri adalah \"menyamakan atau menyatukan\" semua agama-agama (unification of religions). Biasanya pemahaman mereka dibangun di atas asumsi jika semua agama itu sesungguhnya sama, menuju ke satu tujuan yang sama. Yaitu menuju kepada Tuhan yang satu. Yang berbeda hanya cara dan jalan semata. Karenanya dalam pandangan mereka sesungguhnya kebenaran agama itu bersifat relatif dan tidak absolut. Pandangan ekstrim kiri akhir-akhir ini menguat dengan sebuah konsep penyatuan agama-agama samawi dengan nama agama Ibrahim (Abrahamic Faith). Konsep ini telah mendapat penolakan dari tokoh-tokoh agama dunia, termasuk dari Syeikh Al-Azhar. Dalam pandangan saya kedua pendapat di atas adalah paham ekstrim dan berbahaya. Ekstrim kanan berada dalam rana keangkuhan beragama, bahkan mengarah kepada karakter takfiri. Yaitu sikap yang dengan mudah mengkafirkan sesama Muslim yang tidak sependapat. Sementara ekstrim kiri juga berbahaya karena mereduksi agama-agama ke ruang relatif, yang bisa diubah dan dicelup sesuai kehendak hawa nafsunya. Sehingga agama tidak lagi pada posisi menunjuki atau mengatur. Tapi agama diarahkan dan diatur sesuai kecenderungan hawa nafsu manusia. Karenanya perlu dipahami jika interfaith bukan bertujuan menggadaikan agama. Bukan pula untuk menyatukan agama-agama. Interfaith juga tidak dimaksudkan minimal pada pemahaman saya sebagai Muslim untuk menggerogoti iman penganut agama masing-masing. Interfaith hanya akan dipahami secara benar ketika seseorang memiliki pemahaman yang benar tentang agamanya di satu sisi. Dan juga memiliki pemahaman yang benar tentang realita dunia (lingkungan sekitar) di sisi lain. Interfaith dan Al-Qur\'an Secara literal kata interfaith (al-hiwaar baena al-asyaan) memang tidak akan pernah ditemukan dalam Al-Quran. Tapi secara makna dan konteks akan ditemukan berbagai ayat-ayat yang mendukung kegiatan interfaith ini. Jika kita lihat secara dekat dan jeli ayat-ayat Al-Quran akan kita dapat ragam ayat yang mengarah kepada pemaknaan kegiatan interfaith dan interaksi antar pemeluk agama yang ragam. Beberapa pemaknaan itu dapat kita lihat seperti berikut. Pertama, dalam Al-Qur’an komunikasi dan relasi antar manusia tidak terhalangi oleh perbedaan keyakinan atau agama. Bahwa keyakinan agama yang dianut adalah pilihan setiap orang berdasarkan kesadaran (atau di luar alam sadar) masing-masing orang. Oleh karenanya Islam dengan tegas menggariskan: \"tiada paksaan dalam agama\" (Al-Baqarah). Bahkan ditegaskan \"bagimu agamamu dan bagiku agamaku\" (Al-Kafirun). Oleh karena agama adalah pilihan masing-masing manusia, maka manusia sebagai makhluk sosial tidak seharusnya terhalangi untuk membangun relasi dan kerjasama dalam hal-hal yang menjadi \"common interest\" (kepentingan bersama dalam kemanusiaan). Kedua, agama Islam adalah agama yang membuka diri untuk membangun relasi, persahabatan, dan kerjasama dengan siapa saja. Bahkan Allah memerintahkan umat ini untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapa saja, selama relasi, persahabatan dan kerjasama itu tidak merendahkan dan merugikan. Allah menegaskan dalam Al-Qurab: \"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil\" (Al-Mumtahanah: 8). Ketiga, dalam agama Islam ruh kebajikan (al-ihsan) tidak terbatasi oleh batas-batas keyakinan. Tapi menyeluruh untuk seluruh manusia dan makhluk lainnya. Ayat-ayat kebaikan (ihsan) misalnya dimaksudkan sebagai kebaikan universal: \"Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu\" (Al-Qashas: 77). Memahami kebaikan (ihsan) yang bersifat universal ini tentunya juga sejalan dengan semangat Islam sebagai agama yang membawa kasih sayang (rahmah) universal dan tanpa batas: \"dan tidaklah Kami mengutus kamu (wahai Muhammad) kecuali sebagai kasih sayang ke seluruh alam (rahmatan lil-alamin)\". Maka dengan sendirinya membangun dialog, komunikasi, relasi dan kerjasama adalah realisasi atau aktualisasi langsung dari Islam yang bersifat \"rahmatan lil-alamin\" itu. Keempat, Al-Quran mengakui  persaudaraan universal manusia (ukhuwah basyariyah). Dan karenanya segala upaya harus dilakukan untuk menjaga keutuhan persaudaraan kemanusiaan itu. Al-Qur\'an menegaskan: \"Sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan kamu dari seorang lelaki (Adam) dan seorang wanita (Hawa), lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal (ta\'aruf). Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang paling bartakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal\" (Al-Hujurat: 13). Dalam dunia modern yang bersifat global saat ini, terjemahan yang paling tepat, yang sejalan dengan sikon dunia kita dari kata “ta’aruf” adalah \"relasi antar komunitas yang ragam\" itu. Dan itulah hakikat dari interfaith. Karenanya “interfaith” dapat dimaknai sebagai  proses untuk saling mengenal (ta’aruf) diantara manusia dengan segala keragaman latar belakangnya. Baik latar belakang suku, budaya, tradisi, maupun keyakinan agamanya. Kelima, agama Islam walaupun diakui secara teologi (keimanan) oleh umat Islam sebagai \"satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah\" (Ali Imran) bukan berarti pengingkaran terhadap eksistensi agama-agama lain. Kenyataannya Al-Quran mengakui “eksistensi” agama-agama lain. Surah Al-Kafirun menegaskan itu: “bagimu agamu dan bagiku agamaku”. Pada poin ini saya harus pertegas bahwa mengakui eksistensi agama lain tidak berarti mengakui “kebenaran” agama tersebut. Sebuah agama boleh saja eksis walau tidak benar menurut pandangan penganut agama lain. Islam misalnya oleh penganut Kristiani pastinya tidak benar karena mengingkari Jesus sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Keenam, bahwa salah satu ajaran yang mendasar dalam agama Islam adalah pengakuan akan wujud atau eksistensi keragaman (diversity) dalam ciptaan Allah. Termasuk keragaman umat dengan keragaman keyakinannya. Allah menegaskan: “Dan kalaulah Tuhanmu berkehendak maka dia jadikan manusia menjadi satu Umat”. (Hud: 118). Dengan kata lain, keragaman dalam pandangan Islam, termasuk keragaman dalam agama dan keyakinan, selain dipandang sebagai bagian dari penciptaan yang alami (thabiat al-khalq), juga merupakan amanah teologi Islam. Mengakui keragaman itu adalah bagian dari akidah umat ini. Ketujuah, Islam juga dengan tegas menegaskan bahwa keputusan untuk seseorang memeluk atau meyakini sebuah agama adalah hak sepenuhnya. Hak sepenuhnya di sini tentu ada pada dua sisi. Hak orang itu untuk memeluk agama atau keyakinannya. Tapi juga dalam pandangan Islam, Hidayah itu memang sepenuhnya ada di tangan Allah SWT. Al-Qur’an menegaskan berkali-kali dengan makna seperti ini: “siapa yang berkeinginan maka hendaklah beriman. Dan siapa yang berkeinginan hendaklah mengkafiri”. Atau dengan bunyi: “sesungguhnya Allah akan memberikan Hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki”. Dengan demikian adanya agama dan keyakinan lain yang dianut atau diyakini oleh orang lain merupakan konsekwensi dari kesadaran akan hak pribadi ini. Sehingga dengan sendirinya interfaith menjadi Urgen sekaligus pembuktian bahwa masalah pilihan agama dan keyakinan adalah pilihan pribadi. Dan pilihan pribadi itu tidak seharusnya menghalangi manusia untuk berinteraksi dan kerjasama. Lalu bagaimana Rasulullah SAW mengaktualkan makna-makna ayat di atas pada zamannya?  New York, 1 Februari 2022. (Bersambung)  

Pemindahan Dagangan PKL Malioboro Diharapkan Rampung Sepekan

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 18:53:45 0

Yogyakarta, FNN - Pedagang kaki lima Malioboro ditargetkan dapat memindahkan seluruh barang dagangan mereka dari pedestrian ke lokasi penempatan di Teras Malioboro 1 dan 2 dalam waktu satu pekan, terhitung sejak Selasa (1/2) hingga Senin (7/2).   “Kami berharap, dalam waktu satu pekan ini pedestrian Malioboro sudah bersih. Sudah ‘clear’. Karena sebenarnya sejak hari ini pun PKL tidak lagi diperkenankan berjualan di pedestrian,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti di Yogyakarta, Selasa.   Pemerintah daerah akan memaklumi jika masih ada barang dagangan yang tertinggal di pedestrian selama satu pekan ini. Namun, seluruh barang dagangan sudah harus dipindah ke lokasi penempatan maksimal pada Senin (7/2).   “Kalau masih ada barang dagangan yang tertinggal di pedestrian, ya tidak apa-apa. Tetapi, per Selasa (8/2), semuanya sudah harus bersih,” katanya.   Sekitar 1.800 pedagang kaki lima di sepanjang Malioboro ditempatkan di dua lokasi yaitu di Teras Malioboro 1 berjumlah sekitar 800 pedagang dan sekitar 1.040 pedagang menempati lapak di Teras Malioboro 2.   Sebelumnya, sudah dilakukan undian secara terbuka yang diikuti pedagang kaki lima untuk menentukan lapak yang akan ditempati.   Yetti memastikan, seluruh lapak di lokasi penempatan memiliki luasan yang sama meskipun ada perbedaan ukuran panjang dan lebar di masing-masing lapak.   Setiap pedagang juga diminta menandatangani perjanjian kerja sama terkait penempatan dan pemanfaatan lapak sebagai salah satu upaya agar lapak tidak diperjualbelikan ke pihak lain.   “Lapak tidak boleh dipindahtangankan. Harus sesuai dengan nama pedagang yang menandatangani kontrak,” katanya.   Teras Malioboro 1 dan 2 tetap berada di kawasan utama tujuan wisata di Kota Yogyakarta. “Jadi tidak dipindah keluar kawasan Malioboro. Tetap di Malioboro hanya dikumpulkan di dua tempat, tidak lagi menyebar sepanjang pedestrian,” katanya.   Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, proses pemindahan pedagang ke lokasi baru dilakukan secara bertahap selama sepekan.   “Selama sepekan ini, kami juga akan menghapus sementara kebijakan bebas kendaraan umum yang berlaku pukul 18.00-21.00 WIB di Malioboro. Skuter di Malioboro juga akan menjadi bagian untuk sekaligus ditata,” katanya.   Tim gabungan dari Satpol PP Kota Yogyakarta, DIY, TNI dan kepolisian serta Dinas Perhubungan akan diturunkan untuk membantu mengamankan proses penataan PKL di lokasi baru.   Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian akan melakukan perbaikan terhadap fasilitas di sepanjang pedestrian saat seluruh pedagang sudah menempati lokasi baru. (mth)  

Penertiban Aset PBNU untuk Hindari Penggunaan Tidak Bertanggung Jawab

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 18:29:12 0

Jakarta, FNN - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan penertiban seluruh aset digital organisasi tersebut untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab.\"Termasuk di dalamnya menertibkan akun media sosial maupun media online, TV dan aset digital lainnya,\" kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Sebagai contoh, kata Gus Ipul, cuitan-cuitan yang dilontarkan akun @nahdlatululama yang cenderung mengadu domba. Bahkan, khusus akun Twitter @nahdlatululama tersebut, PBNU berencana menempuh jalur hukum apabila adminnya tidak segera menyerahkan ke organisasi.\"Kami sudah mencari siapa admin akun ini dan tidak ada yang mengaku. Saya minta dalam waktu 1 x 24 jam admin harus ke PBNU dan menemui pengurus baru untuk segera menyerahkan akun,\" kata Gus Ipul.Sebelumnya, pengurus baru PBNU masih menoleransi akun tersebut tetap beroperasi. Akan tetapi, belakangan cuitan-cuitannya tidak mencerminkan kaidah yang benar. Bahkan, cenderung mengadu domba.Saat akun @dpp_pkb mengucapkan selamat harlah dan mendoakan pengukuhan PBNU, akun @Nahdlatululama malah merisak dengan menyebut \"besok-besok jangan telat ngucapinnya\".Tidak hanya itu, Gus Ipul juga mencontohkan beberapa cuitan di akun tersebut yang malah mengolok-olok akun @NU_online yang merupakan akun resmi dari media milik Nahdlatul Ulama.Selain itu, masih banyak lagi cuitan yang dinilainya kurang pantas disampaikan oleh akun tersebut. Seorang pemilik akun @naufilist sempat mencuitkan kalimat \"Diksi admin @nahdlatululama periode sebelumnya resmi & serius. Sekarang kok kocak? Pasti admin baru hasil bursa transfer dari @NUgarislucu nih\".Cuitan Naufil tersebut dibalas oleh @nahdlatululama dengan kalimat \"Karena pengurus periode sekarang serius2. Jadi, kami harus mengimbangi\".\"Atas banyaknya keganjilan ini, kami menerima banyak keluhan dari warganet termasuk dari lembaga-lembaga yang merasa tidak nyaman atas cuitan @nahdlatululama,\" kata dia.Oleh karena itu, dia meminta admin akun @nahdlatululama untuk segera menyerahkan ke organisasi. Bila dalam waktu 1 x 24 jam tidak diserahkan, pengurus baru akan melaporkan kepada polisi. (mth)

Mengenang Pak Margiono (Catatan Hendry Ch Bangun)

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 14:20:55 0

Jakarta, FNN - Saya mengenal Pak Margiono ketika kami sama-sama menjadi pengurus PWI Pusat di kepimpinan Bang Tarman Azzam yang kedua (2003-3008). Waktu itu saya menjabat Ketua Bidang Pendidikan dan Pak MG (begitu panggilan anak buahnya) Ketua Bidang Daerah.Waktu itu kenal nya juga samar-samar karena kalau rapat pleno Pak MG senang duduk di barisan belakang dan jarang sekali bersuara. Kecuali kalau ditanya. Jadi lebih banyak menyimak perbincangan.Kami bertemu lagi di lobi hotel Savoy Homan Bandung, ketika puncak acara Hari Pers Nasional tahun 2006 diadakan di Gedung Asia Afrika. Waktu itu pembagian kamar, dan saya ternyata dapat jatah satu kamar dengan Pak MG, meskipun ternyata saat malam dia tidak muncul dan saya \'nginap\' sendirian.Yang menarik, saat bincang-bincang, saat itu menyinggung koran Lampu Merah yang disomasi karena beritanya dianggap merugikan. Saya bilang, \"Gampang saja menghindari kasusnya. Ganti saja menjadi Lampu Hijau,\" dengan berkelakar. Ternyata tidak lama kemudian nama koran diganti, entah karena pendapat saya atau tidak.Saya menjadi dekat dengan Pak MG ketika dia terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat dalam Kongres PWI tahun 2008 di Banda Aceh. Tidak lama setelah ditetapkan sebagai formatur dan ketua umum, dia menghampiri saya yang duduk bersama pengurus lain di panggung. \"Pak Hendry menjadi Sekjen ya,\" katanya. \"Baik, Pak MG,\" kata saya secara spontan. Sebelumnya Pak Tarman dan beberapa pengurus memang memberi info saya sudah dicalonkan menjadi Sekjen.Lalu dia mengajak saya ngobrol ke luar Hotel Hermes. Dia ditelpon atau menelpon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang konon dekat dengan beliau. Pak MG bertanya-tanya tentang nama pengurus yang perlu dipertahankan dan yang tidak produktif, sebelum rapat dengan formatur lain. Saya memberi saran dan catatan. Setelah beberapa waktu dia keluar dari ruangan. Ternyata beberapa nama yang saya minta dicoret, oleh formatur lain diminta dipertahankan. Dan orang yang saya minta, malah mau dicoret. Akhirnya tercapai susunan yang kompromistis, karena perubahan memang harus gradual. Yang pasti dua nama yang diminta dicoret, saya selundupkan dengan melebarkan bidang dari satu menjadi dua.Yang menjadi catatan dalam menjalankan tugas sebagai Sekjen, saya selalu diberi kepercayaan penuh. Apa saja yang saya usulkan pasti diterima. Agar tidak kebablasan maka saya membiasakan diri berkonsultasi dengan Sasongko Tejo yang menjadi Ketua Bidang Organisasi, Marah Sakti Siregar sebagai Ketua Bidang Pendidikan, terkadang juga dengan Atal S Depari yang menjabat Ketua Bidang Daerah. Karena itu proses berorganisasi berjalan baik.Salah satu hal yang luar biasa adalah penekanan Pak MG pada peningkatan pelatihan anggota PWI. \"Kalau ada 10 program, maka 1,2, 3 sampai 9 adalah pendidikan,\" kata Pak MG. Dan itu memang dibuktikan tidak hanya dengan Safari Jurnalistik yang sudah jalan tetapi dengan penyelenggaraan Sekolah Jurnalisme Indonesia, yang angkatan pertamanya di Palembang, mendapat kuliah umum dari Presiden SBY. Setelah itu SJI diadakan di belasan provinsi dan terus berlanjut atas dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang waktu itu dipimpin Mohammad NUH, kini Ketua Dewan Pers.Karena lobby-nya maka PWI dapat bekerja sama (disponsori) Bank Mandiri dalam melakukan uji kompetensi secara gratis di 34 provinsi pada tahun 2013. Bank nasional itu membiayai semuanya, mulai dari sewa tempat, tiket dan honorarium penguji, dan tetek bengeknya. Pengurus PWI Provinsi sangat gembira karena mereka tidak perlu susah payah mencari dana untuk mensertifikatkan anggotanya.Oleh karena itu tidak heran PWI menjadi organisasi dengan jumlah anggota yang bersertifikat paling banyak, dibanding organisasi wartawan lainnya. Apalagi kemudian mereka berhasil melakukan UKW mandiri, bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, perusahaan swasta.Pak MG sempat di gadang-gadang menjadi menteri di periode kedua kepengurusannya dan rumornya santer terdengar. Dia pun kerap dimintai pendapat oleh RI1 dan bahkan menjadi panelis Konvensi Partai Demokrat untuk Pilpres 2014. \"Pak Sekjen saja yang menjadi Ketua Umum ya, saya banyak sekali kesibukan,\" katanya suatu hari. Saya bilang, ”Jangan, Pak. Pak MG itu simbol PWI silakan sibuk di luar, kami akan mengerjakan semuanya\". Nah ketika Pak MG mencalonkan diri menjadi Bupati Tulungagung, dia sempat nonaktif beberapa bulan dan Sasongko Tejo menjabat sebagai Plt Ketua Umum PWI Pusat. Pada saat inilah ada yang mengkritik karena seharusnya Pak MG melepas jabatan, tetapi dalam PD PRT PWI hal itu tidak diatur dan tidak dianggap sebagai konflik kepentingan, sehingga sifatnya hanya nonaktif. Dan kami semua pengurus harian, tidak mempermasalahkan karena memang unsur-unsur PWI di Jawa Timur ataupun Tulungagung bersikap netral. Mereka faham kode etik.Satu ciri Pak MG adalah malas pakai sepatu, yang di acara formal diakali dengan memakai sepatu yang belakangnya terbuka. Kalau di acara internal lebih sering menggunakan sepatu sandal, dan itu dimaklumi. Nggak masalah karena soal sepatu tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan.Kenangan terindah dari Pak MG barangkali adalah sambutannya yang selalu ditunggu-tunggu ketika berlangsung Hari Pers Nasional. Presiden SBY dan Jokowi pasti tertawa, bahkan terpingkal-pingkal, ketika dia berpidato. Melakukan kritik, tetapi enak didengar dan dengan Bahasa yang santun. Terakhir itu dilakukannya saat menjadi Penanggung jawab HPN di Surabaya, Jawa Timur, tahun 2019.Saya terakhir ngobrol dengan Pak MG dalam acara pernikahan anak saya di kawasan Serpong, tanggal 9 Januari lalu. Kami ngobrol walau tidak lama. Pada tanggal 10 ketika ada acara Dewan Pers di Hotel Swissbell Serpong, kami jumpa lagi, dia sedang duduk-duduk di lobi hotel dan saya akan makan siang di lantai 2. Menyapa beberapa kalimat saya berjanji akan ngobrol setelah itu. Ternyata ketika saya turun Pak MG sudah pergi bersama anaknya.Sebelum itu pun kami sering ngobrol dalam beberapa bulan terakhir. Terutama kalau ada kegiatan Dewan Pers di Swissbell, atau kalau istri saya diundang ngopi atau makan siang oleh istri Pak MG. Kesan saya, dia cukup sehat dan kami bisa ngobrol sampai 2 jam lebih dan diskusi berlangsung hangat.Umur memang di tangan Sang Pencipta. Ketika Pak MG dibawa ke RS Pertamina di Simprug, saya berharap dapat berjumpa lagi dan ngobrol seperti biasa. Ternyata itu hanya harapan.Selamat jalan Pak MG. Begitu besar jasamu bagi PWI. Tempat terbaik-mu adalah surga. Alfatihah.  Hendry Ch Bangun, wartawan senior. (mth)

Margiono Pulang ... (Kenangan Asro Kamal Rokan)

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 14:17:19 0

Jakarta, FNN - Telah pulang seorang sahabat Margiono. Innalillahi wa inna ilaihi raji\'un -- sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya lah kami kembali.  Kabar duka kami terima dari keluarga Margiono dan menyebar cepat ke berbagai Group WhatsApp. Margiono meninggal, Selasa (1/2/22) pukul 09.45 di RSPP Modular, Jakarta, dalam usia 62 tahun. Beberapa hari sebelumnya, kami menerima kabar Margiono dirawat karena COVID-19.Margiono -- biasa disapa MG -- Ketua Umum PWI Pusat dua periode (2008-2013 dan 2014-2019). Saat ini menjabat sebagai Ketua Penesihat PWI Pusat periode kepengurusan Ketua Umum Atal S Depari.Semasa hidup, Margiono dikenal sebagai wartawan yang bersikap kritis. Harian Rakyat Merdeka yang dipimpinnya berkali-kali diajukan ke pengadilan karena pemberitaan, termasuk pada masa Megawati sebagai Presiden.Jauh sebelumnya, ketika di Majalah D & R, surat izin majalah ini dicabut karena menampilkan sampul bergambar Presiden Soeharto berpakaian raja dalam kartu king. Saya mengenal secara pribadi Margiono saat kami sama-sama dalam rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan perdananya sebagai Presiden RI ke Malaysia dan Singapura, 2004.Setahun kemudian, kami ikut rombongan Presiden ke Markas Umum PBB di New York, September 2005. Presiden menyampaikan pidato tentang reformasi PBB. Kami menginap di Hotel Millenium, seberang Markas PBB.Setelah itu kami sering bertemu. Margiono dipilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat dalam Kongres PWI di Banda Aceh, Juli 2008. Saat itu, saya Ketua Panitia Pusat kongres.Pembawaanya selalu tenang dengan canda segar. Setiap Hari Pers Nasional (HPN) saat memimpin PWI, pidato Margiono di hadapan Presiden RI dan undangan, selalu segar dengan candaan. MG tidak pernah menggunakan teks dalam setiap pidatonya. Ini mungkin karena kebiasaannya, selain sebagai wartawan, juga seorang dalang wayang kulit.Soal tanpa teks pidato ini, saya mengalami sedikit persoalan. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum PWI di Banda Aceh, Presiden SBY akan menerima semua peserta kongres di Istana. Sebagai ketua panitia, saya berkali-kali dihubungi Sekretariat Negara meminta dikirimkan teks pidato MG. Saya sampaikan ke MG, namun sampai malam teks pidato tidak juga muncul. Akhirnya, atas persetujuan MG, saya buat sendiri.Dan, saat acara siangnya, MG tetap pidato tanpa teks, yang tentu beda yang disampaikan nya dengan yang saya buat. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Ini bagian dari banyak kenangan indah dengan MG.Pergilah sahabat, kami pun sedang menunggu waktu tiba.Semoga Allah melapangkan jalannya menuju \"Jannatun Naim. Aamiin yaa Robbal\'Alamin\".Asro Kamal Rokan, wartawan senior. (mth)    

Ketua BKSAP Desak Pemulihan Demokrasi di Myanmar

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 14:08:41 0

Jakarta, FNN - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mendesak harus ada langkah terobosan untuk memulihkan demokrasi di Myanmar. \"Kudeta terhadap demokrasi setahun lalu di Myanmar tentu mengganggu stabilitas dan kohesifitas ASEAN,\" kata Fadli Zon dalam keterangannya di Jakarta Selasa. Fadli Zon beberapa waktu lalu diundang menjadi pembicara dalam webinar yang diselenggarakan Parlemen Eropa dalam rangka memperingati satu tahun kudeta yang dilakukan oleh Junta Militer di Myanmar. Webinar berjudul ‘’Webinar of the European Parliament, one-year anniversary of the Myanmar coup’’ tersebut juga dihadiri Duta Besar Uni Eropa untuk Myanmar, Ranieri Sabatuci, perwakilan Parlemen Myanmar di Pengasingan (CRPH) Daw Myat Thida Htun dan jurnalis Myanmar pemenang Pulitzer Aye Min Tant. Ketua BKSAP DPR RI menjelaskan dari perspektif politik dan keamanan sebagai lingkungan strategis Indonesia, stabilitas, perdamaian dan keamanan kawasan Asia Tenggara sangatlah penting.   Demokratisasi di kawasan menurutnya juga memiliki peran sentral dalam menjamin tercapainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Namun, perkembangan terkini di Myanmar masih jauh dari harapan.    Kekerasan oleh junta militer masih berlangsung mengakibatkan jatuhnya korban masyarakat sipil yang tak sedikit. Adanya potensi pecahnya perang sipil dalam skala besar, menjadi tak mudah untuk memelihara stabilitas, perdamaian dan keamanan yang diperlukan kawasan Asia Tenggara.  Selain itu dampak krisis di Myanmar sangat signifikan terhadap ekonomi, kemiskinan, keamanan pangan dan keamanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini.   Politisi Gerindra itu juga mengingatkan semakin krisis berkepanjangan, semakin sulit menyelesaikan masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya sejak 2017. Menurutnya, secara keseluruhan dampak krisis karena kudeta Junta Militer Myanmar tersebut, berpeluang meluas dan mengganggu stabilitas kawasan. Anggota Komisi I DPR RI bidang Pertahanan, Politik Luar Negeri, Intelijen serta Informasi tersebut juga menegaskan harus ada sanksi tegas terhadap Junta Militer Myanmar bila mereka tak mau menerapkan Five-Point Consensus of ASEAN. Sanksi juga harus dikenakan karena junta militer menunjukkan sikap tak memedulikan demokrasi. BKSAP DPR RI mendukung sikap ASEAN yang hanya memperbolehkan Myanmar untuk diwakili utusan non-politis dalam setiap sidang ASEAN. Sedangkan untuk sidang Organisasi Parlemen se-ASEAN (AIPA), Myanmar hanya diperkenankan hadir sebagai peninjau. Junta militer telah membubarkan dengan paksa parlemen terpilih Myanmar saat melakukan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional. Lebih lanjut, Fadli Zon juga menyampaikan jika situasi di Myanmar tetap tak menunjukkan perkembangan berarti, maka sebaiknya ASEAN mempertimbangkan menunda status keanggotaan Myanmar di ASEAN sampai Five-Point Consensus ASEAN benar-benar dilaksanakan. Bahkan, menurutnya ASEAN ke depan hendaknya dapat mengaplikasikan mekanisme pengambilan keputusan alternatif, yaitu melalui voting jika terkait persoalan-persoalan intra-kawasan yang sifatnya darurat. Dengan demikian, stabilitas kawasan dapat terus dijaga. Hal utama yang dibutuhkan anggota ASEAN saat ini adalah stabilitas. Ketua BKSAP menyampaikan ke depan setelah gerakan demokrasi di Myanmar berhasil memulihkan pemerintahan sipil yang sah, semua pihak termasuk kelompok etnis di Myanmar seperti Rohingya harus dilibatkan dalam proses perumusan Konstitusi baru. Sehingga, demokrasi di Myanmar dapat berkembang menjadi demokrasi yang inklusif. Disamping itu, Ketua BKSAP juga menyampaikan ia akan terus konsisten dalam menyuarakan pemulihan demokrasi di Myanmar. Serta, meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk terus mendesak junta militer agar segera menjalankan Five-Point Consensus ASEAN yang secara keseluruhan fokus pada perlindungan masyarakat sipil, pemulihan demokrasi dan urgensi pemeliharaan stabilitas kawasan. Sementara itu, perwakilan Parlemen Myanmar di pengasingan (CRPH) Daw Myat Thida Htun menyampaikan bahwa situasi terkini di Myanmar masih jauh dari hal-hal yang dituntut oleh Five-Point Consensus ASEAN. Pihaknya menyampaikan kekecewaan atas komentar Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pasca-kunjungannya ke Myanmar, yang mengatakan situasi di Myanmar sangat membingungkan karena terdapat dua pemerintahan. Yaitu, pemerintahan junta militer dan pemerintahan bayangan yang direpresentasikan oleh National Unity Government (NUG). Bagi CRPH, pemerintahan junta militer jelas tidak sah dan tidak mewakili rakyat Myanmar. (mth)     

Tokoh Pers Margiono Meninggal Dunia Dimakamkan di TPU Jelupang

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 14:02:30 0

Jakarta, FNN - Tokoh pers Margiono meninggal dunia di Jakarta, Selasa, dan jasadnya dimakamkan di TPU Jelupang pada hari yang sama.Margiono, Ketua Umum PWI Pusat Periode 2013-2018, meninggal dunia di RS Modular Pertamina, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB, Selasa.Ia sempat dirawat beberapa hari di RS Modular Pertamina karena terkonfirmasi positif Covid-19.  Wafatnya Margiono, menurut Ketua Umum PWI Pusat, merupakan berita duka bagi pers Indonesia serta insan pers di tanah air.“Pers Indonesia terutama PWI berduka cita atas kepergian Pak Margiono. Semua tidak menduga Pak Margiono akan secepat itu pergi,” kata Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari saat dihubungi di Jakarta, Selasa.Atal menyampaikan ia sempat berkomunikasi dengan mendiang Margiono membicarakan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kendari pada 9 Februari 2022.  “Dua minggu lalu saya masih berkomunikasi dengan beliau, karena Covid-19 kami selalu lewat telepon,” kata Atal.Menurut dia, Margiono saat itu menyambut baik undangan hadir ke HPN yang disampaikan oleh Ketua Umum PWI. \"Dia bersemangat untuk hadir,\" kata Atal.Margiono dimakamkan dengan protokol Covid-19, sehingga tidak dapat dihadiri oleh banyak pelayat karena mematuhi aturan protokol kesehatan. Para pelayat yang tidak ke makam pun mendatangi rumah duka di Villa Serpong, BSD. (mth)

KAI Purwokerto Hijaukan Empat Stasiun Melalui Penanaman Bibit Pohon

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 13:56:35 0

Purwokerto, FNN - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto menghijaukan empat stasiun di Jawa Tengah melalui kegiatan penanaman bibit pohon tabebuya dan ketapang kencana.Kegiatan penanaman bibit pohon yang dilaksanakan PT KAI Daop 5 Purwokerto dalam rangka menyukseskan Gerakan BUMN Hijaukan Indonesia itu dipusatkan di Stasiun Kebumen, Selasa.Selain di Stasiun Kebumen, kegiatan penanaman bibit pohon tersebut juga dilaksanakan di Stasiun Kutoarjo, Stasiun Slawi, dan Stasiun Prupuk dengan total bibit yang ditanam sebanyak 100 batang dan masing-masing stasiun mendapat alokasi 25 batang.Saat melaksanakan kegiatan di Stasiun Kebumen, Kepala PT KAI Daop 5 Purwokerto Daniel Johannes Hutabarat mengatakan program penanaman bibit pohon yang ditujukan untuk mewujudkan lingkungan bersih dan dapat menangkal polusi udara khususnya di area stasiun itu diluncurkan oleh Direktur Utama PT KAI (Persero) pada 7 Desember 2021.Selanjutnya, kata dia, Gerakan BUMN Hijaukan Indonesia itu terus disosialisasikan pada seluruh insan KAI agar tidak berhenti sebagai satu simbol tetapi sekaligus membangun kesadaran mengenai lingkungan.\"Hal ini juga seiring dengan Program Direktorat Operasi KAI berupa \'Green Operation\', yaitu menghijaukan lingkungan kerja dengan adanya tanaman-tanaman bunga serta lingkungan stasiun dengan penanaman pohon,\" katanya.Lebih lanjut, dia mengatakan PT KAI Daop 5 Purwokerto telah mengawali program penghijauan tersebut dengan menanam 50 bibit pohon tabebuya dan ketapang kencana di Stasiun Purwokerto.Selain itu, kata dia, Direktorat Operasi KAI juga menanam 30 bibit pohon trembesi di sejumlah stasiun wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto.\"Ke depan, Daop 5 Purwokerto akan terus melakukan penghijauan di seluruh stasiun agar kualitas udara akan semakin baik,\" katanya.Daniel mengatakan langkah penghijauan di stasiun juga dilakukan dengan pembuatan taman-taman di area stasiun yang merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kepada para pelanggan.Dengan semakin banyak stasiun yang indah, kata dia, pelanggan merasa nyaman ketika akan menggunakan layanan kereta api.Menurut dia, lingkungan yang asri juga akan menyejukkan dan indah dari sudut estetika.\"Di masa pandemi seperti sekarang ini, KAI selalu melakukan langkah langkah inovasi terobosan, baik yang langsung berpengaruh pada kinerja perusahaan maupun secara tidak langsung. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari Dinas Kelautan Kabupaten Kebumen yang telah membantu dengan memberikan 35 bibit pohon jenis ketapang kencana, glodogan pecut, tabebuya, dan beringin,\" katanya.Ia mengatakan hal itu merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan.Menurut dia, dukungan KAI dalam Gerakan BUMN Hijaukan Indonesia sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada konferensi G20 di mana Indonesia berkontribusi dalam menangani perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan.\"Gerakan KAI dalam BUMN Hijaukan Indonesia ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi pemanasan global sekaligus membantu pencapaian target pemerintah berupa net zero emission (nol emisi karbon) pada tahun 2060,\" kata Daniel. (mth)    

AS Peringatkan Kemungkinan Rusia Serang Ukraina Sewaktu-waktu

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 13:30:20 0

Washington, FNN - Amerika Serikat mengatakan Rusia bisa menginvasi Ukraina \"sewaktu-waktu\", ketegangan meningkat antara Kremlin dan negara-negara Barat.Menurut juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, AS merasa perlu bersikap terbuka dan jujur tentang adanya ancaman dari Rusia.\"Upaya kita adalah untuk memastikan kita memberi tahu publik Amerika dan komunitas global tentang keseriusan ancaman ini, bahkan saat kita bekerja sama dengan Ukraina dan dengan Eropa untuk memastikan kita tidak hanya mempersiapkan mereka dan menyediakan pasokan yang mereka butuhkan, tetapi berdiri dan menjelaskan kepada Rusia apa konsekuensinya,\" kata Psaki pada Senin (31/1).AS dan sekutu-sekutunya di Eropa telah memperingatkan potensi invasi Rusia ke Ukraina selama lebih dari sebulan.Negara-negara Barat memperkirakan pasukan Rusia yang ditempatkan di sepanjang perbatasan Ukraina berjumlah lebih dari 100.000 orang.Di Belarus, utusan AS untuk PBB memperingatkan sebelumnya pada Senin bahwa Rusia berusaha untuk meningkatkan kehadirannya menjadi 30.000 tentara.Dalam kedua kasus tersebut, Rusia membantah merencanakan invasi dan menyebut penempatan pasukannya merupakan bagian dari latihan rutin.Penambahan pasukan itu terjadi delapan tahun setelah Rusia secara ilegal mencaplok Semenanjung Krimea di Ukraina, dan memulai dukungannya untuk pemberontak separatis yang beroperasi di Ukraina timur. (mth)   

Petrokimia Gresik Kerahkan Pengendali Hama Kawal 13.099 Hektare Lahan

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 13:05:09 0

Jakarta, FNN - Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, melalui anak perusahaan Petrosida Gresik dan Petrokimia Kayaku, secara khusus melakukan Gerakan Pengendalian Hama untuk mengawal 13.099 hektare (Ha) lahan pertanian di seluruh Indonesia menjelang musim tanam April-September 2022.Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, menyatakan bahwa program ini merupakan upaya Petrokimia Gresik untuk memberikan solusi menyeluruh bagi petani.\"Artinya, Petrokimia Gresik tidak hanya mampu menyediakan pupuk berkualitas bagi petani, tapi juga memiliki solusi untuk pengendalian hama melalui anak perusahaan,\" kata Dwi Satriyo.  Ancaman penyakit akibat serangan hama juga masih menjadi momok bagi petani yang tidak jarang mengakibatkan gagal panen. Selain itu, ada pula ancaman akibat perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, hingga longsor.“Untuk itu pengendalian harus dilakukan lebih awal sebagai langkah antisipatif. Perlu menjadi catatan bahwa pengendalian hama dan penyakit memegang peran penting dalam menjaga kualitas dan produktivitas produk pertanian agar mendapat hasil yang maksimal,” kata Dwi Satriyo.Secara teknis, program pengendalian hama ini dilaksanakan oleh dua anak perusahaan sebagai kepanjangan tangan perusahaan, yaitu Petrosida Gresik dan Petrokimia Kayaku.Petrosida Gresik bertanggung jawab mengawal 10.000 hektare lahan melalui program Komunitas Tani Indonesia (Kotani) di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT).“Dalam hal ini Petrosida Gresik membantu ketersediaan pestisida dan mendampingi petani selama budidaya pertanian pada komoditas padi, jagung dan hortikultura,” imbuh Dwi Satriyo.  Hama pada tanaman padi yang menjadi perhatian di antaranya wereng (yang dapat diatasi melalui penggunaan produk Petrosida Gresik bermerek dagang Teballo, Sidabas, Buprosida), kemudian hama penggulung daun (dengan penggunaan produk Sidametrin dan Sidathiam), penggerek batang (Sidatan XR), walang sangit (Sidasat dan Sidalaku), penyakit blast (Sidabin). Sedangkan hama jagung yang menjadi perhatian adalah ulat FAW (Emazo), gulma penting (Gisentro) dan busuk batang (Sidabin dan Cozene).Kemudian hama pada tanaman hortikultura yang dikendalikan antara lain ulat tanah (Fipros GR, Sidafur, Sidazinon GR), ulat grayak (Emazo, Sidamec, Fipros), Kutu-kutuan/thrips (Top Dor, Sidathiam atau Vendor), lalat buah (Sidajos), busuk daun (Siodan, Sidazeb atau Clarazeb), serta layu bakteri yang dapat diatasi dengan penggunaan produk Conzene.Sementara itu, kawalan pengendalian hama yang akan dilakukan oleh Petrokimia Kayaku di tahun 2022 berada di lahan seluas 3.099 Ha melalui program Sustainable Balance Farming (SBF) yang merupakan solusi bagi permasalahan petani terkait kesuburan tanah, gulma, hama dan penyakit tanaman.Program SBF di tahun 2022 ditujukan untuk pengenalian hama pada tanaman padi, hortikultura dan tanaman perkebunan. Total ada 22 produk Petrokimia Kayaku yang digunakan dalam program SBF sesuai kebutuhan.“Banyaknya produk yang dimiliki Petrosida Gresik dan Petrokimia Kayaku ini menjadi bukti bahwa Solusi Agroindustri yang ditawarkan Petrokimia Gresik Grup sangatlah komprehensif,” kata Dwi Satriyo. (mth) 

Jurnalis Perempuan, Antara Keluarga dan Tanggung Jawab di Masa Pandemi

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 12:55:41 0

Medan, FNN - Sudah lebih dari dua tahun dunia tak terkecuali di Indonesia hidup berdampingan dengan virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Belum tuntas dengan varian Delta, Indonesia saat ini kembali dihadapkan dengan kasus COVID-19 varian Omicron dengan tren kasus yang terus meningkat.Ini bukan sebatas klaim, tetapi mengacu pada data yang diumumkan Kementerian Kesehatan RI. Di mana, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia secara keseluruhan bertambah 10.185 orang per 31 Januari, sehingga akumulasinya saat ini menjadi 4.353.370 kasus.Dari total 4.353.370 kasus COVID-19 di Indonesia, 4.140.454 kasus berhasil sembuh, dan 144.320 orang meninggal dunia.Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memperkirakan jumlah kasus COVID-19 akan terus meningkat, bahkan mencapai puncaknya pada Februari hingga Maret 2022, tentunya dengan penyumbang terbesar adalah COVID-19 varian Omicron yang saat ini sudah menyebar di beberapa provinsi di Indonesia.COVID-19 varian Omicron dinilai memiliki tingkat penularan yang sangat cepat hingga lima kali lipat dari varian-varian sebelumnya.Sejak diumumkan kasus pertama varian Omicron di Indonesia pada 16 Desember 2021, saat ini jumlahnya sudah mencapai 2.507 pasien penderita Omicron.Jumlah ini naik 89,9 persen dalam waktu sepekan atau meningkat 351 kasus dibanding hari sebelumnya yang berjumlah 2.156 kasus. Dari jumlah 2.507 penderita Omicron, sebanyak 765 pasien di antaranya sudah sembuh hingga Minggu (30/1).Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, perkembangan informasi berbasis digital semakin dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan informasi yang kredibel dan terpercaya untuk mengetahui fenomena COVID-19 beserta dampaknya. Dengan demikian, masyarakat semakin memahami cara-cara melindungi diri, keluarga, serta lingkungan sekitar secara tepat.Dalam hal ini, insan pers sebagai salah satu sumber pembuatan dan penyebaran informasi berperan sangat penting sebagai sumber informasi bagi masyarakat.Namun, dengan situasi pandemi saat ini tentunya mengekang gerak para jurnalis. Mendadak semua jumpa pers dilakukan secara daring. Jika ada yang digelar secara luring, harus membekali diri dengan alat pelindung diri (APD) serta penerapan protokol kesehatan secara ketat. Meskipun untuk urusan jaga jarak sulit dilakukan saat wawancara doorstop.Meski di tengah gencatan pandemi saat ini, para jurnalis, tak terkecuali jurnalis perempuan tetap dituntut untuk menjalankan tugasnya menyampaikan informasi di garda terdepan.Misalnya saja seperti yang dialami salah seorang pewarta perempuan Kantor Berita Indonesia ANTARA Evalisa Siregar. Memiliki peran ganda sebagai seorang pekerja sekaligus ibu dari satu orang anak, tak menyurutkan semangat dia untuk tetap berjibaku menyampaikan informasi akurat dan aktual kepada masyarakat.Hampir 33 tahun menggeluti profesi jurnalis, membuat wanita kelahiran 9 September 1965 ini memiliki banyak pengalaman liputan. Demonstrasi, bencana alam, peristiwa politik, ekonomi, hukum hingga pandemi COVID-19 menjadi bagian perjalanan Eva dalam mengemban profesinya.Di balik itu semua, ada duka yang harus disimpan. Bagi Eva, pandemi semakin menambah berat pekerjaannya sebagai jurnalis. Turun ke lapangan untuk mendapatkan data dan fakta mutlak harus dilakukan, sementara virus corona selalu mengancam jiwa.Pergi liputan yang dulu dilakukan dengan penuh semangat dan kegembiraan, kini dibayangi kecemasan tertular COVID-19 dan kemudian membawa virus itu ke rumah. Tekanan mental semakin terasa bertambah saat rekan sesama jurnalis terpapar COVID-19.\"Semakin takut dan panik ketika rekan seprofesi meninggal dunia akibat COVID-19,\" kata Eva.Mobilitas tinggi yang dijalani oleh para jurnalis dalam bertugas memang membuat sulit untuk terhindar dari risiko tertular. Belum lagi, eksistensi kasus orang tanpa gejala (OTG) COVID-19 yang tak kasat mata menjadikan penyebarannya semakin sulit dicegah.Upaya yang dilakukan Eva agar tidak terpapar COVID-19 dengan mobilitasnya yang cenderung tinggi adalah dengan membekali diri dengan sejumlah peralatan seperti handsanitizer, masker dan juga mengonsumsi vitamin.Tidak dapat dielakkan, ritme kerja di masa pandemi terkadang membuat dirinya kewalahan. Bagaimana tidak, sering kali dirinya beserta para jurnalis lainnya diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 saat akan melakukan peliputan.Terlebih lagi, tempat Eva bekerja memberlakukan beberapa peraturan bagi para pewarta yang melakukan peliputan di lapangan, seperti penerapan durasi liputan yang tidak lebih dari satu jam, mewajibkan para pewarta memakai APD saat melakukan peliputan di zona merah COVID-19, wajib mandi usai meliput, mensterilisasi peralatan liputan sebelum dan setelah liputan serta beberapa aturan lainnya.\"Namun itu semua demi kebaikan diri saya, keluarga dan juga rekan-rekan kantor,\" ujarnya.Menurut dia, jurnalis terutama perempuan memiliki peran lebih ekstra dari biasanya pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Selain ikut memikirkan bagaimana mendapatkan tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, peran sebagai guru pun harus dilakukan untuk mengajar anak yang kegiatan belajarnya dialihkan ke rumah.Namun, tidak selamanya duka menjadi penghalang untuk maju. Itulah prinsip Eva untuk terus melaksanakan tanggung jawab profesinya dalam mengabarkan informasi akurat dan berimbang kepada masyarakat.\"Intinya harus pintar-pintar dalam mengatur ekonomi dan pola hidup sehat keluarga, mendampingi anak belajar di rumah serta bekerja juga tetap profesional,\" tambah Eva. Informasi HoaksKondisi yang hampir serupa juga dialami oleh Farida Noris, salah seorang jurnalis CNN Indonesia. Di usianya yang masih tergolong muda tidak membuatnya menyerah untuk menyajikan berita-berita yang mencerdaskan bagi masyarakat.Di awal pandemi, situasi itu dirasa berat bagi Farida lantaran belum banyak penelitian tentang COVID-19, dan virus ini dianggap begitu menakutkan. Di saat orang-orang kebanyakan memilih tinggal di rumah karena takut tertular, Farida justru harus menepis ketakutannya dan melangkahkan kakinya ke luar rumah demi tugas. Situasi tersebut sedikit banyaknya menekan mental dirinya.Rasa ketakutan tak dapat ditepis saat melakukan peliputan di area yang rentan akan penularan COVID-19, seperti rumah sakit, tempat isolasi, maupun tempat-tempat keramaian.\"Tapi mau tidak mau harus dilakukan, karena ini tanggung jawab profesi saya sebagai seorang jurnalis,\" katanya.Menurut dia, gender tidak membatasi dirinya untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik terbaik di masa pandemi COVID-19.\"Jangan pernah takut untuk melakukan yang terbaik hanya karena kodrat sebagai perempuan,\" ujarnya.Sejak pertama pandemi menyerang, masyarakat mencerna banyak informasi baik yang tervalidasi maupun hoaks. Kondisi tersebut diperparah dengan masifnya penggunaan internet.Hal ini tentunya menjadikan masyarakat dirundung kepanikan atas kabar burung yang menyesatkan. Alhasil, berpengaruh pula pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas informasi akurat yang disebar.Tidak dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang takut untuk divaksin yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai penularan COVID-19.Untuk menepis infodemik tersebut, peran jurnalis sangat dibutuhkan untuk meluruskan kekeliruan informasi di kalangan masyarakat dengan mengulik data dan fakta yang akurat dari narasumber terkait.Tidak hanya itu saja, jurnalis juga bertugas untuk bersikap konstruktif dalam pengolahan datanya, sehingga mampu memberikan sebuah perspektif yang valid dan dapat dipercayai oleh masyarakat.Pemberitaan positif dan mencerdaskan yang disuguhkan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk bersinergi mencegah penularan COVID-19 dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan dan menaati aturan pemerintah demi kebaikan bersama agar pandemi COVID-19 segera berakhir.Salah satu dampak positif dari pemberitaan yang aktual yang disajikan kepada masyarakat adalah meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang mau divaksinasi guna mencegah penularan COVID-19.Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga 31 Januari 2022, capaian vaksinasi sudah di angka 184.680.997 (184,68 juta) penduduk Indonesia.Angka tersebut berasal dari penambahan 123.282 orang yang telah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Sedangkan penerima vaksinasi COVID-19 dosis lengkap tercatat sebanyak 129.028.074 orang.Sementara penerima vaksinasi dosis ketiga atau penguat tercatat sebanyak 4.221.642 orang setelah ada tambahan 17.002 orang telah mendapatkan vaksin dosis ketiga.Pemerintah menargetkan 208.265.720 penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi COVID-19 guna membentuk kekebalan melawan infeksi virus tersebut di masa pandemi. (mth)  

Pemerintah Resmi Buka Kembali Ekspor Batu Bara Mulai 1 Februari

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 12:07:30 0

Jakarta, FNN - Pemerintah resmi membuka kembali keran ekspor batu bara per 1 Februari 2022 setelah sebelumnya menerbitkan kebijakan pelarangan ekspor selama sebulan penuh pada 1-31 Januari 2022.Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan kondisi pasokan dan persediaan batu bara di pembangkit listrik tenaga uap kini semakin membaik.\"Terhitung sejak 1 Februari 2022, pemerintah memutuskan untuk membuka kembali ekspor batu bara,\" ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.Kebijakan pembukaan keran ekspor itu hanya diberikan untuk perusahaan yang telah memenuhi kewajiban persentase penjualan untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dan telah menyampaikan surat pernyataan bersedia membayar denda atau dana kompensasi atas kekurangan DMO pada 2021.Sedangkan, perusahaan tambang yang belum memenuhi DMO 2021 dan belum menyampaikan surat pernyataan bersedia membayar denda atau dana kompensasi atas kekurangan DMO tahun lalu belum diizinkan untuk melakukan penjualan batu bara ke luar negeri.Izin ekspor diberikan kepada perusahaan tambang yang telah memenuhi kriteria, yakni realisasi DMO 2021 sebesar 100 persen atau lebih, realisasi DMO 2021 kurang dari 100 persen dan telah menyampaikan surat pernyataan bersedia membayar dana kompensasi atas kekurangan DMO 2021, dan tidak memiliki kewajiban DMO tahun 2021.Selama periode pelarangan ekspor batu bara bulan lalu, pemerintah, PT PLN, Indonesian National Shipowners Association (INSA), dan perusahaan pemasok batu bara telah bekerja keras untuk memastikan pasokan batu bara ke PLTU dapat terkirim dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan batu bara pada Januari 2022. (mth)   

Pemkab Batang Ajak SPN Sambut Positif Kehadiran Investor

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 12:02:53 0

Batang, FNN - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengajak Serikat Pekerja Nasional (SPN) di daerah itu untuk menyambut positif kehadiran investor karena keduanya mempunyai tujuan saling menguntungkan.\"Ketika perusahaan berkembang pesat, otomatis akan diikuti kesejahteraan para pekerja yang meningkat pula,\" kata Wakil Bupati Batang Suyono di Batang, Selasa.Menurut dia, seyogyanya para pekerja  bersikap santun dalam menyampaikan aspirasinya pada perusahaan pada saat ada persoalan.\"Jangan pakai demonstrasi namun gunakan cara-cara yang lebih sopan, misalnya dengan menggelar diskusi atau dialog,\" kata Suyono.Ia mengatakan SPN dapat berkolaborasi dengan pimpinan perusahaan untuk menyelesaikan persoalan maupun memajukan perusahaan.Jika kolaborasi SPN dengan perusahaan itu terjalin kuat, kata dia, para buruh pun akan ikut menikmati kesejahteraan.\"Kami berpesan pada para pekerja jangan sampai hanya memikirkan haknya saja namun kewajibannya pun harus dijalankan sepenuhnya sehingga keduanya bisa seimbang,\" katanya.Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Batang Edi Susilo mengatakan bahwa hadirnya investor ke daerah itu tentu akan mendapat dukungan dari para buruh.Kendati demikian, kata dia, untuk mencapai kesejahteraan bersama harus ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar tujuan tersebut dapat terwujud.\"Kami berharap pemerintah bisa melindungi para buruh. Namun untuk mewujudkan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan pengawasan ketenagakerjaan,\" katanya.Ia berharap pemkab juga harus memfasilitasi para buruh agar kompetensinya mumpuni sebagai upaya untuk mendukung Kabupaten Batang menjadi kota industri.\"Balai latihan kerja harus disiapkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan tersertifikasi sesuai keinginan perusahaan. Jadi masyarakat yang berkompeten itu yang bekerja di perusahaan akan bermunculan, bukan memanggil tenaga asing,\" kata Edi Susilo. (mth) 

AS, Inggris, Kanada Berlakukan Sanksi terhadap Pejabat Myanmar

BY FNN Selasa, 01 Februari 2022 11:59:57 0

Washington, FNN - Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada memberlakukan sanksi terhadap lebih banyak pejabat di Myanmar, satu tahun sejak militer Myanmar merebut kekuasaan dan menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.Aksi bersama oleh tiga negara tersebut, yang sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan para anggota junta lainnya, menargetkan pejabat pengadilan yang terlibat dalam penuntutan terhadap peraih Nobel yang digulingkan Aung San Suu Kyi.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Senin (31/1) mengatakan tindakan terkoordinasi itu menunjukkan dukungan internasional untuk rakyat Myanmar dan akan \"lebih meningkatkan akuntabilitas atas kudeta dan kekerasan yang dilakukan oleh rezim.\"Ia merujuk pada hampir 1.500 orang yang tewas dan 10.000 orang ditahan oleh militer yang berusaha untuk memegang kendali di Myanmar.Departemen Keuangan AS menambahkan total tujuh individu dan dua entitas ke daftar sanksi pada Senin. Mereka termasuk jaksa agung junta, Thida Oo, yang kantornya dikatakan telah membuat tuduhan bermotif politik terhadap Suu Kyi.Suu Kyi diadili atas lebih dari selusin kasus. Sejauh ini, dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara atas sejumlah tuduhan. Ia menyangkal semua tuduhan yang dikenakan padanya.  Departemen Keuangan AS juga mendaftarkan ketua Mahkamah Agung Myanmar dan ketua Komisi Anti-Korupsi, yang dikatakan juga terlibat dalam penuntutan terhadap Suu Kyi dan para pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).Berdasarkan tindakan itu, AS membekukan semua aset milik pihak-pihak yang berada dalam hitam itu. Selain itu, warga Amerika dilarang untuk berurusan dengan pihak-pihak tersebut.  \"Selama rezim terus menyangkal suara demokrasi rakyat Burma, kami akan terus membebankan biaya pada militer dan pendukungnya,\" kata Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan, Senin, saat mengutuk penguasa militer Myanmar.Washington juga menjatuhkan sanksi pada sebuah direktorat pengadaan tentara Myanmar yang disebut membeli senjata dari luar negeri, pedagang senjata, Tay Za, dan dua putranya yang sudah dewasa, serta KT Services & Logistics Company Ltd dan Chief Executive-nya Jonathan Myo Kyaw Thaung. Perusahaan itu, yang menurut AS menyewa sebuah pelabuhan di Yangon dari perusahaan milik militer seharga tiga juta dolar per tahun (sekitar Rp43 miliar), adalah bagian dari KT Group --sebuah konglomerat yang telah melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari Singapura, Thailand, dan Filipina.Kanada, sementara itu, mengumumkan akan menambahkan tiga pejabat peradilan yang sama ke daftar sanksinya.Inggris mengumumkan telah memasukkan jaksa agung dan ketua komisi korupsi serta ketua komisi pemilihan Myanmar yang ditunjuk junta ke daftar serupa.Paul Donowitz, pemimpin kampanye di kelompok advokasi Global Witness, mengatakan pengumuman sanksi oleh AS, Inggris, dan Kanada menjadi pengingat bagi \"komunitas bisnis Myanmar bahwa ada konsekuensi untuk memfasilitasi pembelian senjata dan kepentingan bisnis militer.\"Namun, Donowitz berpendapat langkah-langkah itu gagal menargetkan pendapatan dari gas alam Myanmar, yang merupakan sumber mata uang asing terbesar bagi junta.Militer Myanmar telah menahan Suu Kyi dan anggota partai NLD sejak kudeta 1 Februari 2021.Militer beralasan kudeta dilakukan karena ada kecurangan dalam pemilu November 2020, yang dimenangkan telak oleh NLD. Sementara, komisi pemilu mengatakan pemungutan suara telah mencerminkan keinginan rakyat Myanmar. (mth) 

KKP Dirikan Kampung Nelayan Maju di Lebak

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 14:33:24 0

Lebak, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) pada tahun 2022 mendirikan Kampung Nelayan Maju di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. \"Kita berharap pendirian kampung nelayan maju itu berjalan lancar, \" kata Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Rizal Ardiansyah di Lebak, Senin. Pendirian kampung nelayan maju itu dilaksanakan secara kolaborasi yang melibatkan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial juga Kementerian Kesehatan. Kehadiran kampung nelayan maju itu, kata dia, nantinya ada penataan sarana lingkungan juga pembangunan rumah tidak layak huni. Selain itu juga ditunjang sarana infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Mereka para nelayan yang tinggal di kampung nelayan maju ada pemberdayaan sosial untuk mendorong peningkatan ekonomi. \"Kami menyambut positif pendirian kampung nelayan maju untuk kesejahteraan nelayan, \" katanya menjelaskan. Menurut dia, pendirian kampung nelayan maju di Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak memenuhi persyaratan di antaranya 100 warga setempat berprofesi nelayan. Disamping itu juga mereka tinggal di sekitar pantai pesisir, sehingga layak untuk dijadikan kampung nelayan maju. \"Semua warga di kampung nelayan maju itu nantinya mendapatkan pemberdayaan ekonomi juga mendapat dana sosial juga sarana dan prasarana,\" katanya menjelaskan. Sementara itu, sejumlah nelayan Muara Kabupaten Lebak menyambut positif pendirian kampung nelayan maju untuk kesejahteraan nelayan. \"Kami berharap kampung nelayan maju ini dapat meningkatkan produksi tangkapan juga ekonomi semakin dan baik,\" kata Acun (50) seorang nelayan Muara Kabupaten Lebak. (mth)  

Anggota DPR Dukung Bareskrim Usut Tuntas Penipuan Investasi Alkes

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 14:24:59 0

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan investasi alat kesehatan karena jumlah kerugiannya yang sangat besar.\"Saya mewakili Komisi III DPR akan pantau terus perkembangan kasus ini. Kita dukung sepenuhnya kepada Bareskrim untuk mengusut tuntas,\" kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan, Komisi III DPR sejak awal kasus tersebut dilaporkan, sudah sangat memberikan perhatian karena kasus penipuannya yang tidak main-main.Selain itu menurut dia, Bareskrim Polri juga sudah bergerak cepat dengan membuka posko laporan sehingga patut diapresiasi dan saat ini sudah ada empat tersangka yang ditetapkan.Sahroni juga mendorong Bareskrim agar menangkap seluruh oknum pelaku \"tanpa pandang bulu\" karena angka kerugiannya yang sangat besar.“Kerugian ini sangat besar dan saya yakin, pelakunya tidak hanya yang sudah tertangkap saja. Karena itu kami mendukung Bareskrim untuk meringkus kawanan pelaku sampai ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu. Ini penting sebagai efek jera, agar orang tidak main-main dengan hukum,\" ujarnya.  Dia juga meminta Bareskrim untuk membantu fokus terkait bagaimana pengembalian kerugian kepada korban bisa berjalan dengan baik.Sahroni mengatakan, dirinya mendengar bahwa Bareskrim sudah melakukan penyitaan aset barang mewah milik tersangka berupa mobil hingga rumah.\"Kita harapkan secepatnya harus diusut tuntas, aliran dana dan asetnya sehingga mudah-mudahan banyak dana yang bisa diselamatkan dan dikembalikan ke korban,\" katanya.Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali menetapkan satu tersangka penipuan investasi program suntik modal alat kesehatan (alkes), sehingga jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang.Satu orang tersangka yang ditetapkan yakni DA, merupakan suami dari tersangka DR yang ditangkap di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (21/12/2021). Dua tersangka lainnya, berinisial VAK dan BR.\"Tersangka ada empat, yakni VAK, BS, DR dan DA,\" kata Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/12/2021). Sebelumnya, DA diamankan bersama penangkapan DR di sebuah resort di wilayah Bogor, pekan lalu. Penyidik masih memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi.Kini, DA resmi ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup keterlibatannya dalam kasus dugaan penipuan investasi program suntik modal alkes yang menimbulkan kerugian terhadap ratusan korban yang telah melapor. (mth)

PPP Minta BNPT Buka Data 198 Pesantren Berafiliasi Organisasi Teroris

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 14:11:07 0

Jakarta, FNN - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka data terkait 198 pondok pesantren yang disebut lembaga tersebut berafiliasi dengan organisasi teroris.\"BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 ponpes yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme. Transparansi data tersebut penting untuk menghindari kecurigaan antar sesama pesantren yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan dilembaga tersebut,\" kata Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Dia menilai, ketidakterbukaan data dari BNPT berpotensi melahirkan justifikasi publik yaitu pesantren menjadi bibit teroris. Padahal menurut dia, faktanya mayoritas pesantren mengajarkan Islam Rahmatan lil\'alamin atau Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan mengajarkan terorisme.\"Saya menilai pembukaan data kepada publik juga menghindari fitnah di masyarakat terhadap keberlangsungan pesantren,\" ujarnya.Baidowi menilai, pesantren sudah ratusan tahun mengabdi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat, jauh sebelum Indonesia merdeka.Sebelumnya, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya diterima di Jakarta, Ahad (30/1) menjelaskan soal Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang menyebutkan ada 198 Pondok pesantren yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme.  Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyebutkan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa (25/1).Pernyataan itu langsung ditanggapi sebagian kecil kalangan dengan menggeneralisasi seolah BNPT anti-pesantren, bahkan ada pula yang menuduh itu narasi islamofobia.“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu mem-\'framing\' berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif,\" ucap Ahmad.Menurut dia sejati nya data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan radikal terorisme. Ia menjelaskan data tersebut merupakan hasil kerja pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan radikal terorisme. Hal itu untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua pemangku kepentingan.Apalagi, kata Nurwakhid sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi “pentahelix” atau multi pihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa.Multi pihak tersebut yakni pemerintah melalui kementerian/lembaga, komunitas melalui organisasi kemasyarakatan termasuk pondok pesantren, akademisi melalui pelibatan dosen, mahasiswa dan pelajar. (mth)

Edy Mulyadi: Saya Tetap Menolak IKN

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 14:06:45 0

Jakarta, FNN - YouTuber Edy Mulyadi menyatakan dirinya tetap menolak Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, dengan alasan karena biaya pembangunan akan bermasalah dan berpotensi mangkrak.\"Kemarin baru baca (berita, red) Bank Dunia menegur Bank Indonesia tidak boleh lagi beli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu artinya nanti pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah, dan potensi mangkraknya luar biasa,\" kata Edy saat tiba Bareskrim Polri di Jakarta memenuhi panggilan penyidik, Senin.Edy juga berpendapat IKN akan memperparah ekologi di Kalimantan yang sekarang sudah rusak akan bertambah rusak.Demikian juga dengan konsesi-konsesi yang ia sebut dimiliki para oligarki akan mendapatkan kompensasi dari lahan-lahan yang mereka miliki dan dibebaskan dari kewajiban untuk merehabilitasi lahan-lahan yang dipakai untuk tambang.\"Selama puluhan tahun Kalimantan itu dieksploitasi habis-habisan, sudah berapa miliar ton batu bara diangkut, sudah berapa juta hektare hutan ditebas, diangkut, sudah berapa ribu atau juta lahan-lahan milik adat dirampas, gasnya belum macam-macamnya,\" tutur Edy.  Menurut dia, seharusnya dengan sumber daya alam yang luar biasa dimiliki oleh Kalimantan lalu dieksploitasi besar-besaran harusnya lebih mensejahterakan masyarakat Kalimantan.Namun faktanya, menurut Edy, kehidupan masyarakat Kalimantan masih jauh dari kehidupan yang seharusnya didapatkan dari sumber daya alam yang dimilikinya.\"Seharusnya saudara-saudara saya warga masyarakat penduduk Kalimantan jauh lebih sejahtera dari pada kami di Jakarta di Pulau Jawa ini,\" ucapnya.Edy juga menyatakan, dalam perkara ini musuhnya penduduk Kalimantan, bukan suku-suku yang ada di Kalimantan.Dirinya sudah menyampaikan permintaan maaf kepada para sultan yang ada di Kalimantan, termasuk suku-sukunya.\"Musuh saya adalah ketidakadilan, dan siapa pun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan pejabat publik,\" ujarnya.Edy juga mengklaim bahwa dirinya \'dibidik\' bukan karena ucapan \"jin buang anak\", tapi karena sikap kritisnya. Ia banyak mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti RUU Omnibuslaw, RUU Minerba, revisi KPK.\"Itu saya kritisi semua dan itu jadi bahan \'inceran\' karena \'podcast-podcast\' saya sebagai orang FNN itu dianggap mengganggu kepentingan para oligarki,\" klaim Edy.Edy memenuhi panggilan yang kedua dari penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi.Kedatangan Edy didampingi tim kuasa hukumnya. Ia juga membawa serta pakaian ganti dan alat mandi.Sebelum masuk ke ruang periksa, Edy menyampaikan permintaan maafnya melalui awak media yang ada di Bareskrim Polri.\"Saya kembali minta maaf, saya tidak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya sebesar-besarnya,\" kata Edy. (mth)

Ketua DPR Nilai Saatnya NU Bergerak Secara Global

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 13:57:48 0

Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai sudah saatnya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) bergerak secara global untuk membangun peradaban dan memperkenalkan keislaman yang ramah dan moderat kepada seluruh dunia.\"Saatnya NU bergerak secara global untuk merawat jagad, membangun peradaban. Nilai-nilai keislaman NU yang ramah, moderat dan toleran, harus terus diperkenalkan ke dunia,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta.Hal itu dikatakannya saat menghadiri Perayaan Hari Lahir Ke-96 NU sekaligus Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.Dia menilai menyebarkan keislaman NU yang ramah, moderat, dan toleran merupakan tugas berat bagi pengurus PBNU masa Khidmat 2022-2027.Namun, Puan menyakini para pengurus NU mampu merawat nilai-nilai yang ditanamkan para pendiri NU sekaligus menebarkannya ke penjuru dunia untuk mewujudkan Islam Rahmatan lil’ alamin.  \"Saya juga meyakini PBNU akan menjadi tonggak bagi warga Nahdliyin mengamalkan Keislaman yang amanah. Karena PBNU dinilai dipimpin tokoh-tokoh hebat yang mampu membawa NU semakin besar,\" ujarnya.Dia juga menyampaikan rasa bangga kepada NU yang menjadi bagian penting dalam membangun visi kebangsaan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang.Menurut dia, peran NU untuk memajukan Indonesia sangatlah besar, terutama organisasi tersebut selalu mengedepankan Islam Rahmatan lil ‘Alamin.\"Saya mengapresiasi eksistensi NU bagi negara. NU terus menggelorakan spirit cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, \'hubbul wathon minal iman\',\" tuturnya. Dia menilai, dalam konteks cinta Tanah Air adalah bagian dari iman, hal itu telah menjadi gerakan besar yang menggelorakan nasionalisme anak bangsa.Menurut dia, bangsa Indonesia sangat beruntung mempunyai ormas seperti Nahdlatul Ulama yang menjadi bagian terpenting dalam membangun nasionalisme Indonesia. (mth)

Universitas Halu Oleo Kendari Mewisuda 2.808 Lulusan Secara Terbatas

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 13:51:27 0

Kendari, FNN - Universitas Halu Oleo (UHO) mewisuda 2.808 orang lulusan periode Oktober 2021-Januari 2022 yang digelar secara terbatas akibat masih dalam situasi pandemi COVID-19 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin.Rektor UHO Prof. Muhammad Zamrun di Kendari, mengatakan wisuda yang dilaksanakan pihaknya dilakukan dengan dua bentuk pertama secara tatap muka dan virtual karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga yang\"Jumlah wisudawan dan wisudawati pada wisuda kali ini sebanyak 2.808 orang yang tersebar dalam 15 fakultas, satu Program Pendidikan Vokasi dan satu Program Pascasarjana, Program Doktor,\" katanya.Rektor UHO ini menyebut, wisudawan yang hadir secara langsung di ruangan pusat olahraga (sport center) hanya wisudawan Program Doktor (S3) dan wisudawan lulusan terbaik masing-masing fakultas/program studi.\"Sedangkan wisudawan lainnya bersama pendamping dan para undangan turut menghadiri melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming youtube di tempat masing-masing. Hal ini dilaksanakan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19,,\" ujar Prof. Zamrun. UHO Kendari melaksanakan wisuda Program Doktor ke-30, Magister ke-59, Profesi Dokter ke-27, Program Pendidikan Profesi Guru ke-9, Sarjana ke-92 dan Pendidikan Vokasi ke-91 periode Oktober 2021–Januari 2022.Menurutnya, tongkat estafet kepemimpinan akan berada di tangan generasi muda berikutnya. Untuk itu, dia meminta para alumnus agar mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang memadai sebelum kesempatan itu datang.\"Bangsa ini membutuhkan anda (alumnus) semua untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang energik, kreatif, inovatif dan adaptif yang mampu membawa pembaruan dan mampu menyesuaikan diri dari berbagai tantangan dan keadaan yang kurang mendukung,\" kata Prof. Zamrun.Oleh karena itu Prof. Zamrun berharap ilmu pengetahuan yang telah didapatkan para alumnus selama menempuh pendidikan di UHO Kendari bisa mengantarkan mereka mencapai kesuksesan sesuai yang telah dicita-citakan. (mth)   

Presiden Bayangkan NU Miliki Basis Data Digital dan "Blockchain"

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 12:32:13 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo membayangkan Nahdlatul Ulama (NU) kelak memiliki basis data digital, menggunakan teknologi blockchain dalam penyimpanan data digital, hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence lainnya.Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Masa Khidmat 2022-2027 dan Harlah Ke-96 NU, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, yang disaksikan secara virtual dari Jakarta.\"Situasi dunia yang serba baru menuntut hadirnya cara-cara baru yang kreatif. Perubahan yang cepat akibat revolusi industri dan juga pandemi, menuntut cara-cara baru yang inovatif, modernisasi, digitalisasi, otonomasi tak mungkin lagi bisa dihindari. Saya membayangkan beberapa waktu ke depan, NU memiliki database jamaah yang lengkap dan canggih dengan bantuan teknologi digital,\" tuturPresiden.Presiden menilai sangat memungkinkan bagi NU memakai teknologi blockchain, serta kecerdasan buatan lain karena NU memiliki sumber daya manusia yang sangat baik.\"Sangat mungkin,memakai blockchain, artificial inteligence, memakai machine learning dan lain-lain, sangat memungkinkan. Karena NU memiliki SDM-SDM yang sangat baik dan mengerti mengenai hal ini,\" ujar Presiden.Kepala Negara juga membayangkan NU mempunyai marketplace andal yang menjadi tempat bagi produsen dan konsumen NU bertransaksi secara praktis, serta memasukkan produk-produk unggulan warga NU dalam rantai pasok global.\"Saya membayangkan ini dalam waktu segera, NU mempunyai platform edutech, yang juga mempunyai platform learning management system yang andal, yang memfasilitasi jutaan santri untuk mengaji dari semua kiai-kiai besar, ilmuwan, teknolog dan entrepreneur dimana pun dan kapan pun secara mudah dan murah,\" jelasnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa dirinya kenal dengan salah satu ahli teknologi informasi yang kini tinggal di Singapura. Orang itu tidak lain adalah warga NU, Ainun Najib.Menurut Presiden, Ainun Najib akan mampu membantu NU memiliki basis data digital dan lainnya.\"Saya kenal satu orang, yang lain masih banyak lagi. Beliau ini kerja di Singapura, sudah lama, tujuh tahun lalu saya kenal. \'Ngerjain\' ini semuanya, apa pun bisa. Masih muda sekali, namanya mas Ainun Najib. NU,\" ucap Presiden.Presiden berseloroh, gaji Ainun di Singapura sangat besar, dan kemungkinan harus dibayar lebih besar jika diminta bekerja di Indonesia. Namun Presiden meyakini, jika para Kiai NU yang meminta langsung kepada Ainun Najib, maka yang bersangkutan akan bersedia dibayar berapa pun. (mth)      

Satgas Pamtas Bantu Nelayan Manfaatkan Limbah Tulang Sotong

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 12:15:58 0

Pontianak, FNN - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti membantu nelayan dalam memanfaatkan limbah tulang ikan sotong di Dusun Camar Bulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.\"Tulang sotong diketahui mengandung 85 persen kalsium karbonat (CaCO3) yang merupakan komponen utama HA, dan selama ini hanya digunakan sebagai pakan burung karena kandungan kalsiumnya dan bahan bubuk kosmetik, namun sekarang sudah digunakan sebagai material pengisi cedera tulang bagi manusia,\" kata Komandan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Mekanis 643/Wns Letkol (Inf) Hendro Wicaksono di Sambas, Senin.Dia mengatakan, dengan kegiatan seperti itu, personel Satgas Pamtas ikut serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.\"Diwakili tiga orang personel dari Pos Temajuk yang dipimpin Serda Rangga, kami membantu Budang (42) salah seorang warga Dusun Camar Bulan dalam memanfaatkan limbah tulang sotong,\" katanya.Menurut dia, tentunya dengan banyak manfaat dari tulang sotong sehingga permintaan baik dari dalam maupun luar negeri juga meningkat sehingga perekonomian masyarakat Desa Temajuk juga meningkat.\"Di masa pandemi COVID-19 ini kami selalu memberi motivasi kepada masyarakat untuk tetap semangat dalam berusaha sehingga bisa menunjang perekonomian keluarga,” ujar Dansatgas.Sementara itu, Danpos Temajuk Letda (Inf) Baso Djufri mengatakan kegiatan membantu salah satu warga di wilayah binaan adalah upaya untuk memotivasi agar warga selalu bersemangat dan berusaha untuk meningkatkan perekonomian yang semakin berat saat pandemi COVID-19 ini.“Kami berharap dengan bantuan tenaga dan motivasi yang kami berikan dapat menambah semangat bagi warga untuk menunjang perekonomian keluarga di masa pandemi COVID-19 ini,\" ujarnya.Sementara itu, Budang mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dan partisipasi Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns dalam membantu usaha limbah tulang sotong miliknya.\"Selama ini Satgas Pamtas selalu membantu segala usaha yang dimiliki masyarakat dan memotivasi kami untuk terus bersemangat, terima kasih Satgas Pamtas semoga selalu diberikan kelancaran dan keberhasilan dalam bertugas,\" kata Budang. (mth)

Pupuk Kaltim Selenggarakan Olahraga Virtual Viral 2022

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 12:12:04 0

Jakarta, FNN - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyelenggarakan kompetisi olahraga yang diselenggarakan secara virtual yaitu Virtual Running, Walking, and Cycling (Viral) Challenge Pupuk Indonesia Grup tahun 2022 sebagai upaya terus mendorong pola hidup sehat karyawan.VP K3 Pupuk Kaltim David Ronaldo Manik dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan Viral 2022 merupakan upaya pihaknya untuk terus mendorong pola hidup sehat karyawan melalui olahraga lari, jalan, dan bersepeda, sesuai target yang ditetapkan dalam periode per tiga bulan selama satu tahun.Menurut David, hal tersebut sejalan dengan empat pilar dalam menjaga imunitas tubuh, mulai dari menjaga diri agar tidak stres, menjaga nutrisi, pengaturan tidur berkualitas dan olahraga setiap hari minimal 30 menit. “Kegiatan ini menjadi langkah tepat dalam mendorong karyawan untuk terus menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga rutin setiap harinya,” kata David.Viral Challenge resmi dibuka langsung oleh Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi, di halaman kantor pusat BUMN itu. Selama 2021 Viral Challenge diikuti oleh 529 karyawan dan keluarga karyawan sebanyak 248 orang. Dari jumlah tersebut, peserta yang memenuhi persyaratan challenge mencapai 169 orang dan keluarga sebanyak 69 orang. Apresiasi diberikan bagi penggiat Viral setiap tiga bulan untuk 20 orang terbaik dengan grand prize satu unit sepeda motor di akhir tahun.Kategori karyawan Pupuk Kaltim yang aktif pada Viral 2021 menempati posisi kedua di lingkungan Pupuk Indonesia Grup, dengan persentase 31 persen. Sedangkan kategori keluarga karyawan yang aktif merupakan yang tertinggi dari jumlah partisipan di anak usaha Pupuk Indonesia.Dari Viral 2021, turut diketahui fit to work karyawan Pupuk Kaltim​​​​​​​ mencapai 80 persen, yang secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesehatan karyawan terbilang sangat baik. “Hal ini menunjukkan jika karyawan Pupuk Kaltim​​​​​​​ memiliki healthy lifestyle awareness yang sangat baik dan pada 2022 ini bisa semakin kita tingkatkan untuk kesehatan bersama,” kata David.Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi berharap Viral 2022 dapat semakin ditingkatkan, baik untuk jumlah kepesertaan maupun keaktifan karyawan mengikuti program selama satu tahun ke depan. Dirinya menilai program ini sebagai wujud kesadaran karyawan bersama keluarga akan pentingnya menjaga pola hidup sehat, sekaligus mengantisipasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dengan berolahraga setiap hari.“Kami mengimbau karyawan dapat semakin aktif mengikuti program Viral 2022, sehingga fit to work karyawan Pupuk Kaltim​​​​​​​yang sudah baik saat ini bisa kita tingkatkan mencapai 95 persen dalam satu tahun ke depan,” kata Rahmad.Rahmad mengatakan aspek kesehatan merupakan hal utama yang wajib dijaga, karena produktivitas dan kinerja perusahaan tercermin dari tingkat kesehatan para karyawan. Aktivitas olahraga dengan berlari, jalan kaki maupun bersepeda menjadi salah satu pilihan untuk tetap menjaga kebugaran dan imunitas tubuh, disamping mengimplementasikan pola hidup sehat lainnya guna meningkatkan kualitas kesehatan.“Untuk itu tetap jaga kesehatan untuk terus produktif, sehingga Pupuk Kaltim ke depan mampu menjadi perusahaan terbesar dan terbaik di Asia Pasifik,” katanya. (mth)        

Suhu di Florida AS Sangat Dingin, Iguana Berjatuhan dari Pohon

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 12:02:47 0

Florida, Amerika Serikat, FNN - Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat untuk Miami-Florida Selatan pada Minggu (30/1) memperingatkan masyarakat bahwa iguana-iguana yang tidak bisa bergerak dapat berjatuhan dari pohon karena suhu dingin yang tidak biasa di seluruh wilayah Florida.\"Iguana adalah hewan berdarah dingin. Mereka melambat atau menjadi tidak bergerak ketika suhu turun ke 4 hingga 9 derajat Celsius. Iguana-iguana itu mungkin jatuh dari pohon, tetapi mereka tidak mati,\" kata badan layanan cuaca AS itu di Twitter.Suhu di Florida Selatan mencapai titik terendah pada 25 derajat Fahrenheit (-3,89 Celsius) pada Minggu pagi (30/1), menurut Layanan Cuaca Nasional, dan suhu tertinggi di Florida pada hari itu diperkirakan akan tetap dingin, yakni sekitar 50-60 derajat Fahrenheit (10-15 derajat Celsius).Wilayah timur laut AS dihantam badai musim dingin mematikan pada Sabtu (29/1), dan badai itu mendorong beberapa negara bagian AS untuk mengumumkan keadaan darurat dan memaksa pembatalan lebih dari 1.400 penerbangan.Pakar zoologi Stacey Cohen, yang juga seorang ahli reptil di Kebun Binatang Palm Beach, Florida, menjelaskan fenomena iguana yang berjatuhan dari pohon kepada stasiun televisi WPBF.\"Tubuh mereka pada dasarnya mulai mati saat kehilangan fungsinya dan mereka tertidur di atas cabang-cabang pohon dan kemudian karena cuaca sangat dingin, mereka kehilangan kemampuan untuk menggelantung dan kemudian mereka berjatuhan dari pohon,\" kata Cohen.Meskipun sebagian besar reptil kemungkinan akan bertahan ketika membeku dan tak bergerak, Cohen mengatakan suhu beku merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup mereka. Dia merujuk pada cuaca dingin pada 2010 yang telah memusnahkan sejumlah besar populasi iguana.\"Suhu dingin adalah hal yang sangat sangat mengancam jiwa bagi iguana karena mereka berasal dari bagian Amerika Tengah dan Selatan yang dekat dengan khatulistiwa di mana suhu selalu sangat hangat,\" ujar Cohen.Iguana hijau bukanlah hewan asli Florida, menurut Komisi Konservasi Ikan dan Margasatwa Florida.Iguana hijau secara tidak sengaja masuk ke Florida sebagai penumpang gelap di kapal kargo dan dianggap sebagai spesies invasif. Berat iguana hijau bisa mencapai 7,5 kg dan panjangnya lebih dari 1,5 meter.Mereka bukanlah hewan pertama yang menderita kedinginan pada musim dingin kali ini. Ratusan ribu ikan budidaya mati karena sengatan suhu di sebuah laguna di barat laut Yunani setelah badai salju hebat melumpuhkan negara itu pekan lalu. (mth)

UAE Cegat Rudal Houthi Saat Presiden Israel Berkunjung

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 11:55:15 0

Kairo, FNN - Uni Emirat Arab (UAE) mengatakan pada Senin pihaknya telah mencegat sebuah rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok Houthi di Yaman ketika negara Teluk itu menerima kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog.Kunjungan Herzog menjadi lawatan resmi pertama presiden Israel ke UAE.Kementerian pertahanan UAE mengatakan rudal tersebut dicegat dan dihancurkan, kepingannya jatuh ke kawasan tak berpenghuni.Tidak dijelaskan apakah rudal tersebut mengarah ke ibu kota UAE Abu Dhabi atau Dubai, pusat bisnis dan wisata di Timur Tengah.Otoritas penerbangan sipil UAE mengatakan lalu lintas udara di negara itu berjalan seperti biasanya dan semua penerbangan beroperasi normal meski ada serangan tersebut, kantor berita negara WAM melaporkan.UAE menjadi bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi kelompok milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Konflik yang sudah berlangsung tujuh tahun itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat Yaman terancam bencana kelaparan.Juru bicara militer Houthi di Yaman mengatakan Ahad malam di Twitter bahwa kelompok mereka akan mengungkap rincian operasi militer yang baru di UAE dalam beberapa jam ke depan.Houthi melancarkan serangan mematikan di Abu Dhabi pada 17 Januari dan menembakkan rudal pada Senin yang gagal untuk kedua kalinya, setelah milisi Yaman yang didukung UAE melakukan intervensi di garis-garis depan pertempuran yang dimasuki Houthi tahun lalu.Kemenhan UAE mengatakan pesawat-pesawat tempur koalisi telah menghancurkan peluncur-peluncur rudal yang berada di Yaman.Pekan lalu, jaksa penuntut umum UAE mengatakan pihaknya telah memanggil sejumlah orang yang membagikan video tentang insiden pencegatan serangan rudal Houthi sebelumnya. Belum ada unggahan tentang insiden terbaru di media sosial.Serangan pada Senin terjadi ketika Herzog mendiskusikan keamanan dan hubungan bilateral dengan penguasa de facto UAE, Putra Mahkota Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi.Herzog menginap di Abu Dhabi, kata pejabat Israel kepada Reuters. Dia akan terus melanjutkan kunjungannya setelah serangan Houthi itu, kata kantor kepresidenan Israel. Amerika Serikat mengutuk serangan tersebut.\"Sementara presiden Israel tengah mengunjungi UAE untuk menjalin hubungan dan mempromosikan stabilitas kawasan, Houthi terus melancarkan serangan yang mengancam orang-orang sipil,\" kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price dalam cuitannya.UAE dan Bahrain menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel pada 2020. Perjanjian yang disebut dengan \"Kesepakatan Abraham\" itu dimediasi oleh AS.UAE secara signifikan telah mengurangi keberadaan pasukannya di Yaman sejak 2019. Namun, UAE masih memegang kekuasaan melalui pasukan lokal yang mereka persenjatai.Konflik di Yaman telah meningkat secara dramatis dalam beberapa bulan terakhir ketika koalisi mengintensifkan serangan udara ke kota-kota Yaman, dan Houthi melakukan serangan di perbatasan. (mth)

Gibran Sikapi Keramaian di Pusat Perayaan Imlek

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 11:39:41 0

Solo, FNN - Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menyikapi keramaian yang terjadi di pusat perayaan Imlek, yakni di kawasan Pasar Gede Solo.\"Nggak apa-apa (adanya keramaian), ini nanti saya rapatkan,\" katanya di Solo, Senin.Mengenai adanya keramaian tersebut, Gibran mengatakan terjadi di hampir seluruh tempat di berbagai daerah. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan. \"Kami ketati saja biar tidak ada kemacetan, prokes tetap ketat, kerumunan sedikit nggak apa-apa yang penting maskernya dipakai terus,\" katanya.Meski demikian, pihaknya memastikan pusat keramaian perayaan Imlek di Kota Solo tersebut tidak akan ditutup untuk masyarakat.\"Nggak ditutup, ini bawa berkah untuk semua. Kepala Dinas Perhubungan sudah saya minta bikin rekayasa lalu lintas,\" katanya.Sebelumnya, terlihat keramaian di sekitar Tugu Pemandengan dan di halaman Balai Kota Surakarta pada Ahad (30/1) malam. Ratusan warga tersebut tumpah-ruah memenuhi jalan untuk menikmati dan swafoto di bawah lampion-lampion tersebut.Terkait dengan perayaan Imlek 2022, Ketua Panitia Imlek Bersama 2022 Surakarta Sumartono Hadinoto mengatakan untuk tahun ini perayaan Imlek di Kota Solo hanya diselenggarakan secara sederhana. Ia mengatakan jika pada saat normal jumlah lampion yang terpasang sebanyak 5.000 buah, untuk tahun ini hanya 1.000 lampion yang terpasang.Selain itu, untuk menyederhanakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan selama Imlek tersebut, untuk Grebek Sudiro ditiadakan. Selanjutnya, perayaan Cap Go Meh yang biasanya diikuti oleh 1.000 peserta, untuk tahun ini akan dipangkas menjadi 200 peserta saja.\"Tahun ini di Cap Go Meh hanya ada doa bersama, hiburan, dan barongsai,\" katanya. (mth)   

Pengguna KRL Berkurang 17 Persen Jelang Libur Imlek

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 11:35:47 0

Jakarta, FNN - PT Kereta Commuter Indonesia mencatat jumlah pengguna KRL di seluruh stasiun pada Senin pagi hingga pukul 08.00 WIB mencapai 126.725 orang atau berkurang 17 persen dibanding pekan sebelumnya pada waktu yang sama yaitu 151.080 orang.\"Dari pantauan di sejumlah stasiun, sebagian besar volume pengguna berkurang dibanding pekan lalu,\" kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Anne mengatakan, Stasiun Bojonggede, Bogor pada pekan lalu mencatat ada 11.713 pengguna, namun hingga pagi ini hanya tercatat 10.194 pengguna atau berkurang 13 persen.Sementara itu di Stasiun Bekasi pada pekan lalu ada 9.384 pengguna, hingga pagi ini tercatat 7.669 pengguna atau berkurang 19 persen.Ia mengungkapkan pengguna KRL yang mayoritas merupakan pekerja diperkirakan hari ini sebagian bekerja dari rumah sehingga volume pengguna turun.Selain itu, hari libur nasional tahun baru Imlek yang jatuh pada Selasa (1/2) esok juga membuat sebagian pengguna KRL meneruskan akhir pekan dengan berkegiatan di rumah.Namun demikian, KAI Commuter tetap mengoperasikan 1.005 perjalanan per hari yang dimulai pukul 04.00-22.00 WIB.Pengguna KRL juga diminta disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan saat tiba di stasiun dan berada di dalam KRL.\"Persiapkan sertifikat vaksin baik dalam bentuk digital maupun cetak untuk diperlihatkan ke petugas di stasiun,\" ujarnya.Anne menambahkan KAI Commuter mengajak pengguna untuk mengatur waktu perjalanannya dengan mengakses aplikasi KRL Access agar terhindar dari potensi kepadatan di stasiun maupun di dalam KRL.\"Gunakan Kartu Multi Trip (KMT) atau kartu uang elektronik bank untuk mengurangi penggunaan uang tunai dan mendukung upaya pemerintah dalam penerapan cashless society,\" pungkasnya. (mth)      

Anggota DPR RI Desak Perusahaan Non Esensial Segera Terapkan "WFH"

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 11:23:27 0

Jakarta, FNN - Anggota Komisi IX DPR Elva Hartati mendesak perusahaan non esensial segera menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) oleh karena kasus positif COVID-19 semakin meningkat.   Elva Hartati dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin, mengatakan per Minggu, 30 Januari 2022, kasus aktif COVID-19 mencapai 61.718 setelah ada penambahan kasus sebanyak 9.163.   Ia meminta kenaikan kasus tersebut harus menjadi perhatian semua kalangan, termasuk juga dari dunia usaha. \"Presiden Joko Widodo telah mengimbau dengan sangat jelas bahwa bagi pekerja yang bisa menerapkan \'WFH\' segera melaksanakan, mengingat kasus positif COVID-19 meningkat dengan terus meningkatnya transmisi lokal varian Omicron,\" ujarnya. Elva menyampaikan kebijakan pemerintah sudah jelas bahwa hanya sektor esensial saja yang masih bisa beroperasi normal dengan protokol kesehatan ketat. \"Komisi IX mendukung seluruh program safety net untuk siap dilaksanakan membantu masyarakat yang terdampak,\" ucapnya.  Dia mengatakan Komisi IX DPR melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Satgas COVID-19 pada dua pekan lalu untuk memitigasi gelombang ketiga COVID-19. Komisi IX DPR mengusulkan agar pemerintah menjadikan data bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 di rumah sakit atau ICU sebagai patokan dalam memutuskan pelaksanaan PPKM. \"Kami masih yakin hanya dengan pengendalian pandemi dari sisi kesehatan dapat mendorong pemulihan ekonomi secara maksimal,\" katanya. Menurut Elva pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi pengendalian pandemi di bidang kesehatan yang juga memikirkan keberlangsungan dunia usaha. Beroperasinya 11 sektor bidang usaha esensial menjadi salah satu langkah solutif agar seluruh denyut perekonomian terus berlanjut sembari memastikan pandemi terkendali. \"Kami meminta dunia usaha sedikit bersabar sembari mendukung penuh upaya pemerintah dan parlemen mengendalikan pandemi sehingga perekonomian dapat pulih kembali,\" ujarnya. Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Saniatul Lativa mengingatkan bahwa peningkatan kasus COVID-19 sekarang lebih banyak dari transmisi lokal. \"Jika perusahaan tetap mempekerjakan karyawannya, maka harus dipastikan bahwa karyawannya aman dari Omicron dan aman dari transmisi lokal penularan Omicron,\" imbuh Saniatul. Meski demikian, dia mengatakan sementara penambahan kasus COVID-19 di Indonesia paling terkendali dibandingkan lima negara lain di Asia, India, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan data ourwordindata.org, kasus COVID-19 baru yang dikonfirmasi per 1 juta penduduk terlihat grafik penambahan kasus di Indonesia dominan landai.Dia melanjutkan per 26 Januari 2022, angka konfirmasi positif di Indonesia sebesar 13,27 per 1 juta penduduk. Menurut dia, hal itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura dengan konfirmasi positif sebesar 825,80 per 1 juta penduduk.Begitu juga dengan Filipina sebesar 233,71 per 1 juta penduduk, India sebesar 220,71 per 1 juta penduduk, Malaysia sebesar 121,19 per 1 juta penduduk, dan Thailand sebesar 110,20 per 1 juta penduduk.\"Namun, pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI harus tetap menyediakan fasilitas di rumah sakit, terutama tempat tidur perawatan agar disediakan secara maksimal,\" ujarnya. (mth)

BPJS Kesehatan Kudus Jemput Bola Sasar Warga Pedesaan Daftar JKN

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 11:18:53 0

Kudus, FNN - BPJS Kesehatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah melakukan layanan jemput bola dengan menyasar warga pedesaan di tiga kabupaten yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) karena berbagai sebab. \"Dalam memberikan pelayanan jemput bola ini, kami berkoordinasi dengan kepala desa setempat,\" kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Agustian Fardianto di Kudus, Senin.Ia berharap dengan adanya layanan jemput bola dan lebih mendekatkan layanan dengan masyarakat tersebut, bisa membantu pemerintah setempat dalam mencapai target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi penduduknya. Selain itu, BPJS Kesehatan juga bisa memotret demografi masing-masing desa, termasuk jumlah warga miskin di daerah setempat apakah masih ada yang belum terdaftar di JKN. Dengan kehadiran petugas BPJS Kesehatan yang bertemu langsung dengan masyarakat, juga untuk mengetahui penyebab mereka belum mendaftarkan diri, terutama dari masyarakat mampu yang hingga kini belum mendaftar. \"Apakah karena faktor kesibukan atau belum memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri,\" ujarnya.Nantinya, kata dia, masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta JKN akan didaftarkan sebagai peserta mandiri. Layanan jemput bola tersebut, dimulai bulan Februari 2022 dengan sasaran pertama di Kabupaten Jepara, meliputi Desa Tulakan (Kecamatan Donorojo), Desa Troso (Kecamatan Pecangaan), Desa Kecapi (Kecamatan Tahunan), dilanjutkan ke Grobogan, meliputi kantor Kecamatan Gubug, Desa Ngembakrejo (Tanggungharjo), Desa Mrisi (Kecamatan Tanggungharjo). (mth)   

Harga Emas Kian Melemah, Penurunan Bulanan Terburuk Sejak September

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 11:12:33 0

Bengaluru, FNN - Harga emas turun untuk sesi keempat berturut-turut di perdagangan Asia pada Senin pagi, berada di jalur untuk penurunan bulanan terbesar sejak September 2021, karena dolar AS menguat menjelang pertemuan beberapa bank sentral utama, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.Di pasar spot emas turun 0,2 persen menjadi diperdagangkan di 1.788,41 dolar AS per ounce pada pukul 01.40 GMT, mendekati 1.779,20 dolar AS di sesi sebelumnya - terendah sejak 16 Desember. Sementara itu, emas berjangka AS naik tipis 0,1 persen menjadi diperdagangkan di 1.788,20 dolar AS per ounce.Logam emas telah merosot lebih dari 2,0 persen sejauh bulan ini.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya melayang mendekati level tertinggi 18 bulan pada Jumat lalu (28/1/2022).Federal Reserve AS berencana untuk menaikkan suku bunga pada Maret dengan asumsi bahwa ekonomi sebagian besar akan menghindari dampak dari varian virus corona Omicron dan terus tumbuh dengan sehat.Meskipun emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kenaikan suku bunga akan meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Produksi pabrik Jepang menyusut untuk pertama kalinya dalam tiga bulan pada Desember karena penurunan mesin melebihi kenaikan kecil dalam produksi mobil, menutupi kekuatan pemulihan ekonomi.Sementara itu, para pedagang sedang mencari keputusan kebijakan dari pertemuan bank sentral Australia, Inggris dan Eropa yang diharapkan minggu ini.Pusat utama Asia melihat permintaan yang kuat untuk emas fisik minggu lalu menjelang liburan Tahun Baru Imlek, sementara pembeli di India menunda melakukan pembelian sebelum pemerintah mengumumkan anggaran tahunannya.Logam mulia lainnya di pasar spot, perak turun 0,3 persen menjadi diperdagangkan di 22,36 dolar AS per ounce, sementara platinum naik 0,1 persen menjadi diperdagangkan di 1.008,27 dolar AS per ounce. (mth)

Shin Berharap Proses Naturalisasi Pemain Keturunan Dipercepat

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 11:07:56 0

Jakarta, FNN - Pelatih Tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong berharap proses naturalisasi empat pemain keturunan Indonesia bisa dipercepat agar mereka dapat memperkuat skuad \"Garuda\" mulai tahun 2022.\"Saya berharap naturalisasi itu dipercepat. Saya akan sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dan PSSI jika itu bisa dilakukan,\" ujar Shin, dikutip dari keterangan PSSI yang diterima di Jakarta, Minggu (30/1) malam.PSSI tengah mengusahakan naturalissi empat pemain yaitu Sandy Walsh, Jordi Amat, Mees Hilgers dan Ragnar Oratmangoen.Sandi Walsh (26 tahun) berposisi sebagai bek kanan dan berkewarganegaraan Belanda. Sekarang dia memperkuat klub Liga Belgia KV Mechelen.Lalu Jordi Amat (29 tahun), bek tengah klub Liga Belgia KAS Eupen dan saat ini memegang paspor Spanyol.Mees Hilgers merupakan bek tengah berumur 20 tahun yang berkarier di klub Twente FC di Liga Belanda. Dia berstatus sebagai warga negara Belanda.Warga Belanda lain, Ragnar Oratmangoen yaitu pemain sayap klub Go Ahead Eagles di Liga Belanda yang baru berusia 23 tahun.Andai semua proses tuntas dan menjadi WNI, mereka dapat langsung memperkuat skuad \"Garuda\" karena memiliki garis keturunan Indonesia dan belum pernah memperkuat timnas senior di negaranya saat ini.Dari pihak PSSI, upaya naturalisasi mereka dipimpin oleh anggota Komite Eksekutif Hasani Abdulgani.Hasani sempat mengunggah pernyataan di media sosial Instagramnya @hasaniabdulgani yang menyatakan harapan naturalisasi dapat dilakukan maksimal April 2022.\"Apabila terjadi, Insyaallah pemain tersebut bisa bermain di kualifikasi Piala Asia, Juni mendatang. Target Ketua Umum PSSI adalah para pemain keturunan tersebut dapat membela timnas di babak kualifikasi Piala Asia dan Piala AFF 2022,\" tulis Hasani. (mth)     

Edy Mulyadi Anggota PWI Jaya

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 10:50:31 0

Jakarta, FNN - Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jaya, Sayid Iskandarsyah menegaskan, Edy Mulyadi adalah anggota PWI Jaya. Ia teregistrasi dengan Nomor anggota 09.00.19895.21M, dan berlaku sampai 4 November 2023. \"Sebelumnya Edy Mulyadi pernah menjadi anggota PWI, tahun 1995. Tetapi kartunya gugur karena tidak pernah diurus yang bersangkutan. Berdasarkan  peraturan PWI, satu tahun kartu anggota tidak aktif, otomatis gugur. Supaya mendapatkan kartu anggota PWI lagi, syaratnya harus mengikuti orientasi wartawan.  Edy Mulyadi mengikuti orientasi wartawan tahun 2021, dan sekarang memiliki kartu anggota muda. \" kata Sayid, kepada FNN melalui telefon, di Jakarta, Senin, 31 Januari 2022.  Menurut Sayid, kartu keanggotaannya bisa gugur, jika Edy kelak dinyatakan bersalah oleh pengadilan. \"Setelah keputusan hukum berkekuatan tetap,  akan disidangkan di Dewan Kehormatan (DK) PWI Jaya. DK inilah yang akan memutuskan menggugurkan atau mencabut keanggotaannya, jika sudah berkekuatan hukum tetap,\" kata Sayid. Mengenai kasus yang menimpa wartawan senior FNN itu, ia menghormati dan mempersilahkan Edy mengikuti proses hukumnya. Adapun tentang ucapannya sehingga dilaporkan ke polisi, Sayid mengatakan masih bisa diperdebatkan, apakah produk jurnalistik atau tidak.  \"Yang berhak memutuskan apakah sebuah berita dan tayangan di media itu sebuah produk jurnalistik atau tidak  adalah Dewan Pers,\" ucapnya. Secara terpisah, Edy Mulyadi mengatakan siap menghadapi kasus hukum yang menimpanya. Yang terburuk sekali pun, ditahan ia sudah siap. \"Risiko perjuangan,\" ujarnya. Bukti kesiapannya itu  ditunjukkan dengan membawa beberapa pakaian dan juga peralatan mandi.  Dia menegaskan, tetap menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Penolakan itu, katanya mengingat biaya yang dibutuhkan sangat besar. \"Pada saat ekonomi terpuruk akibat Covid-19 (Coronaviris Disease 2019), dan rakyat banyak yang menderita, kok pembangunannya dilanjutkan?\" kata Edy. Edy telah meluncur ke Bareskrim Polri sekitar pukul 8.35 dari suatu tempat. Ia berangkat bersama Herman Kadir yang menjadi koordinator pengacaranya. Rencananya, mereka terlebih dahulu shalat Dhuha di Masjid yang berada di Bareskrim Polri. Setelah itu, persiapan menghadap penyelidik. Sebelum pemeriksaan, rencananya Edy menyampaikan keterangan pers. (MAI/FNN).

Dukungan Akademisi untuk Ubedilah Badrun Meluas, Kaesang Pangareb Gandeng Hotman Paris

BY FNN Senin, 31 Januari 2022 10:46:00 0

Jakarta, FNN - Dosen muda Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mendapat dukungan luas dari  akademisi, kaum intelektual seluruh Indonesia atas laporan KKN dua anak Presiden Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupdi (KPK) beberapa waktu lalu. Dukungan akademisi, termasuk para profesor terus diterima melalui komunikasi langsung dari banyak universitas terkemuka seluruh Indonesia. \"Saya mengucapkan terimakasih atas semua dukungan masyarakat. Tentu saja langkah baik itu,perlu terus dikawal dan memberi kesempatan kepada KPK untuk bekerja profesional sesuai undang-undang,\"kata Ubedilah kepada FNN, Jumat lalu, setelah melengkapi data atas undangan KPK. Selain dukungan akademisi,kaum cendekiawan, tak kurang kelompok oposisi,baik oposisi partai maupun nonpartai.Oposisi senang dengan pikiran kritis apalagi langkah hukum yang ditempuh Ubedilah sesungguhnya berniat baik sebagai tanggungjawab dan fungsi intelektual. Para ulama bahkan romo tidak sedikit yang juga kontak  dan mendoakan langkah baik ini agar praktek KKN segera ditinggalkan oleh elit politik siapapun dan KPK bekerja dengan baik. Kata Ubedilah, laporan yang dilakukan bukan hoax karena semua yang dibawa adalah data valid dan didahului riset. \"Tuduhan yang menyebut saya mencari panggung atau pansos (panjat sosial) itu tuduhan yang tidak berdasar. Sangat keliru dan  enggak penting banget. Sebab sebelum langkah ini Insya Allah saya sudah bertahun tahun punya arena publik sendiri karena sebagai analis sosial politik sudah wara wiri ke berbagai kampus di Indonesia dan di media nasional. Media sosial saya juga sudah cukup diikuti ribuan follower sebelum langkah ke KPK.  Itu sudah cukup untuk memberi edukasi untuk publik,\" tandas Ubedilah. Beberapa waktu ini memang publik sedang mengalami kebisuan kolektif. Tetapi sesungguhnya dalam alam pikir publik yang rasional mereka gelisah dengan keadaan tetapi tidak berdaya karena dibelenggu ketakutan dan lain lain. Mungkin keadaan itulah yang membuat mereka melihat apa yang dilakukan Ubedilah disebut sebagai membuka jalan kebuntuan, membuka kotak pandora dan menghentak kebisuan mewakili kegelisahan banyak orang. Awal dari langkah ini berniat baik untuk mengakhiri pola KKN yang terjadi di lapisan elit kekuasaan. Jika kemudian mempengaruhi organ penting di republik ini semoga saja pada akhirnya memahami bahwa langkah ini sesungguhnya untuk masa depan republik ini untuk menjadi lebih baik dan maju di masa depan. Jika ada informasi bahwa Kaesang berniat menggandeng Hotman Paris Hutapea, itu hal yang wajar dilakukan siapapun jika menghadapi persoalan hukum. Bedanya memang Hotman Paris Hutapea adalah lawyer papan atas yang tentu berbiaya mahal. \"Jadi, itu mungkin hal wajar bagi seorang Kaisang, dan sah sah saja sih secara hukum,\"ujar Ubedilah. (Iriani Pinontoan).

Nepotisme Es Doger

BY FNN Ahad, 30 Januari 2022 20:58:31 0

Pada saat Ubedillah Badrun harus menghadapi intimidasi dari berbagai pihak, kita yang masih waras harus memutuskan berdiri di belakangnya untuk mengembalikan amanat reformasi yang segera setelah dicetuskan langsung dikhianati. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @RosyidCollegeOfArts SETELAH mengumpulkan berbagai data dan menelitinya, serta berbicara dengan beberapa pakar, seorang dosen aktivis asal Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berusia 50 tahun memutuskan kasus itu harus dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nuraninya terusik dengan skala korupsi nepotis yang ditemukannya. Ada beberapa bukti valid awal yang meyakinkannya bahwa telah terjadi suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga pejabat tinggi. Terjadi perdagangan pengaruh antara pejabat dengan pengusaha, lalu pencucian uang oleh anak pejabat tersebut melalui berbagai start up businesses yang dimiliki anak pejabat tersebut. Empat puluh (40) tahun silam hal serupa terjadi melibatkan keluarga Soeharto. Lalu Kunio Yoshihara menulis buku tentang Ersatz Capitalism (Kapitalisme Semu) di Asia Tenggara (1990). Kunio menjelaskan bahwa untuk mengimbangi kekuatan ekonomi kelompok China di Indonesia, Soeharto telah mengambil keputusan untuk mengkarbit pengusaha-pengusaha pribumi dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pribumi tertentu untuk mengembangkan bisnis yang mampu mengimbangi para klongomerat China di Indonesia. Langkah Soeharto ini kemudian terbukti kebablasan sehingga berkembang menjadi nepotisme dimana anak-anaknya mulai mengembangkan gurita bisnis di berbagai sektor, bahkan dari hulu sampai hilir. Dari jalan tol, sampai cengkih serta mobil nasional. Anak pejabat tentu boleh buka bisnis lalu kaya dari bisnisnya. Modus kapitalisme semu era digital ini tentu berbeda dengan kapitalisme era Soeharto. Di bawah slogan start-ups dan model bisnis era internet ini, valuasi perusahaan bisnis baru memang bisa meningkat tajam jauh lebih cepat dibanding era sebelum internet. Gojek yang baru berumur kurang dari 10 tahun misalnya kini memiliki valuasi yang jauh lebih besar daripada Garuda Indonesia yg sudah ada sejak Orde Lama. Membuka beberapa gerai es doger serta menjualnya secara hybrid mungkin berhasil mencetak laba luar biasa lalu bisa menarik investor untuk ikut memiliki saham bisnis es doger itu. Mungkin investor tertentu berani membeli saham bernilai mendekati seratus miliar Rupiah atas bisnis es doger ini. Namun jika ayah investor ini juga pemilik perusahaan yang sudah terbukti bersalah di pengadilan dalam kasus pembakaran hutan, lalu diangkat menjadi duta besar tanpa kompetensi dan rekam jejak diplomat yang jelas, sulit menolak kesan bahwa terjadi perdagangan pengaruh oleh pejabat tinggi serta pencucian uang melalui bisnis anak pejabat tersebut. Ubedillah Badrun, sang dosen UNJ tadi, telah mengambil langkah berani. Kita tunggu respons KPK atas laporannya ini. KPK akan berada dalam posisi maju kena mundur kena. Mundur akan semakin kehilangan kepercayaan masyarakat, maju akan berhadapan dengan tembok jaringan kekuasan yang rumit, serta mungkin mematikan. Apalagi pengawas KPK kini adalah tokoh eks Kopassus yang sangat berpengaruh yang sering sibuk mengurusi hampir semua urusan kecuali yang tidak menguntungkan. Pada saat Ubedillah Badrun harus menghadapi intimidasi dari berbagai pihak, kita yang masih waras harus memutuskan berdiri di belakangnya untuk mengembalikan amanat reformasi yang segera setelah dicetuskan langsung dikhianati. Kasus ini adalah bukti terbaru kebangkitan nepotisme dan korupsi yang dulu menjatuhkan rezim Orde Baru. Ubedillah dkk aktivis 1998 harus belajar juga dari reformasi yang sesat jalan ini. Jika sejarah hanya pengulangan skenario yang sama tapi oleh tokoh yang berbeda, maka mungkin Faisal Basri benar bahwa rezim ini akan jatuh tidak lama lagi. Jika kita tidak belajar dari sejarah, maka sejarah akan mengajari kita dengan keras. Gambir, 30/01/2022. (*)

Erick Thohir: BUMN Siap Bekerjasama Bangun Eksosistem untuk Kopi

BY FNN Ahad, 30 Januari 2022 15:55:26 0

Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan siap bekerjasama dengan berbagai pihak dalam membangun ekosistem untuk kopi.Erick Thohir mengatakan kesiapan BUMN ini karena 96 persen dari produksi kopi terkait dengan petani. Berbeda dengan kelapa sawit di mana sawit itu sudah 60 persen swasta dan 40 persen petani.\"Saya juga mohon, makanya kita bekerjasama dengan berbagai pihak, karena kami BUMN tidak bisa kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah,\" katanya.\"Kita juga bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan juga didukung Duta Besar Indonesia untuk Mesir, didukung juga oleh asosiasi kopi dan juga para pihak swasta yang mau menjadi bagian dari ekosistem ini,\" tambah Erick saat menyampaikan sambutan dalam Peluncuran PMO Kopi Nusantara di Lampung sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Minggu.  Menurut dia, dalam membangun ekosistem tidak mungkin terjadi jika masing-masing pihak egosektoral, karena ekosistem itu bisa terjadi kalau ditempatkan di tengah semua kepentingannya.Erick kemudian mengutip sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang artinya kesejahteraan untuk semua dan tidak mungkin ekonomi Indonesia terus tumbuh kalau tidak rukun.Menurut Menteri BUMN, ekosistem tersebut bisa berhasil kalau ada kesejahteraan. Tidak mungkin bisa menciptakan keseimbangan ekonomi jika yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, apalagi saat pandemi Covid 19.\"Karena itu kita sama-sama harus merajut yang namanya ekosistem Indonesia untuk kesejahteraan semua, bukan mengental untuk sebagian kelompok. Itulah kenapa kesejahteraan sesuai Pancasila sila kelima harus kita jaga. Itulah kenapa kita memberanikan untuk membangun ekosistem,\" kata Erick.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir memandang BUMN tentu punya tanggung jawab untuk mencari solusi bagi kesejahteraan petani kopi. Hal ini dikarenakan harga kopi dunia sedang naik, tetapi harus dipastikan jangan kenaikan harga kopi ini justru menaikkan yang namanya penjual di tengah, tidak langsung kepada petani.Selain itu Menteri BUMN Erick Thohir juga menyatakan Presiden Joko Widodo ingin seluruh program di kementerian dan lembaga benar-benar didorong untuk menyasar langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. (mth) 

Indonesia Akan Dikepung Relawan Anies

BY FNN Ahad, 30 Januari 2022 13:20:59 0

Di sisi lain, Anies dikenal sebagai tokoh nasional. Posisi Mendikbud dan Gubernur DKI telah menaikkan popularitas Anies selama ini. Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa TOK! Pilpres sudah ditetapkan jadualnya: 14 Pebruari 2024. 7-13 Sepetember 2023 pendaftaran capres akan dibuka. Siapa saja yang akan mencalonkan? Ada tiga nama kandidat yang muncul di survei. Sekali lagi \"kandidat\". Artinya, potensi menjadi calon ada. Tapi, ini tidak mutlak. Situasi bisa berubah seiring dengan perkembangan politik yang ada. Tiga nama tokoh yang surveinya selalu di atas adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Prabowo peluangnya sangat besar untuk maju jika menggandeng PDIP. Sebab, PDIP punya 128 kursi di DPR. Dan nampaknya, hubungan emosional dan politik PDIP-Gerindra dan Mega-Prabowo cukup mesra. Situasi politik juga kondusif untuk kedua partai ini berpasangan. Mereka akan mengusung Prabowo-Puan. Selain Pdabowo, ada Anies Baswedan. Gubernur DKI ini juga punya peluang cukup besar. Selain berada di tiga besar survei capres, Anies memiliki modal branding terbanyak dibanding yang lain. Cara komunikasi, sikap politik, dan prestasi Anies di DKI bisa menjadi modal cukup besar untuk bertarung, bahkan memenangkan Pilpres 2024. Situasi politik seperti sedang berpihak kepada Anies. Pertama, konstituen partai-partai Islam seperti PKS, PPP dan PAN sedang eforia mendukung Anies. Berat bagi tiga partai ini jika tidak mengusung Anies di pilpres 2024. Ancaman konstituen untuk meninggalkan tiga partai ini akan sangat serius. Apalagi, PAN sedang dibayang-bayangi Partai Umat, dan PKS sedang dibuntuti Partai Gelora. Anies punya coattail effect, khususnya bagi ketiga partai ini. Secara umum, coattail effect ini berlaku juga buat semua partai pengusung Anies. Mengusung Anies diprediksi akan memberi efek elektoral bagi partai pengusung, khususnya ketiga partai Islam tersebut. Jika Anies Jadi capres, berisiko bagi ketiga partai Islam ini jika tidak turut serta mengusung Anies. Partai-partai tersebut besar kemungkinan akan ditinggalkan oleh konstituennya. Situasi ini akan menguntungkan buat partai Umat dan Gelora. Juga buat partai lain yang mengusung Anies di pilpres 2024. Silaturahmi Yusril Ihza Mahendra, ketua PBB ke Anies, dan manuver poros PPP-PBB baru-baru ini apakah karena adanya kesadaran coattail effect tersebut? Kedua, Anies diuntungkan dengan jadual Pilpres 14 Pebruari 2024. Sedangkan pendaftaran capres dibuka tanggal 7-13 september 2023.  Kalau Anies habis periodenya tanggal 16 oktober 2022, maka ada waktu 11 bulan menuju pendaftaran pilpres. Ini menjadi faktor keberuntungan bagi Anies. Gubernur DKI Jakarta ini punya waktu cukup longgar untuk keliling Indonesia dan berkampanye. Performence dan kemampuan Anies bicara di depan massa akan mampu menghipnotis rakyat. Beredar banyak video, jika Anies hadir di kerumunan massa, dimanapun itu, selalu ada teriakan \"Presiden\". Mereka mendekat dan berebut untuk berfoto. Dalam konteks ini, magnet Anies sangat besar. Bayangkan jika Anies keliling 11 bulan ke daerah-daerah. Akan ada sambutan gegap gempita. 11 bulan menjadi waktu emas bagi Anies untuk \"curi strat\" kampanye. Anies punya kesempatan untuk menyapa rakyat di seluruh pelosok negeri tanpa harus minta ijin Mendagri. Ini peluang besar bagi Anies untuk memenangkan pertarungan di 2024. Peluang ini tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat lain. Saat itu, kandidat-kandidat lain masih menjabat. Prabowo masih jadi menteri dan Ganjar masih jadi Gubernur Jateng. Dibanding Anies, Ganjar saat ini masih menjadi tokoh lokal yaitu Jawa Tengah. Pemilih Ganjar mayoritas berasal dari Warga Jawa Tengah. Ganjar belum menasional, meski pernah menjadi anggota DPR. Tak menutup kemungkinan kedepan, elektabilitas Ganjar tersalip oleh Sandiaga Uno dan Erick Thohir yang sedang gencar branding. Bahkan tersalip oleh Puan jika Puan rajin turun ke daerah, khususnya Jawa Tengah yang dianggap sebagai kandang banteng. Di sisi lain, Anies dikenal sebagai tokoh nasional. Posisi Mendikbud dan Gubernur DKI telah menaikkan popularitas Anies selama ini. Ada yang bilang: usai lepas gubernur DKI Anies tidak punya panggung. Ini salah! Anda tidak sadar bahwa mesin politik menuju 2024 sudah panas. Sekarang saja sudah semakin panas. Tahun 2023 akan jauh lebih panas lagi. Artinya, di tahun 2023 ruang publik akan sesak dengan massa yang membicarakan pilpres 2024. Dan saat itu, mesin politik Anies sudah bisa bergerak leluasa dan bebas. Bermanuver ke semua arah. Siapapun lawannya, akan sangat kewalahan melawan Anies. Tim Anies dan semua relawannya akan bergerak dan memaksimalkan waktu 11 bulan itu untuk menyisir seluruh pelosok negeri. Indonesia akan dikepung relawan Anies dengan semua spanduk, baliho dan deklarasi. Day to Day. Ini sekaligus menjadi peluang bisnis yang cukup bagus. Bagi mereka yang ingin berbisnis, mereka bisa menjual topi, kaos, jaket, baju, bendera, bulpen, dll bergambar Anies Baswedan. Diprediksi akan laku keras. Setiap ada Anies, akan hadir jumlah massa besar. Dan ini peluang bisnis yang cukup menggoda. Silahkan dimanfaatkan jika anda tertarik. Jika kita mau berandai: apakah Anies bersedia dijadikan plt Gubernur DKI 2022-2024? Saya rasa, Anis akan menolak. Lebih strategis kalau Anies fokus untuk hal yang lebih besar: yaitu memimpin negeri ini di 2024. Jakarta, 27 Januari 2022. (*)

Polri Gagalkan Pengiriman 15 Kg Sabu di JTTS Simpang Pematang Mesuji

BY FNN Ahad, 30 Januari 2022 12:24:15 0

Bandarlampung, FNN - Petugas kepolisian Polres Mesuji, Lampung, menggagalkan pengiriman 15 paket narkotika jenis sabu seberat 15 kilogram di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Simpang Pematang.Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo, dihubungi di Bandarlampung, Minggu, membenarkan adanya anggota yang berhasil menggagalkan pengiriman 15 kilogram sabu di JTTS tersebut.\"Iya benar mas, kejadiannya kemarin Sabtu (29/1) sore pukul 16.30 WIB,\" ucapnya.Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Mesuji IPTU Muhammad Nufi menambahkan, sabu seberat 15 kilogram tersebut dibawa oleh tiga pelaku bernama Afdal (32), Hendri Khaidir (50), dan Eri Yanto (49) menggunakan mobil pribadi warna hitam dengan nomor polisi B-2165-TOL.\"Sabu 15 kilogram tersebut dikemas paket teh China bertuliskan qing shan yang kemudian dimasukkan ke dalam tas jinjing warna hitam,\" ungkap dia. Dia mengatakan, penangkapan tiga pelaku yang membawa sabu tersebut berawal dari adanya informasi bahwa akan ada transaksi narkoba yang melalui wilayah hukum Polres Mesuji.Kemudian, lanjut dia, Berdasarkan informasi itu, gabungan anggota Polres Mesuji yang dipimpin Waka Polres Mesuji Komisaris Polisi Juli Sundara melakukan penjaringan, penggeledahan, dan penangkapan sesuai kabar yang di dapat.\"Saat tiba di gerbang Tol Simpang Pematang anggota melakukan penggeledahan terhadap satu unit mobil yang kami curigai. Saat kami lanjut penggeledahan, ditemukan tas berisi sabu yang terletak di atas kursi bagian paling belakang penumpang,\" tuturnya.Ia mengatakan bahwa ketiga tersangka kemudian dibawa ke Mapolres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.\"Dalam kegiatan tersebut, anggora berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah tas jinjing merk adidas warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 paket teh China bertuliskan qing shan yang di dalamnya terdapat plastik bening besar berisi narkotika jenis sabu dan satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B-2165-TOL,\" paparnya. (mth)   

Sisi Lain Habibie Diungkap dalam Buku "Saya Bacharuddin Jusuf Habibie"

BY FNN Ahad, 30 Januari 2022 11:16:38 0

Jakarta, FNN - Penulis Andi Makmur Makka mengungkap sisi lain dari Bacharuddin Jusuf Habibie dalam buku berjudul \"Saya Bacharuddin Jusuf Habibie (The Untold Story)\" yang diluncurkan pada Sabtu (29/1).Buku setebal 498 halaman yang ditulis berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan Bacharuddin Jusuf ​​​​​​​ Habibia atau BJ Habibie itu menuturkan perjalanan Habibie mulai dari masa kecil, masa dia menjadi eksekutif top di industri pesawat terbang di Jerman, hingga ketika dia menjadi presiden.\"Tulisan ini dilengkapi dengan hasil serangkaian wawancara selama sepuluh hari yang saya lakukan pada 2005,\" kata Andi Makmur Makka ​​​​​​​sebagaimana dikutip dalam siaran pers The Habibie Center yang diterima di Jakarta, Minggu.Buku dengan 77 bab tulisan Andi Makmur Makka fokus pada sisi warisan ilmu pengetahuan dan teknologi dari BJ Habibie yang relevan dengan isu sekarang, termasuk yang berkenaan dengan pemikiran dan teori Habibie, industri kedirgantaraan, dan pengembangan pesawat N-250.Pemimpin Redaksi Harian Republika periode 1997-2000 itu menyebut BJ Habibie sebagai ilmuwan dan negarawan yang telah meletakkan fondasi kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk memajukan Indonesia.Rektor Universitas Multimedia Nusantara Jakarta DR. Ir. Ninok Leksono Dermawan mengatakan bahwa Habibie memimpin lembaga dengan fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta menggagas banyak kebijakan yang mendorong generasi muda menguasai iptek.Menurut dia, gagasan yang selalu didengungkan Habibie untuk menguasai teknologi guna memajukan bangsa harus dibangkitkan lagi, dituangkan dalam buku-buku yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda.Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) periode 2014-2019 Dr. Ir. Unggul Priyanto mengemukakan konsep Habibie \"memulai di akhir, berakhir di awal\", bahwa membangun tidak harus dimulai dengan melakukan riset dari awal, tetapi bisa dari tengah atau ujung.Menurut Unggul, negara seperti China juga menerapkan konsep semacam itu. China memulai pengembangan kereta api cepat dengan membeli lisensi dari Jepang dan Jerman namun kemudian bisa mengalahkan produk dari kedua negara itu.Ia mengatakan bahwa Habibie juga berpikiran mendirikan industri kedirgantaraan mulai dari pesawat buatan Spanyol Cassa 212, kemudian berinovasi membuat CN-235 hingga mandiri merancang bangun N-250, jenis pesawat yang canggih di kelasnya.\"Jadi inovasi tidak perlu merupakan temuan baru, tidak harus diawali dengan temuan sendiri, tapi bisa merupakan pengembangan dan menjadi suatu produk baru yang lebih baik,\" katanya. (mth)

Pegiat Pemilu Sebut Tidak Relevan KPU/Bawaslu Permanen di Daerah

BY FNN Ahad, 30 Januari 2022 10:59:51 0

Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini menilai keberadaan KPU dan bawaslu yang permanen di kabupaten/kota tidak relevan bila tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ke depannya.Sebaiknya, kata Titi Anggraini kepada ANTARA di Semarang, Minggu pagi, bersifat tidak permanen (ad hoc) dengan masa jabatan keanggotaan KPU dan bawaslu tidak lagi 5 tahun seperti sekarang ini.Titi mengemukakan hal itu ketika menyinggung soal desain kelembagaan penyelenggara pemilu ke depan, mengingat masa jabatan anggota KPU/bawaslu di 110 kabupaten kota akan berakhir dalam kurun waktu Januari—Maret 2024.\"Ini masa-masa krusial pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 14 Februari,\" ujar Titi yang juga anggota Dewan Pembina Perludem.Ia mengemukakan bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu saat ini memang tidak sejalan dengan desain keserentakan pemilu dan pilkada yang jadwal pelaksanaannya pada tahun yang sama.Salah satu latar belakang permanenisasi penyelenggara pemilu di daerah, kata Titi, dilatari pertimbangan bahwa ada agenda pemilu dan pilkada yang dalam 5 tahun akan terselenggara pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, KPU/bawaslu di daerah akan selalu aktif bekerja menyelenggarakan aktivitas kepemiluan selama masa tugasnya.Oleh karena itu, dia memandang perlu pembuat undang-undang menyinkronkan dua hal ini, yaitu bagaimana agar desain kelembagaan penyelenggara pemilu kompatibel dengan desain keserentakan pemilu.  Kalau model keserentakannya berupa pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal seperti yang Perludem usulkan, menurut dia, penyelenggara pemilu di daerah yang permanen dengan masa jabatan 5 tahun seperti saat ini adalah sudah tepat.Menyinggung kembali soal masa jabatan keanggotaan KPU/bawaslu yang akan berakhir berdekatan dengan hari pemungutan suara Pemilu 2024, Titi memandang perlu perpanjangan masa jabatan keanggotaan KPU/bawaslu daerah sampai tuntas tahapan Pilkada 2024. Hal ini sebagai langkah afirmasi menuju keserentakan seleksi.Setelah Pilkada 2024, lanjut Titi, perlu ada seleksi serentak KPU/bawaslu daerah pada tahun 2027 untuk masa jabatan yang akan berakhir setelah seluruh tahapan Pilkada 2029 berakhir.\"Makanya, untuk memastikan keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU/bawaslu, mau tidak mau harus ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilu atau revisi terbatas,\" tutur Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem.Ketika menyinggung masih ada kesempatan Pemerintah dan DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menurut Titi, melihat gelagatnya pembuat undang-undang enggan melakukan perubahan terbatas.Ia menduga pembuat undang-undang khawatir melakukan revisi terbatas terhadap UU Pemilu karena ada peluang menyentuh pasal-pasal krusial terkait dengan variabel sistem pemilihan.\"Dengan demikian, Perpu Pemilu paling memungkinkan,\" ucap Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA). (mth)   

Gubernur: RSUD Babel Segera Dilengkapi Fasilitas Layanan Bayi

BY FNN Ahad, 30 Januari 2022 10:53:27 0

Bangka, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan meminta RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno Babel segera melengkapi fasilitas layanan kesehatan bayi dan anak, guna menekan angka kematian balita di daerah itu.\"Saya minta RSUD segera melaporkan fasilitas layanan kesehatan anak apa saja yang diperlukan, kalau bisa segera penuhi,\" kata Erzaldi Rosman Djohan usai meninjau fasilitas kesehatan di RSUD Dr (H.C) Ir Soekarno Babel di Sungailiat, Minggu.Dokter spesialis anak dan Konsultan Neonatologi RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Babel dr. Ied Imilda menyatakan fasilitas layanan bagi anak sangat penting guna menunjang pemberian pelayanan terbaik untuk masyarakat.\"Ketika perawatan bayi NICU (Neonatal Intensive Care Unit). Nah, itu kan dalam keadaan yang berat ya, pasti perlu alat bantu napas. Dalam perkembangan penyakit, kita pasti perlu untuk pengecekan bagaimana kondisi paru-paru, perut dan lainnya,\" ujarnyaSelain rontgen portable, yang bisa mempermudah pengecekan keadaan pasien terutama bayi dan diharapkan juga ada pengadaan kulkas ASI, karena di RSUD Ir. Soekarno masih mengakali kulkas yang tersedia dicampur dengan obat, di mana ini tidak disarankan.\"Jadi, sayang banget kalau sumber daya manusia (SDM)-nya sudah ada, tapi alatnya nggak lengkap,\" ujarnya.Menurut dia selama ini RSUD selalu bawa si bayi ke tempat rontgen. Nah, ini berisiko untuk kondisi bayi.\"Kehadiran fasilitas rontgen portable ini sangat diperlukan, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,\" ujarnya. (mth)

Perajin Bunga Sakura atau Mei Hwa Pontianak Banjir Pesanan

BY FNN Ahad, 30 Januari 2022 10:49:26 0

Pontianak, FNN - Perajin pohon bunga Sakura atau Mei Hwa banjir orderan menjelang perayaan Imlek atau Tahun Baru China di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.\"Hingga saat ini saya masih mengerjakan pesanan pohon bunga Mei Hwa yang mulai banyak sejak dua minggu menjelang perayaan Imlek,\" kata Asong, salah seorang perajin pohon bunga Mei Hwa di Pontianak, Minggu.Dia menjelaskan hingga saat ini dirinya sudah membuat sebanyak 70 pohon bunga Mei Hwa dalam memenuhi pesanan warga Tionghoa yang akan merayakan Imlek.\"Bahkan pemesan pohon bunga Mei Hwa tidak hanya warga Kota Pontianak tetapi juga Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya,\" ujarnya.Dia menambahkan meski dilanda pandemi COVID-19, pemesanan pohon bunga Mei Hwa masih normal seperti tahun-tahun sebelumnya.Pohon bunga Mei Hwa karya tangan Asong dijual mulai dari harga Rp300 ribuan hingga Rp3 jutaan/pohon bunga Mei Hwa atau tergantung besar kecil ukurannya.\"Untuk menyelesaikan satu pohon bunga Mei Hwa kami membutuhkan sekitar dua hari untuk ukuran 50 centimeter,\" ujarnya.Dia menambahkan pohon bunga Mei Hwa yang dibuat menggunakan batang atau pohon dari akar kayu bakau atau mangrove sehingga kuat dan tahan lama sekitar lima tahun. (mth)Pohon bunga Mei Hwa tersebut sebagai perhiasan pada perayaan Imlek warga Tionghoa, dan diyakini pohon bunga tersebut membawa keberuntungan. (mth)   

Kunjungan Wisatawan di Kota Cirebon Capai 3,6 Juta pada 2021

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 22:52:38 0

Cirebon, FNN - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Jawa Barat, mencatat pada tahun 2021 kunjungan wisatawan ke wilayah itu mencapai 3,6 juta orang, dan melebihi target sebanyak  2,1 juta orang.\"Pada tahun 2021 ada 3.669.195 wisatawan yang datang ke Kota Cirebon,\" kata Kepala Bidang Pariwisata Disbudpar Kota Cirebon Hanry David di Cirebon, Sabtu.Ia mengatakan meskipun masih masa pandemi COVID-19, wisatawan yang berkunjung ke Kota Cirebon melebihi target.Pencapaian sektor pariwisata itu, kata David, karena adanya perbaikan teknik perhitungan, baik secara manual maupun digital. Selain itu koordinasi antara pemda dengan pelaku usaha bisa berjalan baik.\"Data tersebut, merupakan akumulasi dari pengunjung 20 hotel bintang, 41 hotel non-bintang, 63 rumah makan/resto dan 39 objek wisata dan tempat hiburan,\" tuturnya.Pencapaian tersebut juga buah hasil kebijakan pimpinan daerah dan Satgas COVID-19 yang mampu dimaksimalkan para pelaku usaha.\"Hasil ini tidak lepas dari kebijakan pimpinan, sehingga bisa membantu pelaku usaha,\" ujarnya.Dari jumlah wisatawan yang datang ke Kota Cirebon, lanjut David, Jakarta menjadi kota asal yang paling tinggi, yakni 25,28 persen, disusul Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan) 22 persen, Bandung 9,20 persen dan Bekasi 3,54 persen.\"Wisatawan asing juga ada, benua Asia paling tinggi mencapai 88,60 persen dari jumlah wisatawan asing yang datang,\" lanjutnya.Sedangkan untuk target tahun 2022, David optimistis, jumlah wisatawan di Kota Cirebon bisa menembus angka 4 juta. Baik dari kunjungan hotel, kuliner, objek wisata dan tempat hiburan.Ia juga mengimbau para pelaku usaha bisa memperhatikan standar pariwisata, yakni Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan) atau CHSE.\"Apabila pandemi terus melandai dan ada peningkatan aktivitas, maka sektor wisata akan berjalan dengan baik,\" katanya. (mth)       

Kapolri: Sistem Keamanan IKN Baru "Smart Security"

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 22:42:56 0

Penajam, FNN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebutkan sistem keamanan Ibu Kota Negara (IKN) baru dengan nama Nusantara berbasis internet atau \"smart security\" yang dipadukan dengan perkembangan teknologi mumpuni.Sistem keamanan berbasis \"smart security\" tersebut diungkapkan Listyo Sigit Prabowo saat meninjau lokasi IKN baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu.\"Konsep keamanan disusun agar dapat memberikan keamanan masyarakat di IKN Nusantara,\" ujarnya.  Dengan perpindahan IKN Indonesia, katanya, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dipastikan berpindah ke IKN Nusantara.Ia mengatakan Gedung Mabes Polri di IKN baru bakal dibangun di atas lahan seluas 3,8 hektare, namun ada usulan ditambah menjadi 30 hektare.\"Kawasan untuk Mabes Polri disiapkan 3,8 hektare, tapi ada usulan dari Gubernur Kalimantan Timur untuk ditambahkan 30 hektare,\" kata Kapolri. Keberadaan Mabes Polri, kata dia, nantinya akan mengusung konsep \"smart forest city\" karena IKN Nusantara mengusung konsep yang ramah lingkungan.Dengan pembangunan IKN baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur tersebut, katanya, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan dan ekonomi.\"Kami berharap beban yang selama ini terpusat di Jakarta dapat terbagi dengan adanya IKN baru,\" kata dia.  Kapolri mengatakan kunjungan ini untuk memastikan perkembangan pembangunan sejumlah fasilitas penunjang IKN Nusantara berjalan lancar, bahkan secara umum  tidak ada kendala.\"IKN baru telah ditetapkan, selanjutnya kami memastikan pembangunan bisa berjalan aman dan lancar,\" jelasnya. (mth)

Akademisi: Harga Minyak Goreng Diharapkan Akan Turun dan Stabil

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 21:40:26 0

Purwokerto, FNN - Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Rio Dhani Laksana mengatakan harga minyak goreng diharapkan akan turun dan stabil dengan adanya kebijakan satu harga serta operasi pasar.\"Pemerintah mulai bulan depan mewacanakan untuk mendistribusikan 750 ribu liter minyak goreng setiap bulan hingga Mei 2022, sehingga harga minyak goreng diharapkan akan stabil setelah Mei 2022,\" katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.Kepala Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed itu mengatakan pemerintah pasti akan menambah volume minyak goreng secara terus menerus hingga harga di pasaran stabil.\"Tentunya dengan asumsi tidak ada \'panic buying\' pembelian minyak goreng di tengah masyarakat,\" katanya.Dia mengatakan, fenomena kenaikan harga minyak goreng ini dapat terjadi saat harga komoditas kelapa sawit naik.Dia menjelaskan, kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga crude palm oil atau CPO dunia yang juga naik.\"Kenaikan harga CPO ini menyebabkan harga minyak goreng ikut naik cukup signifikan. Pada satu sisi jika harga kelapa sawit yang jatuh maka yang dirugikan petani serta pengusaha dan di sisi lain jika harga minyak goreng naik yang risau adalah masyarakat konsumen minyak goreng,\" katanya.Sementara itu dia juga mengatakan bahwa kebijakan pemerintah menetapkan minyak goreng satu harga merupakan langkah yang sangat tepat.\"Kebijakan ini sangat perlu diapresiasi sebagai bentuk komitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kebijakan ini juga sangat baik dilakukan pemerintah sebab merupakan upaya pemerintah menjamin ketersediaan komoditas itu dengan harga terjangkau untuk masyarakat,\" katanya.Dia mengatakan kebijakan satu harga minyak goreng setara Rp14.000 per liter yang dimulai Rabu (19/1) bertujuan untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng.\"Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan di sisi lain produsen tidak dirugikan karena selisih harga akan diganti oleh pemerintah, sehingga produsen maupun ritel modern nantinya akan mendukung kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng,\" katanya. (mth) 

Airlangga Tinjau Kerterjangkauan Harga Pangan di Pasar Salatiga

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 21:34:45 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan di Pasar Raya I Salatiga, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu. “Operasi pasar ini merupakan bagian dari langkah nyata pemerintah yang melibatkan berbagai stakeholder terkait guna menjamin ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau, serta memonitor harga khususnya minyak goreng,” kata Airlangga dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.   Operasi pasar di Salatiga tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian operasi pasar sebelumnya di beberapa kota seperti Bali, Bogor, Surabaya, dan Bintan.   Kebijakan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan serta stabilitas harga bahan pangan bagi seluruh masyarakat tetap merupakan salah satu prioritas utama dari pemerintah di awal tahun ini.Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah antisipasi guna memastikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga harga bahan pangan dapat terjangkau oleh masyarakat.   Dalam gelaran operasi pasar tersebut, Airlangga juga menyempatkan diri berkeliling dan berbincang singkat dengan para pedagang dan pembeli.   Ibu Lis, pembeli yang bekerja sebagai penjual gorengan menyampaikan bahwa saat ini minyak goreng terbilang cukup langka, sementara dirinya membutuhkan stok minyak yang cukup banyak sebagai penjual gorengan.   Selain itu, masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah ikut membantu meringankan beban masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan operasi pasar.   Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat dan menjaga kestabilan harga agar dapat dijangkau. Dengan menjaga pasokan, tentunya diharapkan harga juga akan terus terjaga.   Melanjutkan rangkaian kunjungan, Airlangga beserta rombongan mengunjungi Panti Wredha Salib Putih Salatiga untuk menyaksikan pelaksanaan kegiatan pengobatan gratis dan pemberian bantuan sembako kepada penghuni panti.   Ia juga menyambangi Klinik Kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) guna meninjau penyelenggaraan vaksinasi booster yang dilakukan kepada 500 orang civitas akademika kampus UKSW.Dengan dilaksanakannya vaksinasi booster dan terus menjaga protokol kesehatan, diharapkan penyelenggaraan kuliah tatap muka di UKSW dapat berjalan dengan baik. (mth)  

Pemerintah Dorong Masyarakat Berkoperasi Agar Tak Tertinggal Korporasi

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 21:21:15 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah giat mendorong masyarakat agar berkoperasi sehingga koperasi tak tertinggal daya saingnya dengan korporasi.   Hal ini didukung dengan upaya membangun ekosistem yang kondusif bagi koperasi di Indonesia sehingga masyarakat tergerak berkoperasi berkat kesadaran untuk mencapai kesejahteraan bersama.   “Pendekatan kami sekarang adalah membangun ekosistem koperasi agar kompetitif bersaing dengan korporasi,” kata Teten saat mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXXIV Tahun Buku 2021 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Pasar (Koppas) Kranggan, Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu.   Ia menyadari, koperasi bukan seperti korporasi yang semata mencari laba, tetapi mengurus kesejahteraan anggota.Karena itu, ekosistem yang memadai untuk koperasi dapat mendorong sektor tersebut terlibat dalam pembangunan infrastruktur tol, pelabuhan, tambak udang, hingga pengelolaan pelelangan ikan.   Untuk itu, melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang mengembangkan program inkubator bisnis, memungkinkan koperasi diinkubasi dengan model bisnis (business model).   Saat ini, pihaknya sedang mengembangkan model bisnis koperasi multipihak yang memungkinkan semua pihak dapat bergabung dalam koperasi tanpa menganggu kepentingan satu sama lain.   “KSP Koppas Kranggan ini, misalnya, pemekaran usahanya bisa dilakukan dengan spin off (pembagian) dan hasilnya bisa difokuskan ke sektor riil,” ungkap dia.   Selain itu, ia mendorong agar koperasi terdigitalisasi terutama koperasi simpan pinjam yang harus akrab dengan inovasi dalam financial technology (fintech)/teknologi finansial. Adanya digitalisasi juga memungkinkan perluasan jangkauan koperasi dalam melakukan pelbagai aktivitas.   “Misalnya yang selama ini terkendala RAT fisik, tapi di era digitalisasi bisa dilakukan RAT secara daring dengan keanggotaannya yang bersifat nasional,” ujar Teten. (mth)  

Sulsel Target Turunkan Angka Stunting 5,81 Persen

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 20:25:26 0

Makassar, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan penurunan angka stunting 5,81 persen dengan prevalensi stunting 27,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,59 persen hingga akhir 2022.\"Meski selama tiga tahun terakhir menurun, tetapi masih belum mencapai target. Makanya kita masih punya PR bersama yakni angka stunting turun 5,81 persen,\" ungkap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulsel Andi Nurseha di Makassar, Sabtu.Saat ini, angka stunting yang masih tinggi di Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto, Maros, Bone dan beberapa lainnya.Jika sebelumnya pada 2021, Sulsel memiliki lokus penurunan stunting di 85 lokasi, tahun 2022 angka tersebut meningkat menjadi 240 lokus guna mempercepat upaya penurunan stunting dengan lebih banyak menjangkau masyarakat.\"Tahun ini kita 240 lokus, mudah-mudahan ini bisa memaksimalkan aksi stop stunting untuk menurunkan prevalensi stunting di Sulawesi Selatan,\" tambah Nurseha.Nurseha menguraikan bahwa fokus utama pencegahan stunting adalah bagaimana pola asuh, makan dan sanitasi lingkungan yang harus dijaga agar tumbuh kembang anak tetap normal di 1000 hari pertama kehidupan.Maka dari itu, menurut Nurseha, sinergitas lintas sektor yang melibatkan pemerintah hingga pihak swasta sangat dibutuhkan untuk penurunan stunting di Sulawesi Selatan.Dinas Kesehatan juga akan berkolaborasi dengan berbagai sektor seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Perwakilan BKKBN Sulsel, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).\"PMD sebagai leading sektor pada pedesaan sangat penting untuk bersinergi, sebab kita akan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dimulai dari tingkat desa dan kelurahan,\" ujarnya. (mth)  

Walikota Samarinda Hijaukan Sempadan Sungai Karang Mumus

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 20:16:37 0

Samarinda, FNN - Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Harun bersama jajaran dan pihak terkait melakukan penanaman pohon lokal di sempadan (bantaran) Sungai Karang Mumus, sebagai upaya untuk menghijaukan sempadan sekaligus untuk mengurangi efek gas rumah kaca.\"Penanaman pohon yang dilakukan sore ini masih dalam rangkaian memperingati Hari Jadi Kota Samarinda ke-354 dan HUT Pemkot Samarinda ke-62 pada 21 Januari,\" ujar Andi Harun saat penanaman pohon di sempadan SKM di Samarinda, Sabtu.Pohon lokal yang ditanam Andi Harun adalah bibit pohon bungur. Pohon ini merupakan tumbuhan khas kawasan amfibi atau khas bantaran sungai, yakni masih bisa bertahan hidup meski terendam air saat sungai pasang, dan tetap segar meski sungai surut.Tanaman lokal dan khas sungai lainnya yang ditanam dalam rangkaian HUT Pemkot Samarinda ini adalah bibit pohon singkuang, rambai padi, ulin, kratom, dan spesies lain khas sungai.Dalam kesempatan itu Andi Harun mengingatkan kepada dinas terkait dan seluruh komponen agar tidak hanya menanam, namun setelah penanaman ini harus dilakukan pemeliharaan secara berkala agar pohon yang ditanam tidak kalah dengan rumput liar.Pohon juga harus selalu disiram jika tidak ada hujan agar tidak mati kekeringan, karena banyak kasus bahwa acara seremonial berupa penanaman pohon, pada akhirnya banyak pohon yang mati karena tidak dilakukan perawatan.\"Penanaman pohon di sepanjang sempadan dengan tema ‘Aksi Penghijauan Sempadan Sungai Karang Mumus’ hari ini, hendaknya bukan sekadar seremonial, namun harus dijadikan momentum perubahan untuk menjaga dan menghijaukan lingkungan,\" kata Andi Harun.Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Nurrahmani mengatakan, bibit yang disiapkan untuk penanaman pohon kali ini sebanyak 5.000 bibit khas sempadan sungai, namun karena kondisinya tidak memungkinkan ditanam semua, sehingga hanya 500 bibit yang ditanam.\"Penghijauan di bantaran SKM kali ini dilakukan untuk tiga segmen dengan total blok tanam tersebar pada tujuh lokasi. Untuk lokasi terpanjang dan lokasinya agak sulit dijangkau adalah di blok pertama yang dilakukan penanaman sekarang, yakni di kanan dan kiri sungai dekat Kampus Unmul,\" katanya. (mth)       

Austria Longgarkan Pembatasan COVID-19 Mulai Pekan Depan

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 20:12:06 0

Zurich, FNN - Austria akan mulai melonggarkan pembatasan terkait COVID-19 minggu depan, Kanselir Karl Nehammer mengatakan pada konferensi pers pada Sabtu.Pelonggaran itu memungkinkan toko dan restoran buka lebih lama dan mereka yang tak divaksin bisa bergerak lebih bebas.Langkah itu diambil karena varian Omicron mengarah pada tingkat rawat inap yang menurun meskipun angka infeksi tinggi.Mulai 5 Februari, Austria akan memperpanjang jam buka maksimum yang diizinkan bagi restoran dan toko hingga tengah malam dan akan meningkatkan jumlah orang yang dapat berpartisipasi dalam berbagai acara menjadi 50 dari 25 orang, kata Nehammer.\"Hal yang baik terlepas dari segalanya dalam situasi sulit ini - jumlah rumah sakit berada pada tingkat yang baik, tempat tidur perawatan intensif, saya pikir adil untuk mengatakan, berada pada tingkat yang sangat baik,\" kata Nehammer pada konferensi pers di Wina.\"Kami sekarang dalam posisi untuk meningkatkan prospek baru yang akan memungkinkan orang untuk bernapas.\"Kasus harian infeksi virus corona telah meningkat di Austria, didorong oleh varian Omicron yang sangat menular, dengan hampir 35.000 kasus baru dilaporkan pada Sabtu.Namun, tekanan pada rumah sakit telah mereda, karena Omicron mengarah pada hasil yang tidak terlalu parah, dan gelombang Omicron saat ini diperkirakan akan mencapai puncaknya sekitar 7-9 Februari, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Katharina Reich mengatakan pada konferensi pers yang sama.Pada langkah selanjutnya, mulai 12 Februari, Austria akan menghilangkan apa yang disebut \"aturan 2G\" yang melarang mereka yang tidak divaksin atau pulih dari virus memasuki toko-toko yang tidak penting.Sejak 15 November mereka yang tidak divaksin sepenuhnya telah dikunci, yang berarti mereka hanya diizinkan meninggalkan rumah mereka untuk sejumlah alasan terbatas seperti berbelanja kebutuhan pokok atau bekerja. Langkah itu, yang ditangguhkan selama Natal, telah dikritik karena sangat sulit untuk ditegakkan.Austria pekan lalu menetapkan 31 Januari sebagai tanggal untuk mengakhiri penguncian yang lebih ketat bagi mereka yang tidak divaksin, menghapus pembatasan pergerakan mereka.Namun, mereka tetap dilarang mengambil bagian dalam berbagai kegiatan rekreasi, termasuk makan di restoran atau berbelanja barang-barang yang tidak penting, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat vaksinasi, yang termasuk yang terendah di Eropa barat.Sekarang, selain memasuki toko-toko mulai 12 Februari, Austria juga akan melonggarkan langkah-langkah yang melarang orang-orang yang tidak divaksin memasuki restoran mulai 19 Februari, kata Nehammer, seraya mengatakan mereka dengan hasil tes COVID negatif akan dapat mengunjungi restoran dan objek wisata. (mth) 

AHY Perintahkan Kader Demokrat Terus Bantu Rakyat Hadapi Pandemi

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 19:57:41 0

Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memerintahkan kadernya terus membantu rakyat menghadapi dampak pandemi COVID-19.AHY mengatakan membantu rakyat merupakan bagian dari program kerja Demokrat yang sejalan dengan visi partai, yaitu Berkoalisi dengan Rakyat.“Tunjukkan kepedulian kita untuk membantu masyarakat. Saya bangga pada tahun 2021, bahkan dimulai pada tahun 2022, para kader bekerja pagi, siang, dan malam untuk terjun membantu masyarakat pada masa pandemi, termasuk memulihkan ekonomi mereka,” kata AHY sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.  Ia berpesan kepada kadernya bahwa posisi partai yang tidak masuk dalam koalisi pendukung pemerintah jangan menjadi alasan untuk tak membantu masyarakat menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi.“Walaupun kita tidak berada di pemerintahan nasional, walaupun tidak berada di kekuasaan pusat, di dalam maupun di luar pemerintahan, kita tetap berpihak kepada aspirasi rakyat, terutama rakyat miskin, pengangguran, dan kesulitan ekonomi karena dihantam pandemi COVID-19,” tegas AHY.Perintah untuk membantu rakyat disampaikan berulang kali oleh AHY kepada kadernya dalam berbagai kesempatan, termasuk di antaranya saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Tengah dan Kepulauan Belitung pada minggu ini.  Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan semangat membantu rakyat perlu terus dijaga mengingat pandemi belum berakhir karena ada penyebaran varian baru COVID-19 Omicron.“Kehati-hatian juga harus kita tingkatkan,” kata AHY.Satgas COVID-19 melaporkan jumlah kasus harian COVID-19 per Sabtu (29/1) mencapai 11.588 kasus. Dari angka itu, DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling banyak menyumbang kasus positif sebanyak 5.765 kasus diikuti Jawa Barat 2.525 kasus, dan Banten 1.911 kasus.Dengan demikian, jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020 sampai 29 Januari 2022 sebanyak 4.330.763 kasus. (mth)    

KSP Ajak Iprahumas Ikut Kendalikan Komunikasi Publik Presidensi G20

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 19:39:46 0

Jakarta, FNN - Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengajak Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) ikut mengendalikan komunikasi publik terkait Presidensi G20 agar masyarakat domestik dan internasional mendukung hasil pertemuan dalam G20.\"Supaya Presidensi G20 tidak sekadar seremoni, maka kekuatan komunikasi publik menjadi sangat krusial,\" kata Juri Ardiantoro saat menjadi pembicara dalam \"Kick Off Meeting Iprahumas\", Sabtu, sebagaimana siaran pers yang diterima.  Juri menuturkan keberhasilan Presidensi Indonesia di G20 tidak hanya ditunjukkan dari sisi penyelenggaraan. Namun, bagaimana Indonesia bisa memegang kendali dan mendesak agenda-agenda penting dalam pertemuan G20.\"Presidensi ini harus punya makna, yakni memperjuangkan apa yang menjadi concern Indonesia, terutama membangun keadilan negara-negara dalam pergaulan dunia, seperti keadilan dalam distribusi vaksin,\" terang Juri yang juga Dewan Pengarah dan Kehormatan Iprahumas. Juri mengajak Iprahumas bekerja keras dan berkolaborasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk bersama-sama mengelola substansi G20 dengan menyusun agenda setting secara berkala.\"Kita harus mengendalikan komunikasi publik Presidensi G20. Jangan sampai komunikasi dikendalikan kekuatan nonpemerintah yang justru men-\"downgrade\" makna Presidensi G20,\" jelas Juri. (mth)   

Anggota DPD RI Tanam Ratusan Bakau di Pantai Pulau Pramuka

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 19:30:06 0

Jakarta, FNN - Anggota DPD RI subwilayah Timur II menanam ratusan bibit pohon bakau (mangrove) di pantai Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu sebagai bagian dari gerakan rehabilitasi lingkungan dengan membangun \'benteng hijau\' untuk memitigasi ancaman tsunami di kawasan pesisir.\"Kita harus menjaga lingkungan dengan menanam \'mangrove\' di sekitar pantai. Lingkungan akan terlindungi, termasuk habitat sekitar pantai,” ujar Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono dalam keterangan tertulis, saat bersama rombongan anggota DPD RI subwilayah Timur II menggelar rapat konsolidasi lingkungan di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Sabtu.Menurut Nono, pohon bakau ditanam karena memiliki berbagai fungsi yang didapatkan seperti dapat menahan abrasi, menahan kecepatan angin karena memiliki akar yang kuat serta fungsi penghijauan yang dapat meningkatkan oksigen.\"\'Mangrove\' ini adalah salah satu tanaman yang mengeluarkan penghasil oksigen cukup tinggi dibanding tanaman lain. Itu sangat berpengaruh pada kualitas oksigen kita,\" kata Nono.Dia menambahkan, gerakan penanaman itu juga untuk mendukung program pembangunan rendah karbon (PRK) yang diusung oleh pemerintah dan Pemerintah Provinsi Banten. Nono berharap gerakan rehabilitasi penghijauan pohon bakau dapat menjaga kelestarian lingkungan dan memitigasi kebencanaan tsunami, serta dapat memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembukaan kawasan ekowisata.Di ekowisata itu, masyarakat setempat nantinya bisa membuka usaha aneka makanan dan juga kerajinan yang berbasis pohon bakau, seperti kaos menggunakan yang pewarna alami memanfaatkan pohon bakau.\"Ke depannya, program ini dapat memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir dengan membuka kawasan ekowisata,\" kata Nono.Selain penanaman pohon bakau, kegiatan konsolidasi diisi dengan kegiatan pelepasan bibit penyu untuk kelestarian lingkungan.Penanaman pohon bakau itu menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi masalah lingkungan yang terjadi dengan harapan habitat makhluk hidup dalamnya akan berangsur membaik sehingga ekosistem lingkungan area tersebut akan pulih. \"Kami optimistis penanaman \'mangrove\' dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir,\" ujar Nono. (mth)   

Staf Khusus Menteri BUMN: Milenial BUMN Harus Pakai Produk UMKM Lokal

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 19:21:19 0

Bandarlampung, FNN - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengajak seluruh milenial BUMN untuk menggunakan produk lokal guna mendorong pengembangan UMKM di daerahnya.\"Seperti tadi yang telah saya sampaikan para milenial, terutama semua milenial BUMN harus bangga menggunakan produk lokal,\" ujar Arya Sinulingga, di Bandarlampung, Sabtu.Ia mengatakan dengan bangga menggunakan produk lokal, para milenial BUMN dapat berkontribusi dalam memajukan sektor UMKM di daerahnya.  \"Kita dorong untuk pakai produk lokal, ini bisa membantu UMKM yang ada di daerahnya untuk terus berkembang,\" ucapnya.Menurutnya, produk lokal yang dibuat oleh pelaku UMKM dari segi kualitas cukup baik dan mampu bersaing dengan produk dari brand terkenal.\"Dari kualitas tidak kalah saing dengan brand terkenal banyak yang bagus, jadi jangan malu beli dan gunakan produk lokal,\" katanya.Dia melanjutkan, selain itu untuk mendorong pengembangan UMKM lokal, milenial BUMN pun diminta untuk aktif memanfaatkan rumah kreatif BUMN.\"Rumah kreatif BUMN ini harus dimanfaatkan untuk membuat pelatihan permodalan, pengemasan produk untuk UMKM, jadi teman-teman milenial BUMN harus support UMKM di daerahnya,\" ujarnya.Ia menjelaskan, dengan kolaborasi, kreatifitas, dan kecintaan dari milenial BUMN untuk mengembangkan dan memanfaatkan produk lokal, dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah.\"Kalau UMKM maju, tentu perekonomian daerah pun terbantu. Ini tugas bersama kita insan BUMN terutama milenial BUMN untuk memajukan produk lokal,\" ucapnya pula. (mth)   

NIPAH Park Akan Gelar Pekan Olahraga Tingkatkan Imunitas Masyarakat

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 19:16:29 0

Makassar, FNN - Manajemen Mal NIPAH yang juga dikenal NIPAH Park akan menggelar pekan olahraga guna meningkatkan imunitas tubuh masyarakat di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini.Marketing and Communication Manager Kalla Inti Karsa Jesse Rezky Mulia di Makassar, Sabtu mengatakan sejak awal didirikan, NIPAH Park berkomitmen untuk memanfaatkan ruang terbuka hijaunya untuk beragam kegiatan masyarakat.  Alhasil, berbagai komunitas olahraga kini telah aktif menggelar kegiatan kebugaran tubuh di NIPAH Park. Apalagi menjaga daya tahan tubuh selama masa pandemi merupakan hal yang perlu diperhatikan.\"Kini NIPAH Park tengah mempersiapkan gelaran olahraga bertajuk Pekan Olahraga NIPAH. Kegiatan ini adalah kali pertama yang dilaksanakan oleh NIPAH,\" katanya.Pekan Olahraga NIPAH akan diadakan pada 25-27 Februari 2022, bertempat di rooftop dan backyard NIPAH Park yang merupakan ruang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik.​​​​​​​Rezky mengatakan selama dua tahun belakangan ini, NIPAH Park rutin menggelar berbagai kegiatan olahraga. NIPAH Park memanfaatkan ruang terbukanya sebagai wadah masyarakat untuk berolahraga menjaga sistem imunitas tubuh.  “Bersama komunitas olahraga, NIPAH Park berkomitmen untuk meningkatkan pola hidup sehat dengan berolahraga melalui Pekan Olahraga NIPAH. Kegiatan ini tentunya akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,\" kata Rezky menjelaskan.Para peserta di Pekan Olahraga NIPAH akan bertanding pada 16 cabang olahraga, di antaranya Basket 3x3, Anggar, Yoga, Karate Kids, Taekwondo Kids, Inline Skate, Night Run, Freelectics, Sepeda, Muaythai, Archery, E-Sport, Breakdance, Remote Control, Bulutangkis, dan Gymnastic Atletic.Para peserta akan bertanding memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. (mth)        

Menlu ASEAN Akan Bahas Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 19:12:08 0

Phnom Penh, FNN - Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan mendiskusikan pemberian bantuan kemanusiaan untuk Myanmar, dalam pertemuan yang dituanrumahi oleh Kamboja bulan depan.Menlu Kamboja dan utusan khusus ASEAN Prak Sokhonn juga mempersiapkan kunjungan pertamanya ke Myanmar.\"Prioritasnya adalah untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati dengan suara bulat dan akan dibahas selama pertemuan menteri luar negeri ASEAN mendatang,\" kata Kementerian Luar Negeri Kamboja dalam pernyataan yang dirilis pada Sabtu.Pertemuan tersebut akan digelar pada 16-17 Februari 2021.Kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi menjadi kemunduran bagi ASEAN dan upayanya untuk menampilkan diri sebagai perhimpunan yang kredibel dan terintegrasi.ASEAN kemudian mengambil langkah mengejutkan dengan tidak mengikutsertakan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan penting, karena kegagalannya untuk menghormati Konsensus Lima Poin ASEAN yang di antaranya mencakup penghentian kekerasan dan memungkinkan dialog dengan semua pihak.Bulan ini, Kamboja mengatakan pertemuan para menlu ASEAN telah ditunda karena beberapa menteri menyatakan kesulitan untuk hadir. (mth) 

Universitas Brawijaya Kukuhkan Dua Profesor Baru

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 15:38:23 0

Malang, FNN - Universitas Brawijaya di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu mengukuhkan dua profesor baru, yakni Prof Dr Sri Wahjuningsih dari Fakultas Peternakan dan Prof Dr Muhammad Musa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.Setelah pengukuhan profesor aktif ke-19 di Fakultas Peternakan dan profesor aktif ke-13 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tersebut, Universitas Brawijaya memiliki total 286 profesor dan 160 profesor di antaranya masih aktif.Pada acara pengukuhan yang berlangsung di Gedung Samanta Krida, Prof Sri Wahjuningsih menyampaikan pidato ilmiah berjudul \"Suplementasi Ekstrak Daun Kelor dalam Pengencer Tris sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Semen Beku Kambing untuk Inseminasi Buatan\".Dia mengupas pemanfaatan daun kelor untuk meningkatkan kualitas semen beku pada kambing jantan untuk proses inseminasi buatan, yang memberikan kontribusi signifikan bagi upaya peningkatan populasi ternak serta peningkatan mutu genetik dan produktivitas ternak.Ia mengatakan bahwa keberhasilan proses inseminasi bergantung pada ketersediaan semen beku yang berkualitas baik. Namun, pada praktiknya proses kriopreservasi dan pencairan semen dapat menyebabkan kerusakan pada spermatozoa.\"Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan formula pengencer semen kambing yang mampu melindungi spermatozoa dari cold shock (kejutan dingin) pada proses kriopreservasi, thawing (pencairan), serta memiliki daya preservasi yang tinggi,\" katanya.Dalam penelitiannya, Sri mendapati ekstrak daun kelor (Moringa oleifera) mampu mengencerkan Tris dan berpotensi meningkatkan kualitas semen beku kambing. Suplementasi ekstrak daun kelor pada pengencer Tris-aminomethan-kuning telur mempunyai potensi meningkatkan kualitas semen beku kambing. Konsentrasi optimum ekstrak daun kelor untuk keperluan itu tiga persen.Sementara itu, Prof Dr Muhammad Musa dalam pidato ilmiahnya mengulas Strategi Pengendalian dan Peningkatan Produktivitas Tambak Melalui Ecogreen Aquaculture.Prof Musa mengatakan bahwa kegagalan yang dialami oleh petambak mengilustrasikan lemahnya perencanaan pembangunan tambak yang tidak mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan sebagai variabel penentu produksi.Menurut dia, usaha pertambakan yang hanya mengandalkan ekonomi semata tidak berkelanjutan karena mengabaikan daya dukung lingkungan dan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir yang tepat.Ecogreen aquaculture, kata Musa, merupakan teknologi pengembangan budi daya tambak tradisional menjadi tambak intensif dengan penerapan silvofishery model komplangan.Ecogreen aquaculture dijalankan dengan pendekatan pemulihan dan peningkatan daya dukung dengan sistem hibrida dan perbaikan ekosistem mangrove pendukung untuk mengendalikan dan meningkatkan produktivitas.Hasil uji coba penggunaan teknologi budi daya itu selama empat tahun atau 10 kali siklus budi daya menunjukkan tambak dengan luas 1.600 meter persegi dalam setahun (2,5 siklus budi daya) mampu menghasilkan rata-rata 8.500 kg.Selain itu, ia Musa mengatakan, limbah budi daya bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan bandeng dan mangrove.Hasil uji coba itu, menurut dia, mengindikasikan bahwa ecogreen aquaculture layak untuk dikembangkan, khususnya di laboratorium Perikanan Air Payau dan Laut Probolinggo. (mth)   

Minyak Tumpah, Pantai Thailand Ditetapkan Sebagai Area Bencana

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 15:34:45 0

Bangkok, FNN - Sebuah pantai di Thailand timur ditetapkan sebagai area bencana karena minyak yang bocor dari pipa bawah laut di Teluk Thailand terus membasuh pantai dan menghitamkan pasir.Pipa minyak milik Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) mulai bocor pada Selasa malam dan berhasil diatasi sehari kemudian setelah menumpahkan sekitar 50.000 liter minyak ke laut 20 km dari pesisir timur yang menjadi pusat industri.Sebagian minyak mencapai garis pantai Mae Ramphueng di provinsi Rayong Jumat malam setelah menyebar ke area seluas lebih dari 47 km persegi di teluk tersebut.Angkatan laut bekerja sama dengan SPRC untuk menghentikan kebocoran. Mereka mengatakan massa minyak utama masih berada di lepas pantai. Hanya sedikit minyak yang terdampar di sedikitnya dua titik di pantai sepanjang 12 km itu. Sekitar 150 pekerja SPRC dan 200 personel AL telah dikerahkan untuk membersihkan pantai dan memasang penghalang minyak, kata pihak AL.Dua belas kapal AL, tiga kapal sipil dan sejumlah pesawat juga dikerahkan untuk mengatasi tumpahan di laut dengan oil boom dan semprotan oil dispersant (pengurai minyak).\"Kami dan pihak perusahaan masih bekerja di laut untuk mengurangi jumlah minyak dengan menghalau tumpahan dan mengisap minyak dan menyemprotkan dispersant,\" kata Laksamana Muda Artorn Charapinyo, wakil panglima komando Area Laut pertama, kepada awak media. (mth) 

Dinkes Sulbar Susun Program Penurunan Stunting

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 01:31:49 0

Mamuju, FNN - Dinas Kesehatan Sulawesi Barat menyusun program penurunan angka prevalensi stunting 2023—2026 untuk meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Sulbar\"Dinkes Sulbar telah menyusun rencana pembangunan kesehatan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023—2026,\" kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Marintani Erna Dochri di Mamuju, Jumat (28/1).Ia mengatakan bahwa RPD bidang kesehatan untuk membangun indeks pembangunan manusia dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menurunnya prevalensi stunting di provinsi ini.Menurut dia, angka prevalensi stunting di Sulbar masih cukup tinggi sebesar 33,8 persen yang harus ditangani oleh Pemerintah.\"Rancangan rencana pembangunan strategis Dinkes Sulbar merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program urusan kesehatan yang sebelumnya terdapat dalam rancangan dokumen RPD 2017—2022,\" katanya.Menurut dia, pembangunan strategis Dinkes Sulbar disusun secara terencana melalui pendanaan indikatif yang berkelanjutan serta terukur melalui target indikator kinerja kegiatan setiap tahun.\"Dokumen rencana strategis tersebut menjadi acuan bagi Dinkes Sulbar dalam menyusun kebijakan dan dokumen perencanaan jangka pendek dan menengah dalam upaya pencapaian visi dan Misi RPD 2023—2026,\" katanya.Ia mengatakan bahwa rencana kebijakan strategis kesehatan Sulbar menyesuaikan pembangunan kesehatan nasional sehingga pelaksanaan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat sejalan membangun kesehatan. (mth)   

Pemkot Jambi Mulai Latih 10 Ribu Calon Pelaku Usaha Digital

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 01:28:27 0

Jambi, FNN - Pemerintah Kota Jambi bersama Kemenkominfo mulai memberikan pelatihan kepada 10 ribu digital talent Kota Jambi melalui Digital Entrepreneurship Academy (DEA) pengelolaan keuangan digital (Fintech), Jumat (28/1).Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mengatakan, kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan digital ini diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memberikan pelatihan bagi 10 ribu pelaku usaha digital yang akan dicetak di Kota Jambi .\"Hari ini ada 100 calon pelaku usaha digital , kami juga menghadirkan jasa perbankan yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai salah satu pembiayaan yang sudah bergerak di bidang digital,\"kata Fasha saat membuka pelatihan.Nantinya melalui pelatihan ini diharapkan akan muncul pelaku usaha digital atau startup lokal maupun nasional yang berasal dari Kota Jambi.\"Kami dari Pemkot Jambi mengucapkan terimakasih kepada Kominfo, BRI, serta perguruan tinggi yang sudah mengumpulkan mahasiswanya untuk kegiatan ini,\" ujarnya.Di masa pandemi tidak dipungkiri sudah terjadi pergeseran pola kehidupan masyarakat.Penggunaan digital semakin tinggi dan diminati. Hal ini juga terjadi pada pola pengembangan usaha bagi UMKM di Kota Jambi.Ia mengakui bahwa saat ini pelaku UMKM di Kota Jambi sudah bergeser menggunakan digital untuk pengembangan usaha.\"Hampir semua UMKM di Kota Jambi, kecuali pedagang kaki lima itu semua sudah menggunakan pemasaran online,Pemkot juga memberikan suport melalui berbagai aplikasi ,\"katanya.Wali Kota menegaskan UMKM harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mengingat bahwa UMKM menjadi penyokong perekonomian negeri di masa pandemi. (mth)

Pemkot Medan Minta Kampus Cetak Pengusaha Sektor Pertanian

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 01:25:47 0

Medan, FNN - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, meminta berbagai kampus di daerah ini agar mencetak petani maupun pengusaha sektor pertanian melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.\"Kami harapkan seminar nasional ini, mahasiswa Fakultas Pertanian bisa mencetak petani dan pengusaha melalui kolaborasi Kampus Merdeka,\" ujar Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman di Medan, JumatHal ini disampaikan Aulia usai menghadiri seminar nasional \"Hilirisasi dan Masalisasi Inovasi Teknologi Pertanian ke Perguruan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka\" di Aula Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan.Wakil wali kota melanjutkan, pengembangan inovasi dalam dunia pertanian untuk mewujudkan petani maupun pengusaha milenial sangat perlu dilakukan.\"Di bidang pertanian, Indonesia masuk peringkat dua dunia penghasil kelapa sawit. Tapi pengembangan masih kalah dari Thailand. Harus kita akui, Thailand cukup bagus dalam pengelolaan pertanian,\" kata Aulia.Oleh karena itu, jelas wakil wali kota, harus dilakukan kolaborasi, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dan mahasiswa untuk melakukan inovasi pertanian.Dengan kolaborasi yang dilakukan itu, imbuhnya, diharapkan dapat memajukan sektor pertanian minimal di Provinsi Sumatera Utara dengan hasil bisa dirasakan masyarakat.Wakil wali kota juga menegaskan, Kota Medan tidak punya lahan pertanian. Tapi bentuk perhatian Pemkot Medan melakukan kolaborasi dengan petani di Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.Untuk diketahui, seminar nasional itu diisi pemaparan dua orang nara sumber, yakni Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil serta Kepala BPTP Sumut Khadijah El Ramija.\"Salah satu bentuk kolaborasi itu, yakni memberikan pupuk gratis. Pupuk itu merupakan hasil olahan dari sampah rumah tangga di Kota Medan,\" terang Aulia. (mth)   

Minyak Goreng Satu Harga Masih Sulit Ditemukan di Makassar

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 01:21:06 0

Makassar, FNN - Minyak goreng satu harga yakni Rp14 ribu per liter masih sulit ditemukan konsumen di pasar tradisional maupun toko swalayan di Makassar.\"Rata-rata di pasar tradisional masih dijual Rp20 ribu per liter, begitu pula harga di toko swalayan,\" kata salah seorang pembeli Maemunah di Pasar Terong, Makassar, Jumat.Kondisi itu tergambar dari data Perumda Pasar Makassar yang melansir harga minyak goreng di Pasar Pannampu, Makassar masih pada kisaran Rp21 ribu per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana.Sementara di Pasar Baru dan Pasar Terong, Makassar harga minyak goreng curah tercatat Rp18 ribu per liter.Menurut Humas Perumda Pasar Makassar M Idris, dari pantauan di pasar tradisional harga minyak goreng masih relatif tinggi seperti yang dikeluhkan para ibu rumah tangga.Hal itu diakui pedagang di Pasar Terong, Makassar H Mursalim.Dia mengatakan, harga minyak goreng masih relatif tinggi dijual ke pembeli, karena harga yang diperoleh dari pihak distributor juga masih tinggi.\"Jadi kami hanya menyesuaikan harga saja. Kalau beli murah pasti dijual murah juga,\" katanya. (mth)   

Garam Simeulue Belum Bisa Dijual ke Pasaran Nasional Terbentur Izin

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 00:35:56 0

Banda Aceh, FNN - Garam hasil petani di Kabupaten Simeulue, Aceh, tidak bisa dijual ke pasaran nasional karena terbentur dan belum mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta standarZulfikar, petani garam, di Simeulue, Jumat, mengatakan untuk mendapatkan izin pemasaran garam secara nasional itu membutuhkan waktu dan prosesnya panjang.\"Kalau izin usaha produksi garam sudah ada, namun SNI dan BPOM belum ada, sehingga garam lokal yang telah memiliki hak paten dari Menkumham RI ini belum bisa dijual ke pasar nasional,\" kata Zulfikar.Zulfikar mengatakan garam produksi petani Simeulue tersebut bermerek Daraba. Garam tersebut dikembangkan sejak 2018 dengan produksi lebih dari dua ton per bulan.Untuk mendapatkan SNI, kata Zulfikar, dirinya harus menyiapkan sejumlah persyaratan. Di antaranya ruang penyimpanan garam, ruang yodium, ruang penggilingan, ruang pengemasan, ruang semi kemas, laboratorium, kantor, ruang penjemuran.\"Namun, hingga saat ini baru lima yang bisa kami siapkan, itu pun belum terlalu sempurna. Biaya yang telah habis untuk memenuhi persyaratan SNI tersebut lebih dari Rp200 juta,\" kata Zulfikar.Kendati tidak bisa dijual secara nasional, kata Zulfikar, garam tanpa pengawet tersebut sudah dipasarkan di Kabupaten Simeulue, di antaranya digunakan nelayan lokal untuk pengasinan ikan.Kami berharap, pemerintah daerah bisa membantu untuk mendapatkan izin pemasaran garam sesuai standar nasional, sehingga garam asli Pulau Simeulue ini bisa dijual di pasaran nasional,\" kata Zulfikar.Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Simeulue Carles mengatakan pihaknya mendukung kegiatan yang dilakukan petani mengembangkan garam di kabupaten kepulauan di Samudera Hindia tersebut.\"Kami terus memberikan pendampingan dan juga bantuan meskipun terbatas. Produksi garam ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Simeulue,\" kata Carles. (mth)   

Disperindag Jawa Barat Dorong Kopi Bermutu Tinggi Lewat Festival Kopi

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 00:30:20 0

Bandung, FNN - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Disperindag Jabar) mendorong kopi bermutu tinggi atau kopi specialty melalui festival kopi seperti Coffee Festival Cup of Excellent 2022 yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandung.\"Komoditas kopi specialty Jawa Barat terus ditingkatkan seiring dengan makin terbukanya pasar kopi baik di dalam negeri maupun memenuhi kebutuhan ekspor,\" kata Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Moh Arifin Soedjayana di Kota Bandung, Jumat.Festival kopi yang mengambil tema \"Dari Jabar Untuk Indonesia\" tersebut masuk penyelenggaran tahun kedua dan digelar di Paris Van Java Mall Bandung pada 27-28 Januari 2022.Tidak hanya pameran, di festival ini juga digelar lelang kopi hingga kompetisi Cup of Excelence (COE).\"Jadi festival kopi ini diselenggarakan yang kedua kalinya bekejasama dengan SCAI dan Bank Indonesia perwakilan Jawa Barat. Festival pertama digelar pada 2019 lalu,\" kata Arifin.Dia menuturkan maksud kegiatan Coffee Festival Cup of Excellent 2022 ini adalah untuk mencari kopi berkualitas tinggi khususnya industri kopi bermutu tinggi atau kopi jenis khusus.\"Tujuan Coffee Festival Cup of Excellent 2022 untuk meningkatkan kualitas kopi Indenesia khususnya petani Jawa Barat, membentuk industri kopi yang berkelanjutan, integritas dan transparan, serta mengoptimalkan permintaan ekspor kopi Indonesia,\" katanya.Disperindag Jawa Barat mencatat ekspor kopi Indonesia terbilang cukup besar, di mana pada 2020 lalu mencapai 821 juta Dolar Amerika Serikat.Sementara pada 2021 sempat menurun karena dampak pandemi COVID-19 dimana realisasi ekspor kopi mencapai senilai 763 juta Dolar Amerika Serikat.Festival kopi ini makin menarik karena turut digelar Coffee Festival Cup of Excellent 2022 di mana pesertanya adalah hasil seleksi yang sudah diselenggarakan pada Bulan Maret hingga Desember 2021.\"Untuk peserta yang mengikuti pameran ini adalah COE Indonesia 2021 Winner sebanyak 32 Petani Kopi berasal dari delapan provinsi se-Indonesia yaitu Jawa Barat, Aceh, Bali, Jambi, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan,\" katanya.Adapun untuk pemenang dalam ajang ini terdiri terdiri dari dua kategori, yaitu National Winner yang diikuti enam petani kopi dari Jawa Barat (satu petani kopi), Aceh (dua petani kopi), Bali (satu petani kopi), Sulawesi Selatan (satu petani kopi) dan Sumatera Selatan (satu petani kopi).Sementara untuk peserta Lelang Kopi 2022 ini hadir sebanyak 120 perusahaan dari 27 negara.Lelang sendiri dilaksanakan secara online dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB selama penyelenggaraan pameran.\"Kalau untuk lelang di 2019 dengan 30 peserta dengan lelang tertinggi jenis kopi Java Frinsa dari Kabupaten Bandung. Semoga pada gelaran 2022 ini bisa dimanfaatkan warga, pelaku usaha dan buyer untuk melihat perkembangan industri kopi spesialty di Indonesia, khususnya Jawa Barat,\" kata dia. (mth) 

PLN Dukung Percepatan Pengoperasian PLTS Kubu Karangasem

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 00:13:15 0

Denpasar, FNN - Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap melakukan jual beli energi listrik dari PLTS 1 MWP Kubu Karangasem, Provinsi Bali untuk mendukung visi pemerintah daerah dalam membangun Pulau Dewata berbasis energi hijau.Direktur Mega Proyek dan EBT, Wiluyo Kusdwiharto dalam paparannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR-RI di Karangasem, Kamis (27/1) menjelaskan PLN sangat mendukung percepatan pengoperasian PLTS 1 MWP Kubu sehingga dapat segera dilaksanakan jual beli tenaga listrik. Demikian pers dari Humas Pemkab Karangasem di terima Antara Bali, Jumat.“Agar aset yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan dan dapat memberikan keuntungan kepada seluruh pihak, PLN sangat mendukung agar serah terima aset dan pengoperasian PLTS 1 MWP Kubu dapat segera dilaksanakan,” katanya.PLTS Kubu di Desa Karangasem yang dibangun sejak tahun 2013 dengan kapasitas 1 MWP ini, menurutnya telah sinkron atau \"on grid\" ke jaringan PLN 20 kV sejak tahun 2013 melalui Gardu Induk Amlapura.“Sampai dengan Januari 2022, PLN UID Bali menunggu kapan pelaksanaan penandatanganan SPJBTL dengan Pemda Karangasem, agar kami dapat segera melakukan transaksi jual beli tenaga listrik dari Pemda atau Perusda kepada PLN,” ujarnya.Ia menjelaskan bahwa harga pembelian tenaga listrik juga telah diatur dalam regulasi yakni Permen ESDM no 39 Tahun 2017, tetang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konversi Energi.“Pasal 22 Ayat 1, menyebutkan harga pembelian tenaga listrik dari hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Permen ini. Sehingga harganya sudah diatur dalam permen ini, tinggal jalan saja,” kata Wiluyo.Pihaknya menyampaikan perhatiannya terhadap produksi listrik yang fluktuatif, di mana pada awal pengoperasian pembangkit produksi kwh listrik sangat tinggi dan kemudian trennya menurun hingga saat ini.“Tahun 2014 ada kenaikan, tahun 2015 turun , namun semakin ke sini trennya semakin menurun dan dikhawatirkan jika aset ini tidak segera di operasi dan dipelihara dengan baik dapat mengakibatkan padam, karena ada penurunan produksi dan penurunan kualitas,” ucapnya.Wiluyo menjelaskan bahwa kasus yang sama terjadi di Bangli, dengan PLTS yang dibangun oleh kementerian ESDM, namun terdapat perbedaan yakni PLTS di Bangli telah diserahkan kepada Perusda untuk dilakukan pengelolaan di tahun 2017.“Pada 29 November 2017 PLN sudah menandatangani SPJBTL, telah melakukan transaksi dan beroperasi dengan baik,” kata dia.Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Doni Maryadi Oekon mengatakan Bali memiliki potensi pengembangan PLTS yang cukup besar yakni sekitar 26,4 GWP.“Maka tidak salah jika Kementerian ESDM menjadikan Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi pilot project pengembangkan PLTS skala besar pertama di Indonesia dimana salah satunya adalah PLTS 1 MWP On Grid Karangasem yang saat ini dikunjungi,” ujarnya.Ia juga mengatakan PLTS yang pembangunannya menggunakan dana APBN sebesar 26,478 M, menurut data sejak 2017 telah diserahterimakan ke Pemda Karangasem, sehingga diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh Pemda Karangasem melalui BUMD yang dimilikinya.“Kami berharap melalui kegiatan pengoperasian, pemeliharaan peralatan dan penjualan energi listrik yang dihasilkan sehingga keberadaan PLTS ini dapat memberikan kontribusi yang besar tidak hanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat namun juga dapat meningkatkan pendapatan daerah,” kata Doni Maryadi. (mth)     

Baubau Apresiasi BI dan BNI Sosialisasi Sistem Transaksi Digital UMKM

BY FNN Sab, 29 Januari 2022 00:08:41 0

Baubau, FNN - Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, La Ode Ahmad Monianse mengapresiasi BI dan Bank BNI menyosialisasikan sistem transaksi pembayaran/pembelian secara digital kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu.\"Era digitalisasi hari ini cukup banyak memberikan manfaat, bahwa transaksi dengan menggunakan digital adalah tren yang tidak bisa kita hindari lagi, olehnya itu kepada UMKM sudah harus bisa menyesuaikan dengan mekanisme itu,\" kata Ahmad Monianse saat sosialisasi transaksi digital, di Baubau, Jumat.Ia menjelaskan, Baubau dipilih sebagai pilot projek tentang digitalisasi transaksi yang diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak.Menurutnya, keberadaan UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa sangat berarti dengan memberikan andil dalam memulihkan perekonomian meski cobaan atau diuji adanya krisis moneter yang melanda begitu dahsyat kala itu hingga di era pandemi saat ini.\"Banyak UMKM yang berdiri tapi UMKM mana saja yang bisa tumbuh dan kuat adalah UMKM yang punya literasi digital dan literasi keuangan yang baik, karena itu hari ini dua literasi ini sangat diharapkan ada kapasitas UMKM kita,\" ujarnya.Pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan pemerintahan yang digital termasuk dengan transaksi keuangan karena kondisi teknologi di mana warga berdasarkan data sebanyak kurang lebih 73 persen atau dari sekira 202 juta penduduk Tanah Air sudah bermain di internet atau media sosial baik facebook, instagram, twiteer, whatsapp dan lainnya.\"Ini adalah ruang-ruang yang menjadi pasar UMKM kita, sehingga UMKM mestinya menyiapkan slot buat milenial seperti itu yang hari ini hidup dengan internet dan media sosial untuk terhubung produk-produk UMKM,\" ujar politisi PDIP Baubau ini.Sementara itu, Deputi Perwakilan BI Sulawesi Tenggara Aryo Wibowo mengatakan, mendukung program digitalisasi pemda sebagaimana dengan telah melakukan pertemuan bersama Plt Wali Kota Baubau terkait hal tersebut.Dalam pengembangan digitalisasi itu, ia mengatakan, pemerintah pusat baik Kemendagri, Kemkominfo, dan Kemenkeu, berpadu bersama untuk pengembangan pemda digital di semua transaksi baik pembayaran pajak bumi dan bangunan maupun pembayaran retribusi secara elektronik itu.\"Nah pemda digital itu permasalahannya ada target minimal 70 persen transaksi pembayaran PBB atau retribusi harus melalui digital, makanya sosialisasi maupun edukasi ini penting,\" katanya.Ia juga mengatakan, selain BI akan membuka pelatihan dengan mengundang Kemendagri untuk memberikan penyampaikan bagaimana cara mencapai hal tersebut, juga akan membuat TOT (trainning of trainer) bagi warga Baubau yang akan dikirim untuk dilatih agar kemudian dapat disampaikan ke masyarakat luas terkait bagaimana digital itu.Terkait keamanan dengan sistem pembayaran secara digital itu, kata dia, bahwa transaksi secara digital bukanlah hal yang baru, program seperti mobile banking yang dimiliki BNI sampai saat ini berjalan baik, bahkan Bank Sultra pun sementara mengajukan penggunaan mobile banking tersebut juga.Pemimpin Kantor BNI Cabang Baubau, Rahmat Ferdiansyah mengatakan, bahwa BNI sebagai lembaga keuangan mendukung Baubau menjadi kota digital karena keuntungannya berguna mencegah kebocoran-kebocoran pendapatan-pendapatan daerah.\"Contoh kita belanja apabila kita menggunakan uang digital perlu kembalian, tapi dengan uang digital QRIS ini cukup menggunakan mobile banking perbankan bahkan sistem link milik BUMN saja sudah bisa,\" ujarnya.Dalam sosialisasi itu, kata dia, peserta UMKM yang terdiri baik pedagang makanan, perajin tenunan Buton, penjual cemilan, dan pedagang pakaian adalah nasabah atau binaan BNI\"Semua UMKM dirangkul baik itu mikro kecil maupun menengah untuk sadar digitalisasi. Jadi BNI mengambil peran bersama BI sehingga kedepannya Baubau menjadi kota digital terhadap transaksi perbankan,\" katanya.Agar percepatan digitalisasi lebih maksimal dengan melibatkan UMKM, kata dia, pihaknya membagi Kota Baubau menjadi beberapa area di antaranya pasar Laelangi, pasar Wameo, pasar Karya Nugraha, Plaza Umna, dan area Betoambari sebagai untuk agar kedepan mereka menjadi corong sosialisasi QRIS ke pedagang-pedagang yang lain. (mth)

Isu Radikalisme dan Perang Persepsi

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 22:39:59 0

Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jangan-jangan isu radikalisme ini menjadi bagian dari penguatan untuk memudahkan proses oligarki menuju kepada kekuasaan segelintir yang kuat itu. Sehingga segmen terbesar bangsa ini harus dibungkam dan dijegal dengan cara apapun. Oleh: Imam Shamsi Ali, Diaspora Indonesia di Kota New York PADA tahun 2008 lalu seorang anggota Kongres Amerika bernama Peter King (Republikan) dari pemilihan Long Island NY menginisiasi dengar pendapat di Kongres dengan tema: “Radicalization of the American Muslim Community”. Kebetulan saat itu dia menjabat sebagai Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri atau Homeland Security. Rencana itu cukup menghebohkan Amerika. Sebuah inisiatif yang sangat kontroversial dan disikapi secara terbelah oleh masyarakat Amerika. Bahkan Presiden Barack Obama sendiri sesungguhnya tidak setuju dengan dengar pendapat dengan tema seperti itu. Tapi karena Kongres saat itu didominasi oleh Republikan, maka merekalah yang menentukan pembahasan isu-isu di Kongres. Umat Islam tentunya tersinggung dan menolak keras rencana dengar pendapat itu. Kami sendiri bersama tokoh-tokoh agama di Kota New York mengadakan demonstrasi besar yang dikenal dengan “Today I am a Muslim too”. Pada rally itu semua unsur agama berkumpul memberikan dukungannya kepada Komunitas Muslim. Tema “today I am a Muslim too” bermakna jika Anda menuduh orang Islam radikal maka semua merasa tertuduh. Jika Anda menyerang orang Islam maka Anda menyerang semuanya. Rally menentang dengar pendapat itu dikenal dengan “Today I am a Muslim too” pertama. Karena sekitar 10 tahun kemudian di saat Donald Trump berkuasa kami melakukan hal yang sama menentang kebijakan “Muslim Ban” atau pelarangan orang Islam masuk Amerika oleh Trump. Keduanya dilaksanakan di Time Square, pusat kota New York. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa pembicaraan tentang radikalisme yang pada umumnya dikaitkan dengan Islam atau orang-orang Islam ternyata lebih ditujukan kepada upaya untuk membangun imej atau persepsi tentang agama dan Umat ini. Seringkali mereka yang melemparkan isu radikalisme itu juga sadar bahwa realita radikalisme itu kalaupun ada bukanlah ancaman seperti yang disuarakan. Pengalaman di Amerika mengatakan demikian. Dengan dukungan pihak-pihak yang memang punya kepentingan, yang memang tidak senang dengan agama dan Umat ini maju, termasuk media. Mereka kerap kali melempar isu radikalisme dari sesuatu yang tidak nyata. Atau sesuatu yang “designed” (dibentuk) untuk kemudian dijadikan sebagai justifikasi radikalisme. Menariknya akhir-akhir ini juga begitu ramai Isu radikalisme di tanah air Beta Indonesia. Bahkan, seperti beberapa waktu lalu disebutkan ratusan Pesantren-Pesantren dan masjid yang terjangkiti radikalisme. Kalau ternyata benar, tentu ini sangat membahayakan. Bayangkan 2-3 orang saja orang radikal bisa menjadikan keamanan sangat terganggu. Karenanya ada baiknya jika radikalisme itu diberikan defenisi yang jelas. Apa, bagaimana dan kapan sebuah paham/karakter dimaknai radikal. Sebab seringkali pemaknaan itu salah alamat. Dan akhirnya mengakibatkan kezholiman kepada pihak/kelompok tertentu. Saya teringat di era Presiden GW Bush Jr. Disebabkan oleh peristiwa 9/11 akhirnya Bush melancarkan peperangan yang disebut “War on Terror”. Peperangan kepada teror ini dilakukan secara masif, baik secara global maupun domestik. Oleh karena defenisi teror saat itu juga tidak diperjelas. Akhirnya peperangan kepada teror itu menjadi remang-remang, tidak jelas juntrungannya. Bahkan belakangan teridentifikasi kalau “war on terror” itu identik dengan “war on Islam” (peperangan kepada Islam). Walaupun Islam yang dimaksud terlabelkan sebagai “Islam radikal”. Satu hal lagi yang menjadi dilema Bush dengan War on Terror ini. Yaitu terjadinya apa yang disebut dengan “guilt by association” atau bersalah karena asosiasi. Hal ini menjadi masalah besar karena apapun bentuk hubungan itu akan dijadikan justifikasi sebagai “bagian atau dukungan” kepada teror. Akibatnya begitu banyak orang-orang yang tidak tahu dan tidak sadar tentang apa yang terjadi tiba-tiba harus menanggung resiko tuduhan teror. Sebagai contoh saja. Karena Hamas terlanjur dituduh sebagai organisasi teroris maka semua yang punya relasi dengannya harus siap dituduh teroris. Termasuk ketika seseorang atau sebuah organisasi menyalurkan donasi untuk perjuangan bangsa Palestina. Jika kebetulan donasi itu ada yang masuk dalam pengelolaan orang atau kelompok yang berafiliasi dengan Hamas maka donatur tersebut dianggap bagian dari jaringan teror. Bahkan lebih radikal lagi ada kasus seorang warga Amerika keturunan Somalia berkunjung ke Magdishu (Ibukota Somalia). Orang tersebut makan di sebuah restoran yang kebetulan dimiliki oleh seseorang yang berafiliasi ke Al-Shabab (organisasi yang ditetapkan sebagai teroris). Warga Amerika tersebut kemudian ditetapkan sebagai donatur ke organisasi teroris. Saya khawatir kalau Isu radikalisme yang banyak diributkan saat ini juga punya tendensi yang tidak jauh berbeda. Bahwa isu radikalisme memang bertujuan untuk membangun persepsi jika mereka yang punya perhatian dan komitmen kepada agama dianggap radikal. Sampai-sampai janggut dan celana cingkrang, bahkan ketampanan sempat jadi kriteria radikal. Bahkan, lebih disayangkan lagi kalau isu radikalisme menjadi gorengan untuk kepentingan-kepentingan sesaat, apapun itu. Mungkin pengalihan isu? Karena ada sesuatu yang ingin diloloskan? Boleh jadi untuk kepentingan politik jangka pendek, termasuk Pilpres 2024? Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jangan-jangan isu radikalisme ini menjadi bagian dari penguatan untuk memudahkan proses oligarki menuju kepada kekuasaan segelintir yang kuat itu. Sehingga segmen terbesar bangsa ini harus dibungkam dan dijegal dengan cara apapun. Karenanya semoga semua elemen bangsa berani untuk menyuarakan yang benar. Harus berani menantang semua hal yang dapat mengancam masa depan bangsa. Dan itu tidak jarang terancang (being planned) atas nama legalitas (perundang-undangan). Bahkan juga atas nama pengakuan cinta kepada Pancasila dan NKRI. Tidak ada kepentingan yang lebih besar dari bangsa ini daripada menjaga masa depan bangsa dan negara sesuai dengan amanah dan cita-cita pendiri bangsa (founding fathers). Satu di antaranya yang terpenting bahwa bangsa ini harus mandiri, bermartabat, makmur dan berkeadilan. Bukan sekedar nafsu kemajuan atau kemakmuran dengan menjual harga diri bahkan menzholimi diri sendiri (sesama bangsa). Intinya jangan mudah terpedaya dengan isu radikalisme yang dilemparkan. Jangan-jangan itu sekedar isu yang tidak substantif dan tidak pada tempatnya. Justeru untuk tujuan-tujuan lain dan untuk kepentingan kelompok oligarki itu. Di tanah rantau, 28 Januari 2022. (*)  

Teten: PLUT Dapat Jadi Tempat Nongkrong Milenial untuk Berinovasi

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 17:57:17 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dapat menjadi tempat nongkrong kaum milenial untuk berinovasi dan berkreasi dengan menyediakan Co-Working Space (ruangan terbuka yang dapat digunakan bersama).   \"Co-Working Space dalam PLUT perlu diperkuat karena anak muda ini perlu tempat untuk ber-exercise (berlatih), bertemu dengan komunitas, dan membangun komunitas kreatif untuk melahirkan inovasi produk,\" ujarnya dalam acara dialog PLUT di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagaimana keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.   Saat ini, banyak area publik dilengkapi dengan fasilitas Co-Working Space, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang menciptakan kebiasaan baru, bahwa bekerja bisa dilakukan di berbagai tempat, sehingga keberadaan ruang bersama tersebut di PLUT menjadi salah satu alternatif inovasi dalam pelayanan.Selain menjadi Co-Working Space, lanjut dia, PLUT diminta tetap melakukan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam membina serta memberikan pelayanan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).   “Di kantor PLUT tersebut harus ada talenta profesional yang dapat menjadi pembimbing bagi UMKM agar produk-produknya lebih berdaya saing,” ungkap Menkop.   Dia juga menyatakan bahwa PLUT perlu dirancang ulang untuk melakukan inkubasi terhadap calon wirausaha muda agar menjadi tangguh, mampu mengurasi produk, menjadi tempat showcase (memamerkan), serta menjadi pusat konsultasi bisnis bagi UMKM.Teten mengaku akan menggandeng berbagai pihak seperti inkubator swasta dan akademisi dari kampus hingga pemerintah daerah untuk menciptakan PLUT sebagai Co-Working Space serta pusat pengembangan UMKM dengan segenap fasilitas yang dibutuhkan.   “Kerja sama yang erat antarpemangku kepentingan tersebut akan membantu pencapaian target pemerintah menaikkan rasio kewirausahaan hingga 3,95 persen pada 2024,” kata Menteri Teten. (mth)     

Sultan HB X Minta Warganya Tidak Khawatir Berlebihan Soal Omicron

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 17:50:57 0

Yogyakarta, FNN - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap, masyarakat tidak khawatir berlebihan mengenai kemungkinan munculnya kasus Omicron di wilayah itu.\"Tidak usah kita punya kekhawatiran yang berlebihan,\" katanya di Kompleks Kepatihan di Yogyakarta, Jumat.Ia mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai kepastian munculnya penularan COVID-19 varian Omicron di DIY meski menyebut kemungkinan itu ada.\"Ya mungkin di laboratorium ya tapi yang resmi saya belum mendapatkan (laporan, red.), saya hanya tidak berani mengatakan pasti (Omicron, red.), itu saja,\" kata dia.Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan karena umumnya orang yang terinfeksi COVID-19 varian itu bergejala ringan selama tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid).\"Tidak apa-apa kan itu ringan, nanti kan 10 sampai 14 hari kan sudah (sembuh, red.),\" kata dia.Meski demikian, Raja Keraton Yogyakarta itu meminta warganya tertib menerapkan protokol kesehatan sembari mengantisipasi gejala penularan COVID-19 varian Omicron.\"Gejalanya kan mungkin bisa jadi orang tidak memperhatikan. Misalnya sedikit batuk tapi tidak berasumsi Omicron, diam saja ah paling-paling hanya batuk minum obat batuk. Kami kan tidak bisa \'ngontrol\'  (mengontrol) hal-hal seperti itu,\" ujar Sultan.Ia berharap, hasil uji laboratorium untuk mendeteksi penularan COVID-19 varian Omicron di DIY bisa keluar lebih cepat.Dengan demikian, Pemda DIY bisa segera mendapatkan kepastian untuk menentukan kebijakan berikutnya.\"Saya minta secepat mungkin soalnya kami kan juga butuh kejelasan,\" katanya.Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya persiapan mengantisipasi lonjakan kasus yang dipicu varian Omicron.Baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, menurut dia, telah menyiapkan sarana isoter (isolasi terpadu), obat-obatan, hingga oksigen.Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta sebelumnya mencatat penambahan 12 orang yang dinyatakan \"probable\" tertular COVID-19 varian Omicron berdasarkan hasil S-gene Target Failure (SGTF).Dengan demikian kasus \"probable\" Omicron di DIY secara keseluruhan menjadi 16 orang.Seluruh sampel pasien \"probable\" Omicron tersebut masih dilakukan uji Whole Genome Sequencing (WGS) untuk memastikan positif Omicron atau bukan. (mth)   

BKKBN: Perbaikan Gizi Jadi Urgensi pada 1.000 HPK Turunkan Kekerdilan

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 17:41:03 0

Jakarta, FNN - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan bila perbaikan gizi pada anak menjadi sebuah urgensi penting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan (stunting).   “Urgensi perbaikan gizi pada masyarakat harus difokuskan pada 1.000 HPK dan juga usia remaja,” kata Hasto dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.   Hasto menegaskan pemberian asupan gizi baik pada anak menjadi hal yang sangat serius untuk diperhatikan. Sebab, masih banyak balita dan anak di Indonesia mengalami defisiensi zat besi atau biasa yang disebut dengan Anemia Defisiensi Besi (ADB).   Adanya anemia defisiensi besi pada anak, dapat memberikan dampak berupa terganggunya tumbuh kembang pada anak, menurunnya daya tahan tubuh yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi penyakit serta kemampuan fisik dan kreativitas anak.   Pada remaja, hal itu justru menurunkan produktivitas dan kemampuan akademis. Di sisi lain, adanya kondisi kehamilan dengan anemia defisiensi besi, juga dapat berdampak pada keselamatan jiwa ibu dan anak.Sehingga dalam menangani urgensi tersebut, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan dalam membangun inovasi-inovasi baru yang dapat membantu pemerintah mencapai tujuan besar dalam mewujudkan generasi bangsa yang lebih sehat dan unggul.   Seperti kolaborasi yang dilakukan BKKBN bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), yang menyerahkan bantuan berupa beras bervitamin (FortiVit) di Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (27/1).   “Penurunan stunting harus dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota dan melibatkan integrasi lintas institusi,” katanya.   Plt. Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengky Kurniawan mengapresiasi inovasi dan dukungan BKKBN beserta Perum Bulog yang berusaha menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya.   Ia pun mengaku bila Dinas Pengendalian Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat sedang dalam usaha mempercepat penurunan prevalensi stunting, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Hasto.   “Bagi kami, ini sesuatu yang luar biasa, kami menyadari pemerintah tidak boleh sendiri. Butuh kolaborasi pentahelix,\" ujar Hengki. (mth)  

Perludem: Penyelenggara Pemilu 2024 Harus Kompatibel

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 17:22:46 0

Semarang, FNN - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengemukakan penyelenggara pemilu periode 2022—2027 harus kompatibel mengingat pada 2024 tidak hanya pilpres dan pemilu anggota legislatif, tetapi juga pilkada di 33 provinsi dan di 508 kabupaten/kota.\"Meski tidak bersamaan, pemilu pada tanggal 14 Februari, sedangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 November 2024, penyelenggara pemilu harus tangguh, inovatif, dedikatif, dan inklusif,\" kata Titi Anggraini dalam percakapan WhatsApp kepada ANTARA di Semarang, Jumat sore.Tangguh yang dimaksud Titi adalah hal yang terkait dengan kapasitas, baik fisik, kepemimpinan, kepandaian, maupun kecakapan kepemiluan, kemudian beretika berdemokrasi, dan punya kemampuan membangun relasi dengan para pemangku kepentingan pemilu.Anggota KPU periode 2022—2027 sekaligus sebagai inovator. Mereka harus mampu membangun terobosan yang meningkatkan kualitas dan efektivitas teknis pelaksanaan tahapan pemilu, terutama dalam mengatasi tantangan beratnya beban dan kompleksitas pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, kata Titi, penuh dedikasi. Mereka harus fokus, loyal, dan mengabdi sepenuhnya pada kelembagaan KPU dan kerja-kerja pelayanan elektoral. Tidak cawe-cawe dan tergoda urusan di luar kepemiluan.Hal yang tidak kalah pentingnya, menurut dia, adalah inklusif. Mereka harus terbuka dan memberi akses secara proporsional kepada semua pemangku kepentingan, serta tidak meninggalkan kelompok marginal/rentan, terutama perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.Anggota KPU periode 5 tahun ke depan, juga harus mampu membangun sinergi dan kolaborasi berimbang dengan penyelenggara pemilu lain sehingga tidak memicu kegaduhan baru akibat \"perselisihan\" antarpenyelenggara.Titi menegaskan bahwa kapasitas penyelenggara pemilu merupakan prediktor signifikan dari integritas pemilu secara keseluruhan. Bahkan, ketika memperhitungkan faktor-faktor lain, seperti ekonomi dan pembangunan demokrasi.\"Penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah salah satu hulu dari pemilu yang kredibel,\" kata Titi yang pernah terpilih sebagai Duta Demokrasi mewakili Indonesia dalam International Institute for Electoral Assistance (International IDEA).Selain itu, berkualitas dan berintegritas. Hal ini, lanjut dia, mencakup kepandaian dan kecakapan serta moralitas etis yang sesuai dengan kebutuhan untuk mampu menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil, dan demokratis. (mth)   

Anies Nilai Agrowisata Cilangkap Miliki Potensi Wisata dan Pendidikan

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 17:18:43 0

Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai kawasan Agro Edu Wisata Cilangkap, Jakarta Timur, memiliki potensi wisata dan pendidikan sekaligus bisa dipakai sebagai penelitian mengenai tanaman pangan.“Ini salah satu contoh bagaimana kawasan Agro Edu Wisata memiliki potensi sebagai sentral wisata sekaligus pembelajaran, baik untuk pengetahuan maupun untuk diaplikasikan,” kata Anies Baswedan di Jakarta, Jumat.Anies juga mengapresiasi keberadaan Kelompok Kampung Bayam Madani yang aktif dalam menjalankan pelatihan tentang berbagai varietas tanaman pangan.Anies dalam kesempatan itu juga melakukan kegiatan panen melon hasil dari Agro Edu Wisata Cilangkap yang ditanam sekitar 70 hari lalu. Total ada sebanyak 800 melon yang berhasil dipanen.Anies pun berharap kawasan Agro Edu Wisata Cilangkap dapat dikunjungi oleh masyarakat baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta.\"Harapannya, akan banyak masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta bisa mempelajari. Lalu, mengadopsi tempat ini untuk diterapkan di berbagai tempat mereka tinggal,” ujar Anies. (mth) 

Polri Tetapkan 11 Anggota GMBI Tersangka Perusakan Polda Jabar

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 17:14:08 0

Bandung, FNN - Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan 11 anggota organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) ditetapkan menjadi tersangka perusakan fasilitas di Polda Jawa Barat saat adanya aksi berujung ricuh.Menurutnya 11 orang tersangka itu dikenakan Pasal 160, Pasal 170, dan Pasal 406 KUHP. Selain itu ada sebanyak tiga orang anggota GMBI lainnya yang masih berstatus saksi.\"Ada juga yang turut membantu dan turut serta di dalamnya,\" kata Ibrahim di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat. Menurutnya 11 tersangka dan tiga saksi itu merupakan sebagian dari 731 orang yang diamankan oleh aparat kepolisian setelah pembubaran aksi yang diwarnai kericuhan Kamis (27/1).Namun sejauh ini, Ketua Umum GMBI berinisial F yang sudah ditangkap menurut Ibrahim belum menjadi tersangka. Menurutnya polisi masih melakukan pengembangan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat.\"Kita melakukan pengembangan terhadap aktor intelektualnya, kemungkinan masih ada tersangka tambahan yang kita lakukan pemeriksaan,\" ujar Ibrahim.Selain para tersangka perusakan, Ibrahim mengatakan pihaknya juga mengamankan sebanyak 19 orang anggota GMBI yang diketahui positif narkoba.  Sebelumnya ratusan massa ormas GMBI aksi di depan Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, sejak Kamis (27/1) pagi. Aksi tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas dan juga diwarnai aksi bakar ban.Pada akhirnya aksi tersebut berujung ricuh hingga sejumlah fasilitas rusak mulai dari pintu gerbang, pagar patah, dan lampu pecah. Aksi tersebut juga diwarnai dengan pelemparan batu oleh para anggota ormas GMBI.Adapun aksi tersebut dilakukan GMBI karena adanya ketidakpuasan terhadap penanganan kasus di Kabupaten Karawang pada tahun 2021. Namun, polisi menyebut kasus itu justru telah proses dan dilimpahkan ke kejaksaan. (mth)

Tambang PT Semen Padang Raih Proper Biru dari DLH Sumbar

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 17:09:40 0

Padang, FNN - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Proper Biru kategori Ketaatan Terhadap Lingkungan atas keikutsertaan Unit Tambang PT Semen Padang pada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda). Kepala Unit Humas dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Nur Anita Rahmawati di Padang, Jumat, mengaku bersyukur atas prestasi PT Semen Padang dalam pengelolaan lingkungan hidup. \"Alhamdulillah, Proper Biru pada Properda 2021 melengkapi pencapaian PT Semen Padang di Proper tingkat nasional, yakni meraih Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), dan Sertifikat Industri Hijau dan penghargaan Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin),\" kata Anita.  Ia menyampaikan keberhasilan ini merupakan bentuk pengakuan dari lembaga pemerintahan di daerah dan pusat atas ketaatan PT Semen Padang dalam pengelolaan lingkungan hidup.  Sementara itu, Kepala Unit Operasi Tambang PT Semen Padang, Hendri Priparis mengatakan Proper Biru pada Properda 2021 ini merupakan penghargaan kedua yang diraih berturut-turut PT Semen Padang, yakni pada 2020 dan 2021. Peringkat Biru, yaitu usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghargaan Properda ini diraih PT Semen Padang, kata Hendri, karena PT Semen Padang, khususnya Departemen Tambang dan Pengelolaan Bahan Baku, dianggap taat terhadap lingkungan dan ketaatan tersebut, sebenarnya sudah menjadi komitmen perusahaan. \"Ini sudah menjadi komitmen perusahaan, karena PT Semen Padang dalam operasionalnya berlandaskan pada konsep triplle bottom line, yaitu profit, people dan planet, line. Jadi, planet atau lingkungan, menjadi komitmen dalam operasional perusahaan,\" ujarnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar Siti Aisyah mengatakan penghargaan Properda diberikan kepada tujuh rumah sakit dan satu perusahaan yang sudah taat melakukan kewajiban pengelolaan lingkungan pada kegiatannya sesuai dengan aturan perundangan-perundangan dan izin yang dimiliki. Untuk perusahaan, diberikan kepada PT Semen Padang. Sedangkan tujuh rumah sakit adalah RSI Ibnu Sina Kota Padang, RSUD Lubuk Basung, Semen Padang Hospital, RSIA Permata Bunda Solok, RSUD MA Hanafiah Tanah Datar, RSUD Dr Achmad Mukhtar, dan RSUD M. Natsir Solok. \"Penghargaan Proper ini merupakan insentif reputasi yang diberikan oleh pemerintah kepada fasilitas layanan rumah sakit dan perusahaan yang sudah berkomitmen melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik. Selamat kepada peraih Properda dan PT Semen Padang yang merupakan satu-satunya perusahaan yang mendapatkan penghargaan Properda,\" kata Siti Aisyah. (mth)   

Gubernur Jatim Ingatkan Warga Tidak Panik Hadapi Ancaman DBD

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 14:10:43 0

Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan warganya tidak panik menghadapi ancaman penyakit demam berdarah dengue (DBD), namun tetap harus mewaspadainya.\"Selain COVID-19, warga juga harus berbagi perhatian terhadap ancaman DBD yang di awal tahun 2022 ini melanda dan semakin meningkat,\" katanya di Surabaya, Jumat.Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jatim, kata dia, selama periode 1-27 Januari 2022, penderita DBD di wilayah setempat telah mencapai sebanyak 1.220 orang dan dengan jumlah kematian 21 orang (CFR = 1,7 persen) yang didominasi usia 5-14 tahun.Jumlah penderita tertinggi yakni di Bojonegoro (sebanyak 112 orang), Nganjuk (82 orang), Kabupaten Malang (73 orang), Ponorogo (64 orang), Tuban (61 orang).Kemudian, jumlah kematian DBD tertinggi adalah Pamekasan (sebanyak 3 orang), Bojonegoro (2 orang) serta Nganjuk (2 orang).Angka ini meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang pada Januari penderita DBD di Jatim tercatat sebanyak 668 orang dengan jumlah kematian lima orang.Total penderita DBD tahun 2021 di Jawa Timur sebanyak 6.417 orang, dengan jumlah kematian sebanyak 71 orang (CFR = 1,1 persen).Menurut Khofifah, pencegahan kasus DBD bisa dilakukan melalui gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) “3M Plus”, yang meliputi menguras atau membersihkan bak mandi, vas bunga, tempat minum binatang peliharaan hingga tatakan dispenser.Kedua, menutup rapat tempat penampungan air, serta ketiga menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas seperti botol plastik, kaleng bekas dan lainnya.\"Program ‘3M Plus’ ditambah dengan upaya memberantas larva melalui pemberian Larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, memasang ovitrap. Serta, menghindari gigitan nyamuk dengan menanam pohon pengusir nyamuk, memakai kelambu, antinyamuk dan sejenisnya,\" ucap dia.Tidak itu saja, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyarankan sekali setiap pekan melalui kegiatan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik.\"Jadi kami minta peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga untuk pemeriksaan, pemantauan, pemberantasan jentik nyamuk untuk pengendalian penyakit,\" demikian Khofifah Indar Parawansa. (mth) 

KAI Gunakan Kemasan Makanan Ramah Lingkungan dalam Perjalanan Kereta

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 14:05:25 0

Jakarta, FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen mendukung program pemerintah untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan pada produk makanan dan minuman yang dijual dalam perjalanan kereta api.VP Public Relations KAI Joni Martinus menyampaikan, dalam penggunaan kemasan makanan di kereta, KAI menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan bahan plastik.\"Hal ini dilakukan untuk mengurangi produksi sampah plastik yang sulit diurai oleh proses alam,\" katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Joni mengatakan KAI menggunakan kemasan berbahan dasar kertas, serat jagung, dan serat tebu pada berbagai menu makanan yang disajikan.Menurut dia, penggunaan kemasan makanan dan minuman ramah lingkungan ini sudah diterapkan sejak 2018.Secara bertahap, KAI meminimalisir penggunaan bahan dasar plastik dan menggantinya dengan bahan dasar yang mudah terurai.Ia menuturkan KAI Services sebagai pengelola restoran kereta menggunakan jenis kemasan ramah lingkungan pada menu makanan seperti Nasi Goreng Parahyangan Legend, Nasi Ayam Geprek, Train Chicken, Nasi Rames Nusantara, Nasi Sei Sapi, Mie Godog, Mie Goreng Jawa, Sotoka, dan Bakso Enak.Hal serupa juga dijumpai di menu minuman berupa teh, kopi, kopi susu, cappucino, wedang uwuh, teh jahe, dan coklat.\"Pelanggan tidak perlu ragu menikmati hidangan KA. Karena selain hidangannya nikmat, pelanggan juga dapat membantu melestarikan lingkungan karena KAI menggunakan kemasan makanan yang ramah lingkungan,\" ujarnya.Dengan menggunakan kemasan makanan ramah lingkungan, KAI ikut mendukung komitmen pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia sebesar 30 persen dan mengolah 70 persen sampah pada tahun 2025.Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menghijaukan Indonesia melalui BUMN Hijaukan Indonesia serta menyukseskan program G20.Di samping menggunakan kemasan makanan ramah lingkungan, untuk menyukseskan program BUMN Hijaukan Indonesia, KAI melakukan Gerakan KAI Hijaukan Indonesia dengan melakukan penghijauan.Di tahun 2021-2022, KAI telah melakukan penanaman 28.697 pohon pada stasiun, perkantoran, dan lingkungan masyarakat di berbagai area kerja KAI.     \"KAI terus menggencarkan penghijauan baik di area stasiun, perkantoran, maupun produk KAI yang ramah lingkungan lainnya sebagai dukungan dari gerakan BUMN Hijaukan Indonesia,\" pungkas Joni. (mth)   

WGC: Permintaan Emas India Terus Meningkat Setelah Melonjak pada 2021

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 09:12:13 0

Mumbai, FNN - Konsumsi emas India diperkirakan akan meningkat lebih lanjut pada 2022 setelah melonjak 79 persen tahun lalu, karena permintaan yang terpendam dan peningkatan kepercayaan konsumen terlihat mengangkat penjualan perhiasan ritel, kata Dewan Emas Dunia (WGC) pada Jumat.Konsumsi emas pada 2022 kemungkinan akan menjadi sekitar 800-850 ton dibandingkan 797,3 ton tahun lalu, tertinggi dalam enam tahun, Somasundaram PR, kepala eksekutif regional operasi WGC India, mengatakan kepada Reuters.Permintaan India rata-rata mencapai 769,7 ton selama 10 tahun terakhir.Peningkatan konsumsi oleh konsumen emas terbesar kedua di dunia itu akan membantu harga global, tetapi dapat memperlebar defisit perdagangan India dan memberi tekanan pada mata uang rupee yang melemah.“Perayaan pernikahan yang diredam karena pembatasan berarti lebih banyak tabungan dan uang itu mengalir ke emas,” kata Somasundaram.Pihak berwenang India memberlakukan berbagai pembatasan pada perayaan pernikahan karena wabah virus corona dan beberapa orang menunda pernikahan hingga 2022, katanya.Emas adalah bagian penting dari mahar pengantin di India dan juga hadiah populer dari keluarga dan tamu di pesta pernikahan.Pada kuartal Desember, konsumsi emas hampir dua kali lipat dari tahun lalu ke rekor 343,9 ton karena pembelian ritel kuat selama festival utama Hindu Dussehra dan Diwali, kata WGC dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada Jumat.Pada tahun 2021 pernikahan meningkatkan permintaan di daerah perkotaan, sementara permintaan pedesaan didukung oleh curah hujan yang cukup, yang meningkatkan produksi tanaman, kata Somasundaram.Ada penerimaan yang lebih besar pada tingkat harga saat ini dari konsumen India, katanya.Harga emas lokal diperdagangkan sekitar 48.000 rupee per 10 gram minggu ini setelah mencapai rekor tertinggi 56.191 rupee pada Agustus 2020.Permintaan emas koin dan batangan, yang dikenal sebagai permintaan investasi, melonjak 43 persen pada 2021 menjadi 186,5 ton, kata WGC.\"Kami memperkirakan permintaan investasi India tetap sehat menjelang 2022. Ini mungkin menerima dukungan dari ekspektasi inflasi yang lebih tinggi dan kemungkinan pelemahan rupee karena melebarnya defisit perdagangan,\" katanya. (mth)      

Emas Datar di Asia, Menuju Penurunan Mingguan Terbesar dalam 10 Pekan

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 09:08:45 0

Bengaluru, FNN - Emas datar di perdagangan Asia pada Jumat pagi dan menuju penurunan mingguan paling tajam sejak November, karena pasar mencerna rencana pengetatan kebijakan Federal Reserve (Fed) AS yang mendorong indeks dolar ke level tertinggi dalam beberapa bulan.Harga emas di pasar spot tidak berubah diperdagangkan di 1.796,41 dolar AS per ounce pada pukul 01.09 GMT, sementara emas berjangka AS sedikit menguat 0,2 persen menjadi diperdagangkan di 1.796,00 dolar AS per ounce.Logam kuning ini telah merosot sekitar 2,0 persen untuk minggu ini, penurunan terburuk sejak 26 November.Indeks dolar melonjak ke level tertinggi yang terakhir terlihat pada Juli 2020 terhadap mata uang utama lainnya, setelah The Fed mengatakan pada Rabu (26/1/2022) bahwa pihaknya dapat memberikan kenaikan suku bunga yang lebih cepat dan lebih besar dalam beberapa bulan mendatang.Pertumbuhan ekonomi AS meningkat pada kuartal keempat dengan mencatat kinerja terbaiknya dalam hampir empat dekade pada tahun 2021, Departemen Perdagangan melaporkan pada Kamis (27/1/2022).  Para pedagang di pasar berjangka dana federal bergeser memperkirakan hampir lima kenaikan suku bunga tahun ini setelah pernyataan Ketua Fed Jerome Powell pada Rabu (26/1/2022), dimulai dengan pertemuan Maret. Kontrak berjangka telah memperkirakan sekitar 30 basis poin pengetatan.Kenaikan suku bunga meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak membayar bunga.Harga emas akan melayang lebih rendah pada tahun 2022 dan 2023, karena bank-bank sentral menaikkan suku bunga, mengangkat imbal hasil obligasi dan membuat emas yang tidak memberikan imbal hasil kurang menarik, jajak pendapat Reuters menunjukkan.Sementara itu ekspor emas Swiss naik tahun lalu ke level tertinggi sejak 2018, karena permintaan emas di China dan India, pasar konsumen terbesar, pulih dari kejatuhan di awal pandemi COVID-19, data bea cukai Swiss menunjukkan.Harga logam mulia lainnya di pasar spot, perak turun 0,2 persen menjadi diperdagangkan di 22,69 dolar AS per ounce. Platinum naik 0,1 persen menjadi diperdagangkan di 1.023,49 dolar AS per ounce dan paladium tetap tidak berubah di 2.375,18 dolar AS per ounce. (mth)

Polisi: Edy Mulyadi Bersedia Hadiri Pemeriksaan Saksi

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 09:05:32 0

Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan saksi YouTuber Edy Mulyadi terkait laporan dugaan ujaran kebencian “Jin buang anak”, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.   Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan pihak Edy Mulyadi menyatakan kesediaannya hadir memenuhi panggilan penyidik.   “Yang bersangkutan (Edy Mulyadi, Red) menyatakan bersedia hadir diperiksa Jumat, pukul 10.00 WIB,” kata Ramadhan.   Edy Mulyadi dilaporkan sejumlah elemen masyarakat di tiga wilayah berbeda, yakni Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Kalimantan Barat terkait ujarannya tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat jin buang anak.   Laporan tersebut diambil alih oleh Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Hingga saat ini sebanyak 38 saksi telah dimintai keterangan, terdiri atas 30 saksi umum dan delapan saksi ahli.   Selain menerima tiga laporan polisi, penyidik juga menerima 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat terkait pernyataan Edy Mulyadi tersebut.   Salah satu kutipan Edy Mulyadi yang diduga menghina Kaltim saat konferensi persnya berbunyi \"Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak (IKN baru).”   Kuasa hukum Edy Mulyadi, Djudju Purwantoro mengatakan pihaknya akan hadir terlebih dahulu ke Bareskrim Polri mewakili kliennya untuk menyampaikan beberapa hal kepada penyidik.   Djudju belum memastikan kliennya (Edy Mulyadi, Red) dapat hadir penuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, oleh karena itu hadir lebih dulu mewakili kliennya.   “Iya kita nanti lihat bagaimana beliau, tapi yang pasti nanti tim kuasa akan mewakili beliau dulu ke Bareskrim gitu,” ujar Djudju. (mth)     

Renault, Nissan, Mitsubishi Kuatkan Aliansi Sambut Era EV

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 09:01:24 0

Jakarta, FNN - Renault Group, Nissan Motor, dan Mitsubishi Motors Corporation sepakat memperkuat aliansi dengan merumuskan rencana dan tindakan ke depan, terutama dalam menyambut era mobil listrik (electric vehicle/EV).Aliansi telah menetapkan peta jalan 2030 tentang kendaraan listrik murni dan mobilitas cerdas & terhubung, berbagi investasi untuk keuntungan anggota aliansi dan pelanggannya.Yang perlu digarisbawahi, bahwa Renault, Nissan, dan Mitsubishi sepakat mengintegrasikan parameter kemungkinan penyatuan platform, pabrik produksi, powertrain, dan segmen kendaraan, menurut pernyataan resmi bersama Renault, Nissan, Mitsubishi dikutip Jumat.Misalnya, platform umum untuk segmen C dan D akan membawa lima model dari tiga merek Aliansi (Nissan Qashqai dan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Austral dan SUV tujuh tempat duduk yang akan datang). Memperkuat proses ini, anggota Aliansi akan meningkatkan penggunaan platform umum di tahun-tahun mendatang dari 60 persen saat ini menjadi lebih dari 80 persen dari 90 model gabungan pada tahun 2026.Sebagai bagian dari ini, Mitsubishi Motors akan memperkuat kehadirannya di Eropa dengan dua model baru, di antaranya New ASX yang dikembangkan berdasarkan mobil dengan penjualan terbaik Renault.Dalam mobilitas listrik, Renault, Nissan dan Mitsubishi telah mempelopori pasar EV, dengan lebih dari 10 miliar euro diinvestasikan di bidang elektrifikasi.Di pasar utama (Eropa, Jepang, AS, China) 15 pabrik Aliansi sudah memproduksi suku cadang, motor, baterai untuk 10 model EV di jalanan, dengan lebih dari 1 juta mobil EV terjual sejauh ini yang telah menempuh 30 miliar e-kilometer.Membangun keahlian unik ini, Aliansi berakselerasi dengan total 23 miliar euro lebih banyak investasi dalam lima tahun ke depan pada elektrifikasi, yang mengarah ke 35 model EV baru pada tahun 2030.Aliansi bekerja dengan mitra bersama untuk mencapai skala nyata dan keterjangkauan, memungkinkan untuk mengurangi biaya baterai sebesar 50 persen pada tahun 2026 dan 65 persen pada tahun 2028.Dengan pendekatan ini, pada tahun 2030, Aliansi akan memiliki total kapasitas produksi baterai 220 GWh untuk EV di seluruh lokasi produksi utama di dunia.Di luar itu, Aliansi berbagi visi yang sama untuk teknologi baterai all-solid-state (ASSB). Berdasarkan keahlian mendalam dan pengalaman uniknya sebagai pelopor dalam teknologi baterai, Nissan akan memimpin inovasi di bidang ini yang akan bermanfaat bagi semua anggota Aliansi.ASSB akan memiliki kepadatan energi dua kali lipat dibandingkan baterai lithium-ion cair saat ini. Waktu pengisian daya juga akan sangat berkurang hingga sepertiga, memungkinkan pelanggan melakukan perjalanan lebih lama dengan peningkatan, kenyamanan, kepercayaan diri, dan kenikmatan.Dengan platform dan elektronik bersama, pada tahun 2026 anggota Aliansi berharap memiliki lebih dari 10 juta kendaraan di jalan dengan 45 model Aliansi yang dilengkapi dengan sistem mengemudi otonom. (mth)

Agar Tidak Disebut Menjadi

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 08:34:03 0

Karena itu, laporan yang diajukan Kader Partai Gerindra baik yang di Sulawesi Utara maupun di Jawa Tengah tidak bernilai karena tidak memiliki legal standing sebagai pelapor. Oleh: Ahmad Khozinudin, SH, Advokat, Ketua Umum KPAU \"BAHWA Pernyataan seseorang sebagai macan yang berubah menjadi kucing, jika dianggap sebagai penghinaan, maka secara hukum yang berhak membuat laporan adalah individu yang merasa dihina, bukan orang lain, bukan kelompok ataupun partai\". Partai Gerindra melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah dikabarkan secara resmi kembali melaporkan Wartawan Senior Edy Mulyadi ke Polda Jateng karena dianggap menghina Ketua Umum Prabowo Subianto yang disebutnya seperti macan mengeong melalui konten YouTube. Sekretaris DPD Gerindra Jateng Sriyanto Saputro yang ditemui di Mapolda Jateng, Semarang, Rabu (26/1), mengatakan bahwa pelaporan tersebut usai bertemu dengan Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi. Menurutnya, pelaporan tersebut sebagai bentuk pembelajaran bagi Edy Mulyadi agar tidak merendahkan dan menghina orang lain dengan kata-kata yang tidak sopan sehingga menjadi contoh yang tidak baik bagi anak bangsa. Selain itu, pelaporan juga sebagai upaya mencegah kejadian serupa terulang karena bisa memecah belah persatuan bangsa, apalagi saat ini Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau pejabat negara. Sebelumnya, Partai Gerindra Sulawesi Utara (Sulut) juga telah melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Sulut. Edy dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan (Menhan), terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Perlu untuk diketahui oleh segenap Kader Partai Gerindra khususnya di Divisi hukumnya, juga kepada Saudara Prabowo Subianto, hal-hal sebagai berikut: Pertama, bahwa delik pencemaran nama baik konvensional yang berdasarkan ketentuan pasal 310 KUHP, atau delik pencemaran melalui sarana ITE berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU ITE, adalah delik aduan, bukan delik umum. Kekuatan penuntutan perkara, hanya bisa dilakukan berdasarkan laporan korban secara langsung. Merujuk pendapat hukum Bung Chandra Purna Irawan Ketua LBH Pelita Umat, dia menegaskan bahwa pernyataan seseorang sebagai macan yang berubah menjadi kucing, jika dianggap sebagai penghinaan, maka secara hukum yang berhak membuat laporan adalah individu yang merasa dihina, bukan orang lain, bukan kelompok ataupun partai. Karena itu, laporan yang diajukan Kader Partai Gerindra baik yang di Sulawesi Utara maupun di Jawa Tengah tidak bernilai karena tidak memiliki legal standing sebagai pelapor. Kedua, Untuk meneguhkan posisi Prabowo masih konsisten sebagai \'macan\' dan tidak berubah menjadi \'kucing\' penulis sarankan sebaiknya Saudara Prabowo Subianto melaporkan sendiri kasusnya jika dirinya merasa tercemar dengan ujaran \'Macan Menjadi Kucing\'. Dan agar tuntas, jangan hanya Edy Mulyadi yang dilaporkan melainkan seluruh rakyat yang dahulu mendukung Prabowo, kecewa kepada Prabowo dan menyebut Prabowo seperti macan yang telah menjadi kucing. Prabowo Subianto perlu meneladani sikap ksatria seorang Luhut Binsar Panjaitan yang dengan tekad dan penuh keberanian, melaporkan langsung Haris Azhar dan Fathia Maulidianti terkait dugaan pencemaran atas dirinya. Ketiga, selanjutnya segenap kader Partai Gerindra dengan kasus ini juga akan mengetahui Pimpinan Partainya tetaplah macan dan bukan seekor kucing. Sekaligus, segenap kader partai Gerindra agar paham hukum bahwa delik pencemaran adalah delik aduan yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, baik atas nama pribadi atau kelembagaan partai politik. Kami segenap rakyat Indonesia, menunggu sikap ksatria seorang Prabowo Subianto sekaligus menunggu sikap legowo segenap kader partai Gerindra. Selanjutnya, diskusi kembali ke substansi pokok pikiran Edy Mulyadi yang berpendapat bahwa ada bahaya atau ancaman kedaulatan negara dibalik proyek IKN. (*)

Sulbar Fokus Pembangunan SDM Sambut IKN

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 08:21:19 0

Mamuju, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan fokus melaksanakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menyambut ibukota negara baru (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.\"Pemerintah Sulbar akan mendorong fokus pembangunan nasional dengan meningkatkan SDM menyambut IKN,\" kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di Mamuju, Jumat.Ia mengatakan, pembangunan SDM, untuk mendukung pembangunan nasional, juga akan dilaksanakan sejumlah program, diantaranya menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.Kemudian pemenuhan standar pelayanan minimal, melaksanakan pembangunan demografi, dan menciptakan pembangunan inklusif, penurunan transfer fiskal.Selain itu melaksanakan program regional dengan fokus pada pembangunan konektivitas wilayah regional, menyelesaikan konflik perbatasan, membantu penanganan bencana alam dan membangun kerjasama di wilayah sulawesi, melalui kerjasama antar daerah.Ia menyampaikan, program pembangunan Pemerintah Sulbar itu akan dituangkan dalam rencana pembangunan daerah (RPD) 2023.Ia juga mengatakan, Pemerintah Sulbar juga akan mendorong pembangunan strategis dan pembangunan berkelanjutan, diantaranya menyukseskan program Sustainable Development Goal, dan penanganan pandemi COVID-19, serta mendorong pengarusutamaan gender, dan mendorong, revolusi industri 4.0.Ia juga menyampaikan jika pembangunan di Sulbar masih menghadapi sejumlah masalah diantaranya, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, melambatnya kinerja ekonomi.Selain itu lanjutnya, rendahnya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin, minimnya aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan masih rendahnya tata kelola pemerintahan yang harus diselesaikan. (mth)   

Saudara Dudung Membunuh Lagi

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 08:11:46 0

Padahal mana ada penembakan yang dilakukan oleh santri, mahasiswa, ulama, marbot masjid atau muadzin. Jangan-jangan sekarang panggilan azan dianggap radikalisme. Cara pandang radikal dari Dudungisme. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan KKB yang disebut saudara oleh Jenderal Dudung ternyata terus melakukan pembunuhan. Terakhir tiga anggota TNI di Distrik Gome tertembak. Pratu Rahman, Serda Rizal, dan Pratu Baraza. Tindakan atau penanganan TNI dirasakan tidak memadai. Betapa lemahnya TNI menghadapi KKB atau Teroris OPM hingga terasa begitu murah harga nyawa para prajurit. Sebagai rakyat yang mendengar penghinaan Teroris OPM kepada bangsa dan tentara sangatlah prihatin. Seperti yang menantang pada TNI. Ada bayang-bayang kekuatan atau kepentingan di belakang OPM ini. Lalu kita ragu melakukan tindakan tegas bahkan setingkat Pangkostrad pun harus menempatkan mereka sebagai saudara. Saudara itu telah membunuhi prajurit TNI. Beberapa hari sebelumnya Serda Miskel Rumbiak ditembak mati, 3 lainnya luka berat dalam serangan saat prajurit TNI membuat jembatan. TPNPB-OPM minta pembangunan dihentikan dan mengancam akan terus menembak mati jika pembangunan diteruskan. Komandan Operasi Mayor TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya Arnoldus Kocu mengultimatum : “Kami sudah larang tidak boleh datang dan injak tanah kami, kalau datang kami akan tembak mati. TNI kombatan, kami juga kombatan”. Saudara KSAD Dudung Abdurrahman seperti itu harus dibiarkan? Aneh, bukannya dihadapi dengan operasi serius untuk menumpas kaum separatis dan teroris tersebut, malahan KSAD mengadakan apel siaga di Monas untuk teriak radikal-radikul dengan menempatkan umat Islam yang disebut radikal kanan sebagai musuh berbahaya. Kacau sekali. Padahal mana ada penembakan yang dilakukan oleh santri, mahasiswa, ulama, marbot masjid atau muadzin. Jangan-jangan sekarang panggilan azan dianggap radikalisme. Cara pandang radikal dari Dudungisme. Rezim ini gagal fokus menempatkan lawan berbahaya. Buzzer pemecah belah dan OPM di Papua sepertinya tidak dianggap teroris yang mesti ditumpas habis, justru sebaliknya ratusan pesantren dan organisasi Islam diposisikan sebagai radikal, kelompok teroris, atau terafiliasi ISIS. Tanpa kriteria yang jelas dan berdasar hukum. Rasanya semakin acak-acakan saja para penyelenggara negara mengurus negara Republik Indonesia. Jika kini diciptakan stigma radikal kanan untuk umat Islam, maka patut diduga negara ini sedang dikuasai oleh radikal kiri. Komunis yang menyusup dan menunggangi. Harus waspada dan lakukan sterilisasi Istana dan TNI dari anasir-anasir Komunis atau Neo-PKI. Sementara itu dengan berbagai pernyataannya, perlu dipertanyakan Jenderal Dudung itu KSAD atau Ketua Umum Partai Politik? Independen atau partisan? Ayo TNI dan Densus Polri segera bergerak masif dan intensif untuk menumpas musuh di depan mata. Itu KKB, separatis dan teroris OPM di Papua telah menantang dan terus melakukan pembunuhan prajurit dan warga sipil. Ayo para pembela negara dan bangsa jangan biarkan mereka menghina dan mempermalukan Indonesia. Merekakah radikal sesungguhnya itu. Bandung, 28 Januari 2022. (*)

Polisi Dalami Dugaan PIK 2 Jadi Sarang Pinjol Ancam Sebar Data Pribadi

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 07:54:35 0

Jakarta, FNN - Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara terus mendalami dugaan kawasan Ruko Palladium di Pantai Indah Kapuk 2, Penjaringan, Jakarta Utara dijadikan sarang perusahaan teknologi finansial pinjaman online (pinjol) yang kerap mengancam menyebar data pribadi debiturnya.Kepala Polres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Wibowo di Jakarta Utara,  Kamis mengatakan personel satuan reserse kriminal Polres Metro Jakarta Utara saat ini kembali menggeledah satu perusahaan tekfin pinjol dengan cara kerja ilegal tersebut di kawasan Ruko Palladium Blok H Nomor 15 di Jalan Pulau Maju Bersama pada Kamis malam.  \"Kami baru saja melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan pinjaman online ilegal. Ini didasari sebelumnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sini ada kegiatan online secara ilegal. Dimana apabila tidak dilakukan pembayaran, ya tadi dilakukan upaya-upaya penagihan secara paksa berupa pemerasan, pengancaman, atau menyebarkan ancaman kepada nomor-nomor telepon yang mungkin sudah diberikan dan sudah didata oleh sindikat-sindikat ini,\" kata Wibowo.Kemudian personel satreskrim Polres Metro Jakarta Utara terus mendalami penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggeledahan terhadap Ruko Palladium Blok H Nomor 15 yang dicurigai.  Saat digeledah itu, penyelidik menemukan sarana dan perangkat pendukung yang diduga memang digunakan untuk kegiatan pinjaman online secara ilegal.Dari hasil penggeledahan, personel satreskrim Polres Metro Jakarta Utara turut menangkap 27 orang dan dibawa ke Markas Kepolisian Resor Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.Mereka diduga memiliki peran sebagai pengingat debitur yang menunggak (reminder), bagian penagihan, dan bagian penagih utang yang kerap melakukan pengancaman (desk collection).  \"Dari 27 yang diamankan (ditangkap), ada satu WNA dari China yang diamankan ini berperan sebagai Manajer, sisanya adalah karyawan. Dan ini masih kita dalami, masih kita periksa,\" kata Wibowo.Wibowo menjelaskan cara kerja perusahaan ini dimulai dengan meminjamkan dana sebesar Rp1,2 juta sampai dengan pinjaman maksimal Rp2,5 juta kepada debitur.\"Limit pinjaman terus kelipatan Rp200 ribu dari Rp1,2 juta sampai Rp2,5 juta. Kemudian dari total pinjaman yang diajukan oleh nasabah ini tidak seluruhnya diberikan, tapi sudah dipotong lagi sebanyak 32 sampai 35 persen,\" kata Wibowo.Ia menambahkan, setelah nanti pinjaman jatuh tempo, debitur yang menunggak nanti dikenakan bunga lagi sebesar 6 persen dari total pinjaman nasabah.Adapun jika aturan bunga pinjaman tidak disetujui oleh nasabah, bagian penagih akan mengancam dengan cara-cara ilegal seperti memaksa dan menyebar data pribadi agar debitur mau membayar.Wibowo mengatakan perusaan tekfin pinjol di Ruko Palladium Blok H Nomor 15 ini baru mulai beroperasi pada Januari 2022 dan mengelola empat aplikasi pinjaman online di ponsel pintar.\"Mereka gunakan empat aplikasi, doku, kemudian kotak online, dana kilat dan kredito, jadi ada empat. Ini satu langkah yang baik. baru beroperasi Januari, baru bergerak tapi sudah bisa kami antisipasi. Sehingga harapan kita tidak ada lagi korban-korban dari pinjaman online ilegal ini,\" kata Wibowo.Wibowo mengatakan lokasi perusahaan masih berdekatan dengan perusahaan pinjol yang digerebek Polda Metro Jaya pada Rabu (26/1). Untuk itu, pihaknya akan mendalami dulu keterkaitan keduanya melalui serangkaian pemeriksaan lebih lanjut. (mth)

Erick Thohir Pastikan Akses Obat Murah untuk Rakyat Indonesia

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 07:50:29 0

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir pastikan akses obat murah untuk rakyat dalam rangka mewujudkan kemandirian kesehatan nasional.\"Kemandirian kesehatan harus terjadi. Kita tidak anti-asing, tidak anti obat mahal, tetapi kita juga harus memastikan yang namanya akses obat murah kepada rakyat. Bagi mereka yang mampu membeli obat mahal silakan, namun tidak bisa disamaratakan ketika rakyat yang tidak mampu harus disamakan dengan mereka yang mampu,\" ujar Erick Thohir dalam peringatan HUT RS Husada Ke-97 sebagaimana dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.Menteri BUMN mengatakan bahwa akses obat murah bagi masyarakat merupakan pelayanan kepada masyarakat.Erick Thohir juga menekankan bahwa era disrupsi kesehatan harus menjadi momentum introspeksi untuk mewujudkan kemandirian.\"Disrupsi kesehatan harus menjadi introspeksi kita untuk kemandirian. Masa bahan baku obat 95 persen impor, masa obat-obat mahal saja yang bisa diberikan kepada kita semua,\" katanya.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk menekan impor bahan baku obat, BUMN Indofarma akan fokus mengembangkan industri herbal .Erick Thohir menilai Indonesia memiliki alam dan budaya yang mendukung untuk pengembangan industri herbal.Saat ini Kementerian BUMN telah mengonsolidasikan klaster kesehatan BUMN. Hal tersebut untuk menciptakan ekosistem yang dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian kesehatan. Kementerian BUMN juga telah menggabungkan Bio Farma sebagai perusahaan induk (holding company) yang membawahi Kimia Farma, Indofarma, dan sejumlah rumah sakit yang berada di bawah Indonesia Healthcare Corporation (IHC).Dengan itu Bio Farma diharapkan mampu membuka peluang baru dalam industri kesehatan seperti industri vaksinasi. (mth)  

Shin Kecewa dengan Performa Timnas Meski Menang 4-1 Atas Timor Leste

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 07:47:43 0

Jakarta, FNN - Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong mengaku kecewa dengan performa anak-anak asuhnya meski menang dengan skor 4-1 atas Timor Leste pada laga persahabatan internasional FIFA di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Kamis.\"Pertandingan kali ini sangat-sangat mengecewakan. Penampilan tim tidak memuaskan. Kami harus segera mengevaluasi diri agar berkembang lebih baik,\" ujar Shin usai pertandingan, dikutip dari keterangan PSSI yang diterima di Jakarta.Juru taktik asal Korea Selatan itu pun mengaku sempat marah kepada para pemainnya setelah babak pertama usai.Menurut Shin, performa skuad Garuda pada pertandingan tersebut sama sekali tidak mencerminkan sebuah tim tangguh di kawasan Asia Tenggara.\"Dengan performa seperti itu, kami tak akan bisa menjadi tim kuat di Asia Tenggara,\" tutur pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu.Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan juga mengakui bahwa dia dan rekan-rekannya tidak puas dengan permainan mereka saat menggulung Timor Leste.Arhan berjanji timnas akan menambal \"lubang-lubang\" yang tampak pada laga pertama versus Timor Leste.\"Banyak kekurangan yang harus diperbaiki, satu demi satu. Kami akan mengikuti instruksi dari pelatih,\" kata pesepak bola berusia 20 tahun tersebut.  Tim nasional Indonesia berhasil membalikkan kedudukan untuk mengalahkan Timor Leste dengan skor 4-1 pada laga persahabatan internasional FIFA di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (27/1) malam.Skuad \"Garuda\" tertinggal terlebih dahulu setelah penyerang Timor Leste Paulo Freitas melesakkan gol pada babak pertama. Timor Leste bahkan bisa saja unggul dua gol sebelum turun minum andai tendangan penalti Mouzinho de Lima tak mampu ditepis kiper Syahrul Fadillah.Indonesia lalu membalas dan akhirnya unggul berkat sumbangan gol Ricky Kambuaya, Pratama Arhan (penalti) dan bunuh diri dua pemain Timor Leste yakni Georgino Da Silva serta Filomeno Junior pada paruh kedua.Pertandingan kedua Indonesia melawan Timor Leste akan digelar pada Minggu (30/1) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. (mth) 

BPJAMSOSTEK Banjarmasin Kunjungi Desa-desa Nelayan

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 07:44:22 0

Banjarmasin, FNN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengunjungi desa-desa nelayan dalam rangka sosialisasi pentingnya jaminan sosial dari risiko yang berdampak pada ekonomi keluarga.   \"Kami melakukan sosialisasi tentang program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada saudara-saudara kita para nelayan,\" ujar Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Banjarmasin, Tito Hartono di Banjarmasin, Kamis.Beberapa desa nelayan yang jadi tujuan pihaknya dari Senin hingga Rabu kemarin, yakni, Desa Takisung dan Desa Penjaratan di Kabupaten Tanah Laut.   Tito menyampaikan setiap kegiatan sosialisasi itu dihadiri para nelayan, perwakilan pemerintah desa dan koordinator masyarakat nelayan.   \"Resiko dalam bekerja bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak terkecuali, termasuk atas nelayan yang juga merupakan masyarakat pekerja,\" ucap TitoNelayan juga harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar memberikan rasa aman dalam bekerja bagi diri sendiri dan keluarga.   \"Minimal ikut dua program, yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran bulanan sebesar Rp16.800,\" ungkapnya.   \"Bisa juga ditambahkan dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan besaram iuran menyesuaikan,\" ucap Tito.   Dia pun menjelaskan, manfaat yang diperoleh para nelayan yaitu perlindungan saat bekerja, jika risiko terjadi, para nelayan yang terdaftar dan dilindungi program BPJAMSOSTEK ditanggung sampai sembuh tanpa batas (unlimited) jika terjadi kecelakaan kerja.   \"Sedangkan jika musibah menimpa yang menyebabkan kematian saat bekerja, ahli waris nelayan (anak) mendapat beasiswa untuk 2 anak hingga jenjang kuliah S1,\" tuturnya. (mth)  

Bisnis Pusat Data Ungguli Transaksi Kawasan Industri

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 07:41:06 0

Jakarta, FNN - Perusahaan pengembang dan pengelola kawasan industri mencatat bisnis pusat data mengungguli transaksi di Suryacipta City of Industry maupun Subang Smartpolitan sepanjang tahun 2021.\"Berdasarkan aktivitas bisnis yang terjadi selama 2021, perusahaan mencatat data center sebagai industri yang cukup menonjol dimana 75 persen tenant baru diisi oleh data center, diikuti oleh industri manufaktur lain yang berasal dari China serta Amerika,\" kata Vice President Sales & Marketing PT Suryacipta Swadaya (Suryacipta) Abednego Purnomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Selama periode Januari sampai dengan September 2021, Kementerian Investasi mencatat peningkatan realisasi penanaman modal asing sebesar 9,9 persen dan penanaman modal dalam negeri sebesar 5,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020.Peningkatan tersebut juga berdampak positif terhadap Suryacipta. Geliat positif instansi juga dirasakan dengan banyaknya permintaan kunjungan dari calon investor ke Subang Smartpolitan.\"Pada dasarnya di tahun 2021 sudah terindikasi adanya pemulihan ekonomi. Kami mencatat peningkatan transaksi dan inquiry atas kawasan kami di Suryacipta City of Industry maupun Subang Smartpolitan,\" ujar Abednego.Selama satu dekade terakhir bisnis pusat data menunjukkan pertumbuhan pesat di Indonesia sebagai dampak dari digitalisasi yang didorong oleh berbagai faktor, seperti adaptasi penggunaan ponsel pintar, penetrasi internet, hingga dukungan dari pemerintah.Dilansir dari Hootsuite (We Are Social), pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak 35 persen selama tiga tahun terakhir.Adapun Mordor Intelligence mencatat pasar pusat data di Indonesia telah mencapai nilai 1,53 miliar dolar AS pada 2020. Angka itu diperkirakan akan terus naik hingga 3,07 miliar dolar AS pada 2026.Regulasi yang mengklasifikasikan pusat data sebagai bagian dari sektor industri dan wajib berlokasi di kawasan industri secara tidak langsung berdampak pada peningkatan permintaan di kawasan industri.Tingginya harga jual maupun sewa di kota-kota besar, seperti Jakarta juga turut berkontribusi terhadap tren tersebut.\"Kami telah mengakomodir reaksi pasar data center dengan melakukan inovasi melalui pengembangan fase ketiga Suryacipta City of Industry yang ditujukan untuk industri data center,\" ucap AbednegoMeskipun dalam kondisi pandemi, perusahaan tetap melakukan kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan terbaik bagi tenant dengan melakukan pemeliharaan dan pengembangan rutin untuk memastikan pasokan listrik, air serta konektifitas internet yang lebih baik.Saat ini, Suryacipta sedang berdiskusi dengan beberapa penyedia layanan internet untuk kian melengkapi fasilitas di kawasan tersebut. (mth)    

Bupati Mamuju Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada Ahli Waris

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 07:36:34 0

Mamuju, FNN - Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Sutinah Suhardi menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris pada rapat kerja sama dan sosialisasi bersama BPJS ketenagakerjaan di Mamuju, Kamis.Para ahli waris tersebut di antaranya Nurul Anisa Lindan, menerima santunan jaminan kecelakaan kerja meninggal dunia sebesar Rp103 jutaKemudian, kemudian Sri Wahyuni menerima santunan Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia sebesar Rp130 juta.Kemudian Munira dan Samrah menerima santunan Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta.Bupati Mamuju menyatakan Pemda telah melakukan perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang diperuntukkan bagi tenaga kerja non aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju.Ia mengatakan pegawai non ASN l yang tersebar di 33 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Mamuju diikutkan dalam dua program, yakni JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) serta JKm (Jaminan Kematian).\"BPJAMSOSTEK hadir sebagai penyempurna program pemerintah Kabupaten Mamuju, mewujudkan pelayanan maksimal pemerintah kepada masyarakat, Mamuju di bidang ketenagakerjaan,\" katanya.Kerja sama pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan di Mamuju untuk menciptakan perlindungan untuk semua, khususnya perlindungan risiko kerja yang berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Mamuju.\"Komitmen yang kuat, meskipun di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya, pemerintah akan selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat demi mewujudkan pembangunan Mamuju,\" ujarnya. (mth)

Pemerintah Target Bangun Pembangkit Bioenergi 600 Megawatt hingga 2030

BY FNN Jum'at, 28 Januari 2022 07:33:19 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia berencana menambah pembangkit bioenergi hingga 600 megawatt dalam kurun waktu sembilan tahun ke depan untuk meningkatkan bauran listrik bersih sekaligus diversifikasi demi mendukung ketahanan energi nasional.\"Selain surya, pembangkit listrik tenaga bioenergi juga mempunyai potensi besar untuk dikembangkan secara masal. Selama sembilan tahun ke depan targetnya terjadi penambahan 600 megawatt,\" kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Dadan mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi bioenergi yang besar karena berbasis pertanian dengan tanah yang subur, sehingga bioenergi bisa dikembangkan menjadi pembangkit beban dasar yang bisa menghasilkan listrik secara terus menerus atau base load.Menurutnya, pembangkit bioenergi bisa dikembangkan hampir di seluruh wilayah Indonesia.Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang listrik bioenergi di Indonesia mencapai 1.920 megawatt pada 2021.Setrum bioenergi menduduki peringkat ketiga terbesar dalam daftar energi terbarukan di Indonesia setelah air dan panas bumi yang masing-masing kapasitas sebesar 6.601 megawatt dan 2.276 megawatt.Bioenergi merupakan sumber energi bersih yang paling lengkap karena bisa menghasilkan listrik sekaligus bahan bakar, sehingga bisa menggantikan kedudukan bahan bakar fosil.Optimalisasi bioenergi melalui biogas di Indonesia berpotensi menggantikan 68 persen permintaan gas alam dan menurunkan emisi sebesar 12,1 persen.Selain itu, pengembangan biogas dari limbah organik juga akan berdampak baik terhadap perekonomian dalam negeri dengan membuka setidaknya 160.000 peluang kerja.Saat ini, pemerintah Indonesia telah menyusun strategi untuk memfasilitasi pengembangan bioenergi terutama dari limbah industri pertanian dan pengolahan kayu.Strategi itu tercipta melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, dan Keamanan Nuklir Pemerintah Jerman. (mth)

Menteri Kelautan dan Perikanan Kunjungi Kampung Lele Boyolali Jateng

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 22:35:02 0

Boyolali, FNN - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja budidaya ikan air tawar di Kampung Lele Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis.MKP Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan kerja di Kampung Lele Desa Tegalrejo Boyolali dengan tujuan untuk melihat langsung budidaya perikanan air tawar yang dilakukan dengan baik dan mampu menghasilkan produksi rata-rata 600 ton ikan lele per bulan yang tersebar pada 2.000 kolam.\"Saya melihat budidaya ikan lele ini, cukup bagus karena setiap satu kilogram bisa Rp3.700 net profit. Kalau ini skalanya dinaikkan maka seluruh pembudidayaan nilai tukar kesejahteraan petani akan meningkat,\" kata Sakti Wahyu Trenggono.Menurut MKP, Kampung Lele tersebut telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali. Hal tersebut karena kegiatan di Kampung Lele didasarkan atas usaha agribisnis lele yang terpadu, dijalankan mulai dari hulu hingga hilir secara sistematis dan dinamis.Sementara itu, soal produksi ikan lele untuk pemasaran, Kampung Lele Boyolali sudah menjangkau hingga ke daerah Yogyakarta, Solo, Klaten, Boyolali, dan Salatiga. \"Kalau pemasaran tidak usah khawatir, berapapun produksi langsung dapat diserap oleh pasar,\" kata Trenggono.  Selain berdialog dengan peternak ikan air tawar di Kampung Lele Boyolali, MKP juga menyerahkan sejumlah bantuan.Bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara lain berupa dua unit sepeda motor roda tiga senilai Rp60 juta, 2.000 kilogram pakan mandiri senilai Rp15,6 juta, 10 paket calon induk ikan lele senilai Rp5,2 juta, dan 100 ribu ekor benih ikan lele senilai Rp19,5 juta.Selain itu, Trenggono juga menyerahkan bantuan berupa satu unit \"excavator\" senilai Rp1,150 miliar, satu paket budidaya ikan sistem \"bioflok\" senilai Rp190 juta, dua paket alat kualitas air senilai Rp7 juta, dua unit pompa air senilai Rp6 juta, dan 25 paket \"smartkit\" pengujian kualitas air senilai Rp75 juta.  MKP yang didampingi Bupati Boyolali M Said Hidayat dalam kunjungan kerja tersebut juga menaburkan ribuan ekor benih ikan lele ke dalam kolam ikan air tawar di Kampung Lele itu.Bupati Boyolali M. Said Hidayat dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan serta dukungan kepada para peternak ikan air tawar di Kampung Lele.“Selamat datang dan terima kasih atas perhatian, saran, arahan untuk upaya langkah pengembangan ke depan demi untuk membangun Kabupaten Boyolali yang lebih baik,\" kata Bupati. (mth) 

BPJAMSOSTEK NTB Berikan Fasilitas Kemudahan Miliki Rumah bagi Peserta

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 22:31:38 0

Lombok Barat, FNN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara memberikan fasilitas kemudahan bagi peserta untuk memiliki rumah, melalui manfaat layanan tambahan.Kepala BPJAMSOSTEK Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat, di Mataram, Kamis mengatakan manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan merupakan salah satu program yang bertujuan memberikan manfaat berupa perumahan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.\"Ada 61.000 peserta BPJAMSOSTEK di 10 kabupaten/kota di NTB yang lolos verifikasi program MLT perumahan pekerja,\" katanya, dalam sosialisasi MLT perumahan pekerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis.Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan MLT perumahan pekerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk inovasi pelayanan yang disediakan untuk mewujudkan impian pekerja yang ingin memiliki rumah atau merenovasi rumahnya.Menurut dia, dalam mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah terus berupaya melakukan program yang bernilai positif, salah satunya melalui program MLT perumahan pekerja.\"Salah satu tolak ukur masyarakat yang sejahtera adalah memiliki rumah. Sungguh sengsara memiliki keluarga, tetapi tidak memiliki rumah,\" ujarnya.Hasil survei Badan Pusat Statistik, kata dia, menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan di NTB masih rendah. Bisa jadi salah satu indikatornya adalah banyak pekerja yang belum memiliki rumah.Untuk itu, katanya, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja tidak hanya mendapat jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kesehatan, tetapi juga bisa memiliki rumah yang layak dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.\"Mudah-mudahan program tersebut dapat berjalan, sehingga NTB Gemilang sesuai visi misi pemerintah dapat segera terwujud,\" katanya.Sementara itu, Kepala Bank BTN Cabang Mataram Yusuf Sadeli mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK sejak 2017, terkait dengan implementasi MLT perumahan pekerja.\"Program memiliki rumah tersebut sebagai wujud pencapaian satu juta rumah bagi masyarakat Indonesia,\" ujarnya. (mth)   

Stefer Rahardian Tunggu Aksi "The Monkey God" di ONE: ONLY THE BRAVE

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 22:26:37 0

Jakarta, FNN - Petarung Indonesia Stefer Rahardian mengaku antusias menantikan aksi Jarred “The Monkey God” Brooks yang akan tanding menghadapi Hiroba Minowa dalam laga ONE Championship divisi strawweight dengan tajuk ONE: ONLY THE BRAVE di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Jumat (28/1).Stefer Rahardian, dalam keterangan resmi ONE Championship, Kamis menilai laga petarung asal Amerika Serikat melawan wakil Jepang itu bakal berlangsung ketat karena keduanya dikenal sebagai grappler. Namun, petarung Indonesia ini cenderung mengunggulkan Jarred Brooks.\"Dia grappler yang bagus. Menurut saya dia adalah salah satu atlet yang sangat berbahaya dan punya kesempatan besar untuk jadi juara dunia. Dia punya skill yang besar dan juga pengalaman banyak bertanding di organisasi-organisasi besar di dunia,\" kata petarung Bali MMA itu.Dengan berbekal gulat sebagai dasar bela dirinya, Jarred Brooks telah malang melintang dalam dunia MMA. Ia kini memegang catatan rekor 17-2-0. Salah satu kekalahannya terjadi saat menghadapi Deiveson Figueiredo di Brazil yang sempat memicu perdebatan di kalangan pengamat.Dalam laga bertajuk ONE: ONLY THE BRAVE, Jarred Brooks akan menjalani laga kedua di ONE Championship setelah tampil ciamik dalam debutnya akhir tahun lalu dengan mengalahkan Lito Adiwang. Kemenangan tersebut membawanya pada peringkat ketiga di kelas jerami.Jika mampu meraih kemenangan atas Hiroba Minowa, maka akan membuka jalan \"The Monkey God” untuk menghadapi Joshua “The Passion” Pacio sebagai sang penguasa divisi di ONE Championship.Meski tengah berada di atas angin berkat kemenangan atas Lito Adiwang, tantangan berat menanti Jarred Brooks. Hiroba Minowa adalah petarung dengan teknik grappling yang tak kalah berbahaya.Meski baru berusia 22 tahun, seniman bela diri asal Jepang ini telah menorehkan rekor profesional 13-2 dalam MMA. Yang lebih istimewa, delapan kemenangan ia raih lewat kuncian. Bisa dipastikan, laga nanti akan menunjukkan teknik tingkat tinggi dalam duel bawah. (mth)      

Perjanjian Ekstradisi Permudah JAMPidsus Buru 247 Buronan

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 22:15:54 0

Jakarta, FNN - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan perjanjian ekstradisi yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Singapura memudahkan kerja sama memburu 247 buronan berbagai tindak pidana.   Febrie menyebutkan ada 247 orang buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Buronan tersebut berasal dari berbagai tindak pidana korupsi dan perkara lain.   “DPO di JAMPidsus ada 247 orang. Jadi DPO itu ada juga (perkara,red.) pajak, pabean, jadi bukan hanya korupsi saja,” kata Febrie di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis malam.Menurut dia, dari 247 orang buronan JAMPidsus belum diketahui berapa jumlah yang bersembunyi di Singapura karena belum terindikasi di satu tempat.   “Tetapi kami tidak bisa memastikan DPO itu di Singapura, umpamanya di Singapura, sama sini kan belum terindikasi. Namanya DPO buron kan di satu tempat,” kata Febrie.   Namun, lanjut Febrie, dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut mempermudah pihaknya masuk ke Singapura.   “Jadi lebih mudah kami untuk bisa bekerja sama dengan negara Singapura,” terangnya.Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) JAMPidsus Kejaksaan Agung Andi Herman mengatakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura bisa mempermudah perampasan aset terpidana kasus korupsi, seperti skandal di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri (Persero).   “Kami tahu ada beberapa aset yang penanganan perkaranya diduga ada disimpan di Singapura. Tentu ini jadi bagian yang dikoordinasikan,” katanya.   Tetapi, Direktur Penyidikan JAMPidsus Kejaksaan Agung Supardi menekankan bahwa ekstradisi itu tidak terkait dengan penyitaan aset tersangka yang disembunyikan di Singapura.\"Aset itu MLA (mutual legal assistance) terkait dengan kerja sama di dalam proses hukum. Kalau ekstradisi itu tidak bicara persoalan aset,\" kata Supardi.   Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Selasa (25/1) menandatangani perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura untuk mencegah praktik korupsi lintas batas negara.   Menurut Yasonna, kedua negara sepakat untuk mengekstradisi setiap orang yang dicari oleh masing-masing negara guna melaksanakan hukuman. (mth)     

Presiden Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Percepat Transformasi Energi

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 22:12:40 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka pertemuan pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengharapkan kontribusi B20 untuk mempercepat transformasi energi yang juga merupakan salah satu fokus utama Presidensi G20 Indonesia.\"Kami mengharapkan kontribusi B20 untuk mempercepat transformasi energi yang mulus, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat kecil,\" ujar Presiden dalam keterangan tertulisnya.Solusi global dalam hal pendanaan dan kemitraan, kata Presiden, merupakan agenda yang harus menjadi perhatian utama, termasuk alih teknologi untuk mendorong produksi berbasis ekonomi hijau.\"Kita mengundang investasi yang bisa mendorong nilai tambah yang saling menguntungkan,\" kata Presiden. Kepala Negara menjelaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia mengajak G20 dan B20 untuk berkolaborasi menciptakan terobosan-terobosan dan aksi nyata untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global. Sejalan dengan fokus utama Presidensi G20 Indonesia, lanjutnya, ada tiga hal peluang utama yang harus dimanfaatkan.\"Pertama adalah transisi menuju green economy. Kedua, tren digital economy yang makin pesat, dan ketiga, perbaikan arsitektur kesehatan global yang lebih responsif dalam menghadapi pandemi global,\" ungkapnya.Menurut Presiden Jokowi, transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar sekaligus memberikan peluang besar. Potensi di sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk pendanaan dan investasi.\"Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 gigawatt, baik yang bersumber dari air, panas bumi, angin, maupun matahari,\" ujarnya.Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya mineral logam untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia kaya akan nikel, bauksit, timah, dan tembaga dan memastikan akan menyuplai cukup bahan-bahan tersebut untuk kebutuhan dunia.\"Namun, bukan dalam bentuk bahan mentah, melainkan dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah tinggi,\" katanya.Presiden menyampaikan hilirisasi nikel sejak 2015 sudah memberikan dampak, tidak hanya dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan Indonesia. Nilai ekspor Indonesia sebesar 230 miliar dolar AS, dalam hal ini besi baja berperan sangat besar peningkatannya.Ekspor besi baja pada tahun 2021 mencapai 20,9 miliar dolar AS meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar AS pada tahun 2014.  Pada tahun ini, Presiden Jokowi memperkirakan nilai ekspornya dapat mencapai 28 miliar sampai dengan 30 miliar dolar AS.\"Setelah nikel, kita akan mendorong investasi di sektor bauksit, tembaga, dan timah,\" katanya.Kebijakan pemerintah Indonesia tentang mekanisme transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan juga akan menjamin kepastian investasi.Presiden menyebutkan di Jawa dan Sumatra, pemerintah mendorong \"pensiun dini\" PLTU ke energi baru terbarukan seperti geotermal dan solar panel.\"Kita akan membuka partisipasi di sektor swasta untuk berinvestasi di transisi energi ini. Saat ini ada 5.5 gigawatt PLTU yang siap untuk program early retirement ini,\" katanya.Di samping itu, kata Presiden, dekarbonisasi di sektor transportasi juga menjadi perhatian serius Indonesia. Elektrifikasi secara besar-besaran di sektor transportasi dimulai dengan pembangunan mass urban transport seperti Lintas Rel Terpadu (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta, serta mendorong investasi untuk pabrik mobil listrik.Untuk diketahui, B20 atau Business 20 merupakan forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Dengan rata-rata 1.000 delegasi dari negara-negara G20, termasuk eksekutif puncak dari perusahaan multinasional terkemuka, B20 mencakup sekitar 2.000 peserta yang mewakili lebih dari 6,5 juta bisnis.Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (mth)

Khofifah Sebut Universitas Jambi Bisa Jadi Pelopor Kemajuan Daerah

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 21:58:32 0

Jambi, FNN - Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa menyebutkan Universitas Jambi (Unja) bisa menjadi pelopor kemajuan bagi Provinsi Jambi.Khofifah saat menjadi pembicara pada kuliah umum di Kampus Unja di Mendalo Kabupaten Muarojambi Provinsi Jambi, Kamis, mengatakan ada kekuatan dan potensi yang kalau didorong bersama akan menjadi kekuatan yang luar biasa di Provinsi Jambi.\"Jadi kekuatan akademik di Unja bisa menjadi pionir dan banyak kemajuan yang bisa dicapai Jambi ini,\" kata Khofifah.  Kegiatan kuliah umum itu merupakan salah satu agenda dalam kunjungan Khofifah di Provinsi Jambi. Gubernur yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan materi bertema `\'Ekonomi Islam dan Kemandirian Umat menuju Arus Baru Ekonomi Indonesia\".Ia memberikan semangat kepada para mahasiswa untuk muncul dan berani melakukan terobosan serta inovasi untuk memiliki daya saing.Kegiatan kunjungan Gubernur Khofifah disambut oleh Rektor Universitas Jambi Prof Drs H Sutrisno dan jajaran teras Kampus Pinang Masak itu. Dengan gayanya yang khas, Khofifah terlibat dialog dengan civitas akademika Unja serta para mahasiswa yang hadir pada acara yang digelar di Gedung Rektorat lantai III Unja itu.Rektor Universitas Jambi Prof Sutrisno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Jatim untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.Selain itu Rektor menjelaskan tentang profil Unja kepada rombongan Pemprov Jatim yang terdiri dari pejabat, pengusaha dan pihak terkait keuangan daerah itu.Hadir pula para wakil rektor Unja, dekan, ketua lembaga dan unit di lingkungan Universitas Jambi.Kegiatan dihadiri oleh Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi, Jajaran Kepala Dinas Pemerintah Jawa Timur dan mahasiswa. (mth) 

Fenomena dan Anomali Hukum Pemanggilan Edy Mulyadi

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 21:53:30 0

Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat dipaksakan untuk disidik, diadili dan dihukum. Jelas itu merupakan pelanggaran hukum oleh penegak hukum. Oleh: Suparno M. Jamin, Punokawan Politik ITB-Per SESUNGGUHNYA apa yang disampaikan oleh Edy Mulyadi akhir-akhir ini masih dalam koridor hukum. Lebih dari itu, apa yang disampaikan oleh Bang Edy adalah suara sebagian besar rakyat Indonesia. Artinya, Bang Edy telah mewakili suara rakyat Indonesia yang selama ini merasa tidak terwakili oleh orang-orang yang merasa mewakili. Mereka yang merasa mewakili, yang diantarkan oleh rakyat untuk duduk, lenggah di kursi Senayan, masih merasa mewakili saja. Belum dibuktikan benar-benar mewakili. Itupun bagi yang masih punya perasaan mewakili. Bagi yang tidak punya perasaan mewakili, mereka sibuk cari uang dan perpanjangan Ijin tinggal di Senayan.    Alih-alih mewakili suara rakyat, tidak dipanggil Yang Mulia saja mereka protes, tapi anehnya Hukum dan Keadilan diperkosa ramai-ramai, mereka diam. Tidak jarang mereka ikut memperkosanya. Buktinya banyak mereka yang di-OTT yang hanya sekedar amplop berisi recehan. Dan lebih aneh lagi banyak diantara mereka yang menggunakan Plat mobil pribadinya secara aneh dan nyata. Berbeda dengan plat nomer yang berlaku dikalangan rakyat biasa. Itupun mereka tidak mau dipersalahkan. Mereka merasa bangga dan terhormat memakai plat nomer aneh. Memalukan! Bukti berikutnya, mana suara wakil rakyat ketika ada bancaan dana bansos, ada pelanggaran HAM KM 50, ada diskriminasi proses hukum terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB-HRS) dkk. Di mana mereka berada ketika para buruh nasibnya semakin tidak jelas setelah lahirnya Omnibus Law. Dimana mereka ketika banyak kawasan hutan yang terbakar dan atau dibakar, tetapi ketika ada yang menyuarakan data dan fakta justru didzalimi dan dikuyo-kuyo. Tinggal satu dua saja wakil rakyat yang masih bersuara. Itupun tidak ada langkah kongkrit berikutnya, atau terkesan basa-basi. Mana suara mereka ketika masyarakat dibelah dan diadu-domba, mana suara mereka ketika ada anak pejabat yang baru gede langsung jadi miliader. Di mana mereka berada ketika banyak warga yang digusur oleh para pengembang, dst. Nyaris Sepi Mamring tak ada suara dari Senayan. Rasanya untuk mendengar suara mereka saja seperti orang bermimpi. Jangan-jangan bermimpipun bisa dihukum. Salahkah jikalau rakyat bermimpi berjuang bersama para wakilnya yang dahulu-kala diantarkan duduk di kursi Senayan? Salahkah kalau Bang Edy bersuara lantang mewakili sebagian besar rakyat Indonesia yang diam seribu bahasa, ketika para oligar dan oligur semakin terang-terangan mencengkeram NKRI milik kita bersama. Hanya rumput kering yang bisa menjawabnya. Itupun setelah datangnya hujan. Pertanyaan berikutnya, berdasarkan KUHP, atau UU ITE sekalipun, apakah statement Bang Edy bisa dituntut secara pidana, apa unsur pidananya bisa terpenuhi, atau hanya karena Bang Edy terlalu vokal dan banyak tahu, atau rezim hari ini takut kalau rakyat semakin tahu tentang keadaan negeri ini yang sesungguhnya. Waktu yang akan menjawabnya. Untuk itu aparat penegak hukum harus tetap netral, Presisi, dan menjaga konstitusi. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada seorangpun bisa dipidana, dengan dalih apapun sepanjang tidak memenuhi unsur-unsur pIdana sebagaimana yang terkandung dalam pasal yang disangkakannya Salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat dipaksakan untuk disidik, diadili dan dihukum. Jelas itu merupakan pelanggaran hukum oleh penegak hukum. Apalagi pendapat Bang Edy tersebut masih dalam koridor hukum, serta didukung oleh data dan fakta yang ada di lapangan. Dan sebagian besar rakyat Indonesia merasa terwakili, dan mendukung pendapat Bang Edy, karena tidak ada ujaran kebencian terhadap suku, ras, etnis maupun golongan (SARA). Semua itu hanya merupakan wujud rasa cinta Bang Edy yang tulus kepada negara dan bangsa ini dari rong-rongan para oligar dan oligor yang semakin serakah di negeri ini. Ingat, bahwa pendapat Bang Edy ini di samping didukung oleh data dan fakta di lapangan, juga dijamin oleh konstitusi pasal 28 UUD 1945 dan buku ke I,  pasal 1 ayat 1 KUHP. Indonesia Raya yang Adil dan Beradab, 27 Januari 2022. (*)

Covid Medical Nemesis?

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 18:12:51 0

Sementara itu pilihan memperkuat imunitas tidak pernah memperoleh perhatian pengambil kebijakan. Yang diutamakan selalu mencegah penularan. Padahal tertular virus ini bagi warga muda yang sehat bukan masalah besar. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @RosyidCollegeOfArts PADA saat sekolah mulai buka kembali dan kampus bersiap untuk kuliah luring, terdengar kabar penularan Omicron cepat di beberapa daerah. Usai praktikum luring, 40 mahasiswa di Bogor dikabarkan terpapar Omicron. Akhir bulan ini, Pemerintah memberlakukan kembali PPKM level 1, 2 dan 3 di seluruh Jawa dan Bali. Kebijakan penanganan pandemi selama 2 tahun tidak berubah mendasar sekalipun tingkat vaksinasi sudah lumayan tinggi. Orang sudah mulai berbicara dan antri vaksinasi ke 3 atau booster. Beberapa hari lepas the US Supreme Court menolak kebijakan Presiden Joe Biden untuk memperpanjang vaksinasi wajib. Sementara itu, PM Inggris Boris Johnson mencabut semua protokol Covid-19 di Inggris, termasuk vaksinasi wajib untuk berbagai layanan publik. Masyarakat kedua negeri itu ageing. Pemerintah negeri kepulauan bercirikan Nusantara yang sedang memanen bonus demografi ini tetap mengambil kebijakan penanganan covid yang bisa memperburuk learning and working loss atas warga muda produktif. Kerugian sosial, ekonomi dan budaya bangsa ini tidak dihitung. Sebagai kebijakan publik ini dapat merupakan maladministrasi. Mengherankan, selama dua tahun pandemi, dunia kesehatan kita belum berhasil merumuskan manajemen Covid-19 mandiri yang lebih efektif dan efisien. Padahal data kasus melimpah. Layanan kesehatan yang lama dipengaruhi industri farmasi asing, kini tampak didikte oleh industri test diagnostics dan vaksin asing. Ini sangat disayangkan. Pada saat industri kesehatan ditengarai menuai banyak keuntungan, masyarakat tetap diposisikan sebagai konsumen dungu tanpa banyak pilihan. Bahkan sel-sel tubuhnya juga dianggap tidak pernah belajar menghadapi virus ini. Public liberty terus dirampas dengan alasan public health emergency of international concern. Intimidasi bagi rakyat yang tidak bersedia divaksin terus disemburkan. Bahkan untuk kembali ke sekolah dan kampus, murid belia dan mahasiswa wajib vaksin. Dunia kampus sudah kehilangan akal sehat. Setiap masalah tidak pernah memiliki solusi tunggal. Mestinya kampus cukup memiliki imajinasi untuk menemukan solusi yang komprehensif juga lebih berpihak pada mahasiswa yang harus merogoh kantong cukup dalam untuk kuliah. Kini prospek kuliah luring suram kembali. Jangan jadikan mahasiswa menjadi korban kemiskinan imajinasi kampus. Sementara itu pilihan memperkuat imunitas tidak pernah memperoleh perhatian pengambil kebijakan. Yang diutamakan selalu mencegah penularan. Padahal tertular virus ini bagi warga muda yang sehat bukan masalah besar. Mereka mungkin akan sakit ringan sebentar, tapi akan segera sembuh dengan istirahat, obat dan diet serta pola hidup sehat. Peningkatan aktifitas fisik dan mental serta spiritual justru menguatkan imunitasnya. Menahan mereka di rumah dan menghabiskan waktu di depan TV dan gadget justru menggerus imunitas mereka. Ivan Illich mengingatkan 50 tahun silam bahwa saat layanan kesehatan dimonopoli oleh rumah sakit, masyarakat sering diposisikan sebagai pasien dungu korban iatrogenesis: semula sehat, namun justru tertular lalu sakit selama proses diagnosis di rumah sakit karena salah penanganan atau keracunan obat. Saya duga covid-related deaths banyak disebabkan karena sebab-sebab iatrogenik. Isolasi pasien dari kerabat dekat ikut memperburuk kondisi pasien. Pasien dengan comorbid justru tidak tertangani comorbidnya. Kepanikan massal yg tidak perlu ikut menyebabkan layanan rumah sakit runtuh. Kasus iatrogenik sudah banyak terjadi di dunia dan sudah menjadi kajian baku dalam ilmu kesehatan masyarakat. Di tengah tekanan industri farmasi dan vaksin, profesi kesehatan harus berjuang menjaga independensinya demi kemuliaan dan kehormatannya. Sebagai penyintas Covid-19 paruh baya, Saya harap, bagi negeri yang sedang memanen bonus demografi ini, ada perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintah menghadapi pandemi ini. Pandemi ini mungkin tak-terelakkan, tapi bisa dikalahkan. Jangan sampai mass learning and working loss pada generasi muda ini menjadikan bonus ini menjadi bom demografi. Gununganyar, Januari 27, 2022. (*)

Kemenag Mataram Belum Keluarkan Rekomendasi Keberangkatan Jamaah Umrah

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 18:02:37 0

Mataram, FNN - Kantor Kementerian Agama Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi kuota pemberangkatan jamaah umrah. \"Sebanyak 99 orang jamaah umrah yang diberangkatkan tanggal 16 dan 19 Januari 2022, dari travel PT Samira semuanya warga dari luar Kota Mataram,\" kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram HM Amin di Mataram, Kamis.PT Samira merupakan salah satu biro perjalanan (travel) perjalanan haji dan umrah yang ada di Kota Mataram tapi berkantor pusat di Jakarta.Amin menilai, belum adanya usulan atau pemberangkatan jamaah umrah dari travel yang ada di Kota Mataram, kemungkinan mereka masih menunggu kondisi lebih baik.Jamaah umrah yang berangkat di tengah pandemi COVID-19 harus mengikuti standar protokol kesehatan (prokes), menjalani karantina sebelum berangkat dan setelah tiba di Tanah Air, serta diberangkatkan melalui satu pintu yakni dari embarkasi Jakarta.\"Dengan adanya regulasi itu, maka 99 orang yang berangkat melalui PT Samira kemungkinan mereka yang sudah daftar lama dan mampu bayar lebih,\" katanya.Pasalnya, lanjut Amin, dengan adanya regulasi karantina dan penerapan protokol kesehatan (prokes) COVID-19 dalam pelaksanaan ibadah umrah, berdampak pada biaya umrah yang kini mencapai Rp35 juta hingga Rp38 juta untuk perjalanan 12 hari. Bisanya perjalanan umrah selama 12 hari, biaya maksimal sekitar Rp25 juta.\"Kondisi itu bisa kita lihat, hingga saat ini belum ada satupun travel lokal di Mataram yang mengajukan rekomendasi untuk memberangkatkan jamaah meskipun pemerintah sudah membuka izin pemberangkatan umrah,\" katanya.Lebih jauh Amin mengatakan kebijakan pembukaan pelaksanaan ibadah umrah oleh pemerintah, akan menjadi uji coba dan bahan evaluasi bagaimana proses pemberangkatan jemaah di tengah pandemi yang harus menaati protokol kesehatan COVID-19.\"Kita sangat berharap tahun 2022, pelaksanaan ibadah haji bisa dibuka kembali tentunya dengan berbagai regulasi yang berlaku. Jika tidak bisa 100 persen, ya 20-30 persen dari jumlah kuota setiap tahun,\" katanya.Ditambahkan Amin, setiap tahun Kota Mataram mendapat kuota pemberangkatan haji sekitar 730-750 orang. \"Dengan terjadi penundaan keberangkatan haji dua kali, maka jumlah kuota yang tertunda sekitar 1.500 orang,\" sebutnya. (mth) 

Wamenag Ajak Ponpes Ikuti Jejak Ponpes Maraqitta'limat Lombok Timur

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 17:57:44 0

Lombok Timur, FNN - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa\'adi mengajak pondok pesantren khususnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengikuti jejak Pondok Pesantren Maraqitta\'limat Lombok Timur, dalam mengembangkan dan memajukan ponpes.\"Pantaslah kalau Ponpes Maraqitta\'limat di bawah kepemimpinan beliau (TGH Hazmi Hamzar) tumbuh dan berkembang sangat pesat,\" kata Zainut saat hadir di Haul ke-70 Ponpes Maraqitta\'limat milik TGH Hazmi Hamzar di Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Kamis.  Ia menilai langkah TGH Hazmi Hamzar untuk juga terjun di dunia politik dengan menjadi Anggota DPRD NTB sudah sangat tepat. Karena menurutnya, politik merupakan fardu kifayah, maka wajib salah seorang di antaranya berpolitik.\"Karena saya mengajak pondok pesantren yang lain mau mengikuti jejak Maraqitta\'limat dan TGH Hazmi Hamzar,\" ajak Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) ini. Sementara, Pimpinan Ponpes Maraqitta\'limat TGH Hazmi Hamzar berharap ke depan ponpes akan mengembangkan sejumlah program, salah satunya Program Satu Rumah Satu S2.Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB.\"Maraqitta\'limat masuk pada program satu rumah satu S2. Ini tidak lain kita lakukan dalam mewujudkan peningkatan pendidikan, meningkatkan jumlah sumber daya manusia dengan pendidikan yang lebih tinggi melalui program satu rumah satu S2,\" katanya. (mth)      

BKKBN-Kominfo Edukasikan Stunting Lewat Kampanye "Empat Terlalu"

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 17:49:01 0

Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengedukasikan masalah kekerdilan pada anak (stunting) kepada masyarakat melalui kampanye “Empat Terlalu”. \"Kami mempunyai formula jitu untuk mencegah stunting, yaitu hindari Empat Terlalu. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak jumlah anak,“ kata Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam keterangan tertulis Kominfo yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis. Teguh menegaskan bahwa kampanye tersebut terbukti tidak hanya mampu mengendalikan masalah kependudukan, tetapi juga relevan mengurangi angka prevalensi stunting di Indonesia. Seperti prevalensi stunting saat ini yang tercatat turun menjadi 24,4 persen pada tahun 2021 lalu. Namun, angka itu dianggap masih jauh di atas standar maksimal yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni 20 persen. Oleh sebab itu, kampanye Empat Terlalu memuat empat hal yang dikaitkan dengan faktor penyebab stunting, salah satunya adalah usia ibu saat melahirkan. Menurutnya, sebaiknya seorang ibu menghindari kelahiran pada usia yang terlalu muda atau terlalu tua karena batas usia ideal untuk seorang ibu melahirkan, berada pada rentang usia 21-35 tahun. Bila ibu melahirkan pada usia muda, tulang belum siap untuk proses melahirkan. Sebaliknya, bila ibu melahirkan pada usia yang terlalu tua maka ibu akan lebih rentan mengalami penyakit berupa preeklamsia atau pecah ketuban dini. Dua hal selanjutnya yang dikampanyekan adalah jarak kelahiran yang terlalu dekat dan banyaknya jumlah anak. Teguh menuturkan bahwa jarak terbaik untuk seorang ibu melahirkan anak kembali adalah lima kali masa kehamilan atau sekitar empat hingga lima tahun selanjutnya. “Selepas ibu melahirkan, sebaiknya segera menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang,” ucap dia. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong mengatakan adanya keterbatasan waktu dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah, tidak ada jalan lain selain melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi di berbagai sektor kehidupan. Terkait kampanye Empat Terlalu, Usman menekankan bahwa kolaborasi itu dilakukan sebagai bentuk upaya dalam melakukan terobosan di bidang publik komunikasi. Sekaligus memanfaatkan kearifan lokal yang berada di suatu daerah. Sebagai contoh, pemerintah dapat memanfaatkan makanan lokal yang dapat meningkatkan nutrisi gizi masyarakat lokal seperti jagung di Gorontalo atau isu spesifik soal sanitasi di Sukabumi. “Pemanfaatan sumber daya alam lokal, berupa makanan lokal berfungsi meningkatkan nutrisi dan Ia berharap melalui kampanye itu, berbagai bentuk konseling dan pemeriksaan kesehatan dapat berjalan dengan baik guna mempercepat menurunkan angka stunting Indonesia,\" kata Usman. Ia berharap melalui kampanye itu, berbagai bentuk konseling dan pemeriksaan kesehatan dapat berjalan dengan baik guna mempercepat menurunkan angka stunting Indonesia. Diharapkan pula, seluruh pihak dapat terlibat aktif mewujudkan Indonesia Emas yang unggul dan berkualitas pada tahun 2045. (mth)      

Bahlil Targetkan Investasi Mangkrak Rp708 Triliun Selesai pada 2022

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 17:41:27 0

Jakarta, FNN - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan penyelesaian masalah investasi mangkrak senilai Rp708 triliun pada 2022.\"Investasi mangkrak dari Rp708 triliun, sudah selesai 75 persen. Dari 75 persen ini, kita targetkan di tahun ini harus selesai. Kalau tidak selesai, kita take out (cabut), kita anggap orangnya tidak serius,\" kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam paparan realisasi investasi 2021secara daring di Jakarta, Kamis.Bahlil mengungkapkan sejumlah investasi mangkrak yang telah selesai di antaranya Lotte Chemical hingga pembentukan perusahaan patungan PT Pertamina (Persero) dan perusahaan migas Rusia, Rosneft Oil Company.\"Contoh besok itu di kuartal II Lotte sudah konstruksi. Demikian pula Rosneft dan Pertamina sudah jalan. Dan, beberapa perusahaan lain juga sudah jalan,\" katanya.Bahlil juga menceritakan soal proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati A yang sudah dirampungkan perizinannya oleh Kementerian Investasi. Sayangnya, meski sudah mengantongi izin, proyek tersebut belum juga berjalan lantaran salah satu investornya ingin mengubah kesepakatan.\"Tanjung Jati itu izinnya sudah kita selesaikan, tapi dia masih belum melakukan karena dia mau ubah dari batu bara ke gas. Tapi kita pikir, tidak usah kita maui (setujui) juga,\" katanya.Menurut Bahlil, pengusaha tidak bisa mengatur negara. Ia menegaskan bahwa negara lah yang berhak mengatur pengusaha selama pengusaha tidak semena-mena dan patuh pada aturan yang ada.\"Dari awal saya katakan bahwa pengusaha nggak boleh atur negara, negara yang atur pengusaha selama pengusaha tidak dzolim, pengusaha juga tidak semena-mena. Ini perusahaan dari Malaysia, tiba-tiba ujug-ujug mau minta berubah. Mana bisa kita dimau-mau seperti itu. Negara harus berdaulat. Tidak boleh. Kita fair saja,\" tegas Bahlil. (mth)Proyek PLTU Tanjung Jati A memiliki kapasitas 2x660 megawatt. Merupakan hasil konsorsium antara perusahaan dengan YTL Jawa Energy BV, anak usaha perusahaan energi asal Malaysia YTL Corp Bhd. (mth)   

Polri Rektrut 1.291 Bintara Berbasis IT

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 17:04:17 0

Jakarta, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merekrut 1.291 bintara dengan kemampuan khusus bidang teknologi informasi (IT) dalam rangka menyongsong dan menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan, Polri sebagai alat negara yang bertugas menyelenggarakan keamanan dalam negeri dituntut melakukan terobosan atau inovasi. “Aparat kepolisian harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan terus meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat. Untuk menjawab tantangan itu, Polri merekrut 1.291 orang Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi,\" kata Sigit. Menurut dia, selain bintara berbasis IT, sepanjang 2021 Polri juga telah merekrut 83 lulusan santri dan 410 anak dari wilayah pedalaman, perbatasan, dan pulau terpencil sebagai pembuktian bahwa Polri merupakan institusi yang inklusif. “Polri terus berupaya untuk merekrut bibit unggul ke dalam Korps Bhayangkara, melalui program rekrutmen proaktif,” katanya. Ia juga mengungkapkan, Polri telah merekrut 3.500 personel dari Orang Asli Papua (OAP). Selanjutnya merekrut 21 personel berkebutuhan khusus untuk menjadi PNS Polri. “Rekrutmen ini menjadikan Polri sebagai organisasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” ujarnya. Sigit melanjutkan, Polri juga telah merekrut 201 Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Khusus Dokter dan 250 bintara kompetensi khusus perawat dan bidan untuk menambah petugas pelayanan kesehatan dan petugas vaksinator. Sebagai wujud kepedulian memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat tanpa terkecuali, Polri juga menyediakan fasilitas penunjang terhadap kelompok rentan dan disabilitas. Di antaranya, ruang ramah anak sebanyak 1.975 unit, tenda khusus disabilitas 2.604 unit, elevator handrail 1.250 unit. Kemudian jalur khusus disabilitas 2.582 unit, parkir khusus disabilitas 2.028 unit, ruang laktasi 236 unit, toilet khusus disabilitas 1.616 unit, dan kursi roda sebanyak 2.384 unit. \"Kehadiran fasilitas ini merupakan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan),\" kata mantan Kapolda Banten itu pula. (mth)    

Tim Hore dan Oligarki di Belakang "Proyek" IKN?

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 16:44:49 0

Dalam konsep Pertahanan negara, saat IKN berhasil ditaklukan pasukan asing dan Aseng, secara de facto bukti dikuasainya sebuah negara. Apakah Kaltim itu wilayah aman? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN PADA Senin (17/1/2022), Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat (KPAU) bersama sejumlah Advokat, tokoh dan Ulama mengadakan Konferensi Pers yang disiarkan secara live melalui kanal YouTubers Pejuang yang terdiri dari puluhan akun YouTube yang terafiliasi. Acara tersebut sengaja dibuat cepat guna merespons rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang esok harinya, Selasa, 18 Januari 2022, disahkan DPR RI. Hadir selaku pembicara: Agung Wisnu Wardhana (Aktivis 98), Muhammad Ishaq (Peneliti Ekonomi), Edy Mulyadi (Wartawan Senior FNN), Ustadz Irwan Syaifullah (Penasehat KPAU), dan Perwakilan dari LBH Pelita Umat. Edy Mulyadi memaparkan sejumlah data yang dikutip dari buku berjudul “Ibukota Baru Buat Siapa?”, yang diterbitkan WALHI dan sejumlah aktivis lingkungan lainnya. Di dalam buku ini, ditulis sangat rinci soal siapa saja yang berpotensi diuntungkan dengan bergulirnya proyek IKN. Edy Mulyadi menyebut Hasyim Joyohadikusumo (Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) melalui PT Internasional Timber Corporation Indonesia Kartika Utama (PT ITCI KU) memiliki lahan di ring 2 IKN seluas 173.395 ha. Ada Sukanto Tanoto, memiliki lahan 6.000 ha di lokasi Ring 1 IKN (Penajem Paser Utara, Kaltim) melalui perusahaannya PT ITCHI Hutan Manunggal (PT IHM), ini di Ring 1 (kawasan inti IKN). Sementara itu, di Ring 2 ada 42.000 lahan yang konsesinya dikuasai oleh PT IHM dan PT IKU. Ada pula lahan milik Reza Herwindo anak Setya Novanto (Eks Ketua Golkar, Terpidana Korupsi E KTP) yang namanya tercatat di 3 perusahaan tambang batubara, yakni: PT Eka Dwi Panca, PT Mutiara Panca Pesona dan PT Panca Arta Mutiara Serasi. Perusahaan keluarga Novanto ini ada di Ring 2 IKN. Dan, ada Luhut Binsar Panjaitan Menko Marives yang memiliki perusahaan batubara PT Toba Group dan seluruh anak usaha: PT Adimintra Baratama Nusantara, PT Trisensa Mineral Utama, PT Kutai Energi, PT Indo Mining dan kebun sawit PT Perkebunan Sawit Kaltim 1. Perusahaan-perusahaan Luhut ini meninggalkan 50 lobang bekas tambang menganga, yang berpotensi akan mendapatkan pemutihan dosa (terhindar dari kewajiban reklamasi lubang tambang). Semua nama ini, tegas disebut dalam buku yang diterbitkan oleh WALHI dan sejumlah lembaga sosial masyarakat lainnya (FWI, WALHI Kaltim, Jatam, Pokja Pesisir dan Nelayan, Pokja 30, Trend Asia). Dalam kesempatan tersebut Edy Mulyadi juga mengkritik Menhan Prabowo Subianto yang dinilai tidak dapat membaca bahaya bagi kedaulatan negara dari proyek IKN. Ia sempat mengeluarkan bahasa satire berupa ungkapan “Macan Menjadi Kucing” kepada Menhan Prabowo Subianto. Rasanya tidak ada salahnya jika Edy Mulyadi mengingatkan akan bahaya dan ancaman jika IKN benar-benar jadi pindah ke kawasan yang dikuasai oleh para Oligarki melalui tangan-tangan kekuasaan. Selain oligarki, yang obsesif ingin pindah Ibu Kota Negara ini, juga para tim sorak alias hore yang kurang baca. Ini lho UU Nomor 10 Tahun 1964, yang menjadi ketetapan Presiden Soekarno memilih Jakarta sebagai IKN tanpa keragu-raguan. Artinya, Bung Karno sebenarnya sudah mempertimbangkan posisi Jakarta sebagai wilayah yang aman dari serangan pasukan asing dan Aseng, yang ingin menaklukkan Indonesia. Dalam konsep Pertahanan negara, saat IKN berhasil ditaklukan pasukan asing dan Aseng, secara de facto bukti dikuasainya sebuah negara. Apakah Kaltim itu wilayah aman? Bagaimana jika ketika jadi IKN Indonesia, tetiba ada serangan dari wilayah utara. Bagaimana jika penaklukan dilakukan dengan menghancurkan PLTA yang dimodali China tersebut. IKN dipastikan gelap Gulita. Semua sarana komunikasi dan transportasi, dipastikan vakum total. Maka, penaklukan terhadap IKN akan sukses. Apakah Ketua DPR Puan Maharani dan para anggota dewan yang terhormat itu paham dengan analisa taktis terhadap penaklukan IKN Indonesia, kalau saja dipindahkan ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, tersebut? Apakah Presiden Joko Widodo dan Puan Maharani tak pernah membaca isi UU Nomor 10 Tahun 1964, yang menjadi ketetapan Bung Karno telah pilih Jakarta sebagai IKN tanpa keragu-raguan? Marilah kita simak isi dari UU tersebut. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1964 TENTANG PERNYATAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA TETAP SEBAGAI IBU KOTA NEGERA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NAMA JAKARTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa perlu menyatakan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya, yang merupakan kota pencetusan proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila keseluruh penjuru dunia serta yang telah menjadi Ibu-Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Jakarta sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tetap sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-undang Dasar; 2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6); 3. Penetapan Presiden NO. 2 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 274) jo. Penetapan Presiden No. 15 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 108); Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; MEMUTUSAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA RAYA TETAP SEBAGAI IBU-KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NAMA JAKARTA. Pasal 1. Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dinyatakan tetap sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA. Pasal 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 Juni 1964. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,                                                                                                               ttd SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1964. WAKIL SEKRETARIS NEGARA, ttd SANTOSO S. H. Brig. Jend. T.N.I. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 78. Di dalam UU Nomor 10 Tahun 1964 itu jelas dan tegas disebutkan, “Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera (IKN) Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta”. Jika ingin selamat, sebaiknya Presiden Jokowi segera membatalkan UU IKN yang telah ditetapkan DPR pada Selasa, 18 Januari 2022. (*)

Electrum Berharap Kendaraan Llstrik Jadi Bagian Gaya Hidup Masyarakat

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 14:00:02 0

Jakarta, FNN - Electrum, perusahaan patungan antara TBS Energi Utama dan Gojek Indonesia, berharap penggunaan kendaraan listrik ke depan dapat menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di Tanah Air.Direktur Utama Electrum Pandu Sjahrir mengatakan, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya yang masif dari berbagai pihak untuk menyediakan ekosistem kendaraan listrik yang dapat memberikan rasa kenyamanan dan manfaat bagi masyarakat, terutama mengingat saat ini masyarakat Indonesia masih nyaman menggunakan kendaraan berbasis bahan bakar minyak.\"Kita akan fokus membuat bagaimana masyarakat ingin menggunakan kendaraan listrik, dan menurut saya ini akan menjadi lifestyle. Untuk itu, pertama kita harus buat kendaraan yang lebih nyaman, kedua lebih ekonomis, dan terakhir menjadi kebanggaan,\" ujar Pandu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Selain itu, Pandu menuturkan, perlu upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya ingin beralih menggunakan kendaraan yang rendah emisi tersebut, karena saat ini edukasi kepada masyarakat dinilai masih kurang.\"Pembangunannya masih dalam tahap awal, kalau pakai istilah startup. Saya rasa perkembangannya akan sangat cepat dua sampai tiga tahun ke depan. Ketika edukasi semakin baik, saya yakin electric vehicle ini akan menjadi bagian dari lifestyle masyarakat dunia, termasuk Indonesia,\" kata Pandu.Belum lama ini, Electrum, usaha patungan antara TBS Energi Utama dan Gojek Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Gogoro, perusahaan teknologi global terdepan di ekosistem baterai swap. Melalui MoU tersebut, Electrum dan Gogoro akan bekerja sama untuk memperkuat pengembangan ekosistem Electric Vehicle (EV) di Indonesia khususnya pada kendaraan roda dua.\"Sebagai perusahaan teknologi perintis di sektor EV Indonesia, tujuan Electrum adalah untuk mempercepat elektrifikasi transportasi di Indonesia,\" ujar Pandu.Untuk mewujudkan tujuan ambisius itu, Pandu menilai, perlu penerapan teknologi dan proses yang bertaraf internasional. Atas dasar itu, pihaknya sangat senang dapat berkolaborasi dengan Gogoro yang merupakan pemimpin pasar dalam penyediaan solusi mobilitas dan energi yang efisien.\"Sudah menjadi fokus kami untuk terus memberikan solusi transportasi lebih ramah lingkungan ke Indonesia, didasari oleh misi kami untuk memelihara lingkungan hidup dan masyarakat yang kami layani, serta berkontribusi pada kemandirian energi dan inisiatif iklim nasional,\" kata Pandu.Kolaborasi antara Electrum dan Gogoro, lanjut Pandu, sejalan dengan komitmen TBS Energi Utama dan Gojek untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2030, serta investasi TBS Energi Utama dalam energi bersih dan terbarukan pada periode waktu yang sama.\"Kami percaya bahwa momentum yang diciptakan dari kolaborasi kami dengan Gogoro serta gabungan pengetahuan dan upaya kami akan menjadi katalis perkembangan ekosistem EV di Indonesia,\" ujar Pandu. (mth)     

DPRD Medan Dorong Revisi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 13:55:01 0

Medan, FNN - DPRD Kota Medan mendorong revisi Peraturan Walikota Kota Medan No.11/2018 tentang Pengeloaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat.\"Agar dana sebesar Rp45 miliar di APBD Kota Medan tahun ini untuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bisa digunakan maksimal,\" ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, Dhiyaul Hayati di Medan, Rabu.Revisi Peraturan Wali Kota ini, terkait warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sesuai hasil rekomendasi dari rapat gabungan komisi I, II dan pemangku kepentingan program JKN Kota Medan awal pekan ini.Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.Dhiyaul menuturkan ada tiga rekomendasi DPRD kepada Pemkot Medan, seperti register pasien akibat dana register selama ini cuma bagi warga yang tidak terdaftar BPJS dan hanya untuk rawat inap.\"Jadi nanti kita rekomendasikan agar peserta BPJS Kesehatan mandiri Kelas III juga bisa mendapatkan dana register itu,\" ucapnya.Pihaknya juga merekomendasikan sinkronisasi koordinasi antara rumah sakit dan Disdukcapil Kota Medan bagi warga yang meninggal dunia, terutama peserta PBI BPJS Kesehatan.\"Ketika ada warga PBI BPJS meninggal, rumah sakit atau Dinas Kesehatan harus koordinasi dengan Dinas Kependudukan. Jika sudah meninggal, maka dananya bisa dialihkan ke orang lain,\" tutur dia.Rekomendasi terakhir yakni peningkatan mutu manajemen RSUD dr Pirngadi Medan. \"Makanya kita minta data anggaran RSUD Pirngadi, sehingga kita bisa merekomendasi layanan untuk menambah ketertarikan warga berobat di rumah sakit ini,\" ujar Dhiyaul. (mth)     

Danrem 173/PVB: Tiga Prajurit yang Gugur Dievakuasi ke Timika

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 13:51:15 0

Jayapura, FNN - Komandan Korem (Danrem) 173/PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro menyatakan jenazah tiga prajurit yang gugur di Gome, Kabupaten Puncak, Papua telah dievakuasi dan tiba di Timika.\"Ketiga jenazah memang sudah dievakuasi menggunakan helikopter Caracal milik TNI AU dan sudah tiba di Timika,\" kata Brigjen Taufan Gestoro, Kamis.Danrem 173 yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, ketiga jenazah prajurit Yonif 408/SBH yang gugur yaitu Serda Rizal, Prada Baraza, dan Pratu Rahman.Sedangkan seorang prajurit yang terluka yaitu Pratu Syaiful masih dirawat di Puskesmas Ilaga dan kondisinya stabil, ujar Brigjen Taufan seraya mengaku belum dapat memastikan pelaku berasal dari kelompok mana.Berdasarkan laporan yang diterima, insiden itu berawal dari penyerangan yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) ke Pos TNI di Bukit Tepuk, Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Kamis pagi, sehingga mengakibatkan dua prajurit TNI meninggal.Kontak tembak dengan KSB terus terjadi hingga pukul 10.00 WIT dan mengakibatkan dua prajurit terluka, seorang di antaranya meninggal, kata Danrem 173 yang wilayahnya membawahi Kabupaten Puncak.Ketiga jenazah saat ini masih berada di RSUD Timika. (mth)

Kuasa Hukum Haris dan Fatia Ajukan Penghentian Perkara ke Kejati DKI

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 13:46:49 0

Jakarta, FNN - Kuasa Hukum Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru Haris Azhar mengajukan permohonan rekomendasi penghentian perkara ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta karena menilai prosesnya terlalu dipaksakan penyidik. Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti lantaran beredarnya video berjudul \"Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya\" yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris Azhar.   Andi Muhammad Rezaldi selaku Kuasa Hukum Fatia Maulidiyanti di Kantor Kejati DKI Jakarta, Kamis, berpendapat kasus yang dialami Fatia dan Haris Azhar dapat dimaknai sebagai pemidanaan yang dipaksakan atau sebagai bentuk kriminalisasi.   \"Apa yang dilakukan oleh keduanya itu dijamin baik menurut instrumen hukum dan juga hak asasi manusia,\" katanya.   Disamping itu, Andi mengatakan tindakan yang dilakukan Fatia dan Haris merupakan bentuk partisipasi sebagai warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga demokrasi.   \"Dalam surat yang kami sampaikan itu kami mengeluarkan berbagai pendapat secara hukum dan HAM yang sebetulnya kami ingin nyatakan bahwa kasus ini tidak layak untuk dilanjutkan,\" ujar dia.Sehingga, menurutnya, tidak ada peristiwa pidana dalam kasus tersebut, karena itu pihak kejaksaan yang melakukan penelitian atas kasus ini dapat memberikan satu usul kepada penyidik untuk tidak melanjutkan atau setidak tidaknya menghentikan kasus ini.   Senada dengan Andi, Kuasa Hukum Haris Azhar, Muhammad Al Ayyubi Harahap mengungkapkan dalam surat itu, pihaknya menekankan bahwa menyampaikan pendapat di ruang digital itu merupakan bagian dari partisipasi publik untuk kemajuan HAM.   \"Substansi yang mereka bahas di video itu berlandas pada hasil kajian yang dimana substansinya adalah membahas tentang HAM di wilayah Papua,\" ujarnya.   Terkait kasus itu,  penyidik Polda Metro Jaya telah meningkatkan status kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke tahap penyidikan.   Terakhir, keduanya dicecar penyidik dengan 37 pertanyaan pada pemeriksaan selama enam jam pada Selasa (18/1).   Haris menegaskan bahwa dirinya dan Fatia masih berstatus saksi pada kasus tersebut dan belum mengetahui akan ada pemeriksaan lanjutan atau tidak.   Pada pemeriksaan tersebut, Haris dan Fatia juga membawa sejumlah bukti terkait laporan Luhut terhadap keduanya.   Sementara itu, Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Auliansyah Lubis, sebelum meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan, kepolisian sudah berupaya memberikan ruang mediasi kepada kedua pihak, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. (mth)  

Thuyulkrasi

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 13:35:04 0

Pada saat sebagian besar kelompok oposisi masih bermimpi bisa mengganti rezim thuyul saat ini melalui partai politik dan pemilu, ketahuilah bahwa kelompok sekuler kiri radikal telah merampok kedaulatan rakyat Republik ini sejak amandemen atas UUD45 Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @RosyidCollegeOfArts PENTHUYULAN demokrasi oleh partai-partai politik makin menjadi-jadi dalam praktek kehidupan bernegara di Republik ini. Pencurian kekayaan alam dan kelestarian lingkungan, otonomi daerah serta hak-hak tenaga kerja dilakukan melalui legislasi UU Omnibus Law. Lalu UU Ibu Kota Negara melegalkan rencana pencurian kawasan Penajam Paser Utara dari masyarakat Paser oleh para thuyul investor kuning dari Utara. Terakhir adalah pencurian public liberty melalui intimidasi massa sekelompok ormas atas seorang tokoh yang akan berkegiatan di Malang. Bisa dipastikan penthuyulan ini digerakkan oleh kaum sekuler kiri radikal yang menunggangi kaum nasionalis sebagai useful idiots. Serangkaian perubahan pada UUD45 menjadi UUD2002 oleh MPR hasil reformasi adalah proses pencurian kedaulatan rakyat. Aneh bin ajaib MPR justru menyetujui pencurian kewenangannya sendiri. Mustahil ini terjadi tanpa aksi para thuyul. Namun kaum sekuler kiri radikal sukses membangun dongeng seolah Pancasila masih ada. Lagi-lagi menggunakan kaum sekuler nasionalis sebagai useful idiots. Anehnya banyak orang percaya atas dongeng thuyul ini. Bahkan, berkembang wacana seolah Pancasila sedang terancam oleh kelompok radikal Islam yang anti-Pancasila. Sejak pencurian kedaulatan rakyat itu, deformasi kehidupan bernegara melalui berbagai maladministrasi publik terjadi begitu saja tanpa check and balances yang berarti oleh DPR. Pencurian kebebasan publik makin menjadi-jadi saat penguasa menerima begitu saja desakan WHO berupa public health emergency of international concern yaitu Pandemi Covid-19. Kedaulatan kesehatan negeri ini telah dicuri oleh thuyul industri farmasi dan vaksin asing yang memang sejak lama sudah bergentayangan dalam pelayanan kesehatan kita. Pemerintah yang berkuasa dibantu para thuyul berhasil menjadikan pandemi sebagai alasan untuk mengambil keuntungan politik dan ekonomi. Kini, pada saat Mahkamah Agung AS menolak mandat vaksin yang diajukan oleh Presiden Joe Biden, dan Pemerintah Inggris mencabut hampir semua protokol covid, di sini Pemerintah dengan semudah thuyul memberlakukan pembatasan sosial lagi dengan mewacanakan ancaman gelombang ketiga Omicron. Sudah dua tahun ini anak-anak muda dicuri kesempatan belajar dan bekerjanya dengan alasan pembatasan mobilitas untuk mengurangi penularan. Learning loss bagi bangsa yang sedang menikmati bonus demografi ini tak terhitung. Kebijakan yang terobsesi dengan mencegah penularan ini sebenarnya hanya masuk akal bagi para thuyul. Imunitas tubuh itu tumbuh melalui aktifitas fisik, mental dan spiritual, bukan stagnatasi ketiganya. Tertular bagi anak muda yang sehat seharusnya bukan masalah besar. Ini justru vaksinasi alamiah yang lebih murah dan lebih kuat. Herd immunity bisa dicapai dengan lebih cepat menghadapi covid-19 ini. Sekarang anak muda kembali menghadapi prospek pembatasan belajar dan bekerja yang semakin suram tidak masuk akal kecuali bagi para thuyul yang menyemburkan bahaya gelombang ketiga.  Pada saat sebagian besar kelompok oposisi masih bermimpi bisa mengganti rezim thuyul saat ini melalui partai politik dan pemilu, ketahuilah bahwa kelompok sekuler kiri radikal telah merampok kedaulatan rakyat Republik ini sejak amandemen atas UUD45. Lagi-lagi dengan bantuan useful idiots dari kaum nasionalis. Negara ini bukan lagi negara hukum, tapi sudah menjadi negara kekuasaan setelah etika dicuri thuyul dari partai politik. Partai politik bukan lagi penyambung lidah rakyat.  Suara rakyat dicuri oleh para thuyul di bilik-bilik suara Pemilu, sehingga tidak pernah sampai ke parlemen. Begitulah, suara parlemen saat ini adalah suara para thuyul dan tanpa terasa rakyat sudah kehilangan kedaulatannya. Gunung Anyar, Januari 25, 2022. (*)

KKP Tegaskan Tingkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan Skala Kecil

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 11:31:37 0

Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Haeru Rahayu menegaskan pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil dengan pengembangan berbasis komoditas unggulan.\"Dalam kurun tiga sampai empat tahun ke depan, perikanan budidaya akan dikembangkan berbasis komoditas unggulan. KKP telah menyiapkan rencana pengembangan budidaya perikanan dalam dua terobosan besar yaitu yang pertama pengembangan perikanan budidaya dengan komoditas yang berorientasi ekspor,\" kata Haeru dalam sambutannya di acara kompetisi inovasi perikanan budidaya AgResult dan WWF Indonesia yang dibacakan oleh Direktur Perbenihan KKP Nono Hartanto di Jakarta, Kamis.Komoditas unggulan yang akan dikembangkan untuk orientasi ekspor adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut. Sementara program prioritas kedua yaitu pengembangan Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal dengan komoditas unggulan di pedalaman atau air tawar, di pesisir atau air payau, dan di laut.Saat ini sekitar 70 persen dari semua pelaku yang terlibat dalam sektor perikanan budidaya tergolong berskala kecil dengan luasan area, akses terhadap modal, dan penerapan teknologi penerapan budidaya perikanan yang terbatas.\"Ini jadi tantangan bagi sektor perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan protein dan ketahanan pangan secara nasional,\" kata Haeru.Dia menerangkan saat ini pemerintah sedang menjalankan proyek di enam provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat dengan format kompetisi dan pemberian insentif. Menurutnya hal ini akan sangat bermanfaat di masa pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.Sejalan dengan program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan skala kecil, kata Haeru, pada saat yang sama pemerintah juga berupaya memperbaiki praktik teknologi yang diterapkan dalam proses pembudidaya agar bisa berkelanjutan.\"Keseimbangan antara ekologi dan ekonomi akan menjadi landasan utama dalam pengembangan usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya,\" kata Haeru.Haeru menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membuka kerjasama dan investasi multi stakeholder dengan mitra pembangunan yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan dan pembangunan perikanan budidaya di Indonesia. (mth)   

Pupuk Indonesia Perketat Distribusi Pupuk Subsidi Secara Digital

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 11:27:00 0

Jakarta, FNN - PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat proses pendistribusian dan pengawasan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah, salah satunya dengan melakukan pengawasan distribusi pupuk dari pabrik sampai ke kios setiap saat atau secara real time.   “Dengan teknologi digital kami dapat melacak langsung perjalanan produk pupuk subsidi baik yang menggunakan kapal laut maupun angkutan darat. Kami juga dapat mengetahui posisi barang setiap saat, dan dapat lebih dini mengetahui bila ada potensi kekurangan pasokan di daerah tertentu”, kata Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.   Sistem yang sudah dioperasikan sejak 2020 ini dinamai Distribution Planning & Control System (DPCS). Melalui sistem ini, Pupuk Indonesia dapat mengawasi teknis penyaluran pupuk subsidi secara real time.   DPCS dapat mengawasi proses distribusi dari gudang produsen hingga kios-kios resmi, bahkan mampu mengetahui jumlah stok saat dalam perjalanan (intransit), baik darat maupun saat di pelabuhan.   Selain data stok, DPCS menyajikan data penjualan, alokasi pupuk subsidi di setiap daerah, kapasitas gudang, informasi distributor dan pengecer, hingga kontak staf distribusi dan pemasaran di masing-masing wilayah. Sehingga sistem ini dapat memberikan gambaran utuh terkait pendistribusian pupuk subsidi ke berbagai daerah.   DPCS dilengkapi fitur peringatan dini atau early warning system untuk mendeteksi kondisi stok di daerah yang ditandai dengan indikator warna. Seperti warna hijau yang menggambarkan stok tersedia atau bahkan melebihi ketentuan pemerintah. Warna oranye, menandakan stok mendekati batas ketentuan, hingga warna merah yang berarti stok di bawah ketentuan minimum pemerintah.   “Kami senantiasa menjaga agar stok pupuk subsidi selalu berwarna hijau. Walaupun warnanya berubah, maka dengan cepat dapat terdeteksi dan kami bisa mengantisipasinya dengan mengirimkan stok ke wilayah tersebut,” jelas Gusrizal.   Dengan demikian, selain dapat memantau penyaluran pupuk subsidi, DPCS juga mampu meningkatkan akurasi perencanaan distribusi. Sistem ini juga menjadi alat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional distribusi. Sehingga perusahaan dapat memperkuat prinsip 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, dan tepat harga.   Secara teknis, DPCS merupakan data terintegrasi yang berbasiskan data geospasial. Basis data utama DPCS didapat dari beberapa sistem yang sudah dimiliki Pupuk Indonesia. Data tersebut dikumpulkan pada sebuah warehouse untuk selanjutnya ditampilkan dalam bentuk web berbasis data spasial.   “Data tersebut kami dapatkan dari sistem eksisting yang telah dimiliki oleh Pupuk Indonesia grup. Seperti Aplikasi Gudang, Web Commerce, Product Tracking, dan sebagainya,” jelas Gusrizal.   DPCS merupakan inovasi digital mandiri buatan Pupuk Indonesia. Sistem ini sangat kompleks karena meliputi wilayah distribusi yang luas, karakter setiap wilayah yang berbeda, hingga melibatkan banyak distributor dan kios. Namun, kompleksitas ini dipermudah melalui Distribution Requirement Planning (DRP), yakni model skenario dan struktur distribusi yang terdiri dari pusat produksi, wilayah provinsi, kabupaten/kota dan gudang yang terbagi pada beberapa kelompok data. (mth)   

Ruas Tol Pamulang-Cinere Ditargetkan Uji Laik Fungsi Triwulan I 2022

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 10:53:41 0

Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) menargetkan Uji Laik Fungsi (ULF) Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi II Ruas Pamulang-Cinere pada Triwulan I 2022.Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani menjelaskan bahwa proses ULF merupakan tahap terakhir dari rangkaian progres pembangunan Jalan Tol Serpong Cinere Ruas Pamulang-Cinere sebelum dioperasikan dan bisa digunakan oleh masyarakat.“Progres konstruksi Jalan Tol Serpong Cinere Ruas Pamulang-Cinere telah rampung sejak November 2021 lalu dan saat ini masih dalam proses Serah Terima Sementara (PHO). Kami berharap ULF bisa dilaksanakan di Triwulan I Tahun 2022 untuk memastikan kelayakan jalan tol mulai dari pemeriksaan sarana dan prasarana, marka jalan, hingga operasionalnya,” ujar Mirza dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.PT CSJ selaku pengelola Jalan Tol Serpong-Cinere telah merampungkan konstruksi Seksi II Ruas Pamulang-Cinere sepanjang 3,64 Km. Selanjutnya, PT CSJ menargetkan untuk memasuki tahap Uji Laik Fungsi (ULF) yang ditargetkan dapat dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2022.ULF dilaksanakan untuk memastikan semua persyaratan teknis dan kelengkapan jalan yang ada di ruas jalan sesuai dengan standar manajemen dan keselamatan lalu lintas. Kegiatan ULF dilaksanakan oleh tim evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan hingga pihak Kepolisian melalui Korlantas Polri.Dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan operasional yang telah disiapkan PT CSJ untuk Jalan Tol Serpong Cinere Ruas Pamulang-Cinere, Mirza optimis lulus tahap ULF. Mengenai jadwal pengoperasian ruas ini, Mirza menjelaskan, target pengoperasiannya menyesuaikan dengan rampungnya pekerjaan pembangunan dari Jalan Tol Cinere-Jagorawi Ruas Limo-Kukusan yang dikelola oleh PT Translingkar Kita Jaya.Hal ini dikarenakan ujung dari main road Jalan Tol Serpong Cinere Ruas Pamulang-Cinere di Km 35+250 akan tersambung langsung dengan main road dari Jalan Tol Cinere-Jagorawi Ruas Cinere-Limo. Jika kedua ruas ini telah tersambung maka akses keluar terdekat untuk pengguna jalan adalah Gerbang Tol (GT) Limo yang akan dioperasikan oleh PT TLKJ,” tambahnya.“Peningkatan LHR kendaraan akan meningkat mengingat adanya potensi pengguna jalan dari wilayah Bogor, Ciawi dan sekitarnya (Jalan Tol Jagorawi) serta dari wilayah Jakarta Selatan dan Depok (Jalan Tol Desari) yang dengan mudah dan cepat mengakses wilayah Serpong, Kunciran hingga Bandara Soekarno-Hatta melalui Jalan Tol JORR 2,” ujar Mirza.Senada dengan Mirza, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru juga kembali mengingatkan pengguna jalan bahwa sejak April 2021 lalu, Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dan Jalan Tol Serpong-Cinere telah dioperasikan serta menyambung Jalan Tol Kunciran-Serpong yang telah lebih dahulu beroperasi di tahun 2019. Ketiga ruas jalan tol yang masuk ke dalam jaringan Jalan Tol JORR 2 ini menambah alternatif dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta.Jalan Tol Serpong Cinere Ruas Pamulang-Cinere ini akan melengkapi Ruas Serpong-Pamulang yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan dioperasikan pada April 2021 lalu. Jalan Tol Serpong-Cinere memiliki total panjang 10,14 Km yang terdiri dari Seksi I Ruas Serpong-Pamulang sepanjang 6,5 Km dan Seksi II Ruas Pamulang Cinere sepanjang 3,64 Km. (mth)   

Pelni S0alurkan Dana TJSL Sebesar Rp5,58 Miliar pada 2021

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 10:49:24 0

Jakarta, FNN - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebesar Rp5,58 miliar sepanjang tahun 2021 yang disalurkan melalui program Pendanaan UMK (PUMK) dan program Non PUMK yang sejalan dengan SDGs (Sustainable Development Goals) dan CSV (Creating Shared Value).Plt. Direktur Utama PT Pelni Ony Suprihartono menyampaikan bahwa program TJSL yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021.“Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi dana TJSL naik 17,74 persen atau naik sebanyak Rp841 juta dengan program-program yang difokuskan untuk membantu penanganan COVID-19,” kata Ony dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Kamis. Ony merinci pada tahun 2021, dana yang disalurkan untuk program PUMK sebesar Rp1,85 miliar. Penyaluran dana tersebut ditujukan untuk 38 mitra UMK di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung dan Jambi yang terbagi menjadi enam sektor pendanaan yaitu industri, jasa, perdagangan, perikanan, pertanian dan peternakan.“Tahun 2021, pandemi COVID-19 masih menjadi permasalahan di Indonesia dan berdampak besar pada keberlangsungan UMK. Melalui program PUMK ini, diharapkan mampu menjadi stimulus untuk mengembangkan usahanya serta mendorong para UMK naik kelas,” ujarnya.Sedangkan untuk program non PUMK, Pelni telah menyalurkan sebesar Rp3,73 miliar yang disalurkan melalui empat pilar program TJSL yaitu Ekonomi, Lingkungan, Sosial serta Hukum & Tata Kelola.Keempat pilar program TJSL terdiri dari sektor bencana alam, pendidikan, sarana & prasarana ibadah, sarana & prasarana umum dan sosial kemasyarakatan untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, NTT, NTB, Maluku, dan Papua.Adapun pada tahun 2021, Pelni memiliki empat program unggulan TJSL yaitu RKS Kampung Pelni Baubau di Kota Baubau Sulawesi Tenggara, Pemeliharaan Revitalisasi Terumbu Karang di Pantai Jikomalomo Ambon, Maluku dan Pantai Bangsring Banyuwangi, Jawa Timur serta pembangunan Kampung Nelayan Pelni di Larantuka, NTT dan beasiswa untuk siswa Papua yang bekerjasama dengan Ruangguru.“Sebagai BUMN di bidang pelayaran, kami tentunya sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan dan sosial terutama penanggulangan sampah baik di darat maupun laut serta keberadaan dan keberlangsungan ekosistem laut melalui revitalisasi terumbu karang. Tidak hanya itu, untuk mendukung SDM yang baik, kami juga ikut serta dalam program pemberian beasiswa seperti yang kami lakukan di Papua,” kata Ony.Ia menambahkan, Pelni berkomitmen untuk terus konsisten dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan hidup secara berkesinambungan.“Di tahun 2022 ini, kami juga telah menyiapkan beberapa program unggulan TJSL yang sejalan dengan SDG’s dan CSV. Program tersebut adalah Rumah Kelola Sampah (RKS) di Denpasar yang rencananya akan dilaksanakan pada Maret mendatang,” pungkasnya. (mth)   

Teten: Kopi robusta di Lombok Berpotensi Laris Manis Berkat MotoGP

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 10:36:18 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong varian kopi robusta asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjadi produk unggulan terlebih dengan adanya ajang MotoGP 2022 di daerah tersebut yang berpotensi membuat komoditas tersebut laris manis.   \"Para pengrajin kopi robusta dan kopi jenis lainnya di Lombok perlu menyajikan dengan cara-cara yang lebih modern dan elegan selama pelaksanaan MotoGP yang akan digelar Maret 2022 mendatang,\" ucapnya saat melakukan dialog dengan Asosiasi Kopi di Pendopo Bupati Lombok Barat sebagaimana dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis.   Lebih lanjut, para pelaku usaha di industri kopi disebut dapat memaksimalkan peluang bisnis dengan lebih banyak membuka kedai kopi di wilayah Lombok selama acara berlangsung.   Menurut dia, sajian kopi harus dipersiapkan secara khusus di setiap tempat menimbang wisatawan yang akan datang diperkirakan 100 ribu orang.   \"Kalau (wisatawan) seminggu di sini dan minum kopi dua kali sehari, bisa untung. Tetapi tempat minum kopi itu harus dengan penyajian yang modern,\" kata dia.   Di tingkat domestik maupun internasional, pangsa pasar kopi robusta dinilai sangat tinggi sehingga secara ekonomi, komoditas tersebut lebih unggul dibandingkan varian lainnya.   Untuk itu, Teten mengharapkan para petani kopi di Lombok mulai serius untuk menjaga produktivitas dan kualitas kopi robusta untuk disajikan saat gelaran internasional di Mandalika, Lombok Barat, NTB.   \"Robusta ini lebih produktif, apalagi nanti dikaitkan dengan climate change (perubahan iklim) sehingga sulit memproduksi kopi Arabica yang butuh daerah dingin ketinggian di atas 1.000 kaki. Karena itu, saya anjurkan dari sekarang kita perkuat produksi Robusta, di Lombok ini sangat bisa dikembangkan,\" sebut dia.   Ketua Asosiasi Kopi Lombok (Lombok Speciality Coffee Association) Doddy Adi Wibowo menyatakan siap memasarkan produk kopi terbaiknya terutama varian robusta saat gelaran MotoGP mendatang.   \"Sekarang produksi kopi Robusta mulai mengarah ke processing (pengolahan) untuk pasca panennya dengan baik dan benar. Kita sudah mengarah ke sana, tetapi memang untuk kapasitasnya masih dibilang belum maksimal,\" ungkap Doddy.   Saat ini, produksi kopi robusta di Lombok mencapai tiga ribu ton panen yang mayoritas diserap oleh pasar di Jawa dan luar negeri.   Dia mengharapkan pemerintah beri dukungan seperti penyediaan infrastruktur terpadu di kawasan perkebunan kopi, serta biaya logistik dan pupuk yang murah sehingga dapat mendorong produktivitas petani. Dengan begitu kebutuhan, ujar dia, pasar domestik maupun internasional dapat terpenuhi. (mth)  

Kementerian PUPR Siapkan Teknologi Transaksi Tol Nirsentuh MLFF

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 10:30:07 0

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyiapkan teknologi transaksi pembayaran tol non-tunai nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF).Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, melalui Surat Menteri PUPR Nomor : PB.02.01-Mn/132 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pengusahaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Sistem Transaksi Tol Non-tunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow, telah menetapkan Roatex Ltd. sebagai pemrakarsa proyek sebagai pemenang lelang.\"Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus meningkatkan tata kelola sistem layanan jalan tol melalui penerapan sistem transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF),\" ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Saat ini, Roatex Ltd. Zrt, telah membentuk perusahaan sebagai Badan Usaha Pelaksana Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF dengan nama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).Sistem transaksi nontunai berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) ini menjadi salah satu inovasi baru melalui sistem pembayaran nirsentuh dengan menciptakan suatu efisiensi, efektivitas, aman, dan nyaman dalam penerapan sistem pembayaran jalan tol di Indonesia.MLFF merupakan hasil dari kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria dengan tujuan meningkatkan sistem pembayaran tol Indonesia. Proyek ini diinisiasi pada saat kunjungan Perdana Menteri Hungaria, Mr. Victor Orbán ke Indonesia pada tahun 2016.Pemerintah Hungaria berinvestasi 100 persen dari proyek ini dengan nilai investasi sebesar Rp4,5 triliun dalam bentuk kerja sama pemerintah dan badan Usaha (KPBU). Investasi dari Pemerintah Hungaria ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang ramah terhadap investasi.Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi khusus jalan tol di ponsel pintar atau smartphone.Selanjutnya GPS akan menentukan lokasi yang ditentukan oleh satelit dan proses map-matching akan berjalan di central system. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif.Penggunaan Global Navigation Satellite System (GNSS) banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur termasuk Hongaria. Manfaat lain dari kehadiran sistem transaksi MLFF ini yaitu salah satunya adalah efisiensi biaya operasi dan juga meminimalisir bahan bakar kendaraan.Teknologi ini juga telah sukses diterapkan di Hungaria selama lebih dari tujuh tahun terakhir, yang dikelola oleh Hungarian Toll Services Company (NUZs).Dengan adanya penerapan sistem ini pengendara tidak lagi perlu berhenti dan kendaraan dapat terus berjalan seperti biasa, sehingga tidak ada lagi antrian pada gerbang tol dan mempersingkat waktu tempuh dan efisien. (mth)   

Kemenkop Luncurkan "New" PLUT untuk Kembangkan UMKM di NTB

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 10:25:17 0

Jakarta, FNN - Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan program New Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk mengembangkan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menciptakan wirausaha produktif di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).   Redesain PLUT ini disebut sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.   “Pembaharuan PLUT ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi seluruh kebijakan di Kemenkop-UKM terkait upaya meningkatkan jumlah entrepreneur dan mendorong UMKM naik kelas,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat meluncurkan New PLUT di Lombok, NTB, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.   Dengan program baru yang sudah didesain, New PLUT diyakini akan mampu mengakselerasi jumlah pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah dan besar.   Menurut dia, New PLUT dapat menjadi solusi bagi penyediaan program unggulan pelaku usaha karena di dalamnya terdapat inkubasi, konsultansi, bussiness matching, hingga showcase bagi produk UMKM atau wirausaha baru.   Hal ini mempertimbangkan struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh usaha mikro sebesar 99,6 persen dari total jumlah UMKM.“Pemerintah terus berupaya keras untuk mengurangi jumlah pelaku usaha mikro dari informal menjadi formal. Oleh karenanya, program-program pelatihan yang sifatnya konvensional harus ditinggalkan,” ungkap Menkop.   Pendekatan melalui model inkubasi diharapkan mampu melahirkan wirausaha baru yang berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun global.   Rasio kewirausahaan di Indonesia disebut masih kalah jauh dibandingkan seperti Singapura yang memiliki 8,5 persen wirausaha dari total penduduk negara tersebut. Saat ini, Indonesia baru mencapai 3,55 persen dan menargetkan 3,95 persen di tahun 2024.   Untuk mengejar target, Teten mengakui bahwa keberadaan PLUT menjadi salah satu upaya mendorong penciptaan wirausaha baru dan mengubah struktur ekonomi yang mikro, kecil, dan menengah, menjadi pengusaha besar.“Terbitnya Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 2 tahun 2022 tentang Kewirausahaan akan menjadi terobosan untuk melakukan percepatan  pertumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia. Perpres ini menjadi rujukan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk menyusun program strategis terkait enterpreneur,” katanya.   Ia juga menekankan agar pelaku UMKM bisa memenangkan persaingan di pasar domestik maupun global melalui digitalisasi menimbang produk lokapasar (e-commerce) hampir 50 persen dikuasai produk impor.   Oleh sebab itu, lanjutnya, perlu ada redesain produk UMKM nasional yang bisa dimulai dari PLUT tersebut. (mth)      

Ajinomoto Sajikan Menu "Kachimeshi" di SEA Games ke-31

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 10:17:38 0

Jakarta, FNN - Ajinomoto Indonesia menyajikan menu \"Winning Meals Kachimeshi\" di SEA Games ke-31 yang akan berlangsung di Vietnam pada Mei 2022.Menu yang disajikan berbasis gizi untuk meningkatkan performa atlet renang nasional I Gede Siman Sudartawa.  Kachimeshi berarti winning meal atau champion food sebenarnya merupakan program yang mendukung para atlet dan pencinta olahraga dengan makanan yang lezat dan bergizi seimbang untuk mencapai performa tubuh yang maksimal.  Dalam program yang dimulai pada 24 April 2018, para atlet dibantu dalam pemenuhan kebutuhan gizinya melalui perencanaan menu bergizi, pemberian bimbingan gizi terkontrol sesuai kebutuhan sehari-hari dan tes antropometrik berkala untuk mengetahui komposisi atau struktur tubuh atlet.Semua kegiatan tersebut dilakukan mulai dari latihan hingga kompetisi, guna mencapai tingkat kebugaran yang maksimal.Pada SEA Games sebelumnya di Filipina, I Gede Siman Sudartawa berhasil mencatat rekor manis dan berhasil mendapatkan: medali emas pada kategori gaya punggung 50 meter putra dengan catatan waktu 25,12 detik, medali perak pada kategori estafet putra, dan medali perunggu untuk kategori gaya punggung 100 meter putra. Ajinomoto Co. telah mendirikan basis bisnis di Vietnam, negara tuan rumah SEA Games, serta di Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan di negara-negara lain, serta telah menjalankan bisnis makanan konsumen (consumer food business) di negara-negara tersebut selama bertahun-tahun, sehingga dapat menjaga hubungan erat dengan budaya makanan lokal.Sejak tahun 2003, Ajinomoto Co. mempunyai inisiasi melalui Victory Project yang mendukung pengkondisian atlet tingkat atas di Jepang melalui dukungan nutrisi yang memanfaatkan kekuatan asam amino, termasuk menyediakan produk Grup Ajinomoto seperti aminoVITAL dan mempromosikan Winning Meals Kachimeshi.Memanfaatkan pengetahuan ini, sejak 2018 enam afiliasi Grup Ajinomoto di kawasan ASEAN telah memperjuangkan ASEAN Victory Project melalui asosiasi olahraga, atlet, dan sekolah olahraga di negara masing-masing. Ajinomoto Co. akan menggunakan sponsor resmi SEA Games ini sebagai kesempatan untuk memberikan dukungan lebih lanjut melalui ASEAN Victory Project untuk afiliasinya di Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. (mth)      

Ratusan Warga Datangi Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 10:13:47 0

Medan, FNN - Ratusan warga mendatangi kerangkeng di belakang rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).\"Warga berharap agar pemerintah dapat kembali membuka dan melegalkan kerangkeng tersebut. Karena selama ini kerangkeng yang dianggap seram, namun merupakan tempat pembinaan bagi orang pecandu narkoba,\" kata salah seorang warga Langkat Dapat Br Tarigan, Rabu.Ia menyebutkan, tidak benar di lokasi kerangkeng itu tempat penyiksaan dan dianggap seram. Justru tempat kerangkeng tersebut sangat membantu warga Langkat.\"Selama kerangkeng itu ada (tempat pembinaan), kondisi di desa kami aman dan tidak ada lagi pencurian,\" ujarnya pula.Tarigan mengatakan, sebelum adanya panti rehabilitasi itu sepuluh tahun yang lalu, pencurian meningkat dan sangat meresahkan warga. \"Untuk itu beberapa masyarakat mendatangi lokasi tersebut dan berharap pemerintah bisa melegalkan kerangkeng untuk merehab para pecandu narkoba di Langkat,\" katanya lagi.Sebelumnya, Polda Sumatera Utara mengusut temuan kerangkeng khusus di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kabupaten Langkat.\"Polda Sumut sudah membentuk tim dan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut serta BNN Kabupaten Langkat untuk melakukan penyelidikan ruangan yang ditempati bagi pengguna narkoba itu,\" kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/1). Hadi menyebutkan, hasil penyelidikan tim, kerangkeng khusus tersebut sudah ada sejak tahun 2012.Polda Sumut telah memeriksa 11 orang terkait temuan tempat binaan di rumah bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin yang diduga menjadi tempat perbudakan.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan menyebutkan, pemeriksaan itu dalam rangka meminta keterangan sejumlah pihak yang ditemui di lokasi yang disebut sebagai tempat pembinaan itu.“Terkait dengan penemuan tempat binaan milik eks Bupati Langkat, (kasus itu) telah diperiksa dan diambil keterangannya. Semuanya 11 orang,” kata Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/1).​​​​​​​Menurut dia, pihak-pihak yang dimintai keterangan itu, di antaranya pengurus tempat pembinaan, termasuk warga binaan yang mengikuti pembinaan di tempat itu. “Kemudian kepala desa setempat, sekretaris desa dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat,” ujarnya lagi. (mth)    

Legislator: Gencarkan Ekspor Atasi Kelebihan Pasokan Industri Semen

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 10:01:32 0

Jakarta, FNN - Langkah kebijakan yang dapat menggencarkan ekspor semen dinilai sebagai salah satu solusi jitu dalam rangka mengatasi permasalahan oversupply atau kelebihan pasokan yang diatasi oleh kalangan industri semen nasional pada saat ini.\"Salah satu solusinya adalah kita mengekspor ke beberapa negara,\" kata Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti dalam rilis di Jakarta, Kamis.Hal tersebut, menurut dia, adalah penting karena saat ini industri semen masih mengalami kondisi kelebihan pasokan mencapai 47 persen. Di sisi lain, utilisasi industri semen dinilai sudah mulai meningkat pada tahun 2021 meskipun belum menyamai kondisi tahun 2019.Sebagaimana diketahui, pada tahun 2019 tingkat utilisasi industri semen mencapai 65 persen, kemudian turun menjadi 56 persen di tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 58 persen pada 2021 lalu.Selain dari ekspor, Dyah Roro juga memberikan dua faktor lainnya untuk mencegah kelebihan dari industri semen, yaitu dari segi perencanaan suplai serta kebutuhan ataupun permintaan dari konsumen.Ia juga mengingatkan pentingnya menegakkan komitmen terhadap Kesepakatan Paris dengan kesepakatan pengurangan emisi kurang lebih sebesar 29 persen.Komitmen itu juga dinilai terkait karena salah satu bahan baku utama yang dibutuhkan industri semen adalah batu bara. Dengan adanya permasalahan kelebihan pasokan, maka emisi karbon atas batu bara diperkirakan akan terus meningkat.Terkait industri semen dan batu bara, Kementerian Perindustrian berupaya menjaga kebutuhan batu bara sebagai bahan baku industri semen dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan, mengingat komoditas tersebut merupakan bahan baku utama industri semen yang mencakup 40 persen dalam struktur biaya produksi.\"Sehubungan dengan permasalahan batu bara, diperlukan tindakan cepat agar industri semen mendapatkan pemenuhan batu bara sesuai dengan kebutuhannya,\" kata Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kemenperin Muhammad Khayam saat rapat dengan Komisi VII DPR RI yang ditayangkan virtual di Jakarta, Selasa (25/1).Khayam merekomendasikan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ESDM Nomor 206.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Harga Jual Batubara untuk Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku/Bahan Bakar Industri Semen dan Pupuk di Dalam Negeri.\"Kemudian, memperpanjang waktu pemberlakuan keputusan Menteri ESDM dengan target sudah terbit pada awal Maret 2022,\" ujarnya. (mth)   

Emas Datar Dekat Terendah Sepekan di Asia Setelah Keputusan Fed

BY FNN Kamis, 27 Januari 2022 09:57:54 0

Bengaluru, FNN - Emas datar di perdagangan Asia pada Kamis pagi, bertahan di dekat level terendah satu minggu di sesi sebelumnya, setelah Federal Reserve memutuskan kenaikan suku bunga Maret yang mendorong imbal hasil obligasi pemerintah AS dan dolar lebih tinggi, sementara ketidakpastian atas Ukraina membatasi kerugian emas.Emas di pasar spot diperdagangkan tidak berubah di 1.817,29 dolar AS per ounce pada pukul 01.17 GMT, melayang di dekat level terendah satu minggu di 1.814,51 dolar AS. Sementara itu, emas berjangka AS turun 0,7 persen menjadi diperdagangkan di 1.817,20 dolar AS per ounce.Federal Reserve pada Rabu (26/1/2022) mengatakan kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada Maret dan menegaskan kembali rencana untuk mengakhiri pembelian obligasi bulan itu dalam apa yang dijanjikan oleh ketua bank sentral AS Jerome Powell akan menjadi pertempuran berkelanjutan untuk menjinakkan inflasi.Imbal hasil obligasi pemerintah AS dua tahun naik ke tertinggi 23-bulan di awal perdagangan Asia pada Kamis pagi, sementara imbal hasil obligasi AS 10-tahun melayang di dekat tertinggi satu minggu yang disentuh di sesi terakhir.Imbal hasil yang lebih tinggi meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak membayar bunga.Indeks dolar, yang diukur greenback terhadap enam mata uang perdagangan utama lainnya, naik ke level tertinggi yang terakhir terlihat pada 22 November.Emas umumnya dilihat sebagai lindung nilai inflasi, tetapi sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, yang meningkatkan peluang kerugian memegang emas tanpa bunga.Sementara itu, Amerika Serikat mengatakan pada Rabu (26/1/2022) bahwa pihaknya telah menetapkan jalur diplomatik untuk mengatasi tuntutan Rusia di Eropa timur, ketika Moskow mengadakan pembicaraan keamanan dengan negara-negara Barat dan mengintensifkan kehadiran militernya di dekat Ukraina dengan latihan baru.SPDR Gold Trust, dana yang diperdagangkan di bursa yang didukung emas terbesar di dunia, mengatakan kepemilikannya naik sekitar 0,1 persen menjadi 1.014,26 ton pada Rabu (26/1/2022).Logam mulia lainnya di pasar spot, perak turun 0,4 persen menjadi diperdagangkan di 23,40 dolar AS per ounce. Platinum turun 0,5 persen menjadi diperdagangkan di 1.026,50 dolar AS per ounce dan paladium diperdagangkan tidak berubah di 2.327,55 dolar AS per ounce. (mth)

Permohonan Maaf Edy Mulyadi, Hutan Kalimantan dan Kebun Binatang Gratis

BY FNN Rabu, 26 Januari 2022 22:42:14 0

Jakarta, FNN - Permohonan maaf jurnalis senior, Edy Mulyadi sudah disampaikan Selasa malam, 25 Januari 2022 melalui Catatan Demokrasi TVOne. \"Kesempatan malam ini saya ingin memulai dengan kembali menyatakan permohonan maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kepada masyarakat Kalimantan atas ucapan saya yang ternyata telah menyinggung, menyakiti teman-teman.Saya betul-betul minta maaf. Apapun itu, kesalahan saya,\" katanya. Kedua, lanjut Edy, \"Kalau saya ditanya kenapa saya membicarakan itu, memang terjadi miskomunikasi. Salah pemahaman. Ketika saya mengucapkan kalimat itu, kita tahu tidak memiliki makna yang hakiki. Lebih pada kiasan. Lebih pada idiom.\" Kalimat \"jin buang anak\" itu, idiom yang mengungkapkan tempat yang jauh. Edy Mulyadi juga memperlihatkan beberapa judul dari media lokal dan nasional tentang kutipan tempat jin buang anak. Permohonan maaf tulus ikhlas tentu menggambarkan perasaan hatinya sebagai manusia biasa. Bisa khilaf  saat berada dalam situasi yang mendorongnya mengeluarkan kata tersebut. Buat sebagian masyarakat, Edy Mulyadi telah menghina, mencela, dan merendahkan martabat Masyarakat Kalimantan, karena itu perlu dihukum formal maupun hukum adat, tapi ada yang berpendapat sebagai sosok pahlawan. Pahlawan? Ya. Karena dalam situasi penting saat Undang-undang Ibukota Negara (UU IKN) akan diketok palu DPR RI, 18 Januari 2021, pada 17 Januari 2022, Edy Mulyadi tergabung dalam Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat (KPAU) mengadakan konprensi pers penolakan. Ustad Edy Mulyadi pembuka jalan untuk menyadarkan masyarakat Kalimantan bahwa hutan terindah dan terlengkap di dunia itu akan tinggal kenangan. \"Hutan terindah itu benar-bebar indah. Satu pohon tumbang pun saya sedih.Banyak monyet pertanda kita berada dan melihat kebun binatang gratis. Tapi, kok teman-teman saya malah tersinggung,\" kata Husna Wasiyaadah, penduduk Kalimantan Selatan lewat jaringan komunikasi Whatsapp kepada FNN. (IP)

Diminta Klarifikasi Atas Laporan Dugaan KKN Dua Anak Jokowi, Ubedilah Bawa Dokumen Tambahan

BY FNN Rabu, 26 Januari 2022 20:54:14 0

Jakarta, FNN - Aktivis 98, Ubedilah Badrun memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 26 Januari 2022. Selama hampir dua jam, ia dimintai klarifikasi atas laporan yang dilayangkannya terhadap dugaan kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Ia melaporkan putra presiden tersebut pada Senin, 10 Januari 2022 yang lalu. Selain diminta klarifikasi, Ubedilah yang biasa dipanggil Kang Ubed juga membawa berkas tambahan guna melengkapi laporan tersebut. Ubed yang didampingi kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal mengaku senang atas pemanggilan klarifikasi tersebut. Dengan demikian, laporannya sudah mulai diproses KPK. Tidak banyak yang disampaikan Ubed kepada wartawan seusai pemeriksaan. Ia menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK. Mengenai materi klarifikasi, ia tidak menjelaskannya karena hal itu menjadi ranah KPK. Sedangkan tentang dokumen, ia menyebutkan melengkapi data yang sudah dilaporkan sebelumnya.  “Kami juga membawa bukti baru, dokumen tambahan untuk memperkuat apa yang kami laporkan,” ujar Ubed yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta itu. Ia tidak menjelaskan dokumen yang menjadi bukti baru itu. KPK-lah yang nanti menjelaskan apakah dokumen tersebut dikategorikan bukti atau tidak. “Tentu ini dokumen berbasis data yang valid, selebihnya KPK yang akan melanjutkan,” tutur Ubed di Gedung Merah Putih, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Banyak pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam pemeriksaan itu. Dia mengatakan, yang dibahas dalam pertemuan itu cukup banyak dan berkaitan dengan pengaduannya ke KPK. Namun, ia tidak menjelaskan materi klarifikasi itu. “Kontennya, saya kira tidak berhak untuk menjelaskan ke publik, karena masih ada proses yang mungkin akan terus dilakukan. Banyak pertanyaannya tadi, karena harus detail dari awal sampai akhir,” ucapnya. Kepada wartawan, Ubed mengatakan, ia hanya menjelaskan laporan yang dilayangkannya agar tidak menimbulkan interpretasi yang mungkin muncul di luar laporan. Proses selanjutnya, biarkan KPK yang menjalankannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dia percaya kepada KPK untuk menjalankan amanah negara yakni pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia berharap KPK bisa terus melanjutkan dengan cara yang seharusnya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Kami menghormati KPK dan yang lainnya. Kami percaya di republik ini ada prinsip ya, siapa pun sama kedudukannya di muka hukum dan juga kita memegang teguh asas praduga tidak bersalah,\" katanya. (M. Anwar Ibrahim/FNN)

Swedia Perpanjang Pembatasan Pandemi Dua Pekan Akibat Rekor Omicron

BY FNN Rabu, 26 Januari 2022 20:40:08 0

Stockholm, FNN - Swedia akan memperpanjang langkah-langkah pandemi saat ini selama dua minggu lagi, kata menteri kesehatan Swedia, Rabu (26/1).   Kebijakan itu menyusul varian Omicron yang menyebar dengan kecepatan rekor.   Pembatasan itu berarti bar dan restoran harus tutup pada pukul 23.00 dan kapasitas orang di dalam ruangan lebih besar dibatasi hingga 500 orang.   ‘Kami mengalami tingkat penyebaran sangat tinggi,” kata Menkes Swedia Lena Hellengren dalam konferensi pers.“Pembatasan itu harus tetap diberlakukan selama dua minggu. Apabila semuanya berjalan sesuai rencana dan apabila situasi mengizinkan, pembatasan itu akan dicabut setelahnya,” tambahnya.   Swedia sudah mencatat sebanyak 270.000 kasus terkonfirmasi dalam sepekan terakhir tetapi tes yang terbatas menandakan badan kesehatan meyakini angka sebenarnya dapat lebih dari setengah juta.   Penyebaran itu telah membebani sistem kesehatan tetapi lebih sedikit ketimbang selama gelombang sebelumnya.   Jumlah pasien yang dirawat di perawatan intensif antara 90 dan 120 orang selama sebulan terakhir.   Swedia menjadi sorotan di awal pandemi karena memilih untuk tidak melakukan penguncian, alih-alih mengandalkan tindakan sukarela yang berfokus pada jaga jarak sosial dan kebersihan yang baik.   Negara itu sudah mencatat kematian per kapita yang lebih tinggi daripada negara tetangga di kawasan Nordik tetapi lebih rendah daripada negara-negara Eropa yang memilih memberlakukan penguncian. (mth)  

DJPB: Pendapatan Negara di NTT Tumbuh 7,5 Persen

BY FNN Rabu, 26 Januari 2022 20:34:22 0

Kupang, FNN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat pendapatan negara di NTT pada 2021 mencapai Rp3,16 triliun atau tumbuh sekitar 7,5 persen dari 2020 sebesar Rp2,94 triliun.\"Penerimaan negara di 2021 ini secara persentase mencapai 98,9 persen atau hampir mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun,\" kata Kepala Kantor Wilayah DPJB NTT Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Rabu.Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan perkembangan pendapatan negara berupa penerimaan perpajakan maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di NTT pada periode 2021.Catur menjelaskan pendapatan negara di NTT yang tumbuh 7,5 persen ini didukung dengan kondisi perekonomian yang mulai berangsur membaik di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.\"Mobilitas masyarakat di 2021 juga sudah mulai berangsur lancar membuat aktivitas ekonomi juga semakin membaik sehingga pendapatan negara juga naik,\" katanya.Catur menjelaskan penyumbang terbesar pendapatan negara di NTT yaitu dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2,6 triliun atau tumbuh 94,7 persen.Sedangkan PNBP mencapai sebesar Rp542,4 miliar atau melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp429,9 miliar.Ia berharap pendapatan negara di NTT terus bertumbuh positif seiring dengan semakin pulihnya kondisi perekonomian di provinsi berbasiskan kepulauan itu.\"Pendapatan negara ini juga pada akhirnya akan kembali dimanfaatkan untuk masyarakat dalam bentuk program-program pembangunan,\" katanya. (mth)      

BKKBN Tekan Angka Kekerdilan Lewat Pembagian Pil KB pada Ibu Hamil

BY FNN Rabu, 26 Januari 2022 20:24:02 0

Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menekan angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting) melalui pembagian pil KB untuk ibu hamil di Kecamatan Sindangsari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. “Guna pencegahan stunting, ibu hamil harus makan makanan bergizi, anak 6 bulan pertama harus diberi ASI tanpa makanan tambahan,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.   Pada kondisi di Kabupaten Lebak, Banten, Hasto mengatakan daerah tersebut menjadi salah satu daerah yang memiliki permasalahan gizi kronis pada anak. Tercatat sekitar 20 persen dari 60 ribu anak, masih mengalami kekerdilan. Hal itu disebabkan karena dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), anak tidak diberi asupan gizi yang baik khususnya melalui pemberian ASI eksklusif sampai dengan usia dua tahun. Melalui pil KB yang sudah diluncurkan oleh pihaknya, Hasto menuturkan pil dapat membantu ibu sukses memberikan ASI eksklusif pada bayi. Dengan ibu mengkonsumsi pil KB itu saat menyusui selama dua tahun, maka jarak waktu itu cukup untuk memberikan jarak pada kehamilan berikutnya. Sebab, baik untuk kesehatan ibu menyusui yang memproduksi hormon prolaktin. “Pil KB bagi ibu menyusui diluncurkan agar ibu sukses saat menyusui bayinya. Kalau kata ulama menyusui 30 bulan, dalam Islam menyusui 24 bulan sudah baik sekali,” ujar dia. Selain pil KB, dalam acara itu pihaknya turut menyerahkan beras protifit, makanan tambahan bagi balita, bantuan makanan bagi ibu hamil, bantuan untuk UPPKA serta meresmikan gedung baru bagi Perwakilan BKKBN provinsi Banten. Hasto menekankan bahwa kekerdilan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa karena membuat anak tak bisa bersaing dalam hal akademik, rentan terkena penyakit dan postur tubuh yang pendek akibat tidak bisa tumbuh secara optimal. Adanya ancaman tersebut, akhirnya membuat BKKBN ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin pengentasan angka prevalensi kekerdilan menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mengatakan mengikuti perkembangan zaman sampai saat ini, kekerdilan makin dipahami oleh seluruh pihak secara menyeluruh. “Awalnya kekerdilan dianggap penyakit yang menyebabkan anak bertubuh pendek, tapi sekarang tidak lagi karena semua sudah dapat memahami kekerdilan secara keseluruhan,” ucap Ade.   Dalam memerangi kekerdilan, jajarannya menyatakan akan membuat rencana aksi yang akan diterapkan di daerah itu. Termasuk rencana menangani persoalan gizi, yang menyasar anak remaja sebagai calon orang tua di masa depan. “Dimulai dari yang mau menikah diberi pendampingan, yang hamil diedukasi dan saat melahirkan diberikan pendampingan dengan cara penyediaan posyandu di RW setempat,” ujar dia. (mth)   

Bantul Siapkan Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Terdampak COVID

BY FNN Rabu, 26 Januari 2022 20:18:40 0

Bantul, FNN - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2022 menyiapkan berbagai program untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk karena terdampak pandemi COVID-19.\"Selain padat karya ini masih ada program pemberdayaan masyarakat berbasis pedukuhan yang tiap dusun mendapat dana sebesar Rp50 juta yang juga turun tahun ini,\" kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai memberikan sosialisasi padat karya APBD Bantul 2022 di Bantul, Rabu.Menurut dia, padat karya berupa pembangunan sarana dan prasarana desa dengan melibatkan tenaga kerja masyarakat lokal itu, bertujuan selain menanggulangi masalah pengangguran juga memberikan pendapatan masyarakat terdampak pandemi COVID-19.Bupati mengatakan, ada juga padat karya dari bantuan keuangan khusus (BKK) yang akan direncanakan pada tahun ini, kemudian ada program pemberdayaan masyarakat desa (P2MD) di setiap desa yang akan direkomendasikan untuk melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja.\"Supaya mereka juga dapat upah dari proyek-proyek swakelola ini. Jadi padat karya, P2MD, BKK itu semua swakelola, dengan pola ini kita harapkan ada pendapatan di masyarakat, dan masyarakat bisa menanggulangi masalah ekonominya,\" katanya.Bupati mengatakan, apalagi di tengah pemerintah masih berupaya mengatasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, pemerintah daerah diamanakan untuk melakukan pemulihan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.\"Makanya pola pemberdayaan masyarakat seperti padat karya ini akan terus kita tingkatkan, karena disamping bisa memberikan pendapatan pada masyarakat, kualitas atau mutu sarana prasarana yang dibangun masyarakat ini terbukti lebih bagus,\" katanya.Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul Istirul Widilastuti mengatakan, bahwa padat karya APBD Bantul 2022 akan menyasar di 99 lokasi, yang diantaranya berupa pembangunan saluran irigasi tersier, pengerasan jalan, talut jalan dan sebagainya.\"Padat karya ini bertujuan lebih pada memberikan pekerjaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan kriteria penganggur, setengah penganggur dan warga miskin, apalagi di masa COVID-19 saat ini,\" katanya. (mth)   

Rumkital Jala Ammari Resmikan Terapi Oksigen Hiperbarik

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 22:15:26 0

Makassar, FNN - Pihak Manajemen Rumah Sakit TNI AL (Rumkital) meresmikan pengoperasian terapi oksigen hiperbarik (TOHB) di Rumkital Jala Ammari Lantamal VI Makassar.\"Layanan operasional TOHB ini di Kota Makassar dimulai dengan tasyakuran sekaligus pembukaan pelayanan TOHB,\" kata Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Dr Benny Sukandari disela pembukaan layanan kesehatan tersebut di Makassar, Selasa.Pembukaan pelayanan TOHB tersebut ditandai dengan olahraga bersama, pemotongan tumpeng oleh Danlantamal VI dan pemberian potongan tumpeng kepada personel Rumkital Jala Ammari Lantamal VI Makassar serta peninjauan ruang hyperbaric Oxygen Chamber.Dalam sambutannya Danlantamal VI mengungkapkan, kegiatan bawah air penyelaman dan kapal selam dalam operasi dan latihan TNI Angkatan Laut merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi terjadinya gangguan kesehatan atau penyakit akibat penyelaman.Awal diadakannya hyperbaric chamber ini adalah untuk pengobatan utama mengatasi gangguan kesehatan dan penyakit akibat penyelaman yaitu dengan cara TOHB, sehingga keberadaan hyperbaric chamber Rumkital Jala Ammari Lantamal VI sangat diperlukan.\"Semoga fasilitasi kesehatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Danlantamal VI.Sementara itu, Karumkital Jala Ammari Lantamal VI Letkol Laut (K) dr Amir Surya, SpM MTr Hanla mengatakan, terapi oksigen hiperbarik merupakan suatu metode pengobatan dimana pasien diberikan pernafasan menggunakan masker untuk menghirup oksigen murni 100 persen pada ruangan bertekanan tinggi .\"Terapi ini merupakan terapi yang dapat digunakan untuk menangani penyakit klinis dan penyelaman serta untuk kebugaran,\" ujarnya.Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wadan Lantamal VI Kolonel Marinir Marsono, S.AP, Para Asisten Danlantamal VI, Kafasharkan Makassar, Kakuwil Lantamal VI Dansatrol Lantamal VI, Danyonmarhanlan VI serta para Kadis dan Kasatker Lantamal VI. (mth)     

Pengamat Nilai Kedaulatan Maksimal Melalui Kuasaan Ruang Penerbangan

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 21:57:13 0

Jakarta, FNN - Pengamat militer Beni Sukadis menilai upaya untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan lebih maksimal melalui penguasaan ruang udara penerbangan (Flight Informatin Region/FIR) di Kepulauan Riau dan sekitarnya.\"Ya, pengelolaan FIR sangat penting karena pesawat tempur kita sudah tidak perlu lapor ke Singapura lagi kalau melewati Batam dan Natuna,\" kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Dengan pengambilalihan tersebut, Indonesia juga bakal mendapatkan keuntungan secara ekonomi yaitu adanya biaya yang didapat dari pengelolaan FIR, ucap dia.Menurut Beni pengambilalihan ini adalah keberhasilan dari lobi tingkat tinggi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kementerian dan instansi terkait.\"Upaya lobi ini sudah dilakukan sejak lama dan salah satu trade off dalam negosiasi soal perjanjian pertahanan,\" ujar Beni.  Ia menjelaskan FIR merupakan pengelolaan informasi penerbangan di suatu wilayah yang bertalian dengan teknis keselamatan penerbangan.Ketika Indonesia memegang kendali FIR, maka negara wajib menjamin keselamatan penerbangan, baik nasional maupun internasional di wilayah daulat tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab Indonesia semakin besar.\"Yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan SDM kita untuk mengelola FIR yang terbentang dari Selat Malaka hingga Natuna,\" ujarnya.Kementerian Pertahanan melalui unggahan akun media sosialnya mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan beberapa menteri lainnya turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan di Bintan.Hasilnya, Indonesia dan Singapura menyepakati beberapa nota kesepahaman di bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan untuk menyempurnakan kedaulatan bangsa yaitu pengambilalihan FIR dari Singapura ke Indonesia yang telah diupayakan sejak 1990-an.Adapun ditandatanganinya perjanjian ekstradisi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika dan terorisme. Termasuk pula nota kesepahaman tentang komitmen melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan antara kedua negara. (mth)   

Kementerian ESDM Antisipasi Kebutuhan Batu Bara untuk Industri Semen

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 20:25:46 0

Jakarta, FNN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengantisipasi kebutuhan batu bara untuk industri semen dengan memproyeksi kebutuhan bahan baku utama industri semen tersebut pada periode 2022 hingga 2025.   \"Pada 2021 penggunaan batu bara untuk industri semen mencapai 4,45 juta ton. Kemudian kami memetakan bahwa kebutuhan tahun ini akan meningkat hingga 15,02 juta ton,\" kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa.   Kebutuhan batu bara hingga 15,02 juta ton juga akan berlanjut pada 2023 dan akan meningkat menjadi 16,07 juta ton pada 2024 dan 2025.   \"Ini adalah antisipasi kami khususnya untuk memenuhi kebutuhan batu bara industri semen,\" ujar Ridwan.Ridwan juga menambahkan bahwa Kementerian ESDM selalu melakukan pengawasan dan evaluasi untuk memantau kebutuhan batu bara pada industri semen.   \"Kami selalu melakukan pengawasan dan evaluasi dari waktu ke waktu. Jika ada kebutuhan di dalam negeri, maka kita akan memprioritaskan kebutuhan batu bara ini untuk dalam negeri terlebih dahulu,\" kata Ridwan.   Pada kesempatan tersebut Ridwan memaparkan bahwa realisasi produksi batu bara pada 2021 sebesar 614 juta ton dari rencana 625 juta ton.   Adapun dari jumlah tersebut, realisasi ekspor batu bara mencapai 434 juta ton dengan nilai 31,6 miliar dolar AS.   Kemudian realisasi Domestic Market Obligation (DMO) pada 2021 sebesar 133 juta ton. (mth)   

Pembangunan Newport Dukung Batam Hub Logistik Internasional

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 20:21:36 0

Batam, FNN - Pembangunan pelabuhan baru Newport dilakukan pemerintah untuk mendukung Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam sebagai hub logistik internasional, sejalan dengan upaya memotong biaya agar bisa lebih berdaya saing.Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Muhammad Rudi mengatakan Pelabuhan Batuampar yang ada saat ini diperkirakan tidak akan mampu menampung lonjakan pelayanan saat Batam menjadi hub logistik, karenanya dibutuhkan pelabuhan yang baru.\"Kapasitas Pelabuhan Batuampar masih hanya 520 ribu teus, kalau sesuai PP No. 41 tahun 2021 Batam menjadi hub logistik, maka dibangun Newport di Sekupang,\" kata Muhammad Rudi di Batam, Selasa.Pelabuhan di Batam diharapkan menjadi area kegiatan memindahkan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya atau transhipment untuk kebutuhan internasional dan Indonesia, karenanya harus memiliki kapasitas yang besar.\"Hub kontainer akan dihidupkan di Batam, jadi seluruh kontainer di Batam bukan hanya untuk konsumsi warga kota saja. Tapi juga menjadi transhipment, maka itu bisa menjadi pemasukan bagi BP Batam, Pemda dan pemerintah pusat,\" kata dia.Pembangunan Newport akan segera dimulai, sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. KPBPB Batam segera menyiapkan seluruh kebutuhannya, termasuk mempersiapkan regulasinya.Ia menyampaikan, berdasarkan tata ruang maka Tanjungpinggir lokasi pembangunan Newport adalah untuk pariwisata, karenanya harus diubah menjadi pelabuhan. Pihaknya akan mengajukan rencana induk sekaligus perubahan tata ruang darat.Sementara itu, sambil menunggu pembangunan pelabuhan baru selesai, revitalisasi Pelabuhan Batuampar akan terus dilakukan.Menurut dia, nantinya Pelabuhan Batuampar khusus untuk kontainer nasional, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.Sedangkan untuk pelabuhan ekspor impor tetap akan dilakukan di dua pelabuhan, sesuai dengan instruksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat berkunjung ke Batam. (mth)       

WSBP : Perbaikan Dermaga BBM Manggis di Bali Selesai April 2022

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 20:17:09 0

Jakarta, FNN - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) segera merampungkan proyek perbaikan Breasting Dolphin (konstruksi sandar kapal) berkapasitas 6.500 DWT (Dead Weight Ton) di Dermaga Integrated Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.   “Proyek milik PT Pertamina (Persero) ini diharapkan dapat selesai pada April 2022. Adapun progres pekerjaan per awal Januari 2022 telah mencapai 73,2 persen,” kata Direktur Pengembangan Bisnis Waskita Beton Precast, Sugiharto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.   Ia menjelaskan, WSBP tidak hanya menyuplai dan menyediakan jasa konstruksi untuk proyek infrastruktur jalan tol, tetapi juga infrastruktur dermaga untuk BBM.   “Untuk itu, perusahaan terus berupaya menyusun strategi untuk menjangkau pasar eksternal dengan melakukan kemitraan dan kolaborasi dengan BUMN lainnya”, ujarnya.   Proyek perbaikan ini bertujuan untuk menggantikan Breasting Dolphin yang sebelumnya mengalami kerusakan. Sementara, lingkup pekerjaan WSBP dalam proyek ini mencakup pekerjaan konstruksi mulai dari persiapan, pembongkaran, pemancangan, perlengkapan, dan pengujian.   Dalam pelaksanaannya, WSBP berkomitmen mengedepankan penerapan prinsip-prinsip QHSE (Quality, Health, Safety, and Enviroment) yang baik. Selain itu, WSBP juga berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pelaksanaan proyek.   Sebagai informasi, WSBP menargetkan perolehan nilai kontrak baru pada tahun 2022 sebesar Rp 3,5 triliun.   Optimisme WSBP didukung potensi pasar yang cukup besar dari proyek Grup Waskita, seperti proyek Bendungan, Transmisi, dan Jalur Kereta.Perusahaan juga memiliki target proyek baru dari proyek dari pasar eksternal yang berasal dari proyek Pemerintah, BUMN, dan swasta. (mth)     

Angka Kasus "Stunting" di Kabupaten Temanggung Turun Jadi 20,5 Persen

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 20:12:55 0

Temanggung, FNN - Angka kasus stunting--kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan terganggu sehingga anak menjadi tengkes-- pada anak balita di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, turun dari 25,79 persen pada 2019 menjadi 20,5 persen pada 2021 menurut hasil Studi Status Gizi Balita di Indonesia.\"Meskipun angka stunting balita mengalami penurunan, angka tersebut masih cukup tinggi, karena diharapkan tahun 2024 angka stunting bisa menjadi 14 persen,\" kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Sri Hartati pada Selasa, usai acara peringatan Hari Gizi Nasional di SMA Negeri 2 Temanggung.Menurut dia, jumlah anak balita di Kabupaten Temanggung sekitar 65.000.Kasus stunting pada anak balita, ia mengatakan, antara lain terjadi karena masalah pola pengasuhan, kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan gizi.\"Faktor paling dominan adalah gizi yang dikonsumsi, kekurangan protein dan karbohidrat. Hal ini biasanya dari pola makan dan pola asuh orang tua seperti apa,\" katanya.Ia menjelaskan bahwa penyuluhan gizi pada siswa SMA merupakan bagian dari upaya mempersiapkan sejak awal remaja yang nantinya akan menjadi ibu dan orang tua untuk mencegah stunting dan masalah gizi pada anak-anak mereka.Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Dwi Sukarmei mengatakan bahwa peringatan Hari Gizi Nasional tahun ini mengangkat tema \"Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas\".Peringatan Hari Gizi Nasional di Temanggung mencakup kegiatan penyuluhan gizi, Isi Piringku, dan makan bekal dengan gizi seimbang di SMA Negeri 2 Temanggung, hibah buku tentang gizi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, dan penyediaan layanan konsultasi gizi dan pembagian buah di RSUD Temanggung. (mth)       

Personel Brimob Polda NTT yang BKO di Papua Kembali ke Kupang

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 19:59:12 0

Kupang, FNN - Sebanyak 100 orang personel anggota Brimob Polda NTT yang dikirim ke Papua dalam status bawah kendali operasi untuk pengamanan antisipasi kontijensi dan penanggulangan kelompok bersenjata di daerah itu kembali ke Kupang dengan selamat.Mereka tiba di Kupang, NTT, Selasa petang (25/1), menggunakan pesawat komersial, sejumlah personel Brimob itu langsung disambut dengan gembira oleh rekan-rekan mereka saat menginjakkan kaki di bandara El Tari.Namun sebelum bertemu dengan rekan-rekannya, mereka disemprot terlebih dahulu oleh petugas yang bertugas untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Kepala Polda NTT, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Budiyanto, yang menyambut kedatangan sejumlah personel itu mengaku bangga dan terharu karena dari 100 orang yang berangkat ke Papua, tak kurang satu orangpun yang kembali ke Kupang secara selamat.\"Saya tahu bahwa sudah lama sekali rekan-rekan bertugas di Papua, dan hari ini kembali ke Kupang dengan selamat. Saya yakin sudah rindu dengan keluarga, dengan pacar atau dengan istri anaknya,\" katanya.Tetapi ujar komandan berbintang dua itu, para personel yang baru tiba harus terlebih dahulu dikarantina selama kurang lebih dua sampai tiga hari untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman tidak terpapar Covid-19.  Hal itu ujar dia demi menghindari jika ada yang terpapar Covid-19 tidak menyebar ke keluarga di rumah.\"Nanti kami sudah siapkan tempat karantina bagi 100 personel plus dari intel nya untuk memastikan mereka aman. Lokasinya di Sekolah Polisi Negara Polda NTT,\" tambah dia.Lebih lanjut komandan berbintang dua itu mengatakan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para personel Brimob Polda NTT yang sudah bertugas di wilayah Intan Jaya di Papua.  Ia mengaku mendapatkan apresiasi tersebut langsung dari Kapolres Intan Jaya yang mengaku merasa kehilangan, karena ratusan personel Brimob Polda NTT selama bertugas banyak membantu pengamanan di daerah itu.Mulai dari pengamanan saat serangan pembakaran pesawat dan juga pengamanan pada saat dilakukan otopsi terhadap jenazah Pendeta Yeremias. \"Bahkan kegiatan yang dilakukan di Papua oleh personel dari Brimob Polda NTT mendapatkan apresiasi dan tanggapan positif,\" ujar dia. (mth)         

Jubir: Wapres Harap Bentrokan Sorong Tak Berkelanjutan

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 19:52:14 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, berharap bentrokan antarkelompok masyarakat di Sorong, Papua Barat, pada Selasa dini hari (25/1), tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkelanjutan di antara masyarakat.\"Wapres prihatin dan apalagi itu korban jiwa sudah cukup banyak. Jadi, wapres berharap pihak keamanan lebih sigap, jangan sampai terjadi secara berkelanjutan,\" kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.  Meskipun bentrokan antarkelompok tersebut bukan berlatarbelakang suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), Ma\'ruf tetap merasa prihatin dan berharap kondisi keamanan di Papua selalu terjaga.\"Wapres prihatin dengan kejadian di Sorong, walaupun itu bukan kerusuhan berlatarbelakang SARA, dan Wapres punya tanggung jawab untuk wilayah Papua itu sejahtera dan juga aman,\" katanya.  Selanjutnya, Ma\'ruf juga meminta kepada aparat kepolisian untuk terus berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh agama dan tokoh adat setempat untuk menjaga kondisi keamanan di Tanah Papua.\"Wapres meminta kepada pihak kepolisian untuk lebih jauh terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh keagamaan di sana, supaya semuanya jangan sampai terjadi salah paham, supaya semuanya bisa tertangani dengan baik,\" ujar Masduki.  Sebelumnya diberitakan terjadi bentrokan di karaoke Double0 di Sorong hingga menyebabkan 18 orang meninggal dunia di lokasi kejadian.Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan, satu orang tewas akibat bentrokan dan 17 lainnya meninggal dunia akibat terbakar di dalam tempat hiburan malam tersebut.  Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara oleh Reskrim Polres Sorong Kota dan Polsek Sorong Timur, dilaporkan terdapat 17 jenazah yang ditemukan dalam keadaan hangus terbakar. (mth)     

Zulkieflimansyah Tegaskan NTB Siap sebagai Tuan Rumah MotoGP

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 16:59:46 0

Mataram, FNN - Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah, menegaskan kesiapan wilayah itu untuk menjadi tuan rumah MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, pada 51 hari gelaran balap motor paling bergengsi dunia itu, pada Maret 2022 mendatang.\"Persiapan dan seluruh kesinambungan program terus digesa di sekitar Mandalika. Kami juga sudah tugaskan kepala Dinas PUPR NTB untuk mendampingi pemerintah pusat. Sejauh ini belum ada kendala yang berarti, dan insya Allah kami semakin siap sambut MotoGP Mandalika,\" ujarnya, seusai mengikuti Rapat Sinkronisasi MotoGP 2022 secara virtual dari Mataram, Selasa.  Rapat yang dipimpin langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut untuk memastikan seluruh kesiapan sarana dan prasarana pendukung MotoGP 2022.Zulkifliemansyah mengatakan, pemerintah provinsi akan terus memantau perkembangan persiapan MotoGP. Untuk itu, ia berharap seluruh kendala-kendala di lapangan dapat dilaporkan dan dapat diatasi bersama. \"Tentu kami mengikuti terus perkembangan untuk persiapan MotoGP ini. Kami juga minta kalau teman-teman dari pusat ada kendala di lapangan, tolong kami diberitahu agar bisa dibantu dengan maksimal,\" katanya.Meskipun masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, namun dia percaya, dengan kerja cepat dan terukur, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi optimis gelaran MotoGP di Mandalika akan sukses terselenggara dengan sinergi bersama.\"Dengan kerja yang cepat dan juga terukur, mudah-mudahan seluruh kendala di lapangan dapat teratasi segera, sehingga semua dapat berjalan sesuai rencana,\" katanya.  Sementara itu, Komandan Lapangan Persiapan MotoGP Mandalika, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, menyampaikan progress persiapan MotoGP pada Maret mendatang. \"Pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan yang paling urgen adalah kebutuhan akomodasi, sehingga hal tersebut akan terus kami maksimalkan dengan bantuan seluruh pihak,\" ucapnya.Ia berharap proses pengerjaan semuanya berjalan dengan lancar. Ia pun berhadap pelaksanaan rapat koordinasi setiap minggunya untuk melihat perkembangan dan progres di lapangan. (mth)      

Beberapa Warga Makassar Kesulitan Dapatkan Minyak Goreng Satu Harga

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 16:54:47 0

Makassar, FNN - Warga Makassar, Sulawesi Selatan mengaku kesulitan mendapatkan minyak goreng satu harga di toko eceran modern dengan alasan stok habis.Erna, seorang ibu rumah tangga di Makassar, Selasa, mengatakan sudah mengunjungi bahkan memesan secara aplikasi daring di beberapa toko eceran seperti Indomaret, Alfamidi, Alfamart, namun sudah tidak tersedia.\"Saya tadi juga kebetulan singgah di Indomaret Barukang, namun stoknya habis. Begitupun juga saat pesan via daring di Indomaret Nusa Harapan Permai, Indomaret Perintis KM15, Berua Raya selalu tidak tersedia stok,\" ujarnya.Hal senada juga diungkapkan Siva, yang sudah keliling di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), namun selalu gagal mendapatkan minyak goreng harga rata Rp14 ribu per liter.  \"Makanya setelah dapat informasi, saya akhirnya ke toko Indogrosir di Sudiang yang jaraknya jauh. Kebetulan disana masih tersedia,\" ujarnya.\"Semoga pihak terkait bisa melakukan sidak untuk menjamin ketersediaan stok minyak, goreng murah,\" ucap dia.Pemerintah telah mengambil kebijakan memberlakukan satu harga minyak goreng berbagai merk di ritel modern sejak 19 Januari 2022, dengan harga Rp 14.000 per liter. (mth)

Pemindahan Ibukota Negara Bukan Kewenangan Presiden

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 14:40:22 0

Bila La Ode benar, maka dapat dipahami jika ada desakan-desakan untuk segera pindah ibu kota negara. Tetapi di sisi lain, jikalau inilah kenyataan yang terjadi, Pribumi Nusantara Indonesia wajib bertanya: pembangunan ini untuk siapa sesungguhnya? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN ADA sebuah kajian menarik dari Pusat Kajian Sunda “Varman Institute”. Ini saya kutip dari varmaninstitute.wordpress.com yang tayang pada 25 Januari 2020. Disebutkan, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia adalah bagian dari sejarah berdirinya NKRI. Secara de facto Jakarta sebagai Ibu Kota Negara adalah bagian dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pengambil alihan kekuasaan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dari Ibukota Hindia Belanda adalah bentuk nyata pengambil alihan kedaulatan Pemerintah Kolonial Belanda ke dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia. Penetapan Jakarta sebagai Ibukota Negara menyatu tak terpisahkan dengan Proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Jakarta sebagai Ibukota NKRI bukan ditetapkan oleh sebuah kekuasaan Lembaga Negara yang manapun akan tetapi lahir bersama lahirnya NKRI. Sebagai bentuk atau lambang pengambil alihan Kedaulatan wilayah Hindia Belanda ke dalam Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia. Menjadikan Jakarta sebagai Ibukota NKRI yang semula sebagai Ibu Kota Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, bukanlah aib bagi Bangsa Indonesia, melainkan sebuah prestasi luar biasa. Karena Jakarta bukan dihadiahkan dari Pemerintah Hindia Belanda sebagai Ibukota Republik Indonesia, melainkan direbut melalui sebuah perjuangan. Maka Jakarta sebagai Ibukota NKRI bukan warisan Penjajahan tapi sebagai Monumen Bersejarah Perjuangan Bangsa Indonesia merebut Indonesia dari Pemerintah Kolonial Belanda. Disebutkan, wacana memindahkan Ibukota NKRI dari Jakarta adalah sebuah pengkhianatan terhadap sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, sebuah upaya merobohkan monumen bersejarah berdirinya NKRI. Seorang Presiden sama sekali Tidak Mempunyai Kewenangan untuk memindahkan Ibukota Negara kecuali Negara dalam keadaan Darurat. UU Nomor 10 Tahun 1964, bukanlah sebuah penetapan Jakarta sebagai Ibukota Negara, melainkan penetapan status Pemerintahan Daerah dalam wilayah Ibukota Negara. Penetapan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota dalam struktur Pemerintah Daerah, tanpa mengubah kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara, yang disebut pada: Pasal 1.Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dinyatakan tetap sebagai Ibu-kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA. Dalam penjelasan UU Nomor 10 Tahun 1964 dengan jelas disebutkan secara Umum: Bahwa dianggap perlu, Daerah khusus Ibu-Kota Jakarta Raya dengan Undang-undang dinyatakan dengan tegas tetap sebagai Ibu-Kota Negara Republik Indonesia dengan nama JAKARTA, mengingat telah termasyhur dan dikenal, serta kedudukannya yang, karena merupakan kota pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila keseluruh penjuru dunia. Penjelasan UU Nomor 10 Tahun 1964 di atas menyatakan dengan jelas bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara bukan ditetapkan oleh Lembaga Negara yang lahir bersama UUD 45, melainkan sebagai SUMBER HUKUM yang bersama Proklamasi melahirkan UUD 45. Posisi Jakarta sebagai Ibukota Negara sebagai Sumber Hukum yang lebih tinggi dari UUD 45 itu sendiri. Dari kenyataanj ini tampak dengan jelas tak satupun Lembaga Negara yang berwenang memindahkan Ibukota Negara, apalagi hanya seorang Presiden yang kewenangannya terbatas pada masa jabatannya. Apakah Ibukota Negara tidak bisa dipindahkan?Jawabnya BISA! Jakarta sebagai Ibukota Negara bisa dipindahkan dengan syarat dilakukan oleh Pemilik Kedaulatan tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dalam Pembukaan UUD 45, yaitu RAKYAT INDONESIA. Maka Pemindahan Ibukota NKRI hanya bisa dilakukan melalui referendum yang disetujui oleh Mayoritas mutlak Rakyat Indonesia. Untuk Siapa? DR Masri Sitanggang pada 16 September 2019 pernah menulis artikel yang sangat menarik. Kalimantan Timur sangat menjanjikan. Tidak perlu repot dan berbiaya mahal menimbun laut untuk menampung pemukiman para pendukung, seperti reklamasi teluk Jakarta. Kaltim masih berupa “lahan kosong” murah dan luas. Diperkirakan tidak akan ada hambatan, apalagi persaingan yang berarti, dalam menguasai lahan luas di “ibu kota NKRI” Kaltim itu. Apalagi, mayoritas penduduk asli Indonesia selalu senang menjual lahan dengan harga yang dapat sekedar memenuhi standar hidupnya. Perlu juga diteliti, jangan-jangan lahan yang ada di Kaltim itu pun memang sudah lama dikuasai kelompok tertentu itu. Dominasi mereka di Kaltim (bila menjadi Ibu Kota NKRI) akan nyata, bukan lagi isapan jempol. Tak perlulah dibantah lagi. Merekalah yang paling siap untuk membangun dan bermigrasi ke sana karena mereka yang berkuasa secara ekonomi di Indonesia sekarang ini.  Demografi akan drastis berubah. Migrasi besar-besaran (entah dari mana) ke Kaltim untuk mengisi real estate, kondominium, apartemen, kompleks bisnis sampai rumah susun. Selanjutnya, melalui saluran demokrasi yang liberalistis sekarang, mereka – yang demikian exclussive mendukung sesamanya – akan mudah “lenggang kangkung” menuju kursi Gubernur dan DPRD Kaltim. Ibu kota NKRI akan sepenuhnya dikuasai. Dengan kekuatan ekonomi dan politik, mereka akan dengan mudah pula menyulap Kaltim menjadi daerah khusus kelompok “kekuatan politik tertentu”. Tak akan ada lawan politik yang berarti. Ambisi mereka tercapai, tinggal menyempurnakan capaian tujuan politik yang lebih besar: Kuasai NKRI. Belajar dari Lee Kwan Yew yang sukses menganeksasi kekuasaan Melayu atas Singapura. Kata La Ode (Trilogi Pribumisme, 2018 ), setelah Lee Kwan Yew memerintah Singapura, yang pertama kali dilakukan adalah dengan menggusur kampung-kampung dan menggantikannnya dengan rumah susun dan apartemen. Alasannya adalah: pembangunan kualitas hidup manusia. Warga Melayu menempati rumah susun dan apartemen dengan cara sewa. Satu saat warga melayu tidak sanggup bayar sewa, karena harga sewa ditingkatkan,  langsung diusir dan diganti dengan Etnis China Singapura. Akhirnya warga Melayu tersingkir dari negaranya sendiri dan digantikan oleh imigran China dari Taiwan, Hongkong dan RRC. Inilah strategi Sun Tzu yang jitu: “menang perang tanpa perang”. Singapura – tanah  Melayu yang di dalam Sumpah Palapa Gadjah Mada disebut Tumasek, telah dianeksasi Etnis China. Aneksasi serupa itu, kata La Ode, sedang diusahakan untuk diterapkan oleh kelompok ECI (Etnis China Indonesia) di Indonesia dalam tempo 2 kali 5 tahun ke depan. La Ode memperkirakan, pada 2027 atau 2029 ECI sudah berhasil menganeksasi pemerintahan Indonesia dari kekuasaan Pribumi Nusantara Indonesia.  Langkah Lee Kwan Yew, menurut La Ode, sesungguhnya telah diterapkan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di DKI dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai Singapura kedua. Tetapi ambisi mereka di DKI kandas. Pilkada terlalu cepat mendahului reklamasi dan Ahok terlalu percaya diri (untuk menghindari kata menyombongkan diri) sehingga terlalu cepat pula menunjukkan  wajah aslinya. Seperti hendak mewanti-wanti, La Ode dalam bukunya itu merasa perlu menulis satu bab khusus tentang tujuan strategi politik ECI, yakni menganeksasi NKRI. Demokrasi kita yang sudah bercorak liberal ini adalah jalan tol bebas hambatan bagi kelompok ECI –yang telah menguasai ekonomi Indonesia, untuk bertarung di bidang politik menguasai partai politik, menjadi kepala daerah, menjadi anggota legislatif dan menjadi apparatus yudikatif.  Dalam kata pengantarnya La Ode menulis  “…bahwa ECI sebagai imigran China di Indonesia akan ‘mengambil alih’ kekuasan Pribumi Nusantara Indonesia atas NKRI melalui saluran demokrasi dalam tempo dua kali lima tahun ke depan. Rencana politik itu terhitung mulai 2019 – 2029. Upaya itu tidak disadari oleh hampir seluruh Pribumi Nusantara Indonesia.” Akankah dimulai dari pemindahan ibu kota negara? Tahun 2019-2029! Bila La Ode benar, maka dapat dipahami jika ada desakan-desakan untuk segera pindah ibu kota negara. Tetapi di sisi lain, jikalau inilah kenyataan yang terjadi, Pribumi Nusantara Indonesia wajib bertanya: pembangunan ini untuk siapa sesungguhnya? Ada beberapa contoh di dunia yang gagal dengan ibu kota negara barunya. Ibukota Myanmar, Naypyidaw, berfungsi sebagai pusat administratif negara yang kini dikuasai junta militer. Alhasil, Naypyidaw lebih banyak dihuni pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota hingga pejabat militer Myanmar. Sudah 16 tahun Naypyidaw menjadi ibukota Nyanmar. Jadi, tidak terlalu berhasil. Brazilia, kota di tengah hutan juga gagal. Ibukota Tanzania pindah dari Dar es Salam gagal. Aussie juga sempat ramai dengan rencana pindah ibukota, tapi karena ribut terus, akhirnya gagal. Hanya Putrajaya dan New Delhi yang pindahnya kurang dari 100 km dari ibukota lama yang berhasil. Coba sekarang kita tengok kondisi IKN Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim. Daya dukung lahan: a) PPU sangat sukar air baku, akuifer tipis; b) Untuk air dangkal, membutuhkan rekayasa embung, ada sungai tetapi berbasis musim; c) Terdapat silangan sesar-sesar gempa; d) Membutuhkan teknologi yang cukup tinggi untuk mengolah lahan yang super mahal; e) Banjir karena air rob. Apakah ekonomi perkotaan sekitarnya cukup kuat? a) PPU cukup jauh dari Balikpapan; b) Balikpapan dan Samarinda apakah cukup kuat mendukung IKN; c) Berbeda dengan Jakarta yang memiliki daya ungkit poleksosbud yang sangat tinggi; d) Jarak pemindahan tidak boleh terlalu jauh dari ibukota lama; e) Mohon lebih Rasional kalau IKN Lebih dekat Jakarta. Menurut Prof. Widi A. Pratikto, Guru Besar ITS Alumni PPSA XV Lemhanas, dari analisa Hankam Negara – PPU sangat rawan serangan dari Darat, Laut, dan Udara. (*)

IHSG Terkoreksi Ikuti Pelemahan Bursa Saham Asia

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 11:39:32 0

Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi terkoreksi mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia.IHSG dibuka melemah 24,29 poin atau 0,36 persen ke posisi 6.630,88. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 5,31 poin atau 0,56 persen ke posisi 944,19.\"IHSG pada hari ini akan dihadapkan oleh pelaporan hasil investasi langsung oleh asing, yang mana adalah sebuah komponen khusus dalam pembentukan PDB, apabila mengalami kenaikan kemungkinan akan memberikan dampak positif bagi bursa,\" kata Kepala Riset Reliance Sekuritas Alwin Rusli dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.Sentimen negatif yang dapat mengancam saat ini adalah mulai tingginya jumlah kasus varian Omicron di Tanah Air. IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak landai cenderung negatif di rentang 6.620-6.700.IHSG mengalami pelemahan pada perdagangan kemarin disebabkan oleh kekhawatiran para investor terhadap pelemahan yang terjadi pada bursa AS hari sebelumnya.Pelemahan sejatinya dikarenakan antisipasi dari para investor terkait dengan kebijakan moneter yang akan diambil oleh bank sentral AS, Federal Reserve (Fed). Kebijakan yang diambil tersebut menyebabkan pergerakan pada kurva imbal hasil obligasi pemerintah AS menjadi semakin landai, yang mengindikasikan adanya ketidakstabilan ekonomiDi sisi lain, hal tersebut juga disebabkan karena pemerintah sudah melakukan tapering terhadap pembelian aset negara.Sementara itu, di bursa AS kemarin terjadi volatilitas yang sangat tinggi. Ketiga indeks utama AS sempat diperdagangkan melemah sampai dengan minus 3 persen, namun dapat ditutup di zona hijau.Pelemahan pada awalnya disebabkan karena pernyataan The Fed yang semakin hawkish, menandakan tingkat suku bunga akan semakin yakin dapat dinaikkan, serta adanya ketegangan geopolitik.Penguatan pada bursa AS disebabkan karena para investor yang melancarkan strategi membeli saham di harga murah atau bottom fishing akibat dari pelemahan bursa yang terlalu dalam.Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Nikkei melemah 519,61 poin atau 1,88 persen ke 27.068,76, Indeks Hang Seng turun 324,34 poin atau 1,32 persen ke 24.332,12, dan Indeks Straits Times terkoreksi 37,02 atau 1,13 persen ke 3.246,33. (mth)       

Junimart: Tahapan Pemilu 2024 Dibahas Maret 2022

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 11:19:54 0

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan pembahasan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan dilakukan pada bulan Maret 2022, tepatnya setelah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) yang baru terpilih.\"Tahapan Pemilu kita harapkan Komisioner KPU, Bawaslu yang baru terpilih sudah melakukan lanjutan pemaparannya pada bulan Maret 2022 setelah masa reses DPR RI,\" kata Junimart di Jakarta, Selasa. Menurut dia, KPU menyampaikan usulan agar masa kampanye Pemilu 2024 dilakukan selama 120 hari. Namun dia menyarankan agar masa kampanye Pemilu dapat dipersingkat menjadi 50 hingga 75 hari dengan pertimbangan pandemi COVID-19 dan dampaknya serta masa pemulihan ekonomi.\"Untuk masa kampanye pemilu, KPU menyampaikan usulan selama 120 hari. Saya memberi masukan dipersingkat lagi menjadi 50 sampai 75 hari saja mengingat pandemi dan dampaknya, masa pemulihan ekonomi dan antisipasi polarisasi gesekan antara para pendukung,\" ujarnya.Dia menyambut baik hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR pada Senin (24/1) yang menyepakati pemungutan suara diselenggarakan pada Rabu, 14 Februari 2024.Raker Komisi II DPR itu dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.\"Untuk penyelenggaraan pemungutan suara pemilu serentak, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu 14 Febaruari 2024,\" katanya.Menurut dia, Raker Komisi II DPR juga menyepakati pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024. (mth)   

Dolar Menguat di Asia Karena Fed Kian "Hawkish", Ketegangan Ukraina

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 11:03:26 0

Tokyo, FNN - Mata uang safe-haven dolar AS melayang di dekat level tertinggi dua minggu terhadap mata uang utama lainnya di perdagangan Asia pada Selasa pagi, di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang laju pengetatan kebijakan Federal Reserve yang lebih cepat dan potensi konflik militer di Ukraina.Dolar Australia naik sebentar setelah angka harga konsumen yang kuat mendorong alasan untuk kenaikan suku bunga bank sentral Australia (RBA) tahun ini.The Fed memulai pertemuan kebijakan dua hari pada Selasa waktu setempat, dan investor akan cemas dengan petunjuk tentang waktu dan kecepatan kenaikan suku bunga, serta tentang seberapa cepat bank sentral akan menyusutkan kepemilikan obligasi pemerintah dan utang hipoteknya yang berjumlah lebih dari 8 triliun dolar AS. Pasar uang memperkirakan untuk kenaikan suku bunga pertama pada Maret, dengan tiga kenaikan seperempat poin lagi hingga akhir tahun.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik tipis menjadi 95,920, setelah naik setinggi 96,135 semalam untuk pertama kalinya sejak 10 Januari.\"Kasus untuk The Fed yang berpotensi menindaklanjuti kenaikan suku bunga Maret sebelum pertemuan Juni - bahkan pada awal April - adalah kasus yang sangat menarik, dan ada risiko bahwa pasar masih harus menilai kembali,\" kata Ray Attrill, kepala strategi valas di National Australia Bank di Sydney.\"Risiko geopolitik baru saja menambahkan lapisan baru dukungan safe haven.\"Pasar sampai saat ini sebagian besar mengabaikan pengerahan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, tetapi ketegangan meningkat akhir-akhir ini. NATO mengatakan pihaknya menempatkan pasukan dalam keadaan siaga dan memperkuat Eropa timur dengan lebih banyak kapal dan jet tempur, yang dikecam Rusia sebagai peningkatan ketegangan. Ahli strategi ING Bank Francesco Pesole mengatakan pasar lebih memperhitungkan premi risiko ke dalam euro, dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa pertikaian Rusia atas Ukraina dengan Barat dapat mendorong Moskow untuk mengekang pasokan energi ke Eropa.Euro tergelincir 0,08 persen menjadi 1,1323 dolar, meninggalkannya di dekat pertengahan kisaran minggu lalu. Semalam euro jatuh ke level 1,1291 dolar untuk pertama kalinya sejak 10 Januari.Dolar sedikit melemah ke 113,87 versus sesama safe haven yen, setelah pulih dari level terendah satu bulan di 113,47 yen yang disentuh di sesi sebelumnya.Aussie diperdagangkan 0,09 persen lebih tinggi pada 0,7150 dolar AS setelah sempat naik sebanyak 0,45 persen karena pengukur inflasi utama melonjak ke tertinggi 7,5 tahun.Banyak analis berpendapat bahwa kecepatan seperti itu akan memaksa RBA untuk menaikkan suku bunga tahun ini, meskipun Gubernur RBA Philip Lowe sebelumnya menyatakan bahwa kemungkinan seperti itu sangat tidak mungkin.Pasar uang telah lama bertentangan dengan sikap dovish RBA, dan memperkirakan kenaikan suku bunga pada Juni.\"Angkanya jelas jauh di atas perkiraan inflasi RBA sendiri, sehingga kemungkinan mereka harus menyerah pada panduan sebelumnya meningkat dari hari ke hari,\" kata Attrill dari NAB.Pada saat yang sama, \"angka hanya memvalidasi posisi pasar uang,\" katanya, menambahkan itu menjelaskan mengapa Aussie tidak memiliki reli berkelanjutan.Mata uang kripto diperdagangkan lebih lemah, tetapi jauh dari posisi terendah yang diuji pada awal pekan. Bitcoin berpindah tangan mendekati 36.500 dolar AS, setelah turun di bawah 33.000 dolar AS pada Senin (24/1/2022) untuk pertama kalinya dalam enam bulan. Nilainya telah berkurang setengahnya sejak menyentuh rekor 69.000 dolar AS pada November.Ether saingan yang lebih kecil terakhir diperdagangkan di sekitar 2.440 dolar AS, menyusul penurunannya ke level terendah enam bulan di 2.160 dolar AS. (mth)   

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Bupati Musi Banyuasin

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 10:36:16 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex (DRA) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk mendalaminya, pada hari Senin (24/1), KPK memeriksa empat saksi, yaitu PNS Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Musi Banyuasin Hendra Oktariza, Direktur CV Abimanyu Poetra Warman Adi Gustiawan, Direktur CV Radja Persada Muhammad Fahri, dan Ramadhan selaku pegawai SPBU. \"Para saksi hadir dan tim penyidik masih terus mendalami terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka DRA dari berbagai pihak,\" ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Selain itu, kata Ali, tim penyidik pun menerima pengembalian sejumlah uang dari beberapa pihak, kemudian uang tersebut disita sebagai barang bukti dalam perkara yang menjerat Dodi Reza Alex dan kawan-kawan. \"KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka DRA agar menerangkan di hadapan tim penyidik dengan jujur,\" kata Ali. Dari pemeriksaan tersebut, Ali menyebutkan ada satu saksi yang tidak hadir, yakni Eliza Alex Noerdin yang merupakan ibu kandung Dodi Reza Alex. \"Eliza tidak hadir dan mengonfirmasi untuk dilakukan penjadwalan ulang,\" ujar Ali. Selain Dodi Reza Alex, KPK telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasi Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH). Terkait dengan konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan berbagai proyek tersebut, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi Reza Alex. Arahan itu dia berikan kepada Herman Mayori (HM), Eddi Umari (EU), dan beberapa pejabat lain agar pelaksanaan lelang dapat direkayasa sedemikian rupa. Tidak hanya itu, Dodi juga telah menentukan persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk dirinya, 35 persen untuk Herman, dan 23 persen untuk Eddi beserta pihak terkait lainnya. (mth)     

Presiden Jokowi Olahraga Sebelum Gelar Pertemuan dengan PM Singapura

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 10:30:45 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa, dengan berolahraga bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, sekitar pukul 06.40 WIB Presiden mulai berjalan kaki mengelilingi area The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan.Presiden tampak berolahraga bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.Di The Sanchaya Resort Bintan, Presiden akan menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong. Selain melakukan tête-à-tête, keduanya juga akan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi kedua negara serta menyaksikan penandatanganan dan pertukaran sejumlah nota kesepahaman.Pada siang harinya, Presiden Jokowi dijadwalkan meninjau jalannya vaksinasi COVID-19 di Gedung Community Center, Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Vaksinasi ini merupakan vaksinasi tambahan atau booster bagi lansia dan vaksinasi kedua untuk anak-anak.Selepas itu, Presiden Jokowi diagendakan menuju PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, untuk melakukan pelepasan ekspor perdana tahun 2022 smelter grade alumina.Pada petang hari, Kepala Negara akan menyerahkan bantuan langsung tunai kepada para pedagang kaki lima di Taman Batu 10 Kawasan Pasar Bintan Center, Kota Tanjung Pinang.Setelah itu, Presiden akan menuju Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, kemudian lepas landas menuju Jakarta. (mth)      

Kominfo Dorong Pemda Ikut Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 10:25:05 0

Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemerintah daerah ikut serta meningkatkan literasi digital masyarakat di daerahnya agar kecakapan digital merata di seluruh wilayah Indonesia.\"Kita harus punya sumberdaya manusia juga yang baik. Saya minta perhatian Pak Gubernur (Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Bal Masdar) dan semua gubernur di Indonesia. Ada Program Literasi Digital kita lakukan untuk 12,5 juta masyarakat pada tahun 2021,\" kata Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, dalam siaran pers, Selasa, usai bertemu Gubernur Sulawesi Barat di Jakarta sehari sebelumnya.Pemerintah pusat menargetkan 50 juta masyarakat ikut serta dalam program literasi digital sampai 2024 mendatang. Partisipasi Sulawesi Barat untuk program ini masih sedikit.  Kominfo mencatat baru ada 58.000 orang dari Sulawesi Barat yang mengikuti pelatihan literasi digital, sementara total peserta dari seluruh Indonesia berjumlah 12,5 juta orang.Program Literasi Digital ini bisa diikuti seluruh masyarakat, seperti ibu rumah tangga, pedagang hingga anak muda.\"Misalnya UMKM kalau tidak memahami dasar-dasar literasi digital bagaimana bisa berjalan dengan baik marketplace-nya,\" kata Johnny.Selain literasi digital, Johnny juga meminta pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat mereka mengikuti program Digital Talent Scholarship untuk kecakapan digital tingkat menengah dan Digital Leader Academy untuk kecakapan digital tingkat atas.Pemerintah daerah diminta mendorong pelajar dan sarjana di daerah tersebut mengikuti program Digital Talent Scholarship. Sementara itu, program Digital Leadership Academy ditujukan untuk pemimpin daerah dan pimpinan di perusahaan swasta.  \"Saya harapkan Kepala Dinas Kominfo mengerti tentang digital. Kalau tidak, bagaimana bisa mengurus terkait SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), bagaimana mau menerapkan kota cerdas, apalagi terkait UMKM, digital e-commerce sampai memberantas fintech atau pinjol ilegal,\" kata Johnny.Dia berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada permintaan infrastruktur telekomunikasi, tapi, juga menyiapkan dengan serius kebutuhan sumber daya manusia.\"Kita harapkan setelah pembangunan infrastruktur juga dilakukan hilirisasi untuk pelatihan-pelatihan kecakapan digital dari tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat atas untuk terus dikembangkan,\" kata Johnny. (mth)      

KPK Dalami Pemotongan Dana ASN Pemkot Bekasi untuk Rahmat Effendi

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 10:19:03 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya iuran berupa pemotongan dana aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, untuk kebutuhan tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE)Untuk mendalaminya, KPK pada Senin (24/1), memeriksa lima pejabat Pemerintah Kota Bekasi sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi berupa suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.\"Para saksi hadir dan didalami keterangannya terkait dugaan adanya iuran berupa pemotongan sejumlah dana dari para ASN Pemkot Bekasi yang kemudian ditampung dan dikelola oleh orang-orang kepercayaan tersangka RE. Selanjutnya, diduga uang itu digunakan untuk kebutuhan tersangka RE,\" ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Lima saksi tersebut adalah Asisten Daerah I Sekretariat Daerah Kota Bekasi Yudianto, Fungsional Analis Kepegawaian Pemerintah Kota Bekasi Haeroni, dan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kota Bekasi Dinar Faisal Badar. Lalu, ada pula Bima selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Sugito selaku Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (PTK SD).Selain Rahmat Effendi (RE) sebagai tersangka penerima suap, KPK pun telah menetapkan delapan tersangka lain, yaitu Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL) sebagai penerima suap.Lalu, pemberi suap, yakni Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran Rp286,5 miliar.Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp21,8 miliar.Di samping itu, juga ada pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar. Ada pula ganti rugi lain dalam bentuk tindakan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.Atas proyek-proyek tersebut, tersangka Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud. Ia juga meminta mereka untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.Kemudian sebagai bentuk komitmen, Rahmat Effendi juga diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemkot Bekasi dengan sebutan untuk sumbangan masjid.Uang diserahkan melalui perantara orang-orang kepercayaan Rahmat Effendi, yaitu Jumhana Lutfi (JL) dan Wahyudin (WY).Tidak hanya itu, Rahmat Effendi pun diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya.Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh MY.Ada pula tindakan korupsi terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi dan Rahmat Effendi diduga menerima Rp30 juta dari Ali Amril (AA) melalui M Bunyamin (MB). (mth)

Wabup Mimika: Atasi Abrasi di Atuka Segera Dibangun Talud Bronjong

BY FNN Selasa, 25 Januari 2022 10:14:00 0

Timika, FNN - Pemkab Mimika segera membangun talud dari kawat bronjong untuk mengatasi abrasi yang semakin parah di Atuka, ibu kota Distrik Mimika Tengah.Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Selasa, mengatakan keberadaan talut kawat bronjong akan dipasang di pinggir Kampung Atuka sangat penting sebagai penahan sekaligus pemecah ombak agar tidak sampai mengikis habis kawasan perkampungan itu.\"Menurut saya di Atuka itu tidak ada solusi lain, harus pakai kawat bronjong isi dengan batu-batu besar untuk tahan air laut di pinggiran kampung. Tahun ini sudah dialokasikan anggaran melalui Dinas PU, kami akan coba mengakomodasi pembuatan kawat bronjong untuk talud di Atuka itu,\" jelas John.Akhir pekan lalu Wabup Mimika bersama sejumlah komunitas mengunjungi masyarakat Atuka yang menjadi korban banjir rob disertai ombak tinggi pada awal Januari lalu.Dari penuturan warga setempat, Kampung Atuka sudah delapan kali berpindah.\"Atuka yang sekarang ini tempat ke delapan. Awalnya kampung itu jauh di ujung bawah, tapi karena abrasi, warga pindah terus sampai di posisi kampung saat ini,\" jelasnya.Sejumlah komunitas yang ikut bersama Wabup Mimika ke Ayuka yaitu Anak Cucu Perintis (ACP), dan Kelompok Pijar , IMI Mimika, Laskar Bugis Makassar, WA Grup Eme Neme, Persemi Old Star, dan PS Freeport Old Star.Selama berada di Atuka pada Jumat (21/1) hingga Sabtu (11/1), anggota beberapa komunitas itu secara bergotong-royong membantu warga Atuka untuk memperbaiki beberapa fasilitas yang rusak seperti jembatan penghubung antarkampung dan lainnya.\"Setiba di Atuka, ACP langsung melakukan perbaikan jabatan karena hampir semua jembatan dalam kampung rusak semua sehingga masyarakat tidak bisa pergi ke Puskesmas, ke Kantor Distrik,\" jelas John.Tim ACP dibantu warga berhasil membangun dan memperbaiki tiga buah jembatan kayu, salah satunya jembatan penghubung antara Pelabuhan Atuka menuju Kampung Atuka sepanjang 40 meter.\"Material kayu balok, papan dan lain-lain kami bawa semua dari Timika. Begitu sampai di Atuka, ACP langsung bekerja dan dalam waktu tujuh jam semua jembatan selesai. Keesokan paginya baru dilakukan serah terima ke Kepala Distrik Mimika Tengah dan Kepala Kampung Atuka,\" ujarnya.Sedangkan Kelompok Pijar yang dipimpin Aiptu Lalu Hiskam langsung mengumpulkan 200 anak usia sekolah untuk diberikan pelajaran membaca, menulis dan berhitung dengan pola \"belajar sambil bermain\".Sementara komunitas yang lain datang ke Atuka dengan membawa bantuan bahan kebutuhan pokok da lainnya untuk meringankan beban warrga yang tertimpa musibah bencana alam banjir rob beberapa wakti lalu.Dalam pertemuan dengan warga masyarakat setempat, Wabup John Rettob mengatakan Pemda sudah memenuhi permintaan masyarakat terkait peningkatan kualitas layanan Puskesmas Atuka, dimana pada 2021 telah dibangun rumah untuk tempat tinggal tenaga medis baik dokter maupun perawat.Selain itu, ke depan Pemkab Mimika akan menyediakan dermaga apung di Atuka dan Aikawapuka. Wabup John mengemukakan semua komponen warga Mimika ikut merasakan dampak bencana yang dialami warga Mimika We (Kamoro) di pesisir Atuka dan Amar.\"Bencana di luar daerah warga Mimika selalu ikut ambil bagian dalam pemberian sumbangan. Sekarang ini warga Mimika sendiri yang alami, kita wajib peduli, makanya saya turun langsung di Atuka dan nanti ke Amar,\" ujarnya. (mth)

Dua Nama Daftar Bakal Calon Ketua KONI Jatim

BY FNN Senin, 24 Januari 2022 22:43:40 0

Surabaya, FNN - Dua nama mendaftar sebagai bakal calon ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur yang akan dipilih melalui Musyawarah Olahraga Provinsi pada 26-27 Januari 2022 di Surabaya.\"Sampai pendaftaran ditutup pada Jumat (21/1), dua orang sudah mengembalikan formulir,\" ujar Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum KONI Jatim, Deddy Suhayadi, di Surabaya, Senin.Kedua nama tersebut yakni Ketua Harian KONI Jatim sekaligus politikus Muhammad Nabil, serta mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman.Pada pelaksanaan Musorprov, salah satu agendanya yakni pemilihan ketua umum KONI Jatim periode 2022-2026 menggantikan Erlangga Satriagung yang telah menjabat selama dua periode.Menurut Deddy Suhayadi, dua nama yang sudah masuk ke tim penjaringan dan penyaringan selanjutnya akan diverifikasi kelengkapan persyaratan yang akan ditetapkan serta dipilih pada Musorprov mendatang.Ia juga menjelaskan, beberapa syarat pendaftaran yang diwajibkan adalah menyertakan dukungan minimal sepertiga dari jumlah KONI di daerah atau minimal 13 KONI Kota/Kabupaten.Selain itu, juga sepertiga dukungan dari jumlah pengurus provinsi cabang olahraga atau minimal 21 cabang olahraga, kemudian bersedia berdomisili di Ibu Kota Provinsi, menyertakan hasil tes kesehatan, SKCK, pernyataan bukan ASN, dan memiliki pengalaman menjadi pengurus KONI.Setelah mendaftar, lanjut Deddy, tim melakukan proses verifikasi yang apabila memenuhi syarat maka dinyatakan lolos, sedangkan yang tidak maka tidak dapat melanjutkan proses.\"Proses ini akan kami lakukan sampai 26 Januari 2022 atau sebelum acara Musorprov dimulai,\" ucap dia.Sementara itu, pihaknya juga menilai adanya orang pendaftar maka terbukti pihak yang ingin mengembangkan olahraga Jatim semakin bervariatif.\"KONI juga menerima siapa saja yang mendaftar dan ingin ikut mengelola, membantu, serta mengembangkan prestasi olahraga Jatim. Kami terbuka dan silahan siapa saja boleh mengabdikan dirinya,\" tuturnya. (mth)

BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Aceh di Atas Empat Persen

BY FNN Senin, 24 Januari 2022 22:28:25 0

Banda Aceh, FNN - Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh memperkirakan pertumbuhan ekonomi di provinsi ujung barat Indonesia tersebut berada di atas empat persen pada 2022.Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani di Banda Aceh, Senin, mengatakan perkiraan tersebut setelah melihat kinerja ekonomi Aceh yang terus membaik pada tahun sebelumnya.\"Dari berbagai indikator menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat serta survei dilakukan Bank Indonesia, maka kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Aceh berada di atas empat persen,\" kata Achris Sarwani.Achris Sarwani mengatakan pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2021 sebesar 2,82 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 3,78 persen dan Pulau Sumatra sebesar 3,51 persen.Menurut Achris Sarwani, kendati pertumbuhan ekonomi masih di bawah Sumatra dan secara nasional, laju pertumbuhan ekonomi Aceh termasuk bagus karena didorong perdagangan, transportasi dan pergudangan.  \"Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga didorong sektor pertanian, industri, dan pertambangan. Pertumbuhan ekonomi ini juga sejalan membaiknya kinerja komoditas ekspor di Provinsi Aceh,\" kata Achris Sarwani.Achris Sarwani mengatakan dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada 2022 didukung meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kemudian pedagang, jasa konstruksi, dan pertambangan.\"Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Aceh didukung meningkatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi baik pemerintah maupun swasta, serta ekspor,\" kata Achris Sarwani.Sedangkan yang menjadi tantangan dan hambatan pertumbuhan ekonomi Aceh, kata Achris Sarwani, di antaranya defisit perdagangan antardaerah. Aceh mengalami defisit perdagangan antardaerah mencapai Rp44,5 triliun pada 2020.\"Selain itu, komoditas unggulan di Aceh belum diolah lebih lanjut, sehingga tidak memiliki nilai tambah. Karena itu, industri pengolahan harus terus didorong guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh,\" kata Achris Sarwani. (mth)

Wagub Jateng Dorong Perusahaan Berdayakan UMKM

BY FNN Senin, 24 Januari 2022 22:20:37 0

Semarang, FNN - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mendorong perusahaan ikut meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai sektor.   Hal tersebut disampaikan Wagub usai melakukan kunjungan kerja ke PT Sinar Sosro yang memproduksi Teh Botol Sosro di Kabupaten Semarang, Senin.   Orang nomor dua di Jateng itu mengapresiasi langkah perusahaan besar seperti PT Sinar Sosro yang mengajak pelaku UMKM agar bisa berkembang.   Wagub menyebut perusahaan itu telah bekerja sama dengan beberapa pelaku UMKM di Jawa Tengah dan kerja samanya diharapkan dapat ditingkatkan lagi ke level yang lebih tinggi.   Gus Yasin, sapaan akrab Wagub, ingin PT Sinar Sosro dapat berkontribusi pada program pemerintah, yakni Program Ekonomi Pesantren yang saat ini sudah berjalan, termasuk dengan mengoptimalkan kawasan kuliner untuk meningkatkan potensi UMKM, khususnya pedagang kaki lima (PKL) di Jateng.   Jika PKL dapat ditertibkan di satu kawasan, lanjut Wagub, maka akan lebih mudah ditata dan berpotensi meningkatkan minat masyarakat untuk berbelanja.   \"Nanti gongnya adalah kita ingin mengenalkan makanan khas di Jateng. Dari Pati apa ya, dari Rembang apa ya, dari Wonosobo apa ya, dari Banjarnegara apa ya. Itu semua memiliki makanan khas yang kita ingin angkat bareng-bareng, ini lho Jawa Tengah, makanan khasnya ada, pelaku UMKM-nya ada. Itu saja yang ingin kita kerja samakan dengan PT Sinar Sosro,\" ujarnya.   Terkait dengan peluang kerja sama, General Manager Marketing PT Sinar Sosro Denta Anggakusuma menyambut baik ajakan Wagub dan menjelaskan ada tiga program yang hendak digarap bersama, yakni mengenai pemberdayaan santri, kawasan kuliner, dan festival kuliner asli Jateng.   \"Kami tertarik untuk memberikan pengelolaan wirausaha dari santri, kemudian kawasan kuliner asli lokal di Jateng, ternyata cukup banyak dan itu ingin kita angkat. Bisa kita jadikan kawasan kuliner itu sebuah destinasi. Ketiga, festival kuliner asli dan mempopulerkan lagi \'ngeteh\' (minum teh, red.) di Jateng,\" katanya. (mth)  

Tempat "Jin Buang Anak", Kiasan Lokasi yang Sangat Jauh dan Sepi

BY FNN Senin, 24 Januari 2022 21:29:44 0

Jakarta, FNN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya buka suara. Politikus PKS, Tifatul Sembiring membela Edy Mulyadi terkait pernyataannya bahwa Kalimantan selaku lokasi baru Ibu Kota Negara (IKN), sebagai tempat \'jin buang anak\'. Menurut Tifatul, pernyataan itu sebatas kiasan yang sering dipakai. Tifatul juga menilai bahwa apa yang disampaikan Edy bukan sebuah penghinaan. Menurut dia, kalimat \'jin buang anak\' merupakan istilah yang berarti bahwa lokasi tersebut sangat jauh dan sepi. \"Enggak ada kalimat menghina, enggak ada, yang menghina yang mana?\" ujar Tifatul saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (24/1/2022). Ia menjelaskan, kalimat tersebut kerap dilontarkan masyarakat Jakarta sehari-hari untuk menunjukkan bahwa lokasi itu sangat jauh dari keramaian dan sepi. Menurut dia, istilah tersebut juga sudah lekat dengan masyarakat Betawi. \"Saya lama di Jakarta dan bergaul dengan orang Jakarta dan Betawi. Jadi tempat jin buang anak saya tanya ke tokoh-tokoh Betawi, apa artinya tempat jin buang anak? Tempat sepi, jauh, seram, itu maknanya tiga itu, bukan tempat jorok,\" ujarnya. \"Saya kan tinggal Depok sekarang, dulu di Tanah Abang. Waktu saya pindah ke Depok kata temen-temen \'elu mau pindah ke tempat jin buang anak?\' Jadi tidak ada konotasi penghinaan, terus apalagi yang dipersoalkan. Beliau juga sudah kita imbau minta maaf dan sudah minta maaf,\" kata dia menambahkan. Di sisi lain, menurutnya, kasus ini tak perlu lagi diproses di kepolisian. Seperti diketahui, buntut dari pernyataannya, Edy dilaporkan ke kepolisian. Menurut Tifatul, pernyataan Edy tidak ada delik hukum yang dilanggar. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu juga menyebut pernyataan Edy juga tidak mengandung unsur SARA. \"Delik hukumnya juga enggak ada, pasal berapa yang dilanggar, SARA juga enggak ada. Memang tempatnya sepi, dan keberadaan Monas diterbangin ke sana apa menghina itu? Enggak lah,\" jelasnya. Sementara itu, mengenai status Edy, ia mengakui bahwa yang bersangkutan sempat menjadi caleg dari PKS. Namun, Edy tidak terpilih. \"Memang dulu waktu ada caleg-caleg eksternal kita kumpulkan, dan salah satunya beliau masuk dan tidak terpilih,\" ungkapnya. Sebelumnya, Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur melaporkan Edy ke polisi karena pernyataannya diduga menghina Kalimantan. Kelompok tersebut mendatangi Polresta Samarinda, Ahad (23/1/2022). Kendati demikian, Edy sudah meminta maaf dan mengatakan terjadi perbedaan pemahaman maksud dari ungkapan tersebut. \"Saya mohon maaf telah menyebabkan teman-teman di Kalimantan tersinggung dan marah,\" ujar Edy dalam keterangan resmi, Senin (24/1/2022). Edy turut mengirimkan video klarifikasi terkait ucapannya tersebut. Dalam video itu ia menjelaskan maksud pernyataan tempat jin buang anak untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Ia bahkan menilai Monas hingga BSD sempat disebut sebagai tempat jin buang anak. \"Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh, istilah kita mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak, BSD, Bumi Serpong Damai itu tahun 80-90-an itu tempat jin buang anak, jadi istilah biasa,\" kata dia. Tak hanya itu, Edy menduga ada pihak tak bertanggung jawab sengaja memainkan isu tertentu dari ucapannya itu. Meski demikian, Edy tetap meminta maaf bila melukai masyarakat khususnya warga Kalimantan. (mth)

Wagub DKI: Satu Pasien Omicron yang Meninggal Sudah Divaksin Lengkap

BY FNN Senin, 24 Januari 2022 14:02:46 0

Jakarta, FNN- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, satu dari dua warga DKI Jakarta yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 varian Omicron sebelumnya telah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap atau dua kali.\"Kalau warga Jakarta dari Pasar Minggu sudah dua kali vaksin Sinovac meninggal karena ada komplikasi dan gagal nafas,\" kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin.Riza menjelaskan, kasus kematian akibat varian Omicron di Tanah Air mencapai dua orang.Dia mengungkapkan satu warga dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sempat dirujuk ke RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet dan satu lagi warga Ciputat, Tangerang Selatan, dirawat di RS Sari Asih, Tangerang.Seorang warga Pasar Minggu meninggal akibat terpapar COVID-19 varian Omicron karena ada komplikasi dan gagal nafas meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap Sinovac.Sedangkan satu warga Tangerang, kata politisi Gerindra tersebut, belum mendapatkan vaksinasi namun memiliki riwayat komorbid atau ada penyakit penyerta.Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan dua pasien COVID-19 terkonfirmasi Omicron telah meninggal dunia, laporan fatalitas pertama di Indonesia akibat varian yang memiliki daya tular tinggi tersebut.\"Satu kasus merupakan transmisi lokal, meninggal di RS Sari Asih Ciputat dan satu lagi merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri, meninggal di RSPI Sulianti Saroso,\" kata Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Sabtu (22/1).Nadia mengatakan, kedua pasien Omicron yang meninggal tersebut memiliki komorbid atau penyakit penyerta.Berdasarkan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga Minggu (23/1) jumlah kasus harian COVID-19 di Jakarta mencapai 1.739 kasus, yang didominasi transmisi lokal sebanyak 1.460 kasus atau 84 persen.Sedangkan kasus positif aktif (yang dirawat dan diisolasi mencapai 9.066 kasus terdiri dari 1.900 kasus atau 21 persen merupakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan sisanya 7.166 kasus dari transmisi lokal.Dari jumlah kasus positif COVID-19 itu, untuk varian Omicron mencapai 1.313 kasus, terdiri dari 854 kasus yang dibawa oleh PPLN atau sekitar 65 persen dan sisanya 35 persen adalah non PPLN mencapai 459 kasus. (mth)   

Presiden Akan "Groundbreaking" Proyek Hilirisasi Batu Bara Sumsel

BY FNN Senin, 24 Januari 2022 10:01:19 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan (Sumsel) dengan agenda groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME).Berdasarkan rilis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada Senin (24/1) dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.Setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Muara Enim.Di Kabupaten Muara Enim, Presiden diagendakan untuk melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME).Selepas itu, Presiden Jokowi akan menuju Pasar Baru Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, untuk menyerahkan bantuan langsung tunai bagi para pedagang.Dari Kabupaten Muara Enim, Presiden Jokowi akan lepas landas menuju Kota Pagar Alam dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU.Setibanya di helipad Bandar Udara Atung Bungsu, Kota Pagar Alam, Kepala Negara akan menuju Lapangan Merdeka untuk meninjau upaya pemerintah setempat menjadikan Kota Pagar Alam sebagai kota energi hijau.Presiden Jokowi juga diagendakan untuk menyerahkan bantuan langsung tunai bagi para pedagang di Pasar Dempo Permai, Kota Pagar Alam, sebelum lepas landas kembali menuju Kota Palembang dengan menggunakan helikopter.Setibanya di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.Turut mendampingi Presiden Jokowi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.Selain itu turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (mth)  

KPK Amankan Dokumen Aliran Uang Terkait Kasus di Buru Selatan

BY FNN Senin, 24 Januari 2022 07:45:00 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen aliran sejumlah uang dan barang elektronik dari penggeledahan di Kabupaten Buru Selatan, Maluku pada Kamis (20/1) dan Jumat (21/1).Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 sampai dengan 2016.\"Tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai bukti di antaranya dokumen aliran sejumlah uang dan barang elektronik yang diduga dapat mendukung unsur pembuktian dari dugaan pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.Adapun lokasi yang digeladah, yaitu kantor Dinas Sosial, kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Anak, kantor Koperasi dan Usaha Menengah, kantor Dinas PUPR, kantor Dinas PTSP, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, kantor Dinas Kesehatan, kantor Dinas Perhubungan, dan rumah dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus.Ali mengatakan bukti-bukti tersebut akan dianalisis disertai dengan penyitaan sebagai kelengkapan berkas perkara penyidikan.Sebelumnya pada Rabu (19/1), KPK menginformasikan sedang melakukan penyidikan kasus dugaan suap di Kabupaten Buru Selatan.Kendati demikian, KPK saat ini belum dapat menginformasikan siapa pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun kronologi kasusnya.\"Penyampaian tersebut baru akan kami informasikan ketika dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan,\" kata Ali.KPK saat ini masih mengumpulkan bukti di antaranya dengan memanggil saksi-saksi yang terkait dengan kasus tersebut.\"Pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan dugaan perbuatan pidana dari para pihak sedang dilakukan di antaranya dengan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi,\" kata Ali. (mth)   

Studi Israel: Vaksin ke-4 COVID Tingkatkan Daya Tahan Lansia 3x Lipat

BY FNN Senin, 24 Januari 2022 07:35:40 0

Yerusalem, FNN - Dosis ke-4 vaksin COVID-19 yang diberikan kepada lansia di Israel meningkatkan daya tahan mereka tiga kali lipat terhadap penyakit serius dibanding penerima dosis ke-3 pada kelompok usia serupa, menurut kementerian kesehatan Israel, Minggu (23/1).Kemenkes juga mengatakan dosis ke-4, atau booster kedua, menjadikan para lansia lebih tahan terhadap infeksi dibanding lansia yang menerima dosis ke-3.Studi awal yang diterbitkan pusat medis Sheba Israel pada Senin lalu menunjukkan bahwa dosis ke-4 vaksin COVID-19 meningkatkan kadar antibodi bahkan sedikit lebih tinggi ketimbang dosis ke-3, namun (dosis ke-4) \"kemungkinan\" tidak sepenuhnya mampu menangkal varian Omicron yang sangat menular.  Israel mulai memberikan dosis ke-4 kepada kaum lansia awal Januari ini selagi Omicron mengganas.Kementerian pada Minggu mengatakan studi tersebut, yang melibatkan sejumlah universitas utama Israel dan pusat medis Sheba, membandingkan 400.000 lansia yang sudah menerima dosis ke-4 dengan 600.000 lansia yang baru mendapatkan dosis ke-3.Seperti di wilayah lainnya, Israel mengalami lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omicron. Namun, otoritas melaporkan nihil kematian varian tersebut. (mth) 

OP Minyak Goreng PBS Sawit-Pemkab Kotawaringin Timur Diserbu Warga

BY FNN Senin, 24 Januari 2022 07:23:22 0

Sampit, FNN - Operasi pasar minyak goreng yang digelar perusahaan besar swasta  perkebunan kelapa sawit Musim Mas Grup bekerja sama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah langsung diserbu warga yang ingin mendapatkan minyak goreng dengan harga murah.\"Pemerintah daerah berterima kasih kepada Musim Mas Grup, salah satunya hari ini melalui anak perusahaannya PT Sukajadi Sawit Mekar yang menggelar operasi pasar minyak goreng ini. Ini sangat membantu warga di sekitar wilayah kerja perusahaan dan masyarakat Kotawaringin Timur secara umum,\" kata Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Alang Arianto di Sampit, Minggu.Alang mewakili Bupati Halikinnor memantau operasi pasar minyak goreng yang dilaksanakan di pasar tradisional simpang Sebabi Kecamatan Telawang. Turut hadir Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Zulhaidir, Camat Telawang Siagano bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat.Saat ini harga minyak goreng di pasaran berkisar Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Ada ritel modern yang menjual Rp14.000/liter namun stoknya kosong.Dalam operasi pasar yang digagas Musim Mas Grup bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotawaringin Timur ini, harga minyak goreng dijual sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Permendag 03  Tahun 2022 yaitu Rp14.000/liter.Pemerintah daerah mengapresiasi Musim Mas Grup bersama tiga anak perusahaannya yaitu PT Sukajadi Sawit, PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa yang cepat tanggap melambungnya harga minyak goreng dengan menggelar operasi pasar untuk meringankan beban masyarakat.\"Kotawaringin Timur ini memiliki perkebunan kelapa sawit terluas dan pabriknya ada. Jadi sangat ironis kalau sampai terjadi kelangkaan minyak goreng seperti di daerah lain. Kami sangat mengapresiasi Musim Mas Grup yang bergerak cepat membantu mengatasi situasi saat ini,\" ucap Alang Arianto.Apresiasi serupa juga disampaikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kotawaringin Timur Zulhaidir. Dia mengapresiasi kepedulian Musim Mas Grup untuk membantu kesulitan yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya terkait melambungnya harga minyak goreng.Dia berharap operasi pasar dengan alokasi 72.000 liter minyak goreng yang disiapkan Musim Mas Grup akan berpengaruh besar terhadap upaya mengendalikan harga minyak goreng di daerah ini. Pemerintah daerah berharap harga minyak goreng segera kembali stabil.\"Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari Musim Mas Grup yang bergerak cepat menggelar operasi pasar ini. Apalagi kegiatannya bekerja sama dengan kami pemerintah daerah sehingga bisa diarahkan agar distribusinya tepat sasaran,\" kata Zulhaidir.Dukungan juga disampaikan Damang Telawang Yustinus dan Kepala Desa Sebabi Dematius. Mereka menyampaikan terima kasih karena operasi pasar ini sangat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.Senior Manager Musim Mas Grup Wilayah Kalimantan Tengah, Teuku Kanna menjelaskan, sebanyak 72.000 liter minyak goreng itu didistribusikan bertahap mulai Sabtu (22/1) kemarin melalui tiga anak perusahaan Musim Mas Group yaitu PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa.Setelah kemarin operasi pasar minyak goreng dimulai di pasar tradisional Desa Penyang oleh PT Maju Aneka Sawit, hari ini operasi pasar dilaksanakan oleh di pasar tradisional simpang Sebabi Kecamatan Telawang oleh PT Sukajadi Sawit Mekar.Sebanyak 72.000 liter minyak goreng itu diharapkan segera terdistribusi habis, sebagai upaya mengendalikan harga minyak goreng agar kembali stabil. Setiap perusahaan dialokasikan sebanyak 24.000 liter minyak goreng.PT Sukajadi Sawit Mekar menggelar operasi pasar di Kecamatan Telawang dan sekitarnya, PT Maju Aneka Sawit menggelar operasi pasar di Kecamatan Kota Besi dan Telawang sekitar perusahaan mereka dan PT Globalindo Alam Perkasa menggelar operasi pasar minyak goreng di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.\"Masing-masing perusahaan akan mendistribusikan minyak goreng ke pasar tradisional di kecamatan serta langsung ke desa-desa sekitar agar memudahkan masyarakat menjangkau minyak goreng murah tersebut,\" harap Kanna.Kanna menambahkan, operasi pasar oleh Musim Mas Grup ini juga sesuai imbauan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Tengah untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mengendalikan lonjakan harga minyak goreng bagi kebutuhan rumah tangga atau masyarakat, usaha mikro dan kecil, baik minyak goreng kemasan premium maupun sederhana.Harga jual ditetapkan setara Rp14.000/liter dengan program subsidi selama enam bulan ke depan sejak 19 Januari 2022 sesuai Permendag RI Nomor 03 Tahun 2022. (mth)   

Klasemen Liga Inggris: Keunggulan City Terpangkas Jelang Jeda

BY FNN Senin, 24 Januari 2022 07:02:02 0

Jakarta, FNN- Keunggulan Manchester City yang bertengger di puncak klasemen Liga Inggris terpangkas jelang jeda internasional setelah rangkaian pertandingan pekan ke-23 yang rampung pada Senin dini hari WIB.City yang main lebih awal pada Minggu dini hari WIB harus merelakan tren kemenangan beruntun mereka berakhir lantaran ditahan imbang 1-1 oleh Southampton saat bertandang ke St. Mary\'s.Hasil itu diikuti kemenangan dua tim pesaing terdekat City sehari kemudian, yakni Liverpool dan Chelsea.Liverpool yang bertanding pada Minggu malam tadi mampu menahan gelombang kebangkitan Crystal Palace untuk meraih kemenangan 3-1 di Selhurst Park.  Sekira dua jam berselang, Chelsea kembali ke jalur kemenangan dengan menundukkan Tottenham Hotspur 2-0 di Stamford Bridge.Hasil-hasil tersebut membuat keunggulan City dalam perburuan gelar juara sedikit terpangkas. City tetap duduk di puncak klasemen dengan koleksi 57 poin, tapi mereka kini hanya unggul sembilan poin atas Liverpool dan sepuluh poin dari Chelsea.Sementara itu, Manchester United untuk pertama kalinya kembali ke empat besar klasemen sejak Desember tahun lalu setelah mengalahkan West Ham United dengan skor 1-0 berkat gol dramatis Marcus Rashford di Old Trafford pada Sabtu.MU melompat dari urutan ketujuh untuk naik ke peringkat keempat dengan koleksi 38 poin, unggul satu poin atas West Ham yang kini turun di peringkat ketujuh.Perubahan juga terjadi di zona degradasi, di mana Norwich City sukses mentas dari zona merah tersebut dan naik ke urutan ke-17 dengan 16 poin setelah menang telak 3-0 di markas Watford pada Sabtu dini hari WIB.Berikut hasil pertandingan pekan ke-23 Liga Inggris (tuan rumah disebut pertama, dalam WIB):Sabtu (22/1) dini hariWatford 0 - Norwich City 3 (Joshua Sargent 51\', 74\', Juraj Kucka bd-90+2\')Sabtu (22/1) malam s.d. Minggu (23/1) dini hariEverton 0 - Aston Villa 1 (Emiliano Buendia 45+3\')Brentford 1 - Wolverhampton 2 (Ivan Toney 71\'; Joao Moutinho 48\', Ruben Neves 78\')Leeds United 0 - Newcastle United 1 (Jonjo Shelvey 75\')Manchester United 1 - West Ham United 0 (Marcus Rashford 90+3\')Southampton 1 - Manchester City 1 (Kyle Walker-Peters 7\'; Aymeric Laporte 65\')Minggu (23/1) malamCrystal Palace 1 - Liverpool 3 (Odsonne Edouard 55\'; Virgil van Dijk 8\', Alex Oxlade-Chamberlain 32\', Fabinho p-89\')Arsenal 0 - Burnley 0Leicester City 1 - Brighton & Hove Albion 1 (Patson Daka 46\'; Danny Welbeck 82\')Chelsea 2 - Tottenham Hotspur 0 (Hakim Ziyech 47\', Thiago Silva 55\'). (mth)  

Polisi: Dua Napi Terlibat Penyelundupan Sabu-sabu di LP Tulungagung

BY FNN Senin, 24 Januari 2022 06:53:59 0

Tulungagung, FNN - Aparat Kepolisian Resor Tulungagung mengonfirmasi bahwa kasus penyelundupan 35,27 gram sabu-sabu serta 40 butir pil psikotropika jenis dobel L ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tulungagung melibatkan dua narapidana kasus narkoba yang kini masih mendekam di LP tersebut.\"Ya, setelah kami lakukan pendalaman atas kasus ini, kami menetapkan empat tersangka. Dua di antaranya merupakan warga binaan di LP Tulungagung,\" jawab Kasat Narkoba Polres Tulungagung AKP Didik Riyanto dikonfirmasi awak media di Tulungagung, Minggu (23/1).Dua napi atau warga binaan tersebut diidentifikasi atas nama ENC (26) dan AEF (25). Masing-masing merupakan warga Desa Ngranti Kecamatan Boyolangu serta warga Desa Kromasan Kecamatan Ngunut, Tulungagung.\"Dua orang ini memang residivis dalam kasus peredaran sabu-sabu dan kini sedang menjalani pemidanaan selama tujuh tahun dan 10 tahun,\" paparnya.Selain kedua napi, polisi lebih dulu dulu menangkap sepasang pasangan suami istri, yakni DDP (28) serta istrinya yang berinisial KYA (25).DDP ditangkap lebih dulu pada Kamis (20/1) setelah upayanya menyelundupkan 31 paket sabu-sabu, 40 butir dobel L, 8 pipet untuk hisap sabu serta dua kartu perdana telepon seluler, digagalkan sipir LP Klas IIB Tulungagung.\"Untuk dua tersangka ini kami lakukan penahanan,\" ujarnya.Sedangkan untuk dua tersangka masih dipenjara, proses hukum akan berjalan seperti biasa. Pihaknya melanjutkan proses penyidikan hingga dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).Sebelumnya Kamis (20/1) petugas Lapas Kelas II B Tulungagung menggagalkan upaya penyeludupan 31 paket sabu-sabu seberat 35,27 gram, satu paket berisi 40 butir pil koplo, 8 pipet atau alat isap dan dua kartu perdana telepon selular.Narkoba tersebut dikirim tersangka DDP melalui Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Lapas Tulungagung. Untuk mengelabui petugas, tersangka memasukkan paket sabu-sabu tersebut ke dalam botol sabun cair.Kasus itu terungkap saat petugas lapas melakukan pemeriksaan menggunakan kawat yang dimasukkan ke dalam botol.Pengakuan tersangka DDP kepada petugas, paket sabu-sabu yang coba dia selundupkan itu rencananya dikirim kepada salah satu narapidana dalam LP. (mth)       

Ahli Perencanaan Kota: Ridwan Kamil Penuhi Syarat Jadi Kepala IKN

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 16:58:31 0

Bandung, FNN - Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Kota Indonesia, Bernardus Djonoputro, menilai sosok Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). \"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira Pak Ridwan Kamil cocok (jadi Kepala Otoritas IKN) sekali karena beliau banyak kerja secara praktek arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau wali kota di perumahan. Mau pun setelah jadi gubernur punya \'link\' internasioanal sangat kuat,\" kata Bernardus Djonoputro ketika dihubungi melalui telepon oleh wartawan di Bandung, Minggu. Bernardus Djonoputro mengatakan meski ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki latar belakang arsitek, ia menilai sosok yang dicari Jokowi bukan hanya sekedar birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata. \"Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekedar arsitek. Yang bisa disebut arsitek itu apa,\" kata Bernie, panggilan akrab Bernadus. Yang pertama ia berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro.\"Jadi pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan pernah bekerja secara swasta penting sekali,\" katanya. Yang kedua jika kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih memimpin IKN menurutnya harus memiliki jaringan global dan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dinilai Bernie menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibu kotanya pindah ke jantung khatulistiwa. \"Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting,\" ujarnya. Ketiga seorang Kepala Otoritas IKN menurutnya selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks. \"Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Dan IKN ini menjaga geopolitik nasional,\" kata dia. Dari tiga hal ini dia melihat kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil, terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas. Menurutnya sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah \"Jadi kenapa karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan,\" katanya. Menurut dia kemampuan ini diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota dan juga di IKN perlu membangun bangunan-bangunan baru di mana pada urusan tersebut level arsitek diperlukan. \"Sehingga sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi,\" kata dia. Kemudian IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana dan seluruh urusan ini juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik dan utilitas lainnya. \"Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban designing dan arsitektur,\" ujarnya. Pihaknya melihat urusan membangun kota baru di Indonesia maka pengalaman pemerintah di dalam membangun kota hampir tidak ada. \"Dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan. Dan bisa memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanaan kota itu ada milestone-nya,\" tuturnya.Lebih lanjut Bernie menilai seorang Kepala IKN juga harus mampu membaca rencana makro baik \'positioning\' dari ekonominya IKN kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN juga soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan. (mth)      

Epidemiolog Minta Pemerintah Evaluasi Pemberlakuan PPKM

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 16:48:59 0

Jakarta, FNN - Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta pemerintah untuk mengevaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tengah meningkatnya kasus Omicron.   \"PPKM berlevel harus dievaluasi kembali, pembatasan sosialnya diubah atau dinaikan levelnya,\" ujar Tri Yunis Miko ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.   Menurutnya, adanya kasus kematian akibat varian Omicron itu menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi aktivitas masyarakat.   Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga diminta untuk memperketat pintu masuk negara dan menerapkan kembali aturan karantina selama 14 hari.   Ia menilai, aturan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri selama 10 hari kurang tepat, mengingat varian Omicron bertahan selama 14 hari dalam tubuh individu.   Di samping itu, ia menambahkan, edukasi dan sosialisasi mengenai protokol kesehatan juga harus kembali digiatkan masyarakat agar tetap waspada.   \"Masyarakat sudah mulai tidak menerapkan protokol kesehatan, tampaknya harus digemborkan lagi,\" ucapnya.   Tri Yunis Miko juga meminta pemerintah untuk meningkatkan surveilans melalui pengujian dan pelacakan di setiap daerah.   Maka itu, lanjut dia, ketersediaan alat uji yang cepat dan efektif mendeteksi varian Omicron harus ada di setiap provinsi.   Dihubungi terpisah, epidemiolog dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Defriman Djafri mengatakan penerapan PPKM saat ini memerlukan pengawasan dan evaluasi.   \"PPKM masih diberlakukan sampai saat ini, terlepas dari itu yang penting adalah apakah pengawasan dan evaluasi di lapangan saat ini masih efektif dan benar-benar diterapkan,\" tuturnya.   Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan dua pasien COVID-19 terkonfirmasi Omicron telah meninggal dunia.   Kedua kasus tersebut merupakan pelaporan fatalitas pertama di Indonesia akibat varian baru yang memiliki daya tular tinggi.   \"Satu kasus merupakan transmisi lokal, meninggal di RS Sari Asih Ciputat dan satu lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri, meninggal di RSPI Sulianti Saroso,\" kata juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.   Tercatat, sejak 15 Desember hingga saat ini secara kumulatif tercatat 1.161 kasus konfirmasi Omicron ditemukan di Indonesia. (mth)     

Anggota DPR: Maruli Miliki Kapabilitas Jadi Pangkostrad

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 16:44:24 0

Jakarta, FNN - menilai Mayjen TNI Maruli Simanjuntak memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi Panglima Kostrad (Pangkostrad).\"Saya yakin beliau (Maruli) memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas menjadi Pangkostrad,\" kata Tamliha di Jakarta, Minggu.Dia mengatakan Maruli yang pernah menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), sudah terbiasa bekerja dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Dia meyakini Maruli dapat mengemban tugas sebagai Pangkostrad secara baik dan bertanggung jawab.  \"Beliau (Maruli) mantan Danpampres sehingga sudah terbiasa bergaul dengan Presiden Jokowi,\" ujarnya.Tamliha mengatakan, dirinya pernah mengungkapkan sosok calon Pangkostrad setelah Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), akan diisi salah satu Pangdam di Indonesia yang memiliki prestasi terbaik.Selain itu menurut dia, salah satu \"jagoan\" atau kandidat calon Pangkostrad adalah Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang merupakan menantu Menteri Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP).\"Sebagaimana yang saya bilang, setelah Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi Kasad, kursi Pangkostrad yang kosong akan diisi salah satu Pangdam di Indonesia dan jagoan adalah Pangdam Udayana Mayjen TNI Maruli Simandjuntak yang merupakan menantu Pak LBP,\" katanya.  Politisi PPP itu menilai tidak bisa menyalahkan jika publik kemudian berasumsi bahwa jabatan jenderal berbintang tiga dan empat pada lingkungan TNI adalah pertimbangan politik menjadi dominan.Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan mutasi dan promosi jabatan kepada 328 Perwira Tinggi (Pati TNI), salah satunya Mayjen TNI Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Pangkostrad.Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Prantara Santosa dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, hal itu tertuang dalam Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.Dalam surat keputusan ini ada 328 Perwira Tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru tersebut, 28 orang diantaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI. (mth)

Wagub Bali Ingatkan Pelaksanaan PTM Secara Penuh Tetap Taat Prokes

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 16:39:06 0

Denpasar, FNN - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengingatkan para guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh agar tetap taat dan disiplin protokol kesehatan, sehingga siswa merasa aman dalam mengikuti pelajaran.\"Walaupun para pelajar sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Taat prokes tetap menjadi kunci dan harus diperhatikan,\" kata Wagub yang biasa disapa Cok Ace itu di Denpasar, Minggu.Oleh karena itu, Cok Ace meminta para guru dan petugas di lapangan tetap memperhatikan jaga jarak antarsiswa ketika belajar di kelas maupun ketika berada di luar ruangan.  \"Selanjutnya belajar dengan pola bergilir dan semua memakai masker maupun hand sanitizer,\" ucap pria yang juga Ketua PHRI Provinsi Bali itu.Menurut Cok Ace, perilaku taat protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan dari awal masa pandemi COVID-19 hingga saat ini jangan sampai dilupakan.Ia juga mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di Provinsi Bali yang dimulai sejak 15 Desember 2021 itu berjalan dengan lancar dan cepat.\"Belum sampai satu bulan, kita sudah mencapai 100 persen untuk suntikan dosis satu,\" ujar pria yang juga Guru Besar Institut Seni Indonesia Denpasar itu.Vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Provinsi Bali ditargetkan dapat menyasar sebanyak 369.044 anak yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sementara itu, cakupan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di Provinsi Bali hingga Sabtu (22/1) untuk suntikan dosis satu tercatat sebanyak 3.505.622 orang (102,95 persen) dan dosis kedua sebanyak 3.139.680 orang (92,20 persen).\"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bali telah menunjukkan hasil. Kita sudah lihat sendiri, di Bali angka kematian nol setiap hari. Ini tidak lepas dari ketertarikan masyarakat Bali untuk mengikuti vaksinasi,\" kata Cok Ace. (mth)   

HKTI Minta Pemda Serius Awasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 14:44:19 0

Painan, FNN - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat meminta pemerintah daerah serius mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi di daerah itu.   Ketua HKTI Pesisir Selatan Eri Nofriadi di Painan, Minggu mengatakan kondisi itu mengakibatkan kelangkaan dan melonjaknya harga pupuk subsidi di tingkat kios pengecer sehingga membebani para petani, khususnya petani tanaman pangan.   \"Ini sangat memberatkan petani dan makin lama masalahnya semakin rumit,\" kata dia.   Ia melanjutkan saat ini harga pupuk subsidi ditentukan kios pengecer, bahkan sangat jauh di atas Harga Eceran Tertinggi. Pemilik kios hanya mau menjual pupuk asalkan petani tutup mulut soal harga.   Penekanan seperti itu telah terjadi di sejumlah kecamatan di Pesisir Selatan. Padahal pupuk bersubsidi adalah milik petani yang diusulkan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).   Sedangkan dalam rantai distribusi pihak distributor dan kios pengecer hanyalah sebagai penyambung tangan produsen dan sehingga tidak berhak berspekulasi terkait harga dan ketersediaan.   \"Penekanan pada petani dari kios pengecer itu telah kami buktikan, namun di lain sisi petani butuh. Akhirnya mau tak mau mereka setuju saja,\" terangnya.   Karena itu dirinya berharap pemerintah kabupaten memperketat pengawasan dengan melibatkan berbagai unsur, baik TNI, Polri, Kejaksaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur-unsur lain.   Kemudian memberikan sanksi tegas bagi para distributor dan kios pengecer yang mencoba bermain demi keuntungan pribadi dan kelompok. Memastikan RDKK sesuai dengan kebutuhan wilayah.   Kenaikan harga dan kelangkaan pupuk bersubsidi di Pesisir Selatan sudah terjadi sejak pertengahan 2021. Petani menjerit karena hasil pertanian tidak seimbang lagi dengan modal tanam.Salah seorang petani di Kampung Muaro Nagari (desa adat) IV Koto Hilir Kecamatan Batang Kapas Indra Fansuri, (44) mengaku pupuk jeni ZA kini Rp360 ribu per karung (50 Kilogram), melonjak jauh dari harga Maret yang hanya Rp150 ribu per karung.   Untuk jenis Ponska, naik dari Rp150 ribu per karung, kini menjadi Rp300 ribu per karung. Sementara keluhan yang disampaikan para petani hingga kini belum mendapat respon dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada di kecamatan itu.   Kondisi serupa juga dirasakan salah seorang petani di Nagari IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas Afrizal (56) mengatakan tak hanya kenaikan harga, ketersediaan pupuk bersubsidi mulai langka sejak dua bulan terakhir.   Menurutnya, dari keterangan kios pengecer kekosongan terjadi dari tingkat distributor kabupapaten. Bahkan, kuota yang diterima petani masih separoh dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).   \"Padahal kini memasuki musim tanam. Akibatnya kini banyak padi petani yang menguning karena kekurangan pupuk,\" ujarnya.   Kelangkaan dan lonjakan harga pun dialami petani di Nagari Salido Kecamatan IV Jurai. Maradi, (68), salah seorang petani setempat mengaku phonzka Rp150 ribu per karung, dari Rp135 ribu per karung. Urea Rp150 ribu per karung, dari Rp125 per karung. (mth)     

Epidemiolog: Waspadai Peningkatan Kasus DBD Saat Musim Hujan

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 14:00:38 0

Purwokerto, FNN - Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Yudhi Wibowo mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk mewaspadai peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) saat musim hujan.\"Pada saat musim hujan seperti sekarang ini kelangsungan hidup nyamuk Aedes Aegypti akan lebih lama jika tingkat kelembaban tinggi, sehingga masyarakat perlu lebih waspada,\" katanya di Purwokerto, Banyumas, Minggu.Dia mengatakan salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengintensifkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk sebagai upaya antisipasi penyakit DBD.  Gerakan pemberantasan sarang nyamuk tersebut, kata dia, perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar ikut berperan serta menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah agar nyamuk Aedes Aegypti tidak berkembang biak.\"Peran aktif masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan perlu dilakukan, dengan harapan dapat mencegah nyamuk Aedes berkembang biak dan pada akhirnya menekan kasus penyakit demam berdarah,\" katanya.Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gerakan pemberantasan sarang nyamuk, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai kepada seluruh warga.\"Selain sosialisasi mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan edukasi mengenai pencegahan DBD dan penyakit lain yang berpotensi mengalami peningkatan kasus saat musim hujan,\" katanya.Pengajar di Fakultas Kedokteran Unsoed itu menambahkan masyarakat perlu melakukan praktik \"3M Plus\" secara berkala sebagai salah satu upaya mencegah penyakit demam berdarah.  \"Praktik 3M adalah dengan cara menguras, menutup serta memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes,\" katanya.Sementara itu, \"Plus\" adalah segala bentuk kegiatan pencegahan, seperti menaburkan bubuk larvasida, menggunakan obat nyamuk dan antinyamuk serta mengatur pencahayaan dan ventilasi di dalam rumah.\"Semuanya perlu dilakukan secara rutin dan bersama-sama, warga perlu saling menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing. Jika setiap warga melakukan praktik pencegahan seperti itu, diharapkan dapat menekan potensi peningkatan kasus DBD saat musim hujan,\" katanya. (mth)

Pemkot Depok Kantongi Izin Bang Smpah ke TPPAS Lulut-Nambo Bogor

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 13:50:07 0

Depok, FNN - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono memastikan pihaknya telah mengantongi izin membuang sampah ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut-Nambo Kabupaten Bogor, Jawa Barat.\"Seluruh perizinan sudah selesai diurus sehingga Kota Depok bisa membuang sampah ke TPPAS Lulut Nambo mulai pertengahan Februari 2022,\" kata Imam di Depok, Minggu.Imam menjelaskan TPPAS Regional Lulut-Nambo baru tahap pertama karena baru bisa dikelola sebanyak 1.000 ton. Kota Depok dapat jatah 350 ton per hari.  Selain Kota Depok, wilayah yang turut membuang sampah ke TPPAS Lulut Nambo yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kabupaten Tangerang Selatan (Tangsel).Menurut Imam, Kota Depok sendiri perlu menggelontorkan dana sekitar Rp125.000 per ton ditambah Rp12.000 untuk warga terdampak dari pembuangan sampah di TPPAS Lulut Nambo.\"Kalau kita buang sampah ke Nambo akan mengeluarkan anggaran sebesar 40 sampai 48 miliaran rupiah per tahun. Tapi karena baru 350 ton per hari, maka kami baru mengeluarkan 12 miliar per tahunnya,\" jelasnya.  Untuk itu Imam mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Dengan begitu, dapat mengurangi volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).\"Karena TPA Cipayung mau ditutup, mau dibuang ke mana sampahnya, kalau tidak kita olah dan pilah. Sampah plastiknya bisa kita jual, organiknya kita olah jadi eco enzyme atau jadi maggot, semuanya jadi uang,\" ujarnya. (mth)

Lucy: Harapan AHY Tampak pada Bayu Airlangga Pimpin Demokrat Jatim

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 13:43:34 0

Surabaya, FNN - Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Lucy Kurniasari menilai harapan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampaknya ada pada sosok Bayu Airlangga yang bakal memimpin DPD Demokrat Jatim.\"Sebab, sosok Bayu Airlangga bukan tipikal pemimpin one man show, sehingga dapat diterima mayoritas DPC se-Jawa Timur,\" kata Lucy Kurniasari melalui siaran persnya di Surabaya, Minggu.Diketahui Musda VI DPD Partai Demokrat Jawa Timur telah usai digelar. Ada dua calon ketua definitif DPD Jawa Timur yang diajukan ke DPP, yakni Bayu Airlangga meraih 25 suara dan Emil Elestianto Dardak meraih 13 suara.Dua calon tersebut akan mengikuti fit and proper test di hadapan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsa, serta Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Herman Khaeron.Menurut Lucy, hasil Musda VI menegaskan Bayu Airlangga mendapat dukungan mayoritas dari DPC Partai Demokrat se-Jawa Timur. Dukungan sebanyak itu menjadi bukti penerimaan mayoritas DPC terhadap kepemimpinan Bayu Airlangga.Hasil tersebut, lanjut Anggota Komisi IX DPR RI ini, sesuai dengan arahan AHY dalam pembukaan Musda VI. \"Partai Demokrat membuka ruang bagi perbedaan di dalam Musda, karena itu adalah esensi demokrasi,\" kata AHY.AHY juga berharap, Musda Jawa Timur dapat dilalui dengan baik dan melahirkan ketua serta jajaran pengurus yang bisa meningkatkan elektabilitas partai.Harapan AHY tersebut tampaknya ada pada sosok Bayu Airlangga. Sebab, kata Lucy, sosok Bayu Airlangga bukan tipikal pemimpin one man show, sehingga dapat diterima mayoritas DPC se-Jawa Timur.\"Bayu Airlangga juga rajin turun ke DPC, sehingga menumbuhkan soliditas. Hal itu terlihat dari dukungan DPC terhadap Bayu Airlangga,\" kata Lucy.Untuk semakin meningkatkan soliditas Partai Demokrat di Jawa Timur, lanjut Lucy, kepemimpinan Bayu Airlangga sangat diperlukan. Dengan soliditas yang tinggi, akan membuat DPC rajin turun ke masyarakat untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat di Jawa Timur.Untuk itu, Lucy berharap, mas AHY akan mendengarkan dan memperhatikan suara akar rumput yang menginginkan Bayu Airlangga memimpin DPD Jawa Timur. Ia meyakini Bayu Airlangga dapat membesarkan Partai Demokrat di Jawa Timur.\"Kami percaya, mas AHY sang demokrat akan mengambil keputusan yang terbaik untuk DPD Jawa Timur. Kami tetap tegak lurus atas semua keputusan Ketua Umum AHY, yang sangat kami cintai dan banggakan,\" kata Lucy. (mth)   

Polres Bekasi Gelar Balap Liar Resmi Februari 2022

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 13:38:58 0

Bekasi, FNN - Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi berencana menggelar balap liar resmi pada Februari 2022 mendatang setelah mendapatkan kepastian lokasi penyelenggaraan ajang di bawah naungan kepolisian itu.\"Kemarin kami sudah melakukan pengecekan sirkuit street race ini bersama Ditlantas Polda Metro Jaya,\" kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Gidion Arif Setyawan di Cikarang, Minggu.Gidion mengatakan balap liar resmi di wilayah hukumnya itu akan digelar setelah ajang serupa selesai dilaksanakan di dua daerah penyangga ibu kota lainnya, yakni Kota Bekasi dan Tangerang. \"Mudah-mudahan Februari akhir sudah bisa digelar di wilayah kita, kalau tidak ada halangan bisa jadi di pertengahan Februari. Karena sepertinya kita menunggu gelaran di dua kota lain dulu,\" katanya.Dirinya berharap ajang ini mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas, terutama saat ada aksi balap liar jalanan yang dilakukan sekelompok pemuda tanpa mengantongi izin resmi kepolisian.\"Saya juga berharap ajang ini jadi seperti safari. Pertama kan sudah di Ancol, kemudian di Kota Bekasi, lalu Tangerang, terakhir di Kabupaten Bekasi,\" katanya. Gidion mengungkapkan penyelenggaraan ajang ini dilakukan secara terpisah dengan Polres Metro Bekasi Kota berdasarkan hasil koordinasi kedua pihak serta keputusan Polda Metro Jaya.\"Tadinya mau dijadikan satu sesuai Instruksi Pak Kapolda dengan mengambil spot yang merepresentasikan Kota dan Kabupaten Bekasi,\" ucapnya.Keputusan tersebut, kata dia, diambil setelah Ditlantas Polda Metro Jaya merestui area Central Park Meikarta di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan untuk digunakan sebagai lintasan sirkuit balapan resmi itu.\"Lintasannya sudah dipilih yaitu Meikarta. Setelah meninjau langsung dengan Dirlantas kemudian diputuskan bahwa tempat itu layak,\" kata dia. (mth)

Gubernur Minta DLHK Teliti Air Sungai Bengkulu Terindikasi Tercemar

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 13:33:46 0

Kota Bengkulu, FNN - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu memeriksa, meneliti serta mengkaji kondisi air Sungai Bengkulu yang terindikasi tercemar. Menurut Rohidin Mersyah di Bengkulu, Minggu, dirinya dapat melakukan langkah konkret untuk menangani permasalahan tersebut setelah ada kajian dari DLHK. \"Saya minta DLHK segera turun untuk melakukan pengecekan seperti parameter kandungan zat, PH atau tingkat keasaman dan lainnya,\" kata Rohidin.Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian lebih lanjut, dapat diketahui tercemar atau tidak dan apabila tercemar maka pihaknya akan mencari tahu penyebabnya. Sungai Bengkulu tidak hanya mengalami penurunan kualitas air, tapi juga selama dua tahun tidak mencapai target Indeks Kualitas Udara (IKU). Untuk target 2021 sebesar 91,59 persen sedangkan target yang tercapai hanya 90,52 persen pada 2020 dan 90,81 persen pada 2021.Sedangkan untuk Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Bengkulu pada 2021 untuk kabupaten dan kota sekitar 50,24 persen sedangkan yang tercapai hanya 49,81 persen dari total 114 data yang masuk. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu Abdulah Ibrahim Ritonga menyebutkan bahwa Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) merupakan indikator nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan suatu wilayah yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut. Seperti penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ada empat indikator yaitu, IKA (Indeks Kualitas Air). Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).Menurut dia, dengan rendahnya IKA Bengkulu seharusnya menjadi perhatian serius pertanda bahwa kondisi sungai-sungai besar di Bengkulu mengalami pencemaran dan penurunan kualitas. Tidak hanya karena limbah rumah tangga, tetapi juga karena limbah perusahaan baik pertambangan dan perkebunan skala besar di sekitar daerah aliran sungai (DAS) seperti yang terjadi di DAS Bengkulu, DAS Lemau, DAS Sekalak, DAS Rindu Hati dan DAS yang lainnya. Berdasarkan analisis spasial Walhi Bengkulu, saat ini tutupan hutan Provinsi Bengkulu kurang lebih 600 ribuan hektare dan selama 30 tahun terjadi penurunan tutupan hutan seluas kurang lebih 300 ribuan hektare. \"Kita berdoa semoga semua yang terjadi dalam keadaan, baik-baik saja,\" terangnya. (mth)  

Risma Ikut Tanam Bibit Pohon di Badung

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 13:17:17 0

Badung, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini ikut menanam bibit pohon dalam kegiatan penanaman bibit pohon mangrove dan cemara udang di Pantai Telaga Waja, Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Minggu.\"Senang sekali. Pagi ini, kita akan berusaha menyelamatkan bumi...,\" katanya pada acara penanaman bibit pohon dalam rangkaian acara perayaan HUT PDI Perjuangan dan hari lahir Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh anggota DPR Ketut Karyasa, Sekretaris DPC PDIP Badung Putu Parwata, dan kader partai itu Risma meminta para kader partai turut aktif menjaga kelestarian lingkungan.\"Yakinlah apa yang kita lakukan ini adalah sudah benar, karena dengan merawat bumi, maka keberlangsungan kehidupan manusia akan semakin terjaga,\" kata Risma, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial.Dia juga menyampaikan pengalamannya belajar menanam mangrove di Badung dan Denpasar semasa menjadi pejabat pemerintah kota di Surabaya.\"Lalu kami menanam mangrove di Surabaya,\" kata Risma, yang dalam kegiatan itu juga banyak bertanya tentang teknis penanaman dan perawatan pohon mangrove kepada petugas.Selain di Badung, penanaman bibit pohon dilakukan di Pantai Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; Pantai Tuwed, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana; Pantai Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung; dan Pantai Bukit Muntig Siokan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. (mth)   

Ditjen Imigrasi Salurkan Donasi bagi Korban Erupsi Semeru

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 13:05:22 0

Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyalurkan donasi bagi para korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur.\"Insan Imigrasi se-Indonesia mengumpulkan donasi berupa uang tunai dan logistik sesuai dengan kebutuhan BPBD Lumajang,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Wisnu Nugroho Dewanto melalui keterangan tertulis Ditjen Imigrasi yang diterima di Jakarta, Minggu.Total bantuan dalam wujud uang dan logistik senilai Rp200 juta. Uang itu dikumpulkan dari uluran tangan petugas imigrasi yang bertugas di Indonesia maupun di luar negeri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Bakti Imigrasi Ke-72.\"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban erupsi Gunung Semeru,\" kata dia.Terakhir, kata dia, Ditjen Imigrasi tidak fokus pada jumlah bantuan kepada korban, tetapi lebih pada rasa kasih sayang dan kepedulian kepada masyarakat yang terdampak bencana alam.Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kepedulian insan imigrasi.\"Tentu ini jadi dukungan yang luar biasa bagi kami,\" ujarnya.Agus berjanji segera menyalurkan bantuan tersebut untuk para korban sebab saat ini Pemerintah Kabupaten Lumajang sedang fokus membangun hunian sementara untuk keluarga yang terdampak.\"Ini adalah bentuk kepedulian dari insan imigrasi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih,\" katanya. (mth)        

BPTJ Pastikan Biskita Trans Pakuan Operasi Kembali

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 12:58:02 0

Kota Bogor, FNN - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa BISKITA Trans Pakuan di Kota Bogor kembali beroperasi seperti semula mulai, Senin (24/1). \"Kepastian tersebut diperoleh setelah hasil evaluasi selesai dilakukan sehingga program subsidi dengan skema Buy The Service (BTS) yang mendukung pelaksanaan operasional BISKITA Trans Pakuan dapat kembali digulirkan,\" kata Humas BPTJ Budi Rahardjo dalam keterangan yang diterima ANTARA di Bogor, Minggu.   Budi menyampaikan BPTJ atas nama pemerintah pusat, dalam hal ini sebagai perwakilan dari Kementerian Perhubungan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada masyarakat dan juga kepada seluruh pihak yang terkait atas penghentian sementara layanan BISKITA Trans Pakuan pada awal Januari tahun 2022 ini. Keputusan tersebut dilakukan justru demi keberlangsungan kembali operasional BISKITA Trans Pakuan.   Selama penghentian sementara layanan BISKITA Trans Pakuan, BPTJ terus berupaya mempercepat proses evaluasi supaya BISKITA Trans Pakuan dapat segera kembali beroperasi untuk melayani masyarakat. Proses evaluasi pada awalnya diperkirakan akan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan, namun ternyata prosesnya dapat berjalan lebih cepat. Budi mengungkapkan semangat mempercepat evaluasi untuk dapat segera mengoperasikan kembali layanan Biskita Trans Pakuan Bogor tidak terlepas dari tingginya antusiasme masyarakat Kota Bogor dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal melalui skema BTS untuk yang pertama kalinya di Bodetabek ini. Skema BTS itu merupakan mekanisme subsidi yang relatif baru sehingga dalam pelaksanaannya masih membutuhkan berbagai penyempurnaan. Faktor muat penumpang (Load Factor) Tahun 2021 cukup tinggi sehingga layanan BISKITA Trans Pakuan di Kota Bogor merupakan bagian dari program subsidi pengembangan angkutan umum massal perkotaan dari Pemerintah Pusat untuk wilayah Bodetabek. Subsidi diberikan dalam bentuk skema Buy The Service (BTS) agar penyelenggaraan layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis bus (Bus Rapid Transit/BRT) menggantikan angkutan umum perkotaan konvensional. Kota Bogor terpilih sebagai proyek percontohan BTS di Bodetabek yang telah diluncurkan sejak 2 November 2021. Hingga kini telah terdapat empat koridor layanan BISKITA Trans Pakuan dengan jumlah armada bus sebanyak 49 unit yang beroperasi. Sebelumnya, BPTJ Kemenhub mengumumkan adanya jeda operasional pada layanan Biskita Trans Pakuan per 1 Januari 2022. Penghentian sementara operasional ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga di lebih dari 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub. Alasannya, lantaran adanya penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog. Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang. Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang. (mth)  

Bacaan Akhir Pekan: 9 Realita Kematian

BY FNN Ahad, 23 Januari 2022 10:56:26 0

Fir’aun yang sangat berkuasa mati. Qarun yang sangat kaya mati. Nuh yang lama hidup mati. Yusuf yang ganteng juga mati. Orang-orang baik dari kalangan nabi, sahabat Rasul, dan mereka yang saleh mati. Orang-orang jahat, termasuk para penjilat seperti Haman juga mati. Olehg: Imam Shamsi Ali,  Presiden Nusantara Foundation  SALAH satu keniscayaan hidup yang tak terhindarkan adalah kenyataan bahwa segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup “makhluk” (ciptaan) pasti berakhir. Yang abadi, tiada akhir selamanya hanya Dzat Yang Maha Pencipta. “Semua yang ada di alam semesta akan berakhir (faniah). Dan kekallah Wajah Tuhanmu yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia” (Ar-Rahman: 26-27). Karenanya perlu kita pahami tentang sebuah realita kehidupan yang dikenal dengan istilah “al maut\"  (kematian) itu. Karena sesunggguhnya kematian adalah satu dari sekian peristiwa yang paling nampak (riil) dalam hidup manusia. Tapi pada saat yang sama banyak di antara manusia yang lalai, bahkan tidak peduli. Berikut beberapa realita dari peristiwa kematian yang diabadikan dalam Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah SAW. Pertama, bahwa kematian itu Sesungguhnya adalah proses alami (natural process) dan menjadi bagian integral (integral part) dari kehidupan itu sendiri. Artinya ketika ada kehidupan realitanya ada kematian. Dan kalau berani hidup juga berarti siap untuk mati. Allah menegaskan ini dalam Al-Quran: “Dia Allah Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik dalam amalan” (Al-Mulk: 2). Kematian adalah bagian dari putaran kehidupan (cycle of life) yang bersifat menyeluruh (wholly in nature). Dan seorang Mukmin tidak memisahkan di antara fase-fase kehidupan. Sehingga semua proses dan tingkatan yang terjadi dalam hidupnya menjadi konsep  kesatuan yang terintegrasi (integrated). Kedua, kematian itu adalah sebuah kepastian yang diyakini oleh semua makhluk. Dan karenanya kematian identik bahkan memang salah satunya dimaknai sebagai “al-yaqiin” atau keyakinan. Al-Quran menegaskan: “dan sembahlah Tuhanmu hingga keyakinan (ajal) tiba kepadamu” (al-Hijir: 99). Kenyataan ini dapat terlihat pada kenyataan bahwa kerap kali orang-orang kuat dan sehat menyadari bahwa mereka akan mati. Hanya saja mereka lalai dan salah persiapan. Mereka lebih mempersiapkan pekuburan yang mewah ketimbang mempersiapkan amalan bagi keindahan hidupnya di alam kubur. Al-Qur’an menegaskan: “mereka mengetahui hal-hal lahir dari kehidupan (materialis). Tapi kehidupan Akhirat mereka lalai” (Ar. Rum: 7). Ketiga, walaupun kematian itu nyata, tapi pada sisi lain ternyata misterius. Seringkali menjadikan manusia tergeleng-geleng seolah kebingungan. Pasti terjadi tapi membingungkan tentang “when, where, how\" (kapan, di mana, dan bagaimana). Artinya kematian itu tidak diketahui kapan akan terjadi, di mana akan terjadi dan bagaimana akan terjadi. Ada teman yang pernah mengirimkan uang ke kampung untuk dipersiapkan baginya pekuburan keluarga. Ternyata rumah abadinya tetap di Long Island NY. Baru-baru ini juga seorang jamaah, peserta kajian Al-Qur’an Jumat pagi, mengirimkan foto cucunya yang meninggal padahal baru berumur 4 bulan. Ketika saya tanya sakit apa? Ternyata bukan karena sakit. Bahkan malamnya masih video call dan sehat disusui ibunya. Keesokan subuh sang anak yang mungil itu telah tiada. Penyebab dan waktu kematian ternyata menjadi bagian dari misteri itu. Al-Quran menegaskan: “dan tidak seorangpun yang tahu apa yang akan dikerjakan di esok harinya. Dan tidak seorangpun tahu di bumi mana akan meninggal dunia” (Luqman: 34). Keempat, kematian itu adalah peristiwa yang pasti terjadi dan tak mungkin terhindarkan. Kerap kita dengan perasaan “kemampuan” yang ada pada kita merasa bahwa kemampuan itu akan menghindarkan kita dari realita ini. Kenyataannya terkadang justeru usaha untuk menghindar itu malah jadi jalan bagi kematian untuk menemui kita. Al- Quran menegaskan: “dan katakan (wahai Muhammad) bahwa sesungguhnya kematian yang kalian berusaha berlari darinya niscaya akan menemuimu” (Al-Jumu’ah: 7). Beberapa waktu lalu ada seseorang yang karena kemampuan finansialnya, ketika sakit terbang jauh ke Jerman. Ternyata karena penerbangan yang memakan waktu dan cukup melelahkan itu, sebelum sempat ditangani oleh Dokter Jerman beliau lebih awal ditemui oleh malaikat maut. Berusaha untuk selamat dari kematian. Tapi kematian ternyata menunggu di tempat yang diasumsikan sebagai pelarian dari kematian. Kelima, kematian itu tidak memilih-milih (indiskriminatif). Siapa saja dan apapun keadaannya ketika memang waktunya telah tiba akan mati. Kaya miskin, kuat lemah, sehat sakit, tua muda, dan seterusnya tidak menjadi penghalang bagi kematian. Fir’aun yang sangat berkuasa mati. Qarun yang sangat kaya mati. Nuh yang lama hidup mati. Yusuf yang ganteng juga mati. Orang-orang baik dari kalangan nabi, sahabat Rasul, dan mereka yang saleh mati. Orang-orang jahat, termasuk para penjilat seperti Haman juga mati. Keenam, kematian itu terjadwal secara rapih. Artinya kematian itu jadwalnya fixed. Ketika jadwal tiba maka pasti terjadi. Tidak bisa diundur dan juga tidak bisa dimajukan. Al-Quran menegaskan: “dan ketika ajalnya tiba mereka tidak bisa meminta penundaan dan juga tidak bisa meminta percepatan” (Al-A’raf: 34). Ketujuh, di saat kemarian terjadi maka sungguh berat dan menyakitkan (painful). Ketika sakarat (sakratul maut) dan ketika nyawa dicabut maka itu adalah momen-momen tersulit dalam kehidupan seorang insan. Pertama, karena itu momen perpisahan dari dua hal yang menyatu begitu lama. Perpisahan antara jasad dan ruh. Kedua, karena di momen itu terbuka benteng pemisah antara “alam fisikal” dan “alam gaib”.  Seseorang yang sakarat ketika menengok ke belakang akan sedih (painful) karena melihat mereka yang dicintai akan ditinggalkan. Tapi ketika menengok ke depan nampak alam baru (kubur) yang belum dipersiapkan dengan baik (menyesal). Tapi yang juga memang berat dan pedih adalah ketika ruh/nyawa seseorang dicabut. Salah satu ayat yang menjelaskan sakarat kematian itu adalah: “dan datanglah masa sakarat itu. Yang kalian dahulunya berusaha hindarkan” (Qaf: 19). Rasulullah sendiri menggambarkan keperihan ketika ruh seseorang dicabut: “perumpamaan rasa sakit ketika nyawa dicabut bagaikan tiga ratus kali tebasan pedang”. Kedelapan, kematian adalah kejadian yang hanya akan terjadi sekali dalam hidup manusia. Karenanya ketika seseorang telah berhadapan dengan kenyataan itu dia ingin agar kematian itu dilambatkan. Bahkan ingin untuk dikembalikan lagi ke kehidupan ini untuk berbuat yang lebih baik. Al-Quran menegaskan: “wahai Tuhanku sekiranya Engkau melambatkan kematianku sekejap agar aku bisa bersedekah dan menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan melambatkan kematian seseorang ketika ajalnya telah tiba” (Al-Munafiqun: 10-11). Pada ayat lain Allah berfirman: “hingga datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata: wahai Tuhanku kembalikanlah aku. Agar aku dapat berbuat kebajikan atas apa yang telah aku tinggalkan (sia-siakan)” (Al-Mukminun: 99-100). Kesembilan, kematian adalah ukuran sikap bijak dan kepintaran seseorang. Bayangkan ketika seseorang sadar bahwa dia pasti mati. Tapi kenyataan hidupnya mengatakan seolah hidup ini untuk selamanya. Itulah prilaku zholim pada diri dan bentuk kebodohan yang luar biasa. Karenanya Rasulullah SAW bersabda: “orang yang bijak/pintar itu adalah yang selalu melakukan penghisaban (mengukur) diri sendiri dan berbuat untuk kehidupan setelah kematiannya” (At-Tirmidzi). Demikian beberapa realita kematian yang perlu untuk menjadi renungan sekaligus nasehat untuk kita semua. Tentu peringatan ini tidak menjadikan kita “down” (melemah) dalam perjuangan membangun dunia kita. Justeru kematian itu mendorong kita untuk lebih giat dan sungguh-sungguh dalam beramal (ibadah) sebagai bagian dari persiapan kita menghadapi realita terbesar hidup kita. Semoga! Jamaica City, 21 Januari 2022. (*)  

Perludem Sebut PPP Terbuka dengan Anak Muda

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 21:30:54 0

Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbuka dengan keterlibatan generasi muda. Titi Anggraini dalam diskusi “Merebut Pemilih Muda 2024 yang Muda yang Menentukan\" di Jakarta, Sabtu, mengatakan PPP bernuansa muda, tidak hanya terlihat dari struktur partai namun banyak anak muda potensial yang ikut berkontribusi meramaikan wacana dan dinamika di PPP. \"Saya melihat PPP sudah banyak membuka ruang keterlibatan anak muda, dan ini bagi saya yang menjadi kelebihan dari PPP,\" kata dia.Dia mengatakan pada Pemilu 2024 jumlah anak muda sangat signifikan sehingga sangat menentukan dalam perolehan suara. Menurutnya, jika anak muda dikelola dengan baik, maka sudah pasti partai aman untuk lolos ambang batas parlemen (PT). \"Membangun hubungan militansi dengan partai menjadi sangat penting. Anak muda harus hadir dan tampil dalam panggung utama di partai politik, hadir dengan gagasan dan fisiknya,\" kata dia. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengatakan generasi milenial lebih terbuka dalam segala hal, khususnya dengan dunia digital. Mereka punya kekuatan yang begitu besar dalam menentukan arah Indonesia ke depan.\"Bonus demografi harus dikelola dengan baik, prediksi saya pada Pemilu 2024, anak muda akan menentukan dan akan menjadi pemimpin dalam wilayah publik,\" kata Audy yang juga merupakan salah satu kader muda PPP. Kendati demikian, menurutnya, ada yang kurang dari anak muda, yaitu kurang menggemari literasi politik. Oleh sebab itu, katanya, harus diberikan edukasi politik secara terus menerus. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Imam Fauzan menyebutkan karakter anak muda sangat adaptif. Anak muda bebas terhadap partai politik tapi sering mengikuti kegiatan politik.\"Anak muda jauh lebih rasional dan objektif dalam memilih partai. Karena Itu penting bagi kita untuk menghadirkan wajah partai politik yang terbuka dan bisa diterima oleh anak anak muda,\" kata dia. Menurut dia, PPP harus sangat pro terhadap anak muda. Anak muda, kata Imam, lebih aktif di media sosial. Oleh karena itu edukasi politik di media sosial menjadi sangat penting dan diperlukan. \"Lewat media sosial kita bisa berikan edukasi politik untuk anak muda, kita sajikan konten-konten yang menarik dan edukatif agar anak muda punya pengetahuan tentang politik,\" ujarnya. (mth)     

Mensos Serahkan Bantuan Spontan Rp100 Juta kepada Warga Suku Baduy

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 21:24:04 0

Jakarta, FNN - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyerahkan bantuan Rp100 juta kepada warga suku Baduy untuk membantu perbaikan jalan akses menuju kampung mereka.Menurut keterangan Kementerian Sosial yang diterima di Jakarta, Sabtu, Mensos Risma mengunjungi kampung Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak.Selain untuk mengetahui dari dekat proses pembangunan rumah bantuan Kemensos, dalam kunjungan itu Mensos juga menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan para tokoh adat.  \"Ya, kira-kira apa yang bisa dibantu?,\" kata Mensos kepada warga setempat.Pertanyaan itu direspons Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija, menyatakan merasa tidak enak dengan tamu yang datang ke kampungnya termasuk dengan Mensos dan rombongan. Hal itu karena akses menuju kampung Baduy berupa jalan setapak dan hanya beralas tanah sehingga licin dan berbahaya waktu hujan.Dalam kesempatan itu dia mengusulkan sekiranya jalan tersebut bisa diperbaiki. \"Kalau bisa dibantu bu. Kami bisa beli material untuk memperkeras jalan. Supaya lebih nyaman dilintasi warga,\" kata Kepala Desa Kanekes, Jaro.\"Berapa biayanya? Berapa meter itu panjangnya? Saya kasih sekarang bisa ya uangnya,\" jawab Mensos.Kepala Desa Kanekes menjawab belum bisa memperkirakan berapa panjang dan lebar jalan yang akan dibangun. Setelah berdiskusi sebentar dengan staf, Mensos langsung menyerahkan bingkisan dalam kantung plastik dan menyerahkannya kepada Jaro.  Di hadapan para tokoh, pejabat pemerintah yang hadir dan warga kampung Baduy, Jaro membuka isi tas yang berisi uang bantuan tersebut dengan nilainya Rp100 juta.Sebelumnya Kemensos memberikan bantuan pembangunan rumah setelah insiden kebakaran yang melanda pemukiman mereka pada Oktober 2021 dan menghanguskan 24 rumah warga. Untuk keperluan tersebut, Kemensos mengucurkan bantuan sebesar total Rp1.001.000.000.Dari 24 rumah yang dibantu, saat ini proses pembangunan sudah selesai sebanyak 18 unit rumah.Dalam kesempatan itu tokoh Baduy seperti Jaro dan Mursid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mensos atas bantuan yang telah diberikan.\"Terima kasih atas bantuan ibu. Sudah jauh-jauh datang dari Jakarta ke kampung Baduy. Sampai di sini memberikan bantuan,\" katanya. (mth)   

Polda Metro Bantah Pernyataan Pimpinan DPR Terkait Pelat Dinas Arteria

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 21:06:46 0

Jakarta, FNN - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Sambodo Purnomo Yogo membantah pernyataan pimpinan DPR RI yang menyebutkan anggota Komisi III Arteria Dahlan mendapatkan pelat nomor kendaraan dinas Polri dari Ditlantas.\"Tidak benar, Ditlantas Polda Metro Jaya tidak pernah mengeluarkan nomor dinas Polri (untuk Arteria),\" kata Sambodo saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.Sambodo menegaskan Ditlantas hanya meregistrasi dan mengidentifikasi untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum.Sebelumnya, muncul polemik dari anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan yang memiliki lima kendaraan dengan pelat nomor kendaraan Polri 4196-07 di parkir di area Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.Terkait polemik itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lodewijk Paulus menduga Arteria mendapatkan pelat nomor khusus kendaraan Polri itu dari Ditlantas.\"Secara teknis saya tidak tahu (anggota DPR lain pakai pelat Polri). Karena biasanya itu hubungan pribadi ya, apalagi mereka Komisi III, mitra mereka kan kepolisian. Mungkin dari situ mereka ada komunikasi dengan Ditlantas untuk mendapatkan fasilitas itu,\" kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.Lodewijk mengatakan ada kemungkinan Arteria Dahlan mendapat pelat dinas polisi karena sebagai anggota Komisi III yang bermitra dengan polisi. Namun dia menegaskan hal itu menyangkut urusan pribadi di luar instansi.\"Dan mungkin itu fasilitasnya. Saya belum tahu persis fasilitas. Tapi saya pikir itu hubungan pribadi yang bersangkutan (Arteria Dahlan) dengan aparat yang terkait dengan itu,\" ujar Lodewijk.Lodewijk menegaskan tidak ada keistimewaan bagi anggota DPR terutama untuk urusan pribadi, seperti menggunakan pelat nomor kedinasan Polri.Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan berdasarkan hasil pendataan Bagian Invent Biro Pal Slog Polri untuk nomor polisi kedinasan 4196-07 diperuntukkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar atas nama pemilik Arteria Dahlan.Berdasarkan aturan, pejabat setingkat eselon I dapat mengajukan pelat dinas polisi secara resmi kepada Polri yang diproses Slog Polri dengan melampirkan STNK, BPKB, dan cek fisik kendaraan bermotor untuk registrasi, serta identifikasi. (mth)        

Akademisi Sarankan Konsumsi Delegasi G20 dari Pangan Lokal

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 20:50:48 0

Jakarta, FNN - Akademisi dari IPB University Prima Gandhi menyarankan agar konsumsi untuk delegasi negara G20 yang menghadiri presidensi G20 di Indonesia sepanjang 2022 berasal dari produk pangan lokal agar manfaat konferensi internasional tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya petani dalam negeri.Prima dalam keterangannya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, mengatakan kedatangan delegasi dari negara anggota G20 sekitar 21 ribu orang ke Indonesia dipastikan akan meningkatkan konsumsi pangan di dalam negeri yang berdampak pada produk pangan nasional.Namun dia menegaskan agar pemerintah harus memastikan konsumsi bagi para delegasi G20 tersebut berasal dari produk pertanian dalam negeri.\"Ketika dia beraktivitas akan meningkatkan permintaan pangan kita. Tetapi lagi-lagi ini harus kita lihat dan juga kita amati, di mana tempat para delegasi tadi menginap. Kalau dia menginap di penginapan atau hotel yang menggunakan produk pangan dan hasil pertanian dalam negeri pasti itu akan menguntungkan petani dan UMKM. Minimal kan ada kenaikan demand,\" kata Prima.Menurut dia, harus ada intervensi dari negara yang mewajibkan minimal tempat para delegasi menginap menggunakan produk pangan lokal daerah untuk konsumsinya.\"Kurangilah makanan impor seperti buah-buahan impor. Seperti jeruk sunkist, diganti dengan jeruk Pontianak atau jeruk Medan begitu,\" katanya.Prima berharap ada kebijakan yang dikeluarkan terhadap tempat delegasi-delegasi itu tinggal untuk menggunakan produk pangan dari petani dalam negeri ataupun produk UMKM.\"Kalau tidak seperti itu mungkin ada kesempatan, ketika tempat penginapan itu untuk menggunakan makanan atau pangan yang bukan dari hasil UMKM ataupun petani lokal,\" katanya.Prima mengatakan adanya presidensi G20 yang akan dimulai pada 26 Januari hingga November 2022 ini menjadi salah satu momentum untuk para petani menjual hasil produknya.\"Kalau menurut saya pasti Insya Allah ini akan menguntungkan para petani dan UMKM. Ada peningkatan demand pasti di dalam negeri itu yang pertama,\" kata Prima.Pemerintah memperkirakan Presidensi G20 akan berdampak pada peningkatan konsumsi domestik sebesar Rp1,7 triliun dan PDB domestik Rp7,43 triliun yang berasal dari kunjungan para delegasi. Selain itu, Presidensi G20 dikatakan akan meningkatkan peran UMKM dan membantu penyerapan sebanyak 33.000 tenaga kerja di berbagai sektor. (mth) 

DPRD Minta BPAD Lebih Serius Amankan Aset Milik DKI Jakarta

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 20:28:36 0

Jakarta, FNN - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)  lebih serius mengamankan aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menginventarisasikan dan melakukan legalisasi.Hingga saat ini, Komisi C menilai pengamanan aset yang dilakukan BPAD masih lemah mengingat masih ditemukan sejumlah aset milik Pemprov yang digugat pihak lain, salah satunya lahan bekas kantor Walikota Jakarta Barat di Jalan Letjen S Parman.\"Kami minta difokuskan asal-usul surat karena berapa banyak aset pemprov yang digugat. Tolong saat kita terima aset apapun dari pihak pengembang, saya minta jangan hanya berita acara karena itu bukan bukti kepemilikan. Harus sertifikat dan akta,\" ujar Ketua Komisi C Habib Muhammad bin Salim Alatas, di Jakarta, Sabtu.Lebih lanjut, Muhammad juga menyayangkan Pemprov DKI selama ini hanya membuat berita acara ketika menerima aset, sehingga riskan terkena gugatan dari pihak lain.\"Harus ada akta, hilangpun bisa kita minta salinannya. Tapi kalau berita acara saja, hilang bisa dijual. Kita mau Pemprov bisa terima sertifikat sehingga clean and clear agar tidak ada permasalahan di kemudian hari,\" ucapnya.Muhammad juga meminta BPAD DKI untuk segera menyelesaikan inventarisasi aset-aset milik Pemprov DKI dan mencatatnya ke dalam dokumen daring untuk meminimalkan terjadinya gugatan atau pengakuan hak milik dari sejumlah oknum.\"Makanya saya minta seluruh aset diinventarisir semua. Kalau semua sudah diinventarisir, kita buat online. Jadi kita tau mana aset kita yang sudah mati atau masih hidup. Mana yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, mana yang belum. Karena kalau tidak, tanah yang terlantar bisa diambil atau dimainkan oknum tertentu,\" ucapnya.Sementara itu, pelaksana tugas (plt) Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Pahlevi menyanggupi tahun 2022 ini untuk segera melakukan digitalisasi inventarisir aset.\"Kami akan melakukan pensertifikatan massal, dengan anggaran Rp10 miliar dan menjadikan sertifikat sebagai ujung tombak badan pengelola aset daerah,\" katanya.Reza juga menegaskan bahwa penerbitan sertifikat harus diketahui dan diizinkan terlebih dahulu oleh kepala badan, serta apabila diketahui ada pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas.\"Hari ini dokumen aset sertifikat hanya boleh keluar atas perintah plt Kepala Badan, haram hukumnya Kepala Bidang bisa mengeluarkan itu. Kalau ketahuan tanpa seizin saya, akan diberikan sanksi dua tahun tidak diberikan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah),\" tuturnya. (mth)

Perdana Menteri Malaysia Jenguk Mahathir di IJN

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 20:05:14 0

Kuala Lumpur, FNN - Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menjenguk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohammad, yang sedang menjalani perawatan jantung di Institut Jantung Negara (IJN) Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Sabtu.Wakil Presiden UMNO tersebut mengungkapkan kunjungannya itu melalui cuitan di akun Twitter dan status Facebook.\"Baru saja tiba di Institut Jantung Negara untuk menjenguk mantan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad @chedetofficial yang dimasukkan ke IJN,\" katanya.Ismail mengatakan dirinya bertemu dengan istri Mahathir, Dr Siti Hasmah Mohamad Ali, di IJN.Dia berharap keluarga  Mahathir Mohamad terus bersabar. Sementara itu, putri Mahathir, Marina Mahathir, dalam pernyataannya mengatakan sejak dua hari yang lalu ayahnya dirawat di Institut Jantung Negara (IJN) untuk menjalani operasi elektif lanjutan. Operasi tersebut sebelumnya berhasil dilaksanakan pada 8 Januari 2022.\"Keadaan beliau kini stabil dan memberi respons yang baik kepada perawatan tersebut. Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali serta keluarga memohon agar rakyat mendoakan supaya beliau segera sembuh sepenuhnya,\" katanya. (mth)

Mahathir Masuk ke CCU Institut Jantung Negara

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 17:30:57 0

Kuala Lumpur, FNN - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, masuk ke Cardiac Care Unit (CCU) atau Unit Perawatan Jantung Institut Jantung Negara (IJN) di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Sabtu.\"Ya beliau ada di Cardiac Care Unit,\" ujar juru bicara Mahathir Mohammad, Sufi Yusof di Kuala Lumpur, Sabtu.Kabar masuknya Mahathir ke CCU IJN tersebut sebelumnya diinformasikan banyak orang di media sosial namun belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh anggota keluarga, IJN, maupun orang-orang terdekat Mahathir.Pihak media telah meminta penjelasan perinci dari Kantor Dr Mahathir, namun Sufi Yusof mengatakan terdapat sensitivitas terkait isu ini. Dia mengatakan pernyataan pers akan dikeluarkan apabila keadaan mengizinkan.\"Terima kasih karena memahami. Dan saya rasa kita semua telah bekerja dengan baik untuk memahami antara satu sama lain,\" kata Sufi.Pada 7 Januari, Mahathir untuk kedua kalinya masuk IJN untuk menjalani operasi pengobatan elektif di IJN dan dilaporkan semakin pulih.Sebelumnya pada Desember 2021, dia dimasukkan ke rumah sakit yang sama untuk menjalani perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut lanjut. (mth)

DJPB Catat Realisasi KUR Lampung 2021 Capai Rp8,46 Triliun

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 17:26:41 0

Bandarlampung, FNN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di provinsi tersebut pada 2021 mencapai Rp8,46 triliun.\"Dalam memperkuat fondasi ekonomi melalui UMKM terutama di Lampung, pemerintah telah memfasilitasi dari segi permodalan yakni dengan adanya penyaluran KUR,\" ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, saat dihubungi di Bandarlampung, Sabtu.Menurutnya, dalam realisasi KUR tersebut pada tahun 2021 tercatat sebanyak Rp8,46 triliun telah tersalurkan.\"Pada 2021 kemari telah tersalurkan Rp8,46 triliun bagi 12 sektor dengan jumlah debitur mencapai 242.806 orang,\" katanya.Ia mengatakan, jumlah tersebut naik sebanyak 48,38 persen dibanding tahun 2020 dengan jumlah penyaluran Rp5,7 triliun dengan debitur 203.493 orang.\"Untuk penyaluran tertinggi KUR pada 2021 berasal dari sektor pertanian sebesar 53,50 persen dari total KUR yang ada. Karena memang disini banyak masyarakat yang mata pencariannya bergantung di sektor ini,\" ucapnya.Ia melanjutkan sedangkan untuk daerah penyalur KUR tertinggi ada di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,67 triliun dan 50.508 debitur.\"Kalau dilihat secara nasional tahun 2021 penyaluran KUR Lampung peringkat 8 nasional dan peringkat 3 secara regional Sumatera,\" ujarnya lagi.Dia menjelaskan, untuk skema terbanyak yang digunakan oleh debitur dalam mengajukan KUR adalah skema mikro yakni sebesar 83,2 persen atau bila dikonversikan Rp5 triliun dengan 202.107 debitur.\"Dengan tingginya penyaluran KUR pada 2021 diharapkan pada tahun 2022 penyaluran menjadi lebih banyak dan masyarakat makin memanfaatkan KUR,\" katanya.Terinci realisasi penyaluran KUR di 11 sektor lainnya yakni bagi sektor perdagangan besar dan eceran tersalur Rp2,6 triliun dengan 54.283 debitur, industri pengolahan Rp454 miliar dengan debitur 11.136 orang.Lalu jasa kemasyarakatan, hiburan kebudayaan tersalur Rp301 miliar dengan 7.760 debitur, perikanan Rp189 miliar dengan 4.557 debitur, penyedia akomodasi makan dan minum Rp115 miliar dengan 1.810 debitur, transportasi, pergudangan dan komunikasi Rp105 miliar dengan 1.489 debitur.Selanjutnya real estate, usaha sewa jasa perusahaan Rp35 miliar dengan 500 debitur, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial Rp24 miliar dengan 254 debitur, konstruksi Rp5 miliar dengan 56 debitur, jasa pendidikan Rp4 miliar dengan debitur sebanyak 38 orang, dan yang terakhir yakni pertambangan dan penggalian Rp155 juta dengan 2 debitur. (mth) 

Brigade Dukung Ganjar Pranowo Maju Pilpres 2024

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 17:13:37 0

Kota Bogor, FNN - Pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Barisan Ganjar Terdepan (Brigade) mendorong PDI Perjuangan untuk merestui Ganjar Pranowo maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. \"Meskipun sekarang belum ada ketok palu dari partai pendukungnya, di sini kami terus bergerak karena kami begitu yakin Pak Ganjar bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi,\" kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Brigade Gama Andrea di Taman Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu. Gama menyatakan Brigade meyakini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sosok yang bijaksana dalam menentukan pilihan kandidat Calon Presiden 2024.Brigade yang baru saja dideklarasikan pada Sabtu (22/1) siang telah mengikuti prestasi Ganjar Pranowo sejak lama. Sejumlah prestasi telah ditorehkan Ganjar Pranowo, seperti pembangunan infrastruktur, menekan radikalisme dan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan bentuk keseriusannya menjalankan pemerintahan selama ini. Dalam hal ekonomi kerakyatan, katanya, Ganjar telah meraih penghargaan di dua kali ajang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Award 2019 dan 2021.  \"Banyak sekali prestasinya dan ini yang melandasi bahwa beliau layak didukung untuk melanjutkan gegap gempitanya pembangunan yang sudah dimulai Pak Jokowi,\" kata Gama. Sosok Ganjar yang ramah dan menjadi pelopor gerakan kepedulian terhadap pasien COVID-19 dengan menginstruksikan tidak melihat status warga untuk dapat dilayani petugas kesehatan di rumah sakit. Di sisi lain, ide pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah yang berskala nasional banyak diinisiasi langsung oleh Ganjar Pranowo.Sikap Ganjar yang cepat merespons kebutuhan pembangunan infrastruktur membuat Brigade yakin penerus pembangunan yang dimulai Presiden Jokowi menjadi tepat dilanjutkan sosok Ganjar Pranowo. \"Tadi juga disampaikan kita punya satu pekerjaan besar mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini harus dikawal, karena ini bukan pembangunan sampai 2024, tetapi bisa sampai 10 tahun 20 tahun ke depan. Jadi beliau yang layak menerima estafet,\" ungkap Gama. (mth)  

Tiga Siswa SMP IT Darul Hikmah Pasaman Barat Raih Medali pada NEC SMP

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 17:04:27 0

Pasaman Barat, FNN - Tiga siswa SMP IT Darul Hikmah, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memperoleh medali emas, perak dan perunggu dalam perlombaan National English Competition (NEC) SMP, Olimpiade Sains Indonesia yang diadakan secara daring.Guru Pembimbing Bahasa Inggris SMP IT Darul Hikmah Pasaman Barat, Rama Wahyu Utama di SMP IT Darul Hikmah, Sabtu,  mengatakan sangat bangga terhadap ketiga anak didiknya.\"Kita bangga dan memberikan apresiasi ketiga siswa itu dalam memenangkan perlombaan yang diadakan secara daring, pada Jumat (21/1), hingga akhirnya mendapat medali emas, perak hingga perunggu dalam perlombaan NEC SMP,\" katanya.Ketiga siswa SMP IT Darul Hikmah yang mendapatkan medali emas adalah M. Dzaki Faisal duduk di bangku Kelas 9 Ikhwah 2, medali perak diraih oleh Fathan Almushadiq Kelas 7 Ikhwah 1 dan perunggu oleh Muhammad Faishal Farrasy siswa kelas 8 Ikhwah 2.Sebelum mengikuti perlombaan NEC SMP ini, pihaknya telah melakukan persiapan seperti memberikan pelatihan dan ujian uji coba yang disediakan oleh panitia lomba.Ia optimis dengan dukungan, doa bersama, dalam perlombaan lainnya untuk Tim Bahasa Inggris Siswa SMP IT Darul Hikmah Pasaman Barat akan Go International.Sementara itu siswa SMP IT Darul Hikmah Pasaman Barat, M. Dzaki Faisal mengatakan sangat senang sekali dan tidak menyangka bisa meraih medali emas dalam perlombaan NEC SMP.Untuk penghargaan yang diperoleh selain medali emas, siswa juga mendapatkan sertifikat dan piagam.\"Terima kasih kepada orang tua, guru pembimbing yang telah mendukung dan mengarahkan dalam belajar hingga berhasil menang tingkat nasional di ajang perlombaan ini,\" katanya. (mth)

Sosok - Lebih Dekat dengan Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 15:50:40 0

Jakarta, FNN - Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada minggu ini resmi ditunjuk sebagai calon panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, yang dituangkan dalam SK Panglima TNI Nomor 66/I/2022, tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.Ia baru definitif memangku jabatan itu setelah ada serah terima pejabat dan jabatan itu menggantikan atasannya, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman.Dalam SK itu, dia tidak hanya mempromosikan Simanjuntak dari panglima Kodam IX/Udayana menjadi panglima Kostrad, tetapi juga memutasi dan mempromosikan serta memberhentikan dengan hormat kepada 328 perwira tinggi TNI lain.Penunjukan Simanjuntak menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kepala staf TNI AD) tak begitu mengejutkan, karena telah diperkirakan banyak pengamat. Pasalnya, dia punya riwayat kedekatan dengan Presiden Joko Widodo terutama saat dia menjabat komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI pada 2018 sampai 2020, dan wakil komandan Paspampres TNI pada 2017-2018.  Selain itu, para pengamat juga menilai status dia sebagai menantu Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jenderal TNI (Hor) (Purn) Luhut Pandjaitan, juga memberi pengaruh tertentu, sedikit atau banyak. Ia menikahi putri sulung Pandjaitan, Paulina Uli boru Pandjaitan, pada 1999, dan mereka dikaruniai anak perempuan semata wayang, Faye boru Simanjuntak. Secara kronologis, karir dia lulusan Akademi Militer pada 1992 ini sebagian besar terpusat di satuan tempur, khususnya Kopassus TNI AD dan Detasemen Tempur Cakra di Kostrad. Jabatan strategis pertama yang dia emban adalah komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002. Usai menjabat selama kurang lebih tiga tahun, dia dipercaya menjabat Perwira Pembantu Madya Operasi Kopassus TNI AD dari 2005-2008.  Kemudian, dia lanjut bertugas sebagai komandan Batalion 21 Grup 2 Kopassus TNI (2008-2009), dan dia memperoleh promosi jabatan sebagai komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD pada 2009-2010.Ia yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 27 Februari 1970, kemudian mengisi posisi wakil komandan Grup 1 Kopassus TNI AD pada 2010-2013, dan lanjut bertugas sebagai komandan Grup 2 Kopassus TNI AD pada 2013-2014.Ia kemudian dipercaya mengisi posisi asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus TNI AD pada 2014, dan pada tahun yang sama sampai 2016 ia bertugas sebagai komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden TNI. Grup A Pasukan Pengamanan Presiden TNI bertanggung jawab menjaga, mengawal, dan mengamankan presiden dan pasangan resminya (ibu negara atau suami presiden), dan keluarga intinya 24 jam sehari, tujuh hari sepekan. Di manapun para VIP (di Indonesia jamak dikategorikan sebagai VVIP) itu berada dan dalam keadaan atau kepentingan apapun, menjadi medan operasi mereka. Ia kemudian menjabat komandan Korem 074/Warastratama (2016-2017), wakil komandan Pasukan Pengamanan TNI (2017-2018), kepala staf Komando Daerah Militer IV/Diponegoro pada 2018, dan komandan Paspampres TNI pada 2018-2020. Posisi komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI ini \"secara tradisional\" diisi perwira tinggi TNI yang berlatar belakang pasukan komando/khusus dari ketiga matra TNI. Kemudian dia menjadi panglima Kodam IX/Udayana selama lebih dari setahun, yaitu dari November 2020 sampai Januari 2022.Dalam SK Panglima TNI yang ditandatangani Perkasa pekan ini, dia pun akan menerima kenaikan pangkat satu tingkat dari mayor jenderal ke letnan jenderal. Saat menjabat komandan Korem 074/Warastratama dia menerima anugerah komandan Korem terbaik Bidang Program Upaya Khusus Ketahanan Pangan Tingkat Nasional 2016. Penghargaan tersebut saat itu diberikan langsung Kepala Staf TNI AD (saat itu) Jenderal TNI Mulyono (2015-2018) pada Apel Komandan Korem dan Komandan Kodim seluruh Indonesia di Sekolah Calon PerwiraTNI AD di Bandung, Jawa Barat.Kemudian, Kodam IX/Udayana di bawah kepemimpinan dia juga menerima berbagai penghargaan sepanjang 2021.Beberapa penghargaan itu di antaranya Kodam IX/Udayana dinilai sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan yang memiliki realisasi anggaran tertinggi berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali untuk Tahun Anggaran 2020.Kodam IX/Udayana saat itu masuk dalam Kategori Pagu Besar dan dinilai memiliki kinerja baik dalam tata kelola anggaran, termasuk di antaranya terkait penggunaan dan pelaporan dana. Tidak hanya di lingkungan militer, dia juga menorehkan prestasi di luar lingkungan kerjanya sebagai prajurit. Ia merupakan atlet judo nasional yang pernah berkompetisi sampai tingkat dunia terutama saat menjadi perwira pertama, saat dia menyabet dua gelar juara pada Kejuaraan Judo Militer ASEAN di Filipina untuk kelas 71 kilogram dan kelas bebas pada 1997. Ia pun didaulat sebagai pemain terbaik.Berbekal pengalamannya itu, dia pun dipercaya mengisi posisi sebagai ketua umum PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) periode 2021-2026 pada November 2021.Ia berencana mencetak banyak atlet judo berprestasi di tingkat dunia, terutama pada kompetisi SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, serta  bertekad membawa atlet judo Indonesia lolos kualifikasi Olimpiade 2024 di Paris.Ada sejumlah pekerjaan rumah yang menunggu untuk diselesaikan panglima baru Kostrad sebagaimana pernah disampaikan oleh sejumlah pengamat, di antaranya terkait ancaman siber, dampak pandemi Covid-19, dan kapasitas dan kemampuan prajurit dalam menangani konflik bersenjata di dalam negeri.Dalam laporan kekayaan pejabat negara (LHKPN) pada 31 Desember 2021 sebagai panglima Kodam IX/Udayana, dia tercatat memiliki kekayaan sebanyak Rp51.654.737.058. (mth)   

Wapres Dukung Mario Suryo Aji di Moto3 GP 2022

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 15:42:22 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mendukung pebalap motor asal Magetan, Jawa Timur, Mario Suryo Aji untuk bertanding di Moto3 GP 2022.   Mario menemui Wapres Ma’ruf Amin di Istana Wapres Jakarta, Sabtu, dengan didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.   “Saya, atas nama pemerintah, menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada semua pihak khususnya Mario yang merupakan satu-satunya putra Indonesia yang bisa lolos pada Grand Prix Moto3 2022,” kata Wapres di Jakarta, Sabtu.   Wapres merasa bangga dan berharap Mario dapat tampil optimal pada ajang balap Moto3 GP, termasuk pertandingan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Maret 2022.“Kami tentu merasa bangga. Oleh karena itu, untuk selanjutnya saya akan berdoa dan berharap mudah-mudahan Mario bisa mencapai prestasi yang maksimal,” tambahnya.   Wapres berpesan kepada Mario untuk terus berlatih dan disiplin dalam menaati seluruh arahan dari tim pelatih.   “Mario harus terus berkonsentrasi, benar-benar mengikuti petunjuk para pelatih supaya berhasil mencapai prestasinya sehingga nantinya akan menjadi kebanggaan Indonesia dan menjadi contoh para pebalap yang lain,” katanya.Ma’ruf Amin berharap Mario dapat terus melanjutkan pendidikan akademisnya di sekolah meski telah berprofesi sebagai pebalap kelas internasional.   “Meskipun sebagai pebalap, tetapi juga tetap berpendidikan tinggi,” tukasnya.   Sementara itu, Khofifah melaporkan kepada Wapres bahwa Mario merupakan satu-satunya putra Indonesia yang akan mengikuti Moto3 GP 2022.   “Insyaallah besok Mario sudah akan berangkat ke Spanyol. Rencananya ada 21 seri di 16 negara, termasuk seri 3 di Mandalika,” kata Khofifah.Pada kesempatan yang sama, Mario mengungkapkan tekadnya untuk bisa mengibarkan Bendera Merah Putih pada setiap laga Moto3 yang dilakoninya nanti.   “Mario ingin mengibarkan Bendera Merah Putih di atas podium,” ujarnya.   Untuk itu, ia berharap dukungan penuh pemerintah dan segenap bangsa Indonesia agar dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. (mth)     

Dubes Heri Akhmadi Lantik Konsul Kehormatan RI untuk Nagoya

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 15:36:49 0

Jakarta, FNN - Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi melantik Sugimoto Hideo sebagai Konsul Kehormatan (Konhor) RI untuk Nagoya, Aichi, Jepang, pada Jumat (21/1).   Acara diikuti dengan peresmian pembentukan Aichi/Chubu – Indonesia Friendship and Goodwill Association, menurut keterangan tertulis  KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Sabtu.   Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Prefektur Aichi Hedeaki Oomura dan Wali Kota Nagoya Takashi Kawamura serta  kalangan pimpinan perusahaan Jepang di Nagoya.   Dubes Heri dalam sambutannya menekankan nilai strategis Prefektur Aichi bagi Indonesia.   “Kerja sama Indonesia – Jepang perlu diarahkan untuk mencapai tujuan bersama, a shared future, khususnya dengan memanfaatkan momentum Presidensi Indonesia di G20,\" ujar Heri, yang didampingi Kepala Bidang Politik Andi Ardiansyah, Kepala Bidang Ekonomi Rima Cempaka, dan Atase Pertahanan Andi Nur Abadi.Hingga kini, kata Heri, ada sekitar 250 perusahaan asal Aichi yang telah berinvestasi di Indonesia. Ada lebih dari 6.500 WNI yang berdomisili di wilayah tersebut.    Melalui pembentukan Aichi/Chubu – Indonesia Friendship and Goodwill Association, Heri menyatakan harapan agar berbagai pihak dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki Indonesia untuk mendorong investasi Jepang di bidang manufaktur, otomotif, pendanaan infrastruktur, agroindustri, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan.   Konsul Kehormatan RI Nagoya, Sugimoto Hideo, menyatakan komitmennya untuk bekerja optimal.   “Saya siap bekerja sebaik mungkin sebagai Konsul Kehormatan RI di Nagoya dan mendorong Asosiasi Persahabatan Indonesia – Aichi/Chubu dan memperkuat hubungan Indonesia dan Jepang melalui jalur ekonomi, kebudayaan, dan kuliner,” ujar Sugimoto, yang juga menjabat sebagai CEO Yakiniku Sakai Holding Company, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang kuliner.   Sementara itu melalui pesan video, Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang Hagiuda Koichi menekankan ada banyak peluang kerja sama kedua negara yang dapat dikembangkan, khususnya di sektor energi dan digital.   Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji melalui pesan videonya bersama kalangan pengusaha di Aichi menyampaikan kesiapannya untuk mendukung Hideo Sugimoto sebagai Konsul Kehormatan RI di Nagoya.   Dalam kesempatan sama, Gubernur Aichi Hedeaki Oomura berharap Konsul Kehormatan RI Nagoya dapat membantu mengoptimalkan peran Aichi Support Desk yang telah dibentuk sejak 2018.   Acara pada Jumat tersebut dimeriahkan dengan pergelaran kesenian Gamelan Bali, yang dipersembahkan oleh mahasiswa Jepang dari Universitas Nagoya, serta kesenian tradisional Jepang, Buyo. (mth)      

Pernyataan Arteria Dahlan dan Hikmah untuk Pelihara Bahasa Daerah

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 15:31:55 0

Bandung, FNN - Beberapa waktu lalu, anggota DPR, Arteria Dahlan, mendapat gelombang protes dari sejumlah elemen warga di Jawa Barat karena meminta jaksa agung mencopot kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda dalam suatu rapat di instansi itu. Pernyataan dia itu disampaikan sebagai kritik kepada jaksa agung ketika ia menghadiri Rapat Komisi III bersama Kejaksaan Agung pada Senin (17/1). Namun ia tidak menyebutkan identitas kepala Kejaksaan Tinggi yang dimaksud.  Pernyataan itu dinilai sejumlah masyarakat, termasuk Majelis Adat Sunda, menjadi penistaan terhadap suku bangsa yang ada di Indonesia, bukan hanya suku Sunda.Selain sejumlah elemen masyarakat, sejumlah pejabat dari daerah Jawa Barat, termasuk Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pun menyayangkan hal itu, yang menilai ucapan anggota DPR itu bisa melukai hati masyarakat Sunda.Tak usai di situ, sang anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan pun dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan pelanggaran konstitusi. Selain itu, dia juga mendapat teguran dari partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan.  Pada akhirnya, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sunda dan mengaku siap menerima sanksi dari partai politik di mana dia bernaung akibat insiden itu.\"Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,\" kata dia usai memberikan klarifikasi kepada pengurus DPP PDI Perjuangan.Dari sisi politik, Jawa Barat merupakan tiga besar provinsi penyumbang suara dalam semua Pemilu, karena jumlah penduduknya yang banyak. Anggota DPR kelahiran Juli 1975 dari daerah pemilihan Jawa Timur VI itu sebelumnya juga pernah mendebat keras tokoh nasional, Prof Dr Emil Salim, dalam program bincang-bincang di suatu stasiun televisi; yang juga menuai kontroversi dari publik.  Peristiwa pernyataan dia soal pemakaian bahasa daerah pada rapat instansi di rapat Komisi III DPR itu tentu menjadi hikmah dan pengingat kepada masyarakat Tanah Air tentang pentingnya memelihara bahasa Sunda atau bahasa daerah lain secara umumnya. Bahasa daerah diakui negara sebagai kekayaan nasional yang harus terus dipelihara dan hal itu dilindungi undang-undang. Dalam pasal 32 UUD 1945, negara menjamin kebebasan masyarakat untuk dapat memelihara kebudayaan, termasuk bahasa di dalamnya.  Harus DipeliharaDosen Program Studi Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Dr Elis Sumarlina, mengatakan, bahasa Sunda --termasuk bahasa daerah lain-- menjadi bagian dalam unsur budaya nasional. Menurut dia, hal itu termaktub dan diatur dalam pasal 32 ayat 2 UUD 1945 dan dipertegas melalui peraturan daerah yang berlaku di setiap provinsi di Indonesia.\"Perda Gubernur Jawa Barat Nomor 5/2003 dan direvisi pada 2014, menjelaskan berkaitan dengan Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Sunda). Berkaitan dengan hal inilah, bahasa sebagai alat komunikasi harus dijunjung tinggi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam Sumpah Pemuda,\" kata dia, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.  Bahasa daerah atau khususnya bahasa Sunda tentunya bisa musnah apabila generasi mudanya lebih bangga menggunakan bahasa asing. Namun menurut dia hal itu tidak mungkin terjadi selama kebanggaan berbahasa Sunda masih bersemayam dalam diri setiap masyarakat warganya.Penggunaan bahasa Sunda, menurut dia, bukan hanya dipakai sebagai alat komunikasi antarsesama orang Sunda. Dalam konteks luas, bahasa Sunda telah dipakai dalam pertemuan ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang memaparkan, membahas, dan mengkaji seputar budaya Sunda.Bahkan mendiang sastrawan Ajip Rosidi dalam forum pemaparan disertasi dan pidato pengukuhan doktor honoris causa di Universitas Padjadjaran pada 2011, juga menggunakan bahasa Sunda.“Demikian halnya tokoh Sunda lainnya, di antaranya Cece Padmadinata. Fakta itu membuktikan bahasa Sunda digunakan di forum ilmiah dalam lingkup nasional maupun internasional,” kata Sumarlina.  Karena itu, dia menyebut penggunaan bahasa Sunda dalam pertemuan dan rapat formal sekalipun lazim dilakukan. Karena bahasa Sunda juga turut memperkaya perbendaharaan kosakata dan pengayaan bahasa Indonesia.Strategi Pelestarian Bahasa Kesadaran untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah atau khususnya bahasa Sunda, menurut dia, jangan menunggu ketika eksistensinya terusik.Ia menyatakan, sudah waktunya pegiat dan pelaksana pendidikan bekerja sama mencari solusi dan strategi pengajaran yang dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan dan kurikulum yang berlaku. \"Agar tujuan pendidikan dan pengajaran lebih optimal, diperlukan revitalisasi strategi serta metodologi pengajaran yang mumpuni,\" kata dia.Menurut dia strategi pembelajaran sangat diperlukan agar proses pengajaran bahasa Sunda lebih mudah dicerna siswa. Peran orangtua juga diperlukan untuk mengenalkan dan mengajarkan bahasa Sunda kepada anak-anaknya sejak dini.Ia mengatakan, guru juga harus ikut berkiprah agar siswa membiasakan diri menggunakan bahasa Sunda. Meskipun secara undak usuk bahasanya belum sesuai, masalah tersebut lambat laun akan mudah diatasi dengan bimbingan para guru.Upaya Pemerintah Daerah Di Bandung, setiap Kamis seluruh instansi Pemerintah Kota Bandung, termasuk sekolah, diwajibkan menerapkan budaya Sunda. Implementasi serta penerapan budaya Sunda itu tertuang dalam pasal 11 Peraturan Wali Kota Nomor 063/2019, tentang perubahan ketiga.Peraturan itu  menetapkan pakaian adat yang menjadi seragam kerja di instansi Pemerintah Kota Bandung. Pakaian bernuansa Sunda tersebut yakni beskap, pangsi, kebaya, dan kebaya berkarembong.Lebih spesifik, beskap dan celana pangsi digunakan laki-laki, sedangkan kebaya untuk perempuan. Selain soal penampilan, Pemerintah Kota Bandung pun meminta warganya menerapkan bahasa Sunda.  Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, menyebut hal itu sebagai upaya mempertahankan budaya yakni bahasa ibu. Ia juga menyebut bahasa Sunda adalah bahasa ibu bagi orang suku Sunda. \"Penggunaan bahasa Sunda di wilayah kita di berbagai kegiatan itu wajar. Itu ikhtiar untuk mempertahankan budaya sendiri, bahasa ibu,\" kata dia.Wilayah yang bertetangga dengan Bandung, yakni Kabupaten Bandung pun menerapkan hal yang sama. Namun Kabupaten Bandung menetapkan Rabu sebagai hari berbahasa Sunda.Menurut dia, hal itu pun berlaku bagi seluruh siswa dan siswi di setiap sekolah mulai dari TK hingga SMP untuk menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi.Ia mengatakan kebijakan penggunaan bahasa Sunda setiapRabu itu bakal diperkuat Peraturan Bupati. \"Ini dalam rangka mempertahankan budaya Sunda. \"Kami sudah ada muatan lokal di sekolah untuk Bahasa dan budaya Sunda,\" kata Bupati Bandung, Dadang Supriatna, pada 13 Oktober 2021. (mth)   

Harga Minyak Goreng Murah Buat Pedagang Tradisional Rugi

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 15:20:50 0

Kota Bengkulu, FNN - Pedagang pasar tradisional di Kota Bengkulu mengalami kerugian usai pemerintah pusat menetapkan harga minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter.Sebab, kata salah satu pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM), Yetti di Bengkulu, Sabtu, pihaknya tidak dapat menurunkan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.Mengingat modal minyak goreng kemasan yang diambil dari distributor sekitar Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per liter sehingga para pedagang menjual dengan harga Rp20 ribu perliter.\"Kami bingung mau jual harga minyak berapa, jika mengikuti himbauan pemerintah kami rugi,\" kata Yetti.Selain itu, sejak turunnya harga minyak membuat masyarakat tidak membeli minyak goreng di pasar tradisional.Hal senada juga disampaikan oleh Yarnis, jika saat ini pembeli minyak goreng di pasar tradisional menurun drastis bahkan tidak ada yang membeli.Bahkan pembeli ada yang marah dengan harga jual minyak goreng di pasar tradisional dengan membandingkan harga minyak goreng yang dijual di ritel modern.\"Banyak pembeli yang marah kenapa harga minyak gorengnya tidak sama dengan yang dijual di ritel modern,\" ujarnya.   Sebelumnya, Pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng sebesar Rp14 per liter yang dimulai sejak Rabu, 19 Januari lalu. (mth)   

Bupati Klungkung Kembangkan Rest Area di Empat Wisata Goa Jepang

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 15:05:56 0

Klungkung, FNN - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mengembangkan \"rest area\" di tempat wisata Goa Jepang di Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, agar konsep pariwisata yang ada lebih lengkap dan menyenangkan wisatawan.\"Rest area yang ada di Goa Jepang ini sudah ditata dengan baik yang nantinya bisa dipakai tempat untuk beristirahat dan bisa dimanfatkan sebagai tempat rekreasi atau tempat pementasan disini juga sudah dilengkapi dengan permainan anak-anak,\" ujar Bupati Suwirta saat meninjau \'rest area\' Goa Jepang, Sabtu.Didampingi Kepala Batperlitbang Kabupaten Klungkung, Anak Agung Lesmana, Kadis Pariwisata Kabupaten Klungkung Anak Agung Gde Putra Wedana dan Kadis LHP Klungkung I Ketut Suadnyana, Bupati Suwirta menambahkan di Rest Area Goa Jepang juga dilengkapi dengan toilet, listrik dan tempat jualan semacam gazebo.Gazebo itu nantinya bisa dikembangkan untuk tempat coffe shop atau yang lainnya. \"Jadi mari kita bergerak bersama-sama dari pihak desa maupun kabupaten untuk mendukung pematangan konsep wisata ini agar nantinya bisa berjalan dengan sebaiknya-baiknya,\" katanya.Ke depan, tempat rest area Goa Jepang ini akan diintegrasikan dengan potensi wisata yang berada di utara jalan yakni di Tukad Bubuh.Bupati Suwirta menugaskan Kadis Pariwisata untuk segera mengkaji pemanfaatan potensi wisata ini. \"Penataan yang sudah ada ini agar dimanfaatkan dengan baik, terutama kebersihan lingkungan disini harus dijaga agar keindahan dan kelestarian selalu tercipta,\" harap Bupati Suwirta.Sebelumnya (17/1), Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri upacara pengukuhan Awig-Awig Desa Adat Tegalwangi, di Pura Puseh Desa Adat Tegalwangi, Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan.Dalam sambutannya, Bupati Suwirta mengingatkan agar dalam menyusun awig-awig dapat menggunakan konsep Amati Tiru dan Modifikasi (ATM). Awig-awig desa adat yang lain dapat dipakai referensi, namun disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan di desa adat setempat.\"Aturan tertulis ini dibuat dengan \'etikad baik\', artinya mengatur masyarakat untuk tujuan baik. Maka dari itu, awig-awig disusun kemudian yang terpenting adalah implementasinya. Aturan akan bermanfaat apabila dilaksanakan dan diselaraskan dengan Peraturan Daerah, seperti KTR, Narkoba, pemilahan sampah, dan peraturan lainnya,\" katanya.Dalam acara pengukuhan tersebut, Bupati Suwirta melakukan penandatanganan Awig-Awig Desa Adat Tegalwangi yang disaksikan oleh masyarakat Desa Adat Tegalwangi dan undangan terkait lainnya, diantaranya Camat Banjarangkan I Dewa Komang Aswin, Bendesa Madya MDA Kabupaten Klungkung, I Dewa Made Tirta, dan Perangkat Desa Dinas dan Desa Adat Desa Nyalian. (mth)   

KONI Jatim: Petahana Nabil Bakal “Dilibas” Saiful Rachman

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 14:36:37 0

Karya nyata tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat Jatim, termasuk anggota DPRD yang sekarang ini sedang duduk di kursi DPRD kota-kabupaten se-Indonesia. Sebuah karya nyata “senyap” yang tidak pernah diketahui publik siapa “otaknya”. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN NAMA Saiful Rachman digadang-gadang masuk dalam bursa kandidat calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur periode 2021–2026 yang bakal digelar pada 26-27 Januari 2022 di Hotel Bumi Surabaya. KONI Jatim dijadwalkan akan mengelar Musyawarah Olahraga KONI Provinsi Jawa Timur (MUSORPROV). Sebelumnya, nama M. Nabil, Ketua Harian KONI Jatim, juga digadang-gadang sebagai Calon Ketua Umum KONI Jawa Timur. Kabarnya, Saiful Rachman sudah mengantongi 12 surat pernyataan dukungan dari KONI Kabupaten/Kota di Jatim, sebagai salah satu persyaratan mengikuti pemilihan Ketum KONI Jatim menggantikan Erlangga Satriagung. Saat dikonfirmasi, Saiful Rachman menyebut semua orang punya hak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri. Menurutnya, menjadi Ketum KONI memiliki tanggungjawab yang besar untuk memajukan olahraga di Jatim.   “Kalau nama saya dicatut maju pada bursa calon Ketum KONI Pessel mungkin itu sah-sah saja. Bahkan bisa saja terjadi pada kandidat lainya,” ucapnya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (22/1/2022) . \"Memajukan prestasi olahraga di Jatim tidak semudah membalikan telapak tangan, semua harus dilakukan bersama-sama antara Cabor, Atlet, dan KONI itu sendiri sebagai induk organisasi olahraga,” ungkapnya. Selain itu, untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga di Jatim untuk tingkat nasional dan internasional perlu adanya sentuhan. “Sentuhan itu mulai dari pembibit atlet dari daerah secara masif. Pembinaan atlet yang berprestasi oleh cabor masing-masing,” ucapnya. “Dan, terpenting yakni peningkatan kesejahteraan para atlet yang berprestasi,” lanjut Saiful Rachman. Menurutnya, Ketum KONI terpilih harus mampu menjadi leadership, dan mampu menjaga harmonisasi dalam penggurus. “Harmonisasi tersebut mulai dari KONI kab/kota sampai dengan KONI Provinsi Jatim,” jelas Saiful Rachman. Lahir di Surabaya, 3 Mei 1959, Saiful Rachman asli Arek Suroboyo. Masa sekolah sejak dari SD dihabiskan di Surabaya, yaitu SDN Kedunganyar 3 Surabaya 1972, ST Negeri 7 Surabaya Mesin 1975, STM Negeri Surabaya Pembangunan Mesin Konstruksi 1980. Lulus pendidikan S-1 dari Jurusan Pendidikan Teknik Mesin IKIP Jogjakarta 1984, S-2 STIE Widya Jayakarta Magister Manajemen 2002, Universitas Muhammadiyah Profesor HAMKA Magister Administrasi Pendidikan 2003. S-3 lulus Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang 2013.  Awal kariernya dimulai menjadi guru BLPT Surabaya sejak berpangkat Penata Muda pada 1 November 1986. Kemudian, 1 April 1988 menjadi guru SMTA, di STM Negeri 1 Surabaya, SMT Grafika Negeri Malang. Dari Malang, ia ditarik lagi ke Surabaya. Pada 1 Juli 2001 masuk di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan 1 April 2009 di Pemprov Jatim, hingga pada 1 April 2013 menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah buah pemikiran Saiful Rachman. Ketika memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Provinsi Jatim, ia berinovasi membuat Diklat untuk anggota baru DPRD kota-kabupaten se-Indonesia, Diklat Pimpinan II se-Indonesia, dan membuat assesment center untuk calon pejabat Eselon II.   Ketika menjabat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Jatim, Saiful Rachman membuat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 100 persen se-Jatim, penerimaan peserta didik baru online SMA SMK se-Jatim, mengirim delegasi Jatim untuk word skill di Abudabi, Uni Emirat Arab. Dana BOS Jatim yang berhasil diperjuangkan Saiful Rachman anggaran tahun 2017 besarnya mencapai Rp 5,3 triliun untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Itulah “karya nyata” dari seorang Saiful Rachman selama dipercaya menjabat di Pemprov Jatim. Karya nyata tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat Jatim, termasuk anggota DPRD yang sekarang ini sedang duduk di kursi DPRD kota-kabupaten se-Indonesia. Sebuah karya nyata “senyap” yang tidak pernah diketahui publik siapa “otaknya”. Saiful Rachman sudah berpengalaman melakukan penataan birokrasi. Karena Saiful pernah menjabat Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim, Kepala Biro Kerjasama Pemprov Jatim, serta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jatim. Visi dan Misi KONI Jatim Saiful Rachman, yaitu Visi: Kebangkitan prestasi olahraga Jatim tingkat Nasional dan Internasional. Misi: 1. Pembibit atlet dari daerah-daerah secara kontinyu; 2.Pembinaan Atlet yang Berprestasi oleh Cabor masing masing; 3. Peningkatan kesejahteraan Atlet; Terakhir 4. Harmonisasi KONI Kab/Kota dengan KONI Provinsi. Saiful Rachman sendiri menyatakan siap kalau harus menghadapi calon petahana M. Nabil dalam pemilihan Ketum KONI Jatim nanti. Yang penting, fair play! (*)  

BUMN Rombak Pergantian Direksi Taspen untuk Tingkatkan Kinerja Usaha

BY FNN Sab, 22 Januari 2022 12:09:08 0

Jakarta, FNN - PT TASPEN (Persero) melaksanakan pergantian direksi sesuai Keputusan Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk terus berkomitmen meningkatkan kinerja perusahaan pada tahun 2022.   Upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui beragam inovasi layanan dan program unggulan bagi peserta TASPEN di seluruh Indonesia dengan tetap menjaga peran perusahaan sebagai agen perubahan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional demi kesejahteraan para peserta.   “TASPEN sebagai BUMN yang bergerak di bidang jaminan sosial dan dana pensiun ASN, selalu berlandaskan core values (nilai-nilai utama) AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Serta, mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap lini bisnis maupun langkah operasionalnya,” kata Pgs. Corporate Secretary Fahri dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu.   Kebijakan ini dikeluarkan melalui Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Kementerian BUMN Anindita Eka Wibisono.   Hal tersebut didasari Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-27/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri tanggal 20 Januari 2022.   Pada Surat Keputusan tersebut, tertuang pengalihan tugas Feb Sumandar yang semula menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi menjadi Direktur Perencanaan dan Aktuaria menggantikan Wahyu Tri Rahmanto.   Sementara itu, Rena Latsmi Puri sebagai Direktur Keuangan menggantikan Patar Sitanggang, Ariyandi sebagai Direktur Operasional menggantikan Mohamad Jufri, dan Ovita Susiana Rosya sebagai Direktur SDM dan Teknologi Informasi menggantikan Feb Sumandar.   “Hal ini sejalan dengan lima Pilar BUMN yang menjadi misi utama TASPEN yaitu mendongkrak kontribusi terhadap nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, mengusung inovasi model bisnis, meraih kepemimpinan teknologi, mendorong peningkatan investasi serta menerapkan pengembangan talenta yang merupakan upaya konkret Perseroan dalam pembangunan bangsa secara berkelanjutan,” ujar dia.   Adapun susunan jajaran Direksi TASPEN tahun 2022 ialah Direktur Utama A.N.S. Kosasih, Direktur Operasional Ariyandi, Direktur Keuangan Rena Latsmi Puri, Direktur SDM dan Teknologi Informasi Ovita Susiana Rosya, Direktur Investasi Rony Hanityo Aprianto, Direktur Perencanaan dan Aktuaria Feb Sumandar, serta Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Diyantini Soesilowati. (mth)  

“Rebuilding Our Positive Image”

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 22:05:18 0

Undangan saya diiyakan. Dan ternyata menjadi perhatian media yang luar biasa. Puluhan media Amerika hadir untuk memberitakan peristiwa langkah itu. Seorang Rabbi yang berpengaruh mengunjungi Islamic Center New York. Oleh: Imam Shamsi Ali, President of Nusantara Foundation, Pendiri Pesantren Nur Inka Nusantara Madani, USA  Satu hal yang terberat dalam perjalanan Dakwah ini adalah melawan usaha sistimatis oleh kalangan tertentu untuk merusak (damaging) wajah Islam yang sesungguhnya. Berbagai peristiwa buruk yang terjadi dan Muslim sebagai pelaku atau dituduh sebagai pelaku, Islamlah yang harus menanggung akibatnya. Hari Ahad lalu, 16 Januari 2022 di kota Dallas Texas di sebuah Synagogue seorang Rabbi (Pendeta Yahudi) bersama 4 orang jamaahnya disandera oleh seorang Muslim berwarga negara Inggris keturunan Pakistan. Penyandera itu menuntut kepada pemerintah Amerika untuk membebaskan Afia Siddique, seorang saintis (ilmuan) Muslimah yang brilliant yang dipenjara 83 tahun oleh Amerika. Beliau dipenjara dengan tuduhan konspirasi membunuh tentara Amerika di Afghanistan. Penyanderaan itu berlangsung sekitar 11 jam lebih. Pada akhirnya semua yang tersandera bebas dan sang penyandera akhirnya tertembak mati. Dengan kejadian itu saya bisa membayangkan beratnya tantangan bagi Saudara-Saudara Muslim kita di Dallas dan Texas secara umum, bahkan di Amerika. Karenanya perlu langkah-langkah preventif untuk mengurangi kecurigaan dan kemarahan warga kepada Komunitas Muslim. Satu di antara usaha itu adalah inisiatif Imam Omar Sulamen untuk menemui Rabbi Synagogue tersebut. Langkah ini bagi saya sangat penting. Apalagi daam konteks Texas yang secara ideologi politik cenderung kuat ke Republican yang masih cukup anti Islam. Peristiwa di Dallas ini kembali mengingatkan saya peristiwa yang terjadi sekitar tahun 2007 (12 tahun lalu) di kota New York. Ketika itu ada 3 orang Muslim yang ditangkap dengan tuduhan akan meledakkan sebuah gereja di Uptown New York. Bisa dibayangkan betapa hebohnya dan betapa upaya-upaya untuk merusak citra Islam ketika itu sangat intens. Maklum kota New York adalah kota Yahudi terkuat dunia. Maka pastinya peristiwa itu akan dipakai untuk lebih menjatuhkan Islam di benak warga New York dan Amerika. Pada saat itu Kebetulan saya adalah seorang Imam di Islamic Center New York. Dan saat itu pula kami baru Membangun komunikasi yang cukup baik dengan masyarakat Yahudi. Maka hal pertama yang saya lakukan adalah mengundang Presiden Majelis Rabbi (Board of Rabbis) untuk mengunjungi Islamic Center of New York. Undangan saya diiyakan. Dan ternyata menjadi perhatian media yang luar biasa. Puluhan media Amerika hadir untuk memberitakan peristiwa langkah itu. Seorang Rabbi yang berpengaruh mengunjungi Islamic Center New York. Sebagaimana foto Iman Omar berpelukan dengan Pendeta Yahudi di Dallas. Foto saya dan Rabbi Marc Schneier yang saat itu menjabat sebagai Presiden Majelis Rabbi juga viral. Beberapa TV juga menyiarkan kunjungan dan peristiwa yang mereka sebut langka itu. Tentu apa yang kita lakukan itu, saya dan Omar Sulaeman dan banyak tokoh lainnya, bertujuan tidak lain untuk menampilkan wajah Islam yang paradoks dari imej yang berusaha dibangun oleh mereka. Bahwa Islam itu berbahaya dan Muslim itu memusuhi dan bahkan membahayakan orang lain. Dengan Membangun komunikasi dengan  mereka kita tampilkan bahwa Islam itu tidak seperti yang ada pahami. Bukan agama kekerasan dan permusuhan apalagi terorisme. Dan orang-orang Islam tidak pernah membenci manusia karena perbedaan.  Kebencian atau permusuhan itu ada pada karakter jahat manusia. Bahkan ketika karakter itu ada pada mereka yang Muslim sekalipun. Namun kami sadar bahwa kebijakan dan keputusan apapun yang kita ambil dalam sebuah situasi akan menimbulkan kesalah pahaman, bahkan fitnah. Tapi selama itu dilakukan  dengan tujuan baik, mengharap ridho Allah sekaligus ampunannya maka kami tidak terlalu peduli. Tujuan kita sekali lagj tidak lain membela wajah Islam yang berusaha dicederai. Islam is about Peace! (*)

Gubernur: Jawa Barat Kembangkan Wisata Religi Terkonsep

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 21:50:34 0

Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengungkapkan, saat ini Jabar tengah mematangkan rencana pengembangan wisata religi yang lebih terkonsep.\"Kami pernah menghitung, wisata religi itu nilai ekonominya tinggi sekali,\" kata Ridwan Kamil saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis.Ridwan Kamil menuturkan, wisata religi memiliki potensi ekonomi yang tinggi bila ditata dengan baik. Pengembangan wisata religi di Jabar bertujuan agar peziarah lebih nyaman dan pedagang kaki lima tertata. Dampaknya denyut ekonomi akan meningkat.\"Di Jabar sedang dikonsepkan wisata religi dengan penataan serius, sehingga peziarah nyaman, PKL tertata, dan semua dapat barokahnya,\" tutur Ridwan Kamil.Ia mencontohkan sejumlah destinasi wisata religi di Jabar yang saat ini sering dikunjungi peziarah, di antaranya Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Situ Lengkong Panjalu, dan Pamijahan di Tasikmalaya.Menurut Kang Emil, dari wisata religi  sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan tumbuh usaha kuliner dan cinderamata.\"Seperti saya tadi beli sate Madura dan oleh-oleh, kalikan saja ribuan orang yang datang, UMKM akan meningkat apalagi penataannya lebih baik,\" katanya. Usai berziarah ke Makam Syekh Syaikhona Kholil di Bangkalan, Kang Emil sempat membeli sate Madura ditemani Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di area ziarah.Menurutnya, sate Madura di tempat aslinya rasa lebih enak dengan kontur yang lebih gemuk.\"Sate Madura di sini lebih gemuk dan rasanya lebih enak. Kalau di Jabar agak tipis satenya, tapi umumnya kecap dan bumbunya sama, lontongnya juga sama,\" ujarnya.lunjungan ke wisata religi biasanya ramai di bulan Maulud. Kang Emil mengatakan, warga Jabar yang berziarah ke Makam Syekh Syaikhona Kholil di bulan Maulud bisa mencapai 10 bus.\"Bulan Maulud bulan yang paling banyak warga Jabar datang ke sini, ada 5 sampai 10 bus,\" katanya. (mth)

Jabar Selesaikan Revitalisasi Alun-Alun Garut Senilai Rp12,7 Miliar

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 21:42:39 0

Garut, FNN - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menyelesaikan proses revitalisasi Alun-Alun Garut di pusat perkotaan Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp12,7 miliar dan siap diresmikan pada Minggu (23/1).\"Alun-Alun Kabupaten Garut dibangun atau diperbaiki menjadi lebih bagus,\" kata Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut Ajid Sayidin saat meninjau Alun-Alun Garut, Kamis.Ia menuturkan revitalisasi Alun-Alun Garut itu selesai selama 150 hari kerja yang pengerjaannya dilakukan penyedia jasa putra daerah yakni PT Tridaya Putra Bungsu.\"Ini melalui lelang, yang mendapatkan lelang proyek ini adalah putra Garut, dari PT Tridaya Putra Bungsu, dilaksanakan sekitar empat bulan yang lalu dan alhamdulillah telah selesai,\" katanya.Ia menyebutkan pembenahan Alun-Alun Garut itu meliputi sejumlah fasilitas yakni tribun, selasar, toilet, perpustakaan, plaza hall alun-alun, gerbang, amphitheater, arena bermain anak, tugu di empat sudut, trotoar, area tempat duduk, dan area babancong.Setelah peresmian Alun-Alun Garut itu, ia mengharapkan masyarakat dapat ikut menjaga dengan baik sehingga keberadaannya membuat nyaman bagi siapa saja yang berkunjung.\"Sarana ini untuk publik dan diharapkan ini mohon untuk dipelihara bersama-sama oleh warga Garut, dan ini diharapkan untuk sampahnya, sarana prasarana yang sudah ada itu dipelihara sama-sama,\" katanya.Alun-Alun Garut berada di kawasan perkotaan atau tidak jauh dari lingkungan Pendopo Garut, dan di samping Masjid Agung Garut yang selama ini menjadi tujuan masyarakat untuk bersantai maupun menikmati suasana.Lapangan terbuka itu biasa juga digunakan untuk berbagai kegiatan atau pameran produk, termasuk upacara hari besar seperti hari jadi Garut, maupun peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. (mth)

DPD RI: Menyikapi Ibu Kota Baru

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 18:45:18 0

Gedung-gedung di Jakarta memiliki muatan histori yang kuat. Kalau kemudian terjadi tukar guling sebagaimana disebut Ekonom Senior Emil Salim, maka nilai histori itu dapat lenyap begitu saja. Contoh tukar guling dimaksud, adalah ketika swasta membangun Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di ibu kota baru dan kemudian memanfaatkan Gedung Kemenlu di Jakarta yang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Bukan tidak mungkin Gedung Pancasila dikomersialisasi menjadi mal atau bentuk-bentuk komersial lainnya .  Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI SIDANG  Paripurna DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU, Selasa, 18 Januari 2022. Kini, obsesi pemerintah memindahkan ibu kota sah dan menjadi keputusan bersama. Namun, keputusan tersebut agaknya belum mengakhiri kontroversi IKN. Memang, sejak ide pemindahan IKN disampaikan Presiden Joko Widodo, sejak itu pula kontroversi mengiringi perjalanan gagasan ini. Tidak sedikit pihak mensinyalir adanya permufakatan kotor di belakangnya. Dari tuduhan permainan bisnis tanah, pikiran kritis soal lingkungan, desain istana negara, dan bahkan ada yang menuding rencana ini atas desakan dan demi kepentingan negara asing. Tudingan ini seolah menemui pembenarannya ketika usul pemindahan ibu kota terkesan dipaksakan di tengah situasi ekonomi bangsa yang belum stabil dan pandemi Covid-19 yang belum usai. Demi menjaga proses pembangunan bangsa tetap pada jalur dan tujuan semestinya, pikiran kritis itu memang perlu dirawat. Sebab, selama ini, tidak sedikit pembangunan infrastruktur justru menjadi beban dan bahkan berpotensi merugikan negara. Pemerintah harus mengambil pelajaran dari pembangunan infrastruktur yang sudah-sudah. Sebutlah jalan tol yang dijual, bandara yang beralih fungsi, atau pembangunan rel kereta api cepat yang akhirnya membebani APBN. Begitu pula dampak lingkungan yang terjadi. Rel kereta api Makassar-Parepare di Sulawesi Selatan, misalnya, ditengarai menjadi penyebab banjir di dua Kabupaten, yaitu Pangkep dan Barru. Proyek monumental yang seringkali menjadi jualan pencapaian setiap rezim, seharusnya melalui perencanaan yang matang. Sebab, ambisi pembangunan tanpa perencanaan matang besar kemungkinan hanya menjadi beban dikemudian hari. Beban tersebut bukan hanya ditanggung pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam mengawal IKN baru, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) memberikan sejumlah catatan kritis. Pertama, DPD RI sepakat dengan bentuk Pemerintahan Daerah Khusus. Namun, DPD belum dapat memahami istilah dan pengaturan otorita dalam UU IKN. DPD mengingatkan, otorita bukan bagian dari struktur pemerintahan yang dikenal dalam UUD 1945. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur kepala pemerintah daerah terdiri atas gubernur untuk pemerintah provinsi, bupati/wali kota untuk pemerintah kabupaten/kota. DPD menilai bahwa penggunaan istilah otorita beserta pengaturannya tidak tepat diterapkan dalam bentuk pemerintahan daerah khusus ibu kota negara. Pemaksaan terhadap istilah dan pengaturan otorita adalah sikap melawan konstitusi. Kedua, terkait “Nusantara” sebagai nama ibu kota baru. DPD menghargai usul inisiatif pemerintah tersebut. Namun, DPD menilai belum ada penjelasan komprehensif terkait landasan sosiologis, filosofis dan historis yang menjadi dasar pemilihan frasa nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara. Nama Nusantara bahkan terasa aneh sebagai nama ibu kota, sebab Nusantara telah melekat dalam memori kolektif bangsa sebagai kawasan kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Ketiga,  DPD RI juga mengingatkan bahwa terkait rencana induk yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Ibu Kota Negara belum dibahas secara komprehensif dalam forum tripartit. DPD RI juga memandang perlu mengingatkan pemerintah bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara merupakan pekerjaan besar bangsa Indonesia di tengah kondisi pandemi covid-19 yang masih membayangi. Banyak aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara. Antara lain, kepastian terhadap lahan yang akan digunakan tidak akan menimbulkan konflik pertanahan baik dengan Pemerintah Daerah maupun masyarakat (adat) yang ada di dalamnya, desain tata ruang wilayah yang jelas dan memperhatikan kepentingan serta aksesibilitas daerah-daerah penyangga, serta kejelasan dan kemampuan pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara baik yang bersumber dari APBN maupun non APBN. Pun demikian dengan kejelasan sistem dan struktur Pemerintahan DKI Jakarta pasca-pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini diperlukan adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu dijelaskan pula pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset negara yang ada di Jakarta. Kita tahu, aset-aset pemerintah yang ada di Jakarta merupakan kekayaan negara.Pemindahan Ibu Kota Negara harus diiringi dengan penjelasan bagaimana aset tersebut dikelola dan dimanfaatkan. Gedung-gedung di Jakarta memiliki muatan histori yang kuat. Kalau kemudian terjadi tukar guling sebagaimana disebut Ekonom Senior Emil Salim, maka nilai histori itu dapat lenyap begitu saja. Contoh tukar guling dimaksud, adalah ketika swasta membangun Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di ibu kota baru dan kemudian memanfaatkan Gedung Kemenlu di Jakarta yang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Bukan tidak mungkin Gedung Pancasila dikomersialisasi menjadi mal atau bentuk-bentuk komersial lainnya. Hal teknis lainnya adalah kejelasan desain pemindahan kantor pemerintahan dan lembaga-lembaga negara serta Aparatur Sipil Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara yang baru. Belum lagi menyakut desain transisional penyelenggaraan pemerintahan untuk Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah yang ditinggalkan dan pemerintahan baru di Ibu Kota Negara terutama yang terkait dengan administrasi pemerintahan, kepegawaian, pengelolaan dan pemanfaatan aset, kesiapan infrastruktur, dan suprastruktur. Di atas segalanya, pemerintah harus memprioritaskan keterlibatan masyarakat, masyarakat adat dan pemerintah daerah sekitar/daerah penyangga Ibu Kota Negara. Langkah tersebut tidak hanya sebagai bentuk penghormatan melainkan juga sebagai bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat daerah dan pemerintahannya yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi. Pemindahan Ibu Kota Negara bukan sebatas membangun dan melakukan pemindahan infrastuktur kantor pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ini adalah masalah kompleks, menyangkut transformasi sistem kerja birokrasi pemerintahan, Sumber Daya Manusia, ekonomi dan lingkungan, dan sosial-budaya. Keseluruhannya harus pula memerhatikan Dampak Lingkungan dan Sumber Daya Hayati serta Geopolitik. Mengingat kompleksitas persoalan dan dampak buruk yang berpotensi muncul, DPD RI meminta agar proses pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan dengan tidak tergesa-gesa, dan penuh kehati-hatian dalam setiap tahapan yang dilakukan. Sekali lagi, pemerintah harus belajar dari pembangunan infrastruktur yang berakhir mengecewakan. (*)

Ubedilah Badrun: Jangan Jadi Aktivis Kaleng-Kaleng

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 18:37:44 0

Jakarta, FNN -Aktvis 1998 yang juga akademisi, Ubedilah Badrun mengatakan, praktik korupsi di pemerintahan begitu masif, sistematis dan mengerikan, sehingga jika tidak dibendung negeri ini akan mengalami kondisi bertambah buruk, terutama dalam praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Oleh karena itu, langkahnya melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang dan Gibranke KPK dalam dugaan korupsi dianggap sudah tepat. Ubedilah Badrun mengatakan hal itu pada acara talk-show di Rasil Bekasi, Kamis pagi 20 Januari 2022. Ia menjelaskan,  salah satu cara terbaik mencegah praktik korupsi adalah tetap harus dengan cara beradab. Sedangkan terkait dengan adanya pimpinan parpol dan para aktivis yang justru melaporkannya ke polisi karena dugaan pencemaran nama baik, Ubedilah justru hanya tersenyum. Bahkan, ia  mengingatkan agar para aktivis yang kini berada di lingkaran kekuasaan  tidak terbuai dan berharap mereka tetap kritis. \"Aktivis itu ketika berada di kekuasaan harus tetap menjaga idealismenya dan menjadi partner penting di kekuasaan. Sehingga, ada warna integritas dan moralitas yang dijalankan pemerintahan,\" ujar Ubedilah Badrun. Ubeddillah menilai,  kini ada pergeseran peran dan makna yang jauh tentang aktivis, sehingga membuat penilaian buruk. Para aktivis perlu  memegang teguh idealisme tanpa mengabaikan kekeliruan kondisi yang terjadi di pemerintahan. Ia menyesalkan terjadinya kekeliruan paradigma tentang peran dan fungsi aktivis yang kini berada di lingkaran kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan longsor atau pudarnya idealisme. \"Keliru jika ada aktivis membela penguasa yang jelas-jelas bersalah. Mestinya, mereka (aktivis) minimal diam  jika mereka berada di kekuasaan. Syukur-syukur bisa membantu membenahi dari dalam atas beragam pelanggaran yang tejadi,\" ujarnya. Mencermati kondisi praktik KKN yang semakin buruk, Ubedilah  mengimbau agar kalangan aktivis tetap konsisten berada pada jalur idealisme. \"Jangan menjadi aktivis kaleng-kaleng,\" ujarnya. Selain tetap berada pada jalur idealisme, para aktivis juga diminta selalu jernih hati dalam menatap persoalan dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di pemerintahan saat ini. \"Kembalilah on the track , karena bangsa ini dalam kondisi sangat memprihatikan, praktik korupsi kian merajalela,\" tegas aktivis dan dosen UNJ (Universitas Negeri Jakarta) itu. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ubedilah Badrun mengadukan anak Presiden Jokowi, yaiti Gibran Rakabuming  Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK Senin, 10 Januari 2022. Laporan itu dilayangkan atas  dugaan praktik KKN dengan relasi bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. (bs).

Anies Baswedan Capres Paket Komplit

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 18:22:21 0

Teringat Che Quevara pada kata-katanya, \"Mustahil menemukan watak revolusioner dalam diri seseorang, tanpa di dalamnya ada jiwa kemanusiaan\". Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari REVOLUSI dan kemanusiaan sangat sulit dipisahkan dalam diri seorang pemimpin. Anugerah Tuhan yang menginsyafi kesadaran manuisa itu. Selain berani melawan kedzoliman dan ketidakadilan, seiring sejalan dengan mentalitas itu, sikap teduh yang  dilingkupi kesantunan dan adab yang mulia juga menjadi faktor penting menggerakan kepemimpinan. Bagai musim panen, persiapan menyambut pilpres 2024 begitu meriah dan bergairah. Meski masih menyisakan waktu 2 tahun, semua konstestan mulai ancang-ancang dan ada juga yang sudah mencuri start. Gebyar pilpres 2024 menampilkan beragam eksistensi kandidat capres dengan pola kampanye mulai dari pembagian sembako, pemasangan baliho hingga kerja-kerja relawan dan tim sukses di darat dan udara. Kebanyakan capres yang manggung biasanya hanya muncul menjelang masa-masa mendekati pilpres saja. Capres sejenis ini dikenal publik sebagai capres pencitraan. Jarang terdengar kiprahnya dan hanya eksis menjelang pilpres. Capres yang mendekati rakyat jika ada maunya saja, tapi menghilang ditelan bumi saat terpilih dan dibutuhkan rakyat, seloroh kebanyakan orang. Namun ada juga Capres yang benar-benar menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya sepanjang waktu untuk kebaikan negera dan bangsa. Tanpa proyeksi, agenda dan rekayasa politik bergumul dengan persoalan-persoalan rakyat keseharian. Capres yang seperti ini yang layak disebut memiliki komitmen dan  konsisten terhadap kondisi negara dan nasib rakyat. Karakter kepemimpinan yang demikian cenderung telah menjadi jiwa dan semangat capres yang langka dan sulit ditemukan. Dengan jejak rekam yang baik dan disukai, capres populis dan menjadi simbol keberpihakan kepada utamanya rakyat kecil. Tak diragukan akan mendapatkan banjir dukungan, empati dan loyalitas rakyat untuk memilihnya. Sepanjang sistem demokrasi liberal dan sekuler yang mengusung pemilu yang kapitalistik transaksional selama era reformasi di Indonesia. Selama itu pula pemilu mulai dari pilkada, pileg dan pilpres, akan sangat didominasi oleh oligarki. Dimana capres dan proses pemilu sudah dipesan dan bisa ditentukan hasilnya bahkan sebelum pemilu dilaksanakan. Terbukti beberapa pemilu dikuasai oleh para pemilik modal yang bisa  mewujud personal, rezim kekuasaan maupun korporasi borjuasi. Kenapa Harus Anies? Hampir 5 tahun ini, publik terus menyorot fenomena figur Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta yang paling sensasional namun bernas ini, belakangan banyak menuai perhatian dan dukungan publik. Tidak sedikit rakyat di daerah-daerah menyatakan sikap dam deklarasi dukungan terhadap Anies yang mungkin akan bertambah terus di seluruh Indonesia. Tentu saja banyak faktor yang melatarbelakangi sikap publik tersebut. Selain kualitas figur dan kinerja kepemimpinan birokrasi. Anies juga berhasil merebut kecintaan publik melalui ahlak yang terpuji dan kemampuam berinteraksi dengan keberagaman khalayak. Termasuk bagaimana menyikapi sikap kritis, hujatan dan pujian  dari pelbagai kalangan yang mampu direspon Anies dengan bijak. Begitu cakap dan berintegritas seorang Anies Baswedan, ia semakin kuat personifikasinya di mata rakyat, bukan hanya yang tinggal di Jakarta. Populeritas dan rasa keingintahuan publik terhadap Anies semakin meluas. Dalam jajak pendapat baik yang dilakukan secara metode survey yang ilmiah dan bertanggungjawab, maupun geliat masyarakat langsung di pelosok-pelosok kota dan pedesaan. Anies yang pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan menteri pendidikan ini,   jauh melebihi capres-capres lainnya yang notabene memiliki infra struktur dan kelembagaan politik yang idealnya jauh lebih mumpuni. Berikut ini beberapa fakta dan realitas yang dipahami rakyat sekaligus membuat elektabilitas Anies terus menanjak. 1. Anies menjadi pemimpin melalui proses berjenjang dan membentuk struktur pengalaman yang menakjubkan. Selain memiliki trah kepahlawanan nasional, Anies juga sejak muda telah menunjukkan prestasi  dan terus bergumul dengan program-program kerakyatan. Salah satunya pernah mendirikan program Indonesia Mengajar. Salah satu aspek fundamental dalam membangun bangsa. Dari persfektif  ini, baik secara bibit, bobot dan bebet, maupun karya -karya yang telah dihasilkan. Membuktikan bahwa Anies bukanlah pemimpin abal-abal atau kaleng-kaleng. 2. Anies sejauh ini merupakan figur pemimpin yang bebas dan bersih dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Anies dalam catatan kepemimpinan dan menejemen birokrasi baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor  swasta tak pernah meninggalkan catatan hitam penyelewengan baik anggaran maupun jabatan atau kewenangan. Hal seperti ini menjadi pertimbangan paling prinsip dari kriteria kepemimpinan yang layak. Dibanding kompetitor lainnya, dalam soal KKN Anies  tak pernah menjadi bagian dari pembicaraan publik, kecuali oleh politisi-politisi kerdil dan busuk. Sementara capres  kompetitor lainnya, banyak dirundung dan dililit kasus-kasus besar yang belum ditindaklanjuti penanganan hukumnya. Kalaupun masih bisa berkelit, banyak yang tidak bisa terlepas dari anasir-anasir perilaku korupsi atau extra ordinary crime lainnya juga tak luput skandal perselingkuhan. 3. Dalam banyak kepemimpinan nasional baik dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Seorang Anies Baswedan menonjol dalam berperilaku akhlakul kharimah. Tingkat kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang tinggi dimiliki Anies. Mampu membuat Anies mampu menyalurkan pikiran, sikap dan tindakannya dengan kesantunan dan etika yang luar biasa. Anies mampu bekerja di bawah tekanan dan dalam situasi seburuk apapun. Ketenangannya juga bisa meredam emosi dan apalagi temperamental dalam menghadapi kondisi yang tidak sesuai harapan. Tidak seperti kebanyakan pejabat yang suka menjilat ke atas dan menginjak bawahan. Nyaris tak pernah terlihat, Anies Anies marah-marah atau memaki bahwahannya di depan banyak orang. Anies yang humanis dan familiar ini, begitu ramah dan hangat kepada siapapun. Terlebih kepada rakyat jelata yang tak berpunya dan bernasib kurang beruntung. Dari ketiga faktor paling menentukan dari sifat kepemimpinan yang dimiliki Anies. Menjadi logis dan rasional ketika melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Anies sebagai gubernur Jakarta dan peran-peran sosial politik lainnya. Secara terstruktur dan sistematik akan dapat dilakukan  Anies  lebih optimal. Karakter unggul yang ada pada Anies, secara eskalatif dan akumulatif akan menciptakan gaya kepemimpinan dan program pembangunan yang mampu menyelesaikan prolematika warga Jakarta dengan tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial. Seperti yang sering disuarakan rakyat, betapa keadilan sosial dalam kehidupan sosial polituk, sosial ekonomi dan sosial hukum telah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi warga Jakarta khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Lagi pula, bagaimana mungkin pemimpin itu bisa dibilang akan mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran untuk srluruh rakyat Indonesia, jikalau dia sendiri tak mampu berbuat adil. Maka keadilan sosial juga menjadi prioritas seorang Anies Baswedan  memajukan kotanya dan membahagiakan warganya. Oleh karena itu, tiada pemimpin yang mampu mengemban amanat penderitaan rakyat  kecuali dia lahir dari rahimnya rakyat. Ia hadir dibumi dari keringat dan darah persalinan rahimnya ibu pertiwi. Kenapa harus Anies?. Jawabannya ada  pada rakyat itu sendiri dan teruntuk para pemimpin-pemimpin agama dan politik yang mengunakan mata hatinya dan sebenar-benarnya mewakili rakyat. Semoga setiap mata hati dan jiwa seluruh rakyat Indonesia mampu melihat dan merasakan, meski sulit  dilihat dan dirasakan oleh sistim yang naif, pemimpin amanah itu tetaplah ada. Dekat dan selalu hadir ditengah-tengah rakyat. Dialah pemimpin rakyat yang sesungguhnya yang didukung rakyat. Seorang Anies Baswedan capres paket komplit. (*)    

KSP: Pemerintah Pastikan Pasokan Minyak Goreng Cukupi Kebutuhan Rakyat

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 17:06:16 0

Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan pemerintah memastikan pasokan minyak goreng aman dan mencukupi kebutuhan rakyat hingga enam bulan ke depan.   Hal itu dikatakan Edy Priyono dalam siaran pers KSP di Jakarta, Kamis, menyusul penerapan kebijakan satu harga minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter yang sudah diberlakukan Rabu (19/1) dan diminati masyarakat.   “Menteri Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 1/2022 yang intinya sebagai dasar kerja sama antara pemerintah dengan produsen dalam penyediaan minyak goreng bersubsidi. Landasan itulah yang menjadi kekuatan pemerintah mengeluarkan kebijakan satu harga Rp14.000 per liter, terutama pada jaminan pasokannya,” kata Edy.Edy menjelaskan pemerintah meningkatkan upaya untuk menutup selisih harga minyak goreng antara harga keekonomian dengan harga maksimum. Salah satu upaya itu dengan menambah subsidi dari Rp3,6 triliun menjadi Rp 7,6 triliun. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi rumah tangga, industri berskala mikro, dan kecil.   “Pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu untuk jangka waktu enam bulan ke depan,” ujar Edy.   Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema kebijakan untuk menjamin kelangsungan pasokan minyak sawit mentah (\"crude palm oil\"/CPO) guna mencukupi keperluan industri minyak goreng di dalam negeri.“Kuncinya di situ. Jika pasokan CPO terjamin pada harga yang wajar, maka produksi dan harga minyak goreng akan terkendali,” katanya.   Edy meminta masyarakat untuk turut mengawal kebijakan satu harga minyak goreng Rp14.000 agar tidak terjadi pembelian dalam jumlah berlebihan karena dapat berujung pada aksi penimbunan.   “Jika masyarakat mengetahui adanya aksi-aksi penimbunan, langsung laporkan saja,” kata Edy.   Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memberlakukan kebijakan satu harga minyak goreng sebesar Rp14.000 per liter, sejak Rabu (19/1). Harga minyak goreng ini berlaku hingga enam bulan ke depan.   Pada tahap awal, pemberlakuan harga minyak goreng Rp14.000 untuk kemasan 1 liter, 2 liter, dan 25 liter tersebut diterapkan di toko ritel modern. Sementara untuk pasar tradisional dilakukan selambat-lambatnya pada pekan depan. (mth)                 

Menteri LHK: Rehabilitasi Mangrove Dilakukan Lewat Kebijakan Majemuk

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 17:00:50 0

Jakarta, FNN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, usaha pencapaian rehabilitasi mangrove perlu dilihat lewat kebijakan majemuk yang mencakup berbagai aspek termasuk pembayaran berdasarkan hasil (result based payment) terkait karbon.\"Memang melihatnya kita harus dari, istilah saya, kebijakan yang majemuk, dari segala aspek. Dari kebijakan tentang karbon, kebijakan tentang kewajiban rehabilitasi dari para pemegang izin tambang,\" kata Menteri LHK Siti ketika ditemui media usai menghadiri acara Workshop Rangkaian Hari Pers Nasional bertema \"Peran Insan Pers Dalam Membangun Inisiatif Kolaborasi Percepatan Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan\" di Jakarta, Kamis.Menteri LHK menyampaikan rasa optimistis untuk mencapai target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare pada 2024 karena terdapat ruang-ruang potensial untuk memacu penanaman dan pemeliharaan mangrove dengan sistem result based payment. Artinya, jelas Siti, kalau dipelihara dengan baik dan bernilai karbon maka masyarakat yang melakukan penanaman, kebijakan pemerintah daerah yang baik dan pelaku swasta bisa mendapatkan nilai jasa untuk memenuhi target karbon nasional.\"Ruangnya besar, tinggal memang memperluas dan mempercepat gerakannya. Saya kira Indonesia yang dibutuhkan itu, dan sebetulnya kita punya modal nilai-nilai gotong royong,\" ujar Siti.Dia menyebut juga peran generasi muda yang cukup besar dalam mencapai target rehabilitasi mangrove, yang disebut Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono sebagai salah satu yang terbesar di dunia.Indonesia memiliki ekosistem mangrove seluas 3.364.080 hektare yang terdiri dari 2.661.281 hektare dalam kawasan dan 702.799 hektare di luar kawasan, berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2021.Sebagian dari ekosistem tersebut mengalami degradasi akibat konversi lahan, pembalakan liar, pencemaran dan perluasan tambak serta budi daya yang tidak berkelanjutan. Untuk itu BRGM ditugaskan melakukan rehabilitasi di sembilan provinsi prioritas dengan target 600.000 hektare. (mth)       

Keketuaan G20 Indonesia Perkuat Kerja Sama Pelaku Ekonomi Dunia

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 16:49:22 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menekankan Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia melalui Presidensi atau keketuaan dalam G20 tahun 2022.\"Presidensi Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan pelaku ekonomi dunia,\" ujar Presiden dalam pidatonya saat menghadiri World Economic Forum, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.Presiden Jokowi menekankan selama memegang Keketuaan G20, Indonesia akan mengintensifkan interaksi dengan pelaku ekonomi dunia. Presiden Jokowi sangat berharap para pelaku ekonomi dunia, memiliki pemikiran konkret yang dapat diajukan untuk menjadi bagian dari capaian konkret KTT G20.Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga mengajak para pemimpin ekonomi dunia yang tergabung dalam G20 untuk menjawab kecemasan masyarakat terhadap keadaan dunia di masa pandemi saat ini dengan aksi-aksi nyata.Presiden Jokowi menekankan Indonesia berusaha agar Presidensi G20 tahun 2022 bisa menjadi bagian penting untuk menjawab keresahan tersebut dengan menjadi katalis bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif.  \"Tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini adalah \'Recover Stronger, Recover Together\'. Kami akan mengedepankan partnership dan inklusifitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang,\" jelasnya.Selain itu Presiden Jokowi menyampaikan Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga prioritas utama yang sejalan dengan prioritas nasional dan kondisi global.Tiga prioritas itu, pertama, menata kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis. Produksi vaksin ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan juga harus dapat dimobilisasi secara cepat, sebagai upaya mencegah krisis selanjutnya.Kedua, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi, di mana dampaknya harus dirasakan oleh masyarakat terutama oleh UMKM, literasi dan kemampuan digital masyarakat harus ditingkatkan, serta keamanan data harus tetap dijaga.Ketiga, transisi energi yang lebih ramah lingkungan, di mana perlunya menyediakan teknologi dan pendanaannya melalui teknologi yang mampu mendorong produksi berbasis ekonomi. (mth)

Presiden : Kebijakan OJK Harus Mampu Cegah Meluasnya Dampak Pandemi

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 11:36:11 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan instrumen kebijakan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan sektor keuangan.   Presiden juga meminta instrumen dari OJK agar dapat membantu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sektor informal mampu bertahan di tengah pandemi dan bertumbuh lebih baik.   “Diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik. Ini harus detil, efektif, dan penuh kehati-hatian agar tak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang sedang kita lakukan. Karena itu instrumen kebijakan dan pengawasan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19,” kata Presiden dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau secara daring, yang diikuti di Jakarta, Kamis.   Presiden menekankan perlu strategi penanganan yang spesifik untuk memitigasi meluasnya dampak pandemi. Pasalnya, pandemi yang berkepanjangan telah menyebabkan dampak yang dalam bagi sektor-sektor tertentu.   Di saat yang sama pada masa pandemi, turut terjadi disrupsi rantai pasok global yang menyebabkan peningkatan harga komoditas dunia dan juga inflasi global.   Saat ini, kata Presiden, kinerja perekonomian, khususnya di sektor riil menunjukkan perbaikan. Namun, seluruh pihak diminta tetap waspada dengan perkembangan COVID-19, terutama meluasnya penularan varian baru virus Corona, Omicron.   Selain dampak pandemi, ekonomi global juga masih penuh ketidakpastian. Saat ini terjadi kelangkaan pangan, sumber energi dan juga kontainer di beberapa negara.   “Kenaikan inflasi, harga produsen. Saya kira persoalan-persoalan ini harus kita cermati karena dampaknya ada pada negara kita,” ujarnya.   Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau dilakukan secara daring dan luring. Presiden memberikan pengarahan secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.   Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, para pelaku industri jasa keuangan dan pejabat terkait lainnya. (mth)  

Suku Dinas Bina Marga Jaksel Diminta Perketat Pengawasan Aset Daerah

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 11:13:55 0

Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Sekretaris Kota Jakarta Selatan Mukhlisin meminta Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan memperketat pengawasan aset daerah menyusul adanya upaya pembongkaran trotoar di Jalan Fatmawati Raya, Cipete Selatan, Cilandak.\"Ini kan aset mereka. Kalau dirusak itu juga sudah pelanggaran sebenarnya. Itu seharusnya dipertahankan oleh instansi terkait. Bina Marga yang punya aset. Nanti kita tekankan ke Bina Marga, pengawasannya mesti diperketat,\" kata Mukhlisin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Mukhlisin mengatakan, dengan adanya upaya pembongkaran ini, pihaknya akan meminta Suku Dinas Bina Marga menginventarisasi apakah ada temuan peristiwa serupa. \"Adanya temuan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan rapat tingkat kota guna mengevaluasi sekaligus menghadirkan solusi pengawasan. Nanti kita undang Sudin Bina Marga,\" ujar dia.Menurut Mukhlisin, temuan upaya pembongkaran ini menunjukkan bahwa pengawasan dari Suku Dinas Bina Marga tidak optimal. \"Ini temuan dari orang lain, bukan dari instansi terkaitnya. Berarti kan pengawasan mereka lemah. Sementara mereka juga punya Kepala Satuan Pelaksana di kecamatan,\" ujarnya.Mukhlisin menegaskan, akan mengevaluasi dan membenahi pola pengawasan dari Sudin Bina Marga yang dinilai lemah. \"Kekurangan saat ini, ke depannya harus lebih baik lagi,\" katanya.Sebelumnya, Lurah Cipete Selatan Fuad Hasan membenarkan adanya upaya pembongkaran trotoar tersebut oleh sejumlah pekerja yang diminta pemilik ruko di seberang trotoar tersebut pada Jumat, (14/1) malam.\"Malam itu juga Satpol PP dan FKDM mendatangi lokasi dan menghentikan rencana pembongkaran serta menyita alat, kemudian koordinasi dengan satgas Bina Marga,\" kata Fuad.Sementara itu Anggota FKDM Cipete Selatan, Rico mengatakan, ada upaya pembongkaran torotar yang diinisiasi oleh oknum PNS di Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan. \"Saat ditanya-tanya, dia merupakan orang Suku Dinas Bina Marga,\" ungkapnya. (mth)     

Gubernur: PT Timah Perdalam Alur Pelabuhan Belinyu

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 11:09:05 0

Pangkalpinang, FNNGubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan PT Timah Tbk akan memperdalam alur pelayaran kapal di Pelabuhan Belinyu Kabupaten Bangka, guna mendukung ekspor impor secara langsung di negeri serumpun sebalai itu.\"Pendalaman alur Pelabuhan Belinyu ini segera dilakukan oleh PT Timah Tbk,\" kata Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Kamis.Ia mengatakan dalam mempercepat pendalaman alur Pelabuhan Belinyu ini, Pemprov Kepulauan Babel telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kepelabuhanan untuk segera melakukan studi Survei Investigasi Desain (SID).\"Insya Allah proses pengembangan berjalan lancar dan Kementerian Perhubungan berjanji akan mengeluarkan izin pendalaman pada Februari 2022 ini,\" ujarnya.Menurut dia pendalaman alur pelabuhan ini diserahkan kepada PT Timah Tbk. Perusahaan milik negara (BUMN) ini diharapkan juga dapat melibatkan PT Arta Persada Sejahtera dan PT Semesta Surya Persada dan pihak-pihak yang memiliki TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) di kawasan pelabuhan tersebut.\"Nanti PT Timah dengan TUKS lainnya dalam pengerukan alur bisa dilakukan B2B (Business to business) pengerjaannya. Semua kita serahkan dengan PT Timah dalam pengerjaannya, tinggal bagaimana mereka kolaborasikan dengan perusahaan lain,\" katanya.Ia menambahkan pendalaman alur Pelabuhan Belinyu ini sebagai langkah pemerintah provinsi pengembangan pelabuhan tersebut untuk salah satu Project Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Industri (KI).\"Ini tidak terlepas dari rencana usulan menjadikan kawasan sekitar Pelabuhan Belinyu menjadi PSN. Ketika kawasan industri di Kecamatan Belinyu mendapat banyak dukungan, maka otomatis Bangka bagian utara bisa lebih cepat berkembang,\" ujarnya. (mth)

Virus Corona di Benua Amerika Menyebar Lebih Aktif daripada Sebelumnya

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 11:05:19 0

Brasilia, FNN - Kasus infeksi virus corona di negara-negara di benua Amerika menyebar lebih aktif dibandingkan sebelumnya, kata Organisasi Kesehatan Pan Amerika (PAHO) pada Rabu (19/1).Menurut PAHO, kasus COVID-19 mencapai tingkat tertinggi baru di Amerika dengan 7,2 juta kasus baru dan lebih dari 15.000 kematian terkait COVID dalam pekan lalu.\"Virus ini menyebar lebih aktif daripada sebelumnya,\" kata Direktur PAHO Carissa Etienne dalam sebuah pengarahan.Karibia mengalami peningkatan kasus infeksi virus corona paling tajam selama pandemi yang telah berlangsung dua tahun, kata badan regional itu.Sementara di Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada terjadi lonjakan pasien COVID-19 yang dirawat inap.Brazil melaporkan rekor 137.103 kasus infeksi virus corona dalam 24 jam ketika varian Omicron menyebar di negara terbesar di Amerika Latin itu, menurut keterangan Kementerian Kesehatan Brazil pada Selasa (18/1).Brazil juga mencatat angka kematian terkait COVID-19 tertinggi ketiga di dunia setelah AS dan Rusia, menurut penghitungan Reuters.Mengingat kurangnya pengujian, PAHO merekomendasikan agar negara-negara di Amerika memprioritaskan tes cepat antigen untuk orang dengan gejala COVID-19 dan yang berisiko menyebarkan virus.Meskipun lebih dari 60 persen orang di Amerika Latin dan Karibia telah sepenuhnya divaksinasi terhadap COVID-19, varian Omicron terus menyebar dengan cepat di semua wilayah, kata Manajer Insiden PAHO Sylvain Aldighieri.Perkembangan penyebaran varian Omicron dalam beberapa minggu dan bulan mendatang akan tergantung pada langkah-langkah kesehatan masyarakat untuk mengurangi kasus COVID-19 yang parah dan pasien rawat inap, kata Aldighieri.Langkah-langkah itu, menurut dia, termasuk penggunaan masker, menjaga jarak sosial dan tentunya vaksinasi. (mth)

Virus Corona di Benua Amerika Menyebar Lebih Aktif daripada Sebelumnya

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 11:04:54 0

Brasilia, FNN - Kasus infeksi virus corona di negara-negara di benua Amerika menyebar lebih aktif dibandingkan sebelumnya, kata Organisasi Kesehatan Pan Amerika (PAHO) pada Rabu (19/1).Menurut PAHO, kasus COVID-19 mencapai tingkat tertinggi baru di Amerika dengan 7,2 juta kasus baru dan lebih dari 15.000 kematian terkait COVID dalam pekan lalu.\"Virus ini menyebar lebih aktif daripada sebelumnya,\" kata Direktur PAHO Carissa Etienne dalam sebuah pengarahan.Karibia mengalami peningkatan kasus infeksi virus corona paling tajam selama pandemi yang telah berlangsung dua tahun, kata badan regional itu.Sementara di Amerika Utara, Amerika Serikat dan Kanada terjadi lonjakan pasien COVID-19 yang dirawat inap.Brazil melaporkan rekor 137.103 kasus infeksi virus corona dalam 24 jam ketika varian Omicron menyebar di negara terbesar di Amerika Latin itu, menurut keterangan Kementerian Kesehatan Brazil pada Selasa (18/1).Brazil juga mencatat angka kematian terkait COVID-19 tertinggi ketiga di dunia setelah AS dan Rusia, menurut penghitungan Reuters.Mengingat kurangnya pengujian, PAHO merekomendasikan agar negara-negara di Amerika memprioritaskan tes cepat antigen untuk orang dengan gejala COVID-19 dan yang berisiko menyebarkan virus.Meskipun lebih dari 60 persen orang di Amerika Latin dan Karibia telah sepenuhnya divaksinasi terhadap COVID-19, varian Omicron terus menyebar dengan cepat di semua wilayah, kata Manajer Insiden PAHO Sylvain Aldighieri.Perkembangan penyebaran varian Omicron dalam beberapa minggu dan bulan mendatang akan tergantung pada langkah-langkah kesehatan masyarakat untuk mengurangi kasus COVID-19 yang parah dan pasien rawat inap, kata Aldighieri.Langkah-langkah itu, menurut dia, termasuk penggunaan masker, menjaga jarak sosial dan tentunya vaksinasi. (mth)

Komisi Yudisial Tunggu Pemeriksaan KPK Terkait OTT di PN Surabaya

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 11:00:15 0

Jakarta, FNN - Komisi Yudisial (KY) masih menunggu pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan operasi tangkap tangan oleh lembaga tersebut di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur.\"Sejauh ini, Komisi Yudisial masih menunggu perkembangan pemeriksaan oleh KPK,\" kata Juru Bicara Komisi Yudisial Miko Susanto Ginting di Jakarta, Kamis.Sementara menunggu proses hukum oleh lembaga antirasuah, Miko Ginting meminta semua pihak memberikan kepercayaan kepada penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini.Komisi Yudisial, lanjut Miko, senantiasa akan terus memantau dan bersedia membantu proses hukum apabila lembaga terkait membutuhkannya.Sementara itu, Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan KPK melakukan operasi tangkap tangan di Surabaya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara di PN) Surabaya.Dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut, kata Ali, KPK telah mengamankan tiga orang, yaitu hakim, panitera, dan pengacara.Untuk detail kasus ini, KPK belum menginformasikan secara lebih lanjut. (mth) 

KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT di Pengadilan Negeri Surabaya

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 10:49:16 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/1).\"KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Surabaya dengan mengamankan sejumlah uang dan pihak terkait kemarin sore,\" ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, ada tiga orang yang telah diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut.Mereka adalah hakim, panitera, dan pengacara. Namun, terkait dengan nama tiga pihak tersebut, KPK belum menginformasikan secara lebih lanjut.Sampai saat ini, kata Nurul Ghugron, KPK sedang memeriksa para pihak tersebut.\"Saat ini, para pihak dimaksud sedang kami periksa untuk memperjelas duduk kasus ini,\" ujar Nurul Ghufron.Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu selama 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut.Terkait dengan perkembangan OTT itu, Nurul Ghufron mengatakan bahwa KPK akan segera menginformasikannya lebih lanjut setelah pemeriksaan selesai.\"Kami akan umumkan setelah pemeriksaan selesai dilakukan,\" katanya. (mth) 

Harga Minyak Turun di Sesi Asia, Kekhawatiran Pasokan Batasi Kerugian

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 10:09:42 0

Singapura, FNN - Harga minyak tergelincir kembali di perdagangan Asia pada Kamis pagi, setelah mencapai level tertinggi sejak 2014 di sesi sebelumnya karena investor melakukan aksi ambil untung, namun kekhawatiran pasokan jangka pendek membatasi kerugian lebih lanjut.Minyak mentah berjangka Brent turun 72 sen atau 0,81 persen, menjadi diperdagangkan di 87,72 dolar AS per barel pada pukul 01.52 GMT. Patokan global Brent menyentuh 89,13 dolar AS per barel di sesi terakhir, tertinggi sejak Oktober 2014.Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS merosot 96 sen atau 1,1 persen, menjadi diperdagangkan di 86 dolar AS per barel.\"Badan Energi Internasional mengatakan permintaan minyak global berada di jalur untuk mencapai tingkat pra-pandemi,\" kata analis di bank ANZ dalam sebuah catatan.\"Gangguan pasokan jangka pendek juga membantu memperketat pasar. Minyak mentah Brent menguat tajam setelah laporan pipa minyak utama yang mengalir dari Irak ke Turki rusak akibat ledakan.\"Namun, aliran minyak mentah melalui pipa Kirkuk-Ceyhan telah dilanjutkan, setelah dihentikan pada Selasa (18/1) karena ledakan di dekat pipa di provinsi tenggara Turki Kahramanmaras, kata para pejabat pada Rabu (19/1).Kekhawatiran pasokan telah meningkat minggu ini setelah kelompok Houthi Yaman menyerang Uni Emirat Arab, produsen terbesar ketiga di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Sementara itu Rusia, produsen minyak terbesar kedua di dunia, telah menambah kehadiran pasukannya di dekat perbatasan Ukraina, memicu kekhawatiran invasi dan ketidakpastian pasokan berikutnya.Para pejabat dan analis OPEC mengatakan bahwa reli minyak dapat berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, dan harga bisa mencapai 100 dolar AS per barel karena permintaan, mengabaikan terjadinya penyebaran varian virus corona Omicron.OPEC+, yang mengelompokkan kartel dengan Rusia dan produsen lainnya, sedang berjuang untuk mencapai target peningkatan produksi bulanan sebesar 400.000 barel per hari (bph).Stok minyak mentah dan bensin AS naik sementara persediaan sulingan turun minggu lalu, menurut sumber pasar yang mengutip angka American Petroleum Institute pada Rabu (19/1).Persediaan minyak mentah AS naik 1,4 juta barel untuk pekan yang berakhir 14 Januari. Persediaan bensin naik 3,5 juta barel, sementara stok sulingan turun 1,2 juta barel, menurut sumber, yang berbicara dengan syarat anonim. (mth)

Pemerhati Sarankan Pemerintah Kembalikan Guru PPPK ke Sekolah Asalnya

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 10:01:15 0

Jakarta, FNN - Pemerhati Pendidikan Doni Koesoema menyarankan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mengembalikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke sekolah asalnya.   “Intinya, saya ingin mengatakan kenapa begitu ada masukan dari masyarakat, Kemendikbudristek enggan untuk menerima? Padahal tagline-nya Merdeka Belajar, Bergerak Bersama, Gotong Royong. Tetapi, kita tidak tahu yang dimaksud gotong royong seperti apa,” kata Doni dalam siaran “Kritik Kebijakan Pendidikan Era Nadiem Makarim” yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.    Doni menuturkan kebijakan soal guru PPPK merupakan salah satu masalah yang timbul akibat adanya pelanggaran pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 4 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia yang memuat sikap adil, demokratis serta berpihak pada nilai luhur bangsa.Kebijakan itu, kata dia, merupakan bentuk rendahnya partisipasi publik karena dinilai tertutup dalam membuat sebuah desain pendidikan. Sehingga, berpotensi merugikan dunia pendidikan di masa depan. Adanya pembukaan seleksi guru PPPK dapat mengganggu sistem pendidikan di sekolah swasta.Hal itu diakibatkan oleh para guru tetap PPPK yang pindah mengajar ke sekolah negeri. Sehingga, dia menyarankan para guru tersebut dapat dikembalikan ke sekolah asalnya.   “Saya mendengar, mereka berkukuh atas nama Undang-Undang ASN, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tinggal melihat, apakah ada niat baik atau tidak untuk menyejahterakan guru ini dan justru mendukung sekolah swasta yang terlibat banyak dalam pendidikan anak Indonesia,” kata dia.   Menurutnya, hadirnya PPPK justru mematikan guru-guru muda CPNS yang ingin mengajar dan memiliki kompetensi tinggi serta motivasi yang kuat.   Padahal, para guru muda yang bersemangat itu dapat menggantikan guru-guru pensiun yang jumlahnya rata-rata mencapai sekitar 75.000 setiap tahun. Dalam menangani ini, Doni meminta pemerintah tetap membuka lowongan seleksi untuk CPNS yang kriterianya menekankan pada kualitas dan tidak mematok pada afirmasi sertifikasi.   Dengan demikian, hal tersebut dapat memberikan dorongan baru pada para guru, meski seleksi yang diselenggarakan nantinya berjalan dengan tegas dan sangat ketat agar membentuk pendidikan masa depan bangsa berubah ke arah yang lebih baik.   “Kalau dengan cara seperti ini, tidak gotong royong, tidak bergerak bersama. Bahkan, kami merasa langkahnya dimatikan. Itu yang ingin saya sampaikan,” tegas Doni. (mth)  

Potensi Korupsi Dana Hibah KONI untuk Kontrak Pemain

BY FNN Kamis, 20 Januari 2022 09:04:46 0

Seberapa besar dana hibah yang diduga diselewengkan oleh tiga KONI Daerah (DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim) sebagai tiga besar saat PON 2008, 2012, dan 2016, tentu pihak berwenang yang lebih tahu. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN PADA 26-27 Januari 2022, KON I Jawa Timur akan menyelenggarakan Pemilihan Calon Ketua Umum pengganti Erlangga Satriagung yang telah berakhir masa jabatannya. Nama M. Nabil yang selama ini menjabat Ketua Harian masuk sebagai calon “tunggal”. Sebagai Ketua Harian KONI Jatim, ternyata ada kebijakan yang sempat disoal oleh Ketua PBSI Jatim Wijanarko Adi Mulya menjelang persiapan atlet bulu tangkis Jatim untuk PON XX Papua, seperti dilansir Detik.com, Selasa (21 Sep 2021 20:01 WIB).Belasan atlet dan pelatih yang akan diberangkatkan belum menerima honor. Jumlah anggaran yang belum turun dari KONI Jatim ketika itu mencapai Rp 360 juta. Pihaknya menyayangkan kebijakan KONI Jatim, yang belum membayar hak atlet dan pelatih.“Kita perlu jelaskan bahwa kebijakan KONI (Jatim) untuk tidak membayarkan hak atlet dan pelatih. Ada sebagian bulan Januari sampai Maret, sebagian lagi Januari sampai April,” kata Wijanarko kepada wartawan di GOR Sudirman, Surabaya, Selasa (21/9/2021). Wijanarko menambahkan, setelah PBSI Jatim menerima informasi dari para atlet dan pelatih, pihaknya sudah berupaya menjembatani. Sebab, dua minggu lagi para atlet dan pelatih akan berjuang membawa nama Jawa Timur di PON XX Papua. Menurutnya, Penprov (Pengurus Provinsi PBSI Jatim) mendapatkan laporan dari atlet. “Kita  menjembatani antara atlet, pelatih dan KONI. Itu yang kita sayangkan betul. Di mana jenis komunikasi sudah dilakukan oleh Penprov untuk menjembatani masalah ini. Paling tidak, ada solusi. Agar anak-anak ini bisa bertanding dengan lega dan tidak ada beban,” lanjutnya.“Ini kan pasti menyangkut target, di mana atlet-atlet kami disuruh meraih medali emas, tapi dari segi mental masih terganggu oleh kebijaksanaan KONI, tanda kutip yang menurut PBSI nyeleneh di mana cabor-cabor mulai berlatih mulai Januari,” tambah Wijanarko.Sejak dibentuknya Puslatda itu, pihaknya sudah menyampaikan, beberapa atlet bulu tangkis Jatim ada yang tergabung di Pelatnas dan beberapa klub bulu tangkis nasional. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi para atlet untuk mempersiapkan diri dan KONI Jatim.“Kita sudah menyampaikan bahwa tim inti kita ini ada di pelatnas, di Djarum Kudus, di Exis Jakarta, di Jayaraya Jakarta. Itu kan malah seharusnya menjadi keuntungan dan kelebihan dan menurut kami seharusnya KONI (Jatim) berterima kasih kepada klub-klub besar yang terus membina atlet, mempersiapkan diri selama pandemi ini,\" ungkap Wijanarko.Kalau memang harus ditarik di Surabaya pun, sebenarnya harus ada surat resmi dari KONI kepada Penprov untuk melaksanakan apa yang diinginkan KONI. Itu yang Penprov tidak terima sampai hari ini, tidak ada surat masuk dari sana. \"Saya menyayangkan kejadian ini, terjawab itu by lisan dan by WA (WhatsApp). Padahal dari awal 2020 itu, Penprov sudah rajin komunikasi dengan KONI, apa yang diinginkan KONI, sehingga kita laksanakan dengan baik,\" imbuh Wijanarko. Itulah sebagian contoh kebijakan KONI Jatim yang mencuat menjelang PON XX Papua lalu.  Masih ada kebijakan lainnya yang mengandung unsur dugaan korupsi yang hingga kini masih belum ditindaklajuti oleh aparat penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaa, dan Polri. Sejak Jum’at (6/3/2020) sebuah rekomendasi beredar di KPK, Kejaksaan, dan Polri. Sejenis “perintah” agar melacak proses Kontrak Atlet yang menggunakan Dana Hibah Olahraga dari KONI Provinsi. Isinya menyangkut penyalahgunaan dana tersebut. Kabarnya, target pertama adalah Kontrak Atlet yang tampil pada PON 2016 di Bandung. Ada tiga KONI Provinsi menjadi sasaran ketiga lembaga penegak hukum itu. Yakni: KONI Jatim, Jabar, dan DKI Jakarta. Aroma korupsi terkuat dilakukan ketiganya. Berdasar jejak digital yang ditulis Kompas.com (11/02/2016, 20:07 WIB), terungkap adanya praktek “kontrak atlet” antar provinsi dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016, September 2016. Atlet renang nasional, Indra Gunawan mengaku masih menunggu dana yang akan digunakan untuk latihan dan persiapan menjelang membela kontingan Jawa Timur di arena PON 2016, September 2016. Indra Gunawan, 27, yang kini bermukim dan berlatih di Bali mengaku mengalami kendala dana untuk berlatih secara maksimal. “Dana untuk suplemen, try out, training camp, dan juga peralatan tak pernah turun hingga saat ini,” kata Indra yang dikontrak Jawa Timur bersama beberapa atlet nasional lainnya seperti Glenn Victor Sutanto. Ia menyebut, bahkan untuk melakukan tes fisik di Surabaya pun, Januari 2016, Indra tak bisa datang karena terkendala dana. “Pemberitahuan terlalu mepet, sehari sebelumnya. Belum lagi ada kendala dana,” ungkap Indra. Indra Gunawan merupakan peraih satu-satunya medali emas buat tim renang Indonesia di ajang SEA Games di Singapura, Juni 2015. Ketika itu Indra meraih medali emas untuk nomor 50 meter gaya dada. Indra yang dikontrak Jatim setelah pindah dari Sumatera Utara mengaku tidak bermasalah dengan gaji bulanan dari KONI Jawa Timur. “Meski waktunya tidak teratur, namun gaji bulanan selalu saya terima,” kata ayah dua anak ini. Berita yang ditulis Kompas.com itu merupakan salah satu petunjuk adanya praktek Kontrak Atlet antar provinsi. Yang banyak Kontrak Atlet untuk PON 2008, 2012, dan 2016, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.  Untuk mengambil atlet angkat besi, Eko Yuli Wirawan misalnya, Jatim mesti membayar Kaltim dengan mahar Rp 300 juta. Nominal berkisar Rp 200 juta hingga Rp 500 juta juga dikeluarkan untuk 15 atlet lain yang pindah ke Jatim. Melansir Tirto.id (23 September 2016), diantara mereka ada lima atlet boling dari Jabar, yakni Oscar, Billy Muhammad Islam, Fachry Askar, Putri Astari, dan Tannya Roumimper. Jatim juga telah berhasil membajak perenang pelatnas, Ressa Kania Dewi dan Glen Victor Susanto. Kabarnya mahar dua atlet ini di atas Rp 600 juta. Untuk melobi perenang andalan Jabar lain, Triady Fauzi Sidiq, Jatim bahkan sempat menego Rp 780 juta. Namun, tawaran itu ditolak oleh KONI Jabar. Semakin besar prestasi dan potensi si atlet mendapat medali maka semakin juga mahal “uang pembinaannya”. Kegilaan tawaran mutasi atlet memang sudah kelewat batas. Pecatur andalan Jabar, Irene Kharisma Sukandar bahkan sempat “dibeli” Jatim Rp 1 miliar pada 2013. Surat kontrak antara Irene dan KONI Jatim sudah dibuat. Tapi, transaksi ini gagal karena Jabar menang saat proses gugatan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).Dalam setiap penyelenggaraan PON pasti terjadi Transfer Atlet Nasional antar provinsi yang menggunakan Dana Hibah Olahraga dari Pemprov. Padahal, Dana Hibah Olahraga Provinsi itu targetnya untuk Pembinaan Atlet Daerah. Penyelewengan Dana Hibah Olahraga Daerah semakin besar dilakukan oleh KONI Provinsi di posisi 3 besar PON 2008, 2012, dan 2016. Ketiga besar PON itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ketiga daerah dipastikan melakukan penyelewengan Dana Hibah Olahraga dari Pemprovnya. Untuk fee transfer dan kontrak atlet nasional dari provinsi rival. Nilainya terbanyak dibanding daerah lain. Penyelewengan yang dilakukan KONI Provinsi tersebut berkedok permainan kontrak pemain. Kabarnya, KPK dan Kejaksaan sedang “membidik” tiga KONI Daerah (DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim) sebagai tiga besar saat PON 2008, 2012, dan 2016.Ketiga daerah peserta kontingen PON 2008, 2012, dan 2016 itu yang banyak kontrak atlet nasional milik provinsi lain. Karena, dana Hibah Olahraga dilarang digunakan untuk bayar fee transfer dan kontrak pemain. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PP Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2007 sudah memastikan dana Hibah Olahraga hanya untuk Pembinaan Atlet Daerah. Bukan Dana Transfer Atlet! Langgar Hukum! Coba kita simak Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahgaraan Nasional, Bagian Kedua mengenai Alokasi Pendanaan. Pasal 9 (1)Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi: a.olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b.pembinaan dan pengembangan olahraga; c.pengelolaan keolahragaan; d.pekan dan kejuaraan olahraga; e.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; h.pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; i.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; j.pembinaan dan pengembangan industri olahraga; k.standardisasi, akreditasi dan sertifikasi; l.pencegahan dan pengawasan doping; m.pemberian penghargaan; n.pelaksanaan pengawasan; dan o.pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional. (2)Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya kita simak juga PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, Bab XII mengenai Pendanaan Keolahragaan. Pasal 69 (1)Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 70 (1)Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan. (2)Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari: a.masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b.kerja sama yang saling menguntungkan; c.bantuan luar negeri yang tidak mengikat; d.hasil usaha industri olahraga; dan/atau e.sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 71 (1)Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (2)Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam setiap penyelenggaraan PON, dipastikan terjadi transfer atlet nasional antar provinsi yang menggunakan Dana Hibah Olahraga dari Pemprov untuk KONI Provinsi. Kabarnya, ini terjadi di ketiga provinsi yang disebut di atas tadi. Dari jejak digital pula diketahui, Pemprov Jatim mengucurkan anggaran Rp 208 miliar untuk KONI Jatim pada 2015. Jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan pada 2014 yang hanya Rp120 miliar. Seperti dilansir Bhirawa.com, Senin (2/2/2015), menurut Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung, anggaran dari Pemprov Jatim meningkat karena KONI Jatim memiliki sejumlah angenda yang membutuhkan uang cukup besar. Yakni, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V di Banyuwangi, tryout cabang olahraga (Cabor) untuk persiapan PON Jabar 2016 dan penambahan cabor di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda). “Banyak program yang membutuhkan anggaran cukup besar. Tahun 2015 ini ada Porprov dan cabor-cabor mulai banyak tryout sebagai persiapan PON 2016,” kata Erlangga, Senin (2/2/2015). Seberapa besar dana hibah yang diduga diselewengkan oleh tiga KONI Daerah (DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim) sebagai tiga besar saat PON 2008, 2012, dan 2016, tentu pihak berwenang yang lebih tahu. Sebab, semua bukti skandal Dana Hibah KONI Provinsi itu sudah di tangan institusi penegak hukum! Penuturan Indra Gunawan tentang “transfer” atlet yang para atlet alami di Indonesia tersebut bisa  menjadi pintu masuk untuk menegakkan aturan tentang pengelolaan dana hibah. Jangan hanya demi ambisi dan prestasi semata, daerah menghalalkan segala cara. Alhasil, prestasi olahraga Indonesia pada tataran internasional juga ikut berdampak akibat minimnya regenerasi. Sudah saatnya para penegak hukum berlaku adil dengan mengusut tuntas kesalahan pengelolaan dana hibah untuk masalah transfer atlet ini. Dan, pada sisi lain, daerah harus serius menggunakan dana hibah ini untuk proses regenerasi atlet! Kalau mulus tanpa manuver politik, semua KONI Daerah siap-siap dijerat terkait Dana Hibah yang diselewengkan untuk fee transfer atlet. Modusnya, pengembalian Sisa Dana dari Kwitansi tersebut menggunakan Rekening Pribadi Bendahara Umum KONI Provinsi. Tujuannya, supaya tidak terlacak. Kwitansi berstempel KONI Provinsi itu Bernilai A, yang diterima atlet 1/3A - 1/2A, sisanya wajib dikembalikan. Kabarnya, bukti skandal Dana Hibah KONI Provinsi itu sudah di tangan institusi penegak hukum. Termasuk Kwitansi dan Rekaman Video. (*)

Polisi Sebut Butuh Kesadaran Warga Jadi Saksi Ungkap Begal di Bandung

BY FNN Selasa, 18 Januari 2022 16:38:36 0

Bandung, FNN - Polrestabes Bandung menyatakan membutuhkan kesadaran masyarakat untuk membantu proses penyelidikan sebagai saksi guna mengungkap sejumlah kasus kejahatan jalanan atau begal yang meresahkan masyarakat.Anggota SPKT Polrestabes Bandung Kompol Rahayu Mustikaningsih mengatakan masyarakat kerap enggan menjadi saksi karena harus ikut menjalani berita acara pemeriksaan (BAP).\"Kita pada malam hari itu minim sekali saksi, dan masyarakat masih enggan untuk menjadi saksi apabila dia melihat, belum ada kesadaran membantu mengungkap kasus tersebut,\" kata Rahayu di Bandung, Jawa Barat, Selasa.Maka dari itu, menurutnya kini modal utama kepolisian untuk mengungkap kejahatan jalanan pada malam hari yakni dengan mengandalkan kamera pengawas atau CCTV yang ditunjang dengan penerangan jalan.Jika dalam kondisi yang mendukung, maka polisi menurutnya dapat melihat dengan jelas aksi kejahatan itu melalui kamera pengawas.Adapun ia memastikan polisi pun telah melakukan pemetaan potensi kejahatan jalanan yang dapat meresahkan masyarakat Kota Bandung.\"Kita samakan modusnya, motifnya sama, maka kita akan berasumsi ke sana (menemukan pelaku),\" kata dia.Dia pun tak menampik jika kamera pengawas yang tersebar di Kota Bandung masih belum memadai untuk dapat mencegah kejahatan jalanan secara optimal.Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Yayan A Brilyana mengatakan di Kota Bandung ada sebanyak 700 kamera CCTV yang tersebar di berbagai titik.Dia mengatakan pihaknya bakal menggandeng sejumlah perusahaan untuk bisa ikut menambah jumlah CCTV tersebut guna membuat Kota Bandung semakin kondusif dari aksi kejahatan jalanan.\"Teknologi CCTV berkembang, sekarang bisa zoom, bisa \'artificial intelligence\', ngomong sendiri, mikir sendiri, ini sedang dikembangkan, tapi mahal,\" kata Yayan. (mth)  

Pemprov Lampung Targetkan Penurunan Emisi Karbon 29,7 Persen

BY FNN Selasa, 18 Januari 2022 16:30:32 0

Bandarlampung, FNN - Pemerintah Provinsi Lampung mentargetkan penurunan emisi karbon 29,7 persen dalam beberapa tahun ke depan.\"Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditargetkan untuk penurunan emisi karbon di Lampung dalam beberapa tahun ke depan sebesar 29,7 persen,\" ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto di Bandarlampung, Selasa.Menurutnya, untuk mendukung penurunan emisi karbon tersebut pihaknya akan secara bertahap menerapkan penggunaan kendaraan berbasis listrik.\"Kita memang tengah aktif mengkampanyekan ramah lingkungan salah satunya melalui kendaraan listrik yang menggantikan kendaraan dengan bahan bakar fosil, sebab sangat sesuai dengan pendekatan ekonomi dan lingkungan,\" katanya.Ia mengatakan, hal tersebut pun akan diimplementasikan di Lampung di masa mendatang dengan penggunaan kendaraan listrik bagi kendaraan dinas.\"Telah direncanakan secara bertahap untuk mengganti kendaraan dinas dengan kendaraan listrik tapi ini dilakukan secara bertahap, namun telah ada arah menuju sana,\" katanya.Dia melanjutkan, untuk mempersiapkan massifnya penggunaan kendaraan berbasis listrik di daerahnya, perlu pula penambahan infrastruktur pengisian daya listrik.\"Kita lihat infrastrukturnya mudah-mudahan bisa disediakan SPKLU lebih banyak, jadi kita bisa lakukan pengisian daya listrik bagi kendaraan di banyak tempat,\" ucapnya.Ia mengatakan, dengan adanya target penurunan emisi karbon tersebut diharapkan emisi gas rumah kaca dapat berkurang.Berdasarkan kajian ulang rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Lampung tercatat pada tahun 2030 tanpa aksi mitigasi diproyeksikan emisi di Lampung sebesar 27.629.786,24 ton carbon dioxide equivalent (CO2eq).Terinci penghasil emisi gas rumah kaca yakni di sektor energi dan transportasi 93,06 persen, pengelolaan limbah 6,39 persen, sektor pertanian 0,53 persen, dan sektor lahan gambut serta kehutanan sebesar 0,02 persen. (mth)   

Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Tolak Pindah Ibukota Negara

BY FNN Selasa, 18 Januari 2022 16:08:43 0

KOMUNITAS MASYARAKAT ANTI KORUPSI TOLAK PINDAH IBUKOTA NEGARA Pada Selasa, 18 Januari 2022, Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Tolak Pindah Ibukota Negara mengajukan Surat kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Isinya, Permohonan Pengawasan Rencana Kebijakan Pindah Ibukota Negara. Hal itu berkaitan dengan rencana akan disahkannya Rancangan Undang-undang Ibukota Negara (RUU IKN) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagai bentuk komitmen membantu Negara untuk mencegah dan memberantas korupsi, Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Tolak Pindah Ibukota (KMA-TIKN), menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Proyek Pindah Ibukota Negara sarat kepentingan oligarki, nir manfaat, dan akan menimbulkan masalah bagi negara. Proyek ini, berdasarkan kajian sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Aktivis lingkungan, mengandung berbagai masalah, yaitu : Pertama, Pemindahan ibukota negara (IKN) akan sangat membebani APBN dalam jangka panjang sehingga yang akan dirugikan adalah rakyat. Kedua, Pemindahan IKN akan semakin merusak ekologi Kalimantan Timur yang saat ini sudah sangat parah akibat kegiatan penambangan, perkebunan, dan industri kayu. Ketiga, Pemindahan IKN merupakan proyek yang sarat dengan kepentingan para pemilik modal atau para cukong kapitalis. Keempat, Pelibatan pihak asing dalam pembangunan IKN akan merugikan Indonesia bukan hanya dari aspek ekonomi namun juga akan menghilangkan kedaulatan negara. 2. Bahwa karena proyek IKN sarat kepentingan oligarki, patut diduga akan banyak intervensi oligarki dalam keseluruhan proses persiapan hingga pelaksanaannya. Dugaan terjadinya suap untuk mempengaruhi kebijakan penguasa, wajib diantisipasi sejak dini. Karena itu, kami meminta agar KPK RI mengawasi 575 anggota DPR RI berikut seluruh partai, keluarga dan afiliasinya, yang berencana akan mengesahkan RUU IKN. Jangan sampai, ada anggota DPR, partai, keluarga dan seluruh afiliasinya menerima suap untuk menggolkan RUU IKN menjadi undang-undang yang akan menjadi payung proyek IKN. 3. Bahwa Kajian-kajian lembaga swadaya masyarakat tentang kebijakan IKN ini mengkonfirmasi proyek IKN unfaedah, hanya melayani kepentingan oligarki, dan akan sangat membebani rakyat. Karena itu, kami mohon agar KPK RI turut membuat kajian tentang adanya potensi korupsi berupa kerugian keuangan negara yang dapat ditimbulkan dari kebijakan pindah ibukota negara. 4. Bahwa proyek IKN bukan sekedar proyek pemerintah, tetapi sejatinya proyek yang melayani oligarki. Karena itu, KPK juga harus melakukan pengawasan kepada sejumlah pengusaha yang akan diuntungkan dari proyek ini, baik karena kepemilikan lahan di daerah calon ibukota negara, memiliki usaha yang melayani pengadaan barang dan jasa, termasuk seluruh kebutuhan utility ibukota baru. Surat tersebut disampaikan oleh Edy Mulyadi, Koordinator, didampingi Ahmad Khozinudin, SH, Advokat yang juga Ketua KPAU. (mth)

Mencatat Kegagalan Presiden Joko Widodo

BY FNN Selasa, 18 Januari 2022 12:17:44 0

Dengan demikian Menko Kemaritiman dan Invertasi Luhut Binsar Pandjaita gagal dalam usaha meningkatkan investasi, iklim investasi dan juga menjalin kemitraaan internasional serta market intelijen dan lain sebagainya. Oleh: Natalius Pigai, Aktivis HAM, Peneliti, Penyelidik, Statistisi & Teknokrat Birokrat 18 Tahun Investasi Menurun Sejak 2018 BERDASARKAN Data BPS 2021, Investasi di Indonesia sejak tahun 2018 tidak mengalami peningkatan, jika dilihat dari data BPS menunjukkan Investasi di Indonesia tiap tahun mengalami penurunan. Penurunan Investasi tersebut dapat dilihat berikut: 1). Tahun 2018 sebanyak 29 307,91 juta dolar AS. 2). Kemudian tahun 2019 sebanyak 28 208,76 juta dolar AS. 3). Pada tahun 2020 sebesar 28 666,30 juta dolar AS. Jumlah investasi tersebut dilihat dari Penanaman Modal Asing baik dari USA, Kawasan Asia, Kawasan Afrika, Eropah dan Kawasan Amerika lainnya. Investasi asing juga hanya didominasi oleh Tiongkok dan Hongkong. Jumlah tersebut di atas adalah investasi murni tidak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah Tangga 2) Proyek dalam unit yang sudah berlangsung lama. (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2021). Dengan demikian Menko Kemaritiman dan Invertasi Luhut Binsar Pandjaita gagal dalam usaha meningkatkan investasi, iklim investasi dan juga menjalin kemitraaan internasional serta market intelijen dan lain sebagainya. Gagal Tata Tambang Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang seperti Batubara, Timah, Bauksit, Nikel, Tembaga, maupun Emas, terdapat fakta bahwa Indonesia juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang masih dikenal sebagai PETI (Pertambangan Tanpa Izin). Namun Luhut gagal revitalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang sebagian telah berusia ratusan tahun tersebut dianggap merugikan negara karena statusnya yang tanpa izin, tidak membayar royalti, menyebabkan keresahan sosial dan merusak lingkungan. Jumlah mereka mencapai lebih dari 1.000 lokasi di berbagai daerah di Indonesia, dan kegiatan mereka menjadi gantungan hidup bagi sekitar 2 juta warga Indonesia. Hasil-hasil pertambangan di Indonesia yang sebagian (besar) kemudian diekspor tersebut diproduksi di pertambangan-pertambangan modern berskala besar seperti Freeport Indonesia (tembaga) di Papua, Vale (nikel) di Sulawesi Selatan, PT Aneka Tambang (bauksit; dulu di pulau Bintan-Kepulauan Riau, dan sekarang di Kalimantan Barat), PT Timah (timah) di Bangka Belitung, PT Kaltim Prima Coal atau Adaro (batubara) di Kalimantan Timur, dst. Sebagian dari mereka adalah perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan lain dunia. (Sumber: Hanan Nugroho, Bappenas 2020). Dugaan Keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Bidang Kemariitiman dan Investasi yang membawahi Kementerian Pertambangan dan Energi dimana Perusahan miliknya PT. Toba Sejahtera ikut berinvestasi dalam pengelolaan Blok Wabu Papua jika benar cenderung subjektif dan menyalahi aturan hukum dan moral. (Sumber: Walhi dan Kontras 2021). (*)  

Satu Orang Meninggal Akibat Bencana Banjir dan Longsor di Probolinggo

BY FNN Selasa, 18 Januari 2022 11:59:47 0

Probolinggo, FNN - Seorang warga atas nama Sunijar (60) ditemukan meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi di Desa Gunggungan Kidul, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (17/1) malam.\"Pagi ini korban bencana bernama Sunijar ditemukan di Dusun Gunungmalang sudah dalam kondisi meninggal dunia,\" kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Probolinggo Sugeng Suprisayoga saat dihubungi per telepon di Probolinggo, Selasa.Awalnya ada dua korban yang dilaporkan hilang saat kejadian bencana banjir dan longsor di Desa Gunggungan Kidul, Kecamatan Pakuniran, namun satu korban sudah ditemukan dalam kondisi selamat dan satu korban ditemukan meninggal dunia.Hujan deras yang mengguyur Probolinggo selama beberapa jam menyebabkan debit air sungai cukup deras hingga menyebabkan dua jembatan antardusun terputus karena badan jembatan tidak kuat menahan terjangan derasnya arus sungai.\"Dua jembatan terputus dan satu warung rusak berat akibat banjir di Dusun Pancor dan Dawuhan di Desa Gunggungan Kidul, sehingga akses untuk kedua dusun tersebut tidak bisa,\" katanya.Selain itu, areal persawahan dikabarkan rusak diterjang banjir dan tiang listrik PLN juga roboh akibat bencana yang terjadi di desa setempat, namun pendataan masih terus dilakukan.\"BPBD Probolinggo masih melakukan pendataan lanjutan terhadap warga yang terdampak banjir dan longsor di Desa Gunggungan Kidul karena sementara data yang diterima awal masih belum lengkap,\" katanya.Sementara itu, tidak hanya banjir dan tanah longsor, angin puting beliung juga melanda Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo yang menyebabkan puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat.Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Probolinggo Aris Setyawan mengatakan sebanyak 73 rumah rusak dan banyak pohon tumbang akibat bencana angin puting beliung di Kecamatan Besuk.\"Satu orang mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan rumah yang diterjang angin puting beliung, namun sudah diberikan perawatan medis pada Senin (17/1) malam dan diperbolehkan pulang,\" katanya . (mth)

PLN Target Penambahan 14 SPKLU di Sulmapana pada 2022

BY FNN Selasa, 18 Januari 2022 10:43:22 0

Makassar, FNN - PT PLN (Persero) menargetkan penambahan 14 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pada area Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (Sulmapana) pada 2022.\"Pada tahun 2022 kami menargetkan ada penambahan 14 unit SPKLU di wilayah kerja PLN Regional Sulmapana,\" kata Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN Adi Priyanto melalui keterangan rilisnya di Makassar, Selasa.Melalui penyediaan infrastruktur SPKLU, ia mengharapkan adanya percepatan era kendaraan listrik.\"Kami juga mengajak investor untuk berkolaborasi dalam program partnership SPKLU dengan model bisnis sharing economy,\" ujar Adi Priyanto pada peluncuran 6 SPKLU secara serentak di wilayah Indonesia Timur dari Kendari, Sulawesi Tenggara.Peluncuran SPKLU itu tepatnya di Manado, Kendari, Ambon, Labuan Bajo, Mataram, dan Jayapura.Walikota Kendari Sulkarnain Kadir turut menyambut baik hadirnya SPKLU di Kota Kendari sebab penggunaan mobil listrik dinilai dapat menghemat biaya operasional hingga 70 persen.Hadirnya infrastruktur SPKLU ini diharapkan dapat menunjang iklim KBLBB di Kota Kendari.\"Poin pentingnya adalah dengan menggunakan kendaraan listrik, kita membatu mengurangi emisi karbon demi kelestarian bumi Sulawesi Tenggara yang kita cintai ini,\" ujar Sulkarnain.Dalam kesempatan yang sama General Manager PLN UIW Sulselrabar, Awaluddin Hafid memaparkan SPKLU PLN ULP Wuawua Kendari telah terintegrasi dengan aplikasi charge.IN.\"Dengan teknologi fast charging, pengisian dari 0 persen (kosong) ke full 100 persen hanya dalam waktu 180 menit serta sudah bisa menempuh jarak 300 kilometer,\" ujar Awaluddin.SPKLU PLN ULP Wuawua dengan kapasitas 2x25 Kilo Watt (KW) tersebut dibangun selama kurang lebih satu bulan memiliki beberapa fitur, yaitu teknologi Fast Charging DC-DC 25 kW dan DC-DC-AC 25 kW serta memungkinkan pelanggan melakukan pengisian daya hanya dengan waktu 180 menit dalam kondisi 0-100 persen sehingga dapat menempuh jarak 300 kilometer (kapasitas Baterai 38,9 kWh). (mth)     

Jembatan di Ruas Jalan Provinsi Seberuang Kapuas Hulu Rusak Berat

BY FNN Selasa, 18 Januari 2022 10:35:59 0

Kapuas Hulu, FNN - Jembatan pondasi kayu di Sungai Ranyai yang menjadi penghubung tiga kecamatan di ruas jalan provinsi yang berada di Kecamatan Seberuang, wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mengalami kerusakan cukup serius dan nyaris roboh.\"Jembatan itu memang sudah sangat memprihatinkan dan beberapa kali telah diperbaiki,\" kata Camat Seberuang Iyul ketika dihubungi Antara di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Selasa.Disampaikan Iyul, posisi jembatan tersebut letaknya di bawah turunan maka dengan mudah rusak, meski pun sudah sering kali diperbaiki.Menurut dia, perbaikan jembatan itu perlu menjadi perhatian dan penanganan serius dari pemerintah, sebab jembatan Sungai Ranyai tersebut menghubungkan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Seberuang, Semitau, dan Suhaid.\"Kita berharap ada perbaikan dan pembangunan jembatan secara permanen,\" ucap dia.Dikatakan Iyul, untuk saat ini akan diperbaiki sementara oleh PT Anugerah Makmur Sejahtera melalui dana CSR perusahaan perkebunan sawit, namun itu sifatnya perbaikan sementara.\"Yang kita harapkan pembangunan permanen dari pemerintah, karena ruas jalan di jembatan itu merupakan jalan status jalan provinsi,\" kata pinta Iyul. (mth)         

Industri Hulu Migas Jadwalkan Ulang Ekspor Empat Kargo Gas Alam Cair

BY FNN Selasa, 18 Januari 2022 09:51:36 0

Jakarta, FNN - SKK Migas menyatakan industri hulu migas telah menjadwalkan ulang ekspor empat kargo gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) guna mengatasi krisis batu bara yang dialami oleh pembangkit listrik milik PLN.\"Untuk menutupi kekurangan batu bara, kami merubah jadwal pengiriman ekspor kurang lebih ada empat kargo yang kami reschadule tidak jadi diekspor, tetapi dialihkan ke PLN,\" kata Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.Arief menegaskan bahwa industri hulu migas selalu berkomitmen memenuhi kebutuhan LNG untuk kelistrikan nasional.Tahun ini, industri hulu migas mengalokasikan 58 kargo LNG untuk kebutuhan dalam negeri dengan rincian 13 kargo LNG dari Kilang Bontang di Papua yang dioperasikan BP Berau Ltd dan 45 kargo LNG dari Kilang Tangguh di Kalimantan Timur yang digarap Badak NGL anak usahanya Pertamina.Pada awal Januari 2022, Arief mengatakan ada ketidakcocokan penjadwalan ekspor LNG dari Bontang maupun Tangguh akibat pasokan batu bara yang berkurang di PLN.SKK Migas lantas mengambil keputusan untuk mengalihkan dua kargo LNG dari Kilang Tangguh yang semula ditujukan untuk diekspor ke Fujian, China. Kemudian, pengalihan dua kargo LNG juga dilakukan dari Kilang Tangguh.\"Inilah yang kami lakukan penjadwalan ulang, sehingga ada empat kargo,\" ujar Arief.Dia menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari konsekuensi penalti dari para konsumen luar negeri dengan melakukan negosiasi dan penjadwalan ulang dari kargo tersebut.Menurutnya, pembatalan ekspor itu bisa diartikan pengalihan kargo yang semula untuk tujuan ekspor menjadi untuk tujuan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan PLN yang sangat mendesak terkait bahan baku energi.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (13/1), menyatakan pemerintah telah mengatasi situasi krisis energi gas alam cair yang sempat dialami PLN.Saat ada informasi krisis energi primer, kata Arifin, pemerintah langsung melakukan pengamanan suplai gas alam cair.\"Kami membelokkan LNG yang seharusnya itu berkontrak di luar (negeri), kami tarik ke dalam (negeri), kemudian ini sudah bisa diamankan,\" ujarnya.Arifin mengungkapkan bahwa PLN hanya membutuhkan empat kargo untuk Januari, namun kini tersedia lima kargo gas alam cair. Tambahan satu kargo itu akumulasi defisit gas alam cair yang terjadi beberapa waktu lalu. (mth)   

Pulau Utama Tonga Alami Kerusakan Besar Akibat Erupsi dan Tsunami

BY FNN Selasa, 18 Januari 2022 08:49:15 0

Sydney, FNN - Kerusakan besar dilaporkan terjadi di sepanjang pantai barat pulau utama Tonga pada Selasa menyusul erupsi gunung berapi dan tsunami.Komisi Tinggi Selandia Baru melaporkan kerusakan di sepanjang pantai barat Tongatapu, pulau utama di Tonga yang memiliki banyak resor wisata, dan tepi laut ibu kota Nuku\'alofa.Kepulauan di Pasifik Selatan itu sebagian besar masih terisolasi dari dunia luar sejak erupsi Hunga-Tonga-Hunga-Ha\'apai, pulau vulkanik tanpa penghuni, memutus kabel komunikasi bawah laut.Lapisan abu tebal menutupi seluruh pulau, kata Komisi.Mereka menambahkan bahwa pihaknya tengah bekerja memulihkan komunikasi dengan pulau-pulau yang lebih kecil sebagai \"prioritas\".Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan sinyal darurat terdeteksi di kepulauan Ha\'apai yang berdataran rendah dan terisolasi.PBB menambahkan pihaknya mengkhawatirkan pulau Fonoi dan Mango, yang menurut pemerintah Tonga berpenduduk masing-masing 69 dan 36 jiwa.Citra satelit yang diunggah Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menunjukkan adanya kerusakan sejumlah struktur di pulau Nomuka.\"Aktivitas vulkanik lanjutan tak bisa dikesampingkan,\" kata OCHA.Mereka melaporkan sedikit korban dengan luka ringan, tetapi menekankan bahwa penilaian resmi, khususnya di pulau-pulau terluar, masih belum ditentukan.Australia dan Selandia Baru pada Senin mengerahkan pesawat untuk memantau kerusakan. Menteri Urusan Pasifik Australia Zed Seselja mengatakan kepolisian Australia telah mengunjungi pantai-pantai dan melaporkan adanya kerusakan signifikan dan \"rumah-rumah terlempar\".Resor pantai Ha\'atafu di semenanjung Hihifo, 21 km arah barat dari ibu kota Tonga, Nuku\'alofa, hancur total tersapu gelombang, kata pemiliknya di Facebook.Dampak erupsi yang besar dirasakan hingga Fiji, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Jepang. Dua orang tenggelam di sebuah pantai di Peru utara akibat gelombang tinggi yang dipicu tsunami, sementara Jepang melakukan sejumlah upaya evakuasi.Pulau Hunga-Tonga-Hunga-Ha\'apai tidak tampak setelah letusan, menurut citra satelit 12 jam kemudian. Kondisi itu menyulitkan para ahli vulkanologi untuk memantau aktivitas yang tengah berlangsung.Gunung berapi yang sebelumnya pernah meletus pada 2014 itu terlihat menyemburkan asap selama satu bulan sebelum meletus pada Sabtu.Palang Merah mengatakan pihaknya sedang memobilisasi jaringan untuk merespons apa yang disebut \"erupsi vulkanik terburuk\" di Pasifik dalam beberapa dekade.Upaya bantuan terkendala oleh putusnya komunikasi. Samiuela Fonua, kepala Tonga Cable, mengatakan dua jalur kabel komunikasi bawah laut putus dan tidak bisa diperbaiki sampai aktivitas vulkanik berhenti. (mth)

LPEI Temui OJK Lakukan Konsolidasi Pengawasan

BY FNN Selasa, 18 Januari 2022 08:43:14 0

Jakarta, FNN - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI untuk meningkatkan ekspor nasional menemui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara daring untuk melakukan konsolidasi terkait pengawasan terhadap LPEI.\"Tahun 2022 ini kami mengangkat tema “Extended Regain our Footing” sebagai inisiatif strategis kami. Sebagai lembaga keuangan khusus, diskusi yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan, termasuk regulator dalam hal ini OJK sangatlah diperlukan dalam penguatan mandat kami,\" kata Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso dalam keterangan di Jakarta, Selasa.Sebagai lembaga keuangan khusus, LPEI memang tidak disamakan dengan perbankan atau jasa keuangan lainnya. Saat ini rancangan aturan khusus terkait pembinaan dan pengawasan LPEI tengah dibahas sehingga dapat lebih adaptif dengan aktivitas bisnis LPEI.\"Kami membahas sejumlah hal dalam pertemuan ini, diantaranya adalah tindak lanjut atas Rancangan POJK terkait pembinaan dan pengawasan LPEI, \" katanya. POJK, la njutnya, akan dilakukan harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehingga POJK tersebut dapat semakin menyesuaikan dengan akselerasi realisasi mandat namun tetap sesuai dengan tata kelola yang berlaku.Audiensi LPEI dengan OJK disambut langsung oleh Kepala Eksekutif IKNB OJK Riswinandi Idris beserta jajarannya. OJK mendukung segala upaya perbaikan yang tengah diinisiasi LPEI dan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan berbagai program yang merupakan mandat pemerintah.\"Perbaikan secara berkelanjutan dilakukan LPEI secara intensif untuk mendorong LPEI menjadi lembaga yang bersih dan dipercaya dalam menjalankan program kerja sesuai mandat dalam undang-undang. Membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan antara lain regulator, pengawas dan aparat penegak hukum menjadi salah satu agenda di tahun 2022,\" kata Rijani.Rijani menambahkan, selain mengamanatkan inisiatif strategis lembaga, audiensi dengan OJK tersebut merupakan langkah untuk perbaikan tata kelola LPEI ke depan sehingga diharapkan mampu menjadi lembaga yang dipercaya dalam menjalankan mandat untuk meningkatkan ekspor nasional. (mth)           

DPD Apresiasi MK Buka Peluang Presidential Threshold Jadi Nol Persen

BY FNN Selasa, 18 Januari 2022 08:17:41 0

Jakarta, FNN - Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, Tamsil Linrung mengapresiasi Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang membuka kemungkinan mengubah presidential threshold atau ambang batas calon presiden dari 20 persen menjadi 0 (nol) persen. Hal itu disampaikan Tamsil saat mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian materi presidential threshold, Senin, 17 Januari 2022, di Jakarta. Gugatan tersebut diajukan oleh tiga senator DPD, yaitu Tamsil Linrung, Fahira Idris dan Edwin Pratama Putra. Menurut Tamsil, MK menangkap harapan masyarakat yang menginginkan perbaikan kehidupan demokrasi. Khususnya upaya membuka ruang partisipasi politik yang luas bagi seluruh elemen bangsa agar dapat menggunakan hak pilih dan hak dipilih yang dijamin konstitusi. “Ini sangat menggembirakan. Memberi harapan yang luar biasa atas pernyataan tiga hakim konstitusi pada hari ini. Terutama dengan Profesor Aswanto tadi yang menyatakan bahwa silahkan sampaikan dalil-dalil yang bisa meyakinkan kepada hakim bahwa legal standing itu bukan saja dari partai, tapi juga dari perseorangan sebagai warga yang memiliki hak pilih,” kata Tamsil dalam siaran persnya, Selasa, 18 Januari 2022. Senator asal Sulawesi Selatan tersebut menambahkan,  dalam safari politiknya bertemu langsung dengan konstituen maupun dalam diskusi-diskusi dan debat-debat publik bersama para pakar hukum tata negara dan ilmu pemerintahan  dari berbagai perguruan tinggi, arus aspirasi menghapuskan presidential threshold menjadi 0% sangat deras. Hal itu karena ambang batas pencalonan sebesar 20% yang berlaku saat ini dinilai tidak sejalan dengan upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial . “Dalam sistem presidensial , mestinya muncul banyak kandidat yang betul-betul lahir dari aspirasi rakyat. Mereka yang dipilih langsung oleh rakyat, harus murni merefleksikan kehendak rakyat. Itulah makna dari hak kesamaan kedudukan dalam pemerintahan. Hak dipilih dan memilih yang dijamin konstitusi,” ujar Tamsil menegaskan. Dalam sidang perdana pengujian materi presidential threshold, MK membuka kemungkinan mengubah menjadi 0 (nol) persen. Namun, MK mensyaratkan para pemohon harus bisa  meyakinkan MK. Yaitu, adanya rasionalisasi baru yang memungkinkan perubahan dalam pendirian atau sikap MK. “Kalau sekarang ini dalam permohonan ini ada alasan baru dan itu harus dipertimbangkan oleh majelis, bisa saja mungkin ada perubahan dalam pendirian daripada Mahkamah,” kata Manahan Sitompul, anggota MK. Senada, Wakil Ketua MK Aswanto meminta pemohon mampu menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami sehingga secara perorangan juga punya legal standing untuk menggugat. Pasalnya, dalam putusan-putusan sebelumnya, MK menyatakan hanya parpol yang bisa menjadi penguji materi presidential threshold . \"Mahkamah bisa saja melakukan koreksi terhadap putusannya kalau Mahkamah yakin bahwa memang ada dasar-dasar yang kuat yang bisa menjadi dasar bergeser soal legal standing. Saran saya bisa dielaborasi lagi soal legal standing ini bahwa mestinya perseorangan bisa diberikan legal standing . Ini yang kelihatannya belum tampak,\" kata Aswanto. Aswanto menekankan, dalam Putusan MK No.70 Tahun 2020 tertuang untuk yang mempunyai legal standing pemohon Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik. Akan tetapi, menurut Aswanto, MK bisa mengoreksi keputusan itu bila ada dasar-dasar yang kuat mengenai legal standing perseorangan. (MD).

Pemkab Penajam Dorong Produksi Tanaman di Wilayah Rentan Pangan

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 21:25:35 0

Penajam, FNN - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mendorong peningkatan produksi pangan di wilayah kelurahan dan desa di daerah itu yang masuk kategori rentan pangan.\"Ada program pekarangan pangan lestari untuk kelurahan/desa rentan pangan tahun ini (2022),\" ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara, Surito Widarie di Penajam, Senin.Alokasi anggaran untuk program pekarangan pangan lestari itu akan diberikan kepada masing-masing kelompok di kelurahan/desa.Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan satu desa sangat tahan pangan, yakni Desa Sumber Sari di Kecamatan Babulu, serta menetapkan 10 desa dan kelurahan tahan pangan.Ada 54 desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara kata dia, desa dan kelurahan lainnya masuk dalam kategori rentan pangan dan tidak ada yang sangat rentan pangan.Satu desa yang sangat tahan pangan dan 10 kelurahan dan desa tahan pangan akan terus dipantau dan dievaluasi setiap tahun.Penetapan kelurahan dan desa sangat tahan pangan dan tahan pangan tersebut untuk mendorong kelurahan desa meningkatkan produksi pangan.Kriteria dalam penetapan wilayah sangat tahan pangan dan tahan pangan yakni, memiliki lahan pertanian dan kebun, memiliki pasar rakyat, akses air bersih dan petugas kesehatan yang memadai.\"Kendati wilayah itu memiliki produksi pertanian 1.000 ton beras, tapi jumlah penduduk lebih banyak dan kebutuhan beras lebih 1.000 ton tidak masuk kriteria,\" ucapnya.Dari persyaratan itu, satu desa penuhi persyaratan sangat tahan pangan dan 10 kelurahan/desa penuhi syarat tahan pangan.Penetapan wilayah sangat tahan pangan dan tahan pangan yang tersebar di Kecamatan Penajam, Babulu dan Sepaku tersebut melalui SK (surat keputusan) Bupati Penajam Pase Utara. (mth)   

ILO Perkirakan 52 Juta Pekerjaan Berkurang Selama Pandemi 2022

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 21:17:29 0

Jenewa, FNN - Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan 52 juta pekerjaan berkurang selama 2022 dibandingkan ketika sebelum pandemi COVID-19.Berdasarkan laporan yang dirilis ILO pada Senin, pasar kerja global akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Angka pengangguran akan tetap berada di atas tingkat sebelum COVID-19 setidaknya hingga 2023 akibat ketidakpastian tentang masa depan dan durasi pandemi.Laporan \"World Employment and Social Outlook\" itu menyebut gangguan akan berlanjut hingga 2023, ketika masih akan ada sekitar 27 juta pekerjaan berkurang.\"Prospek pasar tenaga kerja global telah memburuk sejak proyeksi terakhir ILO; kembalinya kinerja prapandemi kemungkinan akan tetap sulit dipahami di sebagian besar dunia selama tahun-tahun mendatang,\" bunyi laporan itu.Direktur Jenderal ILO Guy Ryder mengatakan kepada wartawan bahwa ada banyak faktor di balik revisi perkiraan sebelumnya, terutama \"pandemi yang berkelanjutan dan variannya, terutama Omicron.\"Secara keseluruhan, sekitar 207 juta orang diperkirakan menganggur pada tahun 2022.Namun, laporan tersebut mengatakan bahwa dampaknya akan jauh lebih besar karena banyak orang telah meninggalkan pekerjaan dan belum kembali.Meski demikian, proyeksi defisit jam kerja tahun ini menunjukkan perbaikan selama dua tahun terakhir.Pada 2021, ILO memperkirakan jumlah pekerjaan akan berkurang 125 juta dari tingkat prapandemi dan pada 2020 berkurang sebanyak 258 juta. (mth)    

KPK Angkut Dua Koper Berkas Usai Geledah Kantor Pemkab PPU

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 21:12:01 0

Penajam, FNN - Sebanyak dua koper berisi berkas diangkut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menggeledah sejumlah ruangan kantor Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terkait OTT (operasi tangkap tangan) yang menjerat Bupati Abdul Gafur Mas\'ud.Pantauan Antara, Senin, petugas KPK mulai melakukan penggeledahan sejumlah ruangan kantor Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mulai pukul 10.00 hingga sekitar pukul 18.36 Wita.Dari hasil penggeledahan petugas KPK membawa dua koper ukuran besar berwarna merah hitam berisikan berkas yang didapat di ruang kerja bupati dan ruang kerja sekretaris daerah.Penggeladahan tersebut diduga untuk melengkapi pemberkasan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Penajam Paser Utara beserta lima tersangka lainnya.\"Penggeledahan kelanjutan OTT yang dilakukan KPK pada Rabu 12 Januari 2022,\" ujar salah seorang penyidik KPK yang melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.\"Ada dokumen kami amankan untuk klarifikasi sebagai lanjutan dari OTT yang menetapkan bupati dan lima orang lainnya menjadi tersangka,\" tambahnya.Namun penggeladahan yang dilakukan sekitar sembilan jam tersebut, penyidik KPK belum bisa memastikan kebutuhan berkas untuk bukti dan klarifikasi para tersangka.Petugas KPK belum belum dapat memastikan berapa hari akan melakukan penggeledahan untuk mencari dan mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi itu.KPK menetapkan enam tersangka sebagai penerima yaitu Bupati Abdul Gafur Mas\'ud, Plt Sekretaris Daerah Muliadi, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Edi Hasmoro.Kemudian Kepala Bidang Sapras Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, serta Nur Afifah Balqis dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan.Sedangkan tersangka sebagai pemberi yakni, Achmad Zuhdi alias Yudi dari pihak swasta yang mengerjakan proyek jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara. (mth)       

Politeknik Bosowa Bebaskan Biaya Kuliah bagi Penghafal Al Quran

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 21:08:04 0

Makassar, FNN - Politeknik Bosowa (Polibos) Makassar membuka kesempatan bagi lulusan SMA/SMK sederajat Tahun Akademik 2022/2023 dengan membebaskan biaya kuliah bagi para penghafal (hafidz) Al Quran.Peluang emas tersebut diperuntukkan bagi Hafidz dan Hafidzah yang hafalannya telah mencapai 30 juz, serta lulus pada tes hafalan Qur’an di awal pendaftaran dan setiap semester.\"Program ini akan diberikan kepada sejumlah calon mahasiswa yang mendaftar dan lulus seleksi,\" kata Wakil Direktur I Yoan Elviralita S.ST M.T di Makassar, Senin.Beasiswa kuliah gratis ini diberikan kepada penghafal Al Quran yang pendaftarannya dibuka sejak November 2021 hingga September 2022.  “Jenis program beasiswa Polibos ini adalah beasiswa penuh dari semester 1 sampai semester 6, untuk siswa yang berminat, biaya pendaftarannya tidak dipatok sepeser pun alias gratis,” ujarnya.Yoan menjelaskan mahasiswa yang lolos akan memperoleh manfaat berupa bebas uang pangkal sebesar Rp5 juta, bebas biaya semester Rp5 juta khusus hafalan 30 juz dan bebas biaya pendaftaran.Polibos juga menyediakan beasiswa bagi hafidz dan hafidzah yang menghafal minimal 5 juz dengan beasiswa biaya semester sebesar 3 persen untuk setiap juz yang dihafal.Yoan menyebutkan terdapat dua materi seleksi terdiri dari tes tulis serta tes wawancara, sehingga ia mengingatkan agar calon peserta saat tes baca Alquran, harus memerhatikan dengan seksama agar bacaannya menjadi lancar.Politeknik Bosowa menawarkan 5 program studi bagi calon mahasiswa baru yakni Perbaikan dan Perawatan Mesin, Teknik Mekatronika, Teknik Listrik, Perpajakan dan Perhotelan.Menurut Yoan, peserta didik di sekolah vokasi menghabiskan 70 persen aktivitas mereka untuk praktik. Selain itu, kurikulum dan segala kegiatan yang ada didesain khusus agar lulusannya bisa menjawab kebutuhan perusahaan maupun industri.“Hal-hal inilah yang membuat lulusan vokasi patut berbangga. Bekal luar biasa yang diberikan saat proses pendidikan ini tentu membuat lulusannya punya keunggulan,” ujar dia. (mth) 

Mantan Presiden Ukraina Tiba di Kyiv untuk Hadapi Tuntutan Makar

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 20:54:54 0

Kiev, FNN - Mantan presiden Ukraina Petro Poroshenko tiba di Ibu Kota Kiev pada Senin untuk menghadapi tuntutan makar dalam kasus yang dia sebut dibuat-buat oleh para sekutu presiden penggantinya, Presiden Volodymyr Zelenskiy.Dalam perselisihan sekilas di pemeriksaan perbatasan setelah tiba dengan penerbangan dari Warsawa, dia menuduh penjaga perbatasan telah menyita paspornya. Poroshenko kemudian muncul di hadapan kerumunan pendukung yang mengibarkan bendera di luar bandara. Kembalinya Poroshenko memicu pertikaian dengan pemerintah Zelenskiy. Para kritikus menganggap kedatangannya itu merupakan gangguan yang dinilai buruk, pada saat Ukraina bersiap menghadapi kemungkinan serangan militer Rusia dan untuk meminta dukungan sekutu-sekutu Barat.   Para diplomat negara-negara Barat menyerukan persatuan politik di Ukraina menjelang kedatangan Poroshenko.   Poroshenko sendiri tengah diselidiki atas tuduhan makar terkait dengan pembiayaan pejuang separatis yang didukung Rusia melalui penjualan batu bara ilegal saat dia menjabat pada 2014 hingga 2015. Partainya menuduh Zelenskiy melakukan upaya yang tidak bijaksana untuk membungkam oposisi politik.   Pemerintah Zelenskiy mengatakan jaksa dan pengadilan merupakan pihak independen. Pemerintah yang saat ini berkuasa juga menuduh Poroshenko menganggap dirinya kebal hukum.   \"Kita di sini bukan untuk melindungi Poroshenko, tetapi untuk bersatu dan melindungi Ukraina,\" kata Poroshenko kepada massa.   Pada konferensi pers, Tetiana Sapyan, juru bicara Biro Investigasi Negara (DBR), mengatakan Poroshenko telah diberi surat panggilan untuk hadir di pengadilan pada Senin malam.   \"Namun, Petro Poroshenko menolak untuk menerima dokumen prosedural, mengabaikan persyaratan hukum penyelidik, dan pada saat yang sama, orang-orang yang bersamanya melakukan perlawanan fisik, yang terekam dalam rekaman video.\"   Ukraina dan sekutu-sekutunya telah mengeluarkan peringatan tentang keberadaan puluhan ribu tentara Rusia di dekat perbatasan.   Setelah upaya diplomasi yang dilakukan selama berhari-hari pada pekan lalu tidak mencapai terobosan, Amerika Serikat mengatakan pada Jumat (14/1) bahwa Rusia sedang mempersiapkan dalih untuk serangan.Tuduhan itu dianggap Kremlin, kantor presiden Rusia, \"tidak berdasar\". (mth)  

Panglima TNI Rapat Bersama Bahas Kasus Pelanggaran Hukum Militer

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 20:46:20 0

Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa rapat bersama dengan jajaran Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD, AU dan AL serta staf bidang hukum guna membahas pelanggaran hukum disiplin militer yang memenuhi unsur tindak pidana umum.\"Intinya, jika sudah ada penggunaan kekerasan, tidak bisa membenarkan satu pihak yang benar karena sudah ada kekerasan juga,\" kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa melalui kanal YouTube yang dipantau di Jakarta, Senin.Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut menegaskan jika sudah ada unsur kekerasan yang dilakukan aparat sudah pasti terkena hukuman.\"Kalau sudah melakukan kekerasan, pasti kena. tidak bisa ditawar-tawar,\" tegas Panglima TNI. Panglima menegaskan setiap anggota TNI yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dan melanggar hukum akan diusut tuntas sesuai aturan yang ada.Hal tersebut dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan sesuai dengan penggunaan undang-undang yang berlaku.Langkah tersebut ditujukan agar memberikan efek jera bagi setiap personel TNI yang telah melakukan pelanggaran hukum atas perbuatannya.\"Penyidikan harus maksimal sehingga tindak lanjutnya juga bisa maksimal,\" ujar Jenderal Andika Perkasa.Terakhir, Panglima TNI menegaskan akan mengusut secara tuntas dan bertindak tegas bagi siapa pun prajurit yang melanggar hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (mth)

Disperindagkop Papua Bangkitkan Perekonomian di Wilayahnya Lewat UMKM

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 20:30:02 0

Jayapura, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM setempat mendorong kebangkitan perekonomian di wilayahnya melalui keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Papua Laduani Ladamay di Jayapura, Senin, mengatakan selama pandemi COVID-19 terbukti bahwa kekuatan ekonomi nasional ada pada UMKM. \"Kami harapkan dengan pandemi yang belum berakhir, masing-masing daerah dapat mempersiapkan produk-produk unggulannya lalu diseleksi dan diikutsertakan dalam SMESCO (Small and Medium Enterprises and Cooperatives),\" katanya. Menurut Laduani, SMESCO menjadi salah satu lembaga yang menampung produk-produk unggulan daerah yang berpotensi untuk dikembangkan dan dapat membantu bangkitnya perekonomian masyarakat. \"Dalam SMESCO terdapat salah satu program yang dibuat pemerintah yakni mengurangi beban logistik yang bermanfaat bagi daerah-daerah dengan banyak produk unggulan,\" ujarnya. Dia menjelaskan ke depannya, produk-produk unggulan daerah tersebut biaya logistiknya akan disubsidi negara, dan di SMESCO akan dipasarkan dan mempunyai daya saing yang baik. \"Kami berharap program ini akan berjalan di 2022 sehingga dapat merangsang UMKM-UMKM dan koperasi di daerah untuk bangkit menghasilkan produk-produk yang ke depan pasarnya bukan saja lokal namun juga nasional bahkan bisa saja mendunia,\" katanya. Dia menambahkan sehingga kini pihaknya juga mendorong pemasaran secara digital, untuk itu Disperindagkop Papua melakukan pembinaan kelompok-kelompok anak muda untuk bangkit dan masuk ke dunia bisnis. (mth)       

Kejaksaan Agung Terus Buru Mitra Terdakwa Asabri untuk Pemulihan Aset

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 20:24:59 0

Jakarta, FNN - Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung terus memburu pihak-pihak yang diduga ikut bersama-sama menikmati hasil korupsi PT Asabri (Persero) untuk kepentingan pemulihan aset.   Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Dirdik JAMPidsus) Kejaksaan Agung Supardi meyakini masih ada pihak-pihak yang diduga terlibat termasuk mitra terdakwa maupun tersangka, terutama yang terungkap di fakta persidangan.   \"Bisa saja nanti berkembang lagi (tersangkanya, red),\" kata Supardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.   Dalam perkara Asabri sendiri,  majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis enam terdakwa dengan pidana berbeda-beda, mulai dari 15 tahun hingga 20 tahun. Sementara satu terdakwa Heru Hidayat dituntut mati.   Supardi mengaku tetap fokus melakukan pemulihan aset untuk mengembalikan kerugian negara. Tim penyidik memiliki daftar aset yang diduga terafiliasi dengan terdakwa maupun tersangka yang saat ini beredar di luar, baik berupa saham maupun aset lainnya.Menurut Supardi, penyidik memaksimalkan pengejaran aset perkara Asabri bukan tanpa alasan. Sebab sejumlah fakta terungkap dalam persidangan kasus Asabri. Di antaranya dugaan aset-aset yang disamarkan atas nama pihak lain atau mitranya.   \"Kalau arahnya ke sana pasti akan kita panggil. Apalagi kalau keterangannya penting tentu mereka harus kita panggil lagi (diperiksa-red),\" ucap Supardi.   Supardi menambahkan, perburuan aset perkara Asabri akan terus dilakukan mengingat penyidik mengindikasi ada sejumlah aset yang sengaja disamarkan atau dialihkan untuk menghindari penyitaan. Termasuk aset Heru Hidayat yang dituntut hukuman mati.   Supardi menyatakan akan tetap mengoptimalkan pelacakan aset-asetnya. Pihaknya akan bekerja sama dengan Pusat Penelusuran Aset (PPA) Kejagung dan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aset yang terafiliasi dengan mitra terpidana.   \"Ya nanti kita lihat, kemana saja aset-asetnya mengalir akan kita tracing,\" jawab Supardi.Sebelumnya, tim penyidik juga memeriksa empat saksi dalam perkara Asabri. Mereka adalah LMP selaku Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI.   Kemudian saksi YM dan HE selaku Karyawan PT Asabri (Persero)/staff pada Divisi Manajemen Portofolio. Mereka diperiksa terkait kronologis penempatan dana PT Asabri (Persero) pada enam produk reksadana PT Asia Raya Kapital.   Yang terakhir saksi TSN selaku wiraswasta/penjual besi, diperiksa terkait transaksi saham SUGI, BCIP, dan SIAP. (mth)  

Dosen Itera Raih Penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 20:06:10 0

Bandarlampung, FNN - Dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris Institut Teknologi Sumatra (Itera) Harits Setyawan, S.Pd, M.Pd, menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia (Leprid) karena berhasil menerbitkan 14 buku dalam satu tahun.\"Penghargaan diberikan Leprid karena mereka menilai saya layak mendapatkannya dan belum ada dosen yang berhasil mencapai prestasi tersebut,\" kata Harits, dalam keterangannya di Bandarlampung, Senin.Ia mengatakan bahwa buku yang diterbitkannya sepanjang tahun 2021 tidak melulu seputar dengan keilmuannya tentang bahasa Inggris, namun terdapat juga beberapa judul buku bergaya novel, puisi hingga motivasi. \"Judul buku yang saya diterbitkan di antaranya Critical Reading: English for Science and Engineering, Compound Word: A Practical Guide to Word Constructio, English Tenses: Exercise Book, Every Large Tree Used to Be Young and Small, Live Your Dream, Change Your Mind, Love Story: Akhir Yang Indah, Saat Esok Datang Kembali, IPK Bukan yang Utama tapi yang Pertama, hingga Sumatera Masa Depan (co-author),\" kata dia.Ia mengatakan selain menjalankan tugas sebagai dosen, dirinya juga memiliki kesibukan sebagai Pemimpin Redaksi Itera Press yang aktif menulis buku, bahkan pada tahun 2020, pernah memperoleh penghargaan sebagai “Akademisi Berkarya” dalam kegiatan Sayembara Penulisan dan Penerbitan Buku Nasional.  \"Saya merasa sangat terbantu dengan keberadaan Itera Press, karena di sini, para dosen dapat menerbitkan buku dengan gratis dan proses review-nya yang tergolong cepat,\" ujarnya.Ia pun mengatakan, dapat menerbitkan 14 buku dalam setahun karena memang dirinya rajin menulis setiap kegiatan yang dilakukannya, bahkan saat di kelas semua hal dan pertanyaan dari mahasiswa serta jawabannya akan dijadikannya bahan tulisan.\"Jika saya mengajar untuk enam kelas, dalam sepekan paling tidak bisa mendapatkan bahan tulisan 12-20 halaman. Dengan prestasi ini, saya harap juga para dosen dan sivitas akademika Itera bisa semangat menghasilkan karya buku, dan memaksimalkan fasilitas yang disediakan oleh kampus,\" katanya. (mth)      

Ferdinand Hutahaena Ajukan Penangguhan Penahanan

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 19:53:25 0

Jakarta, FNN - Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA dan penyebaran berita bohong Ferdinand Hutahaean mengajukan penangguhan penahanan yang dilayangkan oleh kuasa hukumnya, Rony Hutahaean.   \"Hari ini telah kami masukkan permohonan penangguhan penahanan kepada Bareskrim melalui penyidik yang diterima tadi pukul 16.30 WIB. Selanjutnya kami serahkan ke penyidik untuk mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan,” kata Ronny Hutahaean.Pernyataan itu disampaikannya, setelah bertemu dengan Ferdinand Hutahaean di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.Rony mengatakan ada beberapa alasan pihaknya mengajukan penangguhan penahanan, di antaranya Ferdinand merupakan tulang punggung keluarga. kemudian alasan kesehatan.   Menurut Rony, sejak 2019 Ferdinand didiaknosis sakit dan menjalani pengobatan secara rutin.   \"Dengan penyakit yang diderita telah menahun dua tahun lebih itulah alasan yang kami ajukan kepada penyidik Bareskrim untuk penangguhan penahanan,\" kata Rony.   Adapun yang menjadi penjamin atas penangguhan penahanan Ferdinand Hutahaean, Rony menyebutkan ada lebih satu orang yang menjamin, salah satunya orang tua kliennya, dalam hal ini bapaknya.   \"Kiranya nanti (penyidik, red) bisa menerima dari penangguhan penahanan tersebut,\" ucap Rony berharap.Selain mengajukan penangguhan penahanan, Rony mengatakan kliennya juga menulis sepucuk surat permintaan maaf yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia, tokoh agama, dan pihak-pihak yang tersinggung atau merasa tersakiti atas cuitan Ferdinand Hutahaean.   \"Beliau (Ferdinand, red) sesungguhnya tidak ada niat apa pun selain menyemangati diri sendiri, kira-kira begitu,\" tutur Rony.   Berikut pernyataan maaf lengkap Ferdinand Hutahaean yang disampaikan melalui surat yang ditulisnya dari Rutan Bareskrim Polri:   Kepada yth. Seluruh masyarakat warga negara Indonesia, para pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan segenap warga yang saya cintai di manapun berada Bismillahirrahmanirrahim​​​​​​​ Assalamualaikum wr wb Perkenankan lah saya Ferdinand Hutahaean, pertama sekali dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan saya dalam berkata secara khusus dalam cuitan saya yang telah menyinggung perasaan sahabat, saudara, dan siapapun yang merasa tersinggung dan tersakiti atas tutur kata saya dalam cuitan saya. Saya dengan rendah hati memohon dimaafkan karena saya tidak ada niat untuk menyinggung atau menyerang pihak mana pun. Sebagai seorang muslim saya justru ingin menegaskan bahwa tiada lain tempat berlindung kecuali Allah SWT. Atas kekhilafan saya, mohon dimaafkan dan bimbing saya agar ke depan semakin menjadi seorang yang lebih baik beragama dan bertutur kata. Sekali lagi mohon saya dimaafkan dan mohon doakan saya agar mampu menjalani proses hukum ini dengan baik. Demikian, atas kemurahan hati sahabat, saudara, pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan semua pihak saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum wr wb Ferdinand Hutahaean   Seperti diketahui, Ferdinand Hutahaean ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA dan menyebarkan berita bohong, Senin (10/1).   Mantan politisi Partai Demokrat tersebut disangkakan dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) peraturan hukum pidana Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.   Ferdinand Hutahaean dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), pada Rabu (5/1) terkait cuitannya yang bermuatan ujaran kebencian mengandung unsur SARA.   Ferdinan dilaporkan terkait dugaan melanggar Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Pasal 14 ayat (1) dan ayat 2 KUHP.   Nama Ferdinand Hutahaean menjadi perbincangan usai mengunggah kalimat kontroversi yang diduga sebagai penistaan agama melalui akun Twitternya @FerdinandHaean3 pada 4 Januari 2022.   Usai unggahan itu, tagar #TangkapFerdinand pun trending di media sosial Twitter. Banyak yang mengecam cuitan Ferdinand Hutahaean atas dugaan penistaan agama.   \"Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, DIA lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela,\" demikian tulis Ferdinand dalam akun Twitternya, @FerdinandHaean3.   Cuitan Ferdinan tersebut menimbulkan respon warganet hingga memunculkan tanda pagar (tagar) #tangkapFerdinand yang trending di Twitter. (mth)  

Menteri BUMN Tugaskan InJourney Bangun Ekosistem Dukung Turis Lokal

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 19:47:22 0

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata atau InJourney ditugaskan untuk membangun eksosistem pariwisata dalam rangka mendukung turis domestik (lokal) bisa memiliki rencana perjalanan atau travel plan sebagaimana turis asing.\"Kemarin kita peluncuran ekosistem pariwisata. Misalnya ketika kita sudah membuat dan mengintegrasikan ekosistem pariwisata yang mana dari 100 persen industri turis ini sekitar 72 persen adalah turis domestik, sedangkan 28 persennya baru turis asing,\" ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam diskusi daring Indonesia Digital Tribe 101 di Jakarta, Senin.Menurut Erick Thohir, kegiatan ekonomi turis domestik menghasilkan nilai yang sangat besar, namun sayangnya turis domestik tidak memiliki rencana perjalanan dibandingkan turis asing ketika berwisata di suatu daerah.\"Ini yang sekarang kita dorong, kenapa kita juga merekrut Ibu Maya Watono untuk kita tugaskan bersama Direktur Utama InJourney Dony Oskaria untuk bisa membangun ekosistem pariwisata supaya ketika kita booking hotel, contohnya di Mandalika, kemudian akan muncul notifikasi atau pop-up mengenai 10 destinasi makanan terenak di daerah sekitar hotel tersebut,\" kata Erick Thohir. Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung InJourney merupakan mega-ekosistem, mengingat InJourney bisa bergabung dengan ekosistem-ekosistem lain yang ada di BUMN, seperti perbankan.Ia juga menambahkan dengan aplikasi super atau super apps yang namanya Livin maka hal itu nantinya bisa terintegrasi satu dengan lainnya.Dengan demikian pembentukan Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata akan difokuskan bagaimana kesempatan untuk membangun dan menciptakan potensi pariwisata domestik, di mana potensinya selama ini masih sangat besar tetapi kurang terintegrasi. (mth)      

Bupati PPU Ditangkap KPK, Karena "Mogok" Tangani Covid?

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 16:50:33 0

“Mulai hari ini, bulan enam (6), tahun ini, saya tidak mengurus lagi kasus (virus) corona, mulai dari pengadaan, penanganan dan lain-lain,\" ujarnya di hadapan para legislator. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas\'ud dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 12 Januari 2022. Sejumlah uang ditemukan dalam operasi senyap itu. “(Ditemukan) beberapa orang dan uang,” ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, seperti dikutip Medcom.id, Kamis (13 Januari 2022). “KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.Menurut Nurul Ghufron, penangkapan Abdul Gafur Mas\'ud alias AGM dan kawan-kawan terkait dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi senilai Rp 1,4 miliar. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), AGM yang ditangkap tim penindakan KPK atas kasus dugaan korupsi memiliki total kekayaan Rp 36.725.376.075.Sebagaimana pengumuman LHKPN dari laman https://elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Kamis, AGM terakhir melaporkan kekayaannya pada 26 Februari 2021 untuk laporan periodik pada 2020 dengan jabatan sebagai Bupati Penajam Paser Utara.Adapun rinciannya adalah: AGM memiliki 10 tanah dan bangunan senilai Rp 34.295.376.075 (Rp 34,29 miliar) yang tersebar di Kota Balikpapan dan Jakarta Barat.Kemudian, AGM juga tercatat memiliki alat transportasi berupa tiga unit mobil dan satu unit motor senilai Rp 509.000.000 (Rp 509 juta) yang terdiri dari Ford Fiesta tahun 2011, Honda City tahun 2009, Honda CRV tahun 2008, dan Yamaha Mio Soul tahun 2007.  Selanjutnya, ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1.375.000.000 (Rp 1,375 miliar) serta kas dan setara kas senilai Rp 546.000.000 (Rp 546 juta).Dengan demikian total keseluruhan harta kekayaan milik AGM senilai Rp 36.725.376.075 (Rp 36,7 miliar). Namun, jika disimak dari salah satu daftar kekayaannya terkait dengan kepemilikan Tanah dan Bangunan senilai Rp 34.295.376.075 itu, dalam LHKPN disebutkan sebagai Hasil Sendiri. Beberapa daftar kekayaan lainnya yang dilaporkan AGM juga telah dimiliki sejak sebelum ia menjabat Bupati Penajam Pasir Utara (2018). Bagaimana AGM bisa memiliki harta kekayaan sampai Rp 36.725.376.075? Sebelum menjabat Bupati PPU, AGM adalah seorang pengusaha. AGM lahir pada 7 Desember 1987 di Balikpapan. Dia merupakan anak ke-8 pasangan H Mas\'ud dan Syarifah Ruwaidah Alqadri. Cucu KH Muhammad Husain (Puang Kali Malunda) itu, bersekolah di SD 09 Margasari Balikpapan, lalu ke MTs Negeri 1 Balikpapan, dan menempa ilmu agamanya di Darunnajah Islamic Boarding School Ulujami Jakarta. Pendidikan SMA-nya ditempuh di SMA Muhammadiyah 1 Samarinda dan melanjutkan ke STIE APRIN Palembang mengambil S1 Jurusan Ekonomi. Kemudian melanjutkan pendidikannya dengan menempuh jenjang S2 di Universitas Mulawarman, Samarinda. AGM sebelumnya juga tercatat sebagai pengusaha pendiri PT Petro Perkasa Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan. Dia pernah aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), yakni sebagai Ketua BPC Hipmi Balikpapan Periode dan Wakil Bendahara Umum BPP Hipmi Pusat Indonesia. Tak hanya di bidang kewirausahaan, dia pernah menjadi Ketua Lemhanas Angkatan 4, Bendahara Umum PMI Balikpapan dan Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Mineral KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan). AGM lantas terjun ke politik dengan bergabung dengan Partai Demokrat. Di Demokrat, dia menjabat Ketua DPC PD Balikpapan. Hingga akhirnya, pada 2018 dia terpilih sebagai Bupati Kabupaten PPU Periode 2018-2023 dengan didampingi Hamdam. Namun, kini AGM sudah tidak aktif lagi menjadi pengusaha karena fokus menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik (bupati). Dia mengaku rutin menyisihkan gajinya untuk kebutuhan anak yatim dan orang yang kurang mampu. Mengutip Kompas.com (01/07/2021, 23:00 WIB), AGM sempat membuat pernyataan yang memantik perhatian publik. Dia mengatakan tak mau lagi urus kasus Covid-19. Pernyataan itu ia sampaikan usai Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa, (29/6/2021) di DPRD PPU. “Mulai hari ini, bulan enam (6), tahun ini, saya tidak mengurus lagi kasus (virus) corona, mulai dari pengadaan, penanganan dan lain-lain,\" ujarnya di hadapan para legislator. Dia bercerita bermula dari pengadaan bilik disinfektan pada Maret 2020. Saat itu, kasus Covid-19 pertama kali masuk Indonesia, dan masyarakat dalam situasi panik. Secara bersamaan keluar Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19). Semua daerah termasuk PPU mempersiapkan langkah-langkah pencegahan dari pengadaan masker, bilik disinfektan (chamber), dan lainnya. \"Situasi itu pengadaan juga serba darurat toh. Mungkin teman-teman juga tahu kan, serba mahal, misalnya harga masker yang mencapai Rp 500.000 dan lainnya,\" kata dia kepada Kompas.com, Kamis (1/7/2021). Pemkab PPU, kata dia, melelang pembelian bilik sterilisasi atau disinfektan 100 unit untuk orang atau manusia, dan 4 unit untuk kendaraan dengan nilai Rp 2,7 miliar dan Rp 2 miliar. Harga satuan bilik sterilisasi untuk orang per unit Rp 27 juta, sementara bilik disinfektan kendaraan dibeli dengan harga per unit Rp 500 juta. \"Kebetulan saya minta tolong sama anak-anak HIPMI di Jakarta, karena barang dia dipakai sama kementerian, DPR RI dipakai, dan Istana dipakai. Chamber-nya itu enggak sama dengan yang dibikin orang pakai air semprot itu. Ini dia pakai mesin,\" terang AGM. AGM juga mengklaim PPU saat itu termasuk membeli dengan harga murah. Pasalnya, harga chamber yang dijual saat itu di daerah Jawa sekitar di atas Rp 30 juta per unit tanpa ongkos kirim (ongkir). \"Sementara kita beli harga Rp 27 juta per unit di luar ongkir,\" terang dia. Bahkan, kata AGM, saat itu Pemkab PPU belum punya anggaran, sehingga dia meminta tolong agar diadakan terlebih dahulu barang itu oleh penyedia barang. \"Kita enggak ada anggaran, teman-teman itu (kontraktor) mau membantu atas nama kemanusian. Karena ini teman juga, saya Bupati kan temannya dia. Saya minta tolong dong bro, mengadakan ini (chamber) seperti yang di kementerian tuh, bukan berupa air tapi berupa asap,\" beber AGM. Akhirnya, Pemkab PPU mendapat suplai barang itu. Sebanyak 100 bilik disinfektan disebar di seluruh OPD dan pelayanan publik lainnya. Sementara empat unit chamber kendaraan diparkir di depan Mapolres PPU, kini dipindahkan di pintu masuk Pelabuhan Feri Penajam, RSUD Ratu Aji Putri Bitung Penajam, Kecamatan Sepaku dan di Kecamatan Babulu sejak Juli 2020 silam. Pada awal 2021 lalu, proyek pengadaan bilik disinfektan di PPU jadi temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim. Hasil audit BPKP harga beli dinilai tak wajar, seperti ditulis Tribun Kaltim di PPU, awal Februari 2021. Misalnya, harga bilik disinfektan kendaraan per unit, menurut BPKP harusnya berkisar Rp 200 juta. Artinya, harga empat unit mestinya Rp 800 juta. Tapi, harga beli Pemkab PPU empat unit Rp 2 miliar. Ada selisih Rp 1,2 miliar dari yang dibayarkan Pemkab PPU. Sementara untuk harga satuan bilik disinfektan untuk orang atau manusia, menurut BPKP, harga wajar pengadaan 100 unit itu adalah Rp 2,212 miliar, bukan Rp 2,7 miliar, berarti ada selisih Rp 509 juta. Selisih harga itu dianggap sebagai kelebihan bayar oleh Pemkab PPU pada kontraktor dan diminta untuk mengembalikan uang itu ke kas negara. Jika dikalkulasi sekitar Rp 1,7 miliar yang harus dikembalikan kontraktor. Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU dan kontraktor telah dipanggil BPKP klarifikasi temuan tersebut. AGM bilang, dia tak pernah dipanggil dan diperiksa dalam kasus ini. \"Saya tidak pernah (dipanggil). Cuma pemanggilan dari si pengada itu. Saya dengar dinas-dinas juga dipanggali penegak hukum, BPKP,\" beber AGM. AGM mengaku prihatin dengan para kepala dinas, perawat, termasuk para pengusaha yang sudah bekerja maksimal membantu penanganan kasus di PPU, namun berbuntut hukum. \"Sampai-sampai saya dengar dia jual rumah buat kembalikan dana itu. Itu sebenarnya yang saya perjuangkan. Tapi yang saya lebih perjuangan adalah payung saya, sebagai kepala daerah penanganan Covid-19,\" tegas AGM. Puncaknya, ketika Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggung-jawaban APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (29/6/2021). Para legislator menyampaikan kritikan dalam penanganan Covid-19 di PPU. Di saat itulah, AGM merasa kesal dan bilang tak mau lagi urus Covid-19. \"Saya kesal, kecewanya ketika pandangan umum fraksi. Saya kesal di paripurna itu loh, ada pandangan umum, masalah Covid-19,\" tegasnya. AGM bilang sudah satu tahun berjalan, berbagai upaya dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19 di PPU. Dari langkah pencegahan, bantuan sosial, dan lainnya. “Kita di awal 2020 kan kita sama-sama kerja. Bagikan sembako seluruh masyarakat. Gratis PCR buat anak sekolah, buat pendidik. Kalau itu jadi masalah di kemudian hari, kan bahayalah,\" tegas dia. \"Coba bayangkan ongkos kirim waktu itu, mahal. Nah, di situ saya merasa kecewa lah. Saya ini pengusaha juga. Pengusaha muda yang kebetulan jadi bupati. Kasihan pengusaha lokal kalau dipermasalahkan,\" terang AGM. Adakah penangkapan AGM ini berlatar penolakannya yang sudah tak mau “mengurus” Covid-19 lagi? (*)

Pemkab Batang Cegah Dampak Lingkungan Berdirinya Kawasan Industri

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 16:38:57 0

Batang, FNN - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, melakukan langkah pencegahan dampak lingkungan menyusul berdirinya beberapa industri di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) antara lain dengan menanam bibit pohon di pesisir pantai.Bupati Batang Wihaji di Batang, Senin, mengatakan bahwa berdirinya industri di pesisir pantai dipastikan akan menimbulkan risiko terhadap lingkungan sehingga perlu adanya pembenahan lingkungan agar tidak rusak.\"Oleh karena itu, kami akan menggunakan konsep teknologi tinggi yang berkelanjutan di KITB agar lingkungan di sekitar industri tidak rusak. Kita perlu menjaga lingkungan alam di KITB,\" katanya. Menurut dia, dirinya sudah memerintahkan pengelola proyek di KITB tidak melakukan penebangan pohon lagi dan menanam bibit pohon di sekitar kawasan industri tersebut.\"Kami sudah perintah di sana, bahwa pohon-pohon jangan ditebangi. Seandainya sekarang ada penebangan akan ditanami kembali karena di sekitar kawasan industri juga terdapat hutan lindung,\" katanya.  Ia mengatakan penggunaan lahan kawasan industri di KITB sebesar 40 persen dari jumlah total luas 4.300 hektare sedang sisanya untuk penataan lingkungan dan penanaman pohon.KITB berlokasi di Desa Kedawung Kecamatan Gringsing, kata dia, menempati lahan milik PT Perkebunan Nusantara IX yang dulunya ditanami pohon karet dan tanaman tebu.\"Kawasan industri ini digadang oleh Presiden Joko Widodo sebagai proyek strategis nasional (PSN) untuk memulihkan perekonomian nasional dari dampak pandemi COVIDd-19,\" katanya.  Wihaji mengatakan saat ini KITB masih dalam proses pembangunan sehingga belum bisa dinilai ketaatannya terhadap lingkungan.\"Nanti, akan kami evaluasi. Analisa dampak lingkungan (Amdal) seperti apa?, setelah itu, evaluasi dari amdalnya seperi apa terhadap kawasan industri,\" katanya. (mth) 

Azis: Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pinjam Uang dengan Memelas

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 16:21:15 0

Jakarta, 17/1 (ANTARA) - Mantan Wakil Ketua DPR dari fraksi partai Golkar Muhammad Azis Syamsuddin menyebut mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju meminjam uang kepadanya dengan cara memelas.\"Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lanjutan 11 Oktober 2021 poin 24 menjelaskan bahwa \'Transaksi tersebut menurut saya sama seperti yang sudah saya sampaikan. Hanya saya memang melakukan transfer ke rekening atas nama Maskur Husain karena ada pinjaman memelas dan memperdaya dari Stepanus Robin Pattuju dikirim dari rekening Mandiri saya\'. Saudara mengatakan dan memperdaya, apa alasan saudara mengatakan ada tindakan memperdaya?\" tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.\"Ya karena dia katakan ke saya dengan \'face look\' sedih, kemudian ya kaya orang memelas kemudian ya saya tergerak secara kemanusiaan,\" jawab Azis.    Azis menyampaikan hal tersebut saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa. Dalam perkara ini Azis Syamsuddin didakwa memberi suap senilai Rp3,099 miliar dan 36 ribu dolar AS sehingga totalnya sekitar Rp3,619 miliar kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain terkait pengurusan penyelidikan KPK di Lampung Tengah.\"Awalnya saya tidak mau bantu (Stepanus Robin) ya, karena rasa kemanusiaan timbul dan dia kena COVID-19 dan saya juga teringat ketika saya susah Pak,\" ungkap Azis.Azis menyebut ia berubah pikiran dalam beberapa hari. \"Saya tidak ingat persis berapa hari tapi pasti beda hari,\" tambah Azis.Dalam dakwaan disebutkan pertemuan Azis dan Stepanus Robin di rumah dinas Azis terjadi pada Agustus 2020, yaitu saat Azis meminta agar Robin mengurus kasus penyelidikan KPK di Lampung tengah dengan imbalan masing-masing Rp2 miliar dari Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado dengan uang muka Rp300 juta.Masih dalam dakwaan disampaikan bahwa Azis Syamsuddin lalu mengirimkan uang Rp200 juta ke rekening BCA milik Maskur Husain yaitu pada 2, 3, 4 dan 5 Agustus 2020 masing-masing Rp50 juta.Namun dalam persidangan Azis menyebut uang Rp200 juta yang dikirim ke rekening Maskur itu adalah uang pinjaman kepada Stepanus Robin.\"Kenapa ada perbedaan pilihan reaksi terdakwa terhadap penyampaian memelas Robin?\" tanya jaksa Lie.\"Karena dia datang lagi ke pos ronda saya, memelas lagi minta tolong lagi, bawa fotokopi-fotokopi berita apalah,\" jawab Azis.Sebelum memberikan pinjaman uang Rp200 juta, Azis juga menyebut ia sudah sempat memberikan pinjaman Rp10 juta ke Robin.\"Ketika saudara beri pinjaman Rp10 juta, apakah setelah saudara tahu Robin orang KPK atau sebelum?\" tanya jaksa Lie.\"Kemungkinan karena saya tidak tahu, persis kejadian sudah terlalu lama. Seingat saya karena dia orang KPK dan ya sudah lah tidak usah saya jelaskan kan tidak perlu penjelasan,\" jawab Azis.\"Baik tidak usah dijelaskan juga. Untuk pemberian Rp200 juta setelah tahu Robin kerja di KPK atau sebelum?\" tanya jaksa Lie.\"Saya tidak ingat persis, seingat saya sesudah karena beliau selalu pakai \'name tag\' KPK. Pertemuan pertama dia (Robin) memang sudah pakai \'name tag\' tapi saya tidak tahu, karena dia pakai jaket. Kalau pertemuan kedua pake \'name tag\' tanpa jaket,\" jawab Azis.Terkait perkara ini, mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju sudah dijatuhi vonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp2.322.577.000, sedangkan Maskur Husain selaku advokat yang juga rekan Stepanus Robin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp8.702.500.000 dan 36 ribu dolar AS. (mth)

DPRD DKI Soroti Rusun Bayam yang Bukan untuk Warga Terdampak JIS

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 15:36:03 0

Jakarta, FNN - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti rencana pembangunan rumah susun (rusun) Kampung Bayam di Jakarta Utara yang bukan diperuntukkan bagi warga terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).\"Kalau ujung-ujungnya Kampung Susun Bayam untuk para pekerja pendukung JIS buat apa dilakukan CAP. Itu namanya menipu. Membohongi publik. Bilang saja dari awal warga Kampung Bayam digusur. Ganti juga istilah Kampung Susun Bayam,\" kata Prasetyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Ia mengungkapkan Kampung Susun ditujukan kepada warga yang terdampak proyek pembangunan JIS.Namun realisasinya, kata dia, ditempati orang luar yang tidak pernah tinggal di wilayah tersebut.Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki program Community Action Plan (CAP).Dalam program itu, ujar Prasetyo, akan dipaparkan konsep tempat tinggal yang akan dibangun menggantikan tempat tinggal lamanya.Ketua DPRD DKI ini mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Bayam yang terdampak konstruksi JIS.Ia meminta agar warga terdampak tidak dibiarkan hidup di rumah kumuh di pinggir rel.Sementara itu, Manajer Proyek JIS dari PT Jakpro Arry Wibowo di Jakarta, Jumat (14/1) mengatakan 640 kepala keluarga (KK) di Kampung Bayam, Papanggo, Tanjung Priok, yang terdampak proyek JIS telah menerima santunan dan pencairannya telah tuntas sejak Agustus 2021.Ia menambahkan pembayaran dilakukan setelah tim konsultan melakukan pendataan dari pintu ke pintu rumah warga, ada berbagai komponen yang menentukan besaran ganti rugi bagi warga.\"Statusnya milik atau sewa, dia berapa lama tinggal di situ, pengontrak atau penyewa, mata pencariannya apa, itu sudah didata sehingga komponen ganti untuk itu satu biaya bongkar secara mandiri, kedua biaya pindah. Ketiga, misal dia punya usaha/warung bisa digunakan untuk pengganti mata pencarian setahun itu komponennya empat. Jadi sudah dilakukan perhitungan,\" ucapnya. (mth)    

Pedagang di Pasar Sederhana Bandung Senang Bisa Mendapat Bantuan Pemerintah

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 15:23:53 0

Bandung, FNN - Beberapa pedagang di Pasar Sederhana di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, menyampaikan kegembiraan mereka bisa mendapat bantuan dari pemerintah sekaligus bertemu dengan Presiden Joko Widodo serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Senin.\"Senang sekali ini pertama kali ketemu Pak Presiden, mendapat sembako sama uang tunai,\" kata Dodi Asrano, seorang pedagang sembako di Pasar Sederhana, Kota Bandung.Dodi berharap pandemi COVID-19 bisa segera berakhir agar kegiatan perekonomian bisa berjalan sebagaimana sebelum pandemi datang.\"Mudah-mudahan pandemi segera selesai dan ekonomi pulih, pembeli lancar lagi, mudah-mudahan bisa kembali seperti sebelum COVID-19,\" katanya.Maman Suparman, seorang penjual bubur sumsum di Pasar Sederhana, juga senang bisa mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah. Dia akan menggunakan bantuan itu untuk menambah modal.Selain itu, ​​​​​​Maman senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Ridwan Kamil.\"Ditanyain berapa modal. Terus Pak Presiden bilang ini saya ada tambahan modal ke Bapak. Terus saya bilang terima kasih. Pak Jokowi terima kasih telah dikasih bantuan buat modal,\" kata Maman, yang untuk pertama kalinya bertemu dengan Presiden dan Gubernur.Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Pelaksana Tugas Wali Kota Bandung Yana Mulyana mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pasar Sederhana.Di Pasar Sederhana, Presiden menyerahkan bantuan langsung tunai kepada pedagang kaki lima dan pemilik warung serta berbincang-bincang dengan mereka.Sebelum melakukan kunjungan ke Pasar Sederhana, Presiden menyampaikan pengarahan pada acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan.Presiden mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Barat dengan meninjau proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Purwakarta. (mth) 

Pansus: Pemerintah Miliki Pertimbangan Matang Putuskan Nama Nusantara

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 15:20:11 0

Jakarta, FNN - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia menilai pemerintah memiliki pertimbangan matang dalam memutuskan nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara.\"Kami menilai sampai putus nama Nusantara itu dengan pertimbangan matang, ada aspek historis, sosiologis, dan filosofis yang nanti ada penjelasan dalam RUU ini kenapa disebut Nusantara,\" kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.Dia mengatakan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN, nama Nusantara tersebut sudah disetujui semua fraksi dan telah diputuskan untuk dimasukkan dalam RUU tersebut.  Namun, menurut dia, agar tidak terjadi kebingungan, maka harus diperjelas redaksional terkait kata \"Ibu Kota Negara Nusantara\" dalam Pasal 1 ayat 2 agar tidak terjadi multitafsir.\"Kalau tidak diperjelas nanti ada anggapan apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diganti menjadi Nusantara. Saya menilai agar tidak terjadi kebingungan maka disebutkan \'Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara\',\" ujarnya, Menurut dia, Pansus sebenarnya baru tahu nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara setelah Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan dalam Rapat Panja RUU IKN.Dia mengatakan terkait adanya 80 usulan nama IKN yang disampaikan Menteri Suharso, itu merupakan ranah pemerintah dan akhirnya diputuskan nama Nusantara.\"Tadi kami tanya kira-kira nama IKN mau diputuskan kapan, apakah diserahkan kepada pemerintah atau disebutkan langsung dalam RUU ini. Lalu kami sepakat langsung dimasukkan saja dalam satu bagian dalam keputusan dan ditanyakan apakah pemerintah sudah ada nama, dijawab sudah yaitu Nusantara,\" katanya. (mth)     

Pemkab Lombok Tengah Penuhi Tuntutan Nakes Non ASN

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 15:13:31 0

Lombok Tengah, FNN - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) Bupati tentang penugasan tenaga kesehatan  non Aparatur Sipil Negara di daerah setempat sebagaimana yang dituntut para nakes. \"Bupati akan mengeluarkan SK penugasan kepada tenaga kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya,\" kata Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya di Praya, Senin.Ia mengatakan, SK penugasan tenaga kesehatan tersebut akan dikeluarkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data sesuai ketentuan yang berlaku.\"Setelah selesai di verifikasi baru akan dikeluarkan SK, berapa tenaga kesehatan yang diberikan SK tergantung hasil validasi,\" katanya.Ia mengatakan, pengeluaran SK penugasan tersebut dilakukan setelah dilakukan kajian dan hal itu menjadi solusi yang terbaik bagi pelayanan di Lombok Tengah.\"Kami berharap petikan itu bisa bermanfaat bagi para Nakes dan ini untuk keamanan di Lombok Timur,\" katanya.SK penugasan Bupati Lombok Tengah tersebut akan dievaluasi dan diperpanjang setiap tahunnya. Sehingga pihaknya berharap kepada tenaga kesehatan untuk tetap bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.Sebelumnya, ribuan pegawai tidak tetap (PTT) yang terdiri dari tenaga kesehatan bertemu langsung dengan Bupati Lombok Tengah untuk meminta supaya diterbitkan surat keputusan (SK) Bupati.\"Kami datang tidak lain hanya untuk meminta supaya diterbitkan SK Bupati, supaya kami memiliki legalitas dalam bekerja,\" kata Sumarni perwakilan PTT tenaga kesehatan Lombok Tengah di Praya.Ia mengatakan, dirinya dan PTT lainnya telah bekerja cukup lama, namun perpanjangan SK Bupati Lombok Tengah sampai saat ini belum juga diterbitkan.\"Kami minta supaya ada solusi terkait dengan perjuangan kami ini. Kami bekerja hampir empat tahun lebih tanpa SK Bupati,\" katanya.\"Jumlah PTT di Lombok Tengah saat ini sesuai data yang ada sebanyak 2031 orang,\" katanya. (mth)

Wagub DKI Tegaskan Jakarta Masih Penuhi Syarat PTM 100 Persen

BY FNN Senin, 17 Januari 2022 15:07:14 0

Jakarta, FMM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di Jakarta masih memenuhi syarat meskipun adanya temuan kasus COVID-19 varian Omicron meningkat.\"Kami semua masih dapat mengatasi, menangani, dan mengendalikan dengan baik,\" kata Riza Patria di Perpustakaan Nasional Jakarta, Senin.Menurut Riza Patria, pelaksanaan PTM 100 persen tergantung pada capaian vaksinasi dan status level PPKM. \"Jika level PPKM di Jakarta masih level satu atau dua, maka PTM 100 persen dapat dilaksanakan,\" katanya.Dukungan lainnya, kata dia, capaian vaksinasi di DKI Jakarta, misalnya untuk pendidik sudah di atas 90 persen, tenaga kependidikan di atas 89 persen, lansia di atas 71 persen, dan peserta didik sudah 98 persen.\"Meskipun sudah ada 15 sekolah ditutup sementara dari 10.429 sekolah pelaksana PTM 100 persen, karena ada siswa dan guru yang terpapar COVID-19, yakni 16 siswa dan tiga guru, tapi pelaksanaan PTM 100 persen masih memenuhi syarat,\" katanya.  Menurut Riza, dari 15 sekolah yang ditutup sementara selama lima hari, sebagian besar sudah kembali melaksanakan PTM,  hanya beberapa sekolah yang masih ditutup sementara.Riza menjelaskan, dari belasan kasus COVID-19 di sekolah, tidak ditemukan kasus varian Omicron.Riza juga meminta kepada orang tua untuk memastikan anak-anak melaksanakan protokol kesehatan dan kembali ke rumah setelah PTM di sekolah.\"Tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, patuh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Pastikan setelah sekolah,kembali ke rumah, tidak mampir-mampir bermain dan lain sebagainya,\" ucapnya. (mth) 

Gunung Merapi Mengalami 161 Kali Gempa Guguran

BY FNN Ahad, 16 Januari 2022 17:19:55 0

Yogyakarta, FNN - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyatakan Gunung Merapi di perbatasan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami 161 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Sabtu (15/1) pukul 00.00-24.00 WIB.Kepala BPPTKG Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Yogyakarta, Ahad, menyebutkan selain gempa guguran, pada periode pengamatan itu juga tercatat tiga kali gempa hibrida atau fase banyak, tiga kali gempa embusan, satu kali gempa vulkanik dangkal, dan satu kali gempa tektonik.Berdasarkan pengamatan visual, tampak asap berwarna putih keluar dari Gunung Merapi dengan intensitas sedang dan tebal dengan ketinggian sekitar 200 meter di atas puncak.Pada periode pengamatan itu, tercatat enam kali guguran lava pijar keluar dari gunung itu dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter ke arah barat daya.  Sementara itu, berdasarkan hasil analisis morfologi pada periode 7 sampai 13 Januari 2022, tidak teramati adanya perubahan morfologi yang signifikan, baik pada kubah lava barat daya maupun kubah tengah Merapi.Volume kubah lava di barat daya tercatat sebesar 1.670.000 meter kubik dan kubah tengah sebesar 3.007.000 meter kubik.BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.Guguran lava dan awan panas Gunung Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah dalam sektor tenggara-barat daya sejauh maksimal tiga kilometer ke arah Sungai Woro dan sejauh lima kilometer ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih.Apabila gunung api itu mengalami letusan eksplosif, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau daerah dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung. (mth)     

Warga Antre Tes Berjam-jam Setelah Beijing Temukan Kasus Omicron

BY FNN Ahad, 16 Januari 2022 17:15:12 0

Beijing, FNN - China pada Minggu melaporkan 65 kasus penularan lokal COVID-19 untuk 15 Januari, termasuk kasus pertama varian Omicron di Beijing, hanya beberapa pekan sebelum Olimpiade Musim Dingin dibuka pada 4 Februari dan liburan Tahun Baru Imlek.Angka itu turun dari 104 kasus sehari sebelumnya karena wabah di kota Xian di barat laut mereda setelah penguncian ketat.Namun, varian Omicron yang sangat menular telah terdeteksi di sedikitnya lima provinsi dan kotamadya, yang mendorong kota-kota menerapkan pembatasan untuk menghentikan penyebaran virus dan mengancam pertumbuhan ekonomi.Pada Sabtu, ibu kota Beijing melaporkan kasus pertama varian Omicron pada seseorang yang telah mengunjungi beberapa mal dan restoran dalam 14 hari terakhir. Orang tersebut belum meninggalkan kota sejak awal tahun.China belum melaporkan berapa banyak kasus Omicron yang sudah terdeteksi di negara itu.Sekitar 13.000 orang telah menjalani tes COVID-19 di distrik Haidian, tempat kasus tersebut ditemukan, namun belum ada hasil yang menunjukkan positif, menurut Beijing Daily, koran pemerintah, mengutip data resmi pada Minggu.Tetapi, sejumlah tempat-tempat ibadat di kota itu sudah ditutup bagi pengunjung sebagai tindakan kewaspadaan.Kuil Lama, biara Buddha masyarakat Tibet di Beijing, mengatakan pada Minggu mereka tutup hingga waktu yang belum ditentukan akibat wabah COVID dan langkah pengendalian.\"Terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa Omicron akan mengganggu upaya China untuk menekan COVID,\" kata Mark Williams, ekonom senior di Capital Economics, Jumat.\"Tapi jelas kemunculan varian yang lebih menular itu memerlukan lebih banyak intervensi ... Dan kerugian ekonomi dari kewaspadaan ini terus meningkat.\"Beberapa warga Beijing, yang khawatir terjebak di kota itu jelang liburan Tahun Baru Imlek, bergegas pulang lebih cepat ke kampung halamannya.\"Mengkhawatirkan, sumber infeksi di Beijing masih belum jelas,\" kata Shelly Fong, yang memutuskan mudik ke tempat asalnya di provinsi Liaoning pada Senin.\"Jika ada wabah di Beijing, saya tak akan bisa pulang kampung,\" katanya.\"Bagaimana jika tak ada penerbangan? Bagaimana jika ada lockdown di Beijing? Ini adalah kemungkinan yang nyata.\"Di luar Rumah Sakit Friendship di Beijing pada Minggu, antrean untuk mendapatkan tes COVID-19 membuat orang-orang menunggu berjam-jam dalam cuaca dingin.China daratan melaporkan 119 kasus baru COVID-19 terkonfirmasi untuk 15 Januari, turun dari 165 sehari sebelumnya, menurut Komisi Kesehatan Nasional (NHC) pada Minggu.Kasus baru penularan lokal dilaporkan di Tianjin, Henan, Beijing, Guangdong dan Shaanxi, kata NHC.Tidak ada kematian baru yang dilaporkan, sehingga angka kematian masih berada di angka 4.636.Hingga 15 Januari, China daratan telah mencatat 104.864 kasus terkonfirmasi. (mth) 

Kemenag Hentikan Sementara Pengiriman Jamaah Umrah

BY FNN Ahad, 16 Januari 2022 17:10:20 0

Jakarta, FNN - Kementerian Agama menghentikan sementara penerbangan jamaah umrah mulai 15 Januari dalam upaya mengevaluasi skema One Gate Policy (OGP) termasuk memantau perkembangan varian Omicron di Indonesia dan Arab Saudi.\"Kami akan mengkaji konsep OGP secara menyeluruh dengan melihat perkembangan yang terjadi, di saat virus Omicron makin berkembang di beberapa negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi,\" ujar Hilman, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, dalam siaran yang diikuti dari Jakarta, Ahad.Pemberangkatan jamaah umrah masa pandemi ini sudah berjalan delapan hari sejak penerbangan perdana pada 8 Januari 2022. Sekitar 1.731 jamaah telah berangkat melalui Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta.Skema OGP mewajibkan seluruh jamaah umrah yang tiba di Asrama Haji Pondok Gede langsung melakukan penapisan (screening) kesehatan dan kelengkapan dokumen. Ia menjelaskan jamaah umrah yang berangkat 8 Januari akan kembali ke Indonesia tanggal 17 Januari 2022. Sekembalinya jamaah ke Indonesia, Kemenag akan mengevaluasi serta melihat ada atau tidaknya jamaah yang terdeteksi Omicron.\"Jamaah umrah akan diberangkatkan sampai tanggal 15 Januari 2022 dan kita coba hentikan sementara dalam rangka evaluasi,\" kata dia.Hilman mengatakan penyelenggaraan umrah hampir sama seperti perjalanan ke luar negeri. Kemenag hanya berperan memfasilitasi persiapan pemberangkatan, sementara yang berperan lebih banyak adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).\"Jadi di sini yang berperan swasta dan ini menjadi B to B (Bisnis to Bisnis). Ditjen PHU tidak bisa ikut mengatur lebih, artinya visa diajukan ke Arab Saudi melalui vendor dan jika memenuhi syarat maka bisa berangkat dan sangat jauh berbeda dengan penyelenggaraan haji, Kemenag berperan ikut mengendalikan dari seluruh prosedur atau proses yang dilakukan jamaah haji,\" kata dia.Usai menggelar evaluasi dengan kementerian terkait, Kemenag akan memutuskan apakah akan kembali memberangkatkan atau menghentikan sementara perjalanan umrah.\"Kami hanya mendorong PPIU untuk lebih perlahan mengirim jamaah, jangan terlalu banyak, jangan dilakukan secara dadakan dan kami akan segera mengumumkan hasil evaluasi. Sekali lagi bahwa mekanisme buka tutup ini dilakukan seiring perkembangan Omicron di Indonesia dan Arab Saudi,\" kata Hilman. (mth) 

PLN Tambah Energi GI dan SUTT di Gowa Dukung Listrik Malino

BY FNN Ahad, 16 Januari 2022 17:02:49 0

Makassar, FNN - PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi menambah energi di Gardu Induk dan SUTT 150kV Sungguminasa – Lanna guna mendukung sarana listrik di lokasi destinasi wisata Malino dan sekitarnya.   \"Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada pembangunan GI dan SUTT 150kV Sungguminasa – Lanna adalah sebesar 81 persen dan nantinya akan melayani 29 ribu pelanggan,\" kata General Manager PLN UIP Sulawesi, Defiar Anis dalam keterangan persnya di Makassar, Minggu.   Dia mengatakan, pembangunan ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap sektor pariwisata di Kawasan Malino dengan meningkatkan keandalan listrik di kawasan tersebut.   Kawasan wisata Malino merupakan destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh warga Sulawesi Selatan khususnya warga Kota Makassar.   Kegiatan PT PLN UIP Sulawesi yang perdana pada awal 2022 ini dengan melaksanakan pemberian tegangan pertama (energize) pada tiga unit Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) yakni Gardu Induk (GI) 150kV Lanna (New), GI 150kV Sungguminasa (Extension) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150kV Sungguminasa – Lanna melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Selatan.   GI 150kV Lanna yang berlokasi di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa memiliki kapasitas trafo sebesar 30 Mega Volt Ampere (MVA), GI 150 kV Sungguminasa yang berlokasi di Jl Bakolu Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa memiliki 2 Line Bay, dan SUTT 150kV Sunguminasa – Lanna terbentang sepanjang 45,26 KMS dengan total Tower sebanyak 70 TIP.   Menurut Anis, ketiga pekerjaan ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan penggunaan TKDN mencapai 81 persen, melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.   Ia meneruskan, selain kawasan wisata terdapat juga industri pemecah batu di sekitar jalan poros Malino yang memanfaatkan listrik untuk kelancaran usahanya.   Karena itu, ke depan diharapkan nanti industri pariwisata dan industri pemecah batu di wilayah Malino dapat terus berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.   “Gardu Induk Lanna nantinya akan menyuplai listrik kepada sebagian pelanggan yang sebelumnya disuplai oleh Gardu Induk Borongloe, hal ini merupakan upaya PLN dalam memberikan pasokan listrik yang andal khususnya bagi 29.167 pelanggan atau setara dengan 35.064.450 Volt Ampere yang terdiri dari pelanggan golongan rumah tangga dan golongan bisnis,” jelas Anis.   Lebih lanjut dikemukakan, selesainya tiga PIK ini tentunya berkat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, aparat keamanan di wilayah Sulsel yang telah sama-sama mengawal pekerjaan ini, sehingga bisa beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. (mth)         

Kantor Imigrasi Sebut Permohonan Paspor di Bengkulu Meningkat

BY FNN Ahad, 16 Januari 2022 08:12:25 0

Kota Bengkulu, FNN - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu menyebutkan permohonan pembuatan paspor di Provinsi Bengkulu sejak awal Januari 2022 hingga Sabtu ini untuk calon jamaah umrah di Bengkulu mencapai 216 pemohon.Meningkatnya permohonan tersebut, kata Kepala Imigrasi Bengkulu, Murdo Danang Laksono di Kota Bengkulu, Sabtu, karena calon jamaah umrah Indonesia diperbolehkan melakukan ibadah umrah di Arab Saudi.\"Setelah Pemerintah Saudi Arabia membuka kembali ibadah umrah untuk Indonesia sehingga pembuatan paspor di Bengkulu meningkat secara signifikan,\" kata Danang.Pada Januari 2021 permohonan pembuatan paspor hanya 133 pemohon sedangkan pada Januari 2022 hingga minggu kedua mencapai 216 pemohon.Kata Danang, jumlah permohonan paspor untuk umrah saat ini meningkat sehingga pihaknya terpaksa membatasi dengan melayani 30 pemohon per hari di kantor.Pembatasan pelayanan di kantor tersebut karena Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.Sedangkan pada 2021 pemohonan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Bengkulu dalam sehari tidak mencapai 10 pemohon.Oleh karena itu pihaknya menerapkan pelayanan jemput bola atau Eazy Passport sehingga mempermudah masyarakat Provinsi Bengkulu dalam mengurus permohonan paspor.\"Dengan adanya layanan tersebut masyarakat tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor Imigrasi dalam mengurus permohonan paspor,\" ujarnya.Sebab pihaknya yang akan mendatangi masyarakat untuk mengambil data yang diperlukan dalam mengurus permohonan paspor dengan syarat minimal 20 orang. (mth)   

Wali Kota Samarinda Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Pegawai Non-ASN

BY FNN Ahad, 16 Januari 2022 08:07:50 0

Samarinda, FNN - Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Harun, berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para pegawai non aparatur sipil negara ( ASN) secara bertahap jika keuangan daerah mengalami peningkatan.Komitmen ini disampaikan Andi Harin dalam rangka mendorong kinerja pegawai non ASN untuk lebih baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.\"Semakin bagus keuangan kita secara bertahap kita akan memberikan apresiasi kepada para pegawai non ASN,\" kata Andi Harun dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Sabtu.Selain mendorong kinerja pegawai non ASN di lingkungan Pemkot Samarinda, Andi Harun juga meminta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kota Samarinda untuk meningkatkan disiplin ASN melalui sistem absen deteksi wajah.Menurut Andi Harun, absensi dengan metode deteksi wajah akan resmi diberlakukan pada awal Februari 2022.\"Saya sudah minta BKP2D, mulai 1 Februari 2022 ini sudah kita berlakukan,\" ucapnya.Orang nomor satu Kota Samarinda itu pun mengingatkan seluruh pegawai untuk disiplin datang bekerja dan pulang bekerja.\"Semua pegawai ke depan harus disiplin turun kerja dan pulang kerja. Karena semua akan tercatat dalam sistem. Nanti akan kita evaluasi,\" pungkasnya.Berdasarkan data tahun 2021 Jumlah pegawai non-ASN di Pemkot Samarinda sekitar 6.500 orang, terdiri pegawai tidak tetap bulanan (PTTB) sekitar 1.186 orang, dan selebihnya pegawai tidak tetap harian (PTTH).Pada awal tahun 2022 ini, Pemkot Samarinda melakukan uji kopetensi kepada 4.910 pegawai non ASN dalam rangka rasionalisasi para pegawai non ASN sesuai dengan kebutuhan. (mth) 

BLST IPB Optimistis Jadi Perusahaan Kepakaran Pertanian Terbaik

BY FNN Ahad, 16 Januari 2022 08:03:36 0

Kota Bogor, FNN - PT Bogor Life Science and Technology (BLST), perusahaan induk milik IPB University, optimistis menjadi perusahaan kepakaran pertanian terdepan untuk memajukan industri pertanian, kelautan dan biosains tropika Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengedepankan inovasi.Hal itu diungkapkan Direktur PT BLST Naufal Mahfudz kepada ANTARA melalui wawancara khusus secara daring, Sabtu, untuk menghadapi dua disrupsi atau perubahan besar-besaran sebagai tantangan bisnis ke depan yakni teknologi digital dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19.\"Dengan manajemen baru diharapkan akan memberikan semangat baru untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai oleh BLST selama ini,\" kata Naufal.  Ia menjelaskan dalam kepemiminannya yang baru saja dimulai pada akhir tahun 2021, visi itu akan diterjemahkab ke dalam misi BLST antara lain menghadirkan dan mengomersialisasikan inovasi dan kepakaran terbaik IPB.Hal ini berguna untuk menciptakan masa depan industri pertanian, kelautan dan biosains tropika Indonesia yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.Jalannya yaitu dengan bekerja sama erat dan bersinergi dengan seluruh institusi IPB dan lembaga lain dalam dan luar negeri, menumbuhkembangkan kewirausahaan civitas akademika dan alumni IPB serta masyarakat Indonesia.  Naufal memaparkan, BLST yang merupakan sebuah perusahaan induk (holding company) membawahi 10 perusahaan dan unit strategis bisnis atau strategic business unit (SBU) di berbagai bisnis berbasis kepakaran, berhubungan dengan bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika berpeluang besar untuk bisnis masa depan.Bidang-bidang bisnis yang dijalankan antara lain, obat-obatan hewan (animal pharmaceuticals) pembibitan tanaman dan buah tropis, jasa konsultasi dan pelatihan di bidang pertanian dalam arti luas seperti toko gaya hidup sehat dan alami (healthy & natural life style store), produksi pangan sehat dan fungsional, penerbitan, percetakan dan toko buku (bookstore) tempat rapat atau konvensi berskala internasional (international convention center), hotel dan bank perkreditan rakyat berbasis syariah.  Namun, kata Naufal, untuk mencapai visi dan misi itu, perusahaan dan seluruh insan BLST perlu memiliki dan menerapkan nilai-nilai budaya kerja.\"Saya akan menanamkan dan menginternalisasi empat nilai budaya utama perusahaan yaitu Berintegritas, Loyalitas, Satu Hati, dan Tulus Ikhlas yang disingkat BLST yang menjadi pedoman perilaku bekerja sehari-hari bagi seluruh manajemen dan karyawan,\" jelasnya. (mth) 

Pemkab Tanah Datar Siapkan 70 Agenda Pariwisata Sepanjang 2022

BY FNN Ahad, 16 Januari 2022 07:56:22 0

Tanah Datar, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatera Barat, menyiapkan 70 agenda pariwisata yang tergabung ke dalam Kalender Agenda 2022.\"Direncanakan Kalender Agenda 2022 Tanah Datar itu secara resmi diluncurkan pada akhir bulan ini,\" kata Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Tanah Datar Efrison di Batusangkar, Tanah Datar, Sabtu.Ia mengatakan Kalender Agenda 2022 Tanah Datar nantinya dilaksanakan di 14 nagari di daerah itu dan diharapkan bisa menjadi motivasi bagi pelaku pariwisata di nagari lain dalam mengembangkan destinasi unggulan.Mengembangkan destinasi unggulan di setiap nagari juga salah satu program unggulan Tanah Datar di bawah kepemimpinan Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Richi Aprian.\"Calendar of event 2022 ini sebagai bentuk motivasi dan dukungan dalam menyukseskan program unggulan Tanah Datar yakni, satu nagari satu event. Oleh karena itu event ini akan dilaksanakan di 14 nagari di Tanah Datar,\" katanya.Ia mengatakan saat ini Kabupaten Tanah Datar sudah memiliki 190 destinasi wisata yang tersebar di 14 kecamatan, potensi itu terus dimaksimalkan hingga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.\"Destinasi wisata itu harus dimaksimalkan sehingga mampu memberi banyak dampak terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,\" katanya.Ia mengatakan Kelender Agenda 2022 tersebut akan dilaksanakan mulai Februari hingga Desember 2022 diawali oleh kegiatan pacu jawi dan diakhiri Festival Pesona Minangkabau.\"Untuk konsep sementara calendar of event 2022 diawali event pacu jawi dan diakhiri event Festival Pesona Minangkabau 1 sapai 4 Desember 2022,\" katanya.Ia mengimbau meski kondisi pandemi COVID-19 sudah berangsur menurun dan angka capaan vaksinasi meningkat dalam pelaksanaan event tetap terus mematuhi protokol kesehatan.Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan dalam meningkatkan sumber saya pariwisata Pemerintah Tanah Datar tandatangani nota kesepakatan kerjasama terkait dengan percepatan pengembangan destinasi wisata bersama Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung. (mth)    

Kerugian Sektor Perikanan Akibat Banjir di Aceh Timur Rp12 Miliar

BY FNN Ahad, 16 Januari 2022 07:51:11 0

Banda Aceh, FNN - Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Aceh Timur mencatat kerugian sektor perikanan budi daya akibat banjir di daerah itu mencapai Rp12 miliar. \"Kerugian banjir sektor perikanan selama sepekan mencapai Rp12 miliar. Ini data kami laporkan ke BPBD Aceh Timur untuk diteruskan ke BNPB di Jakarta,\" kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur Cut Ida Mariya di Aceh Timur, Sabtu.Cut Ida Mariya mengatakan Kabupaten Aceh Timur memiliki luas tambak perikanan budi daya mencapai 18.791 hektare. Dari jumlah tersebut, yang terdampak banjir dengan luas 1.954,70 hektare. Cut Ida Mariya mengatakan tambak terdampak banjir tersebut tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Untuk komoditas perikanan yang terdampak banjir terdiri udang vaname, bandeng, nila, salin dan kakap.Kelima kecamatan tersebut yakni Kecamatan Julok, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rantau Seulamat, Kecamatan Pereulak Barat, dan Kecamatan Pereulak.\"Dampak bencana banjir akhir tahun ini telah mengakibatkan banyak tambak masyarakat, terutama budi daya perikanan mengalami kerusakan, sehingga gagal panen,\" kata Cut Ida Mariya. Sementara itu, Bupati Aceh Timur Hasballah meminta instansi terkait melaporkan data kerusakan akibat banjir, termasuk sektor perikanan. Hal ini penting untuk upaya membantu masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut\"Kepala OPD segera update data terbaru apapun bentuk kerusakan infrastruktur yang rusak. Ini harus segera dilaksanakan agar pemerintah pusat dapat mengetahui apa kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana,\" kata Hasballah. (mth)      

Wali Kota Banjarmasin Apresiasi Pameran Tunggal Lukisan Nanang M Yus

BY FNN Ahad, 16 Januari 2022 07:46:00 0

Banjarmasin, FNN - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, H Ibnu Sina mengapresiasi pameran tunggal pelukis senior Kota Banjarmasin, Nanang M Yus.\"Puluhan tahun beliau (Nanang M Yus) berkarya, saat ini pameran tunggal, ini bisa jadi referensi dan semangat bagi pelukia di kota ini dan Kalsel pada umumnya,\" ujarnya.Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyampaikan itu saat mengunjungi pameran tunggu lukisan Nanang M Yus dan sekalian menjadi narasumber pada kegiatan Art Tark Show dan Dialog Seni Rupa di Taman Budaya Kalsel di Banjarmasin, Sabtu.Bagi Ibnu Sina, pameran tunggal sebanyak 26 lukisan karya Nanang M Yus dari tahun ke tahun ini menjadi semangat bahwa seni lukis di Kota Banjarmasin masih cukup eksis.\"Ini membuktikan bahwa daerah kita tidak kekurangan pelukis handal,\" ujarnya.Dia pun berharap generasi muda bisa menyaksikan pameran tunggal yang sudah dilaksanakan dari 9--19 Januari 2022 ini, agar minat melukis makin banyak, hingga tercipta generasi penerus.\"Pemerintah kota menyampaikan terimakasih kepada semua yang terlibat dalam pameran seni lukis ini, termasuk juga dewan kesenian kota,\" paparnya.Ibnu Sina pun memberikan apresiasi dengan membeli salah satu lukisan Nanang M Yus tersebut.\"Beliau (Wali Kota Banjarmasin) membeli satu lukisan pasar terapung,\" ujar Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin Hajriansyah.Menurut dia, pameran seni lukis ini sebagai apresiasi bagi Nanang M Yus yang hampir perjalanan hidupnya menggeluti seni lukis, hingga seni lukis daerah terus bisa eksis.Pameran lukisan bertema \"titik nadir\" karya pelukis Nanang M Yus yang sudah berusia 76 tahun ini bertempat di Sanggar Seni Rupa Sholihin Taman Budaya Pemprov Kalsel di Kota Banjarmasin.\"Ada karya saya tahun 1977 hingga 2021 ini dipamerkan,\" ujar Nanang M Yus.Tentunya ini hanya sebagian kecil karyanya yang tampil, karena pria kelahiran 19 September 1945 ini sudah mulai menggeluti seni lukis sejak 1967.\"Sudah 55 tahun saya menggeluti seni lukis ini,\" ujarnya.Dia mengungkapkan tema pada kegiatan pameran ini \"titik nadir\" digambarkannya puncak seperti matahari yang berada tepat di atas kepala.\"Bahwa manusia kemampuannya terbatas, di mana pada satu titik itu akan berakhir,\" tutur Nanang M Yus.Seniman yang sudah mengikuti berbagai event pameran lukis dari berskala kota/kabupaten hingga nasional ini berharap pemerintah memberikan perhatian lebih bagi eksistensi seni rupa.   \"Harapan kita ada dibangunkan galeri seni, sebab seni rupa di daerah kita cukup diminati, banyak generasinya,\" tuturnya. (mth)   

Penerbangan Perintis Layani 16 Rute di Kaltara

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 21:10:51 0

Tarakan, FNN - Penerbangan perintis yang disubsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 akan melayani 16 rute di Kalimantan Utara.\"Untuk tahun 2022 ini kita mendapat amanah untuk melayani penerbangan perintis dengan 16 rute,\" kata Kepala Bandara Internasional Juwata Tarakan Agus Priyanto sekaligus sebagai koordinator wilayah Kaltara di Tarakan, Jumat saat meresmikan penerbangan perintis di Kaltara.Penerbangan perintis penumpang melayani rute antara lain :1. Rute Tarakan : Tarakan – Long Bawan PP dan Tarakan – Maratua PP;2. Rute Malinau : Malinau – Long Bawan PP,Malinau – Long Pujungan PP, Malinau – MahakBaru PP, Malinau – Data Dian PP dan sebagainya.3. Rute Nunukan : Nunukan – Long Bawan PP, Nunukan – Binuang PP, Nunukan – Long Layu PP.Demikian juga untuk perintis kargo kami akan melayani lima rute yakni :1. Tarakan – Long Bawan2. Tarakan – Long Ampung3. Tarakan – Binuang4. Tarakan - Long Sule5. Tarakan – Long Layu\"Sementara itu, untuk rute perintis kargo Tarakan – Long Layu merupakan rute baru pada tahun ini yang Alhamdulillah usulan kami dari korwil Tarakan mendapat persetujuan dari kementerian pusat,\" kata Agus.Hal ini merupakan bentuk keberhasilan bersama dan fungsi koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pemenuhan pelayanan bagi masyarakat di Kalimantan.Dia mengajak untuk bersinergi, saling bahu membahu untuk bisa mensukseskan kegiatan penerbangan perintis di tahun 2022 ini supaya masyarakat bisa dilayani dengan optimal.Serta bisa memperoleh nilai positif dalam pembangunan dan pengembangan provinsi Kaltara dan masyarakat Kalimantan pada umumnya.\"Penerbangan perintis ini supaya bisa menggiatkan pergerakan masyarakat dan membantu upaya kesejahteraan masyarakat,\" kata Agus.Harga tiket penerbangan perintis yang relatif terjangkau, antara Rp300.000,- sampai dengan Rp450.000,-.Harapannya harga tarif tiket yang murah ini bisa di manfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. (mth)         

Pengelola Borobudur Masih Fokus Kunjungan Wisatawan Nusantara

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 21:03:55 0

Magelang, FNN - PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC) selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur pada 2022 masih fokus pada wisatawan nusantara untuk berkunjung ke Candi Buddha terbesar di dunia ini.Direktur Utama PT TWC Edy Setijono di Magelang, Sabtu, mengatakan karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dalam satu tahun ke depan fokus masih ke wisatawan domestik.\"Tetapi di tahun 2023,  harapan kami pariwisata sudah pulih, baik di Indonesia maupun dunia dan bisa mulai membuka akses untuk wisatawan mancanegara,\" katanya usai mengikuti pembukaan Borobudur Edupark di jalan Magelang-Yogyakarta di Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.Ia menyampaikan dengan dijadikannya Borobudur menjadi destinasi superprioritas bisa dilihat pemerintah sangat serius mengembangkan infrastruktur di kawasan Borobudur.\"Oleh karena itu marilah sama-sama memanfaatkan peluang ini. Peluang yang sudah diberikan atau diinisiasi oleh pemerintah harapannya nanti Borobudur bisa menarik wisatawan, tidak hanya wisatawan domestik tentunya juga wisatawan mancanegara,\" katanyaIa menyampaikan paling sulit sekarang adalah membuat perencanaan, karena masih terpengaruh kondisi pandemi COVID-19.Namun, pengalaman tahun 2020 dan 2021 harus menjadi pembelajaran, semua pihak harus adaptif dengan pandemi ini.\"Kami sudah persiapkan protokol kesehatan yang selalu diterapkan. Jadi harapannya betulbetul tahun 2022 ini ekonomi sudah mulai tumbuh, tetapi optimisme ada di 2023,\" katanya.Ia berharap mudah-mudahan akses wisata asing pada 2023 sudah terbuka, karena ini yang akan membuat ekonomi bergerak.General Manajer Taman Wisata Candi Borobudur Aryono Hendro sebelumnya menyampaikan PT TWC belum menargetkan jumlah kunjungan wisata tahun 2022 karena masih dalam pandemi COVID-19.\"Kami belum memungkinkan untuk menetapkan target, pada masa pandemi kami tetap mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19,\" katanya.Ia berharap pertumbuhan pariwisata terus naik, tetapi pihaknya tidak menargetkan angka kunjungan ke Taman Wisata Candi Borobudur pada 2022.\"Target kami tetap mengutamakan protokol kesehatan bagi para pengunjung sesuai aturan pemerintah,\" katanya.Ia menyebutkan pada 2020 kunjungan wisata ke Candi Borobudur sekitar 990.000 orang dan tahun 2021 sebanyak 420.000 pengunjung. Angka tersebut jauh di bawah angka kunjungan sebelum pendemi, yakni tahun 2019 sebanyak 3,8 juta pengunjung. (mth)

HIPMI Tulungagung Janji Gerakkan Perekonomian Melalui 100 IKM-UMKM

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 19:10:39 0

Tulungagung, FNN - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cabang Kabupaten Tulungagung berjanji membantu Pemerintah daerah dengan menggerakkan perekonomian setempat melalui optimalisasi produksi maupun perdagangan di jaringan 100-an IKM dan UMKM anggotanya.\"Masih ada banyak pengusaha yang punya usaha di luar kota. Asal punya KTP Tulungagung, mereka bisa bergabung di HIPMI Tulungagung dan membantu daerah mengungkit perekonomian,” kata Ketua HIPMI Tulungagung Aminudin di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu.Ia tidak menjelaskan detail rencana kerja HIPMI dalam mendorong pertumbuhan ekonommi daerah, baik jangka pendek maupun menengah selama periode kepengurusan yang baru dilantik bersama Aminudin.Ia mengatakan saat inipun jaringan IKM dan UMKM anggota HIPMI Tulungagung sudah menggeliat, menyusul meredanya imbas pandemi hingga Tulungagung masuk kategori level 1.\"Kami sering berkolaborasi untuk bertahan. Sebab yang bisa bertahan akan jadi pemenang saat pascapandemi,” katanya.Selain itu, lanjut Aminudin, pihaknya akan prioaktif bersinergi dengan pemerintah daerah. Terlebih saat ini kondisi yang masih terimbas situasi pandemi sehingga mengharuskan satu sama lain untuk saling bahu-membahu, termasuk dengan pemerintah daerah.\"Tanggung jawab besar ada di depan. Bersama Pemkab melakukan akselerasi, membuka kesempatan kerja untuk menyerap tenaga kerja,” ujar Amin.Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengapresiasi semangat para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI tersebut.Menurutnya HIPMI bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian warga. \"Para pengusaha muda ini adalah penggerak ekonomi di era digitalisasi. Karena mereka menguasai teknologi dibanding para pengusaha yang sudah senior,\" ujar Maryoto.Maryoto juga berharap, pengusaha muda ini bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat.Lapangan kerja yang dibuka bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.Apalagi data dari Badan Pusat Statistik terjadi kenaikan angka kemiskinan selama masa pandemi.\"Para pengusaha muda ini sangat penting untuk membangkitkan kembali ekonomi kita. Mereka bisa membuat terobosan percepatan ekonomi,\" sambung Maryoto. (mth) 

Filipina Akan Beli Sistem Rudal Seharga Rp5,4 Triliun dari India

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 19:06:03 0

Manila, FNN - Filipina telah menyelesaikan kesepakatan untuk membeli sistem rudal antikapal dari India senilai hampir 375 juta dolar AS (sekitar Rp5,4 triliun) untuk meningkatkan kapasitas angkatan laut, kata Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana.Dalam sebuah unggahan di Facebook pada Jumat malam (14/1), Lorenzana menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan pemerintah India, Brahmos Aerospace Private Ltd akan mengirimkan tiga artileri, sejumlah operator pengelola dan kereta militer, dan memberikan dukungan logistik.Kesepakatan itu dipersiapkan pada 2017, tetapi menghadapi penundaan alokasi anggaran dan karena pandemi virus corona.Sistem antikapal yang baru bertujuan untuk mencegah kapal asing memasuki zona ekonomi eksklusif 200 mil laut FIlipina.Filipina sedang berada dalam tahap akhir dari proyek lima tahun senilai 300 miliar peso (Rp83,7 triliun) untuk memodernisasi perangkat keras militernya yang sudah ketinggalan zaman, yang mencakup kapal perang dari Perang Dunia II dan helikopter yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam Perang Vietnam.Pada 2018, Filipina membeli rudal Spike ER buatan Israel, sistem pertamanya untuk pengamanan maritim.Di tengah kemajuan hubungan persahabatan antara China dan Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte, Beijing bersikeras mengeklaim sebagian besar Laut China Selatan --yang juga diklaim oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.Putusan arbitrase internasional 2016 mengatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum. (mth)

Wamen BUMN: Presidensi G20 Dorong Transisi Energi Hijau Berkelanjutan

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 17:55:17 0

Jakarta, FNN - Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansyuri mengatakan posisi Indonesia sebagai presidensi dalam G20 tahun ini menjadi penting untuk bersama-sama mendorong transisi energi hijau yang berkelanjutan.Presidensi G20 menjadi momen penting untuk mendorong kebijakan transisi energi hijau yang berkelanjutan, efisien, mudah, terjangkau, dan konkret.“Transisi energi yang berkelanjutan tak terelakkan. Hampir semua negara sudah memulai transisi energi hijau dengan bertahap mengurangi energi fosil,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.Dia menjelaskan bahwa perubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu global 1,5 derajat celcius sampai 2,0 derajat celcius membuat dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon.Oleh karena itu, menurut Pahala, langkah transisi energi harus dilakukan konkret, bukan lagi retorika, seperti yang diamanatkan Presiden Joko Widodo. Indonesia akan menyusun peta jalan pengembangan energi baru terbarukan secara konkret beserta skema pembiayaan.Beberapa langkah konkret yang dilakukan, yakni dengan mendorong terciptanya sistem perpajakan nasional untuk karbon. Mulai 1 April 2022, Indonesia akan mulai mengenakan pajak karbon sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Pemerintah juga mendorong berbagai proyek pembangunan berkelanjutan dan hijau. Kementerian BUMN mendukung Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih hijau.“Dalam RUPTL 2021-2030, porsi listrik dengan energi terbarukan sebesar 51,57 persen atau setara 20.923 megawatt,” ucap Pahala.Pemerintah Indonesia memiliki peta jalan transisi energi untuk Indonesia yang tertuang dalam Strategi Besar Energi Nasional. Dalam peta jalan itu, energi baru terbarukan ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025 dan mencapai 31 persen di 2050 dalam bauran energi.Dalam menghadirkan energi bersih dalam rangka terciptanya kemandirian energi nasional dibutuhkan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan, seperti panas bumi sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional.Transisi energi harus terus berjalan meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang. Pahala menambahkan bahwa pemerintah berfokus pada pengembangan panas bumi sebagai porsi terbesar dalam energi baru terbarukan.“Kita akan kembangkan geothermal karena yang menguntungkan di geothermal. Target penurunan emisi dari perusahaan BUMN 85 juta ton karbon dioksida,’’ tuturnya.Panas bumi merupakan energi andalan Indonesia karena bisa dijadikan baseload. Biaya penyediaan energinya pun lebih murah dibandingkan energi baru terbarukan yang lain, yakni hanya 7,6-8 sen dolar AS per kWh.‘\'Bandingkan dengan baterai dari energi surya yang 12 sen dolar AS per kWh jelas geothermal lebih murah, sehingga pemerintah menilai geothermal punya potensi unik untuk dikembangkan,\" imbuhnya.Peningkatan penggunaan panas bumi juga untuk menekan impor BBM nasional karena konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel per hari. Kebutuhan BBM tersebut sebanyak 40 persen dipasok dari impor.Pahala mengatakan, pihaknya mendorong BUMN untuk mengoptimalkan pengembangan panas bumi di wilayah kerjanya sendiri. Apalagi, saat ini baru 9,0 persen wilayah kerja panas bumi yang berproduksi dengan kapasitas hanya 1.900 megawatt.‘’Kita masih punya potensi 19 gigawatt. Kami dorong agar Pertamina Geothermal Energy mengembangkan area panas bumi,’’ ucapnya.Pahala menuturkan bahwa Energy Market Authority (EMA) Singapura telah mengumumkan akan melakukan diversifikasi sumber listriknya lewat pembangkit energi terbarukan hingga 4 gigawatt non-intermiten pada tahun 2035.Menurutnya potensi ini bagus untuk ekspor dengan faktor kedekatan Indonesia dengan Singapura. Peluang ini harus ditangkap cepat dan dimanfaatkan.Pahala mengingatkan gerak cepat negara tetangga juga harus menjadi perhatian BUMN agar tak ketinggalan dalam penyediaan energi listrik energi baru terbarukan.“Untuk itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara PNRE, PGE dan PLN untuk menyediaan kebutuhan energi hijau di dalam negeri, serta mampu menangkap peluang ekspor dengan sumber daya yang melimpah,” tegas Pahala.Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis target pencapaian bauran energi nasional dari energi baru terbarukan sebesar 23 persen bisa tercapai pada 2025. (mth)

Pertamina Pasang Reaktor untuk Percepat Revitalisasi Kilang Balongan

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 17:49:44 0

Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) mulai memasang reaktor yang menjadi peralatan inti Residue Catalytic Cracking atau RCC untuk mempercepat revitalisasi Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Tengah.Sekretaris Perusahaan Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya mengatakan kemajuan proyek peremajaan RCC sudah mencapai 64,02 persen hingga awal 2022.“Kami mengharapkan unit RCC Pertamina akan on stream sesuai target di tahun 2022,\" ujarnya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.RCC merupakan fasilitas penting dalam proses pengolahan minyak bumi karena berfungsi untuk meningkatkan nilai produk dengan bantuan katalis.Pertamina memproyeksikan unit RCC memiliki kapasitas pengolahan sebesar 83 ribu barel per hari. Unit RCC juga menghasilkan produk bernilai tinggi, seperti propilen, elpiji, nafta, light cycle oil, dan decant oil.Manajer Umum Proyek Balongan Nugroho menuturkan bahwa perseroan berkomitmen untuk mengelola optimasi unit RCC dengan melakukan peremajaan dan penggantian berbagai peralatan yang kritikal.\"Kami pastikan peralatan utama dalam Proyek Revitalisasi RCC ini sudah tiba, yaitu orifice chamber dan reaktor sudah datang. Berikutnya, tim Project Balongan akan bergerak memasang peralatan tersebut pada agenda pemeliharaan kilang pada Februari 2022,” jelas Nugroho.Pemasangan orifice chamber yang memiliki diameter 4,16 meter dan panjang 16,18 meter dilaksanakan dengan standar HSSE yang ketat.Adapun reaktor pada unit RCC berfungsi untuk tempat berlangsungnya reaksi catalytic cracking untuk merekahkan rantai karbon dari umpan minyak berat bernilai jual rendah menjadi produk dengan rantai karbon lebih pendek yang mempunyai nilai lebih tinggi, seperti propilen, elpiji, nafta, light cycle oil, dan decant oil.Reaktor RCC memiliki memiliki diameter 11,5 meter, panjang 41,6 meter, dan berat kotor 782 ton.“Reaktor ini merupakan salah satu yang terberat pernah dimobilisasi di Kilang Balongan,” terang Nugroho.Selain peremajaan RCC di Kilang Balongan, Pertamina juga tengah mengimplementasikan Proyek Strategis Nasional RDMP Balongan yang bertujuan untuk menaikkan kapasitas pengolahan kilang dari 125 barel per hari menjadi 150 barel per hari.Selain itu, proyek RDMP Balongan juga bertujuan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan hingga setara Euro V.“Setelah kedua alat existing di RCC Balongan diganti dengan yang baru, maka keandalan dan produksi Kilang Balongan akan meningkat. Kami berharap peremajaan RCC Balongan akan berkontribusi besar dalam menyokong peningkatan produksi BBM nasional,” pungkas Nugroho. (mth)   

Lantamal Ambon Gelar Tabur Bunga Peringati Pertempuran Laut Aru

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 17:34:16 0

Ambon, FNN - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon menggelar upacara dan tabur bunga di Ambon, Sabtu untuk memperingati hari Dharma Samudera untuk mengenang peristiwa Pertempuran Laut Aru.\"Upacara peringatan dan tabur bunga ini untuk mengenang peristiwa gugurnya Komodor Yos Sudarso dalam perang di Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat pada tanggal 15 Januari 1962,\" kata Komandan Lantamal IX Ambon, Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina saat memimpin peringatan tersebut. Upacara peringatan dilaksanakan di Mako Lantamal Ambon, sedangkan tabur bunga menggunakan KRI Madidihang - 855 di perairan Teluk Dalam Ambon, Kecamatan Baguala.Menurut Said, sejarah perjuangan Yos Sudarso itu bukan saja menjadi bagian sejarah tetapi melahirkan semangat patriotisme serta cinta bangsa dan negara yang melampaui kecintaan kepada diri sendiri. \"Mari kita mengenang sejarah kegigihan dan perlawanan para pejuang di laut Arafura yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi NKRI tercinta. Perjuangan ini mengajarkan kita untuk membangkitkan jiwa ksatria yang tertanam dalam sanubari,\" katanya.Selaras dengan semangat \"Jalesveva Jayamahe\" Said berharap peringatan Hari Dharma Samudera tahun 2022 menginspirasi semua personil TNI-AL untuk terus membangun dan membangkitkan kembali kejayaan sebagai bangsa pelaut, yang irama nafasnya seiring dengan irama gelombang samudera.Selain upacara dan tabur bunga dari atas geladak KRI Madidihang - 855, Jseluruh jajaran Lantamal IX Ambon juga menggelar upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kapahaha, Tantui, pada Jumat (14/1).Peringatan tersebut diikuti Danguspurla Koarmada III Laksma TNI Ashari Alamsyah CHRMP, Wadan Lantamal IX, Kepala Satuan Guspurla III, pejabat utama Lantamal IX dan Guspurla III, para Kasatker, perwira, bintara, tamtama, PNS serta Ketua Jalasenastri Korcab IX DJA III dan pengurus. (mth)   

Sebanyak 61 UMKM Maluku Ikuti Expo di Makassar

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 17:02:17 0

Ambon, FNN - Sebanyak 61 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Maluku akan mengikuti expo bertema \"Maluku Baileo Exhibition\" di Makassar, Sulawesi Selatan pada 4-6 Februari 2022.\"Sudah terkonfirmasi sebanyak 61 UMKM yang akan diberangkatkan untuk mengikuti Maluku Baileo Exhibition di Makassar, pada 4-6 Februari,\" kata Ketua Panitia penyelenggara, Azis Tuny, di Ambon, Sabtu.Azis yang juga Ketua HIPMI Maluku itu menyatakan selain pameran UMKM yang berlangsung salah satu maal di Kota Makassar, juga akan diadakan forum bisnis dan investasi pada 5 Februari, diikuti 300 peserta baik dari kota Makassar, pelaku usaha di Jakarta dan Indonesia Timur.\"Forum bisnis yang bertujuan mempublikasikan peluang dan potensi investasi di Maluku ini akan dihadiri pimpinan asosiasi pengusaha di antaranya Ketua Hipmi Pusat Mardani H. Maming, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, serta dua hingga tiga orang menteri,\" katanya.Dia berharap setelah expo tersebut akan ada Kerjasama lebih konkrit berdasarkan kluster bidang investasi seperti sektor perikanan dan kelautan, pertambangan, pertanian dan pariwisata.Sedangkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail menilai Maluku Baileo Exhibition merupakan komitmen dan kolaborasi berbagai pihak untuk mengenalkan Maluku ke tingkat Nasional.\"Suksesnya kegiatan ini tergantung dari kita sendiri, harus ada komitmen bersama untuk maju. Ini kesempatan pertama yang harus kita tunjukkan ke tingkat nasional bahwa Maluku juga mampu,\" ujarnya.Dia juga menyatakan keinginannya untuk terus mendorong dan memajukan perkembangan UMKM yang ada di Maluku, sekaligus dapat meningkatkan ekonomi nasional.\"Kemajuan UMKM di Maluku menjadi tanggung jawab kita semua, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi,\" katanya.Maluku Baileo Exhibition diinisiasi oleh Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) sebagai bentuk percepatan pembangunan ekonomi karena terdampak pandemi COVID-19.\"Kegiatan ini merupakan inovasi dan inisiasi pemprov Maluku bersama BUMN dan perbankan untuk pengembangan pasar khususnya produk UMKM, perikanan dan sektor potensial lainnya di tingkat nasional,\" kata Ketua TGPP Hadi Bassalamah. (mth) 

Sebanyak 257 Rumah Rusak Terkena Dampak Gempa Bumi di Banten

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 15:29:09 0

Jakarta, FNN - Sebanyak 257 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi dengan magnitudo 6.6 di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.   Hal itu berdasarkan data sementara yang dihimpun Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sabtu (15/1) per pukul 00.25 WIB.   Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, kerusakan paling banyak terjadi di Kabupaten Pandeglang dengan total rumah rusak berat ada sebanyak 26 unit, rusak sedang 33 unit, rusak ringan 131 unit, termasuk 10 unit sekolah, satu puskesmas, satu pabrik, satu kantor pemerintahan, satu tempat ibadah, dan satu tempat usaha.Sementara di Kabupaten Serang sebanyak 16 unit rumah mengalami rusak sedang. Kemudian di Kabupaten Lebak ada sebanyak 12 unit rumah rusak berat, tiga unit rusak sedang, 21 rusak ringan dan tiga unit bangunan sekolah. Di samping itu juga dilaporkan satu warga mengalami luka ringan terdampak gempa bumi.   Selanjutnya di Kabupaten Sukabumi ada tiga unit rumah rusak sedang dan 6 unit rumah rusak ringan serta di Kabupaten Bogor terdapat 8 rumah rusak sedang.   Guncangan gempa bumi yang berpusat di 7.21 LS dan 105.05 BT pada kedalaman 40 kilometer itu dirasakan kuat selama 2-4 detik di 11 lokasi di wilayah barat Pulau Jawa dan Selatan Pulau Sumatera. Guncangan itu membuat masyarakat berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri dari hal yang tidak diinginkan.   Gempa itu meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Kemudian Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok di Jawa Barat. Selanjutnya adalah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Lampung Barat.   Masyarakat diharapkan agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan gempa. Masyarakat juga dihimbau agar tetap tenang dan memastikan informasi resmi bersumber dari pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. (mth)        

Walhi: Belum ada langkah serius Bandarlampung atasi krisis lingkungan

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 15:25:26 0

Bandarlampung, FNN - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menganggap belum ada langkah serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah mulai kritis.\"Pembentukan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandarlampung 2021-2040 kami nilai belum menjamin keselamatan lingkungan dan keadilan ekologis,\" kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung, Edi Santoso, di Bandarlampung, Sabtu.Ia mengatakan bahwa rancangan perda RTRW Kota Bandarlampung yang direvisi tidak menjadi solusi atas krisis lingkungan yang terjadi, hal tersebut bisa dilihat total luas kawasan lindung saat ini hanya 22,69 persen dari total luas daerah ini yang seharusnya 30 persen. Belum lagi, lanjut dia, pada Ranperda RTRW Kota Bandarlampung dalam pasal 22 huruf (b) yaitu kawasan hutan lindung Batu Srampog Register 17 di Kecamatan Panjang direncanakan ditetapkan sebagai kawasan perumahan.\"Hal ini merupakan sebuah kemunduran, alih-alih menambah luasan RTH yang seharusnya berada di angka 20 persen, namun pemerintah justru semakin meminimalisir RTH,\" ujarnya.Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat (Disperkim) Kota Bandarlampung, Yustam Effendi, mengatakan proses revisi Raperda RTRW ini melibatkan lembaga dan kementerian terkait.\"Prosesnya cukup panjang dari 2018, melibatkan seluruh sektor bahkan akademika, pengusaha dan Walhi serta LSM lainnya kami untuk berkonsultasi dengan harapan 2041 RTH 20 persen bisa terpenuhi yang saat ini baru 4,7 persen,\" ujarnya.Ia mengatakan Pemkot Bandarlampung terus melakukan terobosan guna menambah RTH, seperti meminta kepada pengembang perumahan agar menyediakan 10 persen untuk RTH.\"Untuk masalah hutan lindung batu srampog Register 17 di Kecamatan Panjang, kita dengan kementerian kehutanan memintanya karena wilayah tersebut sudah menjadi pemukiman,\" kata dia.Ia menjelaskan bahwa daerah tersebut memang telah digarap secara tradisional oleh masyarakat sekitar 2-3 hektare menjadi pemukiman penduduk, sehingga pemkot pun memberikan surat kepada Kementerian Hutan.\"Itu masuk ke dalam rencana untuk dijadikan pemukiman, tapi kembali lagi keputusannya bukan dari pemerintah daerah, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai saat ini kami pun belum mendapatkan persetujuan itu, jadi itu hanya di plot saja, dan masih masuk wilayah hutan lindung,\" kata dia. (mth)      

Kendaraan Wisata Listrik Surakarta Banyak Diminati Wisatawan

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 15:12:38 0

Solo, FNN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta menyebutkan kendaraan wisata berbahan bakar listrik banjir diminati masyarakat dan wisatawan sejak beroperasi pada awal tahun ini.\"Permintaan banyak sekali, yang inden luar biasa,\" kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Hari Prihatno di Solo, Jawa Tengah, Sabtu.Ia mengatakan untuk saat ini kendaraan yang dikhususkan bagi wisatawan tersebut hanya beroperasi di hari-hari tertentu yakni hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lain.Dalam satu hari, lanjut dia, kendaraan dengan kapasitas tujuh penumpang tersebut beroperasi sebanyak tiga kali dengan tiga rute wisata yang sudah disediakan oleh Pemkot Surakarta.\"Ada empat unit yang kami operasikan, dua yang lain untuk cadangan. Sejauh ini permintaan yang paling banyak rute Manahan,\" katanya.Terkait tingginya permintaan masyarakat tersebut, ia berharap agar instansi terkait yakni Dinas Pariwisata bisa menambah objek wisata yang bisa dikunjungi wisatawan.\"Harapannya Dinas Pariwisata menyediakan tempat-tempat itu, kami menyediakan transportasinya. Kalau perlu membuat space baru, misalnya di Plaza Manahan ada foto booth-nya,\" kata Hari.Pada kesempatan yang sama Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan perlu kesadaran dari pengguna jalan yang lain untuk menyukseskan operasional kendaraan wisata tersebut.\"Kalau kita tidak bisa memberi pelayanan kepada wisatawan, sebagai tuan rumah yang baik, kendaraan mbleyer (memainkan gas) ketika diminta memberikan jalan untuk kendaraan wisatawan maka kita dianggap tidak ramah,\" katanya.Ia mengatakan pemerintah juga butuh dukungan masyarakat untuk menyukseskan sektor pariwisata.\"Agar kita bisa mendatangkan wisatawan maka lebih ramah. Dampaknya juga ke sektor lain, pernak-pernik lain, ini akan menumbuhkan ekonomi Surakarta,\" kata. (mth)   

Antara Sajadah dan Haram Jadah

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 15:07:08 0

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyusun paket wisata yang Ramah Muslim sehingga kunjungan wisatawannya meningkat.  Oleh: Hilda Ansariah Sabri, Pemerhati Pariwisata & Halal Industry SAYA kontan tergelak ketika Sapta Nirwandar, Wakil Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif di era Presiden SBY 2011-2014 menjelaskan pada tamunya soal benchmark Bali dan Bangkok yang sama-sama banyak dikunjungi Muslim Traveler. ”Bali destinasi wisata yang mayoritas penduduknya Hindu, sedangkan Bangkok tujuan wisata yang mayoritas penduduknya beragama Budha,” kata Sapta. Keduanya sama-sama tujuan wisata populer dunia, namun Thailand dikunjungi sedikitnya 5,2  juta wisatawan Muslim (2018) dan Indonesia kala itu hanya menerima sekitar 3,4 juta wisatawan Muslim dunia. ”Padahal kita tahu di Bangkok yang memproklamirkan diri sebagai Negara Ramah Muslim itu juga menyajikan banyak pilihan pelayanan bukan hanya menyediakan sajadah tetapi juga yang dianggap haram jadah seperti pertunjukkan striptease yang bertentangan dengan ajaran agama”. Antara sajadah dan haram jadah jadi obrolan asyik di meja makan yang membuat saya jadi ingin menelaah lebih dalam mengapa sih Indonesia Negara Muslim terbesar di dunia hanya dapat separuh dari kunjungan wisman yang datang ke negri tetangga? Di WA Group jika saya bicara soal peluang mengembangkan halal tourism langsung saja ada teman sesama Muslim yang alergi dan menuduh ingin mengkotak-kotakkan wisata. Persis seperti  pejabat maupun publik di negri ini yang dengan santai menyebut sport tourism, Healh Tourism, MICE Tourism, Marine Tourism tapi enggan menyuarakan halal tourism.  Saya jadi bisa menandai bahwa di negri ini yang konsisten menyebut halal tourism antara lain adalah Wapres Ma’ruf Amin dan Sapta Nirwandar.  Di Bali, banyak tokoh dan public figure yang coba-coba bicara halal tourism langsung di bully oleh pejabat, publik maupun lawan politik setempat karena masih reluctant untuk menggaungkan halal tourism lagi. Padahal halal tourism tidak bisa diartikan mau menghalalkan sebuah destinasi. Secara definisi, halal tourism seperti marine tourism saja, artinya fokus dalam memberikan pelayanan tambahan (extended service). Kalau marine tourism pelayanan tambahannya menyangkut ke diving, snorkling, boat dan lainnya. Kalau Indonesia mau memproklamirkan sebagai Negara Ramah Muslim maka harus memberikan pelayanan berkaitan dengan penyediaan makanan halal yang wajib dikonsunsi umat Islam serta tempat ibadah karena umat Islam dalam sehari harus beribadah lima kali. Halal tourism harus diumumkan dan dipromosikan pula karena negara-negara non Muslim justru kini makin gencar mempromosikan diri sebagai Negara Ramah Muslim. Kalau dulu Hongkong, Singapura, Taiwan,  Korsel dan Jepang yang berlomba menjaring wisatawan Muslim dunia. Kini DinarStandar mencatat pada 2019 Perancis menerima 4,9 juta Muslim Traveler, Spanyol dikunjungi 7,6 juta Muslim, Rusia 5,6 juta Muslim Traveler juga dan semua itu negara–negara non Muslim. Mereka berlomba menjaring wisatawan Muslim karena untuk pengeluaran  5 outbound Muslim traveler terbesar adalah Arab Saudi yang mencapai US$24,3 miliar, UEA US$ 17,2 miliar, Qatar US$14,2 miliapr, Kuwait US$ 13 miliar, Indonesia US$ 11,2 miliar.  Pada 2018,  RI menerima 15,8 juta wisman dan 3,4 juta diantaranya adalah Muslim Traveler, Singapura mendapatkan 18,7 wisman termasuk 4,1 juta Muslim, Thailand menerima 38,2 juta wisman diantaranya ada 5,2 juta Muslim Traveler Sebagai penggerak ekonomi, Muslim Traveler yang tahun ini jumlahnya masih 160 juta orang maka tahun 2026 akan menjadi 230 juta orang versi DinarStandar.  Pengeluarannya tahun itu akan mencapai US$ 300 miliar dimana US$180 miliar diantaranya adalah sistem pembayaran online. Siapa yang diuntungkan kalau RI tidak mendua dalam.membranding diri dengan halal tourism? tentunya pemerintah sendiri dan para pengusaha Muslim maupun non Muslim yang gerak cepat ( gercep) dan mampu menyediakan fasilitas restoran halal lengkap dengan fasilitas Mushola  “Indofood apa milik pengusaha Muslim ? kan bukan tapi produknya mie Instant merajai pasar negara dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),” kata Sapta Nirwandar yang juga pendiri Halal Lifestyle Center (IHLC). Bersama Bank Indonesia dan DinarStandard, IHLC sudah merilis Laporan Pasar Halal Indonesia 2021/ 2022. Saya jadi ingat isi WA Anton Thedy, pendiri dan pemilik jaringan TX Travel di dalam dan luar negri yang awal tahun 2022 ini punya resolusi membuka usaha Restoran Padang di Bali.  Sedikitnya 12 bulan sudah Anton tinggal di Bali dan sebagai pengusaha travel agent yang baru bangkit lagi di era New Normal pandemi COVID-19, dia tahu persis wisman domestik mencari restoran Padang sebagai jaminan halal. Seperti Spanyol, Perancis, Rusia, Thailand, dan Singapura yang tidak termasuk dalam organisasi OKI tapi bisa menikmati kue halal tourism di berbagai belahan dunia, Anton Thedy dan pengusaha daerah di seluruh Indonesia juga bisa meraup untung dari pasar Halal di Indonesia. Untuk itu tidak ada alasan bagi Pemprov, Pemkab maupun pemkot untuk tidak ikut mensosialisasikan Perjalanan Ramah Muslim karena setiap daerah dengan mayoritas penduduknya non Muslim juga dapat menarik kunjungan wisatawan Muslim seperti yang terjadi selama ini pada destinasi utama Bali. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyusun paket wisata yang Ramah Muslim sehingga kunjungan wisatawannya meningkat.  Sebagai contoh, Kalimantan Selatan dengan  event Haul Guru Sekumpul menjaring 3 juta Wisatawan dari dalam dan luar negri. Dengan demikian provinsi ini dapat mengembangkan paket wisata Ramah Muslim. Di Provinsi itu, Gubernur Kalsel yang di panggil dengan sebutan Paman Birin bisa mendorong kalangan UMKM dapat mengemas paket wisata Ramah Muslim, mengembangkan Fashion Modest dari Kain Sasirangan dan Aksesoris khusus dari daun Purun dan mempromosikan Banjar Baru sebagai pusat kuliner nasi kebuli. Perjalanan Ramah Muslim dapat mendongkrak kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kesamaan pemahaman,  visi dan misi serta kegiatan promosi yang dilakukan secara kontinyu dapat mewujudkan suatu daerah mensejahterakan masyarakatnya dari dampak berganda ( multiplier effect) yang diciptakan sektor ini.  Halal tourism itu pilihan, sama juga dengan pelayanan dengan membentangkan sajadah atau membuat tempat maksiat haram jadah, misalnya. Wisatawan memiliki pilihan dan halal tourism adalah extended services yang sampai saat ini kurang sosialisasi atau bahkan enggan disosialisasikan.  Kalau saja alm Gusdur, Presiden RI terdahulu masih hidup maka komentarnya bisa dipastikan beliau berkata \"Wong cuma memberikan pilihan, Gitu aja kok repot ?” (*)  

Gubernur Sugianto Sabran Minta Bank Kalteng Perkuat Ekonomi Lokal

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 12:13:14 0

Palangka Raya, FNN - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melalui Wakil Gubernur Edy Pratowo meminta Bank Kalimantan Tengah (Kalteng) selaku bank pembangunan daerah terus memperkuat ekonomi masyarakat lokal.\" Arahan dari Gubernur Kalteng kepada Komisaris Utama PT Bank Kalteng Fitriyadi, melakukan pengawasan dengan cara yang lebih efektif, sehingga bank kebanggaan masyarakat Kalteng dalam proses bisnis nya dapat mendukung ekonomi daerah,\" katanya di Palangka Raya, Jumat.Kemudian, lanjut Edy, memperhatikan langkah dan strategi untuk mendukung penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melakukan tata kelola internal yang lebih baik, termasuk pengelolaan SDM, dan penerapan reward and punishment.\"Peningkatan kualitas budaya kerja dan digitalisasi juga menempatkan Bank Kalteng sebagai pendukung utama dan terdepan dalam mendorong pengembangan berbagai sektor ekonomi unggulan di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila,\" kata dia.Bank Kalteng juga diminta untuk melakukan pemberian kredit yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalteng, misal memberi modal kerja, investasi, dan UMKM, serta pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani.\"Terpenting juga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Food Estate dan Program Shrimp Estate, untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta sektor-sektor produktif lainnya,\" kata Edy.Pernyataan itu diungkapkan Edy terkait pelaksanaan saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Kalteng yang juga melantik Fitriyadi sebagai Komisaris Utama bank tersebut.Direktur Utama Bank Kalteng Yayah Diasmono mengatakan penyelenggaraan RUPS-LB tersebut dilaksanakan dengan agenda pembacaan salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.71/PB.1/2021. Keputusan itu tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Fitriyadi selaku calon Komisaris Utama Independen PT Bank Kalteng dan Penetapan Komisaris Utama PT Bank Kalteng periode 2018-2022.\"Rapat RUPS-LB dan pelantikan tersebut sudah sesuai dengan salinan Keputusan Deputi Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan,\" katanya.Komisaris Utama yang baru dilantik pun diharapkan lebih meningkatkan fungsi dan peran pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga pelaksanaan operasional PT Bank Kalteng dapat selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. (mth)   

Dua Anak Usaha BUMN Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia

BY FNN Sab, 15 Januari 2022 09:19:22 0

Jakarta, FNN - Dua anak usaha BUMN, PT Finnet Indonesia (Finnet) yang merupakan subsidiary dari PT Telkom Indonesia dan PT Pos Finansial Indonesia (Posfin) yang merupakan subsidiary dari PT Pos Indonesia (Persero), bekerja sama mendorong inklusi keuangan di Indonesia.\"Kami optimis kerja sama Finnet dan Posfin ini mampu memberikan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,\" ujar Direktur Business & Marketing Finnet Irena Aldanituti dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.Hal senada dikemukakan Chief Executive Officer Posfin Setyo Budianto yang menyampaikan bahwa kolaborasi antara Finnet dan Posfin merupakan bentuk kerja sama yang sangat efektif guna mentransformasi ekonomi Indonesia menuju arah yang lebih baik.\"Membangun inklusi keuangan di Indonesia juga merupakan mimpi kami di Posfin. Salah satu upaya yang kita lakukan yaitu dengan menguatkan Pospay ini, kami terus berkolaborasi dengan Finnet Indonesia untuk meningkatkan layanan yang kami miliki,\" ujar Setyo.Finnet yang telah terhubung dengan lebih dari 80 Bank, 122 biller, 12 payment partner, 46 e-commerce partner dan 7 negara dipercaya akan mampu berkontribusi lebih terhadap nilai dan benefit pada aplikasi yang dikelola langsung oleh Posfin, yaitu Pospay Agen. Sebagai platform digital dengan skema jaringan bisnis keagenan, Pospay Agen mampu mengakomodasi kebutuhan layanan jasa payment point online banking dan layanan jasa kurir logistik (Lo-Fintech) yang dapat diakses secara multi-screen and multi-devices, mulai dari android smartphone, perangkat EDC dan online website.Peran Finnet di Pospay Agen adalah menghadirkan fitur layanan Source of Fund (sumber dana) Giropos pada payment gateway Finnet secara host-to-host. Dengan demikian pengguna akan diberikan kemudahan untuk bertransaksi melalui saldo Finpay Money maupun saldo Giropos di Pospay Agen.Pospay Agen sendiri pada 2021 telah memiliki lebih dari seratus ribu agen yang tersebar di 34 provinsi dan telah melayani lebih dari sembilan juta pelanggan di Indonesia.Solusi yang ditawarkan diantaranya solusi pembayaran dan struktur berlaba. Pospay menawarkan keuntungan kepada agennya melalui keuntungan yang diperoleh dari skema korgen. Spesifikasi utama untuk level korgen yang pertama adalah berbadan hukum.Selain itu Pospay juga telah memiliki kantor di wilayah kerjanya dan jaringan keagenan, serta melakukan perikatan dengan perusahaan dalam bentuk perjanjian. (mth) 

HAMAS Tangkap Agen Zionis Israel

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 22:33:30 0

Gaza, FNN - Kelompok perjuangan Palestina, Hamas, pada Ahad (9/1/2022) mengumumkan penangkapan seorang warga Gaza yang mengaku sebagai agen intelijen Israel Mossad dan terlibat dalam pembunuhan seorang ahli senjata Hamas di Malaysia pada 2018 silam. Anggota Hamas bernama Fadi Mohammed Al-Batsh merupakan seorang insinyur listrik dan dosen. Dia ditembak mati pada April 2018 oleh dua pengendara sepeda motor di daerah Danau Kota Setapak, Kuala Lumpur. “Kami menangkap seseorang yang terlibat dalam pembunuhan insinyur Fadi Al-Batsh di Malaysia. Dia mengaku berpartisipasi dalam pembunuhan itu, yang diperintahkan oleh Mossad Israel,\" kata sumber FNN di Gaza. Tersangka belum diidentifikasi secara publik oleh otoritas Hamas. Sementara itu, ayah Al-Batsh mengatakan kepada media Gaza bahwa dia akan menuntut hukuman mati dan meminta agar dia diizinkan melakukannya sendiri. \"Saya akan meminta untuk melakukan padanya persis seperti yang dia lakukan pada putra saya,\" kata ayah Al-Batsh. Setelah pembunuhan Al-Batsh, kelompok ilmuwan langsung menyalahkan Mossad atas kematiannya. Hamas secara resmi mengklaim Al-Batsh sebagai anggotanya secara anumerta. Israel memiliki sejarah panjang dalam melakukan pembunuhan yang ditargetkan terhadap musuh-musuhnya, baik di Tepi Barat dan Gaza maupun di luar negeri. Pada pertengahan 1990-an, agen-agen Israel diduga melakukan upaya untuk membunuh pemimpin Hamas Khaled Mashal di Yordania, yang kemudian mengakibatkan krisis diplomatik. Mossad juga diyakini berada di balik pembunuhan komandan Hamas, Mahmud Al-Mabhuh, pada 2010 di sebuah hotel di Dubai. Israel tidak pernah mengonfirmasi atau menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Mabhuh. Fadi Mohammad al-Batsh (yang saat itu berusia 35) tewas ditembak saat keluar rumah untuk salat Subuh pada Sabtu (21/4/2018) lalu. Pelakunya ada dua orang, dengan salah satu di antaranya melepas 14 tembakan ke arah Batsh. Beberapa tembakan mengenai kepala dan tubuh Batsh hingga langsung menewaskannya. Pihak Israel sendiri ketika itu membantah terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun, pihak Hamas yang berhasil menangkap agen Israel itu berhasil membuat dia mengakui terlibat. (mth)

HOGI: Kanker Ovarium pada Perempuan Masih Sulit Dideteksi

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 19:22:05 0

Jakarta, FNN - Ketua Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) Dr. dr. Brahmana Askandar, SpOG (K)-Onk mengatakan hingga saat ini kanker ovarium (indung telur) masih sulit dideteksi pada perempuan di seluruh dunia.   “Bukan hanya di Indonesia saja, di negara maju juga sebagian besar kanker ovarium, terdeteksi pada saat stadiumnya bukan stadium dini lagi. Jadi, sebagian besar pada stadium tiga atau empat,” kata Brahmana dalam konferensi pers Kampanye 10 Jari yang diikuti di Jakarta, Kamis.   Brahmana menuturkan perubahan pada kanker ovarium berbeda dengan kanker serviks (leher rahim) yang terjadi secara bertahap. Hal itu terjadi karena sebagian besar penderita tidak merasakan gejala apapun, bahkan nampak seperti normal.Pada pemeriksaan misalnya, kanker serviks dapat dideteksi menggunakan metode pap smear yang sederhana, karena masih terhubung dengan organ luar. Berbeda dengan kanker ovarium yang memiliki tahapan tak jelas, karena tiap orang mengalami waktu perkembangan kanker yang berbeda.   Kalaupun seorang perempuan melakukan pemeriksaan secara genetik dan dinyatakan memiliki beberapa risiko seperti terdapat sebuah benjolan kecil, benjolan itu akan jarang terdeteksi, karena tidak adanya keluhan dan siklus menstruasi berjalan seperti biasa. Bahkan, indung telur masih terus melakukan produksi sel-sel telur.   Akibatnya, banyak pasien yang datang setelah perut nampak membesar, merasakan sesak nafas, karena adanya cairan di dalam paru-paru atau mengalami gangguan buang air besar, karena kanker yang telah menjalar ke seluruh tubuh.   “Yang jadi tantangan itu adalah deteksi. Jadi deteksi tidak ada keluhan. Bagaimana kita mau melakukan deteksi bila keluhan tidak ada?,” tegas dia.   Karena gejala yang sulit dideteksi tersebut, Brahmana menekankan bahwa penting bagi masyarakat untuk mengetahui gejala dari kanker ovarium yang sifatnya tidak khas. Setidaknya, dapat membantu mengingatkan setiap wanita bila mengalami keluhan-keluhan.Beberapa keluhan yang disebutkan, yakni sering merasa kembung atau nyeri perut, nyeri panggul atau bagian perut bawah, ada gangguan buang air kecil, dan nafsu makan berkurang.   Bila merasakan gejala itu, ia meminta kepada keluarga untuk segera bertindak membawa pasien ke rumah sakit. Meskipun setelah diperiksa oleh dokter kandungan, penyakit yang diderita bukanlah kanker ovarium, pencegahan lebih baik daripada tidak sama sekali.   “Seandainya ternyata arahnya bukan ke dokter kandungan, kita akan mengalihkan ke dokter yang ahli sesuai dengan diagnosisnya. Paling tidak, empat gejala ini harus kita edukasikan ke masyarakat. Segera kontrol ke dokter kandungan atau ke dokter umum dulu, karena mereka juga pasti bisa memilah,” ujar Brahmana. (mth)  

Polres Madiun Tahan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi APBDes Kaligunting

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 19:18:18 0

Madiun, FNN - Tim Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reskrim Polres Madiun menahan tersangka mantan Kepala Desa Kaligunting, NA, atas kasus dugaan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terjadi di desa setempat di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.\"Tersangka sudah kami tahan. Penahanan dilakukan per kemarin tanggal 11 Januari 2022 untuk proses hukum lebih lanjut,\" ujar Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun AKP Ryan Wira Raja Pratama di Madiun, Kamis.Menurut dia, Mantan Kades Kaligunting NA telah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2021. Kemudian, NA dipanggil dan diperiksa kembali pada 11 Januari lalu. Setelah itu, ia langsung ditahan di tahanan Mapolres Madiun.Pihaknya menjelaskan, dalam penyidikan tersebut terungkap bahwa NA menggunakan uang negara melalui APBDes untuk kepentingan pribadi berkali-kali saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Kaligunting, yakni mulai 2016 sampai 2019. Uang dari APBDes yang ditilap NA berasal dari berbagai pos kegiatan.\"APBDes dikuasai tersangka. Uang di bendahara diambil dengan alasan pelaksanaan kegiatan sudah ditangani dan ditalangi uang sendiri,\" kata Ryan Wira Raja.Catatan kepolisian, ada sejumlah anggaran kegiatan yang dikorupsi NA. Yakni, honor pejabat pembuat komitmen (PPK) pada tahun 2016-2019, honor perencana kegiatan pada 2019, selain itu juga honor tukang dan kuli pada tahun 2017-2019.Tak hanya itu. NA juga menggunakan uang tunjangan sekretaris desa (Sekdes) dan kasi pemerintahan pada tahun 2018-2019. Selain itu juga dana kompensasi pemakaman dalam proyek perumahan di desa setempat. Taksiran total kerugian negara mencapai Rp487 juta.Tim penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reskrim Polres Madiun telah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengelolaan APBDes Kaligunting, Kecamatan Mejayan tersebut sejak April tahun 2021.Adapun hal yang diusut dalam kasus tersebut adalah dugaan penyimpangan pengelolaan dana APBDes Kaligunting periode tahun 2016 sampai 2019. (mth)     

Lima Kecamatan di Pidie Jaya Aceh Terendam Banjir

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 19:14:24 0

Banda Aceh, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya menyatakan tingginya curah hujan di daerah setempat mengakibatkan lima kecamatan di kabupaten itu terendam banjir.   \"Saat ini banjir masih merendam Kecamatan Banda Dua (Uleglee), Jangka Buya, Panteraja, Keamatan Ulim dan Bandar Baru (Luengputu),\" kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Pidie Jaya Muhammad Nur di Pidie Jaya, Kamis.   Muhammad Nur menjelaskan banjir yang melanda kawasan tersebut juga merusak infrastruktur dan kerugian harta benda.\"Saat ini kami di lapangan sedang melakukan pendataan lebih lanjut terhadap kerugian tersebut,\" katanya.   Menurut dia, beberapa warga di wilayah Ulim harus mengungsi sementara ke meunasah terdekat dari Rabu (12/1) malam, agar terhindar dari banjir.   Namun sekarang sudah reda yang mengungsi, banyak warga yang pulang ke rumah masing-masing.   Ia mengatakan banjir mulai melanda sekitar pukul 22.00 WIB karena derasnya hujan di wilayah Pidie Jaya secara menyeluruh.   \"Hingga sekarang banjir di Pidie Jaya belum surut, masih merendam beberapa titik lokasi yang terendah,\" katanya.   Ia menambahkan ketinggian air bervariasi di tiap-tiap wilayah hingga dua meter di perkampungan warga.   \"Kami berharap warga Pidie Jaya selalu waspada ketika curah hujan tinggi, terhadap bencana banjir,\" demikian Muhammad Nur. (mth)        

Pengamat Sebut Penghapusan Anggaran Lahan Kantor Kecamatan Logis

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 19:09:48 0

Jakarta, FNN - Pengamat dari Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai penghapusan anggaran pembelian lahan untuk Kantor Kecamatan Mampang Prapatan dalam RAPBD Jakarta 2022 oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai kebijakan logis.Menurut Uchok yang juga Direktur Eksekutif CBA pertimbangan Kemendagri yang menghapus anggaran pengadaan lahan itu sama dengan meminta Pemprov DKI memanfaatkan lahan yang sudah ada dan itu sudah tepat, karena jika membeli lahan baru malah akan terjadi pemborosan.\"Saya melihat, pertimbangan pihak Kemendagri benar juga, ngapain pihak Pemprov DKI membeli lahan untuk kantor Kecamatan Mampang kalau memang Pemda DKI masih punya aset sendiri,\" ucapnya dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.Bahkan menurut Uchok, keputusan penghapusan anggaran pengadaan lahan Kecamatan Mampang Prapatan yang diambil oleh Kemendagri tersebut disetujui oleh publik Jakarta.Uchok sendiri mengungkapkan ini usai mengetahui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempermasalahkan penghapusan anggaran tersebut dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Selasa (11/1).Uchok sendiri mempertanyakan tindakan Prasetyo selaku pimpinan legislator yang meributkan anggaran itu karena menurutnya Kemendagri memiliki keinginan mencegah adanya calo dalam proyek tersebut.\"Dengan hilangnya anggaran pengadaan lahan ini, berarti dugaan saya, pihak Kemendagri sama saja telah menghilangkan rezeki para \'calo\' dalam proyek tersebut,\" tuturnya.Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meributkan soal keputusan Kemendagri yang menghapus anggaran pembelian lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.Penghapusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi Raperda DKI Jakarta Tentang APBD 2022 dan Rapergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022.Prasetyo dalam rapat Badan Anggaran, Selasa (11/1) itu menilai pengadaan lahan baru dan pembangunan kantor Kecamatan Mampang Prapatan adalah kebutuhan mendesak, ia pun berencana melakukan negosiasi dengan Kemendagri agar anggaran ini dimasukkan dalam APBD 2022.Alasan Prasetyo ingin mempertahankan seperti tidak ada akses dan banjir juga disebutnya tidak masuk akal. Karena itu, ia menyarankan Kemendagri tetap pada hasil evaluasi sekarang menghapus anggaran untuk pengadaan lahan dan bangunan kantor Kecamatan Mampang Prapatan.\"Alasan ini tidak masuk akal dan hanya pengadaan yang akibatnya hanya untuk potensi kebocoran anggaran. Apalagi disebabkan banjir, saat ini Jakarta, kalau turun hujan, pasti tergenang kok,\" ucapnya. (mth)    

Lurah Pulau Kelapa Upayakan Bedah Rumah Warga Ambruk Diterjang Angin

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 19:03:31 0

Jakarta, FNN - Lurah Pulau Kelapa Irfan Damanhuri berupaya memperbaiki rumah warga Pulau Kelapa Dua RT02/RW05, Kepulauan Seribu Utara agar lebih layak huni usai ambruk diterjang angin kencang pada Rabu.\"Kami akan berkoordinasi dengan Baznas agar secepatnya mendapatkan rumah tinggal layak huni,\" kata Irfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.​​​​​​​​Kondisi rumah warga yang ambruk cukup memprihatinkan dengan kondisi atap dan dinding roboh sehingga perlu mendapat perhatian untuk pembangunan kembali.​\"Minimal ada bahan bangunan yang saat ini sangat dibutuhkan untuk membangun kembali,\" ujar Ketua RW05 Pulau Kelapa Musliadi.Musliadi mengatakan sejumlah bagian rumah warga yang memiliki desain panggung itu roboh karena termakan usia. Untungnya, penghuni rumah sedang tidak berada di rumah saat kejadian angin kencang tersebut, karena tinggal sementara di rumah kerabatnya.​​​Saat ini warga yang terdampak harus berpindah mukim ke tempat tinggal sementara tersebut sambil menunggu kolaborasi Kelurahan, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Ketua RT/RW setempat untuk menyediakan bantuan tempat tinggal.Kelurahan Pulau Kelapa juga sudah menyerahkan bantuan sembako secara langsung kepada warga Pulau Kelapa Dua yang rumahnya rusak.Penyerahan bantuan tersebut disaksikan jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Kepulauan Seribu Utara, Ketua RW05 Kelurahan Pulau Kelapa serta warga setempat. (mth)      

Kemenkumham Sumbar Dirikan "Pojok Media" Kuatkan Sinergi

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 18:59:56 0

Padang, FNN - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (Sumbar) mendirikan pojok media atau  \"media corner\" sebagai upaya menguatkan sinergi dengan insan pers di provinsi setempat.Pojok media tersebut diluncurkan secara resmi usai acara penandatanganan komitmen zona integritas dan deklarasi janji kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar, di Padang, Kamis.\"Pojok media ini sengaja didirikan untuk membangun sinergitas kami dengan insan pers demi mewujudkan keterbukaan informasi publik,\" kata Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar R Andika Dwi Prasetya, di Padang.Ia mengatakan pojok media yang didirikan di sudut kantor Kemenkumham Sumbar itu diperuntukkan bagi para wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan Kanwil Kemenkumham provinsi setempat.Dilengkapi fasilitas penunjang berupa jaringan internet, layar yang berisi agenda kegiatan di Kanwil Kemenkumham Sumbar, dan lainnya.Ia mengatakan media adalah mitra bagi pihaknya untuk meneruskan informasi serta program Kemenkumham Sumbar kepada masyarakat.\"Media adalah mitra kerja kami dalam hubungan kerja yang profesional. Kami butuh dukungan rekan-rekan pers supaya tugas Kemenkumham Sumbar berjalan dengan baik,\" katanya.Mantan Kepala Kanwil Kemenkumham Banten itu menyatakan instansi yang dipimpinnya selalu terbuka terhadap kritik pemberitaan yang sesuai dengan fakta, kaedah, dan etik jurnalistik.Menurut Andika selain berperan untuk menyebarluaskan informasi, media saat ini juga memiliki peran penting dalam menjernihkan informasi di tengah masyarakat.\"Di era digital saat ini informasi begitu cepat tersebar, termasuk informasi yang tidak benar atau hoaks. Oleh karena itu media punya peran dalam menjernihkan informasi yang beredar,\" katanya.Ia berharap kemitraan yang sudah terjalin sejauh ini antara Kanwil Kemenkumham Sumbar dengan media bisa dipertahankan serta ditingkatkan. (mth)

Polres Pidie Sita Alat Berat Tambang Emas Ilegal

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 18:53:07 0

Banda Aceh, FNN - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Pidie, Aceh, mengungkap kasus penambangan emas ilegal serta menyita dua alat berat yang diduga digunakan untuk aktivitas tambang tersebut.Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Kamis, mengatakan penambangan emas ilegal tersebut berada di Gampong Bangkeh, Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie.\"Dalam pengungkapan tambang emas ilegal tersebut, petugas mendapati dua unit alat ekskavator. Namun, pelaku melarikan sebelum petugas tiba di lokasi,\" ujarnya.Didampingi Kapolres Pidie AKBP Padli, Kombes Pol Winardy mengatakan pengungkapan tambang emas ilegal tersebut berdasarkan laporan masyarakat.Dari informasi masyarakat tersebut, personel Satuan Reserse Kriminal Polres Pidie menyelidikinya. Penyelidikan berlangsung selama lima hari di kawasan hutan Pegunungan Geumpang.\"Dalam penyelidikan tersebut, petugas berjalan kami sejauh 15 kilometer menuju lokasi tambang emas ilegal. Berdasarkan jejak jalan, petugas menemukan satu unit alat berat disembunyikan dalam hutan yang jaraknya 500 meter dari tambang,\" tuturnya.Kemudian petugas menemukan alat berat kedua sekitar lima kilometer dari lokasi tambang. Alat berat tersebut juga disembunyikan di dalam hutan.Selanjutnya petugas membawa alat berat tersebut keluar dari kawasan hutan. Namun dalam perjalanan, satu unit alat berat rusak, sehingga tidak bisa dibawaSaat membawa alat berat tersebut, petugas sempat dihadang 300-an orang. Namun, setelah mediasi dan diberi pemahaman akhirnya petugas bisa membawa alat berat tersebut, ungkapnya.\"Petugas masih menyelidiki dan mengejar pelaku penambangan emas ilegal tersebut. Penambangan emas tersebut juga sudah meresahkan masyarakat,\" katanya. (mth)   

Pemkot Malang Siapkan Sejumlah Skema Atasi Kemacetan

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 18:29:51 0

Malang, FNN - Pemerintah Kota Malang menyatakan tengah menyiapkan sejumlah skema untuk mengatasi permasalahan kemacetan akibat tingginya arus kendaraan, yang terjadi di wilayah tersebut pada waktu-waktu tertentu.Wali Kota Malang Sutiaji di Kota Malang, Kamis mengatakan bahwa ada sejumlah skema yang saat ini disiapkan termasuk sedang dibahas untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di kota terbesar kedua di Jawa Timur itu.\"(Ada sejumlah skema) salah satunya adalah terkait manajemen waktu. Bisa jadi nantinya ada pengaturan jam masuk sekolah. Itu salah satu diantaranya,\" kata Sutiaji.Sutiaji menjelaskan, Pemerintah Kota Malang juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada di wilayah tersebut. Salah satunya adalah melakukan pertemuan dengan Universitas Negeri Malang.Ia menambahkan, dalam pertemuan dengan Universitas Negeri Malang (UM) tersebut, Pemerintah Kota Malang meminta perguruan tinggi itu untuk membuat Detail Engineering Design (DED) pembangunan underpass. Sutiaji belum merinci terkait rencana pembangunan itu.Selain itu, ia juga meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Malang untuk selalu berkomunikasi dengan Forum Lalu Lintas, berkaitan manajemen serta analisa untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas.Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Kota Malang masih melakukan penelitian lebih dalam untuk pemetaan daerah-daerah rawan macet. Selain itu, pihaknya juga melakukan sejumlah pembangunan jalan tembusan untuk mengurai kemacetan.\"Kami lagi membedah untuk daerah yang rawan kemacetan. Selain itu, kami juga memang terus berupaya untuk mencari (membangun) jalan tembus,\" ujarnya.Pemerintah Kota Malang telah memulai proyek pembangunan jalan baru via Jalan Danau Jonggge, Kelurahan Madyopuro, yang menghubungkan exit tol Madyopuro dengan Jalan Sulfat. Namun, jalan tersebut belum bisa tersambung karena melintasi area Kabupaten Malang.\"Salah satu diantaranya, pada tahun 2021 ada (pembangunan di) Jalan Jonge itu, nanti biar diteruskan oleh Pak Bupati (Malang),\" ujarnya.Sebagai informasi, wilayah Kota Malang pada saat akhir pekan banyak dipadati kendaraan dari luar wilayah dan menyebabkan kemacetan. Sementara pada hari-hari biasa, kemacetan terjadi pada saat masyarakat berangkat atau pulang dari kantor mereka masing-masing.Ada sejumlah wacana yang dikeluarkan dalam upaya untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Malang tersebut. Salah satunya adalah penerapan ganjil genap kendaraan bermotor. Namun, rencana itu masih belum bisa dilakukan.\"(Ganjil genap) masih dalam kajian. Forum Lalu Lintas masih belum merekomendasikan,\" katanya.Perusahaan analisis data lalu lintas Inrix merilis daftar kota termacet 2021 dalam Global Traffic Scorecard 2021. Lima kota besar dengan kemacetan paling parah di Indonesia adalah Surabaya, Jakarta, Denpasar, Malang dan Bogor.Perhitungan dan analisa yang dilakukan Inrix tersebut, tingkat keparahan dilihat dari jam yang terbuang selama terjadi kemacetan. Total waktu yang terbuang dalam kemacetan selama periode jam sibuk di Surabaya disebutkan mencapai 62 jam per tahun.Sementara di Jakarta, total waktu yang terbuang selama kemacetan tercatat 28 jam per tahun, Denpasar 31 jam per tahun, Malang 29 jam per tahun dan Bogor tujuh jam per tahun. (mth)            

Wawali: Saluran Air di Perkampungan Surabaya Perlu Pengawasan Mandiri

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 17:40:08 0

Surabaya, FNN - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan bahwa saluran air yang ada di perkampungan padat penduduk perlu mendapat pengawasan mandiri secara gotong royong oleh masyarakat setempat.\"Pemkot Surabaya tentu tidak bisa sendiri. Ini harus kolaborasi dan gotong royong. Jangan sampai banjir yang disalahkan,\" kata Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Armuji saat menyusuri saluran ari di sepanjang Jalan tambak Gringsing, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Kamis.Menurut dia, beberapa kali Pemkot Surabaya melakukan upaya pengerukan, namun tidak optimal karena terhalang akses, sehingga alat berat tidak bisa masuk untuk mengangkat sedimen saluran.Ia  mengatakan pada saat menyusuri saluran air di sepanjang jalan tambak Gringsing, pihaknya melihat kondisi saluran air yang endapannya sudah menumpuk.Mendapati hal itu, ia kemudian meminta Satgas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Surabaya untuk melakukan pengerukan manual yang dimulai dari rumah pompa di kasawan Pesapen.Namun, lanjut dia, yang menjadi kendala karena ada 40 rumah yang pembuangan limbah MCK langsung dibuang ke saluran air. Bahkan ditemui juga ada rumah maupun bangunan yang berdiri di atas saluran air.\"Bagaimana tidak banjir saat hujan kalau kondisinya seperti ini. Tolong kelurahan dan kecamatan warganya didata nanti diajak rembuk bersama kalau mau dibersihkan harus menemukan kesepakatan,\" kata Armuji.Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, sejak Senin (10/1) lalu, pihaknya telah kerahkan satgas yang berjumlah 50-60 orang di tiga sampai empat titik untuk menelusuri dari hulu ke hilirnya pusat kota.\"Satgas dari DSDABM tersebut menyusuri dan membersihkan sampah pada setiap saluran yang ada di pusat kota,\" katanya.Tidak hanya itu, pengerukan lumpur juga dilakukan mulai dari hulu ke hilir hingga menuju ke sungai, demikian Lilik Arijanto. (mth) 

Bupati Penajam Paser Utara Miliki Kekayaan Rp36,7 Miliar

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 12:09:14 0

Jakarta, FNN - Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas\'ud yang ditangkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi memiliki total kekayaan Rp36.725.376.075.Sebagaimana pengumuman LHKPN dari laman https://elhkpn.kpk.go.id yang diakses Kamis, Abdul Gafur terakhir melaporkan kekayaannya pada 26 Februari 2021 untuk laporan periodik tahun 2020 dengan jabatan sebagai Bupati Penajam Paser Utara.Adapun rinciannya, Abdul Gafur memiliki 10 tanah dan bangunan senilai Rp34.295.376.075 (Rp34,29 miliar) yang tersebar di Balikpapan dan Jakarta Barat.Kemudian, Abdul Gafur juga tercatat memiliki alat transportasi berupa tiga unit mobil dan satu unit motor senilai Rp509.000.000 (Rp509 juta) yang terdiri dari Ford Fiesta tahun 2011, Honda City tahun 2009, Honda CRV tahun 2008, dan Yamaha Mio Soul tahun 2007.  Selanjutnya, ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp1.375.000.000 (Rp1,375 miliar) serta kas dan setara kas senilai Rp546.000.000 (Rp546 juta).Dengan demikian total keseluruhan harta kekayaan Abdul Gafur senilai Rp36.725.376.075 (Rp36,7 miliar).Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tim penindakan KPK menangkap Abdul Gafur Ma\'ud bersama 10 orang lainnya.\"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK,\" kata Firli.Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan penangkapan Abdul Gafur Mas\'ud dan kawan-kawan terkait dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi.Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu. (mth)

Kelompok Tani di Jakarta Utara Panen Padi di dekat TPU Rorotan

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 12:03:12 0

Jakarta, FNN - Kelompok tani (Poktan) di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, memanen padi varietas unggul Inpari 32 dan Situ Bagendit di lahan seluas 10 hektare dari total 344 hektare sawah di dekat areal Taman Pemakaman Umum (TPU) khusus korban COVID-19.Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim memuji upaya para petani karena berhasil memanfaatkan lahan yang sebelumnya belum terpakai untuk menghasilkan pendapatan.\"Dari segi ekonomi, apa yang diupayakan dalam poktan bisa menjadi andalan untuk menghidupi ekonomi keluarga,\" kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Utara, Kamis.Luas lahan pertanian di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, saat ini seluas kurang lebih 319 hektare ditanami varietas padi unggulan antara lain Ciherang, Inpari 30 dan Situ Bagendit.  Produktivitas lahan tersebut sangat bergantung pada debit air dan kontur tanah karena sistem yang digunakan oleh para petani binaan Pemerintah Kota Jakarta Utara masih bergantung pada sistem tani tadah hujan.Kendati demikian, dari satu hektare lahan yang panen, sudah bisa menghasilkan kurang lebih 6,5 ton gabah siap giling.Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rorotan, Sirojudin Abas mengatakan, pihaknya berterima kasih karena Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim serta jajaran Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara memperhatikan keberlangsungan pasokan benih padi untuk poktan.Penggarap lahan produktif itu dilakukan jauh sebelum TPU Rorotan dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. \"Mudah-mudahan dari benih padi ini akan menjadi jutaan beras dan ton yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta,\" ujar Abas.Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim serta Pelaksana tugas Sekretaris Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Mujiati, Kepala UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Provinsi DKI Jakarta Al Nurdin dan jajaran terkait menghadiri panen padi sekaligus penyerahan bantuan enam ton benih padi varietas Ciherang untuk sembilan poktan di wilayah Jakarta Utara.  Bantuan enam ton benih padi bagi sembilan poktan akan diberikan secara bertahap. Sedangkan sembilan poktan itu, yakni Poktan Maju, Makmur Jaya, Subur Abadi, Maju Bersama, Karang Tengah, Bangkit Bersama, Karya Usaha, Karya Siaga dan Marunda Jaya.Ke depan, menurut Ali, penanaman benih padi di lahan ini perlu dilakukan secara serentak. \"Agar upaya para petani menggarap lahan di dekat TPU Rorotan yang dulunya kosong tersebut bisa maksimal,\" katanya Untuk itu, Ali ingin kegiatan para petani tersebut mendapat dukungan pembinaan dan bantuan dari pemerintah setempat agar target produksi padi yang dihasilkan untuk warga Ibu Kota bisa tercapai.\"Jangan pernah merasa sungkan, silakan sampaikan saja apa yang menjadi keluhannya selama ini. Dengan begitu akan cepat mendapatkan solusi yang terbaik,\" kata Ali. (mth)   

Pemprov Kepri Berpotensi Dapat Kembali Tarik Retribusi Labuh Jangkar

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 11:52:48 0

Tanjungpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berpotensi dapat kembali menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal setelah mendapat sinyak positif Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menjelang akhir tahun 2021 memberi kado istimewa berupa surat yang menetapkan Pemprov Kepri sebagai pemerintah daerah yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal di perairan berjarak 0-12 mil.\"Ini tentu kabar baik untuk Pemprov Kepri yang sejak beberapa tahun lalu berjuang untuk menggarap pendapatan dari sektor labuh jangkar,\" kata Jumaga, yang diusung PDIP.Menurut dia, Pemprov Kepri sudah melengkapi formil dan materiil sebagai pemda yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal. Karena itu, Pemprov Kepri pada tahun 2021 pernah menarik retribusi jasa labuh jangkar.Pendapatan dari jasa labuh jangkar yang ditarik dari perusahaan perkapalan baru sekitar Rp300 juta, kemudian terhenti setelah Kementerian Perhubungan bersikeras tetap menarik retribusi jasa labuh jangkar tersebut.\"Saya rasa alasan yuridis Pemprov Kepri menarik retribusi labuh jangkar semakin kuat setelah Menkopolhukam mengeluarkan surat. Saya minta Pemprov Kepri segera menindaklanjutinya,\" ucap mantan pengacara itu.Jumaga menuturkan Kepri membutuhkan sumber pendapatan baru, terutama dalam dari sektor kemaritiman. Pendapatan asli daerah Kepri yang terbesar selama ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp1 triliun dari Rp3,8 triliun. Padahal Kepri memiliki 96 persen lautan dan 4 persen daratan.Penarikan retribusi jasa labuh jangkar diharapkan mampu menambah pendapatan daerah secara signifikan.\"Pemprov Kepri menargetkan pendapatan dari retribusi labuh jangkar sebesar Rp200 miliar per tahun. Kemungkinan target tersebut dapat ditingkatkan jika berjalan optimal,\" katanya. (mth)

KPK Tangkap Bupati Penajam Paser Utara di Jakarta

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 11:47:34 0

Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan lembaganya menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) Abdul Gafur Mas\'ud di DKI Jakarta.\"Yang bersangkutan ditangkap di Jakarta beserta beberapa pihak lainnya,\" kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Namun, ia belum merinci siapa saja pihak-pihak yang juga ditangkap di Jakarta beserta bupati. \"Yang ada di Gedung KPK ini yang diamankan di Jakarta, ada sekitar tujuh orang yang diamankan di Jakarta,\" ungkap Ali.Selain di Jakarta, tim KPK juga menangkap beberapa pihak di Kalimantan Timur.\"Selebihnya dan juga diamankan di Kalimantan Timur yang saat ini akan dibawa ke Jakarta setelah sebelumnya kami melakukan pemeriksaan di Mapolda Kalimantan Timur,\" kata dia.Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tim penindakan KPK menangkap Abdul Gafur Ma\'ud bersama 10 orang lainnya.\"KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK,\" kata Firli.Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan penangkapan Abdul Gafur Mas\'ud dan kawan-kawan terkait dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi.Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu. (mth)   

Anggota DPR Nilai Pemindahan IKN Awal 2024 Terlalu Dini

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 11:38:46 0

Jakarta, FNN - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Hamid Noor Yasin memandang pemindahan IKN yang ditargetkan dilakukan pada semester I-2024 dalam draft RUU IKN, terlalu dini.“Belum lagi status pandemi yang belum usai setelah ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 oleh Presiden Jokowi maka kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN,” katanya di Jakarta, Kamis.Hamid mengatakan status pandemi belum usai sehingga kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN yang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp90 triliun melalui APBN.Menurutnya, dibutuhkan waktu setidaknya empat tahun sejak 2019 untuk membangun berbagai fasilitas dasar IKN seperti sumber daya air, jalan, jembatan dan permukiman yang layak sedangkan hingga 2022 belum ada legalitas untuk melaksanakan pembangunan tersebut.“Pembangunan fasilitas sangat dibutuhkan agar IKN memenuhi persyaratan layak huni,” ujarnya.Secara umum terdapat prasyarat agar suatu kota memenuhi kriteria layak huni seperti tersedianya kebutuhan dasar perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan, dan lainnya.Kemudian tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti transportasi umum, taman dan fasilitas kesehatan serta aspek keamanan dan keselamatan sekaligus adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Oleh sebab itu, ia mengatakan mengingat semakin sedikitnya waktu pembangunan yang hanya tersisa dua tahun dan kondisi keuangan negara yang belum memungkinkan maka terlalu buru-buru untuk mengejar jadwal pemindahan awal 2024.“Belum lagi kondisi di lapangan saat ini masih sering terjadi bencana banjir belum juga dapat diatasi oleh pemerintah,” tegasnya. (mth)   

Wagub Jateng Minta Santri Teladani Mbah Moen Tangkal Gerakan Radikal

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 11:33:08 0

Semarang, FNN - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta para santri di berbagai pondok pesantren agar meneladani mendiang KH Maimoen Zubaer (Mbah Moen) dalam menangkal gerakan radikal yang berpotensi menimbulkan perpecahan di Republik Indonesia.   \"Kecintaan Mbah Moen terhadap NKRI selalu diwujudkan dalam doa dan ajaran beliau,\" kata dia, di Semarang, Kamis.Menurut Maimoen, para santri harus memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai bahaya gerakan radikal, terorisme, dan isu sekularisme.   Selain itu, para santri juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pondok pesantren di tengah maraknya pihak-pihak yang mengatasnamakan ponpes membuat masyarakat cukup gelisah. \"Ini harus dijawab oleh para santri, khususnya anggota Santri Gayeng Nusantara. Untuk memberikan juga \'ini lho ponpes yang sarat, sanad keilmuannya sambung ke Nabi\',\" ujarnya.   Wagub menambahkan, para santri dituntut dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah, salah satu langkah nyata yang harus dilakukan adalah turut menyukseskan vaksinasi Covid-19. \"Pertumbuhan ekonomi juga menjadi fokus santri yang perlu dikedepankan apalagi di masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi juga menjadi fokus pemerintah agar Indonesia dapat bertahan,\" katanya. (mth)  

Wagub Jateng Minta Santri Teladani Mbah Moen Tangkal Gerakan Radikal

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 11:33:08 0

Semarang, FNN - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta para santri di berbagai pondok pesantren agar meneladani mendiang KH Maimoen Zubaer (Mbah Moen) dalam menangkal gerakan radikal yang berpotensi menimbulkan perpecahan di Republik Indonesia.   \"Kecintaan Mbah Moen terhadap NKRI selalu diwujudkan dalam doa dan ajaran beliau,\" kata dia, di Semarang, Kamis.Menurut Maimoen, para santri harus memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai bahaya gerakan radikal, terorisme, dan isu sekularisme.   Selain itu, para santri juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pondok pesantren di tengah maraknya pihak-pihak yang mengatasnamakan ponpes membuat masyarakat cukup gelisah. \"Ini harus dijawab oleh para santri, khususnya anggota Santri Gayeng Nusantara. Untuk memberikan juga \'ini lho ponpes yang sarat, sanad keilmuannya sambung ke Nabi\',\" ujarnya.   Wagub menambahkan, para santri dituntut dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah, salah satu langkah nyata yang harus dilakukan adalah turut menyukseskan vaksinasi Covid-19. \"Pertumbuhan ekonomi juga menjadi fokus santri yang perlu dikedepankan apalagi di masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi juga menjadi fokus pemerintah agar Indonesia dapat bertahan,\" katanya. (mth)  

Tujuh BUMN Sepakat Masuk dalam Ekosistem Pelaksanaan Program Makmur

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 11:16:00 0

Jakarta, FNN - Pelaksanaan Program Makmur semakin luas dan kuat setelah mendapat dukungan dari tujuh BUMN yang bersinergi untuk menyukseskan program yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan penghasilan petani tersebut.Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa seluruh BUMN yang terlibat harus benar-benar menjadi ekosistem demi melaksanakan Program Makmur sesuai dengan tujuan dan maknanya yakni \"Mari Kita Majukan Usaha Rakyat\".   \"Saya minta seluruh direksi BUMN yang terlibat di dalam Program Makmur harus menjadi ekosistem itu karena kita sudah mempunyai produk yang bagus yaitu Program Makmur yang pelaksanaannya ditargetkan mencapai 50.000 hektare,\" kata Erick dałam keterangannya di Jakarta, Kamis.   Dukungan tujuh BUMN pada Program Makmur yang diluncurkan sejak Agustus 2021 ini, tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Program Makmur pada Rabu (12/1/2022), yang ditandatangani antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (PTPN), Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia.   Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan Program Makmur merupakan ekosistem yang menghubungkan petani dengan project leader, asuransi, lembaga keuangan, teknologi pertanian, agro input, off taker, dan pemerintah daerah.   \"Sesuai arahan Pak Menteri, tujuh BUMN ini untuk sama-sama menyukseskan Program Makmur ke depan. Kami yakin melalui kerja sama ini, semua komponen kesuksesan Program Makmur mulai dari permodalan, akses agro input, kawalan teknologi, sampai permasalahan offtaker dan asuransi dapat terselesaikan,\" kata Bakir.   Realisasi pelaksanaan Program Makmur sampai dengan Desember 2021 sudah dilaksanakan di atas lahan seluas 71.612 hektare dari yang ditarget seluas 50.000 hektare, dengan petani yang terlibat sebanyak 50.054 orang.Adapun komoditas yang sudah dilaksanakan adalah padi, sawit, tebu, jagung, hortikultura, dan perkebunan rakyat. Sementara target pelaksanaan Program Makmur di tahun 2022, akan dilaksanakan di atas lahan seluas 250.000 hektare.   Dari sisi produktivitas, untuk komoditas jagung dan padi mengalami peningkatan masing-masing 34,91 persen dan 33,71 persen. Sementara dari sisi penghasilan pun sama mengalami peningkatan menjadi 48,07 persen untuk jagung dan 44,92 persen untuk padi.   Tujuan nota kesepahaman ini untuk menjajaki rencana kerja sama dalam bidang penyaluran pendanaan pertanian dan perkebunan dan juga asuransinya, yang meliputi implementasi Program Makmur di areal pertanian atau perkebunan di wilayah kerja RNI, PTPN III, Perhutani, dan/atau anak perusahaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani.   Ruang lingkup kerja sama meliputi, aktivitas on farm seperti analisis tanah, rekomendasi pemupukan, penyediaan pupuk nonsubsidi, penyediaan benih dan pestisida, penerapan teknologi & mekanisasi pertanian, pendampingan agronomis dan budi daya.   Selanjutnya, aktivitas off farm yang meliputi penyediaan modal kerja/KUR, penyediaan asuransi, penyediaan offtaker, penyediaan pelatihan dan workshop teknis budi daya pertanian. (mth)  

PTM 100 Persen di Surabaya Belum Bisa Dilaksanakan Secara Penuh

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 08:33:03 0

Surabaya, FNN - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Kota Surabaya, Jatim, belum bisa dilaksanakan secara penuh karena masih ada sebagian siswa usia 6-11 tahun yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19.Kepela Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh di Surabaya, Kamis, mengatakan PTM 100 persen di Surabaya diikuti 661 sekolah dasar (SD) dengan perincian 285 SD Negeri dan 376 SD Swasta, serta 331 sekolah menengah pertama (SMP) meliputi 63 SMP Negeri dan 268 SMP Swasta.\"PTM 100 persen juga telah mendapat persetujuan dari wali murid atau orang tua siswa,\" katanya.Meski demikian, lanjut dia, pelaksanaan PTM 100 persen untuk tingkat SD belum bisa dilaksanakan secara penuh, karena masih ada sebagian siswa usia 6-11 tahun yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19, serta adanya penyesuaian terhadap siswa yang memiliki penyakit penyerta (komorbid).\"Sedangkan untuk tes usap secara acak atau sampling itu mengikuti kondisi dan akan didampingi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes). Minimal nanti dilakukan per wilayah, untuk pelaksanaannya akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Dinkes,\" ujarnya.Pada pelaksanaan PTM 100 persen di Surabaya, Yusuf mengaku akan tetap melakukan pengawasan dan antisipasi di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah meminta peran dari para tenaga pengajar, untuk memperhatikan dan memahami kondisi setiap siswanya.\"Anak itu terlihat dari perilakunya setiap hari, contohnya biasanya lincah tapi kok tidak lincah. Jadi terlihat dari kondisi fisik tersebut, maka guru harus mengetahui hal itu,\" kata dia.Oleh karena itu, Yusuf meminta kepada setiap sekolah untuk membuat suasana proses belajar mengajar menjadi menyenangkan, seperti dengan memberikan relaksasi kepada para siswa.\"Untuk SD/SMP bisa melakukan relaksasi dalam bentuk yang lainnya, misalnya senam. Karena relaksasi itu harus menyenangkan,\" ujarnya.Selanjutnya, terkait evaluasi pelaksanaan PTM 100 persen di Surabaya, Yusuf mengaku bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Dinkes dan Pakar Epidemiologi, terkait perkembangan PTM 100 persen.\"Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk anak-anak di Kota Surabaya,\" ujarnya. (mth)

Waskita dan PT SMI Teken PJBB Divestasi Tol Cimanggis-Cibitung

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 08:29:17 0

Jakarta, FNN - PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak perusahaannya PT Waskita Toll Road (WTR) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka divestasi 55 persen kepemilikan WTR pada PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT).Direktur Utama Waskita, Destiawan Soewardjono mengatakan transaksi divestasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen Waskita untuk menyehatkan keuangan Waskita yang terealisasi diawal tahun 2022 ini.“Waskita menargetkan untuk mendivestasikan 13 ruas tol sejak tahun 2021 hingga 2026. Setelah sukses melaksanakan 4 divestasi tol di tahun 2021, tahun ini Waskita optimis dapat menyelesaikan proses divestasi atas 3-4 ruas tol yang salah satunya adalah divestasi CCT. Untuk divestasi jalan tol lainnya, saat ini Waskita dalam tahap diskusi dan negosiasi dengan para calon investor,” kata Destiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT) sendiri merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang memiliki hak konsesi atas ruas tol Cimanggis Cibitung.Nilai transaksi yang ditargetkan Waskita melalui divestasi ini adalah sebesar Rp1,7 Triliun, yang terdiri dari Rp339 Miliar atas 55 persen kepemilikan WTR pada CCT, serta adanya pengambilalihan 55 persen Shareholder Loan (SHL) oleh SMI senilai Rp1,4 Triliun.Target proceed tersebut setara dengan 7,7 kali Book Value (BV). Melalui transaksi ini, Waskita diperkirakan akan menerima laba kotor sebesar Rp229 Miliar dan estimasi dekonsolidasian utang sebesar Rp4,1 Triliun.Sementara itu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita, Taufik Hendra Kusuma juga menambahkan bahwa Waskita dan SMI akan melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) yang ditargetkan selesai pada Semester I tahun 2022.Setelah transaksi ini selesai, maka struktur kepemilikan pada CCT terdiri dari SMI sebesar 55 persen, WTR sebesar 35 persen serta pemegang saham lainnya sebesar 10 persen. (mth) 

ABT Travel Teken Kontrak Hotel Baru di Makkah dan Madinah

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 08:23:47 0

Jakarta, FNN - Perusahaan travel dan layanan dukungan haji maupun umrah, Arsy Buana Travelindo (ABT Travel) meneken kontrak hotel baru di Makkah dan Madinah, sejalan dengan pembukaan ibadah umrah untuk jemaah asal Indonesia pada Januari 2022.“Alhamdulillah kami sudah meneken kontrak dengan beberapa hotel di Makkah dan Madinah. Insya Allah hotel-hotel tersebut dapat segera digunakan untuk jemaah umrah 1443 hijriah ini,” ujar Direktur Utama ABT Travel Saipul dalam siaran pers, dikutip Kamis.Sebagai penggagas program Join Umrah Community (JUC), ABT Travel bersama Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) juga sepakat menggunakan Hotel Fajr Bade 2 yang dikelola ABT Travel untuk paket ekonomis pada perjalanan ibadah tersebut.  Ia berpendapat, penandatanganan kontrak hotel oleh ABT Travel menjadi angin segar bagi para penyelenggara perjalanan dan calon jemaah di Indonesia.“Kami terus melakukan persiapan, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Kami berkomitmen untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah selama umrah. Salah satunya dengan menyediakan akomodasi hotel yang representatif,” jelas dia.Saat ini, ABT Travel mengelola beberapa hotel di Makkah dan Madinah, antara lain Le Meridien, Elaf Mashaer, Fajr Badee, Mawadah Sofwa, dan Sham Province, dengan total kamar mencapai 889 per bulan. Di bisnis tiket, ABT Travel menjalin kerja sama dengan Citilink dan Etihad.Adapun mitra dari sektor PIHK dan PPIU antara lain Madinah Iman Wisata, Sarana Umrah Haji, Satriani, Bastour, El Amien Tours, Forum Travel Partner Indonesia, Al Razafa Group, serta Paksi Tours dan Travel.Sebelumnya, pada 30 Desember 2021, sebanyak 53 jemaah umrah yang merupakan para pimpinan penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji khusus (PPIU/PIHK) yang tergabung dalam Amphuri, telah diberangkatkan ke Arab Saudi.Kelompok itu menjadi rombongan perdana yang diberangkatkan dari Indonesia. Selain umrah, rombongan itu bertugas menguji sistem perjalanan umrah di masa kenormalan baru.Pada umrah perdana yang berlangsung selama 13 hari, para jemaah menggunakan pesawat SV Saudia. Setelah tiba di Jeddah, jemaah dikarantina empat malam lima hari di hotel. Setelah karantina selesai, jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke Madinah selama tiga malam di hotel Nokhba Royal Inn dan di Makkah selama 4 malam di hotel Marwa Rotana. (mth)

BMKG Prakirakan Hujan Guyur Sebagian Wilayah Indonesia

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 08:15:09 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan situasi cuaca secara umum di Indonesia mengalami hujan dengan intensitas beragam pada Kamis.Dilansir dari laman www.bmkg.go.id, situasi hujan di sebagian wilayah disebabkan adanya siklon tropis Tiffany di bagian Utara Australia dengan kecepatan angin maksimal 40 knot bergerak ke arah barat. Sistem ini diprakirakan mengalami penurunan intensitas dalam 24 jam ke depan.Sebagai dampaknya wilayah Jambi dan Palembang berkabut dan Sumatera bagian Selatan diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara Sumatera bagian utara diprakirakan cerah berawan.Beralih ke wilayah Kalimantan secara umum diprakirakan terjadi hujan khususnya di wilayah Pontianak, Tanjung Selor. Samarinda diperkirakan terjadi hujan disertai dengan petir.Situasi cuaca di wilayah Jawa umumnya diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah. Masyarakat di Yogyakarta perlu mewaspadai adanya potensi hujan yang disertai dengan petir.Kondisi cuaca di Sulawesi juga diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Wilayah Palu diperkirakan hujan disertai petir.Selanjutnya wilayah Bali dan Nusa Tenggara diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan khususnya pada wilayah Denpasar tapi perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan petir.Wilayah Indonesia Timur diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Ternate dan Ambon sedangkan pada wilayah Manokwari dan Jayapura diperkirakan hujan deras. (mth)   

Menko Luhut: Ekspor Batu Bara Hanya untuk Produsen yang Penuhi DMO

BY FNN Kamis, 13 Januari 2022 08:08:32 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan izin ekspor batu bara hanya diberikan kepada produsen yang telah memenuhi kewajiban pasokan ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO).   Izin ekspor itu diberikan setelah ada kepastian bahwa stok batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dalam kondisi aman.   PT PLN (Persero) melaporkan stok batu bara di PLTU saat ini berada dalam angka minimal 15 hari operasi (HOP) atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 HOP.\"Mengingat stok dalam negeri yang sudah dalam kondisi aman berdasarkan laporan dari PLN, maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading per 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya akan di-release (dilepas) untuk melakukan ekspor,\" katanya dalam rapat koordinasi terkait Larangan Ekspor Batubara dan Pemenuhan Batubara PLN di Jakarta, Rabu (12/1/2022).Menurut Luhut, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, pelepasan ekspor perlu dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya kebakaran jika batu bara tersebut terlalu lama dibiarkan.   Namun perusahaan-perusahaan batu bara yang mensuplai untuk kapal-kapal tersebut akan dikenakan denda berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021 jika belum memenuhi kewajiban DMO dan/atau kontrak kepada PLN di tahun 2021.   Untuk ke depannya, perusahaan batu bara yang akan melakukan ekspor diwajibkan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan pemerintah, yakni memenuhi kewajiban DMO sepenuhnya di tahun 2021.   \"Untuk perusahaan batu bara yang telah memenuhi kontrak penjualan kepada PLN dan kewajiban DMO-nya 100 persen di tahun 2021, maka akan diizinkan untuk memulai ekspor di tahun 2022,\" katanya.   DMO merupakan kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok produksi batu bara bagi kebutuhan dalam negeri.   Kewajiban DMO diatur sebesar 25 persen dari total produksi dengan patokan harga 70 dolar AS per metrik ton.   Selanjutnya, untuk perusahaan batu bara yang telah memiliki kontrak dengan PLN, namun belum memenuhi kewajiban kontraknya dan DMO untuk tahun 2021, maka harus memenuhi kewajiban denda sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021.   \"Nilai perhitungan denda akan diberlakukan sejak kepmen tersebut keluar,\" imbuhnya.   Kemudian, untuk perusahaan batu bara yang spesifikasi batu baranya tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan batu bara PLN atau tidak memiliki kontrak dengan PLN pada tahun 2021, juga akan dikenakan denda dengan mekanisme yang sama sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021, berdasarkan volume alokasi DMO yang diberikan kepada masing-masing perusahaan tersebut.   Kementerian ESDM, lanjut Luhut, akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan DMO dan kontrak PLN pada tahun 2021 untuk masing-masing perusahaan batu bara sebagai dasar perhitungan denda yang diberikan.   Dalam rakor yang dihadiri juga Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla) , serta beberapa pejabat lembaga pemerintahan lainnya tersebut, Luhut mengingatkan semua pihak untuk bergerak mengawasi dan memastikan pelaksanaannya di lapangan.   \"Saya minta betul-betul diawasi bersama supaya ini juga bisa menjadi momen untuk kita semua memperbaiki kondisi tata kelola di dalam negeri dan hal-hal seperti ini tidak perlu terulang lagi di kemudian hari,\" pungkas Luhut. (mth)  

Sandiaga: MotoGP Akan Beri Manfaat bagi Pemilik Homestay di Mandalika

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 21:50:45 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meyakini pengaruh perhelatan ajang balap MotoGP 2022 akan mampu membangkitkan ekonomi masyarakat termasuk para pemilik homestay (rumah tinggal) di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.   Pasalnya, ajang balap internasional itu diprediksi akan mendatangkan 100 ribu lebih pengunjung, yang tidak akan mampu ditampung dalam hotel yang ada di Mandalika dan sekitarnya.   \"Kami meninjau langsung kesiapan MotoGP 2022 yang menjadi simbol kebangkitan ekonomi masyarakat sekitar Mandalika,\" ujarnya saat mengunjungi Homestay Kuta Circle Homestay dan Cafe di Kawasan Kuta Mandalika sebagaimana dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu.   Dalam kesempatan tersebut, Menteri berinteraksi dengan pemilik Kuta Circle Homestay Haji Salamiah yang memiliki sekitar 10 kamar dengan harga sewa per malam mencapai Rp150 ribu -Rp400 ribu. Sebagai upaya mempromosikan tempat penginapannya, Salamiah mengaku anaknya memasarkan homestay tersebut secara digital.\"Saya berharap, kehadiran pemerintah bisa membantu para pengusaha homestay terutama dari sisi lampu penerangan dan ketersediaan air yang saat ini masih menggunakan air tanah yang payau,\" kata dia.   Salamiah juga menyatakan bahwa kehadiran Menparekraf mampu membangkitkan geliat pariwisata yang ada di sekitar tempat usahanya terlebih menjelang perhelatan MotoGP.   Merespon hal tersebut, Sandiaga menganggap fasilitas Kuta Circle Homestay sudah sangat baik dan dilengkapi pemanas air serta toilet yang bersih.   Selain itu, ia menilai harapan yang disampaikan oleh Haji Salamiah terkait bantuan terhadap para pengusaha homestay wajib diwujudkan oleh pemerintah.\"Saya paham ini kebutuhan dari masyarakat untuk segera bangkit, dan lapangan kerja semakin menggeliat. Untuk itu, saya berharap kebijakan kami akan tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu,” ujar dia. (mth)  

Sebanyak 1.496 Bintara Otsus Terima Arahan Kapolda dan Pangdam Kasuari

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 21:15:48 0

Manokwari, FNN - Sebanyak 1.496 peserta pembinaan dan latihan (Binlat) Bintara Afirmasi Otsus Polda Papua Barat menerima pengarahan Kapolda Irjen Tornagogo Sihombing dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Rabu, di markas Polda Papua Barat di Manokwari. Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing mengarahkan 1.496 Bintara Otsus untuk berperan sebagai agen dan perintis perubahan dalam pengabdian di institusi Polri untuk tanah Papua. \"Kalian harus menjadi agen dan perintis perubahan di tempat tugas masing-masing, serta niatkan pelaksanaan tugas kalian sebagai ibadah untuk melanyani, melindung dan mengayomi masyarakat dengan hati,\" ujar Kapolda. Selanjutnya Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa berkesempatan memberikan pembekalan nilai-nilai kebangsaan kepada 1.496 Bintara Afirmasi Otsus Polda Papua Barat. Di hadapan para peserta, Pangdam menegaskan bahwa untuk membangun suatu bangsa terdapat tiga persyaratan. “Yang pertama membangun Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur dan regulasi atau aturan. Namun yang terpenting adalah Sumber Daya Manusia karena apabila SDM bagus maka kita tidak akan tertinggal oleh daerah lain,” ucapnya. Pangdam menambahkan ia bangga dan terharu dengan telah lahirnya para pemuda-pemuda terbaik, terpilih asal Papua melalui jalur Otsus baik itu di TNI dan Kepolisian saat ini. “Kalian sebagai agen perubahan, putra pilihan telah dipercaya maka jangan ciderai, khianati dan sia-siakan kepercayaan pimpinan tersebut untuk itu mari kita syukuri apa yang telah diberikan kepada kita saat ini”. “Papua adalah warisan dari para leluhur pendiri bangsa oleh karena itu mari kita selamatkan dan jaga Papua ini. Tugas kita sebagai anak-anak bangsa adalah menjaganya,” kata Pangdam. Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Ketua DPR Papua Barat dan Ketua MRP-Papua Barat. (mth)     

BSI Bertekad Salurkan Bansos Tepat Waktu

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 20:48:39 0

Banda Aceh, FNN - Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh menyatakan akan menyalurkan bantuan sosial berupa dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara tepat waktu.   “Perseroan berkomitmen selalu menjunjung tinggi peraturan dan amanah yang diberikan di semua kantor BSI yang beroperasi,” kata CEO BSI Region I Aceh Wisnu Sunandar di Banda Aceh, Rabu.   Wisnu Sunandar menjelaskan komitmen tersebut disampaikan dirinya saat kunjungan kerja Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kabupaten Aceh Utara pada Selasa.   Ia menjelaskan tidak ada keterlambatan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pihaknya dan untuk batas waktu penyaluran bantuan sosial adalah Jumat, (14/1).   “Persentase penyaluran Bansos (melalui BSI) sudah memenuhi ketentuan yang ditargetkan dan Alhamdulillah tidak ada kendala, semua tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Wisnu.   PT Bank Syariah Indonesia Tbk. akan terus memastikan seluruh operasionalnya di seluruh wilayah, sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan, serta hukum yang berlaku.   Menurut dia penyaluran bantuan sosial khususnya di Aceh Utara mendapatkan apresiasi positif dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.   Dalam kesempatan itu, Mensos Risma menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menyelesaikan penyaluran bantuan sosial hingga tahap akhir kepada masyarakat, dan berkoordinasi dengan pihak BSI sebagai bank yang ditunjuk membantu penyaluran dana. (mth)  

Teten: UMKM Akan Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Nasional

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 20:44:56 0

Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan masuk dalam rantai pasok industri nasional dengan bermitra dengan usaha besar.\"Kita sedang membangun pondasi kemitraan antara usaha besar dan UMKM, ke depan kita ingin UMKM bukan lagi bertarung dan berkompetisi dengan usaha-usaha besar karena pasti enggak akan kuat, tapi UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional,\" kata Teten dalam program Antara Ngobrol Bareng seperti tercatat dalam akun resmi Instagram Antaranews yang dipantau di Jakarta, Rabu.Teten menerangkan bahwa UMKM di China, Korea Selatan, dan Jepang begitu kuat dan terus tumbuh dikarenakan bersamaan dengan tumbuhnya industri nasional. \"UMKM di sana tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya industri nasional mereka, karena UMKM-nya jadi bagian rantai pasok industri,\" kata Teten.Menkop UKM menerangkan dalam UU Cipta Kerja terdapat ketentuan yang memberikan insentif bagi perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM dalam konsep rantai pasok. Konsep mitra kerja usaha besar dan UMKM ini, kata Teten, akan menjamin adanya permintaan dari produk yang dihasilkan oleh UMKM dan dapat mengembangkan usahanya.Melalui UU Cipta Kerja tersebut, pemerintah juga menyediakan pasar bagi produk UMKM yaitu dari kementerian-lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.\"Di Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditentukan 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah harus membeli produk koperasi dan UMKM. Tahun ini saja kira-kira Rp447 triliun, semua lewat digital,\" katanya.Selain itu BUMN juga harus membeli produk UMKM yang tersedia di lokapasar khusus bagi perusahaan negara meskipun saat ini masih belum banyak pelaku UMKM yang masuk dalam ekosistem tersebut. Teten berharap ke depan ekosistem ini akan menjadi kekuatan pasar dalam negeri yang sangat besar untuk menyerap produk UMKM.Dengan adanya permintaan yang pasti bagi produk UMKM, Teten mengatakan pihak perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya akan lebih yakin dalam memberikan kredit kepada UMKM. (mth)

INACA-Boeing Kerja Sama Bangkitkan Industri Penerbangan Nasional

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 20:38:06 0

Jakarta, FNN - Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (INACA) dan Boeing Company bekerja sama untuk membangkitkan industri penerbangan di Indonesia yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 dan optimistis memasuki 2022 sektor transportasi udara akan membaik.\"INACA tetap optimistis bahwa COVID-19 akan segera berakhir dan industri penerbangan akan kembali bangkit. Dengan dukungan dari Boeing Company kami akan bersama-sama membangkitkan penerbangan di Tanah Air,\" kata Sekretaris Jenderal INACA, Bayu Sutanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.Hal tersebut disampaikannya saat membuka Fleet Planning Workshop Certificate Luncheon yang juga dihadiri oleh Country Director Indonesia The Boeing Company, Stephen Lakeway. Dikatakan Bayu, pandemi masih menghantui pertumbuhan ekonomi Indonesia dan hal ini cukup berdampak pada sektor penerbangan, sehingga dibutuhkan dukungan semua pihak agar bisa bertahan dan keluar di masa sulit ini.Pandemi yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, tambahnya, telah berdampak sangat besar pada sektor transportasi udara di Indonesia. Pembatasan mobilitas masyarakat untuk menghambat penyebaran virus orona berimbas pada menurunnya jumlah penumpang pesawat, dan akhirnya berdampak pada pendapatan maskapai penerbangan.\"Karena itu, kami bersama Boeing Company telah menyelenggarakan Fleet Planning Workshop yang diikuti oleh 58 peserta dari perwakilan perusahaan penerbangan dan berjalan lancar dan sukses. Kami akan terus bekerja sama membuat kegiatan bersama sehingga dapat membangkitkan industri penerbangan,\" kata Bayu.  Ke depan, tambah Bayu, INACA telah menandatangani MoU bersama dengan pihak Boeing untuk lima acara lainnya pada tahun 2022 yang mencakup beberapa aspek dari Keselamatan hingga Operasi dan acara terdekat adalah Simposium Keselamatan yang direncanakan pada 22 – 23 Maret 2022.Dalam kertas putih INACA bekerjasama dengan Universitas Padjajaran, menyebutkan bahwa penerbangan domestik Indonesia akan mulai kembali pada tahun 2022 dan optimal seperti sebelum pandemi pada tahun 2024. Sedangkan penerbangan internasional diprediksi mulai membaik tahun 2023 dan optimal tahun 2026.Dikatakan juga oleh Bayu bahwa dengan berkurangnya jumlah armada membutuhkan pengelolaan yang baik untuk dapat memenuhi permintaan pasar penumpang dan kargo. Dengan demikian operasional penerbangan dapat berjalan efektif, efisien dan maskapai mendapatkan pendapatan yang baik sebagai bekal untuk melakukan pertumbuhan pascapandemi.\"Dengan kegiatan Fleet Planning Workshop ini sangat relevan dengan kondisi penerbangan di Indonesia saat ini. Hal tersebut karena perusahaan penerbangan harus melakukan berbagai upaya pemulihan di masa pandemi, yang akan berdampak pada keberlanjutan bisnisnya untuk tetap memberikan layanan transportasi,\" kata Bayu. (mth)   

Telkomsel Ajak Pelanggan Segera Beralih ke Jaringan 4G

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 20:30:28 0

Surabaya, FNN - Operator telekomunikasi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengajak para pelanggannya yang masih menggunakan jaringan generasi ketiga atau 3G untuk segera beralih memanfaatkan jaringan 4G agar mendapatkan layanan yang lebih maksimal.Vice President Network Service Management Telkomsel Area Jawa Bali Juanita Erawati dalam keterangannya di Surabaya, Rabu, menjelaskan dengan menggunakan jaringan 4G, pelanggan lebih banyak mendapat keuntungan dari sisi kualitas jaringan dan kejernihan suara saat bertelepon.\"Apalagi jika melakukan panggilan video call dengan kolega maupun keluarga, tidak terjadi buffering meski berada di lokasi terpencil,\" katanya.Menurut Juanita, era transformasi digital sulit dihindari oleh siapa saja. Segala sendi kehidupan berjalan begitu cepat dan hal ini tidak lepas dengan dukungan teknologi komunikasi yang saat ini berada di era jaringan 4G. Bahkan mulai merambah teknologi jaringan 5G yang sudah dilakukan Telkomsel.  Ia menambahkan pada era transformasi digital yang bergulir saat ini, kualitas jaringan adalah kunci bagi seluruh mitra bisnis. Telkomsel melakukan akselerasi dalam pengembangan bisnis dan meningkatkan efisiensi dalam proses operasional bisnis.\"Sehingga terkait hal ini, kami akan terus berupaya menyediakan jaringan terbaik guna mendukung digital connectivity dengan kualitas yang optimal serta memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelanggan,\" ujarnya.Sehubungan dengan komitmen itu, Telkomsel telah melakukan peningkatan teknologi jaringan secara bertahap sejak Februari 2021 dan diperkirakan selesai hingga April 2022.Juanita memastikan bahwa Telkomsel mengalihkan teknologi 3G yang saat ini sedang diimplementasikan di beberapa lokasi dengan pemanfaatan teknologi 4G LTE secara menyeluruh dalam penyelenggaraan jaringan bergerak selular.\"Dengan optimalisasi jaringan, kami dapat menghadirkan kualitas jaringan broadband yang lebih cepat dan andal dalam rangka mendukung aktivitas dan transformasi digital operasional bisnis,\" tambahnya. Juanita mengatakan selama ini jumlah pelanggan Telkomsel Area Jawa Bali yang masih mengandalkan jaringan 3G pada kisaran 16 persen dan lebih banyak berada di wilayah Jember, Jawa Timur.Seiring dengan optimalisasi jaringan, Telkomsel secara masif telah mengedukasi sekaligus mengajak pelanggan 3G untuk segera pindah ke jaringan 4G.Untuk peningkatan teknologi jaringan, Juanita mengatakan saat ini sudah mencapai 99,5 persen dengan 15.013 titik lokasi. Pelanggan 3G yang sudah bermigrasi ke 4G mencapai 70 persen.\"Target kami seluruh pelanggan 3G bisa migrasi ke 4G seluruhnya pada akhir tahun 2022,\" tambahnya.Sementara cakupan area jaringan 4G Telkomsel Area Jawa Bali hingga saat ini mencapai 98.80 persen dengan didukung sebanyak 14.935 BTS.Sebagai operator paling Indonesia, tambah Juanita, pelanggan 3G mau tidak mau harus segera beradaptasi dengan teknologi yang jauh lebih baik. Selain itu, suatu saat nanti teknologi 3G sudah ditinggalkan operator atau tidak digunakan lagi.\"Sebenarnya bagi pelanggan 3G tidak sulit beralih ke teknologi 4G. Yang penting ponselnya harus ponsel 4G dan Telkomsel juga membantu menyediakan ponsel 4G bekerja sama dengan produsen ponsel dengan harga terjangkau,\" ujarnya. (mth) 

Komnas Perempuan: Hanya 30 Persen Kasus yang Diproses Hukum

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 20:22:00 0

Jakarta, FNN - Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebutkan dari 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang 2016 hingga 2020 kurang dari 30 persen kasus yang hanya diproses secara hukum.\"Hal tersebut berdasarkan kajian Komnas Perempuan atas kasus perkosaan yang dilaporkan pada lembaga layanan pengaduan,\" kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani pada webinar Doa Lintas Iman untuk Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Jakarta, Rabu.Alasan tidak diproses atau tidak ditindaklanjutinya kasus juga beragam. Salah satunya kasus yang dilaporkan pada tingkat substansi karena tidak mengenal bentuk kekerasan meskipun itu sebuah pemerkosaan.\"Kita tahu definisinya di KUHP sangat terbatas,\" ujar Andy.Hal tersebut belum lagi termasuk soal aturan pembuktian, budaya menyangkal, bahkan menyalahkan korban yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat.Secara umum, dari puluhan ribu kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke berbagai lembaga negara, masyarakat dan Komnas Perempuan sekitar 7.300 di antaranya adalah kasus kekerasan perkosaan.Di satu sisi, Andy menyadari di dalam banyak peraturan tentang layanan terpadu bagi korban, upaya perlindungan masih terbilang terbatas atau minim.Data Komnas Perempuan menunjukkan kurang dari 7 persen dari 128 kebijakan di tingkat daerah yang berbicara mengenai layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan. Mereka mengaku visum akan dilakukan secara gratis.Padahal, minimnya visum terhadap para korban akan menjadi halangan yang luar biasa untuk membuktikan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual.Hal tersebut menjadi sejumlah masalah bagi korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan. Komnas Perempuan mengkhawatirkan banyak korban pada akhirnya tidak dapat ditangani dan dilindungi dengan baik.\"Kami banyak menemukan korban tidak memiliki pilihan lain untuk menolak atas kekerasan seksual yang dialami,\" kata dia. (mth)

Dewan Pers Sayangkan Penganiaya Jurnalis Tempo Tidak Ditahan

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 20:12:21 0

Surabaya, FNN - Dewan Pers menyayangkan dua terdakwa polisi penganiaya jurnalis Tempo Nurhadi, yakni Bripka Purwanto dan Brigadir Polisi Muhammad Firman Subkhi tidak ditahan menyusul telah dibacakan amar putusan bersalah pada persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu.Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, saat dikonfirmasi mengatakan sangat menghargai keputusan hakim tersebut.\"Menurut saya menjadi sesuatu menarik kasusnya jelas disampaikan kerugian ada. Pertimbangan majelis dihormati. Namun, putusan 10 bulan tidak ditahan menjadi atensi serius untuk didiskusikan dari teman-teman lawyer,\" ujarnya usai menghadiri persidangan kasus penganiayaan jurnalis Tempo Nurhadi di Pengadilan Negeri Surabaya.Menurut dia putusan pengadilan tersebut juga lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni menuntut masing-masing terdakwa selama 1,5 tahun kurungan penjara.Ia juga menilai mengapa hakim tak memerintahkan penahanan kepada terdakwa Firman dam Purwanto, padahal sudah divonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 10 bulan.\"Yang tidak kami dengar adalah penahanan. Ini mudah-mudahan harus ada penjelasan terkait keputusan yang sudah diambil,\" ucapnya. Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Winarko mengatakan bahwa hakim belum mengeluarkan perintah penahanan. Kedua terdakwa baru akan dijebloskan ke penjara jika kasus telah inkrah.\"Nanti penahanan menunggu inkrah. Ada waktu satu minggu untuk terdakwa atau jaksa melakukan banding, jika tidak ada baru dieksekusi untuk penahanan,\" ucap Winarko.Sebelumnya, dua terdakwa penganiaya Jurnalis Tempo di Surabaya Nurhadi, yakni dua polisi aktif Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi divonis sepuluh bulan penjara.Mejelis Hakim Muhammad Basir menilai kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar tindak pidana pers sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.\"Mengadili menyatakan terdakwa Firman dan Purwanto terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana pers secara bersama sebagaimana dakwaan pertama,\" kata majelis hakim.Kasus ini bermula saat Nurhadi diduga dianiaya oleh sekitar 10 orang ketika berusaha mewawancarai bekas Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji pada 27 Maret 2021.Saat itu Angin sedang menggelar resepsi pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudra TNI Angkatan Laut, Bumimoro, Surabaya. Ia diduga terlibat skandal korupsi pajak.Ketika ketahuan, sejumlah anggota polisi dan panitia acara memukul, mencekik, menendang, dan merusak alat kerja Nurhadi. Nurhadi menjelaskan, dia pertama kali didatangi saat memfoto Angin Prayitno Aji di atas pelaminan. (mth)   

Ketua DPD Sebut Akan Kawal Pengisian Kepemimpinan Daerah

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 20:05:27 0

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal segala pengisian kepemimpinan daerah, termasuk Papua, setelah Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021.\"Saya pikir pengisian jabatan publik yang lowong tidak boleh terlalu lama karena pemerintah pusat dan daerah mempunyai sejumlah agenda besar sehingga membutuhkan posisi seorang wakil gubernur yang bisa membantu mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan,\" kata LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika bertemu dengan tokoh Papua Kenius Kogoya di kediaman Ketua DPD RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu.Dalam pertemuan tersebut, Kenius Kogoya menyampaikan dinamika politik daerah Papua, terutama yang terkait dengan pengisian jabatan Wakil Gubernur setelah Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia.Kenius mengatakan bahwa nama dirinya termasuk menjadi salah satu calon dari enam calon yang diusung oleh Partai Golkar Provinsi Papua.\"Sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait dengan pengisian jabatan wagub yang lowong. Saya berharap DPD RI ikut mendorong hal ini agar prosesnya cepat,\" ucap Kenius.Selain menyampaikan perihal dinamika politik, Kenius juga membahas harapannya terkait dengan anak-anak Papua yang sudah membuat bangga daerah dan Indonesia mendapat penghormatan yang layak.\"Kami berharap pemerintah memberi penghormatan dan kepercayaan kepada anak-anak Papua untuk membangun daerahnya sendiri. Karena kami sudah membuktikan bahwa kami mampu mengharumkan nama Indonesia salah satunya lewat acara PON XX lalu,\" katanya.Kenius yang juga merupakan Sekretaris Umum KONI Papua menjelaskan bahwa sebelum PON XX berlangsung, banyak pihak yang pesimis dengan kemampuan Papua menggelar perhelatan besar itu.Akan tetapi, pada akhirnya seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia angkat topi dengan acara yang meraih kesuksesan besar.\"Awalnya banyak komentar negatif terkait PON Papua. Banyak yang bilang tidak akan sukses, ada yang bilang juga pasti menjadi klaster penyebaran virus corona, ternyata itu semua tidak benar,\" ucapnya.Kenius menegaskan bahwa anak-anak Papua membuktikan rasa tanggung jawab mereka yang tinggi dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan.\"Acara PON yang merupakan konsumsi internasional berjalan baik. Bahkan, isu-isu adanya konflik dan penyerangan dari kelompok bersenjata juga nihil. Itu bukti bahwa anak Papua bisa,\" ucapnya. (mth)

Rupiah Ditutup Melemah Jelang Rilis Data Inflasi AS

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 16:52:13 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu sore ditutup melemah menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat pada malam ini.Rupiah sore ini ditutup melemah 20 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp14.324 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.304 per dolar AS.\"Testimoni Gubernur The Fed Jerome Powell semalam tidak memberikan kejutan dalam hal pengetatan moneter. Fokus pasar kini akan tertuju ke data indeks harga konsumen AS,\" kata analis Monex Investindo Futures Faisyal dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.Powell memberikan pernyataan bahwa para pembuat kebijakan masih memperdebatkan pendekatan untuk mengurangi neraca The Fed dan mengatakan bahwa inflasi masih berjalan jauh di atas target dan “jalan masih panjang”untuk mendekati kebijakan yang restriktif.Selanjutnya, fokus pasar akan tertuju ke data indeks harga konsumen AS periode Desember yang akan dirilis pada pukul 20.30 WIB nanti.Data tersebut penting untuk diperhatikan karena menjadi salah satu indikator utama yang dapat memicu perubahan kebijakan moneter bank sentral ASDari domestik, jumlah kasus harian COVID-19 pada Selasa (11/1) kemarin mencapai 802 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,27 juta kasus.Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 8 kasus sehingga totalnya mencapai 144.144 kasus.Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 446 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,12 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 6.659 kasus.Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 171,06 juta orang dan vaksin dosis kedua 117,33 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.299 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.285 per dolar AS hingga Rp14.350 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Rabu ditutup melemah ke posisi Rp14.302 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.299 per dolar AS. (mth)   

Menteri Arifin: PNBP ESDM Tahun 2021 Capai Rp189,2 Triliun

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 16:48:58 0

Jakarta, FNN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNPB) sektor energi dan sumber daya mineral mencapai Rp189,2 triliun sepanjang tahun 2021.\"Realisasi 2021 mencapai Rp189,2 triliun atau 156 persen dari target Rp121,2 triliun,\" ujarnya dalam konferensi pers terkait Capaian Kinerja 2021 dan Program 2022 di Jakarta, Rabu.Dibandingkan dengan realisasi PNBP sektor energi dan sumber daya mineral pada tahun 2020 yang mencapai 109 miliar dolar AS, kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 73,6 persen.Kementerian ESDM terus mendorong peningkatan PNBP, antara lain melalui lifting migas, pengawasan kegiatan produksi mineral dan batu bara, serta panas bumi.Pada 2021, subsektor minyak dan gas bumi menjadi penyumbang terbesar realisasi PNBP dengan angka mencapai 103,2 miliar dolar AS. Kemudian, subsektor mineral dan batu bara sebesar 75,5 miliar dolar AS.Adapun subsektor energi baru terbarukan menyumbang PNBP senilai 1,9 miliar dolar AS. Lalu, subsektor lainnya sebesar 8,6 miliar dolar AS.Kementerian ESDM menargetkan realisasi PNBP sektor energi dan sumber daya mineral tahun depan sebesar 132,2 miliar dolar AS dengan rincian 85,9 miliar dolar AS dari subsektor minyak dan gas bumi, 28 miliar dolar AS dari subsektor mineral dan batu bara, 2,4 miliar dolar AS bersumber dari energi baru terbarukan, dan 15,9 miliar dolar AS dari subsektor lainnya.Menteri Arifin mengatakan rencana anggaran tahun 2022 dari total pagu Rp5,89 triliun sebanyak 49 persen dialokasikan untuk masyarakat, 35 persen untuk pelayanan internal, dan 16 persen untuk publik non-fisik.Rincian anggaran tersebut akan digunakan antara lain pemasang pipa transmisi gas bumi tahap pertama ruas Cisem, jaringan gas baru sebanyak 40 ribu sambungan rumah, konverter kit nelayan 30 ribu paket, konverter kit petani 30 ribu paket, hingga bantuan sambungan baru listrik sebanyak 80 ribu sambungan rumah.Kemudian, perbaikan empat pos pengamatan gunung api, modernisasi sistem mitigasi bencana geologi di lima lokasi, pembangunan 79 unit PLTS atap berkapasitas 2,3 MWp, penerangan jalan umum tenaga surya sebanyak 22 ribu paket, pemasangan PLTMH tiga unit, APDAL 11.347 paket, hingga revitalisasi pembangkit listrik energi baru terbarukan sebanyak 11 unit. (mth)

BRIN: Satelit LAPAN-A1 Masih Berfungsi Setelah Mengudara 15 Tahun

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 16:43:14 0

Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erna Sri Adiningsih mengatakan satelit LAPAN-Tubsat/LAPAN-A1 masih berfungsi meski telah mengudara selama 15 tahun.\"Saat ini satelit LAPAN-Tubsat/LAPAN-A1 masih berfungsi secara terbatas karena usia yang sudah menua,\" kata Erna saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.Meski satelit LAPAN-A1 sudah berumur 15 tahun tepatnya pada 10 Januari 2022, namun sistem bus satelit masih baik, dan kamera resolusi rendah masih berfungsi. Erna menuturkan satelit tersebut masih digunakan untuk melakukan riset dan eksperimen pengendalian satelit berorbit rendah atau satelit LEO (Low Earth Orbit) dan juga riset komponen satelit oleh periset di Pusat Teknologi Satelit.Tepat pada 10 Januari 2007 satelit LAPAN-A1/LAPAN-Tubsat diluncurkan menggunakan Roket PSLV C-07 di Sriharikota, India.Sebagai salah satu satelit LEO tertua di dunia, LAPAN-A1 telah mengorbit selama 15 tahun dan mengitari Bumi sebanyak 81.108 kali.⠀Umur LAPAN-A1 diprediksi hanya berkisar 2-3 tahun. Namun hingga saat ini, satelit itu telah menginjak usia 15 tahun. Satelit LAPAN generasi pertama tersebut masih mengorbit dan mampu menerima sinyal dari stasiun bumi, walaupun beberapa muatan sudah tidak bekerja secara optimal.LAPAN-Tubsat/LAPAN-A1 adalah suatu satelit mikro yang dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) bekerja sama dengan Universitas Teknik Berlin (Technische Universität Berlin; TU Berlin).Wahana tersebut dirancang berdasarkan satelit lain bernama DLR-TUBSAT, namun juga menyertakan sensor bintang yang baru.Satelit LAPAN-Tubsat yang berbentuk kotak dengan berat 57 kilogram dan dimensi 45x45x27 sentimeter itu digunakan untuk melakukan pemantauan langsung situasi di Bumi seperti kebakaran hutan, gunung berapi, banjir, menyimpan dan meneruskan pesan komunikasi di wilayah Indonesia, serta untuk misi komunikasi bergerak.LAPAN-A1 membawa satu kamera beresolusi tinggi dengan daya pisah 5 meter dan lebar sapuan 3,5 kilometer di permukaan Bumi pada ketinggian orbit 630 kilometer serta satu kamera resolusi rendah berdaya pisah 200 meter dan lebar sapuan 81 kilometer.Sebagai satelit pengamatan, satelit LAPAN-A1 dapat digunakan untuk melakukan pemantauan langsung kebakaran hutan, gunung meletus, tanah longsor dan kecelakaan kapal maupun pesawat.Tapi pengamatan banjir akan sulit dilakukan karena kamera tidak bisa menembus awan tebal yang biasanya menyertai kejadian banjir. (mth)   

Tebak-tebak Siapa Pembawa Keuntungan Materi ala Megawati

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 16:00:57 0

Apakah Budi Gunadi Sadikit termasuk “benalu” seperti yang disebut oleh Megawati dan Hasto, selain Erick dan Luhut, tersebut? Plus jaringan bisnis mereka seperti kelompok Oligarki? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN DALAM pidatonya di puncak perayaan HUT PDIP ke-49, Senin (10/1/2022), Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDIP, menyesalkan adanya sejumlah kelompok yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mencari keuntungan materi. Namun, sayangnya ia tak menjelaskan secara detail ihwal kelompok tersebut. “Di luar hal itu, ada juga suatu kelompok kepentingan yang bertindak bagaikan benalu yang menginduk pada inangnya,” ungkap Megawati. “Atas nama pandemi mereka masih saja mencari keuntungan materi,\" kata Megawati, mengutip KOMPAS TV, Senin (10/1/2022 | 12:16 WIB). Pernyataan serupa juga disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto kemudian menyindir harga PCR yang sampai membuat Presiden Joko Widodo turun tangan. Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden ke-5 itu sebenarnya sebagai kritik autokritik sebagai bangsa. “Termasuk bagi PDIP sendiri. Dan, kita lihat mengapa untuk menurunkan biaya PCR itu harus presiden yang turun tangan. Setelah presiden turun tangan baru itu turun,\" kata Hasto dalam kesempatan yang sama. Hasto mengatakan, ungkapan Megawati bukan hanya pada pemerintahan, tapi juga untuk internal partai. Sekaligus mengingatkan kita untuk tidak mengambil keuntungan di masa pandemi. \"Kenapa kemudian ada berbagai persoalan terkait, ini sebagai autokritik, ini terkait dengan bansos sehingga di tengah pandemi ini yang disampaikan Bu Mega tadi kritik autokritik bagi bangsa,” ujar Hasto. Tapi, juga termasuk bagi kader PDIP, sehingga di tengah pandemi ini yang kita kedepankan semua bukan kemudian menggunakan pandemi ini untuk kepentingan kelompok atau orang per orang kepentingan memperkaya diri. “Tetapi murni hasrat kemanusiaan untuk menyatu dengan rakyat itu,\" kata Hasto lagi. Sehingga Megawati tadi menyampaikan dalam kondisi krisis termasuk yang maha hebat sekalipun kuncinya adalah persatuan dengan rakyatnya. Tapi. kuncinya juga bagaimana pemimpin ini kokoh dalam prinsip. “Bagaimana pemimpin ini memberikan arah. Bagaimana pemimpin ini terus memberikan kepemimpinan yang solutif,\" lanjut Hasto. Megawati menilai bahwa kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sudah amat maksimal dalam menangani pandemi Covid-19. \"Kalau saya lihat Pak Jokowi sampai ke daerah-daerah ketemu masyarakat. Saya itu dua tahun enggak pernah ke luar dari rumah ini, karena dijaga anak-anak saya. Hanya boleh Zoom,\" katanya. Selain itu, kata dia, dunia internasional pun sudah mengakui, Pemerintah Indonesia ini cakap dalam menangani pandemi Covid-19. Megawati memuji langkah Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. “Presiden Jokowi dan Wapres Ma\'ruf Amin, mampu mengatasai cobaan yang begitu berat. Sinergi dan konesivitas terus membangun. Dunia juga mengakui keberhasilan pemerintah menanggulangi Covid-19,\" lanjutnya. Siapa Mereka Wakil Ketua F-PDIP DPR RI Hendrawan Supratikno menyebut, sosok benalu yang dimaksud Megawati dan Hasto ini yaitu penguasa dan pengusaha atau meminjam istilah Rizal Ramli: \"Peng-Peng\". “Kelompok yang tega mengkonversi penderitaan sebagai lahan perburuan rente. Siapa saja yang memenuhi kriteria ini, bisa penguasa pengusaha, bisa pengusaha penguasa,” ungkap Hendrawan. Menurut Hendrawan. para benalu itu mengambil untung di tengah situasi pandemi Covid-19. Caranya, kata dia, dengan menggunakan praktik bisnis bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Dengan menggunakan praktik-praktik bisnis yang penuh nuansa KKN,” ujarnya, seperti dilansir Detik.com, Senin (10/1/2022). Hendrawan menilai pernyataan Megawati soal pihak mencari keuntungan sudah jelas. Ia menyebut Megawati memang selalu mengingatkan pada para kadernya agar melawan tindakan \'mumpungisme\' dan parasitik di tengah kondisi memprihatinkan saat ini. “Apa perlu tafsir lagi? Rasanya sudah jelas, ya. Kepemimpinan politis harus tumbuh berbarengan dengan kepemimpinan moral-etis, sebab kalau tidak, politik tidak akan mampu melahirkan transformasi peradaban,” tegasnya. Jika menyimak narasi di atas, setidaknya ada beberapa point pernyataan “memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mencari keuntungan materi” itu. Yakni: Harga PCR, Kepemimpinan, dan Benalu. Penentuan harga tes Covid-19 dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) yang awalnya sampai Rp 2,5 juta itu diputuskan bersama di Rapat Terbatas yang dihadipi Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Hal itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir setelah namanya diseret-seret terlibat “skandal bisnis” PCR bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Erick menegaskan bahwa dirinya tidak mendapat keuntungan pribadi atas bisnis PCR, seperti apa yang telah digembor-gemborkan publik. Pasalnya, kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi tersebut merupakan keputusan Ratas yang dihadiri Presiden, Wapres, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. Apakah Budi Gunadi Sadikit termasuk “benalu” seperti yang disebut oleh Megawati dan Hasto, selain Erick dan Luhut, tersebut? Plus jaringan bisnis mereka seperti kelompok Oligarki? Coba kita simak berapa keuntungan bisnis PCR yang diungkap oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan bersama LaporCovid-19, ICW, YLBHI, dan Lokataru pada 31 Oktober 2021. Koalisi tersebut mengungkapkan data-data berikut: (a) Seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR, setidaknya lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut; (b) Total potensi keuntungan yang didapatkan sekitar Rp 10 triliun lebih; (c) Saat ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapat meningkat tajam; (d) Kondisi tersebut menunjukkan, Pemerintah gagal memberi jaminan keselamatan bagi warga. Koalisi juga menyebutkan data berikut: (a) Anggaran penanganan Covid-19 sektor kesehatan pada 2020, sebesar Rp 99,5 triliun. Namun, realisasinya hanya 63,6%; (b) Tahun 2021, anggarannya lebih besar, Rp 193,9 triliun. Namun, pada 15 Oktober, hanya terserap 53,9%; (c) Ada dua masalah menurut Koalisi: Pertama, penurunan harga PCR karena sejumlah barang yang telah dibeli, baik oleh pemerintah maupun perusahaan tersebut akan memasuki masa kadaluarsa. Pemerintah membantu penyedia jasa untuk menghabiskan reagen PCR. Sebab, kondisi tersebut pernah ditemukan ICW saat melakukan investigasi bersama Klub Jurnalis Investigasi. Kedua, ketertutupan informasi mengenai komponen biaya pembentuk harga pemeriksaan PCR. Dalam sejumlah pemberitaan, BPKP dan Kementerian Kesehatan tidak pernah menyampaikan informasi apa pun mengenai jenis komponen dan besarannya. Sejak Oktober 2020 lalu, harga reagen PCR hanya sebesar Rp 180.000. Ketika Pemerintah menetapkan harga Rp 900.000, maka komponen harga reagen PCR hanya 20 persen. Komponen harga lainnya tidak dibuka secara transparan. Dengan demikian, penurunan harga menjadi Rp 900.000 juga tidak memiliki landasan yang jelas. Begitu pula dengan penurunan harga PCR menjadi Rp 350.000 juga tidak dilandaskan keterbukaan informasi. Artinya, kebijakan yang diambil sejak Oktober 2020, mengakomodir sejumlah kepentingan kelompok tertentu. Nah, sekarang jelas kan siapa yang dimaksud Megawati dan Hasto dengan benalu dan kelompok tertentu itu? Apakah termasuk Madom Bansos? (*)

Ubedilah Badrun dan Taring Firli Bahuri

BY FNN Rabu, 12 Januari 2022 15:50:06 0

Apakah Firli berani membongkar dan menindak benalu-benalu kekuasaan yang dimaksudkan Megawati? Tanpa takut? Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Presidium KAMI HARI-hari ini pada awal 2022 adalah hari-hari menggemparkan. Ubeidilah Badrun, tokoh mahasiswa \'98, melaporkan anak-anak Presiden Joko Widodo ke KPK. Laporan itu memuat klaim data adanya \"abuse of power\" yang dilakukan anak-anak Jokowi dengan melindungi PT. SM, perusahan pembalak hutan di Sumatera Selatan, dari perkara hukumnya. Ini terkait juga dengan adanya kecurigaan asal modal anak-anak Jokowi yang terungkap di publik, ketika mereka membeli saham sebuah perusahan Frozen Food senilai Rp 92 miliar, November lalu. Uang darimana? Kegemparan awal tahun ini terkait korupsi, juga datang dari statement Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDIP, tanggal 12/1, dalam rakernas PDIP ke 49 di Jakarta. Megawati mengatakan adanya penguasa yang merampok atau memperkaya diri diantara penderitaan rakyat di masa pandemi dan atas nama pandemi. Penguasa perampok itu benalu, kata Mega. Benalu adalah istilah buruk sekali. Menyetir pidato Bung Karno yang terkenal, Megawati mengatakan bahwa lebih sulit melawan kejahatan dari bangsa sendiri daripada bangsa asing. Untuk itu Megawati meminta seluruh anak bangsa menghancurkan benalu dalam kekuasaan yang ada saat ini. Tindakan Ubeidilah dan pernyataan Megawati ini telah menghiasi berbagai media nasional. Isu korupsi, \"abuse of power\" dan benalu kekuasaan telah menjadi sentral isu. Dan itu perlu diperhatikan serius sebagai pesan kuat bagi terbentuknya sebuah tatanan sosial yang pro pada rakyat. Bagaimana kita memaknai dua tokoh ini dengan isu yang sama? Pertama, soal melaporkan anak-anak Jokowi ke KPK oleh Ubeidilah haruslah dipandang serius. Sebab, Ubedilah adalah sosok yang konsisten sejak menjadi tokoh mahasiswa tahun 90 an akhir, yang terlibat dalam penggulingan Soeharto dengan tema ANTI KORUPSI dan Nepotisme. Kemudian, Ubeidilah adalah dosen sebuah perguruan tinggi yang terlatih dalam mencari dan memverifikasi data. Dengan sosok seperti itu maka, laporannya yang disampaikan ke KPK mempunyai kredibilitas yang harus ditindaklanjuti. Kedua, isu benalu dalam kekuasaan bukan dilontarkan orang-orang oposisi, melainkan oleh Megawati. Siapa yang berani menangkap Megawati dengan tuduhan keonaran atau kebohongan?? Tuduhan benalu di masa pandemi ini sangat serius untuk dimaknai. Kita bisa memaknainya bahwa Mega sudah berubah. Setidaknya itu yang diucapkan Rocky Gerung dalam wawancara yang dipandu Hersubeno Arief kemarin, di FNN Network-Rocky Gerung Official. Rocky mengucapkan selamat kepada Megawati dan berharap Megawati serius berubah. Memang pandangan Rocky sekali ini terlihat mengalir tidak deterministik. Rocky adalah filsuf bukan ideolog, setidaknya untuk kasus Megawati dan Benalu ini. Statemen Megawati soal benalu ini juga paralel dengan statemen Megawati lainnya, yang mengecam, yakni: 1) pemerintah menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang membebani rakyat. 2) DPR yang banyak membuat UU yang bertentangan dengan UUD 45. 3. Menolak rencana kelompok kekuasaan yang ingin memperpanjang jabatan Jokowi sampai 2027. Ubeidilah dan Megawati Soekarnoputri bersinergi dalam isu kekuasaan yang bersih dan pro rakyat. Ini adalah tahun yang menggemparkan dan menggembirakan. Ubeidilah yang mewakili aspirasi kaum oposisi dan milenial progresif dan Megawati yang mewakili bagian kekuasaan telah mencapai sinergi, setidaknya dalam satu isu, yakni hancurkan koruptor. Persoalannya adalah tergantung pada KPK. Firli Bahuri sebenarnya sudah mempunyai arah yang sama dalam isu menghancurkan korupsi, ketika menyinggung politik uang dan demokrasi, ketika dia merespon isu PT 0%. Kemudian Firli berani menangkap Azis Syamsuddin, wakil ketua DPR-RI yang selama ini ditenggarai sebagai sosok sentral mafia kasus. Lalu apakah Firli mempunyai taring yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan kasus yang mengarah pada keluarga presiden? Apakah Firli berani membongkar dan menindak benalu-benalu kekuasaan yang dimaksudkan Megawati? Tanpa takut? Firli harus membuktikan dirinya bersih. Saat ini. Ketika selama ini pegiat-pegiat anti korupsi, seperti ICW, menuduh Firli sebagai sosok yang buruk. Pembuktian diri sendiri mendapatkan momentum ketika sosok seperti Ubeidilah dan Megawati sudah mengawali awal tahun 2022 dengan isu anti korupsi. Itu dukungan besar bagi KPK. Tinggal Firli menunjukkan taringnya, taring KPK. (*)

Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat: Pembunuhan Sadis Enam Pengawal HRS di KM-50 Tol Jakarta-Cikampek

BY FNN Selasa, 11 Januari 2022 14:23:44 0

Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil dan dapat diterima publik hanya mungkin jika Pengadilan HAM digelar sesuai dengan UU No 26 tahun 2000. Oleh: Abdullah Hehamahua, Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Pengawal HRS PADA 3 Januari 2022 Polda Jawa Barat telah menetapkan Habib Bahar bin Smith (HBS) sebagai tersangka dengan dugaan kasus penyebaran berita bohong terkait pembunuhan enam pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) di KM 50 Jalan Tol Jakarta – Cikampek. Dari penelitian dan kajian yang dilakukan, TP3 menemukan bahwa pembunuhan sadis tanpa prikemanusiaan terhadap enam pengawal HRS memang benar-benar didahului dengan penyiksaan oleh aparat negara, sebagaimana dinyatakan oleh HBS dalam ceramahnya. Atas \"dugaan penyebaran berita bohong\" tersebut, HBS dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45a UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP. Sehubungan dengan penetapan HBS sebagai tersangka dan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI, dengan ini TP3 menyatakan sikap sebagai berikut; 1. HBS ditangkap bukan karena penyebaran berita bohong, namun HBS ditangkap justru karena penyampaian fakta yang sesungguhnya. Dia ditangkap dan ditahan karena mengungkit kasus KM 50 yang telah diupayakan sedemikian rupa untuk ditutup (cover up) dan dibungkam oleh penguasa, dengan berbagai cara dan rekayasa.  2. Jika penegak hukum benar-benar ingin menegakkan hukum dan keadilan, maka yang harus diusut untuk dijadikan tersangka telah menyebarkan berita bohong justru para aparat itu sendiri, yaitu  Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, KOMNAS HAM dan BIN. a. POLDA Metro dan Pangdam Jaya karena dalam Konferensi Pers pada tanggal 7 Desember tahun 2020 , secara bersama-sama mengabarkan kepada publik bahwa keenam pengawal HRS telah dibunuh karena melakukan penyerangan dan  perlawanan kepada petugas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas. TP3 telah melakukan wawancara terhadap enam pengawal HRS yang selamat dari upaya pembunuhan di KM 50. Kesaksian mereka membuktikan hal yang sebaliknyalah yang terjadi; b. KOMNAS HAM menyatakan dan melaporkan telah melakukan penyelidikan. Padahal ternyata yang mereka lakukan hanyalah pemantauan. Laporan yang diterbitkan KOMNAS HAM sarat dengan rekayasa dan kekeliruan, karena berangkat dari asumsi dan bukan fakta. Bahkan KOMNAS HAM pantas dianggap terlibat merekayasa laporan guna melindungi para pelaku kejahatan kemanusiaan; c. BIN menyatakan bahwa anggota BIN yang tertangkap basah sedang melakukan pengintaian di Mega Mendung adalah bukan anggota BIN. Padahal bukti-bukti yang ada meyakinkan TP3 bahwa mereka adalah anggota BIN. 3. Kebohongan lain yang perlu diusut adalah cerita Polda Metro Jaya yang digaungkan oleh KOMNAS HAM perihal pembunuhan terhadap para pengawal HRS di dalam mobil Xenia  No. B 1519 UTI, di mana disebutkan mereka dibunuh karena berusaha merebut senjata petugas. Setelah dilakukan rekonstruksi oleh TP3 atas dasar narasi yang disampaikan oleh KOMNAS HAM, maka “cerita karangan sarat rekayasa busuk” tersebut tidak mungkin bisa dibenarkan. (Buku Putih TP3 halman 160 dan seterusnya). 4. Kebohongan yang lain yang direkayasa aparat negara dan KOMNAS HAM adalah perihal rekayasa barang bukti yang diinsinuasikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban pembunuhan (Buku Putih TP3 halaman 168 dan seterusnya). 5. Buku Putih TP3 perihal Pelanggaran HAM Berat atas Pembunuhan Enam Pengawal HRS adalah merupakan hasil penelitian TP3 yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku yang merupakan bagian dari rangkaian ikhtiar TP3 mencari dan mengungkap kebenaran secara tertulis. Buku tersebut telah banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dimuat media masa, terutama media mainstream. Temuan-temuan dan hasil kajian TP3 yang dipaparkan dalam buku tersebut dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum yang jujur dan adil untuk menuntaskan peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS. Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil dan dapat diterima publik hanya mungkin jika Pengadilan HAM digelar sesuai dengan UU No 26 tahun 2000. Terlepas dari berbagai upaya rekayasa penguasa untuk menutupi (cover up) kasus pembunuhan sadis di KM 50, TP3 akan terus berjuang untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada publik dan instansi yang kompeten, baik dalam maupun luar negeri, bahwa apa yang dilakukan oleh aparat negara terhadap enam laskar pengawal HRS adalah benar-benar suatu pelanggaran HAM Berat (crime against humanity). TP3 juga siap memberikan klarifikasi secara komprehensif ke publik dan melakukan dialog kepada semua pihak, terutama para otoritas penegak hukum, sehingga proses hukum dapat dituntaskan. Demikianlah Siaran Pers TP3 ini kami sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi sesama anak bangsa di bumi NKRI. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi segenap tumpah darah dan tanah air Indonesia, termasuk anak-anak bangsa yang sedang berupaya menuntut tegaknya hukum dan keadilan bagi enam orang pengawal HRS dan juga terhadap Habib Bahar bin Smith. Jakarta, 11 Januari 2022. (*)    

E-Fishery Raih Pendanaan Seri C Senilai 90 Juta Dolar AS

BY FNN Selasa, 11 Januari 2022 13:37:13 0

Jakarta, FNN - Start-up agritech Indonesia, eFishery hari ini mengumumkan pendanaan seri C senilai 90 juta dolar AS yang dipimpin oleh Temasek, SoftBank Vision Fund 2, dan Sequoia Capital India, dengan partisipasi dari investor lainnya, yaitu the Northstar Group, Go-Ventures, Aqua-Spark, dan Wavemaker Partners.\"Pendanaan baru ini akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan, ekspansi regional, dan mencapai target kami untuk menjadi perusahaan teknologi akuakultur terdepan. Kami sangat senang dapat bermitra dengan Temasek, SoftBank Vision Fund 2, dan Sequoia Capital India, yang kami yakini dapat menambah nilai signifikan pada platform kami,\" kata Gibran Huzaifah, Co-founder dan CEO eFishery dalam siaran pers pada Selasa.eFishery akan menginvestasikan pendanaan seri C ini untuk menumbuhkan tim, memperkuat produk dan operasional bisnisnya di Indonesia, dan berekspansi ke pasar regional. Melalui solusinya yang berbasis teknologi, eFishery memodernisasi teknik budidaya sehingga hasil budidaya menjadi lebih baik.eFishery berambisi untuk mengakuisisi 1 juta pembudidaya dalam waktu 3-5 tahun ke depan.Pendanaan akan digunakan untuk meningkatkan platform dan layanan serta memperkuat produk digital eFishery dan menjadikannya \"koperasi\" digital bagi pembudidaya ikan dan udang.eFishery juga bertujuan untuk berekspansi secara regional dengan menargetkan 10 negara teratas dalam produksi akuakultur, seperti India dan China.Anna Lo, Investment Director dari SoftBank Investment Advisers eFishery mempelopori adopsi teknologi untuk pembudidaya ikan dan udang lokal dengan platform end-to-end yang mendukung peningkatan produktivitas di seluruh rantai pasok, mulai dari teknologi, pasokan pakan, produksi budidaya, hingga penjualan produk segar hasil panen, kata Anna.\"Kami senang dapat bermitra dengan eFishery dan mendukung mereka untuk menyediakan produk pangan hasil perikanan yang andal dan berkelanjutan ke Indonesia dan wilayah lainnya.\"  Sejak didirikan tahun 2013 di Bandung, ribuan smart feeders telah digunakan dan melayani lebih dari 30.000 pembudidaya dari 24 provinsi di Indonesia. Di puncak pandemi, eFishery meningkatkan jaringannya sepuluh kali lipat sejak Desember 2020, dan memperkuat adopsi layanan penjualan pakan serta ikan hasil budidaya.\"Dengan pasar sebesar 20 miliar dolar AS serta rantai pasok yang kompleks dan terfragmentasi, akuakultur menjadi salah satu peluang terbesar dan paling menarik di Indonesia. Hal itu yang menjadikan kerja sama dengan eFishery, sebagai pemimpin pasar di sektor ini, menjadi menarik,\" kata Aakash Kapoor, VP, Sequoia India.Rangkaian inovasi yang eFishery ciptakan diantaranya eFarm dan eFisheryKu. eFarm merupakan platform online yang menyediakan informasi lengkap dan mudah dipahami mengenai operasional tambak udang pembudidaya, sedangkan eFisheryKu merupakan platform terintegrasi dimana pembudidaya ikan dapat membeli berbagai keperluan budidaya, seperti pakan ikan, dengan harga yang kompetitif.Pembudidaya juga dapat mengajukan permodalan melalui eFund, yang menghubungkan pembudidaya ikan secara langsung dengan institusi keuangan. Komponen utama dari eFund adalah Kabayan (Kasih, Bayar Nanti), sebuah layanan yang memberikan pembudidaya ikan modal produktif yang dapat digunakan untuk membeli sarana produksi budidaya dengan sistem pembayaran tempo.Keseluruhan proses dilakukan secara praktis melalui aplikasi eFisheryKu. Hingga saat ini, lebih dari 7.000 pembudidaya telah didukung oleh layanan ini, dengan total pinjaman yang disetujui melebihi Rp400 miliar.\"Kami fokus menghadirkan solusi untuk meningkatkan produktivitas pembudidaya. Melalui pengenalan teknologi yang baru, kami merampingkan usaha budidaya ikan dan udang, menjadikan industri ini lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai contoh, teknologi kami di hilir, eFeeder, mampu mempercepat siklus panen dan meningkatkan kapasitas produksi hingga 26 persen,\" ​​​​​​​ kata Gibran.Gibran mengatakan pihaknya juga menghubungkan pembudidaya langsung dengan pembeli melalui teknologi kami di hilir, eFresh, sehingga meningkatkan daya jual mereka. \"Hasilnya, solusi kami mampu menurunkan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan pembudidaya hingga 45 persen.\"“Hal terpenting yang selalu kami ingat adalah visi kami, yaitu memberi makan masyarakat global melalui akuakultur, karena akuakultur merupakan sumber protein hewani yang paling efisien dan bernutrisi tinggi. Di tahun 2050, akan ada 10 miliar orang yang harus diberi makan, dan kami siap untuk mempersiapkan sektor ini untuk dapat memberi makan dunia,” pungkas Gibran. (mth) 

Pemkot Jaktim Siap Relokasi PKL di Depan RS UKI ke Lokasi Binaan

BY FNN Selasa, 11 Januari 2022 13:18:16 0

Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Timur siap menata dan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang berada di depan Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (RS UKI) di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang, ke lokasi binaan (lokbin) yang telah disediakan.\"Penataan dilakukan agar PKL tidak menggunakan trotoar jalan sebagai tempat berjualan yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas,\" kata Lurah Cawang, Didik Diarjo, di Jakarta, Selasa,Menurut Didik, pihaknya juga telah menggelar rapat yang dihadiri sebanyak 21 PKL. Dia telah menyampaikan bahwa para PKL depan RS UKI akan dipindahkan ke lokasi binaan (lokbin) di Cililitan, Kramat Jati dan Lokbin Susukan, Pasar Rebo.Dia mengatakan, penataan PKL sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sudah disampaikan dalam sosialisasi penataan PKL yang hari ini digelar di aula kantor Kelurahan Cililitan.\"Hari ini hingga pekan depan dilakukan pendaftaran calon pedagang yang dipindahkan ke Lokbin,\" ujar Didik.Didik berharap, para pedagang menyambut rencana penataan tersebut untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki, serta agar tidak terjadi kemacetan di sekitar lokasi.Dia juga menuturkan, nantinya Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPUKM) Jakarta Timur juga akan membantu promosi pedagang yang direlokasi.\"Sehingga mereka tetap mendapatkan keuntungan ekonomi di tempat yang baru, serta dilakukan juga pembinaan terkait pengembangan usahanya,\" tutur Didik. (mth)      

Malaysia Identifikasi Area Rawan Pascabanjir di Semenanjung

BY FNN Selasa, 11 Januari 2022 13:14:38 0

Kuala Lumpur, FNN - Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia melakukan identifikasi area berisiko tinggi di seluruh Semenanjung Malaysia pascabanjir parah di sejumlah negara bagian di kawasan ini.\"Kami mencatat terjadinya insiden pembuangan kayu apung, puing-puing, tanah longsor dan insiden banjir di beberapa negara bagian akibat hujan lebat dan banjir besar,\" ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia, Takiyuddin Bin Hassan di Putrajaya, Selasa.Takiyuddin telah menginstruksikan Departemen Kehutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) untuk bekerja dengan semua Direktur Kehutanan Negara Bagian untuk segera mengidentifikasi area berisiko tinggi di seluruh Semenanjung Malaysia.Politikus dari PAS ini mengatakan saat ini JPSM telah mengadopsi sistem Forest Monitoring using Remote System (FMRS) termasuk penggunaan drone untuk keperluan penegakan, pemantauan dan pelacakan perubahan peruntukan hutan secara real time. \"Saya juga telah menginstruksikan JPSM untuk menyampaikan laporan serta langkah-langkah mitigasi yang dapat dilaksanakan dalam waktu satu bulan,\" katanya.JPSM juga diminta untuk mengidentifikasi kawasan taman rimba dan hutan rekreasi yang belum dipasang sistem peringatan dini untuk segera dipasang guna memastikan kawasan tersebut aman bagi warga sekitar dan masyarakat.\"Di sektor pengelolaan kehutanan, kebijakan Pemerintah Federal jelas, yang didasarkan pada praktik Pengelolaan Hutan Berkelanjutan,\" katanya.Penerapan Sistem Manajemen Selektif (SMS) sejak 1978, Jatah Tebang Tahunan (CTT) sejak 1981 dan sertifikasi pengelolaan hutan berdasarkan Kriteria dan Indikator Malaysia untuk Sertifikasi Pengelolaan Hutan (MC&I) sejak 2012.  Dari aspek koordinasi kebijakan antara Pemerintah Federal dan pemerintah negara bagian, Pasal 91 (5) Konstitusi Federal telah mengatur pembentukan Dewan Pertanahan Nasional (MTN).Pendirian MTN bertujuan untuk membakukan kebijakan pembangunan dan mengendalikan penggunaan tanah untuk pertambangan, kehutanan, pertanian dan tujuan lainnya.Pertemuan MTN ke-79 pada 2 Desember 2021 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ismail Sabri mengambil sikap tegas terhadap dua isu penting terkait keberlanjutan sumber daya alam negara, yaitu penerapan moratorium hutan tanaman di Hutan Lindung Tetap (HSK) di Semenanjung Malaysia selama 15 tahun dan implementasi penegakan dan penyelesaian eksplorasi ilegal di HSK di setiap negara bagian paling lambat 1 Juni 2022.Sebelumnya Ismail Sabri meminta semua pemerintah negara bagian di Semenanjung Malaysia mengambil tindakan untuk meningkatkan luas hutan yang ada dari 43,41 persen menjadi 50 persen pada 2040. (mth)   

Amerika Serikat Anggap Pasifik Miliki Kejutan Strategis

BY FNN Selasa, 11 Januari 2022 13:11:33 0

Washington, FNN - Koordinator Indo-Pasifik Gedung Putih Kurt Campbell mengatakan pada Senin (10/1) bahwa Pasifik adalah bagian dari dunia tempat Amerika Serikat kemungkinan besar melihat kejutan strategis.Pernyataan itu merupakan komentar yang tampaknya merujuk ke China.\"Jika Anda melihat dan jika Anda bertanya kepada saya, di mana tempat yang paling mungkin kita melihat kejutan strategis tertentu - atas dasar atau jenis perjanjian atau pengaturan tertentu. Itu mungkin di Pasifik,\" kata Campbell kepada panel yang dipandu oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional, yang berbasis di Washington.\"Dan kami memiliki waktu yang sangat singkat, bekerja dengan mitra seperti Australia, seperti Selandia Baru, seperti Jepang, seperti Prancis, yang memiliki minat di Pasifik, untuk meningkatkan upaya kami secara menyeluruh,\" tambah Campbell.Menurut laman Asia Society, Campbell memainkan peran kunci dalam mengantarkan Pemerintahan Presiden Joe Biden menjangkau negara-negara ASEAN, negara-negara kepulauan Pasifik serta India dan negara-negara lain kawasan Asia Selatan.Dia juga membantu merancang tanggapan Amerika terhadap tantangan terkait China--yang mencakup dari isu Taiwan hingga teknologi, dari hak asasi manusia hingga perdagangan, pertikaian kelautan hingga perubahan iklim. (mth) 

Rekomendasi Prof Tjandra Yoga soal Perawatan Pasien Varian Omicron

BY FNN Selasa, 11 Januari 2022 13:06:27 0

Jakarta, FNN - Guru Besar Paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof Tjandra Yoga Aditama memberikan rekomendasinya terkait penanganan pasien COVID-19 varian Omicron.\"Untuk mereka yang orang tanpa gejala (OTG atau asimptomatik) dan tidak ada faktor risiko (bukan lansia, tidak ada komorbid) dapat saja dirawat di rumah, kalau memang rumah sakit sudah mulai akan penuh,\" kata dia melalui pesan elektroniknya, Selasa.Prof Tjandra mengatakan, pasien tak bergejala dan dirawat di rumah ini harus memiliki ruang atau kamar yang sehat dan aman. Pihak keluarga pasien menguasai bagaimana menangani pasien yang ada di rumah seperti penyediaan makan, kebersihan dan lainnya, pihak keluarga perlu memberikan dukungan moral dan sikap positif.Pasien juga harus dalam pengawasan dokter, baik puskesmas, klinik setempat atau memanfaatkan layanan telemedisin, pasien perlu dimonitor keadaan kesehatan terkait ada tidaknya keluhan seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit kepala, nyeri tubuh, diare, lalu perburukan dari keluhan.Monitor pada pasien juga mencakup alat, seperti termometer yang relatif mudah didapat, oximeter untuk mengetahui situasi oksigen di tubuh, alat tensimeter untuk mengukur tekanan darah.\"Monitor setidaknya dilakukan dua atau tiga kali sehari,\" ujar Prof. Tjandra yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu.Kebutuhan sehari-hari pasien harus tetap terjaga baik misalnya makan dan minum yang baik, istirahat yang cukup, pakaian dan tempat tidur yang memadai.\"Juga harus dijamin keamanannya, misalnya jangan sampai ada arus pendek listrik di kamar karena pasien tertidur sambil alat elektronik menyala, atau tergelincir di kamar mandi karena penuh air tidak dibersihkan,\" kata Prof. Tjandra.  Selain itu, pasien perlu menjaga pola hidup sehat termasuk berolahraga, menjaga kebersihan dan mengelola kemungkinan stres dengan baikDi sisi lain, pasien dengan gejala ringan, OTG lansia dan komorbid, bila tak bisa dirawat di rumah sakit karena penuh, maka dapat dirawat fasilitas isolasi terpusat seperti wisma atau asrama.Prof. Tjandra menyebutkan, ada kriteria yang harus dipenuhi dalam hal ini yakni ruangan dan lingkungan harus sehat dan aman dari penularan berkelanjutan, dukungan psikologis agar pasien dapat tenang menghadapi proses pengobatan yang pisah dari keluarga dan adanya petugas kesehatan lengkap di wisma atau asrama tempat merawat pasien.Sementara itu, pihak rumah sakit merawat pasien dengan gejala sedang dan berat, serta mereka dengan faktor risiko yang walaupun masih ringan tapi ada kecenderungan menjadi sedang atau berat.Dalam hal ini, pihak rumah sakit mempersiapkan setidaknya lima hal meliputi ruang rawat dan tempat tidur, obat COVID-19 dan obat penunjang lain, alat kesehatan seperti oksigen, ventilator dan sebagainya, alat pelindung diri dan sistem kesehatan lingkungan yang menjamin pencegahan penularan serta jaminan ketersediaan sumber daya manusia yang cukup jumlahnya, terampil dan bekerja dengan jam kerja wajar.Prof. Tjandra yang kini menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI mengingatkan, ada dua prinsip dasar utama yang harus diseimbangkan seiring meningkatkan kasus COVID-19 varian Omicron beberapa waktu terakhir.Kedua prinsip ini yakni pelayanan pada pasien COVID-19 varian Omicron harus diberikan sebaik mungkin. Dia mengingatkan jangan sampai pasien tidak mendapat pelayanan memadai, dan terjadi penularan berkepanjangan di masyarakat.Selanjutnya, bila jumlah kasus nantinya meningkat tajam maka jangan sampai rumah sakit jadi kewalahan sehingga pasien yang memang memerlukan penanganan rumah sakit malah tidak mendapat pelayanan yang mereka perlukan.\"Untuk itu maka baik dibuat pentahapan kebijakan sesuai perkembangan jumlah pasien yang ada,\" kata dia.Dia menambahkan, pada hari-hari saat pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit masih amat jarang maka dapat saja semua pasien COVID-19 termasuk yang akibat varian Omicron dirawat di rumah sakit. (mth) 

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Divonis Penjara Satu Tahun

BY FNN Selasa, 11 Januari 2022 13:03:05 0

Jakarta, FNN - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana hukuman penjara selama satu tahun kepada artis Ramadhania Ardiansyah Bakrie alias Nia Ramadhani bersama suaminya Anindra Ardiansyah Bakrie atau Ardie Bakrie dan sopirnya Zen Vivanto.Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.\"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Zen Vivanto, terdakwa 2 Ramadhania Ardiansyah Bakrie, terdakwa 3 Anindra Ardiansyah Bakrie, dengan pidana penjara masing-masing selama satu tahun,\" kata Hakim Ketua Muhammad Damis di Ruang Sidang HM Hatta Ali PN Jakarta Pusat, Selasa.Ketiga terdakwa dijatuhi hukuman dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dalam sidang putusan tersebut, Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti antara lain satu buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,565 gram dan satu buah bong alat hisap narkotika jenis sabu yang dirampas untuk dimusnahkan.Dalam sidang tuntutan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut majelis hakim agar menghukum ketiga terdakwa dengan rehabilitasi selama 12 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur.Nia, Ardi, dan Zen dinilai jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dalam pleidoinya, Nia menyatakan tak terima dengan JPU yang menuntutnya untuk menjalani rehabilitasi selama 12 bulan. Nia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, dirinya disebut sudah pulih.Selain itu, hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional (BNN) merekomendasikan masa rehabilitasi tiga bulan. Sehingga, menurut dia, masa rehabilitasi yang dilayangkan JPU harus dikurangi.Kasus ini bermula saat Nia ditangkap oleh Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 7 Juli 2021 pukul 15.00 WIBNia disebut meminta Zen untuk membeli satu paket sabu beserta alat hisap (bong) dan menyerahkan uang sebesar Rp1,7 juta. (mth) 

KPK Limpahkan Berkas Mantan Bupati Mojokerto Terkait Pencucian Uang

BY FNN Selasa, 11 Januari 2022 12:42:32 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas mantan Bupati Mojokerto, Jawa Timur, Mustofa Kamal Pasa, dalam perkara dugaan gratifikasi dan pencucian uang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.\"Hari ini, Jaksa KPK, Arif Suhermanto, telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Mustofa Kamal Pasa ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,\" ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.  Sebelumnya, kata dia, tim jaksa menerima pelimpahan berkas perkara dan terdakwa Mustofa dari tim penyidik pada 23 Desember 2021 bertempat di LP Surabaya.Ia mengatakan Pasa tidak ditahan karena saat ini masih menjalani pidana untuk perkara sebelumnya di dalam LP Surabaya. Adapun perkara sebelumnya yang menjerat Pasa adalah kasus suap terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto.  \"Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dari pengadilan tipikor dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan,\" kata dia.Pasa didakwa dengan dakwaan kesatu: Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan kedua: pertama Pasal 3 Undang-Undang TPPU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 4 Undang-Undang TPPU jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.  KPK telah mengumumkan dia sebagai tersangka TPPU pada 18 Desember 2018. Dari penerimaan gratifikasi dia sekitar Rp34 miliar, KPK menemukan dugaan pencucian uang oleh yang bersangkutan.Ia diduga menerima fee dari rekanan pelaksana proyek-proyek di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto, dinas dan SKPD/OPD, camat, dan kepala sekolah SD-SMA di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Total pemberian gratifikasi setidak-tidaknya sebesar Rp34 miliar. Ia diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada KPK.Ia diduga telah menyimpan secara tunai atau sebagian disetorkan ke rekening bank yang bersangkutan atau diduga melalui perusahaan milik keluarga pada Musika Group, yaitu CV Musika, PT Sirkah Purbantara (SPU-MIX), dan PT Jisoelman Putra Bangsa dengan modus hutang bahan atau beton. Mustofa juga diduga menempatkan, menyimpan, dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar sekitar Rp4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak dua unit atas nama pihak lain, dan jetski sebanyak lima unit. (mth)   

KPK Panggil Sembilan Saksi Terkait Kasus Orang Kepercayaan Zumi Zola

BY FNN Selasa, 11 Januari 2022 12:37:30 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sembilan saksi dalam penyidikan dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 dengan tersangka Apif Firmansyah (AF), orang kepercayaan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.\"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi untuk tersangka AF,\" ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.Pemeriksaan itu, kata Ali, dilakukan di Polda Jambi, Kota Jambi.Sembilan saksi tersebut adalah Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi Tri Ayu Andira, Sekretaris DPD PAN Kota Jambi/wiraswasta Dewi Julianti, serta Direktur PT Dua Putri Persada Ulfah Hariyani.Lalu, ada pula beberapa pihak wiraswasta, yakni Dedy Kurniawan, Wijayanto, Wisnu Syahputra, Farmawati, Sri Astuti Nengsih, dan Ari Sesar Hidayah selaku sopir.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Apif Firmansyah merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017.Dia merupakan orang kepercayaan dan representasi dari mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.Saat Zumi terpilih menjadi Gubernur Jambi periode 2016-2021, Apif bahkan dipercaya untuk mengurus semua keperluan Zumi, di antaranya adalah mengelola kebutuhan dana operasional dengan meminta sejumlah fee proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi.Kemudian, sejumlah uang yang terkumpul tersebut diberikan kepada Zumi dan keluarganya termasuk untuk keperluan pribadi Apif.Total uang yang telah dikumpulkan oleh Apif sekitar Rp46 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagaimana perintah Zumi, sebagian diberikan kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang \"ketok palu\" pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017.KPK juga menduga Apif menerima dan menikmati uang sekitar Rp6 miliar untuk keperluan pribadinya dan saat ini sudah mengembalikan Rp400 juta ke KPK.Atas perbuatannya, tersangka Apif disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mth)    

Ribuan Karyawan PT KSI di Solok Selatan Mogok Kerja

BY FNN Selasa, 11 Januari 2022 12:32:09 0

Padang Aro, FNN - Sekitar 1.600 karyawan PT Kencana Sawit Indonesia (PT KSI) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menggelar mogok kerja selama tiga hari mulai Selasa ini.Ribuan buruh itu menolak pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta PHK.\"Kami melakukan mogok kerja selama tiga hari dan ingin bertemu langsung dengan pimpinan PT KSI. Apabila tidak juga ditemukan kesepakatan, maka kami akan memperpanjang aksi mogok kerja ini,\" kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT KSI Bustami, di Padang Aro, Selasa.Mogok kerja dilakukan oleh karyawan PT KSI mulai hari ini hingga Kamis (13/1) dan bisa diperpanjang sampai ada kesepakatan.Aksi mogok kerja ini, katanya pula, sudah keinginan seluruh pekerja di PT KSI.Dia mengatakan, manajemen PT KSI dinilai melanggar tata tertib perundingan perjanjian kerja bersama dan hal yang sudah disepakati dipungkiri oleh oknum manajemen.Menurut dia, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya memihak perusahaan, dan di PT KSI sudah ada dua orang pekerja yang pensiun tetapi pesangonnya hilang 50 persen.\"Dalam perjanjian kerja bersama (PKB) antara buruh dan perusahaan tidak seperti itu, karena sesuai undang-undang sebelum PKB ditandatangani maka mengacu ke PKB sebelumnya,\" ujarnya lagi.Mogok kerja, katanya lagi, dilakukan di depan Kantor PT KSI, dan seluruh karyawan dari semua divisi ikut mogok kerja termasuk pekerja pabrik.Dia menegaskan, aksi ini berlangsung damai dan tidak ada yang boleh berorasi. Pihaknya juga sudah menyampaikan surat ke pemerintah daerah setempat.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Solok Selatan Basrial mengatakan, pihaknya sudah mendapat pemberitahuan mogok kerja karyawan PT KSI. \"Sekarang saya sedang perjalanan menuju PT KSI,\" ujarnya lagi.Humas PT KSI Arfa saat dihubungi melalui telepon seluler tidak terhubung karena nomornya tidak aktif. (mth)

Presisi Jenderal Listyo itu Orasi Pada Martabat Manusia. Polisi Humanis, Emansipatoris dan Progresif!

BY FNN Selasa, 11 Januari 2022 12:25:23 0

Saat ini Kapolri Jenderal Listyo bersama gerbong besar institusi Polri sedang membawa humanisme itu dalam konteks baru pelayanan mereka pada masyarakat. Pun dari kacamata filsuf Yahudi Emanuel Levinas yang  menuntut komitmen gambaran humanis yang dialogis.  Oleh: Natalius Pigai, Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2012-2017) MASIH ingat kasus Suroto, seorang peternak ayam yang diamankan polisi saat membentangkan poster keluhan harga pakan ternak di depan konvoi Presiden Joko Widodo  saat mengunjungi makam Bung Karno di Blitar pada bulan September 2021. Publik menilai aksi polisi tersebut berlebihan dan tidak mencerminkan sisi humanis dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas di masyarakat, pun dalam konteks pengamanan seorang pejabat negara, termasuk Presiden. Menariknya, Polri yang terpojok karena dianggap tak humanis ketika itu tidak membela diri. Kapolri Jenderal  Listyo Sigit Prabowo berdiri paling depan  memberikan perintah pada  seluruh jajarannya melalui Surat Telegram Kapolri agar bersikap humanis kepada masyarakat. Dia tunaikan janjinya, ketika Uji Kepatutan dan Kelayakan di Komisi III sebelum dilantik, Listyo membawa misi besar transformasi Polri dan salah satu aspek penting yang ditegaskan dia saat itu terkait basis penghormatan Hak Asasi Manusia dalam seluruh tindakan kepolisian. Polri di bawah pimpinan Jenderal Listyo Sigit sadar betul bahwa watak humanis kepolisian menjadiujung  tombak institusi ini agar kembali mendapat kepercayaan masyarakat. Polri dengan kata lain membawa misi besar pengarusutamaan  (mainstream) Hak Asasi Manusia dalam pelayanannya kepada masyarakat. Di bawah Listyo, penegakan hukum dilakukan dengan tegas namun tetap humanis. Polri juga memberi pesan bahwa penegakan hukum utamanya hadir untuk memberikan rasa keadilan dan bukan penegakan hukum yang semata-mata dalam rangka kepastian hukum. Bukan hanya itu, aspek penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia tampak dalam komitmen Listyo Sigit berada di garis depan dalam mengawal kebebasan sipil sebagai roh demokrasi.  Apa bentuknya? Kapolri dalam banyak kesempatan selalu menekankan strategi pemolisian yang mengutamakan soft approach dan bukan terutama pagelaran kekuatan (show of force)yang cenderung menunjukkan watak determinan Polri di hadapan masyarakat selama ini. Polri paham bahwa era demokrasi yang membawa agenda besar Hak Asasi Manusia tidak lagi memperlakukan rakyat sebagai obyek penguasaan tetapi subyek kekuasaan. Perubahan orientasi tugas dan peran kepolisian yang selama ini cenderung menertibkan masyarakat menjadi \'bersama masyarakat menciptakan ketertiban\'. Polri seperti terus diingatkan Listyo harus mampu memenuhi harapan rakyat atau berorientasi pada kepentingan rakyat. Bahkan dalam beberapa kesempatan dia juga mengingatkan bahwa polisi adalah pelayan rakyat. Implementasinya jelas, watak arogan kepolisian tak boleh lagi ada, polisi yang cendrung mencari-cari kesalahan masyarakat dan mengutamakan kekerasan tak boleh lagi diberi tempat. Jika perlu harus  mendapat tindakan tegas. Selain itu, karakter humanis kepolisian oleh Listyo juga diterjemahkan antara lain melalui optimalisasi peran polisi wanita (Polwan) yang menurut dia memiliki peran penting dalam mewujudkan aparat kepolisian yang humanis dan dekat dengan masyarakat.  Di sisi lain, garis kebijakan yang memberi tempat terbuka dan luas bagi peran Polisi Wanita di internal kepolisian memperlihatkan komitmen Listyo pada isu kesetaraan gender yang basis argumentasinya juga menginduk pada pengarusutamaan Hak Asasi Manusia. Seperti kata Lystio  saat membuka The 58th  International Association of Women Police Training Conference di Labuan Bajo, Flores, pada 7 November lalu. Jika kita mau mengubah pandangan diskriminatif terhadap perempuan, maka kita harus memulainya dari  penyelesaian stereotip di bidang profesi kita, yaitu keamanan dan penegakan hukum. Arahan Kapolri juga jelas ketika dia menempatkan Polsek-Polsek yang berada di garis depan pelayanan kepolisian melakukan reposisi peran yang tidak lagi berurusan dengan tugas penegakan hukum melainkan preemtive dan preventive yang fokus pada langkah-langkah pencegahan dan mengedepankan penerapan restoratif justice. Polri di bawah Lystio juga punya perhatian besar pada kebijakan afirmatif kelompok rentan seperti  anak-anak,  perempuan dan  kaum  disabilitas. Jika  diringkas,  komitmen Hak Asasi Manusia oleh Kepolisian merupakan langkah maju dari salah satu upaya menuju Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan). Perlu Dukungan Masyarakat Sipil dan Dunia Pers Hal-hal di atas tentu tidak lahir dari ruang kosong. Basis HAM yang dibangun Polri hari ini selain muncul dari tuntutan masyarakat, juga merupakan konsekuensi logis dari penghargaan HAM terkait kebebasan sipil, yang di dalamnya juga melekat institusi pers. Jika kita cermati, reaksi publik yang selama ini protes terhadap aksi polisi tidak humanis dan abai terhadap HAM, telah memunculkan gambaran atau citra polisi yang otoriter, represif dan tidak menghargai kebebasan sipil dan juga kebebasan pers. Masih ingat kasus mural yang berisi kritikan beberapa waktu lalu, telah menimbulkan penilaian buruk bagi polisi karena dianggap membungkam kebebasan masyarakat. Media sosial ramai-ramai menaikkan tagar seakan-akan polisi menjadi musuh kebebasan sipil.  Apa iya demikian? Apa iya Polisi yang sudah punya komitmen mengenakan baju HAM, masih juga dianggap  anti kebebasan sipil pada saat yang sama? Mari kita uji. Bukankah kebebasan sipil sesuatu yang tidak mutlak  sifatnya karena dia juga dituntut memiliki tanggung jawab etis. Terhadap apa? Ya, tanggung jawab terhadap kebebasan sosial. Bukankah kebebasan individu setiap warga negara tidak bersifat mutlak sebab dia dibatasi oleh kebebasan individu-individu yang lain? Ternyata faktanya Listyo sudah melakukan beberapa kegiatan terkait Hari HAM yaitu lomba Mural, dan orasi kebebasan ekspresi yang melibatkan masyarakat secara masif di 34 Polda. Kebijakan tersebut sebagai implementasi dari peran dan tugas kepolisian berbasis HAM sebagaimana diamanatkan berdasarkan Perkap Nomor 9 Tahun 1999 dan juga UU Nomor 40  Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers. Membangun Watak Humanis di Institusi Polri Jika demikian soalnya, adalah tugas bersama baik Polri maupun masyarakat memastikan nilai-nilai HAM menjadi pegangan bersama. Agenda besar pengarusutamaan HAM bukan hanya dituntut pada kinerja Kepolisian tetapi juga pada masyarakat sipil dan institusi pers. Salah satu upaya yang harus dipastikan baik terhadap Polri  maupun masyarakat sipil dan pers adalah kerja terus-menerus melakukan internalisasi nilai-nilai HAM. Internalisasi nilai HAM bisa dibentuk selain melalui pembelajaran atau pelatihan tentu efektif melalui praktek terus-menerus. Termasuk tidak resisten jika ternyata mendapat aksi korektif.  Polri saat  ini punya Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak  Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekarang tinggal bagaimana peraturan ini menjadi nilai yang dihidupi oleh semua anggota Polri. Sama halnya pers di sisi lain dituntut untuk menjalankan secara konsekuen panduan kode etik jurnalistik dan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan setiap tugasnya. Internaliasi nilai adalah proyek jangka panjang yang harus muncul dalam pikiran dan setiap tindakan. Di sisi Polri, berita baiknya adalah komitmen HAM yang selama ini digaungkan Listyo mulai membuahkan hasil. Terbukti dengan terus menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terkait kepolisian di Komnas HAM berdasarkan periode 2013-2021. Jika pada tahun 2013 laporan msayarakat terkait kepolisian di Komnas HAM sebanyak 1.938 Kasus, pada tahun 2020 turun menjadi 1.122 Kasus dan pada tahun 2021 saat Lystio menjabat turun drastis menjadi  571 kasus. Pelan tapi pasti, citra Polisi humanis menjadi branding baru Polri di bawah kepemimpinan Listyo.  Polri Makin Dipercaya sebagai Humanis dan Emansipatoris Seorang penulis berkebangsaan Italia Francesco Pico pada 1496 menerbitkan buku saudaranya Giovanni Pico Della Mirandola berujudul ‘de hominis dignitate’ (orasi pada martabat manusia). Pico menegaskan bahwa makna kemanusiaan atau humanitas tidak dapat diandaikan begitu saja, tetapi harus diketemukan dan dirumuskan secara baru dalam setiap perjumpaan dengan realitas dan konteks yang baru. Saat ini Kapolri Jenderal Listyo bersama gerbong besar institusi Polri sedang membawa humanisme itu dalam konteks baru pelayanan mereka pada masyarakat. Pun dari kacamata filsuf Yahudi Emanuel Levinas yang  menuntut komitmen gambaran humanis yang dialogis.  Serupa Levinas, Polri dan juga masyarakat sipil dituntut untuk memahami bahwa kemanusiaan kita juga dibangun oleh kemanusiaan orang lain, dan sebaliknya kehadiran kita harus memberi kontribusi bagi kemanusiaan orang lain. Termasuk di dalamnya citra polisi humanis itu harus punya karakter emansipatoris yang mampu menghapus segala pendindasan, ketidaksamaan dan ekploitasi yang muaranya pada harkat dan martabat manusia yang dihormati, dimuliakan dan dikembangkan segala segi kehidupannya. Hasil survei yang dirilis Indicator Politik menempatkan Polri sebagai institusi yang makin dipercaya publik, dengan tingkat kepercayaan 80,2 persen. Hal ini menunjukkan sedang terjadi reformasi subtansial di dalam tubuh Polri. Oleh karena itu perlu dukungan dari seluruh anggota korps Bahyangkara mulai dari tingkat atas sampai bawah dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. (*)

Muhammadiyah Dukung Kebijakan Larang Ekspor Batu Bara

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 17:09:13 0

Jakarta, FNN - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah yang melarang perusahaan pertambangan mengekspor batu bara terhitung mulai dari 1 hingga 31 Januari 2022.\"Kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keputusannya melarang ekspor batu bara dari tanggal 1sampai 31 Januari 2022,\" ujar Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Kebijakan pelarangan ekspor itu ditujukan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2BAnwar Abbas berpandangan kebijakan penghentian ekspor batu bara ini patut dilakukan agar pasokan untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri dapat terpenuhi.  \"Sebab kalau seandainya hal tersebut (pasokan dalam negeri) sampai terganggu, maka dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan dunia usaha baik di Jawa maupun luar Jawa tentu akan terganggu,\" kata dia.Menurut dia, keputusan pemerintah selaras dengan konstitusi negara sebagaimana pada Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.\"Kalau seandainya keperluan kita sudah terpenuhi dan sudah aman, sisanya itulah yang akan kita ekspor, jadi jangan sampai terbalik,\" kata dia.Kendati mengapresiasi, namun Anwar juga menyesalkan soal kebijakan ini yang terkesan mendadak tanpa ada sosialisasi sebelumnya. Ia khawatir akan mengganggu hubungan dagang dengan negara pengimpor.\"Padahal kalau seandainya ada koordinasi yang baik antara PLN, pemerintah, dan pengusaha tambang, tentu masalah ini tidak harus terjadi sehingga hubungan dagang antara Indonesia dengan negara-negara mitra pengimpor batu bara dari negeri kita seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan tidak akan terganggu,\" kata dia. (mth)

Hadi Tjahjanto Minta Dukungan Masyarakat Sukseskan Ajang MotoGP 2022

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 17:04:20 0

Mataram, FNN - Komandan Lapangan MotoGP Mandalika, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan ajang balap motor kelas dunia yang agendanya akan mengaspal di Sirkuit Mandalika pada Maret 2022.\"Ini (dukungan) sangatlah penting bagi Indonesia khususnya di Provinsi NTB. Sebab pelaksanaan \'event\' ini membutuhkan partisipasi seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri serta seluruh masyarakat NTB,\" kata dia, melalui siaran pers yang diterima di Mataram, Senin.  Mantan panglima TNI ini pun telah menindaklanjuti amanah dari Presiden Joko Widodo yang menunjuknya sebagai penanggung jawab dari persiapan MotoGP Mandalika.Minggu (9/1), Tjahjanto menginjakkan kakinya di Pulau Lombok, NTB. Dalam kunjungannya, Hadi dengan didampingi Komandan Korem 162/Wira Bhakti, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, dan Kepala Polda NTB, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Poerwanto, mengecek segala persiapan dari ajang MotoGP Mandalika.  Kemudian Sekretaris Daerah NTB, komandan Pangkalan Udara TNI AU ZAM Rembiga, dan beberapa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah NTB, turut mendampingi kegiatannya.Dalam kunjungannya, Minggu (9/1), Tjahjanto langsung meninjau Sirkuit Mandalika. Bersama rombongan, dia juga mengecek sarana-prasarana di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, akses kendaraan di Jalan ByPass Mandalika, rumah pondokan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di wilayah Gerupuk, dan juga lapak pedagang yang berada di areal Sirkuit Mandalika.  Sementara Poerwanto turut menyampaikan ajang MotoGP 2022 dengan agenda balap pada Maret mendatang di Sirkuit Mandalika harus dipersiapkan secara matang.\"MotoGP di Sirkuit Mandalika menyangkut nama Indonesia di mata internasional. Jadi persiapannya harus benar-benar maksimal, termasuk persiapan pengamanan yang menjadi tugas Polri dan TNI,\" kata dia.  (mth)      

Pemerintah Tetap Siapkan Berbagai Kegiatan Internasional Meski Omicron

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 16:55:12 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah akan tetap menyiapkan berbagai kegiatan (event) domestik maupun internasional yang sudah direncanakan terlaksana di Indonesia di tengah meningkatnya kasus konfirmasi COVID-19 varian Omicron.“Kita akan pastikan bahwa Indonesia siap untuk terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tentunya dengan adaptasi protokol kesehatan (dengan prinsip kehati-hatian, dan kewaspadaan),” ujarnya dalam Weekly Press Briefing secara virtual, Jakarta, Senin.   Pemerintah, kata Sandiaga, akan terus memantau sektor pariwisata yang sudah mulai berkembang setelah adanya pelonggaran kegiatan masyarakat.   Momentum ini akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan kebangkitan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan di sektor ekonomi khususnya pariwisata serta ekonomi kreatif.   Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan di seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Mulai dari hotel, restoran, cafe, tempat rekreasi, sentra ekonomi kreatif, dan destinasi-destinasi lainnya.   “Tentunya diharapkan kita lebih siap sehingga ini (penyebaran omicron) tidak akan berdampak negatif bagi kebangkitan ekonomi yang sudah kita rencanakan akan kita rasakan di tahun 2022,” ujar Sandiaga.   Per 8 Januari 2022, sebanyak 278 orang telah terkonfirmasi mengidap omicron yang terdiri dari 31 orang dengan kasus transmisi lokal dan sisanya pelaku perjalanan luar negeri.   Dia menghimbau kepada masyarakat agar tak pergi berlibur ke luar negeri terlebih dahulu mengingat omicron memilik tingkat penularan yang lebih cepat dibandingkan varian lainnya.   “Kita memberikan satu arahan yang sangat jelas dan tegas bahwa jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, maka berwisata di Indonesia menjadi prioritas bagi masyarakat,” ungkap Menparekraf   Bagi Sandiaga, kasus omicron berdampak besar terhadap sektor pariwisata seperti pelarangan wisatawan asing dari 14 negara yang terkonfirmasi omicron datang ke Indonesia. Yaitu Afrika Selatan, Botswana, Norwegia, Prancis, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini, Lesotho, Inggris, dan Denmark. (mth)   

Petani Berharap Ada Pembagian Sumber Mata Air Pegunungan Muria Kudus

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 16:49:15 0

Kudus, FNN - Petani di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berharap ada solusi atas masalah pemanfaatan air dari Pegunungan Muria dengan pembagian secara adil agar petani tetap bisa bercocok tanam.\"Sejak ada eksploitasi air Pegunungan Muria secara besar-besaran, baik untuk masyarakat maupun untuk kepentingan bisnis, sektor pertanian terkena dampaknya karena petani tidak bisa tanam seperti biasanya,\" kata Sutikno, petani asal Desa Kajar saat ditemui seusai beraudiensi dengan Bupati Kudus Hartopo di Pendopo Pringgitan Kabupaten Kudus, Senin.Sebelumnya, kata dia, dirinya bisa menanam hingga tiga kali musim tanam, namun saat ini untuk bisa menanam pada musim tanam ketiga harus mengandalkan air hujan, sedangkan dari air yang bersumber dari pegunungan sudah tidak bisa diharapkan.Beberapa kali menanam tanaman kacang tanah pada musim tanam ketiga, kata dia, gagal terus karena air pegunungan yang biasanya bisa dimanfaatkan untuk pengairan tanaman ternyata tidak bisa, sedangkan air hujan yang diperkirakan bisa untuk mengairi ternyata prediksinya juga meleset.Produktivitas tanaman kacang yang seharusnya bisa mencapai 2 ton, karena kurangnya ketersediaan air irigasi produksinya menurun drastis dengan  hanya menghasilkan 1,3 kuintal.Untuk itulah, kata dia, petani berharap ada pembagian dalam pemanfaatan air dari pegunungan, baik untuk petani, rumah tangga maupun untuk kepentingan usaha.\"Jika harus ditertibkan, kenyataan hingga masih saja muncul usaha penjualan air dari Pegunungan Muria, sehingga solusinya lebih baik ada pembagian yang adil agar petani juga tetap bisa memanfaatkan dan masyarakat juga terpenuhi sesuai kebutuhan sehingga kelebihannya tidak terbuang percuma,\" ujarnya.Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo mengungkapkan pihaknya bersama Camat Dawe akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Kajar untuk optimalisasi pengelolaan air Pegunungan Muria, sedangkan pengawasannya akan dilakukan Satpol PP.\"Kalaupun ada yang terbukti melakukan pelanggaran, tentunya perlu ada pemberian sanksi. Kami akan mengawasi penggunaan air dari pegunungan sesuai perundang-undangan yang berlaku,\" tegasnya.Ia mendorong pengembangan BUMDes untuk mengatur instalasi pipa air sehingga pemanfaatan air menjadi lebih terkendali, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak lagi dikomersialkan. (mth)

Nol Sampah Siap Dukung Lima Pasar di Surabaya Bebas Kantong Plastik

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 15:47:54 0

Surabaya, FNN - Komunitas Nol Sampah siap mendukung target dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang berencana mencipatakan lima pasar tradisional di \"Kota Pahlawan\" itu bebas dari kantong plastik.Koordinator Nol Sampah Wawan Some di Surabaya, Jawa Timur, Senin, mengatakan program pasar bebas kantong plastik di Surabaya ditunggu karena di beberapa kota di Indonesia sudah ada yang menerapkan.\"Tentunya, yang perlu adalah sosialisasi kepada para pedagang pasar dan juga pembuatan Perwali (Peraturan Wali Kota). Keduanya ini harus berjalan beriringan supaya pada tahun 2022 ini di Surabaya minimal sudah ada lima pasar yang bebas kantong plastik,\" katanya.Ia mengatakan, program tersebut dilakukan karena Indonesia adalah negara kedua penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Bahkan sudah banyak juga hewan yang mati akibat sampah plastik.Menurut dia dipilihnya Citraland Fresh Market sebagai percontohan bebas kantong plastik pertama di Kota Surabaya sudah sangat tepat. Hal ini dikarena pihak pengelola sangat mendukung upaya pengurangan sampah plastik.\"Banyak juga pedagang yang mulai sadar bahaya penggunaan sampah plastik,\" kata Wawan Some.Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya saat meresmikan Citraland Fresh Market Bebas Kantong Plastik, Minggu (9/1) mengaku, bangga dan mendukung penuh upaya pengurangan kantong plastik sekali pakai di pasar tradisional.Bahkan, iamenargetkan lima pasar tradisional di Kota Surabaya bisa mencontoh dan menerapkan apa yang sudah diterapkan di Citraland Fresh Market.\"Di tahun 2022 ini, minimal ada lima pasar yang berubah, minimal mencontoh pasar di sini. Karena di sini bisa tertata dengan baik, pedagangnya juga makmur,\" katanya.Ia juga meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk segera menyiapkan Perda dan Perwali yang sesuai dengan Pasar Bebas Kantong Plastik itu. Sebab, selama ini permasalahannya di Perwali, sehingga dia meminta untuk segera dibuatkan.Menurutnya, jika kantong plastik dapat berkurang di Surabaya, tentu akan menjadi peluang besar bagi para UMKM di Surabaya untuk membuat usaha tas kain yang bisa digunakan berulang kali ketika belanja di pasar.\"Insya Allah kalau kita sudah menciptakan pasar yang bersih, tidak ada kantong plastik, dan pembeli juga bijak dalam menggunakan plastik, ini merupakan peluang besar bagi para UMKM untuk membuat tas kain,\" demikian Eri Cahyadi. (mth)   

Kabar COVID-19 Dunia dari Finlandia sampai China

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 15:40:59 0

Jakarta, FNN - ​Berikut adalah ringkasan perkembangan pandemi COVID-19 di berbagai belahan dunia hari ini:\'Long COVID\' Bisa Jadi Penyakit Kronis Terbesar di Finlandia\'Long COVID\', gejala penyakit COVID-19 yang tetap dialami pasien selama berbulan-bulan setelah terinfeksi virus corona, dapat muncul sebagai penyakit kronis di Finlandia.Menteri Urusan Keluarga dan Pelayanan Sosial Krista Kiuru dalam konferensi pers mengutip ringkasan yang dibuat panel ahli Finlandia dari 4.000 penelitian internasional.Ringkasan itu menunjukkan satu dari dua penduduk dewasa dan sekitar 2 persen anak-anak di Finlandia kemungkinan mengalami gejala berkepanjangan yang dikaitkan dengan COVID-19.Rangkaian Molekul Unik Dapat Memprediksi Keberhasilan VarianPara peneliti percaya mereka telah menemukan cara penting untuk mengenali varian virus corona (SARS-CoV-2) yang kemungkinan akan menyebar.Dengan melihat rangkaian molekul 9 unit yang disebut nukleotida –bahan pembangun gen– mereka menemukan bahwa setiap varian baru telah memiliki rangkaian unik yang lebih banyak daripada varian sebelumnya, kecuali Beta, yang tidak menyebar luas di luar Afrika Selatan.Produsen vaksin harus memperhatikan tanda-tanda nukleotida unik pada varian IHU yang beredar di Prancis, karena kemungkinan tanda itu akan muncul lagi pada varian-varian berikutnya, kata Venky Soundararajan dari perusahaan analisis data di Massachusetts, AS.Kasus di India Berlipat Ganda, Kelompok Rentan Disuntik BoosterIndia mulai memberikan dosis penguat (booster) vaksin COVID-19 bagi pekerja di lini depan dan lansia yang rentan pada Senin ketika Omicron memicu lonjakan kasus baru hingga delapan kali lipat sejak awal tahun.Dalam beberapa hari terakhir, ratusan pekerja kesehatan dan layanan publik, termasuk polisi, telah terinfeksi virus corona, sementara sejumlah media melaporkan ratusan staf parlemen positif terkena COVID-19 jelang sidang soal anggaran pada 1 Februari.Australia Bertekad \'Lalui\' Wabah OmicronPerdana Menteri Scott Morrison pada Senin mengatakan Australia harus \"melalui\" wabah Omicron yang menyebar cepat, ketika infeksi menembus 1 juta kasus selama pandemi.Lebih dari setengah total kasus itu dilaporkan dalam sepekan terakhir saja dan membebani sistem kesehatan dan rantai pasokan di Australia.Peningkatan jumlah pasien yang dirawat inap memaksa otoritas untuk memberlakukan kembali sejumlah pembatasan di negara bagian, sementara kelangkaan staf akibat pekerja terkena kewajiban isolasi atau sakit telah menghantam bisnis.Morrison berencana mengubah aturan isolasi agar pekerjaan di bidang produksi dan distribusi makanan tetap dapat dilakukan oleh mereka yang menjadi kontak dekat tapi tidak bergejala.Tianjin di China Perketat Pembatasan PerjalananTianjin, China yang berpenduduk 14 juta jiwa telah memperketat perjalanan keluar dari kota itu. Warga diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pemberi kerja atau otoritas lokal sebelum meninggalkan kota dan memiliki hasil negatif tes COVID-18 dalam 48 jam sebelum keberangkatan.Kota di pesisir utara China itu melaporkan 21 kasus penularan lokal dengan gejala terkonfirmasi pada Minggu, kata Komisi Kesehatan Nasional, naik dari tiga kasus pada hari sebelumnya.Di provinsi Henan, kota Anyang mendeteksi dua kasus Omicron lokal yang dikaitkan dengan seorang pelajar yang tiba dari Tianjin, menurut koran lokal pada Senin. (mth)

Polda Jatim: Berkas Perkara Sopir Vanessa Angel Dinyatakan Lengkap

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 15:15:54 0

Surabaya, FNN - Berkas perkara tersangka sopir Vanessa Angel, Tubagus Joddy, dinyatakan lengkap alias P-21 oleh kejaksaan, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol. Gatot Repli Handoko. \"Berkas perkara tahap 1 sebenarnya telah dilimpahkan oleh Polres Jombang ke kejaksaan sejak 23 November 2021. Namun, dinyatakan belum lengkap alias P-19, sekarang sudah lengkap\" kata Kombes Gatot saat konfrensi pers di Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Senin.Saat belum lengkap, kata dia, akhirnya dilakukan petunjuk pelaksanaan P-19 supplemental restraint system electronic control unit (unit kontrol elektronik sistem pengekangan tambahan).\"Yaitu yang ramai diperbincangkan bahwa ada black box. Itu alat elektronik yang sudah dikirim ke Jepang dan sudah mendapatkan laporannya pada tanggal 23 Desember 2021,\" ucap perwira menengah Polri tersebut.Selanjutnya, penyidik dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jombang melakukan pemeriksaan lagi. Berkas perkara tahap pertama yang dinilai penuhi syarat dilimpahkan kembali ke kejaksaan setempat.\"Kemudian berkas dikirim kembali ke kejaksaan pada tanggal 5 Januari 2022, lalu dinyatakan lengkap atau P-21,\" katanya menjelaskan.Pada hari Senin, lanjut Kabid Humas, rencananya pelimpahan berkas tahap kedua, yakni tersangka beserta barang bukti akan dilimpahkan ke kejaksaan.\"Langsung kami limpahkan tahap kedua ke kejaksaan. Barang bukti kendaraan, beberapa yang menjadi bukti, seperti alat komunikasi dan lain-lain. Hasil black box nanti di persidangan,\" tutur Kombes Pol. Gatot.Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat mengatakan bahwa pihaknya telah mendapat persetujuan dari tersangka Joddy, yaitu kuasa hukum yang ditunjuk adalah dari negara.\"Untuk kuasa hukum, kami menunjuk dan sudah dengan persetujuan yang bersangkutan (tersangka),\" kata Kapolres.Sebelumnya, mobil berwarna putih dengan nomor polisi B-1284-BJU yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya, Febri Andriansyah, mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jombang-Mojokerto KM 672 300/A, Kamis (4/11) pukul 12.36 WIB.Mobil yang diduga melaju kencang itu kemudian oleng ke kiri menabrak pembatas jalan terbuat dari beton hingga membuat mobil terlempar sejauh 30 meter.Dari kejadian tersebut, dua orang yang dinyatakan meninggal dunia, yakni Vanessa Angel bersama suaminya. Tiga korban lainnya selamat dan mengalami luka-luka, yaitu sopir, asisten rumah tangga, dan anak Vanessa. (mth)   

Presiden Jokowi: Pandemi Tak Hentikan Peningkatan Taraf Hidup Rakyat

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 14:36:29 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan pandemi COVID-19 tidak menghentikan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.\"Pandemi tidak boleh menghentikan upaya-upaya kita untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Masalah penting misalnya, masalah stunting yang menjadi tantangan besar sumber daya manusia unggul kita terus kita turunkan. Alhamdulilah angka stunting ada 2021 turun menjadi 24,4 persen dari sebelumnya 37,2 persen, 7 tahun yang lalu,\" kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin.Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-49 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara virtual.\"Kemudian akses rakyat terhadap pendidikan juga terus kita jamin, utamanya untuk yang kurang mampu. Bantuan pendidikan dasar sampai tinggi terus kita lanjutkan misalnya pada tahun 2021 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan anggaran Rp11 triliun untuk 21 juta siswa di seluruh tanah air,\" ungkap Presiden.Masih ada KIP kuliah yang anggarannya Rp9,4 triliun juga telah diberikan kepada 1,1 juta mahasiswa di seluruh tanah air pada tahun 2021.\"Kita juga bersyukur kita memiliki Kampus Merdeka, memiliki merdeka belajar dalam rangka menyediakan SDM unggul dengan menyediakan magang bersertifikasi di perusahaan-perusahaan ternama,\" kata Presiden.Pada tahun 2021, Presiden Jokowi menyebut 50.000 peserta Kampus Merdeka, kemudian target pada tahun 2022 sebanyak 150.000 peserta.\"Sebanyak 40 persen peserta magang adalah talenta-talenta digital yang ingin kita siapkan,\" kata Presiden.Menyinggung soal upaya peningkatan sisi kesehatan dan pendidikan, Presiden Jokowi menyebut ada peningkatan human capital index (HCI).\"Alhamdulilah, human capital index kita juga mengalami kenaikan cukup baik dari 0,52 pada tahun 2017 menjadi 0,54 pada tahun 2020 dan akan terus kita tingkatkan,\" ungkap Presiden.HCI dihitung terhadap 174 negara untuk melihat perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan di suatu negara mampu membentuk produktivitas pekerja generasi selanjutnya. Hal tersebut dihitung dari beberapa komponen, seperti tingkat kematian dan stunting anak di bawah 5 tahun, kuantitas dan kualitas pendidikan, serta kemampuan bertahan usia dewasa.Selain mencetak generasi muda yang profesional dan kompetitif di pasar kerja, Presiden Jokowi menyebut pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti juga menjadi perhatian serius pemerintah.\"Kita harus bersama-sama memperkokoh pendidikan pancasila dan ini telah membumikan BPIP yang terus-menerus ke seluruh tanah air melakukan pembumian Pancasila menjaga toleransi, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan sikap gotong royong masyarakat,\" kata Presiden.Nilai-nilai tersebut, menurut Presiden Jokowi, perlu karena keberhasilan Indonesia mengatasi pandemi COVID-19 kunci utamanya adalah sikap gotong royong.Walaupun dihadapkan pada globalisasi yang tinggi, arus informasi yang kuat lintas negara, lanjut Presiden, bangsa ini patut bersyukur karena karakter kebangsaan tetap selalu berada pada posisi yang kukuh.\"Nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya terus kita perkokoh. Nilai-nilai luhur Pancasila harus terus kita jaga menjadi pegangan bagi generasi generasi penerus kita,\" tegas Presiden. (mth)   

Ketum IMI Jambi Terpilih Guntur Muchtar Ingin Perbanyak Ajang Balap

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 14:29:14 0

Jambi, FNN - Ketua umum Pengprov IMI Jambi yang baru terpilih secara aklamasi pada Musyawarah Provinsi IMI Jambi, A M Guntur Muchtar, berjanji di hadapan peserta akan memperbanyak kegiatan atau ajang lokal untuk mencari bibit-bibit sekaligus meningkatkan prestasi atlet Jambi. Guntur Muchtar, melalui keterangan resminya yang diterima, Senin, mengaku didukung oleh mayoritas klub IMI Jambi, dan kini tercatat sebagai Pengurus IMI Pusat 2021-2024 sebagai Anggota Komisi Antar Lembaga, yang akan segera ia tinggalkan atau mengundurkan diri karena terpilih menjadi Ketum IMI Jambi. Guntur juga tercatat aktif sebagai anggota Pengurus KADIN Pusat 2021-2025 dan Ketua Umum Pengprov Perbakin Jambi sejak 2020.\"Saya sangat bersyukur diberi kepercayaan oleh teman-teman otomotif di Jambi sehingga memberikan mandat kepada saya sebagai Ketua IMI Jambi,\" kata Guntur. \"Amanat ini akan saya jaga dan laksanakan sebaik-baiknya untuk memajukan IMI Jambi, dan saya bertekad memajukan IMI Jambi, baik secara organisasi serta memperbanyak ajang otomotif lokal maupun akselarasi ke tingkat nasional,\" sambungnya. Setelah terpilih sebagai ketua IMI Jambi, Guntur mempunyai waktu satu bulan untuk membentuk struktur organisasi kepengurusan baru IMI Jambi di bawah kepemimpinannya, untuk kemudian diresmikan oleh Pengurus IMI Pusat.Guntur, yang juga seorang pengusaha kelahiran Jambi, memiliki hobi otomotif dan menembak, yang diturunkan dari ayahnya.Guntur mempunyai cukup banyak koleksi mobil Toyota \"hardtop\" mulai dari tahun 1964 hingga 1980. Hobi koleksi ini mulai ia tekuni sejak masih remaja sampai dengan saat ini. Kebanyakan koleksinya itu didapat dari hasil perburuannya ke berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum IMI Jambi yang baru terpilih itu juga meminta doa restu kepada masyarakat agar IMI Jambi ke depan, di bawah kepemimpinannya, lebih diakui di dunia otomotif, baik di tingkat nasional hingga internasional, dan dari segi organisasi maupun keanggotaan. Guntur beserta kepengurusan IMI Jambi yang baru nanti juga bertekad mendorong atlet \"motorsport\" Jambi untuk lebih berprestasi di PON Aceh-Sumut 2024. Selain itu, pengembangan UMKM dan industri ekonomi kreatif otomotif pun akan menjadi salah satu agenda penting dari program kerja Guntur sebagai Ketua Umum IMI Pengurus Provinsi Jambi yang baru terpilih. \"IMI Jambi ke depan, di bawah komando saya, akan terus menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, untuk dapat saling berkomunikasi dan berkontribusi demi kemajuan otomotif Jambi,\" ungkap Guntur. (mth)    

Wakil Jaksa Agung Sunarta Resmi Dilantik

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 13:10:06 0

Jakarta, FNN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik Sunarta sebagai Wakil Jaksa Agung bersama dengan tiga pejabat tinggi Kejaksaan Agung lainnya di auditorium lantai 10 Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.   Pelantikan Sunarta sebagai Wakil Jaksa Agung berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180/TPA Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021. Sunarta ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Setia Untung Arimuladi yang telah memasuki masa pensiun.   Tiga pejabat tinggi Kejaksaan Agung lainnya yang dilantik hari ini, adalah Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto, Jaksa Agung Muda Tinda Pidana Khusus Febrie Adriansyah, dan Jaksa Agung Muda Penagwasan Ali Mukartono.   Dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan mutasi dan promosi ini adalah suatu hal yang wajar dalam roda perputaran organisasi sebagai suatu kebutuhan institusi untuk lebih meningkatkan optimalisasi kinerja.   Kepada pejabat yang dilantik, Burhanuddin berpesan, setiap tugas dan jabatan yang diberikan merupakan sebuah kepercayaan yang membawa konsekuensi amanah dan tanggung jawab untuk dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, kerja keras, dan keikhlasan.Menurut dia, sebuah jabatan dan kewenangan yang diemban hendaknya diniatkan sebagai ladang amal pengabdian untuk melakukan sesuatu yang terbaik, dan memberikan manfaat besar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.   “Pengajuan dan pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan teras di lingkungan Kejaksaan Agung ini tiada lain merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan eksistensi organisasi,” kata Burhanuddin.   Burhanuddin menyebutkan pengangkatan tersebut atas dasar pertimbangan yang matang, terukur, dan objektif, dengan memperhatikan berbagai aspek, prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas.   “Saya yakin di pundak saudara, akan banyak catatan tinta emas dan torehan prestasi yang membanggakan, yang akan menjadikan institusi Kejaksaan yang kita cintai ini menjadi semakin baik citranya, terjaga marwahnya, dan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi,” ujar Burhanuddin.   Sebelumnya diberitakan, Sunarta yang menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen diangkat sebagai Wakil Jaksa Agung. Sedangkan jabatan JAMIntel akan digantikan Amir Yanto yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWas).   Jabatan JAMWas diisi oleh Ali Mukartono yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus).Adapun jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) diisi oleh Febrie Adriansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.   Penunjukkan Febrie sebagai JAMPidsus berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181/TPA Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.   Febrie sebelumnya diketahui menjabat Direktur Penyidikan bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung, kemudian dilantik sebagai Kajati DKI Jakarta pada 29 Juli 2021.Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak) Barita Simanjuntak menilai pemilihan Sunarta sebagai Wakil Jaksa Agung merupakan pilihan yang tepat, karena jejak karir yang dimiliki serta pengalaman dan kompetensinya telah teruji secara teknis dan non teknis.   Menurut Barita, Sunarta telah memulai karirnya dari bawah, pernah menjabat sebagai Kajari, asisten, Wakajati Sulawesi Selatan, Kajati NTT, Kajati Jawa Barat, Sesjamintel, JAMPidum dan terakhir menjabat sebagai JAMIntel.   “Dengan kompetensi teknis dan non teknis termasuk tipe kepemimpinan beliau selama ini menurut kami akan mampu mengemban tugas sebagai Wakil Jaksa Agung dengan baik dan dapat membantu tugas-tugas jaksa agung,” kata Barita. (mth)         

Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, Australia Bertekad "Lalui" Omicron

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 13:04:24 0

Sydney, FNN - Perdana Menteri Scott Morrison pada Senin mengatakan Australia harus \"melalui\" wabah Omicron yang menyebar cepat, ketika infeksi menembus 1 juta kasus selama pandemi.Lebih dari setengah total kasus itu dilaporkan dalam sepekan terakhir saja dan membebani sistem kesehatan dan rantai pasokan di Australia.Morrison, yang sedang menghadapi tekanan di awal tahun pemilihan, berencana mengubah aturan isolasi agar pekerjaan di bidang produksi dan distribusi makanan tetap dapat dilakukan oleh mereka yang menjadi kontak dekat tapi tidak bergejala.\"Omicron menuntut pendekatan lain dan kita harus melaluinya,\" kata dia dalam jumpa pers di ibu kota Canberra.  \"Anda punya dua pilihan di sini: melaluinya atau menguncinya. Kita (memilih) untuk melaluinya.\"Morrison berencana memperluas perubahan dalam aturan transportasi dan sektor-sektor utama lainnya. Proposal tentang hal itu akan diajukan kepada para pemimpin negara bagian dalam pertemuan kabinet nasional pekan ini.Meskipun Australia menghadapi lonjakan kasus serius, sistem kesehatan masih mampu mengatasinya, kata Morrison.Lebih dari 3.500 pasien dirawat di rumah sakit, naik dari sekitar 2.000 pada pekan lalu. Setelah berhasil meredam lonjakan kasus lewat penguncian agresif dan kontrol perbatasan yang ketat di awal pandemi, Australia kini mencatat rekor infeksi ketika mulai \"hidup bersama virus\" dengan tingkat vaksinasi yang lebih tinggi.Peningkatan jumlah pasien yang dirawat inap memaksa otoritas untuk memberlakukan kembali sejumlah pembatasan di negara bagian, sementara kelangkaan staf akibat pekerja terkena kewajiban isolasi atau sakit telah menghantam bisnis.Rantai pasokan dapat bertahan selama tiga minggu lagi, kata jaringan toserba Woolworths. Satu dari lima karyawan Woolworths saat ini dikarantina.Sementara itu, Kepala Eksekutif Brad Banducci mengatakan kepada Radio ABC bahwa saat ini rantai pasokannya masih memiliki produk yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. (mth) 

Persija Berpotensi Turunkan Bustomi-Konate Sejak Awal Kontra Persipura

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 12:54:55 0

Jakarta, FNN - Persija Jakarta berpotensi menurunkan dua gelandang barunya, Ahmad Bustomi dan Makan Konate, sejak menit awal saat bersua Persipura pada laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2021-2022 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Selasa (11/1).Dalam konferensi pers virtual yang diikuti di Jakarta, Senin, Alessio menyebut Bustomi dapat berlaga dari mula lantaran dua gelandang Persija lainnya, yakni Tony Sucipto dan Rohit Chand, akan absen. Tony menjalani sanksi absen satu laga akibat akumulasi kartu kuning, sementara Rohit masih menjalani pemulihan cedera.\"Jadi, Bustomi dapat memulai pertandingan dari awal besok,\" kata Alessio. Ahmad Bustomi sudah merumput untuk Persija sebagai pemain pengganti saat skuad \"Macan Kemayoran\" menundukkan PSIS dengan skor 2-1, Kamis (6/1).Sementara Makan Konate kemungkinan besar akan masuk susunan sebelas pertama Persija setelah urusan adminstrasinya rampung. Kondisinya pun bugar dan siap tempur.\"Saya mau berkontribusi maksimal untuk tim. Saya ingin membantu Persija menunaikan target menyelesaikan liga di peringkat tiga besar,\" tutur Konate.  Laga lanjutan Liga 1 Indonesia 2021-2022 Persija versus Persipura digelar mulai pukul 16.30 WIB.Andai menang, Persija akan memperpanjang catatan bagusnya Liga 1 Indonesia 2021-2022, di mana mereka belum terkalahkan pada empat laga terakhir, yang tuntas dengan tiga kemenangan dan satu kali seri. Persija kini menduduki posisi keenam pada klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2021-2022 dengan koleksi 28 poin dari 18 pertandingan.Sedangkan Persipura berada di peringkat ke-17 atau zona degradasi dengan 14 poin dari 18 pertandingan. (mth) 

Omicron Menyebar, Tianjin China Perketat Pembatasan Perjalanan

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 11:57:46 0

Beijing, FNN - Kota Tianjin di China yang berpenduduk sekitar 14 juta orang telah memperketat pembatasan perjalanan.Pemerintah kota Tianjin mengharuskan penduduknya untuk mendapatkan persetujuan dari pemimpin di tempat kerjanya atau otoritas masyarakat sebelum meninggalkan kota itu dan hasil tes COVID-19 negatif dalam waktu 48 jam setelah keberangkatan.Kota Tianjin pada Minggu (9/1) melaporkan 21 kasus penularan dalam negeri COVID-19 dengan gejala, menurut Komisi Kesehatan Nasional China pada Senin, yakni naik dari jumlah kasus tiga hari sebelumnya.Pihak berwenang di Tianjin mengatakan selama akhir pekan mendeteksi dua kasus infeksi lokal virus corona varian Omicron. Oleh karena itu, pemerintah kota tersebut mengumumkan aturan baru kontrol perjalanan keluar dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam (9/1).Di provinsi Henan tengah, kota Anyang mendeteksi dua kasus lokal COVID varian Omicron, dan penelusuran kembali wabah kota itu mengarah ke seorang siswa yang datang dari Tianjin, seperti diberitakan sebuah surat kabar lokal yang didukung oleh otoritas partai Komunis di Anyang pada Senin.Sejauh ini masih belum jelas berapa banyak kasus infeksi lokal lainnya di Tianjin dan Anyang yang merupakan varian Omicron.Anyang yang berpenduduk 5,5 juta jiwa menangguhkan semua layanan transportasi busnya mulai Minggu (9/1). Secara nasional, China daratan melaporkan 97 kasus lokal COVID-19 bergejala pada Minggu (9/1), yakni naik sedikit dari 92 kasus pada sehari sebelumnya, dengan 60 kasus berada di Henan.Kota Xian, di mana pemerintah setempat merencanakan dimulainya kembali pengiriman paket dan beberapa bisnis secara bertahap, melaporkan 15 kasus lokal COVID-19 bergejala.China tidak melaporkan korban jiwa baru akibat COVID-19 pada Minggu, sehingga jumlah kematian akibat infeksi virus corona di negara itu tidak berubah, yaitu 4.636 jiwa.China daratan mencatat 103.776 kasus COVID-19 bergejala yang dikonfirmasi pada 9 Januari, termasuk kasus infeksi hasil penularan lokal dan dari luar negeri. (mth) 

Ferdinand Hutahaean Mengaku Sakit Saat Membuat Cuitan Bernuansa SARA

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 11:53:25 0

Jakarta, FNN - Ferdinand Hutahaean menyatakan bahwa cuitan \"Allahmu ternyata lemah\" untuk dirinya sendiri saat terjadi perdebatan batin dan tidak untuk menyerang pihak mana pun.\"Jadi, cuitan saya itu adalah untuk diri saya sendiri. Jadi, tidak untuk menyerang pihak mana pun. Itu adalah percakapan antara hati saya dan pikiran saya,\" kata Ferdinand di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.Ia menjelaskan bahwa permasalahan pribadinya menimbulkan perdebatan di antara pikiran dan hati Ferdinand. Perdebatan tersebut yang kemudian menimbulkan dorongan bagi Ferdinand untuk membuat cuitan, kemudian menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik.\"Pikiran saya menyatakan sudahlah, saya itu akan mati. Kira-kira begitu. Panjang sebetulnya perdebatannya. Akan tetapi, saya hanya mencuit singkat karena saya juga tidak ingin orang tahu tentang saya,\" katanya menjelaskan.Akan tetapi, karena cuitan tersebut telah menjadi konsumsi publik, Ferdinand akan menjelaskan realita sesungguhnya.Adapun salah satu bukti yang Ferdinand bawa untuk menghadiri panggilan Bareskrim Polri adalah riwayat kesehatannya.Menurut dia, kondisi kesehatannya saat ini merupakan akar permasalahan yang mengakibatkan dirinya membuat cuitan bernada SARA.\"Saya membawa riwayat kesehatan saya, yang memang mengkhawatirkan sebetulnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa,\" kata dia.Melalui kedatangannya ke Bareskrim Polri, dia berharap bisa membantu kepolisian untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.\"Salah paham karena orang berbicara dengan persepsi tanpa mengetahui fakta-fakta yang sesungguhnya,\" ujarnya. (mth) 

Dinas Pertanian Kulon Progo Diminta Fasilitasi Sumur Bor untuk Petani

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 11:49:32 0

Kulon Progo, FNN - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ponimin Budi Hartonomeminta Dinas Pertanian dan Pangan setempat memfasilitasi petani yang kesulitan air karena jauh dari irigasi untuk mendapatkan bantuan sumur bor.Ponimin Budi Hartono di Kulon Progo, Senin, mengatakan berdasarkan hasil kunjungan kerja anggota DPRD Kulon Progo ke Ngawi dan Nganjuk (Jawa Timur), pemerintah setempat membuatkan sumur bor bagi petani yang lahan pertaniannya tidak teraliri air dari jaringan irigasi atau tanah tadah hujan.Di sana, setiap beberapa ribu meter dibuatkan sumur bor dengan memanfaatkan panel listrik untuk mengangkat air supaya dapat dimanfaatkan untuk pengairan.\"Untuk itu, di Kulon Progo harus ada survei dan perencanaan yang matang untuk mendampingi petani yang lahannya tidak tersentuh air dari jaringan irigasi. Sumur bor ini menjadi solusi bagi lahan pertanian yang kesulitan air dan merupakan tanah tadah hujan,\" kata Ponimin.Dalam produk domestik regional bruto (PDRB) Kulon Progo, sektor pertanian tidak terkena dampak COVID-19, bahkan mampu menjadi sektor yang menopang perekonomian masyarakat, khususnya petani bawang merah, dan hortikultura lainnya.Menurut Ponimin, membuat sumur bor ini juga tidak membutuhkan biaya banyak, seperti membangun bendung dan saluran irigasi baru. Sumur bor ini dapat mengefisiensi anggaran, namun dampaknya sangat tinggi dalam ketahanan pangan.\"Kami minta Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) saling bersinergi untuk masalah pengairan ini, khususnya lahan pertanian lahan tadah hujan dan lahan pertanian yang tidak ada jaringan irigasi,\" katanya.Politisi PAN ini mengatakan sumur bor ini akan mampu mendongkrak sektor pertanian, dengan pemanfaatan lahan yang kurang produktif menjadi lahan produktif. Saat ini, alif fungsi lahan pertanian dampak Bandara Internasional Yogyakarta sangat tinggi, sehingga perlu diimbangi dengan inovasi pemanfaatan lahan supaya lebih optimal dalam produksi.\"Kunci sektor pertanian yang tangguh adalah ketersediaan air, sehingga harus mulai direncanakan dari sekarang,\" katanya.Salah satu petani di Desa Tuksono, Sentolo, Sumingan mengatakan saat ini masih musim hujan, tapi sejak akhir Desember tidak ada hujan, sehingga di Bulak Taruban, sawah yang posisinya di atas irigasi sudah kesulitan air, dan tanaman padi berpotensi kekeringan. \"Kami berharap ada bantuan dari dinas untuk pengairan ini,\" katanya. (mth)   

Banjir Menyebabkan Dua Orang Meninggal di Jember

BY FNN Senin, 10 Januari 2022 11:44:32 0

Jakarta, FNN - Banjir yang terjadi di beberapa bagian wilayah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pada Minggu (9/1) menyebabkan dua orang meninggal dunia menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).\"Informasi pada hari ini, korban meninggal bertambah satu orang sehingga total korban meninggal dunia berjumlah dua orang,\" kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan pers BNPB di Jakarta, Senin.Selain itu, Abdul mengatakan, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember ada satu warga yang dilaporkan hilang akibat banjir. Banjir pada Minggu (9/1) terjadi di Desa Kaliwates, Sempusari, dan Mangli di Kecamatan Kaliwates; Desa Rambipuji dan Ramigundam di Kecamatan Rambipuji; serta Desa Kemiri dan Suci di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember.Menurut data BPBD, banjir menyebabkan 440 rumah, tiga tempat ibadah, dan dua tempat usaha tergenang serta berdampak pada 440 keluarga yang terdiri atas 1.668 orang. Namun demikian bencana itu tidak sampai memaksa warga mengungsi.​​​​​​Banjir sekarang sudah mulai surut, menyisakan sampah dan lumpur di lingkungan yang terdampak.​​​​​​​\"Petugas BPBD yang dibantu warga masih melakukan pembersihan material yang tersisa akibat banjir. Warga terlihat membersihkan rumah maupun membantu pembersihan fasilitas umum terdampak,\" kata Abdul.​​​​​​​ (mth)   

Hasto: Capres Harus Punya Semangat Kepemimpinan Bukan Hanya Sektoral

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 22:01:08 0

Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan seorang calon presiden harus memiliki semangat kepemimpinan dan bukan hanya elektoral semata.\"Calon presiden juga harus memiliki spirit kepemimpinan Indonesia bagi dunia, pemahaman terhadap kebudayaan sehingga bukan elektoral semata,\" kata Hasto di sela-sela kegiatan pembersihan DAS dan penanaman pohon di Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu.Hal itu disampaikan Hasto saat ditanyakan mengenai nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi terkait Pilpres 2024 mendatang.  Hasto mengatakan elektabilitas itu merupakan kepercayaan rakyat kepada kader PDI Perjuangan. Namun, Hasto mengingatkan untuk menjadi seorang presiden diperlukan keteguhan dalam memimpin dan kemampuan teknokratis untuk menjabarkan seluruh aspek-aspek ideologis.Hasto menegaskan partainya belum memutuskan nama untuk didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, Hasto menekankan PDIP terus memperkuat konsolidasi sekaligus mematangkan kaderisasi.\"Kami punya banyak kader yang sudah teruji, karena setiap keberhasilan kepala daerah itu menjadi materi dalam sekolah calon kepala daerah PDIP, sehingga keberhasilan kader PDIP itu dilakukan secara sistemik dan perubahannya terukur di dalam menyelesaikan masalah rakyat,\" jelas Hasto.Hasto mengatakan kaderisasi yang selama ini dibangun PDIP untuk menghasilkan kepemimpinan yang ideologis sesuai Pancasila dan meletakkan masa depan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu, Hasto menganggap stok pemimpin yang bisa didukung untuk Pilpres 2024 banyak dan tak ada masalah di dalamnya.Politikus asal Yogyakarta itu juga menyampaikan banyak kader PDIP yang memimpin daerah selama dua periode. Sebut saja Tri Rismaharini di Surabaya, Hendrar Prihadi di Kota Semarang, dan Budi Sulistyono di Kabupaten Ngawi.Selain itu, kata Hasto, PDIP juga memiliki Djarot Saiful Hidayat yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta. \"Cukup banyak stok pemimpin di PDIP,\" ujarnya.PDIP, lanjut Hasto, juga memiliki pengalaman panjang dalam kontestasi Pemilu. Pernah menang dua periode di Pemilu dan pengalaman kalah. Setiap proses itu, tegas Hasto, PDIP selalu belajar dari pengalaman.\"Kami terus membangun organisasi memperkuat agar mesin politik partai, dari pusat sampai RT, dapat bekerja maksimal, sehingga Ibu Megawati akan memutuskan siapa calon presiden dan wakil presiden. Kami siap,\" kata Hasto menegaskan. (mth) 

Mentan Pastikan Ketersediaan dan Pasokan Telur Ayam Mencukupi

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 21:56:26 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan bahwa ketersediaan telur ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa bulan ke depan dalam kondisi aman dan cukup. \"Stok telur masih ada dan masih tetap tersedia dengan cukup baik,\" kata Mentan, Syahrul dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Mentan yang meninjau perusahaan peternakan ayam petelur di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mengatakan kenaikan harga telur yang terjadi beberapa waktu lalu disebabkan karena adanya momentum Natal dan Tahun Baru 2022. Kendati demikian, kenaikan yang terjadi masih dalam kendali pemerintah, di mana harga yang ada masih dalam titik batas wajar. \"Sepanjang kenaikan itu dalam batas-batas kendali, pemerintah tentu kita tidak akan mengintervensi. Intervensi baru dilakukan apabila kenaikannya melampaui batas tertentu. Barulah kita lakukan operasi pasar dan pendekatan-pendekatan lain,\" katanya. Mentan mengatakan ketersediaan telur maupun sumber daging lainnya juga dalam kondisi yang cukup dan tidak terjadi kelangkaan. Semua masih tersedia dengan baik dan stok nasional dalam keadaan meningkat. \"Saya bersama para integrator terus memacu penuh agar peternakan ayam, petelur dan pedaging kita terus mengalami peningkatan. Dan hari ini saya berada di tempat ini untuk memastikan bahwa peternakan ayam kita dapat memberikan efektifitas, efisien yang lebih baik dengan cara-cara yang modern,\" katanya. Mentan menegaskan bahwa semua kebutuhan bahan pokok, baik beras, minyak, gula, daging dan telur ayam harus mampu terpenuhi setiap hari. Karena itu, dia mengajak kepada semua pihak yang terlibat di sektor pertanian mampu menjaga momentum ini secara baik. \"Perhatian serius kita sesuai perintah Bapak presiden adalah ketersediaan pangan kita menghadapi kondisi dan cuaca ekstrem yang ada dan tidak saja padi, jagung dan lain-lain, tetapi termasuk daging, ayam dan petelur yang ada harus dalam kondisi cukup. Tidak boleh kurang,\" katanya. (mth)  

Sebanyak 164 Orang Meninggal Selama Kerusuhan di Kazakhstan

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 21:49:17 0

Moskow, Almaty, FNN - Sebanyak 164 orang, termasuk dua anak kecil, meninggal saat kerusuhan yang disertai kekerasan berlangsung di Kazakhstan selama pekan lalu, kata Kementerian Kesehatan Kazakhstan, Minggu, seperti dikutip kantor berita Rusia, Sputnik.Rentetan demonstrasi mulai berlangsung pekan lalu untuk menentang kenaikan harga bahan bakar. Aksi unjuk rasa itu kemudian berkembang menjadi demonstrasi menentang pemerintah.Kemenkes mengatakan 103 orang meninggal di Almaty, kota utama Kazakhstan tempat kekerasan terjadi.Sementara itu, dari Almaty dilaporkan bahwa pihak berwenang Kazakhstan pada Minggu menyatakan telah mengendalikan situasi di seluruh negeri setelah negara itu dilanda kekerasan paling maut selama 30 tahun merdeka.Para pejabat keamanan dan intelijen memberi pemaparan kepada Presiden Kassym-Jomart Tokayev bahwa mereka terus melancarkan \"pembersihan\", tindakan yang disebut Tokayev sebagai operasi besar-besaran kontraterorisme.Pekan lalu, puluhan orang tewas, ribuan orang ditangkap, dan banyak gedung dibakar.Keadaan itu membuat Tokayev mengeluarkan perintah tembak mati dalam penanganan kerusuhan, yang ia katakan disebabkan oleh para bandit dan teroris. (mth) 

Loeb Klaim Etape 7 Dakar, Al-Attiyah Masih Pegang Kendali Klasemen

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 21:44:08 0

Jakarta, FNN - Pebalap tim BRX Sebastien Loeb mengklaim kemenangan etape 7 Reli Dakar di Al Dawadimi, Arab Saudi pada Minggu dan memangkas jarak lima menit dari Nasser Al-Attiyah dari tim Toyota Gazoo Racing dalam perebutan gelar tahun ini.Itu merupakan kemenangan kedua bagi juara dunia reli sembilan kali tersebut tahun ini yang masih berupaya untuk meraih titel pertamanya di Dakar.\"Kami menjalani spesial stage yang fantastis hingga 50km sebelum finis, ketika kami mulai mendapati masalah mesin. Mobil tersendat-sendat, berulang kali menyala dan mati,\" kata Loeb dikutip laman resmi Dakar.\"Kami kehilangan banyak waktu jelang akhir, tapi kami masih dapat finis teratas.\"Setelah finis runner-up hari ini, Al-Attiyah masih memegang kendali klasemen umum sementara dengan margin 44 menit 59 detik dari Loeb, dan 53 menit 31 detik dari pebalap tuan rumah Yazeed Al Rajhi dari tim Overdrive Toyota.Duet tim Audi Sports Carlos Sainz dan Stephane Peterhansel hari ini membawa mobil elektrik Audi RS Q e-tron finis P3 dan P4.Hasil yang positif bagi debut Audi, meskipun kedua pebalap veteran itu sudah terlempar dari persaingan utama perebutan gelar menyusul hasil jeblok dan sejumlah masalah teknis yang mereka dapati di beberapa etape di pekan pertama.Sainz dan Peterhansel merebut dua titel Dakar sebelumnya saat mereka membalap untuk tim X-Raid Mini yang sering menyulitkan Al-Attiyah.Sang pebalap Qatar sementara ini mendapat jalan mulus untuk merebut titel keempatnya di ajang rally-raid tersebut di saat kedua rivalnya terlempar ke luar peringkat 20 besar.\"Prioritas kami adalah memberikan yang terbaik setiap harinya dan berharap itu akan terbayar pada akhir dari Dakar ini,\" kata Al-Attiyah.Reli berlanjut ke etape 8 pada Senin, menempuh rute Al Dawadimi ke Wadi Ad Dawasir dengan special stage sejauh 395km. (mth)   

Pupuk Indonesia Pastikan Stok Pupuk Aman untuk Musim Tanam 2022

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 21:37:36 0

Jakarta, FNN - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan stok pupuk aman untuk kebutuhan musim tanam pertama di tahun 2022 dengan persediaan lebih dari 1 juta ton.\"Kita saat ini punya stok sekitar 1,1 juta ton di seluruh Indonesia, untuk semua jenis pupuk,\" kata Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana saat dihubungi di Jakarta, Minggu.Wijaya menerangkan persediaan pupuk tersebut jumlahnya lebih banyak dua kali lipat dari ketentuan stok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kebutuhan pertanian nasional.\"Kita biasanya stok dua kali lipat dari aturan pemerintah, jadi itu kira-kira cukup untuk keperluan sebulan ke depan, kalau aturan pemerintah itu kan dua minggu,\" kata Wijaya.Untuk menjaga kebutuhan petani, Pupuk Indonesia saat ini memiliki stok pupuk bersubsidi secara nasional pada awal tahun 2022 sebesar 1,13 juta ton. Rinciannya, pupuk Urea sebesar 512 ribu ton, NPK 305 ribu ton, SP-36 103 ribu ton, ZA 135 ribu Ton, dan Organik 80 ribu ton.Wijaya menerangkan ketersediaan pupuk tersebut akan disalurkan kepada petani yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan pupuk bersubsidi dan diberikan sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan.\"Perlu diperhatikan juga petani yang bisa menerima itu adalah yang sudah terdaftar, kemudian juga sesuai alokasi yang sudah ditentukan,\" kata dia.Berdasarkan laporan di lapangan, kata Wijaya, tidak jarang menemukan petani yang mengeluh pupuk langka di daerahnya dikarenakan dua hal. Yang pertama karena petani tersebut belum terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi, dan yang kedua jatah yang diterima tidak sesuai dengan keinginan.Wijaya menegaskan Pupuk Indonesia tidak bisa mendistribusikan dengan jumlah yang melebihi atau di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Pupuk Indonesia Grup saat ini juga sudah memiliki sistem untuk memastikan distribusi pupuk berjalan baik dan tepat sasaran, seperti sertifikasi antifraud ISO 37001, whistleblowing system yang merupakan bentuk komitmen penerapan good corporate governance, ditambah digitalisasi sistem seperti Distribution Planning & Control System (DPCS). Selain itu juga Aplikasi Gudang, Web Commerce, Product Tracking, hingga saat ini tengah melakukan uji coba aplikasi digital Retail Management System (RMS).Seluruh sistem ini dimanfaatkan untuk memastikan ketersediaan pupuk sesuai dengan prinsip enam tepat yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, tepat tempat, dan tepat jenis. (mth) 

Pemerintah Jayawijaya Fasilitasi Warganya Pendidikan Kedokteran

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 16:03:26 0

Wamena, FNN - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua memfasilitasi warganya untuk mendapatkan akses pendidikan kedokteran di perguruan tinggi di luar kabupaten ini.Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua saat di Wamena, Minggu, mengaku selalu membangun koordinasi dengan pihak Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura agar menerima beberapa anak dari Jayawijaya, khusus untuk jurusan kedokteran.\"Saya minta ke Uncen untuk anak Jayawijaya sekolah dokter, saya sudah suruh tes, kasi nama ada sekitar 7 orang tetapi cuma dua saja yang tes,\" katanya.Jhon mengatakan selalu mengupayakan agar putra dan putri asli Jayawijaya bisa mendapatkan pendidikan pada jurusan-jurusan yang sangat dibutuhkan langsung untuk pelayanan kepada masyarakat wilayah ini.\"Saya selalu minta jatah ke Uncen untuk yang susah. Bapak ibu jangan diam-diam ikut tes, tidak lulus baru kasi tahu. Harus kasi tahu bapak bupati bahwa saya punya anak ada ikut,\" katanya.Bupati mengharapkan pada Tahun 2022 ini lebih banyak perwakilan anak Jayawijaya yang kuliah di jurusan-jurusan yang dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan kemasyarakatan.\"Kalau memang besok dari Distrik Napua ada yang mau, sampaikan nanti saya koordinasi dengan pihak Uncen. Saya membantu orang sekolah tidak pernah saya mau ekspos,\" katanya.Selain untuk peningkatan pelayanan kesehatan, Jhon memastikan pihaknya juga memfasilitasi sekolah pilot bagi anak daerah yang mampu dan siap.\"Banyak yang bilang kami tidak lahirkan dokter, pilot, padahal banyak yang sudah kami hasilkan,\" katanya.Salah satu contoh pilot yang sudah dihasilkan adalah seorang perempuan dari distrik pinggiran di pusat kota.\"Kita punya satu itu Nita Yogobi, itu saya ambil, kasi sekolah, sekarang terbang di PT Jayawijaya. Ini salah satu pilot yang kita hasilkan,\" katanya. (mth)   

Pemuda Batak Bersatu Bantu Siapkan Makanan untuk Korban Bencana di Jayapura

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 15:59:47 0

Jayapura, FNN - Sebanyak 30 orang yang tergabung dalam Pemuda Batak Bersatu (PBB) secara bergantian membantu menyiapkan makanan untuk korban bencana alam di dapur umum yang dibuka oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Papua di kawasan Skyline Jayapura, Kota Jayapura.Sekretaris Jenderal DPD PBB Provinsi Papua Naek Sahala Mangaraja di Jayapura, Minggu mengatakan bahwa anggota PBB sejak Sabtu (8/1) secara bergantian membantu menyiapkan dan membagikan makanan bagi korban banjir.\"Mudah-mudahan kehadiran PBB di Papua bisa membantu masyarakat yang sedang mengalami bencana,\" kata Naek.Dia ingin PBB Papua bisa senantiasa membantu BPBD Provinsi Papua menangani warga yang terkena dampak bencana alam.Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja serta Penanggulangan Bencana Daerah Papua Paminto Widodo mengatakan bahwa setiap hari sebanyak 600 porsi makanan disiapkan untuk korban banjir. Banjir melanda empat dari lima distrik di wilayah Kota Jayapura. Bencana itu menyebabkan tujuh orang meninggal dunia dan berdampak pada sekitar 7.000 warga. (mth)

Erick Thohir Dukung Transformasi SIG Jadi BUMN Semen Berkelas Dunia

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 15:55:02 0

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir meminta PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terus berinovasi dalam produk, layanan serta teknologi dan digital untuk meningkatkan daya saing secara global.   \"Sebagai salah satu BUMN semen terbesar di Asia Tenggara yang memiliki kontribusi besar bagi masyarakat dan Indonesia, saya terus mendorong agar SIG dapat bertransformasi menjadi BUMN kelas dunia,\" kata Erick dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.   Pesan Erick Tohir tersebut disampaikan dalam rangka perayaan secara virtual HUT ke-9 SIG dengan tagline \"Go Beyond Nextz\".   “Teruslah berkembang dan berinovasi, meningkatkan prestasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Erick Thohir.   Direktur Utama SIG Donny Arsal mengatakan, dengan tema “Growing Together”, sembilan tahun perjalanan transformasi, SIG terus tumbuh dalam semangat kebersamaan untuk menghadapi berbagai tantangan.   \"SIG hadir memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan dengan terus berinovasi, kreatif, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia,\" kata Donny Arsal.   Sinergi menjadi pendorong utama bagi perusahaan dalam menjalankan semua strategi dan inisiatif untuk mencapai target perusahaan.   “Kebersamaan menjadi kekuatan dalam menghadapi kondisi industri semen yang semakin berat, di mana peta persaingan semakin ketat dengan munculnya beberapa pemain baru. Apalagi kondisi over supply semakin mempertajam tingkat kompetisi di market,” kata Donny.   Donny Arsal menambahkan, tahun 2022 SIG telah mencanangkan strategic bussiness priority dengan inisiatif, salah satunya peningkatan operational excellence serta melakukan optimalisasi supply chain.   Dalam rangkaian perayaan HUT ke-9 ini, SIG memberikan Penghargaan Kesetiaan Kerja kepada 363 karyawan sebagai apresiasi atas masa bakti karyawan yang telah bekerja selama 10 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.   Perseroan juga menyelenggarakan kegiatan Virtual Race, sujud syukur, khataman Al-Quran serta pemberian santunan kepada anak yatim piatu di 8 lokasi operasional perusahaan. (mth)  

Survei: Elektoral Calon Presiden Tergantung Calon Wakil Presiden

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 15:51:09 0

Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukannya tingkat elektoral calon presiden yang akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tergantung pada calon wakil presiden.\"Karena pemilu masih dua tahun ke depan, maka calon-calon presiden membutuhkan pendamping yang bisa membantu menambah atau menaikkan elektabilitas mereka,\" kata dia saat memaparkan hasil survei Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu.Ia mengatakan meskipun nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan selalu berada di posisi teratas survei opini publik, namun kekuatan elektoral ketiganya untuk menarik pemilih tergantung siapa calon yang akan mendampingi.\"Artinya, siapa di posisi calon wakil sangat menentukan,\" ujar Burhanuddin Muhtadi. Masih dari survei yang sama, Indikator Politik Indonesia mengungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir merupakan salah satu nama yang potensial. Erick dinilai publik bukan saja mampu menambah elektabilitas calon presiden, tapi juga sisi akseptabilitas (penerimaan).Menurut Burhan, akseptabilitas penting untuk memuluskan langkah calon presiden dalam kontestasi Pemilu 2024.\"Erick juga relatif bisa diterima di kalangan elite, khususnya di kalangan elite partai politik yang akan mengusung pasangan capres dan cawapres,\" ujar dia.Selain Erick, beberapa nama secara konsisten juga diinginkan publik menjadi calon wakil presiden yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.  Temuan survei Indikator sebelumnya menempatkan Erick Thohir sebagai tokoh yang paling diinginkan publik sebagai cawapres Pilpres 2024. Bahkan, Erick menjadi tokoh paling populer di antara nama lainnya.Pada November 2021 nama Erick Thohir selalu berada di puncak jika disandingkan dengan calon presiden yang menjadi favorit hasil survei. Tingginya elektabilitas Erick Thohir juga sejalan dengan hasil survei Voxpol Center Research and Consulting.Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan tingginya elektabilitas Erick Thohir disebabkan prestasi dan capaian yang dibuat selama menjabat sebagai Menteri BUMN.Prestasi tersebut dinilai bisa menjadi modal awal untuk mendongkrak keterpilihan Erick Thohir pada kontestasi Pemilu 2024. (mth) 

Anggota DPR Harap KASAD Tidak Gunakan Standar Ganda terhadap Ulama

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 13:10:05 0

Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menyarankan agar Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman tidak melakukan standar ganda terhadap para ulama.Menurut dia, Jenderal Dudung harus menjalin hubungan baik dengan semua ulama, termasuk pendekatan terhadap ulama radikal.\"Yang penting Jenderal Dudung tidak melakukan standar ganda terhadap para ulama, semua harus didekati sebagai hubungan baik antara ulama dan umara. Hal itu termasuk ulama radikal sehingga ada saling pengertian dalam merawat kebhinekaan dan keutuhan NKRI,\" kata Tamliha kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.Dia menilai menjalin silaturahim dengan semua ulama sangat penting dalam membangun kebersamaan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut dia, bisa saja ulama yang radikal dilakukan upaya pendekatan khusus sebagai bagian dari program deradikalisasi.  \"Tidak ada salahnya jika kita mengajak elemen bangsa ini (kalangan radikal) ke arah yang benar,\" ujarnya.Tamliha mengatakan setiap tahun TNI selalu mendapatkan tingkat kepercayaan terbaik dari masyarakat sehingga Kasad harus mempertahankan peringkat tersebut di TNI AD.Menurut politisi PPP itu, kunjungan ke organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam selalu dilakukan semua petinggi TNI dari dahulu hingga saat ini.Karena itu dia berpesan agar Jenderal Dudung tidak melakukan standar ganda terhadap para ulama sehingga semua harus didekati.Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat berkunjung ke wilayah kerja Kodam I/Bukit Barisan menyempatkan diri menemui salah satu ulama besar Sumatera Utara Buya Amiruddin di Medan, Senin (3/1).Jenderal Dudung juga mengunjungi Pimpinan Muhammadiyah dan PBNU serta akan merekrut calon prajurit dari kalangan santri. (mth)     

Erick: BUMN Operasi Pasar 3,7 Juta Liter Minyak Goreng sampai Mei 2022

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 13:02:37 0

Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir dan perusahaan-perusahaan BUMN akan melakukan intervensi atau operasi pasar sekitar 3,7 juta liter minyak goreng hingga Mei 2022.\"BUMN melakukan operasi pasar, artinya kami melakukan intervensi di mana sampai bulan Mei 2022 kami akan melakukan intervensi sekitar 3,7 juta liter minyak goreng,\" ujar Erick Thohir saat menyampaikan pidato kunci di Universitas Sumatera Utara di Medan sebagaimana dipantau secara daring dari Jakarta, Minggu.Menurut dia, BUMN berperan sebagai penyeimbang pasar, penyeimbang ekonomi dan juga harus kadang-kadang melakukan intervensi ekonomi ketika terjadi ketidakseimbangan. Contohnya ketika harga masker mahal di masa awal COVID-19, Kimia membuat operasi pasar supaya harga masker murah.  Kemudian juga ketika minyak goreng sekarang mahal karena harga kelapa sawit naik. Jika harga kelapa sawit jatuh yang risau adalah petani dan pengusaha, sehingga jika yang terjadi sebaliknya maka yang risau adalah konsumen.\"Inilah ekonomi, maka dari itu kemarin Presiden RI Joko Widodo menugaskan tidak hanya kepada BUMN namun kepada seluruh pelaku usaha swasta untuk menggelar operasi pasar 1,25 miliar liter minyak goreng,\" kata Erick Thohir.Erick juga menyampaikan hal tersebut tidak mungkin hanya dilakukan oleh BUMN sendiri, karena BUMN sebagai perusahaan kelapa sawit hanya memiliki empat persen market share sedangkan mayoritas dipegang oleh swasta. Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan BUMN menggelar operasi pasar tambahan untuk minyak goreng sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo.Menurut Menteri BUMN, anak usaha Holding Perkebunan, PT Industri Nabati Lestari (INL), tengah mengembangkan produksi turunan CPO. Erick menyampaikan kemasan sederhana INL ini baru dikembangkan saat harga minyak melambung tahun lalu.Erick menyebut harga minyak INL sesuai harapan pemerintah yakni Rp14 ribu per liter yang tersedia dalam dua kemasan yakni 450 ml dan 900 ml. BUMN harus memanfaatkan momentum dengan mulai mengenalkan kemasan sederhana khusus untuk pasar tradisional dengan brand INL.Mulai Januari 2022, BUMN telah memiliki tiga produk minyak dengan segmentasi berbeda yakni Nusakita 100 persen price index dari market leader (bimoli), Salvaco (92-95 persen price index bimoli), dan kemasan sederhana INL 88 sampai 90 persen price index market leader/bimoli). (mth)    

Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Afghanistan

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 12:52:32 0

Jakarta, FNN - Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan, yang saat ini menghadapi situasi kemanusiaan yang memburuk. \"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bantuan kemanusiaan ini merupakan tambahan dari komitmen bantuan kemanusiaan dan bantuan kerja sama pembangunan dari Indonesia,\" kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pelepasan keberangkatan dua pesawat bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Afghanistan di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Minggu.Bantuan tersebut diberikan sebagai respons terhadap situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Afghanistan. Ada sekitar 23 juta penduduk yang terancam kelaparan dan lebih dari tiga juta anak juga terancam malnutrisi di nengara itu. Dalam mempersiapkan bantuan, kata Retno, Indonesia terus berkoordinasi dengan sejumlah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di lapangan, terutama World Food Program. Bantuan kemanusiaan itu juga akan disalurkan bekerja sama dengan WFP dan akan disupervisi oleh misi Indonesia di Kabul.Menlu Retno memperingatkan bahwa, tanpa dukungan masyarakat internasional, situasi kemanusiaan di Afghanistan akan semakin berat dan diperkirakan dapat berdampak pada stabilitas Afghanistan secara keseluruhan.Selain bantuan kemanusiaan jangka pendek, Indonesia, kata Menlu, juga tengah mempersiapkan bantuan jangka panjang, antara lain bantuan pendidikan dan pemberian kapasitas terutama untuk kaum perempuan Afghanistan.Sebelumnya dalam pertemuan OKI di Islamabad, Indonesia kembali menegaskan pentingnya penghormatan hak-hak dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.\"Dalam waktu dekat, pembahasan lebih dalam mengenai kerja sama pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan akan saya bahas dengan Qatar dan wakil dari Afghanistan,\" ujar Retno. (mth)    

Putri Mahkota Swedia Positif COVID-19

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 12:46:32 0

Stockholm, FNN - Putri Mahkota Swedia Victoria dinyatakan positif terkena COVID-19 dan mengalami gejala ringan, demikian diumumkan istana kerajaan, Sabtu.Victoria, kata istana, sudah divaksin dosis penuh anti-COVID. Sebelumnya pada awal pekan ini, raja dan ratu Swedia juga dipastikan terinfeksi COVID.Istana Kerajaan mengatakan melalui pernyataan bahwa Putri Victoria, yang berusia 44 tahun, sedang menjalani karantina di kediamannya bersama keluarganya.Victoria sebelumnya pernah juga terpapar COVID.\"Putri mahkota, yang sudah divaksin penuh, mengalami gejala flu tapi selain itu merasa sehat,\" kata istana. \"Pelacakan kontak sudah dimulai.\"Victoria dan kedua orang tuannya terkena COVID-19 di tengah gelombang keempat penyebaran penyakit itu, yang dipicu oleh varian yang sangat menular, Omicron.Akibat Omicron, Swedia telah berkali-kali melaporkan rekor kasus harian COVID-19.Jumlah orang yang harus dirawat karena COVID juga telah meningkat tajam sehingga membebani sistem layanan kesehatan negara itu.Namun, angka rawat inap tersebut masih cukup rendah dibandingkan pada puncaknya selama gelombang-gelombang sebelumnya.Angka kematian akibat COVID-19 juga masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. (mth)

Pupuk Indonesia Dukung Penuh Kejaksaan Berantas Oknum Mafia Pupuk

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 12:36:06 0

Jakarta, FNN - Pupuk Indonesia mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung memberantas oknum-oknum yang melakukan penyelewengan program pemerintah terkait penyediaan pupuk dan bisa berdampak pada kerugian masyarakat khususnya petani.\"Kami mendukung apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dalam artian kami juga mendukung upaya-upaya itu. Kami mendukung dan menyambut gembira pernyataan Pak Jaksa Agung,\" kata Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu.Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan satuan kerjanya untuk melaksanakan Operasi Intelijen dalam rangka memberantas mafia pupuk. \"Ungkap adanya mafia pupuk, rakyat butuh keberadaan pupuk,\" kata Jaksa Agung Burhanuddin.  Wijaya mengatakan Pupuk Indonesia siap mendukung Kejaksaan Agung dalam hal apapun terkait kegiatan tersebut. Selama ini terdapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk kejaksaan, yang fungsinya untuk melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk.\"Jadi selama ini memang fungsi pengawasan ini yang perlu ditingkatkan. Jadi kalau ada upaya dari Kejaksaan Agung kami siap support dalam hal apapun,\" kata Wijaya.Menurut Wijaya, keberadaan oknum yang melakukan penyelewengan dalam program penyediaan pupuk merugikan petani seperti menyulitkan petani memperoleh pupuk, pupuk yang dipalsukan, atau pupuk subsidi yang dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atau dijual dengan harga di atas seharusnya.Wijaya berharap dengan tindakan pemberantasan oknum dalam penyediaan pupuk dapat semakin memperlancar pendistribusian pupuk di lapangan. Dia mengakui bahwa pengawasan pupuk di lapangan tidak bisa dilakukan oleh Pupuk Indonesia sebagai produsen, melainkan butuh dukungan dari berbagai pihak. \"Kami berharap tidak ada lagi masalah-masalah penyimpangan atau penyelewengan pupuk di lapangan,\" katanya.Pupuk Indonesia juga telah menerapkan berbagai sistem dalam distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran salah satunya lewat digitalisasi, sistem monitoring untuk distribusi pupuk, dan bekerja sama dengan aparat di daerah dalam hal pendistribusian.Pupuk Indonesia Grup juga selalu berusaha memastikan distributor menyiapkan stok di kios dan menyalurkan sesuai ketentuan kepada yang berhak sesuai eRDKK. (mth)

Puan Nilai Persoalan Harga Minyak Goreng Mahal Jadi Ironi

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 12:12:25 0

Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai persoalan kenaikan harga minyak goreng yang mahal menjadi ironi karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.\"Negara harus bisa memastikan rakyat dapat menikmati hasil bumi Tanah Airnya tanpa kesulitan,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.Dia mencontohkan negara Malaysia dapat memberikan subsidi minyak goreng untuk warganya dengan cukup baik yaitu menetapkan harga minyak goreng bersubsidi senilai RM 2,5 atau sekitar Rp8.500 per kilogram untuk kemasan sederhana.Puan berharap pemerintah Indonesia bisa memberikan subsidi sebanyak-banyaknya untuk rakyat karena harus mampu menstabilkan harga pangan sehingga beban rakyat akan terbantu.Dia menyoroti tingginya harga minyak gorong, sehingga disarankan agar pemerintah menyalurkan minyak goreng murah bersubsidi secara merata. Hal tersebut menurut dia karena sampai saat ini harga minyak goreng di pasaran masih sekitar Rp20.000 per liter.  Selain itu Puan mendukung langkah anak usaha holding perkebunan PT Industri Nabati Lestari (INL) yang sedang mengembangkan produksi turunan minyak sawit.INL mengeluarkan merek minyak goreng ekonomis seharga Rp14.000 per liter sesuai dengan harga acuan yang ditetapkan Pemerintah.\"Merek minyak goreng ini dapat menunjang kebijakan Pemerintah yang menargetkan 1,2 juta liter minyak goreng subsidi untuk menekan lonjakan harga,\" ujarnya.Namun, dia menilai harus dipastikan minyak goreng kemasan ekonomis INL segera beredar di seluruh wilayah Indonesia. Puan juga meyakini merek tersebut tidak akan kalah dengan berbagai merek minyak goreng yang biasa ditemui di pasaran. (mth)

Saatnya Mengembangkan Listrik dari Energi Hijau Bebas Karbon Emisi

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 12:02:49 0

Jakarta, FNN - Jika energi hijau telah menjadi gaya hidup di Tanah Air maka Indonesia akan terbebas dari emisi karbon yang merugikan, lebih mandiri energi, dan mengurangi tingkat ketergantungan pada negara lain.Namun, pengembangan energi hijau yang bebas karbon emisi terutama untuk menyuplai kebutuhan listrik bukan semudah membalik telapak tangan.Upaya ini bukan semata persoalan mencari investor untuk sebuah proyek raksasa melainkan pekerjaan rumah besar mulai dari keberpihakan politis hingga mengubah tradisi lama yang sudah puluhan tahun bergantung pada energi fosil.Langkah ini jelas akan menyedot investasi bukan semata di hulu namun juga di hilir ketika peralatan yang digunakan oleh pengguna atau masyarakat seluruhnya harus dikonversi agar dapat menyesuaikan dengan penggunaan energi hijau.Meski begitu, langkah ini perlu untuk tetap dimulai dan bukan tidak sama sekali. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan mengatakan bahwa bandul ekonomi dunia kini bergerak mengayun ke arah ekonomi hijau.Untuk itu, Indonesia perlu bersiap, apabila suatu waktu entah itu dua, tiga, atau lima tahun lagi ketika masa itu datang, sebab akan ada saat di mana dunia hanya menerima produk-produk yang dihasilkan dari energi terbarukan.Dalam masa transisi energi itu, Indonesia pun dituntut untuk bersiap apalagi bangsa ini memiliki potensi besar berupa sumber daya alam (SDA) yang melimpah untuk menghasilkan energi hijau. Semua sumber energi hijau tersedia melimpah mulai dari potensi hidro pada 4.400 sungai, sinar matahari tropis sepanjang tahun, geotermal, sampai angin.Pendek kata, kata Jokowi, dengan kekuatan sumber daya alam itu, Indonesia sejatinya punya modal besar untuk bersaing dengan negara-negara lain. Proyek DikembangkanUntuk mewujudkan energi hijau yang dimaksud sejumlah proyek pun dikembangkan baik oleh perusahaan pelat merah, anak usaha BUMN, hingga swasta.Terhitung sejak 26 Desember 2021, misalnya, anak usaha BUMN Pupuk Indonesia yakni PT Rekayasa Industri (Rekind) merampungkan pekerjaannya di Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rantau Dedap (91.185 MW) di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.Hal itu ditandai dengan diselesaikannya semua tahapan pengujian sistem dan fasilitas kapasitas pembangkit listrik (Plant Rated Capacity Test) yang dikerjakan perusahaan EPC (Engineering, Procurement and Construction) nasional tersebut.PLTP Rantau Dedap adalah PLTP yang dioperasikan oleh PT Supreme Energy Rantau Dedap (SERD), perusahaan kerja sama antara PT Supreme Energy, ENGIE, Marubeni Corporation dan Tohoku Electric Power. Pada 26 Desember 2021 mengumumkan bahwa PLTP Rantau Dedap Tahap-1 dengan kapasitas 91,185 MW telah beroperasi komersial.Listrik yang bersumber dari energi hijau bebas karbon emisi ini akan disalurkan melalui jaringan transmisi milik PT PLN (Persero) untuk dapat mendukung keandalan pasokan listrik di Wilayah Sumatera. Bukti penyelesaian seluruh tahapan pengujian itu diperkuat dengan dikeluarkannya sertifikat atau berita acara Commercial Operation Date (COD - Tanggal Operasi Komersial) secara tertulis oleh SERD selaku pemilik proyek.Pijakannya, mengacu pada SKPP (Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).Selain itu juga mengacu pada Sertifikat Kompetensi Operator yang diterbitkan Himpunan Ahli Pembangkit Tenaga Listrik.Pascaterbitnya COD ini, PLTP Rantau Dedap langsung menyalurkan listrik melalui jaringan transmisi milik PLN secara komersial, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat, khususnya dalam menopang minimnya pasokan listrik di wilayah Sumatera Bagian Selatan.Direktur Utama Rekind Triyani Utaminingsih menyatakan di tengah pandemi COVID-19 dan sejumlah tantangan besar, pihaknya bertekad untuk menyelesaikan Proyek PLTP Rantau Dedap.Upaya ini juga merupakan bentuk komitmen dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia dan meningkatkan peran energi terbarukan dalam mewujudkan ketahanan energi bangsa yang berkelanjutan. Di bawah bendera konsorsium bersama Fuji Electric, lingkup pekerjaan Rekind dalam proyek PLTP Rantau Dedap cukup luas. Mencakup pekerjaan engineering, procurement, konstruksi, commissioning BOP, dan pre-commissioning. Kesemuanya dilakukan secara mandiri oleh putra-putri terbaik bangsa ini.InovasiUpaya yang dilakukan Rekind merupakan salah satu wujud inovasi dan penerapan teknologi kekinian dalam melahirkan karya-karya terbaik di proyek yang lokasinya berada pada ketinggian tapak di atas 2000-2600 mdpl itu.Proyek-proyek energi hijau memang dalam pengerjaan memerlukan inovasi dan teknologi tingkat tinggi, misalnya saja untuk Steam Separation System.Diperlukan inovasi misalnya dengan mengaplikasikan pekerjaannya melalui penerapan teknologi Central Separator with Dual Flash System.Teknologi ini mengandalkan central separator pembangkit yang mampu melakukan proses flashing (tekanan) dua kali lebih kuat dibandingkan teknologi yang diterapkan dalam pembangkit sebelumnya, sehingga memperoleh performa maksimal.Dan, untuk pengerjaan switchyard dalam kapasitas 150 kV juga perlu menerapkan teknologi lain misalnya Using Container Gas Insulated Switchyard (GIS).Ini merupakan teknologi yang mampu mentransformasi gardu induk listrik yang konvensional menjadi digital. Penerapan teknologi ini belum pernah sebelumnya diaplikasikan di Indonesia.Memang secara keseluruhan transisi menuju energi hijau menghadapi tantangan tuntutan penyelamatan lingkungan dan keseimbangan aktivitas ekonomi. Komitmen pengurangan emisi karbon perlu menjadi prioritas dan perekonomian yang perlu menyesuaikan diri.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sudah menyatakan bahwa dunia berkomitmen mengurangi emisi karbon pada 2050.Di dalam negeri, menurut Sri Mulyani, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk melakukan transisi menuju energi hijau. Saat ini batu bara masih menjadi sumber energi utama, sehingga penghentian penggunaan batu bara mesti bertahap.Menurutnya, transisi penggunaan batu bara menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan harus didukung berbagai instrumen kebijakan dan investasi yang besar. Selain itu, aktivitas perekonomian pun harus terjaga saat energi terbarukan digunakan.Penggunaan batu bara sebagai sumber energi melibatkan banyak sektor serta tenaga kerja, mulai dari tambang, pembangkit listrik, hingga PT PLN (Persero) sebagai perusahaan tunggal pengelola listrik.Transisi pun kemudian tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba. Salah satu pertimbangan besar di dalam negeri adalah adanya kontak PLN yang masih berjalan dalam penggunaan energi dari perusahaan-perusahaan pembangkit listrik.Meski begitu, saat ini sudah saatnya bagi Indonesia untuk memulai sebuah langkah besar pengembangan listrik dari energi hijau yang bebas karbon emisi. Kalau bukan sekarang kapan lagi. (mth)   

Pemkab Sampang Bantu Pembangunan Rumah Mantan Pengikut Syiah

BY FNN Ahad, 09 Januari 2022 11:50:47 0

Sampang, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur membantu pembangunan rumah bagi mantan pengikut ajaran Islam Syiah yang hendak kembali di kampung halamannya di Desa Karang Gayam dan Desa Karang Penang, Sampang.Menurut Bupati Sampang Slamet Junaidi di Sampang, Sabtu (8/1), itu dilakukan, karena konflik antara Syiah dan Sunni telah berakhir damai, setelah semua pengikut Syiah berbaiat untuk kembali memeluk ajaran sunni pada November 2020.\"Para ulama di Sampang ini sudah bersedia menerima mantan pengikut Syiah tersebut untuk kembali ke kampung halaman mereka, maka kami, selaku pemerintah harus memfasilitasi,\" katanya.Usulan bantuan pembangunan rumah bagi korban konflik sosial itu juga atas usulan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam (NU) Sampang melalui program bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).\"Kami memang menyarankan agar pemkab membantu pembangunan rumah bagi mantan pengikut Syiah yang hendak kembali ke kampung halamannya itu,\" kata Ketua Lakpesdam NU Sampang Faisol Ramdhani. Selain membantu pembangunan rumah, pemerintah juga membantu program sertifikasi tanah para korban konflik itu.Sebanyak 239 warga Sampang yang menjadi korban konflik bernuansa SARA menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur bersamaan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia pada 14 Desember 2020.   Sementara itu, mantan pengikut ajaran Islam Syiah yang rencananya akan kembali ke Sampang dalam waktu dekat ini sebanyak 26 orang, bahkan sebanyak 4 kepala keluarga sudah ada yang bangun rumah di Desa Blu’uran, Omben dan di Desa Karanggayam, Kecamatan Karang Penang sebanyak 2 kepala keluarga.  Konflik bernuansa SARA antara Syiah dan Sunni di Sampang, Madura, Jawa Timur itu terjadi pada tahun 2012 hingga akhirnya para korban ini diungsikan di Rusunawa, Jemondo, Sidoarjo, Jawa Timur.Komunitas Syiah Sampang ini diusir dari kampung halaman mereka di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu`uran, Kecamatan Karang Penang, Sampang oleh sekelompok massa anti-syiah, lantaran berbeda paham dengan mayoritas penganut Islam di wilayah itu.Sebelum diungsikan ke Sidoarja, korban penyerangan kelompok anti-Syiah ini terlebih dahulu diungsikan oleh Pemkab Sampang ke Gedung Olahraga (GOR) Wijaya Kusuma.Atas desakan kelompok mayoritas, maka pada 20 Juni 2013, kelompok Islam Syiah ini akhirnya dipindah ke Rusunawa, Jemondo, Sidoarjo, Jawa Timur.Pemerintah Kabupaten Sampang sebelumnya menyatakan, pengungsian kelompok Islam minoritas di Sampang ke Sidoarjo itu, hanya sementara, namun hingga kini masih tetap tinggal di pengungsian.Kala itu, jumlah total warga Syiah yang diungsikan sebanyak 338 orang, terdiri dari 81 kepala keluarga. (mth)   

Anggota DPR: Soal Omicron Fokusnya pada Faskes Bukan Angka Penularan

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 15:24:11 0

Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan fokus menghadapi kasus COVID-19 varian Omicron bukan lagi terkait dengan angka penularan, melainkan sistem layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan (faskes). \"Seperti sudah terjadi di banyak negara, jumlah kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia terus meningkat setiap harinya,\" kata Charles Honoris di Jakarta, Sabtu.    Varian Omicron, menurut dia, bisa saja sulit terbendung mengingat tingkat penularan varian itu memang sangat tinggi. Bahkan, sejumlah pakar epidemiologi memprediksi penularan Omciron di Indonesia bisa tembus 300.000 kasus per hari. Dalam penanggulangan Omicron, kata dia, Pemerintah hendaknya tidak lagi terlalu fokus pada angka penularan, tetapi pada sistem layanan kesehatan. Hal yang harus diperhatikan adalah ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan mesti selalu tersedia. Selain itu. lanjut dia, jumlah tenaga medis juga harus memadai. Kalau ada sebagian pasien komorbid yang mengalami pemburukan, bisa tertangani dengan baik dan tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Meski demikian, dia meminta masyarakat tidak perlu panik karena seperti terjadi di banyak negara kematian akibat varian ini sangat minim dan jarang menimbulkan gejala berat. Bahkan, di Inggris, menurut Charles, pasien Omicron bisa sembuh dalam waktu 3—5 hari sebab menurut banyak ahli medis varian ini hanya berdampak pada saluran pernapasan bagian atas, tidak sampai ke paru-paru. Gejala ringan ini juga yang kebanyakan dialami ratusan pasien Omicron yang sedang menjalani karantina di sejumlah tempat di Jakarta. \"Ke depan penetapan level PPKM hendaknya tidak lagi menggunakan parameter angka penularan, tetapi pada indikator layanan kesehatan, seperti bed occupancy rate (BOR). Makin tinggi BOR faskes di suatu wilayah, makin tinggi level PPKM-nya. Begitu juga sebaliknya,\" kata Waketum Kadin Bidang Kesehatan itu.. Di sisi lain, Charles mengingatkan masyarakat juga harus tetap menegakkan protokol kesehatan untuk tetap memperlambat laju penularan sekalius menekan angka BOR sehingga aktivitas sosial ekonomi di wilayahnya juga tetap bisa berjalan. Menurut dia, tidak sedikit pakar kesehatan yang memprediksi bahwa varian Omicron ini adalah pintu memasuki fase endemi, bahkan merupakan awal dari akhir pandemi COVID-19. (mth)   

Masyarakat Diimbau Lengkapi Vaksin COVID-19 dan Bersiap Terima Booster

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 15:19:00 0

Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengimbau masyarakat untuk dapat melengkapi penerimaan vaksin COVID-19 dan bersiap untuk menerima vaccine booster yang tengah digodok persiapannya oleh Pemerintah Pusat.   Ia berharap bagi warga yang baru menerima vaksin COVID-19 dosis 1 atau bahkan bagi warga yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19 bisa dengan aktif memenuhi kewajiban sekaligus haknya itu.   “Kita membutuhkan kekebalan kelompok di seluruh Indonesia. Ini harus dicapai bersama,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.   Terkait vaccine booster, Johnny menyampaikan agar masyarakat yang telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap juga bisa menyiapkan dirinya untuk menerima vaksin penguat yang akan didistribusikan dalam waktu dekat.     Ia menegaskan vaksin penguat tak kalah pentingnya dengan dosis pertama dan kedua agar kekebalan tubuh warga Indonesia bisa lebih kuat di tengah masih nyatanya potensi serangan virus SARS-CoV-2.   “Vaksinasi dosis penguat ini perlu untuk meningkatkan kembali proteksi kekebalan. Rekomendasi pemerintah, penyuntikan booster dapat dilakukan minimal 6 bulan setelah yang bersangkutan menerima dosis kedua,”katanya.   Vaccine booster COVID-19 akan mulai didistribusikan pada daerah yang telah memenuhi kriteria capaian vaksinasi dosis pertama 70 persen dan dosis kedua 60 persen.   Penerima yang akan diprioritaskan terhitung dari populasi dengan usia di atas 18 tahun.   “Hingga saat ini 244 kabupaten/kota telah memenuhi persyaratan tersebut. Untuk itu, kami mendorong dan meminta dukungan semua pihak untuk percepatan cakupan vaksinasi di wilayah lainnya supaya dapat memenuhi kriteria yang ada,” ujar Johnny.   Dalam masa persiapan untuk pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga itu, koordinasi terus dilakukan antar kementerian, lembaga pemerintah, hingga pihak- pihak lainnya yang terkait.   Terbaru, pemerintah menanti pertimbangan dari ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group of Immunization) untuk dapat memulai pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga.   Bersamaan dengan percepatan vaksinasi COVID-19 dosis 1 serta 2 dan persiapan vaccine booster, Pemerintah juga terus menggalakkan vaksinasi terhadap masyarakat lansia dan anak- anak usia 6-11 tahun.   “Vaksinasi anak terus berlanjut dan berjalan baik. Para orang tua jangan ragu, mari kita lengkapi vaksinasi anak-anak Indonesia,” Menkominfo mengajak.   Tak lupa juga di tengah meningkatnya laporan kasus varian mutase Omicron, Johnny mengingatkan masyarakat supaya tetap berhati-hati menyikapi beredarnya berbagai hoaks terkait COVID-19.   Tak terkecuali berita yang tak benar tentang vaksinasi booster dan vaksinasi anak.   “Kominfo tentu terus melakukan berbagai upaya menangkal disinformasi dan hoaks yang bergulir di tengah masyarakat. Berdampingan dengan hal tersebut, kami harapkan warga juga bijak menyikapinya. Pastikan mengambil informasi dari sumber terpercaya, jangan meneruskan berita yang keliru,” tutupnya. (mth)  

PT BRM Luncurkan Kampung Protein untuk Masyarakat Dharmasraya

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 15:12:31 0

Pulau Punjung, FNN - PT Bukit Raya Mudisa (PT BRM) meluncurkan program kampung protein untuk masyarakat Nagari Lubuk Karak, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap kegiatan pengembangan masyarakat sekitar.Melalui program Community Development bertajuk \"Kampung Protein\", perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan akasia tersebut menyerahkan 234 ekor indukan ayam kampung unggul balitbangtan (KUB), pakan, dan perlengkapan membuat kandang kepada Kelompok Tani Sumanik.\"Penyerahan ini sudah kita lakukan berapa hari lalu, selain indukan ayam, kita juga bantu masyarakat pakan pelet 15 sak, tempat minum 30 unit, tempat makan 30 unit, gabah dan jagung sembilan sak, dan bahan untuk kandang berupa papan sederan sebanyak satu truk,\" kata Humas PT BRM Endri Wahyudi di Pulau Punjung, Sabtu.    Lebih lanjut, ia menjelaskan pengembangan masyarakat melalui kampung protein juga mendukung program pemerintah dalam memberantas tengkes pada anak, khususnya balita. Selain, itu untuk sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat.\"Telur dan daging ayam merupakan sumber protein yang sudah akrab dengan masyarakat, hanya saja belum dimaksimalkan selama ini. Di sini kita ingin agar masyarakat dapat memaksimalkan potensi ini,\" ujar dia.Selain bertani dan berkebun, kata dia, sumber penghasilan masyarakat juga dapat bertambah dari beternak ayam. Ayam jenis ini dinilai lebih produktif menghasilkan telur dibandingkan dengan ayam kampung biasa.\"Kemampuan beradaptasi dan daya tahan terhadap penyakit juga cukup bagus, sehingga mudah untuk dikembangkan oleh masyarakat,\" ujarnya.Ia menambahkan komitmen perusahaan dalam rangka pemberantasan tengkes sebelumnya juga sudah dilakukan dengan mendistribusikan 60 kotak susu formula, satu unit tensi digital, satu unit timbangan bayi digital, dan satu unit timbangan dewasa kepada masyarakat Nagari Ampek Koto Dibawuah, Kecamatan IX Koto.Sementara itu, Wali Nagari Lubuk Karak, Kecamatan IX Koto Marti Azis menyebutkan pemerintahan Lubuk Karak mendukung dan menyambut baik program perusahaan tersebut .  \"Kami sebagai pemerintahan nagari tentu sangat mendukung program ini, karena sangat bagus dalam upaya pengembangan untuk masyarakat. Semangat yang sama juga ditunjukkan anggota kelompok tani Sumanik dalam membuat kandang secara bergotong royong,\" katanya.Perwakilan anggota kelompok Tani Sumanik Fauzan menyampaikan terima kasih kepada manajemen perusahaan yang telah membantu masyarakat. Kelompok Tani beserta anggota akan berkomitmen dalam menjalankan program Kampung protein yang digagas oleh perusahaan sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. (mth)    

Walikota New York mengunjungi Masjid New York

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 14:50:21 0

“Saya bukan teman. Saya adalah anggota keluarga kalian!” (Eric Adams). Oleh: Imam Shamsi Ali, Imam/Direktur Jamaica Muslim Center, USA HARI Jumat 7 Januari, Walikota New York Eric Adams yang baru dilantik seminggu lalu melakukan kunjungan ke Jamaica Muslim Center, masjid dengan jamaah terbesar di kota New York. Kunjungan ini merupakan komitmen Walikota bahwa jika terpilih dirinya tidak akan melupakan Komunitas Muslim di kota New York yang jumlahnya mencapai lebih dari 1 juta orang. Hadir mendampingi Eric Adams, Jim Gennaro anggota DPRD NYC (City Councilman), David Weprin anggota DPRD New York State (State Assemblyman), dan juga Fred Kreizman, Komisioner urusan Komunitas kantor Walikota New York. Eric Adams adalah mantan Brooklyn Borough President, dan sejak itu beliau sangat dekat dengan komunitas Muslim di Brooklyn dan New York umumnya. Beberapa kali sebelum menjadi kandidat walikota menghadiri acara-acara besar yang dilaksanakan oleh Komunitas Muslim di kota New York. Beliau pernah jadi petinggi di Kepolisian New York. Lalu maju menjadi anggota DPRD New York sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden Brooklyn Borough. Pada akhirnya maju menjadi calon Walikota New York. Mayoritas Komunitas Muslim mendukung Eric karena kedekatan itu. Pada acara Sholat Idul Adha lalu Eric yang baru saja terpilih dalam pemilihan pencalonan dari Partai Demokrat, hadir dan memberikan sambutannya. Ketika itu dia memang berjanji akan selalu hadir dan dekat dengan Komunitas Muslim. Satu hal yang saya ingat dan apresiasi dari Eric Adams adalah komitmen untuk membela komunita minoritas saat menghadapi kesulitan. Satu diantaranya adalah ketika Presiden Donald Trump mengeluarkan aturan pelarangan orang Islam masuk Amerika. Eric Adams mengadakan demonstrasi besar di City Hall ketika itu. Karenanya kehadirannya hari Jum\'at itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Tapi, memang itulah realitanya. Bahwa memang Waikota New York saat ini sangat dekat dengan Komunitas Muslim New York. Sangat wajar dalam Pidatonya tadi di masjid sang Walikota mengatakan: “saya hadir bukan teman baru. Bukan juga teman teman lama. Tapi saya hadir di sini sebagai bagian dari keluarga kalian”. Semoga Walikota Eric Adams dikuatkan, diberikan petunjuk, dan dimudahkan dalam memimpin Kota Dunia (New Yrok) ini di tengah tantangan yang nyata. Satu diantaranya adalah kenyataan bahwa Covid masih saja meninggi di kota ini. Jamaica Muslim Center, 7 Januari 2022. (*)  

Ketua KPK Prihatin Penangkapan Pejabat Terkait Suap Terus Terjadi

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 13:22:15 0

Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merasa prihatin terhadap penangkapan pejabat yang terus menerus terjadi terkait kasus dugaan korupsi perkara penyuapan.\"Tidak bisa saya hindari keprihatinan menyaksikan penangkapan pejabat yang terjadi secara terus menerus yang menciptakan kesan bahwa transaksi suap dan sogok terjadi setiap hari pada pejabat-pejabat yang berada pada posisi cukup strategis,\" ujar Firli dalam unggahan yang dibagikan di akun Twitter pribadinya @firlibahuri, dipantau dari Jakarta, Sabtu.Keprihatinan itu, kata Firli, juga tidak terlepas dari kasus terbaru yang ditangani oleh KPK, yaitu penangkapan Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE).Rahmat Effendi ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.Berdasarkan hasil pemeriksaan dan barang bukti yang dikumpulkan tim penyidik, Kamis (6/1), KPK telah menetapkan Rahmat Effendi (RE) dan delapan orang lain sebagai tersangka.Firli Bahuri memandang penangkapan Rahmat Effendi semakin disayangkan karena Kota Bekasi yang ia pimpin itu merupakan kota strategis sebagai penopang jalannya ibu kota negara.\"Kota Bekasi ini adalah salah satu kota yang berada di sekitar ibu kota berpenduduk jutaan (tepatnya 3,084 juta) dan tentu adalah kota yang strategis menopang jalannya ibu kota negara kita,\" kata Firli.Padahal menurutnya, apabila posisi wali kota itu digunakan secara tepat untuk menciptakan kecintaan rakyat kepada pemimpinnya beserta keteladanan yang ia miliki, Rahmat Effendi berkemungkinan memimpin tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana Presiden Joko Widodo yang memulai kepemimpinan sebagai Wali Kota Solo.Selanjutnya, untuk mencegah berulangnya penangkapan pemimpin daerah, terutama daerah strategis, Ketua KPK ini mengajak seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga pemerintah agar dapat bergerak menciptakan orkestrasi pemberantasan korupsi.\"Kita masing-masing bergerak di wilayah kita untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang sempurna karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga apalagi satu orang. Dia harus merupakan kerja semua lembaga bahkan di seluruh cabang kekuasaan,\" kata Firli. (mth)

Pertamina Perlu Cermat Dalam Kembangkan Bisnis di Industri Petrokimia

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 13:18:40 0

Jakarta, FNN - Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengingatkan agar Pertamina betul-betul cermat dalam menjalankan rencananya untuk mengembangkan produk petrochemical (petrokimia) guna mengatasi derasnya bahan baku impor untuk proses kimia.\"Memang Pertamina nemiliki bahan baku yang sangat cukup untuk mengembangkan produk-produk petrochemical. Tetapi mungkin perlu dihitung secara cermat,\" kata Faisol Riza dalam rilis di Jakarta, Sabtu.Faisol mencontohkan, salah satu produk bahan baku yang banyak diimpor, yaitu methanol. Apakah benar-benar saat ini dibutuhkan industri dalam negeri atau dimungkinkan untuk dipasok dari luar.Hal tersebut, menurut dia, karena ada faktor keseimbangan bisnis yang harus dilihat ke depan, karena ekonomi bangsa yang sedang terpukul, ada kekhawatiran akan meningkatkan inflasi.\"Kalau inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun dan kalau menurun maka produk-produk manufaktur mungkin tidak terbeli juga. Nah kalau misalnya produk-produk itu yang disebut sebagai kelanjutan dari bahan baku petrochemical tadi, apakah tepat untuk diproduksi hari ini,\" katanya.Ia berpendapat bahwa langkah Pertamina mengembangkan petrokimia ini akan berjalan baik jika bahan baku produk Pertamina sendiri bisa disimpan dan bisa dimonetisasi, hingga tidak mengakibatkan kerugian karena tidak terserap oleh pasar.Diketahui, PT Pertamina (Persero) saat ini tidak hanya fokus pada bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi juga mulai melebarkan sayap, salah satunya dengan masuk ke dalam bisnis petrokimia.Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi beban Indonesia terhadap baku obat maupun bahan produk baju-bajuan yang saat ini masih diimpor.Kementerian Perindustrian fokus melakukan subtitusi impor sektor industri kimia, mengingat berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri kimia adalah salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan karena mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional.Sebab, bahan-bahan kimia merupakan komoditas yang strategis untuk digunakan sebagai bahan baku di berbagai sektor industri lainnya.“Industri kimia masuk dalam Top 3 kontributor besar terhadap kinerja sektor industri pengolahan nonmigas sehingga menjadi sektor yang berperan penting pada pertumbuhan industri manufaktur nasional,” kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayam. (mth)   

Dua tamu pesta pejabat terkena COVID, Lam perintahkan penyelidikan

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 13:14:11 0

Hong Kong, FNN - Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam memerintahkan penyelidikan atas perilaku 13 pejabat senior pemerintah yang menghadiri sebuah pesta ulang tahun yang terpapar COVID-19.Pesta itu digelar oleh Witman Hung, wakil Hong Kong di badan legislatif China. Dua dari 170 tamu yang hadir di pesta itu dinyatakan positif terinfeksi virus corona.   Ke-13 pejabat Hong Kong itu dan 19 anggota dewan legislatif Hong Kong yang baru dinyatakan negatif COVID-19. Tamu-tamu lainnya akan dikarantina di fasilitas pemerintah pekan ini.   Lam mengatakan dalam pernyataan pada Jumat malam bahwa dia memerintahkan penyelidikan secara terperinci mengenai kehadiran 13 pejabat di pesta itu.   \"Saya telah menginstruksikan semua pejabat yang dikarantina untuk tidak melanjutkan tugas mereka dan mereka harus mengambil cuti untuk menjalani karantina,” kata Lam.   Di antara pejabat senior yang hadir adalah Menteri Dalam Negeri Hong Kong Casper Tsui, Direktur Imigrasi Au Ka-wang, Komisaris Polisi Raymond Siu dan Kepala Komisi Independen Anti Korupsi Simon Peh.Mereka dan pejabat pemerintah lain yang menghadiri pesta itu telah meminta maaf kepada publik.   Pada Rabu (5/1), Hong Kong resmi melarang penerbangan dari delapan negara selama dua pekan untuk mencegah penyebaran virus corona varian Omicron.   Otoritas Hong Kong pada Jumat (7/1) juga melarang warga makan malam di restoran setelah pukul 6 petang, menutup tempat-tempat publik seperti bar, klub, pusat kebugaran, salon kecantikan dan kolam renang. Kerumunan orang dibatasi tak lebih dari empat orang. (mth)  

Menhub Resmikan Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Solo Balapan-Kalioso

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 12:55:26 0

Solo, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meresmikan pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan - Kalioso yang berlokasi di Simpang Joglo, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu.Menhub mengatakan, pembangunan jalur ganda tersebut diharapkan dapat turut membangun kehidupan dan memajukan perekonomian di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya.\"Solo adalah kota aglomerasi. Pembangunan ini adalah satu titik di mana kita akan mengkoneksikan beberapa kota yang ada di Jawa Tengah,\" kata Budi Karya dalam sambutannya.  Menhub menyampaikan, manfaat dibangunnya jalur ganda yang rencananya dibuat melayang (elevated) di kawasan Simpang Joglo itu untuk mengurangi kemacetan dan risiko banjir di daerah tersebut.Waktu tunggu antara kereta melintas (headway) juga akan turun menjadi 15 menit, dari sebelumnya 30 menit apabila jalur ganda selesai dibangun.Lanjut dia, pembangunan infrastruktur transportasi juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo untuk terus meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia.\"Jadi ini akan menyelesaikan masalah lalu lintas, baik headway kereta api, dan juga kemacetan di jalan,\" ujarnya.  Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memberikan hasil yang baik pula.\"Apa yang kita kerjakan antara pemerintah pusat dan daerah, dibantu TNI, Polri hingga BUMN, kalau gotong royong pasti selesai itu,\" kata Ganjar.Ganjar menyampaikan, sinergi berbagai pihak itu akan bermanfaat untuk masyarakat.Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perhubungan atas dukungannya pada pembangunan infrastruktur transportasi di Jawa Tengah. (mth)    

Acara puncak Bau Nyale akan dilaksanakan 20-21 Februari 2022 di Lombok

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 12:49:46 0

Lombok Tengah, FNN - Acara puncak Bau Nyale, tradisi menangkap cacing laut atau nyale, di Pulau Lombok akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 21 Februari 2022 berdasarkan hasil sangkep warige (musyawarah) para tokoh budaya di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.\"Ini sesuai hasil sangkep warige yang telah digelar bersama para tokoh budayawan,\" kata Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah kepada wartawan sesuai sangkep warige di Desa Wisata Ende, Desa Sengkol, Kecamatan Praya, Sabtu.\"Perayaan Bau Nyale tahun ini masih di masa pandemi, sehingga pelaksanaannya tetap mengacu pada protokol kesehatan COVID-19,\" kata Nursiah.Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Lendek Jayadi menuturkan bahwa penetapan waktu pelaksanaan acara puncak Bau Nyale dilakukan mengacu pada tanda-tanda alam seperti bunyi tengkere dan kemunculan rasi bintang Rowot serta penanggalan Sasak.Menurut Yakum, tokoh budaya yang menghadiri sangkep warige, tahun ini cacing laut atau nyale akan mulai dicari pada Minggu, 20 Februari 2022. \"Dan tumpahnya pada Hari Senin tanggal 21 Februari 2022,\" katanya.       Ketua Majelis Kerama Adat Sasak Lalu Suhardi mengatakan, waktu pelaksanaan acara puncak Bau Nyale ditetapkan oleh para tokoh budaya dari berbagai penjuru mata angin dalam sangkep warige.Tradisi Bau Nyale dilaksanakan pada bulan Februari untuk nyale awal dan pada bulan Maret untuk nyale akhir di Pantai Seger dan kawasan pantai selatan Lombok.Pada puncak acara Bau Nyale, warga akan turun ke laut untuk memburu cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika, putri dengan jiwa bersih yang rela berkorban untuk kesejahteraan masyarakat. (mth) 

"Nose Sanitizer" Pencegah COVID-19 Segera Dirilis

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 12:46:02 0

Jakarta, FNN - Pencegahan penularan COVID-19 dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan hingga menjaga asupan makanan yang bernutrisi demi meningkatkan imunitas tubuh.Tak hanya itu, mencegah kebersihan saluran pernapasan juga disebut bisa menjadi salah satu cara untuk membantu mencegah mudah terserang virus tersebut.Penggunaan nose sanitizer dianggap para pakar kesehatan di dunia menjadi penting karena bisa membasmi virus atau partikel lain terhirup masuk ke hidung kemudian akan menyebar ke seluruh tubuh bersamaan dengan penyaluran oksigen ke ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah.  Meski telah menggunakan masker, kita dapat menggunakan nose sanitizer berupa semprotan hidung. Nose sanitizer mampu meminimalisir risiko menangkal virus serta partikel lain yang menyebar melalui udara.Enovid, nose sanitizer yang dikembangkan oleh SaNotize yang merupakan perusahaan besar di Kanada dan diuji di Inggris, dikabarkan akan segera merilis produk di pasar Indonesia.Nose sanitizer adalah alat kesehatan yang digunakan untuk mensterilkan hidung dari berbagai virus atau partikel yang bercampur dengan udara yang kita hirup.Enovid diklaim bisa mensterilkan hidung dari virus COVID-19 sebesar 95 persen dalam waktu 24 jam dan 99 persen dalam waktu 72 jam.\"Nose sanitizer yang dikembangkan ini sudah terbukti tidak hanya sebagai pencegah virus penyebab COVID-19, tetapi juga membunuh virus COVID-19 ini dengan cepat,\" ucap Dr Gilly Regev, PhD , CEO dan pendiri SaNotize dalam siaran pers pada Sabtu.Membersihkan rongga hidung disebut mampu mematikan virus yang akan masuk ke saluran pernafasan. Mencuci rongga hidung harus dilakukan dengan benar banyak yg melakukan tidak sesuai ketentuan kesehatan. (mth)     

Lanal Melonguane Gelar "Serbuan Vaksinasi Maritim" di Sangkudiman

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 12:33:07 0

Manado, FNN - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Melonguane yang merupakan salah satu jajaran Lantamal VIII Manado, menggelar \"Serbuan Vaksinasi Maritim\", di Lapangan Sangkudiman, Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang juga digelar di Lanal lainnya.Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VIII Brigjen TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya, di Manado,  Sabtu mengatakan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan vaksinasi di beberapa satuan di wilayah kerjanya.\"Seperti yang dilaksanakan Lanal Melonguane, di Lapangan Sangkudiman pada Jumat (7/1) yang diikuti sekitar 26 warga,\" katanya.Ia menambahkan dari jumlah itu, 13 orang menerima dosis pertama dan 13 orang dosis kedua dengan vaksin jenis Sinovac.Selain Lanal Melonguane, lanjut Danlantamal, terdapat juga jajaran Lanal lainnya yang melaksanakan Serbuan Vaksinasi Maritim, yakni Lanal Tolitoli yang digelar di Dusun Siomang Desa Sanbujan, Ogodeide, Kabupaten Tolitoli.Pada kegiatan itu berhasil dilakukan vaksinasi kepada 109 orang, di antaranya 75 orang menerima dosis pertama dan 34 lainnya dosis kedua dengan jenis vaksin Sinovac.Kemudian Lanal Gorontalo yang dilaksanakan di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo.Pada kegiatan itu berhasil divaksin kepada 56 orang dengan 17 orang menerima dosis pertama dan 39 orang dosis kedua menggunakan vaksin jenis Sinovac dan Pfizer.Sementara itu vaksinasi rutin di dalam pangkalan di antaranya Diskes Lantamal VIII bertempat di Balai Kesehatan telah memberikan vaksin kepada 17 orang dosis kedua dan satu orang dosis pertama menggunakan vaksin jenis Sinovac dan Astrazeneca.Begitu juga dengan Lanal Tahuna di Balai Kesehatan memberikan vaksin kepada 12 orang dosis kedua jenis vaksin Sinovac serta Rumkital dr Wahyu Slamet Bitung yang memberikan vaksin jenis Sinovac kepada dua orang.Kegiatan Serbuan Vaksinasi Maritim ini sesuai perintah Kasal Laksamana Yudo Margono guna memutus penyebaran COVID-19.\"Kegiatan guna mendukung program vaksinasi nasional untuk memberikan herd imunity bagi masyarakat,\"katanya.Selama kegiatan vaksinasi tersebut tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID dan sampai dengan selesai pelaksanaan tidak ditemukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), demikian I Wayan Ariwijaya. (mth)

Warga Nikaragua Pencari Suaka Capai Angka Tertinggi pada 2021

BY FNN Sab, 08 Januari 2022 12:29:32 0

San Jose, FNN - Jumlah warga Nikaragua yang mencari perlindungan di negara tetangga Kosta Rika pada tahun 2021 mencapai rekor, otoritas imigrasi Kosta Rika mengatakan pada Jumat (7/1), di tengah penumpasan politik yang meluas terhadap penentang Presiden Nikaragua Daniel Ortega yang lama berkuasa.Kosta Rika menerima 53.000 lamaran pengungsi dari Nikaragua pada 2021, terutama pada bulan-bulan menjelang pemilihan pada November, ketika Ortega meraih masa jabatan keempat berturut-turut setelah memenjarakan pesaing politik.\"Ini adalah jumlah terbesar aplikasi pengungsi (dari Nikaragua) yang kami terima dalam sejarah,\" Daguer Hernandez, wakil direktur badan migrasi Kosta Rika, mengatakan kepada Reuters.\"Tentu mendekati jumlah yang diterima selama perang pada 1980-an, tetapi kami tidak memiliki catatan tentang itu,\" katanya.Pemerintah Nikaragua tidak segera menanggapi permintaan komentar.Pada 2019, setahun setelah protes anti pemerintah dan penindasan oleh pemerintah berikutnya mengguncang Nikaragua, 31.600 orang meminta perlindungan di Kosta Rika. Permintaan suaka itu mereda selama pandemi, tetapi meningkat tajam pada paruh kedua 2021 menjelang pemilihan presiden, yang dikritik oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai tidak demokratis.Di antara mereka yang melarikan diri dari Nikaragua adalah Gema Martinez, 31 tahun, yang mengatakan dia ditangkap karena berpartisipasi dalam kelompok oposisi bernama Alianza Civica. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi penangkapannya.\"Sangat sulit untuk melarikan diri dan sangat mahal untuk tinggal di Kosta Rika, tetapi itu perlu,\" kata Martinez. (mth) 

Virus China, Bisnis Oligarki Puluhan Triliun

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 20:38:55 0

Oligarki, penguasa yang pengusaha atau pengusaha sebagai penguasa, dapat dilihat dari teve, radio, dan surat kabar mainstream dikuasai koalisi Jokowi. Wajar jika artis meninggal dunia, diberitakan seluruh media mainstream, berhari-hari. Oleh: Abdullah Hehamahua, Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KETUA Bappenas, Suharso Monoarfa dalam rapat dengan DPR (30 Agustus 2021) menyebutkan, rakyat miskin di Indonesia meningkat tajam, dampak virus China, Corona. Menurutnya, 50 persen rakyat Indonesia mengalami penurunan pendapatan. Bahkan, 26% tulang punggung keluarga, berhenti kerja. Anehnya, presiden masih bernafsu untuk memindahkan ibu kota yang akan menghabiskan Rp 466 triliun. ICW menyebutkan, keuntungan yang diperoleh oligarki dalam bisnis PCR, 10 triliun rupiah. Namun, akun @dalamIstana menyebutkan, omzet aktivitas PCR bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Akun ini menyebutkan, Januari hingga Juli, 2021 saja, nilai impor tes PCR mencapai 6,4 triliun rupiah. Total keuntungan tes PCR sejak awal pandemi, menurutnya, mencapai 30 hingga 50 triliun rupiah. Apakah hal ini ada kaitannya dengan pengumuman KPK yang mengatakan, selama setahun pandemi, pejabat mengalami kenaikan harta. Kalau begitu, KPK harus segera turun tangan. Rejim Oligarki Oligarki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari kelompok tertentu. Kabinet sekarang berasal dari koalisi presiden Joko Widodo yang dikomandoi PDIP. Hanya PKS dan Demokrat yang tidak masuk dalam kabinet. PAN, sebelumnya masuk dalam kelompok oposisi bersama PKS dan Demokrat. Namun, partai besutan Amin Rais ini sedang merapat ke Istana. Jokowi menunggu waktu yang tepat untuk menaklukkan lawan-lawan politiknya, termasuk PAN. Mungkin pula, Jokowi sebagai Petugas Partai, belum mendapat perintah dari “majikan’ sebagai konsekuensi logis dari sistem oligarki. Pengaruh oligarki dapat dilihat dari janji-janji Jokowi dan realisasinya. Jokowi mengatakan, kabinetnya akan ramping. Tidak boleh rangkap jabatan di partai. Tidak lagi impor buah dan sayur. Bahkan, tidak akan berutang ke luar negeri. Faktanya, seperti biasa, Jokowi mengkhianati janjinya. Hal ini dapat dilihat dari bercokolnya beberapa ketua umum partai dalam kabinet. Impor buah dan sayur terus meningkat. Bahkan, utang luar negeri Jokowi mengalahkan seluruh presiden yang pernah berkuasa di Indonesia. Utang luar negeri 2021 (pemerintah dan swasta) mencapai sembilan ribu triliun rupiah. Utang pemerintah sendiri, 38,2% dari PDB. Padahal, batas psikologi sebaiknya tidak melebihi 30%. Namun, seperti yang dilansir anggota legislatif dari PKS, DPR adalah kantor cabang presiden di Senayan. (Pada waktu orde baru, DPR disebut tukang stempel). Wajar jika Jokowi merasa aman. Makanya, tujuh partai koalisi dan anggota DPR-nya harus bertanggung jawab jika terjadi prahara sebagaimana tragedi 1967 dan 1998. Satu hal yang pasti, Nabi Muhammad tidak mau menyolatkan jenazah sahabat yang punya utang. Maknanya, sahabat ini masuk neraka. Berdasarkan hadits ini, Jokowi akan masuk neraka jika beliau tidak melunasi utang pemerintah sebelum meninggal dunia. Bahkan, presiden dan menteri keuangan akan masuk neraka karena menerapkan riba. Tahun 2021 saja, bunga utang, Rp 343,5 triliun. Tahun sebelumnya, Rp 301 triliun. Mengapa mereka masuk neraka? Sebab, menurut Nabi Muhammad, memakan riba, sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Keanehan lain dari Jokowi, dalam kampanye Pilpres 2019, tidak menyinggung masalah perpindahan ibu kota negara. Faktanya, Jokowi memaksakan pemindahan ibu kota dalam suasana pandemi meski biaya yang diperlukan sebesar 466 miliar rupiah. Maknanya, perpindahan ibu kota adalah konsep oligarki yang sarat aspek bisnisnya. Sebab, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, biaya pemindahan ibu kota hanya 19,2% berasal dari APBN, 54,4% dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 26,4% dari swasta. Swasta di Indonesia berasal dari mana lagi kalau bukan 9 naga. Semuanya non-muslim. Menteri keuangan bilang, salah satu sumber dana pembangunan ibu kota baru adalah menjual aset yang ada di Jakarta. Aset itu, antara lain berupa gedung-gedung kementerian dan lembaga negara. Mereka akan dijual dengan cara lelang. Tahukah presiden dan menterinya, kasus korupsi yang ditangani KPK, 43 sampai 60 persen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Siapa yang mampu beli gedung-gedung itu kalau bukan konglomerat sembilan naga dengan partnernya dari China. Maknanya, Jakarta akan menjadi Beijing kedua. Keganjilan lain yang mungkin hanya ada di Indonesia, para profesor dan doktor di pemerintahan dan DPR tiba-tiba menjadi dungu. Bukankah untuk menetapkan ibu kota baru itu harus ada undang-undangnya? Bahkan, negara primitif pun, pendapat rakyat perlu dimintai sebelum ada putusan final. Faktanya, lokasi sudah ditetapkan. Pembangunan awal pun telah dilaksanakan, 2019. Padahal, RUU Ibu Kota Negara (IKN), baru dimajukan ke DPR, 29 September 2021. Lebih dungu lagi, salah satu alasan, ibu kota dipindahkan karena Jakarta sering banjir, tapi calon ibu kota baru tersebut pun, kebanjiran. Bahkan, 101 rumah di dua desa dan satu kelurahan, Penajam Paser Utara, 17 Desember yang lalu, kebanjiran karena hujan dan naiknya air laut. Fakta lain tentang pengaruh oligarki, 17 anggota kabinet adalah orang parpol. Tiga ketua umum (Golkar, Gerindra, dan PPP) berada dalam kabinet. Menariknya, Prabowo yang ketika kampanye menyatakan, hidup dan mati bersama umat, ternyata menghambakan diri terhadap rivalnya. Menteri-menteri lain dijabat oleh fungsionaris PDIP (5 orang), Nasdem, PKB, dan Golkar, masing-masing tiga orang. Oligarki, penguasa yang pengusaha atau pengusaha sebagai penguasa, dapat dilihat dari teve, radio, dan surat kabar mainstream dikuasai koalisi Jokowi. Wajar jika artis meninggal dunia, diberitakan seluruh media mainstream, berhari-hari. Namun, meninggalnya tujuh ratusan petugas KPPS dan 11 pengunjuk rasa di depan kantor Bawaslu, sepi dari media mainstream. Apalagi, pembunuhan sadis 6 laskar FPI oleh pemerintah, jauh dari pemberitaan media mainstream. Dampak Bisnis Oligarki Menteri PPN/Ketua Bappenas Bappenas Suharso Monoarfa  dalam pertemuan dengan DPR juga mengatakan, dampak virus China selama dua tahun, cukup dahsyat: (a) Mereka yang berpendapatan di bawah Rp 1,8 juta (70,5%), mengalami penurunan penghasilan; (b) Komposisi rakyat Indonesia berdasarkan penghasilan: 46,8% pekerja berpenghasilan Rp 1,8 sampai dengan Rp 3 juta per bulan; 37,2% pekerja berpenghasilan Rp 3 – Rp 4,8 juta; 31,7% pekerja berpenghasilan diantara Rp 4,8 – Rp 7,2 juta; Hanya 30.3% pekerja yang penghasilannya di atas Rp 7,2 juta/bulan. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang (10,14%). Namun, penduduk desa yang miskin mencapai angka 13,10%. Angka tersebut berdasarkan kriteria BPS yang mengatakan, orang miskin adalah mereka yang pendapatannya kurang dari satu dollar/hari. Namun, menurut PBB, orang miskin adalah mereka yang penghasilannya kurang dari dua dollar/hari. Maknanya, orang kota di Indonesia yang miskin sebanyak 20,28%, sedangkan penduduk desa, 26,20%. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan bersama ICW, YLBHI, LaporCovid-19, dan Lokataru, 31 Oktober 2021, mengungkapkan data-data berikut: (a) Seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR, setidaknya lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut; (b) Total potensi keuntungan yang didapatkan sekitar Rp 10 triliun lebih; (c) Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan meningkat tajam; (d) Kondisi tersebut menunjukkan, Pemerintah gagal memberi jaminan keselamatan bagi warga. Koalisi juga menyebutkan data-data berikut: (a) Anggaran penanganan Covid-19 sektor kesehatan tahun 2020, sebesar Rp 99,5 triliun. Namun, realisasinya hanya 63,6%; (b) Tahun 2021, anggarannya lebih besar, Rp 193,9 triliun. Namun, pada 15 Oktober, hanya terserap 53,9%; (c) Ada dua masalah menurut Koalisi: Pertama, penurunan harga PCR karena sejumlah barang yang telah dibeli, baik oleh pemerintah maupun perusahaan, akan memasuki masa kadaluarsa. Pemerintah membantu penyedia jasa untuk menghabiskan reagen PCR. Sebab, kondisi tersebut pernah ditemukan ICW saat melakukan investigasi bersama Klub Jurnalis Investigasi. Kedua, ketertutupan informasi mengenai komponen biaya pembentuk harga pemeriksaan PCR. Dalam sejumlah pemberitaan, BPKP dan Kementerian Kesehatan tidak pernah menyampaikan informasi apa pun mengenai jenis komponen dan besarannya. Sejak Oktober 2020 lalu, harga reagen PCR hanya sebesar Rp 180.000. Ketika Pemerintah menetapkan harga Rp 900.000, maka komponen harga reagen PCR hanya 20 persen. Komponen harga lainnya tidak dibuka secara transparan. Dengan demikian, penurunan harga menjadi Rp 900.000 juga tidak memiliki landasan yang jelas. Begitu pula dengan penurunan harga PCR menjadi Rp 350.000 juga tidak dilandaskan keterbukaan informasi. Maknanya, kebijakan yang diambil sejak Oktober 2020, mengakomodir sejumlah kepentingan kelompok tertentu. Virus China sebagai Bisnis Memerhatikan informasi Deputi Pencegahan KPK tahun lalu, maka masyarakat bertanya-tanya, apakah kenaikan kekayaan PN ada kaitannya dengan Virus China? Salah satu fakta, Mensos yang dalam suasana pandemi, berhasil mengumpulkan 14,6 miliar rupiah. Uang itu hasil korupsi dana Bansos. Ketua Bappenas juga menyebutkan virus China erat kaitannya dengan bisnis.        Bisnis jenis ini merupakan salah satu sumber pemasukan pemerintah dan oligarki. Sebab, menurut WHO, setelah vaksin 1 dan 2, vaksin booster hanya perpanjang pandemi virus China, tidak mengakhirinya. Apalagi, bisnis ini antara lain meliputi: pengenaan masker, hand sanitizer, rapid test anti body, rapid test antigen, dan PCR. Jika 10 juta rakyat Indonesia melakukan perjalanan sekali dalam sebulan, maka perusahaan menerima pemasukan sebanyak 1,5 miliar rupiah. Pada Juli 2020, Kementerian Kesehatan telah menetapkan biaya maksimal untuk rapid test antibody, Rp 150.000. Biaya ini berlaku untuk seluruh layanan kesehatan bagi pasien mandiri. \"Biaya Rp 150.000 itu untuk pasien mandiri. Intinya bukan untuk screening yang bantuan pemerintah,\" ujar Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Tri Hesty Widyastoeti. Di stasiun, PT KAI mematok tarif rapid test antibodi, Rp 85.000. Rapid test di bandara, Rp 150.000. Kemenkes juga menetapkan harga tertinggi untuk PCR, Rp 900.000, meliputi jasa layanan SDM yang terdiri dari dokter spesialis mikrobiologi. Pada awal pandemi, harga PCR belum dikontrol Pemerintah sehingga harganya sangat tinggi. Bahkan mencapai Rp 2,5 juta. Pemerintah, Oktober 2020 baru mengontrol harga menjadi Rp 900.000.  Pemerintah, 10 bulan kemudian menurunkan lagi harga PCR menjadi Rp 495.000 - Rp 525.000. Sebab, masyarakat membandingkan harga di India yang hanya Rp 160 ribu. Terakhir, 27 Oktober lalu, Pemerintah menurunkan harga PCR menjadi Rp 275.000 – Rp 300.000. Demikian penjelasan Wana Alamsyah, anggota ICW kepada publik. KPK Perlu Turun Tangan KPK sewaktu masa jayanya, menangkap sejumlah Menteri dan pimpinan lembaga negara. Bahkan ketua partai penguasa, turut ditangkap. Besan presiden SBY pun ditangkap. Namun, KPK dalam pemerintahan Jokowi, kehilangan jati diri. Salah satu indikator, IPK turun jadi 3,9. Sebelumnya, 4,1. Masyarakat gembira ketika KPK menangkap Mensos, Wakil Bendahara Umum PDIP, partai penguasa. KPK akan memeroleh kepercayaan masyarakat seperti sediakala jika kasus PCR yang melibatkan pejabat tinggi negara dan menteri, diusut tuntas. Semoga! (Depok, 5 Januari 2022). (*)  

Pada 2021, Kejati Maluku Selesaikan 12 Kasus Secara Restoratif Justice

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 16:24:00 0

Ambon, FNN - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Undang Mogupal mengatakan sepanjang tahun 2021 telah menyelesaikan 12 perkara secara \"restoratif justice\" (keadilan restoratif) pada berbagai kejaksaan negeri sehingga masalahnya tidak berlanjut sampai ke tingkat pengadilan.\"Penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang kami tangani sebanyak 12 perkara tahun kemarin, sementara tahun 2020 ada 11 perkara,\" kata Kajati di Ambon, Jumat.Menurut dia, penyelesaian perkara itu tidak harus bermuara ke pengadilan tetapi ada sejumlah syarat yang ketat dan harus dipenuhi, seperti ancaman hukuman di bawah lima tahun, para pihak dalam hal ini korban dan pelaku sudah saling memaafkan, mendapat dukungan masyarakat sekitar.\"Kalau sudah ada perdamaian seperti ini maka jaksa menempuh langkah \'restoratif justice\' tetapi keputusan hukumnya ada pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum Kejagung RI,\" ucapnya.Sementara itu, Kajati dalam kesempatan itu juga menyampaikan pihaknya sapanjang 2021 melakukan penyelamatan keuangan negara dari penanganan berbagai perkara sebesar Rp9,2 miliar.Penyelamatan tersebut berasal dari bidang pidana khusus sebesar Rp1,3 miliar, bidang intelijen Rp4,2 miliar, dan bidang perdata dan tata usaha negara Rp3,6 miliar, tambahnya. (mth)   

Peru Laporkan Kematian Pertama 'Flurona'

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 16:15:46 0

Lima, FNN - Kementerian Kesehatan Peru pada Kamis (6/1) melaporkan kematian pertama flurona, yakni infeksi gabungan antara flu dan virus corona, yang melibatkan seorang pasien berusia 87 tahun dengan penyakit bawaan dan tidak divaksin COVID-19.Kematian itu merupakan satu dari tiga kasus flurona yang terdeteksi di kawasan Amazonas, Peru utara, menurut peneliti Cesar Munayco dari Pusat Nasional untuk Epidemiologi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit kementerian.Dua kasus lainnya, yakni satu anak dan pasien berusia 40 tahun telah mendapatkan vaksin lengkap COVID-19, kata Munayco.Mereka yang terinfeksi mengalami gejala seperti batuk, sakit tenggorokan dan gejala umum lainnya, kata dia.Munayco mendesak masyarakat agar disuntik vaksin COVID-19 dan influenza sebab vaksinasi mampu \"mengurangi risiko kematian\".\"Penting untuk mempertimbangkan ini, sebab saat ini kami menghadapi wabah influenza H3N2 besar-besaran di wilayah hutan Peru, seperti (kawasan) Loreto, San Martin, Amazonas dan Ucayali,\" katanya.Peru pada Selasa mengumumkan gelombang ketiga pandemi, yang dipercepat oleh kehadiran varian Omicron pada Desember.Sejauh ini otoritas telah mengonfirmasi 309 kasus Omicron di negara Amerika Selatan itu. (mth) 

BMKG Paparkan Faktor Dinamika Atmosfer Sebabkan Banjir di Jayapura

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 15:42:51 0

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memaparkan faktor dinamika atmosfer yang mengakibatkan banjir dan longsor terjadi di Kota Jayapura, Papua, sejak Kamis (6/1) malam.Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab mencatat beberapa pengaruh yang menyebabkan curah hujan tinggi di Kota Jayapura.\"Suhu muka laut sekitar perairan Papua yang cukup hangat sehingga meningkatkan aktivitas konvektif,\" ujar Fachri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Selain itu menurut Fachri, terdapat daerah belokan angin di wilayah utara Papua. Angin meridional monsoon baratan bersifat basah.  Pengaruh lainnya yang menyebabkan curah hujan tinggi di Jayapura adalah kelembaban udara yang relatif sangat basah dari lapisan permukaan hingga lapisan 200 mb.\"Berdasarkan analisis citra satelit, awan-awan yang tumbuh didominasi oleh awan-awan awan konvektif seperti cumulus dan cumulonimbus mulai pukul 19.00-07.00 WIT,\" ujar Fachri.BMKG, dalam hal ini Balai Besar MKG Wilayah V Jayapura, telah mengeluarkan peringatan dini cuaca, baik yang periode harian maupun periode jam.Sebelumnya, banjir dan longsor yang melanda beberapa distrik atau kecamatan di Kota Jayapura, Provinsi Papua terjadi sejak Kamis malam (6/1) sekitar pukul 22.00 WIT.Distrik terdampak meliputi Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muara Tami. BNPB terus memonitor dan berkoordinasi dengan BPBD setempat terkait giat tanggap darurat.Wilayah dilanda banjir dilaporkan di Kecamatan Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muara Tami.Tinggi muka air saat banjir berlangsung sekitar 150 – 200 cm, bahkan petugas BPBD setempat melaporkan genangan di wilayah Pasar Yotefa Abepura mencapai 300 cm.Selain banjir, BPBD Kota Jayapura melaporkan adanya tanah longsor di Kecamatan Jayapura Utara.Melihat peringatan dini cuaca BMKG, pada hari ini wilayah Papua berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Sedangkan di Kota Jayapura terpantau cerah-berawan pada pagi hingga malam hari.Kota Jayapura termasuk wilayah dengan potensi bahaya banjir pada kategori sedang hingga tinggi. Sebanyak tiga kecamatan berada pada potensi tersebut, termasuk wilayah-wilayah yang saat ini dilanda banjir. (mth)     

BPOLBF Apresiasi Keuskupan Ruteng Angkat Tema Kepariwisataan

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 15:20:02 0

Kupang, FNN - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mengapresiasi  Keuskupan Ruteng yang mengangkat kepariwisataan sebagai tema pastoral tahun 2022 sebagai upaya mendukung pariwisata berkelanjutan di daerah itu.\"Kami merasa sangat terhormat tahun ini dijadikan tahun Pariwisata Holistik oleh Keuskupan Ruteng. Ini adalah langkah yang sangat baik bagi Manggarai Raya dalam mengambil peluang saat momentum pengembangan pariwisata Labuan Bajo Flores,\" kata Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina di Ruteng, Kabupaten Manggarai dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat.Saat sebagai narasumber dalam Sidang Pastoral Post Natal Keuskupan Ruteng yang diselenggarakan di Aula Rumah Retreat Bunda Karmel Wae Lengkas, Ruteng Shana mengatakan pembangunan pariwisata tidak saja fokus ke destinasinya tetapi juga masyarakatnya sehingga nantinya masyarakat juga menerima manfaat dari pengembangan pariwisata.Menurutnya, salah satu cara agar masyarakat secara aktif turut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata adalah dengan menjadikan pariwisata sebagai jiwa dari masyarakat di tiga kabupaten yakni Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur.\"Pada kesempatan ini kami mohon bantuan Yang Mulia Bapa Uskup, Romo, dan Pater untuk kita bersama-sama mengajak masyarakat Manggarai Raya untuk membangun mindset baru bahwa berwisata dan jalan-jalan itu penting sehingga sejak dini seseorang itu sudah menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kehidupan mereka,\" katanya.Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Manggarai, Hery Nabit juga menekankan beberapa poin penting tentang budaya dan religi dalam kaitannya dengan wisata.Menurutnya, pariwisata, budaya, dan religi adalah hal yang bisa berjalan beriringan dan pariwisata adalah kendaraan dalam menjaga semangat dalam budaya dan religi.\"Dengan adanya pariwisata, pelestarian budaya Manggarai bisa menjadikan pariwisata sebagai kendaraan dan karena brand wisata kita adalah wisata religi dan budaya, maka ini adalah momentum untuk mempertahankan semangat dengan cara baru yaitu melalui pariwisata,\" jelas Hery.Demikian jug dengan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengatakan bahwa agar pariwisata ini bisa menjadi kendaraan dan bisa terasa secara lebih menyeluruh ke Manggarai Raya, maka perlu ada penguatan konektifitas baik dari segi infrastruktur maupun kolaborasi promosi pariwisata.\"Jika konektifitas terjadi maka dampaknya bisa dirasakan Manggarai Raya. Jika wisatawan datang lewat Labuan Bajo kami akan beritahu bahwa ada destianasi dan produk wisata lain di Manggarai dan Manggarai Timur, begitupun sebaliknya,\" tegasnya. (mth)    

Gunung Merapi Luncurkan Guguran Awan Panas Dua Kali Hingga 2,5 Km

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 15:11:42 0

Yogyakarta, FNN - Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meluncurkan dua kali guguran awan panas, pada Jumat siang, dengan jarak luncur paling jauh 2,5 kilometer ke arah barat daya.Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Yogyakarta, Jumat, menjelaskan guguran awan panas pertama tercatat pukul 13.29 WIB dengan jarak luncur sejauh 2.500 meter ke arah barat daya.\"Tercatat di seismogram dengan amplitudo 25 mm dan durasi maksimum 223 detik,\" kata dia.Saat awan panas keluar dari Merapi, menurut Hanik, angin di gunung itu tercatat berembus ke arah timur. Guguran awan panas kembali terpantau pada pukul 13.39 WIB dengan jarak luncur 1.800 meter ke arah barat daya, amplitudo maksimum 24 mm, serta durasi 154 detik\"Teramati tinggi kolom 150 meter dari puncak, jarak luncur 1.800 meter ke arah barat daya,\" ujar Hanik.Selain guguran awan panas, Merapi juga tercatat mengeluarkan 14 kali guguran lava pijar sejauh 2.000 meter ke arah barat daya serta dua kali guguran sejauh 1.500 meter ke arah barat daya selama pengamatan BPPTKG mulai pukul 00.00 sampai 12.00 WIB.Hingga saat ini, BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga.Guguran lava dan awan panas Gunung Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah dalam sektor tenggara-barat daya sejauh maksimal tiga kilometer ke arah Sungai Woro dan sejauh lima kilometer ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih.Apabila gunung api itu mengalami letusan eksplosif, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau daerah dalam radius tiga kilometer dari puncak gunung. (mth) 

Kepala BKKBN Bertemu BPK untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan 2021

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 14:52:51 0

Jakarta, FNN - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menghadiri pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keperluan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2021. \"Pemeriksaan yang kami lakukan kali ini adalah pemeriksaan atas laporan keuangan, yang hasilnya nantinya berupa opini,\" kata Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Achsanul Qosasi dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima di Jakarta, Jumat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Achsanul menjelaskan entry meeting  yang berlangsung pada Kamis (6/1) merupakan tahapan pemeriksaan berupa komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa serta mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan. Dalam acara yang dihadiri oleh 37 kementerian/lembaga yang ada di bawah supervisi Auditor Keuangan Negara III BPK itu, BKKBN telah menerima secara langsung Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2021 dari BPK.  Menurutnya, kemajuan (progres) penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) milik lembaga yang dipimpin oleh Hasto, saat ini sudah mencapai 88 persen. Kemudian menurut laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BPK RI sejak tahun 2017, BKKBN sudah empat kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut merupakan sebuah pembuktian pencapaian opini audit terbaik atas suatu laporan keuangan. Opini WTP, sangat penting bagi kementerian/lembaga dalam menjaga atau mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara.  Dengan adanya opini WTP, BKKBN dianggap mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dalam mengelola keuangan negara secara professional, transparan, akurat juga akuntabel. “Terima kasih pada dokter Hasto selaku Kepala BKKBN. Dengan adanya banyak hal di bawah yang harus diselesaikan, saya apresiasi karena isu-isu yang ada, bisa terselesaikan termasuk juga kepentingan-kepentingan politik yang bisa Bapak hadapi dengan bijak,” ujar dia. (mth)

KKP Ubah Dua Satuan Kerja Lingkup Riset SDM Menjadi Badan Layanan Umum

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 14:42:07 0

Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan pelayanan terhadap sektor kelautan dan perikanan nasional dengan mengubah dua satuan kerja menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di lingkup riset dan SDM.\"BRSDM (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia) diajukan menjadi BLU dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,\" kata Plt Kepala BRSDM KKP Kusdiantoro dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.Ia mengemukakan, hal itu didasarkan kepada reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana Pemerintah menjadi berorientasi pada output atau hasil/keluaran.Perubahan itu, ujar dia, sangat penting karena kebutuhan dana semakin tinggi, sementara sumber daya Pemerintah sangat terbatas.Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengajukan beberapa Satuan Kerjanya (Satker) sebagai Badan Layanan Umum (BLU), khususnya di lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).Pada 29 Desember 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan secara resmi dua Satker BRSDM, yaitu Politeknik KP Sidoarjo dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai BLU.Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tentang Penetapan BPPP Tegal dan Politeknik KP Sidoarjo pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam berkegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.\"Kesiapan SDM dan sarana pendukung, di antaranya sertifikasi instansi, laboratorium, dan hasil riset harus tersertifikasi SNI, sehingga lebih terarah,\" ujar Kusdiantoro.Menurut Kusdiantoro, selain kedua Satker tersebut, pihaknya juga tengah memproses pengajuan Satker-Satker BRSDM lainnya sebagai BLU, baik di bidang riset maupun pengembangan SDM.Ia berpendapat, Satker dan BLU juga sebagai salah satu dukungan BRSDM dalam mengakselerasi tiga program prioritas KKP, khususnya melalui pengembangan SDM, yaitu pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. (mth)  

Wapres: Hilangkan Stigma Birokrasi Lamban dan Berbelit

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 13:36:53 0

Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) serta pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan publik sehingga menghilangkan ciri negatif birokrasi Indonesia yang lamban dan rumit.\"Kita harus hilangkan stigma dan persepsi birokrasi yang lambat dan berbelit-belit dalam melayani masyarakat,\" kata Wapres saat memimpin Rapat Sosialisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat.Dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Setwapres, Jumat, Ma’ruf Amin mengatakan salah satu upaya perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah ialah melalui pembangunan MPP di kabupaten dan kota.Hal itu telah diperkuat Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembangunan MPP di kabupaten dan kota tersebut, lanjut Wapres, juga merupakan salah satu upaya mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia.Terkait birokrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Wapres mengimbau kepada seluruh jajaran pemkab dan pemkot di provinsi tersebut untuk menambah MPP.\"Provinsi Sulawesi Tengah sudah memiliki satu MPP. Harapan saya, segera kembangkan dan perluas MPP di semua kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah,\" tegasnya.Dengan adanya MPP, katanya, maka pelayanan birokrasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah. MPP merupakan wujud Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi di satu tempat.Dalam mendirikan MPP pun, tambahnya, tidak harus membangun gedung atau bangunan baru, melainkan dapat memanfaatkan sarana yang sudah ada di pemkab dan pemkot.\"Tidak harus menggunakan gedung baru karena perlu biaya besar, tetapi bisa mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki, dengan dukungan teknologi digital,\" ujar Wapres. (mth)     

Reformasi Internal Polri Kabar Baik Bagi Penegakan Hukum Indonesia

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 13:30:06 0

Jakarta, FNN - Kabar baik datang dari Mabes Polri ketika sejumlah reformasi internal termasuk pada struktur organisasi kepolisian mengalami perubahan.Bagi masyarakat, kabar baik itu berarti besar lantaran upaya penegakan hukum semakin menemui titik cerah sehingga harapan akan jaminan perlindungan keamanan semakin besar.Salah satu langkah yang patut mendapatkan apresiasi di antaranya ketika Polri berencana membentuk satuan kerja baru, yaitu Kortas Tipikor (Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi) yang akan digawangi oleh mantan Penyidik Senior KPK, Novel Bawesdan dan 44 personil lainnya.  Sebelumnya Novel bersama 44 mantan Penyidik KPK yang telah berstatus ASN sudah bergabung dengan Polri sebagai penyidik.Novel dan kawan-kawan akan mendapat penugasan khusus pada wilayah kerja masalah tindak pidana korupsi, sesuai keahlian yang selama ini ditekuninya.Koordinator LSM Negeriku Indonesia Jaya C Suhadi SH MH menilai langkah berani Mabes Polri patut diapresiasi, karena dengan begitu pemberantasan korupsi tidak tersentralistik pada KPK.Menurut dia, Kortas Tipikor Polri akan menjadi satuan kerja yang menjadi penyeimbang KPK dalam penanganan kasus korupsi.Meskipun selama ini tidak jarang Polri dapat saja menjalankan tugas penyidikan pada tindak pidana korupsi, namun tidak pada pidana khusus, seperti rencana satuan kerja yang akan dibentuk Mabes Polri tersebut.Sejatinya karena memang masalah korupsi harus dibuat secara khusus baik di tingkat pimpinan maupun di level kerja (penyidikan), agar pekerjaan memberantas korupsi bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.Muruah KPKUpaya penegakan hukum khususnya penanganan korupsi disadari kemudian harus dilakukan secara bersama sehingga keberadaan bagian baru terkait penanganan korupsi dalam tubuh Polri sejatinya bukan untuk menyaingi KPK.Marwah KPK tetap harus dijaga agar jangan sampai menurun dan tidak terkontaminasi kepentingan politik sehingga penanganan korupsi tidak tebang pilih.Seperti diketahui, KPK menurut UU merupakan lembaga ad hoc atau lembaga yang keberadaannya menunjang keadaan penanganan korupsi.Meski begitu kinerja kedua institusi tersebut diharapkan ke depan saling menopang satu sama lain.  Seiring dengan itu, kabar baik dari internal Polri berlanjut manakala Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana menaikkan status Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi Direktorat PPA tingkat Mabes dan polda.Dinaikkannya status Unit PPA menjadi Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam “fit and proper test” tahun lalu.Kapolri Sigit menjelaskan, pengembangan Direktorat PPA tersebut, nantinya penanganan perkara terkait perempuan dan anak dilayani oleh petugas yang mayoristas polisi wanita (Polwan).Selain itu, Direktorat PPA Polri nantinya juga disediakan layanan pendampingan psikologis guna mengembalikan suasana psikologi dari korban yang terdampak kekerasan.Ini semua tentu untuk memberikan rasa aman bagi korban yang akan melapor dan mendapatkan pendampingan secara psikologis dari petugas wanita, sehingga betul-betul memberikan perlindungan dan memberikan pendampingan yang baik.  Sepanjang 2021 Polri mencatat kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak yang dilaporkan sebanyak 2.524 perkara dengan penyelesaian perkara sebanyak 1.094 perkara.Kejahatan lainnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 173 perkara, sedangkan yang diselesaikan sebanyak 82 perkara.Sigit menekankan, Polri melakukan penegakan hukum berorientasi kepada korban, penyidik harus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban khususnya perempuan dan anak.Kemudian, penyidik PPA juga mempertimbangkan dampak dan kerugian kepada korban sebagai pemberatan kepada tersangka.Jaminan Perlindungan Kabar baik tersebut mendapatkan respons positif yang tinggi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga yang secara khusus telah menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas rencana peningkatan status Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat tersendiri di Bareskrim Polri dan Polda.  Pembentukan direktorat pelayanan perempuan dan anak dinilai akan memberikan kemudahan dan percepatan terhadap kasus-kasus kejahatan yang dialami anak dan perempuan.Menteri Bintang mengapresiasi kerja keras Kapolri dan jajarannya selama ini dalam menangani berbagai kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak termasuk juga dalam penanganannya agar jangan sampai korban jatuh menjadi korban untuk kedua kalinya.Upaya tersebut diharapkan Bintang mampu memberikan rasa aman bagi korban yang akan melapor dan mendapatkan pendampingan secara psikologis dari petugas wanita sehingga betul-betul memberikan perlindungan dan memberikan pendampingan yang baik.Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat telah terjadi belasan ribu kasus kekerasan pada anak dan perempuan selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021.Rinciannya, sebanyak 7.639 kasus kekerasan menimpa perempuan dan 10.832 kasus kekerasan pada anak.Sebanyak 73,7 persen kasus kekerasan perempuan merupakan kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Sementara itu, kasus kekerasan pada anak didominasi oleh kasus kekerasan seksual, yaitu sebanyak 59,7 persen.Menteri Bintang mengatakan sudah mulai tumbuh keberanian di kalangan masyarakat untuk mengungkap kasus kekerasan seksual dibandingkan beberapa waktu sebelumnya sehingga saat ini lebih banyak kasus yang terungkap.Hal ini tentu perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak khususnya Polri untuk mengawal keberanian masyarakat untuk mengungkap.Maka reformasi dalam internal Polri kemudian mendatangkan ekspektasi dan harapan yang tinggi dari berbagai kalangan. Sebagai sebuah institusi yang mengemban amanah demikian besar, Polri menjadi ujung tombak penegakan hukum yang paling diandalkan masyarakat. (mth)      

Emas Naik Tipis di Asia Setelah WHO Kategorikan Omicron Tidak "Ringan"

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 11:28:32 0

Bengaluru, India, FNN - Emas naik tipis di perdagangan Asia pada Jumat pagi, melayang mendekati level terendah dua minggu di sesi sebelumnya, setelah ketua Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan varian Omicron tidak dapat dianggap \"ringan\", sementara imbal hasil obligasi yang lebih kuat membatasi keuntungan.Emas berjangka AS sedikit menguat 0,1 persen menjadi diperdagangkan di 1.791,70 dolar AS per ounce pada pukul 01.00 GMT, sementara emas di pasar spot terangkat 0,2 persen menjadi dierdagangkan di 1.791,73 dolar AS per ounce.Logam mulia kuning bersiap untuk penurunan mingguan terburuk sejak akhir November, jatuh sekitar 2,0 persen.Varian virus corona Omicron yang lebih menular tampaknya menghasilkan penyakit yang lebih ringan daripada jenis Delta yang dominan secara global, tetapi tidak boleh dikategorikan sebagai \"ringan\", kata pejabat WHO, Kamis (6/1/2021).Sementara itu, khawatir dengan persistensi inflasi tinggi yang tidak nyaman, bahkan gubernur bank sentral AS yang paling dovish pun sekarang setuju bahwa mereka perlu memperketat kebijakan tahun ini.Para pedagang saat ini mengantisipasi peluang lebih besar dari 70 persen untuk kenaikan suku bunga setidaknya 25 basis poin pada pertemuan Fed Maret, menurut CME FedWatch Tool.Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun yang dijadikan acuan naik ke level terkuat sejak Maret 2021.Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang lebih tinggi, tetapi logam ini sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS yang meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Logam mulia lainnya di pasar spot, perak diperdagangkan datar di 22,16 dolar AS per ounce, platinum naik 0,2 persen menjadi diperdagangkan di 966,85 dolar AS, dan paladium naik tipis 0,1 persen menjadi diperdagangkan di 1.875,78 dolar AS. (mth)

Sejumlah Rumah Warga di Kali Acai Abepura Terdampak Banjir

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 10:31:28 0

Jayapura, FNN - Sejumlah permukiman rumah warga di sepanjang kali Acai Distrik Abepura Kota Jayapura terdampak banjir air pasang akibat cuaca ekstrem hujan sejak Kamis malam (6/1) hingga Jumat pagi.Pantauan wartawan ANTARA di lokasi kejadian hingga Jumat, hingga pukul 08.55 WIT  dilaporkan sebagian besar warga yang rumahnya tergenang air sudah mengungsi ke tempat lain.Air sudah setinggi kurang lebih satu meter akibat luapan kali Acai membuat beberapa keluarga yang bermukim di bantaran kali  telah mengungsi di masjid maupun rumah tetangga untuk menjaga keselamatan dari ancaman banjir.\"Kami harus mencari tempat yang lebih aman untuk melindungi keluarganya,\"ungkap Saadi warga pinggiran kali Acai.Hingga pukul 08.55 WIT situasi di sepanjang bantaran sungai kali Acai masih dipenuhi air pasang hingga memasuki rumah warga.Lokasi lain yang juga banjir karena cuaca ekstrem hujan di kompleks perumahan Organda Padang Bulan, jalan pasar Youtefa dan sejumlah ruas jalan masih tergenang air pasang.Sebelumnya, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano membenarkan telah terjadi longsor dan banjir di sejumlah tempat di kota Jayapura.Bahkan dikabarkan akibat musibah longsor telah menimbulkan korban jiwa yang saat ini masih dievakuasi petugas gabungan TNI/Polri, BPBD,Satpol PP, OPD pemerintah, relawan dan SAR. Koban Longsor Sementara, tercatat 12 orang warga dilaporkan tertimbun longsor di sejumlah wilayah di Kota Jayapura akibat hujan deras yang melanda sejak Kamis malam (6/1). Data sementara yang dihimpun Antara di Jayapura, Jumat pagi  terungkap korban yang  tertimbun tersebar lokasi di Nirwana lima orang, Bhayangkara tiga orang, APO Bengkel dan Klofkam masing-masing dua. Dari 12 orang yang tertimbun empat orang diantaranya dilaporkan meninggal yakni dua korban di Bhayangkara dan dua lainnya dari lokasi APO Bengkel dan Klofkam masing-masing seorangSerta lima orang sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk dirawat akibat luka yang dialaminya yang berasal dari dua orang dari kawasan Nirwana, dan seorang lainnya masing masing dari APO Bengkel, Klofkam dan Bhayangkara. Tiga korban lainnya yang tertimbun yakni di kawasan Nirwana masih dalam proses evakuasi.Kasat Pol PP  Kota Jayapura Muchsin Nengkeula kepada Antara mengaku belum terdata seluruhnya karena masih fokus melakukan evakuasi terhadap para korban termasuk korban banjir. \"Memang ada laporan korban meninggal namun berapa yang pasti belum diketahui karena masih dilakukan pendataan dan proses  evakuasi,\" kata Muchsin. (mth)   

LPEI Akan Optimalkan PMN untuk Kembangkan Ekspor Nasional

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 10:25:08 0

Jakarta, FNN - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank akan terus mengoptimalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima untuk mengembangkan ekspor nasional.Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso mengatakan, sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, pihaknya akan berupaya meningkatkan perekonomian negara melalui ekspor. Tahun 2022 LPEI akan kembali menyalurkan PMN sebesar Rp5 triliun kepada segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara komersial dan penugasan khusus.\"Kami akan secara maksimal menyalurkan PMN baik yang sifatnya komersial maupun penugasan khusus seperti PKE Kawasan, UKM, trade finance, dan alat transportasi,\" ujar Rijani dalam keterangan di Jakarta, Jumat.Sementara dari jasa konsultasi, LPEI akan menargetkan program kolaborasi rumah ekspor di empat wilayah, yaitu Solo, Jakarta, Makassar dan Surabaya, Program 100 eksportir baru UKM, dan 10 Program Klaster Desa Devisa baru.\"Tercapainya seluruh target ini tentu akan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam eksosistem ekspor,\" kata Rijani.LPEI baru saja menandatangani Pernyataan Komitmen Penerima Investasi Pemerintah. Sebagai lembaga khusus yang memiliki mandat untuk menyediakan pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta jasa konsultasi, LPEI mendapat PMN untuk penguatan permodalan dan peningkatan kapasitas usaha LPEI yang telah diterima sejak 2010 dengan nilai mencapai Rp28,7 triliun per Desember 2021.PMN disalurkan LPEI untuk pembiayaan dan penjaminan dalam rangka penugasan umum maupun penugasan khusus. Penugasan khusus tersebut disalurkan untuk mendukung proyek atau program yang dianggap penting oleh negara termasuk dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PMN yang diterima LPEI diklaim telah memberikan dampak yang positif baik bagi institusi maupun negara.\"Bagi institusi, PMN telah membantu LPEI mampu mengakselerasi pembiayaan hingga Rp84 triliun, penjaminan termasuk PEN sebesar Rp13 triliun, asuransi Rp11 triliun, serta penciptaan eksportir baru dan enam Program Desa Devisa dengan 27 desa binaan. Bagi negara, LPEI telah menghasilkan kontribusi PNBP untuk negara dengan total sebesar Rp1,4 triliun, keseluruhannya pada periode 2010 hingga 2021,” ujar RijaniSelain itu, atas pembiayaan yang yang disalurkan pada 2021, LPEI memiliki dampak pembangunan (development impact) seperti peningkatan investasi 2,5 kali atau Rp212 triliun, peningkatan ekspor hingga 3,6 kali atau senilai Rp302 triliun, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 51 orang per Rp1 miliar pembiayaan yang disalurkan LPEI. (mth) 

Minyak Naik di Tengah Produksi OPEC Mengecewakan, Kerusuhan Kazakhstan

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 10:16:13 0

New York, FNN - Harga minyak naik sekitar dua persen pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), memperpanjang reli tahun baru mereka, di tengah meningkatnya kerusuhan di produsen minyak OPEC+ Kazakhstan dan pemadaman pasokan di Libya dan setelah laporan menunjukkan peningkatan produksi terbatas di produsen utama dunia.Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari bertambah 1,61 dolar AS atau hampir 2,1 persen, menjadi menetap di 79,46 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret, naik 1,19 dolar atau 1,5 persen, menjadi ditutup di 81,99 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.Pergerakan harga minyak terjadi setelah survei Bloomberg menunjukkan bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) menambahkan hanya 90.000 barel per hari pada Desember, karena peningkatan produksi oleh Arab Saudi diimbangi oleh pengurangan produksi di Libya dan Nigeria.OPEC dan sekutunya, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, sedang melepas rekor pengurangan produksi yang diberlakukan pada tahun 2020, karena permintaan dan harga pulih dari kemerosotan yang disebabkan oleh pandemi.Aliansi minyak mengatakan pada Selasa (4/1/2022) setelah pertemuan melalui konferensi video bahwa mereka akan tetap pada rencana untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 400.000 barel per hari pada Februari.Investor juga semakin khawatir atas kerusuhan di Kazakhstan, negara non-OPEC yang berpartisipasi.\"Situasi politik di Kazakhstan menjadi semakin tegang. Dan ini adalah negara yang saat ini memproduksi 1,6 juta barel minyak per hari,\" kata Barbara Lambrecht, analis energi di Commerzbank Research, Kamis (6/1/2022) dalam sebuah catatan.Rusia mengirim pasukan terjun payung ke Kazakhstan untuk membantu memadamkan pemberontakan di seluruh negeri setelah kekerasan mematikan menyebar di bekas negara Soviet yang dikontrol ketat itu. Tidak ada indikasi bahwa produksi minyak di Kazakhstan telah terpengaruh sejauh ini.Sementara itu, di Libya produksi minyak berada pada 729.000 barel per hari, National Oil Corp mengatakan, turun dari tertinggi lebih dari 1,3 juta barel per hari tahun lalu, karena pemeliharaan dan penutupan ladang minyak. (mth)   

Kejari Kota Mojokerto Bongkar Dugaan Korupsi Bank Jatim Rp1,5 Miliar

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 09:33:16 0

Kota Mojokerto, FNN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto, Jawa Timur membongkar dugaan korupsi di PT Bank Jatim Cabang Mojokerto pada tahun 2013-2014 yang ditaksir merugikan keuangan negara senilai Rp1,5 miliar.Kepala Kejari (Kajari) Kota Mojokerto Agus Herimulyanto menyatakan telah menyelidiki perkara ini sejak sekitar enam bulan yang lalu.\"Hari ini kami menetapkan tiga orang tersangka yang langsung kami tahan selama 20 hari ke depan,\" katanya, melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan di Surabaya, Kamis malam.Masing-masing tersangka bernama Amiruddin (AMD), Rizka Arifiandi (RZA), dan Iwan Sulistyono (IWS). Dua tersangka di antaranya, saat dugaan perkara korupsi ini terjadi di tahun 2013-2014, merupakan karyawan di PT Bank Jatim Cabang Mojokerto.Salah satunya, tersangka AMD adalah pimpinan PT Bank Jatim Cabang Mojokerto di tahun 2013-2014. Sedangkan tersangka RZA di masa itu staf penyelia Bank Jatim Cabang Mojokerto.\"Tersangka IWS adalah nasabahnya. Saat itu menjabat sebagai Komisaris PT Mega Cipta Selaras hingga tahun 2014,” ujar Kajari Agus, menjelaskan.Modusnya, tersangka IWS mengajukan kredit modal kerja. Setelah dananya dicairkan diketahui terjadi penyimpangan prosedur penyaluran.Tidak cuma itu, Kajari Agus menandaskan, juga ditemukan penyimpangan peruntukan atau penggunaan.Penyidik Kejari Kota Mojokerto mengungkap dugaan penyimpangan terjadi dalam penyaluran dan penggunaan kredit modal kerja dari Bank Jatim Cabang Mojokerto kepada CV Dwi Dharma di tahun 2013 dan PT Mega Cipta Selaras pada 2014.\"Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jatim, ditemukan kerugian negara mencapai Rp1,5 miliar,\" ujar Agus.Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999. (mth)    

Ancaman terhadap Negara dan Pancasila

BY FNN Jum'at, 07 Januari 2022 01:03:28 0

Ancaman kepada negara dan Pancasila itu ada pada upaya marjinalisasi agama secara sistimatis. Agama tidak saja dianggap penghalang. Tapi ancaman yang harus dimusnahkan. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation KETIKA para pendiri bangsa (founding fathers) bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai idiologi (falsafah) negara Indonesia sesungguhnya itu sebuah kesepakatan yang luar biasa. Keputusan yang biasa saya sebut “smart” (pintar) dan “wise” (bijak). Pintar karena rumusan itu bukan rumusan biasa. Kalau saja kita jeli dalam memahami dan mendalami pasal-pasal Pancasila maka semua pasal menggambarkan nilai-nilai mulia yang ada pada bangsa ini. Baik itu nilai-nilai mulia kultur dan budaya lokal. Terlebih lagi pada nilai-nilai dan esensi agama. Bijak karena dengan keputusan itu para pendiri bangsa mampu mengedepankan kepentingan besar bersama sebagai bangsa, ketimbang pertimbangan kelompok yang bersifat partikular. Mereka melihat jauh ke depan bahwa bangsa akan semakin terbuka dalam keragaman dan perbedaan-perbedaan. Dan kalau saja tidak ada pijakan (common ground) bersama boleh jadi bangsa besar Indonesia ini akan kucar-kacir mengikut kepada kecenderungan dan kepentingan masing-masing. Pancasila juga merupakan keunikan dan kekuatan bangsa Indonesia. Unik karena di dunia ini tidak banyak negara yang bisa “mengintegrasikan” dua komitmen bangsa. Keduanya kerap dianggap paradoks dan harus dipisahkan atau salah satunya dikorbankan. Kedua komitmen itu adalah komitmen keagamaan (religiosity) dan komitmen Kebangsaan (nationalism). Indonesia mampu menyelaraskan bahkan saling menguatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama dan nasionalisme adalah dua hal yang tidak dipandang sebagai entitas terpisah yang saling menihilkan. Sehingga Indonesia dikenal sebagai “bukan” negara agama dan sekaligus “bukan” negara sekuler. Tapi dipatenkan menjadi negara Pancasila. Tantangan bahkan ancaman kepada negara dan Pancasila sesungguhnya bersifat multi dimensi. Satu di antaranya adalah bagaimana Pancasila mampu teraktualkan dalam kehidupan nyata. Pancasila tidak sekedar menjadi slogal dan formalitas yang dibangga-banggakan. Jangan sampai slogan “saya Pancasila” menjadi sebuah “taqiah” dari kegagalan berpancasila itu sendiri. Untuk mengukur tantangan dan ancaman kepada Pancasila dan negara tentu dapat dilihat kepada tantangan dan ancaman terhadal setiap pasal dari lima pasal Pancasila. Kita mulai dengan ancaman kepada pasal pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Tantangan dan ancaman ketuhanan adalah ketika agama berusaha disingkirkan dan dimarjinalkan bahkan secara sistimatis demi nafsu pembangunan dan kemajuan. Tidak tanggung-tanggung agama dan akidah tergadaikan atas nama “progress and development” (kemajuan dan pembangunan). Seharusnya yang terjadi adalah sebaliknya. Jika komitmen Pancasila itu ada maka agama (setiap agama untuk pemeluk masing-masing) dan ajaran-ajarannya harus menjadi acuan dalam setiap langkah kebijakan untuk maju dan membangun. Integrasi agama dalam proses pembangunan harus dilihat sebagai sesuatu yang positif dan menguatkan. Bukan racun dan ancaman. Termasuk di dalamnya aspek Syariah yang terintegrasi dalam proses Membangun negara. Itu adalah bagian dari Ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Ancaman kepada “kemanusiaan yang adil dan beradab” dapat kita lihat pada hilangnya kemanusiaan bangsa ini. Satu indikasi yang dapat kita lihat adalah ketika mereka yang kuat, baik secara ekonomi maupun politik, semakin menancaokan kuku kekuasaan, memanipulasi segala cara untuk tetap kaya dan berkuasa. Sementara rakyat merintih dalam penderitaan yang berkepanjangan. Hal ini dapat kita lihat di saat-saat musibah Covid saat ini. Justeru ada saja pengusaha dan penguasa yang memanfaatkan situasi sulit ini untuk kepentingan hawa nafsunya. Hal seperti ini jelas merupakan ancaman kepada kemanusiaan seperti pada pasal Kedua Pancasila. Ancaman kepada “persatuan Indonesia” sesungguhnya tidak saja karena adanya tendensi atau keinginan mendirikan sistim pemerintahan yang tidak Pancasilais. Anggaplah Khilafah atau sebaliknya komunis. Kedua ini boleh jadi memang menjadi ancaman Pancasila. Tapi, jangan lupa justeru ancaman kepada persatuan bangsa ada pada hilangnya “sense of justice” yang menghilangkan “sense of belonging”. Adanya perilaku belah bambu misalnya, segolongan diangkat dan segolongan lagi diinjak, melahirkan kemarahan. Akibatnya terjadi keinginan untuk berbeda dari yang ada. Di situlah terkadang ada niatan untuk memisahkan diri dari mereka yang dianggap lain. Keadaan ini semakin diperparah oleh keterbukaan media yang dipergunakan oleh para “buzzer” yang juga mencari sesuap nasi lewat ragam fitnah dan hoax. Mereka ini menjadi ancaman persatuan Indonesia dan Pancasila sekaligus. Ancaman kepada kepada “permusyawaratan” di sila keempat Pancasila sesungguhnya ada pada kekuasaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga melahirkan karakter “oligarchic government” (Pemerintahan oligarki). Di mana pemerintahan walau atas nama permusyawratan, ambillah kata lain “Demokrasi”, tapi sesungguhnya dikendalikan oleh segelintir orang yang punya kekuatan tersembunyi (hidden power). Ancaman ini semakin nyata ketika ada “invisible foreign intervention” (intervensi luar yang tersembunyi), termasuk di balk kekuatan finansial. Pemerintah yang terkadang menjadi boneka yang terkontrol oleh segelintir pemilik modal itu. Para politisi pun tidak tanggung-tanggung hanyut terbawa arus. Baik secara sadar tapi demi kepentingan. Atau tidak sadar karena memang tidak tahu. Hilangnya nilai syura (Demokrasi) itu juga akan menampakkan sensitifitas kekuasaan yang “alergi kritikan”. Maka di zaman Wajah-Wajah yang dipolesi keluguan itu sering terjadi perilaku “diktator” halus. Kritikan dianggap musuh dan ancaman. Tidak tanggung-tanggung harus diredam dan dimusnahkan jika memungkinkan. Bahkan meminjam kata-kata Najwa Shihab: “hukum pun sibuk melayani ketersinggungan. Hal sepele pun akan berakhir dengan pemenjaraan”. Akhirnya ancaman kepada “keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”menjadi semakin nyata dengan hilangnya kemanusiaan dan terwujdunya pemerintahan oligarki tadi. Manusia semakin egois. Yang kaya semakin kaya. Memanipulasi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepentingan hawa nafsunya. Berbagai trik politik akan dilakukan untuk semakin menguatkan kuku kekuasaan segelintir itu. Dan seringkali atas nama perundang-undangan yang dirancang oleh segelintir pemilik kekuasaan itu. Karenanya setiap anak bangsa perlu sadar bahwa ancaman kepada Negara dan Pancasila buka karena komitmen dalam beragama (berislam bagi orang Islam). Justeru sejarah dan tabiat Pancasila mengatakan bahwa pancasila akan efektif dalam ajarannya ketika bangsa Indonesia menguatkan komitmen mereka dalam beragama. Ancaman kepada negara dan Pancasila itu ada pada upaya marjinalisasi agama secara sistimatis. Agama tidak saja dianggap penghalang. Tapi ancaman yang harus dimusnahkan. Semua itu teraktualkan dalam ragam ketidak-adilan, termasuk berbagai korupsi yang masih menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Korupsi itu musuh Pancasila. Jangan teriak “saya Pancasila” tapi juga bermental “koruptor”. Malulah! NYC Subway, 6 Januari 2022. (*)   

Konstruksi Perkara Jerat Wali Kota Bekasi Tersangka Suap PBJ

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 21:44:05 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi beserta delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta lelang jabatan Pemkot Bekasi, Jawa Barat.   Delapan orang tersangka lainnya itu adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL), Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).   “Kami ingin sampaikan terkait konstruksi perkara yang masih dalam satu kesatuan dengan tangkap tangan para pelaku dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.   Firli menyampaikan Pemkot Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sebesar Rp286,5 miliar.   Ganti rugi yang dimaksud, kata dia, adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp21,8 miliar.   Di samping itu, juga ada pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar. Ada pula ganti rugi lain dalam bentuk tindakan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar.   “Atas proyek-proyek tersebut, tersangka RE selaku Wali Kota Bekasi periode 2018-2022 diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan,” kata Firli Bahuri.   Kemudian sebagai bentuk komitmen, tersangka Rahmat Effendi diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemkot Bekasi. Tindakan meminta uang itu, kata Firli, menggunakan sebutan untuk “sumbangan masjid”.  Untuk menanggapi permintaan tersebut, Firli mengatakan lagi, dilakukan penyerahan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaan Rahmat Effendi, yaitu JL dan WY.   JL diketahui telah menerima uang sejumlah Rp4 miliar dari LBM. Sementara WY menerima uang sejumlah Rp3 miliar dari MS, dan Rp100 juta dari SY mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga Rahmat Effendi.   “Tersangka RE juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemerintah Kota Bekasi,” kata Firli.   Uang tersebut, ujar dia, diduga dipergunakan untuk operasional tersangka Rahmat Effendi yang dikelola oleh MY, dan pada saat tangkap tangan tersisa Rp600 juta.Tidak berhenti di sana, Firli menambahkan, ada pula tindakan korupsi terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi dan Rahmat Effendi diduga menerima Rp30 juta dari AA melalui MB.Atas konstruksi tersebut, dari 9 tersangka, KPK menetapkan 4 orang sebagai pemberi suap, yaitu Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).   Kemudian, 5 orang penerima suap adalah Rahmat Effendi, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).   Atas perbuatannya, tersangka selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.   Sementara itu, tersangka sebagai penerima, yakni Rahmat Effendi dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf f serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (mth)        

Kepala BRIN: Integrasi Eijkman ke BRIN Perkuat Kelembagaan

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 21:31:05 0

Jakarta, FNN - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan integrasi Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke BRIN bukan untuk menghilangkan lembaga penelitian tersebut, melainkan akan semakin memperkuat kelembagaan LBM Eijkman. \"Proses integrasi ini saya jadikan momentum untuk melembagakan LBM Eijkman, yang tadinya hanya sebuah unit ad hoc di Kementerian Riset dan Teknologi, sekarang resmi menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman,\" kata Handoko dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.  Melalui integrasi itu, kata Handoko, permasalahan tidak dapat diangkatnya pegawai negeri sipil (PNS) di LBM Eijkman sebagai peneliti, kini dapat dilantik sebagai peneliti. Kepada non-PNS di LBM Eijkman, BRIN menawarkan berbagai macam skema. Bagi mereka yang non-PNS dan sudah S3 dan usianya maksimal 45 tahun, dapat mengikuti mekanisme penerimaan CPNS. Jalur itu sudah dilakukan oleh beberapa orang. Sedangkan untuk yang di atas 45 tahun dapat mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bagi mereka yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan S3, BRIN menawarkan skema untuk melanjutkan pendidikan dengan mekanisme beasiswa berbasis riset. Terkait isu pemecatan sejumlah honorer, Handoko menuturkan selama ini tenaga honorer tersebut direkrut oleh lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang sekarang terintegrasi dengan BRIN. Handoko menuturkan tidak ada pemecatan terhadap sejumlah tenaga honorer, namun karena kontrak mereka telah berakhir pada Desember 2021. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, lembaga pemerintah sudah tidak diperbolehkan merekrut personel sebagai individu, selain dengan skema PNS dan PPPK dengan batas hingga 2023. Handoko mengatakan sesuai regulasi, honorer hanya bisa dikontrak selama satu tahun anggaran, sehingga setiap akhir tahun pasti harus diberhentikan.Meskipun demikian, kata Handoko, kebiasaan selama ini di awal tahun, honorer tersebut kembali dikontrak.\"Sehingga, tidak benar bahwa mereka diberhentikan karena ada integrasi. Tetapi, karena sesuai kontrak hanya satu tahun dan sesuai regulasi, kami sudah tidak bisa lagi merekrut honorer,\" ujarnya.  Sebanyak 33 lembaga riset dari kementerian/lembaga (K/L) telah terintegrasi dengan BRIN dan dalam waktu dekat enam K/L lainnya akan segera terintegrasi.Integrasi tersebut meliputi seluruh sumber daya riset, yakni sumber daya manusia, infrastruktur, dan penganggaran. Integrasi lembaga riset di Indonesia ke dalam BRIN merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN. (mth)

PWNU DKI Minta Polisi Tangkap Ferdinand Hutahaean

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 21:23:48 0

Jakarta, FNN - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit memerintahkan jajarannya untuk segera menangkap Ferdinand Hutahaean atas cuitannya yang dianggap telah menyebarkan ujaran yang menyinggung SARA.\"Saya sebagai Bendahara PWNU DKI meminta polisi untuk segara tangkap Ferdinand demi ketenangan bangsa,\" kata Bendahara PWNU DKI Mohammad Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Wakil DPRD DKI Jakarta itu mengungkapkan, alasan Ferdinand harus segera ditangkap untuk memberi pelajaran agar yang bersangkutan tidak bisa dibiarkan atau seenaknya mencuit mengenai ketuhanan.Taufik menceritakan sejak kecil dirinya mengaji di kampung halamannya di Banten bahwa tidak ada Tuhan lemah. Bahkan ini berlaku bagi semua agama.\"Dalam Islam itu saya meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Qawiyyu (Maha Kuat), Al-Aziz (Maha Perkasa), Al Jabbar memiliki (Mutlak) Kegagahan,\" katanya.\"Saya ini belajar sama kiai kampung. Jadi janganlah, buat kegaduhan yang bisa berujung benturan,\" tutur dia.  Taufik menambahkan, pernyataan Ferdinand menyakiti dan merusak harmonisasi antarumat beragama.\"Kita ini kan harus selalu menjaga antarpemeluk agama agar tak menyakiti atau mencederai keyakinan masing-masing. Jadi, cuitan-cuitan di media sosial itu sangat disayangkan membuat gaduh. Jangan seperti itu,\" katanya.Terkait dengan adanya klarifikasi Ferdinand, dia menilai haknya untuk membela diri. Namun ada jejak digital sebagai bukti otentik tak bisa disangkal.\"Silakan membela diri. Haknya untuk klarifikasi. Kan, videonya meminta maaf. Sebagai umat Islam ya maafkan. Tapi, itu tidak untuk hukum yang harus berjalan dan harus ada efek jera,\" ujar dia. (mth)

Alkhairaat Bahas Pengembangan Pesantren Bersama Wakil Presiden

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 21:18:26 0

Palu, FNN - Pengurus Besar (PB) Alkhairaat Palu, Sulawesi Tengah, bersama Wakil Presiden Ma\'ruf Amin membahas pengembangan pondok pesantren dan madrasah Alkhairaat hingga dapat menjangkau pelosok negeri. \"Kami ingin pondok pesantren Alkhairaat bisa menjangkau ke seluruh daerah di Tanah Air dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan pendidikan,\" kata Ketua Umum PB Alkhairaat, Habib Ali Aldjufri usai melakukan rapat terbatas bersama Wapres di Kompleks Alkhairaat Palu, Kamis.Kedatangan Wapres Ma\'ruf di Alkhairaat merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Palu yang diagendakan selama dua hari berada di Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Ali memaparkan, kondisi terkini Alkhairaat tidak kurang dari enam juta Abnaulkhairaat tersebar di seluruh wilayah Nusantara, melihat penyebaran itu mendorong pihaknya melebarkan sayap ke daerah-daerah lain di Tanah Air. Sekretaris Jendral Alkhairaat Ridwan Yalidjama mengemukakan, keberadaan Abnaulkhairaat yang jumlahnya mencapai jutaan itu terdiri atas orang-orang yang secara formal menempuh pendidikannya di lingkungan Alkhairaat.  Sedang sebagian lainnya, merupakan simpatisan atau orang-orang yang mengagumi ketokohan pendiri Alkhairaat. \"Alkhairaat telah memiliki 50 pondok pesantren, serta 1.700 madrasah pada seluruh tingkatan, dengan total siswa/siswi maupun santrinya tidak kurang dari 15.000 pelajar,\" papar Ridwan. Oleh karena itu, ia menyampaikan ke depan Alkhairaat melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan daya saing di sektor pendidikan, dengan berkonsentrasi pengembangan pada kawasan Barat Indonesia hingga ke Provinsi Aceh. \"Konsep kami sudah matang mengembangkan pendidikan ilmu agama maupun pengembangan pondok pesantren Alkhairaat, dan hal-hal ini kami bahas dalam pertemuan, Wapres menyambut positif rencana kami,\" tutur Ridwan. Wapres Ma\'ruf sebelum menggelar pertemuan terbatas, menyempatkan diri berziarah di makam pendiri Alkhairaat Habib Idrus bin Salim Aldjufri atau Guru Tua. Sebelum berkunjung ke Alkhairaat, Wapres meninjau dua lokasi hunian tetap (hubtap) korban bencana Palu di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. (mth)     

Yesus, Kasihanilah Ferdinand, Please

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 21:11:20 0

MELIHAT akrobat Ferdinand Hutahaean sesungguhnya kita layak iba dan kasihan. Ia sosok pekerja keras. Ibarat pepatah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jungkir balik entah untuk sesuap nasi atau segudang ambisi. Ia tak kenal waktu, banting tulang siang jadi malam, malam jadi siang. Ia tak tahu lagi mana tulang punggung, mana tulang otak belakang.  Ferdinand tipikal manusia tangguh. Semua profesi pun pernah ia jajal. Dari pengamat, politisi, hingga pegiat medsos (media sosial).  Ia pernah menjadi pengamat energi. Akan tetapi, analisisnya kadang narsis dan naif. Background atau latar belakang pendidikannya yang tak jelas, sering membuat pernyataannya menjadi bahan tertawaan. Pada Pilpres 2014, Ferdinand menjadi pendukung radikal Jokowi. Ia bikin atraksi yang fenomenal yakni menggelar aksi bentang 1.161 spanduk dukungan untuk Jokowi di berbagai lokasi di Jakarta.  Entah karena apa, pada 2018, Ferdinand berbalik arah, ia menarik dukungan itu. Ia kemudian bergabung dengan Partai Demokrat. Bahkan, ia melakukan tindakan kurang elok dengan walkout alias ke luar ruangan saat Presiden Jokowi berpidato. Menurut pengakuannya, ia walkout merupakan wujud ekspresi kekecewaannya karena janji politik  Jokowi tidak ditepati, terutama tiga hal, yaitu menolak utang luar negeri, mempersulit asing, dan masalah subsidi. Saat menjadi politisi di partainya SBY itu, ia juga tidak pernah bisa menjadi wakil rakyat. Pencalegannya gagal, peroleh suaranya minim. Maklum, pikirannya hanya menjilat dan menjilat petinggi Demokrat. Berselang dua tahun, ia juga keluar dari Partai Demokrat. Sejak keluar dari Demokrat, Ferdinand terus memposisikan diri sebagai orang yang berseberangan dengan kelompok yang dianggapnya garis keras, kadrun, dan tuduhan kasar lainnya.  Jauh sebelum itu, Ferdinand pernah \"di-Islamkan\" oleh Bambang Wiwoho. Bahkan, ia pernah satu barusan dengan oposisi. Namun, belakangan ia kembali lagi ke habitatnya. Ia kini banyak menekuni media sosial. Bahasa dan provokasinya sudah mirip buzzer istana. Konten dan narasinya menebar kebencian dan memusuhi Islam. Tetapi, sejauh ini  belum ada kabar ia direkrut  menjadi tukang gonggong istana. Pun demikian, ia tidak mudah menyerah. Ia terus memproduksi hal-hal sensitif yang nyerempet SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan). Tujuannya sudah bisa ditebak, menadapat perhatian istana. Namun, harapannya agar cepat dilirik penguasa supaya direkrut menjadi  loyalis buta tuli, selalu gagal. Sadar tak cepat dilirik penguasa, cuitannya pun ia naikkan tensinya agar vulgar, viral, dan trending. Ia menuduh Tuhan umat Islam, Allah, lemah sehingga perlu dibela. Sementara Tuhan dia perkasa dan tangguh sehingga tidak perlu dibela. Pernyataan di Twitter inilah yang memunculkan  kemarahan umat Islam. Ia betul-betul sial. Cuitannya kali ini berdampak serius terhadap umat Islam. Tuntutan agar Ferdinand diborgol makin deras. Politisi PDIP Kapitra Ampera menilai cuitan Ferdinand sudah kebablasan dan kategori penistaan agama. Tidak hanya umat Islam yang mengecam Ferdinand. Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menegaskan pernyataan Ferdinand Hutahaean tak mewakili umat Kristen. PGI menyerahkan kasus itu ditangani oleh pihak kepolisian.  Jika rezim masih pikir-pikir menjerat Ferdinand, bisa jadi kasusnya membesar seperti kasus Ahok. Semuanya sudah jelas. Penghapusan cuitan oleh Ferdinand, akan sia-sia belaka. Justru ini menunjukkan dia takut dan merasa bersalah. Apalagi ada saksi dan bukti berupa screenshot. Keterangan ahli hukum dan ahli analisis bahasa juga semakin menguatkan,  Ferdinand tidak bisa melenggang. Pelaporan Ferdinand oleh Ketua Umum KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), Haris Pertama ke pihak kepolisian, menunjukkan kasus tersebut sulit dimaafkan. Umat Islam menunggu sikap profesionalitas polisi. Jika polisi tidak proporsional pada kasus ini, maka akan memicu sikap apatis publik terhadap polisi. Ini menambah deretan panjang faktor-faktor pemicu sikap kepercayaan publik menjadi rendah terhadap institusi Polri. Peristiwa 212 bisa terulang kembali. Jika Ferdinand mengaku khilaf dan meminta maaf, umat Islam pasti memaafkan. Akan tetapi, proses hukum tetap harus berjalan agar menjadi pembelajaran kepada siapa pun soal pentingnya keadaban di ruang sosmed. Sebagai penganut Kristen selain meminta maaf kepada umat Islam,  ia juga pantas memohon doa kepada Tuhannya, Yesus supaya menolongnya sehingga kasus yang menimpanya tidak sampai ke pengadilan. Memohon pertolongan kepada Tuhan masing-masing penganut agama yang diakui di Indonesia adalah sesuatu yang pasti. Yang tidak mohon doa kepada Tuhan hanyalah penganut komunis dan ateis.   Sikap verbal basisnya adalah ilmu dan wisdom bukan emosi kebencian yang memantik permusuhan sesama anak bangsa.  Jika boleh ditebak mengapa Ferdinand makin liar, sepertinya ia ingin seperti teman dan sahabatnya yang begitu mudah merengkuh jabatan hanya dengan modal cuitan. Tidak perlu mikir terlalu dalam, asal cuitannya bisa mengusik ketenangan dan memancing kemarahan, maka itu bagian dari kesuksesan. Semakin gaduh dan ricuh, semakin cepat jabatan itu digenggam.  Di era rezim ini, untuk bisa satu kolam dengan kekuasaan, tidak perlu keahlian khusus. Di era sekarang,  kepakaran dikubur dalam-dalam, yang penting bisa gaduh dan banyak omong, maka jabatan yang diinginkannya segera terwujud. Ferdinand terus mengejar imajinasi agar bisa sejajar dengan buzzer-buzzer lainnya. Maklum yang lain sudah nyaman dengan jabatannya, rata -rata komisaris BUMN. Sementara ia masih terus berjibaku mencari perhatian.  Sepertinya, masih ada satu jabatan komisaris untuk dia, yakni komisaris Bank tapi Bank Sampah. Sampah Peradaban. (*)

Ribuan Pelanggar Lalu Lintas di Palembang Terekam Tilang Elektronik

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 20:45:29 0

Palembang, FNN - Ribuan pelanggar lalu lintas di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) terekam kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE)\' dalam masa sosialisasi pekan pertama Januari 2022 ini.Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Kombes Pol M Pratama Adhyasastra, di Palembang, Kamis, menjelaskan selama enam hari terhitung sejak 1 Januari 2021 hingga hari ini, kamera e-TLE yang dipasang di sembilan titik jalan protokol merekam 26.071 pelanggar lalu lintas.Pelanggar lalu lintas yang terekam kamera tilang elektronik itu sebagian hanya menjadi catatan petugas dan sebagian dikirimi surat konfirmasi perihal pelanggaran yang dilakukan melalui petugas PT Pos Indonesia.Pelanggar lalu lintas yang telah menerima konfirmasi tersebut ditunggu kedatangannya di ruangan \'front office e-TLE\' Kantor Ditlantas Polda Sumsel di Jalan Kampus POM IX depan Mal Palembang Square (PS Mal).Jika pelanggar tersebut tidak datang untuk memberikan konfirmasi perihal pelanggaran yang dilakukannya seperti tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, menggunakan gawai saat berkendara, dan pelanggaran lainnya, data kendaraannya akan diblokir, ujarnya.Menurut dia, sekarang ini personel Ditlantas Polda Sumsel gencar mensosialisasikan penerapan tilang elektronik untuk menyambut peluncuran e-TLE dalam waktu dekat ini.Tilang elektronik perlu disosialisasikan sehingga masyarakat mengetahui sistem tilang baru tersebut dan lebih disiplin dalam berlalu lintas.Untuk menerapkan tilang elektronik itu, pihaknya telah memasang perangkat kamera pengawas yang bisa merekam pelanggaran dari pengguna jalan di sejumlah ruas jalan protokol dan perempatan lampu merah.Penerapan tilang elektronik itu diharapkan bisa meminimalkan pelanggaran lalu lintas pengendara roda dua maupun roda empat.Sistem e-TLE merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri mewujudkan salah satu program prioritas presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan.Proses penindakan terhadap pengguna kendaraan bermotor yang terekam kamera perangkat e-Tilang, dengan pengiriman surat tilang ke alamat sesuai dengan nomor polisi yang terdaftar.Dalam surat tilang tersebut akan dicantumkan pasal yang dilanggar, tanggal dan tempat pelanggaran.Kemudian, pihaknya juga menyiapkan \'link situs web\' untuk konfirmasi pelanggaran, dan tanggal serta tempat sidang pelanggaran lengkap dengan denda yang harus dibayar sesuai ketentuan dan hasil musyawarah dengan Mahkejapol, ujar Kombes Pol Pratama. (mth)

Menlu: 17 Perundingan Perbatasan Dijalankan untuk Perkokoh Kedaulatan

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 20:29:16 0

Jakarta, FNN - Sebanyak 17 perundingan perbatasan dijalankan sepanjang 2021, yaitu dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam untuk memperkokoh kedaulatan wilayah Indonesia.   “Para diplomat terus bekerja untuk memperkuat diplomasi kedaulatan, di mana negosiasi perbatasan merupakan salah satu elemen yang penting,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) 2022 secara virtual pada Kamis.   Retno mengatakan jumlah perundingan pada 2021 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, yang pada saat itu hanya  tujuh perundingan yang dilakukan. Pada 2022, ia menyatakan bahwa perundingan perbatasan akan semakin diintensifkan.Untuk batas maritim, perjanjian batas laut teritorial dengan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian selatan ditargetkan dapat ditandatangani.Dengan Palau, perundingan di tingkat tim teknis untuk garis batas ZEE akan dilanjutkan dengan target dicapai kesepakatan parsial.Dengan Filipina terdapat dua rencana, yaitu memulai perundingan penetapan batas landas kontinen di tingkat teknis dan menindaklanjuti kesepakatan untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE dalam dua garis batas yang berbeda.Adapun dengan Vietnam, perundingan di tingkat tim teknis untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE akan dilanjutkan.Dalam melaksanakan perundingan batas maritim, Indonesia selalu mendasarkan pada UNCLOS 1982. “Secara khusus, saya ingin menekankan satu prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apa pun oleh pihak mana pun harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Dan Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum yang diakui secara internasional,” tutur Retno.Sedangkan untuk batas darat, prioritas akan diberikan antara lain pada perundingan dengan Malaysia dan Timor Leste.Dengan Malaysia, Indonesia akan menyelesaikan demarkasiOutstanding Boundary Problems (OBP) sektor timur, termasuk Pulau Sebatik.Sementara dengan Timor Leste, perundingan diupayakan untuk menyelesaikan sisa dua unresolved segments sesuai dengan “Agreed Principles” yang telah disepakati pada 2019.Kedua tim perunding sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah perundingan perbatasan darat ini tuntas. (mth)      

Kejati NTB Periksa Tersangka Korupsi Proyek RSUD Lombok Utara

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 20:15:07 0

Mataram, FNN - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa tersangka korupsi dalam proyek penambahan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lombok Utara.Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Kamis, mengungkapkan tersangka yang menjalani pemeriksaan penyidik adalah Direktur konsultan pengawas proyek penambahan ruang IGD RSUD Lombok Utara dari CV Indomulya Consultan, berinisial LFH.\"Saudara LFH diperiksa dengan kapasitas sebagai tersangka,\" kata Dedi.Perihal materi pemeriksaannya, Dedi enggan menyampaikan karena itu masuk kewenangan penyidik. Namun dia memastikan bahwa LFH yang menjalani pemeriksaan dengan pendampingan kuasa hukumnya tersebut bagian dari pemenuhan berkas perkara.  \"Pada intinya ada keterangan tambahan yang diminta dari tersangka,\" ujar dia.Pada saat proyek yang berjalan di tahun 2019 tersebut, tersangka LFH merupakan relasi Wakil Bupati Lombok Utara berinisial DKF. Ketika itu, DKF mengemban jabatan staf ahli dari konsultan pengawas yang dipimpin LFH.Keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Direktur RSUD Lombok Utara berinisial SH, pejabat pembuat komitmen, HZ, dan MR, Direktur PT Batara Guru Group yang menerima kuasa sebagai rekanan pelaksana proyek bernilai Rp5,1 miliar.Dugaan korupsi dalam proyek ini muncul usai pemerintah memutus kontrak dengan PT Batara Guru Group di tengah progres pengerjaannya. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya kerugian negara yang nilainya sekitar Rp742,75 juta.Kerugian itu berkaitan dengan pekerjaan proyek yang tetap dinyatakan selesai meskipun masih ada dugaan kekurangan volume pekerjaan.Lebih lanjut perihal progres dari penanganan kasus ini, Dedi mengonfirmasi bahwa seluruh tersangka kecuali DKF telah menjalani pemeriksaan. Kegiatan oleh penyidik pidsus tersebut berjalan secara berkelanjutan.\"Untuk tersangka DKF, belum (diperiksa). Tetapi nantinya pasti akan diperiksa,\" ucap dia. (mth)   

Bupati Nganjuk Nonaktif Divonis Tujuh Tahun Penjara

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 20:01:17 0

Sidoarjo, FNN - Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidayat divonis 7 tahun penjara dengan denda Rp200 juta jika tidak dibayar diganti kurungan enam bulan saat persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Sidoarjo Jawa Timur, secara dalam jaringan, Kamis.\"Menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun denda sejumlah Rp200 juta,\" kata Ketua Majelis Hakim I Ketut Suarta saat membacakan amar putusannya.Vonis hakim kepada Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidayat ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa yakni pidana penjara 9 tahun dan pidana denda Rp300 juta subsider delapan bulan kurungan.Atas putusan tersebut, terdakwa yang mengikuti persidangan secara dalam jaringan mengaku pikir-pikir. \"Mohon kesempatan tiga hari majelis hakim. Kami masih pikir-pikir,\" kata terdakwa. Usai persidangan, pengacara terdakwa Ade Dharma Maryanto mengatakan kecewa atas putusan tersebut karena fakta hukum bertentangan dengan fakta persidangan.\"Sudah menjadi putusan hakim dan akan kami bicara dengan klien kami apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak,\" ujarnya.Dalam kasus ini, terdakwa dianggap terbukti bersalah usai memaksa para kepala desa yang wilayahnya mengadakan seleksi perangkat desa melalui para camat untuk memberikan uang masing-masing sebesar Rp10 juta sampai Rp15 juta.Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (mth)   

Teras Janji Bicarakan Potensi Perikanan Teluk Sampit ke Pusat

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 16:45:18 0

Sampit, FNN - Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang berjanji membantu mengkomunikasikan ke Pemerintah Pusat, terkait pengembangan berbagai potensi perikanan dan pertanian serta pariwisata di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.Sekarang tinggal bagaimana Camat beserta para kepala desa dapat menyampaikan secara tertulis berbagai potensi tersebut sekaligus hal yang perlu mendapatkan bantuan dari pusat, kata Teras Narang saat mengadakan reses di Kecamatan Teluk Sampit, Kamis.\"Data-data itulah nantinya modal saya untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, terkhusus kementerian terkait. Tidak mungkin saya sampaikan jika hanya bermodalkan lisan,\" ucapnya.Anggota MPR RI itu pun memberikan contoh data yang perlu dipersiapkan dan disampaikan khusus untuk sektor perikanan, yakni potensi perikanan laut dan darat, jenis-jenis ikan yang sering ditangkap nelayan, kendala-kendala yang dihadapi para nelayan.Kemudian, lanjut Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu, bantuan apa yang sangat diharapkan dari pemerintah pusat, termasuk apakah perlu diberikan pelatihan kepada nelayan setempat bagaimana ikan yang ditangkap nelayan bisa tetap segar diterima pengumpul hingga konsumen, serta lainnya.\"Begitu juga dengan data terkait potensi disektor pertanian dan pariwisata yang ada di Kecamatan Teluk Sampit. Jadi, saya pun menyampaikan ke pemerintah pusat benar-benar sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan,\" kata Teras Narang.Sebelumnya, Camat Teluk Sampit Juliansyah menyatakan, potensi di kecamatan ini terdiri dari pertanian dengan komoditas utama tanaman padi, perkebunan kelapa dalam, perikanan laut dan darat, serta pariwisata.Dia mengatakan untuk lahan pertanian tanaman padi di kecamatan ini mencapai belasan ribu hektare, namun baru sekitar 9.000 hektare yang dimanfaatkan masyarakat. Bahkan, Bupati Kotawaringin Timur telah mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar dijadikan lokasi proyek food estate.Selain itu, lanjut dia, potensi perikanan laut maupun darat di kecamatan ini juga luar biasa. Untuk perikanan laut, ada banyak jenis ikan, kepiting, kerang dan lainnya. Hanya memang perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat, terkhusus masalah kapal penangkap ikan, dermaga serta lainnya.\"Sekarang ini kapal milik nelayan kapasitasnya maksimal 3 ton. Alangkah baiknya berkapasitas 8 ton. Dermaga untuk bersandar kapal-kapal nelayan pun perlu diperpanjang dari yang asa saat ini,\" kata Juliansyah.Dia mengakui selama ini sudah ada bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten terhadap para nelayan dan petani di Kecamatan Teluk Sampit. Hanya, bantuan-bantuan tersebut terkesan kurang optimal karena minimnya pendampingan.\"Kalaupun ada pendampingnya, terkadang tidak yang begitu mengerti. Bahkan ada pendamping pertanian ataupun perikanan, tidak diketahui kecamatan karena tidak melapor. Kadang kesal juga. Harusnya kan melapor, biar kita tahu siapa orangnya dan bagaimana kapasitasnya,\" kata Juliansyah. (mth) 

Mewaspadai Varian Virus Baru OMICRON

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 16:11:01 0

Konsumsi air kelapa pada saat demam merupakan langkah yang paling efektif untuk mencegah tubuh lemas yang berakibat pada kepanikan anggota keluarga untuk memasang infus. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN ADA catatan menarik dari Zoom Meeting bertajuk “Mewaspadai Varian Baru Omicron” pada Rabu, 29 Desember 2021, 19.00-selesai. DR. Sulfahri, SSi, MSi, Dosen Biologi Fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) Universitas Hasanudin (UNHAS) Makassar, menjadi narasumbernya. Dr. (Can.)Safrina Yenni, SKM, MKes sebagai moderator dalam zoom meeting yang diikuti 135 peserta yang terdiri dari dokter, apoteker, nakes, aktivis herbal, dan para konsumen produk BioSyafa. Doktor Sulfahri telah berpengalaman melakukan penelitian bersama timnya dan menghasilkan formula yang terbuat dari tumbuhan herbal dengan kandungan Purpuri untuk melawan virus yang mengganggu ketahanan imun, termasuk Covid-19. “Obat herbal yang mampu meningkatkan imunitas dan berdasarkan hasil riset mampu melawan virus Corona,” katanya. Dalam penelitiannya, Fahri berpacu dari jurnal-jurnah ilmiah dan protein yang membahas SARS CoV-2. Bersama asistennya, Riuh Wardhani, menggagas obat herbal yang mampu meningkatkan imunitas. Fahri juga bekerja sama dengan Siti Mushlihah, Founder Indonesia Green Innovation Institute demi kelancaran penelitiannya. “Beberapa penelitian dunia telah mempublikasikan berbagai judul terkait SARS CoV-2. Virus ini juga sudah masuk list protein data bank, sehingga kami bisa menggembangkan penelitian lebih lanjut,” ucapnya. Berikut ini catatan dari zoom meeting tersebut. Menurut Fahri, demam seringkali muncul bersamaan dengan gejala lain, seperti mual, batuk, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, nyeri sendi, meriang, dan lain-lain. Namun, jangan langsung menganggap demam sebagai musuh dan terburu-buru mengobatinya. Justru, sebagian besar demam itu memiliki manfaat dan membantu tubuh dalam melawan infeksi. Demam merupakan tanda bahwa sistem imun sedang bekerja melawan infeksi virus, bakteri, jamur, atau zat asing lain yang masuk ke dalam tubuh. Alasan penanganan demam yaitu hanya untuk meringankan rasa tidak nyaman. Penyebab demam sendiri sangat beragam, tergantung kondisi masing-masing penderita. Suhu tubuh normal masing-masing orang berbeda. Namun secara umum, suhu tubuh dikatakan sudah di atas normal ketika mencapai 37 derajat Celcius melalui pengukuran mulut, atau 37,2 derajat Celcius ketika diukur melalui anus. Demam ringan, yaitu ketika suhu tubuh belum mencapai 38 derajat Celcius. Pada masa ini, demam belum perlu diobati karena dianggap sebagai upaya alami tubuh menghalau infeksi virus danbakteri yang tidak dapat hidup pada suhu panas. Demam lebih dari 38 derajat Celcius baru memerlukan penanganan. Demam yang mencapai 40 derajat Celcius atau lebih tinggi, dapat dianggap sebagai kondisi berbahaya dan harus segera diberikan bantuan medis. Jika sudah mencapai angka 40 derajat Celsius, demam yang dialami dapat dikategorikan sebagai demam yang berbahaya, sehingga harus segera diberikan bantuan medis untuk mencegah kondisi berbahaya. Ketika demam, maka tidak boleh langsung mengkonsumsi obat penurun demam, karena virus yang masuk ke dalam tubuh akan mengeluarkan zat kimiawi yang beredar di dalam darah dan mencapai hipotalamus. Salah satu fungsi hipotalamus adalah sebagai pusat pengatur suhu tubuh. Saat hipotalamus mendeteksi adanya virus, suhu tubuh akan dinaikkan, misalnya hingga 38°C. Tujuan kenaikan suhu tubuh tersebut adalah untuk meningkatkan laju metabolisme dan memaksimalkan kinerja enzim di dalam tubuh untuk melawan virus, karena enzim di dalam tubuh akan optimal kinerjanya pada suhu yang lebih tinggi di kisaran 38-39°C. Oleh karena itu, demam dapat dipahami sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi. “Mengkonsumsi obat kimia non herbal penurun demam di saat suhu tubuh masih di kisaran suhu aman (38-39°C) justeru akan memperlambat proses penyembuhan,” ungkap Doktor Sulfahri. Langkah yang paling tepat adalah mempertahankan demam pada kisaran 38-39°C secara alami sehingga demam tersebut akan normal ke suhu 37°C dan beberapa saat kemudian kembali lagi ke suhu 38-39°C, namun dalam waktu yang tidak lama akan kembali ke suhu 37°C secara berulang. Metodenya adalah sebagai berikut: 1. Rajang 1-3 siung bawang merah lalu tambahkan 3-5 sendok makan minyak (bias minyak kelapa, minyak zaitun, minyak balur dll) diaduk selama beberapa menit. 2. Bawang merah yang telah bercampur dengan minyak tersebut lalu dibalurkan di sepanjang tulang belakang dari tengkuk hingga ke tulang ekor, belakang lutut, telapak kaki, dan sela sela jari kaki. 3. Ketika mengalami demam, seringkali nafsu makan berkurang. Oleh karena itu, upaya antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengkonsumsi air kelapa muda. Air kelapa muda kaya akan kandungan L-arginine yang merupakan asam amino yang mampu membantu produksi nitric oxide. Nitric oxide dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga bisa memperbaiki aliran darah arteri ke jantung dan mencegah trombosis (penggumpalan darah). Selain itu, L-arginine dapat mengurangi radikal bebas. Dengan demikian, stres oksidatif di sel jantung bisa berkurang. Asupan Nutrisi Berkualitas Langkah yang perlu dilakukan saat terjangkit virus Omicron yaitu dengan memberi asupan nutrisi berkualitas. Konsumsi makanan bergizi akan membantu mencukupi kebutuhan kalori, protein, vitamin, mineral sehingga proses pemulihan akan semakin cepat. Berikan Nutrisi terbaik bagi tubuh (cukupi vitamin dan mineral organik). Selama proses terapi, sangat disarankan mengkonsumsi makanan terbaik. Selama proses terapi, sangat disarankan mengkonsumsi makanan terbaik. Makanan terbaik adalah makanan Non GMO (Genetically Modified Organism - hasil rekayasa genetika) dan ditanam secara Organik. Selain itu, kategori yang tidak kalah penting adalah konsumsi makanan dengan warna yang beragam dengan jumlah yang mencukupi bagi tubuh. Beberapa makanan superfood yang dapat menjadi pilihan diantaranya adalah buah kurma, buah pisang, buah semangka, buah nanas, buah anggur, buah apel, sayur bayam, sayur kelor, sayur ketimun, wortel, terong dan labu. Penyajian makanan tersebut juga menjadi poin penting, hal mana dalam memproses makanan sebaiknya dihindari menggunakan temperatur tinggi seperti makan yang digoreng. Selain itu, solusi yang perlu diperhatikan adalah pada saat terapi, penderita disarankan melakukan white fasting (hanya mengkonsumsi air mineral) selama minimum 12 jam. Hal itu dilakukan untuk memberikan waktu pada saluran pencernaan beristirahat mencerna makanan. Konsumsi Air Kelapa Sebanyak Mungkin Konsumsi air kelapa pada saat demam merupakan langkah yang paling efektif untuk mencegah tubuh lemas yang berakibat pada kepanikan anggota keluarga untuk memasang infus. Sebaiknya hindari infus di saat lemas maupun asupan makanan tidak bisa masuk secara maksimal. Langkah alternatif adalah konsumsi air kelapa muda sebanyak mungkin, jika memungkinkan, ganti air minum reguler dengan air kelapa muda. Sangat direkomendasikan jika air kelapa dimaksimalkan dengan menambahkan beberapa sendok madu dan jeruk nipis. Berjemur di Bawah Sinar Matahari Sebelum Pukul 10.00 Berjemur di pagi hari dan menghirup udara lebih dalam merupakan salah satu terapi yang efektif. Sinar matahari pagi menghasilkan sinar UV (ultraviolet) yang menyentuh permukaan kulit untuk diubah oleh tubuh menjadi vitamin D. Vitamin D dibutuhkan untuk menjalankan fungsi metabolisme kalsium, imunitas tubuh, serta mentransmisi kerja otot dengan saraf. Saat tubuh kekurangan vitamin D, pertumbuhan akan terhambat, yang akhirnya memperlambat pembentukan sistem imun dan mudah terinfeksi virus maupun bakteri. Oleh karena itu, dianjurkan berjemur selama 15 menit saja pada waktu yang tepat, yaitu sebelum pukul 10.00. Doktor Sulfahri menyarankan konsumsi 3 jenis herbal secara bersamaan: BioSyafa Anxida dengan dosis 3 x 3 kapsul per hari, Vitamin Cherbal dosis 3 x 3 kapsul per hari, BioSyafa Biotoksi dengan dosis 3 x 20ml per hari. Herbal sangat berkhasiat sehingga selain bermanfaat untuk meningkatkan imunitas juga bermanfaat untuk memperbaiki fungsi saluran cerna. (*)

Laporan Dugaan Korupsi Ahok ke KPK

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 14:36:55 0

Jakarta, FNN - Akhirnya, Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) melaporkan dugaan kasus korupsi yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 6 Januari 2022. PNPK menyampaikan ringkasan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok dan buku “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok”. Sebagian dari kasus-kasus tersebut bahkan telah diselidiki KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya. PNPK juga menilai KPK di bawah pimpinan Agus Raharjo bersikap tidak profesional dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi, dan bersikap “pilih-tebang”. Sehingga, membuat sejumlah kasus korupsi besar Ahok justru dihentikan. “KPK saat itu dianggap melindungi Ahok agar lolos jerat hukum melalui penghentian proses penyelidikan dan penyidikan,” tegas PNPK. Sikap dan sepak terjang KPK seperti di atas tentu jauh dari harapan publik. Bahkan kebijakan dan pola kerja yang ditempuh KPK itu telah membuat pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan di tempat, dan tujuan awal pembentukan KPK sesuai amanat reformasi dan perintah UU semakin jauh dari target yang ingin dicapai. “Kami berharap KPK tidak berubah peran menjadi alat politik penguasa, sehingga menimbulkan adanya “penyanderaan” atau barter kasus yang berujung pada dihentikannya proses hukum,” tulis laporan itu. “Kami pun tidak mengharapkan bertambah atau berubahnya peran KPK menjadi bagian dari perangkat politik penguasa guna “menjinakkan” para pimpinan partaiyang menjadi lawan politik penguasa,” lanjutnya. PNKP juga sangat khawatir KPK berubah menjadi lembaga pelindung koruptor guna mengamankan kepentingan oligarki penguasa-pengusaha. Sikap KPK ini terlihat dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan Ahok. Untuk maksud tersebut, pimpinan KPK sampai perlu membuat pernyataan “absurd” bahwa Ahok tidak memiliki niat jahat, meskipun alat bukti guna memeroses kasus sudah lebih dari cukup. Sehubungan dengan uraian tersbut di atas, PNKP meminta agar KPK segera melanjutkan kembali proses hukum terhadap dugaan korupsi Ahok seperti kami ringkaskan terlampir, bukan menghentikannya. “Dengan demikian, KPK sekaligus dapat membuktikan diri bukan pelindung koruptor, alat politik penguasa, atau bagian dari oligarki,” tegas PNPK. Kasus-kasus Dugaan Korupsi Ahok 1. Kasus RS Sumber Waras Berbagai pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara yang dilakukan oleh Ahok dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). KPK telah melindungi Ahok dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai niat jahat, sebagai berikut: Merubah nomenklatur R-APBD 2014 tanpa persetujuan DPRD DKI, dan memanipulasi dokumen pendukung pembelian lahan dengan modus backdated; Mengabaikan rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan RSSW. Hal ini melanggar Pasal 20 Ayat 1 UU No.15/2004; Berpotensi merugikan negara Rp 191 miliar. Hal ini melanggar Pasal 13 Undang-Undang No.2/2012 dan Pasal 2 Perpres No.71/2012; Bepotensi tambahan kerugian negara Rp 400 miliar karena Kartini Muljadi hanya menerima Rp 355 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 755 miliar, sisanya digelapkan; Berpotensitambahan kerugian negara miliaran Rp dari sewa lahan, danbertentangan dengan Pasal 6 Permendagri No.17/2007, PP No. 27/2014 dan UU No 17/2003. 2. Kasus Lahan Taman BMW Diduga Ahok terlibat tindak pidana korupsi dalam kasus Taman BMW dan berpotensi merugikan negara puluhan miliar Rp sbb: Tanah BMW yang diklaim Agung Podomoro (AP) akan diserahkan pada Pemda DKI sebagai kewajiban, ternyatabukanlah milik AP; lahan berstatus bodong, tidak ada satu dokumen yang secara hukum sah kalaulahan BMW menjadi milik Pemda DKI; Telah terjadi pemalsuan tandatangan dalam proses pemilikan lahan oleh AP; Pemda DKI telah membuat sertifikat sebagian lahan BMW dengan melanggar hukum, dan telah berperan menjalankan tugas yang harusnya dilakukan oleh AP, yang melanggar PP No.24/1997 dan PMNA No 3/1997. 3. Kasus Lahan Cengkareng Barat Terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan Ahokadalah: Sesuai audit BPK, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Pemda sendiri di Cengkareng Barat dari Toeti Noezlar Soekarno. Negara berpotensi dirugikan Rp 668 miliar; Terjadi penyalahgunaan dana APBD yang melanggar UU No.20/2001, tentang Perubahan atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor; Dalam proses pembelian lahan terdapat pelanggaran gratifikasi oknum PNS Pemprov DKIRp10 miliar, yang melanggar Pasal 12 UU No.20/2001; KPK telah berperan menetralisir kasus dengan memeroses dan menerima pengembalian gratifikasi Rp 10 miliar, namum menghentikan kasus korupsinya sendiri, Rp 668 miliar. 4. Kasus Dana CSR Kasus dana CSR melibatkan Ahok Centre, dipimpin dan dikelola Ahok dan tim sukses: Dana CSR diperoleh dari puluhan perusahaan bernilai puluhan-ratusan miliar Rp, ternyata oleh Ahok tidak dimasukkan ke dalam APBD, tetapi dikelola Ahok Centre; Pengelolaan dana CSR oleh Ahok Center di luar APBD antara lain melanggar 1) UU No.40/2007 tentang PT; 2) PP No.47/2012 tentang TJSL; 3)P emern BUMN N0.5/2007 tentang Kemitraan BUMN;4)PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;dan UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Pembangunan di Jakarta banyak menggunakan dana CSR, dan untuk itu Ahok bekerja sama dengan pengembang. Kerjasama ini sarat kepentingan dan ada motif kongkalikong yang jauh dari pantauan DPRD dan publik, sehingga rawan terhadap tindak pidana KKN.Pada Februari 2016 KPK telah mengusut kasus ini, namuntakjelaskesimpulannya. 5. Kasus Reklamasi Teluk Jakarta Berdasarkanfakta-fakta persidangan M. Sanusi dan Ariesman Wijaya, serta analisis sejumlah pakar, disimpulkan dugaan KKN Ahok dalam kasus reklamasi sbb: Dari kasus penggusuran Kalijodo, Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Wijaya mengaku telah menggelontorkan dana miliaran rupiah (Rp) untuk menggusur rakyat. Dana diberikan atas permintaan Ahok, dengan kompensasi APL mendapatkan izin dan hak membangun sejumlah pulau reklamasi di Teluk Jakarta; Ahok juga melakukan transaksi terselubung dengan para pengembang dengan suap miliaran atau puluhan miliar rupiah. Ahok telah memberikan izin-izinreklamasi, padahal pembahasan Raperda Zonasi Wilayahdengan DPRD DKI masih berlangsung; Berdasarkan fakta sidang-sidang M. Sanusi, Ahok setuju menurunkan kontribusi tambahan 15% NJOP menjadi 5% NJOP. Ahok merestui langkah Sunny Tanuwijaya melobi anggota DPRD DKI agar poin kontribusi dapat direvisi; Sugianto Kusuma (Aguan) telah memberikan dana Rp 220 miliar kepada Pemprov  DKI. Hal ini merupakanpelanggaran gratifikasi oleh Ahok dan oknum Pemprov DKI; Meskipun fakta-fakta persidangan jelas menunjukkan keterlibatan Ahok, Sunny dan Aguan, namun KPK menghentikan proses pengadilan terhadap ketiganya; Pelanggarakan hukum yang dilakukan Ahok dalam proyek reklamasi meliputi: Menyalahgunakan wewenang guna memperkaya diri sendiri dan orang lain, yang melanggar Pasal 12 UU No.20/2001 tentang Tipikor; Mendirikan bangunan tanpa Amdal, yang melanggar Pasal 22UU No.32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Menerbitkan izin reklamasi tanpa adanya Perda Zonasi, yang melanggar UU No.1/2014 berupa perubahan atas UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Menerbitan izin reklamasi diluar kewenangan Pemprov DKI, dan bertentangan dengan PP No.26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Menerbitkan izin reklamasi tanpa landasan hukum, karena Kepres No. 52/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah dicabut melalui PP No. 54/2008; Mengabaikan peraturan kepentingan publik, yang melanggar UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pelaksanaan proyek reklamasi dapat merugikan negara puluhan-ratusan triliun rupiah. Ternyata Agus dan KPK double standard. KPK tidak melanjutkan proses hukum terhadap Ahok, Sunny dan Aguan. KPK tampaknya telah takluk. 6. Kasus Dana Non-Budgeter Praktik dana non-budgeter dilakukan Ahok pada banyak kasus. Dengan dalih memiliki hak diskresi, Ahok membarter pembangunan fasilitas umum dengan penerbitan izin dan penetapan nilai kontribusi proyek reklamasi. Ahok juga memanfaatkan dana CSR secara off-budget untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Berdasarkan pengakuan Ariesman Widjaja (Agung Podomoro Land, APL) pada penyidik KPK, terdapat 13 proyek reklamasi PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan APL, yang anggarannya akan dijadikan pengurang “kontribusi tambahan” proyek reklamasi. Pengurangan terjadi kalau APL membangun fasilitas umum untuk DKI Jakarta. Ternyata pembangunan sejumlah sarana di DKI dilakukan Ahok memanfaatkan dana non-budgeter. Hal ini sering diklaim sebagai langkah inovatif dan keberhasilan. Namun dibalik klaim dan pencitraan tersebut tersembunyi berbagai tindakan berbau KKN, karena penerapan skema dana non-budgeter melanggar hukum dan prinsipgood governance. Ahok menjalankan skema dana non-budgeter yang berpotesi merugikan keuangan daerah DKI puluhan triliunan Rp. Tindakan bejad, serampangan dan sarat KKN ini minimal melanggar ketentuan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan dana dan pembangunan berdasarkan skema non-budgeter termasuk kategori mega korupsi! 7. Kasus Penggusuran Brutal oleh Ahok Ahok dapat dikategorikan sebagai pejabat publik penggusur paksa paling brutal sepanjang sejarah Indonesia. Ahok menggusur puluhan kampung di Jakarta dengan tiga pola sistemik berupa stigmatisasi, menyatakan tanah yang akan digusur adalah tanah negara, justifikasi menyatakan bahwa penggusuran dilakukan demi pembangunan dan kepentingan umum, dan langkah pamungkas: hancurkan, tanpa musyawarah, ganti rugi, dlll. Ternyata motif di balik sebagian besar penggusuran oleh Ahok adalah kepentingan bisnis para pengembang. Dengan pembersihan dan penguasaan kawasan kumuh oleh pengembang, maka nilai jual properti meningkat. Begitu pula dengan area hasil gusuran yang diubah menjadi hunian, ruko atau jalan akses atau taman terbuka. Jalan akses dan ruang terbuka menuju kawasan hunian, aparemen dan area reklamasi akan membuat nilai jual properti meningkat untuk dinikmati para pengembang. Beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan Ahok dalam menajalankan kebijakan penggusuran paksa rakyat adalah: Melanggar Pasal 28A, 28B(2), 28C (1), 28E (1), 28G (1&2) dan 28H (1) UUD 1945; Melanggar berbagai ketentuan dalam UU No.11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya; Melanggar UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM; Melanggar Pasal 13 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara dan Pasal 6 UU No.34/2004 tentang TNI, yang melibatkan aparat TNI/Polri dalam menggusur rakyat; Melanggar sejumlah UU dan peraturan yang terkait dengan penerapan skema dana non-budgeter seperti diuraikan sebelumnya pada Butir 5 di atas. 8. Lain-lain Selain tujuh kasus dugaan korupsi di atas, dalam buku Dugaan Korupsi Ahok termuat pula berbagai kasus lain, yakni tentang dugaan korupsi saat Ahok menjadi Bupati Belitung Timur, “Dukungan Presiden Jokowi kepada Ahok”, “Dukungan Penegmbang kepada Jokowi-Ahok”, “Demi Ahok Peraturan Dilanggar”, “Jokowi-Ahok Saling Tersandera”, dan lain-lain. (mth)  

BP Tapera Teken Perjanjian Kerjasama dengan 38 Bank Penyalur FLPP 2022

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 11:30:22 0

Jakarta, FNN - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 38 bank penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2022 sebesar Rp23 triliun.\"Dalam kesempatan ini hadir sebanyak 38 bank yang terdiri dari tujuh bank nasional baik bank konvensional maupun syariah dan 31 bank pembangunan daerah baik bank konvensional maupun syariah,\" ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam acara penandatanganan FLPP secara daring di Jakarta, Kamis.Adi menambahkan bahwa adapun tujuh bank nasional itu adalah Bank BTN dan BTN Syariah, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Artha Graha dan Bank Mega Syariah.Sedangkan 31 BPD yang turut serta antara lain BJB Syariah, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Selatan Syariah, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Sulawesi Tengah, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan Syariah, BPD Kalimantan Timur, Bank NTB, BPD Papua, BPD Kalsel, Bank DKI, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo, BPD Jateng Syariah, Bank NTT.Kemudian Bank Nagari, BPD Jatim Syariah, BPD Jawa Timur, BPD Riau Syariah, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sumsel Babel, BPD Nagari Syariah, Bank Jambi Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, BPD Sumut, BPD Jawa Tengah, BPD DIY, BPD Jawa Barat dan Banten.\"BP Tapera pada tahun ini memiliki target penyaluran sebanyak 309.000 unit rumah subsidi yang terdiri dari FLPP sebanyak 200.000 unit rumah subsidi senilai Rp23 triliun serta ditambah 109.000 unit rumah melalui program Tapera,\" kata Adi.Target tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BP Tapera yang baru saja menerima amanah untuk mengelola FLPP.Hal ini tentunya membutuhkan dukungan para pemangku kepentingan seperti bank sebagai lembaga keuangan penyalur dana FLPP, para pengembang perumahan dalam penyediaan hunian, lembaga pembiayaan dari sisi penguatan sumber dana lainnya, serta pemerintah daerah.Dalam penyaluran dana FLPP pada tahun 2022, perlu disampaikan bahwa BP Tapera menginginkan komitmen bank penyalur untuk menyampaikan secara rinci rencana realisasi bulanan hingga akhir tahun berjalan yang akan dievaluasi setiap bulan.\"Kami tidak hanya mengedepankan kecepatan penyaluran dana FLPP, namun juga mengutamakan ketepatan sasaran, kualitas hunian dan pengelolaan dana yang produktif serta efisien,\" ujar Komisioner BP Tapera Adi SetiantoBP Tapera yakin target yang telah ditetapkan ini akan semakin mudah dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan saling memberikan dukungan secara aktif dengan tujuan sama yakni menyediakan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (mth) 

IHSG Melemah Usai Risalah The Fed Pertegas Kenaikan Suku Bunga

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 10:39:02 0

Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi melemah usai risalah The Fed mempertegas rencana bank sentral untuk menaikkan suku bunga lebih cepat.IHSG pada pukul 9.54 WIB terlihat melemah 36,69 poin atau 0,55 persen ke posisi 6.625,61. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 3,41 poin atau 0,36 persen ke posisi 935,89.\"Indeks saham di Asia pagi ini Kamis dibuka melemah mengikuti pergerakan indeks saham utama di Wall Street semalam yang mencatatkan penurunan tajam,\" tulis Tim Riset Phillip Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.Di pasar obligasi, aksi jual yang bermula pada awal tahun ini, semalam masih berlangsung, dengan imbal hasil (yield) surat utang Pemerintah AS bertenor 10 tahun lompat hingga 6 basis poin menjadi 1,71 persen, tertinggi sejak April 2021.Rilis notulen rapat kebijakan bank sentral AS atau FOMC Minutes pada 14-15 Desember lalu memperlihatkan bahwa bank sentral AS mungkin perlu menaikkan suku bunga acuan lebih cepat dari yang diharapkan namun juga mengurangi neraca keuangan mereka segera setelah kenaikan suku bunga pertama demi untuk menjinakkan lonjakan inflasi.Hal itu mengejutkan investor karena merupakan pendekatan yang lebih agresif dibanding dengan pendekatan pada siklus kenaikan suku bunga sebelumnya pada 2010-an di mana The Fed menunggu hampir dua tahun setelah kenaikan suku bunga acuan untuk mulai memangkas neraca keuangan yang membengkak ketika The Fed menyuntikkan dana segar ke dalam ekonomi AS.Investor memang menunggu indikasi dari The Fed mengenai apa yang akan di lakukan terhadap neraca keuangan bank sentral ketika sudah selesai menaikkan suku bunga acuan.Ternyata The Fed, berdasarkan FOMC Minutes, mempertimbangkan untuk menyusutkan neraca keuangannya dalam tempo yang hampir bersamaan dengan kenaikan suku bunga acuan sebagai sebuah cara untuk mengakhiri kebijakan moneter yang selama ini akomodatif.Dari pasar tenaga kerja, data ADP National Employment Report memperlihatkan bahwa sektor swasta di AS menambah 807.000 pekerja pada Desember, jumlah terbanyak dalam tujuh bulan terakhir dan lebih dari dua kali lipat ekspektasi pasar yang sebesar 400.000 pekerja seiring dengan pudarnya dampak dari varian Delta.Sementara dampak dari varian Omicron belum terlihat secara jelas. Pada November, sektor swasta AS hanya berhasil menambah 505.000 pekerja.IHSG hari ini diprediksi akan bergerak pada rentang 6.670 hingga 6.720.Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei melemah 498,04 poin atau 1,7 persen ke 28.834,12, indeks Hang Seng turun 172,39 poin atau 0,75 persen ke 22.734,86, dan indeks Straits Times meningkat 3,37 atau 0,11 persen ke 3.166,81. (mth)           

Sektor Hulu Migas Akan Suplai 58 Kargo LNG untuk Pembangkit Listrik

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 10:34:09 0

Jakarta, FNN - Sektor hulu migas berkomitmen memenuhi kebutuhan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk pembangkit listrik sepanjang tahun ini dengan menyiapkan 58 kargo dari Kilang Bontang dan Kilang Tangguh. \"Saat ini seluruh pihak terkait sedang memastikan ketersediaan energi untuk kelistrikan terkhusus di kuartal I tahun 2022,\" kata Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko dalam keterangan pers yang dikutip di Jakarta, Kamis.      Arief menyampaikan realisasi pasokan LNG untuk perusahaan setrum negara PT PLN (Persero) dari kedua kilang tersebut adalah 58 kargo pada 2019, 40 kargo pada 2020, dan 54 kargo pada 2021.        Menurut dia, semua kebutuhan untuk energi bisa dipenuhi dari kedua kilang tersebut termasuk beberapa permintaan yang secara tata waktu berubah dari jadwal semula. SKK Migas mencatat ada kargo-kargo yang secara kontraktual telah disiapkan, namun tidak terserap oleh PLN, yaitu sebanyak 13 kargo LNG pada 2020 dan 11 kargo LNG pada tahun lalu. LNG merupakan komoditas yang butuh waktu agar siap pakai. SKK Migas berharap seluruh kargo yang disiapkan untuk PLN dapat diserap ke pembangkit listrik. \"Perencanaan penggunaan bahan bakar LNG untuk sektor kelistrikan diharapkan dapat dibenahi ke depannya untuk memastikan pasokan aman bagi pembeli dan kesinambungan produksi bagi penjual,\" pesan Arief. Sektor hulu migas memasok LNG untuk domestik sejak tahun 2012. Saat itu, volume pasokan untuk domestik masih sebesar 14 kargo. Jumlah tersebut terus meningkat dengan angka tertinggi sebesar 60,6 kargo di tahun 2019.   Turunnya permintaan LNG akibat pandemi COVID-19 membuat pasokan LNG untuk domestik turun ke 44,9 kargo. Namun pada 2021, tren kembali naik dengan jumlah pasokan mencapai 56 kargo. Dari pasokan LNG untuk domestik tersebut, pasokan untuk sektor kelistrikan menjadi yang paling tinggi. Pada 2021, dari total pasokan 56 kargo, pasokan untuk sektor kelistrikan mencapai 54 kargo. Sisanya, untuk sektor industri yang artinya 96,5 persen pasokan LNG untuk domestik digunakan oleh sektor kelistrikan.    \"Komitmen untuk mendukung sektor kelistrikan ini akan terus kami jaga seiring semakin strategisnya peranan gas alam sebagai energi transisi,\" pungkas Arief. (mth)  

BMKG: Sebagian Wilayah Jatim Potensi Angin Kencang

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 10:18:30 0

Sidoarjo, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi terjadinya hujan deras disertai angin kencang di sebagian wilayah Jawa Timur pada siang dan sore hari.Koordinator Data dan Informasi BMKG Juanda Teguh Tri Susanto di Sidoarjo, Kamis mengatakan, hujan desar disertai dengan angin kencang tersebut berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo dan juga Bondowoso.\"Waspadai hujan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang sesaat pada pagi hari di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso. Siang dan sore hari di wilayah Kabupatenu Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso,\" katanya.Ia mengatakan, masyarakat diminta lebih waspada terhadap potensi terjadinya bencana alam yang mungkin ditimbulkan akibat peristiwa alam tersebut.\"Salah satunya bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan juga angin kencang,\" katanya.Ia mengatakan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di kabupaten dan kota seperti BPBD, Basarnas dan juga jasa penerbangan di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo.\"Masyarakat juga bisa memantau akses informasi prakiraan cuaca yang dikeluarkan secara resmi oleh BMKG Juanda melalui kanal yang sudah disediakan di https://juanda.jatim.bmkg.go.id/webkantor/prakicu.php,\" ujarnya.Dari pantauan citra satelit, terlihat suhu udara antara 14 - 33 derajat celsius, kelembapan udara antara 60 - 100 persen. Kemudian kecepatan angin dominan dari Barat Daya - Barat dengan kecepatan 05 - 30 kilometer per jam.\"Sekali lagi harap diwaspadai potensi terjadinya angin kencang di wilayah yang sudah disebutkan tadi. Termasuk kemungkinan bisa meluas ke wilayah-wilayah sekitarnya,\" ujarnya. (mth)

Rupiah Terus Melemah Seiring Rilis Risalah The Fed

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 09:50:49 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi masih terus melemah seiring rilis risalah bank sentral Amerika Serikat The Fed.Rupiah bergerak melemah 25 poin atau 0,17 persen ke posisi Rp14.396 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.371 per dolar AS.\"Risalah The Fed mempertegas optimismenya atas percepatan proses stimulus serta target kenaikan suku bunganya di tahun 2022 ini,\" kata analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Nikolas Prasetia saat dihubungi di Jakarta, Kamis.Risalah pertemuan kebijakan terbaru The Fed yang dirilis pada Rabu (5/1) kemarin menyebutkan, para pejabat The Fed mengantisipasi kenaikan suku bunga lebih awal dan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya karena ekonomi terus pulih dan inflasi tetap tinggi.Waktu untuk kenaikan pertama suku bunga dana federal diperkirakan bergerak lebih awal dari kuartal pertama 2023 ke Juni 2022.Sementara itu, sentimen dari domestik yaitu terkait penyebaran COVID-19 yang kemarin kembali mencetak rekor penambahan kasus tertinggi harian sejak 27 November 202 lalu yaitu sebesar 404 kasus dalam satu hari.\"Kedua hal tersebut memperkuat nilai USD dan isu lokal melemahkan rupiah karena kekhawatiran bahwa perbaikan ekonomi dan PPKM akan kembali diterapkan ketika ada lonjakan kasus di luar kendali lagi,\" ujar Nikolas.Sementara itu, jumlah kasus harian COVID-19 di Tanah Air pada Rabu (5/1) kemarin mencapai 404 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,26 juta kasus.Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 4 kasus sehingga totalnya mencapai 144.109 kasus.Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 180 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,12 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 4.878 kasus.Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 167,23 juta orang dan vaksin dosis kedua 114,82 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.Nikolas mengatakan Rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp14.300 per dolar AS hingga Rp14.400 per dolar AS.Pada Rabu (5/1) lalu, rupiah ditutup melemah 58 poin atau 0,41 persen ke posisi Rp14.371 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.313 per dolar AS. (mth)       

Dolar AS Dekati Tertinggi dalam Lima Tahun Terakhir terhadap Yen

BY FNN Kamis, 06 Januari 2022 09:42:24 0

Tokyo, FNN - Kamis pagi, didukung oleh lonjakan imbal hasil (yields) obligasi pemerintah AS di tengah meningkatnya spekulasi untuk kenaikan suku bunga Federal Reserve pada Maret.Greenback berdiri di 116,115 yen, sedikit berubah dari posisi Rabu (5/1/2022) ketika reli kembali menuju tertinggi Selasa (4/1/2021) di 116,355 yen, terangkat oleh retorika yang lebih hawkish dari para pejabat Fed dan laporan pekerjaan AS yang kuat.Antisipasi pengetatan kebijakan yang lebih cepat melemahkan aset-aset berisiko, dengan pound Inggris mundur dari level tertinggi hampir dua bulan dan mata uang kripto jatuh ke posisi terendah multi-bulan.Pejabat Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS yang \"sangat ketat\" mungkin memerlukan kenaikan suku bunga lebih cepat, dan mengindikasikan mereka juga dapat mengurangi kepemilikan aset bank sentral secara keseluruhan untuk menjinakkan inflasi tinggi - sebuah proses yang disebut pengetatan kuantitatif (QT), risalah pertemuan kebijakan 14-15 Desember mereka menunjukkan.Setelah itu, suku bunga dana federal (fed funds) berjangka memperkirakan peluang sekitar 80 persen dari kenaikan Fed seperempat poin pada pertemuan Maret.Sebelumnya pada hari itu, laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menunjukkan data penggajian swasta AS melonjak bulan lalu lebih dari dua kali lipat dari perkiraan para ekonom yang disurvei oleh Reuters, berpotensi meningkatkan ekspektasi untuk angka penggajian (payrolls) nonpertanian yang akan dirilis Jumat (7/1/2022).\"Dengan peluang kenaikan suku bunga pada Maret dan ancaman pengetatan kuantitatif tahun ini, dolar akan mempertahankan bentuk yang tangguh,\" tulis ahli strategi TD Securities dalam sebuah laporan.\"Itu akan membuat dolar/yen didukung dari waktu ke waktu, meskipun kami kira Fed yang sangat hawkish dapat menyebabkan gangguan pencernaan jangka pendek untuk pasar-pasar berisiko.\"Indeks dolar, yang mengukur mata uang AS terhadap yen dan lima mata uang utama lainnya, hampir datar di 96,209 dari Rabu (5/1/2022), ketika rebound dari kerugian intraday setinggi 0,44 persen setelah rilis risalah pertemuan Fed.Imbal hasil obligasi pemerintah AS lima tahun, yang sangat sensitif terhadap ekspektasi suku bunga, naik ke level tertinggi hampir dua tahun.Meskipun Fed semakin hawkish selama beberapa bulan terakhir, yang mengisyaratkan kenaikan suku bunga tiga perempat poin untuk tahun ini pada pertemuan kebijakan Desember, kenaikan indeks dolar telah mengalami stagnasi sejak mencapai level tertinggi 16-bulan di 96,938 pada akhir November.\"Dinamika tren dan momentum terus mendukung dolar, tetapi harga-harga akan menembus tertinggi di kuartal keempat 2021 untuk menegaskan kembali tren naik dalam banyak kasus,\" George Davis, ahli strategi di RBC, menulis dalam sebuah laporan, menunjuk ke euro, sterling dan dolar Australia pada khususnya.Euro berdiri di 1,1310 dolar karena terus berkonsolidasi di tengah kisaran perdagangannya sejak pertengahan November. Mata uang tunggal itu turun ke level 1,1186 dolar pada 24 November untuk pertama kalinya sejak Juli 2020.Sterling diperdagangkan pada 1,3550 dolar, setelah mundur semalam dari tertinggi hampir dua bulan di 1,3599 dolar setelah risalah Fed.Aussie tergelincir ke 0,7215 dolar AS, turun dari level tertinggi intraday 0,7273 dolar AS pada Rabu (5/1/2022).Di pasar mata uang kripto, bitcoin stabil di sekitar 43.600 dolar AS setelah turun ke level terendah satu bulan di 42.413,59 dolar AS di sesi sebelumnya. (mth)Ether memulihkan ketenangannya menjadi diperdagangkan di sekitar 3.500 dolar AS, setelah merosot ke 3.410,22 dolar AS semalam untuk pertama kalinya sejak pertengahan Oktober.    

Kompol Supriyanto Raih Gelar Doktor Kriminolog UI

BY FNN Rabu, 05 Januari 2022 22:27:24 0

Depok, FNN - Kompol Supriyanto berhasil meraih gelar doktor dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Departemen Kriminologi, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI) dengan predikat Cumlaude.Supriyanto berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Determinan Kejahatan Kerah Putih: Criminaloid dan Organizational Criminogenic Elaborasi Terhadap Kasus-Kasus Kejahatan Finansial di Indonesia, di kampus UI, Depok, Jabar, Rabu.Supriyanto berhasil menyelesaikan studi dalam waktu 3,5 tahun, dengan IPK 3,72.Determinan pendorong pelaku kejahatan finansial tersebut di antaranya ialah faktor sosio-ekonomi, yang mengacu kepada nature of industry.Gambaran nature of industry di antaranya ialah menawarkan kemudahan, memberikan harga murah serta keuntungan yang berlimpah dalam waktu yang singkat; sedangkan affinity frauds, merujuk pada eksploitasi isu agama yang dapat menarik minat karakteristik masyarakat Indonesia.Determinan lainnya ialah karakteristik sosio-ekonomi korban di Indonesia. Serta terdapat juga kondisi penegakan hukum dan politik yang cenderung koruptif, sehingga dari sisi individu pelaku dan korporasi akan menjadikan kondisi tersebut sebagai jalan yang menetralisir serta “melegitimasi” perilaku menyimpang mereka.Kasus FT Diketahui bahwa idealnya FT memberangkatkan jamaah dengan biaya sebesar 17.000.000, dan untuk menutup kekurangan memberangkatkan jamaah umrah promo diambil dari uang jamaah promo yang telah membayar lunas tahun berikutnya. Kemudian apabila FT tidak bisa memberangkatkan jamaah umrah promo dengan uang yang dibayarkan atau disetorkan ke rekening FT, maka FT menggunakan uang jamaah umrah promo yang telah dibayarkan tahun berikutnya.Kasus Koperasi MP   Kasus bermula saat Koperasi MP menipu ribuan nasabahnya yang berinvestasi. Para korban dijanjikan keuntungan di atas 10 perssn terhadap para nasabah, dari mulai level anggota hingga tingkatan Leader, Gold, dan Diamond. Setiap Leader dijanjikan keuntungan sebesar 20 persen dari investasi nasabah, namun harus berinvestasi awal sebesar Rp500.000.000 – Rp2.000.000.000.Setiap modal yang disimpan akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 persen dari uang yang disetorkan dan simpanan tidak hilang dan bila jatuh tempo modal dikembalikan.Namun, yang terjadi para korban hanya sebagian yang diberikan keuntungan dan setelah jatuh tempo para korban tidak dapat menarik dana simpanannya.Baik kasus FT dan Koperasi MP telah memenuhi 6 aspek criminaloid yaitu pertama tidak ditemukan karakteristik fisik dan psikologis tertentu seperti egoisme yang tinggi, kedua para pelakunya telah menerapkan teknik netralisasi yaitu denial of responsibility, denial of injury, denial of victim, condemn the condemners, appeal to higher loyalties, dan denial of responsibility. Ketiga pengendalian diri yang rendah dan rasionalisasi yang tinggi terhadap kejahatan sehingga memberikan keyakinan dalam melakukan kejahatan.Keempat pengakuan palsu atas sosok yang terpengaruh budaya hedonisme dan alternative hedonism.Kelima rendahnya sensitivitas moral dan kecerdasan, dalam hal ini berkaitan dengan moral force yang terkait dengan attachment; involvement; commitment; dan belief.Keenam status sosial dan budaya yang sifatnya overconfidence and over-appreciation for self- authority.Peneliti telah membuktikan bahwa criminaloid telah berkontribusi dalam kejahatan korporasi, khusus pada kejahatan finansial penggelapan.Dinamika dalam criminaloid diantaranya ketiadaan karakteristik fisik dan psikologis; keraguan dalam bertindak; mudahnya memberikan pengakuan; sensitivitas moral; kecerdasan dan status sosial serta budaya.Terkait hal tersebut pun, peneliti telah menemukan bahwa konteks pekerjaan atau profesi yang digunakan merujuk pada pelanggaran yang terjadi selama kegiatan kerja berlangsung dan berkaitan dengan pekerjaan.Maka dari itu, kejahatan tersebut dilakukan dengan menciptakan dan memanfaatkan kesempatan melalui legitimasi pekerjaan.Kondisi ini yang mendorong dinamika organizational criminogenic dalam kejahatan korporasi tumbuh subur dan sulit diterka.Dinamika dalam organizational criminogenic antara lain adalah orientasi profit, keberlangsungan bisnis, pencapaian target, loyalitas kelompok, persepsi bisnis, dan distribusi tanggung jawab pimpinan korporasi.Lebih jauh, peneliti menemukan bahwa fokus dalam organizational criminogenic adalah celah dalam proses korporasi, aspek pengawasan, yang bertemu dengan dorongan motivasi keuntungan pribadi.Dalam kasus kejahatan finansial FT dan Koperasi MP, peneliti menemukan kebaruan bahwa penyebab terjadinya kejahatan, tidak ada satu determinan yang paling dominan, namun penyebabnya justru karena aspek criminaloid dan organizational criminogenic yang berkelindan dalam satu kasus yang sama, serta kehadiran determinan lainnya yang menghubungkan criminaloid dan organizational criminogenic, sehingga menimbulkan kejahatan, yaitu aspek situational criminogenic.Peneliti melihat bahwa motivasi melakukan kejahatan finansial adalah keuntungan. Di mana motivasi memperoleh keuntungan hadir di dalam pribadi individu yang memiliki kecenderungan criminaloid serta hadirnya tempat, berupa sebuah perusahaan, sebagai wadah untuk mengumpulkan keuntungan yang memiliki kecenderungan organizational criminogenic.Ketika dua aspek tersebut terdapat dalam satu wadah yang sama, yang kemudian berkelindan dengan determinan situational criminogenic, seperti nature of industry, affinity frauds, serta karakteristik sosio-ekonomi Indonesia, maka muncullah korban-korban dari First Travel dan Koperasi Pandawa.Hasilnya, pada aspek criminaloid didapati pelaku memiliki kecenderungan untuk mudah memberikan pengakuan, memiliki status sosial dan budaya tertentu, sensitivitas moral, memiliki kecerdasan, serta keterampilan, namun ragu dalam bertindak.Sedangkan, untuk aspek organizational criminogenic, didapati pelaku berada pada lingkungan dengan ambisi keuntungan, memiliki persepsi bisnis tertentu, bersikap loyal terhadap kelompoknya serta sumber daya manusia yang cenderung homogen.Melalui hasil penelitian ini, ditemukan bahwa kejahatan finansial dapat terjadi karena dua aspek kejahatan yaitu criminaloid dan organizational criminogenic bertemu dengan situasi (situational criminogenic) yang mendukung terjadinya kejahatan finansial.Temuan dalam disertasi ini diharapkan mampu membantu aparat penegak humum baik Kepolisian atau otoritas keuangan, tidak hanya melihat kejahatan finansial dari satu sisi saja, namun melihat dari sisi yang kompleks dalam kejahatan korporasi, sebagaimana yang menjadi hasil penelitian ini.Kemudian, pemerintah juga dapat mempertimbangkan dinamika situational criminogenic sebagai faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya kejahatan korporasi.Dalam sidang disertasi tersebut dipimpin oleh Prof. Drs. Adrianus E Meliala, PhD; Prof. Dr. Semiarto Aji; Prof. Dr. Topo Santoso; Prof. Dr. Indriyanto Seno; Prof. Dr. Marcus Priyo; Dr. Dra. Ni Made Martini; Dr. Vinita Susanti; Dr. Iqrak Sulhin. (mth)      

Anggota DPD RI Protes Penguasaan Lahan Sentul City Lampaui Batas

BY FNN Rabu, 05 Januari 2022 22:05:29 0

Bogor, FNN - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Eni Sumarni protes mengenai penguasaan lahan oleh PT Sentul City Tbk. di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah melampaui batas.\"Dalam aturan yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, suatu korporasi hanya diizinkan menguasai lahan 400 hektare per provinsi. Akan tetapi, PT Sentul City sudah melampaui itu,\" kata Eni usai menemui Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Rabu.Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Jawa Barat itu akan membawa permasalahan tersebut pada rapat paripurna mendatang dan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus).Ia juga mengaku kesal atas sikap PT Sentul City karena beberapa kali menggusur warga di atas lahan yang mereka kuasai atas kepemilikan hak guna bangunan (HGB) di Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor.\"Ternyata Pemkab Bogor sudah memberi teguran kepada pihak Sentul City. Namun, tidak diindahkan,\" terang Eni.Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku telah menerima banyak aduan dari masyarakat terkait dengan kerusakan lingkungan akibat pembangunan lahan milik PT Sentul City.Iwan berharap Sentul City mengedepankan musyawarah mufakat dengan warga terkait dengan penggusuran agar seluruh pihak tidak ada yang merasa rugi.“Ya, kami sudah pernah bersurat ke Sentul agar musyawarah mufakat itu diutamakan dengan warga. Kami sebagai pemerintah daerah juga harus melindungi masyarakat karena belakangan ini ada aduan soal banjir usai Sentul City membuka lahan,\" kata Iwan.Ia juga meminta Sentul City untuk tidak sering melayangkan somasi kepada warga yang tinggal di atas lahan yang mereka kuasai sejak lama. (mth)   

Anggota DPD RI Protes Penguasaan Lahan Sentul City Lampaui Batas

BY FNN Rabu, 05 Januari 2022 22:03:30 0

Bogor, FNN - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Eni Sumarni protes mengenai penguasaan lahan oleh PT Sentul City Tbk. di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah melampaui batas.\"Dalam aturan yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, suatu korporasi hanya diizinkan menguasai lahan 400 hektare per provinsi. Akan tetapi, PT Sentul City sudah melampaui itu,\" kata Eni usai menemui Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Rabu.Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Jawa Barat itu akan membawa permasalahan tersebut pada rapat paripurna mendatang dan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus).Ia juga mengaku kesal atas sikap PT Sentul City karena beberapa kali menggusur warga di atas lahan yang mereka kuasai atas kepemilikan hak guna bangunan (HGB) di Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor.\"Ternyata Pemkab Bogor sudah memberi teguran kepada pihak Sentul City. Namun, tidak diindahkan,\" terang Eni.Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku telah menerima banyak aduan dari masyarakat terkait dengan kerusakan lingkungan akibat pembangunan lahan milik PT Sentul City.Iwan berharap Sentul City mengedepankan musyawarah mufakat dengan warga terkait dengan penggusuran agar seluruh pihak tidak ada yang merasa rugi.“Ya, kami sudah pernah bersurat ke Sentul agar musyawarah mufakat itu diutamakan dengan warga. Kami sebagai pemerintah daerah juga harus melindungi masyarakat karena belakangan ini ada aduan soal banjir usai Sentul City membuka lahan,\" kata Iwan.Ia juga meminta Sentul City untuk tidak sering melayangkan somasi kepada warga yang tinggal di atas lahan yang mereka kuasai sejak lama. (mth) 

DPRD DKI Panggil SKPD dan BUMD Pangan Bahas Kenaikan Sejumlah Sembako

BY FNN Rabu, 05 Januari 2022 21:53:39 0

Jakarta, FNN - Komisi B DPRD DKI Jakarta bakal memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan pada Kamis (6/1) untuk membahas naiknya harga sejumlah sembako.Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyebut dalam pemanggilan tersebut bakal mempertanyakan soal kenaikan sejumlah bahan pangan di Jakarta, termasuk memastikan stok yang ada.\"Di dalam kita bahas kenaikan harga telur, cabai, minyak goreng. Ini bagaimana antisipasi pemda ke depannya seperti apakah akan ada operasi pasar kalau tidak alternatifnya apa, ini besok kami akan gali,\" kata Aziz di Jakarta, Rabu.Kemudian, lanjut Aziz, akan dibicarakan mengenai subsidi untuk jangka panjang, dan juga akan membicarakan sarana ruang pendingin (cold storage) untuk barang yang memiliki nilai fluktuatif.\"Kami akan cek apakah barangnya cukup untuk melakukan operasi pasar. Kemudian pasti dibicarakan soal subsidi pangan,\" tuturnya.Selain itu, Aziz menyebut bahwa pemanggilan ini juga terkait dengan evaluasi tahunan pada Dinas KPKP dan BUMD pangan.\"Besok kami akan memanggil Dinas KPKP dan seluruh BUMD pangan ada Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya, juga untuk mengagendakan rapat tentang evaluasi capaian tahun lalu,\" ucap Aziz.Aziz mengungkapkan bahwa rapat tersebut rencananya akan dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB. (mth)

Polda NTB Apresiasi Kesepakatan Tokoh Agama Jaga Stabilitas Keamanan

BY FNN Rabu, 05 Januari 2022 14:50:17 0

Mataram, FNN - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mengapresiasi kesepakatan para tokoh agama dan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan.Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto di Mataram, Rabu, menyampaikan apresiasi juga kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang sudah memfasilitasi lahirnya kesepakatan antara tokoh masyarakat dari pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Lombok Timur, pada Senin (3/1).\"Secara khusus kami dari Polda NTB mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang memfasilitasi pertemuan untuk bertemunya para tokoh, guna menjalin silaturahmi demi terciptanya kondisi yang aman dan terkendali, khususnya di Lombok Timur,\" kata Artanto.Pertemuan itu digelar terkait gejolak yang terjadi di tengah masyarakat akibat adanya cuplikan video seorang penceramah Pondok Pesantren As-Sunnah yang diduga mendiskreditkan makam keramat para leluhur di Pulau Lombok.Menurut Kabid Humas, pertemuan tersebut sangat tepat diselenggarakan. Karena kesepakatan dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh kalangan pejabat dari forum komunikasi pimpinan daerah maupun TNI, dan Polri itu lahir dari musyawarah.Artanto juga melihat dalam pertemuan itu para tokoh mendapat kesempatan menyampaikan pandangan dan solusi dari permasalahan yang telah terjadi.Termasuk dari pihak pesantren tempat penceramah berasal, forum juga memberikannya kesempatan untuk mengklarifikasi perihal ucapan dalam cuplikan video berdurasi 19 detik tersebut.Perihal permasalahan yang terjadi, baik perusakan fasilitas pondok pesantren maupun laporan dugaan kebencian yang dituduhkan kepada penceramah, forum sepakat agar penanganannya diserahkan dan diselesaikan secara hukum oleh pihak kepolisian.\"Ada tujuh poin yang disepakati dalam pertemuan tersebut, yang pada intinya semua tokoh sepakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas kehidupan beragama tetap kondusif, khususnya di Lombok Timur,\" ucap dia.Kesepakatan dalam pertemuan tersebut telah dibubuhkan di atas kertas. Para pihak yang hadir, menandatangani kesepakatan untuk menjaga stabilitas keamanan serta kerukunan umat beragama, khususnya di Kabupaten Lombok Timur.Penandatanganan berkas kesepakatan bersama itu disaksikan langsung oleh Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi, Dandim 1615/Lombok Timur dan juga Kapolres Lombok Timur.\"Mereka bersepakat akan menyempurnakan kesepahaman tersebut di kemudian hari jika terjadi hal-hal di luar kesepakatan,\" kata Artanto. (mth)   

Kejaksaan Ajukan Banding Kasus Penyerobotan Aset PT KAI di Bandung

BY FNN Rabu, 05 Januari 2022 14:33:14 0

Bandung, FNN - Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan banding atas perkara penyerobotan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Bandung setelah terdakwa bernama Suhendar mengajukan banding atas putusan tiga tahun penjara oleh pengadilan.Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Gazali, mengatakan, Suhendar sebelumnya telah divonis bersalah sesuai pasal 167 ayat (1) KUHP oleh Pengadilan Negeri Bandung. Adapun lahan terkait sengketa tersebut berada di Jalan Ir H Juanda (Dago), Bandung.\"Atas banding yang diajukan oleh terdakwa Suhendar, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bandung juga menyatakan banding,\" kata Gazali, di Bandung, Jawa Barat, Rabu.  Ia menuturkan kasus ini naik ke meja hijau karena terdakwa diduga menguasai aset yang bukan miliknya dan dianggap melanggar dengan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup oleh orang lain.Hal itu dilakukan terdakwa pada 2019 lalu di mana dia berusaha menyerobot lahan yang berada di Jalan Ir H Juanda, Kecamatan Coblong, Bandung, seluas 4.715 meter persegi yang merupakan milik PT KAI.  \"Terdakwa berada di sana dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak (terdakwa) tidak pergi dengan segera,\" katanya.Menurut dia, dari fakta-fakta persidangan, PT KAI bisa menunjukkan dokumen-dokumen sah kepemilikan atas lahan tersebut. Dalam kasus itu pun terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim.\"Bukti-buktinya sudah akurat ada saksi juga dari BPN. Bahkan kita sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan,\" katanya. Adapun kasus itu bermula pada saat PT KAI pada 2016 hingga 2018 menyewakan tanah dan bangunan di lahan tersebut kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.Namun setelah sewa itu berakhir, tanah dan bangunan itu justru dikuasai terdakwa bersama keluarganya tanpa sepengetahuan PT KAI. Sebelum maju ke persidangan, menurutnya PT KAI juga telah mendatangi lokasi dan meminta kepada terdakwa untuk mengosongkan lokasi tersebut. Namun hal tersebut diabaikan meski beberapa somasi telah dilayangkan. (mth)   

PT Timah Reklamasi 400,51 Hektare Bekas Tambang Babel Selama 2021

BY FNN Rabu, 05 Januari 2022 13:33:16 0

Pangkalpinang, FNN - PT Timah Tbk selama 2021 telah mereklamasi 400,51 hektare lahan bekas penambangan bijih timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai konsistensi perusahaan dalam mengelola lingkungan yang berkelanjutan di daerah itu.\"Pengelolaan lingkungan ini menjadi perhatian serius PT Timah Tbk dengan melakukan reklamasi lahan bekas tambang baik di darat maupun laut,\" kata Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Rabu.Ia mengatakan melaksanakan reklamasi secara konsisten sesuai dengan rencana reklamasi 2021 terealisasi 400,51 hektare dari rencana 400 hektare tersebar di wilayah Bangka Barat, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur dan lintas kabupaten.\"Kita bersyukur realisasi reklamasi revegetasi tahun lalu mencapai 100 persen lebih dari target awal yang ditetapkan,\" katanya.Menurut dia reklamasi revegetasi dilakukan dengan menanam tanaman seperti sengon, cemara laut, jambu mete, kelapa sawit dan tanaman buah-buahan seperti jeruk, kelapa hibrida, durian, alpukat dan sirsak.Sementara itu untuk reklamasi bentuk lainnya yang dilakukan antara lain pemanfaatan lahan bekas tambang untuk sirkuit grasstrack di Air Nyatoh, Belinyu Kabupaten Bangka seluas 5,7 hektare dan tempat pemakaman umum (TPU) di Air Koba, Desa Rindik Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan seluas 4,23 hektare.“Reklamasi darat yang dilakukan PT Timah Tbk ini juga dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lahan, sehingga dapat meningkatkan perekonomiaan masyarakat,\" ujarnya.Selain itu, reklamasi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak hanya mengembalikan fungsi lingkungan tapi juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.\"Kita berharap masyarakat untuk menjaga dan tidak lagi melakukan penambangan bijih timah secara ilegal di kawasan reklamasi ini,\" katanya.  (mth)

KBRI Kairo Fasilitasi Ekspor Kopi Antara Pebisnis Indonesia-Mesir

BY FNN Rabu, 05 Januari 2022 10:20:19 0

Jakarta, FNN - KBRI Kairo memfasilitasi transaksi dagang produk kopi antara pelaku usaha Indonesia PT Aka Azhariyah Group dengan pembeli (buyer) Mesir Egypt Coffee Export (Moca Coffee), dalam upaya meningkatkan volume ekspor Indonesia ke Mesir.Dalam acara penandatanganan transaksi bisnis yang berlangsung di KBRI Kairo, Selasa (4/1), Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf menekankan pentingnya para pelaku usaha untuk menjaga kualitas dan ketersediaan produksi.Permintaan atas produk kopi, ujarnya, semakin hari semakin meningkat sehingga dibutuhkan konsentrasi tinggi dalam menjaga rantai pasok kopi ke Mesir.\"Awal Januari ini sebagai transaksi perdana di tahun 2022 kami memfasilitasi kontrak dagang dan transaksi bisnis antara pelaku usaha Indonesia dengan buyer Mesir untuk produk kopi agar kita dapat memenuhi permintaan buyer Mesir secara berkesinambungan dan membuka peluang peluang bisnis lainnya,\" kata Dubes Lutfi dalam keterangan tertulis KBRI Kairo, Rabu.Mengenai kerja sama ekspor kopi, pimpinan Moca Coffee Egypt Michael Nessem menjelaskan bahwa pihaknya saat ini melakukan percobaan pesanan (trial order) dua kontainer 20 kaki (6,096 meter) dengan kapasitas 40 ton.\"Setelah dua kontainer trial order ini kami akan melakukan repeat order (pesanan ulang—red) sebanyak 10 kontainer per bulan selama tahun 2022,” kata Michael.Moca Coffee adalah perusahaan kopi yang berdomisili di Kawasan Shubra El Kheima dan memusatkan pemasaran kopinya di daerah delta utara Mesir, termasuk ekspor ke beberapa kota di Eropa.Potensi transaksi Moca Coffee dari Indonesia per bulan adalah sebesar 450 ribu dolar AS dan untuk satu tahun potensi transaksi mencapai 5,4 juta dolar AS atau senilai Rp77,34 miliar.Muhammad Fachry Fanani dan Muhammad Khusni Fauzan selaku perwakilan Pemasaran Internasional PT Aka Azhariyah Group menyampaikan terima kasih atas dukungan dan fasilitasi KBRI Kairo dalam mempromosikan dan menegosiasikan produk kopi unggulan Indonesia.\"Kami berkomitmen untuk memberikan produk kopi terbaik yang kami miliki di antaranya kopi Pemalang, kopi Temanggung, dan kopi Sumatera. Kami siap untuk ekspor secara terus menerus,\" kata Fachry.Atase Perdagangan KBRI Kairo Irman Adi Purwanto menjelaskan bahwa meskipun di masa pandemi, pergerakan ekspor Indonesia terus meningkat, terutama untuk produk kopi, yaitu sebesar 109,8 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun) pada Januari-November 2021 atau naik 67,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020, menurut data Badan Pusat Statistik RI.“Ini membuktikan tingginya permintaan produk kopi di Mesir sehingga perlu upaya dan strategi berkelanjutan untuk mempertahankan posisi Indonesia di pasar kopi Mesir,” kata Irman.Sementara itu untuk menandai 75 tahun terjalinnya hubungan bilateral Indonesia-Mesir, Dubes Lutfi mengatakan tahun ini adalah saat yang tepat untuk memperkaya hubungan ekonomi perdagangan kedua negara. (mth)

Rupiah Terkoreksi Masih Dibayangi Kenaikan Suku Bunga The Fed

BY FNN Rabu, 05 Januari 2022 10:05:13 0

Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi terkoreksi masih dibayangi rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat The Fed yang lebih cepat pada tahun ini.Rupiah bergerak melemah 48 poin atau 0,34 persen ke posisi Rp14.361 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.313 per dolar AS.\"Nilai tukar rupiah masih berpotensi melemah terhadap dolar AS hari ini karena pasar masih mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS tahun 2022 ini,\" kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Rabu.Sebelumnya, lanjut Ariston, The Fed kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga acuannya pada Juni 2022,Namun, perkembangan inflasi yang masih tinggi di AS mendorong pelaku pasar berekspektasi The Fed sudah akan mulai menaikkan suku bunga pada Maret 2022.\"Selain itu, dari dalam negeri, pasar juga masih mewaspadai perkembangan kasus COVID-19 terutama varian Omicron yang sudah mulai meningkat,\" ujar Ariston.Sementara itu, jumlah kasus harian COVID-19 di Tanah Air pada Selasa (4/1) kemarin mencapai 299 kasus sehingga total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4,26 juta kasus.Sedangkan jumlah kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 mencapai 3 kasus sehingga totalnya mencapai 144.105 kasus.Adapun untuk jumlah kasus sembuh bertambah sebanyak 168 kasus sehingga total pasien sembuh mencapai 4,11 juta kasus. Dengan demikian, total kasus aktif COVID-19 mencapai 4.658 kasus.Untuk vaksinasi, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis pertama mencapai 166,65 juta orang dan vaksin dosis kedua 114,57 juta orang dari target 208 juta orang yang divaksin.Ariston mengatakan rupiah hari ini akan bergerak melemah ke kisaran Rp14.350 per dolar AS dengan potensi support di kisaran Rp14.280 per dolar AS.Pada Selasa (4/1) lalu, rupiah ditutup melemah 47 poin atau 0,33 persen ke posisi Rp14.313 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.266 per dolar AS. (mth)

Duterte Tak Akan Minta Maaf Atas Kematian dalam Prang Atinarkoba

BY FNN Rabu, 05 Januari 2022 09:39:48 0

Manila, FNN - Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Selasa (4/1) mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meminta maaf atas kematian para tersangka pengguna dan pengedar narkoba yang terbunuh dalam operasi polisi yang memerangi narkoba.Kematian dalam operasi antinarkoba itu telah membuat khawatir kelompok-kelompok hak asasi manusia.Lebih dari 6.200 tersangka pengguna dan pengedar narkoba tewas dalam operasi antinarkotika di Filipina sejak Duterte menjabat pada Juni 2016 hingga November 2021, menurut data pemerintah.\"Saya tidak akan, tidak akan pernah meminta maaf atas kematian itu,\" kata Duterte dalam pidato nasional mingguannya.\"Bunuh saya, penjarakan saya, saya tidak akan pernah meminta maaf,\" ujarnya.Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para kritikus mengatakan penegak hukum telah mengeksekusi para tersangka kasus narkoba.Namun, pihak kepolisian Filipina mengatakan para tersangka yang terbunuh adalah mereka yang bersenjata dan dengan keras menolak penangkapan.Duterte, dalam pidato nasional pertamanya pada 2022, bersumpah untuk melindungi para penegak hukum yang melakukan tugas mereka, dan memberitahu mereka untuk melawan saat nyawa mereka dalam bahaya.Duterte (76 tahun) memenangkan kursi kepresidenan Filipina dengan selisih jauh pada 2016 dengan janji untuk upaya-upaya antikorupsi, penegakan hukum dan ketertiban.Dia secara konstitusional dilarang mencalonkan diri kembali pada pemilihan tahun depan. Namun, para analis mengatakan seorang sekutu dari Duterte yang terpilih dapat melindunginya dari tindakan hukum apa pun atas program antinarkotikanya.Para hakim Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) pada September 2021 menyetujui penyelidikan formal terhadap aksi perang Duterte melawan narkoba.Akan tetapi, ICC menangguhkan penyelidikan pada November menyusul permintaan pemerintah Filipina yang mengatakan akan melaksanakan penyelidikannya sendiri.Duterte secara sepihak membatalkan keanggotaan ICC Filipina pada Maret 2018 atau sebulan setelah jaksa ICC mengatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan atas upaya perang melawan narkoba di Filipina sedang berlangsung. (mth)

Poros Nasional Pemberantasan Korupsi

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 22:24:48 0

Keseriusan Pemberantasan Korupsi Harus Ditunjukkan dengan Penandatanganan MLA dengan Singapura dan Vonis Hukuman Mati Koruptor Jakarta, FNN - Presiden Jokowi kabarnya berusaha mengejar asset para bandit keuangan hingga ke Alaska. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengklaim memilik data terkait uang Rp. 11.000 triliun milik WNI yang ditempatkan di sejumlah rekening rahasia di luar negeri. Pemerintahan Jokowi menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Swiss. Presiden juga menandatangani MLA dengan Rusia. Ratifikasi MLA dengan Swis dan Rusia karena kejahatan keuangan adalah kejahatan transnasional kelas satu yang dilakukan melalui  pencurian sumber daya alam, penghindaran pajak, pelarian keuantungan secara ilegal,  korupsi, pencucian uang, hingga uang hasil drug, perdagangan manusia, judi, dan lain sebagainya. MLA adalah sebuah mekanisme penyitaan aset hasil kejahatan keuangan melalui pertukaran informasi keuangan dalam proses pemidanaan para pelaku kejahatan keuangan. Melalui MLA aset hasil kejahatan keuangan disita seluruhnya oleh negara. Berbeda tentunya dengan Tax Amenesty yang memberikan pengampunan terhadap kejahatan keuangan dengan syarat membayar denda sejumlah tertentu. Indonesia telah melaksanakan Tax Amnesty jilid 1, namun gagal. Saat ini ada rencana melaksanaka  Tax amnesti jilid 2, tampaknya akan gagal lagi. Sebetulnya Tax Amnesti tidak sejalan dengan agenda rezim international dalam digitalisasi, Automatic Exchange of infoemation (AEOI), dan era \"keterbukaan vulgar\", yang akan menutup sama sekali ruang bagi uang hasil korupsi dan berbagai jenis kejahatan keuangan. Karena itu, kami menyampaikan dua catatan awal tahun 2022 terkait perlawanan terhadap oligarki kejahatan keuangan yang telah merampas hajat hidup orang banyak, mengakibatkan kebangkrutan negara dan kemelaratan rakyat, diantaranya kenaikan harga: Pertama, walaupun Presiden Jokowi telah bergerak jauh sampai ke kutub utara untuk mengejar aset para bandit keuangan, namun sampai sekarang Presiden Jokowi tampak tak berdaya mengutak atik atau menyentuh aset para oligarki jahat, khususnya bandit BLBI, yang disimpan di Singapura. Buktinya sampai saat ini tidak ada inisiatif untuk memulai proses penandatanganan MLA dengan Singapura. Padahal Singapura jaraknya cuma sejengkal dari Indonesia, jika dibandingkan dengan Swis dan Rusia. Publik Indonesia tahu bahwa para bandit keuangan bersumbunyi di Singapura dan harta hasil kejahatan keuangan mereka juga disimpan di Singapura. Meskipun data berikut tidak dibuka secara transparan, namun  media mecatat sekitar Rp. 7.000 triliun  uang tersimpan dalam rekening rahasia di Swiss dan Rp. 4.000 triliun tersimpan di Singapura. Namun menurut sebuah data tidak resmi, uang oligarki maling Indonesia yang disimpan di Singapura berkisar di atas Rp. 10.000 triliun. Uang tersehut adalah hasil kejahatan keuangan di Indonesia terutama hasil pencurian SDA dan hasil korupsi BLBI. Pemerintah telah membuat wadah untuk penyitaan aset piutang pemerintah di para obligor kakap BLBI yang diketuai Mahfud MD. Namun cara perdata ini tampaknya tidak akan membawa hasil. Selain itu cara perdata dan penuh kompromi ini malah berpotensi dijadikan alat untuk memeras obligor BLBI untuk kepentingan oligarki penguasa sekarang. Lagi pula para obligor BLBI banyak yang melarikan diri ke Singapura dan ada juga yang bersembunyi di dalam negeri. Sehingga lembaga yang dibuat Presiden Jokowi untuk menagih utang BLBI pasti gagal. Oleh karena itu, jika Pemerintahan Jokowi konsisten maka seharusnya menandatangani MLA dengan Singapura, tetap memakai mekanisme MLA, melakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan keuangan, menyita aset mereka secara keseluruhan dan menghukum mati bagi para bandit keuangan yang tetap berusaha melawan negara. MLA adalah mekanisme yang telah diakui secara internasional sehingga tidak ada satupun negara yang dapat beternak uang kotor lagi termasuk Singapura. Kedua, tuntutan hukuman mati terhadap Heru Hidayat, tersangka kasus mega korupsi ASABRI, adalah sebuah langkah hukum strategis untuk mencegah korupsi dan berbagai kejahatan keuangan hari ini dan masa depan. Dalam konteks tersebut, kami desak Pemerintahan Jokowi segera membuat pengadilan ad hoc untuk mengadili secara cepat pelaku kejahatan keuangan di masa lalu, masa kini dan masa akan datang sehingga bisa melakukan penyitaan aset secara cepat sejalan dengan gerakan international dalam pembersihan rezim uang kotor dan energi kotor. Pelaku kejahatan keuangan yang terjadi saat ini seperti perampokan dana publik yakni  Jiwasraya, ASABRI, Jamsostek, Jasindo, dan pelaku perampokan dana penanganan covid 19 seperti PCR, dll. agar tuntutannya ditetapkan pada tingkat hukuman mati agar memiliki efek jera, karena sangat mencederai kemanusiaan, mengkhianati bangsa dan negara yang tengah didera krisis yang besar. Untuk itu kami yang tergabung di dalam Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) akan memulai menggalang elemen dan komponen rakyat dari berbagai latar belakang suku, agama, golongan, organisasi dan latarbelakang profesi untuk mengungkap, mengejar dan mengadili seluruh pelaku koruptor dan oligarki kejahatan keuangan. Kami berencana mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, mantan pimpinan KPK, serta tokoh kampus. Pemrakarsa PNPK Gigih Guntoro (Indonesian Club), Sumiarto (Barisan Anak Jakarta - BAJAK), Aprudin (Pemuda Penggerak Bina Mandiri - P2BM) Bambang Isti Nugroho (Guntur 49), Hatta Taliwang (Insitute Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), John Helmi Mempi (Dewan Analisa Strategi Negara), Marwan Batubara (IRESS), Baharudin Sayidi (Komite Solidaritas Umat Islam Indonesia-KSUII), Haris Rusly Moti (Petisi 28), Adhie Massardi (GIB), Suwitno (Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa - AMPB), Wawan (LSM PELOPOR), Bambang Nurdin (Barisan Penyelamat Bangsa), Nur Ridwan (Bina Bangun Bangsa), Ferry Razali (Peduli Bangsa Nusantara-PBN, Yudha (Forum Bela Negara-FBN), Mulia Astuti (Permindo), Salamuddin Daeng (AEPI Jakarta), dll. (mth)

Headtrash!

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 21:43:16 0

Masalahnya memang ada pada hati. Kalau hati penuh dengan “penyakit-penyakit” (amradh) pastinya akan melahirkan “trashhead” atau kepala yang penuh sampah alias “negative mind”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SEBAGAI bagian dari mengingatkan diri sendiri di awal tahun ini, saya ingin menafsirkan sebuah kata Inggris yang mungkin belum populer di tengah masyarakat. Kata itu adalah “headtrash” yang secara literal bermakna “sampah kepala”. Kata ini sesungguhnya menggambarkan ragam negativity di kepala manusia. Sebagai misal saja dan tentunya masih banyak yang lain, ada benci, dendam, dengki, cemburu, sedih, kecewa, dan seterusnya. Semua hal di atas ternyata sejak lama ditemukan sebagai penyebab serius dari ragam penyakit yang berdampak pada tubuh manusia. Semuanya bisa menjadi penyebab penyakit kanker, diabetes, sakit jantung, dan lain-lain. Sayangnya manusia biasanya mengatasi semua itu dengan solusi medical seperti operasi, kemo, radiassi, juga dengan obat herbal bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Semuanya justeru membuat sel-sel tubuh manusia luluh lantak. Sementara akar masalahnya terlupakan, bahkan tidak menjadi perhatian dalam penyelesaian. Akar masalah sesungguhnya ada pada hati yang sakit. Atau dalam bahasa Al-Quran-nya: “fii quluubihim maradhun”. Di hati mereka itu ada penyakit. Yang kemudian merusak seluruh jaringan tubuhnya. Ketika darah tetap asam. Kondisi tubuh asam. Pikiran tetap stress, jiwa tak tenang. Dendam menumpuk. Kecewa terus berlanjut. Perasaan galau menggeluti. Kebencian menyelimuti, dan seterusnya. Sesungguhnya dengan keadaan itu  secara tidak langsung seseorang sedang melakukan bunuh diri secara pelan-pelan. Benarkah? Masa’ Iya…. Sang tauladan, baginda Rasul SAW mengingatkan: \"Ada segumpal daging dalam tubuh manusia, yang jika baik, maka seluruh tubuh akan baik. Tapi jika buruk maka seluruh tubuh akan buruk\". Itulah Hati…. Ragam penyakit yang menjangkiti hati manusia tidak semudah untuk diatasi. Bahkan dzikir-dzikir yang menjadi rutinitas pun hanya akan jadi bak nyanyian bersama yang tak efektif jika hati terpenjarakan oleh penyakit itu. Ragam ritual jadi aktifitas yang seolah hanya seremoni-seremoni yang dipertontonkan. Tak jarang jadi “bingkai” yang nampak indah untuk tujuan yang entahlah…(hanya Dia sang Khaliq yang Maha tahu). Di sinilah diperlukan belajar untuk jujur pada diri sendiri. Walau terkadang kejujuran itu pahit dan terasa pedis. Kata orang, jujur pada orang lain harusnya dianggap tidak biasa. Tapi tidak jujur pada diri sendiri menjadi sesuatu yang “sangat luar biasa”. Kejujuran pada diri itu adalah keinginan untuk menghadirkan kesadaran tentang “man ana?” (Siapa saya)? Ada sebuah pernyataan ahli hikmah: “man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa Rabbahu” (siapa yang kenal dirinya, akan kenal Tuhannya). Apa relasi antara keduanya? Mengenal diri dengan segala kehinaan, kelemahan, keterbatasan, dan ragam penyakit-penyakit tadi menjadikan seseorang untuk membangun “kesadaran” akan realita dirinya. Dalam bahasa agama, kesadaran itu disebut “i’tiraf” atau pengakuan akan keterbatasan dan kelemahan diri sendiri. Pengakuan ini sejatinya menjadi langkah awal dari “self correction” (perbaikan diri). Self correction inilah yang biasa disebut dengan “taubat”. Di mana esensi terutama dari taubat tersebut adalah melakukan perbaikan (ishlah) dari kesalahan/kekurangan diri sendiri. Masalahnya memang ada pada hati. Kalau hati penuh dengan “penyakit-penyakit” (amradh) pastinya akan melahirkan “trashhead” atau kepala yang penuh sampah alias “negative mind”. Jangankan kesadaran akan terbangun untuk melakukan “self acknowledgement” dan “self correction”. Termasuk mengubah pandangan dari penglihatan negatif ke penglihatan positif. Bahkan seperti yang disebutkan tadi, lebih buruk lagi, ragam ritualitas agama sekedar akan menjadi tameng (bingkai) untuk tujuan-tujuan memenuhi “syahwat” pribadinya. (*)  

PHRI: Okupansi Hotel di Kediri Naik 55-60 Persen

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 20:47:04 0

Kediri, FNN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kediri Raya, Jawa Timur, mengungkapkan saat ini okupansi hotel di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri sudah mulai meningkat 55-60 persen.\"Saat Natal dan Tahun Baru 2022 ini, tingkat hunian alhamdulillah mengalami kenaikan daripada sebelumnya. Ini sudah merangkak naik untuk okupansi sekitar 55-60 persen,\" kata Ketua Badan Pimpinan Cabang PHRI Kediri Raya Sri Rahayu Titik Nuryati di Kediri, Selasa.Ia mengungkapkan kenaikan itu secara bertahap. Sejak Oktober 2021, saat vaksinasi COVID-19 sudah gencar dilakukan tingkat okupansi hotel di Kota dan Kabupaten Kediri sudah mulai merangkak naik hingga kini tingkat okupansinya sudah 55-60 persen.Pihaknya mengakui saat awal pandemi COVID-19 adalah masa yang cukup berat bagi usaha hotel dan restoran. Namun, banyak yang mencoba bertahan dan saat ini sudah mulai ada peningkatan lagi untuk tingkat hunian.Ia juga mengakui saat ini pandemi COVID-19 memang belum selesai, terlebih lagi ada COVID-19 varian Omicron.Di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, ada 73 hotel, restoran yang menjadi anggota PHRI Kediri Raya. Dirinya berharap hal ini tidak sampai berkepanjangan, sehingga usaha hotel dan restoran tetap bisa bertahan.\"Tentunya harapan kami, pandemi segera sirna. Sekarang ada varian baru Omicron, mudah-mudahan tidak sampai berkepanjangan ini, karena saya yakin masyarakat juga sadar dengan kesehatan dan sudah vaksin,\" kata dia.Ia juga menambahkan, dengan kondisi tersebut diharapkan perekonomian segera pulih sehingga aktivitas masyarakat juga lebih baik lagi.\"Tentunya harapan semua masyarakat juga ingin pandemi ini segera berakhir, kemudian perekonomian pulih. Masyarakat juga mudah untuk bangkit kembali mengais rezeki. Dengan pandemi ii mungkin sudah landai, dan saya yakin semua perekonomian akan bergerak positif juga,\" kata dia.Pihaknya juga menyambut baik rencana dari Pemerintah Kota Kediri yang akan fokus menggenjot perekonomian daerah di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan fokus tersebut tentunya bisa semakin meningkatkan pendapatan baik di sektor perhotelan maupun restoran.\"Tentunya senang, apalagi pemda sudah mulai mengadakan event. Harapannya dengan event di daerah ini akan bisa mendatangkan wisatawan meskipun lokal. Tentunya ini juga nantinya dari usaha hotel dan restoran akan terdampak juga jika pemerintah memunculkan itu, lebih menggeliat lagi,\" kata Sri Rahayu.Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar sebelumya memang menegaskan pada 2022 ini akan fokus pada sektor perekonomian. Pemerintah Kota Kediri juga bergerak cepat untuk pemulihan ekonomi di 2022.Wali Kota juga mengingatkan ancaman varian Omicron juga tidak bisa dipandang sebelah mata.\"Jangan pernah menyepelekan, karena isu yang berkembang di masyarakat varian ini lebih ringan dampaknya. Intinya kita harus waspada, ada target besar pemulihan ekonomi di tahun 2022,\" katanya.Ia juga berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.\"Semua kerja keras kita akan sia-sia jika pandemi ini tidak selesai-selesai. Saya tidak bisa melarang orang untuk tidak bekerja, tapi mohon tetap pakai masker dan taat pada protokol kesehatan,\" kata Wali Kota. (mth)   

Perkara Berita Bohong KM50: Di Mana Kesalahan Habib Bahar Smith?

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 20:09:54 0

Pada perkara Habib Bahar Smith tidak ada kausalitas antara pernyataan yang disampaikan dengan timbulnya akibat berupa terjadinya keonaran fisik di kalangan rakyat. Oleh: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, Ahli Hukum Pidana PENETAPAN status tersangka atas Habib Bahar Smith yang diikuti dengan penangkapan patut dipertanyakan. Dikatakan demikian oleh karena selain proses hukumnya sangat cepat, juga penerapan salah satu deliknya adalah sama dengan Habib Rizieq Syihab pada RS UMMI yakni Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Delik yang dikenal dengan “berita bohong” (hoaks) dalam banyak perkara mengandung kepentingan politis ketimbang yuridis. Demikian itu menjadikannya cenderung subjektif dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam rumusan UU. Dapat disebutkan di sini unsur “keonaran di kalangan rakyat” dipahami secara menyimpang dari maksud pembentuk UU. Keonaran yang tidak lain adalah suatu kondisi fisik seperti huru hara atau kerusuhan di kalangan rakyat telah diperluas pengertiannya mencakup kegaduhan di dunia maya (media sosial). Pertentangan pendapat antara pihak yang pro dan kontra terhadap suatu konten berita/informasi yang disampaikan secara virtual (youtube) dimaknai sebagai kegaduhan yang berpredikat sama dengan keonaran fisik. Sebagai contoh, pada perkara RS UMMI pertentangan pendapat tersebut itulah yang kemudian menjadi dalil terpenuhinya unsur “keonaran di kalangan rakyat” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Padahal pihak yang pertama kali mempermasalahkan kondisi kesehatan Habib Rizieq Syihab adalah para buzzer. Keberadaan buzzer-buzzer tersebut patut diduga sengaja dibentuk untuk menimbulkan kegaduhan (pro-kontra) di media sosial, namun terhadap mereka tidak dilakukan proses hukum. Di sini dipertanyakan apakah hal yang sama akan berlaku terhadap Habib Bahar Smith dalam kaitannya dengan pernyataannya tentang peristiwa pembuhunan keji terhadap keenam laskar FPI. Pernyataan Habib Bahar Smith tentang pembunuhan yang didahului dengan penyiksaan sudah menjadi pengetahuan umum. Dengan demikian bukan hanya Habib Bahar Smith yang mengatakan hal itu. Masyarakat luas dan di dalamnya para tokoh juga menyampaikan hal yang sama, bahkan ada Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Laskar Front Pembela Islam (TP3). Dalam Buku Putih TP3 yang berjudul “Pelanggaran HAM Berat Pembunuhan Enam Pengawal HRS”, terdapat penjelasan berbagai kondisi yang dialami para korban. Begitupun ketika pihak keluarga korban KM50 dan Penasehat Hukum audiensi dengan Komisi III DPR RI dugaan terjadinya penyiksaan juga telah disampaikan. Kesemuanya itu sudah viral terlebih dahulu sebelum Habib Bahar Smith menyampaikannya. Seharusnya terhadap berbagai informasi dan data-data yang mendukung adanya sejumlah tanda-tanda penyiksaan pada tubuh beberapa korban menjadi petunjuk terjadinya penganiayaan berat sebelum tindakan penembakan. Adalah suatu hal yang aneh apabila Habib Bahar Smith mengatakan adanya penyiksaan sebab pemberitaan/informasi tersebut kemudian dirinya dikatakan telah menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Seiring dengan itu, selama ini tidak pernah ada suatu kondisi kerusuhan atau huru hara terkait dengan pemberitaan yang viral tersebut. Dalam hukum pidana berlaku hubungan ‘sebab-akibat’ (kausalitas) guna menentukan sebab yang paling dominan terjadinya akibat. Untuk kemudian menjadi dalil terpenuhinya hubungan antara ‘perbuatan’ (actus reus) dan ‘kesalahan’ (mens rea) seseorang guna dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana.  Pada perkara Habib Bahar Smith tidak ada kausalitas antara pernyataan yang disampaikan dengan timbulnya akibat berupa terjadinya keonaran fisik di kalangan rakyat. Uraian demikian tentu panjang pembahasan teoretisnya. Penulis singkatkan saja, pernyataan yang disampaikan tidak terkualifikasi sebagai berita illegal (melawan hukum atau tanpa hak). Pada dirinya tidak pula ada kehendak untuk mewujudkan timbulnya akibat yang dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana (in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Tidak ada penggunaan pikiran secara salah maupun ‘niat jahat’ (dolus malus) yang mengarahkan dirinya secara ‘dengan sengaja’ untuk mewujudkan akibat yang dilarang. Terlebih lagi UU a quo telah dihapuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2019, disebutkan dalam Pasal 626 Ayat 1 huruf a. Penghapusan tersebut menandakan bahwa sudah tidak ada lagi sebab atau sifat yang menjadikannya sebagai norma larangan. Singkat kata, apa yang disampaikan bukan delik. (*)    

Geramm Prihatin Media Dipanggil Polisi Beritakan Lembaga Bencana

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 14:27:43 0

Kuala Lumpur, FNN - Gerakan Media Marah (Geramm) menyesalkan pemanggilan wartawan dari sebuah media oleh polisi Malaysia karena memberitakan kelemahan Lembaga Pengurusan Bencana Negara (Nadma) dalam menangani banjir.\"Memulai tahun baru 2022 dengan berita buruk. Pihak polisi dari Bukit Aman dilaporkan telah memanggil wartawan dari portal Free Malaysia Today terkait artikel memuat sumber yang menyampaikan kelemahan Nadma dalam menyelamatkan para korban banjir di Taman Seri Muda, Selangor,\" ujar Juru Bicara Geramm, Radzi Razak di Kuala Lumpur, Selasa.Sebuah laporan polisi telah dibuat oleh Nadma berdasarkan artikel tanggal 21 Desember 2020.\"Geramm tegas mempertahankan hak media untuk bertanya dan menyampaikan persoalan dalam menjalankan tugas tanpa gangguan apa pun atau tekanan, manakala pihak-pihak berkaitan mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan,\" katanya.  Geramm dengan tegas menuntut pembentukan Majelis Media (Dewan Pers) Malaysia sebagai mekanisme pengaturan mandiri dan platform menyelesaikan semua pertikaian dengan media, tanpa melibatkan penyelidikan pihak berkuasa.\"Pada masa yang sama, kami turut memaklumi tanggung jawab pihak berkuasa untuk menyelidiki setiap laporan yang diterima, termasuk merekam pernyataan pihak-pihak terkait,\" katanya.Dalam konteks artikel yang memuat sumber tidak menyebutkan nama, ujar dia, perlu diingatkan bahwa media berhak untuk menjaga kerahasiaan identitas sumber berita - prinsip dasar kebebasan media yang turut disahkan di pengadilan Malaysia.  Geramm juga berharap pihak berkuasa akan bertindak transparan dengan menyampaikan kepada pihak media yang dipanggil apakah pernyataan mereka akan dicatat sebagai saksi untuk membantu penyelidikan atau sebaliknya, laporan polisi telah diajukan terhadap mereka oleh pihak mana pun.Pemanggilan wartawan tersebut berdasarkan Bagian 223 Undang-Undang Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) dan KUHP 505 yang sama.Geramm didirikan di Bangsar oleh sekelompok wartawan portal berita utama bersama dukungan aktivis masyarakat untuk menolak tindakan pemerintah menangguhkan penerbitan mingguan \"The Heat\".Sementara itu pihak Polisi Diraja Malaysia (PDRM) belum memberikan pernyataan terkait pemanggilan wartawan tersebut. (mth)      

Polisi Tangkap Pelaku Pungli di Dinas Pertanian Mukomuko

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 14:02:55 0

Mukomuko, FNN - Anggota Reskrim Polres Mukomuko, Polda Bengkulu dalam waktu satu jam menangkap tiga pelaku yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pejabat Dinas Pertanian setempat, dengan mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu.Tiga orang berinisial TA, JA, dan ER yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Selasa pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian ditangkap sekitar pukul 10.00 WIB di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko.\"Kami menangkap tiga orang ini, setelah menerima laporan dari masyarakat terkait tiga orang yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pejabat Dinas Pertanian setempat,\" kata Kapolres Mukomuko AKBP Witdiardi diwakili Kasat Reskrim AKP Teguh Ari Aji dalam keterangannya, di Mukomuko, Selasa.Ia mengatakan, berdasarkan laporan dari masyarakat tiga orang ini mengaku sebagai staf Intel Kejati Bengkulu, dan diduga melakukan pungutan liar terhadap salah satu pejabat di Dinas Pertanian setempat.Selanjutnya pihaknya masih mendalami kasus ini, dengan cara memanggil dan meminta keterangan dari pejabat di Dinas Pertanian yang menjadi korban pungutan liar.Dia mengatakan, tiga orang yang berasal dari Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu itu menggunakan mobil Daihatsu BD 1586 CC untuk melakukan aksinya mendatangi Dinas Pertanian setempat.Sedangkan barang bukti hasil pungutan liar yang berhasil diamankan oleh polisi yakni uang tunai sebesar Rp300 ribu yang dimasukkan dalam amplop.Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Elxandi mengatakan menerima telepon dari kepala dinas yang sedang dinas luar daerah dihubungi orang yang mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu.Kemudian kepala dinas mengarahkan tiga orang oknum yang mengaku sebagai staf intel Kejati Bengkulu tersebut agar menemui Sekretaris Dinas Pertanian.Sekretaris Dinas Pertanian ini mengatakan, tiga orang itu mengaku dari staf intel Kejati Bengkulu mengatakan ada kegiatan di Mukomuko dan meminta dana untuk biaya transportasi di Mukomuko. (mth)      

Bupati Dorong Petani Bone Bolango Gunakan Pupuk Organik

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 13:57:51 0

Gorontalo, FNN - Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Hamim Pou mendorong petani di wilayahnya menggunakan pupuk organik dan menghindari penggunaan pupuk kimia.\"Jika kita menggunakan pupuk organik, biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit dan tanaman yang dihasilkan bisa sehat,\" ujarnya usai panen sayuran di Kebun Organik Desa Bandungan, Bone Bolango, Selasa.Hamim berharap kegiatan seperti itu akan terus berkelanjutan dan dengan menggunakan dana desa diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19.\"Apalagi sekarang infrastruktur pendukung seperti jalan dan jembatan sudah cukup memadai, jadi lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli,\" ucapnya.Hamim mengapresiasi usaha petani yang merupakan kegiatan padat karya tunai di Desa Bandungan tersebut yang banyak melibatkan kaum perempuan dalam bertani.Menurutnya, keterlibatan perempuan menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung kegiatan pertanian itu. Oleh karena itu, ia merasa senang melihat kaum perempuan banyak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.\"Areal ini luas sekali, apalagi saya melihat banyak kaum perempuan yang langsung turun tangan. Saya senang sekali melihatnya,\" ungkap Bupati.Bupati dua periode ini pun meminta ibu-ibu untuk terus menekuni kegiatan tersebut sehingga bisa menambah penghasilan rumah tangga.Ia juga meminta para kepala desa mendukung sepenuhnya kegiatan pemberdayaan perempuan dengan menganggarkannya melalui dana desa. (mth)   

UMY Investigasi Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswi

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 13:50:44 0

Yogyakarta, FNN - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menginvestigasi kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa salah satu mahasiswi di kampus itu.Kepala Biro Humas dan Protokol UMY Hijriyah Oktaviani saat dihubungi di Yogyakarta, Selasa, menuturkan proses investigasi dimulai sejak kabar yang beredar mengenai dugaan kasus tindakan asusila oleh oknum mahasiswa UMY muncul di salah satu akun media sosial pada pekan lalu.\"Kami langsung mengambil langkah melalui Komite Etik dan Disiplin Mahasiswa, mencoba menelusuri baik pelaku maupun korban untuk bisa memberikan pernyataan,\" ujar Hijriyah.Komite Disiplin dan Etik Mahasiswa, kata dia, telah melakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku maupun penyintas yang sama-sama berstatus mahasiswa UMY sehingga dapat dilakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mendapatkan bukti dan kebenaran kasus tersebut.\"Alhamdulillah keduanya kooperatif sudah memenuhi panggilan itu,\" katanya.Ia berharap investigasi segera rampung sehingga hasilnya nantinya dapat disampaikan kepada pimpinan UMY sebagai rekomendasi.\"Harapan kami kasus ini bisa segera diselesaikan cepat dan tepat. Cepat dalam arti tidak berlarut-larut dan tepat dalam arti memberikan rasa keadilan, utamanya untuk korban,\" tutur Hijriyah.Sementara itu, melalui keterangan tertulis, Hijriah menegaskan bahwa UMY bertanggung jawab dalam proses pendampingan dan konseling bagi penyintas melalui layanan konseling yang difasilitasi Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA) UMY.   UMY, kata dia, menunjukkan sikap empati, memberikan dukungan, perlindungan, dan rasa aman bagi penyintas.Menurut dia, kampus telah memberikan penegasan kepada pelaku untuk memberikan klarifikasi yang sejujurnya sebagai wujud iktikad baik dan akan mengambil keputusan yang tegas jika pelaku terbukti bersalah.Selain itu, UMY telah menunjuk Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) untuk memberikan pendampingan kepada korban atau penyintas apabila berkeinginan untuk menempuh jalur hukum agar mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia secara adil sesuai hukum yang berlaku.\"UMY memiliki prinsip dan sikap independen dalam membuat kebijakan dan keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun demikian UMY sangat terbuka untuk menerima masukan, baik kritik maupun saran,\" ujar Hijriyah.Sebelumnya, kabar dugaan kasus pelecehan seksual meluas di kalangan mahasiswa UMY kala akun Instagram @dear_umycatcallers mengunggah narasi dugaan kasus beserta 6 foto termasuk tangkapan layar percakapan antara terduga pelaku dan penyintas.  \"Pemerkosaan oleh salah satu aktivis gerakan terbesar di kampus dan demisioner BEM Fakultas dan Universitas,\" tulis akun @dear_umycatcallers, Sabtu (1/1).Akun tersebut kemudian membeberkan kronologi kasus yang diduga dilakukan oleh MKA alias OCD. Kejadiannya kurang lebih 3,5 bulan lalu ketika korban dikenalkan kepada sosok terduga pelaku lewat perantara seorang teman keduanya.\"Kemudian korban dengan MKA mulai chatting. 3 hari kenal, MKA (OCD) meminta korban untuk menemani rapat. Namun MKA (OCD) meminta korban untuk menjemput dengan dalih MKA (OCD) tidak ada motor,\" beber akun itu lewat kolom \"caption\".Saat di perjalanan, korban merasa janggal sebab terduga pelaku memilih jalan yang sepi, bukan jalur menuju lokasi rapat.  Di tengah perjalanan, lanjut akun itu, MKA alias OCD mampir ke sebuah toko untuk membeli minuman keras.Setelah itu, perjalanan justru berlanjut ke indekos terduga pelaku sehingga membuat korban bingung. \"Korban dibohongi,\" sambungnya.Sekitar pukul 22.00 WIB, MKA kemudian meminta korban untuk melakukan persetubuhan. Disebutkan akun itu, korban dalam kondisi sadar, tak minum miras, dan sedang haid.Namun demikian, terduga pelaku terus memaksa meski korban tetap kukuh pada pendiriannya untuk menolak.\"Pelaku terus memaksa untuk bersetubuh. Karena terdesak dan terjadi relasi kuasa yang timpang, korban membersihkan darah haidnya dan terjadilah pemerkosaan. Saat perkosaan terjadi, MKA mengatakan kepada korban \'kamu yang kuat ya kalo sama aku, soalnya aku hypersex\',\" tulis akun itu lagi. (mth)         

BMKG: Anomali Cuaca Picu Embun Upas di Dieng Saat Musim Hujan

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 13:37:55 0

Semarang, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat anomali cuaca menjadi pemicu munculnya fenomena embun upas di dataran tinggi Dieng di wilayah Wonosobo dan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah saat musim hujan.\"Fenomena embun upas pada umumnya terjadi saat puncak kemarau pada periode Juni sampai Agustus,\" kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang, Sutikno, dalam siaran pers di Semarang, Selasa.Dia menjelaskan massa udara saat musim hujan pada umumnya lembab dan basah, serta dipengaruhi Monsym Asia yang cukup besar.Berdasarkan data Automatic Weather Station (AWS) yang terpasang di Kawasan Candi Arjuna di Dieng, kata dia, kondisi cuaca di sekitar dataran tinggi itu sejak awal 2022 memang didominasi dengan kondisi cerah berawan dengan pemanasan yang cukup maksimal.\"Curah hujan rendah dengan perbedaan kelembapan udara yang signifikan antara siang dan malam hari,\" katanya.Ia menjelaskan wilayah dengan vegetasi yang bagus serta tutupan tanaman rendah memiliki potensi besar terjadi embun upas.Ia menambahkan cuaca cerah berawan mendominasi sejumlah wilayah di Jawa Tengah, termasuk kawasan dataran tinggi Dieng.Dinamika atmosfer di sekitar dataran tinggi Dieng pada periode 1 hingga 4 Januari 2022 mendukung terjadinya embun upas karena hampir serupa dengan musim kemarau.\"Dengan dinamika atmosfer seperti ini, potensi terjadinya kabut yang bisa meningkat menjadi embun upas sangat besar terjadi,\" katanya. (mth)        

Pemkab Benahi Jembatan di Semoyo-Kabupaten Kediri

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 12:13:10 0

Kediri, FNN - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, membenahi infrastruktur jembatan di Dusun Semoyo, Desa Blimbing, Kabupaten Kediri, yang rusak akibat terjangan derasnya banjir.\"Saat ini pemasangan bronjong. Ini dilakukan agar kerusakan yang di area jembatan tidak semakin parah. Pemasangan ini juga sambil menunggu pembangunan jembatan oleh PUPR,\" kata Kepala Seksi Kedaruratan Bencana BPBD Kabupaten Kediri Johan Marasponda di Kediri, Selasa.Pihaknya juga sudah melakukan perbaikan jalur yang sempat terendam material tanah bercampur air akibat hujan deras pada Minggu (2/1) tersebut. Tim BPBD Kabupaten Kediri dibantu oleh jajaran TNI/Polri serta warga setempat gotong royong sehingga perbaikan bisa segera selesai.Proses perbaikan awalnya sempat terkendala karena medan yang sulit, sehingga alat berat tidak bisa masuk. Lokasinya yang di area perbukitan membuat jalur juga sulit untuk dilewati, sehingga proses perbaikan dilakukan manual.    Musibah banjir di Dusun Semoyo, Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri itu sempat membuat jembatan di dusun itu ambrol. Jembatan sepanjang sekitar 8 meter itu rusak setelah diterjang banjir bandang yang membawa material kayu dan batu. Selain itu, ada juga jalan yang tertutup tanah longsor.Hal itu menyebabkan sebanyak 42 kepala keluarga (KK) sempat terisolasi. Mereka tidak bisa melalui akses jembatan itu, sebab kondisinya membahayakan.Selain itu, hujan deras juga menyebabkan musibah tanah longsor terjadi di Dusun Beru, Desa Blimbing, Kabupaten Kediri. Dua unit rumah di dusun itu mengalami kerusakan akibat tanah longsor, namun kini juga sudah diperbaiki. Hal ini juga karena kerjasama dari semua pihak, sehingga perbaikan segera selesai dilakukan.Pihaknya juga menambahkan, dari gotong royong yang telah dilakukan itu, saat ini jembatan juga sudah bisa dilewati warga. Namun, warga juga tetap diimbau untuk berhati-hati mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.\"Sekarang sudah bisa dilewati. Jalan tertutup material juga sudah dibersihkan,\" kata Jojo, sapaan akrabnya.Ia juga berharap warga juga berhati-hati, karena saat ini curah hujan masih cukup tinggi. BMKG juga sudah mengingatkan hujan masih berpotensi terjadi di beberapa daerah termasuk Kabupaten Kediri. (mth)      

Kementerian PUPR Rampungkan 7.075 Uit Rsun pada Tahun Anggaran 2021

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 12:03:46 0

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan 7.075 unit rumah susun pada Tahun Anggaran (TA) 2021.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rusun di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga untuk TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).“Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,\" kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang di Jakarta, Selasa.Pada TA 2021, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan 196 tower rumah susun yang terdiri dari 7.075 unit. Pembangunan rusun ini terdiri dari pembangunan Multi Years Contract (MYC) 2020-2021 sebanyak 109 tower yang terdiri dari 4.575 unit dan pembangunan Single Year Contract (SYC) 2021 sebanyak 87 tower terdiri dari 2.500 unit rusun.Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pembangunan rumah susun MYC 2020-2021 sebanyak 109 tower yang terdiri dari 29 tower rusun untuk Peserta Didik Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (LPKB), 33 tower untuk Peserta Didik Perguruan Tinggi, 11 tower untuk MBR, 2 tower untuk pekerja, 27 tower untuk ASN dan 7 tower untuk TNI/Polri.Sementara pembangunan rusun SYC TA 2021 terdiri dari 87 tower rusun dengan peruntukan 55 tower untuk Peserta Didik LPKB, 19 tower untuk Peserta Didik Perguruan Tinggi, 6 tower untuk MBR, 4 tower untuk TNI dan 3 tower untuk ASN.Salah satu proyek prioritas yang selesai dibangun secara SYC pada 2021 adalah rusun Politeknik Pekerjaan Umum Semarang dengan Tipe Khusus setinggi 8 Lantai sebanyak dua tower yang terdiri atas 150 unit hunian.Bantuan rumah susun untuk Peserta Didik LPKB mencapai 55 tower rusun yang dibangun melalui skema SYC 2021. Salah satunya adalah Rusun Ponpes Darul Fadhilah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.Rusun ini dibangun dengan tipe rusun mini setinggi 2 lantai, yang terdiri dari empat barak dengan luas 33x8,2 meter. Anggaran pembangunan rusun tersebut senilai Rp 4,5 miliar dengan kontraktor pelaksana adalah PT Fairuz Syifa Mumtaza dan Konsultan PT Bahtra Jasa Konsultan Teknik.Sementara untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Ditjen Perumahan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam membangun Rusun Tunawisma Kementerian Sosial di Bekasi melalui skema SYC 2021. Rusun ini berlokasi di Kompleks Balai Karya Pangudi di Bulak Kapal, Bekasi Timur seluas 3.880 m2. Rusun yang dibangun setinggi 5 lantai ini terdiri dari 108 unit bertipe 24 yang dapat menampung hingga 428 orang.Selain menyelesaikan pembangunan MYC 2020-2021 dan SYC 2021, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan juga melaksanakan pembangunan 56 tower rumah susun secara MYC 2021-2022 yang terdiri atas 2.994 unit hunian.Pembangunan tersebut masih dalam proses dan akan diselesaikan pada 2022.Beberapa program prioritas dilaksanakan melalui mekanisme MYC ini, meliputi 1 tower RSBT Mahkamah Agung setinggi 12 lantai terdiri atas 69 unit hunian, serta 10 tower rumah susun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang setinggi 5 lantai dengan tipe Barak yang diperuntukkan bagi pekerja. (mth)       

BMKG: Delapan daerah di wilayah Sultra berpotensi diguyur hujan lebat

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 11:22:23 0

Kendari, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara menyebut delapan wilayah di provinsi ini berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat disertai guntur dan angin kencang.   Prakirawan BMKG Kendari, Fezal Habibie di Kendari melalui keterangan tertulis BMKG Sultra, Selasa mengatakan ke delapan daerah tersebut yakni Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton, Buton Utara, Buton Selatan, Wakatobi, Konawe Selatan, dan Kota Baubau.   \"Peringatan dini cuaca di wilayah Sultra tepatnya di delapan daerah tersebut berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang,\" katanya.   BMKG menyebut, kondisi ini dapat meluas ke wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, Bombana, Buton Tengah dan Kota Kendari.   Dia menjelaskan, pada siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Selatan. Hujan ringan di wilayah Kabupaten Konawe, Bombana, Kolaka Timur, Muna Barat, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Wakatobi, Buton Utara dan Kota Kendari.   Selanjutnya pada malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka.   \"Lalu pada dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Kolaka, Bombana dan Kota Baubau,\" jelas dia.   BMKG juga menyampaikan suhu udara mencapai 23-33 derajat celcius, dengan kelembaban udara 65-95 persen dan angin bertiup dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan 2-30 kilometer per jam.   Dia mengimbau seluruh masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak potensi cuaca hujan lebat yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan, angin kencang, pohon tumbang, hingga jalan licin. (mth)     

Perusahaan Perkebunan Sawit Tanam Pohon di Pesisir Sungai Kapuas

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 11:13:00 0

Kapuas Hulu, FNN - Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Persada Graha Mandiri (PGM) milik Sinarmas melakukan penanaman pohon di Sempadan pesisir sungai Kapuas Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat.\"Kami menyiapkan 1.000 bibit pohon yang akan di tanam disepanjang sungai Kapuas di sekitar daerah operasional perusahaan,\" kata perwakilan PT PGM Region Semitau Wahyusyah Utama Sihombing, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu, Selasa.Disampaikan Wahyusyah, jenis pohon yang ditanam yaitu kayu jenis tembesuk, kayu kawi, kayu sungkai, cempedak dan durian.Menurut dia, untuk penanaman pohon tersebut telah mendapatkan izin dari pemilik lahan yaitu lahan Akian yang merupakan bekas tambang pasir dan emas.\"Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak, baik dari kecamatan, desa dan warga serta semua pihak yang mendukung penanaman pohon,\" ucap Wahyusyah.Sementara itu, Kepala Desa Kepala Desa Perigi Alil menyampaikan menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan penanaman kembali di area-area yang telah gundul dikarenakan aktivitas penambangan baik penambangan pasir mau pun penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat.\"Kesadaran dan rasa memiliki harus dapat ditumbuhkan di dalam hati setiap kita masyarakat yang ada di sepanjang Sungai Kapuas,\" ajaknya.Ia jug menyarankan agar didalam pemilihan jenis pohon yang ditanam dapat menggunakan tanaman pohon yang sesuai dengan daerah di sepanjang sungai Kapuas.Camat Silat Hilir diwakili staf kecanatan Wan Mad Jais mengharapkan penanaman pohon itu agar terus berlanjut dan tidak berhenti dengan seremonial saja.\"Masyarakat perlu dilibatkan dengan harapan dapat menumbuhkan rasa memiliki rasa peduli dengan lingkungan di sekitar,\" pesan Wan Mad Jais.Kegiatan penanaman pohon tersebut Perwakilan Relawan Tzu Chi Xieli Semitau, siswa dan siswi SD Eka Tjipta Faundation KHLE dan Karyawan PT PGM. (mth)

Saham Jepang Naik pada Hari Perdagangan Pertama 2022, Ikuti Wall Street

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 11:03:33 0

Tokyo, FNN - Saham-saham Jepang melonjak lebih dari satu persen pada transaksi sesi pagi Selasa, hari perdagangan pertama tahun ini setelah libur pada Senin (3/1/2022), didorong oleh kinerja yang kuat di ekuitas produsen mobil dan kelas berat terkait chip, sementara kenaikan tajam di Wall Street semalam juga mendukung selera risiko.Indeks acuan Nikkei 225 di Bursa Efek Tokyo (TSE) melonjak 1,4 persen menjadi diperdagangkan di 29.190,05 poin pada pukul 02.07 GMT, sementara indeks Topix yang lebih luas terangkat 1,25 persen menjadi diperdagangkan pada 2.017,17 poin.Indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average membukukan rekor penutupan tertinggi semalam, dipimpin oleh lonjakan saham Tesla 13,5 persen dan karena investor menyambut laporan Apple menjadi perusahaan pertama yang mencapai kapitalisasi pasar 3 triliun dolar AS.\"Penyelesaian pasar AS yang kuat telah mengangkat sentimen investor di Jepang,\" kata Kentaro Hayashi, ahli strategi senior di Daiwa Securities. \"Investor cenderung membeli (saham) kelas berat ketika sentimen kuat. Itu menjelaskan mengapa saham terkait chip memimpin kenaikan.\"Pembuat peralatan pembuat chip Tokyo Electron yang meningkat 3,18 persen adalah kontributor terbesar kenaikan Nikkei, diikuti oleh pemasok peralatan uji semikonduktor Advantest yang naik 3,67 persen.Saham-saham produsen mobil terangkat 3,12 persen, dengan Toyota Motor memimpin kenaikan menyusul laporan bahwa perusahaan berencana untuk meluncurkan sistem operasinya sendiri, yang akan mampu menangani operasi tingkat lanjut seperti mengemudi secara otonom.Honda Motor naik 2,29 persen dan Nissan Motor melonjak 4,53 persen karena pelemahan yen dan di tengah harapan untuk pemulihan produksi tahun ini, kata pelaku pasar.Investor mengabaikan kekhawatiran tentang penyebaran virus corona bahkan setelah Tokyo pada Senin (3/1/2022) mengkonfirmasi jumlah infeksi harian tertinggi sejak Oktober, dengan meningkatnya kasus varian Omicron.Perusahaan-perusahaan perdagangan berkinerja terburuk di antara 30 saham inti Topix teratas, dengan Mitsui & Co tergelincir 0,28 persen dan Itochu kehilangan 0,34 persen.Volume saham yang diperdagangkan di papan utama Bursa Efek Tokyo mencapai 0,46 miliar, dibandingkan dengan rata-rata 1,14 miliar dalam 30 hari terakhir. (mth)

Erick Thohir: Kebutuhan Energi Domestik Lebih Diprioritaskan

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 10:48:12 0

Jakarta, FNN - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kebutuhan energi seperti batu bara dan LNG dalam negeri lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan.\"Para menteri yang terkait suplai batu bara dan LNG untuk mendukung pasokan listrik nasional langsung membagi tugas. Kami di Kementerian BUMN akan memperbaiki kontrak jangka panjang kebutuhan suplai sesuai dengan rapat bersama Kejaksaan Agung dan BPKP. Intinya, kebutuhan energi dalam negeri akan jauh lebih diprioritaskan demi kelancaran pembangunan,\" kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Menurut Erick, langkah cepat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan suplai batu bara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional jangka panjang.Selain itu sistem logistik dan infrastruktur juga akan makin dimodernisasi sehingga kapasitas Indonesia sebagai negara penghasil sumber daya alam tidak akan mengalami ketidakpastian kebutuhan energi demi menunjang kelancaran pembangunan.    Erick Thohir menggelar rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Kejaksaan Agung, dan BPKP, pada Senin malam (2/1).Pertemuan antara Kementerian dan Lembaga Pemerintah tersebut dilakukan usai Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan terkait prioritas untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum melakukan ekspor.\"Selain itu, kami juga akan memperbaiki sistem logistik dan infrastuktur untuk memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri terpenuhi. Dan sesuai arahan Presiden yang telah menekankan komitmen bersama jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan batu bara dengan energi baru terbarukan, maka kami juga telah menyiapkan road map pengembangan ekonomi hijau dan transisi energi serta renewable energy sehingga kita segera memiliki energi baru terbarukan,\" kata Erick Thohir.Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, target produksi batu bara di 2022 akan lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Proyeksi target produksi 2022 berada di kisaran 637 juta hingga 664 juta ton, sedangkan target produksi batu bara 2021 mencapai 625 juta ton.Sementara itu, kebutuhan batu bara dalam negeri diprediksi juga meningkat di tahun 2022 dengan 190 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan kuota DMO tahun ini yang mencapai 137,5 juta ton.Data dari Kementerian ESDM juga mengungkapkan bahwa fenomena alam, seperti Badai La Nina yang menerjang Pulau Kalimantan pada November lalu sehingga meningkatkan curah hujan tinggi menyebabkan realisasi produksi batu bara hingga awal Desember mencapai 560 juta ton atau sekitar 89,6 persen dari target.Sementara itu, penyerapan batu bara dalam negeri hingga awal Desember pun baru menyentuh 121,3 juta ton, atau sekitar 88,2 persen dari target DMO.Dalam rapat bersama juga disepakati bahwa Menteri ESDM akan mengeluarkan perubahan DMO yang bisa direview perbulan dan yang tidak menepati sesuai kontrak akan di penalti tinggi bahkan dicabut izinnya.Rapat bersama itu juga tetap mendukung pengembangan ekspor bersama Menteri Perdagangan sebagai pemasukan devisa negara dengan mengkalkulasi berapa kebutuhan dalam negeri. Sedangkan dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan sinergi dengan para pihak untuk menangani logistik. (mth)     

Bertemu Mantan Murid Muallaf

BY FNN Selasa, 04 Januari 2022 10:21:37 0

Lalu menurutnya lagi dia ingin mencari sesuatu yang ketika itu dia sendiri tidak tahu. Hanya ingin sesuatu untuk meringankan bebannya. Lalu ketemulah alamat Islamic Center yang juga dikenal sebagai the 96th street mosque itu. Oleh: Imam Shamsi Ali, Muslim Chaplain at Bellevue Hospital SALAH satu kegiatan harian saya di kota New York saat ini adalah Chaplain di hospital, khususnya di rumah sakit Bellevue. Layanan ini biasa juga disebut dengan “Spiritual Care” (pelayanan spiritual). Khusus di hari Senin saya telah meminta kelonggaran untuk masuk siang. Berselang saya masuk kantor pagi ini tiba-tiba saja saya mendapat sms (pesan singkat) dari salah seorang petugas chaplaincy (spiritual care) di Palliative Care Department. Palliative care adalah bagian khusus yang menangani pasien yang dianggap tidak lagi tersembuhkan. Pada umumnya untuk sekedar meringankan sakit dan beban pasien secara umum. “Hey Imam. This is Bob. Can you come to Palliative care office if you have a minute?”, bunyi pesan itu. Bob adalah staf Chaplain yang khusus ditugasi menangani pasien di Palliative Department. Seorang pastor beraliran Kristen Orthodoks. Tapi Bob sendiri adalah warga negara Amerika keturunan India. “Hey Bob. Will be with you soon. Is there any urgency?”, tanya saya. “No. It’s a non urgent request,” jawabnya. “Will be there in 15 minutes,” kata saya singkat. “Wonderful. See you then,” respon Bob.  Sekitar 10 menit kemudian saya naik ke lantai 17 South di rumah sakit Bellevue. Di salah satu ruangan itulah kantor para petugas Palliative  yang cukup serius. Saya mengetuk pintu dan Bob pun membuka pintu. “Thank you Shamsi,” katanya berterima kasih karena saya datang ke kantornya. “Any time Bob,” jawab saya. Bob pun mempersilakan saya masuk lalu memanggil seseorang. Saya mendengar nama itu dengan jelas: “Annette” (dibaca Annet). Dari dalam sebuah kamar keluarlah seorang wanita baya, nampak orang putih (bule). Dan dengan sangat ramah menyambut saya seperti kenal dekat dan bahagia ketemu. Saya sendiri tidak mengenalnya. Atau mungkin lupa siapa gerangan wanita itu. Yang saya kenal hanya bernama Dr. Annette ….. (saya tidak tuliskan last name untuk privacy) dari mana yang tertulis di baju Dokter yang dia pakai. “Hey Shamsi. Do you remember me?” tanyanya seolah ingin menjabat bahkan ingin memeluk saya. Tapi karena Covid dan tentunya dia tahu tidak mungkin, diapun hanya memperlihatkan “gesture” tubuh dengan sangat ramah. Belum saya sempat menjawab, dia meneruskan: “I don’t think you remember or even you know me”. Saya hanya diam mencoba merenungi siapa gerangan wanita itu? Selain saya tidak ingat, wajahnya juga sepenuhnya saya tidak lihat karena memakai masker. Dia kembali melanjutkan: “I am Annette. Annette G….(dia menyebut nama lengkapnya). I used to attend your class at the 96th street mosque back in 2004 or 2005.” “Oh my God. Truly sorry Annette. I really completely forgot,” jawab saya berpura-pura ingat. Padahal saya memang sudah lupa. “It’s fine Shamsi. But I am so happy to get connected with you,” katanya. Dia kemudian menyampaian terima kasih: “I really thank you. You did change my life. And now I am here with you in the same place.” Saya sebenarnya agak bingung apa maksudnya. Khususnya ketika mengatakan: “you did change my life”. Annette pun mengajak saya duduk di ruang Konferensi (conference room) agar tidak mengganggu petugas lainnya. Annette pun bercerita bahwa ada masa ketika itu, sebelum mengikuti kelas Muallaf saya, dia selalu stress bahkan hampir mencapai situasi keputus-asaan. Saya sendiri lupa, apalagi mungkin wajahnya semakin menua karena memang telah sangat lama. Tapi dia sendiri menurutnya tidak pernah melupakan saya dan kelas yang pernah dia ikuti. Waktu itu saya Imam di Islamic Center of New York. Dan saya membuka kelas khusus Muallaf bernama Islamic Forum for non Muslim. “Sorry Annetted, did you become a Muslim?” Tanya saya dengan pelan agar tidak didengar siapa-siapa. “No. I did not. But I love Islam,” jawabnya singkat. “Oh it’s fine. But we have a mosque down on first floor. You may want to join our Friday service one day,” saya ajak dia ke Jumatan biar bisa dengar khutbah. “Surely one day I will,” jawabnya. Dia kembali dengan penuh semangat bercerita, seolah memutar ulang memori dia di sekitar tahun 2004 itu. “I was deeply stressful” (saya sangat stress ketika itu). Lalu menurutnya lagi dia ingin mencari sesuatu yang ketika itu dia sendiri tidak tahu. Hanya ingin sesuatu untuk meringankan bebannya. Lalu ketemulah alamat Islamic Center yang juga dikenal sebagai the 96th street mosque itu. “I really like the way you handled each of your student. You paid attention to each one of them,” katanya tentang kelas Muallaf waktu itu. “Oh thank you,” jawab saya singkat. “And you know what? I am here now. When I left your class I was back to my school. I took medicine…and now I am doctor,” katanya penuh semangat. “Annette, I am happy for you. But I am happier to meet you again,” kata saya. Kami pun harus mengakhiri pertemuan itu. Sekali lagi Anette nampak sangat gembira dengan pertemuan itu. “I am so happy to reconnect.” Tak lupa dia mengambil nomor cell saya. Dan sesaat setelah berpisah saya menerima pesan singkat dari nomor yang belum terdaftar di HP saya. Isinya: “Hi Shamsi Ali. This is Annette G. from Palliative Care. Such a pleasure to re-meet you!!! Look forward to seeing you again and working with you at Bellevue.” Saya harus kembali ke masjid karena waktu Zhuhur telah tiba. Di saat sholat saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah bahwa apa yang pernah kita lakukan atau ucapkan hampir 16 tahun lalu ternyata merubah hidup seseorang. Annette G yang ketika itu stress dan hampir putus asa karena keadaan, tersadarkan dengan motivasi Islam. Saya yakin ketika itu saya memotivasi dia untuk tetap kuat, bersemangat menghadapi apapun tantangan dalam hidup. Di akhir sholat siang tadi saya doakan secara khusus semoga pertemuan ulang (re-meeting) ini menjadi jalan hidayah bagi Annette. Karena saya sangat yakin, memberi hidaya itu memang adalah hak prerogatif Allah SWT. Saya hanya penyebab semata. Semoga…. Mohon doa untuk Annette! Bellevue Hospital NYC, 3 Des 2021. (*)   

Diaspora Indonesia Ajukan Judicial Review “Presidential Treshold” 20 Persen Jadi 0 Persen

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 23:18:53 0

.Jakarta, FNN - Judicial Review tentang perubahan Presidential Treshold dari 20% menjadi 0% mendapat perhatian dari Diaspora Indonesia yang juga ikut melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi agar aturan Presidential Treshold (Ambang Batas Presiden) tersebut ditinjau kembali dan dibatalkan. Diaspora mulai dari Amerika Serikat, UK, Eropa, Timur Tengah, Asia Pasifik sampai Australia memberi kuasa kepada pengacara Hukum Tata Negara Refly Harun & Partners serta Denny Indrayana Law Firm (Indrayana Center for Goverment, Constitution and Society) untuk mewakili Diaspora ke Mahkamah Konstitusi. Diaspora dengan berbagai latar belakang sosial, mulai yang bekerja di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa, di kantor parlemen Eropa, pengusaha, profesional, karyawan swasta, sampai buruh migran (TKI), pensiunan dan ibu rumah tangga. Dari millineal yang berusia 28 tahun hingga yang sudah sepuh berusia 75 tahun, semua bersama-sama meminta agar aturan tentang PT 20% dibatalkan untuk menjamin berjalannya demokrasi di Tanah Air. Tidak ada satu pun negara demokrasi menerapkan ambang batas dalam pencalonan presiden. Aturan tentang PT dalam Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6A ayaht (2), dan Pasal 6A ayat (5), yang tidak mengandung ketentuan tentang ambang batas. Dalam rilisnya yang diterima FNN, ketentuan tentang PT 20% membatasi munculnya calon-calon presiden dan ini menghambat demokrasi. Konstitusi menjamin bahwa Rakyat Indonesia dalam setiap 5 tahun diberi kesempatan untuk memilih calon-calon pemimpin yhang amanah dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan bukan di tangan partai atau segelintir elite yang berkedok membela kepentingan bangsa dan negara tetapi akhirnya menjadikan bumi dan kekayaan alam Indonesia sebagai bancakan bersama. Diaspora Indonesia sangat merindukan pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Untuk itu Diaspora Indonesia berharap agar seluruh anak bangsa bersama-sama menuntut hak konsitusionalnya dan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dengan mendukung Judicial Review sebagai salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur serta disegani dalam pergaulan internasional. (mth)

Bahaya Sekterianisme/Pengelompokan

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 22:08:02 0

Realita ini sesungguhnya digambarkan dalam Al-Quran: “Dan taatilah Allah dan rasulNya. Dan janganlah kamu berselisih (berpecah) yang menyebabkan kamu gagal dan kekuatanmu hilang” (Al-Anfal: 46). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation DALAM sebuah ceramahnya yang sangat menggugah, Sheikh Hamzah Yusuf, salah seorang prominent Imam (Imam Besar) di Amerika Serika mengutip sebuah pernyataan Ali bin Abi Thalib sebagai berikut: “Being with the group with its impurities is better than sectarianism with purifies” Pernyataan ini kira-kira dapat diterjemahkan bahwa “Bersama kelompok yang menyeluruh (besar) dengan segala kekurangannya itu lebih baik daripada menggabungkan diri dengan kelompok kecil yang (terkadang) merasa lebih suci”. Pernyataan Ali Karroma Allahu wajhahu (Semoga Allah memuliakannya) ini menjadi sangat krusial dan penting ketika tendensi perpecahan Umat semakin besar. Perpecahan (tafriiq) dan bukan ikhtilaf (perbedaan) tanpa diragukan lagi menjadi penyakit terbesar Umat masa kini. Perpecahan Umat yang nampak di hadapan mata kita itu menjadi sangat terasa ketika Umat ini bagaikan sepotong daging empuk yang diperebutkan oleh anjing-anjing yang kelaparan. Dan mungkin saja  anjing-anjing itu telah berubah menjadi srigala yang berbulu domba. Atau juga menjelma bagaikan buaya-buaya liar yang terbiasa mengeluarkan airmata (buaya). Di mana-mana Umat ini menjadi sasaran empuk. Menjadi objek yang menarik untuk diperebutkan. Tidak tanggung-tanggung para buaya dan srigala liar itu rela bekerjasama demi memangsa sepotong daging yang empuk dan lezat itu. Di sisi lain perpecahan itu menjadikan Umat ini bagaikan onggokan gabus di tengah lautan luas. Terombang-ambing oleh pergerakan ombak seiring arah perjalanan angin. Tidak punya nilai (harga atau kehormatan) dan tidak punya posisi yang jelas. Realita ini sesungguhnya digambarkan dalam Al-Quran: “Dan taatilah Allah dan rasulNya. Dan janganlah kamu berselisih (berpecah) yang menyebabkan kamu gagal dan kekuatanmu hilang” (Al-Anfal: 46). Kata “tanaazu’” itu sendiri berasal dari kata “naza’a-yanza’u” yang artinya mencabut atau menarik sesuatu. Artinya kata tanaazu’ di sini bukan sekedar berselisih paham dalam arti berbeda pandangan. Tapi sebuah sikap yang memecah belah akibat perbedaan yang ada. Dan karenanya Islam tegas bahwa di satu sisi menghormati perbedaan/keragaman, termasuk perbedaan  opini dalam banyak hal adalah hal biasa. Tapi tegas melarang tendensi memecah atau berpecah dari kelompok besar keumatan. Tentu kata “keumatan” ini dapat dipahami pada tingkatan yang berbeda. Ada keumatan pada tingkat global, tingkat nasional, dan juga pada tataran lokal (Komunitas). Secara global Umat ini dengan segala ragam perbedaan yang ada di dalamnya, termasuk perbedaan nasional kenegaraan (nation state), hendaknya tetap menjaga persatuan keumatan secara global. Semua anggota Umat terikat oleh satu ikatan ukhuwah imaniyah (innamal mu’minuuna ikhwah). Secara nasional juga demikian. Bangsa Indonesia dengan “Persatuan Indonesia” pada Pancasila sebagai falsafah negara hendaknya menjadi landasan bagi semua tetap berada dalam berisan kesatuan NKRI. Demikian halnya pada tataran lokal (Komunitas). Komunitas Muslim di mana saja harus memperhatikan kebersamaan besar (umum) ketimbang kecendeungan-kecenderungan kelompok yang menjadi benih-benih perpecahan di antara anggota Komunitas di lokalitas masing-masing. Dan kalau kita merujuk kembali ke surah Al-Anfal: 46 tadi, ketaatan seharusnya menjaga Umat ini dari perpecahan. Dengan sama-sama membangun ketaatan Umat itu akan tetap bersatu. Walau mungkin saja ada perbedaan-perbedaan penafsiran. Tapi sangat disayangkan justeru seringkali “atas nama ketaatan” terjadi sikap dan prilaku yang cenderung memecah belah dengan pengelompokan-pengelompokan (tafriiq yang melahirkan firqah). Biasanya sebagian besar anggota Komunitas yang ikut dalam pengelompokan (firqah) itu “innocent” (korban ketidak tahuan) saja. Mereka tidak tahu jika di balik pengelompokan itu ada pribadi-pribadi egoistik yang berkarakter sektarianis (sectarian). Penggerak atau motor dari pengelompokan itu seringkali dilakukan oleh pribadi-pribadi yang punya dorongan egoistik. Kelompok-kelompok yang ada biasanya jadi sarang persembunyian dari kekecewaan-kekecewaan karena hal-hal tertentu. Kalau di masa Rasulullah SAW ketika itu biasanya didorong oleh kemunafikan. Bahkan mereka mendirikan masjid untuk memecah belah Umat. Masjid mereka ini dikenal dengan “masjid Dhiror” atau “masjid yang membawa marabahaya”. Karenanya masjid yang didirikan karena dorongan kekecewaan dan balas dendam pada waktu itu adalah masjid dhiror yang terbangun oleh jiwa-jiwa kemunafikan. Semoga kecenderungan seperti ini dijauhkan dari kita semua. Amin! New York City, 3 Januari 2021. (*)

Polisi Llimpahkan Berkas Perkara RS Batua Makassar di Kejati Sulsel

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 21:47:13 0

Makassar, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan (Sulsel) melimpahkan berkas perkara tahap satu 13 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar setelah dinyatakan P21, ke penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel. \"Sudah dilimpahkan berkasnya, ini masih nunggu hasil koordinasi (kejati) dan masih berproses,\" kata Kepala Penyidik Sub Bagian Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Tipikor Polda Sulsel Kompol Fadli saat dihubungi wartawan, di Makassar, Senin. Meski 13 tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Sulsel sejak Kamis, 30 Desember 2021, sejauh ini, kata dia, belum ada yang mengajukan penangguhan penahanan. Sebab, pihaknya masih menahan para tersangka sambil menunggu koordinasi penjemputan dari pihak Kejati Sulsel. \"Sampai saat ini belum ada (laporan penangguhan penahanan tersangka) masuk ke saya,\" ujar Kompol Fadli. Sebelumnya, dari hasil ekpose Polda Sulsel beberapa waktu lalu pada 13 tersangka, seperti Kepala Dinas Kesehatan Makassar Andi Naisyah Tun Azikin (AN) berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian, Sri Rahmayani Malik (SR) PNS Pemkot Makassar sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), disusul Muh Alwi (MA) PNS Pemkot Makassar sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Selanjutnya, Hamsaruddin (HS), Mediswaty (MW), dan Andi Sahar (AS) berperan selaku Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Makassar. Berikutnya, Firman Marwan (FM) PNS Pemkot Makassar berperan sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Andi Erwin Hatta Sulolipu (AEHS) sebagai Direktur PT Tri Mitra Sukses Sejahtera, Muhammad Kadafi Marikar (MK) sebagai Direktur PT Sultana Nugraha, dan Andi Ilham Hatta Sulolipu (AIHS) Kuasa Direktur PT Sultana Nugraha. Lalu, Konsultan Inspektur Pengawasan CV Sukma Lestari masing-masing Dantje Runtulalo (DR), Anjas Prasetya Runtulalo (APR) serta Ruspiyanto (RP) Dalam kasus korupsi berjamaah itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp22 miliar. Proyek pembangunan rumah sakit tipe C terletak di Jalan Abdulah Daeng Sirua dianggarkan APBD sebesar Rp25,5 miliar, dan dimulai tahun 2018. Kasus ini mulai diusut pada Desember 2020 oleh pihak kepolisian, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Polisi menjerat 13 tersangka ini dengan Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1E KUHP. (mth)  

Dekranasda Kalteng Sasar Pemuda Kembangkan SDM Kerajinan Getah Nyatu

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 21:21:50 0

Palangka Raya, FNN - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Tengah menyasar generasi muda untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) terkait kerajinan getah nyatu.\"Seiring berjalannya waktu perajin getah nyatu mulai berkurang, untuk itu diperlukan regenerasi,\" kata Ketua Harian Dekranasda Kalteng Aster Bonawaty di Palangka Raya, Senin.Kerajinan getah nyatu merupakan salah satu produk budaya turun temurun dan kerajinan ini hanya ada di Kalteng. Untuk tetap melestarikannya, Dekranasda mengakomodasi pelatihan-pelatihan yang diantaranya pelatihan berupa pengembangan SDM getah nyatu.Tujuan pelatihan ini, masih menurut dia, adalah untuk regenerasi perajin-perajin getah nyatu, utamanya yang memiliki kreativitas kekinian dan handal sebagai generasi penerus.Kemudian, lanjutnya, mempertahankan kelestarian budaya Kalteng melalui produk kerajinan getah nyatu, dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan dengan nilai jual yang menjanjikan, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri.\"Selain itu menjadikan alumni pelatihan menjadi wirausaha atau kelompok usaha baru dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi,\" terangnya yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalteng.Berbagai upaya ini, ungkap Aster, tak lepas dari dukungan dan arahan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran selaku Pembina Dekranasda, serta Ketua Dekranasda Kalteng Yulistra Ivo, yang senantiasa mendorong agar pengembangan SDM Kalteng pada sektor industri kecil menengah (IKM) bisa dimaksimalkan, termasuk diantaranya kerajinan getah nyatu.Lebih lanjut ia memaparkan, terkait kendala yang dihadapi yakni terbatasnya bahan baku getah nyatu, pihaknya telah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait khususnya Dinas Kehutanan agar dapat membudidayakan getah nyatu.\"Hal ini sudah mendapatkan respon positif dan Dishut siap mendukung, tinggal penentuan lokasi serta tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi penyiapan SDM beriringan dengan penyiapan SDA,\" tambahnya.Sementara itu pelatihan yang belum lama ini pihaknya laksanakan, di dalamnya meliputi pemberian teori hingga praktik pelatihan. Sejumlah narasumber yang dihadirkan, seperti desainer dan instruktur, kalangan perbankan, hingga Otoritas Jasa Keuangan.Pelatihan diikuti peserta berjumlah 25 Orang dari 14 kabupaten dan kota di Kalteng, terdiri dari generasi muda yang diharapkan ke depan setelah pelatihan berkesempatan menjadi binaan Dekranasda Kalteng, sehingga dapat lebih mengembangkan ide-ide kreatif dalam memproduksi kerajinan getah nyatu, maupun membentuk kelompok usaha baru dalam bentuk koperasi. (mth)

Serangan 'Drone' ke Pangkalan AS di Irak Dilumpuhkan

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 20:45:13 0

Baghdad, FNN - Dua pesawat nirawak (drone) bersenjata ditembak jatuh pada Senin saat menuju pangkalan militer yang ditempati pasukan Amerika Serikat di Irak di dekat bandara internasional Baghdad, kata sumber-sumber keamanan Irak.Tidak seorang pun terluka dalam insiden tersebut.Serangan itu datang ketika Iran dan sekutunya di Irak memperingati haul kedua pembunuhan jenderal Iran terkemuka Qassem Soleimani.Soleimani terbunuh dalam serangan drone di dekat bandara Baghdad yang diperintahkan oleh presiden AS saat itu, Donald Trump.Mengomentari serangan pada Senin itu, seorang pejabat koalisi militer internasional pimpinan AS mengatakan sistem pertahanan di pangkalan itu telah menyerang dua drone bersayap permanen dan \"pesawat-pesawat tanpa awak itu telah ditembak jatuh tanpa insiden\".\"Ini adalah serangan berbahaya terhadap bandara sipil,\" pejabat itu mengatakan dalam pernyataan singkat.Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Kelompok-kelompok bersenjata, yang menurut sejumlah pejabat Irak didukung oleh Iran, telah mengakui serangan-serangan serupa di masa lalu.Rekaman video dan pejabat koalisi memperlihatkan kepingan drone yang dilumpuhkan itu dan sayap salah satu drone tampak bertuliskan \"pembalasan Soleimani\".Soleimani, kepala pasukan elite Garda Revolusi Iran, terbunuh bersama kepala milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis pada 3 Januari 2020 dalam serangan drone AS terhadap konvoi kendaraannya di bandara Baghdad.Ratusan pendukung kelompok milisi dukungan Iran berkumpul pada Minggu (2/1) di bandara Baghdad untuk memperingati kematian Soleimani dan meneriakkan slogan-slogan anti Amerika. (mth)

Mahfud: Pemerintah Belum Wacanakan Kementerian Keamanan Dalam Negeri

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 20:09:35 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menegaskan Pemerintah belum pernah membicarakan dan membahas pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri.Menurut Mahfud, di Jakarta, Senin, wacana itu telah bergulir di publik lebih dari 20 tahun, tetapi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin belum pernah membahas itu.“Itu wacana publik yang sudah lama, sudah lebih dari 20 tahun. Di pemerintah sendiri belum pernah ada pembicaraan tentang itu. Saya tak punya tanggapan, silakan saja. Itu areanya di bidang legislatif,” kata Mahfud lewat pesan tertulisnya kepada wartawan.Wacana membentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri kembali muncul ke publik setelah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan usulan itu dalam Pernyataan Akhir Tahun 2021 Lemhannas RI di Jakarta pada akhir 2021.Ia menyampaikan Kementerian Keamanan Dalam Negeri nantinya dapat menaungi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, keamanan dalam negeri dapat dianggap sebagai tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Agus.“Di mana pun juga keamanan masuk portofolio dalam negeri, kemudian pelaksananya siapa? Dalam negeri fungsinya keamanan ketertiban masyarakat,\" ujar Agus.Akan tetapi, ia menilai beban kerja Kemendagri terlampau banyak, sehingga akan lebih efektif jika ada Kementerian Keamanan Dalam Negeri.“Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri,\" kata dia lagi.Jika kementerian itu terbentuk, maka Polri dapat fokus menjalankan tugasnya menegakkan hukum, mencegah pelanggaran hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga keamanan serta memelihara ketertiban.\"Bukan untuk merumuskan keamanan dalam negeri,\" kata Agus pula.Walaupun demikian, ia menyampaikan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri masih sebatas wacana. Lemhannas belum secara resmi mengusulkan wacana itu kepada Presiden Joko Widodo. (mth)

UT Luncurkan Aplikasi Pengelolaan Perguruan Tinggi Terintegrasi

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 17:02:10 0

Jakarta, FNN - Universitas Terbuka (UT) meluncurkan aplikasi pengelolaan perguruan tinggi yang terintegrasi yakni Bionic Office Integration System (BOIS) yang diberi nama Portal Aplikasi Naskah Dinas UT dan Administrasi Perkantoran atau PANUTAN.   “Aplikasi digunakan untuk menjawab tantangan pada era teknologi saat ini, di mana teknologi menjadi alat dalam mengefisienkan berbagai pekerjaan, menyederhanakan tahapan dalam penyelesaian pekerjaan. Implementasi aplikasi ini akan menggerakkan setiap karyawan di UT untuk bekerja lebih efisien dan cepat,” ujar Rektor UT Prof Ojat Darojat, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.   Melalui aplikasi tersebut, pelayanan administrasi dan akademik dilakukan secara lebih modern, cepat, akurat dan handal. Pekerjaan dapat dilakukan dimana saja, mudah melakukan penelusuran dokumen, mudah dalam penyimpanan dokumen dalam bentuk digital, tidak memerlukan gedung atau ruangan yang besar untuk menyimpan makanan, dan dapat menghemat penggunaan alat tulis kantor.   Ojat menjelaskan UT harus melakukan transformasi digital dalam pengelolaan pendidikan tinggi Apalagi UT merupakan pendidikan tinggi dengan konsep jarak jauh telah menghasilkan lulusan lebih dari 1,7 juta mahasiswa dan mahasiswa yang aktif saat ini mencapai 341.000 orang.   Dia juga menekankan bahwa transaksi digital merupakan budaya kerja yang utama di UT. Selain itu, tersedianya Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi PANUTAN untuk mengurangi penggunaan kertas, namun dalam beberapa keadaan tanda tangan manual masih bisa digunakan.   “Kehadiran aplikasi ini akan membawa banyak manfaatnya dalam pengelolaan perguruan tinggi,” jelas dia.   Penanggung Jawab Bidang Kelembagaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa UT, Antares Firman SE M Prof Acc, mengatakan pada era digital perubahan diperlukan untuk dapat mengejar perkembangan zaman.   UT mempunyai 39 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ), dan aplikasi itu menawarkan efisiensi waktu diantaranya dalam pengiriman surat menyurat.   “Jika dilakukan secara konvensional bisa memakan waktu yang cukup lama,” kata Antares.   Antares menjelaskan otomasi perkantoran telah mengalami perkembangan teknologi tidak hanya mengembangkan naskah dinas namun arahnya yaitu Enterprise Resource Planning (ERP). Untuk itu pada aplikasi itu selain adanya fasilitas naskah dinas juga memiliki fasilitas agenda, e-mail, video conference, TTE, Digital Attendance dan booking sarana dan prasarana.   Penerapan aplikasi itu dimulai pada Senin (3/1/2022). Sosialisasi dan pelatihan-pelatihan telah dilakukan di seluruh UPBJJ-UT dan setelah peluncuran akan sosialisasi unit-unit di UT Pusat. (mth)      

BBMKG Jayapura: Wilayah Utara Papua Hujan Ringan-Lebat Sepekan Ini

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 16:56:59 0

Jayapura, FNN - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah V Jayapura memprakirakan wilayah utara Papua dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dalam sepekan ini.Kepala BBMKG Wilayah V Jayapura Cahyo Nugroho dalam siaran persnya di Jayapura, Senin, mengatakan wilayah Papua bagian utara yang diprediksi dilanda hujan ringan hingga lebat meliputi Kabupaten Supiori, Biak, Kepulauan Yapen, Nabire, Waropen, Mamberamo Raya, Sarmi, Keerom, Kota dan Kabupaten Jayapura.\"Wilayah bagian utara Papua ini diprediksi akan dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga lebat sejak 3-5 Januari 2022,\" katanya.Ia menyebutkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Papua bagian utara itu diperkirakan juga terjadi pada 6-9 Januari 2022.Dia menjelaskan selain itu, diprediksi adanya sejumlah area perairan di wilayah Papua yang mengalami gelombang 0,25-1,25 meter, 1,25-2,50 meter dan 2,50-4,0 meter selama sepekan ke depan.“Samudera Pasifik Utara Biak, Laut Arafuru bagian timur dan timur Kepulauan Aru serta selatan Merauke yang berpotensi gelombang 2,50-4,0 meter di mana angin di wilayah Papua umumnya bertiup dari arah Barat-Utara dengan kecepatan angin berkisar antara 5-30 km per jam,” katanya lagi.Dia menambahkan pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan akan potensi kejadian bencana hidrometeorologi apabila terjadi hujan lebat dan angin kencang. (mth)         

Ketua DPD RI: Pemprov Lakukan Langkah Terdeteksinya Omicron di Jatim

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 16:51:26 0

Surabaya, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten segera melakukan langkah lanjutan dengan terdeteksi masuknya varian B 1.1.529 Omicron di Surabaya, Jatim.\"Masuknya Omicron di Jatim ini perlu menjadi perhatian serius. Segera lakukan langkah supaya potensi penyebaran varian ini bisa dicegah sehingga tidak membuat lonjakan kasus COVID-19 lagi,\" ujarnya di Surabaya, Senin.Menurut dia, ketika varian Omicron memiliki daya tular lebih cepat dan tidak ada langkah antisipasi lebih awal maka akan berisiko terjadi penularan lebih luas.\"Makanya selain karantina bagi warga terdeteksi, segera lakukan lanjutan blocking maupun tracing dengan swab massal bagi masyarakat sekitar maupun yang sempat berhubungan fisik dengan warga terdeteksi,\" ucap dia.    Ia menambahkan, sosialisasi secara masif tentang pentingnya protokol kesehatan tidak boleh terlupakan, dan tentu saja sambil melihat pergerakan COVID-19 di daerah masing-masing.Diketahui kasus varian Omicron di Surabaya terdeteksi pasca-penderita berlibur bersama keluarga di Bali. Hingga Minggu (2/1), ada dua orang yang terdeteksi, namun kondisinya orang tanpa gejala.\"Untuk masyarakat yang kemarin liburan ke Bali, saya anjurkan mengantisipasi potensi tertular Omicron dengan melakukan tes PCR dan isolasi mandiri. Kemudian tetap tenang dan tidak perlu panik,\" katanya.Selain itu, senator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut juga berharap masyarakat secara aktif mengakses perkembangan informasi terkait varian Omicron.\"Jika terdapat gejala yang mirip dapat segera mencari pengobatan agar tidak berpotensi menularkan kepada orang lain,\" tuturnya.\"Apalagi ada beberapa ahli yang menyebut bahwa ada penurunan efektivitas vaksin COVID-19 dalam melawan virus Omicron,\" tambah mantan Ketua KADIN Jatim tersebut. (mth) 

Disdikpora Gunung Kidul Izinkan Sekolah Melaksanakan PTM Penuh

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 16:44:45 0

Gunung Kidul, FNN - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengizinkan sekolah yang masuk zona hijau melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas siswa secara penuh.Sekretaris Disdikpora Gunung Kidul Winarno di Gunung Kidul, Senin, mengatakan mayoritas proses pembelajaran di sekolah sudah mulai berjalan secara penuh, baik jumlah kapasitas murid maupun durasi waktu belajar yang maksimal enam jam.\"Mulai hari ini, pembelajaran tatap muka secara penuh sudah dimulai. Hal ini mengingat hampir 100 persen kecamatan di Gunung Kidul sudah masuk zona hijau penyebaran COVID-19, dan anak-anak sudah divaksin COVID-19,\" katanya.Dia menjelaskan untuk mendukung pembelajaran secara penuh, proses vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun akan digencarkan. Hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan, ada sekitar 56.856 anak yang menjadi sasaran vaksinasi.\"Belum semua divaksin dan kami akan terus berupaya memperlancar program vaksinasi anak untuk mendukung pembelajaran tatap muka di sekolah,” kata dia.Kepala SMP Negeri 3 Semanu Hariyanto mengatakan ada perubahan program pembelajaran tatap muka di sekolah di semester ganjil.Mulai hari ini, katanya, pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 50 persen dan jam pembelajaran tidak lebih dari tiga jam, sekarang kapasitas siswa ditambah menjadi 100 persen masuk ke sekolah dan enam jam pelajaran.Pembelajaran tatap muka secara penuh ini, tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Nomor 443/5147/UM tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Pada Lingkungan Satuan Pendidikan di Gunung Kidul.\"Pelaksanaan tatap muka secara penuh juga mengacu pada proses vaksinasi di sekolah. Mayoritas siswa maupun tenaga mendidik di SMP Negeri Semanu sudah menjalani suntikan vaksinasi COVID-19. Tinggal beberapa murid saja dan jumlahnya tidak banyak,” katanya. (mth)   

IDI Tegaskan Florona Bukan Hasil Mutasi dari Varian Baru COVID-19

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 16:39:44 0

Jakarta, FNN - Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menegaskan Florona bukanlah salah satu hasil mutasi dari varian baru COVID-19 tetapi merupakan fenomena terjadinya infeksi ganda akibat dua buah virus yang berbeda.      “Mengenai Florona ini, sebenarnya bukan varian baru. Namun ada infeksi ganda, artinya ada dua jenis virus yang menginfeksi pada seseorang (secara bersamaan),” kata Zubairi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.      Menanggapi adanya ibu hamil di Israel yang terinfeksi kedua virus tersebut secara bersamaan, Zubairi menuturkan, hal tersebut terjadi karena adanya kondisi sistem imunitas pada tubuh yang sedang lemah.      Artinya, kasus seperti ini jarang terjadi. Namun, tetap memiliki kemungkinan untuk menulari seseorang secara bersamaan, karena kedua virus sama-sama menular melalui udara atau droplet dan menyerang saluran pernafasan.      Walaupun memiliki persamaan dalam cara penularan, baik COVID-19 maupun influenza memiliki penyebab yang berbeda. Sehingga obat atau vaksin yang diberikan kepada pasien diberikan secara berbeda pula.      “Tidak perlu khawatir karena influeza amat sangat jarang ditemukan di Indonesia apalagi yang menyebabkan kematian. Influenza jangan dikira sama dengan flunya orang Indonesia,” ucap dia.      Menurutnya, flu yang banyak diderita orang Indonesia merupakan common cold yang menyebabkan seseorang menderita batuk, pilek dan bersin saja. Tak sama dengan influenza di negara yang memiliki musim dingin seperti Amerika Serikat yang menyebabkan penderitanya memiliki gejala berat seperti terkena radang paru atau meninggal.      Meski jarang ditemukan, Zubairi meminta semua pihak tetap waspada dan tidak bersifat angkuh pada kondisi negara saat ini.Ia meminta seluruh pihak tetap mengedepankan protokol kesehatan khususnya melakukan vaksinasi COVID-19 sehingga dapat menangkal berbagai virus masuk ke dalam tubuh.      “Yang paling penting untuk menangkal virus, khususnya virus dari penyebab COVID-19 adalah vaksinasi. Jadi siapa yang belum vaksinasi dua kali segera vaksinasi,” tegas dia.      Direktur Pasca-Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama juga mengatakan terjadinya infeksi ganda dipengaruhi oleh tiga hal.      Ketiga hal itu adalah seberapa kuatnya virus bertahan, seberapa kuat daya tahan tubuh seseorang dan faktor lingkungan sekitarnya. “Jadi tidak bisa kita katakan kalau covid lebih kuat atau flunya lebih kuat. Itu tergantung dari masing-masing orang perkembangannya. tapi sekali lagi, kemungkinan menderita dua dapat saja terjadi,” tegas Tjandra.      Tjandra menjelaskan, tidak ada gejala spesifik dari Florona, karena Florona hanyalah sebuah nama yang dibuat oleh seseorang. Sehingga bila bicara mengenai bisa atau tidaknya memberikan dampak terjadinya gelombang COVID-19 yang baru, masih butuh analisis dan pantauan lebih lanjut dari negara dengan kasus yang bersangkutan.      “Istilah Florona tidak ada dalam dunia. Itu hanya beredar di media sosial, tak ada penyakit yang namanya Florona. Kita tunggu saja analisa dari Israel apakah ini fenomena atau banyak kasusnya,” kata Tjandra yang juga Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu.      Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang didapat melalui media sosial dan terus mencari informasi dari sumber yang terpercaya.      Diharapkan pula, semua pihak dapat terus disiplin menjalankan protokol kesehatan supaya tetap sehat dan dapat memutus rantai penularan COVID-19.      “Akan lebih baik, kalau masyarakat mengikuti sumber berita yang akurat dan benar. Tidak sepenuhnya berpegangan pada media sosial yang tidak terlalu jelas kebenarannya,” ujar dia. (mth)    

Tidak Anti Vaksin Tapi Pro Kebenaran

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 15:15:22 0

  Rata-rata produk vaksin dijual kepada negara, dan menjadi pengeluaran negara, dan menjadi mandat dari Badan Kesehatan Dunia kepada setiap Pemerintah Negara yang menjadi anggotanya. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, President of Ahlina Institute, Penulis Buku Best Seller Body Revolution, Nutrisi Surgawi 7 Colors Garden DALAM dua tahun ini, saya menelusuri ratusan buku, yang khusus menulis tentang Anti-vax, dan ratusan buku tentang vaksinasi yang ditulis oleh orang-orang yang kemudian diberi label sebagai Antivaxxer sekaligus Pseudoscientist atau Ilmuwan Palsu. Mereka adalah para Ilmuwan, doktor, profesor, dokter, peneliti, yang bekerja di laboratorium, di pabrik farmasi, di dunia vaksinasi, yang memahami betul sejarah dan perkembangan vaksinasi, karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul terlibat di dalamnya, merencanakan penemuannya, dan menjalankan pembuatannya. Mereka bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Mereka para ilmuwan yang betul-betul hebat di bidangnya. Bidang pembuatan vaksin. Mengapa mereka kemudian disebut Anti-Vaxxer atau Pseudoscientist? Apakah gelar mereka palsu? Apakah tulisan-tulisan hebat mereka dalam jurnal-jurnal ilmiah tidak bermutu? Apakah penelitian-penelitian yang mereka lakukan abal-abal? Tidak! Mereka disebut demikian, karena secara terbuka, membuka sejarah vaksinasi, termasuk sejarah kelamnya. Mereka menceritakan bagaimana cara pembuatan vaksin dengan detail, termasuk kandungan-kandungan di dalamnya. Mereka sampaikan bagaimana vaksin baru diujicobakan pertama kali dalam tubuh manusia, sebagai suatu Human Experimental, dan apa saja efek samping hingga efek mematikan yang terjadi selama puluhan tahun. Mereka secara terbuka juga menyampaikan, bisnis vaksin merupakan bisnis yang sangat menguntungkan selama dua ratus tahun, yang dinikmati segelintir orang saja. Rata-rata produk vaksin dijual kepada negara, dan menjadi pengeluaran negara, dan menjadi mandat dari Badan Kesehatan Dunia kepada setiap Pemerintah Negara yang menjadi anggotanya. Sehingga vaksin, tanpa perlu diberi biaya marketing yang besar, sudah memiliki marketnya sendiri, para bayi baru lahir, ibu hamil, pasangan mau menikah, orang-orang yang akan bepergian. Tak akan ada habis-habisnya itu tambang vaksin mengeluarkan raturan triliun tanpa perlu dikeruk dan dibor. Dan, para dokter selalu senang hati akan memasarkannya kepada pasien-pasien mereka dengan penuh semangat. Pro-Truth Dengan membaca ratusan buku dan ribuan jurnal (yang tidak usah saya sebutkan berapa ratus dan berapa ribu tepatnya. Kecepatan membaca buku in English, 500 halaman 90 menit dan non English 500 halaman 3 jam, dan membaca jurnal 20 jurnal per hari, silakan dihitung dikalikan 24 bulan). Membaca buku dan jurnal adalah pekerjaan utama saya sebagai penulis dan peneliti berbasis lieratur, termasuk observasi, pengamatan langsung di lapangan, adalah cara saya, dedikasi saya, menjadi seorang Pro-Truth. Vaksin, terlepas dari sejarah kelamnya, terlepas dari kandungan logam dan bahan haramnya, terlepas dari efek samping KIPVI (Kejadian Ikutan Paska Vaksinasi ) yang ringan maupun yang mematikan adalah produk kesehatan berbasis teknologi yang memberi manfaat tidak sedikit. Beberapa vaksin, mampu mengeradikasi sejumlah penyakit infeksi yang mematikan, semisal Variola (cacar), Polio, dan Diphteri, dan menurunkan risiko sejumlah penyakit lainnya, seperti BCG untuk TB, DPT untuk Pertusis dan Tetanus, dan Hepatitis. Sejumlah vaksin lainnya masih menunggu sejarahnya, apakah memang bermanfaat atau tidak. Sebab, vaksin Variola, vaksin Cacar, memerlukan waktu 200 tahun hingga Cacar menjadi lemah, tidak lagi mematikan, dinyatakan punah oleh WHO pada 1980. Tetapi belakangan Bill Gates dan WHO sendiri menyatakan, Variola akan bangkit sebagai Pandemi berikutnya, setelah Coronavirus. Jadi ya memang belum punah. Artinya, Virus Cacar masih bergentayangan di seluruh permukaan bumi, menunggu waktu untuk menjadi Pandemi. Vaksin Polio, memerlukan waktu 70 tahun, hingga membuat Polio tidak lagi mematikan, tidak lagi membuat lumpuh. Tetapi sampai dengan hari ini, tidak ada satupun negara ataupun lembaga yang bisa mengklaim bahwa Polio sudah punah di negaranya. Kasus polio masih banyak di negara-negara ketiga, termasuk Indonesia. Karena itu, ketika Vaksin Baru, yaitu Vaksin Coronavirus, memasuki masa Human Eksperimental-nya, dimulai pada awal 2021, sejumlah ahli, dokter dan ilmuwan yang hati nuraninya tak bisa berbohong, selama dua tahun ini menggunakan berbagai media untuk menyampaikan warning kepada umat manusia, melalui facebook, twitter, instagram, youtube, youmaker, buku, jurnal, video, yang beredar di seluruh dunia. Siapa yang getol memberikan mereka cap Anti-Vaxxer dan Pesudoscientist? Kalau Anda perhatikan, rata-rata mereka ini dokter-dokter atau spesialis yang baru lahir, sedang genit-genitnya pakai jas putih dan mondar-mandir kesana kemari dengan stetoskopnya. Doktor-doktor muda yang sedang semangat, seperti anak itik baru keluar dari cangkangnya. Sedang memuja gelarnya, dan sedang senang-senangnya menghujat orang lain. Dan, ilmuwan-ilmuwan muda yang sedang senang-senangnya namanya dimuat di jurnal berbasis Scopus. Yang bacaannya mungkin beberapa buku, dan beberapa jurnal. Dokter dan Peneliti yang seusia atau di atas saya, lebih banyak terpekur, diam, semoga juga sedang tafakur. Saya memilih untuk bicara. Walaupun dalam ruang gerak serba terbatas. Ancaman berkarung-karung saya terima, membuat harus akrobat juga dalam menyampaikan apapun. Saya memilih sosial media. Bukan media mainstream, karena kesel banget setiap kali diundang TV, ternyata cuma jadi iklan-getter, bicara cuma 4 menit dan diserobot-serobot. Lebih lama pasang bulu mata di belakang panggung daripada bicara di depan kamera. Kesel, kan? Makanya saya malas sekalipun diundang ke TV-TV lagi. Yang penting kebenaran sudah saya sampaikan. (*)    

Kematian Ustad Abdul Aziz yang Menginspirasi

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 15:10:47 0

Model dakwah Ustad Aziz itu memadukan ilmu berreferensi klasik dengan fenomena aktual. Untuk itu dia sering mengajak diskusi saya terkait isu-isu aktual. Meminta pandangan saya tentang fenomena yang berkembang di masyarakat. Oleh: Anwar Hudijono, Veteran Wartawan Tinggal di Sidoarjo TENTU saja saya kaget begitu mendengar kabar seorang sahabat terbaik, Ustad Abdul Aziz meninggal. Tapi saya bersyukur karena dia meninggal pada saat memberikan tausiyah usai Shalat Ashar di Masjid Aisyah, Jalan Teluk Nibung, Surabaya, Ahad, 2 Januari 2022. Momentum kematiannya insya’ Allah termasuk sangat baik. Ustad Abdul Aziz, pengasuh Pengajian Assalam di TVRI Jawa Timur. Dia seorang pendakwah papan atas Surabaya. Jamaahnya meliputi banyak kalangan. Mulai komunitas majelis taklim, jamaah masjid sampai pejabat dan selebriti. Saya berkawan dengan almarhum mulai kelas 1 Pendidikan Guru Agama Atas (PGAA) Mujahidin, di jalan Tanjung Perak Barat, Surabaya. Saya pindah dari PGAA Al-Islam Mojorejo, Caruban, Kabupaten Madiun selepas dari tahanan Orde Baru dalam kasus rencana melakukan aksi demonstrasi Kebijakan 15 November (Kenop 15) 1978 terkait kebijakan ekonomi. Tapi baru menggelar rapat aksi bersama sekitar 40 pelajar se-Caruban, sudah keburu dibekuk aparat. Jadilah penghuni sel tahanan mulai Polsek Caruban, Polres, dan Kodim Madiun. Terakhir di Rumah Tahanan Militer (RTM) Jl. Yos Sudarso Madiun bersama tahanan politik PKI dan Komando Jihad. Di antara pengajar di PGAA Mujahidin adalah Ustad Prof Dr Rum Rowi, ulama Jatim. Ustad Muhadjir Sulthon, penemu metode belajar Al Quran, Al Barqi. Ustad Hasun, imam legedaris Masjid Mujahidin. Talenta Ustad Aziz menjadi mubaligh sudah terlihat sejak PGAA. Kalau berdiri di atas mimbar terlihat wibawa. Tangannya merentang merangkul mimbar. Suaraya berat menggelegar. Vokalnya mantap seperti Bung Karno. Sejak muda kalau berpidato tidak bawa krepekan. Hafalannya kuat. Kemampun olah vokalnya ini juga diasah sebagai penyiar Radio Mujahidin yang kemudian berganti nama menjadi Radio PTDI dan terakhir Radio Suara Perak Jaya. Radio yang terkenal dengan alunan lagu Panggilan Jihad untuk  pembukaan dan penutupan acara. Lagu karya Buya Hamka itu benar-benar menggetarkan jiwa. Model dakwah Ustad Aziz itu memadukan ilmu berreferensi klasik dengan fenomena aktual. Untuk itu dia sering mengajak diskusi saya terkait isu-isu aktual. Meminta pandangan saya tentang fenomena yang berkembang di masyarakat. Saya juga beruntung mendapatkan wawasan bagaimana memandang fenomena aktual dalam perspektif agama. Apalagi setelah saya jadi veteran wartawan saya harus melakukan transformasi keilmuan. Jika wartawan melihat fenomena aktual dengan referensi pakar, buku, kini dalam transformasi keilmuan harus belajar dengan perspektif Al Quran dan Hadits. Dengan meninggalnya dia, saya kehilangan mitra diskusi pelbagai masalah kehidupan, sekaligus tempat saya belajar agama. Jujur saja, saya ingin meninggal dalam momentum yang sangat baik seperti Aziz ini. Status husnul khotimah atau tidak memang hanya Allah yang tahu, tetapi secara kasat mata tak bisa diingkari itu sangat baik. Betapa tidak baik. Bakda Shalat Ashar berjamaah. Pas saat memberikan tausiyah. Sangat mungkin dia masih dalam kedaan berwudhu. Konon siapa yang mati dalam keadaan jaga wudhu, Allah mengharamkan api neraka menjilat dirinya. Di kubur, Allah mengharamkan jazadnya bagi cacing dan serangga. Cara kematian Ustad Abdul Aziz sangat menginspirasi. Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. (Ya Tuhan,wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh). Rabbi a’lam. (*)

Kepri Bentuk Satgas khusus Tangani PMI Ilegal

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 12:45:15 0

Tanjungpinang, FNN - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad akan membentuk tim satgas khusus PMI ilegal untuk memperketat pengawasan di pelabuhan tikus yang selama ini digunakan sebagai jalur kepulangan maupun keberangkatan para pekerja migran Indonesia secara tidak resmi.\"Bukan hanya kepulangan dari Malaysia, namun ternyata masih banyak PMI yang berangkat melalui jalur tidak resmi,\" kata Gubernur Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Senin.Ansar menjelaskan tim satgas PMI ilegal tersebut akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) di lingkungan Pemprov Kepri.Ia meminta satgas yang telah dibentuk nantinya, menjaga ketat sejumlah pelabuhan tikus di daerah itu agar tidak ada lagi aktivitas PMI ilegal dari maupun ke negara tetangga. \"Tolong dijaga betul, apalagi ada indikasi melibatkan oknum-oknum tertentu, jangan sampai terjadi lagi,\" ucap Ansar.Ansar pun mengaku miris terhadap insiden tenggelamnya kapal pengangkut PMI di perairan Johor Baru, Malaysia, Rabu (15/12).Kapal tersebut diduga membawa sekitar 60 warga negara Indonesia. Dari jumlah tersebut, 21 orang ditemukan meninggal dunia, 13 orang selamat, dan selebihnya masih dalam proses pencarian.\"Jangan sampai PMI kita jadi korban lagi,\" sebut Ansar.Mantan Anggota DPR RI itu juga sangat mengapresiasi unsur Forkopimda terkait yang telah menangani masalah PMI ilegal tersebut.\"Besok, Ditpolairud Polda Kepri kembali berangkat ke Johor untuk mengevakuasi 11 jenazah PMI,\" demikian Ansar. (mth)   

Kadinkes Paparkan Kronologi Terdeteksinya Varian Omicron di Jatim

BY FNN Senin, 03 Januari 2022 12:26:17 0

Surabaya, FNN - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dr Erwin Astha Triyonno memaparkan kronologi terdeteksinya COVID-19 varian B.1.1.529 (Omicron) di wilayah setempat.Ia menjelaskan, kasus pertama Omicron ini terdeteksi pada seorang warga Surabaya berinisial TYC usai berlibur ke salah satu tempat wisata di Indonesia selama lima hari bersama suaminya berinisial SJJ menggunakan kendaraan pribadi.\"Dinkes Jatim telah mendeteksi seorang pasien terkonfirmasi Omicron berdasarkan hasil pemeriksaan whole-genome sequencing (WGS) yang keluar pada 2 Januari 2022.\" kata Erwin melalui keterangannya, Senin.Dia menjelaskan bahwa TYC selama berlibur mulai 20 Desember 2021 ke tempat wisata tersebut selalu patuh dalam menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Namun, sepulang dari perjalanan wisatanya Sabtu (25/12), TYC mengalami keluhan pada tenggorokan yaitu merasakan seperti ada lendir.Setelah itu pada Selasa (28/12), TYC memeriksakan diri ke sebuah rumah sakit dan disarankan tes usap RT-PCR, lalu pada hari itu juga melakukan tes yang hasilnya positif dengan CT Value 26.Kemudian pada 30 Desember, hasil S-gene Target Failure (SGTF) TYC positif varian K417N (Delta Plus) dan probable varian Omicron sehingga TCY diarahkan untuk melakukan isolasi di sebuah rumah sakit di Surabaya sembari menunggu hasil WGS-nya keluar.Dinkes Jati, kata dia, langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya terkait kasus tersebut, serta ke Puskesmas setempat.Selanjutnya, dilakukan tracing dengan melakukan swab RT-PCR pada kontak erat pasien TYC, yaitu warga serumah hasil negatif, empat keluarga dengan hasil satu positif (TGO) dan tiga lainnya negatif, serta 10 tetangga dengan hasil negatif.\"Yang kontak erat telah melakukan karantina di rumah selama 14 hari sejak (28/12) di bawah pengawasan Puskesmas dan Satgas COVID-19 sehingga dipastikan penerapan protokol kesehatan dan karantina secara disiplin,\" ujarnya.Sementara pasien TGO melakukan isolasi mandiri di rumah yang berbeda (beda blok) dengan keluarga lainnya, namun masih dalam pengawasan ketat.Kemudian pada Sabtu (1/1), Dinkes Surabaya dan Puskesmas setempat melakukan pemantauan kondisi kesehatan TYC yang diisolasi di rumah sakit dengan hasil tidak ada keluhan dan dalam kondisi baik.   “Kami memastikan pelaksanaan pemantauan karantina pada kontak erat dilakukan sampai tuntas, serta memastikan pelaksanaan swab ulang kepada yang teridentifikasi dengan metode RT-PCR.” tuturnya.Terkait dengan temuan ini, dr Erwin mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang.\"Yang terpenting segera melakukan vaksinasi COVID-19 terutama untuk kelompok rentan dan lansia serta tidak perlu bepergian ke luar daerah jika tidak mendesak, serta terus tegakkan protokol kesehatan,\" ucapnya. (mth)     

Polda NTB Minta Warga Tenang Terkait Peristiwa di Ponpes As-Sunah

BY FNN Ahad, 02 Januari 2022 17:01:01 0

Mataram, FNN - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) meminta warga untuk tetap tenang terkait aksi sekelompok massa tidak dikenal yang mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak di Pondok Pesantren (Ponpes) AS-Sunnah, Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmal, Lombok Timur, pada Ahad (2/12) dini hari.Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, mengatakan kejadian tersebut diduga buntut dari menyebarnya potongan video yang mendiskreditkan sejumlah makam leluhur di Lombok.\"Dalam waktu dekat kami akan mengambil keterangan dari berbagai pihak terkait permasalahan tersebut baik kasus perusakan dan video ujaran kebencian tersebut, percayakan kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut dan masyarakat agar tenang,\" jelasnya.Dijelaskan, sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan warga juga telah mendatangi Polda NTB untuk menyampaikan laporan, terkait keberatannya terhadap ujaran dalam video tersebut.  Untuk itu warga diharap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian.Dijelaskan, untuk tetap menjaga Kamtibmas di Markas As-sunah Bagik Nyaka dan lokasi pembangunan masjid Imam Asy Syafi\'i serta rumah H Sunardi selaku ketua pembangunan masjid, telah dilakukan pengamanan ekstra dari Polres Lotim dan Brimob serta menjaga status quo TKP tersebut.Selain itu, Artanto menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama agar tidak terprovokasi dan melakukan penebalan pengamanan dari Sabhara Polres dan Kompi Brimob Lotim.\"Kami imbau, agar warga tetap tenang, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses yang kami lakukan,\" katanya. (mth)   

PTM Terbatas DKI Mulai Senin (3/1/2022) dengan Kapasitas 100 Persen

BY FNN Ahad, 02 Januari 2022 16:56:18 0

Jakarta, FNN - PPKM Level 1 dilaksanakan dengan ketentuan, mulai dari capaian vaksinasi dosis dua pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80 persen, capaian vaksinasi dosis dua pada lansia di atas 50 persen, serta vaksinasi pada peserta didik yang terus berlangsung sesuai aturan di tingkat kota/kabupaten.\"PTM terbatas dilaksanakan setiap hari. Jumlah peserta didik dapat 100 persen dari kapasitas ruang kelas dan waktu belajar hingga enam jam pelajaran per hari. Protokol kesehatan harus menjadi perhatian utama bagi seluruh warga sekolah,\" tutur Nahdiana.Nahdiana menjelaskan, bagi peserta didik yang belum dapat mengikuti PTM terbatas di sekolah kareba pertimbangan orang tua, dapat memberikan keterangan kepada pihak sekolah dan tetap memperoleh layanan pembelajaran secara daring, serta tetap mendapat hak penilaian.\"Diharapkan, orang tua dan masyarakat dapat memberikan dukungan agar pelaksanaan PTM Terbatas berjalan sesuai dengan prosedur yang ada,\" katanya. Nahdiana juga menyebut, Dinas Pendidikan akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan \"active case finding\" (ACF) atau melacak kasus secara aktif sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah.Apabila ada warga sekolah terindikasi terpapar COVID-19, satuan pendidikan tersebut menghentikan sementara PTM terbatas selama lima hari pada rombongan belajar yang terdapat kasus COVID-19 dan pembelajaran dilaksanakan secara daring.Kemudian, Satgas COVID-19 di sekolah akan melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 Kelurahan dan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan penyemprotan disinfektan, termasuk melakukan tracing kepada warga sekolah yang berkontak erat.Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi \"call center\" PTM terbatas dengan waktu pelayanan hari Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB, pada nomor berikut:Call Center 1: 085775368500Call Center 2: 085775368501Diketahui, kebijakan PTM terbatas dengan kapasitas 100 persen ini juga merujuk pada SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, serta SK Kepala Dinas Pendidikan No. 1363 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pandemi COVID-19. (mth)

Penyaluran BLT Buruh Pabrik Rokok di Kudus Mencapai 94,36 Persen

BY FNN Ahad, 02 Januari 2022 13:10:03 0

Kudus, FNN- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga batas akhir penyaluran, mencapai 59.625 pekerja atau 94,36 persen dari target 63.186 pekerja.\"Dari jumlah pekerja tersebut, sebagian menerima program BLT dari APBD Kudus dan dari APBD Provinsi. Jumlah pekerja yang menerima BLT dari APBD Kudus sebanyak 38.186 pekerja dan APBD Provinsi sebanyak 25.000 pekerja,\" kata Kabag Perekonomian Sekda Kudus Dwi Agung Hartono di Kudus, Minggu.Hanya saja, kata dia, dalam pelaksanaannya, ternyata ada pekerja yang meninggal dunia, pindah alamat keluar kota, ada yang berhenti pekerja, nama dobel serta nomor induk kependudukan (NIK) tidak jelas. Untuk pelaksanaan penyaluran BLT dari APBD Kudus dari target penyaluran 38.186 pekerja yang tersalur sebanyak 37.682 pekerja atau 98,68 persen, sedangkan 504 pekerja dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal, pindah alamat dan berhenti bekerja.Sementara capaian penyaluran BLT dari APBD Provinsi Jateng dari target 25.000 pekerja, realisasinya sebanyak 21.943 pekerja atau 87,77 persen karena ada 3.057 pekerja yang dinyatakan TMS karena faktor yang sama, serta ada nama dobel dan NIK tidak jelas.  Menurut dia, agar penyaluran program BLT tahun 2022 tepat sasaran, maka daftar penerimanya akan diverifikasi ulang, termasuk daftar nama baru calon penerima.Pada tahun anggaran 2022 program serupa kembali dianggarkan sebesar Rp54 miliar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan asumsi penerima manfaat sebanyak 70.000 pekerja.  Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus buruh rokok yang terdata mendapatkan BLT berasal dari 62 pabrik rokok dari 72 pabrik rokok yang disurati untuk menyetorkan nama pegawainya untuk didata sebagai penerima BLT.Untuk prinsip keadilan, pada APBD tahun 2022 diusulkan untuk bantuan serupa terhadap buruh rokok yang namanya belum tercatat pada periode penyaluran BLT bulan November dan Desember 2021. (mth)

Pemkab Bangka Tengah Tata Tiga Kawasan Kategori Kumuh

BY FNN Ahad, 02 Januari 2022 13:05:37 0

Koba, Babel, FNN - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan penataan terhadap tiga kawasan yang masuk kategori kumuh.\"Tiga kawasan kumuh ini sudah kami bicarakan dengan dinas terkait, juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi,\" kata Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman di Koba, AhadIa menjelaskan, tiga kawasan kumuh tersebut adalah Desa Sungaiselan, Batu Belubang dan Desa Kurau.\"Penataan mulai dilakukan, tinggal lagi perencanaannya ke depannya dan termasuk mengetahui batasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah,\" ujarnya.Bupati menjelaakan, penataan kawasan kumuh yang sudah dipastikan berjalan pada 2022 yaitu perelokasian sebagian rumah warga pesisir di Desa Kurau.\"Ada beberapa rumah penduduk yang harus dipindahkan dan lokasinya sudah kami siapkan,\" katanya.Sementara itu Kasi Pelaksana wilayah 1 Balai Prasarana Permukiman wilayah Bangka Belitung, Nurul Azmi mengatakan terdapat tiga kawasan di Bangka Tengah yang masuk kawasan kumuh telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2014.Ia menjelaskan, terdapat tujuh kondisi penentuan kawasan kumuh di antaranya, kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.\"Jadi tiga kawasan sudah ada batasan luas yang ditentukan dalam kewenangan dan tangung jawab, baik pusat, provinsi, dan kabupaten,\" demikian Nurul. (mth)     

Pelatih Thailand: Timnas Indonesia Berani dan Bermasa Depan Cerah

BY FNN Ahad, 02 Januari 2022 13:00:04 0

Jakarta, FNN - Pelatih tim nasional Thailand Alexandre Polking menilai timnas Indonesia, yang diisi barisan pemain muda berusia rata-rata 23,8 tahun, sebagai skuad yang pemberani dan bermasa depan cerah.Hal itu, kata Polking dalam konferensi pers virtual, diikuti di Jakarta, Sabtu (1/1) malam, terlihat dari bagaimana skuad \"Garuda\" berjuang pada laga leg kedua final Piala AFF 2020 melawan timnya dan berhasil memaksakan hasil imbang 2-2.\"Kita melihat bagaimana kerasnya Indonesia mencoba dan terus mencoba. Mereka menunjukkan keberanian dan selalu memelihara kepercayaan diri. Timnas Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Jadi saya mau mengucapkan selamat juga untuk mereka,\" ujar Polking.Indonesia harus mengejar ketinggalan empat gol pada leg kedua, Sabtu (1/1), setelah kalah 0-4 pada leg pertama, untuk menjadi juara Piala AFF 2020.  Harapan untuk membalikkan keadaan meluap saat Ricky Kambuaya mencetak gol cepat pada menit ketujuh, tetapi Thailand menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat Adisak Kraisorn.Thailand berbalik memimpin pada menit ke-55 berkat sepakan Sarah Yooyen dari luar kotak penalti. Egy Maulana kemudian membuat hasil seri 2-2 via gol pada menit ke-80.\"Gol pertama untuk menyamakan kedudukan itu penting bagi kami. Saya selalu yakin pada kemampuan pemain saya. Mereka bisa bertahan dengan baik dan berhasil memenangkan turnamen dengan cara yang spesial,\" kata Polking.  Tim nasional Indonesia memastikan diri menjadi peringkat kedua (runner up) Piala AFF 2020 setelah mengimbangi Thailand dengan skor 2-2 pada leg kedua final di Stadion Nasional, Singapura, Sabtu (1/1) malam.Hasil tersebut membuat Indonesia, pada leg pertama takluk 0-4, kalah agregat 2-6 dari Thailand yang keluar sebagai juara turnamen.Thailand pun tercatat sebagai negara tersukses di Piala AFF dengan enam gelar juara. Sebelumnya, status serupa diraih Thailand pada tahun 1996, 2000, 2002, 2014 dan 2016.Sementara Indonesia menjadi negara paling banyak mengantongi prestasi peringkat kedua Piala AFF yaitu enam kali dan belum pernah sekali pun mencicipi trofi kampiun. Pencapaian yang sama dicatatkan Indonesia pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010 dan 2016.Namun, Indonesia tidak kembali ke Indonesia dengan tangan kosong. Skuad \"Garuda\" dinobatkan sebagai tim yang paling menjunjung sportivitas (Fair Play Team Award) dan bek kiri Pratama Arhan diberikan status sebagai pemain muda terbaik Piala AFF 2020.      

Kendaraan Keluar Jakarta Via Tol Rata-rata Meningkat 2,7 Persen

BY FNN Ahad, 02 Januari 2022 12:54:42 0

Jakarta, FNN - Jumlah kendaraan yang keluar Jakarta melalui empat gerbang tol yaitu di Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa, dan Ciawi rata-rata meningkat  2,7 persen sejak pertengahan Desember 2021 sampai awal tahun 2022.Bila keadaan normal sebanyak 2.369.701 unit kendaraan yang masuk ke Jakarta, maka pada 17 Desember - 1 Januari 2022 mencapai 2.434.568 unit kendaraan, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.Sementara kendaraan yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Ciawi, dan Cikupa juga naik 1,4 persen dari jumlah normal 2.289.379 jadi 2.320.418 kendaraan.Dari catatan Polri pada 17 Desember 2021-1 Januari 2022, jumlah kendaraan keluar Jakarta paling banyak ditemukan di Gerbang Tol Cikampek Utama sebanyak 587.214 unit kendaraan atau naik 9,6 persen dari jumlah kendaraan pada keadaan normal sebanyak 535.649 unit kendaraan.Gerbang Tol Cikampek Utama merupakan akses masuk dan keluar kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah.  Kemudian, Gerbang Tol Kalihurip Utama, yaitu akses dari Jakarta menuju Bandung, turut mencatat kenaikan jumlah kendaraan sampai 4,3 persen dari jumlah normal 518.523 kendaraan jadi 540.839 kendaraan.Kendaraan dari Jakarta menuju Puncak melalui Gerbang Tol Ciawi juga naik 1,9 persen dari 546.429 unit jadi 556.727 unit.Dari empat gerbang tol yang jadi pantauan Polri selama libur Hari Natal dan Tahun Baru, hanya Gerbang Tol Cikupa yang mencatat penurunan volume kendaraan sebanyak 2,5 persen dari 769.100 unit kendaraan pada keadaan normal jadi 749.788 unit kendaraan.Gerbang Tol Cikupa merupakan akses menuju Merak, Banten dan arah luar Pulau Jawa.Sementara itu, kendaraan masuk Jakarta pada 17 Desember 2021-1 Januari 2022 paling banyak ditemukan melintas dari Gerbang Tol Kalihurip Utama.Kenaikan volume kendaraan di gerbang tol itu mencapai 4,7 persen atau dari 503.537 kendaraan pada keadaan normal jadi 527.276 unit kendaraan.Di gerbang tol lainnya kenaikan tidak mencapai 3 persen, yang rinciannya Gerbang Tol Ciawi 2,7 persen, Gerbang Tol Cikupa 2 persen, dan Gerbang Tol Cikampek Utama 1,5 persen.Polri memprediksi masih ada 114.150 kendaraan belum kembali ke Jakarta, yang kemungkinan akan melintas dari Gerbang Tol Cikampek Utama 28.501 kendaraan, Gerbang Tol Kalihurip Utama 13.563 kendaraan, Gerbang Tok Cikupa 36.178 kendaraan, dan Gerbang Tol Ciawi 35.908 kendaraan. (mth)   

Bengkulu Ekspor 100,8 Ton Komoditas Pertanian ke Afrika Selatan

BY FNN Ahad, 02 Januari 2022 12:50:26 0

Kota Bengkulu, FNN - Provinsi Bengkulu mengekspor komoditas pertanian sebanyak 100,8 ton dengan total Rp2,5 miliar selama 2021. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan bahwa ekspor komoditas pertanian menjadi salah satu potensi besar untuk kemajuan Provinsi Bengkulu ke depan. \"Karena itu perlu untuk terus ditingkatkan, baik dari sisi volume maupun kualitas,\" kata Rohidin di Bengkulu, Minggu. Ia mengatakan akan melakukan rapat terkait ekspor tersebut ke semua sektor terutama yang berkaitan dengan kesiapan Pelabuhan Pulau Baai dan Bandara Fatmawati Soekarno. Kata dia, Provinsi Bengkulu secara jelas memiliki beberapa potensi ekspor komoditas pertanian seperti kopi, sawit, cangkang sawit, sarang burung walet, getah karet dan beberapa komoditas perikanan. \"Komoditas tersebut yang selama ini telah banyak diekspor ke luar daerah bahkan luar negeri,\" ujarnya. Potensi tersebut harus dikembangkan secara bersama-sama dan tentunya dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Kepala Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas 1 Bengkulu Bukhari menyebutkan dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu terhadap ekspor pertanian Bengkulu saat ini sangat baik. Selama ini, ekspor komoditas pertanian Bengkulu selalu melalui pintu provinsi tetangga. \"Kami berharap dukungan dari Gubernur Bengkulu dan Kapolda Bengkulu bersama pelaku usaha, mendukung segera alur ekspor melalui pelabuhan Pulau Baai Bengkulu,\" terangnya. (mth)  

Dinkes: Provinsi Bengkulu Sudah Nihil Kasus Positif COVID-19

BY FNN Ahad, 02 Januari 2022 12:45:59 0

Kota Bengkulu, FNN - Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa pada awal 2022 ini kasus positif COVID-19 sudah nihil setelah satu pasien dari Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan sembuh. Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni di Kota Bengkulu, Minggu, mengatakan dari pemeriksaan sebanyak 678 sampel, tidak ada yang dinyatakan positif COVID-19. Herwan Antoni mengatakan meskipun saat ini kasus positif COVID-19 di Bengkulu nihil namun pihaknya terus melakukan upaya pencegahan. \"Kami tetap waspada dan mengantisipasi kasus COVID-19,\" kata Herwan. Selain itu, dinas kesehatan kota/kabupaten diminta terus waspada dan melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan secara berkala kepada masyarakat khususnya kategori suspek.   Serta memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) seperti mencuci tangan, menjaga jarak serta selalu menggunakan masker.Menurut dia, saat ini vaksinasi di Provinsi Bengkulu mencapai 75,54 persen atau 1.173.665 orang dari target 1.553.792 orang. Capaian vaksinasi di kabupaten/kota di Bengkulu, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah 83,50 persen untuk dosis pertama dan dosis kedua 54,14 persen. Kota Bengkulu untuk dosis pertama 79,38 persen dan dosis kedua 59,70 persen, Kabupaten Seluma dosis pertama 76,44 persen dan dosis kedua 40,01 persen.Kabupaten Bengkulu Selatan dosis pertama 75,86 persen dan dosis kedua 52,13 persen, Kabupaten Bengkulu Utara dosis pertama 75,69 persen dan dosis kedua 56,04 persen. Kabupaten Kaur dosis pertama 74,23 persen dan dosis kedua 48,40 persen, Kabupaten Lebong dosis pertama yaitu 74,00 persen dan dosis kedua 49,05 persen.   Kabupaten Mukomuko dosis pertama yaitu 72,31 persen dan dosis kedua 34,42 persen, Kabupaten Kepahiang untuk dosis pertama yaitu 72,10 persen dan dosis kedua 45,03 persen.    Terakhir Kabupaten Rejang Lebong dengan dosis pertama yaitu 71,33 persen dan dosis kedua yaitu 43,17 persen.  (mth)     

Guru Honorer Menjadi PNS: Menanti Komitmen Presiden

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 19:42:04 0

Terkait pelaksanaan rekomendasi Pansus GTKH DPD kepada presiden, insya Allah akan kami awasi secara konsisten. Kita berharap dukungan rakyat, khususnya guru dan organisasi guru honorer untuk mengawal rekomendasi tersebut secara bersama-sama. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Panitia Khusud Guru dan Tenaga Honorer, DPD RI GURU honorer seperti hidup dalam paradoks. Di satu sisi mereka dituntut paripurna sebagai panutan dan pendidik sumber daya manusia Indonesia, sementara di sisi lain pemerintah seolah memunggungi kebutuhan mereka. Pengabdian tidak sebanding dengan apresiasi negara, begitu yang mereka dan kita semua rasakan. Berpuluh tahun guru honorer mengetuk empati pengelola negeri, berpuluh tahun pula mereka dipaksa menelan kecewa. Riuh tuntutan pahlawan tanpa tanda jasa ini tak pernah sepi menyeruak di ruang publik, terlebih menjelang dan selama berlangsungnya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, seperti buih, tuntutan itu terombang-ambing kesana-kemari sebelum akhirnya lenyap ditelan ombak begitu saja. Padahal, yang mereka minta bukan perlakuan istimewa. Yang mereka minta hanya hal mendasar yang merupakan hak kita semua sebagai warga negara. Hak itu bernama kesejahteraan, sebuah hak untuk berkehidupan layak yang menjadi tanggungjawab negara. Konstitusi menjamin hak ini, namun tidak sepenuhnya diemban oleh pelaksana konstitusi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merasakan denyut derita guru honorer. Oleh karena itu, DPD membentuk Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (Pansus GTKH) sekira enam bulan lalu. Kini, Pansus GTKH telah menunaikan tugasnya. Sebanyak 10 rekomendasi sudah dikirim kepada Presiden RI Joko Widodo. Salah satu rekomendasi Pansus GTHK DPD adalah mendesak Presiden supaya segera menerbitkan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum untuk mengangkat guru honorer berusia 40 tahun ke atas menjadi Pegawai Negeri Sipil/Apartur Sipil Negara (PNS/ASN) tanpa melalui tes. Substansi rekomendasi tersebut menimbang jasa guru honorer yang selama ini tabah mendidik SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia meski negara tidak maksimal mengapresiasi keringat mereka. Pansus GTKH DPD memerintahkan presiden agar melaksanakan rekomendasi tersebut paling telat pada 2023. Di media sosial, beberapa netizen bertanya melalui Instagram pribadi saya, sejauh mana kekuatan politik lembaga DPD untuk mendesak dan memaksa Presiden melaksanakan rekomendasi itu? Sejujurnya, ini memang dilematis.   Sebagai lembaga perwakilan, kewenangan DPD memang lemah. Jangankan memaksa presiden, supaga ikut memutuskan produk legislasi yang bahkan digagas dan dibuat oleh DPD, lembaga DPD sendiri tidak memiliki kewenangan. Untuk itu, sembari menyelesaikan masalah-masalah rakyat, DPD saat ini juga tengah berjuang mengatrol kewenangannya melalui Amandemen UUD 1945. Terkait pelaksanaan rekomendasi Pansus GTKH DPD kepada presiden, insya Allah akan kami awasi secara konsisten. Kita berharap dukungan rakyat, khususnya guru dan organisasi guru honorer untuk mengawal rekomendasi tersebut secara bersama-sama. Soal kewenangan DPD, saya kira tak perlu dirisaukan. Sebab, perkara tersebut bukan tentang kekuatan politik antar lembaga tinggi negara, tetapi tentang respon dan respek pengelola negeri dalam menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Cara presiden merespon rekomendasi DPD sedikit banyaknya menunjukkan kadar kepedulian dan empati seorang penanggung jawab pemerintahan. Rakyat bisa membaca komitmen presiden melalui perkara ini. Jika pemindahan Ibukota Negara (IKN) saja pemerintah terlihat begitu bergelora, tentu semangat yang lebih bergelora akan menyambut rekomendasi pansus GTKH DPD. Sebab, ini tentang masa depan generasi bangsa yang berarti tentang masa depan Indonesia. Ambisi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah sebaiknya diredam dulu. Faktanya, ambisi itu tidak sedikit membuat pembangunan infrastruktur menjadi tidak tepat sasaran, seperti pembangunan Bandara Kertajati, di Sumedang, Jawa Barat atau Bandara Jogjakarta International di Kulon Progo. Ambisi pembangunan infrastruktur juga terbukti membuang-buang uang negara secara berlebih. Contohnya, jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Memasuki 2022, pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan secara  tepat dan efektif. Kesejahteraan guru honorer adalah prioritas yang tidak boleh ditepikan. DPD sendiri akan memaksimalkan hak interpelasi yang dimilikinya. Sepanjang presiden belum merespon rekomendasi Pansus GTKH DPD, secara berkala DPD akan bertanya dengan memaksimalkan hak interpelasi itu.  Langkah tersebut harus ditempuh karena ada indikasi presiden acuh tak acuh terhadap permasalah guru honorer. Saat rapat kerja Pansus GTKH dengan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), terungkap bahwa Komnas HAM mendapat banyak pengaduan mengenai guru honorer. Komnas HAM juga telah melakukan investigasi dan telah menyampaikan rekomendasi kepada presiden. Di antara rekomendasi tersebut adalah perlunya afirmasi kebijakan. Maka, sejalan dengan itu rekomendasi Komnas HAM, Pansus GTKH juga merekomendasikan agar presiden responsif terhadap isu-isu penegakan HAM khususnya terkait dengan guru honorer. Dalam rekomendasinya yang lain, Pansus GTKH DPD juga mendesak presiden agar segera menginisiasi rancangan grand design atau blue print tentang guru. Cetak biru dimaksud adalah pemetaan nasional yang memotret seluruh persoalan guru Indonesia, baik kebutuhan guru, sebaran guru, jenjang karir, kesejahteraan, dan semua hal terkait guru dari hulu ke hilir, dari masalah sinkronisasi data hingga aplikasi lapangan. Cetak biru guru Indonesia diharapkan menjadi bagian integral dari blue print pendidikan yang juga harus dirumuskan bersama sesegera mungkin guna menangani problem pendidikan di Indonesia secara komprehensif dan berjangka panjang. Pansus GTKH juga meminta presiden memikirkan perlunya peraturan yang menjadi dasar hukum guru honorer. Pelaksanaan program PPPK tidak serta merta dapat menampung atau menerima seluruh guru honorer. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, eksistensi guru honorer masih akan ditemui di lapangan, sementara UU yang ada tidak lagi mengenal istilah guru honorer. Pelaksanaan rekrutmen PPPK yang menuai banyak kontroversi juga menjadi perhatian pansus GTKH. Kami mendesak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) segera mengevaluasinya agar persoalan masalah yang mengemuka tidak terulang lagi pada tahun 2022. Guru honorer Yayasan atau guru honorer agama juga harus mendapat perhatian besar. Pansus GTKH meminta pemerintah agar membuka peluang bagi mereka untuk mengikuti tes seleksi PPPK tahap tiga. Begitu pula dengan tenaga administrasi sekolah seperti penjaga sekolah, operator, pengelola bos dan lain-lain. Pansus GTKH DPD berupaya memberikan solusi terbaik bagi permasalahan guru honorer. Namun, semua itu tak ada artinya jika tidak ada respon positif dari pemerintah. Maka, sekali lagi, ayo mengawalnya bersama-sama. (*)

H-1 Tahun Baru 2022, Sebanyak 310.193 Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 15:21:24 0

Jakarta, FNN - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 310.193 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-2 sampai dengan H-1 Tahun Baru 2022 atau tanggal 30-31 Desember 2021.\"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Trans Jawa dan Bandung),\" ujar Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Menurut Heru, total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini turun 1,8 persen jika dibandingkan lalin normal periode November 2021 dengan total 315.978 kendaraan.  Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 151.577 kendaraan (48,9 persen) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 86.814 kendaraan (28,0 persen) menuju arah Barat (Merak), dan 71.802 kendaraan (23,1 persen) menuju arah Selatan (Puncak).Untuk arus lalin menuju arah timur, lalin yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, tercatat dengan jumlah 78,329 kendaraan, turun sebesar 6,6 persen dari lalin normal.Sedangkan lalin yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 73,248 kendaraan, turun sebesar 9,5 persen dari lalin normal.  Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 155.577 kendaraan, turun sebesar 8,1 persen dari lalin normal.Untuk arus lalin menuju arah barat, lalin yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 86.814 kendaraan, turun 25,9 persen dari lalin normal.Sedangkan arus lalin menuju arah selatan, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 71.802 kendaraan, turun sebesar 18,3 persen dari lalin normal.Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol dapat mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan) saat berada di rest area.Kemudian pengguna jalan tol juga diimbau mengisi BBM dan saldo uang elektronik yang cukup, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas serta istirahat jika lelah berkendara. (mth)   

Dukung Penobatan Habib Rizieq Man of The Year, LaNyalla: Tugas Saya Mengayomi Semua Golongan Tanpa Sekat

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 15:12:32 0

JAKARTA, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjadi salah satu tokoh yang menandatangani plakat dukungan Man of The Year 2001 kepada Habib Muhammad Rizieq Shihab, yang digagas Masyarakat Peduli NKRI di Jakarta, Jumat (31/12/2021). Selain LaNyalla, empat tokoh lain juga menandatangani dukungan tersebut. Yaitu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Filosof UI Rocky Gerung, dan Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli. Dikatakan LaNyalla, dirinya sebagai Ketua DPD RI, yang merupakan representasi daerah dan golongan non-partisan, wajib mengayomi semua lapisan masyarakat. “DPD harus dalam posisi tidak tersekat oleh kepentingan apapun. Tetapi murni menjadi wakil daerah dan semua golongan. Senator harus berposisi sebagai negarawan. Bukan politisi,” tandasnya. Ditambahkan LaNyalla, dirinya dibesarkan organisasi yang sudah terbiasa mengayomi semua lapisan masyarakat. “Saya dibesarkan di Ormas Pemuda Pancasila. Jangankan sosok Habib atau tokoh agama, preman jalanan saja kita rangkul dan ajak berorganisasi,” imbuhnya.  Inisiator dukungan tersebut, Lieus Sungkharisma, mengatakan penandatanganan tersebut adalah wujud dukungan terhadap sosok Habib Rizieq yang konsisten memperjuangkan NKRI dan Pancasila. “Habib Rizieq selalu mengatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan andil umat Islam dalam kemerdekaan negara ini sangat besar. Sehingga umat Islam harus berada di garda terdepan untuk mempertahankan NKRI,” tukas Lieus. Ia sengaja meminta LaNyalla untuk ikut menandatangani dukungan tersebut, karena kesamaan visi tentang kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila yang diperjuangkan Ketua DPD RI tersebut. “Saya mengikuti berita-berita Pak LaNyalla yang concern dengan perjuangan mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai way of life bangsa ini. Dan tentu sikap yang final terhadap NKRI. Karena itu saya meminta beliau untuk menjadi salah satu dari tokoh yang menandatangani penobatan Man of The Year 2021 Habib Rizieq. Penghargaan tersebut berbentuk plakat berukuran 1x1 meter dengan latar background merah putih, di atasnya ada tanda tangan lima tokoh nasional. (mth)

Kementerian PUPR Dukung Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 14:22:07 0

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Tanah Air.\"Dalam penanganan kemiskinan ekstrem, Pemerintah perlu intervensi secara serius,\" ujar Kepala BPIW, Rachman Arief Dienaputra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Menurut Rachman, penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan konvergensi kebijakan berbagai instansi, supaya dapat tepat sasaran dan efisien. Ia menegaskan, agar konvergensi dapat dilaksanakan, perlu dimulai dengan penentuan lokus-lokus permukiman.Dengan begitu, peta klaster perumahan serta perkiraan kebutuhan infrastruktur sangat dibutuhkan sebagai dasar penanganan kemiskinan ekstrem melalui infrastruktur terintegrasi.\"Sesuai arahan Bapak Menteri PUPR, Kementerian PUPR akan mengintegrasikan program perumahan dan permukiman dalam skala lingkungan atau kawasan,\" kata Rachman.Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi saat ini adalah penyiapan dan pengolahan data serta penyepakatan lokus kecamatan hingga desa prioritas penanganan pada 2022.Rachman mengatakan, Kementerian PUPR saat ini telah mendapatkan data By Name By Address (BNBA) terkait stunting serta Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).\"Kemudian terdapat juga data program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya,-red) program dari Ditjen Perumahan dan IBM atau Infrastruktur Berbasis Masyarakat dari Ditjen Cipta Karya yang kesemuanya perlu untuk diintegrasikan,\" ujar Rachman.Lebih lanjut dia mengatakan, kolaborasi program pemerintah akan membuat kebermanfaatannya lebih cepat dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), seperti dengan makin berkualitas rumah dan lingkungannya.Rachman mencontohkan, Kementerian PUPR untuk penanganan kumuh mengolaborasikan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku dari Ditjen Cipta Karya dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Ditjen Perumahan.Program Kotaku berfokus untuk mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di lokasi permukiman kumuh. Adapun, BSPS berupa bantuan pemerintah bagi MBR guna meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. (mth) 

PT PPA Perkuat Fondasi Transformasi untuk Menjadi NAMCO

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 13:54:15 0

Jakarta, FNN - PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sukses meraih sejumlah pencapaian penting sepanjang 2021 yang menandai dan memperkuat transformasi Perusahaan untuk menjadi National Asset Management Company (NAMCO).\"Sebagai instrumen strategis pemerintah, PPA berperan dalam mengoptimalisasi aset negara guna memberikan nilai ekonomi dan sosial dalam kerangka penguatan BUMN. Aspirasi yang diberikan pemerintah mendorong kami untuk melakukan transformasi secara fundamental melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam rangka mewujudkan cita-cita sebagai NAMCO,\" ujar Direktur Utama PPA Yadi Jaya Ruchandi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Yadi menambahkan transformasi yang dilakukan adalah upaya untuk dapat menghadirkan Tiga Pilar Bisnis sebagai solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi korporasi, memberikan nilai bagi penguatan BUMN, serta membantu bisnis berakselerasi secara berkesinambungan.Keberhasilan PPA diraih melalui upaya penguatan fondasi PPA dan berfokus pada tiga pilar bisnis utamanya yaitu, Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN, Pengelolaan NPL Perbankan, serta Special Situations Fund atau SSF sebagai \"3 Pilar Bisnis\".“2021 merupakan periode penting di mana PPA melakukan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan untuk memperkuat fondasi Perusahaan yang sedang bertransformasi melalui 3 Pilar Bisnis. Upaya tersebut membuahkan kinerja positif di mana PPA mencatatkan laba bersih induk yang melampaui target 2021 hingga empat kali lipat,” katanya.Pencapaian kinerja tersebut didorong oleh strategi yang mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu pengelolaan aset non produktif secara signifikan, pengelolaan risiko, dan perbaikan kualitas portfolio aset guna meningkatkan likuiditas Perusahaan.Penguatan kinerja PPA tersebut semakin meningkatkan kepercayaan Lembaga Pemeringkat yang memberikan PPA rating AA (Fitch Ratings dan Pefindo) dari sebelumnya rating A oleh Pefindo pada 2020.Dari pilar bisnis Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN, PPA menorehkan pencapaian penting, yaitu dengan penyelesaian salah satu langkah restrukturisasi atas PT Barata Indonesia (Persero) (Barata) melalui skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditandai dengan putusan homologasi PN Surabaya pada 6 Desember 2021. PKPU Barata merupakan langkah awal bagi perusahaan untuk kembali fokus pada bisnis utama di industri manufaktur Indonesia.Dari pilar Pengelolaan NPL Perbankan, PPA sukses menuntaskan pengelolaan aset berkualitas rendah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Aset dan Penguatan Struktur Permodalan Bank Muamalat pada 15 November 2021.Dalam transaksi tersebut, PPA juga membantu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam proses menjadi pemegang saham mayoritas yang merupakan bagian dari penguatan struktur permodalan Bank Muamalat. Saat ini BPKH menjadi pemegang mayoritas saham Bank Muamalat dengan kepemilikan 78,45 persen.“Pengelolaan aset berkualitas rendah Bank Muamalat ini merupakan tonggak sejarah bagi PPA dalam mendukung penguatan sistem perbankan di Indonesia. Dan semoga skema penyelesaian aset berkualitas rendah dengan aset produktif (asset swap) ini dapat menjadi solusi dan membuka peluang yang luas untuk bersinergi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta,” kata Yadi. (mth)             

Tiga Petenis Putra Berhalangan Ikut Seleksi SEA Games Vietnam

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 13:46:23 0

Jakarta, FNN - Tiga petenis putra yakni M. Althaf Dhaifullah, Ari Fahresi dan Nathan Anthony Barki berhalangan mengikuti seleksi persiapan SEA Games Vietnam 2022 yang berlangsung 3-8 Januari.\"Althaf nikah Minggu ini, Ari pendidikan TNI AL, sementara Nathan di Australia,\" kata pelatih Febi Widhiyanto, dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu.Dengan demikian, hanya 11 petenis putra yang bakal berlaga di Stadion Tenis Gelora Bung Karno Jakarta itu.Mereka adalah Achad Imam Maruf (Papua Barat), Claudio Renardi Lumanauw dan Nauvaldo Jati Agatra (DKI), Kareem Abdul, Rafly Febi, Justin Kuo dan Rifqy Sukma Ramadhan (Jawa Barat), Lucky Chandra dan Tegar Abdi (Kalimantan Selatan), Iqbal Bilal Saputra (Kalimantan Timur), serta Gunawan Trismuwantara (Jawa Timur). Seleksi SEA Games Vietnam tersebut juga akan digunakan untuk penyaringan berbagai event olahraga selanjutnya.\"Kami mencari tambahan dua petenis, tidak hanya untuk SEA Games, tapi juga Asian Games dan Piala Davis,\" ujar Febi.Hasil Seleksi tersebut akan melengkapi skuad tim nasional yang terdiri dari Christopher Rungkat, Muhammad Rifqi dan Justin Barki.Tantangan pertama tahun ini adalah laga babak play off Grup II Piala Davis saat menjamu Venezuela, 4-5 Maret 2022.Sementara itu, tiga petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi, Jessy Rompies dan Beatrice Gumulya telah bertolak ke Australia untuk mengikuti musim kompetisi 2022.Aldila akan berkompetisi dalam kualifikasi tunggal ITF W60 di Traralgon, sedangkan Jessy dan Beatrice bermain di nomor ganda turnamen serupa yang digelar di Bendigo, 3-9 Januari. (mth)      

Warga Palembang Gelar Pawai Kebangsaan Peringati Pertempuran 5H5M

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 13:28:56 0

Palembang, FNN - Warga Kota Palembang, Sumatera Selatan menggelar pawai kebangsaan untuk memperingati pertempuran lima hari lima malam (5H5M) antara tentara Republik Indonesia dengan Belanda pada 1-5 Januari 1947.Pawai kebangsaan yang melibatkan komunitas sepeda onthel dan penggemar jip tua dipusatkan di bundaran air mancur Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang, Sabtu pagi.Salah seorang peserta pawai kebangsaan Yanti Gani mengatakan dia bersama keluarga pejuang dan sejumlah komunitas memanfaatkan momentum Tahun Baru memperingati perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia.Pertempuran 5H5M di Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia (TRI) terhadap serangan pasukan tentara Belanda (NICA) yang terjadi selama lima hari berturut-turut sejak tanggal 1 hingga 5 Januari 1947.Kota Palembang merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia yang menjadi tujuan Belanda untuk kembali menguasai karena kekayaan alamnya serta potensi sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu.\"Bagi masyarakat Palembang, pertempuran itu menjadi momentum perjuangan mereka untuk mempertahankan tanahnya agar tindakan penjajahan tidak terulang kembali setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia,\" kata putri pahlawan nasional A.K Gani itu.Selain pawai kebangsaan, sebelumnya Komunitas Sahabat Cagar Budaya (SCB) dan Palembang Good Guide menggelar kegiatan ziarah bertajuk “Meet The Heroes” di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesatria Ksetra Siguntang, Palembang, Jumat (31/12) malam.Panitia pelaksana kegiatan tersebut Zaim menjelaskan bahwa acara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, doa bersama dan tabur bunga di makam Mayjen TNI dr. A.K Gani, Kapten A. Rivai dan Nurlaela (wanita PMI yang gugur dalam pertemppuran lima hari lima malam).Kemudian dilanjutkan dengan renungan sejarah yang disampaikan oleh sejarawan Sumsel Farida R Wargadalem dan Syafruddin Yusuf. (mth)   

Belasan Orang Tewas Terinjak-injak di Kuil India

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 13:24:04 0

Srinagar, FNN - Sedikitnya 12 peziarah tewas dan belasan lainnya terluka akibat terinjak-injak di sebuah kuil Hindu di Kashmir, India pada Sabtu pagi, menurut pihak kepolisian.\"Sebanyak 12 peziarah meninggal dan 14 lainnya terluka dalam sebuah insiden di kuil Mata Vaishno Devi pagi ini,\" kata petugas polisi Mukesh Singh.Ia menyebutkan semua korban luka dibawa ke rumah sakit.Insiden itu terjadi ketika kerumunan besar peziarah, yang datang untuk menyambut awal Tahun Baru, memasuki kuil Vaishno Devi Bhawan, menurut pejabat lainnya.\"Turut berduka cita atas hilangnya belasan nyawa akibat insiden di Mata Vaishno Devi Bhawan,\" tulis sebuah pesan dari Perdana Menteri Narendra Modi.Pejabat itu mengatakan sebuah penyelidikan tingkat tinggi telah diperintahkan. (mth) 

Spanyol dan Argentina Menang di Laga Awal ATP Cup Pembuka Musim

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 13:20:17 0

Jakarta, FNN - Spanyol dan Argentina sama-sama memenangi pertandingan ATP Cup mereka dengan mudah ketika turnamen beregu putra itu kembali untuk musim 2022 di Olympic Park Sydney, Sabtu.Roberto Bautista Agut dan Pablo Carreno Busta dari Spanyol menjelaskan absennya Rafael Nadal dengan kemenangan kontras atas pemain Chili Christian Garin dan Alejandro Tabilo.Carreno Busta dipaksa untuk bangkit dari ketertinggalan 0-3 di kedua set, dan sekali lagi dari 1-3 di tiebreak yang menentukan, sebelum mengatasi pemain kidal Tabilo 6-4 7-6(4) di pertandingan pertama tahun ini di Ken Rosewall Arena.Bautista Agut kemudian menggulung nomor 17 dunia Garin 6-0 6-3 untuk memberi Spanyol keunggulan yang tak tergoyahkan dalam pertandingan Grup A tanpa memainkan nomor ganda.  \"Hari pertama tahun ini bermain tenis masih sangat pagi,\" kata Bautista Agut, petenis nomor 19 dunia, dikutip dari Reuters.\"Hari ini adalah awal yang baik bagi saya, saya memainkan permainan yang sangat solid, saya merasa memiliki ritme yang baik, kecepatan yang baik pada bola, saya sangat senang,\" ujarnya menambahkan.Sebelumnya, Federico Delbonis cukup membuat Aleksandre Metreveli kewalahan dengan kemenangan 6-1 6-2 di Sydney Super Dome untuk memberi Argentina keunggulan 1-0 dalam pertandingan Grup D mereka melawan Georgia.Diego Schwartzman kemudian mengalahkan Nikoloz Basilashvili dengan skor yang sama sebelum Maximo Gonzalez dan Andres Molteni mengalahkan Zura Tkemaladze dan Saba Putseladze, lagi-lagi 6-1 6-2 di nomor ganda.Edisi ketiga dari turnamen senilai 10 juta dolar AS tersebut memiliki 16 tim yang dibagi menjadi empat grup yang bermain di dua tempat di Olympic Park Sydney.Absennya Novak Djokovic, Nadal dan Roger Federer karena berbagai alasan telah membuat acara tersebut sedikit kurang meriah, tetapi 14 dari 20 pemain top dunia sedang beraksi saat mereka bersiap untuk memulai Australian Open pada 17 Januari.Petenis peringkat empat dunia Stefanos Tsitsipas akan memulai pertandingannya pada 2022 saat Yunani bertemu Polandia Hubert dengan melawan Hurkacz di Grup D yang dijadwalkan pada hari ini.Daniil Medvedev, peringkat kedua dunia di belakang Djokovic, akan mewakili juara bertahan Rusia dalam pertandingan pembukaan Grup B melawan Prancis pada Minggu. (mth)

Anggota DPR: Terorisme Berdampak Besar Perlu Pertimbangan Hukuman Mati

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 13:12:04 0

Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR, Eva Yuliana, memandang perlu dipertimbangkan penerapan hukuman mati bagi pelaku aksi terorisme yang tergolong berat dan berdampak besar merugikan bangsa serta negara.\"Apakah harus dihukum mati atau tidak, menurut saya, tindakan terorismenya itu harus kita lihat kembali. Kalau memang itu tindakan berat dan akan membawa dampak yang lebih besar, saya rasa hukuman mati itu perlu dipertimbangkan untuk dilakukan,\" ujar dia.Ia mengemukakan hal itu saat menjadi narasumber dalam podcast bertajuk \"Bicara Eksekusi Mati Terpidana Terorisme\" yang diunggah di saluran YouTube Humas BNPT dipantau dari Jakarta, Sabtu.  Sebaliknya, kata dia, apabila aksi terorisme belum dikategorikan berat dan berdampak besar, hukuman mati diharapkan tidak diberlakukan. \"Jadi, tergantung dari seberapa besar atau seberapa berat tindakan terorisme yang sudah dilakukan,\" ucap dia.Kemudian dia pun menyampaikan penilaian terhadap program-program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah dan mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme di Indonesia.Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme, dia menilai program-program BNPT berada pada poin 7 dari rentang 1 sampai 10.  \"Nilai program-program BNPT 7 karena kalau saya jawab 9 atau 10 tidak ada upaya BNPT untuk memperbaikinya lagi,\" kata dia.Nilai tersebut, lanjut dia, juga menjadi wujud harapannya terhadap BNPT agar senantiasa memperbaiki kinerja, terutama terkait rumusan program-program pencegahan dan penanggulangan terorisme di Tanah Air.Meskipun begitu, ke depannya, ia merasa yakin bahwa BNPT akan mampu meraih nilai 9, bahkan nilai sempurna. Selain itu dia pun menilai baik kinerja BNPT dalam deradikalisasi.  Sejauh ini, ia melihat Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, kerap terjun langsung, seperti ke pesantren yang dianggap masyarakat menjadi pusat pemaparan radikalisme serta terorisme.Tidak hanya itu, kata Yuliana, BNPT juga aktif membina langsung eks narapidana radikalisme serta terorisme sebagai wujud upaya deradikalisasi.\"Artinya, saya melihat ini adalah upaya merawat komunikasi dengan saudara-saudara kita yang telah insaf dan berkomunikasi serta bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan negara melalui BNPT bisa menjaga dan menyampaikan Indonesia harmoni kepada seluruh lapisan masyarakat, seperti bahasa Pak Boy,\" kata dia. (mth)

Realisasi Belanja Infrastruktur PUPR 94,21 Persen Hingga Desember 2021

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 13:07:29 0

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan realisasi belanja infrastruktur mencapai 94,21 persen hingga akhir Desember 2021.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien (spending wisely).\"Pada masa Pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat dari turunnya investasi, demikian juga ekspor impor, sehingga untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, Pemerintah mengandalkan belanja APBN untuk pembangunan infrastruktur,\" kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Kementerian PUPR terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi COVID-19 ini.    Tercatat sesuai data emonitoring hingga 31 Desember 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp152,09 triliun telah terealisasi penyerapan anggaran program sebesar Rp143,29 triliun atau 94,21 persen.Dari total anggaran tahun 2021 tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.Khusus untuk program PKT, realisasinya mencapai 89,59 persen atau senilai Rp21,74 triliun dengan serapan 1,52 juta tenaga kerja dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp24,27 triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.  “Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,” kata Menteri Basuki.Menteri Basuki menekankan, program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca Pandemi COVID-19.Selain PKT yang menjadi program utama untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,01 triliun dengan progres 99,12 persen, ketahanan pangan Rp24,82 triliun dengan progres 96,39 persen, dukungan pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp1,7 triliun dengan progres 98,85 persen dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp162 miliar dengan progres 97,62 persen.    

Polisi Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Kasus Bahar Smith

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 12:31:46 0

Jakarta, FNN - Penyidik Polda Jawa Barat menyita sidikitnya enam barang bukti dalam kasus dugaan ujaran kebencian uang mengandung unsur SARA dengan terlapor Bahar bin Smith.\"Adapun semua barang bukti digital yang telah kami sita, dan telah dikirim ke Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Mabes Polri untuk diperiksa,\" kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.Terjadi penambahan barang bukti yang disita di hari sebelumnya, yakni tiga barang bukti berupa satu unit laptop, satu akun YouTube, dan satu email dengan alamat smktp49@gmail.com.Sedangkan untuk barang bukti tambahan yang disita yakni satu buah handphone pada klaster TKP Garut dan satu flashdisk pada klaster Bandung.  Penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian mengandung unsur SARA itu terus bergulir, hingga kini jumlah saksi yang diperiksa bertambah jumlahnya dari 34 orang menjadi 50 orang saksi.\"Perkembangan sampai hari ini, saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi total 50 orang,\" kata Ramadhan.Ramadhan menjelaskan, untuk mempermudah mengindetifikasi para saksi, penyidik membagi dalam dua klaster tempat kejadian perkara, yaitu klaster Bandung sebagai TKP awal tempat Bahar bin Smith ceramah yang diduga berisi ujaran kebencian sebanyak 15 orang saksi dan klaster Garut menjadi 10 saksi.  Kemudian saksi pelapor yang diperiksa sebanyak 4 orang dan saksi ahli sebanyak 21 orang.Terkait kasus tersebut, Ramadhan mengatakan, penyidik akan terus mengembangkan kasus ini dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya yang diperlukan secara profesional dan berdasarkan metode scientific crime investigation.Sebelumnya, pada 29 Desember tahun lalu Polda Jawa Barat sudah meningkatkan kasus yang menjerat Bahar bin Smith menjadi penyidikan. Kasus yang menjerat  dia terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA. Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal di UU ITE dan pasal 15 UU Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sementara pemanggilan Bahar bin Smith menjadi saksi terlapor dijadwalkan pada hari Senin, 3 Januari 2022.Terpisah, salah satu pembela Smith, Aziz Yanuar, menyebut kliennya mendapat rangkaian teror dari pihak yang mereka sebut pembenci kebenaran terhadap kliennya itu atau \"teroris asli\".Pelaku teror mengirim kardus berisi tiga balok dan tiga kepala anjing yang masih berlumuran darah. Di atas kardus tertulis pesan \"jangan dibuka\". Kardus itu dikirim ke Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Bogor yang diasuh kliennya. Mereka meminta polisi mengusut tuntas teror itu, dan mendorong pihak Animal Defender menjadikan kejadian itu sebagai isu besar, karena beberapa waktu lalu di Aceh, satu anjing ditangkap Satpol PP lalu mati dijadikan isu besar.\"Bahwa kami meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas tindakan teror pengecut oleh \"teroris asli\" pembenci kebenaran yang dilakukan di kediaman Bahar bin Smith di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin Bogor,\" kata Aziz Yanuar dalam keterangan persnya.  Selain itu, Yanuar juga menyebut soal tindakan Komandan Korem 061/Suryakancana, Brigadir Jenderal TNI Achmad Fauzi, yang mendatangi Smith di pesantrennya yang diduga membuat takut warga sekitar pondok pesantren.Tindakan tersebut, Yanuar mengklaim, sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dikhawatirkan dapat menciderai hubungan baik antara TNI dengan rakyat. (mth)

Wisatawan di Lampung Menumpuk Tunggu Tempat Wisata Dibuka Kembali

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 12:21:55 0

Bandarlampung, FNN - Sejumlah wisatawan dari berbagai daerah menumpuk di beberapa lokasi di sekitar pintu masuk salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pesawaran, Lampung, guna menunggu akses tempat wisata dibuka kembali.Berdasarkan pantauan, Sabtu, banyak wisatawan yang menunggu di sejumlah tanah lapang di sekitar area pintu masuk destinasi wisata, akibat belum dibukanya akses pintu masuk tempat wisata.\"Kami di sini sudah dari pagi tadi tapi sampai di sini ternyata masih di tutup,\" ujar salah satu Warga Bandarlampung, Romli.Ia pun merasa kecewa karena harus menunggu beberapa jam untuk dapat masuk ke salah satu area tempat wisata di Pesawaran.\"Ya, saya tidak tau kalau ada penutupan sementara tempat wisata di sini. Ya kecewa lah sudah jauh-jauh ke sini malah belum buka,\" kata dia.Sementara itu, wisatawan lainnya asal Palembang, Asari mengatakan bahwa dirinya pun tidak mengetahui kalau adanya penutupan sementara tempat wisata di Pesawaran ini.\"Kami tidak tau. Ya ini sudah terlanjur datang, jadi kita lebih baik menunggu saja sampai lokasi dibuka,\" kata dia.Pantauan Antara, di pintu masuk tempat wisata telah di pasang pemberitahuan mengenai jam operasional destinasi wisata pada periode tahun baru, bahwa berdasarkan peraturan Pemkab Pesawaran pada masa libur akhir tahun semua objek wisata di daerah ini tutup sementara sejak malam Tahun Baru hingga Sabtu pukul 12.00 WIB.Sementara itu juga, arus kendaraan menuju lokasi wisata dari perbatasan Kota Bandarlampung terlihat ramai lancar, namun 100 meter mendekati salah satu objek wisata bahari di Pesawaran Mutun mulai padat baik kendaraan roda empat maupun roda dua.Terlihat kendaraan yang menuju tempat wisata tersebut didominasi mobil pribadi dengan nomor plat BG yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan.Di sejumlah titik menuju lokasi wisata pun terlihat polisi sedang mengatur lalu lintas sedangkan di depan pintu masuk destinasi wisata personel polisi juga mengarahkan wisatawan agar tidak masuk ke lokasi dan menunggu karena belum di buka. (mth)   

Pemimpin Taiwan Ingatkan China Bahwa Konflik Militer Bukan Jawaban

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 12:14:30 0

Taipei, FNN - Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen menandai tahun baru 2022 dengan sebuah pesan untuk China bahwa konflik militer bukanlah jawaban.\"Kita harus mengingatkan pihak berwenang di Beijing untuk tidak salah menilai situasi dan untuk mencegah ekspansi \'petualangan militer\' secara internal,\" kata Tsai pada Sabtu, dalam pidato Tahun Baru yang disiarkan langsung di Facebook.China mengklaim Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai bagian dari wilayahnya dan telah meningkatkan tekanan militer dan diplomatik dalam dua tahun terakhir untuk menegaskan klaim kedaulatannya.Dalam pidato Tahun Baru, Presiden China Xi Jinping sehari sebelumnya mengatakan penyatuan lengkap \"tanah air\" adalah aspirasi yang dimiliki oleh orang-orang di kedua sisi Selat Taiwan.Taiwan mengklaim diri sebagai negara merdeka dan telah berulang kali bersumpah untuk mempertahankan kebebasan dan demokrasinya.“Militer jelas bukan pilihan untuk menyelesaikan perselisihan lintas selat. Konflik militer akan berdampak pada stabilitas ekonomi,” kata Tsai.\"Kedua pihak bersama-sama memikul tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional,\" ujar dia, menambahkan.Tsai menjelaskan bahwa Taiwan akan mempertahankan sikapnya \"untuk tidak menyerah saat menghadapi tekanan dan tidak terburu-buru maju saat menerima dukungan\".Untuk meredakan ketegangan di kawasan itu, baik Taipei maupun Beijing harus \"bekerja keras untuk menjaga mata pencaharian masyarakat dan menenangkan hati rakyat\" guna menemukan solusi damai untuk masalah bersama, kata Tsai.Tsai juga mengatakan Taiwan akan terus memantau situasi di Hong Kong, menyinggung bahwa campur tangan staf senior dalam pemilihan legislatif baru-baru ini di media prodemokrasi Stand News \"membuat orang semakin khawatir tentang hak asasi manusia dan kebebasan berbicara di Hong Kong.\"Tata kelola yang stabil adalah tujuan terpenting Taiwan pada 2022, kata Tsai.\"Kami akan memegang teguh kedaulatan kami, menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan demokrasi, mempertahankan kedaulatan teritorial dan keamanan nasional, serta menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik,\" tutur dia. (mth) 

Ditjenpas: 122 Napi Terorisme Berikrar Setia pada NKRI Sepanjang 2021

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 12:05:16 0

Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat 122 narapidana terorisme berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di sepanjang 2021.\"Ikrar setia NKRI yang dilaksanakan merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam program deradikalisasi narapidana terorisme,\" ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rika Aprianti, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.Lebih lanjut, diketahui mereka terdiri atas 68 orang dari LP Gunung Sindur, 13 dari LP Batu Nusakambangan, sembilan dari LP Pasir Putih Nusakambangan, dan 32 tersebar di LP yang lain.  Dalam ikrarnya, para narapidana berjanji setia kembali berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945, berkomitmen melindungi segenap Tanah Air dari segala aksi terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.Ikrar itu pun merupakan bentuk implementasi hasil akhir program deradikalisasi yang diucapkan sebagai bentuk kesungguhan serta pengikat tekad dan semangat.Pengucapan ikrar, kata Aprianti, juga menegaskan narapidana yang terpapar terorisme bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.  “Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini, berarti warga binaan telah siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada dan memahami bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia, melainkan juga sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, serta pemersatu bangsa,” kata dia.Terkait pihak yang terlibat, pelaksanaan program deradikalisasi melalui ikrar itu turut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, TNI, Polri, Densus 88, Badan Intelijen Negara, Kementerian Sosial, dan pemangku kepentingan lain.  Mereka diharapkan pula mampu bersikap sebagai hamba yang menggunakan cipta, rasa, dan karsa secara tepat sehingga dapat bersikap adil, beriman, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.Dengan telah melaksanakan ikrar setia NKRI, ujar Aprianti, narapidana terorisme telah kembali kepada NKRI dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika dan meningkatkan kesadarannya tentang bela negara demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. (mth) 

China Laporkan 231 Kasus Baru COVID-19

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 11:58:35 0

Beijing, FNN - China melaporkan 231 kasus baru terkonfirmasi COVID-19 pada 31 Desember, bertambah dari 195 kasus pada hari sebelumnya, menurut Komisi Kesehatan Nasional China, Sabtu.Sebanyak 175 kasus ditularkan secara lokal, lebih tinggi dari 166 kasus pada hari sebelumnya, demikian pernyataan otoritas.Semua kasus lokal baru, kecuali satu, ditemukan di Kota Xian, ibu kota provinsi Shaanxi.Otoritas juga melaporkan 38 kasus tanpa gejala, yang tidak diperhitungkan sebagai kasus terkonfirmasi COVID-19, dibanding 29 kasus sehari sebelumnya.China mencatat nihil kematian baru COVID-19, sehingga totalnya tak berubah, yakni 4.636 kematian.Daratan China mengonfirmasi 102.314 kasus pada 31 Desember 2021, meningkat sebanyak 15.262 kasus dari 87.052 kasus pada periode yang sama tahun sebelumnya. (mth)

Kawasan PIK Dipadati Pengunjung Tahun Baru 2022

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 11:54:45 0

Jakarta, FNN - Kawasan Sea Side Wonderland Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara, dipadati warga untuk menyambut Tahun Baru 2022 pada Sabtu.Warga yang terdiri atas anak anak, muda-mudi hingga orang tua menikmati pemandangan di lokasi.Walaupun ramai, seluruh pengunjung mematuhi protokol kesehatan (prokes) seperti menjaga jarak hingga memakai masker.Sebelum memasuki kawasan Sea Side Wonderland, para pengunjung diharuskan memindai (scan) kode batang (barcode) PeduliLindungi di pintu masuk.Petugas keamanan memeriksa suhu pengunjung dengan alat pengukur suhu. Petugas juga menyiapkan tempat cuci tangan dan menyediakan sabun cuci tangan (hand sanitizer) di pintu masuk kawasan wisata itu.  Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga bisa menikmati beragam makanan.Syawal (56), salah satu warga yang berkunjung di lokasi ini mengaku senang dengan tempat wisata ini.\"Saya terus terang baru pertama kali ke sini. Menurut saya tempatnya bagus, pas buat bawa keluarga karena ada tempat untuk bermain anaknya juga,\" kata Syawal yang mengaku datang dari kawasan Tangerang Selatan ini.Selain itu, pilihan makanan yang ditawarkan juga beragam dan harganya juga terjangkau. Namun dia menyarankan datang ke sini pagi atau sore hari demi menghindari panas matahari maupun hujan.\"Ya enaknya sih sore sore yah, karena kalau sekarang terik banget di sini. Jadi panas,\" kata dia.  Salah satu penjual makanan bernama Ahmad mengatakan kawasan ini memang kerap ramai pada saat pagi dan sore hari.\"Biasanya kalau masuk ke siang pengunjung mulai sedikit. Nah sore mulai berdatangan lagi nih jadi tambah banyak,\" kata dia.Bahkan tempat ini akan semakin ramai jika memasuki malam hari. Dia mengatakan pengunjung cukup ramai pada Sabtu ini lantaran bertepatan dengan suasana libur Tahun Baru.\"Ya wajar sih ini ramai banget. Karena libur dan pasti banyak warga di luar PIK yang mampir jalan jalan ke sini,\" kata dia. (mth)    

Kemanusiaan di Ambang Kehancurannya

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 11:29:12 0

Di sìnilah sejatinya Islam harus hadir atau tampil sebagai penyelamat (salvation). Meminjam slogan populer yang klasik Islam itu adalah Solusi (al-Islamu hallun). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation TAK disangkal lagi bahwa dua tahun terakhir kehidupan manusia menghadapi tantangan yang luar biasa. Bahkan tidak berlebihan jika saya katakan tantangan itu telah melampaui imajinasi kemanusiaan kita (beyond our human imagination). Berbagai manipulasi kehidupan, termasuk alam, mengakibatkan perubahan iklim (climate change) yang dahsyat. Akibatnya bencana alam terjadi di mana-mana. Sebuah ancaman yang bukan main-main. Perubahan iklim adalah salah satu ancaman masa kini dan masa depan yang paling nyata. Belum lagi berbagai kekerasan masih terjadi di berbagai belahan dunia. Peperangan dan berbagai kekerasan terhadap kaum lemah terus terjadi. Mereka yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak dasar manusianya semakin suram. Dari Rohingyah ke Uighur, dari India dan Kashmir ke Afghanistan, hingga ke Yaman, Suriah, Irak, dan tentunya Palestina. Covid 19 telah menimbulkan berbagai krisis (multi crisis) yang luar biasa. Begitu banyak yang meninggal, sakit, dan juga kehilangan sumber kehidupannya. Ekonomi bagi rakyat umum semakin berat akibat pandemi ini. Yang semakin disayangkan adalah karena di saat-saat sulit ini mereka yang kaya semakin kaya justeru di tengah kemiskinan yang semakin menjadi-jadi. Yang terburuk dari pandemi Covid 19 ini adalah dampak kejiwaan masyarakat. Di Amerika misalnya apa yang dikenal dengan “mental health crisis” menjadi pandemic beyond the pandemic (musibah di balik musibah). Di rumah sakit-rumah sakit misalnya, departmen yang paling ramai adalah “psychic Departement”. Ancaman Kemanusiaan Tapi dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh manusia saat ini, tidak ada yang lebih berbahaya dari bahaya ancaman hilangnya kemanusiaan (humanity) manusia itu sendiri. Sebuah ancaman yang akan menghancurkan segala harapan dan capaian (achievement) manusia. Kemajuan material, ketinggian Ilmu dan teknologi, hingga kemampuan manusia menembus angkasa luar tidak akan bermakna ketika kemanusiaan manusia telah hilang. Sesungguhnya hilangnya “insaniyat” (kemanusiaan/humanity) manusia menjadikan seseorang nampak seperti manusia tapi secara hakikat bukan lagi manusia. Itu akan nampak dalam prilaku yang terkadang lebih jahat dari prilaku dunia binatang (kal-an’am bal hum adhollu). Ada beberapa indikasi ketika manusia kehilangan kemanusiaannya. Saya hanya akan menyebutkan tiga indikasi penting yang saling terkait. Pertama, manusia mengalami ketamakan hidup yang tak terkontrol. Hawa nafsu material dunianya tidak akan terbendung lagi. Sehingga dalam karakter mereka tidak lagi mengenal batas-batas mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka akan melakukan apa saja untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu dunianya yang tiada batas. Kedua, manusia mengalami sebuah keadaan yang menjadikannya kehilangan ketenangan dan ketentraman hidup. Keadaan itu yang digambarkan dalam Al-Quran dengan “al-khauf” (rasa takut) dan “al-hazan” (rasa sedih). Manusia akan selalu dibayang-bayangi oleh ancaman hari esok. Tapi sekaligus dibebani oleh kesedihan hari kemarin. Kedua penyakit ini disebutkan oleh Al-Quran terjadi ketika manusia tidak lagi berpegang kepada petunjuk Allah SWT. Ketiga, hilangnya kepuasan dalam hidup manusia (al-qona’ah). Kemajuan ekonomi dengan segala fasilitas dunia yang luar biasa tidak menjadikan manusia merasakan kepuasan dan ketenangan. Akibatnya manusia yang mencari kepuasan di tengah rimba dunianya bagaikan sedang memburu fatamorgana. Semakin diburu semakin menjauh. Situasi ini menjadikan manusia mencari dan mencari tanpa pertimbangan apapun. “Life style hewani” kerap terjadi akibat pencarian kepuasan yang tiada ujung itu. Intervensi Islam sebagai Penyelamat Di sìnilah sejatinya Islam harus hadir atau tampil sebagai penyelamat (salvation). Meminjam slogan populer yang klasik Islam itu adalah Solusi (al-Islamu hallun). Ada beberapa alasan dasar Kenapa Islam harus hadir sebagai penyelamat. Satu, karena memang konsep iman itu adalah konse aktif dan dinamis. Iman bukan angan-angan (tamanni) dan bukan juga khayalan (takhalli). Tapi sebuah kekuatan hati yang terekspresi dalam karya dan inovasi. Di sinilah iman akan hadir dengan solusi terhadap berbagai permasalahan hidup manusia. Dua, konsep Dakwah dalam Islam merujuk kepada komitmen perbaikan (in uriida illa al-Islah). Memperbaiki jiwa dna fitrah manusia agar kembali ke jalan Allah. Karenanya Dakwah bertujuan bukan sekedar menambah pengikut. Tapi membawa perbaikan dan solusi bagi berbagai permasalahan hidup manusia. Tiga, konsep Amar ma’ruf dan nahi mungkar menjadi sangat mendasar dalam tatanan ajaran Islam. Karena konsep ini akan mengawal nilai (value) hidup manusia yang baik hingga akhir. Jika tidak maka semua akan rusak dan hancur di tengah perjalanan hidupnya. Empat, bahwa memang tabiat iman itu Sebagai konsep dinamis adalah perubahan. Dan karenanya tabiat iman yang berkarakter perubahan itu menjadikan Islam harus selalu hadir untuk mengawal pergerakan hidup manusia ke arah yang positif dan lebih baik (khaer atau ahsan). Semua hal di atas menyimpulkan bahwa memang di tengah krisis yang melanda kehidupan manusia saat ini, dan dengan terancamnya kemanusiaan (insaniyat) manusia, Islam harus hadir sebagai solusi kehidupan dan peradaban. Persis ketika Islam hadir untuk membawa masyarakat jahiliyah ke alam yang terang benderang (min az-dzulimaat ila an-nur) di masa lalu. Itulah harapan dan doa kita di awal tahun 2022 ini. Amin!  New York City, 31 Desember 2021.  (Summary khutbah Jumat di kota New York). (*)

BPBD Lebak Imbau Pengemudi Waspadai Ruas Jalan Rawan Longsor

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 11:15:13 0

Lebak, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengimbau pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat mewaspadai ancaman longsoran tanah dan pohon tumbang di sejumlah ruas jalan di daerah itu karena diperkirakan curah hujan akan meningkat pada awal tahun 2022. \"Peringatan imbauan kewaspadaan itu untuk mengurangi risiko kebencanaan, \" kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama di Lebak, Sabtu. Cuaca buruk pada pergantian Tahun Baru 2022 sangat berpotensi menimbulkan bencana alam, sebab wilayah Kabupaten Lebak terdapat pegunungan, perbukitan dan aliran sungai. Peluang hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran kilat berpotensi terjadi siang, sore hingga malam hari. Kondisi demikian, potensi bencana alam longsoran tanah, pohon tumbang dan banjir sangat berpeluang menimpa pengemudi kendaraan.    Karena itu, BPBD Lebak minta pengendara agar menghindari ruas jalan yang melintasi pegunungan dan perbukitan. Saat ini, kata dia, ruas jalan yang menghubungkan antarkecamatan di Kabupaten Lebak rawan bencana alam. Di antaranya ruas jalan Rangkasbitung-Malingping, Rangkasbitung-Muncang dan Cipanas - Warung Banten. Ruas jalan Cimarga - Leuwidamar - Bojongmanik - Cirinten - Gunung Kencana - Muncang - Sobang. \"Kami minta pengendara sepeda motor maupun mobil pribadi jika hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran kilat lebih baik menghentikan perjalanan untuk menghindari bencana alam itu,\" katanya. (mth)     

Goweser Hingga Penyewa Bajaj Sambangi TMII pada Tahun Baru

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 11:05:30 0

Jakarta, FNN - Sejumlah komunitas sepeda hingga penyewa bajaj menjadikan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur sebagai destinasi wisata pada hari pertama 2022, Sabtu pagi.\"Kami gowes bersama tetangga dari Jatiasih (Kota Bekasi, Jawa Barat), untuk tahun baruan. Mumpung pandemi juga sedang melandai di sini, tapi tetap protokol kesehatan penting,\" kata perwakilan Komunitas Gowes Mitra Lestari (Gomails), Pandji Hartono di Anjungan Bali TMII.TMII dipilih Pandji beserta lima rekannya sesama goweser, sebab ingin merasakan sensasi bersepeda keliling Nusantara. Selain itu, sepeda menjadi alat transportasi yang praktis untuk menghindari kemacetan dalam kota, bahkan luar kota.  Lain halnya dengan Dimas, warga Ciracas, Jakarta Timur itu menyewa transportasi roda tiga bajaj bersama keluarga untuk menyambangi TMII. \"Kebetulan tetangga usahanya jadi sopir bajaj. Di rumah suntuk juga, jadi ajak keluarga ke TMII,\" katanya.Pantauan Antara di lokasi melaporkan sejak gerbang utama TMII dibuka untuk umum sekitar pukul 09.00 WIB, sepanjang jalur masuk telah dipenuhi pengunjung yang berkumpul di sejumlah titik secara menyebar, rata-rata lima hingga sepuluh orang.Lajur masuk dibagi menjadi enam gerbang, tiga untuk roda dua dan tiga lainnya untuk roda empat. Setiap pengunjung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai skrining COVID-19 yang terpasang menjelang gardu transaksi. Terhadap pengunjung yang ditolak oleh aplikasi, diarahkan petugas menuju tenda skrining.Tarif yang berlaku bagi pengunjung, di antaranya individu Rp25.000, sepeda Rp5.000, motor Rp15.000, mobil Rp20.000 dan bus/truk Rp40 ribu.Beberapa meter setelah pintu masuk, puluhan petugas berseragam TNI-Polri menggelar apel siaga pengamanan tahun baru. \"Seluruh anjungan akan kita sisir memantau kerumunan. Bila ada yang menyalahi prokes kita bubarkan agar pengunjung menyebar dan tidak terkonsentrasi di satu titik secara bersamaan,\" ujar salah satu komandan apel. Petugas keamanan berkeliling menggunakan mobil komando untuk mensosialisasikan perilaku patuh pada protokol kesehatan. \"Kepada seluruh pengunjung kami ingatkan untuk gunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan pada area yang kami sediakan,\" katanya.Salah satu petugas gerbang TMII mengatakan jam operasional dibatasi demi mengantisipasi lonjakan pengunjung. Selain itu, kapasitas tampung pengunjung yang diberlakukan maksimal 75 persen.\"Jam 14.00 WIB, seluruh kawasan harus sudah steril. Jam 15.00 WIB kita tutup untuk umum,\" katanya.Seluruh anjungan TMII beroperasi, kecuali wahana kolam renang Snow Bay yang ditutup untuk umum. Wahana kereta gantung dan monorel juga menjadi destinasi favorit pelancong bersama keluarga. (mth)   

Polresta Pekanbaru Tangani 1.082 Kasus Kriminal Sepanjang 2021

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 10:47:54 0

Pekanbaru, FNN - Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berhasil tangani 1.082 kasus dari 1.450 kasus kriminal yang dilaporkan sepanjang 2021, dengan kasus terbanyak pencurian dan penyalahgunaan narkoba.Kepala Polresta Pekanbaru Kombes Pol Pria Budi di Pekanbaru, Sabtu, menyebutkan ada 190 kasus curanmor ,170 curat dan 103 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), di mana hampir semua kasus telah diungkap.\"Ada tiga wilayah rawan gangguan Kamtibmas yaitu wilayah Polsek Tampan , Polsek Bukit Raya, dan Polsek Tenayan Raya,\" sebutnya.Pria Budi menyebutkan ada 262 kasus narkoba dengan 421 tersangka yang telah diamankan dan barang bukti sabu 38 kilogram, 274 gram ganja, 9.789 butir ekstasi serta 21 butir happy five (ekstasi).\"Sepanjang 2021 telah terjadi 158 kecelakaan lalu lintas dengan 50 orang korban meninggal, 45 luka berat dan 158 luka ringan,\" ucap Pria Budi.Selain itu, Polresta Pekanbaru telah melakukan pengamanan pada 119 unjuk rasa, 141 kejadian masyarakat, dan 66 penanganan objek vital yaitu Pertamina Hulu Rokan, PLTU Tenayan Raya dan 64 bank.Polresta Pekanbaru juga telah melibatkan peran serta masyarakat Pekanbaru dalam penertiban keamanan dengan inovasi aplikasi Tanjak Polresta. Melalui aplikasi ini masyarakat Pekanbaru dapat melaporkan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya.\"Curas banyak terungkap dari informasi masyarakat melalui aplikasi Tanjak Polresta,\" tutupnya. (mth)   

Presiden: Songsong 2022 dengan Semangat Kerja untuk Indonesia Maju

BY FNN Sab, 01 Januari 2022 10:40:01 0

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh pihak untuk menyongsong tahun 2022 dengan semangat baru dan bekerja untuk Indonesia Maju.   Presiden Jokowi mengatakan segala ujian, seperti pandemi COVID-19, resesi ekonomi dan situasi ketidakpastian yang tinggi, telah menempa bangsa Indonesia pada 2021.   “Dengan tempaan itu, kita menyongsong tahun 2022 dengan semangat baru, bekerja untuk Indonesia Maju,” ujarnya melalui unggahannya di akun resmi instagram @jokowi dikutip di Jakarta, Sabtu,   Menurut Jokowi, segala ujian di 2021 itu telah menguatkan dan menyatukan bangsa Indonesia.“Semua ujian itu telah menempa bangsa yang besar ini. Menguatkan kita. Menyatukan kita,” tulisnya.   Dalam unggahan sebelumnya pada Jumat (31/12), Presiden Jokowi mengatakan sepanjang 2021, bangsa Indonesia berkutat dengan dua kerja besar, yakni memutus rantai virus dan menjaga perekonomian agar tetap tumbuh.   Pandemi dan ekonomi, kata Presiden Jokowi, ibarat dua tubuh di ujung ayunan yang harus dijaga agar tetap seimbang. Menurut dia, pandemi sejauh ini sudah semakin melandai.   \"Rumah-rumah sakit kini lebih leluasa mengurusi pasien dengan penyakit non-COVID-19. Semua itu karena peran kita semua mematuhi protokol kesehatan dan menggencarkan vaksinasi,\" jelasnya.Kepala Negara menekankan dari target 208 juta sasaran vaksinasi, sampai 30 Desember kemarin, Indonesia telah menyuntikkan sekitar 273 juta dosis vaksin, di antaranya 160 juta dosis vaksin pertama dan lebih 113 juta dosis vaksin lengkap.Sementara itu, kata Presiden, di ujung ayunan yang lain adalah perekonomian.Indonesia sempat mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi yang minus, perlambatan ekonomi di banyak sektor, dan ketidakpastian yang tinggi hampir di semua bidang. Akan tetapi, dengan semangat dan kerja keras, bangsa Indonesia bertahan.\"Perekonomian Indonesia pada triwulan ll 2021, tumbuh 3,51 persen (yoy). Di sisi lain, pandemi mendorong dunia baru: peradaban digital. E-commerce (perdagangan daring,-red), misalnya, mencapai nilai 24,8 miliar dolar AS tahun ini,\" ujarnya di akun media sosial instagram @jokowi. (mth)         

Uang Buruh BPJS Ketenagakerjaan Buat Apa?

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 22:04:35 0

Penurunan program perumahan bagi buruh sangat janggal, bahkan dalam beberapa kasus di lapangan dari 100 buruh yang mengajukan pencairan kredit ke Bank hanya 3 yang berhasil. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator CBA CENTER for Budget Analysis (CBA) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait pengelolaan uang buruh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sampai Agustus 2021 dana investasi buruh yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 514,74 triliun dan angka ini akan terus naik sampai akhir tahun dikisaran Rp 542,41 triliun. Harusnya dana ratusan triliun hasil dari jerih payah buruh bisa kembali dinikmati buruh bukan malah numpuk di Bank dan menghasilkan bunga, atau digunakan untuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan buruh. Misalnya Fasilitas Manfaat Layanan Tambahan berupa program Kredit Pemilikan Rumah KPR bagi buruh pengelolaannya amburadul. Padahal program ini yang paling dibutuhkan oleh buruh tapi untuk pengajuan kredit saja para buruh seperti dikerjain oleh pihak bank dengan persyaratan berbelit-belit. Padahal dari ratusan triliun dana buruh yang dititipkan kepada BPJS Ketenagakerjaan program KPR ini nilainya hanya secuil dibandingkan total dana yang diikelola. Fasilitas MLT untuk rumah buruh dari 2017 sampai Agustus 2021 baru dikucurkan Rp 655,49 miliar. Dalam 5 tahun baru 2.384 rumah yang berhasil dinikmati buruh, bahkan dalam 3 tahun terakhir terus menurun. Jika 2017 ada 658 rumah KPR untuk buruh, kemudian 2018 mencapai 1.385, tahun 2019 anjlok menjadi 398 rumah, bahkan tahun 2020 hanya 82 rumah. Penurunan program perumahan bagi buruh sangat janggal, bahkan dalam beberapa kasus di lapangan dari 100 buruh yang mengajukan pencairan kredit ke Bank hanya 3 yang berhasil. Belum lagi fakta pekerja kontrak sudah dipastikan tidak bisa menikmati program KPR karena terbentur persyaratan di Bank, bahkan pekerja tetap juga banyak yang kesulitan mengajukan bantuan. Ini  benar-benar dzalim, padahal uang yang diikelola BPJS Ketenagakerjaan dan di simpan di Bank adalah hak buruh, tapi buruh seolah-olah harus ngemis ke Bank dan BPJS ketenagakerjaan. Hal ini tidak boleh terus berlanjut, ketidakbecusan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola fasilitas MLT program KPR jika dibiarkan sangat merugikan buruh, bahkan berpotensi merugikan keuangan negara. BPK harus segera melakukan audit investigasi terkait pengelolaan dana investasi BPJS ketenagakerjaan yang mencapai Rp 514,74 triliun, khususnya program perumahan bagi buruh. (*)  

Ketua DPD RI Harapkan 2022 Indonesia Lebih Baik

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 21:56:07 0

Surabaya, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap tahun 2022 Indonesia akan lebih baik dari sebelumnya.\"Tahun 2021 di masa pandemi telah kita lalui dengan baik. Memang belum bisa dipastikan apakah 2022 pandemi akan berakhir. Tetapi kita berharap akan lebih baik,\" ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Jumat.LaNyalla mengatakan berbagai sektor juga memperlihatkan pertumbuhan positif mendekati akhir tahun.Ini, kata dia, menunjukkan geliat ekonomi mulai menuju normal, termasuk arus ekspor yang semakin tumbuh, serta pariwisata yang secara perlahan mulai bangkit.  Tahun 2022, senator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut berharap pemerintah menyiapkan skema pemulihan ekonomi terbaik, mengingat inflasi di Desember terjadi dengan kenaikan beberapa komoditas kebutuhan pokok.\"Ditambah dengan kenaikan harga energi, gas dan bahan bakar minyak, yang mungkin juga diikuti listrik. Harus ada skema khusus untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi,\" ucap mantan Ketua KADIN Jatim tersebut.LaNyalla juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap usaha rakyat, baik itu Koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).\"Kita mau semua sektor melaju bukan hanya pada skala besar, tapi juga usaha rakyat,\" tutur dia.Alumnus Universitas Brawijaya Malang ini mengajak semua pihak untuk optimis menyambut tahun 2022.\"Optimisme bangsa ini akan menjadi energi positif bagi kita semua dalam menyambut tahun 2022,\" kata LaNyalla. (mth)   

Listrik Membuat Bertani Menjadi Lebih Produktif dan Lebih Efisien

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 21:51:14 0

Jakarta, FNN - Akan lebih baik mendatangi Kebun Naga Poernama saat malam hari, bukannya siang seperti ANTARA lakukan awal Desember lalu. Ini karena mulai sore sampai malam, kebun naga di sebuah dataran tinggi di Kampung Jamban Sari, Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Garut, Jawa Barat, itu akan terlihat lebih indah karena bermandikan sinar lampu listrik.\"Orang menyangka semua ini demi keindahan, padahal yang kami lakukan ada fungsinya,\" kata Melani Biru Apyenta (24), supervisor kebun naga seluas 3 hektar yang juga situs agrowisata populer di Garut tersebut, kepada ANTARA.Sebanyak 700 bohlam bertotal daya 1.400 watt menerangi sekitar 1.400 pohon naga tatkala malam tiba karena saat siang tentu sudah menjadi urusan matahari. Setiap dua pohon dipasangi satu bohlam berdaya 8-10 watt.Semua orang tahu bahwa tanaman tergantung kepada sinar matahari untuk proses fotosintesis agar bisa tumbuh, berbunga dan berbuah.Dan buah naga adalah satu dari sekian jenis flora yang butuh dicahayai hampir 24 jam. Untuk alasan ini pula lampu-lampu listrik dipasang di Kebun Naga Poernama untuk menerangi pohon ini saat malam tiba, agar cepat berbuah.Cuma, tak boleh sembarang lampu karena mesti LED dan warnanya pun mesti kuning demi mempercepat pertumbuhan tanaman.Selain menghasilkan fitur hemat energi yang lebih baik ketimbang sumber cahaya buatan lainnya, LED bisa mengatur warna dan spektrum berbeda serta fleksibel menyesuaikan sumber cahaya sesuai dengan spektrum cahaya yang dibutuhkan tanaman guna mempercepat pertumbuhannya.Dengan cara ini, pohon naga menjadi lebih sering berbuah. \"Kami panen tiap bulan, padahal buah naga biasanya dipanen setiap enam bulan,\" kata Melani kepada ANTARA. \"Pokoknya tidak mengenal musim. Bulan lalu kami panen tiga ton.\"Kebun Naga Poernama adalah satu dari banyak situs pertanian di Indonesia yang merasakan manfaat besar listrik untuk pertanian.Di berbagai tempat di Indonesia, para petani dan pengusaha penggilingan beras sudah lama memakai listrik untuk menghidupkan mesin-mesin mereka sehingga bahan bakar fosil yang sebelum ini mereka konsumsi sudah lama menjadi sejarah karena sudah tak banyak lagi yang menggunakannya.Dari sudut biaya listrik jelas hal ini lebih efisien, sementara dari sudut lingkungan, energi terbarukan seperti listrik adalah kabar bagus bagi kualitas lingkungan yang lebih baik.Tak hanya itu, para petani juga pelan-pelan beralih ke alat pertanian listrik yang mereka rasakan lebih hemat ketimbang bahan bakar minyak.\"Jauh lebih irit dibandingkan dengan traktor biasa,\" kata Usep Kamil, petani di Desa Margaluyu, Kecamatan Campaka, Cianjur, kepada ANTARA awal Desember lalu, tentang alat pertanian listrik yang baru didapatkan kelompok tani pimpinannya dua bulan silam.Energi listrik juga membuat pelaku-pelaku pertanian menjadi memiliki waktu lebih banyak dan kesempatan lebih lapang dalam berinovasi dengan memanfaatkan teknologi.Situasi ini mendongkrak produktivitas serta menekan biaya operasional yang pada akhirnya menaikkan kesejahteraan petani untuk kemudian memacu output pertanian nasional di tengah lahan yang terus menyusut.Metode-metode baru berproduksi komoditas pertanian di mana listrik menjadi komponen pentingnya pun menjamur di mana-mana.Ini termasuk budidaya sayuran dan buah secara hidroponik yang telah membuat pertanian menjadi tidak tergantung kepada musim dan cuaca, selain mengatasi masalah lahan pertanian yang kian menyusut, dan membuat bertani bisa dilakukan siapa pun.Tak heran listrik untuk memacu produktivitas pertanian yang biasa disebut electrifying agriculture menjadi kecenderungan di mana-mana.Adalah PT PLN (Persero) yang menggagas ide ini. Tujuannya adalah membuat sektor pertanian Indonesia modern agar produktivitas naik tiga kali lipat dan beban operasional ditekan sampai 60 persen.Manfaat program ini sendiri sudah dirasakan luas oleh banyak petani Indonesia sehingga tak heran semakin banyak petani, peternak dan pengusaha pertanian beralih ke sistem produksi berbasis listrik. Saat ini saja sudah 124 ribu petani Indonesia yang menjadi pelanggan electrifying agriculture.Program ini juga mendekatkan petani dan peternak ke akses pasar dengan cara yang lebih efisien lewat konsep e-commerce yang sudah menjadi kecenderungan era kini.E-commerce pula yang membuat tempat-tempat seperti Kampung Naga Poernama memiliki pelanggan yang setia menyerap produk mereka.Bagi PLN sendiri, seperti diutarakan Direktur Niaga dan Manajemen PLN Bob Saril dalam bedah buku \"Electrifying Agriculture: Petani Cerdas 4.0 Go Modern, Go Electrifying awal Oktober lalu, efisiensi dan peningkatan produksi akan memudahkan petani dalam mengakrabi ekonomi digital dengan salah satunya menjual produk pertanian via marketplace.    Kebutuhan MendesakListrik pertanian jelas menjadi langkah kreatif dalam mengatasi terus berkurangnya lahan pertanian yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sudah berkurang 160 ribu hektar dalam kurun tiga tahun terakhir ini.Alih fungsi lahan pertanian dan tiadanya penambahan lahan baru yang sebenarnya baik bagi lingkungan, adalah dua dari banyak faktor yang membuat lahan pertanian terus menyusut.Menurut BPS, pada 2019 luas lahan pertanian di Indonesia mencapai 10,677 juta hektar, namun menyusut sekitar 20 ribu hektar pada 2020 menjadi 10,657 juta hektar.Pada 2021 angka itu bahkan menyusut lebih dari t  ujuh kali dari setahun sebelumnya, mencapai 142 ribu hektar menjadi 10,515 juta hektar.Ironisnya tingkat produktivitas pertanian yang dihitung menurut satuan kuintal per hektar atau ku/ha dan volume produksi per tahun terus naik.Bahkan pada 2021 kenaikannya lebih signifikan, justru ketika luas lahan pertanian menyusut lebih tajam dibandingkan setahun silam.Angka yang ada pada BPS menunjukkan tingkat produktivitas pertanian pada 2019, 2020 dan 2021 masing-masing 51,14 ku/ha, lalu 51,28 ku/ha, dan 52,26 ku/ha.Volume produksi dalam tiga tahun itu juga naik, masing-masing 54,604 juta ton pada 2019, kemudian 54,649 juta ton pada 2020, dan 55,269 juta ton pada 2021.Jika melihat data nasional tiga tahun terakhir itu, kekurangan lahan tak begitu mengganggu produktivitas pertanian.Di antara faktor yang membuat keadaan itu terjadi adalah intervensi teknologi dan inovasi pertanian. Dan energi listrik menjadi salah satu dari sekian faktor yang menciptakan kecenderungan menarik ini.Faktanya pula listrik tidak saja baik untuk pertanian, namun juga menjadi keniscayaan di masa depan karena Indonesia tak selamanya bisa mengandalkan energi fosil.Hal itu bukan cuma karena cadangan energi terus berkurang, melainkan juga karena ada upaya agresif dari dunia guna menekan penggunaan energi fosil dalam rangka memerangi pemanasan global di mana proses pembakaran bahan bakar fosil menjadi penyumbang terbesar bagi terciptanya pemanasan global dan degradasi lingkungan.Kecenderungan itu sendiri sudah dipetakan banyak pihak, salah satunya PT Pertamina (Persero) yang memperkirakan setelah 2046 ketika konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia diperkirakan mencapai puncaknya, tingkat konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia akan terus turun, dari 780 juta barel setara minyak menjadi 215 juta barel setara minyak.\"Sebaliknya, energi baru terbarukan akan meningkat signifikan,” kata Vice President Pertamina Energy Institute (PEI) Hery Haerudin beberapa waktu lalu.Kecenderungan ini sudah jelas terlihat belakangan ini di mana salah satunya terjadi pada sektor pertanian yang kian luas mengadopsi alat dan metode berbasis listrik sebagai komponen utama dalam proses produksi pertanian.Kecenderungan ini bakal semakin kuat jika melihat penetrasi listrik sudah menerangi semua wilayah dan setiap rumah di Indonesia.Data yang ada menunjukkan rasio elektrifikasi (penggunaan listrik untuk basis rumah tangga), terus naik dari waktu ke waktu. Dalam kurun 2018-2020 saja angkanya meningkat dari 98,3 persen menjadi 98,89 persen dan kemudian menjadi 99,2 persen.Memang hitungan ini untuk tingkat rumah tangga, namun penetrasi listrik seluas itu bisa semakin memicu hadirnya budaya hidup serba listrik yang bisa mendorong sektor-sektor ekonomi semakin masif dikelola oleh sistem berbasis listrik, termasuk sektor pertanian.Pada akhirnya kondisi ini bisa membantu menciptakan ketahanan pangan yang tak saja bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri dan menaikkan porsi pertanian dalam output ekonomi nasional, namun juga dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam hal ekspor produk pertanian.Dan ini bukan isapan jempol karena dari data BPS untuk triwulan kedua 2021, sektor pertanian Indonesia tumbuh 1,35 persen, sedangkan ekspor pertanian selama periode ini naik 14,85 persen mencapai 1,04 miliar dolar AS.Dari fakta dan data itu terlihat bahwa inovasi dan prakarsa memajukan pertanian seperti electrifying agriculture adalah kebutuhan mendesak di tengah terus berkurangnya lahan pertanian. (mth)

Gubernur Jatim Nilai Belum Ada yang Setara Gantikan Gus Dur

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 21:39:07 0

Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai hingga saat ini belum ada yang setara bisa menggantikan sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.\"Semua pemikiran, cara bertindak dan bersikapnya dapat menjadi referensi dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,\" ujarnya mengenang sosok Gus Dur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat.Pada 30 Desember 2009, atau 12 tahun lalu, Gus Dur yang merupakan Presiden Ke-4 RI tersebut wafat, dan 31 Desember 2009 dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kabupetan Jombang.Gubernur Khofifah mengajak masyarakat Indonesia untuk mengadopsi nilai-nilai keteladanan dan pemikiran yang diwariskan Gus Dur.Menurut dia, semasa hidupnya Gus Dur senantiasa menggaungkan nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, inklusivitas dan toleransi.  Nilai-nilai tersebut, kata Khofifah, akan terus relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia yang majemuk dengan keberagaman agama, suku, bangsa, budaya dan adat istiadat.\"Termasuk berbagai persoalan dan konflik akibat menguatnya politik identitas, radikalisme, dan berbagai dampak negatif di era disrupsi informasi,\" ucapnya.Khofifah yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU tersebut mengaku sangat mengagumi sosok Gus Dur dan juga nilai-nilai yang diwariskannya.Gus Dur, kata Khofifah, bukan sekadar Presiden, melainkan bapak kemanusiaan dunia.  Khofifah menyebut bahwa Gus Dur lebih menyukai disebut sebagai sosok humanis daripada pluralis, bahkan, saat akan wafat sempat meninggalkan wasiat sampai tiga kali yang meminta agar batu nisannya ditulis \"The HumanistDied Here\" (Di sini berbaring seorang humanis).\"Wasiat itu baru saya sampaikan saat Haul Ke-5, saat diminta memberikan sambutan testimoni di dekat makam beliau di Tebuireng,\" tutur gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut. (mth)   

Pelindo Alihkan Pengelolaan Terminal Peti Kemas ke Subholding

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 21:14:07 0

Surabaya, FNN - PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo akan mengalihkan pengelolaan sejumlah terminal peti kemas (TPK) kepada subholding PT Pelindo Terminal Petikemas, per Januari 2022 sebagai bagian dari aksi korporasi pascamerger tanggal 1 Oktober 2021.Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas M Adji di Surabaya, Jumat mengatakan total TPK yang akan dikelola dan dioperasikan sebanyak 27 TPK, dan tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.\"Tahap pertama, kami akan melakukan pengelolaan dan pengoperasian TPK Nilam di Surabaya mulai 1 Januari 2022, disusul oleh TPK Belawan, TPK Semarang, dan TPK Banjarmasin pada Februari 2022 dan seterusnya secara bertahap terminal peti kemas lainnya hingga akhir tahun,” kata Adji.Adji mengatakan, untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi para pengguna jasa perusahaan, pihaknya akan melakukan serangkaian program untuk meningkatkan kualitas layanan.Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian perseroan adalah standardisasi dan digitalisasi bisnis proses, peningkatan kompetensi bagi pekerja dan juga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta peningkatan kehandalan peralatan penunjang kegiatan terminal.\"Seluruh terminal yang kami kelola akan memiliki standar yang sama sesuai dengan kelas pelabuhan, nantinya tidak akan ada perbedaan pelayanan dari seluruh wilayah operasi kami, yang membedakan hanya kelasnya,” katanya.Direktur Pengelola Pelindo, Putut Sri Muljanto mengatakan pelimpahan operasi kepada PT Pelindo Terminal Petikemas sebagai salah satu nilai tambah yang dihasilkan dari merger Pelindo I-IV.Sebelumnya pengelolaan terminal peti kemas dilakukan oleh masing-masing sesuai wilayah operasi yang mengakibatkan adanya perbedaan pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa.Dengan pelimpahan kepada subholding diharapkan dapat menghasilkan standar pelayanan yang sama dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk mendukung efisiensi biaya logistik di Indonesia.“Dulu masing-masing punya standar dan berberda-beda, itu yang akan kami satukan dan samakan melalui penyerahan operasi ke subholding, nantinya subholding inilah yang bertanggungjawab atas operasional dan terhadap pengguna jasa,” katanya.Sementara itu, masing-masing TPK yang akan dikelola terdiri dari 15 terminal yang sebelumnya merupakan cabang Pelindo seperti TPK Belawan, TPK Perawang, TPK Semarang, TPK Nilam (Surabaya), TPK Banjarmasin. Selanjutnya TPK Tarakan, TPK Pantoloan, TPK Bitung, TPK Kendari, Makassar New Port, TPK Makassar, TPK Kupang, TPK Ambon, TPK Sorong dan TPK Jayapura.Kemudian ditambah 12 terminal yang merupakan terminal yang dioperasikan oleh anak perusahaan yakni PT Terminal Petikemas Surabaya (1 terminal), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (1 terminal), PT IPC Terminal Peti Kemas (6 terminal), PT Terminal Teluk Lamong (1 terminal), PT Kaltim Kariangau Terminal (1 terminal), PT Prima Multi Terminal (1 terminal), dan PT Prima Terminal Petikemas (1 terminal). (mth)       

Petani Jatim Minta Pemerintah Tetapkan Jumlah Alokasi Pupuk Bersubsidi

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 21:09:28 0

Surabaya, FNN - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur meminta pemerintah untuk segera menetapkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi, supaya para petani bisa menebus pada awal Januari 2022, dan melakukan pemupukan dengan tepat waktu.Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Suharno, Jumat mengakui bahwa cukup banyak petani yang belum melakukan pemupukan pada Desember 2021, karena alokasi pupuk bersubsidi saat ini sudah habis.“Kami berharap saat memasuki Januari 2022, petani dapat segera menebus pupuk bersubsidi agar dapat segera melakukan pemupukan,” ujar Suharno, ketika dikonfirmasi.Suharno mengakui, surat alokasi pupuk subsidi untuk setiap provinsi telah diterbitkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 17 Desember 2021 melalui surat kepada seluruh gubernur dengan Nomor 200/SR.220/M/12/2021.Namun, pihaknya belum mendapat informasi terkait tindak lanjut surat tersebut, dan sejumlah petani sangat berharap agar birokrasi administrasi pupuk bersubsidi ini dapat dipermudah dan dipercepat. Karena tanaman membutuhkan pupuk secara tepat waktu dan tidak bisa menunggu.  Direktur CV Bumi Rosan, Andri Fitrananda selaku distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Mojokerto mengakui alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 di wilayahnya telah habis pada pertengahan Desember 2021.Sehingga, juga sangat berharap dapat segera menyalurkan pupuk bersubsidi di awal Januari 2022 agar kebutuhan petani di wilayah kerjanya dapat terpenuhi.“Kami memiliki stok di gudang distributor dan siap menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani melalui kios/pengecer kami setelah adanya Surat/SK alokasi tingkat Kecamatan,” ujar Andri. Dikonfirmasi secara terpisah, Vice President Penjualan Wilayah 4A (Jawa Timur) PT Pupuk Indonesia (Persero), Iyan Fajri, membenarkan bahwa surat dari Menteri Pertanian untuk alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi sudah terbit pada tanggal 17 Desember 2021.“Sebagai produsen kami menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan pemerintah. Dalam hal ini, untuk provinsi Jawa Timur kami akan mengacu pada regulasi yang berlaku di Provinsi Jawa Timur,” kata Iyan.Iyan juga menyebutkan bahwa secara stok, Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi pada jaringan distribusinya untuk alokasi tahun 2022. Sedangkan dalam penyalurannya, pihaknya berpedoman pada regulasi yang berlaku, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.“Stok kami tersedia di gudang penyangga di tingkat kabupaten, gudang distributor, hingga kios/pengecer di seluruh Jawa Timur ,\" kata Iyan. (mth)   

Pemkab Sergai Apresiasi Program Gerakan Seratus Mushala Sekolah

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 21:01:58 0

Seirampah, FNN - Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) memberikan apresiasi terhadap program Gerakan Seratus Mushala Sekolah (Geser Muse) yang digagas oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII).Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Darma Wijaya di Seirampah, Jumat, mengucapkan terimakasih kepada AGPAII Sergai yang telah membantu pemerintah daerah dalam menjadikan Sergai sebagai kabupaten maju, mandiri, sejahtera, dan religius.\"Dimana program pembangunan 100 Musala ini masuk dalam sisi religius yang tertuang dalam Sapta Dambaan,\" katanya.Bupati menyatakan pembangunan akan lebih ringan jika dilakukan dengan gotong royong. Menurutnya, program Geser Muse ini sudah bagus dan jadi wujud gotong royong yang perlu kita pertahankan bahkan ditingkatkan.\"Ini sudah bagus. Harapannya satu bulan bisa satu Mushala dibangun, sehingga targetnya cepat selesai,” katanya lagi.Sementara Ketua Program Geser Muse, Muhammad Ramli, mengatakan program tersebut berangkat dari keprihatinannya dengan tidak adanya Mushala di sekolah negeri.\"Pembelajaran agama ini haruslah didukung. Harapannya praktik yang dilakukan di kelas, bisa didukung dengan kehadiran Mushala ini,\" katanya.Sampai saat ini, katanya lagi, Geser Muse sudah membangun satu Mushala dengan nama Fathul Ilmi 1 di Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan. Mushala pertama ini dibangun di SDN 107826 Pematang Sijonam pada 7 Oktober lalu sekaligus pencanangan Geser Muse, katanya.Adapun target yang ditetapkan untuk menuntasnya hingga sampai 10 tahun. Namun, dirinya berharap bisa selesai sebelum target tersebut. Ia juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan.\"Bukan hanya program Musala, kami juga berharap di sekolah-sekolah juga bisa diterapkan infaq setiap Jumat,\" katanya. (mth)

Ketua DPR Ajak Masyarakat Optimistis Sambut Tahun 2022

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 20:57:31 0

Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap semangat dan optimistis dalam menyambut tahun 2022.“Tidak terasa satu tahun telah berlalu, yang artinya sudah hampir dua tahun Indonesia menghadapi krisis COVID-19. Saya berharap masyarakat tetap optimistis bahwa kita bisa cepat keluar dari kondisi pandemi ini,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Puan menjelaskan berbagai persoalan telah dihadapi Indonesia sepanjang tahun 2021. Dia mengajak masyarakat dan para pemangku kebijakan untuk introspeksi bersama mengenai lonjakan kasus hebat COVID-19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2021 akibat varian Delta.“Saat itu kondisi cukup memprihatinkan di mana rumah sakit penuh, sulitnya masyarakat mengakses pelayanan kesehatan, termasuk krisis oksigen dan obat-obatan. Banyak tenaga kesehatan tumbang dan korban meninggal pun tidak sedikit,” tutur Puan.  Dia bersyukur Indonesia bisa melewati badai tersebut dan saat ini kondisi pandemi COVID-19 sudah jauh lebih baik. Belajar dari situ, dia mengajak untuk terus waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak lagi terjadi lonjakan kasus.Hal tersebut penting, kata dia, karena Corona varian baru Omicron saat ini sudah masuk Indonesia. Meski begitu, Puan meminta masyarakat tidak perlu panik, tetap harus hati-hati dan bijaksana dalam menjalani keseharian untuk menghindari penyebaran CPVID-19.“Pastikan diri dan keluarga terlindungi dari COVID-19. Salah satunya dengan mendukung program vaksinasi Pemerintah. Khususnya vaksinasi anak yang kini sudah mulai berjalan,” pesan Puan. Puan mengatakan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial sangat ditentukan kemampuan dalam mengantisipasi penyebaran pandemi. Selain itu dalam memperkuat imunitas dan adaptasi tata sosial ekonomi masyarakat baru, yakni hidup dalam situasi ketidakpastian pandemi COVID-19.“Oleh karena itu, melalui fungsi konstitusional DPR RI ikut mengambil peran dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi, bergotong royong bersama rakyat dalam membangun tata sosial dan ekonomi yang baru dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi nasional,” papar Puan.Dalam fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN 2021 terkait kebijakan fiskal, DPR RI disebut fokus terhadap penanggulangan pandemi COVID-19, program pemulihan sosial dan ekonomi nasional, serta penyelesaian Program Strategis Nasional.Puan mengatakan anggaran program penanggulangan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diarahkan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi dunia usaha.  Puan memastikan DPR RI akan terus bekerja semaksimal mungkin demi kepentingan rakyat. Ia mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kerja pemerintah, lembaga eksekutif termasuk DPR, dan lembaga yudikatif.“Selamat Tahun Baru 2022. Mari kita songsong tahun baru dengan semangat tinggi Indonesia bisa melewati segala badai yang ada. Semoga di tahun yang baru, kita semakin lebih baik, dan rakyat semakin sejahtera sehingga Indonesia akan menjadi lebih hebat. Mari kita maju bersama,” kata Puan. (mth)     

Tiga Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis Segera Disidangkan

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 20:43:33 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang bukti dan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) di Kabupaten Bengkalis, Riau, ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.Tiga tersangka, yaitu Project Manager PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA Didiet Hadianto (DH), Staf Pemasaran PT WIKA Firjan Taufa (FT), dan Tirtha Adhi Kazmi (TAK) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).\'Tim jaksa Kamis (30/12) telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) tersangka DH dan kawan-kawan dari tim penyidik karena seluruh isi berkas perkara telah terpenuhi dan dinyatakan lengkap,\" kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan penahanan tiga tersangka tersebut beralih dan dilanjutkan oleh tim jaksa untuk masing-masing selama 20 hari dimulai 30 Desember 2021 sampai dengan 18 Januari 2022.  Tersangka Didiet ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Firjan ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan Tirta ditahan di Rutan KPK Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK).\"Dalam waktu 14 hari kerja, tim jaksa wajib melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor. Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru,\" kata Ali.Sebelumnya, KPK telah menahan ketiganya pada 3 September 2021 dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015.  Atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa Didiet dan Tirtha dalam proses pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Bukit Pulau Bengkalis berperan aktif dalam memanipulasi penyusunan berbagai dokumen proyek seolah telah selesai dikerjakan 100 persen sehingga bisa dilakukan pencairan pembayaran termin terakhir pada akhir Desember 2015 di mana saat itu belum dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).    Firjan yang merupakan salah satu staf PT WIKA turut memfasilitasi pertemuan antara M Nasir selaku PPK dengan pihak-pihak internal PT WIKA di antaranya terkait dugaan pemberian sejumlah uang terhadap M Nasir.Dalam pelaksanaan pekerjaan, Firjan selalu berkoordinasi dengan Didiet mengenai dugaan pengkondisian pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil.Akibat perbuatan para tersangka, KPK menduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp129 miliar dari nilai proyek sebesar Rp359 miliar. (mth)   

Sebanyak 113,67 Juta Warga Indonesia Telah Disuntik Vaksin Dosis Lengkap

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 20:22:13 0

Jakarta, FNN - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan jumlah penerima dosis lengkap vaksin COVID-19 di Indonesia hingga Jumat siang atau hari terakhir tahun 2021 mencapai total 113.666.327 (113,67 juta) orang.Dilansir dari data Satgas COVID-19 yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan dosis lengkap vaksin COVID-19 itu bertambah 661.959 orang.Sementara itu, jumlah penerima vaksin dosis pertama yang tercatat hari ini sebanyak 1.070.414 orang. Dengan tambahan tersebut, maka jumlah penerima vaksinasi dosis pertama kini menjadi 161.080.856 jiwa.  Adapun total vaksinasi untuk dosis ketiga hari ini mencapai 1.288.890 orang. Pemerintah berencana memvaksinasi sebanyak 208.265.720 juta orang.Dengan demikian, maka tercatat, suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 sudah diberikan pada 77,46 persen dari total masyarakat sasaran. Sementara warga yang sudah selesai menjalani vaksinasi dosis kedua meliputi 54,67 persen dari total sasaran.  Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan total vaksin yang sudah tiba di Tanah Air dalam bentuk bulk atau bahan baku maupun vaksin jadi berjumlah 458.069.415 dosis.Sebelumnya Indonesia kedatangan vaksin tahap ke-182 berupa vaksin Sinovac yang merupakan donasi dari COVAX, Kamis (30/12) berjumlah 1.236.000 dosis.  Menurut Nadia, jumlah vaksin di penghujung 2021 ini menandai konsistensi pemerintah Indonesia dalam upaya mencukupi kebutuhan vaksin bagi masyarakat.\"Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan kedatangan vaksin, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Sejak awal pandemi, Indonesia telah aktif menjalin kerja sama internasional dan multilateral termasuk melalui WHO Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator COVAX Facility,\" katanya. (mth)   

BNPB: Literasi Hingga Tata Ruang Lahan Jadi Pembelajaran Bencana 2021

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 20:14:53 0

Jakarta, FNN - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan mengatakan bahwa dari peningkatan literasi sampai dengan tata ruang lahan telah menjadi pembelajaran penting dari bencana yang terjadi pada tahun 2021.   “BNPB mencatat setidaknya tiga ribu bencana alam  terjadi sepanjang tahun 2021. Rangkaian bencana tersebut didominasi kejadian hidrometeorologi basah,” kata Lilik dalam Konferensi Pers Update Situasi dan Kaleidoskop Bencana 2021 yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.   Lilik menuturkan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor sepanjang tahun 2021 telah diperparah oleh adanya fenomena La Nina. Melalui sejumlah bencana itu pula pihaknya mengatakan banyak pembelajaran yang bisa diambil oleh Indonesia.   Pertama, Lilik mengatakan berbagai bencana tersebut menyadarkan Indonesia akan pentingnya literasi mengenai kebencanaan.  Lilik menegaskan bahwa literasi tak boleh terhenti hanya di pemerintah daerah saja. Tetapi harus sampai pada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana atau wilayah yang sebelumnya pernah mengalami kejadian serupa.   Seperti peristiwa siklon tropis Flores yang pernah melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1973 dan kembali terjadi tahun ini.   Berbicara mengenai literasi juga tak bisa dilepaskan dari pembelajaran mitigasi risiko bencana seperti gempa dengan penguatan bangunan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.   Penguatan struktur bangunan atau retrofitting, dapat menjadi salah satu pilihan dan tentunya harus dengan biaya murah dan bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat.   Masih terkait konteks tersebut, Lilik menjelaskan perlu pula adanya mitigasi kultural pada masyarakat sehingga dapat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil apabila gempa bumi terjadi. Misalnya cara evakuasi, titik kumpul hingga simulasi atau latihan kesiapsiagaan.Menurut Lilik, kejadian bencana 2021 juga tak bisa lepas dari faktor alih fungsi peruntukan lahan. Permasalahan tata ruang, khususnya yang berbasis mitigasi risiko masih menjadi tantangan dalam tahap implementasinya khusunya pada penekanan konteks penanggulangan bencana.   “Di samping itu, catatan mengenai pemulihan daya dukung lingkungan juga harus dilakukan secara optimal. Kejadian hidrometeorologi basah pada tahun ini diperparah oleh menurunnya daya dukung lingkungan,” ujar dia.   Perubahan lansekap secara masif yang terlihat menyebabkan degradasi lingkungan pada sisi hulu dan sepanjang aliran sungai. Sehingga perlu adanya upaya mempertahankan kawasan lingkungan dan ekosistem karena menjadi bagian penting dalam mengurangi potensi banjir. Khususnya pada DAS panjang yang perbedaan elevasi rendah.   “Restorasi ekosistem ini menjadi jawaban untuk solusi jangka panjang,” tegas dia.   Lilik juga menekankan semua pembelajaran tersebut harus lebih disiapkan dan diterapkan secara optimal pada tahun berikutnya. Sebab, bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah yang berkaitan dengan hidrometeorologi.\"Harus dilakukan secara optimal karena di Indonesia paling banyak adalah bencana terkait dengan hidrometeorologi. Ini akan diperparah apabila kondisi daya dukung lingkungan kita (tidak memadai). Jika tidak, saat bencana bisa terjadi dan korbannya akan sangat banyak,\" tegas dia. (mth)  

Polisi Sterilkan 17 Titik di Jakarta Pusat dari Kerumunan Massa

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 20:09:02 0

Jakarta, FNN - Personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan sterilisasi di 17 titik untuk mencegah terjadinya kerumunan massa menjelang malam Tahun Baru pada \"Crowd Free Night\" (CFN), mulai pukul 22.00 WIB.Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Guntur Muhammad Thariq, menjelaskan, ada tiga kawasan yang menjadi pengawasan kerumunan, yakni Bundaran Senayan, Jalan Sudirman-Thamrin, dan Jalan Benyamin Sueb Kemayoran.\"Steril, mulai jam 22.00 WIB, apabila ada massa yang masih berkerumun, akan kita imbau secara humanis untuk kembali ke rumahnya masing-masing, mengingat saat ini masih pandemi COVID-19,\" kata Guntur pada Apel Pengamanan di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Jumat. Guntur menjelaskan, ada 1.761 personil gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP akan menjaga di 17 titik tersebut dari kerumunan.Personil akan disebar di Bundaran Senayan, Jalan Asia-Afrika, Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, Jalan Benyamin Sueb, Masjid Akbar Kemayoran dan Pasar Jiung.\"Jalan Benyamin Sueb sendiri mulai dari siang dan sekitar Pasar Jiung hingga Masjid Akbar sudah kita lakukan penutupan sterilisasi tidak adanya pengunjung atau masyarakat berkumpul di objek tersebut,\" kata Guntur.Adapun Polda Metro Jaya memberlakukan malam bebas kerumunan atau \"Crowd Free Night\" (CFN) di 11 titik di wilayah Jakarta pada malam Tahun Baru 2022.CFN akan diberlakukan selama dua hari yakni 31 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022, pada pukul 22.00-04.00 WIB dan 1-2 Januari 2022 pada pukul 22.00-04.00 WIB. (mth)      

Polda Jatim Pecat Tujuh Anggota Sepanjang Tahun 2021

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 19:59:05 0

Surabaya, FNN - Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) pada tujuh anggotanya sepanjang tahun 2021 karena terlibat penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana.\"Polda Jatim telah memberikan hukuman berat berupa PTDH terhadap tujuh personel. Karena kami melihat dan menyadari anggota yang baik harus diberi penghargaan, tapi anggota yang melanggar dilakukan pembinaan,\" ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta di Surabaya, Jumat.Ia menyebut pemberhentian dengan tidak hormat pada anggota Polri di lingkup Polda Jatim ini mengalami kenaikan, karena tahun sebelumnya tak ada personel yang diberhentikan dengan tidak hormat.Sepanjang tahun 2021, ada 417 anggota Polri di jajaran Polda Jatim yang melakukan pelanggaran, atau menunjukkan penurunan 23 persen dari tahun 2020, yakni ada 593 pelanggaran.Kapolda merinci anggotanya yang menjalani hukuman pelanggaran kode etik Polri dan Pidana yakni 108 anggota melakukan perbuatan tercela, 107 melakukan permohonan maaf, 36 anggota tour of duty, 10 anggota tour of area dan delapan orang dilakukan pembinaan ulang. \"Bidpropam Polda Jatim lebih mengedepankan upaya preventif untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polda Jatim,\" ucap mantan Kapolda Kalimantan Selatan itu.Pada kesempatan tersebut, Irjen Nico mengatakan komitmennya demi Polri yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Sementara itu, untuk anggota yang berprestasi, sebanyak 7.451 anggota Polda Jatim mengalami kenaikan pangkat, 3.288 anggota mendapatkan tanda kehormatan, 1.070 mendapat promosi jabatan.Selanjutnya, sebanyak 1.234 anggota mendapat pengembangan pendidikan umum dan 278 anggota mendapat pengembangan pendidikan spesialisasi.\"Ini komitmen kami dalam memberikan reward and punishment. Begitu pula ketika ada anggota yang terlibat narkoba atau pidana akan kami tindak,\" katanya. (mth)    

Fenomena Empat Nol

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 15:46:33 0

Empat nol adalah sepakbola gajah. Gajah Thailand yang gagah ngobrak-abrik gajah duduk atau gajah bleduk. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan INDONESIA dikalahkan Thailand 4-0 di leg pertama final kejuaraan AFF suzuki. Meski tidak mudah untuk mengalahkan Thailand namun dengan digunduli begitu tentu di luar dugaan. Memang terlihat Indonesia kalah kelas dalam permainan. Gol dicetak pada menit kedua oleh Chanatip Songkrasin.  Ia mencetak gol lagi pada menit 52. Gawang Indonesia dibobol lanjutan oleh Supachok dan Bordin Phala. Ada tiga fenomena menarik dari kekalahan ini.  Pertama, Ketum PSSI Mochamad Irawan atau Iwan Bule dinilai mengganggu konsentrasi pemain dengan video call yang akan masuk ke ruang ganti pakaian pada leg berikut. Efeknya ada Netizen yang minta agar Iwan Bule dilengserkan. Iwan dianggap mendahulukan pencitraan diri.  Kedua, perang dukun antara dua tim. Thailand menyiapkan dukun untuk membantu kemenangan. Indonesia demikian juga. Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu) melakukan ritual dan jampi-jampi. Sentralisasi ritual dilaksanakan di Banyuwangi. Samar Wulu nama ritualnya.  Ketiga, janji atau ocehan Presiden yang akan memberi bonus Rp 12 miliar kepada pemain jika berhasil memenangkan pertandingan. Tidak jelas duit siapa dan duit apa yang akan diberikan sebagai bonus  tersebut. Tidak lazim berjanji seperti ini. Faktanya timnas kalah telak.  Empat nol adalah kenyataan pahit. Meski sesumbar di leg 2 Indonesia akan menang 5-O pun namun publik tetap pesimis. Mental pemain nasional  tidak terlalu hebat. Alih-alih sukses 5-O jangan-jangan justru kiper akan sering memungut bola di gawang sendiri.  Empat nol menguak budaya buruk bangsa yang memalukan yaitu mistis, materialistis, dan egosentris. Mistis dengan pedukunan yang tidak hanya untuk urusan klenik pengobatan, tetapi masuk ke ruang olahraga bahkan politik. Materialistis dengan Presiden yang cuma bisa memotivasi dengan duit, duit, dan duit. Egosentris, di kancah kebersamaan sempat-sempat jualan. Ketum PSSI yang berniat melanggar aturan soal kehadiran di ruang ganti dan flyer foto gede kampanye diri.  Empat nol adalah sepakbola gajah. Gajah Thailand yang gagah ngobrak-abrik gajah duduk atau gajah bleduk.  Tapi sebenarnya tidak masalah karena menang kalah itu hal biasa. Kalah 8-0 pun Indonesia pernah. Kini kita berprestasi hanya  kalah 4-0. Harapan selalu ada. Yang kelihatan hilang harapan adalah melekatnya budaya mistis, materialistis, dan egosentris itu.  Negara yang dipimpin oleh para figur mistis, materialistis, dan egosentris akan meruntuhkan martabat. Ketum PSSI dan Ketum NKRI saatnya diganti. Perlu penyegaran untuk membangun harapan ke depan.  Bandung, 31 Desember 2021. (*)

Putera Minang Buat Kerajaan di Philipina

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 15:09:42 0

Semirip regionalisme sudah berlaku antara Pagaruyung dan Negeri Sembilan. Bekas raja Negeri Sembilan yang cakap menjadi Raja Pagaruying, vice versa. Oleh: Ridwan Saidi, Budayawan SERAT Pararaton 1600 M memberi kabar,, yang Gajah Mada 238 tahun sebelum serat ditulis, bersumpah akan taklukan sejumlah kerajaan a.l Temasik. Temasik berdiri di Singapura pada tahun 1299. Tak ada konfirmasi dari Singapura bahwa Gajah Mada pernah ke Singapura apalagi kuasai Temasik. Dongeng begini tidak mendidik. Setelah berdiri kerajaan Pagaruyung di Minangkabau pada tahun 1347 berangkatlah ke Philipina seorang warga Minang bernama Bagindo Ali. Niatnya mau berdakwah, tapi entah apa yang terjadi Bagindo Ali malah mendirikan power system. Namanya Kerajaan Sulu, Presiden Duterte dan Nur Mesuari mengakui fakta sejarah ini. Di dalam perjalanannya Kerajaan Sulu membangun semirip regionalisme dengan Kerajaan Sambas dan Tidore. Pada abad XV M menyusul putra Minang lain Rajo Sulaiman membangun power system yang ia beri nama Fi Amanilah. Nama ini kemudian menjadi nama kota Manila. Presiden Marcos menghargai jasa Rajo Sulaiman dengan membuat statue beliau dan gate. Semirip regionalisme sudah berlaku antara Pagaruyung dan Negeri Sembilan. Bekas raja Negeri Sembilan yang cakap menjadi Raja Pagaruying, vice versa. Tradisi ini bulan baru, Egypt dan Persia juga melakukan hal serupa. Malah mereka lebih dulu. Tetapi tradisi ini di Jawa tak dikenal. Adityawarman mestinya perdana mentri yang cakap, mestinya dia native atau dari salah satu negara tetangga. Saya belum dapat keterangan akurat Adityawarman putra daerah, atau dari kerajaan Melayu. Syahbandar Sunda Kalapa 1518-1540 Wa Item sebelumnya Syahbandar Malaka. Nama asli beliau Muhammad Kasim. Migrasi penduduk pun tidak sepihak. Di Jakarta ada kampung Melayu dan di Tangerang juga. Di Bangkok ada kampung Jawa. Ada pula Pondok Ranggon di Jakarta yang mengingatkan kita pada Burma atau sekarang Myanmar. Ajarkanlah anak didik sejarah yang benar. Jangan rangsang mereka berkhayal. RSaidi (*)

Wajah Giring (Jadi) Lebam-lebam

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 11:53:23 0

Oleh: Ady Amar, Kolumnis DROP Out (DO) sepertinya sudah  menjadi kata serapan, khususnya untuk penyebutan mahasiswa yang gugur hak-hak kemahasiswaannya oleh sebab-sebab tertentu. DO jadi lebih populer ketimbang kata \"gugur\", yang sebenarnya maknanya sama. Setidaknya dalam beberapa hari ini, kata DO memenuhi jagat pemberitaan. Dan itu menyasar Giring Ganesha, Ketua Umum PSI. Giring pernah sebagai mahasiswa Universitas Paramadina, jurusan Hubungan Internasional, dan ia di-DO. Bahkan di -DO tidak cukup sekali, bahkan sampai 2 kali. Pertama di-DO, lalu beberapa tahun kemudian ia mendaftar dan kuliah lagi pada jurusan yang sama, dan lagi-lagi di Wajah Giring (Jadi) Lebam-lebam. DO DO pada seseorang biasanya tidak terlalu jadi persoalan, meski itu mengena publik figur. Biasanya diberitakan sambil lalu, dan seketika dilupakan. Tapi khusus untuk Giring, meski DO itu terjadi beberapa tahun lalu, tapi justru setidaknya pekan ini dibicarakan dengan intensitas tinggi. Dibicarakan dengan olok-olok, dipelesetkan DO jadi Dikit Otak, Dasar Oon, dan seterusnya. Mengapa terjadi demikian. Tidak lain sepertinya itu yang memang diinginkan Giring. Bermula saat Giring \"membodoh-bodohkan\" dan bahkan kata \"pecat\" diumbar yang ditujukan pada Anies Baswedan. Saat menjadi Mendikbud Anies memang diberhentikan di tengah jalan oleh Presiden Jokowi. Apa karena Anies memang \"bodoh\" ia \"dipecat\" -- sengaja memakai narasi kasar Giring. Anies diberhentikan tentu bukan karena kinerjanya yang buruk. Justru Kemendikbud saat Anies memimpin, dianggap tiga kementerian paling terdepan, disamping Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Agama. Mengapa Anies diberhentikan, cuma Jokowi-- dan orang sekelilingnya yang menghendaki Anies dicopot-- dan Tuhan saja yang tahu. Maka, Giring yang membodoh-bodohkan Anies, meski tidak menyebut nama tapi narasi \"bekas menteri pecatan\" itu pastilah merujuk pada Anies, dan itu diucap di depan Jokowi, saat perayaan ulang tahun ke-7 PSI. Lagak giring itu urakan, yang jauh dari kesantunan. Jika muncul tanggapan berbagai politisi itu hal wajar Orasi berapi-apinya itu sekadar mengumbar ketidaksukaan pada Anies. Berbangga bisa membuat Jokowi tertawa, meski mulut dan hidung tertutup masker, tapi gestur tubuh lewat dagunya bergerak naik turun menahan geli. Tidak jelas tertawa karena senang Giring bisa mencaci Anies yang punya elektabilitas tinggi bisa menggantikannya, atau entah sebab apa. Lagak Giring itu seperti buzzer kalap, yang punya tugas khusus memutar balikkan fakta sebenarnya. Anies Baswedan seperti biasanya bersikap tenang-tenang saja melihat berbagai serangan kalap semacam itu. Kali ini dari mantan mahasiswanya, mahasiswa DO yang pastinya tidak berprestasi. Menjadi absurd Anies yang mantan rektornya disebut bodoh dan ungkapan negatif lain yang tidak berdasar. Anies sih cuek bebek dengan orasi Giring, yang bak penjual obat salep gatal-gatal di alun-alun kabupaten, yang hadir di akhir \'70-an. Orang menyebut itu semata dendam Giring pada mantan rektornya, atau memang kebijakan partainya sudah bulat hadir \"mengganyang\" Anies dengan terus memproduk narasi jahat. Narasi tidak berdasar yang terus-menerus dijejalkan pada publik, berharap siapa tahu ada yang nyantol mempercayainya. Tapi tidak sedikit yang mau muntah dengan jejalan narasi yang dibangun itu. Publik sudah makin pintar, bro sis. Pola merendah-rendahkan Anies jangan diterus-teruskan, itu tidak efektif. Makin Mengkilap Anies tidak marah dengan olok-olok bualan para buzzer, termasuk yang berkumpul di PSI. Setidaknya gaya partai satu ini layak disebut menyerupai kerja buzzer dalam memproduk hal buruk yang tidak semestinya. Anies tidak marah, tapi tidak dengan mereka yang mengidolakannya. Yang lalu membalas dengan membongkar jejak Giring, mahasiswa 2 kali DO, tapi berbuat nekat membodoh-bodohkan mantan rektornya, Anies Baswedan. Maka respons pada Giring berhamburan seperti pesta olok-olok tanpa henti. Giring seperti membuka jejak kebodohan diri sendiri. Bermaksud menghajar Anies, tapi justru wajah Giring sendiri jadi lebam-lebam, seperti ditonjok ramai-ramai. Upaya membodoh-bodohkan Anies, justru 2 kali DO Giring tersebar luas. Orasi urakannya mendapatkan balasan menohok menyakitkan. Menyasar Anies dengan narasi jahat yang tidak sebenarnya, bukannya mendapat apa yang diharapkan. Tapi justru membuka jejak diri sendiri, memberi senjata orang untuk menyebut Giring si Dongok Original. Anies dihujat tidak meredup, justru makin mengkilap. Itu yang tidak disadari mereka yang ada di balik penggagas munculnya buzzer. Giring dan partainya PSI sepertinya memilih ada di pusaran itu. Bukan gagasan yang dihadirkan, dan sepertinya memang tidak punya gagasan yang bisa dijual, kecuali membidik Anies terus menerus. Hidup seperti tanpa tahu maksud dan tujuannya. Miris. (*)

Meski Omicron Tidak Membahayakan, Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Dipaksakan

BY FNN Jum'at, 31 Desember 2021 11:01:05 0

Mana suara dokter Indonesia, sementara kata Dr. Tifa, apalah arti nasib 26,5 juta anak Indonesia yang harus divaksin. Mereka korban keadaan. Oleh: Iriani Pinontoan, Wartawan Senior FNN PEMERINTAH melalui Kementrian Kesehatan didukung Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) hingga Ahad, 19 Desember 2021, sudah vaksin 500.000 anak Indonesia usia 6-11 tahun dari target 26,5 juta anak. Miskin edukasi cenderung menakut-nakuti dengan mutasi virus covid menjadi omicron, plus gabungan varian delta jadi delmicron, orang tua pun berkeinginan kuat agar anak segera divaksin. Vaksin apa, ya Sinovac. Setidaknya, ada lima alasan IDAI mengapa anak perlu divaksin. Pertama, anak rentan terinveksi corona. Kedua, sulit mengurus anak yang teriveksi virus corona. Ketiga, tingginya kematian anak akibat virus corona di Indonesia. Keempat, hadirnya varian omicron, dan terakhir, kelima, anak-anak harus segera bersekolah kembali. Data pertama dari Satgas Covid, anak terinveksi covid 10-12%. Alasan kedua, jika anak sakit betapa sulit mengurus karena harus pendampingan orang tua. Ketiga, IDAI mencatat ada 1.000 terinveksi covid wafat, keempat, varian omicron lebih cepat memular dan anak-anak rentan terinveksi. Terakhir, kelima, cluster penularan tatap muka membuktikan anak-anak harus segera vaksinasi. Kelima alasan ini belum tersosialisasi maksimal sudah dilakukan vaksinasi. Akbatnya, beberapa anak diperkirakan kena Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) atau Kejadian Ikutan Paska Vaksinasi (KIPVI). Epidemologi prediktif Dr. Tifauzia Tyassuma sama sekali tidak khawatir dengan kehadiran omicron. \"Saya jauh lebih khawatir dengan vaksinasi terhadap anak,\" katanya kepada FNN, Kamis (31/12/2021). Anak-anak sudah berjatuhan KIPVI hingga ada yang meninggal. Seperti biasa, kejadian pada orang dewasa, lansia dan ibu hamil, pemerintah hanya mencatat sebagai angka kematian semata. Bukan mencatat sebagai manusia yang wafat akibat KIPVI. Tidak ada penelitian dan pernyataan resmi. Pekan lalu, seorang anak usia 8 tahun divaksin bersama teman-teman sekelasnya di sekolah. Empat dari anak-anak ini KIPVI, kena demam tinggi tidak turun-turun pada suhu 39,5. Tiga dari mereka diberi paracetamol dan obat lainnya oleh dokter, 3 hari kemudian normal kembali. Satu-satunya yang demannya tidak turun terjadi pada Rara. Empat hari kemudian dirujuk ke rumah sakit, tapi disuruh pulang kembali sambil berobat jalan. Dua hari kemudian Rara jadi lemes di rumah dan minta kepada neneknya untuk ke rumah sakit. \"Rara enggak tahan, Nek,\" katanya. Salah satu rumah sakit daerah di Pasar Minggu akhirnya menerimanya. Dokter melakukan observasi dan mengatakan Rara kemungkinan KIPI. Neneknya lalu bercerita dan memuatnya di sosial media. Belum lagi ada yang wafat seusai divaksin di Sulawesi. Tuntutan Emak-emak Pekan ini viral vidio Babe Aldo dan emak-emak sedang diterima Kementrian Kesehatan menyampaikan kekhawatiran mereka tentang vaksinasi anak. Salah seorang emak keberatan anak-anak divaksin. Alasannya, imunitas dan antibodi anak cukup tinggi untuk melawan virus apapun termasuk virus corona. Belum ada penelitian yang menyebutkan anak penyebar virus corona. Di sisi lain, orang dewasa dan lansia dikejar-kejar untuk divaksin.Jika tidak,diancam tidak mendapat pelayanan publik, khususnya adminiatrasi. Salah seorang emak yang juga wartawati senior, Nina Bahri, bercerita pengalamannya ketika berwisata ke Padang dan dikejar-kejar aparat untuk seluruh penumpang bus wajib vaksin. \"Bapak-bapak, andai hari itu ada yang meninggal usai divaksin, saya akan viralkan ke seluruh dunia,\" katanya berapi-api.\" Apalagi, sekarang anak-anak dipaksa vaksin. Mereka generasi masa depan Indonesia. Seharusnya mereka dilindungi. Apa yang akan terjadi pada mereka kelak, tidak ada yang tahu. \"Jangan hanya ingin mempertahankan jabatan menteri, bapak-bapak seolah-olah tidak tahu. Kalau mau divaksin, periksa dulu. Apakah ada comorbid atau tidak. Jangan semua dipaksa. Apalagi anak-anak. Tanggungjawab bapak dunia akhirat lho,\" ujar Nina masih dengan nada tinggi. Sementara kata Dr. Tifa, apalah arti nasib 26,5 juta anak Indonesia yang harus divaksin. Mereka korban keadaan. \"Dan, ketika anak-anak menjadi korban sejak dini, sebagai generasi penerus bangsa, maka kita tinggal menunggu kehancuran negara,\" tandasnya. Mana suara dokter Indonesia, sementara kata Dr. Tifa, apalah arti nasib 26,5 juta anak Indonesia yang harus divaksin. Mereka korban keadaan. Dr. Tifa sejak awal pandemi adalah epidemiolog prediktif dengan pengikut sosial medianya ribuan hingga jutaan yang berseberangan dengan dokter pada umumnya. Prediksinya mendekati kebenaran. Prediksinya tentang pandemi, vaksinasi dan perubahan iklim dunia tidak meleset. Berkali-kali mengatakan tidak anti vaksin, tapi berkali-kali pula sosial medianya, khususnya facebook di- takedown. Khusus untuk vaksin covid, konon perlu waktu panjang untuk penelitiannya. Mana suara dokter Indonesia? (*)

Polisi Surabaya Siagakan 2.400 Personel untuk Pengamanan Perbatasan

BY FNN Kamis, 30 Desember 2021 22:28:03 0

Surabaya, FNN- Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menyiagakan sebanyak 2.400 personel untuk pengamanan perbatasan, tujuannya mencegah perayaan malam Tahun Baru di tengah pandemi COVID-19.Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Akhmad Yusep Gunawan di Surabaya, Kamis, mengatakan petugas itu menjaga mobilitas di seluruh wilayah perbatasan, dan menghalau kendaraan mulai pukul 17.00 WIB pada 31 Desember 2021.\"Juga ada bantuan atau BKO dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Tentara Nasional Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya,\" katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis.Kombes Pol Yusep menjelaskan pola pengamanan malam tahun baru di Kota Surabaya terbagi dalam tiga \"ring\".Dia memaparkan personel yang ditempatkan di ring 3 fokus melakukan pembatasan mobilisasi di seluruh perbatasan wilayah Kota Surabaya, mulai pukul 17.00 WIB.\"Personel di ring 2 menghalau mobilitas agar tidak masuk ke pusat Kota Surabaya. Selain itu, di ring 1 menjaga tempat-tempat yang berpotensi menjadi pusat keramaian, seperti di Jalan Raya Darmo, Kertajaya, Tunjungan dan Pemuda,\" ujarnya.Yusep menegaskan tidak memberi izin keramaian untuk perayaan malam Tahun Baru. Dasarnya, adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Wali Kota Surabaya.Menurut Inmendagri Nomor 66 Tahun 2021, seluruh aktivitas di berbagai tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian di malam tahun baru harus berhenti beroperasi pada pukul 22.00 WIB.Yusep mengimbau agar masyarakat patuh pada aturan tersebut demi Kota Surabaya yang kondusif, aman dari kriminalitas, serta terbebas dari transmisi COVID-19.\"Saya sangat berharap agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga kami tidak perlu melakukan penertiban dan tindakan tegas yang justru membuat tidak nyaman aktivitas di Kota Surabaya,\" tuturnya. (mth)

Menpora Luncurkan Jurnal Olahraga

BY FNN Kamis, 30 Desember 2021 22:08:01 0

Jakarta, FNN - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali pada Kamis resmi meluncurkan Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia (JOPI) sebagai wadah para akademisi maupun peneliti untuk menerbitkan tulisan di bidang olahraga.   Zainudin mengatakan bahwa kehadiran JOPI tidak hanya penting sebagai media informasi terkait perkembangan olahraga, tetapi juga referensi penyusunan kebijakan di sektor olahraga.   “Disini lah pentingnya kita mempunyai satu media untuk mendapatkan informasi sekaligus sebagai referensi pada saat kita melakukan aktivitas, tugas, dan kegiatan kita sebagai stakeholder olahraga,” kata Zainudin dalam siaran pers, Kamis.   “Bagi pemerintah, tentu itu diperlukan menjadi bahan untuk penyusunan kebijakan sektor olahraga. Dan bagi para akademisi, tentu itu dibutuhkan sebagai bahan-bahan referensi yang tentu bisa menjadi panduan pada proses belajar dan mengajar di perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah ditingkatkan di bawahnya,” sambung dia.   Zainudin membuka kesempatan kepada seluruh pihak yang ingin mempublikasikan karya ilmiahnya dalam JOPI. Namun ia menekankan pentingnya kualitas dan pengelolaan jurnal demi menjaga kepercayaan publik.Setelah JOPI diluncurkan, Zainudin memastikan bahwa Kemenpora berkomitmen untuk konsisten memberikan fasilitas terhadap kelangsungan JOPI agar bisa terus eksis dan konsisten menerbitkan karya ilmiah, termasuk dukungan dari sisi anggaran di setiap tahunnya.   Lebih lanjut, Zainudin berharap JOPI nantinya bisa fokus pada penerbitan karya yang berkaitan dengan olahraga pendidikan karena itu menjadi pilar utama yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).   “Olahraga pendidikan menurut saya menjadi pilar utamanya karena dari olahraga pendidikan lah kita bisa mendapatkan bibit-bibit dan olahraga prestasi,” tegasnya.   Sementara itu, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta mengatakan bahwa JOPI akan terbit dua tahun sekali. Adapun publikasi perdana telah diterbitkan pada akhir tahun 2020 lalu.“   \"Tentu akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan edisi rutin minimal dua kali dalam satu tahun,” kata Isnanta.   JOPI merupakan jurnal dari berbagai tulisan penelitian para akademisi dan para guru olahraga yang bisa menjadi rujukan dan panduan para stakeholder dalam pengambilan kebijakan. Demi menjaga kualitas tulisan, jajaran editor maupun reviewer diisi para pakar akademisi yang mumpuni di bidang olahraga, di antaranya akademisi dari Universitas Negeri Malang, Unnes, UPI, dan Universitas Negeri Makassar. (mth)   

Negara Bukan Milik Pemerintah, Semua Harus Paham!

BY FNN Kamis, 30 Desember 2021 20:23:22 0

Oleh: Sugeng Waras, Kolonel Purn. TNI AD, Mantan Kepala Dosen dan Direkrtur Pendidikan SESKO TNI PRESIDEN dibantu para Menteri, itulah yang dinamakan pemerintah! Berdasarkan undang-undang, Presiden adalah Kepala Negara, sekaligus Kepala Pemerintahan, juga Panglima tertinggi Angkatan Perang, namun semua itu jika ditotal hanya sebagai pengelola negara, dan bukan pemilik negara! Dalam mengelola negara, kekuasaan dibagi-bagi, Pemerintah (ekskutif) pelaksana UU, bekerja sama dengan  DPR (legislatif) pembuat UU, yang juga sebagai perwakilan atau pengejawantahan rakyat, yang antara lain berhak mengawasi, mengontrol, menegor, bertanya, angket, interpelasi, dan MK (Yudikatif) pengawas UU, dalam rangka menuju dan mencapai tujuan Nasional dan cita cita Negara. Adapun yang benar benar sebagai pemilik negara adalah Rakyat, oleh karenanya rakyatlah sebagai pemegang tertinggi kedaulatan negara Faktanya.... Mereka, manusia-manusia yang berperan mengawaki, bukannya bodoh, tapi masih bisa dibodohi pihak lain yang lebih kuat, lebih pintar, lebih cerdik, dan lebih licik Konkritnya, pihak ekskutif, yudikatif, dan legislatif ini masih bisa dibodohi dan dikepreti oleh konglomerat Taipan, China (9 Naga ), dengan permainan uang. Ironisnya, BIN (Badan Inteljen Negara) yang seharusnya menjadi mata dan telinga pemerintah, buta dan tuli dalam melihat hal-hal dan kejadian sebenarnya. Tidak buka suara adalah keharusannya, tapi tidak bisa mengubah keadaan yang lebih baik adalah dosanya. Inilah yang membuat negara gaduh, kacau, carut-marut, cemas harap dan tidak jelas tujuan dan arahnya, yang bisa jadi akibat permainan uang. Agar semuanya berjalan mulus, dibuatlah trik trik yang mengelabuhi dan menyesatkan seperti menghasut, memojokkan, memecah-belah, mengadu-domba dengan mengeluarkan statement atau pernyataan pernyataan seperti teroris, intoleransi, dengan sasaran para ulama dan tokoh tokoh Islam (potensi bangsa) melalui tangan besi aparat penegak hukum dan keamanan termasuk para buzzer RP. Nyaris semuanya sulit dibuktikan secara hukum, karena kolaborasi dan konpirasi jahat bersama-sama yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menebak dan menduga duga seperti hal di atas gampang, segampang menangkap, menculik atau menghabisi orang seperti para pejuang kebenaran dan keadilan. Sesungguhnya, jika mereka ini manusia beriman dan bertaqwa, serta tidak dipersulit dengan keluarga yang disayang, wanita cantik/pria brondong selingkuhan, negara akan aman aman saja Maka, orang orang seperti HRS, sang penggagas dan penulis Resolusi/Revolusi Akhlaq, menjadi penghalang bagi mereka, pasti dibuat menderita selama lamanya. TNI-POLRI, di bawah bayang-bayang kekuasaan rezim, nampak silau dan berpaling dari peran dan sumpahnya. Oleh karenanya, semakin jelas, siapa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita singkirkan di NKRI ini. Semoga saja, TNI-POLRI segera sadar, terbangun dan bangkit kembali bersama rakyat untuk menjadikan NKRI lebih baik. Singkirkan.para oknum penguasa yang merasa negara jadi miliknya. Yakinlah, manusia hanya sebatas bermimpi dan berencana, pada akhirnya Allah swt, yang akan menseleksi alam ini, untuk menentukan siapa para calon penghuni surga dan neraka! Wait and see..! (*)

Pasukan Mataram Unjuk Gigi dan Akhlak

BY FNN Kamis, 30 Desember 2021 20:01:55 0

Oleh: Ridwan Saidi, Budayawan MATARAM Lama yang berpusat di Sleman awalnya berperan dalam zona econ Semarang, tapi akhirnya pada IX Masehi mereka undur diri karena harus bersaing dengan pebisnis-pebinsis dari Asia Minor. Mestinya Mataram II telah bangkit sebelum 1540, karena tahun-tahun itu sudah took over keamanan zona econ Semarang dari Demak yang dihancurkan \"raden\" Pate. Zona econ Bandar Jakarta juga minta bantuan Mataram untuk memperkuat pertahanan di Sunda Kalapa. Kemudian pada tahun 1580 Mataram membasmi pengacau yang bikin onar di masjid Tegal Kalong Sumedang. Dan setelah itu pun pasukan reguler Mataram ada yang bertugas di Sumedang. Di sekolah tidak diajarkan sebab-sebab terjadinya perang Mataram vs Belanda. Pada tahun 1623 pasukan Mataram diusir Belanda dari Batavia (re: Oud Batavia). Lima tahun Mataram mempersiapkan diri. Banyak narasi beredar bahwa Mataram jalan kaki ke Jakarta, bahkan ada yang bilang mereka mampir dulu di Karawang untuk bersawah. Tidak. Pasukan Mataram membawa gajah. Mereka gunakan kapal dari Semarang. Litho Belanda menunjukan pasukan gajah Mataram.Pasukan Mataram tiba di Batavia Agustus 1628. Di mana base camp pasukan Mataram? Di tempat yang kemudian diberi nama Kampung Jawa. Ketika itu bukit-bukit Tambora belum diratakan. Akses ke Kota via Pekancilan, jalan yang kelebarannya cukup untuk gajah. Kapal-kapal Mataram merapat di Ancol. Dari Ancol, dengan menghindari SKA Beos, sekarang, tidak jauh. Tentara Belanda di mana? Museum Bahari, sekarang, dan loji di belakangnya, kini Jl Pakin. Berapa banyak clash? Setidaknya dua kali. Clash pertama di depan SKA Beos, sekarang, Belanda membuat lithonya. Di sini pasukan gajah beraksi. Berdasar litho, saat itu Mangga Dua masih sawah. Clash ini dimenangkan Mataram. Clash kedua sebenarnya bukan clash karena pasukan Mataram melakukan aksi pembakaran di loji Jl Pakin yang oleh tentara VOC dijadikan asrama. VOC kalah total. Banyak Belanda yang mati hangus. Bekas-bekas pembakaran masih ada. Dalam buku sejarah perang Sultan Agung 1628-1629, yang pas Agustus-Februari tahun-tahun tersebut. Mengapa Mataram tidak kuasai Batavia? Bukan niatnya. Mataram hanya mau kasih pelajaran pada orang-orang Belanda, ojo sa\'karepé déwé. RSaidi. (*)  

Bahar Smith Dipanggil Polda Jawa Barat pada Senin Pekan Depan

BY FNN Kamis, 30 Desember 2021 18:36:09 0

Bandung, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menjadwalkan pemanggilan terhadap Bahar Smith pada Senin 3 Januari 2022, pekan depan terkait penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian.\"Polda Jawa Barat melayangkan surat panggilan kepada saudara Bahar bin Smith untuk diminta keterangannya pada Senin 3 Januari 2022,\" kata Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Erdi A Chaniago di Bandung, Jawa Barat, Kamis.Menurut dia, pemanggilan tersebut dilakukan setelah pihaknya menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada Selasa (28/12) ke kediaman Bahar yang berada di Bogor.\"Direktorat Kriminal Umum telah melayangkan SPDP terhadap Bahar bin Smith,\" kata dia.  Erdi pun menyebut Bahar dalam proses penyidikan tersebut masih berstatus sebagai saksi. Erdi mengatakan Bahar Smith diduga memberikan suatu pernyataan sehingga membuat kericuhan di tengah masyarakat.Namun kasus tersebut bukan terkait dengan Jenderal TNI Dudung yang ini ramai diperbincangkan, melainkan kasus lain yang belum bisa ia sebutkan secara rinci. Adapun kasus itu menurut Erdi diduga terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi.\"Tentunya ini masih konsumsi penyidik ya, nanti perkembangannya akan kita sampaikan,\" katanya.Dalam penyidikan kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (mth) 

Kebocoran Hingga Pencurian Data Masih Jadi Tantangan Besar pada 2022

BY FNN Kamis, 30 Desember 2021 15:43:01 0

Jakarta, FNN - Sepanjang 2021, rasanya kecanggihan teknologi serta digitalisasi sudah menjadi bagian yang semakin tak terpisahkan dalam kehidupan manusia secara global.Digitalisasi menjadi solusi dan jawaban bagi manusia untuk bisa mulai berdamai dengan pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.Mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari- hari, kegiatan bermobilisasi, kegiatan perbankan, hingga layanan pengobatan saat ini semakin mudah dijangkau dengan kehadiran digitalisasi.Layanan itu pun kini bahkan tak lagi dirasakan oleh masyarakat perkotaan, namun juga menjangkau kampung- kampung hingga perdesaan yang sebelumnya bahkan tak mengenal apa itu internet di 2020 lalu.Di balik semua manfaat tersebut, rupanya ada juga risiko besar yang menanti seperti kebocoran dan pencurian data.Sepanjang 2021, rasanya di lini media sosial hingga media massa tak sedikit berseliweran kasus kebocoran dan pencurian data.Bukan hal yang baru sebenarnya masalah kebocoran dan pencurian data di ruang digital.Namun rasanya hal itu semakin memanas dengan meningkatnya kemudahan dan juga layanan digital yang berkembang di masa kini.Sebut saja, beberapa kasus yang cukup menggegerkan terkait dugaan serta kebocoran data di 2021 seperti Kebocoran data BPJS Kesehatan di bulan Mei, disusul kebocoran data BRI Life pada Juli, dan tak kalah menggemparkan dugaan kebocoran data eHAC milik Kementerian Kesehatan.Meski pada akhirnya ada yang terbukti benar mengalami “kebobolan” seperti kasus BRI Life dalam sistem BRI Life Syariah.Namun ada juga yang ternyata pada akhirnya dugaan tersebut tak benar atau tidak ditemukan kebocoran data seperti kasus eHAC.Selain terjadi pada institusi- institusi besar, kebocoran dan pencurian data juga ternyata secara tidak langsung berhubungan erat dengan perilaku pemilik data.Potensi untuk data seseorang bocor melalui ruang digital ternyata ditenggarai oleh perilaku pemilik data yang tidak sadar telah membocorkan data pribadinya kepada publik.Masih banyak kasus kebocoran dan pencurian data yang sebenarnya bisa dibicarakan, namun yang jelas kondisi ini mengingatkan kita untuk lebih mawas diri ketika berselancar di ruang digital.Untuk lebih memahaminya mari kita bahas lebih mendalam terkait masalah pencurian dan kebocoran data ini.Lihainya Para Pencuri Data “Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.”Kutipan itu rasanya tepat untuk menggambarkan posisi para pencuri data yang terus berupaya untuk mengambil data lewat ruang digital yang kian berkembang.Kita mungkin lebih mengenal mereka dengan sebutan hacker, biasanya mereka mencari celah dan kekurangan dari sebuah sistem di ruang digital untuk kemudian mengambil alih hingga membobol data dari pemilik sistem.Beruntung apabila hacker tersebut merupakan bug bounty dan dengan kooperatif membantu pemilik sistem untuk membenahi sistemnya agar semakin kuat.Namun sayangnya kebanyakan hacker lebih memilih jalur yang buruk dan menjual hasil “rampasan” dari sistem yang dibobolnya lewat forum-forum.Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada Mei 2021 merupakan salah satu ulah dari hacker yang menjual hasil buruannya lewat forum bernama Raid Forum.Kebocoran data lewat institusi juga di tengah berkembangnya ruang digital ternyata bisa terjadi secara tidak langsung karena acara- acara yang dilakukan oleh institusi.Misalnya seperti tren “giveaway” di media sosial yang ternyata secara tidak langsung membantu dengan mudah para pencuri data memburu para korbannya.Biasanya setelah data korban diraih, pencuri data pun bersiap melakukan tahapan kejahatan selanjutnya yaitu penipuan.Contohnya seperti dalam kasus yang diungkap oleh Pengamat Keamanan Siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya baru-baru ini.Ia membeberkan salah satu laporan korban penipuan yang secara tidak sadar datanya dicuri lewat ajang “giveaway” yang diikutinya dan digelar oleh salah satu bank lewat media sosial.Bukannya memenangkan acara tersebut, korban justru malah mengalami kerugian karena terperdaya oleh pencuri data yang berpura- pura menjadi admin dari acara “giveaway” yang diikutinya.Korban pun akhirnya diperas dan bukannya untung malah buntung.Meski dalam hal ini korban sebenarnya juga bersalah karena tidak fokus, namun secara tidak langsung ada juga andil institusi yang mengadakan acara sehingga data korban dengan mudahnya diketahui oleh si pencuri data.Tentunya diperlukan kehati- hatian ekstra bagi para institusi, perusahaan, hingga penyedia layanan untuk kemudian di masa depan mengadakan acara sejenis.Alfons pun menyarankan agar nantinya para institusi hingga perusahaan yang mengadakan acara sejenis bisa lebih berhati- hati sehingga tidak terjadi kasus serupa.“Pihak penyelenggara event (undian atau pun giveaway) jangan sampai mengorbankan pelanggannya untuk kepentingan branding. Nasabah adalah aset yang harus dilindungi dan jangan disodorkan ke mulut serigala (pencuri data/penipu) dengan meminta mention, tag, atau sejenisnya yang berpotensi menjadikan pelanggan sebagai korban eksploitasi,” kata Alfons.Masih Lengah“Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak.”Mengambil peribahasa tersebut, seringkali dalam kasus pencurian dan kebocoran data terkadang korban juga perlu melakukan introspeksi diri.Memang paling mudah menyalahkan pihak lain, namun ketika harus mengevaluasi diri sendiri rasanya hal itu sangatlah sulit.Mengutip laporan Acronis Cyberthrearts Report 2022 yang dikeluarkan Acronis, ternyata masyarakat Indonesia masih abai untuk melakukan proteksi pada data- datanya di ruang digital.Masih banyak masyarakat Indonesia yang secara tidak sadar justru mengunggah data pribadinya lewat kanal- kanal digital seperti media sosial hingga aplikasi pesan instannya.Kasus yang paling menggugah dan mungkin menjadi tamparan adalah pencurian data lewat tren “Add Yours” di Instagram.Kasus itu terjadi saat seorang netizen di Twitternya mencuit bahwa sahabatnya tertipu oleh phising dan melakukan transfer usai sang penipu memanggil nama masa kecilnya.Selidik punya selidik, korban tersebut menyadari bahwa ia mengikuti tren “Add Yours” di Instagram dan mengisi pertanyaan “Variasi Nama Kamu”.Sebenarnya fitur itu bertujuan untuk saling membagi momen dan pengalaman baik di antara para pengguna Instagram.Namun ternyata secara tidak sadar mulai muncul “Add Yours” yang menyinggung data- data pribadi yang akhirnya data itu diberikan cuma- cuma oleh pengguna Instagram yang mengikutinya.“Variasi Nama Kamu”, “Nama Hewan Peliharaanmu”,”Tempat Tanggal Lahir”, “Kota asal”, menjadi beberapa pertanyaan dalam fitur “Add Yours” yang pada akhirnya berujung pada kebocoran data besar- besaran.Ini menunjukkan betapa masih lengah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga data pribadi.Hal yang Bisa Dilakukan Menyambut 2022Pencurian dan kebocoran data sekarang bukanlah hal yang tak mungkin terjadi pada banyak pihak.Solusi terbaik adalah sama seperti penanganan pandemi COVID-19 yaitu kolaborasi.Ya betul, kolaborasi berbagai pihak juga diperlukan dalam menjaga keamanan data dan privasi setiap masyarakat di Indonesia.Dari segi Pemerintah tentunya harus dengan segera mengesahkan regulasi yang hingga saat ini masih terus bergulir di Senayan pembahasannya yaitu UU Perlindungan Data Pribadi.Dengan kuatnya regulasi yang berlaku khusus untuk masalah data pribadi, tentunya para pelaku pencurian hingga penipuan yang memanfaatkan kebocoran data akan semakin enggan untuk bermain api membobol data dan privasi masyarakat.Lalu dari segi institusi, perusahaan, ataupun penyedia jasa yang memiliki layanan bersangkutan dengan data pribadi konsumen dan pelanggannya harus dengan sigap membangun sistem yang kuat di ruang digital.Bahkan jika perlu adakan bug bounty academy sehingga dengan demikian celah keamanan siber yang tak diketahui bisa terisi.Cara ini bahkan sudah dilakukan oleh banyak perusahaan teknologi di dunia untuk bisa menjaga keamanan data dari para pelanggannya.Terakhir dari segi masyarakat, tentunya masyarakat harus secara aktif meliterasi diri sendiri dan meningkatkan kewaspadaan mencegah terjadinya pencurian data di ruang digital.Pastikan jika anda mengikuti sebuah layanan, maka komunikasi yang dilakukan pun harus lewat kanal- kanal resmi dan tidak melalui metode yang dijelaskan di luar layanan.Lalu bagi masyarakat yang sudah paham akan bahaya kebocoran data sebisa mungkin mengajarkan atau mengedukasi anggota keluarganya yang belum paham.Dengan demikian idealnya potensi pencurian dan kebocoran data kecil sekali kemungkinannya untuk terjadi. (mth)

Ombudsman Dorong Pemda di NTT Benahi Lima Aspek Pelayanan Publik

BY FNN Kamis, 30 Desember 2021 15:32:01 0

Kupang, FNN - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mendorong pemerintah provinsi dan 22 kabupaten/kota di NTT agar membenahi lima aspek dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik di provinsi itu.\"Pertama, kami mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan/perangkat daerah agar memiliki sistem informasi pelayanan publik secara elektronik (website),\" katanya ketika dihubungi di Kupang, Kamis.Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan pembenahan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah di NTT yang pada 2021 tidak mendapat predikat tertinggi atau zona hijau berdasarkan survei penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 oleh Ombudsman RI.Beda Daton menyebutkan aspek kedua, yaitu mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan/perangkat daerah agar menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Ketiga, mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan/perangkat daerah agar menyediakan sarana dan sistem pelayanan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.Keempat; penyediaan sistem pengelolaan pengaduan berupa sarana/saluran, mekanisme prosedur, dan menunjuk pejabat pengelola pengaduan masyarakat.Kelima, mendorong penyediaan sarana pengukuran kepuasan masyarakat dan rutin melakukan survei untuk mendapatkan masukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.Ia menambahkan berdasarkan hasil survei penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021, tidak ada satu pemerintah daerah di NTT yang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi.Kepatuhan tinggi diberikan kepada 17 kementerian, 12 lembaga, 13 provinsi, 34 kota, dan 103 kabupaten. Sementara Provinsi NTT menempati urutan ke-28 dari 34 provinsi se-Indonesia dan berada pada tingkat kepatuhan sedang (zona kuning).\"Khusus di NTT kami melakukan survei dan menilai sebanyak 207 unit penyelenggara layanan yang tersebar di 22 kabupaten/kota dan pemerintah provinsi,\" katanya. (mth)   

Harga Sebuah Ekspektasi

BY FNN Kamis, 30 Desember 2021 15:24:24 0

Sejenak, selama 2 x 45 menit. Rakyat Indonesia mampu melupakan utang negara. Mengabaikan matinya demokrasi dan supremasi hukum. Termasuk semakin rusaknya sistem politik dan perilaku kekuasaan. Dalam waktu yang tidak lebih dari 2 jam, rakyat tak peduli melambungnya harga sembako di penghujung tahun. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari SEMUA risis dan ketidakpastian masa depan yang melingkupi negara, buyar seketika saat menyaksikan Timnas Indonesia berlaga melawan Thailand dalam Turnamen AFC 2021. Seluruh pandangan, pendengaran dan perasaan terkonsentrasi dan tertumpahkan menyaksikan perseteruan Indonesia dan Thailand dalam laga sepak bola yang klasik itu. Ada hal yang lebih menarik dan layak diangkat sebagai refleksi dan evaluasi kebangsaan, lebih dari soal olah raga khususnya sepak bola. Ini bukan tentang sekedar pertandingannya. Bukan hanya soal teknis dan strategis kesebelasannya. Juga bukan melulu soal performa pemain dan pelatihnya. Apalagi cuma soal menang kalahnya. Brasil, Jerman, Perancis, Inggris, Italia dan seabrek timnas sepak bola hebat lainnya, pernah mengalami kekalahan. Tim-tim sepak bola papan atas itu biasa mengalami kemenangan dan kekalahan dalam turnamen bergengsi dan prestisius selevel olimpiade dan piala dunia. Kesebelasan-kesebelasan hebat yang dipuja dan memiliki fans sedunia sekalipun, tak bisa terhindar dari kekalahan. Ada saatnya penampilan mereka menunjukkan superioritas, namun ada waktunya mereka juga dipermalukan lewat ajang sepak bola. Ini tentang sepak bola dan nasionalisme. Bagaimana sepak bola itu menampilkan eksistensi dan kebanggaan sebuah bangsa. Sebagai olah raga yang paling diminati dan memiliki penggemar terbesar di seluruh dunia, sepak bola dalam ajang internasional bukanlah cuma sebuah pertandingan. Ia menjadi pesan dan promosi suatu negara. Tentang kebudayaan dan peradaban suatu bangsa. Sepak bola menjadi bahasa yang universal dalam pergaulan dunia. Relasi sosial antar bangsa di luar persoalan ekonomi, politik dan militer. Dunia sepak bola juga menjadi salah satu faktor yang sering dikorelasikan dengan \"the nation of character building\" pada suatu negara. Sekat-Sekat Nasionalisme Indonesia patut belajar dari negara-negara di belahan benua Afrika dan Amerika Latin. Beberapa dekade, bangsa mereka masih dianggap populasi penduduk terbelakang dan miskin. Betapapun mereka dianggap sebagai rakyat kelas rendah dalam soal pendidikan dan sarana prasarana terkait aspek SDM dan SDA. Tidak dalam sepak bola. Negara-negara Afrika seperti Afrika Selatan, Kamerun, Nigeria, Kenya, Ghana, Senegal, Maroko dll. Begitu Juga dengan negara-negara Amerika Latin seperti  Brazil, Argentina, Chile, Paraguay, Ekuador dll. Negara yang secara umum identik dengan gurun dan perbukitan tandus serta perkampungan dan  pemukiman kumuh itu, merupakan gudang pemain berbakat dan istimewa dalam sepak bola dunia. Mereka para orang-orang kaya prestasi dan membanggakan sepak bola meski hidup di negara miskin. Sebagian besar penduduk dunia mengidolakan mereka, termasuk penggemar sepak bola di Indonesia. Berbeda dengan negara dimari. Dalam hal sepak bola, rakyat Indonesia merupakan kebalikan dari negara-negara di Afrika dan Amerika Latin. Indonesia seperti menjadi langganan negeri pecundang dalam urusan sepak bola. Entah apa yang menyebabkan sepak bola nasional begitu terpuruk dalam dan berkepanjangan. Bukan hanya miskin prestasi, akan tetapi lebih banyak memalukan dan merendahkan bangsa. Entah apa yang kemudian terus menggeluti wajah suram persepakbolaan nasional. Pencarian bibit, pelatihan dan pembinaan bukan tidak dilakukan. Meski belum maksimal, setidaknya pembentukan tim sepak bola dari usia dini hingga level profesional telah gencar dilakukan. Bukan hanya metode, pembinaan sepak bola telah menjadi seperti pendidikan kurikulum.  Menghadirkan pelatih berkelas dan berkarater sudah diupayakan. Struktur dan skema latihan telah mengacu pada sistem yang lebih modern. Termasuk kompetisi reguler sudah berjalan. Pemberian gaji dan fasilitas pemain serta pola makan bergizi dan bernutrisi untuk pemain juga sudah diprioritaskan. Inteligensi dan psikologi juga diberi sebagai salah satu model pendidikan dan pelatihan sepak bola. Apalagi yang kurang?. Jika dibandingkan negara-negara di Afrika atau Amerika latin itu, mungkin sangat jauh berbeda, tapi mereka mampu mengangkat prestasi dan kebanggan negaranya. Mereka mungkin susah untuk sekedar mendapatkan tanah lapang untuk bermain sepak bola. Boleh jadi pemain-pemain dunia seperti mereka, sedari kecil hanya bisa bermain bola di jalanan atau gang-gang sempit. Mereka kebanyakan lahir dari lingkungan dan keluarga miskin. Terkadang terjadi, saat tak mampu hanya untuk membeli seatu sepak bola yang layak. Tapi semangat mereka luar biasa. Ada spirit dan kekuatan yang mengobarkan mereka untuk berprestasi dan menempatkan negara mereka secara terhormat dan layak kedudukannya di dunia. Melalui sepak bola mereka mengenalkan negaranya menjadi disegani dan diteladani. Pemain-pemain sepak bola dunia itu mampu menginspirasi dan memotivasi. Fenomena sepak bola Indonesia yang terus lekat dengan kelas bawah dan tim ayam sayur itu. Bisa dipastikan bukan kelemahan dan kesalahan para pemain, pelatih atau semua irisan yang bersentuhan dengan pembentukan sebuah tim nasional sepak bola. Banyak faktor dan indikator yang menyebabkan perkembangan sepak bola nasional mangkrak. Tidak menutup kemungkinan berpotensi maju, tapi sayangnya prestasi sepak bola nasional boleh jadi dikorupsi. Ada manajemen dan regulasi yang salah. Bisa karena ada mafia bisa juga makelar dalam sepak bola nasional. Mirip negara dan sistem politik, ada juga oligarki dalam sepak bola Indonesia. Mulai dari perekrutan pemain, pembentukan organisasi seoak bola,  jual beli pemain, pengelolaan klub, pengaturan skor pertandingan,  hingga praktek suap masih kental dalam dunia sepak bola Indonesia. Distorsi seperti menjadi tradisi di negeri ini, bahkan merambah ke wajah sepak bola nasional. Mungkin agak nyeleneh, jika menghubungkan sepak bola dengan nasionailsme. Sepak bola menjadi terbatas dan sempit jika dibahas secara parsIal. Permainan bola lapangan hijau itu tak bisa dipisahkan dari persoalan negara. Baik buruknya prestasi sepak bola nasional juga menjadi cermin baik buruknya negara. Pada satu sisi tertentu yang substansi, sepak bola dan pemerintah menjadi terintegrasi. Sepak bola Indonesia pernah mengalami prestasi puncak di era 1938 saat memakai nama Dutch East Indies. Meski masih dalam masa kolonial, Indonesia saat itu menjadi negara pertama di Asia yang lolos Piala Dunia. Begitupun ketika era orde lama, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Uni Sovyet 0-0 di Olimpide Melborne pada tahun 1956. Situasi kebangsaan yang jauh dari ideal, namun begitu patriotisnya timnas Indonesia. Berada dalam cengkeraman kolonialisme dan imperialisme, kemudian baru menikmati kemerdekaan seumur jagung, timnas sepak bola Indonesia berhasil menggelorakan nasionalisme. Ada jiwa dan mentalitas yang ingin menunjukkan diri sebagai suatu negara bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tak ingin direndahkan dan ingin dipandang terhormat, menjadi energi besar yang merasuki pemain timnas Indonesia itu. Bak pahlawan di bidangnya pesebak bola tanah air merepresentasikan negaranya dengan penuh pengorbanan, totalitas dan pencapaian tujuan yang menggetarkan nasionalime dalam sepak bola. Kembali pada hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand di final leg pertama Piala AFC 2021. Dengan hasil kekalahan 0-4 dari Thailand, memang bukanlah hasil yang mengejutkan. Bukan juga apriori atau skeptis terhadap sepak bola nasional. Ini lebih menyangkut soal mimpi dan harapan rakyat Indonesia terhadap timnas yang menjadi kebanggannya. Seakan Rakyat Indonesia, berharap menemukan kehormatan dan harga diri bagi negara bangsanya melalui sepak bola. Terutama ketika di negara-negara maju, sepak bola telah menjadi industri dan instrumen kapitalisme. Apakah terlalu berlebihan? Atau juga ini menjadi kontemplasi kebangsaan? Ketika rakyat banyak menemukan negara sedang tidak baik-baik saja hampir di semua sendi kehidupan, rakyat Indonesia terlalu berharap pada timnas untuk mendapatkan kemenangan. Meski nasionalisme pada akhirnya gagal menghidupkan daya juang timnas sepak bola Indonesia, rakyat memang harus bisa menerima dan membiasakan diri pada kenyataan pahit. Tangis, kekecewaan, penyesalan dan rasa frustasi mengiringi kekalahan timnas yang mempermalukan rakyat dan negara. Bukan, sekali lagi bukan kelemahan dan kesalahan pemain atau pelatih. Hanya saja, sama seperti negara Indonesia tercinta, nasionalisme masih terkubur lelap seiring terpuruknya prestasi timnas. Atau mungkin saja terlalu besar mimpi bangsa ini memiliki kesebelasan yang tangguh di dunia. Begitu tingginya ekspektasi bangsa Indonesia terhadap timnas, sehingga hasilnya harus dibayar dengan kekecewaan dan kesedihan nasional. Maka bijaklah sebisa mungkin, berhenti menumpahkan kekesalan dan mengumpat timnas. Setidaknya tidak sekeras dan sefatal saat menghujat rezim yang jauh lebih banyak kegagalannya. Bangun dari ekspektasi dan utopi, karena nasionalime masih belum tampak juga batang hidungnya di negeri ini. Lagi pula berharap kejayaan sepak bola nasional, akan senilai dengan upaya mewujudkan kemakmuran dan keadilan di ilusi Panca Sila. Siapa yang tahu? (*)   Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari

Skandal Selingkuh Menteri AH, Pejabat Kok Takut “Tetangga”?

BY FNN Kamis, 30 Desember 2021 01:42:17 0

  Refleksi Politik Akhir Tahun 2021 Dengan demikian Presiden Jokowi sesungguhnya memiliki cukup alasan untuk memberhentikan Menteri AH sedekat apapun relasi pribadi antara Presiden dan AH. Oleh: Yos Nggarang, Aktivis Pergerakan DI penghujung Tahun 2021 ini kita dikejutkan oleh cerita Rifa Handayani dan suaminya yang melaporkan seorang Menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang juga seorang Ketua Umum Partai Politik berinisial AH. Rifa Handayani melaporkan AH ke Mabes Polri karena diduga Rifa mendapat ancaman dibunuh oleh “tetangga” AH, sebagaimana keterangan Rifa dalam video wawancara dengan wartawan senior Hersubeno Arief. Publik pun bertanya, bagaimana awal mula sampai bisa terjadi ancaman “membunuh” dan hubungan seperti apa antara Rifa dengan AH? Siapa “tetangga” yang dimaksud AH yang berani mengancam membunuh Rifa? Dan apakah “tetangga” itu hanya sebuah istilah yang digunakan oleh AH? Lalu, kok bisa AH sebagai pejabat publik, Ketua Umum Partai Golkar handpone-nya digunakan oleh “tetangga”, bagaimana kita memaknainya?  Pertanyaan-pertanyaan di atas–sebagian kita bisa temukan jawaban dalam keterangan wawancara versi Rifa Handayani. Bahwa Rifa pernah menjalani hubungan asmara/perselingkuh dengan seorang Menteri Kabinet Jokowi yang berinisial AH pada 2012 silam. Soal siapa “tetangga” itu, diduga kuat tak lain adalah istri AH. Kemudian, mengapa hubungan suami-istri ini diistilahkan “tetangga” oleh AH? Sebagai pejabat tinggi mestinya harus lebih gantleman/berani terbuka agar menjadi teladan bagi publik.  Terkait handphone-nya digunakan “tetangga”? Singkatnya, ini menjelaskan bahwa pejabat publik tersebut tidak punya privacy sama sekali, tentu ini sangat memalukan. Dengan demikian publik menilai; masa barang seperti handphone saja tidak bisa kendalikan, bagaimana mengurus, mengendalikan partai dan negara? Kepantasan, Teladan dan Moralitas Pejabat Skandal asmara/perselingkuhan antara Rifa Handayani dengan AH, Ketua Umum Partai Golkar yang diduga kuat inisial AH itu adalah Airlangga Hartanto. Dugaan ini karena ada tuntutan dari kader senior Golkar Erwin Rikardo Silalahi meminta sang ketua dia harus mundur, sebagaimana pemberitaan media online Law-Justice (Jumat, 24/12/2021). Yang kini menjadi ramai dibicarakan publik atas skandal ini adalah soal kepantasan dia sebagai pejabat tinggi, Ketum Partai Golkar yang publik nilai sebagai partai modern, yang mestinya harus memberi keteladanan. Bila tidak memberi keteladanan, maka otoritas moral dia sebagai pejabat publik, pemimpin partai akan hilang. Konsekwensinya seluruh kebijakan ataupun keputusan politik yang dia ambil tidak kredibel, karena legitimasi moral politik sudah hilang. Dampak pada partai jika pemimpin partai seperti ini terus dipertahankan, suara pemilih perempuan akan hilang, sebab perempuan paling tidak suka dengan laki-laki yang tak bertanggung jawab dan sebagian yang konservatif tidak suka perselingkuhan. Tentu ini mereduksi citra partai Golkar sebagai partai moderen di negeri ini dan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik dalam pemilu 2024 nanti. Sebelumnya (medio Febuari 2021), jejak digital pernyataan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono terkait Wakil Ketua DPRD Sulut yang merupakan kader Golkar selingkuh. Agung dan para pengurus DPP hendaknya melihat kasus Sulut menjadi sebuah preseden, tidak membedakan apalagi mengabaikan skandal perselingkuhan yang berkaitan dengan AH. Di sini, lagi-lagi diuji dan harus ditunjukkan bahwa standar Moralitas untuk menjadi standar partai lain yang di “agungkan” oleh sang dewan pakar Agung Laksono berlaku untuk semuanya, tidak hanya untuk  segelintir kader saja. Contoh kongkrit, bagaimana Standar Moral menjadi pegangan dasar untuk seorang politisi atau pejabat: DPP PDIP memecat kader yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Lembata karena kedapatan selingkuh dengan istri orang (Kompas.com, 27 Desember 2021).  Peristiwa ini juga memberi pesan ke kita soal bagaimana cara menangani, mengatasi dan mengelola masalah, baik sebagai kepala rumah tangga, pemimpin partai politik dan pejabat tinggi. Di sini harus bisa menunjukkan bagaimana respons terhadap masalah, mengambil tanggung jawab, gantleman/tidak kamu? Bila tidak, peristiwa tersebut mengingatkan saya pada nasehat Hanah Arendt, bahwa ketiadaan refleksi dan gagasan dalam politik adalah sebuah kejahatan. Karena partai politik tidak mungkin bisa membawa perubahan signifikan jika tidak mengandalkan keberadaan konstituen dan simpatisannya. Cita-cita sebuah partai politik haruslah bisa menjadi imajinasi kolektif dari konstituen dan simpatisannya, bisa menjadi frame of reference atau bingkai dalam menginterpretasi realitas kebangsaan yang terus mengalir dan berkembang. Hal inilah yang akan membentuk identitas bersama diantara konstituen dan simpatisan partai politik. Para Founding Fathers Indonesia sangat memahami relasi sosial antara pemimpin dan masyarakatnya, sehingga dengan sangat bijaksana menempatkan hak masyarakat sangat tinggi dalam konstitusi kita yaitu ‘kedaulatan ada di tangan rakyat’. UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 (2) menyatakan, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dengan ketentuan itu dapat diartikan bahwa pemilik kedaulatan dalam negara Indonesia adalah rakyat. Pelaksanaan kedaulatan ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksana Kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan semua lembaga negara termasuk Presiden dan partai Politik berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Pasal 1 UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik, menyatakan bahwa yang disebut partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya Ki Hajar Dewantara sangat sempurna dalam membantu pemahaman kita tentang relasi pemimpin dengan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan 3 kalimat syarat makna yaitu Ing Ngarso Sun Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Salah satu nilai yang diharapkan muncul dari setiap pemimpin politik adalah keteladanan. Sebuah nilai universal yang sangat dirindukan oleh siapapun di dunia ini. Seorang pemimpin adalah panutan. Sebagai panutan, orang lain yang ada di sekitarnya akan manut (bahasa Jawa, yang artinya mengikuti, meniru). Di sini bisa dilihat betapa besarnya tanggungjawab moral dari seorang pemimpin, karena tindak-tanduknya, tingkah lakunya, cara berfikirnya, bahkan kebiasaannya akan cenderung diikuti orang lain. Untuk itulah maka saat berada di depan, pemimpin harus memberikan teladan, memberikan contoh. Inilah yang dimaksud Ki Hajar dengan “ing ngarso sun tulodho”, saat di depan seorang pemimpin harus memberi teladan. Bila para pemimpin memiliki sikap keteladanan, maka tatanan kehidupan di dalam pemerintahan akan lebih baik dan permasalahan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Maka jika pemimpin, tidak lagi memiliki contoh untuk ditiru karena perilaku moral yang tak pantas sudah sepantasnya disingkirkan agar perilakunya tidak menjadi contoh yang menyesatkan masyarakat. Pada titik ini baik Presiden Jokowi maupun para pengurus partai Golkar harus mengambil sikap tegas sebagai bentuk pertangggung-jawabannya terhadap tatanan sosial dan kemajuan moral publik. Kembali ke persoalan keteladanan, maka kisah menghebohkan di akhir tahun oleh Rifa Handayani dan suaminya dengan seorang Menteri di Kabinet Presiden Jokowi dan seorang Ketua Umum Partai Politik berinisial AH menarik untuk direfleksikan khususnya oleh Presiden Jokowi maupun oleh para pengurus partai Golkar pada semua tingkatan. Oleh karena itu sepanjang Ketua Umum partai Golkar (Airlangga Hartarto) tidak melakukan klarifikasi ke public atas isu moral yang menerpa dirinya maka publik berhak melakukan pembenaran sepihak atas informasi yang disampaikan oleh Rifa Handayani. Dengan demikian Presiden Jokowi sesungguhnya memiliki cukup alasan untuk memberhentikan Menteri AH sedekat apapun relasi pribadi antara Presiden dan AH. Kepentingan negara dan keselamatan moral generasi muda menjadi hal yang jauh lebih penting diatas segalanya kepentingan lainnya. Karena baik Presiden Jakowi maupun seluruh kader partai Golkar tidak akan bersedia dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Hanah Arendt (ilmuwan dan politik Amerika kelahiran Jerman yang dikenal karena hal kritisnya tentang urusan Yahudi dan studinya tentang totalitarianisme) bahwa ketiadaan refleksi dan gagasan dalam politik adalah sebuah kejahatan. Reflkesi dalam urusan politik sangatlah penting agar kekeliruan tidak menjadi sebuah kesadaran yang terlambat untuk disesali. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang sikap kritis, reflektif dan selalu belajar dari sejarah. (*)

KPK Tetapkan Rp2,29 Miliar Laporan Gratifikasi Jadi Milik Negara

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 20:46:58 0

Jakarta, FNN - KPK menetapkan sebesar Rp2,29 miliar menjadi pendapatan negara yang berasal dari laporan gratifikasi.\"Sebesar Rp2,29 miliar telah ditetapkan sebagai milik negara dan Rp5,6 miliar ditetapkan sebagai bukan milik negara,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Konferensi Pers Kinerja KPK 2021 di gedung KPK Jakarta, Rabu.Menurut Alexander, sepanjang 2021, KPK telah menerima sebanyak 2.029 laporan gratifikasi dengan nominal Rp7,9 miliar.Sedangkan pada pengelolaan unit pengendali gratifikasi (UPG), KPK mencatat sebanyak 34 kementerian telah menyampaikan sejumlah 32 laporan, 69 lembaga negara telah menyampaikan sejumlah 61 laporan.Selanjutnya 34 provinsi telah menyampaikan sejumlah 32 laporan,\' 514 kabupaten/kota telah menyampaikan sejumlah 287 laporan, 123 BUMN telah menyampaikan 70 laporan.\"Sehingga secara total 482 dari total 774 instansi atau 62,27 persen telah menyampaikan laporan gratifikasinya melalui unit pengendali gratifikasi,\" tambah Alex.KPK juga mencatat tingkat pelaporan LHKPN 2021 sebesar 97,31 persen dan tingkat kepatuhan mencapai 93,10 persen dari total wajib lapor.Rinciannya, kepatuhan eksekutif 92,71 persen, yudikatif 96,83 persen, legislatif 90,38 persen dan BUMN/BUMD 96,26 persen.Sepanjang 2021, KPK melakukan pemeriksaan terhadap total 260 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terdiri atas 156 laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas permintaan internal di antaranya terkait proses seleksi hakim agung dan pengembangan perkara.Sebanyak 104 LHP dari para penyelenggara negara yang meliputi kepala daerah, direksi BUMD, dan penyelenggara negara di kementerian.KPK juga mengembangkan fitur perbandingan harta penyelenggara negara selama 3 tahun terakhir dalam menu e-announcement yang dapat diakses melalui laman eLHKPNn.KPK.go.id.\"Dengan fitur tersebut masyarakat dapat langsung membandingkan penambahan atau pengurangan harta penyelenggara negara selama menjabat sehingga diharapkan, apabila terdapat harta yang belum dilaporkan oleh penyelenggara negara, masyarakat dapat menginformasikan kepada KPK,\" jelas Alex.Namun Alex mengingatkan bila masyarakat membandingkan LHKPN antar-tahun penyelenggara negara jangan hanya dilihat semata-mata dari nilainya.\"Karena nilai sering mencerminkan dari harga biasanya yang sering naik adalah harga tanah sehingga seolah-olah penyelenggara negara dilihat kekayaannya 1 tahun ada peningkatan tiba-tiba saat pandemi padahal penghasilan tidak ada perubahan, karena yang berubah adalah nilai harta sebagai asumsi pelapor bukan dari jenis dan aset. Jadi jangan hanya dilihat nilai tapi juga perubahan dari jumlah dan jenis,\" jelas Alexander.Pelaporan gratifikasi bagi penyelenggara negara diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana penerimaan gratifikasi yaitu 4 sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar.Ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan ke lembaga antikorupsi paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C. (mth)

JIEC Ancol Berencana Hadirkan Pameran Otomotif dan Hiburan

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 20:30:33 0

Jakarta, FNN - Pihak Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Pademangan, Jakarta Utara berencana menyediakan arena pameran otomotif dan hiburan (entertain) bagi penonton balapan mobil Formula E pada Juni 2022. \"Jadi, selain sirkuit dan \'grand stand\' untuk duduk penonton, ada area untuk \'hospitality\', di situ ada pameran mobil dan semua tentang seluk-beluk Formula E. Kemudian nanti ada pertunjukan musik juga,\" kata Managing Director Formula E Jakarta Gunung Kartiko saat ditemui di lahan proyek Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu.Ia mengatakan di lokasi itu dapat diadakan pertunjukan musik Disk Jockey (DJ) karena konsep balapan dan hiburan memang menjadi satu dalam balapan Formula E.Gunung mengatakan sudah ada beberapa sponsor yang mau mendanai perhelatan Formula E. Namun, dia tak menyebut nama perusahaannya.\"Ada beberapa \'brand\' (merek), misalnya, merek minuman ada, makanan ada, bank ada, tapi kami belum bisa sebut,\" kata dia.Menurut Gunung, pihaknya sudah mengajukan proposal sponsor kepada pihak ketiga, tapi belum ada teken kontrak.Selain itu, sebagian proposal diajukan dengan menawarkan mekanisme \"bisnis to bisnis\" (B2B).Sebelumnya, kawasan Taman Impian Jaya Ancol telah resmi menjadi lokasi trek balapan Formula E Jakarta Juni 2022 dan persiapan untuk membuat lintasan ajang balap mobil listrik itu juga sudah dilakukan.Rencananya, pengerjaan dilakukan pada Januari hingga April 2022. Nantinya, akan tender terlebih dulu untuk menentukan yang mengerjakan proyek sirkuit Formula E tersebut. (mth)

Jumlah Peserta Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Alami Kenaikan pada 2021

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 16:21:44 0

Jakarta, FNN - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengemukakan jumlah peserta yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan naik 1,25 persen, yakni dari 51,76 juta pada 2020 menjadi 52,41 juta pada 2021.\"Target kami adalah coverage karena ini bagian dari wujud negara hadir untuk melindungi pekerja. Saat ini coverage sampai dengan November (2021) sebanyak 52 juta pekerja yang terdaftar atau meningkat 1,25 persen dari tahun sebelumnya,\" ujar Anggoro dalam taklimat media yang diadakan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan rincian kenaikan itu, yakni segmen penerima upah naik dari 39.648.042 orang pada November 2020 menjadi 40.150.736 orang pada bulan yang sama di 2021. Untuk segmen bukan penerima upah mengalami kenaikan dari 2.787.637 orang pada tahun lalu menjadi 3.900.175 orang pada 2021.Sementara segmen jasa konstruksi mengalami penurunan dari 8.899.568 orang pada 2020 menjadi 8.109.267 orang pada periode yang sama 2021. Penurunan juga terjadi pada segmen pekerja migran Indonesia (PMI) dari 424.260 orang pada 2020 menjadi 247.565 orang menjadi 2021.Dari angka tersebut, jumlah peserta aktif adalah 32,04 juta orang pada November 2021 atau naik 3,28 persen dari 31,02 juta orang pada 2020.Jumlah peserta penerima upah yang aktif naik dari 19.447.746 orang pada November 2020 menjadi 20.408.998 pada 2021. Peserta bukan penerima upah juga naik dari 2.247.125 orang menjadi 3.270.555 orang.Untuk segmen jasa konstruksi peserta aktif turun dari 8.899.568 orang menjadi 8.109.267 orang pada 2021. Segmen pekerja migran Indonesia dari 424.247 orang menjadi 247.540 orang.Anggoro menjelaskan bahwa penurunan di kedua segmen itu dipengaruhi pandemi yang menyebabkan penurunan konstruksi dan adanya moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke negara penempatan.\"Sehingga tahun ini kami fokus kepada pekerja bukan penerima upah yang kenaikannya 45 persen. Karena memang di masa COVID-19 ini kami melihat shifting pekerja dari pekerja penerima upah menjadi bukan penerima upah,\" ujarnya, merujuk kepada pekerja formal yang akibat kondisi pandemi menjadi informal. (mth)

Kemenparekraf Hadirkan Dua Aplikasi Guna Tingkatkan Kualitas Pelayanan

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 16:17:51 0

Polisi: Hasil Autopsi Tahanan Meninggal di Sel Sudah Keluar

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 16:10:20 0

Kupang, FNN - Kapolres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT),  AKBP F.X Irwan Arianto mengatakan bahwa hasil autopsi tahanan yang meninggal di dalam sel karena diduga dianiaya sejumlah oknum polisi sudah keluar.\"Hasil autopsinya sudah ada, kita berencana hari ini baru akan merilisnya tetapi kita undur,\" katanya kepada ANTARA saat dihubungi dari Kupang, RabuHal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan kasus meninggalnya seorang tahanan bernama Arkin di dalam sel Polsek Katikutana, Polres Sumba Barat.Arkin ditangkap di rumah pamannya bernama Andreas Maki Pawolung pada Rabu (8/12) malam, sekitar pukul 23.00 WITA, karena diduga melakukan penganiayaan dan pencurian ternak.Kapolres mengatakan bahwa rilis kasus ini ditunda karena pengacara Arkin sedang berada di Kupang karena masih merayakan Hari Raya Natal bersama keluarga.\"Jadinya kita tunda sampai selesai Tahun Baru 2022 sambil menunggu pengacaranya kembali ke Sumba Barat,\" tambah dia.Kapolres mengatakan bahwa untuk hasil auptopsi sendiri akan disampaikan oleh dokter forensik karena yang berkompeten menyampaikannya adalah dokter sendiri.Kasus ini menjadi atensi Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif sehingga langsung mencopot sejumlah polisi yang terlibat dalam penganiayaan itu.\"Empat anggota yang terindikasi menangani kasus tersebut, kini sudah saya copot dan saya amankan untuk diperiksa di Polres Sumba Barat,\" katanya.Kapolda mengatakan bahwa dirinya tidak menoleransi siapa pun anggota Polri yang berbuat kasar kepada masyarakat, apalagi sampai mengakibatkan meninggal dunia. (mth) 

Kemenkes: Kasus Omicron Indonesia Bertambah 21 Pasien

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 16:05:05 0

Jakarta, FNN - Kementerian Kesehatan RI mengumumkan kasus Omicron di Tanah Air bertambah 21 pasien pada 29 Desember 2021, yang didominasi para pelaku perjalanan luar negeri.\"Adanya kasus Omicron Indonesia karena adanya perjalanan dari beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Turki, sehingga masyarakat diimbau untuk mempertimbangkan (jika ingin) berlibur ke sana,\" kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Dengan adanya tambahan kasus tersebut, maka data kasus positif COVID-19 varian Omicron di Indonesia sampai saat ini berjumlah total 68 orang.Nadia mengatakan 21 kasus baru itu merupakan pelaku perjalanan luar negeri, yang terdiri atas 16 Warga Negara Indonesia (WNI) dan lima warga negara asing (WNA).Negara kedatangan paling banyak adalah Arab Saudi dan Turki. Sampai saat ini kasus Omicron di Indonesia kebanyakan dari pelaku perjalanan luar negeri.Saat dikonfirmasi terkait keterangan tersebut, Nadia mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi masuknya Omicron di Indonesia.Nadia mengatakan upaya pelacakan kasus sedang diintensifkan di berbagai daerah untuk mendeteksi dini penyebaran Omicron sehingga dapat dicegah.\"Memang sejak semalam ada beberapa peristiwa evakuasi pasien di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, tapi belum tentu juga Omicron, bisa saja COVID-19 saja,\" katanya.Nadia mengatakan pengetatan di pintu masuk negara terus dilakukan, terutama di perbatasan laut dan darat. \"Positivity rate di pintu masuk laut dan darat 10 kali lebih tinggi daripada di udara,\" katanya.Nadia mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. \"Kesadaran diri dan menahan keinginan berpergian harus dilakukan. Saya meminta masyarakat untuk bekerja sama mencegah penularan virus COVID-19 dengan menahan diri tidak bepergian,\" ujarnya. (mth)

Polres Bantul Tangkap Pelaku Pembuat Laporan Palsu "Klitih"

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 15:59:08 0

Bantul, FNN - Jajaran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menangkap pelaku pembuat laporan palsu terkait kejahatan jalanan atau \'klitih\' di daerah ini.\"Kalau biasanya kami mengamankan pelaku kejahatan jalanan, tapi hari ini kami rilis kasus pengungkapan orang yang membuat laporan palsu terkait dengan kejahatan jalanan,\" kata Kepala Kepolisian Resor (Polres) Bantul AKBP Ihsan saat konferensi pers pengungkapan kasus itu di Polres Bantul, Rabu.Pelaku bernisial HEH (23), asal Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Pelaku ditangkap polisi setelah melaporkan adanya tindakan kejahatan jalanan dialami pelapor sendiri yang kemudian diketahui laporan palsu pada 28 Desember 2021.Menurut Kapolres, dari hasil pemeriksaan, pelaku membuat laporan palsu seolah-olah menjadi korban kejahatan jalanan karena memanfaatkan situasi di wilayah Yogyakarta, termasuk Bantul yang akhir-akhir ini viral di media sosial bahwa Yogyakarta sedang tidak aman dari \'klitih\'.\"Jadi motif bersangkutan karena pingin viral di medsos dan beberapa hari ini pemberitaan terkait kejahatan jalanan yang disebut \'klitih\' memang viral sampai ada tagar di Yogyakarta, ini dimanfaatkan pelaku untuk berita bohong dan membuat laporan palsu ke polisi,\" katanya.Kapolres menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari adanya anggota polisi di wilayah Polsek Kasihan Bantul yang menerima laporan masyarakat bahwa pelapor (yang kemudian diamankan tersebut) menjadi korban kejahatan jalanan atau klitih di wilayah Bibis, Kasihan.Dari laporan tersebut kemudian dilakukan olah TKP dengan mencari keterangan saksi-saksi di lokasi, tapi hasil pemeriksaan CCTV, dan saksi-saksi didapatkan bahwa kejadian yang dilaporkan bersangkutan menjadi korban kejahatan jalanan di Bibis itu tidak pernah terjadi.\"Ternyata laporan ini palsu, bohong dan setelah kita sampaikan fakta-fakta penyelidikan, kami perlihatkan hasil pemeriksaan CCTV yang bersangkutan mengakui bahwa laporan itu palsu, jadi tidak pernah ada kejahatan jalanan di TKP tersebut,\" katanya.Dengan demikian, kata dia, luka sayat pada lengan yang dialami pelapor adalah luka sayat sendiri dari hasil menggores tangan sendiri menggunakan pisau \"cutter\" yang dibeli di sebuah minimarket. Pelapor mengakui bahwa keterangan dalam laporan tersebut palsu.\"Kami tegas, karena ini bisa mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), apalagi yang bersangkutan berniat memviralkan kejadian ini, sehingga akan semakin menambah kesan bahwa Yogyakarta tidak aman sehingga ini adalah hoaks,\" katanya.Pelaku bakal dikenai Pasal 220 KUHP dengan ancaman pidana satu tahun empat bulan dan bersangkutan sudah dijadikan tersangka, dengan TKP di daerah Bibis, Kasihan, katanya. (mth)

Pemprov Jatim Gelar Lomba Masak Khusus Ibu-ibu Pengungsi Semeru

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 15:43:13 0

Surabaya, FNN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar lomba memasak khusus untuk ibu-ibu pengungsi terdampak bencana awan panas guguran Gunung Semeru untuk memotivasi mereka agar segera bangkit dari kesedihan.\"Lomba ini juga untuk menyalurkan bakat dan kreativitas kaum perempuan. Melalui momen ini kami ingin memotivasi para pengungsi sekaligus sebagai bagian memperingati Hari Ibu,\" ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu.Lomba diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di area pengungsian Pronojiwo Lumajang pada 27 dan 28 Desember 2021.Lomba diikuti sekitar 50-an orang pengungsi perempuan, baik remaja putri maupun ibu-ibu.Semua peserta diminta menyajikan kreasi makanan berbahan dasar mi, lalu diwajibkan memberi nama hasil kreasi makanannya tersebut.Menurut Khofifah, kegiatan ini juga sebagai bentuk pemulihan trauma bagi para pengungsi, terlebih kaum perempuan merupakan kelompok yang berpotensi mengalami kerentanan, trauma serta depresi di lokasi pengungsian.\"Kondisi posko pengungsian yang minim fasilitas dan tidak ada hiburan cenderung membuat perempuan dan anak berada dalam keadaan depresi dan stres. Lewat ini diharapkan kondisi mereka bisa kembali pulih, selain tentunya dengan konseling,\" ucapnya.Selain perlombaan, kata Khofifah, juga turut digelar hipnoterapi agar para pengungsi siap untuk memasuki fase baru, yaitu tinggal di Hunian Sementara (Huntara) yang saat ini sedang dalam proses persiapan oleh pemerintah.Sementara itu, dalam acara lomba memasak tersebut para peserta menyajikan berbagai kreasi makanan lengkap dengan nama yang bersinggungan dengan awan panas guguran Gunung Semeru.Di antaranya, \"Spaghetti Semeru\", \"Mi Nyemek Semeru\", \"Mi Ayam Semeru\", \"Mi Erupsi Semeru\", \"Mi Setan Semeru\", dan \"Mi Mawut Semeru\".Para pemenang berhak mendapatkan uang senilai Rp500 ribu, pakaian berupa daster dan pakaian dalam, tumbler, minyak goreng serta makanan ringan.\"Bukan soal hadiahnya, tapi suasananya yang bikin semua terhibur. Alhamdulillah semua senang dan gembira,\" kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut. (mth)

Pertamina Imbau Pelanggan Elpiji Nonsubsidi Tak Pakai Elpiji Subsidi

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 15:33:40 0

Jakarta, FNN - PT Pertamina (Persero) telah menaikkan harga elpiji nonsubsidi guna merespons tren peningkatan harga kontrak internasional elpiji sesuai Contract Price (CP) Aramco sepanjang 2021.Kondisi ini membuat adanya peralihan pola konsumsi pelanggan dari sebelumnya memakai elpiji nonsubsidi menjadi elpiji yang disubsidi pemerintah.Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengimbau pelanggan elpiji nonsubsidi tidak mengambil hak pelanggan subsidi agar stok elpiji subsidi di pasaran tetap stabil.\"Kami harap pelanggan nonsubsidi tidak mengambil yang menjadi hak pelanggan subsidi,\" ujarnya di Jakarta, Rabu.Irto menyampaikan bahwa Pertamina tetap melakukan edukasi penggunaan elpiji tepat sasaran serta menjalankan program loyalti, seperti tukar tabung, serta harga hemat Bright Gas.Saat ini, pelanggan elpiji nonsubsidi tercatat mencapai 7,5 persen dari total pelanggan elpiji.Elpiji subsidi tiga kilogram yang secara konsumsi nasional mencapai 92,5 persen tidak mengalami penyesuaian harga, tetap mengacu kepada harga yang ditetapkan pemerintah.Irto menjelaskan harga elpiji mencapai 847 dolar AS per metrik ton pada November 2021. Harga itu merupakan harga tertinggi sejak 2014 atau meningkat 57 persen sejak Januari 2021.Pertamina melakukan penyesuaian harga elpiji nonsubsidi terakhir pada 2017. Harga CP Aramco November 2021 tercatat 74 persen lebih tinggi dibandingkan penyesuaian harga empat tahun lalu.Besaran penyesuaian harga elpiji nonsubsidi yang porsi konsumsi nasionalnya sebesar 7,5 persen tersbut berkisar antara Rp1.600 sampai Rp2.600 per kilogram. Perbedaan ini untuk mendukung penyeragaman harga elpiji ke depan serta menciptakan fairness harga antar daerah.Meski mengalami penyesuaian harga, namun harga elpiji Pertamina masih kompetitif sekitar Rp11.500 per kilogram per 3 November 2021 dibandingkan Vietnam sekitar Rp23.000 per kilogram, Filipina sekitar Rp26.000 per kilogram, dan Singapura sekitar Rp31.000 per kilogram.Untuk Malaysia dan Thailand harga elpiji relatif rendah karena adanya subsidi dari pemerintah di kedua negara tersebut.\"Pertamina akan memastikan stok dan distribusi elpiji berjalan dengan maksimal serta melanjutkan edukasi penggunaan elpiji yang tepat sasaran,\" pungkas Irto. (mth)

Kapolri Minta Jajaran Cepat Tanggap Hadapi Bencana

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 15:23:47 0

Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan amanat dalam serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan sejumlah kapolda, di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, salah satunya kesiapan personel Polri menghadapi bencana di daerah masing-masing.Amanat Kapolri ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Irjen Pol Rusdi Hartono usai kegiatan serah terima jabatan dan Korp Raport kenaikan pangkat perwira tinggi Polri..\"Masalah bencana, baik itu bencana longsor, banjir, gempa bumi, erupsi gunung merapi dan bencana lainnya, Polri menyiapkan segala sumber daya yang dimiliki dalam rangka penanganan bencana alam itu sendiri di masing-masing daerah,\" kata Rusdi.Rusdi mengatakan amanat Kapolri harus betul-betul ditindaklanjuti oleh jajaran Polri di wiilayah, mengingat saat ini Indonesia memasuki musim penghujan, di mana bencana alam seperti longsor, banjir, dan lainnya sebagainya berpotensi terjadi.Menurut Rusdi, dengan mempersiapkan sumber daya yang dimiliki, maka personel Polri akan cepat dan sigap dalam melakukan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.\"Sehingga betul-betul Polri cepat tanggap dan cepat sigap dalam penanganan bencana yang terjadi di Tanah Air,\" kata Rusdi.Polri telah terlibat dalam penanggulangan sejumlah bencana di Tanah Air, seperti letusan Gunung Semeru, Tim DVI Polri membantu mengidentifikasi korban meninggal dunia.Polri memiliki rencana kontijensi yang berlaku selama satu tahun, dalam rencana tersebut terdapat tiga operasi, yakni Operasi Aman Nusa I untuk penanganan konflik sosial, Operasi Aman Nusa II untuk penanganan bencana, dan Operasi Aman Nusa III untuk penanganan terorisme.Dalam Operasi Aman Nusa II tersebut telah disiapkan personel serta peralatan yang dibutuhkan untuk membantu penanggulangan bencana di sebuah wilayah.Pada saat Operasi Aman Nusa II diberlakukan, personel Polri di wilayah melakukan langkah-langkah seperti inventarisir dampak bencana, data korban bencana, termasuk menginventarisir kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam membantu penanggulangan bencana. (mth)

Pemkab Kudus Tingkatkan Pengawasan Penyaluran Elpiji Bersubsidi

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 15:12:17 0

Kudus, FNN - Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bakal meningkatkan pengawasan penyaluran elpiji ukuran 3 kilogram untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan, menyusul adanya kenaikan harga jual elpiji nonsubsidi.\"Pengawasan yang akan kami lakukan, baik pemantauan langsung di lapangan maupun melihat buku catatan dari masing-masing pangkalan elpiji 3 kg. Kami hanya sekadar antisipasi saja, mudah-mudahan tidak ada permasalahan di lapangan dan penyaluran elpiji 3 kg juga lancar dan masyarakat tidak ada yang mengeluh langka,\" kata Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Imam Prayitno di Kudus, Rabu.Menurut dia kenaikan elpiji nonsubsidi yang selama ini dijual dengan ukuran 5,5 kg dan 12 kg tidak serta merta membuat penggunanya beralih ke elpiji 3 kg, karena mayoritas merupakan kelas menengah atas.Selain itu, imbuh dia, banyak pula pelaku usaha yang memang lebih menguntungkan menggunakan elpiji 12 kg, dibandingkan elpiji 3 kg, sehingga ketika terjadi kenaikan harga jual di pasaran juga tidak akan beralih ke elpiji bersubsidi karena banyak hal yang harus dipertimbangkan.Untuk itulah, langkah antisipasinya jangan sampai ada penyalahgunaan elpiji bersubsidi dijual menjadi elpiji nonsubsidi.\"Masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan pasokan elpiji bersubsidi karena hingga akhir Desember 2021 stoknya cukup, termasuk ketika ada lonjakan permintaan,\" ujarnya.Kebutuhan rata-rata per bulan, kata dia, berkisar 770.000 tabung, sedangkan alokasi untuk bulan ini mencapai 789.000 tabung, sehingga tersedia aman.Heru, salah satu penjual elpiji nonsubsidi mengakui kenaikan harga elpiji 5,5 kg dan 12 kg terjadi sejak Sabtu (25/12) dan sudah diinformasikan kepada pelanggannya.Harga elpiji 5,5 kg sebelum kenaikan Rp71.000, sekarang naik menjadi Rp83.000, sedangkan elpiji 12 kg sebelumnya Rp146.000, kini naik menjadi Rp174.700/kg. (mth)

Pemkot Banjarmasin Salurkan 338 Santunan Kematian bagi Warga Miskin

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 14:25:03 0

Banjarmasin, FNN - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyalurkan 338 santunan kematian untuk warga miskin yang meninggal dunia sepanjang tahun 2021.Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina di Banjarmasin, Rabu, mengatakan setiap warga miskin yang meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp1 juta dari pemerintah kota setempat.\"Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang divalidasi Dinas Sosial Kota Banjarmasin, ada 338 orang warga kita yang meninggal dunia berhak mendapatkan santunan kematian,\" ujarnya.Dari data tersebut, kata Ibnu Sina, santunan kematian yang terbanyak bagi warga di wilayah Banjarmasin Barat lebih dari seratus jiwa. \"Yang sedikit itu di Banjarmasin Timur sekitar 37 jiwa saja,\" katanya.Dia menyampaikan ini merupakan bantuan belanja sosial yang tidak direncanakan dari pemerintah kota. \"Karena kematian kan tidak direncanakan, namun pemerintah kota menyiapkan dana bantuan ini dan baru sekarang diserahkan,\" ujarnya.Dia berharap bantuan ini bisa meringankan beban keluarga yang ditinggal, meskipun tidak terlalu besar, harapannya bisa bermanfaat.\"Pemkot memiliki program ini sudah beberapa tahun lalu, bahkan untuk pengurusan jenazah hingga penguburan juga dibantu,\" ujarnya.Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto menjelaskan anggaran untuk santunan kematian bagi warga tidak mampu tersebut diprioritaskan pemerintah kota.Iwan mengatakan penyaluran bantuan santunan kematian bagi warga tidak mampu ini ada mekanismenya, yakni dari adanya laporan kematian dari RT hingga berjenjang.\"Tambah akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan terdaftar di Basis Data Terpadu orang miskin,\" papar Iwan.Ia menjelaskan program ini sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 tahun 2019 tentang pemberian santunan kematian bagi warga miskin Kota Banjarmasin.\"Biasanya bantuan santunan kematian bagi warga miskin tersebut diserahkan secara kolektif pertengahan tahun dan akhir tahun. Kenapa tidak langsung pada saat hari berbelasungkawa tersebut, kerana proses keuangan ada mekanismenya. Jadi, bantuan masuk ke rekening keluarga yang meninggal,\" tuturnya. (mth)

Bulog Luncurkan "Beras Maleo" Andalan Sulteng

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 14:18:00 0

Kota Palu, 29/12 (ANTARA) - Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tengah meluncurkan komoditas beras premium lokal, sebagai salah satu produk andalan Sulawesi Tengah yang diberi nama \'beras maleo\', Rabu (29/12).Beras Maleo sendiri telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dengan nomor izin edar Kementan RI PD.72.13-A.I-01-00006-5/2021.Kehadiran beras maleo dinilai menjadi salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan pada kalangan petani-petani lokal.\"Ini adalah beras premium milik masyarakat Sulteng, tentu dengan harga yang semestinya sebagaimana beras premium kita ambil dari petani, sehingga menjadi opsi untuk kita memberdayakan kaum petani lokal, karena memang kualitas beras ini tidak kalah dengan lainnya,\" kata Kepala Kanwil Bulog Sulteng, Basirun kepada ANTARA di Kota Palu, Rabu siang.Ia menjelaskan meski dengan statusnya sebagai beras premium, Bulog Sulteng memasarkan beras maleo dengan harga yang terjangkau, bahkan jauh lebih murah dibanding dengan harga beras premium pada umumnya.Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 48, penyerapan beras milik petani lokal oleh Bulog juga dimaksudkan dalam rangka stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kualitas ekonomi masyarakat setempat.\"Hal ini terbukti dalam catatan Bank Indonesia, menyebut stabilisasi harga di wilayah Sulteng sepanjang tahun 2021 dalam batas yang normal, bahkan angka pertumbuhan ekonomi sampai meningkat dua digit,\" jelas Basirun.Selain peluncuran beras premium maleo, Bulog Sulteng turut melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Kota Palu, pemerintah Kabupaten Sigi dan pemerintah Kabupaten Donggala dalam pengadaan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).Direktur Bisnis Perum Bulog RI, Febby Novita menyebut kerjasama itu sebagai upaya transformasi bisnis Bulog untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan negara, serta ketersediaan pangan guna kepentingan komersil untuk menjaga stabilisasi harga.Hal itu selaras dengan visi yang ada pada Instruksi Presiden (Inpres) nomer 5, mengatur tentang harga serapan beras dari petani oleh Bulog.\"Kita minta kepada Pemprov disini, pemkab/pemkot untuk mensosialisasikan betul-betul tentang Inpres ini, karena didalamnya ada kriteria beras yang harus diserap Bulog, seperti kadar airnya dan beberapa indikator lagi, nah kalau itu tidak terpenuhi maka akan berpengaruh mungkin jumlah yang akan diserap,\" ungkap Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita kepada ANTARA usai peluncuran beras Maleo di Kota Palu, Rabu siang.Pihaknya pun merencanakan, pada tahun 2022 akan memperluas kolaborasi antar Bulog dengan 10 pemerintah daerah yang tersisa, selain dari Kota Palu, Sigi dan Donggala.Ia menambahkan salah satu konsep kolaborasi yang sudah dirancang Bulog, adalah kolaborasi paket pasar murah dan vaksinasi.Sehingga, selain membantu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga murah, juga sekaligus membantu pemerintah Kabupaten setempat untuk melangsungkan vaksinasi terhadap warganya. (mth)

Kepala Polresta Mataram: Kejahatan Konvensional Masih Jadi Tren 2021

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 14:13:37 0

Mataram, FNN - Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Komisaris Besar Polisi Heri Wahyudi, mengungkapkan, kejahatan konvensional masih menjadi tren penanganan kasus pada 2021.\"Kejahatan konvensional masih menjadi tren kasus di tahun 2021 dengan jumlah penanganan 1.047 kasus,\" kata dia, dalam konferensi pers akhir tahun bersama Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, dan pejabat lintas sektoral lain, di Mataram, Rabu.Dari penanganan 1.047 kasus kejahatan konvensional, dia mengatakan, Polresta Mataram beserta jajaran polsek telah berhasil menyelesaikan 978 kasus. \"Persentase penyelesaiannya mencapai 93,41 persen,\" ujarnya.Untuk sisa yang belum selesai, dia memastikan kasusnya baru terungkap dalam periode akhir tahun. Penanganannya, masih berkutat dalam tahap pemberkasan. \"Kalau sudah selesai (pemberkasan), pastinya akan segera kami limpahkan ke tahap penuntutan jaksa,\" ucap dia.Jika dibandingkan dengan jumlah penanganan kejahatan konvensional periode tahun 2020, Polresta Mataram mencatat ada terjadi kenaikan kasus. \"Kenaikannya 23 kasus dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu sebanyak 1.024 kasus,\" kata dia.Penyelesaiannya pun demikian, penanganan pada 2021 lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya. \"Kalau tahun lalu itu persentase penyelesaiannya mencapai 70,02 persen atau sebanyak 717 kasus dari total penanganan 1.024,\" ucapnya.Lebih lanjut, dia menjelaskan dari beragam jenis kejahatan konvensional, data tertinggi masih didominasi oleh aksi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor.Sebagai bahan evaluasi, tahun mendatang Polresta Mataram berkomitmen akan lebih mengedepankan langkah pencegahan, yakni dengan menggalakkan patroli lapangan dan sosialisasi perihal pentingnya menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat.\"Apalagi tahun mendatang akan ada rencana ajang balap kelas dunia MotoGP di Sirkuit Mandalika. Banyak acara yang kabarnya akan berlangsung sejak Februari 2022. Dalam rencana itu, kami akan mendukung keamanan dengan mengedepankan upaya preventif, yakni pencegahan tindak kriminal,\" kata dia.(mth)

Vaksinasi, Cara Sehat Menuju Sekarat?

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 14:02:08 0

Selain dipenuhi korupsi dan persekongkolan bisnis, pemberlakuan PPKM yang berjilid-jilid tak berujung dan kebijakan prokes yang serba tumpang tindih, seperti politik rasialis yang memilih tempat, orang dan suasana. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Yayasan Aktifis Human Luhur Berdikari LEBIH ironis PPKM menyasar pembatasannya pada momen-momen keagamaan tertentu saja. Wajar saja vaksinasi dan PCR juga begitu mendesak untuk dipaksakan. Ada aliran cuan yang deras selain politik licik di sela-sela pandemi. Rezim ini sungguh tak punya hati dan menjadikan nyawa rakyat sebagai taruhan bisnis dan kekuasaan politiknya.Belakangan muncul lagi virus varian baru yang namanya mirip popcorn, cemilan santai berbahan jagung. Virus yang menandai era pandemi saat dunia diliputi perang modern proxy dan asimetri. Jelajahnya bagaikan ideologi kapitalitalis dan komunis. Menjadi keniscayaan diantara keharusan dan rekayasa.Otoritas profesi dan badan dunia kesehatan terbelah menyikapi latarbelakang, penyebaran dan dampak Covid-19. Kerancuan juga terjadi bahkan pada keberadaan dan eksistensi pandemi yang sesungguhnya. Ada \"split opinion\" dari WHO dengan institusi-inistitusi kesehatan setiap negara. Keraguan dan penolakan pandemi juga terjadi di kalangan para pakar kesehatan dan dokter-dokter di dunia.Pelbagai varian yang menjalar hingga prosedur kesehatan yang melingkupinya, membuat virus Covid-19 menjadi aturan baru bagi tata kelola penyelenggaraan negara baik dalam hubungan internal, bilateral maupun internasional. Dunia berjamaah mengikuti pandemi yang menimbulkan kontroversi dan polemik berkepanjangan. Publik internasional dipaksa untuk limbung menyikapi pandemi, termasuk menelan informasinya yang absurd.Ilusi PandemiDi Indonesia sendiri, fenomena Covid-19 dan penanganannya, telah melampaui batas-batas aspek kesehatan semata. Sama yang terjadi pada dunia, secara perlahan dani berangsur-angsur. Pandemi telah dimodifikasi dan menjadi komoditi baik secara politik maupun ekonomi. Dua tahun digerus pandemi seiring perjalanan pemerintahan Jokowi. Rezim kekuasaan benar-benar memanfaatkan pandemi tidak sekedar dalam ruang lingkup kesehatan dan keselamatan rakyatnya saja, simpang-siur sosialisasi dan edukasi menimbulkan lemahnya penanganan pandemi. Belum lagi ditambah tidak konsisten dan diskriminasi aturan dan UU Kesehatan. Kondisi buruk yang demikian semakin diperparah dengan korupsi bansos penanganan Covid-19 yang diikuti persekongkolan bisnis PCR pejabat dan pengusaha serta lingkaran Istana. Oligarki menyusup juga di pusaran pandemi.Jadilah persefektif dan proyeksi politik, rezim menjadikan pandemi sebagai musibah dan berkah. Protokol kesehatan dimanfaatkan sebagai alat efektif meredam dinamika demokrasi. Regulasi kebijakan terkait pandemi disiasati sebagai instrumen politik melanggengkan kekuasaan. Rezim benar-benar mengambil \"blessing in the sky\" dari momentum pandemi. Menari-nari di atas penderitaan dan kematian rakyat. Kematian yang debatebel, apakah alami atau rekayasa? Logika dan rasionalitas publik seiring waktu, mulai memahami apa yang sesungguhnya ada pada pandemi. Selain jenuh dengan dampak pandemi yang tak berkesudahan, rakyat cenderung mencium aroma busuk konspirasi jahat pandemi di negerinya sendiri. Ujung-ujungnya soal uang dan kekuasaan yang sebenarnya terjadi di balik pandemi Covid-19.Vaksinasi yang dipaksakan dan diikuti ancaman pidana, termasuk pada usia anak dan balita. Dengan tanpa pemahaman utuh dari sisi medis dan dampaknya. Semakin membuat rakyat percaya dan akan cenderung menganggap ini sebagai agenda terselubung kejahatan kemanusiaan. Dicurigai sebagai program genosida massal.Sejauh pandemi berlangsung, terbukti vaksinasi apapun nama dan jenisnya, tak serta-merta membuat orang terpapar atau mengidap virus covid-19. Justru sebaliknya, dalam beberapa kasus ditemukan penurunan daya tahan tubuh dan bahkan tak sedikit dijumpai angka kematian pasca vaksinasi. Belum lagi kemungkinan resiko berat dan mungkin mengerikan setelah beberapa tahun kemudian.Hari berganti hari, bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Pandemi semakin tak jelas dan berujung. Silih berganti vaksin tak mengindari tubuh mengidap virus. Benarkah virus itu telah menjadi pandemi? Akuratkah kematian demi kematian karena Covid-19 semata? Lebih ekstrim lagi, apakah sesungguhnya pandemi itu ada?Semoga saja apa yang buruk dan terburuk dari kegelisahan akan pandemi tak akan terjadi. Semoga vaksinasi benar dan jujur adanya sebagai upaya penanggulangan pandemi. Bukan ilusi. Bukan juga vaksinasi sebagai cara sehat menuju sekarat. Semoga. (*)

Ganjar Datang Jemaat Bubar

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 13:04:09 0

  Jika Ganjar adalah figur yang sengaja digadang-gadang untuk menjadi boneka oligarkhi baru, maka demokrasi semakin terancam. Negara cukong akan terus dilestarikan. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan KIRIMAN berita tokoh nasional asal Papua Natalius Pigai cukup menarik. Saat acara Natal Ikatan Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya se Jawa, Bali, dan Sumatera di Megamendung tiba tiba melalui Zoom muncul sosok Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hendak memberi sambutan. Sontak mahasiswa terkejut. Para mahasiswa langsung \"walk out\" hingga kursi nyaris kosong. Dua orang yang diketahui petugas medsos yang hadir  diusir jemaat dan \"kabur\" dengan Innova bernopol H 1270 XG. Wuih mobil pun datang dari Semarang. Akhirnya sambutan \"selundupan\" Ganjar batal. Misi politik di arena ritual gagal total. Ganjar atau timnya gencar berkampanye untuk Pilpres 2024. Tidak cukup deklarasi oleh para relawannya. Agenda Sambutan \"selundupan\" pada acara Natal di Megamendung adalah contoh pencarian ruang kampanye. Meski pasti dibantah bukan inisiatifnya, tetapi rasanya tidak mungkin tim berani \"nyelonong\" tanpa restunya. Pakai mobil H lagi. Ganjar bukan calon otentik, besar dugaan orbitan. Ia mengeles dengan pengakuan tidak ikut capres-capresan. Malu pada Covid. Prakteknya kasus e-KTP yang membelitnya nampak diabaikan. Benturan kepentingan PDIP dengan pencalonan Puan diatasi dengan survey buatan. Top up atau mark up mudah untuk dilakukan asal ada bandar yang siap berjudi. Jika Ganjar adalah figur yang sengaja digadang-gadang untuk menjadi boneka oligarkhi baru, maka demokrasi semakin terancam. Negara cukong akan terus dilestarikan. Karenanya jika rakyat kini melakukan konsolidasi dan berteriak melawan Ganjar, bukan semata tak suka pada figurnya tetapi wujud dari perlawanan pada sistem pemerintahan oligarkhi yang ingin dibangun secara berkelanjutan. Berita dari pejuang HAM dan demokrasi Natalius Pigai tentang bubarnya peserta Natal Megamendung akibat dari \"hadirnya\" Ganjar Pranowo sangat menarik. Mahasiswa Papua bukan sekedar menolak Ganjar \"sang penyelonong\" tetapi ini sebagai perlawanan Ikatan Mahasiswa Pegunungan Jayawijaya pada cara \"menghalalkan segala cara\" untuk melanggengkan kekuasaan oligarkhi. Ganjar datang Jemaat bubar. (*)  

Anies dan Fenomena Capres 2024

BY FNN Rabu, 29 Desember 2021 12:36:44 0

Jika orang-orang waras di negeri ini selalu hadir dan mengambil peran untuk menjernihkan ruang publik yang sudah sangat keruh itu, maka rakyat akan memiliki pandangan yang lurus, benar, obyektif dan apa adanya. Termasuk melihat dengan jernih orang-orang seperti Anies. Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa UPAYA untuk membentuk opini bahwa Anies gagal memimpin DKI dilakukan secara sistemik, terstruktur dan masif. Sistemik, karena dilakukan dengan terencana dan menggunakan berbagai strategi. Terstruktur, karena dilakukan melalui semua akses struktural yang dimiliki. Masif, karena upayanya terus menerus, dengan semua cara, dan tak kenal lelah. Ada dua pertanyaan terkait penjegalan terhadap Anies. Pertama, apa motif dan tujuan menjegal Anies? Ini sekaligus berkaitan dengan siapa-siapa penjegal Anies tersebut. Kedua, bagaimana cara menjegal Anies?Tujuan menjegal Anies pertama, punya motif politik. Intinya Anies gak boleh jadi presiden. Ucapan salah satu Ketum partai baru-baru ini, juga sejumlah buzzer yang videonya sempat viral, seperti menegaskan bahwa Anies gak boleh jadi presiden. Potensi Anies untuk nyapres di 2024 cukup menggelisahkan sejumlah pihak.Mereka tidak menerima Anies, karena Anies diyakini dapat menggeser \"kekuasaan\" yang selama ini mereka nikmati. Hal yang lazim dalam sejarah bahwa tak ada yang mau lengser dan kehilangan nikmatnya kekuasaan. Akan berupaya sekuat tenaga mempertahankannya. Anies juga \"dianggap\" tidak bisa berkompromi dan mengakomodir mereka jika berkuasa.Bukankah berpolitik itu tidak selalu harus mengambil jalan bermusuhan? Tidakkah berpolitik itu juga memberi jalan kompromi, win-win solution? Bukan untuk saling mengalahkan dan menjatuhkan?Kalau lawan sudah dianggap abadi, ini berpotensi akan terjadinya benturan. Ini bukan cara berpolitik yang rasional, tapi emosional. Bukan berkompetisi lagi, tapi bermusuhan. Ini akan melahirkan proses demokrasi yang tidak sehat, dan bahkan suram. Persaudaraan dalam berbangsa lambat laun akan hilang, karena satu dengan yang lain hanya punya semangat menjatuhkan dan menghancurkan.Kedua, punya motif ekonomi. Mereka melihat bahwa Anies tak bisa diajak kompromi untuk mencuri harta milik negara. Kasus 13 pulau reklamasi yang ditutup Anies, adalah contoh konkret bahwa Anies tidak bisa diajak kompromi untuk hal-hal yang melanggar aturan dan berpotensi merugikan negara.Ada istilah \"maling teriak maling\". Ada banyak orang yang berupaya membuat opini bahwa Anies maling, padahal mereka adalah para maling yang sekarang sedang kesulitan untuk maling di DKI. Mereka teriak Anies korupsi, padahal mereka adalah para koruptor yang susah untuk korupsi selama gubernurnya masih Anies. Narasi ini memang terkesan kasar, tapi harus diungkap ke publik demi alasan obyektifitas dan pembelajaran moral-politik kepada rakyat. Kita ingin rakyat tidak tersesat karena rekayasa opini yang berlebihan. Ketiga, motif psikologis. Menjegal Anies hanya untuk memberi kepuasan psikologis. Kalau Anies gagal, mereka puas. Hanya itu. Dan mereka adalah orang-orang yang di pilgub DKI tidak mendukung Anies, tersandera \"isu politik identitas\", atau ada perbedaan tajam dengan sejumlah kelompok yang selama ini mendukung Anies. Yang ketiga ini lebih bersifat emosional, bukan rasional. Lalu, apa yang mereka lakukan untuk menjegal Anies? Pertama, Jegal semua program dan kebijakan yang potensial membesarkan nama Anies. Formula E misalnya, ini seksi kalau bisa dibatalkan. Dengan dibatalkannya ajang balap Formula E, maka Anies akan otomatis tertuduh sebagai pihak yang menghilangkan uang negara berupa komitmen fee. Ajang balap Formula E batal, Anies akan jadi bulan-bulanan dan pusat tuduhan. Seksi sekali. Kedua, Anies harus selalu diopinikan gagal dan salah. Pokoknya, Anies tidak boleh sukses dan benar di mata publik. Apapun hasil kerja Anies, harus ada \"narasi kontra\". Apapun prestasi dan penghargaan yang diterima Anies harus didelegitimasi. Narasi \"Anies menghamburkan APBD untuk membeli banyak penghargaan\" adalah contoh upaya delegitimasi itu. Ketiga, mereka yang punya akses hukum akan menggunakan jalur hukum untuk terus mencari celah kesalahan yang bisa mempidanakan Anies. Keempat, Serang dan demo Anies secara masif agar ada kesan ke publik bahwa Anies tidak disukai oleh rakyatnya sendiri, dalam hal ini adalah warga Jakarta. Di depan kantor balaikota Jakarta, hampir setiap pekan ada 30-50 orang demo. Hampir setiap pekan broI Ini semua akan bergantung kapada kesadaran rakyat, mampukah rakyat tetap jernih dan memiliki kesadaran dalam melihat hiruk pikuknya ruang publik yang dijejali dengan informasi dan opini yang tidak berangkat dari fakta dan cenderung menyesatkan. Jika orang-orang waras di negeri ini selalu hadir dan mengambil peran untuk menjernihkan ruang publik yang sudah sangat keruh itu, maka rakyat akan memiliki pandangan yang lurus, benar, obyektif dan apa adanya. Termasuk melihat dengan jernih orang-orang seperti Anies. Melihat sebagaimana adanya, sesuai data dan fakta, bukan dalam potret kontra opini dan mis-informasi. Anies adalah Anies dengan semua hasil kerjanya yang bisa dilihat, dirasakan dan dibuktikan, bukan Anies sebagaimana pendapat mereka yang emosional dan sarat kepentingan politik dan ekonomi. Jakarta, 29 Desember 2021. (*)

Retorika Pemberantasan Mafia Migas: Adili Ahok!

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 20:39:28 0

  Ahok bukan saja wewenangnya jauh di bawah presiden, tetapi juga tidak qualified menjadi Komut Pertamina. Ahok adalah terduga koruptor kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras yang telah memiliki bukti lebih dari cukup untuk diproses di pengadilan. Oleh: Marwan Batubara, IRESS PADA 26 Juli 2014, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan akan memprioritaskan pemberantasan mafia migas. Menurut Jokowi, praktek mafia migas di Kementrian ESDM sudah sangat kuat dan merugikan negara akibat pengawasan lemah. Untuk membersihkan mafia migas, Kementerian ESDM harus dipimpin seorang yang memiliki integritas. “Perlu ada pemimpin dengan leadership yang kuat,” kata Jokowi di Solo, 26 Juli 2014. Pada 26 Oktober 2014, Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja. Sudirman Said ditunjuk sebagai Menteri ESDM. Pada 16 November 2014, sesuai arahan Jokowi, Kementrian ESDM membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) yang dipimpin Faisal Basri. Salah satu tujuan utama TRTKM adalah memberangus mafia migas agar Indonesia mencapai kedaulatan energi. Setelah 6 bulan bekerja, pada 13 Mei 2015 TRTKM menghasilkan 12 rekomendasi. Sebagian besar rekomendasi TRTKM ditindaklanjuti pada 2015. Dalam rangka memberantas mafia, sesuai rekomendasi TRTKM, Pertamina menunjuk KondaMentha melakukan audit forensik transaksi migas Petral 2012-2014. Temuan utama KordaMentha adalah: 1) kebijakan proses pengadaan tidak kompetitif; 2) terdapat kebocoran informasi merugikan negara; 3) ada pengaruh pihak eksternal dalam proses bisnis Petral. Menteri ESDM (2014-2016) Sudirman Said memastikan KordaMentha sebagai pelaksana audit forensik adalah lembaga yang sangat kredibel. Karena itu, Sudirman mengatakan hasil audit yang dilaporkan kepada Pertamina dan Kementraian ESDM serta Kementrian BUMN juga sangat dapat dipercaya. Karena itu Sudirman yakin mafia migas dapat diberantas. Ternyata, saat itu hasil audit forensil tak langsung ditindaklanjuti ke KPK karena ditahan Presiden Jokowi. Sudirman mengungkap Presiden Jokowi memintanya menunda melaporkan hasil audit P KordaMentha kepada KPK (16/2/2019). \"Malam itu saya dapat pesan Presiden lewat seseorang, laporan Petral ke KPK ditunda dulu,\" kata Sudirman di Jakarta, 16/2/2019. Sudirman mengatakan: “Yang cemas atasan saya (Jokowi) terhadap proses pembubaran Petral karena ditakut-takuti beberapa menteri. Tetapi saya katakan ‘Pak ini janji bapak dan saya itu diangkat jadi menteri diminta membersihkan mafia migas\'.  Karena itu saya push terus dan itu tadi saya tidak tahu sampai di mana, audit sudah selesai dan sudah jelas hasilnya\". Dengan penjelasan di atas maka menjadi terang benderang bagaimana sebenarnya sikap dan komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi yang diucapkan Juli 2014 lalu. Niat baik sudah diucapkan sebagai janji. Instrumen dan bukti guna merealisasikan janji pun telah tersedia, berupa temuan audit KordaMentha. Ternyata, kesempatan tidak dimanfaatkan. Janji pemberantasan mafia migas tampaknya hanya retorika! Debat Capres 2019: Mafia Migas Bubar Saat Debat Capres 2019, Capres No.1 Joko Widodo dengan confident mengatakan sudah berhasil memberantas mafia migas karena telah membubarkan Petral pada 13 Mei 2015. Kata Jokowi: \"Mafia migas Petral telah kita bubarkan, Blok minyak Rokan telah kita kelola, Blok minyak Mahakam telah kita kelola, Freeport 51 persen mayoritas telah kita ambil. Kita ingin negara ini semakin baik\" (17/1/2019). Berdasarkan pernyataan tersebut, tampaknya Jokowi ingin mengatakan mafia migas ikut bubar atau telah diberantas dengan membubarkan Petral… Padahal seandainya relevan, pembubaran Petral bukanlah rekomendasi TRTKM, karena yang diminta adalah pelaporan audit KordaMentha kepada KPK. Pada RDPU dengan Komisi VII DPR (20 Mei 2015), Faisal Basri mengatakan pembubaran Petral bukan rekomendasi dirinya atau TRTKM. Wacana pembubaran Petral tidak pula datang dari Menteri ESDM Sudirman. Sudirman tak setuju Petral dibubarkan karena anak usaha Pertamina ini hanya perlu pengawasan dalam mengamankan pasokan minyak di dalam negeri. “Petral itu tidak harus dibubarkan, tapi kontrolnya harus berpihak untuk nasional” (1/11/2014). Kata Sudirman, Petral strategis bagi Indonesia dan pemerintah masih membutuhkan Petral memasok kebutuhkan minyak. Sudirman yakin Petral yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, masih bisa dibenahi. \"Seratus persen sahamnya dimiliki Pertamina. Jadi kalau manajemen Pertamina baik, komisaris Pertamina baik, Petral akan baik,\" kata Sudirman. M. Said Didu sangat yakin mafia migas tetap ada hingga saat ini, walaupun Petral sudah dibubarkan. \"Jadi kalau orang mengatakan tidak ada mafia, maaf saja, saya tahu persis ada mafia. Dan mafianya itu selalu mengobjektifkan kepentingan subjektif lewat kekuasaan\" (26/11/2019). Jadi, klaim Capres 01 pada Debat Capres 2019 menjadi terbantahkan! Hal ini pun terkonfirmasi dengan diusungnya Ahok menjadi Komut Pertamina, yang salah satu tugasnya membernatas mafia. Artinya, mafia masih ada walau Petral sudah bubar! Mafia Migas & Tuan MR Said Didu mengatakan sesuai hasil audit KordaMentha, ditemukan hasil penelusuran bahwa semua orang yang bekerja dalam transaksi migas di Petral, komunikasinya mengarah ke satu orang. Berarti memang ada koordinasi dengan orang tersebut. Puluhan miliar Rp per hari mereka ambil, dan hal itu sudah dilaporkan ke KPK pada 2016. Orang yang dimaksud Said adalah Muhammad Reza Chalid (MR), seperti diungkap Republika.co.id dan Tempo.co. Berdasarkan sumber Republika.co.id, KordaMentha menunjukkan adanya arah ke korporasi besar, sebuah perusahaan yang memiliki jaringan dalam Petral. Dari perusahaan inilah terdengar nama \"MR\". \"Memang ternyata orang-orang yang bekerja di Petral adalah karyawan MR. Dokumen itu pura-pura saja. Pura-pura ada penawaran. Kalau dikatakan pakai ID, benar, tapi sebetulnya sudah diatur,\" kata sang sumber (9/11/2015). Mantan anggota TRTKM Fahmy Radhi mengatakan pada masa pemerintahan SBY, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitan sebagai pihak ketiga, yakni dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012-2014 di Petral. “Sesungguhnya dulu tim kami (TRTKM) ke KPK, kemudian melapor ke Bareskrim, kami melakukan konfirmasi ternyata ditemukan kesamaan, inisialnya MR,” kata Fahmy (Tempo.co, 11/11/2015). Berdasarkan temuan KordaMentha, jaringan mafia migas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau Rp 250 triliun selama tiga tahun. \"Tuan MR\" ini, melalui perusahaannya, menjadi perantara pengadaan minyak negara. Tuan MR pengusaha besar yang memiliki perusahaan di Singapura. Akibat ulah para mafia migas, Pertamina tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak atau jual-beli produk BBM-nya. Meskipun temuan KordaMentha dan penyebutan nama MR ini telah beredar bertahun-tahun, ternyata MR justru “sempat datang” menghadiri undangan pesta pernikahan putra pertama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Solo pada 11 Juni 2015. Saat itu MR juga sempat berbicara akrab dengan Presiden Jokowi. Polemik tentang MR kembali mencuat setelah dia hadir pada kuliah umum Presiden Jokwi pada acara Partai Nasdem, di Jakarta (16/7/2018). Padahal, pada Januari 2016, Kejagung mengaku kesulitan menghadirkan MR untuk dimintai keterangan terkait kasus \"Papa Minta Saham\" yang “mencatut” nama dan sempat membuat berang Presiden Jokowi. Publik heran bagaimana bisa Presiden Jokowi tidak bereaksi soal protes publik terhadap hadirnya MR pada acara Nasdem. Padahal dalam acara kuliah umum itu Jokowi menjadi pembicara utama. Kasus Papa Minta Saham memang telah ditutup Kejagung karena alat bukti tidak relevan. Tuan MR pun lolos dari proses penyelidikan. Namun meskipun nama Tuan MR sudah cukup dikenal terkait dengan mafia migas, Presiden Jokowi masih berkenan mengundangnya ke Solo pada 11 Juni 2015 dan sempat pula hadir bersama pada acara yang diadakan Partai Nasdem pada 16 Juli 2018. Jadi, janji memberantas mafia hanya sekedar retorika? Retorika Baru: Ahok akan Berantas Mafia Migas! Pada akhir November 2019 publik dikejutkan rencana pemerintah mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina. Ahok yang diberi gelar hiperbolis “si pendobrak” dan “salah satu putra terbaik bangsa” oleh Kementrian BUMN digadang-gadang menjadi jalan keluar bagi pemerintah memberantas mafia migas. Lho, ternyata mafia migas si penghisap rakyat masih bergentayangan? Bukankah Jokowi pernah menyatakan pada Debat Capres 2019 telah berhasil memberantas mafia migas melalui pembubaran Petral? Jika diakui mafia migas masih bergentayangan, sehingga Ahok “dibutuhkan” memberantas, maka pernyataan keberhasilan yang diklaim oleh Capres No.1 pada saat Debat Capres 2019 dapat pula dianggap hanya sekedar retorika! Terlepas bahwa pemberantasan mafia migas merupakan retorika baru dalam rangka menjustifikasi “pengangkatan” Ahok, rakyat harus sadar ketegasan Ahok semasa menjabat Gubernur DKI tidak serta merta bisa menjadi jaminan akan mampu memberantas mafia migas. Sebab, upaya pemberantasan mafia migas sudah dilakukan Jokowi melalui pembentukan TRTKM pada November 2014. Belum lagi bicara tentang siapa Ahok. KordaMentha telah menghasilkan temuan berbagai pelanggaran mafia migas dan siap dilaporkan kepada KPK. Tetapi justru Jokowi mengurungkan proses yang sudah berjalan baik tersebut, entah karena apa dan siapa. Jika committed memberantas mafia migas, mestinya laporan ke KPK tersebut sudah dilakukan sejak akhir 2015 yang lalu. Narasi Ahok bisa memberantas mafia migas adalah narasi retoris. Sebab, jabatan Ahok hanyalah Komut, bukan Direksi yang berwenang membuat dan mengeksekusi kebijakan. Jangankan direksi, atau Menteri, presiden saja “gagal” menindaklanjuti temuan audit forensik. Apalagi hanya sekedar Komut yang tidak punyai wewenang eksekusi dan penegakan hukum! Ahok bukan saja wewenangnya jauh di bawah presiden, tetapi juga tidak qualified menjadi Komut Pertamina. Ahok adalah terduga koruptor kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras yang telah memiliki bukti lebih dari cukup untuk diproses di pengadilan. Hanya karena dilindungi KPK-lah, dengan menyatakan Ahok tidak punya niat jahat, maka Ahok bisa bebas jerat hukum. NKRI, UUD 1945 dan KPK sudah dikangkangi Ahok dan para pendukungnya! Ahok pun terlibat berbagai kasus dugaan korupsi seperti kasus Tanah BMW, Reklamasi Teluk Jakarta, Tanah Cengkareng Barat, Pengadaan UPS, dan lain-lain, serta kasus dana off-budget yang minimal melanggar UU Keuangan Negara No.17/2003, UU Perbendaharaan Negara No.1/2004, dan PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ahok pun melanggar prinsip GCG karena pernah dipenjara, tidak memenuhi persyaratan etika sesuai Permen BUMN No.02/2015, sehingga mestinya Ahok tidak lolos menjabat Komut Pertamina. Saat membuka Hari Antikorupsi Sedunia di Jakarta (4/12/2019) Jokowi antara lain mengatakan agar gerakan antikorupsi menjadi gerakan bangsa yang dilakukan institusi negara, civil society dan masyarakat luas. Hal itu merupakan upaya membangun Indonesia maju yang produktif, inovatif dan efisien. Bagi kita, retorika sudah tidak dibutuhkan. Kita butuh langkah konkrit Jokowi menindaklanjuti audit KordaMentha guna memberantas mafia migas. Bukti-bukti dugaan korupsi dan tidak qualified-nya Ahok pun sudah begitu gamblang. Sekarang saatnya menurunkan Ahok dari Komut Pertamina untuk segera diproses hukum! (*)

Bukittinggi Raih Penghargaan Kota Cerdas-Digital Terbaik Nasional

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 20:26:51 0

Bukittinggi, FNN - Kota Bukittinggi kembali meraih penghargaan tingkat nasional di penghujung 2021 ini, menjadi salah satu pemenang pada tujuh kategori dari 10 nominasi penerapan kota cerdas dan digital terbaik di seluruh Indonesia.Penghargaan yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas (PIKKC) Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai seluruh daerah yang memiliki Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) dan Rating Transformasi Digital Indonesia (RTDI).Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bukittinggi Novri, di Bukittinggi, Selasa, menjelaskan RKCI dan RTDI 2021 merupakan kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap implementasi konsep kota cerdas di Indonesia.\"Cakupannya juga memotret kesiapan digital kota dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan permasalahan kota, sehingga dapat dijadikan acuan bagi tata kelola kota di Indonesia,\" kata dia.Ia mengatakan, rangkaian kegiatan RKCI tahun 2021 dan RTDI ini telah berlangsung melalui beberapa tahapan sejak 2 Agustus hingga 27 Desember 2021.Wali Kota Bukittinggi Erman Safar mengaku senang dan bangga atas pencapaian prestasi daerah yang dipimpinnya tersebut pada skala nasional\"Alhamdulillah, satu lagi pengakuan nasional didapat Kota Bukittinggi sebagai salah satu yang terbaik dalam penyelenggaraan tata kelola dan implementasi Kota Cerdas dan Transformasi Digital,\" kata Wali Kota.Erman menyampaikan arahan agar tata kelola kota cerdas dan transformasi digital diterapkan dalam penyelesaian masalah vital yang ditemui di tengah masyarakat.\"Kita harus berkomitmen untuk menggunakan prinsip tata kelola Kota Cerdas dan Transformasi Digital ini untuk peningkatan kualitas dan percepatan layanan kepada masyarakat,\" katanya pula.Kota Bukittinggi mendapatkan predikat pada tujuh kategori meliputi Kota Menuju Cerdas, Kota dengan Ekonomi Cerdas, Kota dengan Masyarakat Cerdas, Kota dengan Kota Tangguh (Risilience City), Kota dengan Mobilitas Cerdas, Kota dengan Perhatian terhadap Perubahan Iklim serta Kota dengan Kesiapan Digital Terbaik.Sebelumnya, Kota Bukittinggi juga telah meraih prestasi prestisius antara lain terpilihnya Wali Kota Erman Safar mendapatkan Anugerah Achievement Motivation Person dari Komisi Informasi Sumatera Barat, seiring dengan diraihnya predikat Badan Publik yang Informatif dari Komisi Informasi. (mth)

Rekaman "Kasus AH" Beredar, Kacamata Hukum Bagaimana?

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 20:13:35 0

  Tapi, yang perlu dikaji secara yuridis, jika benar itu adalah suara AH dan Yudha, siapa yang melakukan perekaman tersebut. Apakah keduanya juga telah sepakat dan saling memberi izin untuk merekamnya. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN HARI-hari ini beredar rekaman pembicaraan antara suami Rifa Handayani bernama Yudha dengan AH yang diduga suara Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait skandal perselingkuhan “masa lalu”. Apakah benar dalam rekaman suara telepon dalam dua bagian itu memang suara Airlangga Hartarto dan Yudha, dibutuhkan penelitian dengan digital forensic lebih lanjut oleh ahlinya. Dan, kejujuran kedua belah pihak. Tapi, yang perlu dikaji secara yuridis, jika benar itu adalah suara AH dan Yudha, siapa yang melakukan perekaman tersebut. Apakah keduanya juga telah sepakat dan saling memberi izin untuk merekamnya. Jika tidak ada kata sepakat untuk merekam pembicaraan telepon itu, maka di sini sudah terjadi pelanggaran oleh si perekam. Baik Yudha maupun AH. Lantas bisa dipertanyakan pula, apa tujuan perekaman itu? Mengulang pernyataan pengamat komunikasi politik Ade Armando, kalau pengakuan Rifa adalah kebenaran, maka AH harus bertanggung jawab dan mengklarifikasinya, bukan saja soal perselingkuhannya, tapi juga praktik teror, ancaman, intimidasi dan fitnah kepada Rifa. Melansir dari Cokro TV, Selasa 21 Desember 2021, Ade mengatakan bahwa mungkin saja Rifa dimanfaatkan kelompok anti AH, tetapi pengungkapan kebenaran itu tak seharusnya dipengaruhi pertimbangan subjektif. Siapa kelompok yang dimaksud anti AH tersebut? Internal Golkar, eksternal Golkar, atau justru AH sendiri? Jika yang memang ada “orang dalam” Golkar yang membantu mengungkap skandal AH-Rifa ini ke rakyat, berarti ada kelompok internal yang memang sedang mengincar posisi Ketum Golkar setelah AH tersingkir. Bukan tidak mungkin, kelompok internal ini siap mengajukan Lodewijk F. Paulus yang kini menduduki Sekjen Partai Golkar yang sebelumnya telah menggantikan Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR RI. Diketahui setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Azis Syamsuddin mengundurkan diri. Pria kelahiran Manado 27 Juli 1957 ini selain sebagai Sekjen Golkar, ia juga memiliki jabatan sebagai Anggota Komisi 1 DPR RI periode 2019 – 2021. Lodewijk juga merupakan seorang Purnawirawan TNI AD dengan jabatan terakhir Dankodiklat TNI AD masa jabatan 5 Juni 2013 – 25 Juli 2015. Ia pernah menjabat Pangdam I Bukit Barisan (2011 – 2013), dan juga Danjen Kopassus (2009 – 2011). Dari riwayat jabatan di TNI AD itu saja sangat mudah dibaca, Lodewijk ini termasuk dalam kelompok Luhut Binsar Pandjaitan. Benarkah Luhut ingin menggantikan AH dengan kadernya sesama Kopassus? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Bagaimana jika yang melakukannya itu dari ekternal Golkar? Apakah tujuannya? Mengurangi saingan sebelum Pilpres 2024 nanti? Rasanya koq terlalu cepat jika arahnya kesana.  Atau skandal ini sengaja diungkap sekarang justru untuk kepentingan AH sendiri? Ingat, negeri ini kadang latah dengan dramatisasi seperti sinetron. Bagaimana seorang Susilo Bambang Yudhoyono mendapat simpati rakyat sampai akhirnya terpilih menjadi Presiden RI. Itu semua bermula dari Taufik Kiemas yang melontarkan sebutan “jenderal kekanak-kanakan” kepada SBY. Sebutan itu bermula saat SBY masih menjadi “anak buah” Presiden Megawati Soekarnoputri, istri Taufik Kiemas yang sekaligus Ketua Umum PDIP. Saat menjadi presiden pada 2004, SBY menjabat Menko Polkam. Di beberapa survei tahun 2003, nama SBY muncul sebagai calon presiden dalam berbagai macam jajak pendapat. Setidaknya, SBY menempati urutan lima besar. Megawati yang saat itu presiden punya keinginan menjabat lagi sebagai Presiden. Namun, dia menyadari bahwa kepopuleran SBY yang melesat begitu cepat, dapat menyingkirkan dirinya.Antara Januari hingga Februari 2004, SBY beberapa kali tidak dilibatkan dalam rapat-rapat pengambilan kebijakan di bidang politik dan keamanan. Misalnya, soal kunjungan beberapa pejabat ke Aceh. Padahal, SBY saat itu menjabat sebagai Menko Polkam. Puncaknya perseteruan ini terjadi pada 1 Maret 2004, saat Taufik Kiemas menyebut SBY sebagai \"jenderal kekanak-kanakan\" karena mengadukan masalah internal pemerintahan ke wartawan. “Kalau anak kecil lagi genit-genitan, ya merasa diisolasi seperti itu. Kalau memang bukan anak kecil dan merasa dikucilkan, lebih baik mundur,” kata Taufik, pedas. Keesokan harinya, SBY menyatakan tidak akan menanggapi pernyataan Taufik. SBY kemudian memilih keluar dari Kabinet Gotong Royong. Dan, pada 11 Maret 2004, SBY memilih mundur. Keputusannya itu semakin membuka jalan baginya. SBY semakin populer dalam kancah politik bersama kendaraan politiknya, Partai Demokrat yang baru didirikannya itu. Sebaliknya, pamor Megawati kian tenggelam.  Pada 2004, SBY pun terpilih menjadi Presiden RI mengalahkan Megawati. Bahkan, kepopuleran SBY masih berlanjut pada Pemilu 2009. Jika SBY tak dikucilkan dari kabinet, bahkan dicap “jenderal anak kecil” oleh Taufik Kiemas, belum tentu SBY menjadi Capres 2004. Mungkinkah ucapan Taufik Kiemas ini sengaja dilontarkan sehingga SBY mendapatkan simpati rakyat sebagai tokoh yang “terdlolimi”? Bukan tidak mungkin Taufik Kiemas terlibat dalam “mengemas” SBY. Apalagi, kata Syahrial Nasution yang kala itu menjadi Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, terdapat sosok Taufik Kiemas di balik terbentuknya Partai Demokrat. Kembali ke soal AH-Rifa tadi, mungkinkah “skandal” ini sengaja diungkap sekarang ini untuk tujuan mendapat simpati rakyat karena “terdholimi”? Tinjauan Yuridis Menurut Advokat Subagyo, setidaknya ada dua soal yang perlu dilihat dari sisi yuridis. Pertama, soal laporan polisi Rifa Handayani karena ada ancaman melalui WA atau pesan elektronik via HP. Jika itu benar terjadi, maka ancaman seperti itu masuk tindak pidana Pasal 29 jo Pasal 45 B UU ITE, dengan ancaman pidana maksimum 4 tahun penjara dan/atau denda maksimum Rp 750 juta. “Soal apakah ada motif politik dalam laporan itu, ya itu bisa saja dialami oleh politisi siapapun. Mungkin-mungkin saja. Misalnya ada upaya lawan politik di internal Golkar untuk menggeser kedudukan Ketum Golkar itu,” ujar Subagyo. Tapi, lanjutnya, pendapat demikian sifatnya spekulatif, sepanjang tidak ada bukti. Karena hukum itu berdasarkan bukti. Tapi adakalanya juga terdapat fakta yang hukum tak mampu menemukan buktinya atau malah bisa saja tekanan atau siasat politik membuat alat bukti menjadi hilang. Kedua, perbuatan merekam pembicaraan HP itu ada dua pendapat. Ada pendapat yang menyatakan itu tindak pidana Pasal 31 ayat (2) jo Pasal 47 UU ITE, yakni pidana intersepsi ilegal, dengan ancaman pidana penjaranya maksimum 10 tahun penjara dan/atau denda maksimum Rp 800 juta. Ada juga pendapat yang menyatakan perbuatan itu bukan tindak pidana, karena tidak ada unsur \"transmisi informasi\". Menurut Subagyo, perbuatan merekam pembicaraan di HP ya merupakan tindak pidana intersepsi jika dilakukan tanpa persetujuan lawan bicara, terutama jika dipergunakan untuk tindakan yang sifatnya melanggar hak privasi seseorang lawan bicara yang direkam itu. Tetapi Hakim atau penegak hukum lainnya seperti polisi dan jaksa bisa saja membuat suatu diskresi. “Jika isi pembicaraan yang direkam itu membahayakan seseorang atau umum, maka tindakan intersepsi ilegal itu bisa dimaafkan dengan alasan \"mencegah bahaya yang lebih besar\",” ungkap Subagyo. Misalnya, gara-gara rekaman tersebut maka menjadi bukti untuk mencegah rencana tindakan yang membahayakan. (*)

Dukung Timnas Indonesia, Partai Gelora Gelar Nobar Serentak Final Piala AFF Suzuki 2020 dengan Bintang Tamu Tibo dan Okto

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 15:48:27 0

JAKARTA, FNN  - Timnas Indonesia akan menghadapai Thailand dalam final Piala AFF Suzuki 2020 yang digelar dalam sistem dua leg yang akan berlangsung di Singapore National Stadium. Leg pertama digelar pada Rabu (29/12/2021) dan leg kedua pada Sabtu (1/01/2022) malam WIB. Guna memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggelar acara nonton bareng (nobar) pada Rabu (29/12/2021) malam. Nobar ini akan digelar serentak di 34 DPW (provinsi) Partai Gelora dan dipusatkan di Gelora Media Center (GMC) di bilangan Kuningan, Jakarta, Selatan. Nobar juga akan diikuti oleh pengurus Partai Gelora di kabupaten/kota (DPD) dan kecamatan (DPC). Acara nobar ini akan menghadirkan dua mantan pemain Timnas Indonesia Titus Jhon Londouw Bonai (Titus Bonai) dan Oktovianus Manianti (Okto). Titus Bonai (Tibo) dan Okto Maniani akan diterbangkan ke Jakarta dari Papua untuk ikut dalam acara nobar. Tibo dan Okto sendiri diketahui sudah menjadi kader Partai Gelora beberapa waktu lalu. Rencananya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidiik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, dan para ketua bidang DPN Partai Gelora akan mengikuti acara nobar di GMC. \"Saya kagum dengan semangat kolaborasi Timnas Indonesia saat ini. Itu modal kemenangan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (28/12/2021). Menurut dia, sepakbola bukan lagi sekadar olahraga, tapi sudah menjadi bagian dari proses membangun jati diri bangsa. \"Kita bisa bersorak, bersedih, berdebar-debar bersama ketika tim merah putih bertarung demi berkibarnya bendera merah putih di panggung dunia. Kita semua disatukan dalam perasaan yang sama,\" katanya. Anis Matta mengatakan, Nobar akan diikuti oleh pengurus Partai Gelora dari seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, hingga kecamatan. Program ini  diharapkan menjadi tempat para pengurus Partai Gelora berinteraksi dengan warga sekitar. Di sela-sela nobar ini, Anis Matta akan menyapa beberapa pengurus DPW sebagai perwakilan untuk mengetahui kesiapan mereka dalam menggelar acara nobar di wilayah masing-masing \"Acaranya sederhana saja, yang penting kita bisa merasakan kebersamaan dan kegembiraan di tengah situasi krisis ini,\" katanya. Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari (Mala) Kartini mengatakan, acara nobar final  Piala AFF Suzuki 2020 ini sengaja digelar untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang akan melawan Thailand. \"Nobar ini dalam rangka mensupport Timnas Indonesisa maju ke laga Final di Piala AFF 2020. Kami Partai Gelora Indonesia mengadakan Nobar se Indonesia,\" kata Mala Kartini. Dengan dukungan Partai Gelora ini, ia berharap Skuad Garuda dibawah asuhan Shin Tae-yong dapat mengalahkan Thailand,  yang berjuluk Skuad Gajah Perang. \"Kami yakin Timnas Indonesia dibawah asuhan Shin Tae-yong menang di Final lawan Thailand. Kami yakin kutukan final bagi Indonesia selama ini bisa dimusnahkan atau dihilangkan Shin Tae-yong,\" tegasnya. Ketua Bidang Gahora DPN Partai Gelora ini menilai Shin Tae-yong telah memberikan warna baru permainan Timnas Indonesia. Seluruh pemain memiliki kualitas dan stamina yang sama, serta mampu mengorganisir permainan tim lebih baik di lapangan. \"Shin Tae-yong membuat Timnas bersinar dan subur dalam produktivitas gol. Ini berarti permainan mereka dan kepercayaan diri mereka sudah terbangun sangat tinggi. Mereka bisa bermain dengan baik, meski strategi berganti-ganti dimainkan Shin Tae-yong. Sehingga kami yakin kali ini Indonesia inshaALLAH menang dan membawa pulang Piala Suzuki AFF ke tanah air,\" pungkasnya. Bagi Timnas Indonesia, ini akan menjadi final keenam dalam sejarah keikutsertaannya pada Piala AFF. Skuad Garuda selalu menelan kekalahan dalam lima kesempatan sebelumnya berlaga di final, yakni pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Dengan demikian, skuad Garuda belum pernah mencicipi gelar Piala AFF atau turnamen antarnegara se-Asia Tenggara tersebut. Di sisi lain, Thailand yang akan menjadi lawan Indonesia pada final edisi 2020, sudah lima kali menjadi juara Piala AFF. Tim berjulukan Gajah Perang itu menjadi juara pada edisi 1996, 2000, 2002, 2014, dan 2016. Dari lima gelar yang telah dikoleksi, tiga di antaranya mereka raih setelah mengalahkan Indonesia di final, yakni pada edisi 2000, 2002, dan 2016. (mth)

Total Kasus Terkonfirmasi Omicron Bertambah Jadi 46 Kasus

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 15:42:57 0

Jakarta, FNN - Kementerian Kesehatan kembali melaporkan temuan kasus baru Omicron di Indonesia.Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi menyebutkan adanya tambahan kasus terkonfirmasi Omicron sebanyak 27 kasus yang sebagian besar berasal dari para pelaku perjalanan internasional. Temuan didapatkan dari hasil pemeriksaan WGS oleh Badan Litbangkes yang keluar pada 25 Desember 2021. Sebanyak 26 Kasus merupakan imported case, diantaranya 25 WNI yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, Turki, dan 1 orang WNA Asal Nigeria. Sementara satu kasus positif merupakan Tenaga Kesehatan di RSDC Wisma Atlet.“Berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen oleh Badan Litbangkes, kami kembali mengidentifikasi adanya tambahan kasus Omicron sebanyak 27 orang. Saat ini Sebagian besar telah menjalani karantina di Wisma Atlet dan sebagian lagi di RSPI Sulianti Saroso, ”kata Jubir Nadia.Dengan tambahan kasus ini, total kasus terkonfirmasi Omicron di Indonesia sudah 46 kasus sejak pertama kali dilaporkan pada 16 Desember lalu.Kasus Omicron tersebut terdeteksi pada saat para pelaku perjalanan internasional tiba di Indonesia dan menjalani karantina 10 hari. Beberapa kasus terdeteksi setelah mereka menjalani lebih dari tiga hari dalam masa karantina. Ini menunjukan karantina 10 hari adalah durasi yang tepat untuk mencegah pasien dengan Omicron menulari pihak lain diluar fasilitas karantina. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengonfirmasi kasus pertama Omicron pada 15 Desember 2021 yang menyerang seorang petugas kebersihan RSDC Wisma Atlet.Pada 17 Desember, dari hasil pemeriksaan terhadap 5 kasus probable didapati 2 kasus yakni WNI dari Inggris dan Amerika Serikat terkonfirmasi positif.Lalu pada 22 Desember, Kemenkes kembali mencatat adanya tambahan 2 kasus baru Omicron. Pada 23 Desember ada tambahan 3 kasus baru yang berasal dari WNI yang baru saja kembali dari Malaysia dan Kongo.Selanjutnya, pada tanggal 24 Desember, Kemenkes kembali mengidentifikasi adanya tambahan kasus sebanyak 11 orang yang berasal dari pelaku perjalanan dari Turki, Jepang, Korea Selatan dan Arab Saudi.Kementerian Kesehatan mencatat mayoritas kasus Omicron yang terdeteksi di Indonesia berasal dari pelaku perjalanan internasional (imported case). Oleh karena itu, pintu masuk negara baik darat, laut maupun udara diperketat seiring semakin meluasnya penyebaran varian Omicron.Jubir Nadia mengimbau masyarakat untuk tidak atau menunda melakukan perjalanan ke luar negeri. Pihaknya juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M serta segera ikut vaksinasi COVID-19. Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (MF/NI/mth))

PBB Minta Myanmar Selidiki Laporan Pembunuhan Warga Sipil

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 14:35:26 0

Singapura, FNN - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta pihak berwenang Myanmar untuk menyelidiki laporan pembunuhan terhadap 35 warga sipil yang menurut para aktivis oposisi dilakukan oleh tentara pemerintah.Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths mengatakan ada laporan yang dapat dipercaya bahwa warga sipil, termasuk setidaknya satu anak, dipaksa keluar dari kendaraan, dibunuh, dan dibakar.Griffiths tidak menjelaskan mengapa dia menganggap laporan itu dapat dipercaya.\"Saya ngeri dengan laporan serangan terhadap warga sipil... Saya mengutuk insiden menyedihkan ini dan semua serangan terhadap warga sipil di seluruh negeri, yang dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional,\" kata dia dalam sebuah pernyataan.Griffiths menyerukan penyelidikan \"menyeluruh dan transparan\" sehingga para pelaku dapat diadili.Militer yang berkuasa di Myanmar belum mengomentari pembunuhan di dekat Desa Mo So di Negara Bagian Kayah pada Jumat (24/12) itu. Panggilan telepon ke juru bicara junta Zaw Min Tun juga tidak dijawab.Media pemerintah melaporkan pada Minggu (26/12) bahwa tentara telah menembak dan membunuh sejumlah \"teroris dengan senjata\" di desa itu. Namun, laporan tersebut tidak menyebut apa pun mengenai warga sipil.Kedutaan Besar Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah unggahan di Twitter bahwa mereka \"terkejut dengan serangan biadab ini\".\"Kami akan terus mendesak pertanggungjawaban para pelaku kampanye kekerasan yang sedang berlangsung terhadap rakyat Burma,\" kata Kedubes AS, mengacu pada nama lain Myanmar.Dua warga dan Kelompok Hak Asasi Manusia Karenni yang beroperasi di daerah itu mengatakan tentara telah membunuh lebih dari 30 warga sipil.Mereka mengatakan rinciannya tidak jelas tetapi tampaknya para korban berada di kendaraan, termasuk setidaknya satu truk, yang berhenti di jalan. Mereka dibunuh lalu mayat-mayatnya dibakar, kata penduduk dan kelompok HAM itu.Seorang penduduk desa yang menolak disebutkan namanya karena alasan keamanan mengatakan dia tahu telah terjadi kebakaran di lokasi tersebut pada Jumat, tetapi tidak bisa pergi ke sana karena ada penembakan.\"Saya pergi melihat pagi ini. Saya melihat mayat yang telah dibakar dan juga pakaian anak-anak dan wanita berserakan,\" kata dia kepada Reuters melalui telepon, Sabtu (25/12).Foto-foto yang diunggah oleh Karenni menunjukkan tubuh-tubuh yang hangus, beberapa di antaranya terlihat di belakang truk yang terbakar. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi keaslian gambar-gambar tersebut.Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih, yang dipimpin pemenang Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari 2021.Beberapa penentang militer telah mengangkat senjata, sementara yang lain bergabung dengan gerilyawan etnis minoritas yang telah bertahun-tahun memerangi pemerintah untuk menentukan nasib sendiri di berbagai bagian negara, termasuk Negara Bagian Kayah di timur Myanmar.Kelompok bantuan Save the Children mengatakan dua pekerjanya, yang bepergian ke desa asal mereka untuk liburan akhir tahun, hilang dalam serangan itu. Kelompok itu kemudian menangguhkan kegiatan di Negara Bagian Kayah, sejumlah daerah di Negara Bagian Karen yang berdekatan,  dan wilayah Magway.Pembunuhan dan pembakaran mayat di Negara Bagian Kayah menyusul kekerasan serupa di wilayah Sagaing tengah pada 7 Desember ketika penduduk desa mengatakan tentara menangkap 11 orang, menembak, dan kemudian membakar tubuh mereka.Pemerintah militer Myanmar belum mengomentari insiden itu.Sejak militer melancarkan kudeta, lebih dari 1.300 orang telah tewas dalam tindakan keras terhadap protes dan lebih dari 11.000 orang telah dipenjara, menurut penghitungan kelompok HAM Asosiasi untuk Bantuan Tahanan Politik.Militer membantah jumlah korban tewas kelompok itu.Pertempuran juga berkobar di Negara Bagian Karen, juga di timur, antara tentara dan kelompok pemberontak Persatuan Nasional Karen (KNU).Pihak berwenang Thailand mengatakan lebih dari 5.000 penduduk desa dari Myanmar melarikan diri melintasi sungai perbatasan ke wilayah aman Thailand sejak 16 Desember. (mth)

Bupati Buol: Pemerintah desa Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 14:26:29 0

Buol, FNN - Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amirudin Rauf menekankan kepada pemerintah desa di kabupaten tersebut untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam penyusunan kegiatan anggaran yang pembiayaannya bersumber dari APBDes.\"Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola oleh pemerintah desa, harus difungsikan untuk menopang kesuksesan pembangunan daerah. Salah satunya fokus pada pengentasan kemiskinan,\" kata  Amirudin Rauf, di Buol, Selasa.Ia mengemukakan aparatur desa meliputi kepala desa, sekretaris dan seluruh KAUR, harus menyusun program kegiatan yang disinergikan dengan program-program prioritas pembangunan daerah.Salah satu program prioritas daerah adalah pengurangan kemiskinan daerah, melalui skema pemberdayaan, yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengoptimalkan padat karya atau program pemberdayaan lainnya.\"Keberhasilan pemerintah daerah kabupaten, sangat ditentukan oleh keberhasilan desa,\" katanya.\"Masih banyak tanggung jawab kita, utamanya terhadap rakyat kita yang belum dapat menikmati hidup layak, meskipun kita sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Buol dari 20 persen ke 13 persen pada Tahun 2021. Tetapi hal ini masih harus terus digencarkan,\" ujarnya.Amirudin Rauf berharap aparatur desa memahami dengan betul visi-misi Pemkab Buol, RPJMD, dan program strategis daerah yang menjadi prioritas.Ia mengatakan camat di semua wilayah kecamatan harus turut membantu dan memastikan bahwa program pemerintah desa, sejalan dengan program pemerintah daerah tingkat kabupaten.\"Camat adalah bupatinya kecamatan, oleh sebab itu sebisa mungkin memahami dengan betul apa program strategis daerah. Camat juga harus mampu mengintervensi penyusunan RKPDes dan APBDes agar sinergis dengan beberapa program prioritas pemda seperti gertakbos, budidaya udang vaname, dan satu orang satu sapi,\" ujarnya.Selain itu, Amirudin menyebut untuk mewujudkan visi-misi mensejahterakan rakyat yang bertumpu pada kemandirian dan kedaulatan membutuhkan kesungguhan dan tanggung jawab atas amanah yang diemban.\"Saya harap seluruh camat juga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas sukses program ini. Sebab, program ini punya landasan filosofisnya, ilmiah dan berlaku, sudah dikaji dan dapat dipertanggungjawabkan,\" katanya.\"Sebisa mungkin APBdes di fokuskan pada program pemberdayaan ekonomi rakyat, Untuk tahap awal semua program butuh afirmasi pemerintah, semisal biaya produksi, bibit, dan sebagainya. Setelah mereka mampu dan berdaya, baru kita biarkan mengelola secara mandiri, seperti praktek P3K di Kecamatan Paleleh,\" ucapnya lagi. (mth)

Gubernur Kalbar Resmikan KCP Bank Kalbar di Daerah Perbatasan

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 14:21:46 0

Pontianak, FNN - Gubernur Kalbar, Sutarmidji meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Kalbar di daerah perbatasan tepatnya di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas sebagai upaya memberikan akses dan kemudahan layanan bank daerah tersebut.\"Masyarakat harus memilih Bank Kalbar karena jika Bank Kalbar banyak maka untungnya nantinya akan dibagi untuk pemegang saham yang mana sahamnya milik pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalbar,\" ujarnya saat dihubungi di Sambas, Selasa.Ia menjelaskan bahwa pada tahun lalu Bank Kalbar memberikan kontribusi deviden atau keuntungan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar Rp98 miliar.\"Jika kita mendapatkan dividen besar maka kita bisa gunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di daerah, tahun lalu Bank Kalbar setorkan deviden untuk Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar Rp98 miliar. Mari gunakan fasilitas Bank Kalbar karena Bank Kalbar milik masyarakat Kalbar,\"serunya.Sementara itu, Bupati Sambas, Satono mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Bank Kalbar atas peresmian KCP Paloh tersebut. Ia berharap KCP Bank Kalbar Paloh bisa membantu mempercepat roda perekonomian masyarakat di Kecamatan Paloh.\"Ada tiga potensi yang ada di Kecamatan Paloh yang belum tentu ada di kecamatan lainnya seperti di sektor perikanan, pariwisata dan pertanian,\"ucapnya.Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi mengatakan dengan hadirnya KCP Bank Kalbar di Kecamatan Paloh diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan.\"Dengan fasilitas yang ada sekarang ini agar warga bisa melakukan transaksi keuangan di Bank Kalbar dengan kondisi yang nyaman dan aman, baik untuk menyimpan uang maupun mendapatkan pinjaman atau pembiayaan\"katanya.Ia berharap perekonomian masyarakat di Kecamatan Paloh ini dapat semakin meningkat.\"Dengan meningkatnya perekonomian di Paloh ini secara otomatis akan meningkatkan keuntungan Bank Kalbar dengan begitu otomatis dividen yang akan diterima pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota akan semakin meningkat,\" harap dia. (mth)

Menkominfo: RUU PDP Diharapkan Selesai 2022

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 14:09:31 0

Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menargetkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi bisa selesai tahun depan.\"Kita harapkan 2022 (RUU PDP) bisa diselesaikan secara politik,\" kata Johnny saat ditemui di Jakarta, Selasa.RUU PDP saat ini masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah, yaitu Kementerian Kominfo dan DPR RI.Regulasi tersebut semula ditargetkan selesai pada 2020, namun, tertunda karena pandemi virus corona. Pembahasan menjadi panjang karena pemerintah dan DPR belum sepakat untuk otoritas yang mengawasi penegakan perlindungan data pribadi.Kominfo berpendapat lembaga pengawasan perlindungan data pribadi bisa berada di bawah kementerian mereka, sementara DPR menilai perlu ada lembaga yang independen.RUU PDP menjadi salah satu regulasi yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.\"Saya berterima kasih RUU PDP kembali menjadi agenda prioritas, pembahasannya,\" kata Johnny.Johnny menilai regulasi ini dibutuhkan agar payung hukum soal perlindungan data pribadi menjadi semakin kuat.Undang-undang tersebut akan memuat sanksi untuk pelanggaran perlindungan data pribadi, salah satunya penggunaan yang tidak sah terhadap data pribadi.\"Kebutuhan payung hukum yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan data pribadi menjadi penting dan relevan di Indonesia saat ini,\" kata Johnny.Selagi menunggu regulasi primer ini selesai, aturan tentang perlindungan data pribadi saat ini masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga.Aturan mengenai perlindungan data pribadi untuk sektor komunikasi saat ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.Rincian Peraturan Pemerintah itu juga dimuat di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.\"Kita harapkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi akan melengkapi agar perlindungan terhadap pemilik data bisa betul-betul terjaga dengan baik,\" kata Johnny. (mth)

Sri Mulyani dan BPK Teken Kesepakatan Bersama di Bidang Perpajakan

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 14:02:18 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menandatangani kesepakatan bersama mengenai protokol pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di bidang perpajakan.\"Kesepakatan ini akan menjadi pedoman, baik untuk pemeriksa maupun bagi pihak yang diperiksa,\" kata Sri Mulyani dalam akun instagram resminya di Jakarta, Selasa.Dengan adanya protokol tersebut, ia berharap pemeriksaan dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu, yang juga terdapat kesepakatan mengenai proses perolehan dokumen yang terkait dengan perpajakan.Sedangkan bagi yang diperiksa, protokol tersebut dapat menghadirkan panduan sehingga dapat mencegah munculnya hambatan dalam proses pemeriksaan.\"Semoga ikhtiar ini akan terwujud dalam bentuk hasil tata kelola di bidang perpajakan yang semakin kuat,\" ucap Sri Mulyani.Adapun kesepakatan bersama tersebut meliputi standardisasi proses pemerolehan dan penyediaan data perpajakan dalam mendukung efisiensi dan efektivitas proses pemeriksaan BPK, baik untuk tujuan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan dengan sedapat mungkin mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.Ketua BPK Agung Firman Sampurna yang hadir menyaksikan penandatanganan kesepakatan tersebut mengatakan implementasi kesepakatan ini diharapkan dapat mengatasi sebagian dari hambatan pemeriksaan, khususnya yang terkait perolehan dan penyediaan data penerimaan negara dari sektor perpajakan.\"Dalam rangka mendukung kelancaran proses pemeriksaan, diperlukan kesepakatan mengenai protokol pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di bidang perpajakan dengan Menteri Keuangan selaku otoritas fiskal,\" ujar Agung dalam keterangan resminya.Maka dari itu, ia menilai penandatangan tersebut menjadi langkah awal yang baik, dan diharapkan bisa membangun kolaborasi dan sinergi antara BPK dan pemerintah, khususnya dengan Kementerian Keuangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), LK Kementerian/Lembaga (LKKL), dan LK Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2021.Seluruh pejabat pengelola keuangan negara wajib memberikan dukungan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), antara lain dengan memberikan akses atas data dan informasi yang diperlukan terkait pemeriksaan, tentunya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (mth)

Dinas Pertanian Kupang Optimalisasi Lahan Tingkatkan Produksi Petani

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 13:47:22 0

Kupang, FNN - Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang belum diolah sebagai strategi meningkatkan produksi hasil pertanian petani di daerah.\"Wilayah Kabupaten Kupang sangat potensial dengan usaha pertanian, namun masih banyak lahan potensial yang belum diolah,\" kata Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kupang, Amin Juaria di Kupang, Selasa.Amin Juaria menjelaskan Dinas Pertanian telah menyiapkan sejumlah wilayah potensial prioritas dan potensial untuk pengembangan usaha komoditas unggulan sesuai potensi wilayah.\"Pembangunan sektor pertanian dilakukan sesuai potensi wilayah sehingga pengembangan pertanian lebih terfokus pada sebuah kawasan yang tetap,\" kata Amin Juaria.Menurut dia, lahan-lahan potensial yang ada pada kawasan yang potensial akan dioptimalkan dengan mengembangkan komoditas unggulan yang dapat mendongkrak pendapatan petani setempat.Beberapa daerah potensial untuk pengembangan usaha tanaman pangan pertanian seperti di Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Timur, Sulamu dan Fatuleu Barat.Selain itu, wilayah Amfoang Tengah memiliki potensi untuk pengembangan usaha tanaman jeruk yang nantinya mendukung pembangunan observatorium Timau sebagai pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan pariwisata.Sementara itu, wilayah Kecamatan Amarasi dan Amabi Oefeto Timur secara keseluruhan mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman kelapa.Menurut dia, pembangunan sektor pertanian menjadi berkembang apabila pengembangan tanaman yang terfokus sesuai dengan karakteristik wilayahnya.\"Kami pasti melakukan seperti itu sehingga lahan-lahan potensial pada kawasan-kawasan ini akan dioptimalkan sehingga bisa mendongkrak pendapatan ekonomi petani,\" tegasnya. (mth)

OJK Akan Bahas Ekonomi Hijau dengan Kepala-kepala Daerah

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 13:41:25 0

Jakarta, FNN - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan akan menemui kepala-kepala daerah di Indonesia untuk membahas terkait ekonomi hijau beserta kebijakannya.\"Saya akan berkeliling daerah bertemu gubernur dan pemerintah daerah untuk membahas kebijakan terkait aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan. Tanpa bantuan pemerintah daerah, kebijakan pemerintah pusat tidak akan memberikan efek optimal,\" kata Wimboh dalam webinar \"Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan Ekonomi Hijau\" yang dipantau di Jakarta, Selasa.Ia berharap kebijakan pemerintah pusat seperti pajak kendaraan listrik yang 0 persen dan rencana OJK membuat taksonomi hijau dapat digaungkan ke seluruh daerah di Indonesia oleh kepala daerah.Menurutnya kepala daerah juga bisa membuat kebijakan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, misalnya memberi insentif pajak bagi produk berbungkus bahan ramah lingkungan.Pemerintah daerah dan pusat juga harus bersinergi dalam menelurkan kebijakan. Ia mencontohkan kebijakan terkait mobil listrik yang telah siap digunakan untuk mobil dinas.\"Tapi produksinya sepertinya masih belum siap, ini tugas pemerintah pusat di Jakarta yang mesti mempersiapkan agar jangan sampai ada jarak antara supply dan demand,\" ucapnya.Wimboh berharap ke depan pemerintah daerah di Indonesia dapat meniru negara-negara lain yang pemerintah daerahnya tidak mengizinkan kendaraan non-listrik yang tidak ramah lingkungan memasuki wilayah mereka.Pemerintah terus mendorong aktivitas ekonomi yang berkelanjutan untuk merealisasikan komitmen dalam perjanjian Paris guna menurunkan emisi karbon hingga 29 persen dengan upaya sendiri pada 2030 dan 41 persen dengan bantuan internasional.Selain bersinergi dengan pelaku usaha swasta dan kepala daerah, menurut Wimboh pemerintah Indonesia juga membahas ekonomi hijau dengan dunia internasional melalui Presidensi G20.\"Presiden dan seluruh kementerian berfokus bagaimana menjadikan topik ekonomi hijau dan digital menjadi topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia,\" katanya. (mth)

Kominfo beri dukungan komunikasi untuk pos militer di wilayah 3T

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 12:45:00 0

Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberikan dukungan komunikasi untuk pos militer, khususnya yang berada di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T.\"Kami akan bekerja sama untuk memastikan tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih memadai di titik-titik terluar penyelenggaraan negara dan keamanan negara,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa.Menkominfo pagi ini bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk membahas telekomunikasi di wilayah terluar di Indonesia.​Kominfo berencana memberi bantuan berupa infrastruktur telekomunikasi dan internet di 200 titik pos layanan TNI di wilayah terluar tahun depan. Pos militer tersebut akan diberi sambungan internet menggunakan teknologi VSAT agar bisa terhubung ke satelit.\"Kominfo saat ini memiliki kapasitas satelit yang cukup untuk wilayah tersebut,\" kata Johnny.Rencana penyediaan internet satelit di pos militer ini bergulir setelah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendapat laporan tentang kesulitan akses telekomunikasi di sejumlah pos mereka, terutama yang terletak di wilayah terluar dan kepulauan.\"Kita tidak bisa biarkan pos itu tanpa komunikasi sama sekali,\" kata Andika.Di beberapa titik, dia mendapatkan laporan anggota TNI harus menyeberang pulau agar bisa mendapatkan sinyal komunikasi dan memberikan laporan terkini di wilayah tersebut.\"Kami pada 2022 didukung melalui program yang sudah berjalan, yang dilakukan Kominfo. Nilainya cukup, sangat membantu untuk menyediakan konektivitas di titik yang memang seharusnya melaporkan pada kesempatan pertama,\" kata Andika, ditemui usai rapat.Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menyelesaikan pembangunan infrastruktur berupa menara base transceiver station (BTS) 4G di seluruh Indonesia pada 2022.Selain itu, Kominfo juga akan menggelar akses internet di 22.000 titik tahun depan, jumlahnya terus bertambah setiap tahun hingga mencapai 78.391 titik pada 2024. (mth)

LPAI Dampingi 13 Anak Korban Pedofilia Pengusaha Hiburan Malam

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 12:32:42 0

Jambi, FNN - Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mendampingi 13 anak remaja putri yang menjadi korban pedofilia dari seorang pengusaha tempat hiburan malam di Jakarta dalam menjalani proses hukum sampai tuntas.\"Kita siap mendampingi para korban yang usianya masih rata-rata 13-15 tahun untuk proses hukum baik di kepolisian dan pengadilan,\" kata Perwakilan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kota Jambi Meri Marwati, di Jambi, Selasa.Hal itu disampaikannya setelah berhasil diungkapnya kasus 13 orang korban pedofilia oleh Polresta Jambi bersama Polda yang dilakukan pengusaha tempat hiburan malam di Jakarta yang melibatkan tiga orang lainnya dari Jambi.LPAI menyebut kasus ini sangat luar biasa, karena korbannya banyak dan masih di bawah umur. Selain itu korban juga berasal dari daerah yang dibawa ke Jakarta.\"Kita akan memberikan pendampingan kepada ke-13 korban yang sudah melaporkan kasus itu ke Polresta Jambi untuk meminimalisir dampak yang dialami oleh para korban,\" kata Meri.Dari hasil pendampingan yang telah mereka lakukan, Meri mengatakan korban tidak hanya berasal dari Kota Jambi, ada juga dari daerah pinggiran seperti Kumpeh Kabupaten Muarojambi dan kabupaten lainnya.Sementara itu Perwakilan LPAI Provinsi Jambi Amsarnande mengatakan, pihaknya juga akan membantu LPAI Kota Jambi bersama-sama mendampingi para korban.Dia mengatakan pihaknya akan fokus untuk melakukan pendampingan terhadap psikologi anak yang menjadi korban sehingga mereka jangan sampai jadi trauma berkepanjangan.Polresta Jambi bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jambi telah menangkap seorang pria pengusaha tempat hiburan malam di Jakarta yang diduga terlibat kasus pedofilia dengan korban sebanyak 13 remaja putri berusia 13-15 tahun asal Jambi.Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, selain pria terduga terlibat kasus pedofilia yang ditangkap di Jakarta berinisial S alias K (52) juga diamankan tiga pelaku lainnya yakni warga Kota Jambi R (36), PIS (19) dan ARS (15) .Dalam kasus ini tersangka S alias K merupakan pelaku utama, sedangkan R dan PIS merupakan mucikari dan ARS mucikari yang juga masih di bawah umur. Aksi mereka sudah berlangsung dua tahun terakhir atau sejak 2020.Pengungkapan kasus itu bermula pada 4 Desember 2021 kepolisian Jambi mendapat laporan mengenai kasus kehilangan anak. Setelah diselidiki, ternyata anak yang dilaporkan hilang berada di Jakarta. (mth)

Komnas HAM Dorong Kementerian ATR/BPN Tarik Tanah Telantar

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 12:17:18 0

Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menarik kembali tanah-tanah hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) yang telantar untuk kemaslahatan masyarakat.\"Ini sesuai juga dengan pidato Presiden Jokowi di berbagai kesempatan dan terakhir di Kongres Ekonomi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu lalu,\" kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik pada kegiatan catatan akhir tahun Komnas HAM di Jakarta, Selasa.Komitmen reforma agraria sejatinya telah dicanangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Presiden.Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh pemerintah baru sekitar 4,3 juta hektare yang telah didistribusikan dari target 12 juta hektare tanah.Pada dasarnya, Komnas HAM mendukung penuh komitmen dari Presiden terkait dengan distribusi tanah melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018.Namun, dukungan tersebut juga harus direalisasikan oleh Kementerian ATR BPN agar tanah-tanah dengan izin HGU maupun HGB yang telantar segera digunakan atau diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.Dalam hal ini Komnas HAM sendiri telah mengeluarkan standar norma pengaturan (SNP) terkait dengan hak asasi manusia atas tanah dan sumber daya alam. Tujuannya agar SNP tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan atau panduan bagaimana prinsip HAM bisa diterapkan dalam tata kelola tanah dan sumber daya alam.\"SNP ini juga termasuk bagaimana penanganan konflik dan sebagainya,\" kata dia.Secara umum, selama 1 tahun terakhir, Komnas HAM menyoroti berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh konflik agraria.Konflik agraria tersebut tidak hanya menyangkut tanah namun juga menyangkut sumber daya alam misalnya pertambangan, kasus perkebunan, hingga pembangunan infrastruktur yang berbenturan dengan HAM. (mth)

SMK Muhammadiyah 2 Muntilan Juara 3 OlympicAD Jateng

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 11:38:14 0

Magelang, FNN - Siswa SMK Muhammadiyah 2 Muntilan, Kabupaten Magelang meraih juara 3 Olympic Ahmad Dahlan (OlympicAD) Jawa Tengah, kata Kepala SMK 2 Muhammadiyah Muntilan Untung Supriyadi.Untung di Magelang, Selasa, menyebutkan mereka yang berprestasi, yakni Khafifah Arum Sari dan Aprilia Nurul Hidayah menjuarai lomba business plan, kemudian Widya Prastiwi menang lomba ekonomi.\"Ketiga siswa tersebut meraih juara tiga pada masing-masing cabang lomba,\" katanya.Ia berharap, ketiga siswanya itu menjadi contoh bagi siswa lain untuk berprestasi. Mereka tidak hanya berprestasi secara akademik, namun juga berkarakter baik. Seperti Khafifah Arum Sari, sudah berani mencoba usaha \"online shop\". Dia menyisihkan keuntungan dari berjualan untuk tambahan uang saku sekolah.\"Kalau dia punya uang sendiri, tidak minta uang saku lagi dari orang tua, bahkan pernah membelikan mukena untuk ibunya dari hasil usahanya itu,\" katanya.Aprilia Nurul Hidayah juga mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan. Di awal program Kewirausahaan (KWU), orang tuanya meragukan pilihan Aprilia itu. Namun di sekolah, para guru memberikan bimbingan ekstra kepada Aprilia sehingga dia bisa membuktikan prestasi dari apa yang ditekuninya itu.Guru pembimbing lomba, Jumarsih, menyatakan bangga dengan ketiga siswanya itu, karena jerih payah dan usaha selama mengikuti lomba tersebut membuahkan hasil.Sebagai pembimbing, dia memberikan pengarahan dan penguatan mental serta menyiapkan sarana dan prasarana penunjang lomba.\"Meskipun sudah juara, tapi harus menggali dan meningkatkan potensi diri untuk terus berprestasi,\" kata guru kewirausahaan ini.Widya Prastiwi, siswa kelas XII Perbankan Syariah, merasakan persaingan di ajang OlympicAD. Pada cabang lombanya diikuti 51 peserta.\"Saya cukup puas berada di urutan ketiga. Saat lomba saya sedikit gugup,\" katanya.Namun, dia berhasil mengatasi permasalahan diri itu, sehingga mampu menyelesaikan soal-soal dengan baik.\"Ini mata pelajaran baru bagi saya, jadi saya tidak menyangka bisa menang, apalagi pesaingnya dari SMA-SMA yang notabene memang ada mapel ekonomi,\" katanya. (mth)

Pemberontakan Tambun 1869: Raden Saleh Terlibat?

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 11:33:03 0

Raden Saleh menjalani onderzoek, pemeriksaan. Tidak terbukti Raden Saleh terlibat. Tapi aneh, Raden Saleh meninggalkan Jakarta dan seluruh propertinya ia tinggakan. Ia berdiam di Bogor hingga wafatnya. Oleh: Ridwan Saidi, Budayawan SEPERTI ditulis Sartono Katodirdjo dalam Pemberontakan petani di Jawa, dalang pemberontakan Tambun adalah Rama, lengkapnya Rama Ratujaya.Ratujaya nama tempat di Depok merujuk makam Kiranawati di situ. Kiranawati dijuluki Ratujaya. Tukang babad jodohkan beliau yang sudah lama almarhumah dengan salah seorang raja Sunda. Kiranawati penari. Time line Kiranawati sulit dilacak, paling-paling dalam masa kejayaan econ lokal sekitar XV-XVI M. Rama tokoh lokal yang popularitasnya sampai Tambun, Bekasi. Ia dianggap sejarawan. Dalam catatan intel Belanda, pelukis Raden Saleh beberapa kali berkunjung ke Ratujaya jumpa Rama.Pemberontakan bermula dari serangan rakyat Tambun dipimpin Rama terhadap kantor asisten Residen di Tambun. Dalam serangan itu asisten Residen yang orang Belanda dan tiga lainnya mati. Belanda membalas menyerang kantong-kantong pejuang. Banyak yang tewas, termasuk Rama, dan 33 orang ditangkap.Raden Saleh menjalani onderzoek, pemeriksaan. Tidak terbukti Raden Saleh terlibat. Tapi aneh, Raden Saleh meninggalkan Jakarta dan seluruh propertinya ia tinggakan. Ia berdiam di Bogor hingga wafatnya. Sebanyak 33 orang pelaku pemberontakan divonnis mati. Eksekusi di lapangan Mester. Terpidana gantung dibagi dalam tiga kloter. Tiap kloter 11 orang. Yang lain menunggu sambil melihat rekan-rekannya yang digantung. Abis ini giliran kité déh. Mereka saling bisik. Ketika jenasah kloter satu diturunkan, tiba-tiba muncul utusan Gubernur Jenderal, ia berkuda. Lalu ia keluarkan lembar kertas dan dibacanya di depan polisi, algojo, dan terpidana yang mendengarkan dengan tegangan tinggi:Baru saja dateng surat Baginda Ratu yang menitahken bahwa terhitung tanggal maklumat ini hukuman mati dihapusken. Terpidana mau tepuk tangan tidak bisa, tangannya diranté. Algojo dan polisi frustrasi. Penonton menangisi yang terlanjur digantung.(re: Kartodirdjo). (*)

Kontemplasi Tak Bertepi

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 11:21:51 0

Langit bergemuruh sesekali berkilatan sembari memancarkan halilintar. Suaranya menggelegar bagai desingan peluru dan dentuman bom skala dunia. Mewujud sebagai badai, angin topan dan keragaman suasana menakutkan. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari GELOMBANG massal air yang dahsyat mengalirkan gerakan tak terbendung merangsek ke setiap tempat. Gunung menderu-deru memuntahkan api dan lahar dari kedalaman yang tenang. Tanah bergerak melengserkan dan menjatuhkan setiap ranah kemapanan dan yang stabil. Walaupun jarang, wabah juga diadakan laksana kiamat kecil. Alam seakan berunjuk rasa ekstrim, dari atas, tengah  dan dari bawah mengangkangi perilaku mainstream penghuni negeri. Sekonyong-konyong, kemegahan dan kemewahan itu luluh-lantah hancur berkeping-keping. Pembuktian betapa lemahnya hasil penciptaan dan adidayanya Penguasa Sesungguhnya.Seiring bumi bergejolak, manusia terus saja memandang remeh. Bahasa Tuhan yang satu itu, tak pernah coba dipahami. Alih-alih merenungi dan memaknai fenomena alam, populasi insan sok kuasa namun rapuh justru angkuh menantang bencana. Merampas hak, memperkosa, membunuh dan pelbagai kengerian penindasan lainnya. Kini tak hanya dilakukan kepada sesama. Hawa nafsu yang merasuki sistem kekuasaan semunya, juga mulai menggerogoti habitat yang menaunginya. Merusak dan menghancurkan tempat kakinya berpijak.Terkadang alam hadir sebagai representasi atas Sang Pencipta. Pemilik semesta kehidupan, begitu bersahaja menampilkan tanda-tanda kebesaranNya lewat alam. Bisa menjadi rahmat bisa juga menjadi musibah.   Manusia dan alam seperti ditakdirkan untuk menjadi pasangan serasi. Keselarasan untuk saling menggenapi. Bukan untuk saling mendominasi dan hegemoni. Begitulah relasi manusia dan alam yang lama menjalani keharmonisan dan kerukukunan meski sesekali dapat terguncang hebat juga. Seiring waktu berlomba menunjukkan eksistensinya. Mengukuhkan siapa yang paling kuat dan berkuasa. Sementara Tuhan sebagai pemilik panggung sekaligus pengawas dan hakim yang adil, keputusan juri mutlak tak bisa dipengaruhi dan dirubah. Juga digugat apalagi dilawan. Peserta kontes kehidupan dunia hanya bisa berlakon. Sebisanya, semaunya dan sebebas-bebasnya. Kemerdekaannya termasuk memilih mengikuti atau mendobrak rambu-rambu kehidupan. Termasuk menjadi fanatis pada jalur kesesatan atau loyalis pada jalan kebenaran.Begitulah Sang Ilahi telah menegaskan aturan main beserta petunjukNya. Sejatinya, setiap mahkluk hanyalah sebuah bidak catur. Diletakkan untuk kemudian diangkat dan dijatuhkan. Dalam hamparan papan permainan yang kecil dan terbatas.Bagi yang setia di jalan lurus, ia akan menghamba pada Tuhan yang hakiki. Bukan pada materi dan kebendaan yang menjadi sesembahan dan berhala dunia. Mengikuti terus hasrat dan semua keinginan yang tak pernah tercukupi. Tak pernah ada rasa kepuasan hingga tak mampyu lagi bersyukur.  Pada saatnya terlanjur memasuki kontemplasi tak bertepi. (*)

Giring Memiliki Dendam Sosial dan Ketidakmampuan Menyerap Pendidikan Akademik

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 10:27:14 0

Oleh:  Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.Membuat Giring bukan hanya tidak memiliki kecerdasan intelelektual tapi ia juga miskin kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.Giring yang larut sebagai boneka sekaligus robot dari anasir politik kebencian dan rasa permusuhan yang dibalut rendahnya kepribadian dan kapasitasnya. Membuat Giring yang ketua umum menjadi setali tiga uang dengan PSI dalam hal kebodohan dan kepicikan.Kasihan dan sungguh malang PSI. Sayang sungguh sayang, partai politik berisi kalangan milenial yang potensial cerdas dan kreatif harus hancur karena segelintir orang seperti Giring. Tak lama lagi mungkin PSI menjadi partai miring dan agak sinting. Karena terlalu sering Giring menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.Salam buat saudaraku sekjend PSI Raja Juli Antoni. Dunia tak selebar partai politik atau seluas Jakarta, dan kekuasaan tak ada yang abadi. Sebagaimana PSI dan Giring terus menebar sikap kedengkian permusuhan dan kebencian. (*)

Anies dan UMP, Pilihan Kebijakan Tidak Populer Pun Tidak Strategis

BY FNN Selasa, 28 Desember 2021 10:06:16 0

Langkah sulit dan menyulitkan itu yang justru dipilih Anies Baswedan. Seperti itu juga langkah yang pernah dipilih Joko Widodo, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, menaikkan UMP sebesar 6%. Tapi selanjutnya tidak menjadi kebijakan yang dipilih saat sudah menjadi Presiden. Bahkan sebaliknya membuat kebijakan yang mematok UMP hanya boleh naik maksimal sebesar 0,8%. Oleh: Ady Amar, Kolumnis BETAPA sulitnya pemimpin daerah jika berhadapan dengan kebijakan yang sudah dipatok Pemerintah Pusat. Padahal setiap daerah punya demografi berbeda, yang mesti disikapi dengan pendekatan berbeda. Begitu pula hal yang menyangkut upah minimum provinsi (UMP), di mana buruh di DKI Jakarta punya kekhasan sendiri. Disamping biaya hidup yang jauh dari daerah lain, di sana juga berkumpul watak berbeda antaretnis dan golongan. Jakarta miniatur Indonesia sesungguhnya.Jakarta disamping sebagai bu kota negara, juga pusat pemerintahan. Tempat Presiden dan para menterinya berkantor. Semua Lembaga Tinggi Negara berpusat di sana. Karenanya, Gubernur DKI Jakarta dituntut menghadirkan suasana kota yang kondusif. Demo buruh di Jakarta kerap dilakukan bahkan dengan skala nasional, itu mengganggu tidak saja roda ekonomi tapi juga pemerintahan.Jika terlambat mengantisipasi tidak mustahil memunculkan gelombang demo lebih besar lagi, yang diikuti elemen masyarakat lainnya, dapat menimbulkan suasana tidak kondusif. Menjadi bijak jika sikap Gubernur DKI Jakarta dilihat dalam perspektif demikian, agar sesal tak datang kemudian.Langkah Anies mengambil kebijakan yang menerabas PP 36/2021, satu-satunya pengaturan pengupahan, itu bisa gugur jika melihat dalam perspektif lebih luas dan yang seharusnya dilakukan. Menjadi tidak fair jika pemimpin memilih tidak mengambil kebijakan, tentu itu bisa dinilai berpihak pada kepentingan pengusaha, dan mengabaikan peran dan hak-hak buruh di sana.Langkah Anies seolah membela kepentingan buruh, dan dianggap merugikan pengusaha. Tapi jika dilihat dari aspek yang lebih luas, stabilitas politik ibu kota negara, maka langkah Anies yang tidak populer, khususnya di kalangan pengusaha, itu bisa ditepis. Hak pengusaha mem-PTUN-kan Anies, itu risiko yang mesti dihadapi pemimpin, jika kebijakan yang diambil tidak memuaskan pihak tertentu.Sebenarnya jika Anies memilih sikap masa bodoh saja dengan tuntutan buruh, dan berdalih ia tidak bisa memenuhi tuntutan kenaikan UMP, karena terikat kebijakan yang sudah dipatok lewat PP, itu langkah aman buatnya. Dan pastilah menyenangkan para pengusaha. Kaum buruh pun tidak bisa mendesak lebih jauh lagi, dan mestinya memahami keterbatasan yang dihadapinya.Tapi Anies memilih langkah terkesan \"nekat\" dan tidak populer bagi para pengusaha. Jika muncul pendapat bahwa langkah Anies itu justru merugikannya, tidaklah salah. Itu jika melihat Anies yang ingin bergerak dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies pastilah distempel pihak pengusaha sebagai tidak \"bersahabat\". Ganjalan keras bisa jadi akan diterimanya, itu hal tidak mustahil.Langkah sulit dan menyulitkan itu yang justru dipilih Anies Baswedan. Seperti itu juga langkah yang pernah dipilih Joko Widodo, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, menaikkan UMP sebesar 6%. Tapi selanjutnya tidak menjadi kebijakan yang dipilih saat sudah menjadi Presiden. Bahkan sebaliknya membuat kebijakan yang mematok UMP hanya boleh naik maksimal sebesar 0,8%.Kebijakan menaikkan UMP yang dipilih Anies pasti akan merepotkannya, jika itu dilihat hanya dalam satu aspek, yaitu berhadapan dengan para pengusaha atau bahkan lebih jauh lagi dengan oligarki kekuasaan. Maka PTUN jadi tempat menguji kebijakan yang telah diambilnya. Jika putusan PTUN mencabut kebijakan yang diambil Anies, karena melanggar PP 36/2021, Anies setidaknya sudah memperjuangkannya.Keuntungan apa sebenarnya yang didapat Anies dengan pilihannya itu, justru yang tampak ia membuka front atau setidaknya membuat jarak dengan para pengusaha. Justru pilihan Anies itu merepotkan jika dilihat semata pada kepentingan Pilpres.Maka sulit untuk menilai apa keuntungan Anies sebenaranya dengan pilihan (seolah) melawan kebijakan yang sudah dipatok untuk \"tidak dilanggar\". Silahkan saja menganalisa sesukanya, sebenarnya apa yang didapat Anies Baswedan dengan pilihannya itu. Silahkan juga jika menganggap bahwa pilihannya itu semata bersandar pada moral  keadilan sosial dalam perspektif lebih luas. Sah-sah saja. (*)

Gubernur Jatim: Jembatan Suramadu Ditutup Saat Malam Tahun Baru

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 20:17:53 0

Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jembatan Suramadu akan ditutup saat malam Tahun Baru 2022, mulai pukul 20.00 WIB hingga 05.00 WIB.\"Jam delapan malam pada 31 Desember 2021 ditutup, lalu dibuka pada jam 5 pagi pada 1 Januari 2022,\" ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.Kebijakan tersebut diambil sebagai salah satu upaya mengantisipasi berkumpulnya masyarakat pada malam pergantian tahun, sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 yang sampai sekarang belum berakhir.Selain menutup jembatan sepanjang 5,4 kilometer tersebut, pada waktu sama juga dilakukan penutupan untuk seluruh alun-alun di 38 kabupaten/kota di Jatim.Tak itu saja, seluruh jalan-jalan utama yang berpotensi digunakan untuk berkumpulnya masyarakat dan konvoi juga dipastikan ditutup pada jam sama.\"Kalau di Surabaya semisal di kawasan Kenjeran, lalu Jalan Tunjungan, Raya Darmo dan sekitarnya. Semua dipastikan tutup mulai jam delapan malam,\" ucap Khofifah.Namun, kata dia, beberapa pengecualian masih diperbolehkan melintas, seperti kendaraan yang kaitannya dengan logistik, bahan bakar minyak, kedaruratan terutama layanan kesehatan.Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut mengingatkan tak ada perayaan malam pergantian tahun di seluruh kawasan, termasuk berkumpul, menyalakan kembang api maupun pawai keliling kota.\"Bagi yang berkumpul bersama keluarga dan kerabat dibatasi tidak boleh lebih dari 50 orang,\" kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.\"Mari jaga semua suasana yang sangat baik. Insya Allah COVID-19 di Jatim saat ini terkendali dan jangan sampai lengah protokol kesehatan di setiap lini, di manapun berada,\" tambahnya.Khofifah telah mengimbau masyarakat untuk membatasi mobilitas menjelang masa liburan dalam rangka Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.Imbauan tersebut diikuti dengan beberapa upaya konkret di sektor transportasi dan pariwisata untuk mengantisipasi masuknya gelombang ketiga, terutama virus varian baru COVID-19, Omicron. (mth)

Pemerintah Akan Stop Ekspor Bahan Mentah Tambang Secara Bertahap

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 20:07:34 0

Hasil Survei 67,8 Persen Publik Puas dengan Kinerja Polri

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 19:59:01 0

Jakarta, FNN - Sebanyak 67,8 persen publik merasa puas dengan kinerja Polri berdasarkan hasil survei kolaborasi Politica Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) dirilis, Senin.Dalam survei tersebut, Polri menempati peringkat kedua setelah TNI yang memiliki tingkat kepuasan publik di angka 75,4 persen, selanjutnya diposisi ketiga ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 60,4 persen.\"TNI memang selalu diberi kepercayaan paling tinggi oleh masyarakat. Namun, di sini yang berbeda adalah Polri yang bisa mendahului peringkatnya dibanding KPK,\" kata Direkrut Eksekutif PRC Rio Prayogo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.Berdasarkan hasil survei tersebut, Polri dapat mengungguli lembaga penegak hukum dan yudisial lainnya, seperti Mahkamah Agung dengan kepercayaan sebesar 51,9 persen, Mahkamah Konstitusi sebesar 51,9 persen, Kejaksaan Agung sebesar 50,4 persen, lalu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 47,7 persen dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada di 47,4 persen, sedang DPR sebesar 44,1 persen.Survei ini dilakukan pada 12 November sampai 4 Desember 2021 melibatkan 1.600 responden usia minimal 17 tahun yang tersebar secara proposional di 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling.Sebelumnya, hasil survei Charta Politika Indonesia merilis survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara. Hasilnya, kepercayaan kepada presiden paling tinggi, diikuti TNI dan Polri.Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021. Total responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. Survei ini dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan kepercayaan tertinggi adalah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemudian diikuti TNI pada posisi kedua.\"Nomor satu paling tinggi itu di Presiden, jadi kalau mau dijumlahkan 77,8 persen Sekitar 74,6 persen tingkat kepercayaan yang kedua, ini selalu adu balap salip-menyalip antara Presiden dan TNI pascareformasi, TNI di tingkat kedua 76,3 persen,\" kata Yunarto dalam rilis survei secara virtual, Senin (20/12).Posisi ketiga adalah institusi Polri. Yunarto menyebut pada posisi keempat adalah kepercayaan terhadap KPK.\"Ketiga ada Polri dengan angka 66,8 persen. Dan kemudian diikuti, agak bersaing dengan KPK, tapi ini pola yang saya pikir cukup menarik,\" ujarnya. (mth)

UIN Datokarama Minta Mahasiswa Selesikan Studi Tepat Waktu

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 19:54:40 0

Palu, FNN - Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, meminta mahasiswa perguruan tinggi tersebut menyelesaikan studi sarjana strata 1 tepat waktu, yaitu delapan semester atau empat tahun.\"Apalagi kepada mahasiswa yang telah selesai melaksanakan KKN, agar segera menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai mata kuliah, proposal skripsi dan skripsi, agar bisa selesai tepat waktu,\" kata Rektor UIN Datokarama Palu Sagaf S. Pettalongi di Palu, Senin, saat menyampaikan sambutan dalam penarikan mahasiswa KKN.UIN Datokarama Palu sebelumnya menurunkan 1.131 mahasiswa dari empat fakultas untuk menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama sebulan.Saat ini 1.131 mahasiswa tersebut telah ditarik kembali ke kampus oleh panitia penyelenggara KKN, agar segera menyelesaikan studi sarjana strata 1 tepat waktu.Ia mengemukakan KKN salah satu kegiatan akademik yang wajib diikuti mahasiswa, sebelum meraih gelar sarjana.\"KKN menjadi satu syarat untuk meraih gelar sarjana yang wajib diikuti oleh mahasiswa,\" katanya.Ia berharap, mahasiswa yang telah mengikuti KKN mendapat nilai yang baik dari pembimbing masing-masing, sehingga menopang pencapaian nilai untuk mengikuti ujian proposal dan skripsi, serta menunjang IPK (Indeks Prestasi Kumulatif).\"Karena itu, bagi mahasiswa yang nilai mata kuliahnya perlu diperbaiki, agar segera memperbaiki dan mempersiapkan proposal dan skripsi,\" katanya.Ketua Panitia KKN Angkatan IX Gelombang I UIN Datokarama Palu Ismail Pangeran mengemukakan KKN angkatan tersebut, merupakan KKN kedua yang diturunkan oleh UIN Palu pada 2021, setelah sebelumnya menurunkan 259 peserta KKN pada April.Oleh karena bertepatan dengan pandemi COVID-19, kata dia, Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) menerapkan konsep pelaksanaan KKN dari rumah.\"KKN Dari Rumah (KKN DR) yaitu mahasiswa dituntut bagaimana membuat program pengabdian terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan memberikan edukasi dan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya COVID-19,\" ujar dia.Mereka harus membuat program terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19.\"KKN dengan konsep tersebut, mahasiswa tidak terlalu dituntut untuk membuat program fisik. Tetapi lebih pada pemberdayaan yang mengarah pada pencegahan COVID-19,\" katanya.Ia mengemukakan mahasiswa juga dituntut untuk berkontribusi dalam merawat kerukunan umat beragama di lokasi/wilayah KKN.  (mth)

Presiden Somalia Pecat Perdana Menteri

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 19:46:42 0

Mogadishu, FNN - Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed pada Senin mengatakan telah memecat perdana menteri, meningkatkan konflik destabilitasi di negara Tanduk Afrika tersebut.Presiden, yang memecat Perdana Menteri Mohammed Hussein Roble atas konfrontasi sebelumnya, lewat pernyataan yang mengatakan bahwa dirinya akan bertindak seraya menunggu penyelidikan atas tuduhan bahwa perdana menteri telah curang memperoleh lahan.Juru bicara pemerintah tidak langsung menanggapi permintaan untuk berkomentar.Konflik antara Mohamed dan Roble memunculkan ketegangan selama berbulan-bulan. Para pengamat berpendapat bahwa konflik keduanya berisiko mengalihkan perhatian pemerintah dari perjuangannya melawan pemberontakan terkait al Qaeda, al Shabaab.Pemecatan Roble terjadi sehari setelah Mohamed dan Roble menuduh pihak lain menunda pemilihan parlemen.Mohamed juga mengaku bahwa dirinya dipecat dari kantor komandan angkatan laut, Jenderal Abdihamid Mohamed Dirir, sementara penyelidikan serupa sedang dilakukan.Dirir atau juru bicaranya tidak langsung dapat dihubungi untuk dimintai komentar. (mth)

Pemkot Surabaya Siap Panggil PGN Soal Kenaikan Tarif Gas

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 19:37:02 0

BRIN Imbau Masyarakat Tidak Percaya Hoaks dan Ramalan tentang Gempa

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 19:28:31 0

Jakarta, FNN - Profesor Riset Bidang Geologi Gempa dan Kebencanaan di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Danny Hilman Natawidjaja mengimbau masyarakat untuk tidak percaya dengan hoaks dan ramalan gempa\"Jangan lagi terpengaruh dengan isu hoaks tentang ancaman gempa, tsunami dan gunung api, kita sampai saat ini belum bisa prediksi, jadi kalau ada prediksi siapa pun yang bilang, sudah bisa dipastikan itu hoaks,\" kata Danny dalam Webinar Professor Talk dengan tema Refleksi Akhir Tahun: Membaca Secara Ilmiah Kebencanaan 2021 di Indonesia di Jakarta, Senin.Danny menuturkan di seluruh dunia, belum ada satu pun metode yang bisa memprediksi kapan waktu tepat terjadinya suatu gempa.\"Kalau di masyarakat ada beredar ramalan tentang ada gempa besar tahun barulah dua hari lagilah seminggu lagi lah, itu bisa kami pastikan itu hoaks,\" ujarnya.Menurut Danny, yang bisa dilakukan untuk mitigasi gempa adalah mempelajari lokasi sumber gempa atau jalur sesar, besar magnitudo gempanya, dan risiko efeknya.\"Dari data ini, itu yang bisa kita mitigasi kita minimalisir kerusakannya tanpa harus tahu kapan akan terjadi gempa,\" tuturnya.Danny menuturkan perlu mempelajari dan memetakan sumber gempa atau sesar aktifnya dengan sebaik-baiknya.Oleh karenanya, penelitian gempa dan gunung api di Indonesia masih sedikit maka perlu ada satu riset yang masif, sistematis, terintegrasi, dan komprehensif dalam program skala nasional.Sementara untuk mitigasi tsunami, peta tsunami harus dipetakan dengan sebaik-baiknya mulai dengan skala nasional, skala regional sampai skala detail.\"Setelah kita punya peta tsunami yang baik, baru kita bisa mitigasi dengan tepat juga,\" tuturnya.Danny mengatakan perlu dan penting membuat zona bahaya tsunami dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindari zona tersebut.\"Kalau tidak bisa (menghindari) maka setiap orang bertanggung jawab untuk paham cara dan juga tahu jalur evakuasinya,\" ujarnya.Selain membuat peta tsunami, tindakan mitigasi tsunami lain yakni merencanakan tata ruang yang aman tsunami, membuat jalur evakuasi dan rencana darurat, melakukan pendidikan dan latihan masyarakat, serta dibantu dengan sistem peringatan dini tsunami atau tsunami early warning system (TEWS)\"TEWS jangan dijadikan tumpuan karena ini sebetulnya alat bantu saja bukan satu-satunya tindakan mitigasi bencana,\" kata Danny.Danny menuturkan ke depan TEWS yang ada harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan konsep yang lebih terbaru.\"Tapi yang lebih penting dalam mitigasi bencana adalah jangan abaikan riset dan pendidikan, dan tindakan mitigasi yang lebih menyeluruh jangan hanya fokus ke TEWS,\" ujarnya. (mth)

PSSI Siap Perpanjang Kontrak Shin Tae-yong

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 19:23:33 0

Malang, FNN - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) siap memperpanjang kontrak pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong karena dinilai memberi dampak positif terhadap skuad Garuda, kata Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi di Malang, Jawa Timur, Senin.PSSI, menurut Yunus, melihat kinerja pelatih asal Korea Selatan itu secara obyektif dan mengakui Shin Tae-yong memberikan pengaruh positif terhadap Timnas Indonesia.\"Bisa saja (perpanjang kontrak). Kita melihat keberhasilan dia mengutak-atik Timnas ini, ada pengaruh positif yang luar biasa yang dilakukannya di tubuh Timnas kita,\" kata Yunus.Yunus menjelaskan, PSSI mengapresiasi yang sudah dilakukan pelatih yang memiliki kontrak hingga 2023 itu dengan bukti performa Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan sangat baik.Menurut Yunus, pelatih asal Korea Selatan itu memiliki pengaruh positif yang luar biasa terhadap Evan Dimas dan kawan-kawan yang terlihat dari kemajuan yang dicapai dalam kualifikasi pra Piala Dunia hingga masuknya Indonesia pada final Piala AFF 2020.\"Progress itu sangat terasa bagaimana Timnas Indonesia bisa mengalahkan Malaysia, menahan Vietnam, dan menang atas Singapura. Tentu kami berharap performa bagus itu bisa diteruskan saat menghadapi Thailand nanti,\" kata dia.Dia mengharapkan, dalam pertandingan final Piala AFF antara Indonesia dan Thailand, skuad Garuda telah lebih siap terlebih karena mampu mengalahkan tuan rumah Singapura pada laga terakhir sebelum melenggang ke partai final.Menurut Yunus, berdasarkan hasil komunikasi dengan Shin, pasukan Merah Putih dalam kondisi sehat dan siap  menghadapi laga final leg pertama yang akan dilangsungkan pada 29 Desember 2021.\"Para pemain dalam keadaan sehat, bugar dan stabil. Secara umum mereka sudah siap untuk laga pertama final Piala AFF melawan Thailand,\" kata Yunus.Final AFF 2020 antara Indonesia melawan Thailand akan digelar dalam 2 leg. Leg pertama pada 29 Desember 2021, sedangkan leg kedua digelar pada 1 Januari 2022. (mth)

DPRD Kalsel Harap Sektor Pariwisata Berkontribusi Terhadap PAD

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 19:19:40 0

Banjarmasin, FNN - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan sektor pariwisata dapat berkontribusi lebih terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),Sekretaris Komisi II HM Iqbal Yudianoor di Banjarmasin, Senin, mengatakan kontribusi tersebut wajar mengingat provinsi ini terdiri atas 13 kabupaten/kota yang memiliki objek wisata cukup potensial, termasuk di \"Bumi Saraba Kawa\" Tabalong.\"Objek wisata kita bukan cuma panorama alam, tetapi juga religi yang berpotensi internasional,\" ujarnya.Ia mengatakan saat ini objek wisata alam Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Pasar Terapung Banjarmasi merupakan primadona objek wisata Kalsel yang sudah mendunia.Selain itu, kegiatan haulan Tuan Guru Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Haji Ijai yang akrab dengan sebutan Guru Sakumpul di Martapura (40 kilometer dari Banjarmasin), ibukota Kabupaten Banjar, mempunyai jemaah yang pernah mencapai belasan ribu orang.Para jemaah haul Guru Sakumpul itu bukan hanya penduduk setempat dan warga masyarakat Kalsel, tapi juga berasal dari luar provinsi, bahkan ada pula asal mancanegara.Selanjutnya, terdapat makam Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kulampayan di Kulampayan (sekitar 22 kilometer dari Martapura) yang terkenal dengan karyanya Kitab Sabilal Muhtadin (sebuah rujukan ilmu fikih bagi kaum Muslim) hingga ke negeri Jiran Malaysia dan Brunei Darussalam.Begitu pula, makam Syakh Muhammad Nafis bin Idris yang terletak di Desa Bintaro (215 kilometer utara Banjarmasin) Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong yang berbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).Almarhum Syekh Muhammad Nafis terkenal dengan karyanya \"Darun Nafis\" - sebuah ilmu tasawuf yang banyak dipelajari oleh warga negeri Jiran.Senada dengan Iqbal, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi kepariwisataan, Dewi Damayanti Said mengapresiasi potensi sektor pariwisata di wilayah ini. \"Oleh sebab itu, pada kesempatan Kunker dalam daerah provinsi setempat kali ini, kami memantau Bumi Saraba Kawa Tabalong,\" ujarnya sebelum bertolak ke \"Kota Minyak\" Tanjung (237 kilometer utara Banjarmasin), ibukota kabupaten tersebut. (mth) 

Dirjen HAM: UU Ciptaker Penting untuk Tangani Masalah Kelapa Sawit

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 19:09:01 0

Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen HAM Kemenkumham) Mualimin Abdi mengingatkan pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam menangani masalah bisnis kelapa sawit yang seringkali terkendala akibat regulasi yang tumpang-tindih.\"Pada konsentrasi tumpang-tindih regulasi, sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja bisa kita jembatani agar tidak terjadi lagi,\" kata Mualimin ketika menyampaikan paparan dalam seminar bertajuk \"Mengungkap Dampak Bisnis Industri Kelapa Sawit\" yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Setjen DPR RI Channel, dipantau dari Jakarta, Senin.Regulasi yang tumpang-tindih mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, adalah pelaku bisnis dan masyarakat adat, maupun masyarakat hukum adat yang berada di kawasan kelapa sawit.\"Seringkali orang konflik karena satu lahan hamparan yang cukup luas, itu pemiliknya bisa berbagai macam. Celakanya, semua pemiliknya punya sertifikat,\" tutur dia.Lebih lanjut, ketidakpastian hukum acapkali menjadi penyebab terjadinya konflik agraria antara masyarakat hukum adat dengan pemilik perusahaan yang melakukan aktivitas korporasi, seperti perluasan lahan kebun kelapa sawit.\"Masyarakat adat selalu termarginalkan (terpinggirkan, red.) apabila ada konflik-konflik yang terkait dengan aktivitas korporasi itu,\" ucap dia.Oleh karena itu, salah satu solusi yang Pemerintah cetuskan untuk menanggulangi permasalahan regulasi yang tumpang-tindih adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui undang-undang tersebut, Pemerintah berharap dapat merampingkan regulasi, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan bisnis berskala besar seperti kelapa sawit.\"Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memutuskan itu (Undang-Undang Cipta Kerja, red.) inkonstitusional bersyarat,\" ujar Dirjen HAM ini.Selain permasalahan terkait regulasi yang tumpang-tindih, perbedaan tafsir terhadap norma-norma di dalam regulasi juga menjadi permasalahan yang sering Mualimin dan pihaknya temukan di lapangan.\"Ini seringkali menjadi permasalahan di dalam aktivitas bisnis kelapa sawit. Memang kelapa sawit itu produk primadona yang memerlukan lahan yang cukup luas, jadi seringkali bertabrakan dengan berbagai hal, utamanya masyarakat adat atau masyarakat hukum adat,\" tutur Mualimin. (mth)

Peneliti BRIN: Jangan Bangun Infrastruktur di Jalur Sesar Aktif

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 19:04:47 0

Jakarta, FNN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merekomendasikan untuk menghindari melakukan pembangunan infrastruktur penting di jalur sesar aktif untuk meminimalkan risiko bencana gempa baik dari segi korban jiwa maupun kerusakan material.\"Kalau jalur sesar aktif sedapat mungkin dihindari karena selain goncangan, efek pergerakannya juga sangat merusak seperti yang terjadi di gempa Palu pada 2018 ini,\" kata peneliti di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian BRIN Danny Hilman Natawidjaja dalam Webinar Professor Talk dengan tema Refleksi Akhir Tahun: Membaca Secara Ilmiah Kebencanaan 2021 di Indonesia di Jakarta, Senin.Profesor Riset bidang Geologi Gempa dan Kebencanaan di ​​​​​​​BRIN itu menuturkan yang harus dimitigasi dari gempa adalah bahaya goncangan gempa, bahaya pergerakan sesar, serta bahaya ikutan gempa seperti likuifaksi, gerakan tanah dan tsunami.Untuk mitigasi goncangan gempa, konstruksi bangunan harus mematuhi SNI 1726-2019 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Nongedung, dan peta bahaya gempa Indonesia.Danny menuturkan rumah dan infrastruktur harus dibangun sesuai dengan kode bangunan tahan gempanya.Menurut Danny, untuk menerapkan mitigasi bahaya pergerakan sesar perlu peta sesar yang cukup detail yakni 1:10.000 atau lebih besar dengan data parameter seismiknya.\"Kita harus kenal jalur sesar aktifnya di wilayah masing-masing, harus dipetakan sebaik-baiknya, kemudian sedapat mungkin hindari,\" tuturnya.Setelah itu, perlu dibangun zona sempadan sesar di mana seharusnya tidak ada pembangunan infrastruktur di sana termasuk rumah sakit dan sekolah.\"Biasanya kalau kita sudah petakan dengan akurat kemudian kita bikin buffer dari sesar aktif seperti yang dilakukan di California,\" ujarnya.Lebar zona sempadan sesar di California di Amerika Serikat sebesar 60-200 meter dari zona sesar, sedangkan di New Zealand minimal 20 meter dari zona sesar terluar.Selain itu, Danny mengatakan penelitian gempa dan gunung api di Indonesia masih sedikit maka perlu ada satu riset yang masif, sistematis, terintegrasi, dan komprehensif dalam program skala nasional. (mth)

Pemkab Garut Canangkan Gerakan Makan Telur untuk Atasi "Stunting"

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 18:48:08 0

Garut, FNN - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat mencanangkan program Gerakan Makan Telur setiap hari bagi ibu hamil, menyusui, dan anak untuk mengatasi masalah stunting atau gagal tumbuh pada anak untuk menghasilkan generasi yang lebih unggul dan hebat.\"Ini bisa menjadi program unggulan untuk menyiapkan generasi kita, sehingga menjadi generasi yang unggul, generasi yang bisa membawa kemajuan Kabupaten Garut, kita persiapkan anak-anak kita sehat,\" kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman saat deklarasi program Gerakan Makan Telur (Germatel) di Kabupaten Garut, Senin.Deklarasi Germatel bertemakan \"Sebutir Telur Setiap Hari Bagi Ibu Hamil dan Balita Sebagai Gerakan Percepatan Penurunan Stunting di Garut\" itu dihadiri oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Kabupaten Garut, organisasi perempuan, Tim PKK Garut, dan jajaran dinas.Helmi mengatakan Germatel merupakan gerakan bagus, namun dalam penerapannya harus dilakukan dengan baik seperti cara memasaknya menggunakan air higienis agar tidak muncul masalah atau penyakit.Jika dimasak dengan air yang tidak bagus, kata Helmi, maka akan mempengaruhi pada kualitas telur yang akhirnya mengurangi gizi pada telur.\"Ini merupakan sebuah gerakan, kita harus sama-sama, ada motor penggeraknya ada lokomotifnya,\" kata Helmi.Ia mengimbau semua tim dalam Germatel bisa melaksnakan tugasnya dengan baik, dan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti media sosial agar banyak masyarakat yang terlibat.\"Kita berharap ini juga menggunakan teknologi, menggunakan IT, aktif di medsos dan sebagainya, agar ini semua masyarakat terlibat,\" katanya.Ia menyampaikan penanganan kasus gagal tumbuh pada anak merupakan sebuah gerakan kemanusiaan yang sangat mulia dalam menurunkan kasus tersebut di Garut.Selain itu, lanjut dia, semua tim di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa bisa bergerak bersama sehingga pelaksanaan Germatel berjalan sesuai harapan bersama.\"Harus dibuat tim-tim yang handal, baik tim di kabupaten, tim di kecamatan ataupun tim di desa, untuk melaksanakan sekaligus monitoring dan evaluasi,\" kata Helmi.Germatel tersebut merupakan impelementasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Loka Penelitian Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Pangandaran selama delapan pekan di Kelurahan Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.Salah seorang tim peneliti dari Loka Litbangkes Pangandaran, Mara Ipa menyampaikan, hasil penelitian dari makan satu butir setiap hari selama delapan pekan menunjukkan peningkatan rata-rata tinggi badan sebesar 4,42 sentimeter terhadap 100 anak bawah dua tahun yang dipilih secara acak di Kelurahan Sukanegla, Kecamatan Garut Kota.Ia menyampaikan konsumsi makan telur sudah banyak dilakukan di negara luar dan terbukti sebagai upaya yang cukup efektif untuk mencegah kasus gagal tumbuh pada anak.\"Memang terealisasi dan itu sudah terbukti hasil penelitian di negara luar sudah banyak dilakukan dan terbukti memang sebagai upaya yang cukup efektif untuk mencegah stunting\" katanya. (mth)

Polrestabes Medan Gagalkan Peredaran 13 Kilogram Narkoba Asal Malaysia

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 18:44:20 0

Medan, FNN - Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara, menggagalkan peredaran 13 kilogram narkotika jenis sabu-sabu dan 10 ribu butir pil ekstasi asal negeri jiran, Malaysia. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas polisi turut menangkap empat orang tersangka, masing-masing berinisial SAS, PS (27) S (48) dan KA (42) yang merupakan warga Kota Tanjung Balai. \"Sebanyak 13 kilogram sabu dan 10 ribu butir ekstasi ini rencananya akan diedarkan di Kota Medan,\" kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko saat ekspose kasus di Mapolrestabes Medan, Senin.   Riko menjelaskan pengungkapan kasus peredaran narkoba ini berawal dari penangkapan tersangka SAS beserta barang bukti 9 gram sabu-sabu pada 23 Desember 2021, di salah satu hotel di Kota Medan. \"Tersangka SAS ini sudah lama menjadi incaran polisi terkait kasus narkoba,\" ucapnya. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka SAS, diketahui informasi bahwa adanya barang narkotika yang tiba dari Malaysia di Kota Tanjung Balai.   Selanjutnya petugas melakukan pengintaian di daerah Tanjung Balai dan berhasil menangkap tersangka PS beserta barang bukti 13 kilogram sabu-sabu dan 10 ribu butir pil ekstasi.   \"Barang bukti narkotika ini dibungkus pos pengiriman barang dari Malaysia. Ini sedang kita selidiki lebih lanjut,\" ujar Riko.   Dari hasil interogasi terhadap tersangka PS, narkotika tersebut diperoleh dari dua orang kurir yang menjemput narkotika tersebut di tengah laut.   \"Tersangka PS merupakan adik ipar dari tersangka SAS. Tersangka PS mengambil narkotika itu atas perintah SAS,\" katanya.   Petugas kembali melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka S dan KA di Tanjung Balai. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Subs 112 Ayat (2) jo 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. (mth)

Kementerian PUPR Bangun SPAM di KSPN Gili Air Lombok

BY FNN Senin, 27 Desember 2021 18:20:55 0

Lombok Utara, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Gili Air Kabupaten Lombok Utara.Pengelolaan paket pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan SPAM Sigar Penjalin untuk kawasan Gili Air tersebut diserahterimakan oleh Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) NTB Ika Sri Rejeki, kepada Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Lombok Utara, Senin.Kepala BPPW NTB Ika Sri Rejeki mengataka pembangunan SPAM Sigar Penjalin Gili Air tersebut merupakan salah satu bagian dari kegiatan KSPN, yang mana kegiatan pembangunan SPAM termasuk dalam penataan kawasan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena).Kegiatan pembangunan SPAM Sigar Penjalin Gili Air terdiri atas pembangunan reservoar dengan kapasitas 500 kubik dan berbahan glastil.\"Semoga dengan dibangunnya SPAM tersebut, dapat memenuhi kebutuhan air bersih khususnya untuk menunjang pariwisata di Gili Tramena,\" katanya.Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas program pembangunan SPAM Gili Air Sigar Penjalin.\"Dengan diresmikannya SPAM di Desa Gili Indah, semoga perusahaan umum daerah dan masyarakat bisa memelihara dengan baik serta dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin,\" ujarnya.Sementara itu, Direktur Perumda Lombok Utara Firmansyah mengatakan program SPAM terinisiasi karena kebutuhan akses air bersih ke pulau-pulau terluar Lombok, dan untuk menunjang kehidupan dan mendongkrak perekonomian.Menurut dia, dengan mengedepankan fungsi air bersih dalam segala hal, pasti akan meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, khususnya di Gili Air.\"SPAM Gili Air tersebut sekarang mampu menyuplai air sampai lebih dari 20 liter per detik,\" katanya. (mth)

Berselancar di Arus Deras, dan Munculnya Anies Effect

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 20:58:10 0

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tangan Anies Baswedan tampak inovatif. Meski \"gempuran\" terhadapnya tak henti-henti dimunculkan, bagian dari mengganjalnya. Tapi bak selancar, Anies terus bergerak meski arus deras coba menggulungnya. Oleh: Ady Amar, Kolumnis SAKIT hati berlebihan yang dipelihara begitu lama, itu bisa masuk kategori penyakit hati. Dan itu tidak saja mengena hanya pada pribadi saja, tapi juga mengena pada komunitas tertentu. Bisa pada komunitas sosial maupun politik.Memelihara ketidaksukaan berlebihan itu terus ditampakkan tanpa merasa malu. Langkah penuh emosi ditampakkan tanpa jeda mampu melihat sedikit pun kebaikan yang dihadirkan lawan sosial maupun politiknya.Kekalahan dalam perhelatan pilkada maupun pilpres, terkadang menjadi tidak bisa diterima komunitas sosial dan politik (partai politik) tertentu. Kekalahan bukanlah menjadi bekal untuk memperbaiki apa yang kurang, sehingga kekalahan tidak menjadi kekal selamanya. Tapi yang muncul justru komunitas tidak mampu menerima kekalahan jagoannya. Sang lawan yang jadi pemenang dan memimpin coba diganjal dengan cara-cara tidak sepatutnya.Cara-cara tidak sepatutnya itu diterima Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dimana kebijakan yang dibuatnya coba diganjal d isana-sini, setidaknya oleh dua Fraksi DPRD DKI Jakarta, PDIP dan PSI.Semua kebijakan Anies yang mendapat apresiasi dan penghargaan lembaga dalam negeri maupun internasional tidak saja dinafikan tapi diramaikan seolah itu kebijakan salah. Terlebih PSI, tampil mengada-ada, semua kebijakan Anies dipersoalkan dan bahkan jika mungkin dipansuskan. Sumur resapan sebuah temuan brilian, untuk menyerap air ke dalam tanah, itu pun ingin di pansuskan. Tapi kali ini tidak diidemkan sohib setianya fraksi PDIP DKI Jakarta. Ide pansusnya menguap seperti angin lalu.Padahal ide sumur resapan DKI itu juga dicontek pula oleh Solo dan Medan, dua kota yang saat ini dipimpin putra sulung dan menantu Presiden Jokowi. Putra dan menantu Jokowi itu fair melihat nilai sebuah karya, dan karenanya tidak segan mencontek, memakainya agar sedikit banyak banjir bisa teratasi.Memang menjadi aneh jika Anies dituntut meniadakan banjir di satu sisi, tapi di sisi lain kebijakan untuk meniadakan atau setidaknya meminimalisir banjir diganjal. Bahkan pada APBD tahun 2022 anggaran sumur resapan oleh DPRD DKI Jakarta dihapus. Bersyukur lah masyarakat Solo dan Medan, bahwa proyek sumur resapan akan jalan lempeng. Apa ada yang berani mengganjal?Inovatif dan Anies EffectKebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tangan Anies Baswedan tampak inovatif. Meski \"gempuran\" terhadapnya tak henti-henti dimunculkan, bagian dari mengganjalnya. Tapi bak selancar, Anies terus bergerak meski arus deras coba menggulungnya.Janji-janji kampanyenya terus diikhtiarkan untuk dituntaskan. Satu persatu dapat dilihat hasilnya. Tidak cukup disitu saja, perhelatan berskala internasional, Formula E pun akan dilaksanakan di 2022. Setelah tertunda beberapa tahun karena pandemi Covid-19. Manuver dengan segala cara untuk menggagalkan perhelatan oleh fraksi PDIP dan PSI tidak henti-henti dilakukan.Pun pendirian Jakarta International Stadium (JIS), saat memasuki masa pandemi, coba dimunculkan ganjalan dari fraksi PDIP agar pembangunannya dihentikan. Lebih guna uang dipergunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Saran yang sepertinya tampak bijak. Padahal penganggaran untuk masing-masing sektor sudah dianggarkan dengan baik. Penanggulangan Covid-19, DKI Jakarta jadi provinsi paling menonjol dibanding daerah lainnya. Dan itu tanpa harus menghentikan proyek JIS.Dan, JIS tidak lama lagi akan dinikmati klub Persija Jakarta. Satu janji Anies lainnya saat kampanye yang segera terealisir. Anies melunasi tidak saja hutang janji kampanyenya, tapi sekalgus menebus hutang gubernur-gubernur sebelumnya yang cuma bisa janji tanpa bisa mewujudkannya.Ada lagi gebrakan Anies Baswedan yang spektakuler, bukan pada bangunan fisik. Tapi lebih pada kebijakan manusiawi, itu dengan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP), sebesar 5,1 persen. Kebijakan yang disambut baik federasi buruh, dan kenaikan itu tentu bisa diterima para pengusaha. Lagi-lagi Anies mampu berselancar pada dua kepentingan, buruh dan pengusaha.Langkah strategis Anies itu, agar tidak lagi kota dipenuhi dengan demo buruh, yang jika tidak diantisipasi menyebabkan hal tidak diinginkan. Tentu merugikan banyak pihak. Langkah strategis itu bisa jadi Anies Effect, yang tentu tidak diniatkan tapi mau tidak mau mampu memicu gelombang demo di beberapa kota/daerah, dan yang juga mau tidak mau langkahnya itu mesti diikuti. Itu jika tidak ingin memicu gerakan sosial dan politik yang lebih serius.Anies Baswedan memang inovatif dalam banyak hal. Menjadi pantas jika ia diharap sebagai Gubernur Indonesia. Anies diharap menjadi Gubernur yang tidak hanya milik Jakarta. Karenanya, publik tidak sabar ingin menjadikannya lebih dari gubernur, dan gerakan itu sepertinya sudah dimulai.Berbagai deklarasi Anies Presiden 2024 muncul di mana-mana. Meski Anies Baswedan belum secara terang-terangan menyatakan sikapnya. Kata Anies beberapa saat lalu, \"Saat ini baru tarhim, belum masuk waktu adzan...\" Artinya, semua akan ditempatkan/dilakukan pada waktunya. Tapi berbagai gerakan, lewat berbagai deklarasi untuknya, sepertinya tak bisa dihentikan. (*)

Aliran Gas Rusia di Pipa Yamal-Eropa Masih Berbalik pada Hari Keenam

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 19:41:29 0

Frankfurt/Praha, FNN - Pipa Yamal-Eropa yang biasanya mengalirkan gas Rusia ke Eropa Barat mengirim kembali bahan bakar itu ke Polandia untuk hari keenam berturut-turut pada Minggu, menurut data operator jaringan Jerman Gascade.Data menunjukkan bahwa aliran di titik pengukuran Mallnow di perbatasan Jerman-Polandia bergerak ke timur menuju Polandia dengan volume per jam hampir 1,2 juta kilowatt (kWh/h) pada Minggu dan diperkirakan akan tetap pada tingkat ini di siang hari.Gascade dimiliki oleh WIGA, perusahaan patungan Gazprom dan perusahaan minyak dan gas Wintershall DEA. Wintershall DEA dimiliki bersama oleh kelompok usaha bahan kimia Jerman BASF dan LetterOne Rusia.Rusia minggu ini mengatakan berbaliknya aliran gas itu bukanlah langkah politik, meskipun peristiwa itu bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Barat atas Ukraina dan telah mendorong harga gas ke angka tertinggi.Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis mengatakan bahwa Jerman menjual kembali gas Rusia ke Polandia dan Ukraina daripada menurunkan harga pasar yang terlalu tinggi. Putin menyalahkan pembalikan aliran gas itu, dan meroketnya harga, pada importir gas Jerman.Data dari operator pipa Slovakia Eustream menunjukkan posisi kapasitas untuk aliran gas Rusia Minggu dari Ukraina ke Slovakia melalui titik perbatasan Velke Kapusany berada di angka 739.826 megawatt per jam (MWh), sedikit turun dari 747.031 MWh pada Sabtu dan di bawah angka rata-rata dalam beberapa pekan terakhir. (mth)

Pemerintahan Bentukan Kaum Millenial

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 18:33:17 0

Politisi gaek yang berkubang di lumpur politik, miskin prestasi, bermoral rendah, dan penuh kosmetik politik, agaknya tidak menarik bagi mereka. Oleh: Djohermansyah Djohan, Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN CHILE baru saja usai bikin pilpres. Hasilnya, kursi presiden dimenangkan oleh politisi milenial Gabriel Boric. Partai-partai yang mendukung kaum tua tumbang. Pemerintahan terbentuk oleh gerakan cerdas kaum milenial. Bagaimana dengan Indonesia?Orang Minang bilang, \"sekali air gadang, sekali tepian beralih\". Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, termasuk di dunia pemerintahan. Habis Presiden SBY dari Partai Demokrat, naik Presiden Jokowi dari PDIP. Setelah itu, tahun 2024 tentu akan ada penggantinya lagi. Apakah ada peluang bagi politisi milenial?Walau tidak gampang, perubahan pemerintahan itu suatu keniscayaan. Sekuasa apapun sang pemimpin dan sedigjaya apapun partai, ada waktunya mereka selesai.Dalam sistem Pemerintahan demokrasi penentunya adalah rakyat yang berdaulat. Bukan penguasaan rezim atas aneka sumber daya, alat-alat kekuasaan, dan uang. Bahkan, tidak juga aturan main yang menguntungkan maupun para pelaksana pemilihan yang pro status-quo. Tinggal rakyat berdaulat macam apa yang akan membuat mimpi perubahan pemerintahan menjadi kenyataan. Teori klasik demokrasi bilang, pemilih itu mesti berpendidikan memadai setingkat paling kurang SLTA dan berpendapatan relatif sedang sekitar paling minim 6.000 US Dollar perorang. Jelas persyaratan itu masih jauh untuk kita dipenuhi. Rata-rata tingkat pendidikan manusia Indonesia kelas II SLTP dan income-nya masih belum mencapai 4.000 US Dollar. Atau dengan kata lain kaum kelas menengah yang bisa mendobrak perubahan pemerintahan belum terbentuk.Lalu, apakah masih ada jalan ? Dari fenomena pemerintahan yang terjadi dewasa ini, seperti terlihat dari kasus Chile, kaum milenial kita sebagai mayoritas pemilih (sekitar 100 juta) bisa menjadi faktor determinant.Keluguan, kewarasan, kejernihan perilaku, tidak terikat pada ideologi tertentu, relatif zero kepentingan, dan paling penting mereka tidak doyan politik uang akan mendorong mereka menjadi pemilih rasional. Mestinya, pemilih milenial ini diberi hak dua suara oleh negara, sedangkan pemilih \"kolonial\" cukup satu suara saja?Politisi gaek yang berkubang di lumpur politik, miskin prestasi, bermoral rendah, dan penuh kosmetik politik, agaknya tidak menarik bagi mereka.Jangan kaget bila pilihan mereka jatuh pada politisi lapangan/praktisi pemerintahan milenial atau mereka yang memiliki \"millenial style\". Bermoral tinggi, anti-korupsi, pro-rakyat bawah, kaya inovasi, cakap bekerja, dan suka berkolaborasi. Lebih dari itu, ada kerja nyata yg kasat mata, baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik, dan terbukti diapresiasi rakyat.Selamat datang perubahan pemerintahan yang dihela oleh pemilih milenial. Mereka hanya perlu membangun suatu gerakan yang untungnya sangat dimudahkan berkat kehadiran teknologi digital melalui media sosial. (*)

Gus Yahya dan Peluang Kader HMI Berkiprah di PBNU

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 13:40:54 0

Kader-kader HMI, sebagaimana kader-kader PMII, adalah kader-kader potensial yang layak untuk diakomodir dan diberi peluang yang sama untuk ikut merapikan dan membesarkan NU. Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa GUS Yahya Cholil Staquf telah terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Selamat, semoga NU semakin besar dan mengalami kemajuan di tangan keponakan KH Mustofa Bisri alias Gus Mus ini. Gus Yahya Cholil Staquf adalah kader HMI sewaktu kuliah di UGM Jogjakarta. Memang gak biasa, ada kader HMI bisa menjadi Ketua Umum PBNU.Tak biasa bukan berarti tak bisa. Tak biasa bukan berarti melanggar etika. Tak biasa itu hanya soal cara pandang manusia. Tapi sejarah punya logika yang dapat merubah kebiasaan itu. Sejarah selalu bergerak untuk merubah yang tak biasa menjadi biasa. NU adalah rumah besar milik warga Nahdhiyin dari berbagai etnis, kelompok dan organisasi mahasiswa. Selama mereka beribadah cara NU, berpaham keislaman ala NU, menganut tradisi NU dan punya latarbelakang keluarga dan komunitas NU, maka mereka adalah warga NU. Meski tak punya KTA NU, karena NU tidak obral KTA.Banyak kader HMI adalah warga NU, sebagaimana almarhum Rozi Munir, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), bahkan Nusron Wahid sebelum mendirikan PMII Cabang UI, kabarnya ia adalah kader HMI. Dan Gus Yahya Cholil Staquf, yang saat ini terpilih menjadi Ketua Umum PBNU di Muktamar Lampung 22-23 Desember adalah kader HMI.Selama ini, HMI seperti kurang mendapatkan tempat di struktur kepengurusan NU. Seolah kalau sudah menjadi kader HMI, NU-nya luntur. Ini yang mesti diluruskan.Beberapa kader HMI yang terakomodir di kepengurusan NU umumnya adalah mereka yang masih memiliki \"darah biru\" alias keluarga atau putra Kiai. Padahal, perkaderan di HMI tidak mengenal \"darah biru\" atau \"darah putih\". HMI adalah organisasi perkaderan yang memiliki tradisi egaliter dan dialektika yang kuat. Tradisi berpikir dan berkarir juga menjadi ciri khas HMI. Sementara, tradisi perjuangan menjadi masalah, atau bahkan cenderung punah, di hampir semua organisasi ekstra kemahasiswaan. Di organisasi ekstra mahasiswa, dan juga organisasi masyarakat pada umumnya, para kader bukan hanya ingin belajar dan berjuang, tetapi seringkali menjadikan organisasi itu sebagai instrumen untuk berkarir. Nilai-nilai perjuangan organisasi cenderung luntur seiring dengan semakin besar kesempatan organisasi tersebut untuk dijadikan sebagai alat bergaining. HMI memiliki pola perkaderan yang ketat dan sistematis, mulai Basic Training (LK 1), Intermediate Training (LK 2), Advance Training (LK 3) sampai Senior Course. Training ini menjadi syarat secara berjenjang untuk menduduki posisi struktural di Komisariat, Korkom, Cabang, Badko hingga PB HMI. Soal ini, HMI sangat ketat dan disiplin.Kader-kader HMI, sebagaimana kader-kader PMII, adalah kader-kader potensial yang layak untuk diakomodir dan diberi peluang yang sama untuk ikut merapikan dan membesarkan NU. Saya tidak tahu, Gus Yahya Cholil Staquf sudah sampai dimana training-nya dulu di HMI. Tapi, pengalamannya selama mengabdi di kepengurusan NU tidak diragukan.Saya teringat kata-kata Prof. Dr. Komaruddin Hidayat: Organisation is the first university. Banyak mahasiswa yang justru dimatangkan oleh aktifitasnya di organisasi, bukan di dalam kelas reguler.Dengan posisinya sebagai Ketua Umum PBNU, diharapkan Gus Yahya Cholil Staquf bisa mengakomodir para kader HMI yang Nahdhiyin, dan memberi porsi yang sama dengan kelompok-kelompok lainnya. Secara kualitas, para kader HMI tidak kalah kualitasnya, dan tidak kalah komitmen ke-NU-annya dengan kader-kader lain.Saatnya Gus Yahya Cholil Staquf mencairkan hubungan kader-kader HMI yang NU dengan kader-kader lainnya di rumah besar yang bernama NU. Sehingga NU betul-betul akan menjadi tempat yang nyaman untuk seluruh warga NU tanpa diskriminasi, dengan peluang yang sama bagi kader dan warganya untuk membesarkan NU. Jakarta, 26 Desember 2021

Stop Budaya Ikut-ikutan!

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 13:19:37 0

Toleransi bukanlah mencampuradukkan semua simbol agama. Konsepsi dasarnya adalah masing-masing berjalan pada rel ajarannya. Menghormati akan adanya perbedaan bukan dengan memaksakan persamaan atau menyatukan. Inilah yang salah dalam menerapkan makna toleransi di negeri ini pada saat ini. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan SEORANG Guru Besar berceritra pengalaman menguji dalam sidang tertutup di kampus sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Ketika promovendus menyampaikan paparan desertasinya ia memulai dengan salam lengkap kekinian \"Assalamu\'alaikum wr wb, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan\". Guru Besar itu minta Sidang ditunda. Diminta promovendus mengulang salam., karena tahu bahwa yang bersangkutan, maupun peserta sidang seluruhnya adalah muslim. Salam lintas agama ini menjadi budaya yang dikembangkan dan disosialisasikan. Kadang tidak sesuai tempat. Bahkan bagi para pejabat seolah wajib untuk bersalam seperti ini. Padahal hal tersebut tidak memiliki landasan aturan yang jelas. Nampaknya ada ketakutan baru jika tidak bersalam lengkap maka dianggap intoleran, fanatik, bahkan radikal. Salam keagamaan berdampak pada keimanan karena berkaitan dengan keyakinan dan tanggung jawab ketuhanan. Bagi muslim itu ada syariat yang bisa berkategori haram, halal, atau syubhat. Memasuki domain keagamaan orang lain bukan hal ringan, ada konsekuensi keagamaan pada masing-masingnya.Toleransi bukanlah mencampuradukkan semua simbol agama. Konsepsi dasarnya adalah masing-masing berjalan pada rel ajarannya. Menghormati akan adanya perbedaan bukan dengan memaksakan persamaan atau menyatukan. Inilah yang salah dalam menerapkan makna toleransi di negeri ini pada saat ini. Dalam kaitan \"ikut-ikutan\" maka ajaran Islam menggaris bawahi prinsip \"man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum\" (barangsiapa ikut-ikutan pada budaya suatu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum itu). Oleh karenanya budaya ikut-ikutan tanpa dalil yang mendasarinya merupakan perilaku buruk dan terlarang. Tasyabbuh atau budaya ikut-ikutan dapat membahayakan keimanan jika yang diikuti itu adalah ritual atau dogma keagamaan umat lain. Membahayakan pikiran atau mindset ketika yang diikuti dapat membalikkan akal sehat, seperti toleransi yang dimaknai sinkretisme. Bisa juga membahayakan karakter atau kepribadian dimana identitas diri menjadi hilang. Muslim yang menjadi bukan muslim. Karenanya salam lintas agama yang dibudayakan masif baik kepada institusi birokrasi maupun komunitas publik dengan tanpa memperhatikan penghormatan pada perbedaan keyakinan keagamaan, akan menjadi langkah kontra produktif dan rentan perpecahan. Pemaksaan sistematis adalah upaya yang tidak sehat. Stop sinkretisme salam dari shalom hingga namo buddhaya. Hindari mencampurkan baurkan salam sejahtera dengan om swastyastu. Demi kebajikan bangsa maka tempatkanlah salam keagamaan pada proporsinya. Wassalamu \'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bandung, 26 Desember 2021. (*)

Petugas Lapas Sintang Gagalkan Penyelundupan Narkoba Jenis Sabu

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 12:32:41 0

Pontianak, FNN - Petugas Pintu Utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sintang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu melalui barang titipan dari pengunjung yang diantarkan jasa pengantaran ojek online di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.\"Barang diantar oleh ojek online dititipkan ke petugas pintu utama, saat dilakukan pemeriksaan barang titipan terdapat kejanggalan di botol kecap yang ternyata berisikan narkoba jenis sabu,\" kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar Fery Monang Sihite, di Pontianak, Minggu.Disampaikan Fery Monang, kejadian tersebut terjadi pada Kamis (23/12) sekitar pukul 11. 00 WIB, belum lama ini di Lapas Sintang.Menurut dia, saat pemeriksaan barang yang mencurigakan yaitu botol kecap ditemukan empat paket kecil berupa tisu yang terbalut oleh plastik.Kemudian, petugas P2U melakukan berkoordinasi dengan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan kepala lapas, yang selanjutnya bungkusan kecil tersebut dibuka langsung oleh KPLP Lapas Sintang Bahri.\"Saat itu juga ditemukan sebanyak lima paket kecil berbentuk kristal yang diduga sabu pada botol kecap,\" jelas Fery Monang.Fery Monang mengimbau kepada seluruh petugas Lapas untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menerima barang titipan.\"Perketat pengawasan dan pemeriksaan setiap pengunjung dan setiap barang bawaan,\" tegas Fery Monang.  (mth) 

Pantai Biru Kersik Kaltim Tetap Ramai Pengunjung

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 12:26:49 0

Kutai Kartanegara - Pantai Biru Kersik di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,  tetap ramai  pada Sabtu dan Minggu dalam tiga bulan terakhir, namun pengelola tetap mengingatkan pentingnya protokol kesehatan.\"Selama bulan Oktober lalu jumlah pengunjungnya sebanyak 2.170 orang, bulan November 1.620 orang, dan bulan ini masih dalam pendataan,\" ujar Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Marangkayu Kasim di Marangkayu, Minggu.Ia menuturkan bahwa setiap pekan rata-rata jumlah pengunjung di pantai itu antara 400 hingga 500 orang, namun tingkat kunjungan wisatawan terbanyak biasanya pada Sabtu dan Minggu.Hingga saat ini, lanjut dia, pengelola pantai selalu mengingatkan kepada pengunjung untuk selalu menjaga protokol kesehatan (prokes), meski kasus COVID-19 di Kaltim terus menurun, bahkan sejumlah daerah sudah nihil COVID-19.Peringatan waspada COVID-19 dan imbauan akan pentingnya menjaga prokes pun bukan hanya disampaikan melalui pengeras suara, namun juga melalui spanduk yang dipasang di sejumlah lokasi pantai.Meski demikian, dalam pantauan langsung memang tidak semua pengunjung menjaga prokes, karena masih ada sejumlah orang yang tidak menggunakan masker, namun terlihat hand sanitizer terikat dan menggantung di tas kecil pengunjung.\"Begitulah pak, meski kami sudah berkali-kali mengingatkan untuk menjaga prokes, namun tetap saja ada yang tidak patuh, tapi rata-rata yang tidak memakai masker itu ketika lagi berkelompok dengan keluarga baik saat di gazebo maupun saat jalan di pantai,\" kata Kasim.Sementara Gheffin, pengunjung dari Samarinda yang saat ditemui sedang memakai masker, mengatakan bahwa masker yang dikenakan adalah sebagai langkah kewaspadaan.Gheffin mengaku datang dari Samarinda ke pantai tersebut bersama keluarga dengan menggunakan mobil. Ia datang bersama kedua orang tuanya, nenek, adik, dan kakaknya.\"Waktu tempuh tadi sekitar 2 jam perjalanan dari Samarinda ke Pantai Biru Kersik ini. Agak capek sih di perjalanan, tapi setelah makan bersama keluarga di pantai dan bermain di pantai, rasa capek jadi hilang,\" kata Gheffin. (mth)

Skandal AH-Rifa Handayani Sengaja Diungkap Sekarang?

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 11:51:56 0

Meskipun skandal ini sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, ironisnya media online dan mainstream tidak ada yang menulis beritanya. Mereka takut tak dapat iklan raksasa? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN JELANG akhir Tahun 2021, tiba-tiba muncul skandal lawas yang diduga dilakukan pimpinan parpol besar berinisial “AH”. Rifa Handayani, wanita bersuami ini mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju berinisial AH. Dalam wawancara eksklusif dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN di saluran YouTube Hersubeno Point tersebut, Rifa membeberkan awal mula perkenalannya dengan sang menteri. Rifa mengungkapkan, momen perkenalan terjadi di sebuah konser Jennifer Lopez alias J-Lo di kawasan Ancol pada 2012. Setelah itu, menteri berinisial AH yang diduga Airlangga Hartarto tersebut mulai menjalin komunikasi dan hubungan khusus. Keduanya saling tukar nomor pin Black Berry. Setelah perkenalan tersebut, akhirnya mereka menjalin komunikasi dan berhubungan khusus hingga tahun 2013. Itu diungkap Rifa Handayani, pada Sabtu, 18 Desember 2021. Pada 2013, Rifa mulai mendapat ancaman dari sosok yang disebut sebagai “tetangga” AH yang belakangan diketahui tak lain adalah Yanti K Isfandiary, istri AH sendiri. Karena tak nyaman, akhirnya dia blokir kontak BlackBerry Messenger dari AH. Namun pagi harinya, AH meng-invite kontak BBM Rifa lagi. Akhirnya diterimalah invite itu. “Saya tanya ke AH, itu ada apa (teror ke saya). AH bilangnya tolong jangan dijawab (teror itu). Tolong itu jangan dilayanin. Saya tanya itu siapa? Itu tetangga saya, tapi saya tahu (kalau) AH itu sebutan istrinya,” katanya. Ternyata setelah AH kontak Rifa, teror dari nomor istri AH itu tak berhenti. Malah makin menjati-jadi, terus menerornya, bukan cuma di WA tapi juga teror ke akun media sosial Path milik Rifa. Setelah dua bulan diteror terus dan menyembunyikan masalah ini dari suaminya, akhirnya Rifa membuka rahasia perselingkuhannya dengan AH ke suaminya. Ia memutuskan buka suara karena dia tak nyaman terus-menerus diteror. Rifa takut dia benar-benar dibunuh oleh orang-orang suruhan AH. Karenanya, sejak saat itu ia memilih untuk memutuskan hubungan dengan AH dan memblokir saluran komunikasi mereka. Tiba-tiba pada pertengahan Juni 2013 masalah datang. “Saya mendapat teror dan intimidasi dari “tetangga” AH tadi, dan saya blok nomor AH,” tutur Rifa. Skandal AH dan Rifa kembali terkuak pada 2016. Ia mengaku dituduh memeras keluarga AH. Menurut Rifa, awal skandal, suaminya mendapat telepon dari AH. Saat itu, AH meminta maaf Yudha, suami Rifa. Ia sendiri sudah terus-terang tentang hubungannya AH itu sebelum akhirnya AH telepon Yudha. Belakangan, rekaman percakapan telepon AH dengan Yudha beredar dalam grup-grup WhatsApp. “Hallo. Hallo. Ini dengan Pak Yudha?” sapa AH pada Yudha. “Iya, dengan siapa ini?” sahut Yudha. “Dengan Airlangga...” jawab seseorang di telepon yang akhirnya mengaku sebagai Airlangga. “Oohh, dengan Pak Airlangga Hartarto. Pak Airlangga sudah terima surat saya?” timpal Yudha memastikan. “Iya, sudah terima. Kita kan maunya kalau ada persoalan kita selesaikan secara silaturahmi begitu. Artinya, kalau ada persoalan tidak perlu kita besar-besarkanlah. Masalah keluarga ini kan masing-masing kembali ke keluarganya,” ujar Airlangga kepada Yudha. Itulah sepenggal dialog dalam telepon antara orang yang mengaku sebagai Airlangga dengan Yudha. Selain minta maaf, AH pun menyatakan apa yang disangkakan oleh suami Rifa (selingkuh) itu tidak benar. “Setelah itu si AH telfon suami saya dan dia minta maaf. Suami saya tanya apa benar kamu kejar istri saya, AH jawab itu tidak benar semuanya. Tidak benar istri anda yang menggoda saya, kata AH,” jelas Rifa. Kemudian, lanjut Rifa, AH menyampaikan nada-nada “mengancam” karena terbawa emosi. Karena mendengar alasan itu, Rifa dan suami mengajak AH dan istrinya bertemu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Sayangnya, tawaran Yudha untuk bertemu kedua belah pihak dengan istri-istrinya itu tak digubris AH. AH mengatakan, ancaman ini cuma emosional saja, harap dimaklum. “Jika memang betul begitu, bapak bisa membuat surat yang isinya seperti bapak bilang, bagaimana? Agar di surat itu saya menjaga keselamatan istri saya,\" kata Rifa mengulangi seperti disampaikan oleh suaminya. Mengapa AH menolak tawaran tersebut? Rifa mengaku, kala itu persoalan ini sudah pula dilaporkan ke DPP Partai Golkar dan Dewan Kehormatan DPR. Namun, semua upaya itu tidak direspon sama sekali. Tiba-tiba Rifa Handayani didampingi kuasa hukumnya melaporkan adanya ancaman dan teror dari AH dan istrinya ke Mabes Polri, Desember 2021 ini. Ia juga meminta perlindungan kepada Komnas HAM. \"Saya telah diancam dan saya merasa terintimidasi. Ancaman-ancaman itu semua melalui media sosial, melalui media elektronik, WhatsApp,” kata Rifa Handayani. “Karena perihal tersebut, saya merasa jiwa saya terancam. Saya tertekan dan merasa terhina. Diduga perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh AH dan YA. Maka dari itu, saya meminta perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berwajib,” ujar dia. Apakah laporan Rifa Handayani ini terkait dengan nama AH yang digadang-gadang bakal ikut kontestasi Pilpres 2024 sebagai Capres? Apalagi laporan Rifa ini dilakukan pada akhir 2021. Terlepas dari spekulasi politik, “Kalau pengakuan Rifa adalah kebenaran, maka Menteri AH harus bertanggung jawab dan mengklarifikasinya, bukan saja soal perselingkuhannya, tapi juga praktik teror, ancaman, intimidasi dan fitnah kepada Rifa,” ujar Ade Armando dikutip dari Cokro TV, Selasa 21 Desember 2021, mengomentari kasus tersebut. Ade Armando mengatakan, mungkin saja Rifa dimanfaatkan kelompok anti AH, tapi tegasnya, pengungkapan kebenaran itu tak harusnya dipengaruhi pertimbangan subjektif seperti itu. Nah dari kasus skandal ini, Ade penasaran dengan AH. Pertama, apa benar AH berselingkuh? Ini penting karena AH statusnya sebagai pejabat publik penting. “Apakah AH tahu teror dan intimidasi terhadap Rifa? Kalau tahu kenapa AH membiarkan?” tanya Ade. Ia berharap, semoga kasus ini tidak berlarut-larut. Selanjutnya yang tak kalah penting diungkap adalah kenapa AH menolak tawaran pertemuan 4 pihak yaitu AH beserta istrinya bertemu dengan Rifa beserta suaminya. Menurut Ade Armando, mungkin saja Rifa diperalat mengumbar skandal perselingkuhan dengan AH bertahun-tahun lalu. Sangat mungkin laporan Rifa ini berlatar kepentingan politik menjatuhkan nama Menteri AH. Namun demikian, lanjut Ade, nggak bisa juga publik mengabaikan begitu saja versi pengakuan dari Rifa. Meskipun skandal ini sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, ironisnya media online dan mainstream tidak ada yang menulis beritanya. Mereka takut tak dapat iklan raksasa? Fakta mengejutkan ini secara politik sangat memalukan negara. Kalau saja peristiwa ini terjadi di Korea Selatan dan Jepang, Pak Menteri tersebut akan mundur dari jabatannya. Juga mundur dari parti yang dipimpinnya. Selanjutnya Si Menteri itu melakukan bunuh diri. Menebus rasa malu pada keluarga, rakyat, dan konstituennya di parpol. Sementara kalau ini terjadi di Eropa, Si Menteri ini akan melakukan undur diri dari jabatan (sebelum dipecat Presiden atau Perdana Menteri). Pun mundur dari partai politik dan dunia politik. Demikian pula di AS. Sementara jika terjadi di Korea Utara, Si Menteri tidak boleh mundur. Tapi harus dipecat dan dipermalukan secara politik dan kenegaraan. Sehingga, citra dirinya rusak dan tidak membawa korban baru, karena kekuatan jabatan negara yang didapat. Kondisi hampir sama, terjadi di RRC. Pertanyaannya, dengan peristiwa menghebohkan, viral, dan memalukan ini untuk citra kedaulatan negara dan parpol itu di Indonesia, apa yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo: menyelamatkan citra kepemimpinan yang adil dan bersih pada periode kedua atau terakhir ini? Demikian pula apa yang akan dilakukan oleh Menteri AH itu? Melakukan mundur diri dari kabinet, mundur dari parpol, atau berdiam diri sok bersih walau moralnya sudah terbukti b***t dan mempermalukan kabinet? Hanya waktu yang akan menjawab semua fakta yang sudah tersebar luas di medsos tersebut. (*)

Buah Manis Keberanian RI Mengevolusi Perdagangan Luar Negeri

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 11:33:11 0

Jakarta, FNN - Indonesia menyatakan penolakannya untuk mengikat perjanjian terkait rantai pasok global, yang membolehkan RI untuk mengekspor bahan mentah, pada pertemuan G20 di Roma.Di hadapan 16 negara saat itu, sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menandatangani kesepakatan, jelas menegaskan keinginan agar Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah ke berbagai negara.Sejak 1 Januari 2020, Indonesia resmi berhenti mengekspor nikel. Jika ada negara yang menginginkan nikel dari Indonesia, maka harus berinvestasi dan mengolahnya di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah.Keputusan tersebut berujung pada gugatan Uni Eropa kepada Indonesia di Badan Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Wajar saja, Presiden menyampaikan bahwa Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan ekspor bahan mentah Indonesia.Namun, Presiden tak gentar meskipun langkah yang diputuskannya mungkin akan menyebabkan Indonesia diblok oleh negara-negara lain.Setelah nikel, Presiden membidik bauksit, tembaga, dan timah untuk melanjutkan rencana penghentian ekspor bahan mentah Indonesia. Presiden Jokowi ingin, keberanian menghentikan ekspor bahan mentah tersebut akan memuluskan proses industrialisasi dan hilirisasi di dalam negeri.Fokus pada upaya industrialisasi dan hilirisasi itu menjadi salah satu kunci Indonesia berhasil mengevolusi perdagangannya.Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memproyeksi, kendati masih tertekan defisit neraca dagang migas, namun kinerja ekspor yang moncer akan membawa Indonesia pada surplus neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah yakni mencapai 37 miliar dolar AS hingga akhir 2021.Capaian tersebut sekaligus menandakan adanya evolusi perdagangan Indonesia. Pada 2011, tiga dari lima produk yang diekspor Indonesia adalah komoditi primer, di antaranya barang-barang pertambangan, yaitu batubara, karet, dan bijih logam.Sedangkan pada 2021, produk ekspor RI berevolusi menjadi barang industri yang bernilai tambah, seperti Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, besi baja, elektronika, dan otomomotif.Pada 10 tahun lalu, tidak pernah terbayang bahwa Indonesia akan menjadi negara pengekspor besi baja yang cukup kuat, di mana pada 2020, ekspor besi baja Indonesia mencapai 10,86 miliar dolar AS. Mendag memperkirakan, hingga akhir 2021, ekspor besi baja akan meningkat hingga 20 miliar dolar AS.Cerita sukses evolusi Indonesia sebagai penjual barang mentah menjadi pengekspor barang industri dan industri bernilai tambah, tidak terjadi dalam satu malam, melainkan terdapat berbagai upaya yang dilakukan secara disiplin.Pertama adalah kesadaran bahwa Indonesia memiliki pasar yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk mencapai 260 juta jiwa, Indonesia mampu menyedot perhatian investor dunia untuk masuk dan membangun investasi di dalam negeri. Hal tersebut didukung pula oleh kondisi alam nusantara yang relatif stabil.Kondisi alam RI juga menjadi salah satu alasan Jepang ramai-ramai merelokasi konsentrasi produksi otomotif yang ada di Thailand ke Indonesia, karena pada 2010, Thailand dilanda Banjir Bandang Ayodhya. Hal tersebut membuat industri otomotif Indonesia bergerak maju, dan mulai merajai pasar-pasar di dunia.Upaya kedua, Indonesia melakukan disiplin untuk hilirisasi industri komoditas pertambangan. Hal itu tercermin dari komoditas ekspor unggulan Indonesia, yang saat ini beralih ke produk industri dari sebelumnya berupa komoditas pertambangan.Hal ketiga, terjadinya pemerataan investasi ke seluruh wilayah di Indonesia, di mana sebelumnya hanya terfokus di Pulau Jawa. Dengan demikian, potensi ekonomi seluruh daerah di Indonesia menjadi tergali.Kendati banyak faktor pendukung, salah satu buah manis yang dipetik dari keberanian RI mengevolusi perdagangannya adalah surplus neraca perdagangan yang dicapai sepanjang tahun, bahkan Indonesia berhasil mencetak rekor-rekor perdagangan luar negeri sepanjang sejarah tahun ini. Prestasi tersebut tentu saja dapat dijadikan modal untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.Neraca Perdagangan Memasuki Januari 2021, neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus 1,9 miliar dolar AS. Kontribusi terbesar berasal dari surplus neraca nonmigas yang mencapai 2,6 miliar dolar AS dan defisit neraca migas sebesar 668,1 juta dolar AS. Dan surplus di awal tahun itu merupakan yang tertinggi sejak Januari 2014, di mana angkanya defisit 0,43 miliar dolar AS.Tren surplus neraca perdagangan berlanjut pada Februari 2021 yang mencapai 2 miliar dolar AS. Surplus tersebut disumbang oleh surplus nonmigas sebesar 2,44 miliar dolar AS dan defisit neraca migas sebesar 0,44 miliar dolar AS dengan komoditas penyumbang surplus antara lain bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja, karet dan produk dari karet, serta alas kaki.Pada Maret 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan RI mengalami surplus 1,57 miliar AS dengan total nilai ekspor 18,35 miliar dolar AS dan impor 16,79 miliar dolar AS. Di bulan ketiga tersebut, Indonesia berhasil mencetak rekor ekspor tertinggi sejak 2011 yang kala itu angka ekspornya mencapai 18,64 miliar AS. Adapun tiga komoditas ekspor yang mendongkrak ekspor nonmigas RI kala itu yakni besi baja, CPO, dan otomotif.Surplus neraca perdagangan RI kembali terjadi pada April 2021 sebesar 2,19 miliar dolar AS dengan nilai ekspor 18,48 miliar dolar AS dan impor 16,29 miliar dolar AS. Mengejutkan, nilai ekspor RI pada April mencetak rekor tertinggi sejak Agustus 2011 atau sepuluh tahun lalu yang angkanya 18,64 miliar dolar AS. Tingginya nilai ekspor tersebut tidak terlepas dari harga komoditas di pasar global yang juga naik di bulan itu.Neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2021 kembali surplus sebesar 2,36 miliar dollar AS. Dengan begitu, surplus pada Mei membuat Indonesia mengalami surplus selama 13 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada Mei merupakan yang tertinggi sepanjang 2021. Semula, surplus tertinggi terjadi pada April 2021 sebesar 2,19 miliar dollar AS.Surplus perdagangan RI memecahkan rekor kembali pada Agustus 2021 dengan nilai 4,74 miliar dolar AS. Nilai surplus tersebut menembus rekor sebelumnya, yakni pada Desember 2006 yang angkanya 4,64 miliar dolar AS. Pada kondisi itu, besi dan baja, serta minyak hewan nabati masih menjadi primadona komoditas ekspor.Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Oktober 2021 sebesar 5,73 miliar dolar AS. Mendag menyebut, surplus neraca perdagangan tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah perdagangan Indonesia.Pada bulan kesepuluh, Indonesia juga mencetak kinerja ekspor tertinggi selama menjani perdagangan luar negeri. Ekspor Indonesia pada Oktober 2021 tercatat sebesar 22,03 miliar miliar dolar AS. Kinerja ekspor Oktober mencetak rekor baru dengan nilai ekspor bulanan tertinggi juga sepanjang sejarah, bahkan melampaui angka Agustus 2021.Neraca dagang RI semakin moncer hingga November 2021, yang mencapai surplus 3,51 miliar dolar AS. Sederet prestasi dagang tersebut membuat perdagangan Indonesia di atas angin dengan nilai surplus akumulatif periode Januari-November 2021 sebesar 34,32 miliar dolar AS atau setara Rp492,42 triliun.Nilai tersebut hampir dua kali lipat dari surplus periode yang sama pada 2020 yang sebesar 19,52 miliar dolar AS.Hingga akhir 2021, surplus neraca perdagangan diproyeksi mencapai 37 miliar dolar AS. Sedangkan akumulasi nilai ekspor sepanjang 2021, diperkirakan akan mencapai 209 miliar dolar AS. Jika tercapai, artinya RI menembus rekor ekspor tertinggi baru sejak 2011, yang angkanya 203,5 miliar dolar AS.Dengan capaian-capaian itu, tidak heran jika berbagai pihak memprediksi perekonomian Indonesia akan cepat pulih dari dampak pandemi COVID-19. Semoga bukan hanya pulih, tapi Indonesia juga mulai unjuk gigi kekuatan dagangnya sebagai buah manis berevolusi. (mth)

KPU Bantul Hapus 16.439 Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 11:26:47 0

Bantul, FNN - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sejak April hingga November 2021 telah menghapus sebanyak 16.439 data pemilih dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pemilu.\"Sebanyak 16.439 data pemilih itu berasal dari masyarakat yang meninggal dunia, pindah keluar Kabupaten Bantul, menjadi anggota baru Polri, data ganda, dan bukan penduduk Bantul,\" kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho dalam keterangan tertulis di Bantul, Minggu.Menurut dia, data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut dikeluarkan atau dihapus dari daftar pemilih berkelanjutan. Dalam PDPB, KPU Bantul menggunakan data dasar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang berjumlah 704.688 pemilih.\"Upaya ini dilakukan secara teliti untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih,\" katanya.Selain menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat, dalam pemutakhiran data pemilih tersebut, KPU Bantul memasukkan data pemilih baru sebanyak 3.046 pemilih, yang berasal dari pemilih pemula dan pensiunan TNI/Polri.Menurut dia, terobosan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan sebagai komitmen lembaga penyelenggara pemilu untuk menyajikan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.\"PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilihan terakhir dan telah disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional, dengan menggunakan data dasar DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 yang berjumlah 704.688 pemilih,\" ujarnya.Tujuan PDPB sesuai yang diatur dalam UU Nomor 7 Tentang Pemilu, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang PDPB yaitu untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT pemilu terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pemilu berikutnya.\"Serta menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional dan daerah mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir, dan memutakhirkan data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data,\" tuturnya.Didik mengatakan, pada Tahun 2022 KPU Bantul akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan PDPB dengan mengadakan forum dan atau rapat koordinasi setiap tiga bulan sekali.\"Dalam rangka persiapan pemilu 2024, KPU Bantul juga telah melakukan koordinasi dengan Pemkab. Tindak lanjut dari koordinasi tersebut yaitu KPU menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pemilihan 2024 dan saat ini dalam tahap finalisasi,\" ucap dia. (mth)

Gerrard Ingin Sulap Villa Kembali Jadi Klub Hebat di Inggris

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 07:36:54 0

Jakarta, FNN - Steven Gerrard siap berkeras diri demi membangun kembali Aston Villa sebagai salah satu klub sepak bola terbesar di Inggris di tengah kabar dia positif terpapar COVID-19 menjelang lawatan ke kandang Chelsea dalam Boxing Day.Manajer baru Villa ini sudah menorehkan empat kemenangan dari enam pertandingan sejak menggantikan Dean Smith yang kemudian membuat tim barunya kembali diselimuti optimisme.Gerrard sudah mengisyaratkan akan memperkuat klub lewat jendela transfer bulan depan berbekalkan modal yang digelontorkan pemilik klub, Wes Edens dan Na.\"Ini klub besar dan saya sungguh merasa tersanjung dan terhormat berada di kursi dan posisi ini,\" kata Gerrard seperti dikutip Daily Mail, Minggu.\"Kami harus terus maju dan berusaha untuk bertambah kuat setiap hari. Para pemain melakukan segala yang mereka bisa agar itu itu terjadi. Kami ingin terus maju, kami ingin melanjutkan performa bagus kami dan finis setinggi mungkin dalam klasemen,\" sambung Gerard.Kekhawatiran terbesar Gerrard adalah Villa tak bisa melewati wabah COVID-19 sampai laga akhir pekan lalu melawan Burnley dibatalkan gara-gara penyakit ini.\"Jika kami bisa mendapatkan lagi skuad kami sehat dan bugar, dan menambahnya dengan satu atau dua pemain baru, saya kira kami akan berada di tempat yang fantastis.\"\"Saya sungguh optimistis dan positif dari sudut pandang sepakbola. Kami akan selalu berusaha seagresif mungkin agar finis setinggi mungkin,\" pungkas Gerrard. (mth)

Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Pariwisata Bangka

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 07:32:18 0

Bangka, FNN - Sektor pariwisata adalah salah satu industri terbesar sekaligus industri andalan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian baik itu bagi negara dan daerah.Sektor pariwisata juga mempunyai multiplier effect pada sektor lainnya sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Wilayah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas geografi kurang lebih 2.951 kilometer persegi terdiri dari delapan wilayah kecamatan serta 62 desa, tidak hanya memiliki kekayaan mineral, pertanian dan sektor lainnya, namun juga memiliki keindahan pesona alam yang menakjubkan bagi wisatawan yang berkunjung. Keanekaragaman suku dan bahasa di Kabupaten Bangka membuktikan adanya cerminan budaya yang melekat di kalangan masyarakat lokal. Pengembangan sektor pariwisata yang ideal dengan menerapkan prinsip kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat lokal. Hanya saja untuk mengembangkan sektor kepariwisataan, pemerintah daerah tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa melibatkan peran swasta dan masyarakat.Kelembagaan di tingkat atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi langkah efektif untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.Pokdarwis Diperkuat Dilihat dari peranannya yang cukup besar terhadap tumbuh dan berkembangnya pariwisata,  Pokdarwis terus diperkuat dengan berbagai dukungan mulai dari pemerintah desa sampai ke pemerintah daerah dan pusat. Bupati Bangka Mulkan mengatakan, Pokdarwis terdiri dari masyarakat atau para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan . “Kami terus mendukung peran Pokdarwis dan terbentuknya Pokdarwis di masyarakat terutama di daerah destinasi wisata selain juga keterlibatan sektor penunjang lainnya yang tidak dapat diabaikan seperti pelaku UMKM,” jelas Mulkan. Pokdarwis dapat melakukan perencanaan program pengembangan objek wisata di daerahnya bersama dengan pemangku kepentingan setempat selaras dengan program pemerintah daerah, kemudian melakukan kegiatan program yang telah disusunnya serta pemanfaatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Bupati optimistis sektor pariwisata di Kabupaten Bangka akan kembali diminati wisatawan baik dalam maupun luar negeri dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sudah membaik serta sebaran vaksin yang sudah merata di masyarakat. Tercatat sampai dengan saat ini terdapat kurang lebih 19 Pokdarwis yang sudah dibentuk oleh masyarakat di Kabupaten Bangka, diharapkan kedepannya kelompok ini bertambah karena objek wisata alam, religi. Sejarah, wisata agro dan objek wisata lainnya banyak tersebar di sejumlah desa. Wilayah Kabupaten Bangka terdapat pulau-pulau kecil yang indah yang dapat dikembangkan seperti Pulau Seribu, karena masih terdapat terumpuk karang masih terjaga keasriannya tersebar perarian teluk kelabat serta didukung oleh jarak yang tidak begitu jauh dari Kota Sungailiat.Perkuat Jejaring Pokdarwis yang sudah dibentuk hendaknya dapat memperkuat jalinan kerja sama dengan semua pihak seperti, pelaku UMKM, BUMDes serta pihaknya lainnya yang berperan di sektor kepariwisataan. Saat ini sektor kepariwisataan di Kabupaten Bangka telah ditetapkan menjadi salah satu sektor yang diunggulkan selain potensi sektor alam yang dimiliki daerah. Selain pemberdayaan masyarakat melalui Pokdarwis, peluang investor untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Bangka masih terbuka lebar mengingat potensi wisata cukup banyak sampai ke pelosok desa. Hal penting yang tidak dipisahkan, sektor pariwisata di Bangka tetap berdampingan dengan pelaku usaha kreatif mengingat kedua sektor ini mempunyai kontribusi terhadap peningkatan perekonomian. Pengembangan pariwisata dengan konsep kebersamaan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah pusat dan daerah terus mengembangkan sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19 dengan menyiapkan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat. Pemerintah desa juga mempunyai peranan besar mengembangkan potensi wisata di wilayah desanya masing-masing selain kelompok masyarakat yang sudah dibentuknya. Kecenderungan wisatawan domestik melakukan perjalanan dalam satu wilayah cukuplah besar pada saat pandemi COVID-19, artinya wisatawan dalam negeri memberikan topangan dan dorongan bagi sektor pariwisata. Protokol kesehatan pada sektor pariwisata diharapkan memberikan dampak positif salah satunya menimbulkan kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi objek wisata yang tersedia. Pemerintah pusat melalui Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo RM Manuhutu mengatakan, selama pembatasan pergerakan orang ini, masyarakat yang ingin berwisata disarankan mendatangi tempat yang ada di wilayah tinggalnya.Pihaknya juga berkoordinasi dengan dinas pariwisata di 34 provinsi untuk melakukan promosi destinasi wisata yang potensial di wilayahnya. Pemanfaatan Teknologi Informasi  Akademisi Stisipol Pahlawan 12 Kabupaten Bangka, Suryani mengatakan, Pokdarwis yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan sektor pariwisata perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk menampilkan wajah destinasi wisata yang mengundang wisatawan untuk berkunjung. Pokdarwis bersama pemerintah daerah dapat melakukan penguatan merek pariwisata pada masa pandemi dan new normal dengan menampilkan kesiapan destinasi menerapkan protokol kesehatan sehingga wisatawan merasa aman dari paparan virus Corona​​​​ ​​​“Artinya pademi ini belum akan berakhir dan kita harus bersiap mengantisipasi situasi tersebut,” katanya. Sebagai akademisi, ia menawarkan inovasi teknologi komunikasi pemasaran produk wisata secara virtual kepada pemerintah daerah. Inovasi itu merupakan hasil penelitian akademisi sebagai upaya solusi bersama dalam menghadapi kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi pemulihannya. ​​​​​​Dalam paparan diskusinya itu, Suryani menjelaskan bahwa masa pademi dan new normal ini adalah masa dimana dunia pariwisata menanamkan brand pariwisatanya dengan masif dan mengemas destinasi secara inovatif dalam rangka bersiap menyambut kedatangan wisatawan selama pandemi. Pemerintah Daerah Bangka Belitung juga telah melakukan penguatan branding bersama-sama dengan pelaku wisata dan komunitas, karena pembangunan pariwisata yang dilakukan berbasiskan masyarakat, sembari juga menyiapkan inovasi promosi dengan menggunakan tekhnologi informasi. Komunikasi pemasaran virtual yang biasanya dikenal dengan komunikasi pemasaran digital sebenarnya tidaklah sama berdasarkan konten materi yang dibuat dalam memasarkan produk, meski masih menggunakan media dengan menggunakan akses internet.Komunikasi pemasaran virtual menggunakan penerapan teknologi virtual reality (VR) artinya teknologi ini akan memberikan sensasi pengalaman produk di dunia maya tanpa berinteraksi dengan rekan fisik mereka. Berdasarkan hasil beberapa penelitian diketahui bahwa tehnologi VR ini dianggap sebagai salah satu yang paling menjanjikan, solusi dengan cakupan aplikasi yang luas dalam komunikasi pemasaran dan pemasaran. Misalnya membuat kontek foto 360 derajat, vidiotron virtual, virtual tour dan beberapa konsep virtual lainnya.Diharapkan ke depan pemerintah daerah kabupaten/kota di Kepulauan Bangka dapat memulai mencoba promosi dengan menggunakan teknologi ini. (mth)  

Pemprov Sulbar Validasi Usulan PTT

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 07:21:50 0

Mamuju, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat sedang melakukan validasi usulan penerimaan pegawai tidak tetap (PTT) di pemerintah provinsi ini.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, di Mamuju, Sabtu, mengatakan pengusulan penambahan dan pengurangan PTT Pemprov Sulbar akan mempertimabangkan beberapa hal.Ia mengatakan verifikasi atau kriteria PTT yang akan diusulkan untuk diterima di Pemprov Sulbar akan mengikuti kebijakan yang sudah berjalan selama ini.\"Verifikasi PTT yang diterima akan mempertimbangkan mereka yang berkantor dalam dua tahun terakhir dan kehadirannya di atas 50 persen, sedangkan yang di bawah 50 persen tidak akan diterima,\" katanya.Pemerintah memastikan bahwa PTT yang diterima bukan orang bermasalah, tetapi orang yang memiliki potensi dan berperilaku baik, katanya.Kemudian, katanya, PTT yang mendapat prioritaskan merupakan lulusan sarjana, bukan lulusan SMA/SMK.Ia mengatakan Pemprov Sulbar akan menambah PTT empat orang dari PTT yang sudah adaIa menyampaikan pemprov segera melakukan proses melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai pengangkatan PTT Pemprov Sulbar setelah dilakukan verifikasi.\"Proses SK PTT di organisasi perangkat daerah (OPD) Sulbar harus selesai pada bulan Desember 2021,\" katanya. (mth) 

Tol Manado-Bitung Direncanakan Operasional Penuh Januari 2022

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 07:18:19 0

Manado, FNN - Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung, Charles Lendra mengatakan, operasional penuh tol terpanjang di Sulawesi setelah tol Ujung Pandang tersebut, direncanakan pada Januari 2022.\"Sekarang pekerjaan fisik segmen IIB Danowudu-Bitung sudah 99 persen lebih, masih ada pekerjaan minor yang akan kami lakukan,\" sebut Charles di Manado, Sabtu.Dia mengatakan, sebelum dioperasionalkan penuh, maka akan melalui tahapan uji kelayakan oleh beberapa instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Jasamarga, kepolisian lalu lintas, serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).Ada dua skenario waktu pelaksanaan uji kelayakan yaitu tanggal 27 Desember 2021 atau pekan pertama di bulan Januari 2022.Hanya saja menurut dia, opsi pada pekan pertama Januari 2022 lebih memungkinkan karena sejak tanggal 23 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022 tol sepanjang 39,9 kilometer tersebut sementara difungsionalkan untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru.\"Jadi setelah fungsional untuk natal dan tahun baru selesai tanggal 4 Januari, akan kita tutup sementara seksi IIB untuk uji kelayakan,\" jelasnya.Direncanakan operasional penuh di awal tahun tersebut akan dilakukan Presiden Joko Widodo.Gubernur Olly, Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, forkopimda, bersama jajaran terkait lainnya pada Senin (21/12) melakukan kunjungan lapangan kesiapan fungsional seksi IIB Danowudu Bitung.Tol yang melintas Kabupaten Minahasa Utara tersebut dibangun dalam empat seksi, seksi IA, IB, IIA dan IIB, seksi terakhir ini yang sementara dipacu pengerjaannya sebelum dioperasionalkan penuh Januari mendatang. (mth)

Shin Sayangkan Dua Gol Singapura yang Bersumber dari "Set Piece"

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 07:09:45 0

Jakarta, FNN - Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong menyayangkan terjadinya dua gol Singapura ke gawang skuadnya yang bersumber dari bola mati atau \"set piece\" saat kedua tim bersua pada laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 di Singapura, Sabtu malam.\"Sebelum pertandingan saya sudah mengingatkan kepada pemain bahwa Singapura kuat dalam situasi \'set piece\'. Oleh karena itu, sebisa mungkin jangan bikin kesalahan. Namun, ternyata kami kurang fokus dan datanglah dua gol dari sana,\" ujar Shin dalam konferensi pers virtual sesudah pertandingan yang diikuti di Jakarta.Dua gol Singapura dalam laga yang digelar di Stadion Nasional dan dimenangkan Indonesia 4-2 itu memang lahir dari bola mati. Gol gelandang Song Ui-young membuat gol pada menit ke-45+4 memanfaatkan kemelut hasil tendangan bebas. Sementara gol kedua Singapura datang dari sepakan bebas langsung Shahdan Sulaiman (74\').\"Ini memang bukan laga yang mudah bagi kami. Para pemain kami juga masih muda jadi masih sulit mengendalikan pertandingan. Meski begitu, saya merasa kedua tim sudah bekerja sangat keras,\" tutur Shin.Juru taktik asal Korea Selatan itu pun berjanji akan membenahi pertahanan skuadnya saat terjadi situasi bola mati mengingat mereka akan melawan Thailand atau Vietnam di final.Tim nasional Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF 2020 setelah menundukkan Singapura, yang diperkuat delapan pemain karena tiga nama dikartu merah, dengan skor 4-2 pada laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional, Singapura, Sabtu malam.Gol-gol Indonesia dalam partai yang harus melewati babak tambahan tersebut dibuat oleh Ezra Walian, Pratama Arhan, bunuh diri bek Shawal Anuar dan Egy Maulana Vikri. Sementara Singapura mempersempit jarak skor berkat gol Song Ui-young dan Shahdan Sulaiman.Adapun dua pemain Singapura yang diusir wasit yaitu Safuwan Baharudin, Irfan Fandi dan kiper Hassan Sunny.Indonesia berhak ke partai puncak karena leg pertama tuntas dengan skor 1-1. Bagi skuad \"Garuda\", itu menjadi final keenam sepanjang keikutsertaan di Piala AFF setelah sebelumnya mencatatkan pencapaian serupa pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010 dan 2016. Dari lima kesempatan sebelumnya, Indonesia gagal meraih juara.Nantinya, di final, Indonesia akan melawan pemenang partai semifinal lainnya yang mempertemukan Thailand dan Vietnam. Laga leg kedua semifinal tersebut digelar pada Minggu (26/12). Pada leg pertama, Thailand menang 2-0. (mth)

Mukomuko Tunggu Petunjuk Bagikan Bantuan Sarana Perikanan Tangkap

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 07:03:32 0

Mukomuko, FNN - Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sampai sekarang masih menunggu petunjuk dari bupati untuk membagikan bantuan hibah sarana perikanan tangkap kepada kelompok usaha bersama nelayan di daerah ini.   \"Surat hibahnya sudah ada, selanjutnya menunggu petunjuk dari bupati terkait waktu pembagiannya,\" kata Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Warsiman di Mukomuko, Sabtu (25/12).   Dinas Perikanan tahun ini mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) sekitar Rp570 juta untuk membeli sarana perikanan tangkap berupa delapan unit perahu beserta mesin tempel dan alat tangkap ikan untuk KUB nelayan dan koperasi.   Delapan kelompok usaha bersama nelayan ini, yakni satu kelompok nelayan di Kecamatan Ipuh, dua kelompok nelayan Kecamatan Teramang Jaya, empat kelompok nelayan Kelurahan Koto Jaya dan satu kelompok nelayan Kelurahan Bandar Ratu.   Ia mengatakan, pemerintah setempat telah menerbitkan surat keputusan bupati tentang kelompok usaha bersama nelayan yang menerima bantuan hibah prasarana dan sarana perikanan tangkap.   Surat keputusan bupati tersebut bernomor: 100/494T tahun 2021 tentang kelompok penerima hibah bantuan prasarana dan sarana perikanan pada Dinas Perikanan setempat.   \"SK bupati sudah terbit selanjutnya menunggu petunjuk bupati terkait pembagian bantuan prasarana dan sarana perikanan ini,\" katanya.   Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah memberikan bantuan perahu beserta mesin tempel dan alat tangkap ikan kepada kelompok usaha bersama nelayan di daerah itu agar nelayan tidak menggunakan alat tangkap ikan yang melanggar aturan.   \"Memang salah satu tujuan pemberian bantuan ini untuk mengantisipasi jangan sampai nelayan tradisional di daerah ini menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Selain itu bantuan ini juga bertujuan untuk mengganti pukat yang masih digunakan oleh nelayan daerah ini,\" ujarnya pula.   Sebelumnya, dana untuk pengadaan sebanyak delapan perahu beserta mesin tempel dan alat tangkap ikan sempat tidak bisa digunakan karena dana tersebut digunakan untuk penanganan COVID-19, tetapi dana tersebut akhirnya kembali lagi ke daerah ini berupa DAK cadangan. (mth)

Transaksi Penjualan di Tunjungan Romansa Surabaya Sebulan Rp275 Juta

BY FNN Ahad, 26 Desember 2021 06:54:58 0

Surabaya, FNN - Dinas Perdagangan Kota Surabaya menyebut total transaksi penjualan di kawasan Jalan Tunjungan atau Tunjungan Romansa sejak mulai dibuka 21 November hingga 22 Desember 2022 mencapai Rp275.325.500.Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati di Surabaya, Sabtu (25/12), mengatakan, program pengembangan wisata di kawasan Jalan Tunjungan menjadi salah satu jujukan warga Kota Surabaya untuk berwisata, khususnya pada malam hari.\"Pak Wali Kota Eri yang sebelumnya telah melihat potensi tersebut, kemudian menggandeng para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Surabaya untuk ikut berdagang dan meramaikan kawasan wisata Tunjungan Romansa,\" katanya.Hasilnya, lanjut dia, para pedagang yang berjualan di kawasan Jalan Tunjungan itu bisa meraup omzet hingga Rp2 juta per harinya. Bahkan, lanjut dia, pada hari-hari tertentu, seperti akhir pekan, mereka bisa mengantongi omzet hingga Rp5 juta per harinya.Menurut dia, para pelaku UMKM yang mendapat fasilitas oleh Pemkot Surabaya adalah UMKM yang telah terkurasi. Artinya mereka adalah UMKM binaan Pemkot Surabaya dan sudah mempunyai legalitas.\"Mereka ini berjualan bergantian tiap dua minggu sekali, total ada 18 pedagang hingga minggu ini yang setiap hari buka,\" katanya.Salah satu pedagang di Tunjungan Romansa, Uus, pemilik UMKM De\'nil Pudding mengaku, bila Pemkot Surabaya memberikan fasilitas gratis kepada para pelaku UMKM agar dia bisa berjualan di kawasan wisata Jalan Tunjungan.\"Omset per hari saya lumayan, untuk satu hari di hari biasa mencapai Rp500 ribu ke atas. Tapi kalau hari tertentu seperti weekend bisa mencapai Rp5 juta lebih,\" kata Uus.Setiap harinya, Uus membuka lapak dagangannya mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Namun, tidak sedikit para pengunjung yang mendatangi lapaknya di atas pukul 21.00 WIB, alhasil dia biasa menutup lapak dagangannya hingga pukul 21.30 WIB.\"Kalau untuk seminggu apabila dikalkulasikan bisa mencapai Rp10 juta. Kalau jam-jam ramai ini tidak tentu, kadang pengunjung ramai membeli habis magrib, kadang baru buka pembeli sudah antre,\" katanya.Dengan adanya fasilitas berjualan secara gratis di kawasan wisata Jalan Tunjungan, dia mengaku bersyukur. Sebab, program besutan Wali Kota Eri tersebut, telah membantu para pelaku UMKM yang ada di Kota Surabaya.\"Alhamdulillah, ini sangat membantu kalau omzet segitu, terima kasih kepada Pak Eri (Wali Kota Surabaya) sudah memberikan kesempatan untuk kami melalui program ini,\" ujarnya.  (mth)

Selamat untuk Nahdhotul Ulama!

BY FNN Sab, 25 Desember 2021 20:22:02 0

Satu di antaranya adalah upaya Membangun hubungan diplomasi dengan negara penjajah. Upaya ini pastinya “self paradox” (bertentangan pada dirinya). Karena di mana saja ada ketidak-adilan akan ada keresahan bahkan kekerasan. Dan, karenanya tiada Perdamaian tanpa keadilan (no justice, no peace). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SEBAGAI Muslim Gambar Indonesia, saya tentu sangat bahagia dan bangga bahwa negeri ini tidak saja menyandang predikat sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Atau yang biasa disebut “the largest Muslim country in the world” (negara Muslim terbesar dunia). Kebanggaan saya semakin sempurna ketika sadar bahwa negeri ini adalah negeri yang hebat, kuat dan berkemajuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti HAM, Toleransi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, kesetaraan jender, dan tentunya nilai-nilai keadilan universal lainnya. Dan semua itu dapat terjadi karena peran signifikan masyarakat madani (civil society) yang kuat. Di negeri Indonesia peranan dinamis masyarakat madani itu terpatri pada kekuatan dan soliditas organisasi-organisasi masyarakat yang ada. Semua mengenal bahwa Indonesia adalah rumah bagi dua organisasi massa terbesar dunia, Nahdhotul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini kerap dikenal sebagai wajah dan warna masyarakat Muslim Indonesia. Nahdhotul Ulama baru saja menyelesaikan perhelatan akbar lima tahunan. Berbeda dengan lima tahun lalu yang dipenuhi dengan kekisruhan dan bahkan aksi yang kurang layak sebagai organisasi agama dan Ulama. Kali ini perhelatan yang disebut Muktamar itu relatif berjalan lancar, sukses dan Semoga berkah. Satu agenda terpenting dari Muktamar NU adalah pemilihan Rais Aam (yang sebenarnya juga berarti Ketua Umum) dan Ketua Umum (Arabnya Rais Aam) Tanfidziyah atau pelaksana harian Pengurus Besar Nadhotul Ulama (PBNU). Terpilih sebagai Rais Aam adalah KH Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Tanzfidiyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Satu lagi keunikan NU saat ini adalah karena Ketua Mustasyarnya adalah KH Ma’ruf Amin yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehingga dengan sendirinya dapat dikatakan NU benar-benar menjadi spirit (semangat) bagi roda perjalanan bangsa dan negara tercinta. Peranan Global Muslim IndonesiaSalah satu hal yang menjadi penekanan Ketua PBNU terpilih, Yahya Staquf, dalam pidato perdananya adalah bagaimana ke depan NU akan ikut memainkan peranan signifikan dan ikut menentukan warna dunia. Tentu lebih khusus warna dunia dalam hubungan antar masyarakat beragama (interfaith communities). Bagi saya hal ini menjadi sangat sifinifikan karena memang secara invisibile (tidak nampak) dunia menunggu peranan signifikan terpenting dari dunia Islam dalam upaya mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia yang tentunya membawa kepada kemakmuran yang berkeadilan. Dan, dari sekian banyak kemungkinan itu, Indonesia seharusnya dapat menjadi lokomotif dalam memainkan peranan tersebut. Selain memang sebagai negara Muslim terbesar dunia, Indonesia juga dikenal sebagai satu dari segelintir dunia Islam yang demokratis. Bahkan, Indonesia dikenal sebagai negara Demokrasi ketiga dunia setelah India, Amerika dan Indonesia. Juga karena posisi strategis Indonesia baik secara ekonomis maupun perpolitikan dunia.Sesuai amanah Konstitusi tentunya harapan untuk Umat Islam memainkan peranan itu menjadi amanah besar. Apalagi bagi organiasi-organisasi besar yang dikenal oleh dunia. NU dan Muhammadiyah beserta organisasi-organisasi massa lainnya harus berani maju ke garda terdepan untuk memainkan peranan itu. Dan, karenanya penyampaian pertama dan utama Yahya Staquf dalam pidato penutupan Muktamar itu penting untuk dimaknai. Tentu dengan sebuah “khusnu dzonni” (positif mind) bahwa memang tujuan itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan Perdamaian dunia yang berlandaskan kepada keadilan universal.Saya menekankan “keadilan universal” karena ada upaya-upaya untuk, yang mungkin saja dengan niat baik, membangun “so called peace” (apa yang disebut Perdamaian) dengan mengindahkan (tidak menghiraukan) asas keadilan universal. Sebuah harapan damai yang saya anggap “mirage peace” atau Perdamaian fatamorgana.Satu di antaranya adalah upaya Membangun hubungan diplomasi dengan negara penjajah. Upaya ini pastinya “self paradox” (bertentangan pada dirinya). Karena di mana saja ada ketidak-adilan akan ada keresahan bahkan kekerasan. Dan, karenanya tiada Perdamaian tanpa keadilan (no justice, no peace). Semoga Nadhotul Ulama di bawah kendali Gus Yahya dijaga Allah dalam hidayah keislaman dan semangat ukhuwah dalam iman dan insaniyat. Saya yakin, Nahdhotul Ulama yang berdiri untuk kejayaan Umat dan kemanusiaan tidak akan melupakan nilai-nilai perjuangan siapapun dalam upaya mendapatkan hak keadilan itu. Jika tidak maka NU dapat dianggap mengkhianati amanah Konstitusi dan tentunya yang terpenting adalah amanah  Islam dan ikhuwah islamiyah…semoga. Saya akhiri sebagai kader Muhammadiyah: “Nashrun minallah wa fathun qariib”. Tapi juga sebagai saudara NU: “Wallahul muwaffiq ilaa aqwamit thoriiq”. New York City, 24 Desember 2021. (*)

Anies dalam Politik Kebangsaan atau Politik Keagamaan?

BY FNN Sab, 25 Desember 2021 13:51:54 0

    Seiring pesatnya popularitas Anies Baswedan, dan seiring itu pula rekatnya politik identitas Gubernur DKI Jakarta ini. Di satu sisi ia ini dikenal sebagai seorang yang liberal, dan di lain sisi dianggap intim dengan kekuatan Islam politik. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari   ADAGIUM politik adalah soal kepentingan, yang tidak bisa dihindari Anies yang memiliki trah Jawa dan Arab. Mantan Rektor Universitas Paramadina dan penggagas Indonesia Mengajar itu, selain cucu dari pahlawan yang kental nasionalismenya, juga banyak mengenyam pemikiran pendidikan barat. Anies seperti sedang menari-nari dalam panggung politik besar Indonesia yang penuh kebhinnekaan dan kemajemukan. Persoalan kebangsaan dan keagamaan memang tidak bisa dilihat dan dianggap sederhana. Ada aspek sejarah di mana ideologi dan politik memenuhi ruang itu. Diskursus mengenai agama dan negara atau kebangsaan tidak bisa dinilai secara hitam-putih tapi juga tidak bisa ditempatkan menjadi abu-abu. Ada aspek kesadaran ideal spiritual dan kesadaran rasional materil yang dibutuhkan untuk menghadirkannya. Agama dan negara tidak bisa dilihat sebagai konsep hubungan yang sekuler ansih. Tetapi juga penting untuk meninjau lebih utuh konsep kekafahan keduanya jika dianggap sebagai pilihan terbaik atau solusi. Menariknya, jika bicara figur Anies dan persfektif kepemimpinannya ke depan, perlu kejelian memetakan dan mengambil posisi dalam habitat politik kontemporer Indonesia. Beberapa cluster menawarkan kenyamanan hunian dan identifikasi sosialnya. Apakah figur Anies menjadi seorang yang Islami, Nasionalis, kapitalis atau Marxis sekalipun? Apakah sosok Anies itu menyediakan dirinya untuk menjadi jamaah dari salah satu komunitas basis peradaban itu? Atau memandang semua itu sebagai sebuah proses yang terus bertumbuh dan dinamis. Termasuk  memilih kelenturan dalam membangun pola interaksi diantara beberapa ideologi dan aliran politik itu. Apakah taktis dan strategis atas nama sinergi dan elaborasi semua itu akan menjadi instrumen politik fundamental dalam proyeksi politiknya. Seperti Soekarno yang bermain-main dengan Nasakom. Semua pasti ada konsekuensi dan resikonya sendiri. Akankah Gubernur Jakarta yang berada dekat di bibir halaman Istana negara itu mempunyai sikap tersendiri yang jauh dari mainstream dan keniscayaan politik praktis. Rakyat menunggu aksi seorang Anies. Apakah ia akan berdansa dengan serigala? Atau sekedar bercanda dengan Harimau? Mungkinkah Anies mampu berjarak dengan pertunjukkan sirkus binatang-binatang liar nan buas. Maukah Anies merasakan keinginan hati dan keyakinannya meski dalam kesendirian menghindari kegaduhan pesta rakyat. Rakyat membutuhkan jawaban dan waktu Anies memang tak lama untuk menuntaskannya. Akankah Anies memilih jalan ideal menempuh perjalanannya? Atau Anies lebih rasional meraih panggung kekuasaan. Wallahu a\'lam bishawab. (*)

Perang Opini dan Realitas Kelapa Sawit Indonesia

BY FNN Sab, 25 Desember 2021 12:37:26 0

Sejauh ini, tanaman kelapa sawit --terlepas dari kampanye negatif yang terus digencarkan-- sudah menunjukkan potensinya yang luar biasa. Kenyataan ini perlahan-lahan mengubah kesadaran manusia. Interaksi yang intens antar individu pun makin memperbaiki kualitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit Oleh: Mochamad Husni, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sahid SEBAGAI praktisi komunikasi yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit, saya sering memanfaatkan kesempatan berdiskusi di hadapan mahasiswa untuk memeriksa sejauh mana persepsi mereka tentang komoditas yang menjadi core business tempat saya bekerja.Sebagian besar positif. Tapi pernah pula saya temui mahasiswa yang mengutip berita dengan isi yang menggugat tata kelola tanaman yang tumbuh subur di Indonesia ini. Di antara beragam opini kontradiktif yang bertebaran di media massa, mana yang harus dipercaya publik?Ini tentu bukan sekadar pertanyaan yang ingin memastikan perihal benar dan salah. Jawaban yang diberikan harus komprehensif. Sebab, implikasinya sangat panjang. Tidak semata-mata persoalan image dan reputasi industri kelapa sawit Indonesia. Strategi pembangunan nasional bisa dikoreksi. Apalagi sekarang ini tengah dirumuskan roadmap atau peta jalan pembangunan industri kelapa sawit nasional, senafas dengan keinginan Presiden Joko Widodo bahwa kelak sektor komoditas unggulan ini setop mengekspor bahan mentah (Crude Palm Oil/CPO). Di balik keinginan itu tentu ada harapan agar hilirisasi industri kelapa sawit bisa memberi added value dan memperkuat dampak positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Ketika merenung-renungkan pertanyaan seputar kebenaran dalam industri kelapa sawit, ingatan saya melambung pada buku lama yang ditulis Peter Ludwig Berger, Social Contructions of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Buku lawas yang ditulis sosiolog Amerika tahun 1966 bersama sosiolog Jerman bernama Thomas Luckmann ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sangat baik oleh Hasan Basari. Diterbitkan LP3ES tahun 1990 dengan judul \"Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan\". Teorinya masih sangat relevan. Sebagai pisau analisis, pendekatan yang digunakan masih tajam membedah fenomena era post truth seperti sekarang.Kendati Berger dan Luckman menulis buku tersebut lebih dari setengah abad lalu, “teorinya hingga hingga kini masih tetap relevan untuk dijadikan semacam alat analisis atau sebagai objek kajian bagi studi-studi ilmu sosial, khususnya sosiologi dan ilmu komunikasi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia,” tulis Alex Sobur ketika memaparkan paradigma konstruktivis Berger dalam buku \"Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi\", terbitan Rosda Karya, 2013. Memang, paparannya tetap mampu menjernihkan pandangan ketika digunakan untuk menepis kebingungan publik di tengah perang opini tentang kelapa sawit Indonesia yang masih terjadi hingga hari ini.Konstruksi sosial Social contruction atau konstruksi sosial seperti yang dipaparkan panjang lebar Peter Berger bersama Thomas Luckmann, secara sederhana dapat dipahami sebagai penyusunan, pembentukan, terbangunnya sesuatu, sebagai hasil atau buah dari aktivitas sosial (masyarakat). Ketika kedua sosiolog itu menggunakan frase social construction of reality, “sesuatu” dalam pemikiran mereka merujuk pada realitas. Seperti apakah realitas industri kelapa sawit Indonesia? Apakah sama persis dengan opini-opini maupun publikasi yang bisa ditemukan masyarakat di media massa dan forum-forum diskusi? Apakah kelapa sawit sejahat virus atau bakteri hingga sebuah produk makanan harus diberi label palm oil free saat di-display di supermarket? Sedemikian buruk itukah realitas tentang kelapa sawit? Di sinilah arti penting pendekatan Berger dan Luckmann. Mereka mendefinisikan realitas atau kenyataan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena. Fenomena ini memiliki keberadaannya (being) sendiri dan sama sekali tidak tergantung pada kehendak manusia. Fenomena-fenomena itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Berger dan Luckmann memandang bahwa realitas atau kenyataan itu dibangun secara sosial. Artinya, individu-individu dalam masyarakat-lah yang sebenarnya membangun masyarakat. Karena itu, pengalaman individu tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat. Manusia sebagai pencipta realitas sosial yang objektif melalui momen dialektis yang melibatkan tiga proses yaitu: eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Keseluruhan proses ini berlangsung secara simultan dan terus menerus. Dialektikanya dipicu oleh karakter dasar manusia sebagai makhluk sosial (organisme) yang mau tak mau pasti berinteraksi dengan sesama maupun alam semesta. Interaksi-interaksi itu kemudian melahirkan kesadaran. Dalam tahap eksternalisasi, maka nilai-nilai, norma, etika, dan segala bentuk maupun cara dalam memperlakukan individu lain serta alam sekitar (termasuk kelapa sawit) terekam dan menjadi pengetahuan individu. Obyektivasi berlangsung ketika pengetahuan individual itu bertemu dengan pengetahuan individu lainnya. Maka, tidak perlu heran ketika petani-petani kelapa sawit memahami komoditas yang ia budidayakan sebagai realitas yang baik dan bermanfaat. Pemerintah kabupaten yang wilayahnya mekar serta berkembang pesat tentu merekam dalam ingatan mereka tentang begitu banyak dampak positif perkebunan kelapa sawit bagi kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan konfirmasi dari pemerintah pusat yang melihat langsung betapa devisa negara menjadi sehat berkat ekspor kelapa sawit ke pasar global. Sebaliknya, pemahaman berbeda mungkin saja muncul pada individu-individu lain. Semua bergantung pada interaksi dan pengalaman-pengalaman kongkrit mereka ketika bersentuhan dengan kelapa sawit, individu-individu lain dan alam sekitar mereka. Mungkin saja opini mereka tentang tanaman menjadi sangat negatif. Penjelasan Berger dan Luckmann ada di ranah ilmu sosiologi. Kendati begitu, kajian komunikasi berada di posisi yang tak kalah penting. Eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi berlangsung melalui perantaraan berkat kemampuan manusia berkomunikasi.Bahasa, menurut Berger dan Luckmann, “merupakan instrumen pokok untuk menciptakan realitas”, seperti ditulis Alex Sobur yang mengutip disertasi Ibnu Hamad yang berjudul “Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik”. Di dalam studinya yang mengaitkan paradigma konstruksi sosial dengan media itu, Hamad sampai pada kesimpulan bahwa seluruh isi media, tiada lain merupakan realitas yang telah dikonstruksikan (constructed reality). Pembuatan berita di media, menurutnya seperti ditulis Sobur, pada dasarnya adalah menyusun realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Itu sebabnya, karena realitas sosial merupakan hasil konstruksi sosial –seperti ditulis Sobur-- maka kebenaran realitas sosial bersifat relatif. Semua bisa benar, semua juga berpeluang mengandung ketidakbenaran. Termasuk, opini-opini yang banyak dikonsumsi publik mengenai kelapa sawit Indonesia.Pekerjaan Rumah Berger dan Luckmann tentu tidak berkepentingan dengan status benar atau salah. Sebagai sosiolog, analisisnya dapat kita gunakan untuk secara jernih memahami sebaran informasi di ranah publik yang kadang membingungkan. Yang pasti, dialektika terus bergulir. Bersamaan dengan itu, ia akan memperbaharui pengetahuan dan kesadaran individu-individu dan masyarakat. Satu hal yang amat menarik adalah penegasan Berger dan Luckmann perihal manusia sebagai organisme. Sebagai organisme, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi untuk keberlangsungan hidup mereka. Pangan, energi, dunia yang lestari, merupakan sederet daftar yang tak bisa ditiadakan. Di antara sekian banyak ciptaan Tuhan di bumi, tentu manusia akan sampai pada penemuan tentang makhluk terbaik yang paling pas dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Sejauh ini, tanaman kelapa sawit --terlepas dari kampanye negatif yang terus digencarkan-- sudah menunjukkan potensinya yang luar biasa. Kenyataan ini perlahan-lahan mengubah kesadaran manusia. Interaksi yang intens antar individu pun makin memperbaiki kualitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan prinsip-prinsip sustainability. Seperti ditegaskan Hamad bahwa media juga berperan dalam mengkonstruksi realitas sosial, maka perhatian kita terhadap media tidak boleh dilupakan. Berita-berita ataupun opini tentang dampak positif kelapa sawit yang selama ini mungkin baru beredar di sekitar petani, sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, kawasan-kawasan eks transmigrasi yang berubah menjadi pusat pemekaran wilayah akan semakin banyak dikonsumsi publik berkat pemberitaan media.Seiring dengan interaksi langsung antarindividu, masyarakat dan alam yang akan menanamkan kesadaran baru tentang kelapa sawit, sosialisasi di media massa dari mereka yang telah meyakini kelapa sawit sebagai kebaikan akan menggeser relativitas kebenaran yang terkandung dalam kelapa sawit. (*)

Ponsel Murah Keluaran 2021, Harga Mulai Rp1 Jutaan

BY FNN Sab, 25 Desember 2021 11:16:51 0

Jakarta, FNN - Ponsel tingkat \"entry level\" atau pemula masih menggiurkan selama pandemi tahun ini, banyak konsumen yang mencari ponsel dengan harga yang murah.Data dari IDC untuk pasar ponsel Indonesia menunjukkan popularitas merk ponsel di pasaran kebanyakan didukung segmen pemula, yaitu pada rentang harga 100-200 dolar Amerika Serikat, atau sekitar Rp1.500.000 hingga Rp2.900.000.ANTARA merangkum 10 ponsel berharga murah keluaran tahun ini.1. realme C25YPonsel berlayar 6,5 inci ini memiliki rasio layar ke bodi sebesar 88,7 persen. realme memberikan baterai sangat besar, 5.000mAh yang diklaim bisa bertahan selama 48 hari dalam mode siaga.Baterai yang besar ini juga diimbangi pengisian daya cepat 18W.Fitur andalan dari realme C25Y berupa kamera utama sebesar 50MP, dari konfigurasi tiga kamera di bagian belakang. Berkat resolusi yang besar dan bukaan f/1.8, ponsel ini bisa menghasilkan foto resolusi hingga 8160x6144 piksel.Kamera lainnya di belakang berupa lensa makro dan lensa black and white, keduanya berukuran 2MP.realme menggunakan chipset Unisoc T610, yang memiliki dua Arm Cortex-A75 yang mampu beroperasi hingga 1,8GHz dan enam Arm Cortex-A55 yang juga bisa beroperasi sampai 1,8GHz.Chip ini menggunakan GPU Arm G52 3EE 2-Core yang menjanjikan performa grafis lebih tinggi 30 persen dibandingkan generasi sebelumnya.Ponsel ini dipasarkan seharga Rp2.099.000 untuk kapasitas 4GB+64GB.2. realme 8irealme 8i, yang dijual mulai Rp2.499.000, mengunggulkan kemampuan layar ponsel rasa kelas menengah, namun, dalam harga ponsel pemula.Ponsel ini memiliki refresh rate 120Hz, memberikan pengaturan kecerahan layar seluas 6,6 inci pada posisi terendah hingga 1 nit.Performa layar realme 8i didukung oleh chip dari MediaTek, Helio G96 dengan dua inti A75 besar dan enam inti A55 kecil, frekuensi utama mencapai 2,05GHz.Dengan paduan chip, kemampuan refresh rate dan baterai besar 5.000mAh, realme menjanjikan ponsel ini mendukung bermain game.Selain performa layar, realme juga membekali ponsel ini dengan kemampuan fotografi berupa kamera utama di belakang sebesar 50MP. Dua lensa lainnya di belakang berupa lensa makro 2MP dan lensa black and white 2MP.Selain kapasitas 4GB+64GB, realme 8i juga tersedia dalam versi 6GB+128GB (Rp2.999.000).3. Infinix Smart 6 NFCSeperti namanya, Infinix menawarkan fitur NFC pada ponsel kelas pemula ini, yang bisa digunakan antara lain untuk pembayaran berbasis elektronik.Infinix Smart 6 NFC hadir dengan layar 6,6 inci, resolusi HD+. Infinix memberikan tingkat kecerahan 500 nit sehingga layar tetap bisa terlihat meski pun sedang berada di bawah terik matahari.Kamera belakang ponsel ini hadir dengan susunan kamera ganda, lensa utama 8MP dan lensa lainnya yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Infinix juga memberikan lampu ganda Dual Flashlight.Performa ponsel ini didukung baterai sebesar 5.000mAh dan kapasitas memori dan penyimpanan internal 2GB+32GB.Ponsel ini baru diluncurkan bulan ini, dipasarkan seharga Rp1.299.000.4. vivo Y21sMerk ponsel asal China ini diperkenalkan sebagai ponsel yang murah, namun, memiliki fitur kelas \"flaghsip\".Rasa flagship ini terlihat dari fitur kamera, vivo memberikan lensa resolusi 50MP sebagai kamera utama di belakang, yang dilengkapi dengan fitur Super Night Mode dan Eye Autofocus.Total terdapat tiga kamera belakang pada Y21s, lainnya berupa lensa super bokeh 2MP dan super macro 2MP.Di depan, kamera swafoto 8MP dilengkapi dengan fitur Super Night Selfie resolusi HD.Untuk layar, vivo Y21s hadir dengan ukuran 6,51 inci HD+ Ultra All Screen, layar ini mendukung mode perlindungan untuk mata atau Eye Protection.Ponsel ini ditenagai chip MediaTek Helio G80 Gaming, vivo memberikan RAM berkapasitas 4GB yang bisa diperluas menjadi 5GB. Perluasan ini diambil dari ruang penyimpanan.Sementara itu, kapasitas penyimpanan internal ponsel ini sebesar 128GB, yang bisa diperluas dengan kartu memori sampai 1TB.vivo Y21s dengan baterai 5.0000mAh dijual seharga Rp2.799.000.  5. Redmi Note 10Ponsel dari Xiaomi ini menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 678, chip inti delapan dengan CPU Kryo 460 clockspeed 2,2GHz dan memiliki teknologi image signal processor Spectra 250L.Ponsel ini berspesifikasi tinggi untuk harga kelas pemula, salah satunya terlihat dari pilihan susunan empat kamera di belakang, masing-masing berupa lensa utama 48MP, ultra-wide angle 8MP, makro 2MP dan lensa berkedalaman 2MP.Sementara di depan, pada layar 6,43 inci, terdapat kamera swafoto 13MP.Redmi Note 10 hadir dengan kapasitas baterai 5.000mAh, dilengkapi dengan fitur pengisian daya 33W.Sementara itu, memori dan kapasitas penyimpanan masing-masing sebesar 4GB dan 64GB.Redmi Note 10 dijual seharga Rp2.499.000 saat peluncuran awal tahun ini.6. Redmi 10Xiaomi memberikan layar seluas 6,5 inci, resolusi FHD+ 1080 piksel dengan takik atau notch bernama Dot Display. Redmi 10 memiliki teknologi AdaptiveSync untuk menyesuaikan refresh rate hingga 90Hz sesuai dengan penggunaan ponsel.Ponsel ini juga hadir dengan kamera 50MP di bagian belakang, bersama lensa ultra-wide angle 8MP, makro 2MP dan lensa berkedalaman 2MP. Sementara di depan, kamera swafoto 8MP.Redmi 10 menggunakan chip MediaTek, Helio G88, prosesor inti delapan 2.0GHz terdiri dari CPU Arm Cortex-A75 dan Arm Cortex A-55. Chip ini bisa mengoptimalkan frekuensi GPU dan kecepatan refresh rate.Baterai 5.000mAh yang disematkan pada ponsel ini memiliki kemampuan reverse wired charging, bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat lainnya.Xiaomi memberikan pilihan RAM dan penyimpanan 4GB+64GB (Rp1.999.999) dan 6GB+128GB (Rp2.399.999).7. OPPO A16OPPO menggunakan chipset MediaTek Helio G35 untuk ponsel A16, chip dengan delapan inti, kecepatan CPU hingga 2,3GHZ dan menggunakan GPU IMG GE8320. Kemampuan chip diimbangi dengan RAM 4GB.Dari segi layar, A16 memiliki luas 6,52 inci dengan rasio layar ke bodi ponsel 88,7 persen. Layar memiliki refresh rate 60Hz dan touch sampling rate 60Hz.Untuk kemampuan fotografi, OPPO menyematkan kamera utama pada bagian belakang, sebesar 13MP bukaan f/2.2. Selain itu, terdapat juga kamera mono 2MP bukaan f/2.4 dan kamera makro 2MP f/2.4.Kamera depan A16 memiliki resolusi 8MP.OPPO memasarkan ponsel ini seharga Rp2.499.000 untuk kapasitas 4GB+64GB.8. Oppo A54 2021Ponsel A54 edisi terbaru hadir dengan layar 6,51 inci tipe takik (notch) punch-hole, dilengkapi fitur Eye Comfort untuk mengurangi cahaya biru, Sunlight Screen supaya layar tetap bisa dilihat saat sinar matahari terik dan Moonlight Screen ketika sedang berada di tempat cahaya redup atau saat malam hari.Keunggulan ponsel terdapat pada tiga kamera belakang, masing-masing berupa lensa utama 13MP, makro 2MP dan lensa bokeh 2MP.Kamera OPPO A54 sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan, antara untuk meningkatkan saturasi dan kecerahan gambar (fitur Dazzle Color), pengenalan objek gambar otomatis (AI Scene Recognition) dan Ultra Night Mode untuk berfoto saat malam hari.Kamera swafoto 16MP dilengkapi dengan fitur AI Beautification 2.0 yang diperbarui agar bisa mengukur cahaya sekitar untuk efek mempercantik wajah.Ponsel ini ditenagai MediaTek Helio P35, RAM 4GB dan kapasitas penyimpanan internal 128GB. Ponsel dipasarkan seharga Rp2.699.000.9. Samsung Galaxy M12Samsung menjual ponsel ini di bawah Rp2.000.000, namun, berani memberikan kapasitas baterai 5.000mAh pada Galaxy M12.Layar 6,5 inci HD+ PLS dengan takik Infinity-V ini dibekali dengan refresh rate dinamis 90Hz.Pada kamera, Samsung menyematkan empat kamera belakang terdiri dari lensa utama 48MP, lensa ultra-wide 5MP, lensa makro 2MP dan lensa berkedalaman (depth) 2MP. Di bagian depan, terdapat kamera 8MP.Dapur pacu Galaxy M12 diisi chip buatan Samsung, Exynos 850 dengan fabrikasi 8nm dan dukungan GPU Mali-G52. Samsung memberikan kapasitas penyimpanan mulai 32GB yang bisa diperluas hingga 1TB dengan kartu memori.Ponsel ini terdiri dari dua varian, yaitu 3GB+32GB seharga Rp1.899.000 dan 4GB+64GB Rp2.099.000.10. Samsung Galaxy A03 CorePonsel murah teranyar dari Samsung ini dijual seharga Rp1.199.000, sudah menggunakan layar 6,5 inci rasio layar 20:9 dan baterai besar 5.000mAh.Ponsel yang ditujukan untuk pelajar ini berjalan dengan sistem operasi Android 11 Go Edition. Sistem operasi yang ringan ini bertujuan menghemat daya baterai sekaligus penggunaan kuota internet.Galaxy A03 Core menggunakan chip Unisoc SC9863A, prosesor delapan inti kecepatan 1,6GHz. Selain chip, dapur pacu ponsel didukung RAM 2GB dan kapasitas penyimpanan internal 32GB.Untuk kamera, ponsel ini hanya memiliki satu kamera belakang 8MP dan satu lagi di depan sebesar 5MP. (mth)

Menhub: Tak Ada Penambahan Penerbangan Selama Periode Natal

BY FNN Jum'at, 24 Desember 2021 22:15:54 0

Tangerang, FNN - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah meminta kepada Dirjen Perhubungan Udara untuk tidak menambah jumlah penerbangan selama periode Natal dan Tahun Baru 2022.\"Ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 termasuk omicorn,\" kata Menhub Budi Karya Sumardi dalam keterangan pers di Bandara Soekarno - Hatta, Jumat.Menhub juga telah meminta kepada Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno - Hatta untuk mengaktifkan terminal 2F agar tak terjadi penumpukan penumpang di terminal 3, khususnya kedatangan Internasional.Hal ini dilakukan sebagai evaluasi dari masukan masyarakat terkait terjadinya penumpukan penumpang yang datang dari penerbangan Internasional untuk melakukan proses pemeriksaan oleh petugas.\"Jangan sampai semua di terminal 3. AP 2 bisa aktifkan terminal 2F dan harapkan kepada Satgas bisa juga konsen kesana sehingga pengawasan terhadap penumpang yang datang dari luar negeri bisa memenuhi standar yang ada, yakni jalani karantina,\" katanya.Begitu juga dengan layanan transportasi oleh Bus Damri yang bisa ditambah sehingga ketika penumpang datang maka bisa diarahkan ke tempat lain dan menghindari terjadinya penumpukan.\"Kita harus bergerak cepat dan sistematis dalam antisipasi masuknya omicorn di Indonesia. Bagi penumpang yang habis melakukan perjalanan dari luar negeri agar bisa disiplin memenuhi aturan yang ada,\" katanya. (mth) 

Menhub-Menkes-Kapolri Tinjau Terminal Kedatangan International Soetta

BY FNN Jum'at, 24 Desember 2021 22:09:28 0

Jakarta, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, meninjau Terminal Kedatangan Internasional di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat.Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan penumpang di pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, untuk mencegah terjadinya penumpukan penumpang yang berpotensi menyebabkan penularan Covid-19.\"Setiap harinya ada sekitar 3.000 sampai dengan 4.000 penumpang internasional yang datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta,\" kata Menhub Budi Karya dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Jumat.Dalam kesempatan itu, Menhub meminta kepada PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara, untuk melakukan upaya-upaya mencegah terjadinya penumpukan penumpang.“Sebagai langkah antisipatif, saya meminta Terminal 2F dibuka dan dimanfaatkan untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga tidak terjadi penumpukan di satu titik kedatangan internasional,” ujarnya.Ia juga meminta kepada Perum Damri untuk menambah jumlah bus yang membawa pelaku perjalanan internasional ini baik ke wisma atlet maupun hotel-hotel yang telah ditunjuk.Selain itu, Menhub ikut menginisiasi pembukaan pintu kedatangan internasional Bandara Internasional Juanda di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.\"Karena sekitar 30 persen pelaku perjalanan internasional ini berasal dari Surabaya dan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan diskusi hari ini, pihak Bandara Juanda menyatakan sudah siap,\" katanya.Menhub juga memastikan tidak ada penambahan penerbangan atau extra flight di masa libur Nataru ini.Pada kesempatan yang sama, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pelayanan kepada pelaku perjalanan internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini lebih baik.Ia menyebut, pelayanan penumpang yang akan melakukan karantina, antriannya lebih cepat dan tidak penuh sesak.Selain itu, Menkes juga memastikan harga hotel untuk karantina telah dibuat transparan dan menggunakan sistem yang lebih jelas, untuk menghindari oknum yang memberikan harga yang tidak wajar.Adapun Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan,pihaknya akan memastikan pengawasan di lapangan dijalankan dengan baik, khususnya untuk memastikan proses karantina benar-benar dilaksanakan.Kapolri juga telah meminta agar pelanggar ketentuan ini dapat diproses secara hukum yang berlaku.Selain meninjau pelayanan pelaku perjalanan internasional, Menhub dan sejumlah pejabat juga sempat meninjau lokasi vaksinasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.Hal ini guna memfasilitasi penumpang yang belum melakukan vaksin dua kali. (mth)

Kementerian BUMN Angkat Direksi Baru Pupuk Indonesia

BY FNN Jum'at, 24 Desember 2021 22:04:29 0

Jakarta, FNN - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat direksi baru PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui SK-408/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia.Berdasarkan keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat, Menteri BUMN Erick Thohir selaku pemegang saham mengangkat Wono Budi Tjahyono sebagai Direktur Keuangan dan Investasi menggantikan Listiarini Dewajanti.Wono Budi Tjahyono sebelumnya mengabdi di PT Bank Mandiri (Persero) sebagai Senior Vice President Corporate Banking. Selain itu, pemegang saham juga mengangkat Tina T. Kemala Intan sebagai Direktur SDM, Tata Kelola, & Manajemen Risiko menggantikan Winardi. Tina sebelumnya menjabat sebagai Direktur HC dan Legal PT Semen Indonesia (Persero).SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana mengatakan bahwa segenap keluarga besar Pupuk Indonesia mengapresiasi atas kinerja jajaran direksi yang telah menjabat dengan dedikasi dan integritas tinggi sehingga membawa perusahaan berkembang dengan pesat.\"Kami mengucapkan selamat bergabung kepada jajaran direksi yang baru. Kami beserta seluruh jajaran dan staf siap mendukung dan mensukseskan program perusahaan,\" kata Wijaya.Dengan perubahan ini, dikatakan Wijaya, maka jajaran Direksi Pupuk Indonesia kembali lengkap. Berikut susunan lengkap jajaran direksi Perseroan:1. Direktur Utama: Bakir Pasaman2. Wakil Direktur Utama: Nugroho Christijanto3. Direktur Produksi: Bob Indiarto4. Direktur Keuangan dan Investasi: Wono Budi Tjahyono5. Direktur Transformasi Bisnis: Panji W. Ruky6. Direktur SDM, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko: Tina T. Kemala Intan7. Direktur Pemasaran: Gusrizal8. Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha: Jamsaton Nababan. (mth)

Kabar Terkini dari Gunung Semeru: Sebanyak 17 Jenazah Ditemukan Lagi

BY FNN Jum'at, 24 Desember 2021 21:57:27 0

Lumajang, FNN - Kabar terkini dari lokasi erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, sebanyak 17 korban tewas ditemukan penduduk  di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jum\'at sore (24 Desember 2021). Dengan penemuan itu, total korban meninggal dunia menjadi 68 orang. Diperkirakan, masih ada korban tewas lainnya yang tertimbun dan masih belum ditemukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam laporan terakhir menjelaskan, hingga 21 Desember 2021, telah dievakuasi dan dikuburkan 51 jenazah. Kabar penemuan jenazah tersebut disampaikan Ketua RW setempat, Ilham, dalam komunikasi lewat telefon kepada penanggungjawab Posko Dewan Tahfizi Nasional Persaudaraan Alumni (DTN PA 212), Habib Ahmad Afandi yang satu mobil dengan FNN, sesuai meninjau lokasi terdampak erupsi di beberapa lokasi, sekaligus menyampaikan bantuan sembako dan skop. Dalam laporannya, Ilham meminta relawan agar ikut membantu mengevakuasi jenazah pada Sabtu, 25 Desember 2021. Awalnya, evakuasi  akan dilakukan sore kemarin. Namun, karena hujan deras, ditunda. Ketika FNN kembali mengonfirmasi temuan jenazah tersebut, Ahmad Afandi membenarkannya. \"Betul. Itu laporan dari Pak Ilham, Ketua RW setempat. Dia melaporkan sekaligus meminta relawan DTN PA 212 membantu melakukan evakuasi,\" katanya. Dalam usaha membantu evakuasi korban, DTN PA 212 di bawah komando Maman Suryadi, akan mengerahkan 40 relawan. (MD).

Conte Merasa Liga Premier Buang-buang Waktu

BY FNN Jum'at, 24 Desember 2021 21:06:52 0

Jakarta, FNN - Para manajer Liga Premier mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap jadwal pertandingan yang kacau dalam pertemuan Kamis bersama otoritas liga tetapi rasanya mereka seperti berbicara dengan tembok, kata manajer Tottenham Hotspur Antonio Conte seperti dikutip Reuters, Jumat.Baik pemain maupun manajer telah menyerah soal keselamatan pemain karena banyak tim harus bertanding dua kali dalam tiga hari setelah Natal ketika wabah COVID-19 memaksa Liga Premier menunda pertandingan sehingga jadwal laga menjadi bertumpukan.Liga Premier menggelar pertemuan dengan para manajer klub dan kapten guna membahas terganggunya jadwal tetapi tetap mempertahankan jadwal yang sudah ada.\"Saya harus jujur, saya kira itu pertemuan (di mana) kami berusaha berbicara. Beberapa pelatih sudah berusaha berbicara untuk menanyakan solusi tetapi saya kira semuanya sudah diputuskan,\" kata Conte kepada wartawan menjelang pertandingan melawan Crystal Palace lusa Minggu.\"Kemarin itu tembok. Untuk alasan ini saya lebih suka jika saya tidak mengikuti diskusi itu,\" sambung Conte.Ketika ditanya apakah pertemuan itu membuang-buang waktu, Conte menjawab, \"Saya kira begitu. Ketika Anda menghadapi tembok di depan Anda - Anda memang bisa berbicara dan meminta apa yang Anda inginkan - tetapi semua keputusan (sudah) ditentukan.\"Spurs diterpa wabah COVID-19 awal bulan ini yang menyebabkan tiga pertandingan dalam semua kompetisi dibatalkan dan Conte mengaku mengkhawatirkan kelelahan pemain jika mereka yang pulih harus bermain dua kali dalam tiga hari.\"Itu enggak gampang bagi kami, tidak mudah bagi semua tim untuk bermain setelah hanya istirahat satu hari, tak segampang itu. Anda harus mengelola situasi dengan sangat baik karena risiko kehilangan pemain akibat cedera,\" tambah Conte.\"Kami harus memberikan perhatian besar, terutama tim saya. Jangan lupa setengah skuad kami (absen) karena COVID ... Ketika Anda terpapar COVID, maka Anda harus menjalani situasi ini selama dua hingga tiga pekan setelah Anda tuntas dari COVID.\"\"Jika ada orang yang sedikit kelelahan, akan sangat penting untuk mengobrol dengan pemain karena kami harus mengelola periode ini.\" (mth) 

Dirut Bank Banten Optimistis 2022 Jadi Momentum Tumbuh Positif

BY FNN Jum'at, 24 Desember 2021 20:57:33 0

Jakarta, FNN - Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk Agus Syabarrudin optimistis tahun 2022 menjadi momentum bagi perseroan untuk tumbuh positif dan berkelanjutan.Agus menyampaikan, saat ini pihaknya tengah menyusun berbagai langkah strategis yang akan dilakukan pada tahun depan yaitu dengan menajamkan target pasar serta berfokus di pasar primer perseroan yaitu regional Banten.\"Tahun 2022 saya yakin akan menjadi turning point bagi perseroan dan kami menargetkan terjadinya hypergrowth,\" ujar Agus dalam keterangan di Jakarta, Jumat.Bank Banten bersama Komisi III DPRD Provinsi Banten tengah menyiapkan Ekosistem Keuangan Daerah (EKD). Jika ekosistem keuangan daerah antara pemda serta segenap pelaku usaha di Banten terkelola dengan baik, maka akan memberikan dampak yang signifikan untuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan memberikan lebih banyak keleluasaan untuk melakukan pembangunan di Banten.\"Berbagai proyek prioritas nasional yang terus bertumbuh di Banten akan menjadi fokus kami dalam menggenjot aspek bisnis perseroan. Bauran antara audience retail, UMKM dan korporasi yang masih sangat potensial, akan menjadi andalan untuk mencapai target penyaluran fasilitas pembiayaan baru,\" kata Agus.EKD akan menjadi salah satu \"mesin\" utama emiten berkode saham BEKS itu dalam mengejar target pertumbuhan yang hyper growth.\"Selain itu, perseroan akan terus berupaya mencapai target rasio-rasio keuangan serta mengejar aspek permodalan yang disyaratkan oleh OJK dapat terpenuhi,\" ujar Agus.Bank Banten mencatatkan total aset per 30 September 2021 sebesar Rp7,21 triliun, meningkat dari posisi akhir Desember 2020 sebesar Rp5,33 triliun.Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh Rp1,19 triliun dalam rentang waktu lebih kurang lima bulan, dari Rp2,53 triliun per April 2021 menjadi Rp3,72 triliun per September 2021.Kredit Bank Banten per akhir September 2021 mencapai Rp3,15 triliun, naik sebesar Rp680 miliar atau setara 27,5 persen dari posisi Juni 2021 senilai Rp2,47 triliun.Adapun pendapatan bunga per 30 September 2021 mencapai Rp209,8 miliar, naik sebesar Rp78,6 miliar atau setara 60 persen dari posisi Juni 2021 senilai Rp131,2 miliar.Sedangkan pendapatan jasa per akhir September 2021 mencapai Rp23,9 miliar atau naik Rp11,2 miliar atau setara 89 persen dibandingkan posisi Juni 2021 sebesar Rp12,7 miliar. (mth)

Seorang ABK Terancam Hukuman Tujuh Tahun penjara akibat berkelahi

BY FNN Jum'at, 24 Desember 2021 20:53:00 0

Jakarta, FNN - Perkelahian melibatkan dua Anak Buah Kapal (ABK) di atas Kapal Motor Maju Jaya Bersama 8 di perairan Pulau Tampel, Kepulauan Seribu, Rabu (22/12) menyebabkan tersangka DP (29) terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun.Perkelahian itu menyebabkan korban berinisial DI meninggal dunia.\"Saat berkelahi di atas kapal, tersangka menendang korban hingga jatuh ke laut dan mengakibatkan korban meninggal dunia,\" ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Polisi Sang Ngurah Wiratama saat dikonfirmasi di Jakarta Utara, Jumat.Wiratama mengatakan, perkelahian itu bermula dari perselisihan antara korban dengan tersangka di atas kapal.Kesal dipelototi oleh tersangka, korban melempar kotak pengeras suara (speaker bluetooth) nirkabel namun tidak kena. Tak terima dilempar, tersangka pun mendekati korban dan terjadi aksi saling pukul.Nakhoda dan anak buah kapal yang lain belum sempat melerai, korban sudah terjatuh ke laut.Melihat kejadian tersebut, nakhoda kapal langsung melompat ke laut dan menolong korban hingga berhasil diangkat ke atas kapal.\"Tapi nyawa korban tidak terselamatkan,\" kata dia.Saat diangkat ke atas kapal, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban banyak mengeluarkan air dari mulut dan hidung. Kondisinya pun terlihat lemas dan tidak lama kemudian tidak sadarkan diri sebelum dinyatakan meninggal dunia.Keesokannya, pada Kamis (23/12) pukul 02.30 WIB, tersangka DP dilaporkan nakhoda kapal kepada pemilik kapal ketika kapal bersandar di dermaga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.Satu jam lebih 30 menit berselang, agen kapal juga membuat laporan polisi ke Polsek Kawasan Sunda Kelapa sehingga tersangka pun menjalani pemeriksaan di kantor polisi setempat.Barang bukti berupa satu unit pengeras suara yang digunakan dalam perkelahian turut disita sebagai barang bukti.Terhadap tersangka dikenakan pasal 184 ayat 4 dan/atau Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. \"Ancaman hukumannya penjara maksimal tujuh tahun,\" ujar Tama. (mth)

Polisi Gagalkan Peredaran Sabu-sabu Jelang Malam Pergantian ahun

BY FNN Jum'at, 24 Desember 2021 20:45:13 0

Samarinda, FNN - Satresnarkoba Polresta Samarinda, Kalimantan Timur, berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika i wilayah Kota Tepian dengan menyita barang bukti mencapai 715,35 gram sabu-sabu yang bakal diedarkan menjelang malam pergantian tahun.\"Semua barang bukti ini kami temukan di kamar AR, di dalam lemarinya,\" ungkap Kasat Resnarkoba Polresta Samarinda AKP Rido Doly Kristian di Samarinda, Jumat.Dikatakannya, saat merillis kasus tersebut, pengungkapan bermula saat anggota mendapatkan informasi bahwa di Jalan M Said Gang Sekar RT 013 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, kerap terjadi transaksi narkoba.Atas informasi tersebut, anggota pun melakukan penggerebekan di tempat kejadian perkara (TKP) dan didapati dua orang laki-laki berinisial AR (30) dan UP (44).Setelah mengamankan kedua pelaku, petugas langsung melakukan penggeledahan di setiap sudut rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa dua lembar kantong kresek berwarna merah di kamar AR.Dalam kantong kresek tersebut terdapat sembilan lembar amplop warna putih yang berisi 896 paket kecil sabu-sabu dengan berat 421,3 gram serta enam poket sedang seberat 294,05 graam dengan total barang bukti sabu-sabu yang diamankan sebanyak 715,35 gram bruto.Berdasarkan introgasi awal, kedua pelaku mengaku jika barang haram tersebut milik seseorang berinisial EEN. Dari pengakuan tersebut dilakukan pengembangan ke kediaman EEN di Jalan Padat Karya. Petugas langsung mengamankan EEN setibanya di TKP pada pukul 05.30 WITA, Jumat pagi.\"Dari hasil penyelidikan mereka adalah bandar dan pengedar. Untuk bandar si EEN ini, dia yang pesan barang, sedangkan dua pelaku lainnya sebagai pengedar,\" bebernya.\"Memang EEN ini adalah residivis dengan AR untuk kasus yang sama dan pernah di vonis 7 tahun penjara,\" tambahnya.Saat disinggung apakah sabu-sabu tersebut akan diedarkan saat tahun baru nanti, Rido membenarkan hal tersebut.\"Benar, barangnya ini sudah dikemas dalam poketan kecil dan akan diedarkan saat tahun baru nanti. Kalau sasarannya ya masih kami dalami lagi sama asal barangnya. Artinya kami kembangkan terus kemungkinan ada tersangka lainnya,\" tandasnya.Sementara EEN mengaku jika barang haram tersebut ia pesan dari Tarakan, Kalimantam Utara (Kaltara) dan pengiriman barang tersebut telah lebih dari 10 kali.\"Barang ini sudah datang kesekian kalinya. Lebih dari 10 kali selama setahun belakangan terakhir,\" ungkapnya.Pelaku mengaku akan menjual barang tersebut hanya kepada pelanggan yang ia kenal. Sementara untuk sepoketnya, ia mengaku menjual dengan harga Rp150 ribu.\"Kalau mereka pesan ya, nggak tentu. Kadang ketemu langsung kadang juga lewat pesan singkat, janjian dimana. Uangnya untuk keperluan sehari-hari,\" terangnya.Untuk kasus tersebut, tersangka dikenakan pasal penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu sebagai mana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Subs 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(mth)

Sandiaga Harap Mesin Zerocov Beri Manfaat Besar di Industri Perhotelan

BY FNN Jum'at, 24 Desember 2021 20:27:34 0

Jakarta, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengharapkan alat sanitasi udara produk Indonesia yang bernama mesin Zerocov (Zero Covid) bisa memberikan manfaat besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terutama di industri perhotelan serta MICE. \"Nanti mesin Zerocov ini kita akan persyaratkan bagi event G20, Word Tourism Day yang akan di sini juga, dan kegiatan lain yang akan kita lakukan,” ujar Sandiaga saat menerima mesin Zerocov dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagaimana dalam keterangan pers, Jakarta, Jumat. Zerocov merupakan kombinasi tiga teknologi yaitu disinfektan, sinar ultraviolet, dan ion negatif. Alat tersebut digunakan untuk melindungi dan menyerang mikroorganisme seperti virus dan bakteri secara aktif sehingga terbukti efektif membasmi mikroorganisme. Pengembangan alat itu dilakukan oleh Wirawan Darmana selaku inventor sekaligus pemilik peternakan ayam di Ciawi, Jawa Barat, yang mengembangkan inovasi pada 2004 dengan menerapkan sistem disinfektan dan sinar ultraviolet demi melindungi ayam saat krisis flu burung melanda.Pada 2020, Wirawan mengembangkan alat tersebut bekerja sama dengan periset sekaligus peneliti dari Pusat Riset Elektronika dan Telekomunikasi serta Loka Penelitian Teknologi Bersih, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik BRIN untuk manusia demi memitigasi penyebaran virus COVID-19. Dalam pengujian, disebutkan bahwa Zerocov dapat digunakan sebagai alat sanitasi ruangan yang dapat membunuh mikroorganisme. \"Pak Wirawan cerita beliau uji coba di tempat ibadah beliau di gereja yang beliau aktif, ternyata dalam periode selama COVID-19 ini berhasil paling tidak belum ada kasus sampai hari ini, tidak ada transisi lokal didapatkan dari tempat ibadahnya. Saya kira ini bisa menyasar di tempat ibadah lainnya,\" ungkap Sandiaga. Selain itu, Zerocov dikatakan telah mendapatkan Surat Keterangan produk sebagai Evaporative Air Cooler dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Menparekraf mengajak para pemangku kepentingan untuk terus berinovasi, beradaptasi, serta berkolaborasi agar dapat lebih siap dalam menyambut tahun 2022 dengan semangat kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif. \"Jangan lupa untuk bangga dengan buatan Indonesia. Oleh karena itu saya mewakili pemerintah pusat mengajak seluruh stakeholder untuk berinovasi, berkolaborasi, beradaptasi bersama Zerocov sehingga kita dapat menggeliatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,\" kata dia. (mth)

Realisasi Klaim BPJamsostek Pekalongan Tembus Rp238,5 Miliar

BY FNN Jum'at, 24 Desember 2021 19:56:01 0

Pekalongan, FNN - Realisasi klaim jaminan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Jawa Tengah, hingga akhir November 2021 menembus Rp238,5 miliar atau naik dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya sekitar Rp161,05 miliar.Kepala BP Jamsostek Cabang Pekalongan Budi Jatmiko mengatakan, selama 2020, pihaknya telah menyelesaikan 21.924 kasus terdiri atas jaminan hari tua (JHT) sebanyak 17.213 kasus dengan total klaim Rp208,1 miliar, jaminan kecelakaan kerja (JKK) 623 kasus (Rp5,1 miliar), jaminan kematian 534 kasus (Rp22 miliar, dan jaminan pensiun 3.554 kasus (Rp3,15 miliar).\"Memang ada kenaikan klaim, khususnya pada jaminan hari tua karena adanya pandemi sehingga banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dan faktor lainnya,\" katanya pada acara \"Meet Up Media dan Sosialisasi  Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Pekalongan, Jumat sore.Ia mengatakan BP Jamsostek berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik sebagai wujud negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan bagi tenaga kerja perusahaan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja.\"Jadi, bagi tenaga kerja yang mengalami risiko pemutusan hubungan kerja akan diberikan pelatihan pada pemerintah, diberi akses informasi pasar, dan bantuan uang tunai selama enam bulan,\" katanya.Menurut Jatmiko, sebagian besar, pekerja di Indonesia adalah berada di sektor informal sehingga masih banyak mereka yang tidak tersentuh dalam kepesertaan BP Jamsostek.\"Sekitar 70 persen, pekerja berada di sektor informal dan 30 persen di sektor formal.Oleh karena itu, kami melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait manfaat ikut kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja informal,\" katanya.Jatmiko mengatakan pada 2022 pihaknya telah memiliki program untuk merambah sektor informal yaitu pekerja bukan penerima upah yang selama ini rentan tidak tersentuh dalam kepesertaan BP Jamsostek.\"Perusahaan itu pasti memiliki program CSR. Oleh karena itu, kami akan memberikan edukasi pada perusahaan untuk memberikan kontribusi kepedulian pada pekerja-pekerja rentan yang tidak tersentuh dalam kepesertaan,\" katanya. (mth)

Hadapi Varian Omicron: “Tenang, Tidak Usah Panik!”

BY FNN Kamis, 23 Desember 2021 22:08:13 0

WAWANCARA Epidemiolog Dr. Tifauzia Tyassuma VARIAN baru COVID-19 Omicron yang mulai “dipromosikan” oleh WHO itu, kini juga gencar diberitakan di Indonesia sebagai varian yang sangat perlu diwaspadai penyebarannya. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta supaya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengantisipasi Covid-19 Omicron ini. Apalagi, kini juga sudah ditemukan beberapa warga yang kena Omicron. Meski belum banyak informasi mengenai varian terbaru Covid-19 Omicron, banyak ahli yang percaya bahwa varian mutasi tersebut akan menyebabkan lebih banyak tantangan pada pekerjaan pencegahan pengendalian pandemi. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan penutup perjalanan dari dan ke Afrika Selatan, setelah WHO menetapkan Omicron sebagai “varian yang menjadi perhatian” karena memiliki sejumlah besar mutasi. Varian Omicron pertama kali ditemukan di negara Afrika Selatan pada 24 November 2021. Ketika itu, Afsel yang keseluruhan wilayahnya didominasi varian Delta, menemukan mutasi asing yang lebih menular. Varian Omicron ini telah dikonfirmasi di ada Australia, Belgia, Botswana, Inggris, Denmark, Jerman, Hong Kong, Israel, Italia, Belanda, Prancis, Afrika Selatan dan Kanada. Terbaru di Spanyol. WHO kemudian menetapkan varian Omicron sebagai varian berbahaya atau Variant of Concern (VoC) karena memiliki mutasi yang banyak dan “sangat” mengkhawatirkan. Jadi, variannya beraneka ragam. “Belum pernah terjadi dalam sejarah, ada virus yang seperti ini dan belum pernah WHO mempromosikan segencar ini. Untuk sebuah virus yang CFR-nya kurang dari 2%,” ujar seorang dokter. Perlu dicatat, Case Fatality Rate (CFR) Covid-19 di Indonesia itu mencapai 3,37% pada 2 Oktober 2021 dengan peringkat ke-7 di Asia. Pernyataan WHO itu sekaligus memicu kekhawatiran akan kemanjuran vaksin dan obat-obatan yang ada. WHO juga mengatakan diperlukan studi beberapa minggu untuk mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang varian baru. Epidemiolog Dr Tifauzia Tyassuma mengomentari hebohnya varian baru Covid-19 Omicron itu. “Varian baru Covid-19 yang tak ada habis-habisnya ini seperti punya jadwal rilis tetap silih berganti,” tuturnya. “Jadwal keluarnya Varian Baru adalah November dan Juni. Seperti jadwal Fashion Show Paris: Mode Winter dan Summer,” katanya di akun FB-nya, Senin (29/11/2021). “Tetapi ada pertanyaan yang mengusik, yaitu: Setiap varian baru dengan nama baru muncul, kenapa varian yang lama langsung hilang dari peredaran ya? Si Alpha, Beta, Gamma, Lambda, Delta, Mu. Pergi ke mana mereka itu?” sindirnya.  Untuk mengetahui seputar Varian Omicron lebih jelas lagi, berikut petikan wawancara Mochamad Toha dari FNN dengan Dokter Tifauzia Tyassuma: Ketika hingar bingar masih berlangsung dalam enam bulan awal 2020, masih Ok. Kalkulasi epidemiologi masih masuk. Maksud Anda? Pada waktu awal kemunculan COVID-9 pada Desember 2019 di Wuhan, kemudian WHO menyatakan sebagai Pandemi Global di bulan Maret 2020, sampai dengan Agustus 2020, Covid-19 masih mengikuti perjalanan suatu Pandemi secara alamiah. Salah satu variabel penting epidemiologi yaitu CFR yang pada kemunculan awal sebesar 97% kemudian mengalami penurunan secara gradual sampai Agustus 2020 menjadi sekitar 6,4%. Artinya, periode setelah Maret 2020 sudah tidak alami lagi, apakah ada semacam perencanaan? I didn\'t say that. Hanya tidak sesuai dengan kaidah epidemiologi. Karena kemudian menjadi too many. Baik dari banyaknya varian, maupun dari pola persebarannya. Tetapi ketika segala macam Varian bermunculan sepanjang 2021, Anda bilang, bau-bau ngga bener ini. Bisa dijelaskan, apakah termasuk varian terbaru Covid-19 Omicron dari Afrika Selatan itu? Awal 2021 diberitakan oleh Imuwan John Hopkins University bahwa simulasi epidemiologi berbasis program, ada 4.000 varian yang muncul. Kenyataan yang menginfeksi beberapa negara hanya ada beberapa saja, Delta, Delta plus, Lambda, dan Mu. Lain-lain tidak ada kabar. Terakhir diberitakan muncul persebaran Varian Omicron dari Afsel. Yang Aanda ketahui tentang Varian Omicron Afsel ini bagaimana, apakah benar lebih berbahaya dan mudah menularnya? Belum ketahuan karena baru menyebar, kabarnya di 12 negara. Dari CFR (Case Fatality Rate) angka bergerak naik 0,1%... dari 1,8% awal November menjadi 1,9% pada akhir November. Tetapi ini bukan berarti penyebabnya Omicron. Artinya, kemampuan varian baru untuk membunuh, ternyata makin kecil. Di Eropa seperti banyak diberitakan, mulai ada peningkatan jumlah pasien Covid-19. Apa penyebabnya? Karena musim dingin ekstrem. Dan, karena ternyata vaksinasi tidak cukup efektif. Tanpa ada varian baru pun kasus akan naik. Ada sekitar 160 ribu Dokter di Indonesia, tapi cuma Anda yang berani bersuara. Anda merasa “sendirian” berjuang memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait Covid-19? Sama sekali tidak. Sejak Mei 2020 saya membuat Dua Himpunan, pertama Relawan Pejuang Lawan Covid-19 (RPLC), anggotanya 1.200 Komunitas, dimana 1 komunitas terdiri atas 1.000-10.000 anggota. Jadi RPLC ini sebuah ekosistem besar yang terbentuk dalam dua tahun masa Pandemi. Mereka berjuang di akar rumput bersama rakyat, memberikan edukasi dan penanganan Covid secara langsung kepada masyarakat. Himpunan kedua adalah Sahabat Dokter Tifa (SDT) yang saat ini sudah beranggotakan 2.500 perseorangan terdiri atas berbagai komponen. Dua Himpunan itu adalah kawan-kawan yang membuat saya tidak merasa sendirian berjuang menyuarakan kebenaran. Di dalam dua himpunan itu banyak Dokter yang menjadi anggota juga. Barangkali ada saran kepada Pemerintah atau Satgas Covid-19 untuk antisipasi gelombang \"ketiga\" Covid-19? Tenang. Tidak usah panik. Berpikir dan bertindak untuk membahagiakan semua pihak, terutama Rakyat. Pemerintah harus independen dan menetapkan kebijakan berbasis Ilmu pengetahuan dan data yang berimbang, mengedepankan kemandirian dan otoritatif dalam bertindak bagi rakyatnya. Jangan hanya mengikuti bulat-bulat apa yang disampaikan oleh WHO. Kondisi Indonesia dengan Eropa, Amerika, bahkan negara Asia lainnya itu berbeda. Sehingga kejadian Covid dengan varian baru saat ini juga berbeda. Karena itu antisipasinya juga harus berbeda. (*)

Sebanyak 600 Bunda PAUD di Surabaya Dikuliahkan Gratis

BY FNN Kamis, 23 Desember 2021 20:06:50 0

Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan peletakan batu pertama pembangunan (groundbreaking) Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di Pollung, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis. \"Kami menyambut baik inisiatif Institut Teknologi Del (IT Del) untuk membangun pusat penelitian herbal dan hortikultura di Sumatera Utara yang kemudian didukung oleh KLHK dengan memberikan ijin untuk mengelola kawasan hutan seluas kurang lebih 500 hektare,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis. Luhut juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya peletakan batu pertama pembangunan TSTH2. \"Telah banyak proses yang dilalui oleh KHDTK sampai dengan groundbreaking. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah memberikan izin pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) kepada IT Del, mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan kelak akan membina IT Del dalam mengelola KHDTK,\" tuturnya. Selain itu Luhut juga mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian dalam bentuk pelaksanaan survei tanah dan air, Kementerian ATR/BPN yang telah memberikan pengesahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan tata ruang, BRIN, LPPM ITB, serta IT Del, dalam penyusunan Design Engineering Detail (DED) dan juga dokumen analisis dampak lingkungan TSTH2. Tak ketinggalan Luhut yang juga pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Del mengungkapkan penghargaannya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan, serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan beserta rektor IT Del. Luhut berharap TSTH2 akan mampu mendukung pelaksanaan food estate di tingkat nasional, menjadi pusat riset genomics di Indonesia yang bertaraf internasional, serta menjadi pusat riset obat herbal di Indonesia. \"Saya juga berharap TSTH2 ini akan menjadi laboratorium berstandar internasional, serta sesuai dengan prinsip bangunan ramah lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat,\" ujarnya. Kawasan yang akan digunakan sebagai pusat riset untuk pertanian, pengembangan obat herbal, dan pusat genome riset ini menempati lahan seluas lebih kurang 30 hektare. Lokasi TSTH2 di Pollung dipilih dengan pertimbangan kekayaan biodiversitas di Sumatera Utara yang sangat tinggi. Posisi TSTH2 yang berdekatan dengan lokasi food estate Sumatera Utara menjadi keunggulan dalam implementasi hasil penelitian di bidang hortikultura. Masyarakat sekitar kawasan Pollung yang mengembangkan perhutanan sosial berupa hutan kemenyan akan mendapat manfaat berupa ekstraksi kemenyan di TSTH2. (mth)  

Demi Marwah NU, KPK Harus Usut Dugaan Politik Uang di Muktamar

BY FNN Kamis, 23 Desember 2021 19:39:52 0

Patut diduga, dugaan praktik politik uang dalam Muktamar ke-34 NU karena elit politik ikut bermain, dan ingin menang. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator CBA CENTER for Budget Analysis (CBA) meminta KPK turun tangan mengusut dugaan praktik politik uang dalam ajang Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). KPK harus menyelidiki aktor utama serta sumber dananya dari mana saja.Muktamar ke-34 NU terancam rusak marwahnya karena dugaan praktik politik uang. Diduga beberapa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) ditawari Rp 50 juta. Angka ini jika dikali dengan total suara sah sekitar 219 totalnya mencapai Rp25.950.000.000 perkiraan uang yang siap dibagi-bagikan oknum tim sukses  di ajang muktamar itu.Jika dugaan politik uang benar-benar terjadi, muktamar NU tidak ada bedanya dengan pemilihan ketua umum partai politik, dimana jual beli suara lazim terjadi. Praktik politik uang sangat berbahaya karena bisa melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas dan bahkan bisa merugikan keuangan negara.Patut diduga, dugaan praktik politik uang dalam Muktamar ke-34 NU karena elit politik ikut bermain, dan ingin menang. Mentang-mentang sudah banyak duit, dan jadi pejabat, mereka mempengaruhi pengurus NU daerah dengan memberikan duit, dan lalu melakukan karantina seperti warga kena Covid 19.Pengurus dan tokoh NU harus sadar bahaya praktik politik uang dan jangan sampai tergoda dengan bujuk rayuan oknum tim sukses, atau politisi busuk. Jangan sampai Muktamar ke-34 NU melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas karena tidak siap kalah dan akhirnya menghalalkan segala cara.Akan menjadi aib bagi warga Nahdlatul Ulama jika pengurusnya tergoda uang haram dalam acara sakral. Jangan sampai pengurus NU selesai muktamar dari Lampung dan pulang ke kampung masing-masing malah membawa aib dan aroma busuk karena menerima uang haram seperti korupsi uang kardus durian, yang sampai sekarang, bau kardus durian, tidak hilang-hilang lantaran penciuman umat sangat tajam tidak bisa diakalin. (*)

Titiek Soeharto Berikan Bantuan untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

BY FNN Kamis, 23 Desember 2021 19:05:32 0

Lumajang, FNN - Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyambangi penduduk yang menjadi korban erupsi Gunung Semeru, Kamis sore, 23 Desember 2021, di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) secara simbolis kepada beberapa warga. Titiek yang datang bersama rombongan membawa 2.000 paket bantuan berupa sembako dan keperluan air bersih. Sebanyak 1.000 paket diserahkan ke Posko Bencana Erupsi Gunung Semeru, di Dusun Karanjan, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Posko tersebut merupakan tempat relawan di bawah Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni 212 (DTN PA 212). Selanjutnya, para relawan akan menyalurkannya kepada penduduk yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Sebanyak 1.000 paket sembako dan keperluan air bersih (antara lain tandon air, mesin air, pipa) diserahkan ke posko Pusat Laboratorium Nahdlatul Ulama (NU) di Dusun Karang Bento, Candipuro, Lumajang.Saat singgah di posko DTN PA 212, seorang ibu memperlihatkan foto dalam bentuk guntingan koran yang sudah dilaminating. Foto tersebut merupakan album kenangan ketika tahun 1976, Presiden Soeharto mengunjungi dusun tersebut. Sang wanita yang memperlihatkan foto tesebut menceritakan kepada Titiek, ada di antara perempuan yang berbincang dengan ayahnya itu sudah meninggal dunia. Di posko DTN 212, Titiek yang didampingi keponakannya Retno Sigit (biasa dipanggil Eno) menyerahkan bantuan secara simbolis. Kemudian, ia dan rombongan yang didampingi para relawan DTN PA 212 menuju Kampung Renteng, meninjau areal yang sudah gersang akibat disapu lahar panas. Terlihat sejumlah rumah yang sebagian tertimbun pasir, dan ada yang hanya terlihat genteng. Pohon kelapa yang ada di lokasi kelihatan mati meranggas.Di lokasi tersebut anak keempat dari enam bersaudara itu juga memberikan paket sembako secara simbolis kepada sepuluh orang yang saat kejadian berada di lokasi karena bekerja sebagai penggali pasir.\"Saat kejadian sedang apa?\" tanya Titiek.\"Menambang pasir, Bu. Saya selamat, karena langsung lari,\" kata pria yang mengenakan celana selutut itu.\"Syukurlah selamat,\" kata Titiek. Ia turut sedih, prihatin dan berduka atas musibah erupsi yang telah menelan korban jiwa 51 orang itu. (MD).

Ibu Kota Hantu?

BY FNN Kamis, 23 Desember 2021 15:30:07 0

Pada saat banyak gedung-gedung hantu di kota-kota besar di Indonesia, saya khawatir IKN baru di Kaltim itu akan menambah daftar kota hantu baru. Hanya para hantu yang cukup berani untuk datang ke Kota Hantu. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS dan Rosyid College of Arts and Maritime Studies, Gunung Anyar, Surabaya SEJAK dua minggu ini, DPR bersama pemerintah sedang kejar tayang untuk meloloskan RUU Ibu Kota Negara sebagai pijakan hukum bagi pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke sebuah kawasan hutan seluas 180.000 ha di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Biaya pemindahan IKN ini semula diperkirakan sekitar Rp 500 Triliun, sebagian besar dari swasta yang menginginkan return on investment.Disebut bahwa alasan pemindahan IKN ini adalah karena DKI Jakarta sudah tidak layak lagi sebagai IKN, sekaligus untuk memeratakan pembangunan yang Indonesia Sentris. Hemat saya, baik secara teknikal, spasial, temporal dan finansial rencana pemindahan IKN ini berpotensi menjadi monumen kegagalan berskala raksasa yang akan ditinggalkan oleh rezim saat ini. Resiko keterlambatan dan cost overrun selalu mengancam proyek-proyek mercusuar semacam ini yang kalau dihentikan akan menyebabkan femonena dilematis too big to stop. Secara teknikal, kawasan IKN baru itu terancam bahaya laten kekurangan air bersih. Secara geoteknik, jaringan jalan dan bangunan-bangunan beton maupun baja yang akan dirancangbangun di atas kawasan gambut itu memerlukan rekayasa pondasi yang lebih mahal. Pasokan listrik memerlukan pembangkit baru yang situasinya kini justru over supply. Disamping sebagai lingkungan fisik, ibu kota negara adalah lingkungan sosio-kultur yang penting. Aspek ini yang dilupakan sama sekali oleh rencana IKN baru ini. Jakarta menyimpan nilai sentimental yang tak tergantikan. Marwah sejarah itu tidak ada di hutan Kalimantan Timur. Secara spasial, ketimpangan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia ini disebabkan oleh obsesi pertumbuhan tinggi selama Orde baru hingga hari ini telah menyebabkan pembangunan terkonsentrasi pada wilayah dengan kepadatan infrastruktur seperti listrik, air bersih dan jaringan transportasi terintegrasi serta dekat dengan pasar yang besar. Untuk memeratakan pembangunan, yang diperlukan adalah penyebaran kawasan industri. Artinya, perlu dilakukan relokasi industri dari Jabodetabek Punjur ke kawasan-kawasan baru di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia sebagai sumber bahan baku dan bahan mentah berbasis agromaritim ataupun pertambangan.  Relokasi industri itu harus didahului oleh penyiapan kawasan-kawasan pertumbuhan baru itu dengan prasarana yang cukup: energi -terutama listrik dan gas-, air bersih, dan jaringan jalan ke hinterland kawasan-kawasan baru tersebut untuk memperbesar pasar. Juga diperlukan kebijakan transmigrasi yang progresif agar warga muda trampil sudi bekerja di kawasan-kawasan baru tersebut. Penguatan sektor kemaritiman menjadi kunci dalam pemerataan pembangunan di negara kepulauan dengan bentang alam seluas Eropa bercirikan Nusantara ini. Itu berarti diperlukan pengadaan armada kapal niaga dan perikanan dalam jenis dan jumlah yang cukup, serta tata kelola pemerintahan maritim yang efektif. Saat ini satu pemerintahan maritim dengan satu tanggungjawab belum ada sama sekali, termasuk perundang-undangannya. Sudah banyak kementrian dan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang di laut, tapi belum ada satu pemerintahan maritim. Pemerintahan maritim ini mutlak bagi ketertiban dan keamanan operasi-operasi di laut sebagai upaya mempersatukan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara temporal, saat ini justru sedang terjadi keruntuhan bisnis property yang dipicu oleh China. Salah satu pengembang terbesar China, yaitu Evergrande telah mengalami gagal bayar dan memicu kemarahan para investornya. Ini telah merembet ke Indonesia. Kebutuhan property telah menurun sebelum pandemi dan makin turun selama pandemi. Sudah banyak ditemukan apartemen-apartemen dan mal-mal hantu serta rumah-rumah hantu. Banyak hotel-hotel berbintang dijual, juga rumah-rumah mewah di kota-kota besar. Secara finansial, pemindahan IKN itu mengandung paparan resiko yg besar sekali, termasuk ancaman keruntuhan sistem keuangan global yg dipicu oleh krisis property China. Hutang pemerintah dan swasta nasional saat ini telah mencapai Rp 10 ribu Triliun lebih. Pada saat banyak gedung-gedung hantu di kota-kota besar di Indonesia, saya khawatir IKN baru di Kaltim itu akan menambah daftar kota hantu baru. Hanya para hantu yang cukup berani untuk datang ke Kota Hantu. Di samping itu, setiap investasi publik hanya akan value for money jika birokrasinya bersih dan operatornya kompeten. Setahu saya birokrat dan operator hantu tidak memenuhi kualifikasi itu. Jika ini yang terjadi maka investasi besar itu hanya akan value for ghost monkeys yang sekarang banyak menghuni hutan beton di Jakarta. (*)

Mendag Proyeksi Surplus Neraca Perdagangan Capai 37 Miliar Dolar AS

BY FNN Kamis, 23 Desember 2021 14:27:24 0

Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memproyeksi surplus neraca perdagangan hingga akhir 2021 akan mencapai minimal 37 miliar dolar AS, di mana hingga November 2021 surplus neraca perdagangan mencapai 34,32 miliar dolar AS. \"Kalau kita lihat tahun ini, defisit migas kita akan mencapai 12 miliar dolar AS. Tapi, surplus nonmigas kita akan lebih dari 45 miliar dolar AS. Saya berkeyakinan bahwa surplus kita tahun ini setidaknya akan mencapai 37 miliar dolar AS,\" kata Mendag saat menggelar konferensi pers secara hibrida, Kamis. Mendag memaparkan Indonesia juga akan mencatat rekor tertinggi ekspor tahun ini, di mana hingga November 2021 nilai ekspor RI telah mencapai 209 miliar dolar AS. Angka tersebut merupakan nilai ekspor tertinggi setelah pada 2011 Indonesia mencetak rekor sebesar 203,5 miliar dolar AS. \"Bisa dibayangkan, kalau ekspor pada Desember konsisten dengan 11 bulan pertama, artinya ekspor Indonesia akan menembus 230 miliar dolar AS,\" ujar Mendag. Menurut Mendag, angka tersebut menunjukkan Indonesia akan mencetak rekor dan menandakan ekspor RI kini berevolusi dari ekspor komoditas primer, menjadi komoditas industri pengolahan. \"Jadi, kalau kita lihat tahun 2011 itu tiga dari lima produk yang diekspor adalah komoditas primer atau barang-barang tambang, seperti batubata, karet, dan bijin logam. Tahun ini pertumbuhannya sudah berevolusi menjadi bahan industri,\" ujar Mendag Lutfi. Bahkan Mendag tak menyangka bahwa besi baja menjadi salah satu primadona ekspor saat ini, di mana hal tersebut tak pernah terbayang pada 10 tahun yang lalu. \"Produk lain yaitu elektronik, dan yang selalu menjadi pujaan saya adalah otomotif. Jadi ini adalah evolusi yang luar biasa dari Indonesia,\" ujar Mendag. (mth)

Kalbar Buka Akses Jalan Perawas yang Menghubungkan Pontianak dan KKU

BY FNN Kamis, 23 Desember 2021 14:22:52 0

Pontianak, FNN - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmijdi mengatakan pihaknya akan menggandeng Kodam XII Tanjungpura untuk membuka akses jalan Perawas yang menghubungkan Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara.\"Tahun depan kita akan lanjut untuk pembukaan aset jalan Perawas di Kayong Utara, karena jika akses ini kita buka, akan mempersingkat waktu tempuh ke Kayong. Jika saat ini untuk kesana memerlukan waktu 11 jam, maka ke depan bisa hanya 5 sampai 6 jam,\" kata Sutarmidji yang di dampingi Kodam XII Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto serta sejumlah kepala dinas dari SKPD Kalbar dan Kubu Raya, saat meresmikan jalan di Dusun Mega Jaya, Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kamis.Sutarmijdi menjelaskan, untuk jalan Perawas, saat ini memang bisa sudah di lewati. Namun, masih ada beberapa kilometer yang perlu peningkatan dan belum bisa dikerjakan karena masih banjir.\"Bisa saja nanti kita kerjakan dulu pembangunan saluran airnya, agar tidak tergenang banjir lagi. Kemudian, karena gambutnya agak tinggi, ini akan kita pikirkan solusinya, karena memang tidak bisa kita elakkan dan harus tetap di bangun disana dengan struktur yang baik,\" tuturnya.Gubernur Kalbar menuturkan, pembangunan akses jalan antar daerah di Kalbar harus dilakukan dengan kerja sama yang baik bersama sejumlah pihak.Menurut dia, jika hanya mengandalkan APBD Kalbar yang terbatas, tentu dinilai akan sulit dan lama waktunya untuk membangun infrastruktur yang ada.\"Makanya, kita lakukan untuk mempercepat pembangunan di Kalbar dengan menggandeng semua pihak, termasuk masyarakat. Tanpa sinergi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak, pembangunan tentu akan sulit di lakukan,\" kata Sutarmijdi.Di tempat yang sama, Kodam XII Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto mengatakan, pihaknya siap untuk mendukung program Pemprov Kalbar, mengingat TNI juga memiliki program TMMD yang ditujukan untuk membantu pembangunan di daerah tertinggal.\"Kita akan dukung apa yang di programkan pak Gubernur dan prajurit kita akan siap untuk melaksanakan tugasnya melalui program TMMD,\" kata Agusto. (mth)

Korban Meninggal Paska Erupsi Semeru Bertambah Menjadi 51 Jiwa

BY FNN Kamis, 23 Desember 2021 13:51:25 0

JAKARTA, FNN – Erupsi Gunung Semeru pada awal Desember 2021 lalu menyisakan dampak korban jiwa, kerusakan fisik maupun pengungsian. Korban luka-luka akibat awan panas guguran masih mendapatkan perawatan intensif di fasilitas kesehatan hingga saat ini.Berdasarkan data Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Erupsi Gunung Semeru per 21 Desember 2021, pukul 18.00 WIB mencatat korban meninggal bertambah 1 jiwa sehingga total meninggal dunia akibat erupsi menjadi 51 jiwa. Penambahan korban tersebut dari warga yang sebelumnya dirawat akibat luka bakar. Selain jumlah korban meninggal, Posko mencatat 5 potongan tubuh ditemukan di lokasi terdampak. Sementara itu, jumlah warga mengungsi berjumlah 10.395 jiwa, yang tersebar di 410 titik pengungsian. Pengungsian terkonsentrasi di 3 kecamatan, yaitu Pasirian 17 titik dengan 1.746 jiwa, Candipuro 21 titik 4.645 jiwa dan Pronojiwo 8 titik 1.077 jiwa. Demikian disampaikan Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, PhD dalam siaran pers BNPB, Rabu (22/12/2021) . Sebaran titik pengungsi juga teridentifikasi di Kabupaten Lumajang, sedangkan di luar kabupaten tersebut, pengungsian berada di Kabupaten Malang 9 titik 341 jiwa, Blitar 1 titik 3 jiwa, Jember 3 titik 13 jiwa dan Probolinggo 1 titik 11 jiwa. Posko terus memutakhirkan data pengungsian akibat dampak erupsi Semeru. Di masa tanggap darurat perpanjangan kedua ini, salah satu prioritas posko yaitu penyiapan lahan relokasi. Pihak Posko dan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian sementara atau huntara. Dua lokasi telah dipilih menjadi relokasi warga terdampak erupsi, yaitu di Desa Sumbermujur di Kecamatan Candipuro dan Desa Oro-Oro di Kecamatan Pronojiwo. Lokasi relokasi telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat keputusan Nomor 1256/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2021. Area yang diperuntukkan untuk relokasi seluas total 90,98 hektar. (mth)

Manggaleh, Budaya Minang Wujudkan Pelajar Pancasila

BY FNN Kamis, 23 Desember 2021 13:37:46 0

Semarang, FNN - Manggaleh adalah istilah dalam bahasa Minangkabau yang dapat diartikan sebagai berdagang. Bahkan, kegiatan manggaleh ini masuk ke dalam kurikulum pembelajaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Surau Merantau Tangerang, Banten.Bisa dikatakan bahwa budaya Minang ini merupakan bentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tertuang dalam dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.PKBM Surau Merantau (setingkat SMP) melalui budaya Minang ini berupaya menggali kearifan lokal tersebut, kemudian mengadaptasikannya dalam kegiatan pembelajaran masa kini, atau dalam pepatah minang disebut mambangkik batang tarandam.Prinsip-prinsip manggaleh tidak kalah dengan teori-teori bisnis masa kini, berbeda dengan kegiatan berdagang tradisional yang dipersepsikan sebagai \"asal gelar barang dagangan saja\", kata Ketua Yayasan Harmoni Alam Semesta Tangerang Andri Fajria melalui percakapan WhatsApp kepada ANTARA, Kamis (23/12).Sebelum kegiatan manggaleh, siswa dan siswi (selanjutnya menggunakan istilah rangmuda dan rangmudi) telah mendapatkan bekalan berbagai ilmu, seperti membuat perencanaan bisnis, membuat desain iklan digital, mempromosikan produk melalui media sosial, kunjungan bisnis, magang, hingga mentoring bisnis, dengan narasumber berasal dari para praktisi bisnis yang telah berpengalaman.Adapun tujuan dari kegiatan manggaleh ini adalah mengumpulkan uang untuk kegiatan merantau, yaitu tinggal di sebuah daerah selama 3 minggu untuk mempelajari budaya setempat dan kehidupan sehari-hari masyarakat.Bila setiap rangmuda/rangmudi berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp2 juta, mereka akan merantau ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jika mereka mampu mengumpulkan Rp3 juta—Rp6 juta, akan merantau ke Lombok atau Makassar. Tujuan merantau terjauh adalah ke Jepang dengan target uang terkumpul minimal Rp15 juta.Melalui kegiatan manggaleh ini, rangmuda dan rangmudi berhasil meruntuhkan mental block, yaitu rasa malu berjualan dan malu menawarkan produk kepada calon pembeli.Hal ini, menurut Andri Fajria yang juga penemu talents observation, sangat berguna untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Selain itu, juga menanamkan prinsip mencari uang melalui kegiatan berdagang adalah mulia selama menjaga kehalalan dan etika.Keberhasilan mendapatkan uang melalui usaha sendiri ini memicu semangat rangmuda dan rangmudi untuk mengulanginya lagi walaupun harus melakukan sendiri. Hal ini tampak dari inisiatif dua orang rangmuda yang berjualan dalam acara seminar untuk para orang tua siswa SD dan TK. Mereka bersemangat mengejar target pribadi yang telah ditetapkan.Adapun untuk menentukan produk yang akan dijual, rangmuda dan rangmudi terlebih dahulu melakukan browsing di internet, melakukan uji coba resep, memperkirakan harga yang pantas, memprediksi kesukaan calon pembeli terhadap produk tersebut, dan lain-lain.Melalui kegiatan ini mereka tersadarkan bahwa untuk mendapatkan uang perlu perjuangan. Ini membuat mereka lebih menghargai uang yang mereka miliki dan mempertebal rasa terima kasih kepada orang tua yang selama ini telah berjuang untuk keluarga.Pada hari terakhir sebelum liburan sekolah, Jumat (17/12), dilakukan penghitungan dana yang telah dikumpulkan oleh setiap siswa. Ternyata paling rendah adalah Rp53 ribu, sedangkan tertinggi sebesar Rp935 ribu.Ambil contoh yang dilakukan Fabian. Siswa kelas 9 ini menargetkan merantau ke Jepang. Dia sangat bersemangat berjualan papercraft (kerajinan kertas).Pertama kali berjualan, Fabian cuma display papercraft yang dikemas dalam plastik, ternyata kurang laku. Waktu berjualan untuk kedua kalinya, dia pajang banyak papercraft hasil karyanya, seperti bentuk naga, burung, dan topeng. Usahanya ini tidak sia-sia, ternyata produknya makin laku.Seorang rangmudi bernama Azizah mengaku mendapat pelajaran ketika melakukan kegiatan manggaleh dengan berjualan cimol. Siswi kelas 7 ini bercerita kenapa memilih berjualan cimol. Alasannya karena cara membuatnya gampang meski membutuhkan waktu lama untuk membuat adonan, membuat bentuk bola-bola kecil, lalu menggorengnya.\"Waktu teman-teman sudah mulai berjualan, aku masih sibuk menggoreng cimol di dapur sekolah. Untungnya jualanku hari itu bisa habis pada detik-detik terakhir sebelum pulang,\" katanya, seperti dikutip Andri Fajria, pendiri Sekolah Alam Tangerang dan PKBM Surau Merantau, melalui pesan singkatnya.Ada pula di antara rangmuda dan rangmudi yang berjualan buku bekas. Setiap kali berjualan, Agi (kelas 7) merasa senang karena jualannya selalu habis. Buku-buku bekas yang dijualnya sebagian besar merupakan buku-buku favorit yang disukai anak, seperti Keluarga Super Irit, komik pengetahuan Why?, dan komik 3 Menit Belajar Pengetahuan Umum.Harga buku-buku di toko buku sekitar Rp80 ribu—Rp100 ribu, dijual oleh Agi dengan harga Rp50 ribu meski kondisi buku tersebut relatif sangat bagus. Maka, wajar saja bila dalam dua kali berjualan, Agi bisa mengumpulkan uang sebanyak Rp825 ribu.Dalam sesi evaluasi, para rangmuda dan rangmudi mendapatkan banyak masukan penting untuk perbaikan dalam kegiatan manggaleh berikutnya, antara lain perlu memperhatikan cara display produk yang menarik dan mudah dilihat oleh pembeli, perlu lebih menonjolkan kelebihan atau keunikan produk, perlu berlatih negosiasi, dan lain lain.Ditegaskan kembali oleh Andri Fajria bahwa kegiatan manggaleh ini sangat layak menjadi salah satu kegiatan untuk membentuk profil pelajar Pancasila karena siswa berkomitmen untuk selalu bersikap jujur sambil meyakini bahwa Allah Swt. adalah Maha Pemberi Rezeki. Setidaknya ada tiga hal dalam kegiatan ini, yakni: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.Selain itu, kegiatan ini sekaligus memelihara kearifan lokal budaya Minangkabau, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis modern.Hal yang tidak kalah penting adalah melatih kerja sama tim dalam menyiapkan segala hal ketika mereka melaksanakan kegiatan manggaleh. Siswa bergotong royong mencapai targetnya masing-masing.Kegiatan manggaleh, kata Andri Fajria, memaksa anak mengeluarkan kemampuan terbaiknya, termasuk berbagai aspek kreativitasnya, agar dapat memenuhi target mengumpulkan uang. Di samping itu, cepat berpikir kemudian memutuskan bila ada pembeli yang menawar harga produknya.Apa yang dikembangkan oleh PKBM Surau Merantau Tangerang ini perlu ditiru oleh lembaga pendidikan lainnya. Dengan kegiatan manggaleh ini, melatih siswa/siswa mandiri.Dengan demikian, melalui kegiatan manggaleh, keenam profil pelajar Pancasila (sebagaimana termaktub dalam Permendikbud No. 22/2020) dapat terpenuhi. (mth)

Panglima TNI Tinjau Vakisinasi Massal di Manokwari Papua Barat

BY FNN Kamis, 23 Desember 2021 13:08:36 0

Manokwari, FNN - Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, meninjau pelaksanaan vaksinasi massal hari ke tiga yang digelar TNI bersama pemerintah Papua Barat di Lapangan Borasi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis. Ia mengatakan, kunjungannya ke Manokwari untuk memastikan progam vaksinasi Covid-19 nasional di Papua Barat berjalan sebagaimana komitmen TNI bersinergi dengan pemerintah dalam serbuan vaksinasi di seluruh Indonesia.   \"Adapun salah satu agendanya saya di Manokwari ini yaitu melihat langsung pelaksanaan vakisinasi, dan kami terus berusaha mengedukasi masyarakat bahwa TNI siap melayani masyarakat Papua Barat yang belum divaksin,\" ujar dia. Ia mengatakan, selain tugas pokok TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara, kekebalan imunitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 sangat diutamakan, oleh karena itu TNI siap membantu pemerintah mengejar 70 persen penduduk Papua Barat divaksin.   \"Kami sampaikan kepada masyarakat Papua Barat, bahwa pelayanan vaksinasi Covid-19 masih tetap ada, baik yang digelar sesekali secara massal, maupun di pusat pelayanan kesehatan TNI AD, TNI AL, dan TNI AU di daerah ini,\" ujar dia. Ia tidak menampik bahwa dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 secara nasional masih saja diperhadapkan dengan kelompok masyarakat yang belum mau divaksin. \"Jika ada masyarakat yang belum mau divaksin, tidak masalah, karena kami tetap buka pelayanan sembari mengedukasi. Jika sewaktu-waktu dia berubah pikiran dan bersedia divaksin, tetap kami layani karena cadangan vaksin kita masih tersedia,\" kata dia. Ia juga mengapresiasi antusias warga Kabupaten Manokwari yang mendatangi tempat pelayanan vaksinasi massal hari ke tiga di Lapangan Borasi pada rangkaian HUT kelima Kodam XVIII/Kasuari, di Papua Barat. \"Luar biasa, karena setelah saya tinjau masih ada warga yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama. Ini artinya kesadaran masyarakat kita secara perlahan sudah terbentuk dan akan terus disosialisasikan oleh jajaran TNI di daerah,\" ujarnya. (mth)  

Anis Matta: Partai Gelora Bertekad Mewakafkan Gerakan yang Bermanfaat untuk Rakyat

BY FNN Kamis, 23 Desember 2021 12:52:19 0

Jakarta, FNN  - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan dapat memahami, bahwa isu-isu yang diangkat Partai Gelora menjadi sebuah program kampanye sangat tidak populer di masyarakat dan tidak seksi untuk menjadi konsumsi pemberitaan di media. \"Teman-teman media sering bertanya kepada saya, kenapa Partai Gelora selalu mengangkat isu yang sangat tidak populer dan tidak seksi secara media seperti juga isu stunting ini, sebelumnya soal isu lingkungan,\" Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk \'Launching Gerakan Gelorakan GEN 170, Ibu Sehat Bayi Hebat di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (22/12/2021) petang. Menurut Anis Matta, sejak awal ia sudah menyadari isu yang diangkat Partai Gelora tidak seksi untuk konsumsi media. Namun, dia ingin mengatakan bahwa, pendirian partai politik seharusnya tidak semata bertujuan untuk merebut kursi kekuasaan, tetapi juga harus bisa melakukan perubahan di masyarakat.  \"Karena itu, setiap agenda yang kita tempatkan di agenda prioritas, selalu dimulai dengan program literasi seperti yang kita lakukan sebelumnya, dengan gerakan menanam 10 juta pohon,\" katanya. Anis Matta menegaskan, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia 5 besar dunia membutuhkan waktu panjang dan tidak banyak orang yang mengerti, tetapi perubahan itu harus mulai dilakukan sekarang. \"Ada satu cerita kenapa TV National Geographic bisa menjadi sangat populer, padahal seluruhnya science. National Geographic itu, adalah contoh dari gerakan wakaf untuk mengubah science dari milik scientist menjadi milik publik,\" ujar Anis Matta. Dalam kasus National Geographic ini, lanjutnya, ia melihat ada tekad dan political will yang luar biasa untuk mendistribusikan pengetahuan kepada masyarakat melalui gerakan wakaf tersebut. \"Dan saya bahagia hari ini, telah mendapatkan konfirmasi secara scientific, bahwa program Gerakan GEN 170 ini secara  scientific, possible (mungkin). Kita ingin gerakan wakaf ini menjadi karakter dari Partai Gelora. Gerakan-gerakan ini yang kita lakukan,\" katanya. Anis Matta berharap program gerakan GEN 170 ini dapat mendorong political will pemerintah untuk mengintervensi nutrisi dan gizi masyarakat guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pemberian nutrisi kepada ibu hamil, bantuan kelahiran nutrisi untuk bayi dan makan siang gratis untuk anak sekolah hingga jenjang SMA. Alokasi anggaran tersebut, kata Anis Matta, dimungkinkan tinggal kemauan politik (political will) dari pemerintah untuk menjadikannya sebagai kebijakan publik. \"Kalau ingin menghilangkan stunting, serta menjadikan manusia Indonesia kuat dan unggul dengan tinggi badan 170, maka negara harus mengintervensi dengan memberikan nutrisi kepada ibu hamil, bantuan kelahiran, bantuan nutrisi 1.000 hari pertama pada bayi dan bantuan makan siang untuk anak sekolah hingga SMA,\" katanya. Guru Besar Gizi Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Prof Dr. drg Sandra Fikawati, MPH mengatakan, masalah stunting ini harus diperjuangkan secara bersama-sama untuk diatasi. Sebab, stunting tidak hanya sekedar masalah tinggi badan, tetapi juga menurunkan kemampuan kognitif dan kecerdasan. \"FKM UI sudah melakukan penelitian soal ini, masalah stunting sangat penting untuk diperjuangkan bersama. Dari hasil kajian FKM UI, yang harus diperjuangkan bukan hanya nutrisi pada bayi saja, tetapi juga nutrisi pada remaja,\" kata Fikawati. Fikawati menilai, nutrisi pada bayi seharusnya diberikan pada 8.000 hari pertama, bukan 1.000 hari berdasarkan hasil penelitian FKM UI. \"Masalah stunting ini, penyakit karena tidak cukup gizi dan kurang cukup makan. Generasi 170 ini, generasi optimis dan realitis, saya senang dengan program ini. Soal stunting ini, bukan hanya nutrisi 1.000 hari pertama yang diperhatikan, perlu ditambah lagi 7.000 hari lagi,\" kata Guru Besar Gizi Masyarakat FKM UI Ini. Hal senada disampaikan Ahli Imunologi, dr Rina Adeline, Sp. MK, M. Kes, ABAARM. dr Rina mengatakan, asupan gizi, serta  vitamin D dan VDR (Vitamin D Resepter) berperan untuk menggantikan sel-sel yang rusak pafa saluran penceranaan dan otak. \"Jika saluran pencernaan terjadi kebocoran, maka otak kita bisa terganggu, sehingga terjadi auto imun, malnutrisi dan menyebabkan stunting. Stunting itu terjadi akibat gangguan gizi kronik, selain dipicu gangguan lingkungan seperti polusi,\" kata dr Rina Adeline. Ketua Bidang Perempuan DPN Partai Gelora Ratih Sanggarwati mengatakan, gerakan GEN 170 merupakan program PiPI (Pintarnya Perempuan Indonesia) Partai Gelora. PiPI saat ini sudah terbentuk hingga tingkat kecamatan, yang bertujuan menjadikan perempuan Indonesia berdaya guna. \"Melalui PiPI ini, gerakan GEN 170 akan digelorakan sampai tingkat kecamatan untuk mengatasi masalah stunting ini. Anak-anak akan diberikan telur, vitamin dan makanan bergizi. Ibu-ibu hamilnya juga kita perhatikan,\" kata Ratih. Tokoh Perempuan Penggerak Masyarakat Bali Agung Tini yang hadir secara daring siap berkolaborasi dengan Partai Gelora untuk mewujudkan dan meralisasikan program GEN 170 secara nasional. \"Selamat untuk Partai Gelora menjadi pioner dan menstimulus kita semua dengan program GEN 170. Ini saya kira persembahan terbaik di Hari Ibu, yang memiliki makna Partai Gelora menjadi seorang ibu yang melahirkan generasi kuat, unggul dengan tinggi badan 170,\" kata Agung Tini. Agung Tini mengungkapkan, juga telah menginisiasi program serupa melalui Sekolah Karakter Calon Ayah dan Ibu dengan memberikan perlindungan anak yang akan dilahirkan dari sudut ekonomi dan kesehatan. \"Saya ingin berkolaborasi dan menyukseskan program GEN 170. Program ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dari akademisi, lembaga pendidikan termasuk media. Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi,\" ujarnya. (mth)

Biar Kembali Greget KPK Mesti Kembali Periksa Kasus Cak Imin

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 23:03:19 0

Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator CBA Bulan Desember ini masih dalam suasana perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), momentum ini juga seharusnnya jadi ajang pembenahan bagi Aparat Penegak Hukum terkait pemberantasan korupsi khususnya Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK). Agar Hakordia tidak sebatas perayaan semata tapi tindakan nyata.Menjelang akhir 2021 semangat pemberantasan korupsi terasa hampir padam, KPK Contohnya saat ini kurang greget bahkan berpuas diri dengan kasus-kasus kecil yang terjadi di daerah. Ditambah dengan jumlah OTT yang baru 7 kali di tahun 2021, sama buruknya dengan jumlah OTT di tahun 2020 yang hanya 7 kali.Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebelum era Firli Bahuri kinerja KPK sangat buruk, untuk OTT di tahun 2019 bisa sampai 21 bahkan di tahun 2018 mencapai 30. Terkait tangkapan juga KPK di era sebelum Firli sanggup menjerat nama-nama besar bahkan sekelas Ketua Umum Partai Politik, misalnya 15 Maret 2019 KPK saat itu melakukan OTT dan tangkapannya bukan ecek-ecek tapi sekelas Romahurmuziy atau Romi dicokok saat menjabat Ketum Parpol.Sebelum Romi, Setya Novanto saat itu sebagai Ketum Parpol juga dicokok KPK dan divonis April 2018. Mirisnya setelah KPK dipimpin Firli Bahuri sejak 2020, jumlah OTT dan target tangkapan sangat mengkhawatirkan. OTT di 2021 hanya tercapai di satu digit serta tangkapan hanya sekelas pejabat daerah seperti DPRD, Kepala Dinas, Bupati, paling banter Gubernur itupun hanya satu.Oleh karena itu, kinerja KPK yang masih buruk sebaiknya membuka kasus-kasus lama yang melibatkan nama besar yang belum tuntas. Sebagai contoh, kasus kardus durian di mana nama Muhaimin Iskandar disebut-sebut. Selain kasus kardus durian, nama Muhaimin Iskandar juga disebut-sebut dalam kasus suap pembahasan anggaran optimalisasi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada Kemenakertrans 2014 yang saat ini bernama Kementerian Ketenagakerjaan. Serta nama Muhaimin Iskandar juga disebut-sebut dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.Center for Budget Analysis (CBA) meminta KPK untuk kembali ke marwahnya dalam memberantas korupsi. Salah satu langkah real dengan memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskanda terkait kasus-kasus yang menyeret namanya. (*)

Kemenag Gagas Wisata Religi Candi Prambanan

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 20:11:44 0

Sleman, FNN - Kementerian Agama menggagas untuk menawarkan paket wisata religi di kompleks Candi Prambanan yang berada di perbatasan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.\"Wisata religi ini sedang kami matangkan, saat ini masih berjuang untuk mewujudkan nota kesepahaman dengan pemangku kepentingan lainnya,\" katan Direktur Urusan Agama Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Trimo di Prambanan, Rabu.Menurut dia, diharapkan Candi Prambanan dapat menjadi pusat pengembangan nilai spritual dan peradaban Hindu nusantara bagi dunia.\"Candi Prambanan memiliki nilai-nilai spritual yang luar biasa, untuk itu harus kita tunjukkan dan sebarkan agar nilai-nilai yang lahir dari spirit nusantara dapat menjadi inspirasi bagi dunia,\" katanya.Ia mengatakan, saat ini pihaknya terus mengupayakan agar nota kesepahaman tersebut dapat segera terwujud.\"Karena paket wisata religi itu akan mulai dilaksanakan ketika nota kesepakatan sudah ditandatangani,\" katanya.Ia mengatakan, instansi yang turut dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut terdiri dari beberapa kementerian.\"Kementerian tersebut di antaranya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi serta lintas lainnya,\" katanya.Trimo mengatakan, diharapkan tahun depan paket wisata religi ini sudah bisa dilaksanakan.\"Nantinya wisata religi ini juga memberikan ruang dan mendukung segala aktivitas baik dari budaya, aktivitas pasar dan aktivitas keagamaan dan aktivitas masyarakat di sekitar Candi Prambanan,\" katanya.Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Hetty Herawati menyatakan bahwa pihaknya mendukung rencana paket wisata religi Candi Prambanan.\"Bahkan di kawasan Candi Prambanan ini dapat menjadi penunjuk sejarah bahwa toleransi ternyata telah tumbuh sejak jaman dahulu. Ini ditunjukkan dengan adanya bangunan candi Hindu maupun candi Budha di kompleks Candi Prambanan ini,\" katanya.Menurut dia, Candi Prambanan ini bukan hanya milik sebagian orang, ini adalah aset dan budaya Indonesia yang besar yang dimiliki oleh negara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.\"Kita sadar betul bahwa ini adalah milik bersama milik negara, bahkan milik dunia juga karena itu kita mendukung segala aktivitasnya satunya adalah tadi wisata religi,\" katanya.Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan PT Taman Wisata Candi (TWC) melaksanakan Prambanan Conference yang merupakan peringatan 30 Tahun Candi Prambanan Sebagai Warisan Budaya Dunia di Komplek Rama Sinta Lingkungan Candi Prambanan, Yogyakarta pada Rabu (22/12).Dalam kegiatan tersebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berharap agar pemanfaatan Candi Prambanan sebagai warisan budaya dunia juga memberi dampak positif pada masyarakat sekitar.\"Pemanfaatan Candi Prambanan sebagai warisan budaya dunia kita harapkan membawa dampak positif dari sektor budaya, ekonomi, dan sosial kepada masyarakat sekitar,\" kata Sandiaga yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting. (mth)

Menteri PUPR Pastikan Kesiapan Infrastruktur Penunjang MotoGP

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 20:05:32 0

Mataram, FNN - Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memastikan kesiapan infrastruktur penunjang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam mendukung event MotoGP tahun 2022.\"Pak Menteri hadir di NTB ingin memastikan kesiapan infrastruktur menyongsong event MotoGP Maret 2022,\" kata Kepala Dinas PUPR NTB, H Ridwan Syah usai mendampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono berkunjung ke Mandalika, Rabu.Ridwan Syah menjelaskan, ada dua hal yang menjadi atensi Menteri PUPR yakni, pelebaran jalan provinsi ruas Kuta - Keruak depan Sirkuit Mandalika sepanjang 5,6 kilometer sekaligus penataan lanscape.Kedua, penghijauan atau penataan tanaman sepanjang jalan by pass Badara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok - Mandalika sepanjang 17,3 kilometer.\"Kedua pekerjaan utama itu sangat urgen mendukung perhelatan MotoGP Maret mendatang,\" terangnya.Ridwan Syah menuturkan, mengenai biaya pengerjaan program tersebut di bantu pemerintah pusat sesuai usulan Gubernur NTB, nantinya melalui penambahan DIPA APBN 2022 antara lain di Kementrian PUPR sekitar Rp300 miliar.\"Tangan itu tidak ringan, harus bekerja keras karena waktunya sangat mepet. Malah, pak Menteri dengan tegas minta agar pengadaan/lelang dini akan dilakukan mulai pekan ini, sehingga paling lambat pertengahan Januari 2022 pekerjaan konstruksi itu bisa dilaksanakan,\" jelas Ridwan Syah.Mantan Asisten II Setda Pemprov NTB ini, menambahkan seusai kunjungan di sekitar KEK Mandalika, Menteri Basuki Hadimuljono kata Ridwan, langsung menggelar rapat teknis di kantor PT ITDC.\"Minimal kita fokus pada segmen jalan depan sirkuit sepanjang 1,2 kilometer yang akan kita lebarkan jalannya dari 6 meter menjadi jalan 2 jalur, 4 lajur seperti bypass saat ini,\" tegas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.Selain jalannya lebar lanjut Basuki, akan menghadirkan landscape dengan pepohonan rindang dan bunga-bunga indah di koridor tersebut.Selain itu juga dikoridor ini akan direhab sekitar 198 bangunan rumah dan tempat usaha masyarakat yang kumuh dengan arsitektur lokal.Ada juga dukungan dari Kementrian Perhubungan yang akan menghadirkan fasilitas keselamatan jalan berupa lampu jalan, rambu-rambu, RPPJ, marka dan guard rail.Ditambahkan Basuki, pemerintah pusat, ITDC, Pemprov NTB, Polda, Korem dan Kabupaten Lombok Tengah diharapkan bersinergi dan belajar dari pengalaman event WSBK November lalu.\"Harapan Bapak Presiden di Kawasan Mandalika terutama sekitar sirkuit tidak boleh macet, jangan ada genangan air, dan tidak kelihatan kumuh. Mohon dukungan semua pihak dalam persiapan kita menyambut event MotoGP,\" kata Basuki.Diketahui kunjungan Menteri PUPR ke NTB sebagai, tindak lanjut direktif Presiden Jokowi pada rapat terbatas tanggal 26 November 2021 di Istana Bogor yang dihadiri Gubernur NTB dan sejumlah Menteri. (mth)

FOI Targetkan Gerakan Satu Juta Ibu Tekan Masalah Pangan

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 20:01:25 0

Jakarta, FNN - Organisasi sosial, Foodbank of Indonesia (FOI) menargetkan gerakan yang melibatkan satu juta ibu menjadi relawan untuk bersama menekan masalah pangan seperti kelaparan dan kekurangan gizi terhadap kelompok rentan termasuk anak-anak.\"Kami akan gerakkan terus sejuta ibu untuk bergerak menghapus kelaparan dan kurang gizi untuk masa depan Indonesia,\" kata Pendiri FOI Hendro Utomo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan pada 2019 hingga saat ini, organisasi tersebut melakukan aksi 1.000 ibu yang ternyata diikuti hampir 4.500 ibu-ibu di 20 kabupaten/kota di Tanah Air dalam kampanye \"Bikin Dapur Ngebul\".Melalui kampanye itu, lanjut dia, para ibu diharapkan dapat mengajak keluarga kembali berkegiatan di dapur mengolah makanan dan membuka akses pangan bagi anak-anak.Gerakan tersebut semakin digencarkan FOI mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah warga miskin di Indonesia yang meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemi COVID-19.Sedangkan, survei FOI pada 2020 di 14 kota dan kabupaten di Tanah Air menunjukkan bahwa di permukiman padat, anak yang belajar di sekolah pada tingkat dini (PAUD) dalam keadaan lapar mencapai sekitar 50 persen.Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama khususnya para ibu di Indonesia karena anak merupakan masa depan bangsa. Ibu memiliki peran kunci dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan makanan anak dan keluarga.Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi menekan masalah pangan, FOI memberikan penghargaan kepada ibu-ibu relawan yang membuka akses pangan melalui \"Anugerah Ibu Teladan\" yang sekaligus memaknai Hari Ibu.\"Ibu yang memberikan kita gizi pertama saat kita lahir. Ibu yang merawat dan membesarkan kita dengan kasih dan nilai-nilai,\" imbuh Hendro.Terdapat empat kategori penghargaan Ibu Teladan yakni penggerak masyarakat, akademisi/peneliti, dunia usaha, dan pemangku kebijakan publik melalui masa penjurian pada 9-11 Desember 2021 oleh juri independen. (mth)

Ketua DPR Apresiasi Program Modernisasi Alutsista TNI AU

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 13:28:25 0

Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI Angkatan Udara (AU) untuk meningkatkan kemampuan tempur.Menurut dia, terobosan dan inovasi harus terus dilakukan untuk menyiasati kendala penyediaan alutsista.\"Tidak sekadar memenuhi target MEF (Minimum Essential Force), tetapi harus menghasilkan lompatan teknologi dan terobosan sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dalam teknologi alutsista di kawasan,\" kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Puan mengemukakan hal itu ketika meninjau program Enhanced Mid Life Update (EMLU) pesawat tempur F-16 TNI AU di Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, Selasa (21/12).Dalam kesempatan itu Puan melihat langsung pesawat F-16 yang sudah diperbaharui kemampuan tempurnya.Puan juga melihat kokpit pesawat dan berdialog dengan dengan para penerbang Lanud Iswahjudi.Kedatangan Puan di Lanud Iswahjudi disambut langsung Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo bersama sejumlah perwira tinggi TNI AU.Fadjar menjelaskan bahwa program Falcon Star EMLU merupakan salah satu terobosan TNI AU dalam memodernisasi pesawat tempur F-16.Setelah menjalani program tersebut, kata Kasau, F-16 TNI AU berkemampuan melaksanakan pertempuran modern secara Beyond Visual Range (BVR).\"Melalui program Falcon Star EMLU, F-16 kini juga dilengkapi radar dengan jangkauan yang jauh dan BVR missile AIM-120 AMRAAM. Saat ini program Falconstar EMLU sudah menghasilkan 5 pesawat dari rencana 10 pesawat,\" ujarnya.Kasau menjelaskan bahwa program EMLU dilaksanakan sepenuhnya oleh personel TNI AU dengan pelatihan dari teknisi ahli dari Lockheed Martin, yang sekaligus bagian dari alih teknologi.Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menegaskan bahwa kunjungan Ketua DPR RI sangat penting sebagai sarana memotivasi para penerbang dalam melaksanakan tugas. (mth)

Pontjo Sutowo Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum FKPPI

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 13:24:41 0

Jakarta, FNN - Pontjo Sutowo kembali terpilih sebagai Ketua Umum Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) periode 2021-2026 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 FKPPI di Jakarta, 20-22 Desember 2021.\"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader Keluarga Besar (KB) FKPPI. Melalui Munas ke-10 ini, mereka telah memberikan kepercayaan kembali kepada saya sebagai Ketua Umum KB FKPPI untuk periode 2021-2026,\" kata dia, dalam penutupan Munas ke-10 itu berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.Kembali menjadi Ketua Umum FKPPI yang saat ini berusia 43 tahun, kata Pontjo, merupakan sebuah kehormatan sehingga jabatan itu juga perlu diiringi dengan tanggung jawab untuk membesarkan forum tersebut dalam tujuan bela negara, secara solid, mandiri, bersatu dan berdaulat.\"Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya, noblesse oblige, yaitu kehormatan harus dibarengi dengan tanggung jawab,\" ujarnya.Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), menurut Pontjo, FKPPI tidak pernah dan tidak diperbolehkan membuat kegaduhan ataupun meresahkan masyarakat. Sebaliknya, energi yang dimiliki para anggota dan kader FKPPI perlu digunakan untuk membela negara.\"Jadi, kita bukan ormas dalam tanda petik yang membuat gaduh. Kita tidak perlu membuat gaduh. Kita tidak perlu ber-FKPPI kalau untuk premanisme. Kejagoan kita itu kita gunakan untuk bela negara,\" kata dia.Selain itu, Pontjo juga menyampaikan salah satu tekad FKPPI yang harus senantiasa diperjuangkan adalah berada di garis terdepan untuk menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).\"Ancaman terhadap bangsa dan negara sekarang ini semakin kompleks,\" kata dia.Tidak hanya itu, kata dia, FKPPI pun harus peka terhadap isu-isu dan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya adu domba antarmasyarakat. Isu dan tindakan seperti itu, menurut dia, dapat memicu perpecahan dan melemahkan persatuan bangsa yang majemuk.\"FKPPI harus siap dan mampu mengisi kekosongan peran yang sebelumnya dilakukan oleh sistem nasional dalam berkontribusi, tidak saja dalam mengisi pembangunan, tetapi juga dalam menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,\" kata dia.Ia menambahkan pula FKPPI harus siap untuk membela kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa sebagai perwujudan bela negara itu.Penutupan Musyawarah Nasional ke-10 FKPPI itu ikut pula dihadiri Menteri Perindustrian sekaligus kader FKPPI Agus Gumiwang Kartasasmita, Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayor Jenderal TNI Sapriadi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, serta Wakil Ketua Umum FKPPI, yaitu Indra Bambang Utoyo dan Dudhie Makmun Murod. (mth)

KPK Panggil Empat Saksi Kasus Proyek PUPR Kota Banjar

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 13:18:34 0

Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan proyek pada Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat.\"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,\" kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Ia menyebutkan empat saksi tersebut, yaitu Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Lingkungan Hidup (DKPPLH) Kota Banjar Tahun 2012 Asno Sutarno; Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2013 Yoyo Suharyono; Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2013 Eri Kuswara Wardhana; dan Kabid Lingkungan Hidup Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2013 Dwi Yanti Estiningrum.Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah memeriksa empat saksi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/12), yakni Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Banjar Tahun 2010 S. Heri Heryaman; Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Lingkungan Hidup (DKPPLH) Kota Banjar Tahun 2011 Supratman; Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman Kota Banjar Tahun 2011 Noorjanah; dan Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Banjar Tahun 2011 Basir.\"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain adanya dugaan aliran uang yang diterima oleh pihak yang terkait dengan perkara ini dari beberapa pengerjaan proyek pada dinas pemerintahan di Pemkot Banjar,\" kata Ali.KPK saat ini belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus Dinas PUPR Kota Banjar.Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka. (mth)

Bupati Belu Apresiasi Bantuan Listrik Gratis Bagi 250 KK di Perbatasan

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 13:13:22 0

Kupang, FNN - Bupati Belu, Nusa Tenggara Timur Agustinus Taolin mengapresiasi bantuan penyambungan listrik gratis dari PLN bagi sebanyak 250 kepala keluarga di Dusun Asulait, Desa Sarabau, Kabupaten Belu yang berada di wilayah perbatasan RI-Timor Leste.\"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap PLN yang menghadirkan listrik gratis bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini sangat merindukan listrik PLN,\" katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Rabu.Ia mengatakan hal itu menanggapi bantuan penyambungan listrik gratis dari PLN Unit Induk Wilayah NTT bagi masyarakat Dusun Asulait, di Desa Sarabau, Kecamatan Tasifeto Timur yang berbatasan wilayah dengan Timor Leste.Pihaknya mencatat sebanyak 250 KK di Dusun Asulait mendapat bantuan penyambungan listrik gratis dari PLN melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).Bupati Agustinus mengatakan dengan hadirnya listrik ini maka masyarakatnya yang berada di wilayah beranda NKRI itu bisa menyambut Natal dan Tahun Baru dengan sukacita.\"Hadirnyua listrik ini adalah kado Natal yang terindah bagi masyarakat yang selama ini merindukan listrik PLN,\" katanya.Ia mengatakan lebih dari hal itu, dengan hadirnya listrik PLN maka pembangunan di wilayah perbatasan bisa bertumbuh lebih cepat seperti sektor pendidikan, kesehatan hingga berbagai usaha ekonomi masyarakat.Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT, Agustinus Jatmiko mengatakan kehadiran PLN untuk melistriki wilayah perbatasan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari beranda terdepan.Penyambungan listrik gratis bagi masyarakat ini disalurkan melalui Program TJSL serta dukungan sumbangan dana dari pegawai PLN melalui Program One Man One Hope (OMOH).\"Kami berharap dengan adanya listrik PLN ini pembangunan di perbatasan bisa bertumbuh lebih cepat, terutama sektor-sektor ekonomi masyarakat,\" katanya.Jatmiko menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar ke depan bisa menghadirkan listrik di lokasi pemukiman warga yang belum menikmati listrik. (mth)

Kejahatan Kesehatan

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 13:07:42 0

Jika tanpa kendali aturan yang memayunginya, maka kebijakan kesehatan itu dapat menjadi kejahatan atau bahkan berkisi penjajahan. Meski mungkin terlalu ekstrim akan tetapi cukup beralasan.                                      Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati politik dan KebangsaanBisnis test PCR yang konon melibatkan dua menteri yang belum juga tuntas kini diramai lagi soal karantina dengan hotel berbayar mahal. Kasus penumpukkan TKI di Bandara menjadi sorotan sebagai ekses dari kewajiban karantina. Vaksin jenis apapun menjadi tidak berguna. Pemerintah gamang pada tiga persoalan yaitu kekhawatiran pandemi yang akan meningkat kembali, sektor usaha atau bisnis yang harus dipulihkan, serta pembengkakan dana penanganan pandemi. Kegamangan ini mengakibatkan kebijakan kesehatan yang tidak sistematis, sewenang-wenang, dan menciptakan ketidakpastian hukum. Jika tanpa kendali aturan yang memayunginya, maka kebijakan kesehatan itu dapat menjadi kejahatan atau bahkan berkisi penjajahan. Meski mungkin terlalu ekstrim akan tetapi cukup beralasan.Pertama, membuat aturan karantina sebagai kewajiban yang dibarengi dengan kewajiban membayar hotel berharga 8,5 juta ke atas adalah pemerasan atau pemaksaan. Kecurigaan permainan  bisnis perhotelan harus diklarifikasi. Termasuk mafia yang ikut terlibat. Kedua, beratnya pendatang untuk memasuki \"neraka\" karantina dapat menjadi boomerang bagi bisnis pariwisata dan penerbangan luar negeri Indonesia. Garuda yang megap-megap karena hutang akan semakin terpuruk dengan kebijakan ini. Karantina 10 hari bukan waktu yang menyenangkan. Ketiga, penuhnya \"karantina gratis\" terbukti telah menelantarkan khususnys TKI. Keresahan yang terjadi adalah gambaran dari terjadinya pelanggaran HAM berdalih penangan kesehatan. Semestinya semua kebijakan yang memberatkan harus berdasar Undang-Undang bukan Permen apalagi sekedar Surat Edaran. Penanganan acak-acakan sulit untuk ditoleransi. Apalagi jika mindset para pengambil kebijakan itu adalah \"bisnis\". Kasus test PCR yang menguap perlahan mendorong keberanian untuk melakukan bisnis lanjutan. Jika tidak dicegah maka kejahatan kesehatan akan semakin menjadi-jadi. Bandung, 22 Desember 2021.

Tak Cukup Kata-kata

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 12:54:20 0

Saat rezim telah berubah menjadi ancaman yang menebar kecemasan, ketakutan dan teror bagi rakyat, sesungguhnya hanya ada dua pilihan bagi rakyat: hidup tertindas atau bangkit melawan. Bertindak dengan kesadaran kritis dan ingin meraih kehidupan negara yang lebih baik. Atau  pasrah menerima keadaan sambil menyesali, menggerutu di sana-sini, atau sekadar menampilkan kegarangan di media sosial. Segelintir yang mau turun ke jalan, sebagian besar lainnya tak peduli dan apatis sembari menelan mentah-mentah keterpurukannya juga. \"People Power\" tunduk oleh ancaman tergusur dari zona nyaman dan kriminalisasi atau juga ancaman nyawa. Rezim kekuasaan terus digdaya seiring kematian massal perlawanan dan maraknya kelahiran penghianat bangsa.                  Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari PERLAKUAN kepulangan TKI ke negerinya sendiri, sungguh pedih dan menyayat hati. Birokrasi prosedur karantina Covid-19 di Bandara Soetta, benar-benar melengkapi praktik-praktik eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa. Buruh migrain yang tidak jelas bagaimana nasibnya selama bekerja di negera lain, kini harus menjadi warga negara asing di negerinya sendiri. Entah karena begitu rendah dan hinanya para TKI ini, atau betapa terlalu mulia dan agungnya para penguasa di negeri Pancasila. Ramah dan hangat menyambut kedatangan TKA, namun bengis menerima kepulangan TKI. Rezim benar-benar diragukan kemanusiaannya. Atau memang hanya sekadar wujudnya yang manusia.Hal-hal seperti ini menjadi pemandangan keseharian. Di negeri yang katanya menjunjung adab ketimuran dan sarat religiusitas, belakangan melakukan reposisi sistem secara cepat dan masif. Menjungkirbalikkan semua realitas ideal. Ada yang tergantikan dan ada yang bertukar posisi. Keladziman telah hilang dari kebiasaan yang ada selama ini. Seperti berpindahnya kutub utara ke kutub selatan dan atau sebaliknya. Membuat semua hukum menjadi serba subhat. Mengubur Pancasila dan UUD 1945 sedalam-dalamnya.Nilai-nilai dikalahkan oleh materi dan kebendaan dunia lainnya. Kebenaran semakin tersudut dan tergeser oleh penyimpangan. Kesejahteran seperti digembok oleh segelintir orang dan kelompok dalam tampilan oligarki dan borjuasi korporasi. Keadilan menjadi hak veto dan hanya versi penguasa. Rakyat kini hidup dalam selimut penyesatan dan distorsi yang membuat sesak nafas, pikiran, dan kesadaran.Meyakini Tujuan dan Risiko PerjuanganMenghadapi kekuasaan yang mengabaikan dan tak takut lagi pada Tuhan, seharusnya membuka mata rakyat bahwa rezim itu cenderung telah bersekutu dengan iblis. Ia seperti  penjelmaan dari Firaun, Namrud, dan semua pemimpin-pemimpin dzolim masa lampau. Suasana kejahatan dan kebiadaban seakan menunggu kemunculan \'reneisans\", pada masa-masa kegelapan di era kekinian. Begitu absolutnya kekuasaan manusia atas manusia yang lain. Merendahkan peradaban manusia seperti jaman jahiliyah, saat manusia belum mengenal dan mengakui keberadaan Sang Pencipta sejati.Betapa pun kesombongan dan keangkuhan manusia pada sesamanya. Sejarah menjelaskan bahwa ada kekuasaan Tuhan yang jauh di atas kekuasaan manusia. Tatkala manusia sudah berlebihan dan melampaui batas. Maka cepat atau lambat akan berlaku hukum dan  azab Sang Ilahi. Kekuasaan dan kebesaran Tuhan akan mewujud pada kekuatan alam dan juga pada orang-orang yang teguh dan istiqomah di jalan kebenaran.Rakyat Indonesia sudah selayaknya belajar pada sejarahnya sendiri. Betapa perjuangan itu sangat perih. Membutuhkan lebih dari sekadar kerja keras, tujuan kebaikan-kebaikan itu mestilah ditebus dengan pengorbanan. Belajar dari pengorbanan para syuhada dan pahlawan. Menjadi keinsyafan bagi semua pihak, bahwasanya berjuang menegakkan amar maruf nahi munkar itu seperti menggenggam bara api. Semakin digenggam, semakin dahsyat panasnya dan membakar. Ketulusan dan keikhlasan pejuang itu dituangkan dalam cucuran keringat, darah, dan jiwa mereka. Tak terbantahkan lagi, kemerdekaan Indonesia dan upaya mempertahankan NKRI selalu disusun dan dirangkai oleh semangat pengorbanan.Kini, usai lampau seruan jihad para ulama ditambah pidato Bung Karno yang penuh agitasi dan propaganda atau orasi Bung Tomo yang membakar revolusi dalam mengusir penjajah, Indonesia tak cukup lagi hanya dengan sekadar kata-kata untuk menyelamatkan negara dan bangsa ini. Rakyat tak boleh lagi larut pada syair \"Kuasanya Kerongkongan\" dari Pramoedya Ananta Toer dan \"Dari Lidah Berawal Kemerdekaan\" oleh A.D. Donggo.Gerakan menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman oligarki serta sekulerisasi dan liberalisasi oleh kapitalisme barat maupun komunis, tidak cukup hanya dihadapi dengan cuitan dan chating-an di media sosial. Turun ke jalan secara massif dan massal mutlak dibutuhkan. Seperti \"kita harus turun ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkang\" lirik Bongkar Iwan Fals yang sudah mulai sendu suaranya.Seperti kata para sufi, Al Quran adalah kalam Illahi yang Agung. Kitabnya bak cerita sejarah yang begitu puitis dan sarat keindahan sastra tak tertandingi. Tapi  wahyu itu bukan sekadar guratan kata-kata. Ia mengandung makna kebenaran yang hakiki, penuh hikmah dan menunggu tindakan nyata untuk mewujudkannya. Bukan sekadar kata-kata. (*)

BI: Kewajiban Neto Investasi Internasional RI Triwulan III Meningkat

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 12:27:48 0

Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) melaporkan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan III 2021 mencatat kewajiban neto yang meningkat dari akhir triwulan II 2021 sebesar 264,7 miliar dolar AS atau 23,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi 275,9 miliar dolar AS atau 24,1 persen dari PDB.\"Peningkatan kewajiban neto tersebut berasal dari peningkatan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang melampaui peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN),\" ungkap Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.Ia menjelaskan posisi KFLN Indonesia meningkat 4,1 persen jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (quarter to quarter/qtq) dari 680,2 miliar dolar AS pada akhir triwulan II 2021 menjadi 707,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan III 2021.Peningkatan tersebut disebabkan oleh faktor revaluasi positif atas nilai instrumen keuangan domestik yang dipengaruhi peningkatan harga saham beberapa perusahaan di dalam negeri, sejalan dengan kuatnya ekspor serta penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.Peningkatan lebih lanjut bersumber dari aliran masuk investasi langsung, investasi portofolio dan investasi lainnya seiring persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik yang terjaga.Sementara itu Erwin mengatakan posisi AFLN tumbuh 4 persen (qtq) dari 415,4 miliar dolar AS pada akhir triwulan sebelumnya menjadi 431,9 miliar dolar AS.Seluruh komponen mengalami peningkatan AFLN dengan peningkatan terbesar pada aset cadangan devisa dan investasi lainnya sejalan dengan tambahan alokasi Special Drawing Right (SDR), peningkatan penempatan simpanan, dan piutang sektor swasta.Peningkatan lebih lanjut tertahan oleh faktor revaluasi akibat penguatan dolar AS terhadap mayoritas mata uang utama dunia serta peningkatan imbal hasil surat utang pemerintah di beberapa negara penempatan aset.BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan III-2021 tetap terjaga dan mendukung ketahanan eksternal, yang tercermin dari struktur kewajiban PII Indonesia yang didominasi oleh instrumen berjangka panjang atau sebesar 93,6 persen.Ke depan bank sentral meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi COVID-19 yang didukung sinergi bauran kebijakan BI dan pemerintah, serta otoritas terkait lainnya.Meskipun demikian BI akan tetap memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian. (mth)

Saham GIAA Berpotensi Delisting, Analis: Pelaku Pasar Terus Memantau

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 12:22:11 0

Jakarta, FNN - Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai para pelaku pasar saat ini masih terus memantau kondisi PT Garuda Indonesia (Persero) seiring dengan potensi penghapusan pencatatan atau delisting saham yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal pekan lalu.\"Para pelaku pasar terus mengamati perkembangan renegosiasi utang GIAA, serta kinerja fundamental emiten,\" ujar Nafan saat dihubungi di Jakarta, Rabu.Menurut Nafan, renegosiasi utang maskapai plat merah tersebut diharapkan dapat mengurangi beban keuangan perseroan.Kendati demikian, lanjut Nafan, langkah tersebut seyogyanya diikuti dengan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnis aviasi.\"Selama tidak ada restriksi maka mobilitas masih berjalan. Manfaatkan potensi tingkat okupansi yang tinggi untuk perjalanan aviasi. Tahun depan Kepemimpinan RI dalam G20. Semestinya mendorong investasi dan kepariwisataan,\" ujar Nafan.Garuda saat ini terus mengakselerasikan upaya restrukturisasinya dengan membangun komunikasi konstruktif dengan para kreditur, lessor maupun pemangku kepentingan terkait.Menyikapi informasi tentang potensi delisting saham, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan bahwa perseroan terus memberikan perhatian penuh terhadap hal tersebut.Untuk itu, Garuda tengah fokus melakukan upaya terbaik dalam percepatan pemulihan kinerja melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) guna menghasilkan kesepakatan terbaik dalam penyelesaian kewajiban usaha, sehingga nantinya saham Garuda dapat kembali diperdagangkan seperti sedia kala.Berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di bursa, bursa dapat menghapus saham perusahaan tercatat apabila mengalama dua kondisi.Pertama, perusahaan tercatat mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan terrcatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.Kedua, bursa dapat melakukan delisting apabila saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di pasar reguler dan pasar tunai, hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.Saham GIAA telah disuspensi selama enam bulan dan masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada 18 Juni 2023. (mth)

Kebangsaan dan Kebhinekaan

BY FNN Rabu, 22 Desember 2021 02:21:22 0

  Mengangkat tema Kebangsaan dan Kebinekaan adalah cara Wahdah Islamiyah mensyukuri proses kebangsaan dan kebersamaan sebagai anugerah. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI KEBANGSAAN dan kebhinekaan. Dua kata yang disodorkan panitia pelaksana Muktamar IV Wahdah Islamiyah sebagai tema diskusi kita ini memang harus terus digaungkan. Argumen di belakangnya adalah tentang kesatuan dalam keberagaman, keutuhan negeri, dan semangat nasionalisme. Sejak jaman kemerdekaan, slogan-slogan kebangsaan, kebhinekaan, dan sejenisnya tak pernah kering menyertai perjalanan sejarah bangsa. Namun, hari-hari belakangan penggunaannya terasa semakin lentur. Satu saat slogan-slogan itu dipidatokan dengan mulia sebagai identitas keindonesiaan sekaligus cara kita merawat negeri, namun di saat yang bersamaan slogan yang sama dipakai membungkam kelompok yang dipandang berseberangan. Kita merasakan, misalnya, pekik slogan “NKRI harga mati” hari-hari belakangan seolah menjadi milik kelompok tertentu. Slogan ini tidak hanya digunakan untuk menonjolkan kelompoknya, tapi juga dijadikan senjata mendiskreditkan kelompok lainnya. Begitulah, politik identitas bisa dilekatkan pada apa saja, ya suku, agama, ras, atau bahkan mengakumulasi slogan-slogan kebangsaan secara karet. Seseorang bisa menuding kelompok lain menggunakan politik identitas, sementara di saat yang bersamaan, yang bersangkutan sendiri justru melakukannya dengan mengkapitalisasi dan menempatkan slogan kebangsaan secara keliru. Indikasinya sederhana. Slogan-slogan kebangsaan seringkali lalu lalang di linimasa media sosial. Slogan ini acapkalai dipakai untuk mempertentangkan isu agama atau (tuduhan) politik identitas berbasis agama dengan isu budaya atau nasionalisme. Ada kesan kedua isu ini tak akur. Padahal, sebaliknya, mereka yang mendalami agama dapat dipastikan mencintai negerinya sepenuh hati karena agama mengajarkan hal tersebut. Sebaliknya, mengaplikasi Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa tentu melaksanakan sila pertama dengan baik. Namun, pertentangan demi pertentangan seolah-olah dibiarkan tumbuh dan berkembang liar. Ada indikasi malah dirawat oleh jawara-jawara politik untuk kepentingan tertentu. Indikasi ini muncul bila melihat keberadaan buzzer yang demikian bebas mengumbar ujaran kebencian. Jelas, situasi ini berbahaya bagi proses berbangsa dan berbhineka kita. Mengapa berbahaya? Pertama, perbincangan di media sosial berpotensi mengonstruksi pemahaman publik terhadap tema tertentu. Kita tahu, media sosial tidak hanya menggeser peran media konvensional sebagai sumber informasi, tetapi juga menjadi wahana interaktif para netizen. Bila slogan-slogan (baik kebangsaan, agama, budaya atau slogan apapun) diklaim dan dipersepsikan keliru, maka pelan tapi pasti akan memunculkan persepsi publik yang keliru pula. Kedua, membiarkan perseturuan terus bertumbuh membuat fokus kita terhadap persoalan riil bangsa menjadi buyar. Debat yang hanya menghasilkan kegaduhan umumnya mengalihkan perhatian, di tengah utang yang menumpuk, pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran, penegakan hukum yang tidak berkeadilan, ekonomi yang semakin sulit, kesenjangan yang melebar, oligarki yang semakin menjadi-jadi, dan kohesivitas sosial semakin merenggang. Sebagai bangsa, kita semakin rapuh. Setiap orang atau kelompok tampak semakin agresif memperlihatkan posisi politiknya. Perbedaan pendapat atau pilihan politik semakin menajamkan polarisasi. Anak bangsa asyik saling menyalahkan sementara negara luar tak henti mengintai Indonesia dengan aneka kepentingannya. Demokrasi meniscayakan perbedaan pendapat. Tetapi politik telah merusak cara bangsa ini berbeda pendapat.  Nafsu mengambil alih kuasa atau mempertahankan kekuasaan telah mengkapitalisasi publik untuk terus berseberangan, sementara insting memburu rente sejumlah oknum tak surut di tengah situasi sulit pandemic Covid-19. Tujuh tahun belakangan kita hidup dalam situasi mengkhawatirkan. Terasa sekali, bangsa semakin rapuh. Kita berdoa segera terjadi perubahan mendasar. Perlu kerja keras bersama, apalagi isu Pemilu 2024 mulai menghangat. *** Indonesia butuh keteladanan. Tetapi, pada bagian ini pula bumi pertiwi kering. Pidato-pidato kebangsaan dilakukan di sana-sini, namun di waktu yang sama nilai-nilai kebangsaan dibiarkan terinjak oleh saling hasut, saling lapor, hukum yang tidak adil, demokrasi yang terkangkangi, dan seterusnya. Sejatinya, keteladanan harus dimunculkan oleh semua pihak, terutama oleh pemimpin dan para tokoh bangsa. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan harus berkeadilan sosial. Namun, terlalu banyak contoh yang membuat kita harus kecele. Urusan kerumunan di tengah pandemi misalnya. Tidak sedikit warga negara diseret ke ranah hukum karena soal kerumunan. Namun, hal yang sama sepertinya tidak berlaku untuk semua orang. Bahkan Presiden Jokowi sendiri diduga telah menimbulkan kerumunan di beberapa tempat. Pun ketika anak dan mantu presiden mencalonkan diri. Atau ketika sejumlah Menteri berbisnis PCR. Salahkah? Tidak. Tetapi secara etika ada yang janggal di sana. Secara etika, itu tidak bijak dan tidak menunjukkan keteladanan yang baik. Ini sama halnya dengan memberikan hadiah ke rakyat dengan cara melempar. Tidak melanggar hukum, namun juga tidak etis. Negeri tanpa sosok teladan mengindikasikan adanya krisis kepemimpinan yang akut. Padahal, negeri ini bukannya tidak punya (calon) pemimpin teladan. Kita punya banyak stok. Namun, banyak hal yang membuat mereka tidak muncul ke permukaan. Salah satunya disebabkan oleh sistem dan cara kita meramu aturan dalam memilih pemimpin, khususnya pemimpin nasional. Untuk maju menjadi presiden, seorang kandidat harus melalui partai. Sedangkan untuk mengusung satu pasang kandidat Capres dan Cawapres, partai politik harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen. Artinya, Parpol dapat mengajukan Capres-Cawapres jika memperoleh 20% kursi di DPR atau 25% dari suara sah nasional pada Pemilu DPR sebelumnya. Syarat itu sangat berat. Saking beratnya, sampai-sampai tak ada Parpol yang saat ini mampu mengusung pasangan kandidat presiden secara mandiri. PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR saja hanya berjumlah 128 kursi atau 19,33 persen. Jadi, apapun parpolnya, harus membentuk koalisi atau gabungan parpol. Namun, masalahnya bukan di sana. Masalahnya presidential threshold membuka peluang bagi elit politik tanah air untuk mengatur siapa yang bakal bertarung dalam pemilihan presiden. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan untuk menciptakan calon tunggal. Soal atur-mengatur ini, Fahri Hamzah pernah menyindir lewat cuitannya. \"PT 20 persen mempermudah elite mengatur sandiwara pemilu, supaya siapa pun yang menang ya dia-dia juga. Rakyat berantem beneran. Sampai sekarang belum kelar. Sementara dia berantem pura-pura ternyata\". Jika oligarki dapat menentukan kandidat capres-cawapres melalui PT, maka itu berarti calon pemimpin yang benar-benar unggulan berpotensi tidak mendapat tiket sehingga tidak muncul ke permukaan. Musababnya bisa banyak hal. Ya fulus, kedekatan politik, dan sebagainya. Manfaat dan mudharat PT itu telah banyak dianalisa dan telah menjadi diskursus berpuluh tahun, sehingga dengan mudah kita temui di media massa. Saya sendiri telah beberapa kali menulis soal ini. Kini, yang mendesak dilakukan adalah mencari jalan keluar. Secara hukum, menggugat ke MK adalah solusi paling popular. Namun, ada solusi lain bila Presiden menginginkan. Presiden bisa berinisiatif menerbitkan Perppu, sebagaimana tuntutan Ketua Dewan Kehormatan petinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Memang, dilemanya cukup ruwet. Perppu menuntut “kegentingan yang memaksa” sehingga debat soal indikator situasi genting dipastikan akan alot. Lagi pula, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sering menyatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Sementara PDIP sendiri menolak dihapuskannya presidential threshold. Kolega saya di Badan Pengkajian MPR RI politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno bahkan memandang angka ambang batas pencalonan presiden idealnya 30 persen, lebih tinggi 10 persen dari yang berlaku saat ini. Bila Perppu tidak memungkinkan, solusi lainnya bisa diinisiasi DPR. Namun, agaknya sulit berharap lebih ketika PT telah membuai dan membuat nyaman partai-partai besar. Saking sulitnya, Anggota DPR sendiri bahkan menyerukan agar masyarakat sipil, pers, hingga mahasiswa ramai-ramai mengepung senayan. Seruan ini diajukan oleh Fadli Zon. Kita tentu tidak ingin negeri ini gaduh berkepanjangan. Tetapi, bisa dipastikan pula bahwa kita juga tidak ingin membiarkan aturan yang nyata-nyata mengangkangi demokrasi menjadi kenikmatan segelintir kelompok, dan di saat yang sama menginjak-injak hak warga negara lain. Konstitusi menjamin setiap warga negara berhak dipilih dan memilih, serta bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Lalu apa solusinya? Mantan Pimpinan DPD Laode Ida beberapa saat lalu menuliskan gagasan jalan tengah di salah satu media. Menurut Laode, aspirasi PT tidak realistis bila dikaitkan dengan representasi politik di Indonesia. Mengapa? Karena Parpol yang tidak memiliki kursi di parlemen dipandang tidak legitimat mengusung pasangan calon presiden. Laode lalu mengusulkan agar, pertama, parpol yang masuk parliamentary threshold otomatis sudah memiliki legitimasi hukum dan legitimasi rakyat untuk mengusung Capres. Kedua, dengan melihat basis dukungan fraksi di MPR yang berarti DPD sebagai salah satu fraksi di MPR pantas dan legitimat untuk mengusung Capres/Cawapres. Bahkan sebagai Fraksi terbesar di MPR RI. Gagasan itu cukup rasional dan menarik didiskusikan. Namun, semakin aspiratif penyelenggaraan pemilu, tentu akan semakin berkualitas. Oleh karena itu, perlu upaya membuka saluran seluas-luasnya bagi partisipasi anak bangsa yang merasa punya kemampuan memimpin negeri. Dalam perspektif itu, selain opsi Capres/Cawapres dari fraksi-fraksi di MPR (DPR dan DPD), layak dipertimbangkan opsi tambahan ketiga yakni  Capres/Cawapres Independen. Capres Independen memungkinkan warga bangsa yang merasa siap dan mampu memimpin negeri mendapatkan salurannya. Hal-hal teknis menyangkut kualifikasi, syarat, dan ketentuannya bisa dibicarakan dan diperketat melalui aturan perundangan. Bobotnya tentu harus sebanding dengan mereka yang maju melalui fraksi di MPR. Capres independen meluaskan partisipasi politik rakyat dalam Pemilu. Capres independent bukan hal tabu, sebab dalam pemilihan kepala daerah, keabsahan calon kepala daerah independen telah kita sepakati. Lalu, kenapa tidak untuk  kontestasi kepemimpinan nasional? Bukankah substansinya sama? Oleh karena itu, kita membutuhkan dukungan rakyat agar perluasan rekrutmen calon pemimpin nasional dapat dilakukan. Proses kebangsaan dan kebhinekaan dapat kita perkuat salah satunya dengan memilih pemimpin terbaik.

Perempuan Lintas Profesi Salurkan Bantuan Kepada 450 Pengusaha Mikro

BY FNN Selasa, 21 Desember 2021 22:20:12 0

Jakarta, FNN - Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) kembali menyalurkan bantuan permodalan kepada 450 pelaku usaha mikro di 11 provinsi termasuk di Ibu Kota.\"Pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan modal ini merupakan hasil rekomendasi pengurus daerah yang ada di 11 provinsi,\" kata Ketua Umum PPLIPI Indah Suryadharma Ali di sela-sela musyawarah nasional di The Tribrata Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa.Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pelaku usaha mikro dihadirkan untuk mendapatkan dana maka tahun 2021 ini pengurus daerah yang akan mendistribusikan bantuan modal langsung ke pelaku usaha mikro.Mengenai profil penerima bantuan modal, Indah mengatakan, sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro. Contoh pedagang nasi uduk, penjaja mainan keliling dan sebagainya.\"Kami hanya memberikan pelaku usaha mikro yang usahanya sudah berjalan, tujuannya untukmeningkatkan kualitas usahanya. Seperti kalau pedagang nasi uduk maka lauknya yang dijajakan menjadi lebih bervariasi,\" kata Indah.Indah mengatakan dari sejumlah pelaku usaha mikro yang dibantu permodalannya banyak yangberhasil bahkan mendapat tambahan bantuan modal.Akibat dari pandemi COVID-19 banyak pelaku usaha mikro yang terkena imbasnya. Dengan bantuan permodalan ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi.Berdasarkan pengalaman selama pandemi pelaku usaha mikro dari kalangan perempuan lebih kreatif dan ulet saat menghadapi pandemi.\"Pengusaha perempuan itu biasanya banyak akalnya membuka lapak di depan rumah merupakan hal yang biasa di tengah pandemi,\" kata Indah.Mengenai program ke depan, Indah mengatakan, sangat bergantung pada ketua baru yang akan dipilih dari munas saat ini. \"Siapapun pengurusnya saya yakin akan membuat PPLIPI lebih jaya,\" kata Indah. (mth) 

Bupati PPU Serahkan 180 Pompa Air BBG ke Petani

BY FNN Selasa, 21 Desember 2021 22:11:30 0

Penajam Paser Utara, FNN - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas\'ud menyerahkan bantuan 180 unit pompa air untuk petani sasaran yang merupakan paket konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).\"Bantuan pompa air ini merupakan program dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan program dari Komisi VII DPR RI,\" ujar Bupati PPU Abdul Gafur Mas\'ud (AGM) saat menyerahkan bantuan tersebut di Penajam, Selasa.Sebanyak 180 unit pompa air ini tersebar pada empat kecamatan di PPU, sesuai dengan pengajuan maupun kelengkapan berkas yang dimiliki oleh masing-masing petani.Diantara keunggulan pompa air BBG adalah lebih hemat dibandingkan menggunakan BBM. Namun jika petani akan menggunakan BBM pada pompa air tersebut juga bisa dilakukan, yakni dengan melepas saluran gas dan mengalihkan ke tabung BBM.Keunggulan dari pompa air konversi BBM ke BBG tersebut, lanjutnya, bahkan bisa menghemat biaya bahan bakar hingga 30 persen, kemudian dapat menghasilkan energi yang bersih serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.Pemerintah Kabupaten PPU, katanya, sangat bersyukur karena telah mendapatkan sejumlah bantuan berupa sarana pertanian, salah satunya adalah pompa air dari Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI.Bantuan yang telah diberikan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan hasil lebih maksimal bagi para petani.\"Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Hal yang terpenting yang perlu saya sampaikan, bantuan ini jangan dijual, namun harus dirawat dengan baik agar pemanfaatannya tahan lama,\" ujar AGM.Ia juga mengaku bersyukur atas bantuan yang telah diberikan kepada petani di PPU ini, sehingga atas nama pribadi maupun pemerintah kabupaten, ia mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian ESDM maupun komisi VII DPR RI. (mth) 

Pelni Raih TOP Digital Award 2021 Berkat Transformasi

BY FNN Selasa, 21 Desember 2021 19:36:17 0

Jakarta, FNN - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) berhasil meraih penghargaan di ajang TOP Digital Award 2021 yang digelar oleh majalah IT Works, pada kategori TOP Digital Implementation #Stars 3 dan TOP Leader on Digital Implementation 2021.Pjs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Opik Taufik menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan dari upaya transformasi digital di seluruh bisnis proses Pelni, terutama menjawab tantangan di masa Pandemi Covid-19.“Alhamdulillah, rasa syukur kami ucapkan atas apresiasinya kepada PT Pelni. Adanya Pandemi Covid-19 memang menuntut kita untuk cepat beradaptasi dalam teknologi karena setiap kegiatan dilakukan secara virtual,” kata Opik dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Selasa.Opik menjelaskan, penghargaan yang diberikan oleh IT Works dalam ajang yang mengangkat tema Accelerating Digital Transformation in Business & Government merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi tertinggi di bidang Teknologi Digital kepada Perusahaan dan Instansi Pemerintahan sejak tahun 2016.Kata dia, transformasi digitalisasi menjadi peta strategi Perusahaan yang dijalankan di tahun 2020-2024.“Sebagai Perusahaan yang melayani pelanggan, kita harus dapat menyesuaikan kebutuhan pelanggan seiring bertambahnya kemajuan teknologi. Di tahun 2022 mendatang, kita akan fokus pada customer experience, operational process, dan new business model,” ujarnya.Lanjut dia, Pelni telah melahirkan banyak inovasi untuk kemudahan pelayanan bagi para pelanggan baik itu pelayanan angkutan penumpang maupun barang.Melalui aplikasi MyCargoo!, yaitu aplikasi penjualan angkutan barang yang dapat memudahkan shipper melakukan pemesanan muatan hingga tracking muatan.Selain itu, aplikasi pemesanan tiket kapal penumpang juga telah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi guna menerapkan protokol kesehatan Covid-19.Sementara itu, di tahun 2022 akan segera meluncurkan Pelni Mobile Super Apps yaitu platform mobile untuk seluruh layanan bisnis, e-Procurement yaitu digitalisasi proses bisnis kegiatan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan, serta Planning and e-Budgeting yaitu digitalisasi kegiatan penyusunan RKAP dan laporan keuangan Perusahaan.“Kita juga terus membenahi back end system Perusahaan dengan menggunakan konsep microservice. Harapannya adalah Perusahaan dapat terus bertransformasi untuk memberikan pelayanan secara cepat dan mudah untuk pelanggan,” pungkas Opik. (mth)

Wali Kota Magelang Canangkan Wates Kampung Bebas Narkoba

BY FNN Selasa, 21 Desember 2021 19:15:47 0

Magelang, FNN - Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mencanangkan Kampung Bebas Narkoba di RW 02 Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Jawa Tengah.\"Pencanangan ini merupakan yang keenam kalinya sebagai upaya pencegahan peredaran narkoba,\" kata Aziz di Magelang, Selasa.Hadir dalam pencanangan tersebut, antara lain Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Magelang Gunadi Wirawan, dan segenap forpimda setempat.Dikatakan pula bahwa narkoba seperti lingkaran setan yang sulit diberantas, sama seperti togel dan penyakit masyarakat lainnya.Melalui pencanangan Kampung Bebas Narkoba dan pencanangan Kampung Religi, Aziz berharap narkoba dapat dicegah peredarannya sampai ke kampung.\"Utamanya anak-anak muda jangan sampai mengenal, apalagi memakai barang haram itu,\" ujarnya.Aziz menjelaskan bahwa program Kampung Bebas dari Narkoba ini berhubungan erat dengan Kampung Religi untuk mencegah dari awal pemakaian narkoba. Sementara itu, bagi yang sudah terkena dapat berhenti.Kalau dari sisi religi kuat, menurut dia, pelan-pelan narkoba akan hilang meskipun di dunia ini ada keseimbangan antara yang baik dan buruk.Dengan adanya pencanangan di Wates ini, dia juga berharap dapat memperkecil peredaran narkoba.\"Sebagai orang tua kami harus selalu mengawasi anak-anak. Jauhkan anak-anak dari narkoba. Jangan malu kalau ada yang terjerat, laporkan kepada pihak berwajib atau masukkan ke panti rehabilitasi,\" katanya.Sebelum di RW 02 Kelurahan Wates, kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Magelang Agus Satiyo Hariyadi, terlebih dahulu sudah dicanangkan di lima kampung lain, yakni di RW 04 Wates Prontakan Kelurahan Wates dan RW 06 Gg Kantil Kelurahan Kemirirejo.Berikutnya di RW 08 Paten Gunung Kelurahan Rejowinangun Selatan, RW 10 Kluyon Kelurahan Kramat Utara, dan RW 02 Ganten Kelurahan Jurangombo Selatan.Ia menjelaskan bahwa pencanangan ini bertujuan membentuk jejaring antinarkoba sejak dini. Hal ini dimulai dari tingkat paling bawah, yakni masyarakat.\"Tujuan lain meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Magelang,\" katanya. (mth)

Presiden Joko Widodo Kembali Bagi-bagi Sepeda

BY FNN Selasa, 21 Desember 2021 19:12:50 0

Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo kembali membagi-bagikan sepeda kepada masyarakat yang berhasil menjawab pertanyaannya dengan benar ketika mengunjungi Kota Tarakan, Kalimantan Utara.Pembagian sepeda itu terjadi saat Presiden Joko Widodo menyerahkan 13.455 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.\"Siapa yang hafal Pancasila?\" tanya Presiden Jokowi di Gedung Tenis Tertutup Telaga Keramat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa.Presiden Jokowi melontarkan pertanyaan tersebut setelah menjelaskan tentang manfaat memiliki sertifikat tanah dan juga apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas kerja keras dalam pengurusan sertifikatLantas seorang ibu asal Tarakan bernama Nursiah pun mengangkat tangannya.Presiden Jokowi kemudian menunjuk Nursiah yang berada di hadapannya untuk menyebutkan Pancasila. Dengan lancar Nursiah menyebutkan sila pertama hingga kelima.\"Kita ini memiliki 17.000 pulau. Sebutkan 5 saja pulau di Indonesia?\" tanya Presiden Jokowi kembali kepada warga.Muhammad Fadlan Syah yang berasal dari Tarakan menjawab pertanyaan tersebut.\"Yang pertama Pulau Sebatik, yang kedua Pulau Tarakan, yang ketiga Pulau Jawa, yang keempat Pulau Sumatera, yang terakhir Pulau Sadau,\" kata Fadlan.Presiden Jokowi lalu tersenyum mendengar jawaban Fadlan dan membenarkan nama-nama pulau tersebut.Pertanyaan terakhir yang diajukan Presiden terkait dengan protokol kesehatan.\"Kita harus melaksanakan yang namanya 3M. Itu apa saja?\" tanya Presiden.\"Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,\" jawab Rini Nurmala, seorang ibu dari Tarakan.Setelah mendengar jawaban tersebut, Presiden memberikan sepeda.\"Yang tadi bisa menjawab dengan baik diberi sepeda semuanya,\" ucap Presiden.Setelah hampir dua tahun tidak membagikan sertifikat untuk rakyat secara tatap muka, Presiden kembali membagi-bagikannya sekaligus memberikan sepeda kepada masyarakat yang bisa menjawab pertanyaan Presiden. Bedanya, jika sebelum pandemi yang ditunjuk Presiden naik ke atas panggung, namun kali ini hanya berdiri dari tempatnya dan menjawabnya.Turut hadir dalam kegiatan penyerahan sertifikat tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria/Kepala BPN dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dan Wali Kota Tarakan Khairul. (mth)

Sebanyak 8.000 personel disiapkan untuk amankan Natal dan Tahun Baru di Jakarta

BY FNN Selasa, 21 Desember 2021 19:06:47 0

Jakarta, FNN - Sebanyak 8.000 personel gabungan telah disiapkan untuk Operasi Lilin Jaya 2021 pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022. Salah satu sasaran operasi ini adalah pengamanan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.\"Untuk kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini kekuatan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya dan Pemda DKI Jakarta jumlah kekuatan seluruhnya berjumlah 8.000 personel,\" ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Selasa.Ribuan personel tersebut nantinya akan disebar di berbagai lokasi yang menjadi objek keramaian selama perayaan Natal dan Tahun Baru antara lain gereja, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi serta titik keramaian lainnya.Personel gabungan yang diterjunkan dalam Operasi Lilin Jaya 2021 juga ditugaskan untuk mengawasi penerapan pembatasan jam operasional beberapa jenis usaha seperti tempat hiburan, mal dan sebagainya yang dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 22.00 WIB selama berlangsungnya Operasi Lilin Jaya 2021.\"Jadi setelah 22.00 WIB akan dilakukan penertiban atau pembersihan oleh petugas gabungan dari Polda Metro Jaya, dibantu Kodam Jaya dan Pemprov DKI, yakni Satpol PP. Jadi diharapkan saat pukul 00.00 tak ada lagi kerumunan,\" ujarnya.Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 44.582 personel untuk melakukan pengamanan di sejumlah gereja dalam rangka Operasi Lilin pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.\"Ada 44.582 polisi akan disebar untuk melakukan pengamanan di gereja-gereja,\" kata Asisten Operasi (Asop) Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto, di Jakarta.Personel Polri yang disiapkan tersebut disebar ke sejumlah gereja-gereja yang ada di Tanah Air yang melaksanakan Misa Natal dan Misa Tahun Baru.\"Sebanyak 30.761 personel ditempatkan di Gereja Protestan, 13.821 personel di Gereja Katolik,\" katanya.Selain mengerahkan personel, Polri juga akan melakukan sterilisasi gereja pada saat sebelum dan sesudah kegiatan ibadah misa Natal dan misa tahun baru.Selain mengamankan tempat ibadah umat Nasrani, Polri juga mengerahkan personel untuk mengamankan pusat-pusat keramaian pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2022, seperti pusat perbelanjaan dan lokasi wisata.\"Ada 3.956 personel menjaga pusat perbelanjaan, dan 6.397 personel di tempat wisata,\" kata Imam.(mth)

Mahfud MD Berbagi Ilmu Politik Hukum di Kalsel

BY FNN Selasa, 21 Desember 2021 19:02:49 0

Banjarmasin, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berbagi ilmu politik hukum dalam seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).\"Apa yang akan dibuat pada suatu kebijakan itu namanya politik hukum untuk mencapai tujuan negara,\" kata Mahfud MD saat menjadi pembicara utama seminar nasional bertajuk \"Politik Hukum dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia\" di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Selasa.Mahfud mencontohkan pembuatan aturan atau tata cara pemilihan umum, hal itu termasuk dalam kajian politik hukum yang tak hanya yuridis normatif, namun jauh lebih kompleks dipadukan dengan ilmu politik.Sebagai guru besar Hukum Tata Negara dengan fokus pada bidang politik hukum, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap ilmu politik hukum dapat terus dikembangkan para akademisi di Indonesia yang pada akhirnya membantu kemajuan bangsa.Selain Mahfud MD, seminar yang terselenggara atas kerja sama Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum ULM dan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Kalimantan Selatan itu, juga menghadirkan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Prof Syarifuddin, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sultan H. Khairul Saleh, Sesjampidum Kejaksaan Agung, Yunan Harjaka, Guru Besar UII Prof Dr. Ni\'matul Huda, S.H., M.Hum serta Dr. Anang Sopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn dari Fakultas Hukum ULM.Rektor ULM Prof Sutarto Hadi dalam sambutannya mengatakan politik hukum jadi isu yang sangat penting bahwa sebenarnya ilmu hukum dinamis dan perlu kajian-kajian dari para pakar.\"Ilmu ini sangat relevan, misalnya perubahan kepemimpinan, maka kebijakan-kebijakan baru juga keluar yang secara umum mengubah juga hukum yang berlaku di sebuah negara. Jadi, apa yang dipaparkan Prof Mahfud MD bisa diserap ilmunya untuk pengembangan hukum di daerah,\" katanya.Pada kesempatan itu juga dirangkai dengan penandatanganan kerja sama antara Rektor ULM dan Rektor UII Prof Fathul Wahid terkait penguatan dan pengembangan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.Acara diakhiri dengan pelantikan Pengurus DPW Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020-2025 dengan ketua terpilih Dekan Fakultas Hukum ULM Prof Dr Abdul Halim Barkatullah yang dikukuhkan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKA UII Asmai Ishak. (mth)

Pemkab Murung Raya Siap Sambut UHC Tahun Kelima

BY FNN Selasa, 21 Desember 2021 18:55:56 0

Puruk Cahu, 21/12 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Murung Raya di Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan BPJS Kesehatan Muara Teweh tandatangani kerja sama penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk kabupaten setempat atau Universal Health Coverage (UHC) 2022 yang merupakan tahun kelima.\"Cakupan kesehatan semesta (UHC) Kabupaten Murung Raya ini merupakan yang kelima berturut-turut sejak 2018 lalu,\" kata Kepala Dinas Kesehatan Murung Raya Suria Siri di Puruk Cahu, Selasa.Menurut dia, Pemerintah Daerah terus mendukung terselenggaranya program Jaminan kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat di Kabupaten Murung Raya.\"Dengan komitmen dari jajaran pemerintah daerah terutama dari Bupati Murung Raya dan dinas terkait, harapannya tidak ada lagi yang tidak punya kartu JKN-KIS sehingga semua masyarakat di Murung Raya dapat tercover,\" kata Suria.Adanya keterbatasan anggaran dampak dari pandemi, kata dia, sedikit banyak menjadi tantangan sendiri agar UHC dapat tetap berlanjut tahun depan.\"Pemkab Murung Raya tetap terus berupaya agar semua kewajiban pembayaran dapat terpenuhi dengan penganggaran yang memadai,\" kata dia.Pejabat Pengganti Sementara (Pps) Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Murung Raya Istiari Hardini menyebutkan sebanyak 63.974 peserta telah didaftarkan dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.\"Ada 63.974 peserta yang termasuk dalam segmen PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemkab Murung Raya, dengan jumlah tersebut maka total persentase apabila dijumlah dengan segmen kepesertaan lainnya, jumlah kepesertaan JKN-KIS di daerah ini pada tahun 2022 sebesar 100 persen,\" ungkap Isti.Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian layanan bagi masyarakat melalui program JKN-KIS.\"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang telah kembali mendapat predikat UHC di tahun depan dan semoga kerja sama yang terjalin selama ini semakin baik ke depannya untuk bersama memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat,\" ujar Isti. (mth)

KPK Ajukan Banding Atas Putusan Mantan Dirut Pelindo II RJ Lino

BY FNN Selasa, 21 Desember 2021 18:47:47 0

Jakarta, FNN - KPK menyatakan banding dalam perkara mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Richard Joost Lino alias RJ Lino terkait kasus korupsi pengadaan dan pemeliharaan 3 unit Quayside Container Crane (QCC) Tahun 2010 di Pelabuhan Panjang (Lampung), Pontianak (Kalimantan Barat) dan Palembang (Sumatera Selatan).\"KPK memutuskan banding,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Jakarta, Selasa.RJ Lino divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 14 Desember 2021.Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta RJ Lino divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, tim jaksa KPK memutuskan untuk menyatakan upaya hukum banding dalam perkara RJ Lino karena belum dipertimbangkannya pembebanan pembayaran uang pengganti oleh hakim.\"Alasan banding tim jaksa antara lain terkait dengan tidak dipertimbangkannya pembebanan pembayaran uang pengganti pada perusahaan Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science And Technology Group Co. Ltd (HDHM) sejumlah 1.997.740,23 dolar AS sebagai akibat nyata dari perbuatan terdakwa,\" kata Ali Fikri.Menurut Ali, hal itu mengakibatkan belum dapat tercapainya upaya \"asset recovery\" secara optimal dari tindak pidana korupsi dimaksud.Uraian lengkap alasan banding jaksa akan tertuang dalam memori banding yang akan segera di kirimkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta.\"KPK berharap majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan dan memutus sebagaimana apa yang disampaikan oleh tim jaksa dalam uraian surat tuntutan karena penanganan korupsi sebagai kejahatan luar biasa tentu tidak hanya soal penegakan hukum demi rasa keadilan,\" ungkap Ali.Ali menyebut penegakan hukum juga seharusnya mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang diantaranya melalui pidana denda, uang pengganti dan perampasan aset hasil tindak pidana untuk pemasukan kas negara.Dalam perkara ini, RJ Lino dinyatakan terbukti melakukan dakwaan alternatif kedua dari pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.RJ Lino bersama-sama dengan Ferialdy Norlan yang menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II dan Weng Yaogen selaku Chairman Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) China mengakibatkan kerugian negara seluruhnya senilai 1.997.740,23 dolar AS.Hakim menyebut ada sejumlah tindakan intervensi yang dilakukan RJ Lino adalah pertama, memerintahkan dan menyetujui dua kali perubahan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tertanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tata Cara Pengadaaan Barang dan Jasa di Lingungan Pelindo II.Kedua, RJ Lino menginstruksikan Kepala Biro Pengaedaan untuk \"tidak memersulit proses evaluasi administrasi dan teknis\" terhadap penawaran HDHM meskipun sebetulnya HDHM tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) AdministrasiKetiga, secara sepihak RJ Lino memerintahkan \"Go for Twinlift\" dan \"selesaikan prsoes penunjukan HDHM\" atas penawaran harga HDHM dengan spesifikasi QCC \'twinlift 50 ton\' dan laporan saksi Ferialdy Noerlan selaku Direktur Operasi dan Teknik yang menyatakan proses pemilihan langsung telah selesai.Keempat, RJ Lino disebut memerintahkan Ferialdy Noerlan untuk melakukan penadnatangan kontrak oleh pihak HDHM (Weng Yaogen) diduga dilakukan pada 30 Maret 2010 meski pada dokumen kontrak tertanggal 30 April 2010.Namun putusan tidak diambil dengan suara bulat oleh tiga orang hakim karena ketua majelis hakim Rosmina menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan tersebut.Ketua majelis hakim yaitu Rosmina bahkan menyebut KPK tidak cermat saat menghitung kerugian negara.Menurut Rosmina, BPK menghitung kerugian negara dengan cara menghitung selisih nilai pembayaran pembangunan dan pengiriman dan pemeliharan 3 unit QCC dengan nilai realiasi pengeluaran HDHM.Sedangkan Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK memilih untuk (A) menghitung jumlah bersih yang diterima HDHM dari pembayaran Pelindo II, (B) menghitung jumlah pengadaan 3 QCC yaitu nilai HPP di manufaktur di China ditambah dengan margin keuntungan wajar dan biaya lain-lain termasuk biaya pengiriman dan biaya lainnya sampai siap dipakai oleh Pelindo II sehingga jumlah kerugian negara adalah poin (A) dikurangi poin (B). (mth)

Mentan Perkuat Hilirisasi Komoditas Hortikultura

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 22:06:39 0

Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berupaya memperkuat pengembangan dan hilirisasi sektor pertanian khususnya komoditas hortikultura untuk mendongkrak nilai ekspor.“Kita harus bisa memperhitungkan offtaker-nya siapa, sehingga produk yang dihasilkan oleh petani sudah jelas market-nya. Saya ingin kita tidak sampai ke budidaya saja tapi juga fokus kepada upaya hilirisasi industri primer,“ kata Mentan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Mentan Syahrul meminta seluruh jajaran Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk segera melakukan penguatan pengembangan komoditas hortikultura mulai dari aktivitas on farm hingga off farm guna memberikan nilai tambah usaha tani serta mendukung program tiga kali ekspor.Mentan Syahrul mengatakan bahwa hasil panen komoditas hortikultura harus lebih baik, yakni bernilai tambah ekspor. Hal ini sangat penting diwujudkan mengingat permintaan terhadap produk lokal hortikultura sangat banyak, sehingga menjadi peluang besar pengembangan komoditas hortikultura yang lebih fokus dalam skala korporasi dan menghasilkan produk yang berkualitas.\"Ini terbukti dari gelaran One Day with Indonesian Coffee, Fruits, and Floriculture (ODICOFF) tercatat potensi penjualan produk hortikultura senilai Rp378 miliar. Untuk itu menentukan market place dan market retail produk pertanian harus dipikirkan dengan baik,“ katanya.Mentan mengatakan bahwa kemajuan pertanian Indonesia ke depan juga tidak lepas dari peran petani milenial. Pertumbuhan petani milenial harus terus didorong secara masif dengan mengoptimalkan peran Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan yang sudah dikukuhkan. Keterlibatan secara aktif Jaringan Pertanian Nasional (JPN) dalam sektor pertanian dilakukan untuk mengkoordinasikan informasi dan program-program pembangunan di setiap kabupaten agar lebih cepat.“Saya senang ada Jaringan Pertanian Nasional dan saya berharap JPN dapat menjadi pioner di lapangan untuk mengakselerasi pembangunan pertanian di daerah,\" katanya. (mth)

DMDI Sambut Baik UU Antimuslim yang Disetujui oleh DPR AS

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 21:56:55 0

Jakarta, FNN - Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) menyambut baik sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat yang menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Antimuslim disahkan jadi undang-undang.Menurut dia, UU Antimuslim merupakan salah satu cara memerangi sikap fobia terhadap muslim, tidak hanya di AS, tetapi negara lain di dunia.\"Kami menyambut positif (RUU antiislamofobia) karena itu akan bermanfaat, terutama di negara-negara minoritas muslim. Namun, RUU itu belum diputuskan jadi UU. Kami (DMDI) menunggu saja,\" kata Wakil Presiden DMDI Komisaris Jenderal (Purn.) Syafruddin sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.DMDI mendorong Senat AS juga menyetujui rancangan undang-undang itu sehingga RUU Antimuslim dapat disepakati di Kongres dan diserahkan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk disahkan jadi undang-undang.\"Kami berharap pengesahan RUU itu karena banyak anggota DMDI itu negara-negara minoritas muslim. Saya pikir itu akan membuat situasi bangsa di berbagai negara kian kondusif,\" kata Syafruddin.DMDI merupakan organisasi muslim lintas negara yang beberapa anggotanya memiliki kelompok minoritas muslim, antara lain Kamboja, Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Jepang, dan Korea Selatan.RUU Antimslim diperkenalkan oleh anggota DPR AS dari Fraksi Partai Demokrat Ilhan Omar.Omar, perempuan muslim pertama yang terpilih sebagai anggota Kongres, mengusulkan RUU itu setelah adanya lelucon yang memuat kebencian/fobia terhadap Islam dari anggota DPR Fraksi Partai Republik Lauren Boebert.Boebert saat itu mengejek Omar dan menyebut dia sebagai \"skuad jihad\".Usai diusung oleh Demokrat ke DPR, RUU itu pada minggu lalu disetujui dengan perolehan suara 219 mendukung dan 212 menolak.\"Kita menghadapi tingginya kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap muslim di berbagai negara di dunia,\" kata Omar saat berpidato pada sidang pengambilan keputusan di DPR AS.Ia melanjutkan, \"Islamofobia adalah masalah dunia dan kami harus memimpin upaya global untuk mengatasinya.\" (mth)

SKK Migas Optimistis Mampu Mencapai Target Lifting Tahun Depan

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 21:22:31 0

Jakarta, FNN - SKK Migas optimistis bisa mencapai target lifting 703 ribu barel minyak per hari (BOPD) dan 5.800 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD) pada tahun depan.Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan meskipun entry point tahun 2022 hanya berkisar 660 ribu BOPD, pihaknya tetap optimis dapat mencapai target asalkan para pekerja SKK Migas dapat melakukan langkah-langkah yang tidak biasa.\"Saya menekankan agar proses mana yang bisa dipercepat agar dipercepat. Kita tidak lagi bisa menjalankan business as usual,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.Hingga November 2021, kinerja lifting minyak mencapai 657 ribu BOPD atau 93,2 persen dari target sebesar 705 ribu BOPD. Sementara itu, lifting gas mencapai 5.492 MMSCFD atau 97,4 persen dari target 5.638 MMSCFD.SKK Migas memproyeksikan outlook akhir tahun ini dapat mencapai 660 ribu BOPD atau 93,6 persen untuk minyak dan 5.505 MMSCFD atau sebesar 97,5 persen untuk gas.Dwi menyampaikan nilai penerimaan negara dalam 11 bulan terakhir dari bisnis hulu migas telah mencapai 12,55 miliar dolar AS setara Rp182 triliun atau 172 persen dari target 7,28 miliar, cost recovery tercatat sebesar 6,55 miliar dolar AS, dan reserve replacement ratio mencapai 102,3 persen dari target.“Untuk penerimaan negara, meskipun mengalami tantangan COVID-19 outbreak yang terjadi pada semester I 2021. Kami bersyukur harga minyak dunia berangsur naik, sehingga pada akhir 2021 dapat kami proyeksikan penerimaan negara akan mencapai 13,92 miliar dolar AS setara Rp202 triliun atau hampir dua kali lipat dari target APBN,” terang Dwi.Saat ini, SKK Migas telah mendapatkan minat dari beberapa investor tentang pengembangan migas non konvensional (MNK) dan juga chemical Enhanced Oil Recovery (EOR).Selain itu, pemerintah telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung capaian produksi nasional minyak dan gas bumi pada 2030.Dwi menyampaikan bahwa dukungan pemerintah terutama Kementerian ESDM terhadap industri hulu migas masih sangat besar di tengah gencarnya perubahan tren dunia yang mengarah pada penggunaan energi baru terbarukan.Menurutnya, dukungan pemerintah itu terealisasi dalam pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk tetap menjaga gairah investasi hulu migas.Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan pengembangan industri hulu migas nasional mulai dari penyederhanaan proses perizinan, berbagai insentif, hingga membebaskan investor untuk memilih jenis kontrak yang dianggap memberikan tingkat keekonomian sesuai keinginan.“Pemerintah telah menghilangkan pula biaya signature bonus, sehingga investor bisa memasukkan biaya ini sebagai bagian dari biaya operasi agar kebutuhan investasi dapat diturunkan. Kebijakan lainnya seperti DMO Price yang diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan investor menanamkan modalnya di industri hulu migas,” kata Arifin.Dengan dukungan-dukungan tersebut, Arifin berharap SKK Migas dapat mengoptimalkannya dengan melakukan eksekusi di lapangan melalui best effort serta extra ordinary effort.“Karena gap untuk mencapai 1 juta BOPD akan semakin menjauh dan menjadi ancaman tidak tercapainya target 2030. Perlu langkah konkrit dari SKK Migas di tahun 2022 agar target APBN dapat tercapai,” ujar Arifin“Saya mengingatkan pula agar industri hulu migas terus melakukan upaya kegiatan untuk mengurangi emisi karbon. Langkah ini penting agar dukungan terhadap industri hulu migas dapat terus didapatkan dari berbagai stakeholders,” tambahnya. (mth)

Panitia Muktamar NU Siapkan Penginapan bagi Muhibbin

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 21:15:20 0

Bandarlampung, FNN - Panitia Lokal Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama menyiapkan penginapan bagi muhibbin (pecinta) di pondok-pondok pesantren penyangga yang berjarak tidak jauh dari lokasi pembukaan muktamar.\"Untuk muhibbin dari luar daerah sudah kami siapkan tempat penginapan di pondok pesantren penyangga,\" kata Wakil Ketua Panitia Lokal Muktamar NU Selamet Anwar, di Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Senin.Menurut dia, untuk tamu muktamirin kebanyakan dari mereka menginap di Kota Bandarlampung, sehingga pihaknya memang bertugas melayani para muhibbin atau pengembira yang akan menyaksikan pembukaan muktamar di Pondok Pesantren Darussa\'adah, Gunungsugih.\"Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam mempersiapkan pembukaan muktamar,\" kata dia.Ia pun mengatakan bahwa persiapan pembukaan muktamar di Pondok Pesantren Darussa\'adah ini telah mencapai 99 persen.\"Persiapan sudah 99 persen, baik itu sarana prasarana dan pelayanan semua sudah siap,\" kata dia.Bahkan, lanjut dia, penyambutan untuk Presiden RI Joko Widodo yang direncanakan datang pada pembukaan muktamar telah disiapkan dengan matang dengan selalu berkoordinasi dengan Paspampres.\"Jadi insyaallah kami sudah siap. Besok tinggal gladi kotornya saja,\" ujarnya.Sebelumnya Panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama mengumumkan bahwa jadwal muktamar di Lampung yang semula pada 23-25 Desember 2021 dimajukan menjadi 22-23 Desember 2021, sedangkan penutupan pada 24 Desember pagi.Pembukaan Muktamar ke-34 NU akan dilakukan di Pondok Pesantren Darussa\'adah, Gunungsugih, Kabupaten Lampung Tengah, dan penutupanya direncanakan akan berada di UIN Radin Intan Lampung. (mth)

Luhut Minta GAMKI Jadi Agen Penggerak Ekonomi Setelah Pandemi

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 21:10:01 0

Depok, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengajak Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dapat mengambil bagian menjadi agen penggerak ekonomi selama masa dan setelah pandemi COVID-19.Hal itu diungkapkan Luhut saat menghadiri Konsolidasi Nasional dan Refleksi Akhir Tahun 2021 yang diselenggarakan DPP GAMKI secara daring, yang dimuat dalam rilis resmi DPP GAMKI di Jakarta, Senin.Pada acara daring ini, DPP GAMKI mengusung tema \'Peran dan Inovasi Generasi Muda Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.\"Saya berharap GAMKI menjadi agent of change atau sebagai teladan, inovator, pelopor, motivator, dan dinamisator bagi sesama anak bangsa hingga pada gilirannya mampu menjadi pengungkit bagi kemajuan negara Indonesia yang bermartabat,\" kata Menko Luhut Pandjaitan.\"Dan saya minta kalian menjadi anak-anak muda yang berkarakter. Untuk itu saya meminta agar karakter itu ada di Anda semua,\" ujarnya.Pada kesempatan itu, ia menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Kendati demikian, lanjutnya, pemerintah tetap membutuhkan kehati-hatian dalam menghadapi pandemi COVID-19.Selain itu, Menko Luhut menuturkan bahwa dalam penerapan PPKM berlevel, pemerintah selalu memonitor dengan menggunakan bukti data empiris beberapa metode pemodelan analisis statistik.Menurutnya, pemodelan ini menjadi salah satu bagian penting dari proses analisis data yang akurat.\"Berbasiskan ini tadi, kami semua secara ilmiah. Kalau ada yang kritik saya dulu, saya bukan epidemiolog, bukan hanya epidemiologi juga yang menyelesaikan ini. Itulah yang membuat orang salah,\" tuturnya.Oleh sebab itu, sambungnya, dalam menyelesaikan segala sesuatu dibutuhkan kolaborasi dalam bentuk kerja sama, interaksi, dan kompromi dengan seluruh pihak.\"Buat kalian yang muda-muda, menyelesaikan suatu masalah itu harus holistik, terintegrasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Itu sebabnya berpuluh-puluh tahun negeri kita ini berputar-putar karena merasa kalau dia menteri bisa menyelesaikan ini sendiri. Tidak bisa. Itu yang membuat kita salah,\" kata dia.Lebih lanjut, ia mengaku kerap melibatkan kementerian/lembaga lainnya jika dirinya mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi. \"Saya mencoba menyelesaikan secara holistik. Artinya, pasti melibatkan berbagai kementerian/lembaga. Dan itu mungkin sebabnya orang mengatakan \'Luhut itu menteri segala urusan\'. Sebenarnya tidak. Itu adalah orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti manajemen bagaimana mengatasi masalah,\" kata Menko Luhut.Terkait perekonomian, Luhut menyebut bahwa saat ini ekonomi di Indonesia relatif baik. Sebab, pemerintah dapat menyeimbangkan antara penanganan COVID-19 dengan ekonomi.\"Semua elemen bangsa bergerak dalam penanganan pandemi COVID-19, sentra vaksinasi semua berjalan. Saya minta GAMKI juga. Kalian ikut dalam hal ini. Saya berharap GAMKI juga proaktif,\" ucapnya.Sementara itu Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas kesediaan Menko Luhut Pandjaitan untuk memberikan arahan dan menjadi Keynote Speaker dalam kegiatan GAMKI.Willem yang juga merupakan anggota Komisi V DPR RI ini mengharapkan program pemulihan ekonomi nasional dapat menyasar semua kelompok masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu, atau yang dekat dengan elit-elit pemerintah saja.\"GAMKI siap untuk terlibat dalam melakukan kajian, program, ataupun memberikan masukan terkait pembangunan di daerah tertinggal dan Indonesia Timur, penyelesaian persoalan Papua, dan program beasiswa pendidikan, UMKM, dan afirmasi bagi pemuda-pemuda di daerah, yang ada di desa-desa dan kampung-kampung yang jauh dari kota-kota besar ataupun Pulau Jawa,\" tegasnya.Menutup kegiatan Konsolidasi Nasional, moderator yang juga merupakan Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat mengingatkan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk secara konsisten menjaga situasi penyebaran COVID-19 yang rendah, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, serta adanya varian baru COVID-19 yang sedang merebak di beberapa negara.\"Walaupun ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, namun kami melihat Pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik dalam menangani Pandemi COVID-19. Saat ini tingkat penyebaran COVID-19 berada di angka terendah jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Semoga kita bisa konsisten menjaga situasi ini,\" ujarnya. (mth)

Pemprov Jambi Jamin Harga Pangan Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 20:55:50 0

Jambi, FNN - Pemerintah Provinsi Jambi memastikan harga bahan pangan menjelang libur natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 stabil.\"Harga bahan pangan jelang libur natal dan tahun baru dalam kondisi stabil dan aman,\" kata Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Senin.Al Haris pada Senin (20/12) melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tradisional Angso Duo Jambi untuk memastikan harga bahan pangan jelang libur natal dan tahun baru stabil. Al Haris meninjau pedagang di pasar tradisional karena di pasar tersebut merupakan pasar utama yang memasok kebutuhan pangan masyarakat.Dalam tinjauannya Al Haris memastikan stok bahan pangan di pasar tradisional cukup dan tidak terjadi kelangkaan jelang libur natal dan tahun baru.Al Haris meminta agar pemasok bahan pangan, pedagang dan distributor tidak memainkan stok di pasaran yang menyebabkan harga jual meningkat.\"Pada hari ini kita sengaja untuk melakukan sidak di pasar angso duo dalam rangka mengecek harga bahan pokok menjelang Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Kita khawatirkan nanti harga harga naik, sementara masyarakat sangat membutuhkan untuk kebutuhan sehari hari,\" kata Al Haris.Kemudian Al Haris juga mengharapkan agar tidak ada kenaikan yang signifikan dan pedagang tidak memainkan harga barang kebutuhan sehari hari menjelang Hari Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.Para pedagang harus memberikan harga yang layak untuk masyarakat, sehingga mereka bisa berbelanja seperti biasa meskipun dalam kondisi Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.Al Haris juga menginginkan pihak-pihak yang terkait dengan pedagang melakukan pengecekan sehingga barang barang tetap tersedia dan tidak terjadi kelangkaan di pasaran.Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berusaha memantau stok bahan pangan tersedia dan tidak terjadi kenaikan harga yang begitu signifikan menjelang Hari Natal 2021 sampai dengan Tahun Baru 2022.\"Harga bahan pangan dapat meningkat signifikan karena stok yang menipis, kita lakukan pengawasan agar stok bahan pangan terjaga dan harga tidak meningkat secara signifikan,\" kata Al Haris.(mth)

Anggota DPR: Antisipasi Penumpukan Penumpang Kedatangan Internasional

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 19:40:10 0

Jakarta, FNN - Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y meminta Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 mengantisipasi penumpukan penumpang yang baru datang dari luar negeri untuk mencegah meluasnya varian Omicron masuk ke Indonesia.\"Kami sudah mengklarifikasi kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Ketua Satgas COVID-19 terhadap beredarnya video tersebut, dan dikatakan bahwa video tersebut terjadi Sabtu (18/12). Menurutnya saat ini sudah terurai dengan baik,\" kata Nurhuda di Jakarta, Senin.Hal itu dikatakan Nurhuda menanggapi beredarnya video penumpukan pekerja migran Indonesia (PMI) di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta yang baru datang dari luar negeri, Senin (21/12).Dia mengatakan dalam beberapa waktu belakangan ini terjadi kedatangan PMI yang cukup banyak dari berbagai negara di Terminal 2F dan 3 Bandara Soekarno Hatta.Menurut dia, sesuai protokol kesehatan maka mereka harus melakukan karantina sesuai Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 25/2021 dan kebijakan pelaku perjalanan internasional itu berlaku efektif mulai 14 Desember 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan.\"Masalahnya Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta yang menjadi rujukan karantina bagi PMI sempat terkena \'lockdown\' karena ada petugas kebersihan yang terjangkit varian Omicron. Belum lagi masih banyak PMI yang belum selesai menjalani karantina di Wisma Atlet,\" ujarnya.Nurhuda menjelaskan berdasarkan informasi yang diperolehnya, penumpukan penumpang dari luar negeri mulai Minggu (19/12) dini hari disebabkan karena penjemputan dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat karantina hanya menggunakan armada satu bus.Karena itu, dia meminta Satgas COVID-19 mencari solusi cepat agar tidak terjadi lagi penumpukan penumpang dari luar negeri di Bandara Soekarno Hatta, misalnya menyediakan bus tambahan untuk penjemputan dan menyediakan alternatif tambahan tempat karantina.\"Armada bus untuk penjemputan banyak tapi yang mengantar di Wisma Atlet belum menurunkan penumpang karena kamar karantina belum tersedia. Kasihan banyak perempuan dan anak-anak, bahkan ada yang masih bayi tertidur di lantai Bandara Soekarno Hatta,\" katanya. (mth)

Pupuk Indonesia Libatkan Perguruan Tinggi Dorong Inovasi Pertanian

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 16:37:04 0

Jakarta, FNN - PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan akademisi dari perguruan tinggi di Indonesia dalam mendorong dan mengembangkan riset dan inovasi pertanian, salah satunya dengan menggelar kompetisi Fertinnovation Challenge 2021 guna mendapatkan hasil yang terbaik.Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Nugroho Christijanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan pelaksanaan kompetisi riset pertanian Fertinnovation Challenge 2021 menjadi salah satu program Pupuk Indonesia yang saat ini tengah memfokuskan diri dalam bidang riset dan inovasi yang merupakan salah satu pilar strategis dalam program transformasi bisnis.Ajang kompetisi riset pertanian Fertinnovation Challenge 2021 yang digelar oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) kini sudah sampai tahap akhir. Kompetisi yang dimulai pada Oktober tahun ini, telah menetapkan sembilan tim pemenang dan tujuh karya prospektif.Nugroho Christijanto mengatakan bahwa Fertinnovation Challenge merupakan sebuah komitmen Pupuk Indonesia Group untuk menumbuhkan dan mengembangkan inovasi dan kolaborasi secara khusus dengan generani milenial dan civitas akademika dan universitas.\"Tahun 2021 ini menjadi tahun pertama kalinya kompetisi inovasi yang melibatkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kompetisi ini menyasar secara holistik inovasi pertanian dari sistem produksi pupuk, teknologi pertanian presisi bahkan juga aspek rantai nilai pertanian,\" kata Nugroho.Nugroho juga mengungkapkan bahwa Fertinnovation Challenge 2021 ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi yang positif antara industri dan akademisi ke depannya, serta dapat melahirkan sosok-sosok inspiratif, yang memberikan dampak baik bagi perkembangan dan pertumbuhan Indonesia.\"Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa yang menjadi juara maupun kepada seluruh partisipan kegiatan Fertinnovation Challenge 2021. Yang terpenting dari sebuah ide adalah bagaimana mengimplementasikan ide tersebut menjadi karya yang berdampak nyata,\" kata Nugroho.Pemenang kompetisi akan mendapatkan total hadiah hadiah mencapai Rp300 juta. Selain itu, para finalis juga berkesempatan mendapatkan pembiayaan inkubasi riset hingga Rp1,5 miliar dalam bentuk pengembangan ide riset, magang eksklusif, dan coaching.Sebanyak 334 karya meramaikan kompetisi riset pertanian Fertinnovation Challenge 2021 ini. Dari 334 karya, tercatat 99 karya yang lolos tahapan screening awal. Seluruh karya ini berasal dari sekitar 22 perguruan tinggi di seluruh penjuru Indonesia seperti Aceh, Gorontalo, bahkan Sumbawa. Lima universitas penyumbang karya terbanyak dalam ajang ini adalah Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Teknologi Sumbawa, dan Institut Teknologi Sepuluh November.Terdapat tiga kategori yang dilombakan dalam ajang Fertinnovation Challenge 2021. Pertama, Innovation in Smart and Precision Agriculture. Kedua, Innovation in Agriculture Value Chain. Ketiga, Innovation in Fertilizer Production System. Selain itu, Pupuk Indonesia juga memberikan apresiasi kepada tujuh pemenang dengan karya prospektif.Adapun pemenang untuk kategori Innovation in Smart and Precision Agriculture adalah Ni Putu Eka Dwi Yanti dan Oki Trisna Sekar Arum dari Universitas Brawijaya, judul karyanya Pengembangan Sensor Berbasis Spektroskopi Flouresensi untuk Prediksi Kondisi Tanaman Kedelai dan Hubungannya dengan Kebutuhan Pupuk Makro.Sementara kategori Innovation in Agriculture Value Chain dimenangkan oleh Astri Diani Nur Mufihah dan Luvy Dellarosa dari Institut Teknologi Bandung, judul makalahnya Penggunaan Kompos Sampah Organik sebagai Campuran Bahan Baku Produksi Pupuk Organik Komersial untuk Penguatan Ekonomi Sirkuler Pengelolaan Sampah Kota dan Industri Pupuk.Untuk kategori Innovation in Fertilizer Production System dimenangkan oleh Fadhlih Al-Zaki Sitorus dan Alfi Zahraini dari Universitas Gadjah Mada dengan judul karya \"NEOSFER\" Nano Encapsulated Slow Release Fertilizer. Pupuk Slow Release dari Asam Humat Batu Bara Muda Terenkapsulasi Nano Silikakitosan untuk Aplikasi Pertanian Presisi Indonesia.Sementara tujuh tim dengan karya paling prospektif antara lain dimenangkan oleh Melati Julia Rahma dan Jihan Valencia Amily dari Universitas Brawijaya, tim Novandion Rafly Kurniawan dan Muhammad Ainul Yaqin dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Sarono dari Universitas Gadjah Mada. (mth)

Mahasiswa Unibraw-ITB-UGM Menang Kompetisi Riset Pupuk Indonesia

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 16:29:50 0

Jakarta, FNN - Tim mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gajah Mada berhasil meraih penghargaan terbaik dalam tiga kategori di ajang Fertinnovation Challenge 2021 yang merupakan kompetisi riset pertanian yang digelar PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak Oktober lalu.Berdasarkan keterangan pers Pupuk Indoneaia yang diterima di Jakarta, Senin, peserta bernama Ni Putu Eka Dwi Yanti dan Oki Trisna Sekar Arum dari Universitas Brawijaya berhasil menjadi pemenang untuk kategori Innovation in Smart and Precision Agriculture dengan judul karya Pengembangan Sensor Berbasis Spektroskopi Flouresensi untuk Prediksi Kondisi Tanaman Kedelai dan Hubungannya dengan Kebutuhan Pupuk Makro.Sementara kategori Innovation in Agriculture Value Chain dimenangkan oleh Astri Diani Nur Mufihah dan Luvy Dellarosa dari Institut Teknologi Bandung. Judul makalahnya adalah Penggunaan Kompos Sampah Organik sebagai Campuran Bahan Baku Produksi Pupuk Organik Komersial untuk Penguatan Ekonomi Sirkuler Pengelolaan Sampah Kota dan Industri Pupuk.Untuk kategori Innovation in Fertilizer Production System dimenangkan oleh Fadhlih Al-Zaki Sitorus dan Alfi Zahraini dari Universitas Gadjah Mada dengan judul karya \"NEOSFER\" Nano Encapsulated Slow Release Fertilizer. Pupuk Slow Release dari Asam Humat Batu Bara Muda Terenkapsulasi Nano Silikakitosan untuk Aplikasi Pertanian Presisi Indonesia.Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Nugroho Christijanto mengatakan bahwa Fertinnovation Challenge merupakan sebuah komitmen Pupuk Indonesia Group untuk menumbuhkan dan mengembangkan inovasi dan kolaborasi secara khusus dengan generasi milenial, civitas akademika dan universitas.\"Tahun 2021 ini menjadi tahun pertama kalinya kompetisi inovasi yang melibatkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kompetisi ini menyasar secara holistik inovasi pertanian dari sistem produksi pupuk, teknologi pertanian presisi bahkan juga aspek rantai nilai pertanian,\" kata Nugroho.Nugroho juga mengungkapkan bahwa Fertinnovation Challenge 2021 ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi yang positif antara industri dan akademisi ke depannya, serta dapat melahirkan sosok-sosok inspiratif, yang memberikan dampak baik bagi perkembangan dan pertumbuhan Indonesia.\"Kami mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa yang menjadi juara maupun kepada seluruh partisipan kegiatan Fertinnovation Challenge 2021. Yang terpenting dari sebuah ide adalah bagaimana mengimplementasikan ide tersebut menjadi karya yang berdampak nyata,\" kata Nugroho.Pemenang kompetisi ini tidak hanya akan mendapatkan hadiah, tapi juga berkesempatan memperoleh pembiayaan untuk riset dan inkubasi senilai hingga Rp1,5 miliar.Pelaksanaan kompetisi riset pertanian Fertinnovation Challenge 2021 ini menjadi salah satu program Pupuk Indonesia yang saat ini tengah memfokuskan diri dalam bidang riset dan inovasi. Hal itu dikarenakan aktivitas riset dan inovasi merupakan salah satu pilar strategis dalam program transformasi bisnis.Selama ajang ini dilaksanakan, ada sebanyak 334 karya meramaikan kompetisi riset pertanian Fertinnovation Challenge 2021 ini. Dari 334 karya, tercatat 99 karya yang lolos tahapan screening awal. (mth)Seluruh karya ini berasal dari sekitar 22 universitas atau perguruan tinggi di seluruh penjuru Indonesia seperti Aceh, Gorontalo, bahkan Sumbawa. Lima universitas penyumbang karya terbanyak dalam ajang ini adalah Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Teknologi Sumbawa, dan Institut Teknologi Sepuluh November.Dari hasil penilaian, telah ditetapkan sembilan tim pemenang dan tujuh karya prospektif. Sebagai bentuk apresiasi kepada para finalis, Pupuk Indonesia telah menyiapkan total hadiah mencapai Rp300 juta bagi para pemenang. Selain itu, para finalis juga berkesempatan mendapatkan pembiayaan inkubasi riset hingga Rp1,5 miliar dalam bentuk pengembangan ide riset, magang eksklusif, dan coaching.

Selandia Baru Kaitkan Kematian Pria 26 Tahun dengan Vaksin Pfizer

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 16:17:46 0

Sydney, FNN - Otoritas Selandia Baru pada Senin mengaitkan kematian pria 26 tahun dengan vaksin COVID-19 Pfizer setelah orang tersebut mengalami miokarditis, yakni peradangan otot jantung yang langka, usai mendapatkan dosis pertama.Kematian itu menjadi yang kedua di Selandia baru yang dihubungkan dengan efek samping langka pascavaksinasi setelah otoritas kesehatan pada Agustus tahun ini melaporkan kematian seorang perempuan usai menerima dosis vaksin.\"Dengan informasi yang ada saat ini, dewan mempertimbangkan bahwa pada individu ini miokarditis kemungkinan disebabkan oleh vaksinasi,\" kata Dewan Pengawas Keamanan Independen Vaksin COVID-19 lewat pernyataan.Pria tersebut, yang meninggal dua pekan setelah dosis pertamanya, tidak mengupayakan nasihat medis atau pengobatan atas gejala yang dialaminya.Miokarditis merupakan peradangan pada otot jantung yang mampu membatasi kemampuan organ tersebut untuk memompa darah dan dapat mengubah ritme detak jantung.Juru bicara Pfizer mengaku bahwa perusahaan telah mengetahui laporan kematian di Selandia Baru. Pihaknya memantau semua laporan kemungkinan kejadian buruk pascavaksinasi dan masih meyakini bahwa deskripsi soal risiko dan manfaat vaksin buatan mereka positif.Dewan juga menyebutkan dua orang lainnya, termasuk seorang anak berusia 13 tahun, meninggal dengan kemungkinan miokarditis usai mengikuti vaksinasi.Diperlukan informasi lebih lanjut sebelum mengaitkan kematian sang anak dengan vaksin, sementara kematian pria berusia 60-an sepertinya tidak terkait dengan vaksin, kata Dewan.Meskipun efek sampingnya langka, dewan keamanan vaksin menegaskan bahwa khasiat vaksin lebih besar ketimbang risikonya. (mth)

Ketua DPD: Tindak Tegas Peredaran Narkoba di Rumah Tahanan

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 15:38:53 0

  Surabaya, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta aparat mengambil tindakan tegas untuk memutus peredaran narkoba di dalam rumah tahanan.Permintaan itu disampaikan LaNyalla pada Minggu, sebagai respons tertangkapnya warga binaan yang membawa sabu ke dalam rumah tahanan oleh petugas Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.\"Keberhasilan petugas menangkap serta menggagalkan penyelundupan 29,78 gram sabu di lingkungan rumah tahanan harus diapresiasi. Tapi tentu kita ingin ada tindakan lebih dari itu,\" ujarnya di sela melakukan kegiatan reses di Surabaya.Menurut dia, keberhasilan ini menunjukkan jika aktivitas penggunaan narkoba di lingkungan rumah tahanan masih marak.\"Hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh pihak-pihak terkait, khususnya aparat berwajib. Jangan sampai rumah tahanan hanya sebagai perpindahan tempat bagi pelaku kejahatan,\" ucap dia.Senator asal daerah pemilihan Jawa Timur itu menambahkan, kondisi tersebut akan memiliki dampak sangat buruk.\"Dampaknya, selama menjalani hukuman tindak perilaku para pelaku kejahatan tidak akan berubah, apalagi berdampak pada efek jera pelaku kejahatan. Artinya, saat bebas nanti mereka akan kembali melakukan kejahatan serupa tanpa rasa takut,\" katanya.\"Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melakukan evaluasi dalam pengelolaan rumah tahanan,\" tutur LaNyalla menambahkan.Sebelumnya, petugas Rumah Tahanan Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu (1812) menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan dalam kemasan botol sampo.\"Barang haram tersebut coba diselundupkan melalui kemasan sampo,\" kata Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono.Ia menjelaskan, penggagalan itu dilakukan saat pemeriksaan barang titipan untuk warga binaan.Krismono juga pernah mengingatkan jajarannya untuk memperketat pengamanan jelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. (mth)  

Survei BI: Permintaan dan Penyaluran Perbankan November Meningkat

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 15:19:05 0

  Jakarta, FNN - Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan November 2021 yang dilakukan Bank Indonesia menyimpulkan bahwa permintaan dan penyaluran pembiayaan perbankan terindikasi meningkat, meskipun melambat dibandingkan bulan sebelumnya. “Hal itu tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 14,8 persen, melambat dari SBT Oktober 2021 sebesar 16,7 persen,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Perlambatan terjadi pada kebutuhan pembiayaan, terutama untuk pembiayaan yang bersumber dari dana sendiri, meski masih menjadi sumber pembiayaan utama untuk kegiatan usaha. Sementara itu pembiayaan yang bersumber dari pinjaman perbankan dalam negeri (kredit baru), pemanfaatan kelonggaran tarik dan pinjaman dari perusahaan induk terindikasi meningkat. Kemudian permintaan pembiayaan baru oleh rumah tangga terpantau masih terbatas pada November 2021, sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya. “Bank umum masih menjadi preferensi sumber utama penambahan pembiayaan responden rumah tangga, dengan jenis pembiayaan yang diajukan mayoritas berupa Kredit Multi Guna,” ujar Erwin. Sedangkan dari sisi penawaran perbankan, penyaluran kredit baru terindikasi meningkat pada November 2021 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berdasarkan kelompok bank, meningkatnya pertumbuhan penyaluran kredit baru pada November 2021 diprakirakan terjadi pada seluruh kategori bank. Peningkatan dimaksud terutama didorong oleh jenis penggunaan KMK. Sementara itu, untuk keseluruhan periode triwulan IV 2021, penyaluran kredit baru juga diprakirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan telah dilaksanakan Bank Indonesia secara bulanan sejak Agustus 2020. Survei dilakukan dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemi COVID-19. Tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan pembiayaan (sisi permintaan) maupun penyalurannya (sisi penawaran). Survei dilakukan kepada korporasi dan rumah tangga dari sisi permintaan

Gubernur Jatim Resmikan Dermaga Gerak di Pelabuhan Jangkar Situbondo

BY FNN Senin, 20 Desember 2021 14:28:36 0

  Situbondo, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Dermaga Gerak (movable bridge/MB II) di Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo, Minggu.\"Dermaga movable bridge II yang baru diresmikan di Pelabuhan Jangkar ini merupakan bagian dari percepatan koneksitas pulau-pulau di Madura, seperti Pulau Sepudi, Pulau Raas dan Kangean serta Kalianget,\" ujar Gubernur Khofifah kepada wartawan di Situbondo.Dermaga gerak merupakan jembatan yang dapat bergerak mengikuti pasang surut air laut, agar kendaraan dapat berpindah tempat dari kapal ke dermaga dan sebaliknya.Dengan pengembangan dermaga gerak di Pelabuhan Jangkar Situbondo, kata dia, diharapkan akan berdampak besar pada perkembangan konektivitas antara Jawa dan kepulauan di Madura.\"Semoga dengan hadirnya jembatan gerak di Pelabuhan Jangkar ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi semua,\" ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa karena terus memberikan dukungan untuk Kabupaten Situbondo.\"Terima kasih Ibu Gubernur, ini sungguh luar biasa. Kami akan menghitung dan menyelesaikan hal-hal yang belum terpenuhi, seperti pelebaran akses menuju Pelabuhan Jangkar,\" kata dia.\"Harapan kami ke depan pelabuhan penyeberangan ini mampu menjadi penyangga ekonomi di Jatim,\" tambah Bung Karna, sapaan bupati.Pelabuhan Jangkar merupakan pelabuhan strategis dan memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan sebagai pelabuhan regional, bahkan nasional yang mampu menjangkau kepulauan Madura, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan termasuk Nusa Tenggara Timur.Kedalaman perairan di pelabuhan ini cukup, dan memiliki lokasi strategis dan aman terhadap gelombang.Terdapat tiga kapal feri yang melayani dari Pelabuhan Jangkar menuju kepulauan di Madura, yakni KMP Munggiyango Hulalo melayani Rute dari Pelabuhan Jangkar ke Pulau Kangean – Kalianget.Berikutnya KMP Satya Kencana dan KMP Dharma Kartika melayani dari Pelabuhan Jangkar ke Pulau Sapudi - Kalianget dan Pulau Raas - Kalianget. (mth)  

BKKBN dan Tanoto Foundation Kembangkan Modul Pengetahuan Gizi Keluarga

BY FNN Ahad, 19 Desember 2021 11:40:25 0

Jakarta, FNN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama dengan Tanoto Foundation mengembangkan sebuah modul pengetahuan dan praktik pemberian gizi pada keluarga sebagai bentuk inovasi dalam pencegahan stunting (anak lahir dalam keadaan kerdil).   “Melalui kerja sama BKKBN dan Tanoto Foundation, akan dikembangkan model kelas pengasuhan Bina Keluarga Balita (BKB) melalui penyusunan modul lanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan praktik pemberian gizi rumah tangga,” kata Deputi Bidang Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima di Jakarta, Minggu.   Nopian menuturkan, modul itu dibuat tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan gizi di dalam keluarga saja. Tetapi juga sebagai media yang dapat meningkatkan kualitas tim pendamping keluarga. Nantinya lewat modul tersebut, akan dikembangkan sebuah model kelas pengasuhan Bina Keluarga Balita (BKB), yang dianggap dapat menjadi salah satu layanan efektif pada masyarakat dalam mewujudkan perubahan perilaku di tingkat keluarga, khususnya dalam pemberian asupan gizi ibu dan anak.   Melalui model kelas pengasuhan itu pulalah pihaknya akan lebih menyempurnakan peran kampung keluarga berkualitas dan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). Termasuk penggunaan pendekatan desain berbasis masyarakat atau People Driven Design.   Dengan demikian selain intervensi spesifik yang digencarkan melalui sektor kesehatan dan jangka pendek, intervensi gizi sensitif dapat berjalan dengan optimal khususnya dalam mengatasi dan mencegah terjadinya stunting pada anak selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).  “Diperlukannya pengasuhan yang baik pada 1.000 HPK, yang dimulai sejak awal konsepsi atau selama 270 hari masa kehamilan serta 730 hari setelah lahir (hingga anak berusia 2 tahun),” tegas dia.   Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry mengatakan modul tersebut akan membantu para kader untuk mengedukasi keluarga dan bersinergi dalam upaya pencegahan stunting di masyarakat.   Ia mengaku mengapresiasi semangat BKKBN dan berharap penyusunan modul tersebut, dapat bermanfaat bagi tim pendamping keluarga.   Karena disusun dengan menggunakan referensi program prioritas BKKBN maupun program serta praktik baik dari kementerian lain, termasuk dari pihaknya.   “Untuk itu, Tanoto Foundation menyambut baik inisiatif BKKBN untuk menyusun modul kelas pengasuhan yang akan fokus membahas permasalahan terkait pencegahan dan penanganan stunting”, ucap Eddy. (mth)  

Pemkab Minahasa Kerja Sama UI Tingkatkan Kualitas SDM

BY FNN Selasa, 14 Desember 2021 05:37:03 0

Manado, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Sulawesi Utara melakukan kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut. \"Kami telah melakukan menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemkab Minahasa dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Ilmu Administrasi,\" kata Bupati Minahasa Royke Octavian Roring di Manado, Senin. Dia mengatakan kerja sama ini ditandatangani langsung Bupati Minahasa dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Chandra Wijaya. Bupati Royke Roring mengatakan terima kasih atas inisiatif Fakultas Ilmu Administrasi bersama Ikatan Alumni UI (Iluni) maka Pemkab Minahasa juga Minahasa Utara akan mendapatkan banyak fasilitas dalam hal peningkatan SDM baik aparat sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dia mengatakan bahkan dimungkinkan hingga perangkat desa untuk diikutkan dalam pendidikan mulai strata satu, strata dua, strata tiga maupun pelatihan-pelatihan. Ia optimisdtis perjanjian kerja sama ini akan memberi dampak positif dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa. Pihaknya berharap kualitas ASN di Pemkab Minahasa akan semakin baik. \"Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat,\" katanya. Pemerintah, katanya, akan berupaya memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat di Kabupaten Minahasa, Sulut. (mth)

Dua Desa Pedalaman Kukar Dibangun PLTS Terpusat

BY FNN Selasa, 14 Desember 2021 05:27:31 0

Samarinda, FNN - Dua desa di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bagian dari program prioritas pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur. Kepala Dinas ESDM Kaltim Christianus Benny di Samarinda, Senin, menjelaskan dua desa tersebut yakni Desa Enggelam dan Desa Ketibeh. Untuk Desa Ketibeh dibangun PLTS terpusat Off Grid 83,16 Kilo Watt Peak (KWP) dengan sebaran rumah yang menerima manfaat 201 unit. "Alhamdulillah, ini bagian dari perhatian pemerintah provinsi kepada masyarakat pedalaman. Insyaallah tahun ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Enggelam," kata Christianus Benny. Ia menambahkan untuk pembanguan PLTS di Desa Ketibeh dengan kapasitas 47,04 KWP dan bisa dimanfaatkan untuk 91 unit rumah penduduk. Menurut Benny sapaan akrab Christianus Benny, program ini membuktikan bahwa pemerintah hadir. Meski, sempat dikabarkan susahnya jalur menuju dan keluar dari dua desa tersebut. Apalagi, di wilayah tersebut, masyarakat pribumi mayoritas Dayak Tunjung Berambai yang juga di tahun 2021 menjadi sasaran prioritas pembangunan Pemprov Kaltim. "Diketahui akses ke wilayah itu dua jam dari Muara Enggelam lewat jalur sungai dan Desa Ketibeh 30 menit dari Enggelam. Jadi, pembangunan ini membuktikan pemerintah hadir," tegasnya. Baru-baru ini rombongan Gubernur Isran Noor berkunjung ke Desa Enggelam. Bahkan, Benny menegaskan, pihaknya baru saja melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi pembangunan PLTS di kedua desa pada Jumat-Sabtu, 10-11 Desember 2021. (mth)

Bupati Aceh Barat Harapkan ANTARA Menjadi Kantor Berita Kelas Dunia

BY FNN Selasa, 14 Desember 2021 05:01:49 0

Meulaboh, FNN - Bupati Aceh Barat H Ramli MS mengharapkan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA ke depan agar menjadi kantor berita kelas dunia. “Semoga di usia yang semakin matang ke-84 tahun ini, ANTARA harus menjadi Kantor Berita Negara yang terus memberikan informasi positif, demi kemajuan bangsa Indonesia dan menjadi kantor berita kelas dunia,” kata Bupati Ramli MS di Meulaboh, Senin. Ia mengatakan, selama ini kehadiran Perum LKBN ANTARA termasuk di Aceh dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam penyebaran informasi publik, termasuk mempublikasikan program dan hasil kerja pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, dengan banyaknya sajian berita positif di tengah gencarnya informasi palsu (hoaks) di tengah-tengah masyarakat, ANTARA ia nilai mampu mengimbangi berita palsu dengan sajian berita yang akurat, informatif, dan solutif. Ramli MS juga berharap sebagai kantor berita negara, ANTARA agar terus mampu menyajikan informasi terbaik bagi seluruh masyarakat di pelosok Tanah Air. Ia juga mengharapkan agar ANTARA terus menjadi media pemersatu bangsa dan terus mengawal Negara Kesatuan Republik Indoesia dari Aceh sampai Papua. “Dirgahayu Kantor Berita Indonesia, bersama kita tumbuh,” kata Ramli MS. (mth)

Keserakahan di Tengah Pandemi (3): Tinjauan Kritis Terhadap Kepemimpinan Otoriter dan Oligarki di Indonesia

BY FNN Senin, 13 Desember 2021 23:19:52 0

Oleh: Gde Siriana TAHUN 2019 indeks korupsi Indonesia skor 40, tapi tahun 2020 skornya merosot menjadi 37, peringkatnya pun turun jauh ke posisi 101 (dari 179 negara). Kasus korupsi dan praktik perente kebijakan meningkat selama pandemi. Dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, BPK mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan sebesar Rp2,94 triliun. BPK menyimpulkan bahwa efektivitas hingga kepatuhan pengelolaan keuangan negara dalam kondisi Covid-19 tidak sepenuhnya tercapai disebabkan oleh tiga hal. Pertama, alokasi anggaran Covid-19 dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh. Kedua, pertanggungjawaban dan pelaporan program, termasuk pengadaan barang dan jasa, belum sepenuhnya sesuai aturan. Ketiga, pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan Covid-19 tidak sepenuhnya efektif. Hasil pemeriksaan BPK juga menemukan adanya perbedaan sebesar Rp146,69 triliun dalam penyusunan anggaran Program Penanganan Covid-19-PEN. Dalam APBN 2020 disebutkan bahwa anggaran Program PC-PEN adalah Rp695,2 triliun. Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan alokasi biaya Program PC-PEN dalam APBN 2020 adalah Rp841,89 triliun. Perbedaan atau selisih itu terjadi karena ada beberapa skema pendanaan yang belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah, yaitu: 1) Biaya-biaya terkait dengan Program PC-PEN di luar skema Rp695,2 triliun sebesar Rp27,32 triliun; 2) Anggaran belanja untuk kebutuhan internal K/L yang telah menggunakan akun dengan tagging COVID-19 per 30 November 2020 sebesar Rp10,80 triliun, termasuk biaya pembangunan Rumah Sakit Pulau Galang di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Kementerian PUPR sebesar Rp396 miliar; 3) Program existing yang telah ada dalam APBN Tahun 2020 berupa Belanja Subsidi sebesar Rp107,63 triliun. Kegiatan-kegiatan pada belanja subsidi tersebut memiliki substansi yang sama dengan kegiatan-kegiatan pada belanja subsidi yang dikategorikan dalam skema PEN. 4) Biaya bunga utang tahun 2020 yang timbul sehubungan dengan penerbitan SBN untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan program PC-PEN melalui skema burden sharing dengan BI yang diestimasikan sebesar Rp0,9 triliun. Praktek korupsi atau potensi korupsi terjadi pada Bansos, APD dan Alat Kesehatan, konflik kepentingan Kartu Prakerja, Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19. Sedangkan perente kebijakan dapat dilihat dari mafia obat, pengadaan dan penyelenggaraan vaksin, serta penyelenggaraan jasa tes PCR. Secara etis, sebenarnya ketika sudah dapat dibuktikan ucapan pejabat berdampak signifikan meningkatkan penjualan Ivermectin, ini sudah dapat dipandang sebagai adanya konflik kepentingan. Politik tes PCR tidak melarang orang mencari untung. Tapi, dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, dalam praktiknya, akan sulit untuk menghindari konflik kepentingan jika orang-orang yang berlatar belakang bisnis, apalagi yang berkontribusi besar secara kapital dalam pemenangan pemilihan presiden, diberi tugas menyusun kebijakan publik menangani krisis selama pandemi. Terkait definisi suap yang dipergunakan KPK dalam kasus korupsi Juliari, seharusnya suap dipandang sebagai tindak pidana korupsi karena memenuhi unsur “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Penekanannya ada pada “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.” Bagaimana mungkin vendor (pemasok) pemerintah dapat memberikan suap bernilai besar tanpa melakukan mark-up (penggelumbungan harga) atau down-grade (menurunkan) spesifikasi dan mengurangi kuantitas yang sudah ditentukan dalam kontrak. Bagaimanapun juga, dari sisi vendor tidak akan sukarela mengurangi marjin keuntungannya. Jika demikian artinya dampak dari suap adalah in-efisiensi yang merugikan keuangan negara. Terkait hukuman mati dalam undang-undang Tipikor, dapat dikatakan KPK masih setengah hati untuk menjalankannya. The Economist Intelligence Unit (EIU): kualitas demokrasi di Indonesia tahun 2020 merosot. Skor Indonesia 6,3 (dari skor tertinggi 10) atau nilai terendah sejak 2006. Indonesia ditempatkan pada urutan ke-64 dari 167 negara dalam survei tersebut. Berdasarkan 4 standar yang ditetapkan IEU (demokrasi penuh, demokrasi cacat, hibrida, otoriter), skor Indonesia masuk dalam kelompok rezim demokrasi cacat. Dalam lima tahun terakhir Indeks demokrasi Indonesia cenderung menurun, yaitu 7,03 (2015) ; 6.97 (2016); 6,39 (2017); 6,39 (2018); dan 6.48 (2019). Dampak lainnya adalah pada kualitas pendidikan yang menurun selama masa pandemi. Ketimpangan pada kemampuan ekonomi masyarakat dan sarana-prasarana untuk mengakses internet menyebabkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran daring tidak merata. Survey The SMERU Research Institute: Minat baca siswa sekolah dasar mengalami penurunan. Dr Sailal Arimi, Fakultas Ilmu Budaya UGM, menyoroti penurunan kemampuan bahasa siswa selama pandemi. Dalam kondisi normal guru bahasa bisa mengajar materi secara kontekstual, namun karena secara daring tidak semua siswa belajar secara virtual. Membuat serapan materi ajar lebih tekstual, dimungkinkan penurunan pengajaran bahasa atau linguistik. Sekitar 71,5% rumah tangga menjawab ibu sebagai sosok utama yang lebih berperan dalam membantu anak belajar dan setengah dari para perempuan juga terlibat dalam pekerjaan untuk mendukung keluarga. Selama pandemi beban ibu atau kaum perempuan meningkat, mereka mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan tuntutan pekerjaan rumah tangga dan tambahan tanggung jawab lainnya karena anak-anak harus belajar dari rumah. Selain itu, dampak pandemi lainnya adalah ancaman generasi yang hilang (The Lost Generation) karena kekurangan gizi selama pandemi terutama pada balita dan anak-anak yang akan mempengaruhi kemampuan otak mereka di usia tumbuh-kembang. Sedangkan kondisi di Indonesia menurut pendataan tahun 2018, prevalensi anemia balita masih 38,5 persen, usia sekolah 26,5 persen dan anak remaja 15 sampai 24 tahun masih cukup tinggi, yakni 32 persen. Itu artinya sangat mungkin angka prevalensi tersebut meningkat selama pandemi. Dalam jangka panjang ini akan mempengarui kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa depan. Ada suatu relasi yang kuat antara kepemimpinan otoriter dan oligarki, di satu sisi situasi krisis dianggap dapat membahayakan kekuasan sehingga pemerintah menjadi otoriter, tetapi di sisi lain krisis juga menjadi peluang oligarki untuk mengakumulasi aset. Memahami oligarki di Indonesia harus melihat jauh ke belakang, yaitu kontes politik atau pemilihan umum. Thomas Ferguson menjelaskan peran oligarki sebagai investor besar yang mendanai kampanye politik partai atau kandidat. Dengan “teori investasi kompetisi partai politik” Ferguson menjelaskan bahwa elit bisnis/ekonomi, bukan pemilih, memainkan bagian penting dalam sistem politik. Dalam kontes politik atau pemilu, area kompetisi sesungguhnya bagi partai politik adalah investor besar yang memiliki kepentingan berinvestasi untuk mengontrol negara. Hal ini karena, dalam sistem politik biaya tinggi uang menjadi penting, sehingga partai politik harus dapat menarik investor besar untuk membiayai kampanyenya yang mahal agar sukses. Dalam hal ini, partai politik akan tetap menggandeng investor besar meskipun keputusannya tidak mendapatkan dukungan mayoritas pemilih, karena partai berpandangan adalah sia-sia jika mengambil posisi populer tetapi tidak mampu membayar biaya pemilu yang tinggi. Investor besar harus memperkirakan peluang investasi mereka akan berhasil, karena mereka tidak dapat menjamin hasil pemilihan atau tahu persis kebijakan apa yang akan diterapkan oleh partai atau seorang kandidat setelah berkuasa. Ini memungkinkan bagi investor besar untuk mendukung lebih dari satu partai atau kandidat. Ferguson juga memberi catatan, bahwa kontribusi tunai bukanlah cara terpenting investor besar. Investor besar juga menjadi sumber kontak jaringan, penggalangan dana, dan sebagai sumber legitimasi bagi kandidat, terutama melalui dukungan di media. Teori ini juga tidak memprediksi bahwa pemilu akan dimenangkan oleh partai yang mampu menghabiskan uang paling banyak. Dengan demikian menurut penulis, dalam kampanye politik peran partai politik atau kandidat bukan untuk menarik pemilih, tetapi menarik investor, yang merupakan konstituen fundamental. Konsekuensinya ketika merespon isu, posisi dan sikap partai cenderung menyesuaikan diri dengan posisi investornya, bukan sebaliknya. Maka jangan heran jika partai politik terkesan galak dan serius membahas suatu isu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan investornya. Kecuali jika terjadi pertarungan kepentingan di antara blok-blok investor, ini dapat menciptakan perdebatan sengit di antara partai politik. Sebaliknya jika blok-blok investor yang tersebar ke berbagai partai politik telah bersepakat pada suatu kebijakan, maka tidak ada lagi pertarungan pada area kebijakan. Konsekuensinya adalah kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan investor dan kepentingan masyarakat luas sangat mungkin dikorbankan. Ini dapat dilihat dari misalnya beberapa UU kontroversial yang diloloskan DPR-RI tanpa perdebatan sengit dan panjang di fraksi-fraksi meskipun mayoritas publik menentangnya. Sedangkan di sisi pemilih, keputusan memilih partai atau kandidat dipengaruhi oleh informasi yang tersedia. Manakala pengaruh investor sangat besar pada media massa, disertai pengerahan “buzzerRp”, kemungkinan besar keputusan tersebut akan dipengaruhi oleh informasi yang disubsidi oleh investor. Ini menjelaskan mengapa seringkali masyarakat Indonesia memilih partai yang kebijakannya bertentangan dengan kepentingannya, mengikuti opini yang dibangun oleh media-media yang berafiliasi dengan investor. Tetapi dalam konteks tertentu, misalnya ketika pemilihan dipengaruhi oleh politik identitas, biaya kampanye besar tidak menjamin kemenangan. Ini bisa dilihat saat Pilkada DKI 2017 yang memenangkan Anies-Sandi atas Ahok-Djarot meskipun didukung kekuatan finansial besar. Agar dapat mengontrol negara, investor besar dan elit politik harus bersepakat dalam suatu kepentingan, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dan kepentingannya pun berskala besar, yaitu keuntungan ekonomi yang besar dan kemenangan politik yang besar. Inilah ciri khas oligarki. Dalam praktiknya, operasi politik investor besar tidak selalu harus pada agenda politik nasional. Pilkada pun harus dimenangkan oleh investor sepanjang di depannya ada suatu keuntungan bisnis yang besar seperti hak membangun kawasan properti atau mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di daerah. Penulis Buku “Keserakahan di Tengah Pandemi”

Papua, Irian, KKB, dan Terorisme!

BY FNN Senin, 13 Desember 2021 22:12:51 0

Oleh: Sugeng Waras DULU, pulau itu aslinya bernama NUGINI, Juga Papua (rambut keriting) dan sejak Konferensi Meja Bundar (KMB), perundingan Indonesia - Belanda, 27 Desember 1949, dengan tidak rela Belanda menyerahkan Nugini Barat kepada Indonesia, konflik politik dan pertempuran pertempuran terus terjadi, kedua belah pihak merasa memiliki, akhirnya masalah dibawa ke forum PBB, New York, dan masalah ini dimenangkan oleh Indonesia, dengan didahului konfrotasi TRIKORA 1962, akhirnya melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority), sejak 1964 resmi milik Indonesia Waktu pemerintahan Sukarno, oleh Gubernur Frans Kasipo diberi nama IRIAN (Barat), Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Dalam perkembanganya ada sebagian rakyat Irian Barat yang kontra Integrasi ini, mereka menamakan dirinya OPM (Organisasi Papua Merdeka), mengadakan gerakan pemberontakan terhadap pemerintahan RI. OPM mempunyai arti politik Nasional, Internasional (bisa memperoleh suaka politik dari negara lain). Oleh karenanya Indonesia tidak mau menyebut OPM dan mendengungkan sebagai GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) atau GPL (Gerombolan Pengacau Liar) dan belakangan diubah menjadi KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Baik sebutan GPK, GPL atau KKB, sebenarnya tidak berbeda subtansi, dimana ketiga sebutan itu tetap bermakna sebagai masalah dalam negeri Indonesia sekaligus tidak mendapat pengakuan politik dari negara negara lain, kecuali masalah HAM. Tidak ada petir tidak ada hujan, Menkopolhukkam Mahfud MD mengesahkan sebutan TERORIS menggantikan sebutan KKB. Sebutan Teroris menguntungkan pihak KKB, karena derajat dan martabatnya ada nilai tambah pengakuan dan bisa ada jaminan link up dengan Teroris Internasional, di sisi lain juga menguntungkan bagi Indonesia, karena dengan menghadapi Teroris, kita bisa ngemis/minta minta bantuan ke negara lain yang pada hakekatnya segala bentuk dan jenis teroris menjadi musuh dunia (pas untuk membantu kesulitan Indonesia yang lagi terpuruk ekonomi, kelilit hutang dan kena pandemi). Terserah pandangan kita dalam kebijakan ini terkait martabat bangsa dan NKRI. Terakhir ribut-ribut Mang Dudung menganggap saudara untuk Teroris Papua, yang berbeda dengan ketua MPR, untuk menumpas, Presiden perintahkan tangkap, Menkopolhukkam mengatakan bukan saudara, Menhan Lama mengatakan Hantam KKB, MenHan Baru Lindungi Masyarakat Papua pakai hati, bukan represif Tentunya di satu sisi komentar, perintah atau warning ini bisa membingungkan kita, di sisi lain lebih runyem jika kita besar-besarkan perbedaan ini, apalagi jika ditopang dengan energi negatif masing masing. Sebaiknya kita perlu paham dan sadar memang seperti inilah kualitas atau kapabilitas para pejabat kita dalam memandang suatu masalah. Menyimak ini penting, tapi lebih penting kita tidak terkecoh dan tidak juga terpancing, sehingga lupa terhadap hal-hal yang lebih subtansial seperti pola atau modus rezim ini dalam mengubah landasan hukum sebelumnya secara diam-diam dan paksa, dalam rangka membuat hukum baru meskipun dengan proses cacat hukum seperti terjadinya RUU, UU maupun Perpu terkait BPIP/HIP, Omnibus Law maupun pemindahan IKN baru yang sudah sampai pada penetapan panitia kerja, sedangkan masih sadabrek masalah masalah krusial yang mengganjal dalam pelaksanaanya. Menurut pandangan saya, seharusnya rezim berhati jernih dan berlapang dada bahwa apapun yang berpotensi menghambat, mengancam dan membahayakan negara, apalagi sudah memakan banyak korban manusia/ prajurit, harus menyikapinya dengan arif, bijak, jelas dan tegas. Selayaknya bagi bangsa Indonesia trenyuh, prihatin dan geram dalam menyikapi para separatis Papua ini yang sejak dulu hingga kini masih belum padam, bahkan semakin bervariasi tehnik dan cara pergerakannya, meskipun secara kualitas dan profesional separatis bersenjata di Papua tergolong lebih rendah dibanding Fretilin di Timor Timur, Paraku di Kalimantan, maupun GAM di Aceh. Tentang pandangan lain dari masyarakat awam terkait cuitan cara KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan petinggi negara lainnya yang berbeda-beda, untuk bisa dimaklumi. Sebagai mantan Prajurit, pengajar dan pelatih militer, barangkali saya perlu menyampaikan bahwa dalam militer ada tingkatan pergerakan mulai Strategi (tertinggi), operasi, hingga taktis dan tehnis (terendah), dimana istilah tehnis tidak bisa dipisahkan dengan semua tingkatan. Ada istilah-istilah: administrasi, logistik, dan komunikasi tidak akan memenangkan perang/pertempuran, tapi tanpa administrasi, logistik, dan komunikasi, tidak akan memenangkan perang/pertempuran. Juga ada istilah, menang dalam operasional, tapi bisa kalah dalam Strategi. Dari segi operasional, kita dapat menembak atau membunuh musuh beberapa orang atau kelompok, berarti kita menang dalam operasi itu, namun bisa kalah dalam bidang strategi (memadamkan pemberontakan secara keseluruhan). Tapi bisa juga, dengan banyak membunuh musuh, akhirnya kita bisa menurunkan moril musuh dan melemahkan daya tempur musuh. Jadi sangat terkait dengan perkembangan dan dinamika politik kedua pihak yang sedang berperang/bertempur. Di sisi lain tentang pengertian operasi militer; Secara strategi ada dua macam operasi, yaitu OMP (Operasi Militer untuk Perang) dan OMSP (perasi Militer Selain Perang). Secara Operasional ada 3 macam operasi (Operasi Inteljen, Operasi Tempur dan Operasi Teritorial). Disamping operasi operasi di atas masih ada operasi operasi bentuk dan jenis lain seperti, Operasi Gabungan, Operasi Darat gabungan, Operasi Laut Gabungan dan Operasi Udara gabungan, dll. Di Papua kita belum/tidak melaksanakan perang karena belum/tidak memenuhi unsur unsur perang. Jadi., operasi apa yang dilaksanakan di Papua? Operasi yang dilaksanakan sekarang adalah operasi kombinasi, sinergitas kecabangan dan angkatan. Jadi, susunan, struktur atau bentuk operasinya sangat tergantung intensitas dan aktivitas musuh yang dihadapi. Jika aktivitas tempur musuh tinggi, maka kita akan mengedepankan operasi tempur, dengan melaksanakan Operasi Tempur, didukung Operasi Intelijen, dan operasi Teritorial. Jika aktivitas Teritorial musuh tinggi, kita akan mengedepankan Operasi Teritorial dengan melaksanakan Operasi Teritorial, didukung operasi Inteljen dan Operasi Tempur. Jika para pimpinan dan prajurit, cerdas, cerdik, cermat, disiplin dan berani dalam memprediksi, memperkirakan, memutuskan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, kerja sama, mengawasi dan mengevaluasi dengan mempertimbangkan CUMEMU (Cuaca, Medan, Musuh ) dan KASBONMU (Kekuatan, Alat Peralatan, Senjata, Bantuan, Organisasi, Naturalisasi, Moril dan Usaha) musuh dan kita yang dihadap-hadapkan, Insha Allah minimal dapat mengecilkan korban jiwa dan harta benda, maksimal dapat memenangkan dalam setiap pertempuran... namun jangan lupa banyak berupaya dan berdoa....aamiin yra..! (Bandung, 13 Desember 2021) Penulis Kolonel Purnawirawan TNI AD

Warga NU Diimbau Tak Datang Langsung ke Arena Muktamar

BY FNN Senin, 13 Desember 2021 02:02:05 0

Jakarta, FNN - Ketua Panitia Pelaksana Muktamar Ke-34 NU Muhammad Imam Aziz mengimbau seluruh warga NU agar tidak berbondong-bondong ke Lampung untuk menyaksikan muktamar secara langsung. "Imbauan untuk warga NU supaya tidak perlu melakukan perjalanan guna menyaksikan secara langsung perhelatan Muktamar Ke-34 NU di Lampung," kata Imam Aziz dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu. Imam Aziz menegaskan, imbauan tersebut disampaikan kepada warga NU demi menghindari terjadinya konsentrasi massa di pusat penyelenggaraan Muktamar NU. Imbauan itu disampaikan mengingat sudah menjadi tradisi di setiap muktamar warga NU kerap antusias untuk hadir walau sekadar meramaikan dan "ngalap berkah" para ulama. Menurut dia, warga NU tetap bisa menyaksikan perhelatan muktamar melalui siaran langsung (live streaming). "Panitia akan menyediakan 'live streaming' untuk menyaksikan secara daring," kata Imam Aziz. Imam Azis mengatakan panitia Muktamar NU akan menerapkan protokol kesehatan ketat kepada seluruh peserta muktamar, antara lain sudah vaksin dua kali, melakukan tes usap antigen untuk kedatangan dan kepulangan serta menghindari kerumunan. "Panitia mohon doa supaya muktamar berjalan lancar dan aman," ujar Imam Aziz. Muktamar Ke-34 NU di Lampung pada 23-25 Desember 2021 mengangkat tema besar "Satu Abad NU: Kemandirian dalam Berkhidmat untuk Peradaban Dunia". Panitia telah menyiapkan empat lokasi utama perhelatan Muktamar NU, yakni di Pondok Pesantren Darussa'adah, Gunungsugih, Lampung Tengah, UIN Raden Intan, Universitas Malahayati, dan Universitas Lampung (Unila) di Bandar Lampung. (mth)

Gubernur Bali Inginkan "Pinandita" Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BY FNN Senin, 13 Desember 2021 01:48:27 0

Denpasar, FNN - Gubernur Bali Wayan Koster menginginkan para "pinandita" atau pemuka agama di Pulau Dewata dapat terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan karena mereka sebagai sosok yang patut dimuliakan dan dihormati. "Ini (program BPJS Ketenagakerjaan-red) sedang kami urus, semoga dalam waktu tak lama lagi bisa terealisasi," kata Koster saat membuka Lokasabha III Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Korwil Bali di Gedung Wiswasabha Utama di Denpasar, Minggu. Terkait rencana untuk memberikan perhatian khusus perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, pihaknya akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyinggung sejak masih muda dirinya banyak bergaul dengan para pinandita, sulinggih dan rohaniawan dari semua agama. Menurut dia, para pemuka agama adalah orang-orang terpilih yang relatif punya pikiran yang bersih. "Kalau tidak bersih, tentu tidak bisa menjadi perantara untuk mempersembahkan sebuah upakara (persembahan). Saya kalau keliling sembahyang ke pura-pura, selalu disertai oleh pinandita atau pemangku," ucapnya. Mengingat pentingnya peran yang dimiliki seorang pinandita, ia menyambut baik keberadaan organisasi yang mewadahi para pinandita ini. Pada bagian lain, mantan anggota DPR RI tiga periode ini juga menyinggung besarnya tantangan yang dihadapi dalam menjaga cara-cara beragama yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur (Hindu dresta Bali). Menurutnya, keberadaan Hindu dresta Bali saat ini tidak dalam poisisi aman. Keberadaannya sedang menghadapi tantangan dari internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, ia meminta para pinandita tetap konsisten menjalankan ajaran-ajaran yang diwariskan secara turun temurun. "Jangan ikut-ikutan yang lain, jalankan yang sudah kita punya dan itu sudah terbukti baik. Tak usah lari kesana kemari lagi. Apa yang diwariskan secara turun-temurun itulah yang selama ini menjaga taksu Bali hingga menjadi keunggulan dan keunikan yang menarik orang untuk datang ke sini," katanya. Ia pun menceritakan bagaimana kekuatan "taksu" Bali menuntun langkahnya sejak awal. Diceritakan olehnya, visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali mulai disusunnya pada 2016. Dengan membaca begitu banyak referensi, ia ingin visi ini bisa memberi gambaran tentang Bali secara holistik. Pada saat penyusunan, ia merasakan begitu banyak keajaiban dan beberapa orang yang tiba-tiba datang membawa buku yang dibutuhkan. Menurutnya. itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi merupakan restu dari alam Bali karena ia menyusun visi tersebut dengan niat yang tulus. Itulah sebabnya ia mengajak semua pihak tidak pernah meragukan kekuatan taksu Bali. Senada dengan Koster, Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Pusat I Gede Pastika mengingatkan anggotanya agar tidak terpapar aliran atau ajaran yang belum tentu lebih baik. Ia mengajak para pinandita melestarikan dresta, budaya leluhur dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun. Menurutnya, seorang pinandita punya posisi yang sangat strategis karena langsung berinteraksi dengan umat di lapangan. Sementara itu, Ketua Panitia Lokasabha III PSN Korwil Bali I Wayan Dodi Arianta menyampaikan kegiatan itu dilaksanakan untuk memilih kepengurusan baru dan penyusunan program strategis sebagai penjabaran visi dan misi PSN lima tahun ke depan. (mth)

LP3UI Lampung Kirimkan Relawan Bantu Korban Letusan Semeru

BY FNN Senin, 13 Desember 2021 00:42:16 0

Bandarlampung, FNN - Lembaga Peduli Pengembangan Potensi Umat Islam (LP3UI) Lampung memberangkatkan relawan ke Lumajang, Jawa Timur guna membantu korban bencana letusan Gunung Semeru. "Kita berangkatkan delapan orang relawan untuk membantu korban bencana letusan Gunung Semeru," kata salah satu Perwakilan LP3UI Lampung Ust. Jasril saat dihubungi, di Bandarlampung, Minggu. Ia mengatakan selain untuk membantu korban bencana, tim relawan yang berangkat ke Lumajang juga membawa dana yang digalang dari masyarakat Lampung. "Dana yang terkumpul itu Rp20 juta, dan itu dibawa oleh relawan untuk diserahkan kepada korban bencana," kata dia. Ia mengungkapkan, ke delapan relawan yang diberangkatkan tersebut, semuanya sudah terlatih karena sering ikut berlatih kebencanaan dengan Basarnas. Menurutnya, lembaga ini memang aktif menggalang dana untuk kemanusiaan dan memiliki program tanggap bencana, sehingga bukan kali ini saja LP3UI Lampung membantu dan mengirimkan relawan ke lokasi bencana. "Kita juga pernah membantu mengirim relawan saat terjadi bencana di Lombok, Palu dan lainnya,", ujarnya. Ia mengungkapkan para relawan yang dikirimkan ke Lumajang ini akan berada di sana selama 10 hari dan saat ini mereka sedang dalam perjalanan. "Rencananya sekitar 10 hari mereka ada di sana. Nanti setiba di sana relawan akan diasesmen terlebih dahulu," kata dia. (mth)

Chonnie Madumi Terpilih Jadi Ketua FJPI Papua Periode 2021-2024

BY FNN Senin, 13 Desember 2021 00:35:40 0

Jayapura, FNN - Cornelia atau Chonnie Mudumi terpilih menjadi Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua periode 2021-2024 menggantikan Yuliana Lantipo. Dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar sehari dengan agenda pemilihan Ketua FJPI Papua, di Jayapura, Sabtu (11/12) malam secara daring dan luring, seleksi diikuti dua calon. Chonnie berhasil memperoleh suara 19 sedangkan rekannya Alfonsa Wayap memperoleh 12 suara. Chonnie Mudumi yang merupakan reporter INewsTV Jayapura usai dinyatakan terpilih sebagai ketua menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Selama menjabat ketua, anggota FJPI di Papua diharapkan dapat segera mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sehingga jurnalis perempuan makin profesional dalam berkarya. “Saya minta dukungan rekan-rekan untuk berkerja sama dan saling mendukung guna memberikan penguatan jurnalis perempuan di tanah Papua," harap Chonnie. Sementara itu mantan Ketua FJPI Papua periode 2018-2021 Yuliana Lantipo menyampaikan permintaan maaf karena sempat tidak fokus selama kepemimpinannya karena harus mengikuti kegiatan politik. "Terima kasih atas dukungannya selama ini dan berharap hal itu juga diberikan kepada ketua terpilih sehingga apa yang menjadi program FJPI Papua dapat terlaksana," harap Yulan, panggilan akrabnya Yuliana. FJPI Papua dibentuk pada 6 April 2018 dengan anggota 31 orang tersebar di Wamena (Kabupaten Jayawijaya), Kabupaten Biak Numfor, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Timika (Kabupaten Mimika) dan Serui (Kabupaten Kepulauan Yapen). (mth)

Catatan dari Hotel Karantina Hari Keenam: Tentang Kuasa

BY FNN Senin, 13 Desember 2021 00:06:42 0

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan INI hari ke-6 saya di Hotel Karantina. Delapan hari dari tes PCR di Belanda sebelum keberangkatan. Juga, 6 hari dari tes PCR di Cengkareng dengan hasil negatif. Dan tanpa gejala sama sekali. Tapi peraturan membuat saya harus bertahan 4 hari lagi. Teman saya di CDC Oregon Amerika menjapri tadi pagi bahwa virus baru Omicron tidak sebahaya virus Delta. Alhamdulillah. CDC adalah tempat paling canggih urusan virus dan segala hal yang berbahaya buat manusia, termasuk nuklir. Hari ini saya membaca berita juga Kepala CDC mengatakan hal yang sama. Teman saya itu mengatakan bahwa mereka memiliki genome virus itu. Jadi bukan ngomong asal bunyi (asbun) seperti kebanyakan orang di sini. WHO juga sebenarnya sudah seminggu lalu mengatakan virus ini tak mematikan. Lalu apa kata pemerintah kita soal virus ini? Yang saya baca barusan yaitu pernyataan pemerintah bahwa virus Omicron ini belum terdeteksi masuk ke Indonesia. Namun, belum ada respon untuk kembali memperpendek masa Karantina. Padahal, Indonesia membuat Karantina 10 hari lamanya bagi pelancong mancanegara dengan pertimbangan kekhawatiran varian baru Omicron. Sebab, dengan varian Delta yang sudah beredar di Indonesia sejak medio tahun lalu, Indonesia sudah berhasil menurunkan level PPKM. Saat ini PPKM dipertahankan pada level dua, dengan asumsi penanggulangan pandemi dengan virus yang ada, dapat dikendalikan. Lalu pemerintah takut kemdali menjadi hancur karena ada potensi varian baru yang dibawa masuk pelancong seperti saya. Hari ini saya minta makanan Arab di hotel. Sudah hari ke-5 makanan hotel dengan menu yang sama membuat kebosanan bertambah. Variasi makanan mungkin dapat mengurangi rasa kesal dan bosan. Tapi yang saya takutkan adalah menjadi gemuk dalam 10 hari. Padahal saya mengurangi berat badan 10 kg (dari 90 kg menjadi 80 kg) berhasil ketika di penjara dulu. Bagaimana kalau di hotel ini badan saya naik 10 kg? Saya kembali ingin berdiskusi dengan teman-teman untuk membunuh kebosanan itu. Hari ini kita membahas soal kuasa atau power. Kenapa? Karena masalah ini masalah besar di Indonesia. Pemaknaan kekuasaan di Indonesia belum pernah ditempatkan maupun dilaksanakan secara tepat, khususnya dalam konteks kehidupan bersama dalam sebuah bangsa. Power adalah mengontrol. Pemilik power atau penguasa adalah pengontrol orang yang dikuasainya. Namun, Gramscy mengembangkan teori hegemoni. Hegemoni bisa lebih berbahaya pada mengontrol. Mengontrol bersifat kasat mata, seperti ketua partai politik mengontrol anggota DPR. Hegemoni meliputi dominasi kultural, norma, kuasa, dan ideologi dari penguasa atas orang-orang yang dikuasainya. Hegemoni termasuk melumpuhkan alam sadar masyarakat untuk mengetahui eksistensinya dalam konteks hak-hak asasinya. Dalam relasi masyarakat dan penguasa otoriter, seperti yang didalami Gramscy dahulu di Italia, era Mussolini, penguasa umumnya menjalankan praktek hegemoni kepada rakyat. Praktek hegemoni dilakukan dengan mengkombinasikan rasa takut terhadap rakyat dan merubah persepsi tentang hak-hak manusia. Italia masa itu dikendalikan kekuasaan fasis. Sebenarnya kekuasaan totaliter Komunis juga melakukan hal yang sama. Orang-orang seperti Max Weber dan Thomas Hobbes menyelidiki betapa pentingnya power untuk menjalankan sebuah perencanaan. Weber mendalami isu power yang imparsial seperti birokrasi. Sedangkan Hobbes mendalami perlunya negara mempunyai alat paksa terhadap rakyatnya agar ketertiban umum dapat dilaksanakan. Namun, di sisi lainnya, Karl Marx mengintip relasi orang yang terhubung pada power itu. Menurutnya, relasi itu selalu bersifat eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah. Lalu, negara diciptakan hanya untuk mensyahkan atau melegitimasi ekploitasi itu. Beberapa intelektual kemudian semakin mendalami difinisi power ini , bahkan dalam konteks bahasa dan struktur text. Godaan (temptation) terhadap manusia tentang memiliki power sudah menjadi bahasan agama sejak dulu. ditambahkan dengan godaan lainnya, harta dan wanita. Tapi, godaan itu bisa bersifat sekaligus juga. Ketiganya mempunyai dimensi kenikmatan masing masing. Pandangan agama mengaitkan manusia dan iblis dalam teori motivasi. Sedangkan di luar agama, seperti Maslow dan Machiavelli melihatnya dari sisi manusia itu sendiri. Orang-orang beragama mendorong kecintaan pada dunia dikurangi agar nafsu serakah tidak mengendalikan seseorang dalam kekuasaan. Namun sebaliknya, pemikir non agama mendorong agar dilakukan pembagian kekuasaan secara merata, agar tidak ada pemusatan kekuasaan pada seseorang atau kelompok. Dalam masyarakat yang mengklaim beragama, umumnya manipulasi datang dari tokoh-tokoh agama yang melacurkan diri. Ayat-ayat dijadikan alasan untuk memberikan legitimasi pada kekuasaan yang rakus. Sedangkan masyarakat yang berdasarkan "common sense", kesulitan mencari kesamaan moralitas ataupun kebajikan untuk mengatur dan mengatur keberlanjutan agar kekuasaan dapat digunakan secara benar. Bagaimana bangsa kita dalam konteks power? Secara inter-personal ataupun keluarga, bangsa kita mempunyai kultur non demokratis. Penelitian terbaru terkait dengan pendidikan anak dalam keluarga, yang paling demokratis adalah masyarakat Belanda. Mereka terbiasa dengan sifat egaliter dan equal dalam keluarga. Di Indonesia, orang tua dan orang yang paling tua dalam saudara mendapatkan hak sebagai sosok dominan. Dominan ini bisa diperluas artinya menjadi pengatur. Bisa juga diperluas menjadi mengontrol. Umumnya juga bersifat gender, di mana lelaki lebih dominan. Bila karakter non-demokrasi itu berkembang menjadi anti demokrasi, maka yang berkembang adalah karakter otoritarian. Dalam masyarakat Indonesia hal itu terlihat paralel. Masyakarat kita mengalami karakter yang non demokratis. Karakter atau ciri masyarakat seperti ini sejak awal menyulitkan Indonesia bisa berkembang dalam pola keseimbangan kekuatan dalam sistem masyarakat, seperti ala barat. Ketua KPK Firli Bahuri, umpamanya, baru saja mengatakan kejahatan korupsi terbesar akan muncul dengan sistem pilpres PT 20%. Sistem ini ditentang banyak pihak. Tapi kemudian Firli menyebutkan semua ini bisa berubah di tangan Jokowi. Ada juga, ketua Lemhannas, baru baru ini mengatakan "rakyat itu milik presiden". Ini adalah kosakata feodalisme yang acap kali muncul sejak kita merdeka. Sukarno disebutkan sebagai bapak bangsa, Suharto bapak pembangunan dan lainnya. Keseimbangan kekuasaan ala trias politika barat mensyaratkan pembagian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan. Pembatasan termasuk mendorong munculnya sirkulasi leadership secara teratur. Sehingga, dengan demikian kekuasaan tidak menjadi alat yang akan disalahgunakan. Jika kita kesulitan memasuki model barat, lalu kita berpikir model religius. Model religius mempunyai sejarah yang panjang juga dalam mengatur kekuasaan untuk digunakan bagi kebaikan dan kebajikan. Misalnya dalam pemerintahan era Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan pemerintahan masa 4 sahabatnya, di dalam Islam, dianggap sebagai model relegius yang sukses. Ukurannya adalah kekuasaan dikelola dengan nafsu dunia yang optimal, ada musyawarah elit kekuasaan, rentang kekuasaan tidak terlalu lama. Namun, masa setelahnya, dalam jaman kekhalifahan, hanya beberapa kekhalifahan yang dianggap masih sesuai dengan model religius Islam. Persoalannya adalah apakah bangsa kita bangsa religius? Atau bangsa munafik? Di sinilah kita selalu mendapatkan diri, berada dalam jalan yang tidak menentu. Tidak mengikuti model manapun? Persoalannya lagi adalah apabila power tidak disepakati untuk kepentingan bersama, maka power sang penguasa seringkali dibuat untuk menyakiti rakyatnya sendiri serta untuk memperkaya diri. Pada akhirnya konsensus nasional tentang makna kebersamaan (kemerdekaan) kehilangan makna dan tergerus hari demi hari. Saat ini kita mulai disibukkan dengan isu kekuasaan, yakni calon presiden ke depan. Tahun lalu kita disibukkan dengan isu kekuasaan, membentuk UU Omnibus Law yang melawan konstitusi. Tahun 2019 kita disibukkan dengan pelemahan KPK agar kekuasaan bisa leluasa disalahgunakan. Setting sosial kita sudah salah arah karena kekuasaan merupakan barang luxurious (mewah) yang diperebutkan untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri dan kepentingan harta dan atau wanita. Kita tidak terbiasa misalnya melihat seperti Pangeran Charles di Inggris, yang lebih mementingkan cinta (wanita) daripada kekuasaan, atau calon raja Inggris dulu dalam film King Speech, yang memilih cinta daripada kekuasaan. Kita belum terbiasa merenungkan Pangeran Dipanegoro kehilangan kekuasannya, karena memilih jalan hidup pemberontakan. Atau banyak kisah-kisah lainnya. Yang sering menjadi cita-cita di Indonesia adalah bagaimana berkuasa bisa membuat orang bisa cepat kaya dan membangun gurita bisnis. Dalam setting sosial seperti ini, maka analisa Karl Marx tentang kekuasaan sebagai alat pemilik modal serta analisa religius kekuasaan duniawi sebagai alat penguasa untuk mengumbar nafsu durjana perlu dipertimbangkan sebagai model analitik melihat penguasa yang ada. Artinya rakyat menempatkan dirinya dalam hubungan yang diametral dengan kekuasaan tersebut. Dalam frame ini maka rakyat tahu bagaimana melakukan langkah-langkah penguatan kekuatan dan kekuasaan ditangan rakyat dengan cita-cita alternatifnya. Rakyat tidak boleh terperdaya dengan pencitraan -pencitraan lembaga-lembaga survei yang semakin menjamur. Karena substansi yang harus diperjuangkan sama sekali berbeda dengan realitas yang ada. Pada kunjungan saya ke Jos Van den Eijnden, paman istri saya yang baru mundur dari ketua Partai Hijau (Groen Links) Kota Soest, Belanda, beberapa hari lalu, saya melihat konsistensi cita-cita partai tersebut untuk tema lingkungan dan Social Welfare, dalam implementasinya. Sebagai ketua partai pun dia tidak mempunyai agenda (interest) pribadi, selain cita-cita partai. Padahal partai itu mempunyai 4 perwakilan dalam dewan kota. Sebuah kota seperti Soest, di mana berada istana mendiang Ratu Juliana, penguasa Indonesia tempo dahulu, anggarannya cukup besar. Namun, di sana anggaran negara bukan untuk dirampok. Anggaran negara adalah untuk rakyat. Diantara hal-hal positif yang berkembang belakangan ini, rakyat harus terus membangun optimisme bahwa kekuasaan di tangan rakyat bisa direbut. Hal positif pertama adalah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Omnibus Law. UU ini adalah sebuah kejahatan. Ini tafsir politik, karena UU ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Positif kedua, adalah gerakan rakyat dan Novel Baswedan yang akan membuktikan KKN elit negara dalam bisnis PCR. Ini adalah pintu untuk memperlihatkan kepentingan rakyat vs. kepentingan anti rakyat. Ketiga, statement ketua KPK, Firli Bahuri, yang menyatakan, yang saya tafsirkan, PT (Presidensial Threshold) nol persen sama dengan anti korupsi. Artinya pendukung PT 20% dalam tafsir itu benar-benar tidak ingin adanya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keempat, adanya tuntutan hukuman mati pada kasus korupsi, dalam hal ini pelaku korupsi PT Asabri. Ini adalah kemajuan besar untuk kemenangan rakyat. Untuk rakyat berkuasa nantinya. Perkembangan bagus ini harus dikelola dengan baik. Begitulah sumbangan pemikiran saya sementara ini soal kekuasaan. Salam hangat dari hotel Karantina. Penulis Aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia)

Catatan dari Hotel Karantina Hari Kelima: Tentang Sebuah Kota

BY FNN Ahad, 12 Desember 2021 23:46:45 0

Dr. Syahganda Nainggolan HARI ini adalah hari ke-5 saya di Karantina. Seminggu setelah PCR negatif di Belanda. Lima hari setelah dites PCR negatif di Bandara SH. Setiap hari dites temperatur normal. Tapi saya harus menunggu Karantina 5 hari lagi. Baru bisa ketemu keluarga. Istri saya tadi mengatakan, tetangga kamar sebelah, 3 perempuan Eropa (Timur atau Russia), kemarin hanya dengan busana dalam ada di balkon melakukan senam. Hal ini membuat saya jadi terbatas untuk melihat ke luar jendela. Mereka mungkin kelihatannya sudah stress di kamar. Jadi keluar dengan lompat jendela. Kamar sebelah satunya setiap larut malam saya dengar bicara bahasa Arab dengan keras. Mungkin menelepon keluarganya yang selisih waktu kita 4 jam. Hari kedua lalu, istri saya ketika membuka jendela, merasa senang telah melihat kota. Ada celah antara dua tembok dinding apartemen yang memberikan pandangan di kejauhan. Saya mengatakan padanya bahwa di Jakarta tidak ada kota. Hari ini saya ingin bertukar pikiran tentang kota. Alkisah ketika paman istri saya Stef (Stefanus) Vanden Eijnden berjanji untuk membawa kami keliling Amsterdam. Itu tanggal 20/11. Dia adalah seniman jalanan (istilah anak-anak Taman Ismail Marzuki), yang sejak usia 26 tahun mengamen di cafe-cafe Amsterdam. Sekarang umurnya 70 tahun. Keahliannya alat Akordion, berkata-kata dan menyusun plot. Dia pernah cukup lama menyewa Roode Bioskop, Amsterdam, dijadikan sebagai tempat teaternya. Meskipun istri saya bapaknya kerja 20 tahun di KLM yang bermarkas di Amsterdam, tapi mengetahui Amsterdam dari seniman semacam Stef tentu berbeda. Awalnya kami menawarkan Stef ketemuan makan siang, kami yang traktir. Namun, Stef mengajak kami untuk mengelilingi Amsterdam selama 4 jam. Jalan kaki. Saya mulai berpikir tentang kemampuan kaki saya, cuacanya dingin dan apakah selama itu? Alkisah ini akhirnya terjadi. Jam 10 pagi Stef menjemput kami di Amsterdam Central Stasiun. Kami sudah lebih awal datang, menyeberang beberapa menit dengan Ferry Boat, dari Hotel Botel, Hotel terbuat dari kapal. Hotel ini di depan Kantor Greenpeace Belanda. Kami datang jam 9 agar saya bisa tes antigen di sebelah stasiun. Tes antigen syarat bisa masuk Cafe, nantinya. Di Belanda, istilah jam sangat presisi. Kalau kami berjanji jam 10, maka itu harus terjadi. Mulailah kami menyusuri rute pusat Kota Amsterdam. Dari depan stasiun arah jalan ke kanan langsung menyusuri kanal-kanal yang menuju NoorderMarkt. Amsterdam adalah kota yang dibangun ratusan tahun lalu atau bahkan 1000 tahun lalu. Kanal-kanal di dalam kota dibangun untuk mengurai air yang melimpah dari sungai Amstal dan IJ, karena pemukiman mereka 0,5 meter di bawah laut. Nelayan yang akan melaut, terhubung ke laut Utara Amsterdam setelah terusan dibangun melalui sungai IJ ke laut. Pola kota dibangun dalam pola mirip separuh jaring laba-laba, dengan antara bagian dalam ke arah luar dikelilingi air. Cerita lebih detail tentang kanal dan pembangunan kota Amsterdam bisa didalami melalui berbagai sumber yang tersedia di Google. Saya kembali pada fokus tentang kota. Setelah berjalan hampir satu jam berputar-putar, kami tiba di NoorderMarkt. Jarak tempuh tercepat dari stasiun ke NoorderMarkt sebenarnya hanya 15-20 menit, apalagi jalan di Belanda dengan orang Belanda dan saa musim dingin. Satu waktu yang dihabiskan untuk "sight seeing" ini adalah untuk melihat, merasakan, mencium aroma Kota Amsterdam. Rumah-rumah di pinggir kanal tertata indah dan umumnya berumur ratusan tahun. Indah, baik warnanya maupun sky-line yang membentuk keterhubungan atap-atap rumah mereka. Warna rumah umumnya merah bata. Rumah terdiri dari 4-5 tingkat dengan ukuran lebar yang kecil, sekitar 4 meter. Bagian atas menjorok sedikit ke depan, karena mereka menaikkan barang-barang ke lantai atas melalui tali, sehingga tidak merusak dinding lantai bagian bawah. Tangga-tangga di dalam rumah pastinya kecil, namun mereka sudah terbiasa dengan itu. Rumah-rumah yang berada di kanal ini, dulu, mempunyai pasar untuk mereka berdagang yang namanya NoorderMarkt. Ini adalah kawasan Jordaan. Kawasan penting di kota Amsterdam. Di sebelah NoorderMarkt telah berdiri lebih dahulu NoorderKerk, Sebuah Gereja. Sudahkah saya bicara tentang kota? Ya Kota. Kita bicara kota karena kota itu bukanlah gedung-gedung (saja). Kota adalah tentang pertarungan hidup manusia, tempat berbincang-bincang, tempat berdagang di pasar, tempat tinggal, tempat seni, tempat memuja Tuhan, dan lainnya. Pertarungan hidup di kawasan Jordan ini ditandai dengan berkali-kali kerusuhan di masa lalu, ketika orang-orang miskin dan kaum buruh menuntut hak hidup di Amsterdam. Pertarungan kapitalis pemilik modal dan kaum buruh untuk merebut hak-hak hidup adalah peristiwa setiap pembangunan kota. Film The Magnificent Seven yang dibintangi Danzel Washington dkk, misalnya, memperlihatkan pertarungan antara kaum buruh tambang emas versus kapitalis yang ingin memiliki sebuah kota. Ada permusuhan, ada tumpah darah, ada kematian, ada rumah ibadah dan lain sebagainya dalam pertarungan merebut hak-hak pengelolaan kota. Di NoorderMarkt orang-orang berdagang, barang bekas dan murah. Banyak juga barang dari negara lainnya. Berapa umur pasar ini? Umur pasar ini sudah mencapai 400 tahun. Dibangun dengan tenda-tenda. Stef kemudian mengajak kami mengelilingi pasar. Yang menarik buatnya adalah menemukan ramainya orang berinteraksi, seperti 400 tahun yang lalu. Kemudian membeli keju organik dan yang sangat menarik adalah tenda penjual jamur untuk makanan. Kami membeli berbagai jamur. Pasar itu kini tidak setiap hari buka. Mereka berjualan di atas ruang publik. Selama 400 ratus tahun tempat itu tidak digusur konglomerat properti. Bukan karena konglomerat tidak ingin memiliki ruang itu, tapi rakyat bawah sudah berkali-kali menunjukkan kekuatan mereka menentang dominasi kaum kapitalis di sana. Mereka menjaga kota itu. Setelah puas melihat pasar, kami menuju kafe di pinggir pasar. Sebuah kafe kecil, mungkin namanya kafe Hegeraad. Di Belanda cafe seperti ini disebut Brown Cafe (Bruin Cafe). Karena warna interiornya cokelat gelap. Tapi, Cozy (enak), suasananya. Orang-orang bertumpuk di dalam. Mirip-mirip warung kopi di Indonesia. Tidak ada musik. Semua orang datang memang mau minum (bir) dan berbincang-bincang atau ngerumpi. Stef mengajak kami ke dalamnya. Hasil tes antigen saya belum bisa saya upload, ada masalah di handphone. Namun, dengan gaya "Amsterdamer" kami masuk ke bagian belakang. Duduk dengan kursi dan meja yang juga berdesakan dengan pengunjung lainnya. Jas tebal digantung saja di kursi. Stef menyuruh saya dan istri duduk saja, biar dia langsung memesan ke kasir, agar pelayan tidak datang memeriksa QR Code. Kami menghabiskan kopi dan Stef dengan birnya sambil mengobrol. Pemilik Cafe itu mengenal Stef secara dekat. Pasalnya saat muda, puluhan tahun lalu, Stef berhasil bernyanyi di cafe tersebut. Awalnya, pemilik kafe itu menolak, karena aturannya dilarang musik. Namun, Stef berkali-kali meminta agar pengunjung cafe diberikan hak untuk mendengar dia bernyanyi. Dan berhasil. Itu karena dikenal, yang membuat Stef bisa membawa saya masuk tanpa QR Code. Dan, cafe itu memuat foto Stef masa muda yang menghibur pengunjung. Usia kafe ini hampir sama dengan usia pasar. Di ruang publik depan kafe itu, seniman Amsterdam dulu sering tampil menghibur ratusan maupun ribuan pengunjung. Teater publik. Orang-orang yang datang ke pasar itu, ke kafe dan yang tinggal di rumah-rumah adalah bagian dari sebuah kota. Kota adalah tentang sebuah sejarah yang berkelanjutan. Kota sejatinya adalah pertarungan hidupnya orang-orang miskin melawan dominasi orang kaya. Kota juga adalah sebuah karya seni. Seni, karena kota itu dibangun untuk keindahan warganya. Dan, tentunya tempat menampilkan karya seni. Tentang karya seni ini, Rembrandt adalah pelukis yang sempat besar di daerah Jordaan itu. Saat ini, ratusan tahun kemudian, atas dukungan pemerintah Belanda, dan pecinta Rembrandt, Museum Belanda akan membeli lukisan Rembrandt The Standard Bearer) yang ada di Prancis, senilai USD 198 juta. Selepas dari Kafe Hegeraad, kami melanjutkan lagi jalan kaki. Kembali lagi berputar-putar menyusuri jalanan sempit yang indah. Kami berhenti di De Roode Bioskop. Sebuah teater. Itu terkenal dulunya sebagai pusat propaganda kaum buruh. Kami bertemu penjaganya, perempuan cantik, secara kebetulan. Dia membolehkan kami masuk. Sebuah tempat kosong jika tidak ada pentas. Stef menceritakan dahulu dia sempat menyewa itu. Di masa pergolakan Komunis Eropa abad ke-19, berkali-kali tempat itu diserbu tentara dan polisi Belanda serta preman-preman yang dibiayai kaum pemilik modal. Di sebelah De Roode Bioscoop ada Kafe Spinoza. Kafe ini diambil dari nama Benedict Spinoza, filosop keturunan Yahudi Belanda ini, yang menjadi inspirasi Hegel. Hegel di kemudian hari menginspirasi Karl Marx. Mungkin ini alasan yang menjadikan Kafe Spinoza itu dulu mendukung gerakan kiri di De Roode Bioscoop. Kami makan siang di situ. Setelah makan siang, waktu sudah hampir jam 14. Sudah 4 jam kami bersama Stef, berbicara tentang kota, Amsterdam. Kami melanjutkan perjalanan, tepat berpisah arah dengan Stef jam 14, lalu saya dan istri mengurus lagi QR Code di Stasiun. Selanjutnya kami naik ferry parawisata yang membawa keliling kota melalui sungai-sungai dan kanal. Kembali kepada awal mula cerita ini, ketika saya mengatakan tidak ada kota di Indonesia, khususnya Jakarta, pada istri saya, sebenarnya saya ingin menegaskan bahwa kota-kota di sini dikuasai para kapitalis tanpa perlawanan. Mereka membangun gedung-gedung tinggi tapi tidak memiliki makna kota. Tidak ada sejarah, tidak ada kesenian, tidak ada standar (seni) sky-line, orang-orang penghuni lama dibiarkan tersingkir ke pinggir, Masjid digusur, dimusnahkan, dan lain sebagainya. Bagaimana sebuah peradaban mau dibangun tanpa kita punya sebuah kota? Bagaimana sebuah kota ada jika rakyat ternyata tak memilikinya. Bagaimana sebuah kota itu disebut kota kalau tidak berlanjut sejarah kehidupannya? Demikian dulu. Salam dari Hotel Karantina. Penulis Aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia)

Catatan dari Hotel Karantina Hari Keempat: Tentang Waktu

BY FNN Ahad, 12 Desember 2021 22:47:53 0

Oleh Dr. Syahganda Nainggolan HARI ini hari keempat saya di Karantina. Sudah mulai hilang jetlag. Tidur cukup. Ukuran suhu badan yang dikontrol hotel setiap pagi normal 36°C. Sudah hari ke-5 sejak tes PCR sebelum keberangkatan. Saat ini saya ingin menyumbangkan pikiran lagi tentang "waktu". Ini tidak berkaitan dengan Karantina, tetapi Karantina ini membuat saya harus beraktifitas, yakni menulis. Saya hanya ingin berdiskusi atau menjelaskan tentang waktu karena ada beberapa hal, pertama istri saya, juga via WA ketua RW kompleks saya tinggal dan juga seorang teman SMA dulu, mempertanyakan, "kenapa saya menyatukan waktu Sholat atau dijama'. Bukankah saya sudah di Jakarta? Kedua, ketika saya ketemu dengan sepupu mertua saya di Groningen, yang usianya hampir 70 tahun, meyakinkan saya tentang rencana hidupnya ke depan selama 20 tahun berikutnya. Ketiga, bagaimana saya mengetahui tujuan saya ketika naik bus dan kereta api dengan melihat satuan menit ketibaan. Keempat, bagaimana istri saya bisa dapat ucapan ulang tahun dua kali pada waktu yang sama, di atas udara Singapura dan di atas udara sebelum tiba ke Belanda, pada waktu ataujam yang sama. Untuk yang pertama saya uraikan di atas adalah hubungan waktu dan keyakinan. Yang kedua itu berkaitan dengan prediksi usia hidup (life expectancy) dan rencana hidup. Yang ketiga yaitu terkait modernitas dan efisiensi. Dan, keempat terkait filosofi waktu. Dalam Karantina 10 hari ini saya dikurung dalam hotel dengan asumsi bahwa saya termasuk yang mempunyai probabilitas membawa coronavirus ke Indonesia. Dikurung artinya mirip dipenjara. Bedanya pada saat di penjara lalu, saya berada di bawah tanah selama 10 bulan, sedangkan ini bisa melihat apartemen/gedung di seberang hotel. Persamaannya adalah saya kehilangan konsep atau esensi soal waktu. Dalam menempatkan waktu dan keyakinan, seperti urusan Sholat di Jama' (disatukan waktunya), Islam mengatur waktu Sholat Jama' dengan satuan jarak dan waktu. Satuan jarak adalah perjalanan sekitar 80 KM. Sedang satuan waktu terkait dengan kedaruratan seseorang. Orang sakit misalnya mempunyai masalah dengan waktu yang dikaitkan dengan kekuatan fisiknya atau mental. Di penjara atau seperti di Karantina ini mempunyai konsekuensi kedaruratan, yakni karena mental seseorang mengalami gangguan. Pengurangan atau pembatasan kebebasan seseorang membuat adanya "mental disorder". Suatu hari saya bertanya pada guru ngaji saya, dahulu, namanya Dr. Imaduddin Abdurrahim, salah seorang pendiri Masjid Salman ITB, tentang "apakah saya boleh menjamak atau meng Qashar sholat ketika nyetir dalam kemacetan di Jakarta?". Dia menjawab boleh. Dalam Mazhab Maliki, yang dianut teman saya ketika di penjara terkait pasar muamalah Dirham (emas), Zaim Saidi, penyatuan waktu Sholat menurut mereka dapat disatukan sekaligus dari Subuh, Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya dalam hal mana terjadi keterpaksaan atau misalnya seseorang ketiduran sepanjang siang malam. Sholat Jama' dilakukan ketika seseorang bangun dari tidur atau lepas dari kedaruratannya. Kedua, kita akan berdiskusi tentang orang lansia di Belanda. Perempuan senior yang saya temui di Belanda dalam cerita ini, mengajak kami bertemu di restoran vegetarian, di pusat kota Groningen. Dia baru saja pensiun lebih awal, sebulan, pas ketemu November lalu. Pada usia ke 69, dia menceritakan tentang apa yang harus dia kerjakan dan berbagai kesibukan untuk hidup selama 20 tahun lagi. Dia berencana membuka terapi alternatif, menjalani "kehidupan" Buddha, merenovasi rumah, menghabiskan waktu dengan membaca buku, dan lain sebagainya. Dia pernah bersuami dengan orang Afrika, tapi sekarang hidup sendiri dan mempunyai kecurigaan bahwa lelaki yang ingin mendekati dia, kebanyakan untuk mendapatkan uangnya. Dia mau hidup sendirian selanjutnya, dan Vegetarian. Juga, tidak mau minta subsidi negara. Fenomena lansia, perempuan, hidup sendiri akan menjadi tantangan bagi negara-negara yang mempunyai harapan hidup yang semakin tinggi. Indonesia sedang mengalami hal yang sama di berbagai kota besar. Semakin banyak lansia yang sehat. Persoalannya di Indonesia ada istilah janda, untuk seorang perempuan, sehingga membuat seseorang kesulitan membangun perencanaan, jika dibandingkan di Belanda, yang tidak ada streotif janda. Kedua, konsep hidup di Belanda berdasarkan rasionalitas yang independen terhadap keberadaan Tuhan. Lansia tidak memikirkan hidup setelah mati, di sana. Pada saat bertemu dengan perempuan itu, saya dan istri mengantar dia mengambil alat perbaikan ban sepeda, ke apartemen dia. Apartemen itu cukup elit untuk ukuran Groningen. Kami kembali ke pusat kota (centrum) di mana dia harus memperbaiki ban sepeda, secara sendiri. Dia akan pulang dengan bersepeda 30 menit dari kantornya. Artinya dia minimal bersepeda satu jam sehari jika bekerja, begitu sehatnya. Prediksi waktu hidup adalah khas dunia modern. Itu dicatat WHO setiap tahunnya. Sebuah dunia yang penuh rencana hidup. Dalam konsep fatalistik, semuanya diserahkan pada Tuhan Sang Pencipta Alam. Takdir, katanya. Orang-orang Barat yang mayoritas tidak percaya tuhan mempunyai keunggulan dalam sisi tertentu, seperti keinginan yang kuat untuk bertahan hidup dan dalam umur yang panjang. Namun, di sisi lain mempunyai tantangan spritual, sosial dan ekonomi yang penuh teka-teki kedepannya. Usia resmi pensiun di Belanda saat ini adalah 67 tahun. Ini sebagai jalan keluar terhadap pengurangan beban ekonomi subsidi populasi lansia. Di Indonesia orang-orang lalu berpikir akan menjalani kehidupan agama setelah pensiun. Usia pensiun 56 tahun. Mereka mulai berpikir kematian. Rajin beribadah. Memang, beberapa orang yang masih ingin berkuasa atau berbisnis, tetap berusaha hidup lama untuk urusan dunia. Namun, di Indonesia dimensi waktu dan keyakinan agama mempunyai korelasi yang kuat. Apakah ini peluang atau tantangan? Kembali, misalnya di Belanda, dengan tidak ada istilah janda tadi, mereka terbebas dari stigma kehidupan kesendiriannya. Batasan sosial untuk melakukan aktifitas tidak terjadi. Apakah itu mungkin bisa nantinya menjadi acuan, jika usia lansia yang Indonesia semakin panjang? Ataukah sebenarnya usia panjang tidak perlu direncanakan jika kita percaya ketentuan waktu hidup ada ditangan Tuhan? Perihal bahasan ketiga adalah soal waktu dan efisiensi. Mungkin ini bukan kisah baru di Belanda, atau negara maju lainnya. Ketika saya naik kereta api dari Leiden Central ke Kota kecil Zuid-Soest, pinggiran Utrecht, dengan aplikasi 9292, saya mendapatkan prediksi waktu sampai ukuran menit. Saya coba membiasakan tidak melihat layar kota kereta api berhenti, baik transit di Utrecht maupun ke Soest Selatan. Saya cukup dengan satuan menit dari jam kereta tiba. Begitu juga naik bus, saya tidak pusing dengan layar halte bus, melainkan menit waktu yang ada di handphone. Selalu berhasil. Di Jakarta kereta komuter Jabodetabek sudah berusaha memberikan pelayanan dalam satuan menit, begitu pula Trans Jakarta. Namun, mengatur ketepatan waktu dari sebuah titik keberangkatan ke titik tujuan terhalang oleh konektifitas transportasi yang ada. Jika seseorang ingin memarkir mobilnya di stasiun kereta api, satuan waktu menuju stasiun kereta api tergantung kemacetan jalan dan adanya ketersediaan parkir di stasiun. Saya selalu mengalami kesulitan parkir dari rumah saya di Depok, jika harus naik kereta api, mengejar waktu ke Jakarta. Harus mencari parkir di pondok Cina atau Lenteng Agung, biasanya penuh. Fasilitas parkir seperti ini sudah ada di Belanda sejak puluhan tahun lalu, setidaknya ketika saya tinggal di sana pada 1993-1995. Saat ini berbagai perusahaan parkir malah sudah membuat parkir basement di berbagai titik di kota-kota Belanda. Saya sering memikirkan itu agar ada di stasiun Universitas Pancasila, sisi belakang, misalnya, untuk 1000 mobil. Di Indonesia kalau memanfaatkan parkir basement hotel tentu sangat mahal tarifnya. Parkir motor mungkin sudah terfasilitasi di Indonesia, khususnya oleh masyarakat biasa di sekitar stasiun kereta. Selain itu, cakupan jalur transportasi publik dengan konteks waktu yang terukur, terbatas ruasnya. Jalur Transjakarta mungkin hanya ada di sepanjang Thamrin-Sudirman dan Kuningan-Ragunan. Tanpa jalur busway, mengukur jarak dalam satuan waktu tidak gampang lagi. Apakah cerita ini masih menjadi penting buat kita? Sejauh apa kita butuhkan? Ini tergantung dari keyakinan kita atas modernisasi yang berbasis efisiensi. Satuan waktu terhadap produktivitas, dalam dunia modern, menjadi ukuran utama. Adik istri saya yang menjadi direktur keuangan di sebuah perusahaan logistik (Air Cargo) berbasis di Schiphol, mengajak saya tour melihat efisiensi kerja di Warehouse Cargo di sana. Dalam masa Covid ini, kegiatan logistik hampir pulih. Banyak pesawat penumpang dipakai untuk cargo. Di akhir tour dia bercerita pada saya akan menambah tingkat otomatisasi usaha logistik ini. Saya sedikit terdiam. Lalu dia pun berkata "Ya, selalu ada problem antara mempertahankan ketersediaan lapangan kerja dengan efisensi". (Mungkin dia ingat saya adalah pengurus organisasi buruh). Otomatisasi yang ada di sana mungkin sudah hampir sempurna. Dengan luas gudang 40.000 m2, dikerjakan hanya beberapa orang, tentu berbeda dengan penanganan logistik diberbagai pelabuhan, misalnya, ketika saya menjadi komisaris Pelindo2, beberapa tahun lalu. Bagaimana nasib buruh pelabuhan kita jika efisensi hampir total benar-benar dijalankan? Begitu juga di Belanda, hampir semua pusat ritel mirip seperti di Indomaret menyediakan lebih banyak line untuk pembayaran tanpa orang. Kita hanya perlu men-scan barcode sendiri dan bayar sendiri. Jika itu harus terjadi di Indonesia apakah pengangguran akan bertambah? Di Indonesia orang-orang banyak mengatakan kita hidup dalam sistem "jam karet". Tapi kita juga faktanya hidup dalam waktu yang tidak memisahkan kalimat "past, present dan future". Orang-orang Belanda dan Barat melihat waktu versus change secara terukur ketat dan dalam rentang waktu yang berkelanjutan. Waktu menggerakkan manusia, bukan manusia yang mengontrol waktu. Kesibukan manusia di Barat itu membawa kemajuan peradaban mereka, berupa hidup yang sehat dan bahagia. Setidaknya dalam indeks kesehatan dan kebahagiaan versi barat atau yang sering dibuat sebagai referensi internasional. Di Indonesia dengan jam karet dan penuh ketidak pastian, peradaban kita terlihat terkebelakang. Pemimpinnya sering berjanji dengan prediksi waktu, misalnya "ekonomi meroket" dalam bulan x, namun waktu berlalu, janji itu tinggal janji. Masyarakat kita juga biasa dengan jam karet, tidak membuat referensi berdasarkan waktu menjadi penting, sehingga tidak marah dengan janji palsu. Karena satuan waktu dalam ukuran tidak jadi sandaran. Para perencana negara juga tahun demi tahun meng "copy-paste", tidak jelas kapan evaluasi dan kapan perencanaan, sebab kita biasa dalam hidup tanpa "past tanse, present dan future". Orang-orang yang digerakkan waktu belum tentu juga akhirnya hidup bahagia. Adik ipar saya harus mengurus club bola VVSB dan memperbanyak liburan untuk membuat hidup yang seimbang, antara kerja dan sosial. Banyak juga pekerja senior di Belanda telah memulai kerja sosial, beberapa hari dalam sebulan. Mereka senang stress-nya berkurang dengan aktifitas sosial itu. Orang Indonesia tentu harus menghargai waktu. Orang-orang Islam yang mayoritas, mungkin lebih banyak Sholat dengan surat Al Ashar, dengan kalimat yang Allah di ayat pertamanya bersumpah: "Demi Waktu". Artinya waktu itu sangat penting. Hanya persoalannya antara waktu dan "change" kebanyakan penganutnya Platonis. Plato dan Newton, dalam Stanford Ensiklopedia, menjelaskan waktu itu independen, terpisah dari perubahan (change) ataupun gerak/peristiwa. Time is Time, kata mereka, seperti space/ruang. Ini perlu pertimbangan, apakah kita harus masuk dalam budaya yang digerakkan waktu atau menjadi Platonis atau diantaranya? Cerita keempat saya terkait waktu adalah ulang tahun istri. Pada saat dia ulang tahun 7/11 lalu, pesawat kami berada di atas Singapura, baru saja take off, lanjut penerbangan. Itu jam 12 malam lebih. Pramugara yang ramah itu membawa kado, mengucapkan selamat ulang tahun. Lalu, dia melanjutkan, nanti sebelum sampai Belanda mereka akan datang menyampaikan selama ulang tahun lagi. Peristiwa ini membuat saya merenung tentang waktu dalam kajian filosofis. Benarkah waktu itu ada? Atau sekedar ciptaan? Benarkah waktu itu seperti kata Aristoteles hanya ada jika dikaitkan dengan peristiwa/event? Kenapa Plato berbeda dengan Aristoteles? Kenapa istri saya setelah ulang tahun di atas Singapura, kembali waktunya belum berulang tahun ketika menuju arah Belanda? Renungan saya antara lain, pertama Habib Rizieq Syihab ketika ceramah agama di penjara Bareskrim tentang Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj, menjelaskan soal pertemuan Muhammad dengan Nabi-nabi terdahulu dalam perjalanan ke langit. Lalu, bagaimana dimensi waktu antara pertemuan itu dengan kematian para nabi terdahulu? Kemudian, cerita lainnya, suatu hari dahulu, guru ngaji saya meyakini doanya agar pencuri yang datang ke rumahnya tidak mengambil barang penting, itu terjadi. Masalahnya, pencuri itu datang dan pergi sebelum doa itu ada. Alkisahnya anak guru saya memberitahu dia via SMS/WA tentang kejadian pencuri itu datang, padahal sang guru sedang bersiap Sholat Jum'at di sebuah Masjid. Lalu guru saya, sehabis Jum'atan berdoa, agar pencuri itu gagal mencuri. Nah, pencuri itu memang sudah gagal mencuri barang penting. Itu katanya adalah hasil doa. Habib Rizieq Syihab adalah doktor dan guru ngaji saya adalah alumni dan kandidat doktor di kampus papan atas. Dimensi waktu menurut mereka berbeda dengan apa yang kita ceritakan di atas. Waktu, menurut Habib Rizieq Syihab, dimensinya Ghaib, bukan irasional tetapi beyond-rasional. Sedangkan guru ngaji saya tersebut yakin bahwa waktu dalam dimensi kekuasaan Allah tidak harus dalam arah (time direction) manusia. Ada 12 teori tentang waktu yang diringkas Stanford Ensiklopedia. Terlalu rumit untuk menguraikannya di sini. Dalam penjara di bawah tanah maupun dalam Karantina 10 hari saya berusaha bertahan dengan waktu yang berjalan. Di penjara saya membiarkan waktu dan saya secara terpisah. Saya tidak mengerti siang dan malam. Memang khusus untuk Sholat, saya berusaha ada waktunya, namun selebihnya bagaimana tubuh beradaptasi saja. Allah SWT menjadikan siang dan malam sebagai bagian pertanda waktu. Manusia telah membuat waktu dalam perspektif Aristotelian. Sekarang bagaimana kita membuat waktu berkorelasi dengan kemajuan peradaban kita. Biasakan kita punya cara yang tepat? Tidak jam karet, tidak gampang umbar janji palsu, tidak korupsi waktu, tapi juga tidak dikendalikan waktu. Demikianlah. Salam dari Hotel Karantina. Penulis Aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia)

Catatan dari Hotel Karantina Hari Ketiga: Kata Maaf

BY FNN Ahad, 12 Desember 2021 21:45:29 0

Oleh: Dr Syahganda Nainggolan (Sumbangan pikiran untuk Rocky Gerung, Jumhur, Ferry Juliantono dkk perjuangan semua) INI hari ketiga saya di Karantina. WA saya ke menejer hotel sebagai berikut: "Pak Y, soal cemilan yang dititip staf saya itu perlu pengertian pihak hotel. Jika restoran hotel pelayanan bagus dan cepat, tentu buat saya gampang pesan. Tapi, ini pengalaman saya terburuk di hotel ini. Hari pertama makanan dinner datangnya dinihari, tidak langsung disediakan. Plus pagi ini gak ada sarapan. Kalau hubungi restoran terdapat jeda waktu yang lama..." Saya minta staf saya mengirimkan pisang, roti dan selai bersamaan dengan "skipping" dan "Yoga Mat". Saya kesal sekali bangun hari ini. Bangunnya siang, karena "jetlag" tubuh saya masih pagi. Harusnya tadi malam saya makan jam 12 malam, karena tubuh saya untuk jam Belanda masih seharusnya jam makan malam. Saya makan apple aja dan "pudding" yang saya sisakan dari makanan sebelumnya. Kesal karena jatah sarapan saya tidak ada pagi ini. Ketika saya laporkan ke hotel, belum diantar juga. Manajer yang saya WA langsung sigap. “Siap pak!” katanya. Namun, belum diantar juga. Akhirnya jatah sarapan saya datang bersamaan dengan jatah makan siang. Ini masalah buat saya. Apalagi saya harus mengontrol agar sakit maag saya tidak kambuh. Saya sudah wajib membayar paket hotel plus makan, tapi kenapa tidak boleh order makanan ekstra via Go Food? Kenapa restoran lambat? Bahasan saya hari ini adalah soal "kata maaf". Ini tidak saya temukan dari WA saya dengan pihak hotel, baik manajer maupun jajaran bawahannya. Soal ini penting di bahas oleh bangsa kita. Itu soal budaya. Pada saat saya, Jumhur dan Ferry Juliantono mengunjungi Rocky Gerung di pertapaannya, saya mengutarakan di atas analisa ekonomi politik khas Rizal Ramli dan Faisal Basri, kita perlu bicara budaya. Refleksi saya selama 10 bulan di penjara saat itu, bangsa ini memerlukan kebangkitan budaya untuk bangkit kembali. Rocky Gerung lalu merenung untuk sebuah nama dari perkumpulan yang akan kami lakukan, akhirnya keluar dari kepalanya nama "Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia". Kata maaf itu adalah bagian dari kata penting dalam masyarakat maju. Di samping kata lainnya "terima kasih" (thanks) dan silakan/mohon (please). Tanggal 5/12 di bandara Schiphol ketika Check-In Baggage, perempuan cantik di desk itu mengatakan bahwa kami tidak bisa memasukkan koper karena tidak terdaftar dalam pembayaran. Kami harus membayar untuk dua koper, kira-kira 40 kg. Wow! Itu mahal sekali. Saya langsung protes bahwa perusahaan penerbangan dia buruk, karena saya sudah membayar dalam sistem terpisah, termasuk saya membayar kursi (chargeable seat). Dia langsung kaget dengan protes saya. Oh, baiklah, saya akan menemani anda ke petugas kontrol yang bisa melihatnya, katanya. Lalu, kami jalan 25 langkah ke petugas kontrol itu. Petugas kontrol itu, orang Afrika-Belanda, meminta petugas check-in segera kembali, karena dia seharusnya tidak boleh meninggalkan koper kami di sana. Dan antrian juga mengular panjang. Setelah di-check, pembayaran tiket kami termasuk pilihan kursi dan bagasi, dia langsung mencetak Boarding Pass. Dia meminta maaf ada kesalahan sistem mereka. Seharusnya, meski pembelian tiket penerbangan, kursi, bagasi dll terpisah, harusnya itu tidak membuat penumpang yang susah. Ya dia meminta maaf. Ketika istri saya menegaskan agar kalian jangan menyusahkan penumpang, dia membalikkan dengan canda seperti doa "segala sesuatu yang sulit di depan, akan indah dikemudian nanti". Penuh senyum. Dan kamipun senang. Hal yang sama, urusan bagasi terjadi pada 6/11 di Bandara Sukarno Hatta, untuk penerbangan yang sama. Bedanya saja petugas check-in ngotot dan terkesan menyalahkan penumpang. Setelah ribut akhirnya petugas kontrolnya datang. Dia mengatakan bahwa pembayaran tiket kami termasuk kursi dan bagasi berbayar. Tapi mereka tetap minta bukti dari saya. Saya tetap bertahan bahwa itu kesalahan penerbangan. Saya tidak mau membuka email di hp yang menjadi bukti pembayaran. Penerbangan itu tidak boleh menyusahkan saya. Akhirnya mereka mengalah, dan bagasi saya bisa masuk. Namun, saya tidak mendapatkan kata maaf dari gadis-gadis cantik petugas check-in itu. Bahkan setelah saya katakan harusnya kalian meminta maaf. Gadis cantik petugas check-in di Indonesia dan di Belanda adalah gadis-gadis dari perusahaan yang sama. Termasuk lelaki berkulit hitam di desk kontrol di Schiphol itu. Tapi kenapa mereka berbeda dalam melayani manusia yang sama? Itu adalah soal budaya. Anak saya yang kuliah di antropologi sebuah universitas papan atas Indonesia memberitahu bahwa dosennya melarang mahasiswi untuk berkata "maaf pak, ijin bertanya..", pada saat dosen mempersilakan mahasiswa berdialog. Dosen antropologi itu sudah bolak-balik kuliah di luar negeri. Kata dosen anak saya itu, tidak ada urgensinya meminta maaf untuk sesuatu yang tidak perlu dimaafkan. Faktanya itu memang jadi budaya kita. Dalam setiap event bahkan arisan ibu-ibu, seringkali datang ucapan maaf seperti "teman-teman sekalian terima kasih atas kedatangannya, mohon maaf seribu maaf atas pelayanan kami dan makanan kami yang kurang memuaskan.., harap maklum..bla..bla.. bla. Namun, kata maaf ini belum jelas benar kegunaannya. Apakah maksudnya untuk dipuji tentang keenakan makanan atau pelayanan? Sebuah klise? Budaya modern mengharuskan kata maaf itu datang dari sebuah kesalahan atau kekhilafan. Hal ini akan spontan keluar dari mulut orang Belanda, "Oh, sorry meneer", jika terjadi kesalahan. Atau dia melihat kita tidak nyaman atas sikapnya. Apalagi jika pemerintahan membuat suatu keputusan sensistif. Saya melihat sendiri ekspresi wajah perdana menteri Belanda Mark Rutte ketika mengumumkan soal pengetatan aturan Covid 19. Mukanya sedih. Bahkan, dia tidak menghadiri pemakaman ibu kandungnya yang wafat pada saat wabah Covid-19 tinggi di sana. Tapi bukankah kita bangsa pemaaf? Bahkan ada joke yang bercerita, ketika kaki seseorang ditindih kaki orang lain tidak sengaja dalam sebuah kerumunan, orang yang tersakiti malah berkata "maaf ya mas, kakimu gak sengaja di atas kakiku". Atau dalam beberapa kali kecelakaan yang mengakibatkan kematian di jalan tol, pihak keluarga korban misalnya mengatakan "kami pasrah pada Allah. Itu sudah takdirnya. Kami memaafkan penabrak anak saya". Apalagi kalau menjelang lebaran, orang-orang Indonesia paling sering mengirimkan postingan mohon maaf lahir dan batin. Dulunya cuma habis lebaran. Sekarang bahkan lebaran haji dan banyak hari lain yang dianggap suci dimanfaatkan berkirim permohonan maaf lahir batin. Dalam ajaran Islam bahkan diperintahkan untuk memaafkan saudara se iman dalam tempo maksimal 3 hari. Kita juga sebagiannya berusaha memaafkan para pejabat koruptor dengan mengubah pengertian korupsi dengan pungli, beberapa saat belakangan ini. Biar hukumannya murah. Bahkan, menjadikan mantan koruptor komisaris BUMN. Dimaafkan. Tapi, secara paralel, tema sejarah kita dilukiskan penuh dendam kesumat. Baik cerita perang Bubat antara kerajaan Sunda versus Jawa. Dendam sejarah terwarisi sampai saat ini. Ketika saya masih kuliah di ITB atau mungkin pas tinggal di Bandung, ada restoran Gajahmada tepat di Jl. Dago, belakang ITB. Namun, restoran itu tidak bertahan lama, tutup, karena sepi pembeli. ]Teman saya Jumhur Hidayat, yang mengaku keturunan Raja Panjaluh-Sumedang, menyakini bahwa perang Bubat itu sebuah produk penyimpangan sejarah. Sejarah diciptakan untuk permusuhan antara Jawa versus Sunda. Sayangnya hal ini sudah mendarah daging. Dendam kesumat. Kultural. Begitu juga jika kita membaca Arok-Dedes karya Pramoedya Ananta, isinya juga perang turun-temurun di kerajaan Jawa, penuh dendam. Lalu apakah bangsa kita bangsa pemaaf atau pendendam? Ini adalah wilayah kaum antropolog. Saya kesulitan mendapatkan jawaban sampai saat ini. Sebenarnya saya sudah janjian ketemu dengan ahli sejarah Indonesia, Professor Gert Oost Indie yang akan diwakili Professor Steijden untuk membahas ini di Belanda kemarin. Saya melemparkan pertanyaan tentang benarkah Bangsa Indonesia itu dulu ada? Benarkah Indonesia bangsa pinggiran? Professor Steijden berjanji untuk mengatur pertemuan setelah tanggal 3/12, tapi saya keburu kembali ke tanah air. Di museum antropologi di Leiden, yang saya kunjungi beberapa minggu lalu, yang menampilkan beberapa pameran Asia (Indonesia, Jepang, China Korea) dan Bangsa Astek, Meksiko, hall Indonesia paling depan. Sayangnya yang paling menonjol di stan Indonesia adalah puluhan jenis Keris. Bukankah keris simbol perang? Kembali kepada kata maaf, faktanya itu bagian dari kata penting dalam masyarakat beradab. Jika koruptor mencuri uang rakyat, itu tidak bisa dimaafkan. Jika pejabat bisnis alat kesehatan untuk pandemi Covid itu tidak bisa dimaafkan. Jika pemimpin pemberantasan korupsi harta kekayaannya naik berkali lipat selama menjabat itu tidak bisa dimaafkan. Jika saya mengutuk UU Ciptaker lalu dipenjara 10 bulan, kemudian hari Mahkamah Konstitusi mengatakan UU itu bertentangan dengan UU Dasar 1945, perbuatan penangkapan itu tidak bisa dimaafkan. Tapi mereka harus minta maaf. Koruptor misalnya harus minta maaf. Saya telah membahas ini dalam tulisan saya dahulu tentang permohonan maaf eks presiden Korea Selatan sebelum dia bunuh diri lompat dari bukit di belakang rumahnya. Katanya, "Kepada rakyatku, maafkan aku". Dia bunuh diri karena malu dituduh korupsi. Kata maaf harus dibudayakan sebagai bagian integritas manusia. Tidak memaafkan juga bagian penting integritas, seperti terhadap koruptor dan penjual pengaruh kekuasaan. Itu kata-kata penting masyakarat beradab, disamping ucapan terima kasih (thanks) dan mohon/silakan (please). Kata maaf ini mungkin pernah ada di Indonesia atau mungkin telah disalahkan artikan. Mudah-mudahan bangsa ini akan mampu masuk pada tema peradaban. Bukan sekedar adu kuasa dan cepat kaya serta sifat menang sendiri. Penulis Aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia)

Catatan dari Hotel Karantina Hari Kedua: Sumbangan Pemikiran untuk Pelancong Mancanegara

BY FNN Ahad, 12 Desember 2021 19:22:38 0

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan TADINYA saya tidak akan menulis pengalaman ini. Namun karena saya di-share tontonan diskusi "Karantina 10 Hari: Menyelamatkan atau Menyesatkan", talk show Priyadi Abadi di YouTube, dengan Narsum Artha Hanif (ASITA), Salam Ibrahim (lembaga perlindungan konsumen penerbangan dan parawisata), Ivo Kwok (Profesional Tour Leader) dan Davy Batubara (Astindo), saya tergelitik untuk menulis. Pertama, para pembicara mewakili Stakeholder isu ini merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, seperti membuat kebijakan Karantina 10 hari bagi pendatang perbatasan, baik WNI maupun orang asing. Hal ini membuat banyak bisnis mereka yang dirugikan, karena rencana tour yang sudah direncanakan menjadi berantakan. Kedua, kritik saya mungkin memperkuat kritik yang muncul dalam diskusi tadi. Misalnya usulan seorang pembicara agar Karantina dilakukan di rumah saja, khususnya bagi WNI, yang pemerintah memantau mereka via aplikasi Peduli Lindungi. Saya mulai dengan cerita saya ketika mertua saya memberitahu saya untuk menonton pengumuman penting Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda atas kebijakan baru saat itu. Itu tanggal 26 November, sehari sebelum saya ulang tahun 27 November. Tanggal 26 November ini adalah pengumuman yang sudah direncanakan oleh pemerintah Belanda secara periodik. Sebelumnya Rutte mengumumkan tanggal 12 November. Kami memerlukan pengumuman itu karena kami telah memesan (reservasi) restauran untuk makan malam (dinner) keluarga. Pengumuman itu sudah diprediksi, melihat situasi coronavirus yang semakin bertambah, maka akan ada pengetatan. Benar saja terjadi pembatasan waktu buka restoran, yakni dari pukul 20.00 menjadi pakul 17.00. Untungnya itu berlaku tanggal 28 November. Diakhir pidatonya, Rutte menyatakan akan menyampaikan pidato terkait isu ini pada 12 Desember. Kebijakan Rutte ini banyak ditentang anak-anak muda anti vaksin dan anti aturan pembatasan. Beberapa kali terjadi demo rusuh di berbagai kota Belanda. Namun, Rutte tetap tegas. Sejak pengumuman tanggal 26/12 ini restoran dan museum, misalnya, mewajibkan pengunjung memakai masker, bahkan jika ke toilet meninggalkan meja makan. Sebelumnya saya beberapa kali mendapat kemudahan masuk museum dan restoran hanya dengan bukti vaksin di Indonesia. Memang secara umum saya harus melakukan antigen test, gratis dan mudah dijangkau, untuk kemudian bisa di upload ke QR Code, untuk ke restoran atau museum. Sejak tanggal 28/12 itu saya melihat antara lain pelayan restoran mengusir pengunjung anak2 muda yang tidak punya antigen test, serta keamanan stasiun kereta api menegur orang yang tidak menggunakan atau kelupaan pakai masker. Untuk pengguna transportasi darat dan ferry (air) memang tidak dibutuhkan antigen test, seperti bus maupun kereta api, kemanapun. Namun, hotel sudah mulai banyak mensyaratkan. Sebagiannya masih membolehkan dengan syarat test antigen hanya ke restoran hotel. Sejak 28/11 keramaian pertunjukan atau pertandingan olahraga sudah dilatang total. Stadion bola tidak boleh ada penonton lagi. Sekolah tetap jalan, namun universitas dilakukan online. Untuk sekolah, guru dan murid melakukan test sendiri dua kali seminggu. Alat test dapat dibeli di apotek manapun dengan harga terjangkau. Keponakan saya pada saat kami berkumpul beberapa hari lalu, melakukan test Antigen sendiri, karena dia takut membahayakan kakek-neneknya yang berusia 80 an tahun. Anak-anak muda menyadari bahwa mereka kuat menahan virus Corona namun berbahaya jika menjadi OTG. Saya sudah menceritakan bagaimana pemerintah melakukan kebijakan di Belanda. Grafik Covid-19 yang naik akan mengakibatkan pengetatan. Sebenarnya mirip dengan kebijakan PPKM di Indonesia. Bedanya kebijakan di Belanda bisa diprediksi dan mencakup kebijakan lintas boder. Terkait lintas perbatasan, pemerintah melalui aku resmi memberitahu sebagai berikut: "You must self-quarantine for 10 days if you travel to the Netherlands after staying in a very high-risk area, including where there is a variant of concern. If you get tested on day 5 you might be able to shorten the quarantine period". Saya masuk ke Belanda dengan menunjukkan bukti sudah divaksin. Tidak perlu Karantina karena Indonesia masuk kelompok katagori "high risk" tapi tidak "very high risk". Juga tidak perlu test PCR di Bandara Schiphol ketika tiba. Sebagai perbandingan saja, saat ini, menurut "our world in data", vaksinasi Indonesia baru 36,3% sedangkan Belanda sudah dua kali lipat, yakni mencapai 73%. Pada 28 November, pemerintah Indonesia menaikkan masa Karantina dari 3 hari menjadi 10 hari. Pada saat pengumuman sebelumnya, 2/11, pemerintah menyatakan Karantina perbatasan hanya perlu 3 hari, bagi orang yang sudah divaksin penuh dan 5 hari bagi yang baru sekali vaksin. Alasannya karena keberhasilan vaksinasi di Indonesia dan menggiatkan ekonomi, khususnya turisme. Namun, kita tahu juga bahwa pertengahan November ada acara besar yang melibatkan semua elit negara, yakni balap motor GP di Mandalika, Lombok. Sebelum ada isu Omicron, sehabis "event Mandalika", pemerintah ternyata menaikkan kembali waktu Karantina menjadi 7 hari. Lalu sekarang naik lagi menjadi 10 hari. Pro-kontra Karantina 10 hari dalam diskusi "Karantina 10 hari: Menyelamatkan atau Menyesatkan" yang saya singgung di atas, tentu sangat relevan. Pertama, Karantina pelancong untuk di Jakarta mengeluarkan uang lebih besar di Jakarta dibanding kita travel di Belanda untuk hotel kelas yang sama. Pengeluaran saya di hotel Karantina ini mencapai Rp 16 juta lebih untuk sembilan malam. Penginapan dan makan. Makannya memang enak, tapi itu bukan pilihan. Di Belanda, misalnya saya menginap di Hotel Bastion Groningen dan Bastion Maastricht, saya membayar kamar seharga €60-70 plus makan perhari order mirip Go-Food €30 berdua. Khususnya kalau Doner Kebab yang besar, satu kali makan, kenyang sepanjang hari. Dengan €100 maka 9 hari akan keluar €900 atau Rp. 15.000.000. Kedua, menurut Debra Sullivan, Ph.D, MSN, RN, CNE, COI dalam "healthline", "it is not necessary to isolate if you: 1) are getting test as a travel requirement, 2) have not come into contact with anybody with Covid-19. 3) don't have any symptom. Untuk orang yang datang dari Belanda, misalnya, dengan kewajiban Antigen Test diberbagai space interaksi, sudah divaksin standar vaksin eropa/amerika dan di PCR test dua hari sebelum berangkat dan dites di bandara Sukarno Hatta, yang hasilnya negatif, tentu saja saya bingung maksud Karantina ini. Apakah perlu Karantina selama itu? Apakah anda pernah tahu bahwa "Health Declaration" menjadi syarat utama penumpang di Schiphol akhirnya tahu gate (gerbang) keberangkatan? KLM tidak akan meng-input pelancong meski memiliki tiket tapi tidak punya syarat yang diminta Indonesia, semisal surat vaksin dan hasil tes PCR negatif. Itu diverifikasi di Gate transisi sebelum masuk ke Gate sebenarnya. Apakah anda tahu "Health Declaration" yang memakan waktu 4 jam di bandara internasional Soekarno Hatta? Ketiga, Karantina di Hotel sebenarnya bisa membuat orang sehat menjadi sakit. Karantina di hotel kita hanya makan dan tidur maupun membaca atau menonton. Itu membosankan dan menggemukkan. Jika Karantina di rumah seperti di Belanda, dulu awal-awal Covid-19, pelancong dapat menghirup udara segar di rumah. Bisa olahraga dan mendapatkan cahaya matahari. Dalam teknologi digital yang canggih sebenarnya pemerintah Indonesia bisa mengontrol "self-quarantine" via koordinat peduli lindungi plus denda yang besar, misalnya Rp 5 juta jika melanggar regulasi. Ini juga bisa menghargai kedewasaan manusia traveller. Saya tertarik dengan kritik dari peserta diskusi yang mengatakan Karantina 10 hari yang untung pemilik hotel, bukan dia yang jadi agen perjalanan ke LN. Peserta itu mengeluh rombongan perjalanan ke Turki langsung cancel setelah tahu ada Karantina 10 hari. Saya juga senang kebanyakan pembicara mengkritik kebijakan pemerintah atas Karantina 10 hari ini. Sebenarnya yang perlu dipertimbangkan pemerintah secepatnya adalah ketelitian memeriksa para pelancong untuk mengklasifikasikan lebih baik lagi siapa yang harus dikarantina 10 hari? Siapa yang boleh dan kapan boleh karantina di rumah? Bagaimana membuat orang di Karantina hotel bisa berolahraga biar sehat dan tidak menjadi gemuk. Penulis Aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia)

Mengapa Nong Andah Baru Ungkap Sekarang?

BY FNN Ahad, 12 Desember 2021 06:37:53 0

Oleh: Mochamad Toha Dalam dunia politik, untuk mengalihkan perhatian dari suatu kasus dengan memunculkan kasus lama, sudah sering terjadi. Begitu pula dalam kasus lainnya. Adakah ini juga berlaku dalam kasus Novia-Randy? Sejak 7 Desember 2021 telah viral berita, sebanyak 21 santriwati menjadi korban perkosaan seorang “guru ngaji” sebuah “ponpes” di Kota Bandung. Sebelumnya, sejak 2 Desember 2021, viral kasus bunuh diri mahasiswi di Kabupaten Mojokerto karena “diperkosa” anggota polisi. Adakah hubungan kedua kasus yang sama-sama viral tersebut? Yang jelas, pasca viralnya perkosaan santriwati di Bandung itu, kasus bunuh diri di Mojokerto itu mulai redup beritanya. Padahal, kasus perkosaan santriwati itu mulai diproses di Kepolisian pada Mei 2021. Cobalah kita telusur jejak digitalnya. Kita mulai dari viralnya kasus Novia Widyasari Rahayu (23) yang ditemukan tergeletak tak bernyawa di samping makam ayahnya, Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Kamis (2/2/2021) sore. Korban diduga nekat bunuh diri dengan meminum racun akibat mengalami depresi buntut masalah hubungan asmaranya yang kandas dengan seorang anggota Polres Pasuruan, Bripda Randy Bagus Hari Sasongko (21). Novia sebelumnya pernah menjalani aborsi sebanyak 2 kali bersama Randy. Setelah ramai diperbincangan di jagat media sosial, Randy sudah ditahan di Polres Mojokerto. Seorang netizen menyebar fotonya ketika berada di dalam tahanan. “Istimewanya pintu penjaranya gak dikunci. Buktinya di foto, gembok ada di teralis jendela. Kok berbeda dengan tahanan lain?” tulis netizen bernama Bayu Sukrosono di akun Facebook-nya. “Apakah lantaran tersangka personil Polri, sehingga ada perlakuan khusus. Pintu penjara gak usah digembok gituuuu. Mohon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersikap tegas terhadap personil, yang membiarkan pintu tahanan Randy tak digembok,” lanjutnya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menaruh perhatian pada kasus bunuh diri Novia yang ditunjukkan melalui postingan pada akun Twitter resminya @ListyoSigitP. Akun Jenderal Listyo itu mengunggah foto lima pejabat penting di jajaran Polda Jatim sesaat sebelum menggelar konferensi pers terkait penanganan kasus tersebut pada Sabtu (4/12/2021) malam. “Persiapan press release di Polres Mojokerto, Polda Jawa Timur,” bunyi caption foto yang diunggah akun Twitter @ListyoSigitP, Sabtu malam sekitar pukul 20.37 WIB. Unggahan ini bisa menjadi sinyal instruksi kepada jajaran Polda Jatim agar menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. Sebab, skandal oknum Polres Pasuruan ini berpotensi memberi pengaruh negatif terhadap citra Korps Bhayangkara. Apalagi, cerita di balik tindakan bunuh diri Novia itu, sudah viral di media sosial. Netizen ramai memperbincangkan kisah tragis gadis warga Perum Japan Asri, Kecamatan Sooko, Mojokerto itu dan menaruh harapan besar kepada kepolisian agar menindak pelaku serta semua pihak yang terlibat. “Hukum yg seberat beratnya Wanita itu lemah. Berbeda dengan laki2. Semoga ada keadilan untuk kak novi,” komentar pemilik akun @Zhara_666 di unggahan foto @ListyoSigitP tadi. “Kita semua menunggu press release-nya. Semoga masih ada keadilan di negeri ini. Aamiin,” tulis akun @Ah_Cholil. Netizen bahkan meminta Kapolri mengawasi penanganan kasus ini supaya seluruh pihak yang terlibat bisa dijerat hukum. Karena kabarnya, korban sempat mengadukan kondisinya yang mengalami pelecehan seksual oleh Bripda Randy hingga hamil ke polisi, tapi tak pernah ditindaklanjuti. “Tolong dikawal kasus ini pak, krn klrga R adalah pejabat yg tentu punya koneksi ke pejabat2 daerah setempat, termasuk kapolres. Menaruh dan menarik simpati netizen,” tulis akun @mus_kosgoro. “Semoga ditindak seadil²nya ya pak. Mulai dari propam, pihak kampus yg katanya juga enggak mendengarkan, Randy dan keluarganya juga mereka perlu sanksi sosial,” tambah @zwiftsal. Sebagian warganet juga percaya bahwa Polda Jatim di bawah arahan dan perhatian langsung dari Jenderal Listyo bisa mengusut tuntas kasus ini serta menindak semua pihak yang terlibat. Sebelumnya ada kasus miris, yakni polisi yang ramai-ramai menyetubuhi istri tahanan narkoba. Ada 8 anggota Polsek Kutalimbaru, Kota Medan, yang melakukan pemerasan dan menyetubuhi istri tahanan tersebut. Maklum sang istri tahanan memang cantik dan masih berusia 19 tahun. Saat disetubuhi bergiliran, wanita tersebut masih hamil tua. Kedelapan polisi bejat itu tidak langsung dipecat. Mereka hanya diberi sanksi ringan pelanggaran etik. Sidang etik dipimpin Wakapolrestabes Medan, AKBP M. Irsan Sunuaji. Kedelapan oknum polisi tersebut, antara lain, mantan Kanit Reskrim Polsek Kutalimbaru, penyidik pembantu yang menangani kasus itu, dan 6 orang personel yang melakukan penangkapan. Kasus serupa juga terjadi di beberapa wilayah lainnya. Dalam sebulan terakhir, banyak sekali kasus kejahatan seksual yang justru dilakukan aparat kepolisian. Riset sederhana menggunakan mesin pencari google, akan diperoleh data pemberitaan yang sungguh mencengangkan. Jika kita ketik kata kunci “Polisi Selingkuh” akan diperoleh hasil sebanyak 7.400.000 kalimat, “Polisi Setubuhi” akan menghasilkan 1.190.000 kalimat, “Polisi Zinahi” akan menampilkan 2.630 kalimat. Nah, di saat media sedang gencar-gencarnya menulis soal bunuh diri Novia tadi, tiba-tiba mencuat kasus perkosaan santriwati oleh “guru ngaji” Herry Wirawan terjadi di Bandung tadi. Herry disebut sebagai seorang pengasuh Ponpes Madani Boarding School di kawasan Antapani, Bandung. Kini tengah jadi perbincangan di media sosial. Sebab, Herry “guru” pesantren itu sudah mencabuli 21 orang santriwati. Sejumlah santriwati yang jadi korban bahkan telah hamil dan melahirkan akibat ulah bejat Herry Wirawan. Ia telah ditangkap dan kini diadili di persidangan untuk kejahatannya yang merupakan pelanggaran atas Pasal 81 ayat 1 dan 3 Jo pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 65 (1) KUHP. Sedikitnya 13 santriwati menjadi korban kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Heryy sejak 2016 hingga 2021. Para santri yang menjadi korban kekerasan seksual rata-rata berusia 13-16 tahun, dengan beberapa di antaranya telah melahirkan bayi. Bahkan, salah satu korban telah melahirkan dua anak. Kasus itu pertama kali dilaporkan kepada kepolisian pada Mei 2021, tapi baru diketahui publik ketika sidang ketujuh dengan agenda mendengar keterangan saksi di PN Bandung, Selasa lalu (07/12/2021). Herry dituding melanggar pasal 81 ayat 1 dan 3 UU Perlindungan Anak dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Minimnya sorotan publik terhadap kasus kekerasan seksual di pesantren ini memicu pertanyaan tentang pengawasan di lingkup pondok pesantren yang tertutup. Menariknya, meski kasus ini dilaporkan pada Mei 2021, mengapa baru saat sidang ketujuh baru diramaikan di medsos? Ke mana saja para jurnalis di Bandung yang selama ini dikenal sangat kritis saat itu? Kasus ini mengemuka baru-baru ini ketika aktivis perempuan Nong Andah Darol Mahmada mengunggah utas di Twitter yang telah mengungkap kasus kekerasan seksual yang terkubur rapat itu. Utasnya disukai dan diunggah ulang ribuan kali dan menjadi perbincangan di dunia maya. Melansir BBC News Indonesia, Nong Andah menyebut kasus kekerasan seksual ini "luar biasa". Sebab, selain para korban yang berusia di bawah umur, kekerasan seksual itu dilakukan oleh seseorang yang mendaku sebagai guru agama. “Yang terjadi malah si gurunya ini memanfaatkan atau mengeksploitasi,” kata Nong. Apalagi, kasus tersebut sudah terjadi sejak 2016, namun baru terungkap setelah bertahun-tahun terjadi. Tak hanya dieksploitasi secara seksual, tenaga santriwati juga dieksploitasi untuk membangun bangunan pesantrennya, kata Mary Silvita, pendamping para korban. Mary mengungkap terbongkarnya kasus ini bermula dari temuan tetangga salah satu korban, yang beberapa bulan lalu pulang ke rumahnya di Garut, Jawa Barat, setelah “mondok” di sebuah pesantren di Bandung. Bersamaan viralnya kasus mahasiswi Novia di Mojokerto yang melibatkan Bripda Randy, mengapa tiba-tiba Nong Andah yang istri politisi PSI Guntur Romli itu tiba-tiba mencuitkannya? Sudah tahukah Nong Andah siapa sebenarnya Herry Wirawan yang disebut sebagai “pengasuh pesantren”? Kita pun patut bertanya, “Apa tujuan Nong Andah mentwitkan yang sebenarnya sudah terjadi sejak Mei 2021?” Celakanya, banyak media yang justru mengekor Nong Andah ikut viralin tanpa mau mencari tahu latar belakang Herry Wirawan. Penulis Wartawan FNN.co.id

Wawali: "Urban farming" Jadi Solusi Saat Harga Cabai Naik di Surabaya

BY FNN Sab, 11 Desember 2021 19:12:46 0

Surabaya, FNN - ​​​​​​Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyatakan urban farming atau pertanian perkotaan menjadi salah satu solusi warga Kota Pahlawan, Jatim, saat harga cabai naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. "Kami mencermati kenaikan harga cabai itu. Pemkot Surabaya juga telah menggelar operasi pasar di 31 kecamatan, dimana salah satu komoditasnya adalah cabai," kata Armuji di Surabaya, Sabtu. Menurut dia, sudah menjadi siklus saat pergantian musim bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, selain itu turunnya level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan permintaan cabai tinggi, karena restoran sudah buka kembali. Armuji mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah agar bisa ditanami tanaman pangan produktif, seperti cabai, terong, buah-buahan dan sayur mayur. "Nanti bibitnya akan disediakan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya. Dengan begitu, kemandirian pangan kita akan lebih terjaga. Tidak butuh lahan luas, ada yang menggunakan pot bisa tumbuh seperti cabai," katanya. Ia mengaku pertanian perkotaan sudah menjadi aktivitas rutinnya. Selama ini, ia juga merawat tanaman produktif di halaman rumahnya, di antaranya alpukat, jambu, kelengkeng, sayur-mayur, dan tomat. "Sebelum berangkat kerja saya menengok dan merawat dahulu tanaman di halaman kalau panen kan bisa dibagi ke warga sekitar," katanya. Armuji menjelaskan memasuki pekan keempat November 2021, harga cabai rawit, cabai merah besar, maupun cabai merah keriting di pasar rakyat di Jawa Timur fluktuatif, bahkan cenderung naik. Menurut data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (siskaperbapo) Disperindag Jawa Timur, rata-rata harga cabai rawit Rp20.500/kg, cabai merah besar keriting Rp32.000/kg dan cabai merah besar biasa Rp32.000/kg. Sedangkan harga cabai di Pasar Pabean Surabaya, kenaikan harga menembus angka hingga 200 persen. Cabai rawit dijual seharga Rp40 ribu–Rp45 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp12 ribu–Rp15 ribu per kilogram. Harga 1 kilogram cabai merah naik dari Rp12 ribu menjadi Rp30 ribu. "Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Musim hujan mengakibatkan keterlambatan jadwal panen di daerah distributor, yaitu, Madura, Probolinggo, dan Lamongan," ujarnya. (mth)

Dubes RI Kunjungi Pimpinan Yayasan Masjid Sevilla

BY FNN Sab, 11 Desember 2021 18:39:12 0

Jakarta, FNN - Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol dan UNWTO Muhammad Najib mengunjungi pimpinan Yayasan Masjid Sevilla (Fundación Mezquita de Sevilla) pada Kamis (10/12) untuk mendiskusikan rencana kegiatan dialog antar agama. Dialog antar agama akan dihadiri oleh pembicara yang mewakili komunitas yang berbeda dan berasal dari seluruh dunia, demikian menurut keterangan tertulis dari KBRI Madrid yang diterima di Jakarta, Sabtu. Usai diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan untuk melihat dari dekat warisan peradaban Islam di kota Sevilla, hotel yang diusulkan untuk penginapan para peserta, serta meninjau gedung milik pemerintah kota Sevilla yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Dipilihnya Yayasan Masjid Sevilla sebagai mitra lokal karena yayasan ini dikelola oleh Muslim asli Spanyol yang memprioritaskan pembinaan masyarakat Muslim Spanyol asli. Sebagai minoritas Muslim yang hidup damai di negara dengan mayoritas penduduknya beragama Katolik, tentu dapat dijadikan contoh yang menarik bagi banyak negara, yang sampai saat ini masih kesulitan bagaimana mengelola penduduk minoritasnya. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, diharapkan dapat berbagi pengalaman dengan seluruh peserta terutama dengan tuan rumah, tentang bagaimana hidup harmoni diantara para penganut agama dan suku yang berbeda. Interfaith Dialogue (dialog antar agama ) ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir, untuk dibawa ke negaranya masing-masing saat delegasi kembali. Karena itu, Indonesia dan Spanyol dapat menjadi motor utama kegiatan ini. Komunitas Muslim di Sevilla mulai tumbuh pada 1970-an, ditandai oleh munculnya warga negara Spanyol pertama yang menjadi Muslim. Sejak itu, komunitas Muslim di Sevilla terus berkembang secara signifikan, sehingga menjadi salah satu komunitas Muslim terbesar dan paling mapan di Spanyol. Saat ini sudah terdapat empat generasi Muslim Spanyol asli yang hidup di Sevilla, diantara 30.000 penduduk Muslim yang berasal dari berbagai negara sebagai imigran. Mantan pesepakbola yang pernah memperkuat klub Tottenham Hotspur di Inggris dan klub Sevilla FC, Frederic Kanoute yang berasal dari negara Mali, telah menyumbangkan sebagian besar hasil dari pendapatannya, disamping menggalang dana pembangunan melalui kampanye #Kanoute4SevilleMosque tahun 2019, yang kemudian diwujudkan menjadi markas yayasan ini yang di dalamnya terdapat masjid dan tempat belajar agama. (mth)

Menkeu: Investor SBN Ritel Melalui Fintech Tumbuh Lebih dari 50 Persen

BY FNN Sab, 11 Desember 2021 18:28:12 0

Jakarta, FNN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan investor yang membeli Surat Berharga Negara (SBN) ritel melalui financial technology (fintech) tumbuh lebih dari 50 persen hanya dalam waktu satu tahun. Peningkatan tersebut terlihat dari pertumbuhan investor yang membeli SBN ritel ORI016 pada tahun 2019 sebanyak 7,9 persen menjadi 12 persen dalam penjualan ORI017 di tahun 2020. "Fintech telah menjadi mitra distribusi dan sekaligus mereka menumbuhkan bisnisnya," kata Menkeu Sri Mulyani dalam 3rd Indonesia Fintech Summit 2021 yang dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu. Selain itu ia menyebutkan fintech turut berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan berbagai bantuan sosial secara nontunai di masa pandemi. Salah satunya yakni melalui Program Kartu Prakerja yang diberikan kepada 5,3 juta penerima baru, sehingga penerima tersebut memiliki rekening bank atau dompet digital (e-wallet) sesudah mengikuti Program Kartu Prakerja. Maka dari itu, kata dia, pemerintah pun sangat mengapresiasi kontribusi fintech sebagai mitra pemerintah di dalam berbagai program pemerintah, apalagi pada saat menghadapi pandemi. "Pemerintah juga menggunakan uang elektronik (e-money) di dalam pembayaran berbagai transportasi dan transaksi lainnya dan dari sisi Kementerian Keuangan, pelaporan serta pembayaran pajak juga dilakukan secara daring," tutur Menkeu Sri Mulyani. Di sisi lain Sri Mulyani menilai peranan fintech untuk mendukung UMKM juga luar biasa penting, di mana para pengusaha kecil mendapatkan pendanaan yang lebih efisien dan lebih mudah, sehingga menjadi sumber pendanaan alternatif karena prosedurnya dianggap sangat singkat, sederhana, dan mudah. "Dengan demikian fintech jelas membantu UMKM untuk bisa memperluas usaha mereka melalui berbagai platform marketplace," ungkap Menkeu Sri Mulyani. (mth)

Eva: Pasal "Pro Life" RUU KUHP Harus Berlaku Pula bagi Perempuan

BY FNN Senin, 21 Juni 2021 20:04:07 0

Semarang, FNN - Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari menekankan pasal-pasal pro life dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) harus berlaku pula bagi perempuan. "Perempuan harus diberi hak hidup sesuai dengan pilihannya. Tubuh dan jiwa perempuan adalah otoritas perempuan," kata Eva Kusuma Sundari menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Senin. Jika pemaknaannya demikian, lanjut Eva K Sundari, baru prinsip pro life (pandangan yang menentang adanya aborsi) bersifat adil. Apalagi, ada kasus-kasus kehamilan yang membahayakan nyawa ibunya, seperti hamil anggur, darah tinggi, dan jantung. Eva mengemukakan hal itu terkait dengan ketentuan dalam RUU KUHP yang bertalian dengan prinsip pro life, yang berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun, termasuk oleh ibu kandungnya. Pemidanaan terkait dengan aborsi ini diatur dalam Pasal 251, 415, 469, dan 470 RUU KUHP. Misalnya, pada Pasal 469 menyebutkan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun (Ayat 1). Ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan ini mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Ayat 3). "Jadi, tolong hak hidup perempuan juga diberi ruang yang sama besarnya dengan hak fetus (janin)," kata Eva yang pernah sebagai anggota Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan) DPR RI. Meski mendukung pro life, termasuk hidup orang tuanya, Eva menegaskan bahwa setiap pasal tidak boleh generalisasi keadaan. Jika negara mengambil posisi demikian, menurut Eva, harus berlaku pula bagi para ibu, hak perempuan. Dengan demikian, apa yang terbaik bagi perempuan, juga harus memberikan ruang untuk memilih yang terbaik bagi tubuhnya. Namun, jika negara mendirikan tempat penampungan bagi para anak yang tidak dikehendaki orang tua, misalnya anak hasil korban pemerkosaan, perempuan mungkin bisa mempertimbangkan tidak aborsi. "Akan tetapi, jika perempuan harus 'mati' dalam hidup, ya, enggak sesuai dengan prinsip pro life, dong," kata Direktur Institut Sarinah Eva K. Sundari. Ia lantas menekankan, "Perlu pasal pemberat bagi para pelaku. 'Kan kehamilan oleh dua orang, kok, yang dihukum perempuan saja?" Apalagi, lanjut Eva, jika perempuan tersebut dalam posisi korban (pemaksaan, perkosaan) atau kawin culik seperti adat di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang di luar kehendak perempuan. (mth)

Warga Donggala Aksi Jalan Kaki Donggala-Palu Tuntut Hunian Tetap

BY FNN Senin, 21 Juni 2021 19:42:38 0

Kota Palu, FNN - Warga dari tiga Desa di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menggelar unjuk rasa mendatangi Kantor Gubernur Sulteng, Senin, diikuti ratusan orang yang dilakukan dengan berjalan kaki sejauh 20 kilometer dari Kabupaten Donggala ke Kota Palu. Warga tiga desa tersebut, yakni Desa Loli Dondo, Loli Pesua, dan Loli Tasiburi. Aksi itu merupakan buntut kekecewaan warga terhadap lambatnya proses penanganan pascabencana oleh Pemerintah Kabupaten Donggala terhadap warga pada tiga desa tersebut. Tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi adalah belum adanya pembangunan hunian tetap (huntap) untuk warga yang menjadi korban bencana gempa bumi pada 2018 silam. Menurut salah satu peserta aksi, pada September 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Donggala menyampaikan akan memenuhi tuntutan warga dengan membangun hunian berskema huntap mandiri yang pengelolaannya dikerjakan sendiri oleh penyintas dan akan dilaksanakan pada awal tahun 2021, serta peralihan dari bantuan pembangunan huntap menjadi dana stimulan. "Penyintas di Loli Raya (Desa Loli Dondo, Loli Pesua, dan Loli Tasiburi) masih harus terus bersabar dan dibuat menunggu terkait kejelasan nasibnya," ujar Erlia, salah satu warga peserta aksi itu pula. Dalam aksi kali ini mereka meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura yang baru dilantik, untuk bisa mencarikan solusi terakait permasalahan yang saat ini dihadapi warga. "Mendesak gubernur terpilih untuk menghapus air mata kami. Sudah bertahun-tahun penyintas tinggal di huntara (hunian sementara), ini huntara sudah ada yang dibongkar, terpaksa kami tinggal di pondok yang kami bikin sendiri," ujarnya pula. "Daripada lama menunggu pembangunan huntap lebih baik itu dialihkan ke dana stimulan saja,' katanya lagi. Aksi warga dari tiga Desa di Kabupaten Donggala itu, juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Sementara itu, saat aksi dilakukan, Gubernur Sulawesi Tengah masih menghadiri rapat paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka serah terima jabatan gubernur Sulawesi Tengah. (mth)

Politikus: Komunitas Jokowi-Prabowo Tak Goyahkan Sikap Kenegarawan

BY FNN Senin, 21 Juni 2021 18:55:07 0

Semarang, FNN - Politikus Partai Golkar H.M. Iqbal Wibisono yakin Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak akan terpengaruh dengan keberadaan Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 jika melihat sikap kenegarawan kedua tokoh bangsa ini. "Saya berkeyakinan sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena pertimbangan konstitusi telah mengatur bahwa presiden maksimal bisa menjabat 2 periode atau 10 tahun," kata Ketua DPP Partai Golkar Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. di Semarang, Senin. Menyinggung kembali pembentukan sukarelawan itu, alumnus Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) ini mengemukakan bahwa politik sebuah persepsi yang selalu berkembang dan hidup sesuai dengan ruang dan waktu. Meskipun dalam konstitusi sudah jelas menyebutkannya, kata dia, tetap saja pada era demokrasi orang berkreasi atau mencoba berpendapat di luar pakem konstitusi, bahkan tidak ada larangan. Iqbal lantas menyebutkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7 sudah menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Di sisi lain, lanjut Iqbal, Presiden Jokowi selalu menyampaikan tidak mungkin maju lagi pada Pilpres 2024, malah enggan berbicara amendemen UUD NRI Tahun 1945, terlebih lagi menyangkut masa jabatan presiden/wakil presiden. "Isyarat atau sikap yang demikian ini memberikan kesempatan kepada tokoh bangsa lainnya untuk berminat dan bersiap-siap menjadi calon presiden pada periode 2024—2029," kata Iqbal. Ia mengutarakan bahwa jadwal pelaksanaan pilpres pada tanggal 28 Februari 2024 sehingga cukup waktu bagi bakal calon presiden/wakil presiden dan/atau partai politik yang akan mengikuti kontestasi politik pada tahun tersebut. Oleh sebab itu, perlu mempersiapkan diri sedini mungkin untuk meraih kemenangan pada pemilu anggota legislatif dan Pilpres 2024. Untuk memenangi dua pemilu yang pelaksanaannya secara serentak itu, menurut Iqbal, memerlukan energi yang luar biasa. Iqbal lantas menyebutkan hal-hal yang bakal menentukan kemenangan parpol pada pileg maupun pilpres, antara lain sumber daya tokoh yang layak jual, struktur partai yang kuat, jaringan sosial yang kuat, finansial yang kuat, serta sarana dan prasarana lain sebagai pendukung. Selain itu, kata dia, harus cerdas membaca kencenderungan persepsi masyarakat dengan mencermati hasil survei dari sejumlah lembaga survei. "Hasil survei ini cenderung menjadi kebutuhan atau pertimbangan utama sebelum menentukan sikap dan langkah para calon untuk memasuki gelanggang pertempuran pada tahun 2024," katanya. Ia mencontohkan Partai Golkar dalam hasil rapimnas pada bulan Maret 2021 telah memutuskan mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada tahun 2024. Di samping itu, lanjut dia, ada sederet nama lain, seperti Puan Maharani dan Ganjar Pranowo dari PDIP, serta banyak nama lain sebagai tokoh bangsa yang ingin mendarmabaktikan untuk kejayaan Indonesia ke depan. (mth)

Aktivis Medsos: Kritik Adalah Hak, Namun Provokasi Tidak

BY FNN Senin, 21 Juni 2021 18:36:47 0

Jakarta, FNN - Aktivis media sosial Enda Nasution mengatakan bahwa dalam iklim demokratis, aspirasi dan kritik merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mengawasi jalannya pemerintahan. Enda, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin,mengungkapkan yang meresahkan dewasa ini adalah oknum-oknum yang justru mencederai hak-hak bersuaranya melalui serangkaian provokasi berkedok kritik di dunia maya. ”Sejatinya kritik di dalam sistem demokrasi merupakan hak warga yang tidak bisa direnggut, di mana kebebasan untuk berbicara pun dijamin oleh Undang-Undang (UU),” ujar Enda Nasution yang juga dijuluki Bapak Bloger Indonesia tersebut. Enda setuju bahwa kritik berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan harus dipahami bahwasanya opini yang datang kepada pemerintah tidak selalu datang dalam bentuk positif tapi bisa juga negatif. “Namun ketika (opini, pendapat dan aspirasi) sudah mengajak untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama apalagi menuju anarki, itu menjadi sebuah provokasi,” ujar Enda. Menurut dia, pemerintah dalam hal ini harus memposisikan diri untuk bersikap secara proporsional, terlebih dalam menanggapi kritik maupun provokasi yang tertuju pada pemerintah dengan bersikap tegas, tidak berlebihan namun tetap bijaksana. ”Seperti pada insiden pemblokiran internet di Papua yang saat itu dilakukan pemerintah melalui Kemenkominfo. Hal itu dilakukan menyusul pecahnya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah Papua yang berujung ricuh,” terangnya. Menurut dia, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha untuk menghambat penyebaran provokasi di dunia maya pada Mei 2020 lalu. “Ketika fitnah dan provokasi datang dari seorang tokoh atau publik figur, maka pemerintah harus menjawab karena jika dibiarkan maka dianggap seolah-olah itu benar, jadi perlu ada respon proporsional menurut saya yaitu dengan tidak terlalu sensitif namun juga tidak bisa terlalu dibiarkan,” ujarnya. Lebih lanjut, Bapak Blogger Indonesia itu juga turut menyampaikan tips untuk masyarakat bagaimana menyampaikan aspirasi dan opini yang tepat tetapi tidak juga mencederai hak-hak bersuaranya sebagai warga negara khususnya di media sosial yang saat ini telah menjadi wadah bagi masyarakat dalam menuangkan opini dan ide-ide. “Yang pertama fokus pada masalahnya, jangan melebar, kepada pribadi seseorang atau pejabat tertentu apalagi mengungkit SARA,” jelas Enda. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi opini atau kritik dengan dukungan data dan fakta. Sehingga segala yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan agar bisa diverifikasi kebenarannya. Kemudian ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyampaikan kritik dalam keadaan emosional. ”Karena seringkali yang terjadi malah menjadikan kritik yang sebenarnya legitimate atau benar justru malah menjadi negatif bahkan provokasi hasutan,” tukasnya. Disamping itu, ia berpendapat bahwa memang sangat penting bagi masyarakat untuk bisa bijak dalam menyampaikan aspirasi dan kritiknya di sosial media melalui kampanye ‘gerakan bijak bersosmed’ yang fokus pada bagaimana kita berinteraksi dengan bijak di sosial media. “Salah satu poin yang selalu kita sampaikan di ‘gerakan bijak bersosmed’ bukan hanya penyampaian kritik namun juga tentang bagaimana kita berinteraksi secara bijak sehari-hari di sosial media,” katanya. (mth)

Memburu Hasil Tes Wawasan Kebangsaan KPK

BY FNN Senin, 21 Juni 2021 18:21:23 0

Jakarta, FNN - Secara teratur pada 5 Mei 2021 pagi, para pejabat struktural eselon 1 dan 2 KPK, lima orang pimpinan KPK yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango memasuki salah satu ruang di gedung Merah Putih KPK. Bersama mereka hadir pula lima orang Dewan Pengawas KPK: Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Indriyanto Seno Adji dan Haryono. Bersama-sama mereka akan membuka satu lemari besi berisi kotak-kotak tersegel. Di kotak-kotak tersebut, tersimpan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diikuti 1.351 orang pegawai KPK sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara. Pada 5 Mei 2021 dipilih sebagai waktu untuk membuka "kotak pandora" karena baru pada 4 Mei 2021 lah Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan "judicial review" terkait Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam "judicial review" tersebut juga memuat putusan MK mengenai status para pegawai KPK yang akhirnya tetap mengikuti isi UU No 19 tahun 2019. Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan menjadi salah satu orang yang mendapat kesempatan untuk mengambil secara acak lembar penilaian dari dalam kotak-kota tersebut. Lembaran tersebut memuat nama, nomor pokok pegawai (NPP) KPK serta penilaian panjang lebar yang diberikan asesor saat menguji pegawai KPK. Pahala diketahui juga menjadi peserta ujian, ia pun hanya sekilas saja memeriksa lembar penilaian tersebut. Selanjutnya perwakilan eselon 1 dan 2 lain pun ikut mengambil secara acak hasil kerja dan memeriksa lebih jeli apa saja yang dituliskan di kertas itu. Pada kesempatan akhir, Anggota Dewan Pengawas Albertina Ho dengan cermat membaca kertas yang diambilnya dan dengan perlahan membaca apa saja penilaian yang diberikan asesor kepada para pegawai institusi penegak hukum tersebut. Berselang beberapa jam kemudian, Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Anggota Dewan Pengawas Indriyanto Seno Adji dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa memberikan pengumuman penting di ruang konferensi pers KPK. Isinya adalah dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK ada 1.274 orang pegawai yang memenuhi syarat, sedangkan 75 orang pegawai Tidak Memenuhi syarat (TMS). Ke-75 orang yang TMS tersebut dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN yaitu 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah; 2. Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan; 3. Memiliki integritas dan moralitas yang baik Namun persoalannya, isi kertas penilaian yang menjadi keputusan akhir 75 orang pegawai disebut TMS tidak pernah dilihat oleh pegawai yang bersangkutan. Meminta hasil TWK Maka secara bertahap dan individual, para pegawai KPK yang dinyatakan TMS meminta informasi hasil tes kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data KPK. "Dua pegawai yang pertama meminta keterbukaan hasil adalah Iguh Sipurba dan saya. Kami telah mengirimkan permintaan keterbukaan informasi sejak 31 Mei 2021," kata Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan. Permintaan itu, menurut Hotman, sesuai dengan Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pasal 17 huruf h menyatakan "Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi termasuk adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang." Sedangkan Pasal 18 ayat 2 menyatakan "Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis." "Memang informasi tersebut tidak boleh dibuka institusi, yaitu KPK dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) ke publik karena itu data pribadi tapi walau data pribadi kami pikir ya sudah buka sajalah dari pada publik bertanya-tanya apa isi sebenarnya, apa hasilnya? Kami berpikiran dari pada muncul narasi-narasi yang tidak perlu, ya dibuka saja," ungkap Hotman. Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat lalu membalas permintaan informasi pada Jumat, 11 Juni 2021. "Namun ada keanehan dalam jawaban yang diberikan. Dalam jawaban tersebut, PPID KPK menyatakan masih melakukan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara untuk pemenuhan informasi tersebut padahal sudah ada serah terima hasil TWK dari Kepala BKN kepada KPK sejak 27 April 2021," kata Iguh Sipurba, salah satu penyelidik KPK yang dinyatakan TMS. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan KPK masih berkoordinasi dengan BKN terkait pemenuhan informasi tersebut karena salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK. Menurut Ali, hingga 15 Juni 2021, KPK telah menerima 30 surat permohonan permintaan Salinan Data dan Informasi terkait Tes Asesmen Wawasan Kebangsaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan. Selanjutnya badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. "KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," jelas Ali. Artinya, sejak 31 Mei 2021, batas akhir pemberitahuan kepada pegawai yang meminta hasil TWK adalah pada 22 Juni 2021. Ali menyebut data hasil TWK yang diterima KPK dari BKN merupakan data kolektif padahal data yang diminta para pegawai merupakan data pribadi masing-masing pemohon. "Sehingga sudah seharusnya KPK berkoordinasi dengan BKN dalam rangka pemenuhan permohonan tersebut. Terlebih, informasi dan data mengenai pelaksanaan TWK tidak sepenuhnya dalam penguasaan KPK," kata Ali. Perwakilan pegawai Budi Agung Nugroho mengaku ada 8 poin yang diminta pegawai dalam surat permohonan keterbukaan informasi tersebut. Delapan kelengkapan yang diminta adalah: 1. Hasil Asesmen TWK yang meliputi Tes IMB (Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas), Tes Tertulis dan Tes Wawancara; 2. Kertas Kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen (untuk semua tahapan tes) yang sekurang-kurangnya memuat: a. Metodologi penilaian b. Kriteria penilaian c. Rekaman/hasil wawancara d. Analisa Assesor/pewawancara e. Saran dari Assesor/pewawancara; 3. Dasar/acuan penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK; 4. Dasar/acuan penentuan kriteria Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Asesmen TWK; 5. Dasar/acuan penentuan dan penunjukan Assessor/pewawancara; 6. Data-data yang diberikan oleh KPK kepada Assessor/pewawancara, berikut alasan pemberian dan/ atau dasar hukumnya; 7. Kertas Kerja Assessor/pewawancara; 8. Berita Acara Penentuan Lulus atau Tak Lulus oleh Assessor/ Pewawancara; "Melihat dari karakteristik data yang diminta seharusnya tak butuh waktu lama untuk berkoordinasi dengan BKN sebagai pihak penyelenggara TWK. Apalagi, seharusnya semua data tersebut sudah tersedia bahkan sebelum TWK berlangsung," tambah Budi. Penyerahan data tersebut, menurut Budi, telah dilakukan di Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) pada 27 April 2021. Transparansi untuk semua Hotman mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya meminta hasil tes bukan hanya untuk kepentingan pribadi mereka. "Rohnya pemberantasan korupsi itu adalah transparansi. Kami ingin agar nanti untuk rekrutmen ASN, pejabat, guru, dokter, perawat dan pegawai lainnya supaya jangan tertutup, transparan saja," kata Hotman. Ia pun merasa heran karena KPK yang seharusnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi menjadi institusi yang mengedepankan transparansi, akuntabiitas dan kepastian hukum tapi malah tidak memenuhi azas-azas tersebut. "Apa sih yang kami perjuangkan? Momen ini bagus supaya nanti rekrutmen PNS, dokter guru, perawat, transparanlah supaya orang-orang bisa lihat di mana lebih dan kurangnya, kalau dia gagal, dia menyadari kekurangannya," ungkap Hotman. Sedangkan terkait 8 kelengkapan TWK yang diminta pegawai, Hotman menyebut sebagai informasi dasar yang harus diketahui peserta misalanya siapa nama asesornya, apa kriteria lulus dan tidak lulus, hasil dari tes sehingga tidak ada yang aneh. Hal yang aneh, menurut Hotman, KPK sebenarnya sudah menerima seluruh hasil dan kelengkapan TWK dari BPN. "Kenapa aneh? Pada 27 April 2021 ada seremoni besar di Kemenpan-RB yang dihadiri BKN kemudian Sekjen dan Pimpinan KPK, di situ Menpan menyerahkan semuanya. KPK juga menyebut hasilnya disimpan di lemari besi, ada barangnya di situ, kemudian kami minta dibongkar kok ini malah mau berkoordinasi dulu? Padahal sebenarnya sudah menjadi milik KPK," jelas Hotman. Selanjutnya KPK bebas melakukan apa saja dengan hasil tersebut. Hotman menyebut bila setelah total 17 hari kerja respon KPK masih meminta koordinasi dengan BKN maka para pegawai dapat mengajukan adjudikasi ke Komisi Informasi Pusat maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun Hotman masih menunggu niat baik KPK untuk menunjukkan transparansi ke publik. "Yang jelas proses rekrutmen di negara ini harus transparan sehingga tidak ada titipan-titipan yang menyakitkan publik. Kami hanya menggunakan momen ini untuk menggaungkan konsep rekrutmen ASN harus setransparan mungkin, sesuai dengan aturan hukum sehingga orang punya kesempatan yang sama untuk ikut terlibat dalam pemerintahan," tegas Hotman. Apakah perburuan tersebut dapat berhasil? (mth)

POPULER